Radar Manado, 07 Januari 2014

THE POLITICAL NEWS LEADER

Radar Manado Selalu Ada yang Beda

Harga Eceran

Rp. 2.000

SELASA, 7 JANUARI 2014

Pemilihan Umum Legislatif 2014 kian dekat. Seiring dengan itu, Radar Manado menggelar polling Caleg pilihan pembaca. Ini adalah polling populer murni berdasarkan kupon yang masuk di Radar Manado, dan sama sekali tidak menggambarkan polling ilmiah. Per, Senin 6 Januari 2014, tercatat ada 8526 kupon yang masuk. Berikut hasil rekapitulasi kupon yang masuk, berdasarkan ranking teratas.

DPR RI 608

Olly Dondokambey

496

DPD RI

DPRD SULUT

810

Harly Weku

852

Anggota Dekot Manado Diduga Kabur Bersama PIL Ditengara Sempat Beberapa Kali ‘Studi Banding’ Bersama di Jakarta MANADO – Meski sudah kembali ke rumah, kabar kaburnya anggota Dewan Kota Manado Merry Sidartha dari rumah, 1 Januari silam sekira Pukul 00:00 Wita tengah malam hingga 5 Desember sekira pukul 18.00 menyisakan perbincangan hangat di masyarakat.

Beredar kabar, wanita yang terdaftar sebagai Calon Legislatif Manado Dapil Sario-Malalayang itu kabur bersama pria tak dikenal yang beberapa hari terakhir diseBaca Anggota... hal 13

Raski Mokodompit

847

451

Karena dia anggota Dekot Manado, BK akan minta klarifikasi. Dalam waktu dekat kita panggil,” Drs Henky Lasut Ketua BK Dekot Manado Merry Sidartha

Konvensi Capres Partai Demokrat

Paparkan Visi-Misi, DI Fokus di Sektor Energi Djenri Keintjem

470

Vanda Sarundajang

402

Meytha Me Meytha ytha Lantang yt Lanta ang ng

235

Aditya Moha

206

Yasti Suprejo

Benny Rhamdani

Marhany Pua

Veronika Ponto

402

Mikson Tilaar

164

Aryanti Baramuli

318

Husein Tuahuns

315

119

Arudji Mongilong

Baca Paparkan... hal 13

Baca Legislator... hal 13

815

175

Maya Rumantir

itu mengatakan, dirinya akan fokus dalam enam kategori energi, yakni BBM, blok migas, gas hulu dan hilir, listrik, batubara dan geothermal. “Saya akan fokus mengatasi enam hal tadi, bahwa

BOLSEL -- Ada yang menarik dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) yang dihelat baru-baru ini.

Pasalnya, salah satu pesertanya masih berstatus anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Bolsel periode 2009-2014.

Setelah diumumkan hasilnya 24 Desember 2013 lalu, Nama anggota legislator (aleg) tersebut, Abidin Patilima dengan nomor peserta 70123001289 dinyatakan Memenuhi Passing Gread dan lulus.

Ketua Partai PKPB Bolsel itu melamar pada Formasi Teknis, S.1 Teknik Sipil.

Meski sudah lulus sebagai CPNS, wakil ketua Badan Kehormatan (BK) Dekab Bolsel itu belum mengundurkan diri secara resmi sebagai anggota Dekab Bolsel. Hal itu diakui oleh Pimpinan Dekab (Pimdekab) Bolsel, kemarin.

“Sampai sekarang dia masih anggota dewan, karena secara resmi dia diangkat lewat SK Gubernur. Begitu juga ketika

Cindi Wurangian

184

Sherly A Sompotan

Alamat: Manado Post Center, Manado Town Square Blok B 14/15 Telp. (0431) 855558, Fax. (0431) 860398

JALAN KAKI: Dahlan Iskan berjalan kaki disertai massa pendukungnya, dari Sekretariat Relawan DI, Jl. Hang Tuah No. 59, Jakarta Selatan, diiringi Barongsai dari Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI), menuju Sekretariat Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Jl. Pati Unus No. 75, Jakarta Selatan,kemarin.

JPNN

JAKARTA - Peserta Konvensi Partai Demokrat, Dahlan Iskan memaparkan visi dan misinya jika nanti terpilih menjadi Presiden 2014. Dalam paparannya, Dahlan menyodorkan tema ‘Energi Untuk Negeri’.

Pria yang juga Menteri BUMN

PLN Gorontalo Minta Maaf PEMADAMAN aliran hon tanpa mempertimbanglistrik yang terjadi di kan adanya jaringan listrik Kabupaten Bualemo dan di dekat pohon. Akibatnya Pohuwato pohon yang dit serta sebagian ditebang roboh da Paguyaman dan menimpa sa Kabupaten salah satu tower konstruksi Gorontalo, tra disebabkan transmisi. “Kejad karena adanya jadian kemarin itu murni kargangguan en yang berasal ena ada ganggu dari ulah guan,” Ujar Nu warga sendiri.

Nugroho.

