Radar Manado, 31 Desember 2013

THE POLITICAL NEWS LEADER

Radar Manado Selalu Ada yang Beda

Harga Eceran

Rp. 2.000

SELASA, 31 DESEMBER 2013

Antik Perang Lawan Tatong

Aplikasi IT Tekan Kecurangan Pemilu

FPG Membelot tak Hadir Dalam Paripurna JAKARTA -- Ini kesempatan bagi siapapun yang ingin memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014 nanti. Sebuah aplikasi yang dikembangkan mantan Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno, memungkinkan masyarakat luas untuk ikut mengawasi pelaksanaan pmilu secara

aktif dan independen dengan memanfaatkan gadget atau telepon pintar (smartphone).

Sarwoto mengembangkan program bernama APSI yang diambil dari frasa Aplikasi Saksi, yang berfungsi untuk merekam berbagai bentuk kecurangan dan kejanggalan pelaksanaan Pemilu 2014. Proses pengawasan bisa dilakukan sejak

masa sosialisasi, kampanye, hingga pencoblosan dan penghitungan suara.

Menurut Sarwoto, para relawan APSI bisa menggunakan fasilitas APSI Messenger melalui telepon selular. Aplikasi itu berfungsi sebagaimana Blackberry Messenger (BBM) dan Whatsapp Messenger.

Baca Aplikasi... hal 13

KOTAMOBAGU -- Pertarungan antara Djelantik Mokodompit dengan Tatong Bara terus saja berlanjut. Perang part two usai kalah di pemilihan walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu (KK) beberapa waktu lalu, kini kembali ditabuh Antik sapaan akrab Djelantik Mokodompit.

Perang ini terlihat di persidangan Paripurna Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KK Tahun Ang-

CPNS Tak Harus Putra Daerah Lega Tidak Impor dan Lega di Godean INILAH berita yang paling menggembirakan bagi bangsa Indonesia di akhir 2013 ini: Indonesia berhasil tidak impor beras lagi. Ini karena pengadaan beras oleh Bulog mencapai angka tertinggi dalam sejarah Bulog. Sampai 25 Desember kemarin Bulog berhasil membeli 3,5 juta ton beras petani.

Inilah berita yang paling menggembirakan seluruh petani Desa Godean, Sleman, Jogjakarta: tanaman padi mereka berhasil mencapai masa panen dengan selamat. Tanggal 3 Januari minggu depan mereka mengundang saya untuk ikut panen raya.

Sudah empat tahun lamanya para petani itu Baca Lega... hal 13

JAKARTA -- Banyaknya protes dari daerah lantaran yang lolos tes CPNS bukan putra asli daerah, mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang juga Ketua Panselnas Pengadaan CPNS 2013, Eko Sutrisno.

Eko Sutrisno

Dikatakan, sebagai abdi masyarakat, seorang pegawai negeri harus bersedia ditempatkan di mana saja. Selain itu, lanjutnya, pegawai negeri juga menjalankan peran sebagai penyatu NKRI. Jadi, siapapun warga negara Indonesia berhak melamar menjadi CPNS di manapun. “Sepanjang tersedia formasinya dan yang bersangkutan sesuai kompetensinya, sah-sah saja seorang WNI

TAK LENGKAP : Tampak dua kursi pimpinan (kanan) milik Rustam Siahaan dan Diana J Roring, kosong. Wakil Ketua Dekot KK Bob Paputungan akhirnya memimpin paripurna dihadiri Wali Kota Tatong Bara dan Wawali Jainudin Damopolii. (GUESMAN LAETA/RM)

garan 2014.

Buktinya, paripurna akhir kemarin, terpaksa tidak dilaksanakan karena Fraksi Partai Golkar (FPG) memilih tidak hadir. Akhirnya karena tidak qo-

rum terpaksa paripurna ditunda.

Ketegangan penetapan APBD sudah muncul sehari sebelum paripurna. KelBaca Antik... hal 13

Michael Schumacher SEKARAT PARIS -- Juara dunia F1 tujuh kali, Michael Schum macher sekarat. Mantan pebalap Ferrari ini kini dalam kkeadaan koma dan tim dokter sedang berupaya menyelam matkan nyawanya. Kondisi ini terjadi setelah Schumi, ssapaan akrabnya, terjatuh saat bermain ski bbersama putranya, Mick (14), di resor ski M Meribeldi kawasan Alpen Perancis, kkemarin waktu setempat Pebalap bernyali besar ini ddisebutkan terjatuh saat m main ski di kawasan off ppiste, alias kawasan yang ddinyatakan bukan jalur sski aman. Saat terjatuh kkepala Schumi terbentur batu.

M Menurut tim dokter, seandainya Schumi ttidak memakai helmet saat itu, maka dia ddipastikan tewas. Tim dokter juga menyatakkan sedang berupaya sedapat mungkin untuk m menyelamatkan pria berusia 44 tahun itu.

Sejumlah saksi mata menyebutkan saat tterbentur Schumi sempat kehilangan kkesadaran selama sekira semenit.

Baca CPNS... hal 13

Baca Michael... hal 13 B

KRITIS: Michael Schumacher sedang berjuang melawan maut menyusul kecelakaan ski yang dialaminya. Tampak Schumi saat asyik berski-ria medio 2006 lalu.

Rizman Nugraha, Orang Indonesia Pertama yang Akan ke Luar Angkasa INDONESIA, khususnya Bangka Belitung (Babel), patut berbangga. Sebab, orang Indonesia pertama yang akan terbang ke luar angkasa adalah putra asli Kabupaten Belitung. Adalah Rizman Adhi Nugraha yang menjadi pemenang program AXE Apollo Space Academy.

Rizman akan terbang ke luar angkasa bersama pilot dengan pesawat luar angkasa berkapasitas dua orang, XCOR Lynx Mark II. Dengan pesawat itu, Rizman akan menempuh perjalanan hingga 103 km dengan durasi 60 menit.

Alamat: Manado Post Center, Manado Town Square Blok B 14/15 Telp. (0431) 855558, Fax. (0431) 860398

Rizman adalah satu di antara 23 orang yang akhirnya lolos seleksi untuk terbang ke luar angkasa lewat AXE Apollo Space Academy.

Ia telah menjalani pelatihan di markas besar AXE Apollo Space Academy di Kennedy Space Center, Florida.

Rizman berlatih bersama Buzz Aldrin, astronot Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, sekaligus orang kedua yang mendarat di permukaan Bulan.

Usman Hasan (60), orang tua dari Rizman Adhi Nugraha kepada Radar Bangka FENOMENAL: Rizman Nugraha bersama Buzz Aldrin, mantan astronot AS dan orang kedua yang berjalan di bulan. (DOK AXE)

www.radarmanado.com email: radar_manado@yahoo.com

Baca Rizman... hal 13

Wartawan Radar Manado Dilarang Menerima Uang atau Pemberian Dalam Bentuk Apapun Dari Sumber Berita

Pro Legislator

2

Selasa, 31 Desember 2013

Timwas Century Bakal Panggil Boediono Lagi

Boediono

JAKARTA—Masa tugas Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR diperpanjang hingga 30 September 2014. Timwas akan memanggil kembali Wakil Presiden Boediono, guna dimintai penjelasan soal bailout Bank Century dan siapa yang bertanggung jawab dalam bailout tersebut.

Kepastian itu disampaikan Anggota Timwas Century dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding saat dimintai konfirmasi soal kelanjutan proses pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono. “Pemanggilan Boediono akan lanjut. Timwas akan memanggil pada pembukaan sidang berikutnya,” tegas Sudding di ruang Fraksi Hanura, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/12).

Diketahui, Wakil Presiden Boediono tidak mau memenuhi panggilan Timwas Century pada 18 Desember 2013 lalu. Boediono beralasan kasus sudah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan berharap Timwas meminta penjelasan kepada KPK saja. (rmol)

KPK Dinilai Terlalu Mendramatisir Kerjanya Gunakan Media Massa Ungkap Kasus Korupsi JAKARTA—Kesungguhan bangsa dan negara ini untuk lepas dari rongrongan korupsi tidak hanya dilakukan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Institusi negara seperti kejaksaan dan kepolisian bahkan kontribusi masyarakat dalam melawan korupsi, menurut Ketua DPR Marzuki Alie, patut pula kita apresiasi.

“Jangan hanya KPK yang dinilai paling berjasa dalam pemberantasan korupsi. Institusi negara seperti kejaksaan dan kepolisian bahkan masyarakat sendiri pun telah berbuat banyak untuk memberantas praktek korupsi di Indo-

nesia,” kata Marzuki Alie, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (30/12).

Dalam semangat kebersamaan memberantas korupsi lanjut Marzuki Alie, publik mestinya juga memberikan apresiasi terhadap para pejabat negara yang bisa menjauhkan dirinya dari praktek korupsi dan memilih untuk tetap hidup dalam kesederhanaan.

“Kita patut juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah pejabat negara yang bisa bersih dari prak-

tek korupsi dan memberikan contoh kesederhanaan dalam hidupnya. Jangan hanya menghujat koruptor.

Yang bersih patut juga kita apresiasi dan teladani,” pinta Marzuki Alie.

Lebih lanjut Marzuki menyatakan pihak kejaksaan dan kepolisian dengan seluruh jajarannya hingga ke pelosok-pelosok daerah juga telah mengungkap dan menuntaskan hingga ke pengadilan ribuan perkara korupsi. Hanya saja menurut Marzuki Alie, kerja

keras tersebut tidak diseret ke panggung politik melalui media massa oleh kejaksaan dan kepolisian.

“Beda halnya dengan KPK, yang saya duga cenderung mendramatisir kerja-kerja konstitusinya melalui media massa dalam mengungkap kasus korupsi. Jangankan tersangka atau terdakwa, seorang saksi saja bisa dikemas menjadi isu menarik sehingga bisa dipersepsi sebagai koruptor,” ujar Marzuki Alie. (jpnn)

Hanura:KPK Harus Periksa Ibas J A K A RTA — F r a k s i Partai Hanura menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2013 cukup baik. Namun, KPK terkesan belum terlalu serius dalam mengembangkan beberapa kasus besar seperti kasus Bank Century, Hambalang dan SKK Migas.

“Kalau KPK serius memperdalam kasus-ka-

sus besar itu, pasti akan menyeret dan melibatkan elit-elit di Republik ini,” ujar Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding dalam refleksi akhir tahun Fraksi Hanura, di Gedung DPR RI, Senin (30/12).

Dalam kasus Hambalang misalnya, Sudding menyayangkan sikap Abraham Samad Cs yang tidak merespon kesaksian dari

Yulianis dalam persidangan yang telah menyebutkan nama putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas.

Seharusnya, sebut anggota Komisi III itu, KPK harus menindaklajuti kesaksian yang disampaikan dalam persidangan, meski dalam BAP tidak menyebutkan.

Seharusnya KPK tidak bersandar pada BAP saja.

“KUHAP pernyataan

disampaikan dalam persidangan yang disumpah menjadi kesaksian otentik, menyebut nama seseorang meski tidak ada dalam BAP. Seharusnya KPK memeriksanya (Ibas). Diharapkan KPK tidak diskriminatif.

Jadi kita bertanya-tanya ada apa,” tegas Sudding.

Untuk kasus Century, anggota Timwas Century DPR itu optimis di 2014,

ketika rezim sekarang ini berakhir, kasus-kasus yang sekarang dalam proses di KPK akan terbongkar elitelit yang selama ini belum terbuka. Sudding ingatkan, Bailout Century itu dilakukan secara kolektif kolegial dewan gubernur Bank Indonesia. “Jadi tidak hanya Budi Mulya yang bertanggung jawab. Namun, karena kolektif kolegial maka semuanya bertanggung jawab termasuk Boediono,” tandasnya. (rmol)

Penilaian Pengamat Bukan Representasi Rakyat JAKARTA—Sejumlah pengamat menilai pemenang hasil Pemilihan Umum Raya (Pemira) yang digelar PKS sulit untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

Saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (grup Radar Manado), Senin, (30/12), Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid santai menanggapinya.

“Ya nggak apa-apa. Kalau babnya para pengamat dan babnya survei itu, kita sudah hafal. Penilaian pengamat itu bukan representasi dari rakyat. Yang akan memilih itu rakyat. Dan waktu menuju Pemilu masih cukup, masih cukup masih banyak peristiwa yang bisa terjadi. Kalau Anda masih ingat bagaimana Pak SBY jadi presiden, itu hanya hitungan bulan saja.

Jadi semuanya bisa terjadi,” ungkap Hidayat.

Lebih jauh, Hidayat mengingatkan pengamat dan lembaga survei harus netral.

Jangan sampai pengamatan dan hasil survei seolah-olah sudah dipesan oleh kandidat tertentu untuk mengarahkan pilihan tertentu.

“Survei itukan, anda tahulah survei itu apa. Kita juga hafal. Survei dan pengamat harus menggunakan hati nurani. Jangan sampai kedaulatan rakyat dirampas oleh arahan pengamat dan hasil survei,” tegasnya.

“Kalau itu terjadi, buat apa ada Pemilu. Bayar saja pengamat dan lembaga survei untuk menghadirkan hasil Pemilu, tidak perlu ada KPU, tidak perlu ada anggaran triliunan dan segala macam. Jadi objektif saja,” sambung Hidayat. (rmol)

Pro Manado Selasa, 31 Desember 2013

Pemkot Putus Kontrak Dengan PT Askes Pilih Kelola Sendiri Dana UC

MANADO-Pemerintah Kota (Pemkot) selama ini,” kata dia. Senada, Walikota Manado mengambil keputusan tepat untuk Manado GS Vicky Lumentut mengungkapmengelola sendiri anggaran Univiersal Coverkan, maksud pengelolaan sendiri age (UC) 2014. Sumber primer yang memicu anggaran itu untuk mencegah dan keputusan tidak lagi menggandeng PT Askes, menekan kesulitan akses masyarat karena perusahaan tersebut dianggap tidak mengklaim layanan UC. “Pemerintah memampu memegang komitmen. “Pemerintah rasa perlu bertanggungjawab secara langsung menganggap PT Askes tidak mampu kepada masyarakat. Selama ini memang mengelola dana UC 2013 secara optiagak sudah mengklaim layanan UC mal. Makanya pemkot urus sendiri karena soal pelayanan pihak ketiga. dengan manajemen sendiri,” kata Rumah sakit tentu dalam batas Kepala Dinas Kesehatan Kota tertentu akan kelabakan kalau klaim Manado dr Robby Mottoh, dalam pasien belum terbayar oleh PT GS Vicky Lumentut konferensi pers yang digelar, Senin (30/ Askes,” jelas Lumentut.

12) di rumah dinas walikota Manado.

Dia berharap, pengelolaan program tersebut oleh Dia menerangkan, secara teknis Dinkes sudah tenaga yang disiapkan pemkot, lebih meningkatkan mengutus tenaga verifikator di semua rumah sakit yang akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. meneken kerjasama dengan pemkot. Tiap rumah sakit “Mudah-mudahan dengan manajemen baru, pasien kata Mottoh, ditempatkan dua tenaga verifikator. akan lebih mudah. Pelayanan rumah sakit juga lebih “Mereka sudah menjalani pendidikan dan bimbingan optimal,” tutur Lumentut. (kim)

Tarik PBB, PPemk emk ot Aktifkan PPala ala dan Lurah emkot MANADO-Pemerintah mengaktifkan semua kepala lingkungan dan kelurahan untuk membantu sosialisasi dan penarikan Pajab Bumi dan Bangunan (PBB).

Kebijakan itu untuk mengoptimalkan realisasi target PBB Kota Manado yang menembus angka Rp32,5 miliar. Jumlah itu menurut data Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado didapat dari total SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tahunan) sebanyak 97 ribu eksemplar. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Luther Wongkar SE menuturkan, total obyek pajak yang tercacat dalam SPPT itu merupakan data yang diserahkan KPPT Pratama.

“Dipenda kemudian melakukan perbaikan dan tinjau lapangan

selama 2013. Data itu sudah valid dan terhitung 1 Januari 2014, PBB yang himpum akan disetor ke kas daerah,” kata Wongkar.

Dia menambahkan, semula dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, akhir Oktober lalu, sempat diusul Dewan Kota Manado dari target Rp32,5 miliar menjadi Rp37 miliar. Tapi akhirnya Dipenda keberatan dengan usulan tersebut. “Karena ini obyek riil.

Kalau kalau ditambah berarti mengandaikan ada obyek baru.

Sementara selama ini SPPT itu sudah sebegitu jumlahnya. Orang bayar kan sesuai SPPT,” jelas Wongkar.

Pada bagian lain, Kepala Dipenda Manado Bismark Lumentut SE menuturkan, pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur dan sarana pengelolaan PBB. Persiapan itu baik sarana fisik maupun SDM, sudah disiapkan sejak 2012 silam.

“SDM yang mengelola PBB sudah distudikan di Jakarta. Sebanyak 30 PNS belajar dan mengikuti bimbingan teknis untuk mengelola PBB,” tutur dia.

Walikota Manado GS Vicky Lumentut mengungkapkan, setoran PBB masuk sebagai pendapatan daerah. “Itu pos pendapatan daerah. Kemudian akan dikelola untuk pembangunan dan programprogram yang sudah ditata dalam APBD,” ungkap Lumentut. (kim)

Selasa, 31 Desember 2013

KECAMATAN WENANG

Januari, Distribusi Gerobak Sampah MANADO—Belasan gerobak pengakut sampah yang terparkir di halaman kantor Kecamatan Wenang baru akan didistribusikan Januari 2014 nanti. Hal ini diungkapkan Kepala Kecamatan Wenang Donald Sambuaga SSTP. “Geroba sumbangan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu akan dibagikan ke masingmasing kelurahan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Kecamatan Wenang,” jelas Sambuaga, Senin (30/12).

Menurut Sambuaga, pemanfaatan ke-12 unit gerobak pengangkut sampah itu diserahkan ke pihak kelurahan.

“Itu dimaksudkan juga untuk mendukung program bank sampah yang sudah digiatkan

di kelurahan-kelurahan,” tambah Sambuaga.