Menurut Dikatakanny Manager PLN nya pula, begitu m Area Gorontamendapatkan lapo lo Priyo Nugro- Priyo Nugroho laporan adanya ho, kemarin, putusnya aliran gangguan pada jaringan listrik disebabkan karena transmisi pihaknya langsung warga di Desa Soginti Paguat bergerak dengan menurunkKabupaten Pohuwato yang melakukan penebangan poBaca PLN... hal 13 www.radarmanado.com email: radar_manado@yahoo.com

Legislator Bolsel Lulus CPNS

Presidium BMP Serahkan Berkas DOB ke Dewan

PEMEKARAN MINBAR: Panitia Pemekaran MinBar melalui Ketua Umum Drs Victor Torar (putih kotak-kotak hitam) menyerahkan proposal kelayakan kepada Sekretaris Komisi I DPRD Minahasa Dharma Palar SH (kacamata) yang didampingi Jantje Walewangko SH (4) dari kanan dan Treestje S Kaligis. (ABUT/RM)

HARAPAN besar dari masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) I yang mencangkup Kecamatan Mandolang, Tombariri, Pineleng, dan

sebagainya untuk berdiri sendiri alias mekar dari Minahasa induk mulai ada Baca Presidium... hal 13

Wartawan Radar Manado Dilarang Menerima Uang atau Pemberian Dalam Bentuk Apapun Dari Sumber Berita

Pro Manado Selasa, 7 Januari 2014

Manado Tuan Rumah Rakornas APKASI dan APEKSI MANADO-Kota Manado dipercayakan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional II APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Iven tersebut akan diselenggarakan di 10-12 Januari 2014. Sekretaris Daerah Kota Manado MHF Sendoh saat memimpin rapat persiapan Rakornas APEKSI dan APKASI menekankan tugas dan tanggung jawab pemerintah

kota Manado sebagai tuan rumah melalui SKPD-SKPD yang telah ditunjuk untuk mengawal jalannya kegiatan Rakornas serta mensosialisasikan kepada warga kota Manado agar mendukung kegiatan ini dan Sekda pun berharap kepada seluruh warga kota Manado untuk mensukseskan acara ini.

“Perlu diketahui bahwa pada kegiatan ini akan dihadiri kurang lebih 500 Walikota dan Bupati seluruh Indonesia,” ungkap Sendoh. (kim)

Istimewa

Sekretaris Kota Manado MFH Sendoh memimpin rapat persiapan Rakornas APKASI dan APEKSI, Senin (6/1) di aula Toar Lumimuut, Pemkot Manado.

Kepala Distakot Siap Diperiksa Proyek Sholar Cell Dianggap Salah Konsep MANADO-Personil DPRD Kota Manado, Benny Parasan menilai keterlambatan penyelesaian proyek lampu jalan (Sholar Cell) disebabkan problem konsep awal yang tidak benar. “Itu dipicu tidak perencanaan yang jelas.

Sehingga realisasinya kabur malah bermasalah,” tutur Parasan, Senin (6/1) di Dewan Kota Manado.

Proyek berbanderol 26,5 miliar bersumber pada APBD Perubahan 2013 itu kata dia, tidak perlu lagi dlanjutkan kontraktor yang tidak becus.

Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi Kepala Dinas Tata Kota (Distakot) Manado karena menyangkut kinerja seorang pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada bagian lain, Kepala Distakot Manado Beny Mailangkay menegaskan, dia siap diperiksa aparat penegak hukum jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran publik. “Kalau ada indikasi korupsi saya siap diperiksa,” kata Mailangkay kepada wartawan, beberapa wakgu lalu.

Dia juga mengakui pengerjaan proyek tersebut masih sementara berjalan. “Hingga kini lampu jalan sudah sekitar 40 persen dikerjakan. Berdasarkan konfirmasi dengan kontraktor, lampu jalan bertenaga surya akan selesai pertengahan Februari,”kata Meilangkay.

Disinggung apakah tidak akan bersinggungan dengan aturan, Mailangkay berdalil meski ditata di

Dukcapil Harus Tegas Keluarkan KTP MANADO–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diminta harus tegas melakukan verifikasi pengurusan data kependudukan masyarakat. Pasalnya, ada indikasi baru pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) hanya mengejar program pro-rakyat dari Walikota GS Vicky Lumentut dan Wawali Harley AB Mangindaan, yakni layanan Universal Coverage (UC) dan Santunan Duka.

“Ini harus dicermati bukan hanya di lingkungan tapi di SKPD terkait. Makanya perlu ada ketegasan. Karena ada fenomena banyak pasien dari luar Manado datang mengurus KTP untuk klaim IC dan Santunan Duka. Makanya terkesan jumlah penduduk meningkat,”kata tokoh masyarakat Terry Umboh.

Terkait hal tersebut diakui Kadis Kesehatan dr Robby Mottoh. Modusnya sederhana. Saat merasa akan jatuh sakit mereka buru-buru datang di Manado, kemudian mengurus berkas seadanya

agar menjadi penduduk.

Bahkan ada juga pasien yang datang di Manado sambil menunggu kartu penduduk berusaha menginap dan menjalani perawatan seadanya di rumah kerabat. Itu sambil menunggu KTP Manado.“Kalau sudah punya KTP kan sudah bisa klaim UC,”aku Mottoh.

Untuk mencega modus tersebut Pemkot Manado mengeluarkan kebijakan baru yakni KTP yang digunakan utnuk klaim UC harus bermasa berlakunya diatas satu tahun.“Ini menghindari modus-modus atas nama warga Manado,” tuturnya.

Sementara itu, Walikota Manado GS Vicky Lumentut mengingatkan semua eprangkat pemerintahan di Kelurahan dan lingkungan perlu mempertegas syarat pengurusan KTP. Termasuk memantau warga yang tiba-tiba menjadi penduduk setempat tanpa identitas yang jelas.“Bukan hanya UC tapi demi kenyamanann dan ketertiban,” tegasnya. (kim)

APBD 2013 proses pengerjaan yang sementara berlangsung tidak ada masalah karena dimungkinkan dengan aturan. “Dalam aturan diberi kesempatan 50 hari setelah berakhir tahun anggaran,”elaknya.

Meski banyak warga Manado merasa pesimis akan pengerjaan lampu jalan tersebut, Mailangkay

tetap optimis dapat selesai dengan kualitas baik.

“Kita akan kerjakan proyek ini sampai selesai,” katanya.

Berhembus informasi juga, proyek Sholar Call atau lampu jalan bertenaga surya ini sedang dibidiki koprs baju coklat alias Kejati Sulut. (kim)

Selasa, 7 Januari 2014

SISTER CITY

Fokus Pendidikan dan Olahraga PEMERINTAH Kota Manado terus mendorong upaya mewujudkan Sister City antara Manado dan Kota Liverpool. Walikota, Selasa (3/11) menjelaskan, program tersebut lebih menukik pada dua sektor pengembangan yakni pendidikan dan olahraga.

“Pemerintah akan seriusi itu. Pekan lalu sudah ada utusan pemerintah Liverpool, Profesor Alexander Melbourne, yang bertugas sebagai penghubung rencana kerjasama Sister City Manado-Liverpool,” kata Lumentut.

Kedatangan utusan Liverpool tersebut kata dia, untuk mengidentifikasi rencana Sister City yang dijalankan pada 2014 mendatang.

Khusus sektor pendidikan, Lumentut menuturkan, akang pertukaran siswa, beasiswa dan distribusi guru Bahasa Inggris. Sedangkan kerjasama di bidang olahraga, rencananya akan dibangun Akademi Sepakbola. (kim)

2013, Legislator Perempuan Pengambil SPPD Terbanyak Punya Trik Jitu Bujuk Danny Sondakh MANADO-Periode 2013, menjadi periode paling beruntung bagi beberapa legislator perempuan di Dewan Kota Manado.

Sumber resmi Radar Manado di dewan menuturkan, ada

kurang lebih empat legislator wanita memimpin klasemen pengambilan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar daerah.

Sumber itu menerangkan, mereka cukup berkompeten

memanfaatkan kelemahan Ketua Dekot Manado Danny RW Sondakh untuk mengantongi SPPD. “Triknya cukup jitu. Mereka mirip anakanak di depan Deson (panggilan Danny Sondakh)

Klaim UC, Usia KTP Harus Satu Tahun MANADO–Kepala Dinas Kesehatan Manado, dr Robby Mottoh, menegaskan kartu sehat yang dimiliki masyarakat Kota Manado tetap berlaku.

Hanya saja warga yang belum memiliki kartu tersebut dapat mengunakan KTP yang sudah berlaku sejak setahun

terakhir. “Kartu sehat tetap berlaku. Masyarakat yang belum mendapatkan kartu tetap mendapat jaminan kesehatan secara gratis dengan menunjukan KTP yang masa berlakunya diatas satu tahun. Hal ini sangat penting, karena di tahun 2013 ini, kami mendapati warga yang

PROYEK SIK

Belum Berhasil WAKIL Ketua DPRD Manado Richard Sualang berharap ada tanggapan Walikota Manado GS Vicky Lumentut mengenai mubazirnya proyek Sistim Informasi Kesehatan (SIK) berbasis website yang sudah ditata dalam APBD 2013. Sualang meminta pemerintah menjelaskan ke masyarakat alasan yang rasional, bahwa proyek itu memang sama sekali tidah berhasil dengan alasan prinsip atau teknis. “Dewan berharap Walikota Manado dan Wakil Walikota, dapat menelusuri proyek SIK secara langsung dan menyelesaikan problem yang timbul akhir-akhir ini,” kata Sualang, di Manado. Tindaklanjuti walikota, menurut Sualang untuk menghindari preseden buruk tentang tanggung jawab pengelolaan sarana publik itu.

Pada bagian lain, Sualang juga mengaku heran dengan laporan Dinkes beberapa waktu lalu yang mengatakan SIK hampir selesai. “Mengapa tidak difungsikan? Apa masalahnya? Saya kira Dinkes Kota Manado perlu menjelaskan hal ini lebih jelas lagi,” tandasnya. (kim)

belum setahun tinggal di Manado sudah memiliki KTP. Dan ternyata KTP tersebut hanya dibuat untuk mendapatkan pelayanan program UC,”jelas Mottoh.

Dia pun menjamin pelayanan program UC akan lebih baik lagi. Karena pihak Pemkot Manado

dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis tidak lagi melakukan kerja sama PT Akes atau BPJS Kesehatan, namun langsung berkerja sama dengan pihak rumah sakit. Untuk itu setiap rumah sakit ditempatkan verifikator independen yang terlatih.

“Kami menjamin sudah tidak akan ada lagi keluhan dari masyarakat menyangkut pelayanan.

Disetiap rumah sakit kami tempatkan verifikator independen yang sudah dilatih untuk memberikan pelayanan yang bagi bagi seluruh masyarakat Kota Manado,”tegasnya. (kim)

Pemerintah Diminta Opname Bank Sulut Soal Rencana Penyertaan Modal MANADO-Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal ke Bank Sulut meminta pemerintah meng-opname (memeriksa) lebih detil kondisi Bank Sulut. Langkah itu dianggap akan membantu pansus memastikan layak tidaknya pemerintah memarkir miliaran uang rakyat Manado di ‘Torang Pe Bank’ itu.

Pansus khawatir, gelontoran fulus yang dipungut dari retribusi dan pajak masyarakat akan kabur kalau sekali waktu Bank Sulut dinyatakan

liquidasi atau malah ambruk. “Kita musti pastikan dulu. Bank Sulut itu sehat, sakit-sakit atau tertatih-tatih,” ungkap anggota pansus Dr Richard Sualang, kemarin di Manado.

Dia mengutarakan ada kekhawatiran pansus soal penyertaan modal pemerintah Manado. Dia mencontohkan, Pemkot Manado bukan kategori pemegang saham terbesar di Bank Sulut. Jumlah modal Pemkot Manado Rp7.457.000.000 dengan nilai share 2,8 M, kata dia, bukan jaminan bahwa Pemkot

berhak mencampuri kebijaan internal dalam Bank Sulut.