Sementara soal penambahan unit gerobak pengangkut sampah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari kelurahan.

“Pengadaan sarana itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat,” tambah Sambuaga.

Apalagi menurut Sambuaga, selama ini sampah adalah persoalan pokok di Kota Manado, lebih khusus di musim penghujan awal tahun nanti. Karenanya, Sambuaga mengharapkan antusias pemerintah kelurahan di kecamatan Wenang menyambut maksud baik pemerintah Kota Manado. (agp/kim)

SIAP DIBAGIKAN: Belasan gerobak pengangkut sampah di depan Kantor Kecamatan Wenang.

Masih Banyak Guru Bikin Susah Pemerintah MANADO-Masih banyak guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) bikin susah pemerintah. Mereka dianggap gagap teknologi alias tidak mampu mengoperasionalkan sistem komputer. Fenomena ini terungkap ketika Walikota Manado GS Vicky Lumentut meminta penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado Dante Tombeg MPd soal sertifikasi dan tunjangan selama ini. Kata Tombeg, problem sertifikasi guru memang agak bervariasi. Karena sistem saat ini menggunakan teknologo Online yang langsung menghubungkan guru secara personal dan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemdikbud) semua tergantung kompetensi guru mengisi format. “Nah kadang persoalannya, guru tidak paham. Mereka pikir sudah terdaftar dan ternyata belum masuk di kementerian.

Muncul opini di publik, guru sertifikasi tidak terurus, seolah-olah pemerintah masa bodoh,” jelas Tombeg.

Kondisi seperti itu lanjut dia menimbulkan opini buruk terhadap pemerintah. “Padahal itu tergantung kompetensi guru. Kita di Diknas Manado tidak pernah menyulitkan guru,” ungkap dia.

Dia juga menambahkan, tunjangan sertifikasi guru tahap VI sedang diproses di pusat. “Kita akan ber-

koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan sertifikasi guru tahap IV sudah sampai dimana,” kata dia.

Sementara Walikota Manado GS Vicky Lumentut meminta Diknas Manado agar berkoordinasi dengan semua kementerian untuk mengetahui progresifitas pengurusan sertifikasi dan mekanisme pembayaran. Karena selama ini, menurut Lumentut ada anggapan di masyarakat, pemerintah menahan dana sertifikasi. “Kita tidak pernah tahan dana sertifikasi. Makanya saya minta Diknas ke Jakarta cari tahun problemnya apa,” imbuh Lumentut. (kim)

Manado Jadi Destinasi Ribuan Pasien Luar Pemicunya Pelayanan Kesehatan Gratis MANADO-Bias program layanan kesehatan bukan hanya di kota Manado. Program berupa Universal Coverage (UC) rupanya berhembus sampai ke provinsi lain.

Bahkan muncul fenomena baru, banyak pen-

duduk luar Manado berminat menjadi pasien dengan identitas penduduk Kota Manado. Modusnya sederhana. Saat merasa akan jatuh sakit mereka buru-buru datang di Manado, kemudian mengurus berkas seadanya agar menjadi penduduk. Atau kata dia, ada pasien yang datang di Manado sambil menunggu kartu penduduk berusaha menginap dan menjalani perawatan seadanya di rumah kerabat. Itu sambil menunggu KTP Manado.

“Kalau sudah ada KTP kan sudah bisa klaim UC,” kata Kepala Dinas Kesehatan

Kota Manado dr Robby Mottoh, Senin (30/12) di rudis walikota Manado.

Untuk mencegah modus tersebut, pemerintah kata dia mengeluarkan kebijakan baru yakni, KTP yang digunakan untuk klaim UC harus bermasa berlaku di atas satu tahun. “Ini menghindari modus-modus atas nama warga Manado,” tutur dia.

Walikota Manado GS Vicky Lumentut mengingatkan semua perangkat pemerintahan di kelurahan dan lingkungan perlu mempertegas syarat pengurusan KTP. Termasuk memantau warga yang tiba-tiba menjadi

GS Vicky Lumentut

penduduk setempat tanpa identitas yang jelas. “Bukan hanya urusan UC saja. Tapi demi kenyamanan dan ketertiban,” tegas Lumentut. (kim)

Pelayanan Masyarakat Bukan Untuk Promosi Figur MANADO — Kelurahan Kairagi II terbuka menerima maksud baik semua pihak yang hendak melaksanakan program pelayanan karitatif kepada warga, termasuk para calon legislatif (Caleg).

Hal ini diungkapkan Kepala Kelurahan Kairagi II Alfrits Lontoh Senin (30/12) kemarin. Lontoh men-

contohkan, pelayanan kesehatan gratis mesti disambut baik. “Yang penting melihat kebutuhan yang ada di tengah masyarakat,” tandas Lontoh.

Tetapi demikian, terkait latar belakang sebagai caleg peserta pemilu 2014, para caleg perlu mematuhi peraturan yang dikeluarkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Karena selalu ada batasanbatasan aturan yang jelas dari KPU dan Bawaslu, salah satunya pelayanan karitatif itu bukan untuk memperkenalkan diri dan berkampanye,” jelas Lontoh. (agp/kim)

Selasa, 31 Desember 2013

PEMERINTAHAN

Sarundajang: Miras Harus Dihindari GUBERNUR Sulut DR SH Sarundajang meminta masyarakat tetap menjaga stabilitas keamanan daerah menjelang Tahun Baru 2014.“Keamanan merupakan hal paling penting dalam menciptakan pembangunan yang lebih maju serta menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya belum lama ini. Doctor honoris causa ini mengatakan, menjaga keamanan itu adalah tanggungjawab bersama. Karenanya, pemerintahan Kabupaten/Kota serta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat harus ikut serta menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan.

Ditekankan, dalam merayakan tahun baru jangan terlalu berlebihan dan atau sampai mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Miras katanya merupakan memicu utama terjadinya tindakan kriminal antara satu dengan yang lain. “Miras harus dihindari, saat perayaan Tahun Baru. Kita harus pertahankan daerah ini sebagai salah satu wilayah aman di tanah air,” pintanya. (rud/kie)

BKP

Rudi Loho

NIKMATI HUJAN: Hujan merupakan saat yang ditunggu anak-anak untuk bermain. Terkadang bahaya ditabrak kendaraan tak lagi digubris. Nampak dua orang anak yang tengah berbaik hujan dipinggir jalan Diponegoro, meski kondisi jalan sedang ramai.

Masyarakat Didorong Tingkatkan Diversifikasi Pangan SULUT tengah menuju kemandirian pangan. Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sulut Ir Rene Hosang MSi belum lama ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya terus berupaya mengkampanyekan diversifikasi pangan atau keragaman konsumsi pangan.

“Saya berharap, sosialisasi-sosialisasi yang sudah dilakukan selama ini, mampu mempengaruhi masyarakat agar kedepan dapat mengoptimalkan sumber daya lokal melalui diversifikasi pangan menuju kemandirian pangan,” katanya seraya menambahkan, melalui optimalisasi sumberdaya lokal selain mempermudah langkah menuju kemandirian pangan juga terciptanya percepatan perbaikan gizi masyarakat,” tandasnya. (rud)

Pengusaha Diwajibkan Daftarkan Karyawannya Dalam Program BPJS

2014 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lelang di ULP Hari Ini Batas Akhir Pemasukan Program MANADO-Komitmen untuk membangun tanpa korupsi terus ditunjukkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR SH Sarundajang dan Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil MPd. Buktinya, kemarin Pemprov Sulut resmi memiliki Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) N0 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Unit yang bernaung dibawah Biro Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Prov Sulut. Unit layanan ini sendiri akan mulai dioperasikan per 1 Januari 2014.

Oleh sebab itu semua Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang punya program pelelangan tahun anggaran 2014 paling lambat esok 31 Desember 2013 adalah batas akhir pemasukan program di ULP. “ Mulai tahun depan semua proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui unit ULP ini. Jadi, kalau ada SKPD yang masih melakukan pelelangan itu berarti bertentangan dengan aturan Perpres N0 70 tahun 2013,” kata Kepala Biro (Karo) Pembangunan, Farly Kotambunan.

Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian Drs Sanny Parengkuan yang mewakili Sekprov Ir SR

DEPROV

Diminta Permudah Bantuan Kredit Bagi Petani dan Nelayan DEPROV Sulut berharap, penambahan modal kepada PT Bank Sulut bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan sosial dalam rangka kesejahteraan umum. Menurut Ketua Deprov Sulut Meiva Salindeho Lintang, salah satu contoh pengembangan ekonomi adalah pemberian bantuan kredit. “Pemberian bantuan kredit bukan hanya kepada PNS namun harus diutamakan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta bantuan kredit bagi petani dan nelayan guna mencapai kemajuan investasi,’’ katanya belum lama ini.

Meiva juga mengingatkan Pemprov Sulut sebagai pemegang saham pengendali dapat melakukan pengawasan melekat serta mengupayakan suku bunga kredit bagi PNS serta membandingkan dengan bank lain yang relevan. “Kalau perlu, bunga kredit dari Bank Sulut harus bisa bersaing dengan bank lain,” tukasnya. (rud)

Mokodongan yang meresmikan ULP Pemprov Sulut, mengatakan pembentukan unit ini berdasarkan aspek-aspek transparansi, efektifitas, efisiensi dan akutanbilitas merupakan karakteristik yang harus dikedepankan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). “ Saya memberikan apresiasi kepada Kepala Biro Pembangunan yang mampu proaktif, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada publik. Langkah ini merupakan awal reformasi yang terus dipantau sebagai bentuk perbaikan pelayanan. Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik

bagi kelangsungan pembangunan di Sulut,” ujar Parengkuan. Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) harus dikelolah dengan baik.

“Jika tidak maka akan memberikan dampak terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Makanya dengan adanya unit ULP ini maka saya yakin kedepan kualitas akan semakin ditunjukkan,” ungkap Asisten II Usai peresmian dilanjutkan dengan penanda tanganan pakta integritas anti korupsi bagi ketua sekretaris dan bendahara ULP. (kie)

Penyuluh Perlu Sosialisasikan GST MANADO— Gerakan Sentuh Tanah (GST) yang sudah digelontarkan pemerintah ternyata sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini diakui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Ir Johanes Panelewen MSi. “Adanya program ini ternyata bisa memacu peningkatan produktivitas padi,” aku Panelewen akhir pekan lalu. informasi yang diperoleh menyebutkan, hingga tahun 2013, produktivitas padi naik 1.68 ku/ha, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow menempati

posisi teratas dalam produktivitas tersebut yaitu 50.38 kuintal/ha.

Panelewen bertekad untuk terus mempertahankan program GST, caranya melakukan kerjasama dengan Bakorluh terutama dalam mensosialisasikan program ini.

“Yang paling utama adalah penyuluh dapat membantu kami dalam menyuarakan program GST kepada petani, sebab tanpa peran penyuluh untuk membantu mengsosialisasikan, program ini bakal berjalan lambat,” jelasnya. (rud)

Iuran Tergantung Kebijakan MANADO—Pengusaha atau pemberi kerja harus turut mendukung program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Caranya dengan mendaftarkan seluruh pekerjanya termasuk dirinya sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Grace Punuh MKes pekan lalu. Soal berapa besar iuran, itu tergantung dengan kebijakan pemberi kerja yang membayar iuran.

Untuk memastikan seluruh pemberi kerja telah mendaftarkan pekerjanya, Dinkes akan melakukan koordinasi dengan instansi Dinas Tenaga Kerja. Ini untuk memastikan keikutsertaan pemberi kerja dan pekerjanya

dalam program pemerintah tersebut.

Sementara itu, untuk tahap pertama kepesertaan, akan dimulai per 1 Januari 2014 dan paling sedikit meliputi, PBI Jaminan Kesehatan dan anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya. Selain itu anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya.

Juga peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya.

Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan anggota keluarganya. (rud)

Pro Bono Publico 6

Radar Manado

Selasa, 31 Desember 2013

orang kudus

Santa Melania, Martir Melania Muda adalah cucu Santa Melania Tua dan anak dari Rublicola dan Albina. Ia lahir di Roma dari sebuah keluarga Kristen yang kaya raya. Ayahnya seorang senator yang ambisius sekali. Demi harta dan nama baik keluarganya, ayahnya menikahkan Melania dengan saudara sepupunya: Pinianus. Melania tidak setuju, namun ia yang baru berusia 13 tahun itu tak berdaya menghadapi ambisi orang-tuanya. Dengan berat hati ia mengiakan juga perkawinan itu. Mereka dikaruniai 2 orang putra. Melania sangat baik, penuh pengabdian, dan berjiwa sosial. Sifat sosialnya itu membuatnya tidak disenangi oleh kaum kerabatnya.

Sepeninggal kedua putranya, sikap sosial Melania baru diterima, bahkan ditiru oleh mereka. Melania sangat disenangi oleh kaum miskin karena karya amalnya kepada mereka dan kepada Gereja. Bersama suaminya, Melania menolong membebaskan ratusan budak belian dengan harga tebusan yang sangat mahal.

Tahun-tahun terakhir hidupnya penuh dengan cobaan. Ketika Roma diserang bangsa Visigoth, mereka terpaksa mengungsi ke Afrika. Di sana mereka memiliki tanah yang luas. Pada tahun 417 mereka pindah ke Yerusalem dan tinggal dekat makam suci Yesus.

Terpengaruh oleh corak hidup pertapaan di padang gurun Mesir, maka mereka mulai menghayati cara hidup bertapa itu. Di situ ia berjumpa dengan kemenakannya: Santa Paula dan menjalin hubungan baik dengan Santo Hieronimus. Pada tahun 432 suaminya Pianus meninggal dunia. Ia tidak putus asa. Sebagai janda ia menghimpun para wanita untuk mendirikan satu biara di bukit Zaitun. Usahanya diperluas hingga ke Afrika dengan 2 buah biara di sana. Tahun-tahun terakhir hidupnya dimanfaatkannya di dalam kelompok orangorang kudus seperti Santo Hieronimus, Agustinus, Paulinus, dll, dengan menyalin buku-buku rohani. Ia wafat pada tahun 439 di Betlehem, seminggu setelah merayakan Natal.

Santo Silvester, Paus Paus Silvester adalah Paus dan orang kudus pertama yang wafat bukan sebagai martir. Sayang bahwa sedikit sekali informasi yang diketahui tentang kehidupannya. Silvester menjadi Paus antara tahun 314-335 pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin Agung.

Pada masa itu sesuai ketetapan kaisar di dalam Edikta Milano, agama Kristen menjadi agama resmi yang berlaku di seluruh kekaisaran. Dengan itu orang-orang Kristen mulai keluar dari tempat persembunyiannya di katakombe-katakombe dan tidak takut-takut lagi melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di hadapan umum. Posisi hukum Gereja menjadi sangat kuat, di bawah Kaisar Konstantin Agung. Istana Lateran dihadiahkan kepada Takhta Suci oleh Konstantin.

Oleh Paus Silvester, istana itu dirobah menjadi gereja Katedral Keuskupan Roma. Gereja Katedral ini menjadi lambang kemerdekaan Gereja dari penguasaan Kaisar-kaisar Romawi semenjak kelahirannya. Pada masa kepemimpinannya, Silvester juga mendirikan Gereja Santo Petrus di Vatikan dan rumah-rumah ibadat lainnya di seluruh kota Roma. Bersama kaisar, Silvester mengambil bagian juga di dalam penyelenggaraan Konsili Ekumenis Pertama di Nicea pada tahun 325 untuk menghukum ajaran sesat Arianisme. Selama masa pontifikatnya buku “Para Martir Romawi” (Martyrology Romanum) dikerjakan. Ia juga berjuang memajukan kehidupan liturgi dan mendirikan Sekolah Seni Suara di Roma. (iman Katolik)

Melihat penderitaan masyarakat korban bencana banjir 20 Desember 2013 yang melanda beberapa kecamatan di Purworejo, Panitia Natal Paroki Kutoarjo 2013 segera menyalurkan bantuan, yang rutin mereka bagikan dalam bakti sosial Natal, untuk para korban banjir.

Koordinator Tim Kerja Seksi PSE Paroki Santo Yohanes Rasul Kutoarjo Fransiskus Xaverius Setyasa berbicara lewat telepon dengan PEN@ Indonesia tanggal 22 Desember 2013.

“Seperti biasa Panitia Natal 2013 sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk bakti sosial Natal berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum dan pembagian sembako bagi umat Katolik yang berkekurangan,

namun melihat para korban musibah ini, mereka mengalihkan bantuan itu bagi para korban,” kata FX Setyasa.

Tanggal 20 Desember 2013, akibat curah hujan yang begitu besar, beberapa sungai kecil tidak dapat menampung curahan air, sehingga meluap ke beberapa kecamatan dan menggenangi perumahan, kantor dan jalan di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Menurut info dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo, setidaknya 49 desa di 10 kecamatan di Purworejo terkena bencana tanah longsor dan banjir.

“Benar, banjir mulai surut, namun hujan masih turun.

Maka, meskipun sebagian bantuan dari Panitia Natal sudah mulai kita salurkan kepada para korban berupa

Iska serukan 2014 Tahun kejujuran Karena 2013, Tahun Pengkianatan tahun 2014 adalah Tahun Kejujuran yang memberi pilihan kepada rakyat Indonesia atas dua pilihan antara kejujuran atau kebohongan, kepahlawanan atau pengkhianatan, pemimpin yang dikehendaki rakyat atau karena uang yang berbicara.”

Seruan itu disampaikan oleh Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Presidium Pusat ISKA Muliawan Margadana dan Sekretaris Jenderal ISKA Prasetyo Nurhardjanto untuk menyambut Tahun Kejujuran

: PT Bitung Cemerlang : Dahlan Iskan : Imawan Mashuri : Zainal Mutaqin : Suhendro Boroma : Urief Hasan : Dixie Tasijam

Kerasulan dalam bidang politik merupakan suatu evangelisasi baru.

“Mereka yang bergerak di ranah politik atau ranah pejabat publik, adalah evangelis-evangelis dalam arti memperluas Kerajaan Allah atau memperluas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan.”