“Awas ada banker besar di Bank Sulut. Saya baca laporan pemegang saham PT Mega Corporate punya Rp65.835.800.000. Apa pemerintah jamin baik kebijakan maupun manajerial akan meproteksi saham pemerintah Manado?,’ sambung dia.

Kemudian, belum ada kejelasan karena ada peraturan yang mengatakan uang rakyat tidak boleh diparkir di bank. “Yang saya tahu ada aturan itu. Tapi cobalah pemkot telaah lagi,” tutur dia. (kim)

untuk membujuk tandatangan. Atau mereka biasa tunggu Deson sampai malam.

Satu dari pintu belakang, satu dari samping dan satu dari depan,” ungkap sumber itu, Senin (6/1) di dewan.

Dia kemudian menjelaskan, banyak kali, empat perempuan cantik itu tidak punya alasan yang kuat untuk mengambil SPPD. “Tapi kecurigaan kami di dewan, mereka itu ambil SPPD karena ada sesuatu yang menarik di Jakarta, Bandung atau Bali. Ada obyek yang menarik di sana baik itu manusia atau sifatnya hiburan,” tutur dia. Tapi juga kata sumber itu ada legislator yang memang tidak betah di Manado. Dia membeberkan, pengambil SPPD terbanyak tanpa alasan yang jelas itu yakni mantan politisi PAN, Demokrat, dan PDK. “Tapi sekarang mereka semua ke Demokrat dan sudah di-PAW. Ada yang sudah dilantik, ada yang ditunda karena menggugat dan yang masih memaksakan diri aktif (pakai

Danny Sondakh

SPPD) meski SK PAW sudah ada,” tutur sumber itu.

Sumber pria itu menggambarkan, secara fisik tiga legislator itu yakni yang pertama bertubuh melar, yang satu cantik dan langsing, sedangkan yang ketiga bertubuh biasa (normal), jarang bicara.

Ketua Dekot Manado Danny Sondakh, Senin (6/1) menuturkan, semua SPPD yang dia tandatangani sudah sesuai mekanisme penjadwalan di Badan Musyawarah (Bamus) Dekot. “Saya tidak pernah tandatangan perjalanan yang tidak penting,” ungkap dia. (kim)

Pasar Mobil Murah Kian Kompetitif MANADO–Program mobil murah dan hemat energi yang digagas pemerintah pusat mendapat respon positif di kalangan masyarakat, khususnya bagi warga Manado.

Setelah sebelumnya dua produsen mobil kenamaan yakni Toyota dan Daihatsu mendatangkan Ayla dan Agya di Manado, kali ini, Suzuki lewat Karimun Wagon R-nya mulai ramaikan pangsa pasar otomotif Sulut, kelas low end.

Mobil murah ini bahkan cukup diterima dimasyarakat denga mencatatkan angka inden sebanyak 49 unit.

“Kondisi pasar otomotif di Sulut memang ketat.

Namun dengan harga yang kompetitif, sasaran kami adalah menggaet pembeli mobil second. Jadi tak hanya bersaing di kelas mobil murah hemat energi,” ujar Sales Manager PT Sinar Galesong Prima Steve Hardjono.(kim)

Selasa, 7 Januari 2014

Ratusan W arga Warga Asrama Sapta Marga Mengadu di Deprov Minta Perpanjangan Waktu MANADO—Ratusan masyarakat yang menempati sejumlah asrama Sapta Marga TNI AD yang ada di Manado mendatangi Deprov Sulut kemarin.

Mereka meminta agar Deprov bisa memfasilitasi masyarakat yang segera dikeluarkan dari asrama tersebut hingga akhir Januari ini.

Kebanyakan yang datang adalah para pensiunan serta janda-janda pensiunan.

Mereka khawatir jika nanti dikeluarkan tak tahu lagi akan pindah ke mana. Dalam pertemuan yang diterima anggota Komisi IV Benny Ramdhani, Ayub Ali dan anggota Komisi II Victor Mailangkay itu, ada beberapa hal yang disampaikan.

Pertama masyarakat sangat mendukung adanya

pembangunan markas Kodam Merdeka, kedua masyarakat tak akan bertahan di asrama dan bersedia pindah.

Namun begitu masyarakat juga meminta adanya waktu minimal hingga pertengahan Juli nanti.

Selain itu masyarakat juga menuntut agar pemerintah turun tangan langsung dengan menyiapkan lokasi yang bisa dihuni. Menurut Ramdhani, untuk pindah bukan perkara mudah sebab banyak faktor yang harus diperhatikan. “Faktor sosial dan ekonomi harus diperhatikan seperti kalau pindah, sekolah anak juga bisa pindah. Ini harus diperhatikan,” katanya. Ramdhani juga mengatakan sudah mengagendakan pertemuan dengan Danrem serta Ketua

SAMPAIKAN ASPIRASI: Ruang rapat I tak mampu menampung banyaknya warga yang datang.

Deprov untuk membahas soal ini. Victor Mailangkay meminta agar masyarakat tidak mudah termakan isu

yang menyesatkan. “Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pembusukan,”

katanya. Sementara Ayub Ali menambahkan, masyarakat tak salah sudah memanfaatkan lembaga dewan untuk

menyampaikan aspirasi.

“Masyarakat sudah bersikap benar dan menyampaikan aspirasi ini ke lembaga

dewan,” katanya sembari mengaku sangat bangga karena aksi sudah berjalan tertib. (rud)

TKD Sulut Naik Rp500 Ribu Disambut Senang Seluruh PNS

Gubernur SH Sarundajang menyalami sejumlah pejabat yang hadir saat apel perdana kemarin. Tampak gubernur menyalami Karo Pemerintahan dan Humas Noudy Tendean.