Staf Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (Kerawam KWI) Paulus Krissantono mengatakan hal itu dalam Dialog Kebangsaan dan Kerasulan Politik di Wisma Nazaret Semarang barubaru ini.

Menurut Krissantono, Gereja memiliki komitmen dan kepedulian di bidang sosial politik dengan cara mempersiapkan umat Katolik menyongsong momentum-momentum kenegaraan seperti pemilu. “Itu juga menandakan bahwa Gereja sudah mempunyai atensi dan kepedulian terhadap kerasulan politik,” kata mantan anggota legislatif masa Orde Baru itu.

Gereja berharap kepada

para calon pejabat publik yang akan duduk di legislatif, yudikatif, maupun eksekutif supaya lebih menekankan komitmen tidak semata-mata mencari kekuasaan, kata Krissantono seraya menegaskan bahwa kekuasaan bukan merupakan tujuan.

Selain Krissantono, dialog yang digelar oleh Penghubung Karya Kerasulan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS) menghadirkan Trias Kuncahyono, yang mengibaratkan panggilan berpolitik orang Katolik seperti kesediaan Bunda Maria waktu menerima kabar gembira, “Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu.”

Berkat kesediaan Maria, katanya, Allah hadir di dunia melalui inkarnasi Yesus dan merasul dalam bidang politik juga menjadi sarana kehadiran Allah. “Ketika seseorang memasuki dunia politik, ada beberapa tantangan yang mesti digumuli yakni Pancasila, dialog antaragama, korupsi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan konsumerisme,” kata Trias.

Sekitar 50 perwakilan

Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Komunitas Roda Gendeng, dan sejumlah pegiat kerasulan politik baik dari Keuskupan Agung Semarang maupun Keuskupan Purwokerto hadir dalam acara tanggal 2324 November 2013 itu.

Ketua PK4AS Pastor Raymundus Sugihartanto Pr mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk melakukan sinergi dengan berbagai kelompok kerasulan kemasyarakatan dan politik khususnya menghadapi Pemilu 2014 yang akan datang.

“Karena kalau bekerja sendiri, setiap ide yang baik tidak akan bisa berjalan optimal hasilnya. Maka, dengan makin sinergi seperti ini, lalu kita berharap untuk bisa mengelola suatu ide yang baik,” katanya.

Dengan pertemuan itu, Pastor Sugihartanto berharap Gereja bisa menanggapi setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa, agar “kehadiran Ge-

beras dan mie instan pada tanggal 21 dan 22 Desember 2013, PSE akan tetap meneruskan gerakan yang dirintis oleh Panitia Natal itu dengan menyalurkan sumbangan yang terkumpul lainnya hingga tiga minggu ke depan, termasuk pada hari raya Natal,” jelas FX Setyasa.

Untuk maksud itu, tanggal 22 Desember 2013, tim PSE Paroki dan Karitas Purwokerto (Karito) mengunjungi lokasi pengungsian dan mendata para pengungsi di Markas Brimob Kutoarjo yang dijadikan pos induk pengungsian dan di Kelurahan Katerban, yang paling parah terdampak.

Sudah 2.050 korban ditampung di tiga posko pengungsian, namun masih ada ratusan warga belum

terevakuasi, demikian laporan Ketua Karito, Pastor Stephanus Budhi Prayitno Pr, seperti yang disebarkan oleh Uskup Purwokerto Mgr Julianus Sunarka SJ ke beberapa media.

Menurut Eros, koordinator pengungsian di Markas Brimob Kutoarjo, di sana ada sekitar 70% kaum perempuan dan 25% anakanak. Sementara berdasarkan Achmadi, Lurah Katerban, sebanyak 142 kk di pinggir kali kehilangan tempat tinggal.

Salah seorang korban banjir, Mar, menjelaskan bahwa setiap tahun RW VIII di desa Katerban yang terletak di pinggir sungai direndam air. “Biasanya hanya selutut, namun kali ini satu atap.”

Kebutuhan makanan dan

pengobatan untuk satu hingga dua minggu ke depan, menurut koordinator posko Brimob Kutoarjo “sudah dicukupi oleh dinas terkait.”

Namun, yang masih dibutuhkan segera, menurut laporan itu, adalah “makanan suplemen untuk anak-anak, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, kebutuhan khusus perempuan, pakaian dan perlengkapan tidur, perlengkapan sekolah anak-anak, dan sarana kesehatan pengungsi selama dan setelah banjir.”

Pastor Budhi Prayitno Pr menegaskan bahwa menurut rencana sejak 22 Desember 2013 hingga 5 Januari 2014 PSE Kutoarjo akan menyediakan keperluan kaum perempuan dan balita, menyalurkan pakaian “luar dan dalam” serta alat mandi atau higienis,

Pemimpin Redaksi : Dixie Tasijam Wakil Pemimpin Redaksi : Reky Simboh Dewan Redaksi

untuk “secara aktif terlibat dalam mengawasi para caleg yang tidak bersih dalam memenuhi syarat pencalegan (seperti ijazah palsu, politik uang dan lain-lain).”

KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait diminta untuk “benar-benar menjamin terselenggaranya pemilu secara jujur, baik dan bermartabat demi terpilihnya pemimpin bangsa yang mampu membawa keluar Indonesia dari keterpurukan.”

Tahun 2013, menurut ISKA adalah Tahun Pengkhianatan saat berbagai ke-

Kerasulan Politik Merupakan Evangelisasi Baru

Redaktur Staf Redaksi Biro

Penerbit Pembina Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur General Manager

2014.

Selain itu, ISKA mengeluarkan empat seruan untuk KPK, rakyat Indonesia, dan KPU. KPK diminta untuk “segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada dengan kejujuran agar pemilu legislatif dan pemilihan langsung presiden dapat berjalan dengan bersih dan mendapat kepercayaan dari rakyat.”

Sementara itu, seluruh rakyat Indonesia didorong untuk “tidak memberi kesempatan atas terjadinya politik uang,” dan diminta

: Marlon Sumaraw Reky Simboh Tommy Waworundeng Amrain Razak Budi Siswanto

Alamat: Manado Post Group, Jalan Pomorow Manado Telp/Fax (0431) 861525-855558 Website: www.radarmanado.com Email : radar_manado@yahoo.com Percetakan : Jalan Pomorow Manado Telp. (0431) 852004

jahatan korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara, pemimpin bangsa, tokoh partai dan kepala daerah dibongkar oleh KPK. Korupsi baik pribadi dan secara bersama-sama, tulis siaran pers itu, adalah “pengkhianatan atas Pancasila, UUD 1945 dan negara dengan melanggar sumpah, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.”

Sebutan Tahun Pengkhianatan, menurut ISKA, sangatlah pas dan sekaligus tepat terutama ketika benteng terakhir supremasi hukum Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi (MK) juga dilanda korupsi. “Sekalipun oleh pejabat MK lainnya dikatakan bahwa kejahatan korupsi di MK adalah kejahatan tunggal, sebenarnya supremasi hukum adalah tanggung jawab sembilan hakim konstitusi.”

Tahun 2014, tulis siaran pers itu, haruslah menjadi tahun harapan sebagai Tahun Kejujuran dengan berbagai dimensinya. “Pembongkaran kasus-kasus korupsi di satu sisi memang bermuatan negatif karena membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan demi kepentingan pribadi.”

Namun di sisi lain, lanjutnya, “pembongkaran korupsi itu secara positif akan menguji kejujuran para pelaku korupsi dan para penegak

hukumnya pada tahun depan dalam menyelesaikan kasus yang ada. Kasus korupsi yang terbongkar pada Tahun Pengkhianatan ini akan diuji tingkat kejujurannya pada tahun 2014.”

Dikatakan, “Jika kita sama-sama setuju dengan mengatakan bahwa tahun 2014 memiliki nilai strategis dalam menentukan pemimpin bangsa, masa depan bangsa dan negara Indonesia setelah keterpurukan ini, tidak ada lain kecuali kejujuran yang harus dikedepankan dalam kehidupan politik 2014.”

ISKA berharap agar para pelaku korupsi yang tertangkap harus memilih antara kejujuran atau kebohongan demi masa depan hidup dirinya dan keluarga yang berdampak pada masa depan bangsa. “Pilihan atas penyelesaian kasus korupsi yang terungkap adalah kejujuran.”

Selain itu, menurut ISKA, semua orang harus mencegah terulangnya keterpurukan Indonesia yang mengabaikan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. “Rakyat Indonesia harus menghentikan perilaku para pengkhianat bangsa dan negara karena menempatkan rakyat dan masyarakat dalam situasi berbahaya, tidak terlindungi dan bahkan menjadi korban.” (pena)

reja menjadi sungguh-sungguh signifikan dan relevan di dalam peristiwa-peristiwa yang berkembang.” Imam itu juga berharap agar peserta mensosialisasikan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik yang kontekstual yang diterima dari dialog itu di komunitas masing-masing.

Menurut Krissantono, Pemilu 2014 akan diwarnai tantangan seperti hadirnya para pemilih muda dan gejala golput. Gejala buruk yang selama ini terjadi adalah munculnya rasa bosan atau emoh

berpolitik. “Itu terbukti dari pilkada-pilkada ini kan banyak yang golput,” katanya.

Untuk meminimalkan golput, menurut Pastor Sugihartanto, harus dicari cara supaya umat memperoleh kekuatan kembali untuk bangkit, menghargai demokrasi dan berani berjuang untuk memperjuangkan apa yang baik dan benar. “Caleg pun harus mendidik masyarakat dengan menampilkan diri apa adanya dan berani untuk sungguh-sungguh berjuang secara demokratis,” tegas imam itu.(pena)

Korban banjir di Purworejo, Jawa Tengah

keperluan anak sekolah, makanan tambahan untuk balita serta air mineral, dan memberikan pengobatan umum untuk 700 pasien.

Imam itu mengingatkan bahwa kondisi alam saat ini di wilayah itu belum bisa dipastikan, “bisa jadi lebih memprihatinkan.”

Maka, lanjutnya, bantuan masih dibutuhkan. Bantuan untuk para korban bisa disalurkan melalui Paroki Kutoarjo di Jalan Kliwonan 110 Kutoarjo atau dengan mengirimkan bantuan dana ke BCA Kutoarjo an. F. Lucia Arinia no. 234 0184 192.(pena)

: Alex Mamahit, Reky Simboh, Hut Kamrin, Rudi Loho, Bobby Lengkong, Gusman Laeta. : Rudi Loho, Hut Kamrin, Bobby Lengkong, Donald Karouw, Dicky Nagi. : Hayer Damolawan (Minsel), Setly Rindorindo (Mitra), Frangky Sumarauw (Bitung), Gusman Laeta (Kotamobagu), Faisal Amu (Bolmong), Israfi l Mokodompit (Bolmut), Aulia Syukur (Bolsel), Bobby Lengkong (Minut), Jeackry Lumansik (Tomohon), Iwan Mahmud (Sangihe), La Abut (Minahasa), Recky Korompis (Minteng/Langowan).

Artistik & Perwajahan : Ishak Labadjuana (Koordinator), Faisal Swara, Benediktus Renyaan, Stevi Simbar, Supriady Saragih.

Manager Advertising : M. Yaziin Solichin.

Manager Pemasaran : Jemmy Howan. Administrasi Pemasaran: Putri Laoming. Distribusi: Basri Sahe, Fendy.

Manager Keuangan : Ivonne Korompis Ombudsman Manado Post Group: Drs Max Rembang Msi (Ketua), Haris Kai Sik, Hinca Panjaitan SH,MH Harga Eceran : Rp. 2000/Eksemplar Harga Langganan : Rp. 50.000/Bulan (luar kota, tambah ongkos kirim) Alamat Perwakilan : Surabaya: Jl. A Yani No.88 Telp. (031) 8287999, Jakarta: Jl. Kebayoran Lama 17 Jakarta Selatan Telp (021)5349205

X-presi

7

Selasa, 31 Desember 2013

Kemdikbud Siapkan 1,3 Juta Guru Jadi Sasaran Pelatihan Kurikulum Baru

Diknas Sulut Diajak Pertahankan WTP Soal Penerapan Kurikulum 2013

Foto: DiKi Nagi/rm

Jajaran pegawai Diknas Sulut menyatukan semangat kerja dalam perayaan Natal dan Tahun Baru Bersama Diknas Sulut.

MANADO -- Wakil Gubernur Provinsi Sulut Dr Djouhari Kansil MPd terus mengajak jajaran Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menghindari praktek-prakek kerja yang merugikan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Kansil dalam acara Natal bersama dengan tema ‘Datanglah Hai Raja Damai’ di Kantor Diknas Sulut, Senin (30/12)

siang. Itu diungkapkan Kansil berkaitan dengan alokasi dana Diknas Sulut pada 2014 mendatang. “Dana pendidikan perlu dikelola dengan lebih baik,” ungkap Kansil. Kansil menambahkan pengelolaan yang baik itu, akan membantu Diknas mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bertalian dengan sub tema ‘Wujudkan Damai

Sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam Implementasi Kerja Iklas, Cerdas dan Tuntas’, Kansil mengajak jajaran di Diknas Sulut untuk membersihkan hati dengan damai Natal.

“Pelayanan publik itu berarti melayani dengan hati.

Maka marilah kita melayani masyarakat dengan hati,” ujar Kansil.

Lanjut, Kansil mengharapkan jajaran Diknas

Sulut untuk lebih giat bekerja dan mendukung pimpinan Diknas Sulut Harold PB Monareh SH. “Jangan jalan dan urus program demi kepentingan sendiri,” imbuh Kansil.

Diakhir perayaan Natal Bersama, Kansil diberikan kesempatan memberikan sumbangan diakonia kepada staf Diknas Sulut yang purna tugas diakhir tahun 2013. (agp)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal semakin gencar menjalankan implementasi Kurikulum 2013 tahun depan. Pada tahun kedua pelaksanaan kurikulum anyar itu, Kemendikbud siap melatih 1,3 juta guru di seluruh Indonesia.

Supaya tidak kedodoran, mereka melibatkan sejumlah organisasi pendidikan.

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan bahwa organisasi pendidikan yang mereka libatkan bukan sembarang organisasi. Tetapi mereka pilih organisasi yang cenderung dekat dengan pelaksanaan teknis pendidikan. “Misalnya organisasi pendidikan yang memiliki atau menaungi langsung sekolah-sekolah,” katanya.

Menteri asal Surabaya itu mencontohkan organisasi pendidikan yang bakal diajak bergabung adalah dibawah bendera Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Seperti diketahui dua ormas Islam itu memiliki badan otonom yang khusus mengelola pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi. Organisasi pendidikan lain yang akan dilibatkan adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang juga memiliki unit pengelola sekolah. Kemudian

organisasi pendidikan seperti Majelis Pendidikan Kristen, Majelis Pendidikan Konghucu, Hundu, dan Budha.

“Implementasi kurikulum baru ini adalah kebutuhan bersama,” kata Nuh. Nuh menegaskan bahwa realitas di lapangan guru yang mengajar kurikulum baru tidak hanya yang berstatus sebagai PNS. Tetapi sebagian lagi juga ada guru swasta. Dia mengatakan Majelis Pendidikan Kristen bisa memberikan pelatihan kepada guru-guru yang berada di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara teknis pelatihan kurikulum baru ini berjalan selama 52 jam dan dilaksanakan selama satu minggu.

Meskipun melibatkan banyak pihak, Nuh mengatakan Kemendikbud tetap berwenang memberikan standar pelatihan, penyiapan instruktur nasional, dan pembiayaan. Dia mengatakan Kemendikbud akan menyiapkan pola laporan pelaksanaan pelatihan guru untuk implementasi kurikulum baru yang dilaksanakan sejumlah organisasi pendidikan.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Sulistyo mengatakan, implementasi kurikulum 2013 bakal digenjot habis-habisan tahun depan. Untuk itu dia meminta Kemendikbud benar-benar mempersiapkan dengan matang. “Jika tidak, Kurikulum 2013 terlihat gagah padahal di dalamnya bolong-bolong,” katanya.

Sejumlah aspek dalam perubahan kurikulum ini disorot PGRI. Mulai dari kondisi kekurangan guru di sejumlah daerah. Kemudian perubahan paradigma penilaian siswa untuk jenjang SD dan sederajat. “Bagaimana guru bisa melakukan penilaian yang menyeluruh, jika rombongan belajarnya gemuk,” ujarnya. Di sejumlah daerah, Sulistyo mengatakan ada rombongan belajar yang berisi hingga 60 siswa. PGRI juga menyoroti kesiapan pelatihan guru karena sampai saat ini data pokok pendidikan (dapodik) masih belum beres. Dia menyebutkan Kemendikbud mengklaim guru-guru yang direkrut dalam pelatihan itu sudah siap karena disaring dari dapodik. Tetapi nyatanya saat pelatihan banyak guru yang bingung karena disaring dengan cara “asal tunjuk”. “Pelatihan guru tahun depan harus lebih baik,” pungkasnya. (jpnn)

300 Ribu Lulusan SD tak Terserap di SMP/MTs JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemukan sebanyak 300 ribu-an siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) secara nasional tak terserap

di SMP maupun MTs tahun 2013. Hingga kini belum diketahui penyebab hilangnya ratusan ribu pelajar tersebut.

Direktur Jenderal Pendi-

dikan Dasar (Dikdas) Hamid Muhammad, mengungkapkan, temuan hilangnya ratusan ribu lulusan SD itu diketahui dari jumlah lulusan SD secara nasional

sekitar 4 juta orang. Namun, di data Kemendikbud, hanya 3,7 juta lulusan saja yang terserap di SMP maupun MTs. “Dari 4 juta lulusan SD,

yang terserap di SMP/MTs hanya 3,7 siswa,” kata Hamid Muhammda di selasela konferensi pers akhir tahun Kemendikbud, Jakarta, Senin (30/12).

Namun demikian, Hamid belum berani mengklaim bahwa 300 ribuan lulusan SD itu tidak melanjutkan pendidikan.

Sebab ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Di antaranya mereka ada yang putus sekolah, ada yang melanjutkan ke pendidikan Diniyah atau

Paket B. “Saya belum cek Diniyah, belum cek Paket B. Ini yang harus saya pastikan dan teliti tahun depan.

Jadi bukan berarti mereka tidak melanjutkan pendidikan. Saya masih mau lihat berapa yang masuk Diniyah atau paket B,” jelas mantan Dirjen Pendidikan Menengah itu.

Alasan Kemendikbud belum bisa mengklaim bahwa 300 ribuan lulusan SD itu putus sekolah juga dikarenakan setiap tahun

pemerintah terus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB). Sehingga tidak terserapnya lulusan SD di SMP/MTs karena kekurangan kursi, dianggap tak logis.

“Lagipula dari hitunghitungan kita. SMP/MTs yang ada itu mampu menampung semua lulusan SD. Makanya ini PR (pekerjaan rumah) saya tahun depan, mencari tahu kenapa 300 ribu lulusan SD tak terserap,” tandasnya.(jpnn)

DUNIA pendidikan Kota Tegal merupakan bidang yang diharapkan akan mencetak generasi bangsa yang bermutu dan berahlak mulia. Ironisnya, sebanyak 90 persen sekolah yang ada di kota tersebut masih memberikan contoh yang buruk bagi anak didiknya.

Bagai mana tidak. Dari 217 sekolah mulai tingkat SD/MI hingga SMA/MA/ SMK, sekitar 195 di antaranya masih menggunakan software bajakan atau ilegal.

Ini dibeberkan Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya saat melaunching Microsoft Authorized Education Reseller dan Certiport Authorized Testing Center kerjasama antara SMK YPT dengan PT Microsoft Indonesia.

Ikmal mengatakan, setelah adanya kerjasama antara SMK YPT dengan PT Microsoft Indonesia.

Maka, mulai hari ini (kemarin) dunia pendidikan di Kota Tegal harus mulai menggunakan softwaresoftware yang berlisensi atau legal.

Dia mengungkapkan, masih banyaknya sekolah yang belum menggunakan software berlisensi lantaran masalah harga yang mahal.

Tapi sekarang setelah ada kerjasama SMK YPT dan Microsoft, hal tersebut tidak bisa lagi menjadi alasan.

Karena, melalui SMK YPT, PT Microsoft memberikan discount hingga 90 perse bagi instansi, lembaga atau siapapun yang akan berlisensi. “Nah ini setelah ada kerja sama dan biaya yang diberikan sangat murah tersebut. Maka mulai

sekarang seluruh sekolah wajib gunakan software yang berlisensi.”

Berlisensi merupakan amanat dari Undang-undang (UU) No.19 tahun 2002 tentang hak cipta. “Kalau dalam dunia pendidikan sudah memberikan contoh bagus kepada anak didiknya dengan berlisensi. Maka luluasannya saat bekerja juga akan melakukan hal yang sama dengan tidak menggunakan software bajakan.”

Wali kota menyatakan akan segera layangkan surat edaran ke sekolah-sekolah,

Pemkot sendiri, sambung Ikmal, melalui Dishubkominfo sudah menekankan supaya semuanya menggunakan software berlisensi.

Dan hingga tahun 2013 ini sudah bermigrasi dari software ilegal ke yang berlisensi.

“Ini dilindungi UU hak cipta, maka pemkot harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau pemkotnya saja tidak memberi contoh yang baik, lalu masyarakatnya akan seperti apa.”

Kesempatan sama, Kasi Pengendalian Mutu Dinas Pendidikan Propinsi Jateng, Reza Pahlevi enggan berkomentar saat dikonfirmasi berapa sekolah di Jateng yang menggunakan software ilegal.

“No comen tentang itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMK YPT Kota Tegal, Solehin membenarkan, biaya berlisensi memang cukup mahal. Namun setelah kerjasama dengan PT Microsoft Indonesia ada discoun yang diberikan.

“Untuk biaya lisensi saat SMK YPT menerapkannya sebesar Rp 20 juta. Jadi nanti saat sekolah-sekolah lain yang akan berlisensi melalui sekolah kami, juga biayanya sekitar itu tidak ada tambahan. Ini sudah termasuk bimbingan dan lainnya.”

Dia menyebutkan, salah satu sekolah yang sudah akan berlisensi melalui SMK YPT, setelah launching ini adalah SMKN 2 Kota Tegal. Berlisensi ini, maksudnya sekolah diberi ijin untuk menggunakan produk-produk dari Microsoft.(jpnn)

kaitannya dengan kewajiban menggunakan software berlisensi. Target awal semua SMA/MA/SMK, selanjutnya diturunkan ke tingkat dibawahnya SMP/MTs dan SD/MI. “SMA/MA/SMK kami targetkan selesai tahun 2014.

Tidak ada lagi alasan anggaran. Karena dana BOS dari pusat atau pun pendampingan yang diberikan pemkot sangat mencukupi untuk membiayai sekolah berlisensi. Karena SMK YPT akan memberikan diskon hingga 90 persen,” ujarnya.

Tomohon

8

Selasa, 31 Desember 2013

Tahun Depan Tomohon Cetak Sendiri e-KTP

Peringati Hut Satpam ke-33

Walikota: Harus Beri Manfaat Nyata Menjaga Stabilitas Kamtibmas

Dapat Bantuan Alat Dari Pusat

foto: iSt

JAGA StABiLitAS KotA: Walikota Tomohon Jimmy Eman menjadi Irup HUT Satpam yang dilaksanakan kemarin, di lapangan Mapolres Tomohon.

TOMOHON--Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (Hut) Satuan Pemamanan (Satpam) ke33 Kota Tomohon, dilaksanakan upacara dihalaman Markas Polisi Resort (Mapolres) Kota Tomohon, Senin (30/12).

Wali Kota Tomohon, Jimmy F Eman SE Ak yang menjadi inspektur upacara saat membacakan sambutan Kapolri, Jendral Polisi Sutarman mengatakan, bahwa ketika dihadapkan dengan berbagai perkembangan dinamika kamtibmas, polri memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat salah satunya

dalam bentuk pengamanan swakarsa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002. “Berkaitan dengan hal tersebut sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa, satpam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas melalui kewenangan kepolisian terbatas untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lain-

nya,” katanya.

Ditambahkannya, seiring dengan berbagai upaya peningkatan kualitas satpam secara moral, integritas anggota Satpam juga harus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan secara efektif yang dilakukan oleh Polri bersama dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

“Dengan kemampuan teknis yang dimiliki serta didukung integritas moral yang tinggi, maka seluruh anggota satpam akan mampu melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan kerjanya secara optimal,” tambahnya. Sementara

itu, Walikota juga mengharapkan, kehadiran Satpam ditengah masyarakat kiranya mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung upaya Polri untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Upacara tersebut diikuti oleh Kapolres Tomohon AKBP Ratna Setiawati, SH, bersama jajarannya, jajaran Pemkot Tomohon, Ketua KPU Beldie Tombeg, ST, Danramil Feki Welang dan jajarannya, para anggota satpam, anggota Sat Pol-PP, dinas perhubungan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. (jeq)

TOMOHON--Tahun 2014 nanti, sudah dipastikan untuk pembuatan fisik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bisa dilaksanakan di Kota Tomohon. Pasalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tomohon telah memiliki sebuah alat perangkat pembuatan fisik e-KTP dari pemerintah. “Untuk alat tersebut ada 1 unit yang diberikan pemerintah pusat dan sudah ada. Kemungkinan besar bulan Februari sudah bisa mencetak fisik e-KTP di Kota Tomohon, tidak lagi menunggu dari pusat,” kata Theo Paat SIP, kemarin.

Dia juga menjelaskan, untuk mengoperasikan alat tersebut diperlukan operator atau sumber daya manusia yang sudah terlatih untuk menjalankan alat tersebut. “Mengantisipasi hal tersebut, Disdukcapil Kota Tomohon sudah mengutus 1 orang pegawainya guna mengikuti pelatihan di Jakarta.

Dan memang pemerintah pusat meminta agar setiap daerah kabupaten/ kota bisa mengutus 1 orang untuk mengikuti pelatihan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bisa saja kedepan, alat pembuatan fisik e-KTP ini bisa digunakan di kantor ke-

camatan yang ada di Tomohon. Namun itu semua menunggu kesiapan dari pemerintah daerah dan juga petunjuk pemerintah pusat.

“Kedepan memang akan diserahkan ke kecamatan untuk memproses pembuatan e-KTP. Sistem online ini akan terhubung dengan pusat. Jika ada warga yang melakukan perekaman, nanti pusat yang menentukan apakah warga tersebut bisa dikeluarkan fisik atau tidak. Sebab bisa saja, warga yang bersangkutan sudah pernah memiliki kartu e-KTP di daerah lain sehingga pengurusan di Tomohon bisa dibatalkan,” tukasnya. (jeq)

2013, 5 Perda Ditetapkan TOMOHON--Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Ferdy Paat SH mengatakan, untuk tahun 2013 ini Peraturan Daerah (Perda) yang telah disetujui adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

tahun anggaran 2012, Perubahan APBD tahun anggaran 2013, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan APBD tahun anggaran 2014.

“Tahun 2013 ada 5 Perda yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2014 nanti, apa saja Perda yang akan dibuat belum bisa dipastikan, karena menunggu usulan-usulan,” kata Paat,

kemarin. Sementara itu, untuk rencana Perda di tahun 2014 nanti, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengusulkannya, dan kami akan menyurat ke setiap SKPD. “Setelah menyurat tinggal menunggu draf dari setiap SKPD yang ada di jajaran Pemkot Tomohon, untuk rencana Perda di tahun 2014 nanti,” tukasnya. (jeq)

Bitung & Nusa Utara

9

Selasa, 31 Desember 2013 HADIAH NATAL: 104 penghuni LP Klas II Tewaan, Bitung dapat remisi di hari Natal lalu. Kepala LP kelas II B Tewaan Bitung Otong Gunarso membacakan pemberian remisi itu sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor w.27PK.01.01.02 tahun 2013 tertanggal 2 Desember 2013.

SiTaRO

Pembangunan Rusunawa Terus Dimantapkan PEMBANGUNAN Rusunawa bagi PNS Golongan II terus dimantapkan pemerintah daerah. Seperti dikatakan Bupati Toni Supit SE MM pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk PNS segera direalisasikan. “Pemerintah daerah ingin membangun rusunawa bagi para PNS yang ada. Dan hal itu sudah direspon baik pihak kementerian, Harapannya rusunawa ini bisa membantu PNS sehingga betah bekerja di sini,” ungkap Supit, baru-baru ini.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sitaro Drs Denny Kondoj Msi menambahkan, Rusunawa dibangun untuk membantu PNS yang tinggal di luar Sitaro. “Tidak sedikit PNS yang membutuhkan tempat tinggal. Kalau menyewa rumah atau kost biayanya agak mahal. Apalagi bagi mereka yang sering pulang ke luar daerah,” ujar Kondoj.

50 unit akomodasi akan disediakan di Rusunawa itu.

Karena tak mampu menampung seluruh PNS, maka yang diproritaskan adalah PNS golongan II. “Yang diprioritaskan adalah PNS golongan II yang belum memiliki rumah sendiri karena pendapatan mereka memang memang masih minim,” pungkasnya.(tr-05/ddt)

BiTUng

Lomban: Terima Kasih Satpam

PERAN PENTING: wawali Bitung MJ Lomban dalam upacara HUT Satpam.

WAKIL Wali Kota Bitung Maxmillian J Lomban SE MSi memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Satuan Pengamanan(Satpam) di Bitung, yang telah bersama-sama dengan pemerintah, TNI dan Polri menjaga stabilitas keamanan. Hal tersebut dikatakan Lomban saat dipercayakan sebagai Inpektur upacara dalam puncak peringatan HUT ke-33 Satpam di lapangan upacara Polres Bitung, kemarin.

“Dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya, yang meliputi aspek keamanan fisik, personil dan teknis lainnya, dalam upaya meningkatkan profesionalisme satuan pengamanan,” ujarnya, membacakan membacakan amanat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Usai upacara, diberikan piagam penghargaan kepada Satpam, disaksikan peserta upacara dari Polres Bitung, Sat Pol-PP serta Pramuka.(kys/ddt)

Sangihe

Toast Bersama Tutup Tahun PEMKAB Sangihe akan menggelar toast bersama di Pendopo Rumjab Bupati, Selasa (31/12), hari ini.

Menurut Kabag Humas Elenita Kapal SE MSi, acara rutin setiap tahun ini dilakukan Pemkab untuk lebih mengeratkan tali persaudaraan dan sinergitas antara pimpinan daerah, legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Sebelum toast akan diawali dengan ibadah perpisahan tahun,” ungkapnya, kemarin.

Acara ini rencananya akan dihadiri Bupati Drs HR Makagansa MSi, Wakil Bupati Jabes E Gaghana SE ME, Sekkab Ir Willy Kumentas MSi, Ketua TP PKK dr Wisje Makagansa-Rompis MSi, Wakil Ketua TP PKK Ririswati Gaghana-Katamshi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Debby Kumentas-Kalesaran, Forkopimda, pimpinan SKPD, camat, lurah, kapitalaung, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat.

“Semua akan bersama-sama di acara itu untuk mendoakan Kabupaten Kepulauan Sangihe di tahun anugrah 2014, agar visi dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan kabupaten bahari yang sejahtera dan bermartabat dapat tercapai,” tandasnya.(iwn/ddt)

Ormas dan LSM Status Tidak Jelas Bisa Digugat BITUNG -- Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) yang tidak jelas kiprahnya, dan hanya membuat resah masyarakat dan instansi-instansi pemerintah, termasuk kalangan swasta, bisa digugat.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol Bitung, Drs Jefry Sondakh hal tersebut sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, yang intinya untuk mencegah penyalahgunaan Ormas untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kegiatan atau tujuan yang melanggar hukum bahkan mengganggu kedaulatan NKRI. “Masyarakat maupun perseorangan yang merasa tidak puas dengan keberadaan Ormas tertentu, silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan,” katanya, kemarin.

Jefry Sondakh

Apalagi, jika Ormas tersebut tidak jelas dari segi kepengurusan dan tak terdaftar secara administrasi. Dengan aturan itu juga, pemerintah daerah tidak lagi berhak membekukan ormas, selain mengikuti proses hukum.

Saat ini ada 18 Ormas dan sembilan LSM yang tercatat di Kesbangpol Bitung.(kys/ddt)

Banteng Seruduk Banteng di Sitaro Personil FPDIP Mbalelo, APBD 2014 Terhambat SITARO -- Sebagai partai peraih kursi terbantyak di Dekab Sitaro, sembilan buah, PDIP Sitaro seakan tidak memiliki taji dalam mendukung setiap program pemerintah kabupaten yang dipimpin kader PDIP. Hal ini terlihat jelas dalam penetapan berbagai kebijakan Pemkab untuk dijadikan Perda sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan.

Salah satu contoh yang paling jelas yakni dalam penetapan menetapkan Perda APBDP tahun anggaran 2013, serta Penetapan APBD tahun anggaran 2014, yang pelaksanaannya sangat terlambat.

Salah seorang tokoh masyarakat Sitaro bahkan secara tegas berani berasumsi jika dalam tubuh PDIP telah

Rayakan Tahun Baru Dengan Jauhi Miras SITARO -- Ketua DPRD Sitaro Djibton Tamudia BAc menghimbau masyarakat Sitaro yang akan merayakan malam pergantian tahun untuk menjauhi minumas keras (miras) apalagi mengkonsumsinya.

Maklum, konsumsi miras bisa menimbulkan berbagai akibat negatif.

Tamudia juga mengingatkan konsumsi miras kerap membuat suasana menjadi tak nyaman dan jauh dari suasana damai. “ Tak ada untungnya bagi kita meneguk miras, malah kerugian yang kita dapatkan.

Miras tak memberi manfaat

Djibton Tamudia

bagi kita, malah akan mengganggu kesehatan kita. Mari kita menyambut Tahun Baru dan dijauhkan dari praktek tak terpuji,” pesannya, kemarin.

Ta m u d i a k e m u d i a n mengajak seluruh warga Sitaro untuk terus bersama-sama mendukung setiap program pemerintah di 2014 nanti. “ Ta h u n 2 0 1 4 n a n t i kita akan diperhadapkan dengan berbagai agenda demokrasi, Pemilu dan Pilpres. Sebagai warga negara yang baik mari kita sukseskan pelaksanaan tahun demokrasi nanti dengan memilih calon dan partai peserta pemilu yang benar-benar mau berjuang untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Tamudia.(tr-05/ddt)

Sangihe Sebaiknya Gelar Tender Jabatan TAHUNA -- Langkah tender jabatan yang dilakukan di sejumlah daerah dinilai juga patut dilaksanakan di Sangihe. “Kami minta Bupati dan Baperjakat dalam penempatan jabatan tahun 2014 mendatang harus melalui tender. Dengan begitu pejabat yang ditempatkan punya kwalitas, program yang jelas baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sehingga akan terhindar dari opini disclaimer yang

beberapa tahun terakhir ini menghantui kepemimpinan Drs HR Makagansa dan Jabes Gaghana,” ujar Ketua Lembaga Anti Korupsi Wasti Kamurahan pada Radar Manado, kemarin.

Menurutnya, banyak warga beranggapan selama ini ada beberapa oknum pejabat Sangihe yang ditempatkan di sejumlah SKPD sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah, karena mereka menjadi tim sukses dalam

pemilihan bupati dan wakil bupati beberapa waktu lalu.

Hal tersebut membuat pekerjaan mereka banyak yang terbengkalai.

“Dari pengalaman ini, sudah saatnya ada perubahan di daerah kita ini. Apalagi dengan visi misi Pemkab menjadikan kabupaten Bahari Sejahtera dan Bermartabat. Sudah saatnya ada perubahan dan ide brilian dari pimpinan daerah,” tandas Kamurahan.(iwn/ddt)

Sondakh Imbau warga waspada Kebakaran

Hanny Sondakh

BITUNG — Kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 34 rumah di Kelurahan Bitung Tengah

pada 25 Desember 2013 lalu membuat Wali Kota Bitung, Hanny Sondakh, mengimbau masyarakat agar selalu waspada. “Warga harus mawas diri agar bencana kebakaran dapat dicegah,” kata Sondakh, kemarin Sondakh mengingatkan, langkah yang harus dilakukan warga agar terhindar dari bencana kebakaran seperti mengganti jaringan listrik yang sudah lama untuk mencegah terjadinya arus pendek. “Kompor gas atau kompor minyak tanah, lilin atau obat anti nyamuk serta

alat elektronik diperiksa dulu sebelum ke luar rumah,” pesan Sondakh.