Sarundajang Resmikan Operasional OKJ MANADO—Gubernur Sulut DR SH Sarundajang meresmikan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara bertempat di ruang wale kantor perwakilan Bank Indonesia, Manado (6/ 1). Sarundajang mengatakan, dibukanya operasional Otoritas Jasa Keuangan di Manado merupakan langkah yang tepat karena akan semakin mempermudah dalam menjangkau masyarakat untuk melakukan pelayanan dan perlindungan konsumen serta dapat mengoptmalkan untuk melakukan peng-

awasan perbankan dan keuangan nonbank.

“OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan industri perbankan akan menjadi salah satu aktor kunci dan pemacu serta pendukung utama dalam gerak percepatan pembangunan ekonomi di Sulut,” kata Sarundajang.

Gubernur dua periode ini berharap, dengan beroperasinya lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan dapat di-

lakukan lebih terintegrasi guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang makin stabil dan kokoh. “Ke depan, kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor dapat tampil dengan pelayanan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan masyarakat,” harap Sarundajang yang turut didampingi Deputi komisioner pengawas industri keuangan non bank OJK Pusat Ngalim Sawega dan Dwi Suharyanto selaku Plh Kepala Kantor Cabang OJK Provinsi Sulut, Gorontalo dan Malut. (rud/kie)

MANADO—Kabar gembira bagi segenap jajaran PNS yang bertugas di lingkungan Pemprov Sulut, sebab di tengah-tengah suasana pelaksanaan Apel Kerja Perdana berlangsung, Gubernur Sulut DR SH Sarundajang yang bertindak selaku Inspektur Upacara di halaman kantor Gubernur, Senin (6/1) kemarin, telah menginformasikan bahwa adanya kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD) di Tahun 2014, untuk Staf akan ada kenaikan sebesar Rp.

500.000 (Limaratus Ribu Rupiah) dan yang lain kenaikannya secara proporsional.

Pernyataan orang nomor satu di Sulut langsung mendapat aplaus dari ribuan birokrat yang mengikuti Apel Perdana ini. Sebab janji yang disampaikan akhir tahun 2013 ditepati saat memimpin apel perdana Tahun 2014 ini.

“Kami sungguh berterima kasih buat Pak Gubernur karena sangat peduli dengan kebutuhan anak buahnya, sebab dengan adanya kenaikan Rp500 ribu otomatis

TKD kami menjadi Rp1.750.

000 (Satu juta Tujuh ratus Limapuluh ribu Rupiah),” kata Djony Teleng dan Dicky Ventje Mokodaser dua orang staf yang bertugas di Biro Pemerintahan dan Humas.

Johan Palandi juga mengaku senang dengan pengumuman itu. CPNS yang baru diangkat pada Bulan Agustus 2013 lalu melalui Jalur Honda K1 sangat berterimakasih dengan kebijakan yang dilakukan Gubernur. (rud/kie)

Gubernur Turun Langsung Awasi Pembebasan Lahan Tol MANADO—Lambatnya penyelesaian pembebasan lahan tol membuat Gubernur Sulut SH Sarundajang harus turun tangan. Bahkan gubernur akan mengawal sendiri proses pembayaran ganti rugi dan pembebasan lahan tersebut kepada masyarakat.

Dalam rapat pembahasan Jalan Tol Manado- Bitung antara Pemprov, Pemkab Minut dan Pemkot Bitung, di ruang ex WOC, Senin (6/1) kemarin, Gubernur mengatakan sisa pembayaran lahan tol Manado-Bitung di kabupaten Minut yang dilakukan panitia di beberapa bidang tertentu masih tersendatsendat karena terkendala dengan masalah status kepemilikan tanah.

“Untuk memperlancar semua itu, beberapa hari terakhir ini saya akan turun tangan langsung di lapangan sekaligus memantau,” katanya. Kegiatan yang ikut dihadiri Wagub DR Djouhari

RAPAT PENTING: Pemprov Sulut mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Manado-Bitung. Tampak seluruh pejabat terkait mengukuti rapat yang dipimpin langsung gubernur.

Kansil MPd, Sekprov Ir SR Mokodongan, Bupati Minut Sompie Singal, Wawali Bitung Max Lomban serta pejabat terkait lainnya, terlihat sangat serius mendengar arahan dan bimbingan dari orang nomor satu di Sulut.

Pembebasan lahan ini secepatnya kita tuntaskan agar tidak mempengaruhi

acara peresmian di mulainya (Ground Breaking) mega proyek yang nantinya akan dilakukan Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada Bulan Januari 2014 ini.

“Karena itu saya minta komitmen hari ini, jangan diubah-ubah lagi, nantinya akan berakibat seperti sekarang ini, yang mestinya

pembebasan lahan sudah selesai tahun 2013 lalu,” ujarnya sembari menyebutkan, mega proyek ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena merupakan kepentingan rakyat, sifatnya sangat penting karena terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerah ini. (rud/kie)

Gagola Terus Galakkan Budaya Baca MANADO—Program Badan Perpustakaan Provinsi Sulut untuk menggiatkan gemar membaca terus mendapat respon. Buktinya Senin kemarin saat apel perdana, Gubernur SH Sarundajang menyerahkan 4 unit mobil perpustakaan keliling. Mobil ini masingmasing diserahkan kepada Kepala Badan Perpustakaan Sulut Maxi Gagola SH MH, Kepala kantor perpustakaan arsip Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala kantor perpustakaan arsip Kabupaten

Minahasa Tenggara Drs Basri Paturusi dan kepada Kepala kantor Perpustakaan Kota Bitung yang diserahkan Wali Kota Bitung.

Menurut Kepala Badan Perpustakaan Sulut Maxi Gagola SH MH, adanya bantuan ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca bagi masyarakat sampai ke wilayah terpencil. “Saya sangat berharap masyarakat yang ada di perbatasan bisa mendapat informasi dari perpustakaan keliling.