Begitu juga dengan orang tua agar mengawasi anakanak di bawah umur untuk tidak bermain korek api yang gampang memicu terjadinya kebakaran. “Begitu juga dengan warga yang hendak pulang kampung untuk merayakan Tahun Baru, agar memperhatikan dan memastikan alat elektronik, kompor, serta sesuatu hal lainnya steril sebagai langkah antisipasi mencegah terjadinya kebakaran,” jelasnya.(kys/ddt)

terjadi perpecahan. “Besar kemungkinan sudah ada musuh dalam selimut pada F PDIP di DPRD Sitaro,” ujarnya.

Selain itu, dia juga ada kemungkinan sejumlah anggota F-PDIP masa bodoh dan enggan mendukung partainya lagi karena tahu tak akan terpilih lagi sebagai legislator di Pemilu 2014 nanti.

Terkait ini, sumber yang juga seorang calon legislator dari PDIP ini meminta Ketua PDIP Sitaro, Toni Supit SE MM, agar benarbenar merekrut kader yang mau berjuang untuk kebesaran partai dan kesejahteraan rakyat Sitaro.

Supit sudah mengisyaratkan untuk serius membenahi kader-kader yang tergabung dalam partai berlambang

kepala banteng dengan moncong putih tersebut.

“Sebagai kader partai harus loyal dan patuh pada aturan partai. Jadi, jika ada yang sudah bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan partai, maka harus secara legowo untuk mengundurkan diri,” tegas Supit menjawab pertanyaan wartawan beberapa waktu lalu.

Dari data Radar Manado, dalam sebuah agenda penting yang terwujud dalam Paripurna Pendandatanganan kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif, Minggu (29/12) dinihari pekan lalu, paripurna tertunda karena hanya delapan dari 20 legislator yang hadir.

Beberapa di antara legislator yang tak hadir itu adalah personil F-PDIP.(tr-05/ddt)

Dana Jampersal 2013 Diduga Mengendap di Rekening Kadis Kesehatan TAHUNA -- Sejumlah kepala Puskesmas di Sangihe mendatangi Dinas Kesehatan, kemarin.

Mereka mempertanyakan dana Jasa Jaminan Persalinan (Jampersal) yang belum juga disalurkan sejak Januari 2013 sampai akhir Desember 2013 ini.

“Sudah setahun dana Jampersal dan Jamkesmas belum disalurkan kepada kami. Padahal setahu kami dana tersebut sudah ada di rekening kepala dinas,” tuding beberapa bidan yang meminta nama mereka tidak dipublikasikan.

Tak hanya itu kata mereka, juga ada dana pembagian jasa tahun 2012 yang berbandrol miliaran rupiah hingga akhir tahun 2013 belum disalurkan.

Semestinya, menurut mereka, dana tersebut sudah ada ditangan para petugas medis di Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe, dr Oktavianus Papodi hingga berita ini diturunkan belum bisa ditemui untuk dimintai tanggapannya. Dihubungi berkali-kali via ponselnya 08134xxx0059 tidak ada jawaban.(iwn/ddt)

Kendaraan Dari Luar Sebaiknya Dimutasi ke Bitung BITUNG -- Untuk kejelasan status kepemilikan kendaraan, alangkah baiknya administrasi dari kendaraan yang berpindah tangan, dilakukan pengurusan balik nama. Hal tersebut diutarakan Kepala UPTD Dispenda Bitung Drs O Leke agar status kepemilikan kendaraan jelas dan bisa menambah kas daerah dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

“Alangkah baiknya, jika warga Bitung yang memiliki kendaraan, tapi masih menggunakan plat

nomor daerah lain, agar sebaiknya juga dimutasi ke Bitung. Pasti akan berpengaruh positif pada kas daerah sendiri. Kalau tidak, artinya penduduk Bitung menambah kas daerah lain jika tidak dimutasi,” paparnya, kemarin.

Leke menjelaskan, meskipun penerimaan pajak melalui provinsi, namun daerah juga diuntungkan dengan bagi hasil sebesar 30 persen yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kota Bitung.(kys/ddt)

kehilangan BpkB Nama : PROY OPS NASIONAL PERTANIAN Alamat : JL. 17 AGUSTUS MANADO No Polisi : DB 2317 AM Merek/Type : TOYOTA KF70 Model/Jenis : STATION WAGON Tahun Pembuatan : 1997 Tahun Perakitan : 1997 Isi Silinder : 1800 warna : BIRU MET Nomor Rangka/NIK : KF70-0011215 Nomor Mesin : 7K-0150035

Minahasa-Minteng-Langowan Selasa, 31 Desember 2013

PROFIL

Ivonne Daysi Andries

2014 Tahun Perjuangan Politisi 2013 tinggal hitungan jam akan segera berakhir, dan kita segera berada di tahun baru, 2014. Menurut anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Minahasa, Ivonne Daisy Andries S.IP, sepertii yang dialami kebanyakan orang, tahun 2013 yang hampir lewat ini diwarnai dengan sukacita dan pergumulan dalam setiap sisi kehidupan.” Ada kebanggaan tersendiri dalam pekerjaan sebagai anggota legislatif ketika masyarakat bisa tersenyum saat aspirasi bisa diperjuangkan.

“Namun, disaat mana menjadi tantangan pergumulan ketika ada hal yang tidak sesuai harapan, kami harus menerima cibiran, protes, dan kalimat yang tidak mengenakkan. Namun, itu semua ketika dilebur dalam penyerahan dan ucapan syukur kepada Tuhan, menjelma menjadi kekuatan dalam proses hidup memasuki 2014 yang masih misteri dan tahun penuh perjuangan bagi politisi yang akan maju dalam Pemilu legislatif ,” kata Ivonne, kemarin. Dikatakan istri anggota Deprov Sulut Sherpa Manembu ini, satu keyakinan yakni 2014 adalah tahun Anugerah, karena perjalanan hidup masingmasing manusia sudah diskenariokan dengan sempurna oleh Sutradara Agung, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus bagi umat Kristiani dan Tahun Baru 2014.

Tuhan Yesus Memberkati,” ucap Calon Legislatif (Caleg) Partai Golkar untuk Dekab Minahasa, dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kawangkoan, Sonder, Tompaso, Langowan. (axm/*)

HONDA K2

Pengumuman Tahun Depan WARGA Minahasa, khususnya para peserta test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur Honorer Daerah (Honda) Kategori 2 kembali diminta untuk bersabar. Pasalnya, hingga hari ini pihak Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Minahasa belum menerima dari pusat Melky Rumate nama-nama yang lulus. “Kami belum terima, berkasnya masih di pusat. Informasi dan keterangan yang diterima pengumuman untuk Honda K2 minggu keempat Januari tahun 2014,” kata Kepala BKDD Minahasa Drs Melky Rumate, kemarin.

Dia mengakui pengumuman memang sudah beberapa kali tertunda. Namun, itu bukan dari daerah tetapi memang dari pusat. “Pusat masih prioritaskan departemen-departemen karena memang mereka duluan test. Sedangkan untuk daerah masih harus menunggu.

Namun, itu sudah dipastikan minggu keempat Januari sudah akan ada pengumuman,” tandas Rumate.

Minahasa peserta CPNS yang memenuhi syarat sebanyak 465 orang dan yang mengikuti test hanya 458 orang. Namun, Melky tak dapat memastikan, jumlah kouta yang akan terakomodir untuk Minahasa berapa orang. “Saya juga kurang paham kouta 30 persen yang dimaksud dari pusat. Karena 30 persen yang dimaksud harus sesuai formasi, jadi bisa saja tidak masuk atau tertunda. Misalnya, guru matematika hanya dibutuhkan satu orang berdasarkan kouta, sedangkan pelamar tiga orang. Tentu saja, yang dua orangnya dipastikan belum terakomodir demikian juga dengan kesehatan,” tutur Rumate. (but)

Abut/RM

POHON TUMBANG: Cuaca ekstrim atau kondisi cuaca yang terkadang tak menentu menjadi perhatian kepada masyarakat untuk selalu waspada saat mengendarai kendaraan roda dua atau lebih, khususnya memasuki kawasan-kawasan yang di tepi jalan tumbuh pepohonan besar. Tampak pohon tumbang di sekitaran badan jalan perbatasan antara Desa Leleko, Kecamatan Remboken dan Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan.

Ratusan Pangkalan LPG Illegal Beroperasi Pemicu Kenaikan Harga Gas 3 kg TONDANO–Kelangkaan Liquified Petroleum Gas (LPG) LPG 3 kilogram yang terjadi saat jelang Natal dan menyongsong tahun baru 2014, ternyata mendapat perhatian dari Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Minahasa. Pasalnya, akibat dari kelangkaan LPG telah membuka peluang dari pihak pangkalan untuk bermain harga hingga menembus Rp 50 ribu pertabung 3 kilogram.

“Pihak pemerintah telah melakukan langkah-langkah taktis berupa operasi pasar ke beberapa titik yang ada.

Namun, belum terlalu maksimal,” kata Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian

Di Langowan tak Kunjung Normal LANGOWAN–Harga Liqued Petroleum Gas (LPG) atau kerap disapa elpiji, tak kunjung kembali ke harga normalnya.

Bahkan harga 30 ribu rupiah tampaknya tak beranjak meski terus terjadi kenaikan pada saat-saat tertentu.

Sayangnya, harga barang yang kini menjadi salah satu kebutuhan primer warga itu terkesan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dimana kelangkaan yang terjadi dan harga yang mentereng tetap berlangsung hingga dua pekan terakhir ini.

“Kami juga kurang tahu kenapa tidak ada penanganan dari pihak berkompeten dalam hal ini,” ungkap Ibu Nova dan Syenni yang terlihat kebingungan mencari tabung hijau berbobot 3 kilogram itu, kemarin.

Sementara sejumlah warga lainnya pun memintakan agar pihak pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi hal ini.

“Takutnya ditahun mendatang ini akan menjadi kebiasaan pihak-pihak tertentu dalam menyalurkan elpiji. Kan ini sangat disayangkan. Mereka diuntungkan, sedangkan masyarakat yang terus saja dirugikan,” ujar Donal Mannopo salah satu tokoh masyarakat di Langowan, didampingi sejumlah warga lainnya. “Kami memintakan pihak pemerintah dapat memperhatikan hal ini. Paling tidak ada langkah-langkah yang diambil. Entah itu pasar murah ataupun operasi pasar, tapi intinya dapat membantu masyarakat dalam memperoleh tabungtabung ini,” sambung mereka. (qrk)

melalui Kasubag Sarana Perekonomian Shandro Mogot SE MSi, kemarin.

Penyebab utama sehingga terjadi lonjatan harga karena permaianan dari pihak pangkalan, lanjut Shandro.

Dia mengatakan, jumlah pangkalan untuk Minahasa sekira 300 an pangkalan.

Namun, dari 300 an tersebut hanya sekira 100 an pangkalan yang memiliki izin dari pemerintah. “Kurang lebih 200 an pangkalan LPG tak memiliki izin alias illegal operasinya. Pangkalanpangkalan illegal tersebutlah sebagai pemicu sehingga harga bisa mencapai Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu pertabanung 3 kilogram.

Idealnya, hanya berkisar Rp 15.900,- pertabung,” jelasnya.

Dia menegaskan, beroperasinya pangkalan illegal sehingga mengelabui pihak pemerinta. Namun, pengalaman kelangkaan tahun 2013 akan menjadi pembelajaran untuk dimantapkan tahun depan (2014).

“Pihak pemerintah telah

Sandro Mogot

menyurat kepada Pertamina untuk menghentikan distribusi jika tak ada izin dari pemerintah. Januari tahun depan, akan ada pertemuan dengan pihak Pertamina dan para agen. Sedangkan, pihak pangkalan belum akan dilibatkan karena sebelum ke pangkalan harus melewati para agen dulu,” pungkasnya seraya menuturkan, selain memantapkan koordinasi dengan pihak pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Minahasa. (but/kie)

Langit Langowan-Minteng Bakal Bertaburan Puluhan Juta MINTENG–Langit malam menjelang tahun baru 2014, bakal ditaburi uang puluhan juta melalui kembang api milik warga yang ada di Kota Langowan hingga wilayah Minahasa Tengah (Minteng). Hal ini diprediksikan terjadi melihat aktifitas warga ditahuntahun sebelumnya.

Selain itu, faktor pendukung dengan menjamurnya para pedagang kembang api diwilayah-

wilayah ini cukup menyiratkan adanya pesta kembang api tepat pada pergantian tahun 20132014, malam nanti.

Dimana sejumlah pembeli mulai dari anak-anak hingga orang dewasa terus memburu kembang api yang ditawarkan para pedagang, dengan harga bervariasi. Mulai dari bentuk terkecil hingga ukuran ‘jumbo’.

Nilainya bisa mencapai

7 jutaan, dengan penawaran kembang api yang beragam. “Kalau yang besar 500-1000 shoot,” singkat Jerry salah satu pedagang kembang api di Langowan, Senin (30/12) kemarin.

“Harganya sekitar 5 jutaan sampai 7 jutaan” sambungnya memperlihatkan bentuk kembang api yang dibungkus dengan kartun berbentuk persegi panjang, berbobot

sekira 35 dan 52 kilogram.

Selain itu, sejumlah kembang api sejenis supernova dan beragam bentuk lainnya pun dipamerkan dalam sebuah kios dengan harga ratusan ribu rupiah.

Sementara, malam pergantian tahun nanti, sejumlah kelompok masyarakat pun mulai mempersiapkan sejumlah kegiatan pesta rakyat.

“Yang pasti kita melakukan kegiatan pesta

rakyat dengan harapan dapat menghindari bentuk kriminal yang dapat saja terjadi. Dan pastinya akan dikemas agar tidak mengundang kejadian yang dapat merugikan orang lain maupun banyak orang,” ujar Aldy Rorong dan Meidy Tasik STh MPdK sejumlah tokoh masyarakat di Langowan yang bakal menggelar kegiatan pesta rakyat di Desa Lowian Langowan Barat. (qrk)

Minsel & Mitra

Radar Manado

MITRA

Optimis Data Aset Tidak Bergerak Tuntas 2014 PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Mitra optimis untuk data aset tidak bergerak bisa tuntas pada 2014 mendatang. Betapa tidak, untuk target pendataan aset bergerak seperti kendaraan roda dua dan roda empat hibah Pemkab Minsel, sudah terdata secara keseluruhan. “Kami optimis untuk data aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan akan terdata tuntas pada 2014 mendatang,” ujar Kepala Bidang Aset DPPKAD, Febry Lasut, kemarin.

Dia pula mengatakan, pada prinsipnya pendataan sudah dilakukan sejak 2013, tetapi tindaklanjutnya akan dilakukan mulai 2014. Sebab, kalau aset tidak bergerak cukup banyak karena mencakup sekolah, kantor camat, dinas dan badan. “Kami akan berusaha agar bisa tuntas didata. Karena, program Bupa dan Wakil Bupati semua aset harus terdata secara jelas nantinya,” ungkapnya.

Dia pula berharap, kerjasama semua pihak dalam melakukan pendataan ini. Karena, bisa jadi ada tanah yang tidak jelas kepemilikannya. “Makanya kami berharap semua bisa terdata, sehingga kedepannya Pemkab Mitra bisa mendapatkan opini WTP,” tuturnya. (scr)

Maret 2014, Parpol Harus Masukan Laporan Dana Kampanye Periode ke Dua Tidak Kooperatif, Partai Dicoret Sebagai Peserta Pemilu RATAHAN -- Warning keras bagi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang di Kabupaten Mitra yang berjumlah 12 partai.

Betapa tidak, jika Parpol tak melakukan atau memasukkan laporan dana kampanye periode kedua pada 2 Maret 2014 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mitra, maka sanksi beratnya adalah

parpol dicoret sebagai peserta Pemilu. “Kalau tidak masukkan laporan periode kedua, sanksinya memang sangat berat. Karena, tidak akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pemilu 9 April mendatang. Berbeda dengan periode pelaporan periode pertama, parpol hanya diberikan sanksi moral saja,” ujar Ketua Divisi Hukum dan Teknis KPU Mitra, Drs

Johnly Pangemanan MSi, kemarin. Dia pula menyatakan, prinsipnya semua parpol diharapkan dapat kooperatif dalam pelaporan dana kampanye. Karena, dana tersebut kebanyakan sudah disalurkan atau digunakan untuk kepentingan pencalegan. “Memang yang bertanggung jawab adalah parpol. Makanya, sanksi beratnya akan dirasakan

masih ada tarik - menarik.

Soalnya sejumlah anggota banggar meminta meminta upeti baru bisa menetapkan APBD 2014. Ini yang kami terima, karena memang lihat saja kenapa sampai lambat, nah itu karena upeti yang diminta belum jelas,” beber sumber resmi yang namanya dirahasiakan.

Sementara itu, warga sangat menyayangkan ini terjadi. Pasalnya, sejumlah oknum banggar dekab tersebut dinilai mengorbankan

Demi Menggenjot PAD Disperindagkopar Siap Tertibkan Pungli di Pasar AMURANG - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pasar (Disperindagkopar) Minsel, saat ini sedang dan mulai menertibkan aksi pungutan liar (pungli) di seluruh pasar tradisional yang ada. Hal itu dilakukan demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan memutuskan keterikatan sejumlah oknum memperkaya diri sendiri.

“Ini mulai dan akan terus Sam Setho Slaat kami lakukan. Karena tidak ada lagi yang namanya pungli. Semua pungutan retribusi yang ada diseluruh pasar akan masuk ke kas daerah, bukan ke kantong kepala - kepala pasar atau para penagih,” tegas Kepala Disperindagkopar Minsel Sam Setho Slaat ST, kemarin.

Dikatakannya, para penagih retribusi yang ditugaskan kepala - kepala pasar setempat di 17 kecamatan tetap akan dikerjakan sebagai tenaga kontrak. Sehingga, yang jadi penagih bukan mereka lagi. “Yang penagih harus pegawai, tidak ada lagi orang suruhan ini dan itu. Itu aturannya sekarang,” katanya.

Langkah ini dilakukan demi menggenjot PAD yang sebelumnya jongkok. Selain itu, langkah tersebut secara langsung memutuskan keterikatan sejumlah oknum pada pungli tersebut. “Jangan lagi anggap ini budel mereka.

Sekarang tidak ada lagi. Semuanya harus diputuskan dari sekarang demi rakyat banyak. Tidak ada lagi jatah ini dan itu,” tandasnya. (hyr)

secara keseluruhan caleg yang mendaftar dalam partai tersebut,” tuturnya.

Lanjutnya, untuk dana bantuan perseorangan hanya 1 Miliar dan bantuan kelompok batas 7,5 Miliar. “Jadi kalau ada yang masuk telah melebihi batas tersebut, maka dana itu akan disetor ke kas negara.

Kami berharap, semua bisa menaati aturan yang ber-

Johnly Pangemanan

laku sehingga semua proses tahapan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” pungkasnya. (scr)

Panwas Minsel Hamburkan Uang Rakyat

Diduga Minta Upeti, Banggar Dekab Tahan APBD 2014 AMURANG -- Polemik keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014, terus saja mencuat. Kali ini, anggota badan anggaran (banggar) dewan kabupaten setempat diduga sengaja memperhambat penetapan penggunaan anggaran tahun depan itu lantaran upeti yang diminta belum juga diberikan. “Informasi yang kami dapat bahwa memang

11

Selasa, 31 Desember 2013

nasib rakyat banyak demi kepentingan mengisi kantong pribadi sejumlah wakil rakyat yang duduk di banggar itu. “Kenapa ini harus terjadi. Harusnya wakil rakyat bekerja demi rakyat, bukan demi diri sendiri.

Jadinya kepentingan rakyat yang harus dikorbankan,” ujar Herli Kindangen, warga Minsel.

Banggar Dekab Minsel ‘tiarap’ soal polemik ini.

Selain tidak mau berkomentar, para wakil rakyat

itu sengaja menghindar saat dikonfirmasi soal kebenaran permintaan upeti yang mencapai miliaran rupiah itu.

Namun salah satu anggota Dekab Karel Lakoy mengutarakan, agar keterlambatan pembahasan APBD 2014 jangan dipolemikan. Namun menurutnya, harus dicari solusi tepat agar ini bisa terselesaikan demi rakyat banyak.

“Kita jangan mencari kambing hitam untuk dibantai, tapi marilah duduk ber-

sama. Jangan mempolemikan ini dengan opini - opini yang justru dapat merugikan kita semua, terutama rakyat Minsel. TAPD juga cuma manusia biasa bukan superman.

Namun bagaimana political wil kita untuk menyelesaikan ini agar tidak terlambat. Sebab kalau sampai terlambat yang dirugikan adalah rakyat Minsel. Saya berkeyakinan APBD ini akan selesai sebelum tahun baru,” tuturnya. (hyr)

Peduli Lingkungan Sumendap Canangkan Penanaman Satu Miliar Pohon

DEMI ANAK CUCU: Bupati Mitra James Sumendap ketika menanam secara simbolis.

RATAHAN -- Dalam rangka peringatan hari menanam pohon Indonesia dan bulan menanam nasional tahun 2013, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Kabupaten Mitra, maka kesempatan tersebut Bupati Mitra James Sumendap mencanangkan penanaman satu milyar pohon di Kabupaten Mitra. “Program ini harus didukung semua elemen masyarakat. Karena, ini menyangkut kehidupan manusia kedepannya. Makanya, marilah kita melestarikan lingkungan dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya,” ujar Sumendap sapaan akrab Bupati, kemarin.

Dia pula mengatakan, pada prinsipnya kalau hutan ditumbuhi pepohonan,

maka akan terlindungi dari bencana baik banjir bandang maupun bencana longsor. “Prinsipnya hutan harus dijaga dan dilestarikan. Karena memiliki manfaat yang luar biasa bagi umat Manusia,” tuturnya.

Kesempatan itu pula, Bupati menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Sam Kandoli dan surat keputusan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat kepada kelompok pencinta Alam Mitra. Dan, kegiatan itu turut dihadiri Wabub Ronald Kandoli,Asisten I Drs Pieter Owu,Asisten II Herman Kosakoy,SE,kadishut Sonny Wenas S.Sos, Kadistarnak Ir Djoni Ronsul beserta sejumlah pejabat pemkab Mitra. (scr)

Gelar sosialisasi Pakai Hotel Berbintang di Manado AMURANG -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Selatan, nampaknya hanya menghamburkan uang rakyat saja pasca mendapat hibah dari Pemkab Minsel.

Betapa tidak, cuma soal sosialisasi bimbingan teknis logistik bersama seluruh panwas kecamatan, lembaga pengawas pemilu itu harus menghamburkan uang ratusan juta dengan menggelar di salah satu hotel berbintang di Manado.

Saat ini, seluruh panwas kecamatan bersama sejumlah pihak terkait lainnya, sedang mengikut sosialisasi logistik pemilu di Manado.

Kegiatan itu pula diketahui berlangsung dua hari lamanya. Berbagai materi soal logisltik pemilu dipaparkan demi kelancaran pemilihan legislatif dan kepala daerah Tahun 2014 kedepan.

Hanya saja, kegiatan tersebut dinilai hanya menghamburkan uang rakyat saja. Pasalnya, kegiatan sosialisasi tersebut harus digelar di salah satu hotel berbintang di Manado. Padahal, sejumlah tempat atau

hotel yang ada di Amurang, Minsel masih sangat layak untuk jadi lokasi digelarnya sosialisasi itu. “Kan di Amurang masih banyak tempat yang boleh digelar sosialisasi itu. Kenapa harus di Manado, apalagi di hotel mewah. Itu kan sama saja menghamburkan uang rakyat,” tandas Johanis Frans, tokoh masyarakat Minsel.

Disamping itu, ia menilai kalau panwas lebih suka senang - senang dibalik kegiatan tersebut. Selain menghamburkan uang rakyat, kegiatan tersebut patut disorot dan dikritik.

“Ini kan aneh, kalau bikin di Amurang lebih sedikit kan anggaran yang dikeluarkan dan lebih bisa hemat untuk kegiatan lain. Kalau sudah begini, pasti kalau ada kegiatan minta lagi ke pemkab,” tandasnya lagi.

Ketua Panwaslu Minsel Frany Sengkey saat dikonfirmasi mengatakan, kalau kegiatan tersebut harus digelar di Manado karena lokasinya yang memadai. “DIPAnya harus di Manado, kalau di Amurang kurang pas,” Katanya enteng. (hyr)

Minahasa Utara

12

Selasa, 31 Desember 2013

Drs Sompie SF Singal MBA Yulisa Baramuli SH Drs Johannes A Rumambi Bupati Minut Wakil Bupati Minut Sekkab Minut

Frederiek Sirap Ketua

Ir Ronny Siwi Assisten I

Julius LK Randang Anggota

Stella Runtu Anggota

Indria Maramis Anggota

Reinhart Rory Anggota

Wilhelmina Dimpudus MPd Drs Max HW Purukan Assisten II Assisten III

Alex Wilar Sekretaris

Kursi Gerindra Genap Lagi PAW Legislator Minut MINUT - Drs Marthen Pantouw dan Odo PLT Moningka resmi menjadi anggota legislator Minahasa Utara (Minut). Dua kader Partai Gerindra itu mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Venny Pangemanan dan Jefry Datu, dua mantan legislator dari Gerindra yang diberhentikan karena pindah partai.

Pelantikan Pantouw dan Moningka berlangsung di gedung Dekab Minut, kemarin. Keduanya diambil

BOBBY/RM

DIAMBIL SUMPAH: Proses pelantikan PAW legislator Minut, Drs Marthen Pantouw dan Odo PLT Moningka, di gedung Dekab Minut, kemarin.

Retribusi IMTA Mulai Berlaku MINUT - Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Kemarin, Dekab Minut telah memparipurnakan Peraturan Daerah (Perda) retribusi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Artinya, setiap warga asing yang yang

bekerja atau dipekerjakan di Minut, wajib membayar retribusi IMTA. Besarannya 100 US Dollar atau hampir Rp1 juta setiap bulan, untuk satu tenaga kerja asing (TKA).

Menurut anggota Komisi C Dekab Minut, Denny Sompie, Perda IMTA san-

gat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini penting, karena banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Minut. Dan ini potensi baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ini,” ujarnya.

Setelah ditetapkan men-

jadi Perda IMTA , tentu sudah mulai berlaku. Namun, kata Sompie ada waktu untuk sosialisasi sebelum Perda ini mulai ditertapkan.

“Beberapa bulan sosialisasi, sesudah itu mulai diterapkan. Ini sesuai dengan PP 97 tahun 2012 tentang Retribusi IMTA,” tuturnya. (bby)

MINUT - Tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tak kunjung cair hingga penghujung tahun anggaran 2013. “Blum, nentau le kalo masih mo cair itu tunjangan. Kalo sampe esok (hari ini, red) nda le cair. Sudah noh, so angus tu doi. Kan abis itu so libur, kurang mo maso tahun depan. (Belum, tidak tahu apa tunjangan itu akan cair atau tidak. Kalau esok juga tidak cair, berarti sudah tidak akan cair, karena setelah itu sudah libur, red),” ujar salah satu guru di Airmadidi, kemarin.

Dirinya pun membantah, penyebab keterlambatan itu karena kesalahan

sumpah/janji oleh Ketua Dekab, Drs Berty Kapojos dalam sidang paripurna istimewa, yang disaksikan sejumlah legislator Minut, Sekretaris Kabupaten Ir Johannes A Rumambi, dan keluarga dari kedua legislator Pengganti Antar Waktu (PAW) itu.

Pantouw bersyukur pelantikan bisa berlangsung baik. “Rencana Tuhan indah pada waktunya.

Dalam 9 bulan kedepan (sisa waktu jabatan legis-

lator Minut periode 20092014), hingga September 2014, kami akan berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Pantouw.

“Ya, meski hanya menjadi legislator PAW, dengan waktu masa jabatan tersisa sekira 9 bulan, kami tetap akan memberikan yang terbaik. Terlebih aspirasi dari masyarakat yang belum terserap akan kita perjuangkan,” tambah Moningka. (bby)

Kalau masalah administrasi tidak mungkin. Karena kami sudah lama memasukan data, kelengkapan berkas itu ke Dikpora. Itu alasan mereka (Dikpora) saja.

Oknum Guru Airmadidi guru yang telat memasukkan kelengkapan data ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora).

“Kalau masalah administrasi tidak mungkin. Karena kami sudah lama memasukan data, kelengkapan berkas itu ke Dikpora. Itu alasan mereka (Dikpora) saja,” tuturnya.

Kepala Dikpora Minut,

Max Tapada tidak berhasil ditemui kermain untuk dikonfirmasi. Namun, sebelumnya, kepada wartawan, Tapada mengakui bahwa tunjangan sertifikasi guru memang belum cair. Namun, kata Tapada waktu itu, tunjangan sertifikasi guru akan cair sebelum tahun anggaran 2013 berakhir. (bby)

Sambungan

Radar Manado

13

Selasa, 31 Desember 2013

Presiden Batalkan Perpres Pelayanan Kesehatan Pejabat Negara BOGOR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) No 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres No 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara. Hal ini disampaikan Presiden usai memimpin rapat terbatas

Aplikasi...

data atau bukti kecurangan bisa mengirimkannya ke pusat data untuk ditayangkan dalam situs APSI. “Jadi bisa dilihat seluruh masyarakat. Selain mendapat sansksi moral dari masyarakat, berbagai bentuk kecurangan itu juga akan dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum, red),” sambung Sarwoto.

Ditambahkannya, APSI membutuhkan 600 ribu relawan. Registrasi secara online bisa dilakukan mulai

diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I. Sementara itu, Perpres Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara, meliputi ketua, wakil ketua dan anggota DPR-RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuan-

gan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan hakim agung Mahkamah Agung.

Dalam kedua produk aturan itu mencantumkan maksud dari pelayanan paripurna kesehatan kepada para pejabat negara, termasuk pelayanan asuransi kesehatan rumah sakit di luar negeri yang akan diganti

oleh negara. Itulah yang kemudian menuai kritik kalangan masyarakat. Setelah pencabutan ini, Presiden menyatakan semua pejabat masuk dalam BPJS termasuk keluarga pejabat.

“Jadi pejabat negara dan pejabat pemerintah beserta istri dan keluarganya akan masuk juga dalam BPJS itu,” tandas Presiden.(jpnn)

di pending hingga tiga hari kemudian, akan dibahas oleh Badan Musyawarah (Banmus) Dewan,” kata Bob seraya mengetuk palu tiga kali tanda mengakhiri sidang paripurna.

Personil FPAN, Arman Adati mengatakan, apa yang dilakukan oleh mereka berdasarkan tatib dewan. Dan seluruh mekanisme pembahasan dari tingkat Banmus, komisi telah dilaksanakan.

“Tidak ada yang kami langgar. Semua kami bahas. Bahkan hingga akhir pagi tadi (kemarin) masih ada yang diselesaikan,” terangnya.

Senada dikatakan Kadir Rumoroy (PKS), pihaknya hanya menjalankan mekanisme persidangan. “Memang pembahasannya RKA-nya kilat. Tapi tinggal garis-garis besar yang disesuaikan. Kan sudah dibahas sebelumnya oleh Banggar. Kalau memang tidak setuju, temanteman lain bukan tidak hadir, tapi walk out saat persidangan,” terang Kadir.

Lain lagi disampaikan Nurdin Makalalag (PBB), menilai rekan-rekannya yang tidak hadir bersikap ‘pengecut’. Ia mengakui,

rekan-rekannya tersebut buang-buang energi saja ketika pembahasan.

“Ada hal yang tidak perlu dipersoalkan diperbesar.

Kan buang-buang energi saja. Jangan pengecut dong.

Apalagi Banggar sudah menyetujui anggaran, dengan memplot ke masing-masing SKPD,” sindir caleg PBB untuk Deprov Sulut Dapil Bolmong Raya ini.

Ishak R Sugeha berhasil dimintai keterangan mengakui ketidak hadirannya dalam paripurna tersebut karena beberapa hal prinsip tidak dilakukan.

Hanya saja, Ishak tidak ingin merinci alasan mereka tak menghadiri sidang tersebut. “Banyak hal. Itulah yang menjadi pertanyaan, masak Dekot melahirkan suatu produk aturan kemudian harus melangkahi aturan lainnya,” ujar Ishak via blackberry massengernya (BBM), semalam.

Wali Kota Tatong Bara kepada wartawan mengaku kalau dirinya tidak mengetahui alasan dari anggota dewan yang hadir. “Sampai saat ini saya tanya tidak ada.

Hanya Rustam, berdasarkan

keterangan sekwan katanya ada surat, beliau lagi dirawat di rumah sakit,” terang Tatong.

Mengenai hasil paripurna yang belum ada hasil, mantan legislator KK ini mengatakan, pihaknya tinggal menunggu tiga hari kedepan berdasarkan perintah tatib dewan. “Sesuai rekomendasi sidang, selambat-lambatnya tiga hari tidak ada hasil dari dewan, maka akan diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan. Apakah menggunakan pagu APBD 2013 atau APBD 2014 karena tahapannya sudah hampir finish. Kita tunggu saja tindak lanjut dewan,” terangnya.

Menurut Tatong jika ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, harusnya sidang paripurna adalah ajangnya.

Ia mencontohkanya, paripurna century dan kenaikan BBM yang menolak tetap hadir, tapi all out atau dilakukan votting. “Jika ada perbedaan, atau tidak suka dengan substansi di sinilah ajangnnya, paripurna. Bisa potting atau all out,” pungkas Ketua DPW PAN Sulut ini. (gus/kie)

saja. Bagaimana kami bisa dibantu memberantas hama tikus,” tulis Pak Suroyo, petani itu, dalam SMS-nya kepada saya. Pak Suroyo lantas menceritakan duka nestapa para petani Godean selama empat tahun terakhir.

Segera saja saya ke Godean. Mengecek kebenaran pengaduan itu. Ternyata benar. Saya pun mengajak Arifin dan tim PIHC untuk rapat. Apalagi, PIHC memang sudah memiliki unit baru bernama “brigade hama”. Inilah ujian pertama brigade itu.

Rapat dengan kelompok tani pun dilakukan berkalikali. Mereka merumuskan kesepakatan metode baru “gropyokan tikus”. Agar efektif. Hampir 13.000 ekor tikus ditangkap: hidup atau mati. Setelah itu petani bersemangat lagi menanam padi. Berhasil. Minggu depan panen. Semoga tidak ada gangguan mendadak apa pun dalam lima hari mendatang ini.

Gabungan antara pupuk yang tepat, produksi yang meningkat, pemberantasan hama yang konsisten, dan pengadaan beras yang allout benar-benar membukukan prestasi yang nyata.

Sudah bertahun-tahun kita diejek di kampus-kampus, di talk show televisi, di warung-warung, dan di mana saja. Mengapa negara agraris Indonesia sampai impor beras.

Kita malu. Kita terhina.

Tapi, kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh hanya diam. Tidak bisa hanya ngomel-ngomel. Hanya rapat-rapat. Hanya berwacana. Kita harus berbuat sesuatu. Dan, ternyata bisa.

Kita tidak perlu lagi impor beras. Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso menegaskan, stok beras di gudang Bulog akhir tahun ini lebih dari dua juta ton.

Pak Tarto termasuk sedikit generasi tua di BUMN yang tidak mau kalah dengan generasi lebih muda. Dia masih kuat seperti kitiran: muter terus ke gudang-gudang Bulog di seluruh sentra produksi beras. Dengan sepatu ketsnya, Pak Tarto sering harus bermalam minggu di gudang beras.