Lanjut Gagola, budaya

TERIMA BANTUAN: Gubernur menyerahkan bantuan perpustakaan keliling ke Maxi Gagola.

membaca sangat penting.

Selain menambah informasi dan pengetahuan, bacaan bisa menjadi sumber referensi

dalam semua bidang.

“Dengan buku kita bisa mengenal dunia,” kata Gagola. (rud)

Minahasa-Minteng-Langowan Selasa, 7 Januari 2014

Jalur Utama Kawangk oan Kawangkoan Mulai berlubang KAWANGKOAN–Aktifitas yang pada dipusat kota Kawangkoan cukup memberikan dampak terhadap arus transportasi darat yang ada diwilayah tersebut. Dimana sejumlah titik jalan mulai dikepung jalan berlubang. Padahal, daerah ini termasuk salah satu daerah transit warga dengan rekayasa lalu lintas yang telah diatur pihak terkait.

Seperti terpantau jalur rekayasa satu arah yakni di Kelurahan Uner dan Sendangan dimana terdapat sejumlah titik jalan yang sudah berlubang. Baik dari Tompaso menuju Manado ketika melalui jalur sebelah kanan pusat kota, Kelurahan Uner, maupun sebaliknya ketika hendak melintas wilayah pusat kota.

Tak ayal, kemacetan sering terjadi ketika kendaraan-kendaraan harus terperangkap dengan kondisi jalan yang ada. “Ini sebaiknya mendapatkan perhatian pemerintah, agar pengguna jalan lebih leluasa dalam berkendara,” ujar Denny Kolibu salah satu warga Tompaso ketika melintas didaerah Kawangkoan, kemarin.

Sejumlah warga Kawangkoan lainnya pun mengiyakan kondisi jalan yang berlubang menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi didaerah pusat kota. “Kalau ada perbaikan dari pemerintah, kan tentu dapat memperlancar arus lalu lintas. Dan ini tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya di Kawangkoan saja melainkan daerah lainnya di Minahasa maupun diluar Minahasa,” beber Ronny, Stephen dan Ersy sejumlah warga Kawangkoan. (qrk)

Dana Kampanye PPP dan PBB Cuma 100 Ribu TONDANO–Berdasarkan hasil data yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, dana kampanye tahap pertama Partai Politik (Parpol) dan Calon Legeslatif (Caleg) terhitung sampai 27 Desember 2013 lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi Parpol yang memiliki dana paling besar, yakni Rp 4,203,000,000,-.

Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon mengatakan, semua Parpol telah melaporkan dana kampanye untuk tahap pertama, kecuali Partai Keadilan Sejahtera

(PKS).

“Parpol supaya rajin mengakses atau membuka dan melaporkan tepat waktu setiap transaksi. Batas tanggal 2 Maret ada tiga jenis laporan yang harus masuk, yakni laporan pembukaan rekening khusus (reksus) dana kampanye, laporan awal dana kampanye (LADK), dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II,” katanya.

Dia juga mengatakan, publik harus terlibat aktif dalam memantau pelaporan dana kampanye dari Parpol peserta Pemilu. “Semua

John: Tahun Ini Akan Ada Penataan nya.Pengeluhan pun dari dari warga lainnya yakni Maria, warga Kelurahan Luaan lainnya. Ia menilai sejak dulu tak ada perhatian pemerintah mengenai pemeliharaan drainase.

“Sudah sejak dulu beginibegini saja. Padahal ini jalur lewatnya pejabat, tapi tak ada perhatian sama sekali. Ujungujungnya kami yang kerepotan jika hujan, karena selalu kebanjiran,” ujarnya. Maria berharap agar pemerintah memerhatikan hal itu. “Jangan hanya banyak seremonial, halhal seperti ini malah yang harus ditangani. Begitu kalau mau Minahasa Berubah,” tandasnya. Tokoh Pemuda Minahasa Abdul Haris Tumbol mengatakan, pihak pemerintah harus tanggap dengan keluhan masyarakat Tondano tersebut. “Saya minta tindakan cepat dari pihak pengambil kebijakan dan keputusan dalam hal ini pemerintah untuk mengatasi problem masyarakat tersebut. Ini tak bisa dibiarkan, karena berpotensi besar menganggu kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari. Apalagi ketika musim hujan, resistensi penyakit pun selalu mengancam warga,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa, Ir John W Kussoy MT mengatakan pertigaan di Kelurahan Luaan tersebut sudah pernah diperiksa. “Kami melakukan sudah pemeriksaan. Di

PKB Partai Partai Partai Partai PDIP PKPI Partai PAN PPP PBB

: 4,203,000,000,: 2,430,620,000,: 495,950,000,: 371,630,000,: 49,125,000,: 43,000,000,: 200,000,Demokrat : 164,540,500,: 158,750,000,: 100,000,: 100,000,-

Hanura Golkar Gerindra NasDem

SUMBER: KPU Minahasa

Tangkau: Kekuatan Dana Bukan Jaminan, Srategi Menjadi Variabel Utama

Drainase Kota Tondano Butuh Perhatian TONDANO—Saluran drainase di beberapa lokasi di Kota Tondano tidak berfungsi, akibatnya saat hujan deras turun selalu banjir dan sampah berserakan dimana-mana.

Sudah beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak melakukan peremajaan drainase dan terkesan acuh tak acuh.

Keresahan pun melanda beberapa warga yang rumahnya selalu banjir saat hujan.

Satu diantaranya Lydia warga kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur, tepatnya di pertigaan kantor PKK Minahasa yang merupakan jalan protokol. “Kalau hujan deras, rumah saya selalu kebanjiran. Kalau ingin keluar harus buka sepatu karena tak ada jalan lain,” tuturnya.