Dengan stok beras nasional yang berlebih seperti itu memang ada juga negatifnya: kalau lama tidak disalurkan, kualitas berasnya menurun. Untuk itu saya menerima usul

menarik dari seorang petani di sebuah desa di Bantul.

Tahun depan sebaiknya sebagian pengadaan beras Bulog berupa gabah sehingga bisa disimpan lebih lama.

Ide yang bagus dan aplikatif dari seorang petani kecil. Tahun depan ide itu benar-benar akan dilaksanakan oleh Bulog. Sekitar 20 persen pengadaan Bulog akan berupa gabah.

Ini lebih realistis dan hemat daripada membangun silo-silo vakum yang amat mahal.

Begitu lega rasanya tutup tahun ini ditandai dengan keberhasilan tidak impor beras selama 2013 dan keberhasilan panen di Godean. Tapi, kelegaan itu tidak boleh lama-lama.

Tahun 2014 harus bisa bertahan tidak impor beras lagi. Artinya: tetap harus segera kerja, kerja, kerja.

Manufacturing Hope penutup tahun ini saya tulis di dalam pesawat kecil menuju Meulaboh, di tengah hujan lebat selama penerbangan, dan masih hujan dalam pendaratan menjelang malam. Selamat tahun baru!

Dahlan Iskan Menteri BUMN

5 Januari 2014. Sarwoto menegaskan, jika di setiap TPS terdapat relawan APSI maka manipulasi penghitungan suara dapat digugat dengan bukti-bukti otentik hasil bidikan relawan.

Bahkan dengan teknologi informasi (TI) itu, Sarwoto mengkaim penghitungan suara tingkat nasional (real count) dapat dilakukan dalam waktu tiga hari.

“Tidak perlu sampai satu bulan seperti yang dijadwalkan KPU,” tandasnya. (jpnn)

adalah dokter yang menangani Schumi saat dia patah kaki usai tabrakan di sirkuit Silverstone medio 1999 lalu.

Menurut ESPN F1, istri Schumi, Corinna dan anak-anaknya, Gina-Marie (16) dan Mick, ada di rumah sakit itu, bersama Jean Todt, mantan bosnya di Ferrari, yang kini juga pimpinan organisasi F1, FIA. Ross Brawn, yang bekerja bersama Schumi di tim Ferrari dan Mercedes dilaporkan juga berada di rumah sakit yang kini makin dikerumuni media dan fans itu. Sebelumnya, mantan pebalap F1 asal Perancis, Olivier Panis, berupaya menjenguk Schu-

mi, tapi tidak diizinkan pihak rumah sakit.

Belum diketahui pasti kondisi cedera yang menimpa Schumi, walau hampir dipastikan dia mengalami cedera otak. Schumi diduga kuat mengalami subdural hematoma. Kondisi medis ini terjadi saat pembuluh-pembulh darah kecil yang berada di antara lapisan pelindung otak dan otak pecah. Hal itu menyebabkan pengumpulan darah antara tengkorak dengan otak. Darah yang terkumpul itu kemudian menekan otak. Darah itu harus dikeluarkan melalui operasi. Jika tidak, akibatnya fatal.(ddt)

Sambungan Hal 1

melamar di mana saja,” kata Eko Sutrisno kepada JPNN (Grup Radar Manado), kemarin.

Ditambahkan Eko, tes CPNS dilaksanakan secara terbuka, adil, jujur dan tanpa diskriminasi. Itu sebabnya, seluruh WNI berhak melamar di seluruh Indonesia. Tidak mesti putra asli daerah yang harus menempati formasi daerah A. “Putra Sulawesi, Maluku, Papua bisa duduk di

Rizman...

Dalam Perpres Nomor 105 Tahun 2013 pemerintah memutuskan memberikan pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan kepada menteri dan pejabat tertentu.

Adapun pejabat tertentu adalah pejabat yang memimpin lembaga pemerintah non-kementerian, pejabat eselon I, dan pejabat yang

Sambungan Hal 1

Dia kemudian terbangun dan masih sempat bercerita.

Sekira enam menit kemudian dia dievakuasi ke rumah sakit Centre Hospitalier Universitaire, di Grenoble, sekira 80 km dari resor itu, dengan helikopter.

Kabar awal dari pengelola resor mulanya tidak menggambarkan hal-hal mengkhawatirkan. Tapi, belakangan situasinya memburuk saat pengelola resor itu mengatakan dua dokter pribadi Schumi, termasuk Gerard Saillant yang dikenal sebagai pakar bedah, terbang dari Paris ke rumah sakit itu untuk memeriksanya.

Menurut kantor berita Jerman, dpa, Gerard Saillant

CPNS...

Sosial) bidang kesehatan.

“Kami mendengar kuatnya persepsi seolah ini diistimewakan, dianggap kurang adil, maka saya putuskan kedua Perpres itu saya cabut dan tidak berlaku, karena semua akan diatur dalam BPJS dan SJSN,” kata Presiden dalam jumpa persnya.

Kebijakan tersebut diambil Presiden setelah banyak kritikan dari masyarakat.

Sambungan Hal 1

“APSI Messenger memungkinkan sesama relawan untuk berkomunikasi secara langsung melalui chatting maupun saling berbagi data suara, foto dan video,” kata Sarwoto melalui rilisnya ke media.

Namun sebelum mendapatkan program APSI, calon relawan diharuskan mendaftar dulu melalui laman www.apsiwatch.co.id di internet.

Setelah mendaftar dan mendapatkan aplikasinya, relawan APSI mendapat

Michael...

tentang BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Dua Perpres yang ditandatangani pada 16 Desember 2013 itu sebelumnya mendapat sorotan media mengingat para pejabat dinilai mendapatkan pelayan asuransi kesehatan khusus dan istimewa, dikecualikan dalam program jaminan kesehatan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan

instansi pusat, kalau dia lulus tes. Jadi tidak mesti warga Jabodetabek saja yang harus di instansi pusat.

Begitu juga sebaliknya, yang dari Jawa bisa melamar di wilayah timur dan tengah,” bebernya.

Tidak adanya diskriminasi ini, lanjut Eko, karena posisi PNS bukan lagi pegawai daerah maupun pusat. Terlebih lagi dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN). “Adanya

UU ASN makin memperjelas, tidak ada PNS pusat dan PNS daerah. Semua sama, yang dilihat kemampuan saja,” tegasnya.

Ditanya apakah akan ada perubahan kebijakan tahuni-tahun depan, Eko menyatakan, norma pengadaan CPNS adalah terbuka, adil, jujur dan tanpa diskriminasi. Kalaupun nanti ada kebijakan, itu menjadi kewenangan menteri.(jpnn)

anak mengikuti kompetisi itu, Usman mengaku memberikan dukungan penuh dan meyakini sang anak bisa lulus seleksi hingga menjadi yang pertama, mengingat, Rizman memiliki hoby olahraga dan musik. “Meski sebenarnya sampai saat ini juga masih setengah tidak percaya,” ujarnya tersenyum.

Usman menyadari, persaingan ketat tentu akan dilalui sang anak. Tidak hanya dari Indonesia melainkan juga dari seluruh dunia. “Yang pasti kita senang. Karena kita seleksi ini jurinya juga orang-orang profesional. Apa yang terbaik untuk anak, kita selalu dukung. Walaupun itu penuh dengan resiko, kita selalu dukung melalui doa, dan pasrah saja,” katanya yang berharap anaknya bisa mencapai hasil yang diharapkan dan mendapatkan peningkatan yang lebih baik serta mempunyai nilai tambah di perusahaan tempat dia bekerja.

“Tapi untuk program jelasnya kita tidak tau, kalau kita tanya ke Rizmannya, dia hanya jawab nanti lah. Kita juga sejak dia ikut itu sampai sekarang belum pernah ketemu, hanya ko-

Kelompok pro pembahasan yang dimotori oleh Fraksi Amanat Nasional (FPAN) melaksanakan pembahasan RKA sendiri tanpa dihadiri oleh kelompok kontra yang dimotori oleh Partai Demokrat, PDIP dan Golkar.

Pun demikian pada puncaknya, kelompok pro terdiri dari Arman Adati, Bayu Sagita Damopoli, Kadir Rumoroy, Ridwan Makalalag, Anakia Mokoginta, Jupri Limbalo, Rewi Daun, Suharsono Marsisi, Sunny R Wijoyo, Nurdin Makalalag, Rivai Mokodompit dan Bob Paputungan tetap menggelar paripurna.

Namun, paripurna tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Pasalnya, kuorum yang harusnya dihadiri ¾ plus satu anggota dewan tidak dipenuhi. Tiga kali pimpinan sidang Wakil Ketua Bob Paputungan menghentikan paripurna yang dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tatong Bara dan Jainudin Damopolii. “Berdasarkan tata tertib Dewan N0 6 Tahun 2010, Pasal 78 Ayat 3, peserta tidak qourum.

Dan untuk ketiga kalinya

Lega. .. Sambungan Hal 1

Sambungan Hal 1

(Grup Radar Manado) mengaku, tidak pernah terpikir jika anaknya akan terbang ke luar angkasa. Warga Jalan Hasyim Idris, Tanjungpandan, Belitung ini mengaku, sempat tidak percaya akan hal tersebut.

“Awalnya kita tidak tahu.

Soalnya lagi berangkat haji. Baru dikasih tahu saat dia meminta surat izin ke kita,” cerita Usman Hasan, Minggu (29/12). Pensiunan Kepala Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan ini menjelaskan, anaknya saat ini bekerja sebagai operator komputer di salah satu perusahaan swasta di Jakarta.

Saat anaknya mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi AXE Apollo Space Academy, ia dan istrinya Rama Yani (46) sendiri tidak tahu. Rizman kata dia, baru memberi tahu saat dirinya sudah masuk basecamp di Pondok Cabe Jakarta pada Oktober lalu.

“Kita baru dikasih tahu saat dia (Rizman, Red) meminta surat izin dari orang tua, tantenya nelpon nanya ngembolehin apa engak, baru kita tahu. Yang bikin surat izinnya juga tantenya di Jakarta,” sambungnya.

Setelah mengetahui sang

Antik. .. Sambungan Hal 1

munikasi melalui telpon saja. Pulang ke sini paling hanya Idul Fitri itu saja,” sebutnya.

Usman Hasan mengakui, sang anak belum menceritakan banyak mengenai proses seleksi saat menuju kompetisi AXE Apollo Space Academy. Bahkan kedua orang tuanya kini sudah berencana untuk menemui Rizman pada Januari mendatang di Jakarta.

“Rencananya 17 Januari mau ke Jakarta ketemu dia. Pengen juga dengar cerita-cerita dia sewaktu di Amerika seperti apa. Kalau hanya lewat telpon kan ceritanya pendek-pendek. Yang penting Alhamdulillah lah, orang pertama Indonesia ke antariksa orang Belitung,” tutupnya.

Sementara, Rizman dihubungi tadi malam mengaku terkejut dan tidak menyangka akan hal tersebut.

Sebab, untuk mencapai hal tersebut bukanlah perkara mudah. Ia harus menyisihkan 82 ribu dari Indonesia dan 61 negara lainnya.

“Di Indonesia saya harus menyisikan 82 ribu saingan lainnya. Diambil 40 setelah itu tersisa 3 orang yang dibawa ke Florida, Amerika Serikat,” ujarnya.(jpnn)

hanya bisa menanam padi, tapi tidak pernah bisa memanen. Setiap kali padi yang mereka tanam memasuki masa hamil, serbuan tikus merajalela. Ludes. Tumpes.

Ngenes. Petani tidak berdaya melawan tikus.

Rupanya, ada seorang petani Godean yang mendengar bahwa saya lagi gencar-gencarnya melakukan penataan sistem distribusi pupuk. Saya memang keliling desa-desa untuk mengecek apakah sistem baru rayonisasi distribusi pupuk sudah berjalan sampai ke tingkat yang paling bawah. Ke tingkat kios pupuk di desa-desa.

Dengan rayonisasi itu tidak akan ada lagi “perang pupuk” antarlima pabrik pupuk raksasa milik BUMN. “Perang” yang hanya mengakibatkan seringnya terjadi kelangkaan pupuk di satu daerah dan penimbunan pupuk di daerah lain.

Saya dukung penuh konsep rayonisasi dari Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Ir Arifin Tasrif ini.

Seorang petani Godean, rupanya, tidak tertarik dengan langkah penting yang mendasar itu. “Yang kami perlukan sederhana

14

Radar Iklan Selasa, 31 Desember 2013

Kondisi kelistrikan Sulawesi Utara daratan, yaitu Minahasa-Kotamobagu sampai ke Provinsi Gorontalo, saat ini telah terhubung dengan Saluran Udara Tengangan Tinggi ( SUTT ) 150 kV dengan Daya Mampu mesin 333,5 MW dari kapasitas terpasang 400 MW, sementara beban tertinggi yang pernah dicapai di sistim Minahasa-Kotamobagu-Gorontalo sebesar 289,5 MW, sehingga PLN masih mempunyai cadangan daya sebesar 44 MW.Mesin terbesar saat ini adalah PLTU Amurang dengan kapasitas 2 x 25 MW. Jadi jika ada salah satu mesin terbesar mengalami pemeliharaan ataupun gangguan, seperti halnya PLTU Amurang yang salah satu unitnya sebesar 25 MW keluar system (bisa karena pemeliharaan terencana ataupun karena gangguan), maka cadangan daya masih sekitar 19 MW. Kondisi demikian tidak akan mengakibatkan terjadinya pemadaman. Tapi, jika salah satu mesin kapasitas terbesar (25 MW) mengalami pemeliharaan dan mesin satunya terjadi gangguan (25 MW), dapat dipastikan akan terjadi pemadaman sebesar sekitar 6 MW. Manajemen pengelolaan pembangkit ini sudah diatur sedemikian rupa (sesuai SOP) untuk mengakomodir hal-hal yang demikian secara modern, dengan peralatan-peralatan yang canggih melalui sistim pengaturan dan penyaluran beban yang berpusat di Tomohon. Selesainya pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (150 kV) yang menghubungkan Gardu Induk Lopana ke Gardu Induk Teling, maka kondisi kelistrikan Kota Manado sangat sangat membantu. Hal ini karena Gardu Induk Teling dan jaringan yang mensuplai Kota Manado saat ini sudah terbebani sebesar 97% dari kapasitas terpasang yang tidak bisa diambilkan dari gardu ataupun saluran lain. Satu-satunya sumber yang tersedia hanyalah dari SUTT 150 kV Lopana-Teling yang memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya.Sebagai upaya mengondisikan sistim kelistrikan di Sulut, khususnya pada sistim interkoneksi Minahasa-Kotamobago-Gorontalo (Sistim Sulutgo), PLN telah menyusun program RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) jangka pendek, menengah dan panjang. Penyusunannya melibatkan unsur-unsur Pemerintah Daerah terkait dalam bentuk RUKD (Rencana Usaha Kelistrikan Daerah), dan secara sinergi selalu di-update setiap tahunnya menyesuaikan kondisi dan perkembangan daerah setempat. Di Sulawesi Utara, rencana pengembangan sistim kelistrikannya sebagai berikut: JANGKA PENDEK (2013-2014) Kondisi sistim kelistrikan jangka pendek yang saat ini telah berlangsung pembangunannya (on going project) adalah dengan prediksi beban puncak TW I 2013 sebesar 303 MW, Semester I 2014 sebesar 312 MW, dan pada semester II 2014 diperkirakan sebesar 325 MW. Kondisi dan prediksi ini diantisipasi PLN dengan membangun sejumlah Pembangkit, Gardu Induk, dan Jaringan Transmisi Distribusi, antara lain, Jaringan SUTT 150 kV dengan Gardu Induk di Lopana dan Teling yang akan mampu menambah kapasitas daya untuk Kota Manado (saat ini belum selesai karena ada beberapa warga Sea yang masih menghalangi pembangunannya), dan pembangunan pembangkit di Gorontalo sebesar 2 x 12,5 MW yang saat ini telah beroperasi 1 unit.

Dengan demikian, Daya Mampu sistim Sulutgo sebesar 333,5 MW (beban puncak saat ini 289,5 MW, sehingga masih ada cadangan daya sebesar 44 MW ). Bulan Desember 2013 akan masuk unit 2 sebesar 12,5 MW yang akan menambah kapasitas daya mampu sebesar 346 MW (diperkirakan beban puncak akan menjadi 300 MW sehingga masih mempunyai cadangan daya sebesar 46 MW).

Cadangan daya sebesar 46 MW akan percuma apabila SUTT 150 kV Lopana-Teling tidak juga bisa beroperasi dalam waktu dekat ini.

Pada Juni tahun 2014 akan terjadi penambahan kapasitas sebesar 15 MW di PLTP Lahendong, menyusul selesainya sumur uap yang dibangun oleh Pertamina Geothermal, sehingga Daya Mampu sebesar 371 MW. Daya Mampu ini melebihi beban puncak yang diperkirakan sebesar 325 MW, sehingga ada cadangan daya 51 MW. Jika SUTT telah beroperasi, maka kota Manado sangat aman dan andal sistim kelistrikannya.

JANGKA MENENGAH ( 2013 – 2017 ) Pertumbuhan ekonomi Manado saat ini berkisar 7,5 %. Berarti pertumbuhan kelistrikan akan naik sekitar 12%. Hal ini telah dimasukkan dalam RUPTL melalui pembangunan Jaringan SUTT 150 kV, yang akan interkoneksi dari Marisa sampai ke Toli-Toli dengan beberapa Gardu Induk dan juga Jaringan Distribusi.

Juga ada pembangunan pembangkit seperti penambahan PLTU di Amurang dengan kapasitas 2 x 30 MW, yang direncanakan beroperasi awal tahun 2016, PLTU di Tanah Merah, Bitung, dengan kapasitas 2 x 50 MW pertengahan tahun 2016, PLTU 2 x 25 MW di Boroko, Bolmut, yang akan beroperasi awal tahun 2016, PLTU Anggrek di Gorontalo 2 x 25 MW yang akan beroperasi akhir tahun 2015, dan PLTU Toli-Toli yang akan beroperasi awal tahun 2016.

Totabuan Raya

Radar Manado

15

Selasa, 31 Desember 2013

Pusat Gelontorkan Rp60 Miliar untuk Drainase dan Lorong Suriansyah: Jangan Pilih Caleg Yang Hanya Menghujat Terbukti Ikut Politik Praktis, PNS Dipecat BOLMUT – Wakil Bupati, Suriansyah Korompot SH secara tegas menyampaikan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut yang terlibat dalam politik. Menurut Papa Fatur sapaan akrabnya, sanksinya bisa sampai pada pemberhentian secara tidak hormat jika PNS melanggar aturan kepegawaian.

“Sesuai dengan aturan kepegawaian, jika PNS terbukti terjun kedunia pilitik maka sanksinya adalah pemecatan dengan tidak hormat,” tegas papa Fatur. Jika PNS telah terlibat dalam politik praktis tentu hanya akan menghambat kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.“Diharapkan kepada masyarakat untuk bersamasama mengawasi hal ini,”ibaunya.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)

BOLMONG

Lolak Tuan Rumah Pesta Pisah Tahun MASYARAKAT Bolmong bersama pemerintah akan menggelar pesta pisah tahun di lapangan Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak, Selasa (31/12) hari ini. Seperti yang sudah diagendakan, acara ini akan dimeriahkan dengan pesta kembang api dan dihibur oleh artis-artis lokal.

Menurut Kepala Bagian Humas Pemkab Bolmong Mourin Vivie Rottie SSTP mengatakan, dalam perayaan ini diundang semua elemen masyarakat untuk hadir dalam perayaan yang dilaksanakan di Lapangan Mongkoinit. Menurutnya, perayaan ini akan dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong Salihi B Mokodongan dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk STh MM dan dihadiri oleh Muspida Kabupaten Bolmong beserta para pejabat. “Untuk mensyukuri capaian yang didapat pada 2013, dalam acara tersebut akan dilaksanakan tos bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Ashari Sugeha mengatakan acara tersebut akan dimulai pada pukul 20.00 Wita hingga 01.00 Wita. Katanya, perayaan ini akan dirangkaikan dengan berbagai acara seperti pesta kembang api dan dihibur artis lokal. “Akan ada juga bazaar untuk masyarakat. Semoga acara berjalan dengan baik,” tutupnya. (sal)

BOLMUT

Pisah Tahun di Lapangan Kembar Boroko PEMERINTAH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (Bolmut) akan menggelar malam Tahun Baru 2014 di Lapangan Kembar Desa Boroko Kecamatan Kaidipang.Gelaran yang akan dilaksanakan Zikir bersama dan selanjutnya akan di isi hiburan artis ibukota Seperti dikatakan Kasubag Publikasi dan Pemberitaan Humas Pemkab Bolmut, Supriadi SPdi Goma gelaran acaran akan dimulai pada pukul 21.00 Wita.“Pak Bupati Bolmut dan Wakil Bupati Bolmut dan seluruh muspida Kabupaten Bolmut akan menghadiri acara,” kata Supriadi Senin (30/12) kemarin.

Disampaikannya juga, dalam acara dzikir bersama rencana akan dipimpin langsung oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bolmut. “Khusus acara hiburanya akan dimeriahkan oleh artis local ” ucap Supriadi Ditempat terpisa Bupati Bolaang Mongondow Utara, (Bolmut) Drs Hi Depri Pontoh mengatakan dirinya berharap dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan spirit dan motivasi kerja bagi aparat aparatur Pemkab Bolmut kedepan.“Kami berharap tahun 2014 mendatang, harus menjadi tahun berkinerja bagi seluruh aparat pemerintah,” harap Pontoh.

Ditambahkan Pontoh juga berharap untuk tahuntahun mendatang, pemerintah meminta ada pelibatan aktif dari masyarakat dalam setiap proses pembangunan. “Saya juga berharap warga aktif mengawal dan mengawasi semua pelaksanaan yang pembangunan yang sedang dan yang akan dilaksanakan nantinya,” tutur Pontoh.(fil)

sebagai aparatur yang telah disumpah sebagai pemegang amanah tentu harus benar-benar memiliki tanggung-jawab moral sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. “Sistem yang dimiliki oleh PNS tentu memahami kewajibanya sebagai pelayan masyarakat,”katanya. sembari menghimbau bahwa sekarang ini para caleg sedang dalam proses sosialisasi untuk bertarung pada pemilihan legis-

latif 2014 nanti.”Silahkan mensosialisasikan diri ke masyarakat asal jangan saling menghujat, masyarakat jangan dikotak-kotakkan, marilah kita ciptakan politik yang santun,”imbaunya.

Masyarakat tentu lanjut Papa Fatur, mengetahui persis siapa yang mereka pilih, sesuasi hati nurani masingmasing.”Jangan memilih kandidat yang biasa menghujat,”pungkasnya. (fil)

Mayulu Dorong Istri Karena Kecewa dengan Deprov?

BOLSEL -- Baru-baru ini Bupati Herson Mayulu menyatakan alasannya mencalonkan isteri tercintanya Muslimah Mayulu Mongilong, maju ke dewan provinsi (deprov) pada Pemilu 2014 nanti.

Katanya, ia sengaja, karena jika Mama Ven (sapaan akrab isterinya) terpilih sebagai salah satu anggota legislatif (aleg) Deprov, maka masyarakat Bolsel dan Pemkab Bolsel tidak sulit menyampaikan aspirasinya.

“Tidak seperti sekarang ini, lihat saja, selama hampir lima tahun ini, siapa anggota Deprov Sulut yang pernah menginjakkan kakinya di Bolsel?,” ungkap Mayulu dalam salah satu kegiatan yang digelar Pemkab Bolsel, baru-baru ini.

Top eksekutif Pemkab Bolsel itu juga menepis anggapan, bahwa pencalonan isterinya itu, semata-mata demi jabatan saja.

Lanjutnya, selama ini, Bolsel sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dari para wakil

rakyat yang duduk di Deprov, khususnya mereka sebagai representasi rakyat Bolaang Mongondow Raya (BMR) termasuk Bolsel. Berbagai kejadian seperti bencana alam yang terjadi, tapi, tetap tidak ada perhatian dari wakil rakyat yang duduk di Deprov saat ini. “Minimal datang menjenguk ke sini.

Mungkin ada aspirasi yang bisa diperjuangkan. Tapi, sayang kita di sini hanya berjuang sendiri,” ungkap Mayulu. (ail)

Hasil Perjuangan Tatong Dipenghujung Tahun KOTAMOBAGU – Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Kota Kotamobagu (KK) yang wilayahnya belum tersentuh pembangunanan. Pasalnya, Tahun 2014 yang tinggal sehari lagi, akan ada dana dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 60 miliar digelontorkan khusus untuk pembangunan drainase, lorong-lorong dan lainnya.

Besarnya anggaran tersebut disampaikan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara kepada wartawan, kemarin. Anggaran tersebut, di lobi oleh Tatong atas bantuan Anggota DPR RI Yasti Suprejo Mokoagow tak lama setelah pelantikannya sebagai wali kota kedua.

“Akhir-akhir ini memang saya banyak ke luar daerah. Dan saat itu momennya, hampir final, saya di fasilitasi oleh Ibu Yasti melobi anggaran drainase dan pembangunan lorong-lorong. Alhamdulillah, insya Allah Tahun 2014, akan turun anggaran Rp 60 miliar,” paparnya.

Dengan anggaran tersebut, lanjut Tatong, seluruh lorong-lorong dan drainase yang belum tersentuh pembangunan pada tahun 2014 sudah mulus. Hal ini juga menjadi komitmennya kepada seluruh masyarakat KK. Tak hanya itu, terang Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) ini, khusus untuk pembangunan irigasi ada Rp 19 miliar. “Dan tahun depan akan terealisasi,” pungkasnya. (gus)

UMP 2014 Wajib Dipatuhi Perusahaan PERATURAN Gubernur (Pergub) Nomor 45 tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut yang dinaikkan per Januari 2014 sebesar Rp 1.900.000 setiap bulannya dari UMP sebelumnya Rp 1.550.000, dimintakan untuk dipatuhi seluruh perusahaan yang ada di Bolmong.

Pasalnya, pergub tersebut lahir atas dasar pertim-

bangan dan kajian matang terhadap kebutuhan dan peningkatan taraf hidup buruh. Hal itu seperti yang ditegaskan aktivis pemuda Bolmong Adriadi Paputungan.

Menurutnya, terkait penerapan UMP bagi para pekerja ada dua prinsip dasar yang wajib dijalankan bagi para pengusaha. Kedua hal tersebut merupakan dua mata rantai yang tak

Logistik Rusak, KPUD Tolak Tanggung Jawab KOTAMOBAGU – Logistik yang sudah disalurkan berupa kotak dan bilik suara ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kemarin belum diperiksa ulang.

Namun demikian, saat tiba di KPU Kotamobagu, sebagian logistik yang basah dan terpaksa dijemur. “Karena itu kami tidak mau ambil resiko dan tidak mau menandatangani dulu berita acara (BA) penerimaan logistik pemilu,” tegas Sekretaris KPU Kotamobagu, Agung Adati di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Menurut Agung pihaknya masih akan mengkalkulasi kembali jangan sampai ada sebagian bilik atau kotak suara yang rusak. “Pasalnya bilik dan kotak suara pada Pemilu 2014 kali ini terbuat dari kardus, bukan lagi aluminium sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya.”

Masih kata Agung, keberadaan logistik pemilu kali ini hanya melengkapi kekurangan. “Dalam artian bahwa bilik dan kotak suara yang lama tetap akan dipergunakan.

Jumlahnya hamper setengah,” ujar Agung kepada koran ini.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yessy Momongan, yang dihubungi terpisah mengatakan pihaknya akan memanggil pihak ketiga yang mengelola pembuatan bilik dan kotak suara. “Saya sendiri baru mendapat kabr ini dari beberapa daerah, karena selama ini belum ada pemberitahuan, termasuk distribusi logistik ke daerah-daerah di Sulut.”

Yessy menambahkan bahwa pembuatan logistik tersebut dikelola oleh KPU Sulut, bukan KPU Pusat sebagaimana diberitakan media ini beberapa hari sebelumnya. “Saya akan memanggil staf KPU yang mengelola ini bersama pihak ketiga yang dipercaya mencetaknya.” (gus)

terpisahkan. “Pertama perusahaan memenuhi aturan UMP yang telah ditetapkan pemerintah. Dan yang ke dua perusahaan harus memberikan perhatian kepada kesejahteraan karyawan perusahaan dengan membayar UMP tepat pada waktunya,” ungkap Paputungan.

Di Kabupaten Bolmong terdapat 164 perusahaan baik kecil, menengah mau-

Wawali...

tidak ada yang tidak ingin melanjutkan pembangunan Masjid,” pungkasnya.

Senada dikatakan Wakil Wali Kota (Wawali) Jainudin Damopolii. Ia turut menyoroti surat dari ahli struktur tersebut. Jainudin meragukan kemampuan dan isi surat dari Servie tersebut, terkait potensi keretakan struktur bangunan jika didiamkan dalam waktu lama. “Diakan ahli perencanaan pembangunan masjid. Tapi kok dia menyebut adanya atap, padahal itukan tidak ada, hanya ada kubah di bagian tengah.

Dan struktur bangunannya dari

beton. Masa ingin diatap lagi,” kata Jainudin. (gus) Surat ahli struktur tertanggal 23 Desember 2013 tersebut menyebut, apabila pekerjaan MRBM terhenti dalam waktu yang cukup lama, sebelum pengerjaan pengatapan selesai maka dapat terjadi retak-retak pelemahan pada struktur.

“Untuk menghindari resiko yang dapat terjadi seperti telah kami uraikan disarankan agar pengerjaan penutup atap/kubah pelu dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama,” ujar Dapas menutup suratnya. (gus)

kata Gaib sudah dikomunikasikan sampai ke Kementrian Kehutanan (Kemenhut) yang menerbitkan kontrak karya.

“Kami menginginkan dalam kontrak karya ada pemisahan daerah. Karena sejak 2008 lalu sudah pemekaran daerah, Bolsel sudah otonom sendiri, sudah pisah dari

Bolmong Induk,” terang Syahril Gaib.

Katanya, menyangkut royalti, diatur dalam kontrak karya. Dan saat ini, Pemkab melalui DESDM selaku instansi teknis, sedang mempersiapkan data-data seperti peta wilayah, dan sementara mempelajari kontrak karya tersebut.(ail)

dang Perhubungan Darat Dishubkominfo Bolmong Renti Mokoginta menjelaskan, anggaran studi kelayakan nantinya dimasukan pada APBD 2014.

Katanya dalam study kelayakan tersebut nantinya dilaksanakan pembuatan Desain Engginering Detail (DED dan Master Plan bandara. “Jika sudah selesai study kelayakan, pemerintah pusat akan mengucurkan dana untuk pembangunan fisik,” tutup Renti.

DIketahui, pembangunan bandara Bolaang Mongondow Raya (BMR) akhirnya dipusatkan di Kecamatan Lolak. Kepastian ini, setelah pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengumumkan hasil penilaian kelayakan pembangunan bandara pada (26/11) lalu. Kabupaten Bolmong berhasil menyingkirkan Kabupaten Bolsel yang menjadi kandidat kuat untuk pembangunan bandara di BMR tersebut. (sal)

Sambungan Hal 16

memperhatikan pengembangan masyarakat yang berada di 7 desa ingkar tambang (Onggunoi, Pidung, Dayou, Dumagin A, Dumagin B, Matandoi, Matandoi Selatan, Tobayagan dan Tobayagan Selatan).

Sementara itu, terkait upaya Pemkab Bolsel agar secara sah diakui sebagai daerah penghasil,

Awal...

tepat waktu,” jelasnya.

Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) untuk melakukan pengawasan secara intens terhadap seluruh perusahaan yang ada di Bolmong. “Disnakertrans wajib mengawasi. Perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, harus diberikan sanksi tegas, jika perlu pencabutan ijin,” tukasnya.(sal)

Sambungan Hal 16

Servi dalam surat tertulisnya yang ditembuskan kepada Wali Kota KK dan Dekot KK salah sasaran dan salah meneliti.

“Itu pendapat dia. Tapi orang lain juga punya pendapat lain.

Dan ahli tersebut salah meneliti.

Dan salah menyoroti,” ujar mantan Calon Wawali di Pilkada Tahun 2013 ini.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga mengatakan mendukung langkah dilakukan Pemkot KK, menghentikan sementara waktu pembangunan MRBM sambil mematangkan perencanaan lebih baik. “Jadi

Bolsel...

pun besar. Sebagai bagian dari mitra pemerintah, perusahaan wajib mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah termasuk dalam hal menerapkan UMP bagi para pekerja. “Pengusaha wajib patuh pada kebijakan pemerintah tersebut. Selain itu, perusahaan wajib dan komit memenuhi hak para karyawan. Keduanya harus dijalankan dengan baik dan

Sambungan Hal 16

Menurutnya, penetapan lokasi Bandara di Bolmong didasarkan pada kajian tim teknis Dishubkominfo Provinsi Sulut pada survei yang dilaksanakan Oktober lalu kepada Bolmong dan Bolsel.

“Penetapan bandara tersebut dikaji berdasarkan aspek teknis, operasional, keselamatan operasi penerbangan maupun lingkungan. Kami bersyukur, Bolmong mendapatkan nilai lebih baik dari pada Bolsel,” ujar Ramlah.

Sementara itu, Kepala Bi-

16

Totabuan Raya

Radar Manado

SELASA, 31 DESEMBER 2013

Wawali: Ahli Struktur Tidak Cermat Terkait Rekomendasi Bangunan MRBM

KOTAMOBAGU -- Surat ahli struktur bangunan Ir Servie Dapas MT yang menjawab surat KPA/PPK tentang pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM) dinilai kurang cermat

MELOBI: Wali Kota KK Tatong Bara (kanan) saat berbincang dengan sejumlah anggota Dekot KK disela-sela pending rapat paripurna APBD 2014.

(GUESMAN LAETA/RM)

Bolsel Belum Terima RoyalƟ JRBM Gaib: Yang Kemarin Baru Uji Coba BOLSEL -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) menginginkan agar royalti yang didapat dari PT J-Resources (JRBM) sebagai daerah penghasil, bukan royalti daerah tetangga seperti statusnya sekarang.

Awal 2014 Pembangunan Bandara Lolak Dimulai BOLMONG -- Pemkab Bolmong memastikan pembangunan bandar udara akan dimulai pada awal tahun 2014 Ramlah Mokodongan yang diawali dengan studi kelayakan, dan pembangunan fisiknya akan dimulai pada 2015 mendatang. “Untuk biaya study kelayakan akan diambil dari APBD, sedangkan pembangunan fisik menggunakan dana APBN,” terang Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Dr (HC) Hj Ramlah Mokodongan SE MSi, kemarin.

Baca Awal... hal 15

Alasan Pemkab Bolsel, karena sebagian besar wilayah pertambangan JRBM masuk di wilayah Bolsel.

Kendati begitu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Bolsel Syahril Gaib mengatakan, hingga saat ini belum ada pembagian royalti.

“Sampai sekarang ini belum ada. Kemarin itu baru uji coba produksi (kommisioning). Jadi memang belum.

Hasil uji coba itu, sekali produksi sekira 13 kg lebih,” terang Gaib, baru-baru

ini. Lanjut Gaib, royalti itu akan diberikan oleh perusahaan pada tahap produksi selanjutnya.

Sementara itu, komunikasi terakhir ESDM Bolsel dan PT JRBM, katanya masih menunggu petunjuk dari kantor pusat JRBM. “Soal finalisasi dengan pemerintah daerah Bolsel, terkait 14 poin yang diajukan Pemkab.

Yang intinya, JRBM wajib Baca Bolsel... hal 15

Jainudin Damopolii

Nurdin Makalalag

dan tidak objektif oleh legislator Dekot Kota Kotamobagu (KK).

Seperti menurut Personil Komisi II Dekot KK, Hi Nurdin Makalalag SE, ME menilai, pendapat Baca Wawali... hal 15