Dikatakannya, jika sudah banjir, memakan waktu sekitar satu hingga dua jam agar air bisa surut. Belum lagi soal sampah berserakkan di pinggir jalan. “Saluran drainasenya tertutup, bahkan sudah beberapa kali saluran dibukan agar air bisa jalan. Apalagi air dari atas mengalir ke sini yang turut membawa sampah,” ujarnya.Sudah sejak lama kejadian ini selalu menimpa Lydia dan beberapa tetangganya. Ia berharap agar pemerintah segera menuntaskan permasalahan ini.

“Semoga cepat diperbaiki, apalagi ini merupakan jalan raya.

Pejabat-pejabat selalu lewat sini, tapi pemandangan saat hujan sangat tak enak dilihat,” ujar-

Dana Kampanye Tahap I parpol peserTa pemIlu KabupaTen mInahasa:

terbuka untuk publik, pihak kami tetap transparan untuk publik. Silakan akses Website dari KPU Minahasa. Jika ada pelanggaran ditemui di lapangan, silakan laporkan kepada pihak Panwas,” pungkasnya.

Dia menuturkan, PKB menjadi Parpol terbesar dana kampanye yang berasal dari para Caleg, sedangkan PPP dan PBB terendah masingmasing Rp 100,000,- yang merupakan dana pembukaan rekening. “Namun, data tersebut belum final, bisa akan terjadi perubahan dan penambahan-penambahan

dari Parpol lain ketika pelaporan pada tahap II nanti,” tutur Tinangon.

Pengamat politik Minahasa Charles Tangkau mengatakan, kekuatan dana dari Parpol sangatlah penting dalam alam kompetisi demokrasi terbuka dan langsung.

Namun, bukan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan Caleg untuk dapat duduk menjadi anggota legislatif.

“Semua kembali kepada srategi pendekatan dari masing-masing Caleg dan Parpol yang mengusung serta tim sukses,” kata

Meidy Tinangon

Tangkau yang notabene jebolan Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. (but)

Ampres Turun, Langowan Perlu Dibenahi Penanganan Sampah Masih Nomor Satu

bawahnya banyak pipa saluran air. PDAM memasang pipa tak beraturan, sehingga banyak tersangkut sampah yang menutupi saluran air,” ujarnya.Dikatakannya, jalan tersebut merupakan jalur Provinsi dan jika jalan itu dibongkar untuk perbaikan, pipa air akan rusak. Pihaknya pun akan mengkomunikasikan hal itu dengan Provinsi dan juga PDAM. “Kami akan bicarakan dengan provinsi dan PDAM, bagaimana jalan keluar untuk masalah itu.

Karena melibatkan beberapa dinas terkait. Kami akan sesegera mungkin menangani hal itu,” tandasnya.

Lebih lanjut Dia mengatakan, tahun ini (2014_red) menjadi tahun dimana Pemkab Minahasa akan melakukan penataan infrastruktur jalan

beserta peremajaan draninase di Pusat Kota Tondano. “Halhal seperti di atas akan kami tuntaskan, untuk menuju Kota Tondano yang tertata,” pungkasnya.

“Tingkatkan kesadaran, setiap rumah harus ada tempat sampah. Sampah seharusnya sebera dibakar. Ketika musim panas, buang sembarangan di got. Setelah musim penghujan, itu yang menyebabkan banjir,” terangnya. Dikatakannya, pemerintah punya keterbatasan anggaran, sehingga kerjasama masyarakat untuk pemeliharaan sarana umum sangat penting. “Mau selalu rusak karena sampah yang dibuang masyarakat, mau ambil dana darimana lagi. Tidak mungkin selalu ada. Makanya kesadaran masyarakat sangat penting,” tutup Kussoy. (but)

LANGOWAN–Amanat Presiden (Ampres) RI yang diinformasikan telah diterbitkan dan kini menunggu pembahasan lanjutan pihak kementrian terkait, menjadi angin segar bagi pembentukkan 65 Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk Kota Langowan didalamnya. Hanya saja, terbitnya Ampres mengharuskan daerah-daerah ini untuk terus berbenah agar dapat menunjang pembahasan, yang berujung pada ditetapkannya Rancangan Undang Undang pembentukkan DOB. Sedangkan terpantau di Langowan, sejumlah fasilitas pendukung guna pembentukkannya telah dan sementara digenjot pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Namun penanganan masalah sampah tampaknya masih

menjadi nomor satu dimana nyaris disetiap tempat sampah masih terlihat, selanjutnya pemaksimalan peran terminal sebagai sumbu transportasi darat daerah.

Mulai dari ‘TPA-TPA’ dadakan hingga kotoran kuda yang jelas menjadi pemandangan klasik diwilayah Langowan. Apalagi saat ini pengadaan TPA masih sementara disiapkan pemerintah setelah ditutupnya TPA Manembo, meski akhir tahun silam masih sempat dipergunakan.

“Peran serta masyarakat didalamnya sangatlah penting. Namun pemerintah kecamatan juga seharusnya intens dengan kebersihan.

Langkah-langkah perlu dilakukan, jangan sampai hanya terdengar gertak

sambal saja ataupun sekedar sorga telinga dalam penanganan sampah,” ujar Jekry Tambaritji salah satu generasi muda di Langowan.

Menurutnya, sudah saatnya persatuan warga Langowan diwujudkan dalam segi pembangunan, terlebih keadaan stabilitas keamanan yang perlu dijaga bersama.

“Semua faktor ini akan sangat menunjang pembentukkan Kota Langowan. Dan ini sebaiknya dimulai sejak sekarang, demi masa depan Kota Langowan yang akan berdampak besar kepada sosial ekonomi hingga pengembangan sumber daya manusia didalamnya,” ungkap Akob sapaan akrabnya diiyakan Ryan Mawikere, Arter Langi serta sejumlah generasi muda Langowan lainnya. (qrk)

Tabung LPG 12 Kilogram 4 Bulan tak Masuk Pemerintah Harus Tambah Produksi dan Tabung TONDANO – Agen tambung Liquefied Petroleum Gas (LPG) mengakui sampai saat ini masih terjadi kelangkaan. Pasalnya, kelangkaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum atau agen tertentu untuk menaikan harga berkalikali lipat yang sebelumnya harga normal hanya berkisar Rp 17.000,- untuk tambung LPG 3 kilogram dan Rp 104 ribu untuk tambung LPG 12 kilogram.

“Saya masih memilih untuk berhenti atau istrahat ketimbang harus menaikan harga dengan berkali-kali lipat. Kasihan masyarakat sudah pengeluaran anggaran yang besar untuk merayakan natal dan tahu baru.

Kemudian, diperhadapkan dengan harga yang mungkin sudah tak masuk akal,” kata Ming Kalengkongan, pemilik angen LPG pasar bawah Tondano.

Dia juga mengataka, kalau untuk tabung LPG 12 kilogram biasanya dikosumsi oleh masyarakat menengah ke atas. Sedangkan, tabung LPG 3 kilogram merupakan subsidi kebanyakan digunakan masyarakat menengah ke bawah dan beberap warung. “Namun, sampai saat ini sudah empat

bulan LPG 12 kilogram tak masuk. Selain itu juga, diharapkan pemerintah bisa menambah produksi dan tabung yang ada. Pasalnya, tambung yang disediakan hanya berkisar 300 tabung sedangkan jumlah permintaan atau pelanggan berkisar 100 an. Jadi itu juga menjadi faktor penyebab kelangkaan, karena terkadang terlambat untuk disalurkan ke agen dari pangkalan,” pungkasnya. Kepala Bagian Perekonomian Minahasa Philip Siwi SE melalui Kasubag Sandro Mogot mengatakan, pijak pemerintah telah turun lapangan untuk mengatasi hal itu. “Memang saat ini masih banyak agen illegal tanpa izin yang beroperasi. Bahkan jumlahnya mencapai 200 an, dari jumlah total berkisar 300 an agen yang ada. Pihak pemerintah akan bermusyawarah bersama pihak Pertamina dan pangkalan untuk menuntaskan hal itu dengan meminta untuk tidak menyalurkan kepada agen yang belum meliki izin dari pemerintah. Bagian dari gerakan penertiban agen LPG,” tandas Mogot beberapa waktu lalu. (but)

Dari Perayaan Natal dan Tahun Baru Bupati JWS Bersama Tukang Ojek Pemkab Siap Gratiskan Kepemilikan SIM Bagi Tukang Ojek Momentum Natal dalam rangka merayakan kelahiran Yesus Kristus dan tahun baru 2014 tampil beda dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Dimana Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi alias JWS turut melibatkan diri untuk meresapi dan memeriahkan suka cita natal dan tahun baru bersama tukang ojek se Tondano Raya.

Tondano; La Abut

Abut/RM

PEDULI: Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (posisi berdiri), ketika memberikan sambutan dihadapan ratusan ojek se Tondano Raya.

KEHADIRANkuranglebih 600 tukang ojek ke kediaman atau rumah dinas (Rudis) Bupati Minahasa Minggu (5/ 1) malam, bertempat di Sasaran Tondano membuktikan, komitmen dan kepedulian dari orang nomor satu di tanah Toar Lumimuut tersebut terhadap masyarakat kecil atau menengah ke bawah. “Marilah kita dengungkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat yang ada di Minahasa tanpa pandang buluh. Ini telah menjadi tekad bersama, maka

itu saya meminta kepada para ojek-ojek untuk selalu melayani penumpang dengan ramah.

Selain itu juga, selalu tunduk dan taat terhadap setiap aturan dan ketentuan yang ada.

Misalnya, melengkapi kelengkapan motor dan mengantingi Surat Izin Mengemudi (SIM), demi kenyamanan dan keselamatan di jalan,” kata Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dalam sambutannya.

JWS juga memberikan solusi yang terukur dan

memudahkan para tukang ojek untuk memperoleh SIM sesuai ketentuan. Suami tercinta dari Nyonya DR Olga Singkoh MHum itu meminta kepada para ojek-ojek yang belum mempunyai SIM agar mendatakan diri disetiap pangkalan masing-masing.

“Kalau sudah terdata, pengurus pangkalan yang akan memfollow up pada pihak Polres Minahasa dengan pembiayaan administrasi yang akan tanggulangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa,” pungkasnya.

Namun, JWS menegaskan, pemberian SIM dikhususkan kepada yang betul – betul berprofesi sebagai tukang ojek. “Saya tak mau dengar, apalagi saksikan ke depan ada ojek - ojek dadakan dengan mengaku sebagai tukang ojek, padahal bukan ojek hanya

karena untuk dapatkan kemudahan dan gratis dalam pengurusan SIM,” ujar Sajow dengan nada sedikit bergurau.

Disaat yang berbeda, Kasat Lantas Polres Minahasa AKP Risno Luas S.Sos mengharapkan, agar para ojek yang ada di Tondano Raya harus tertip berlalu lintas dan mempunyai SIM. “Jika tak memiliki SIM, pihak kepolisian akan melakukan tindakan tilang. Selain itu juga, para ojek tak menggunakan Knalpot Resing karena itu menganggu masyarakat sekitar,” harap Luas.

Dalam ibadah perayaan tersebut turut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa DR Olga Sajow – Singkoh MHum , Kasat Lantas Polres Minahasa AKP Risno Luas Sos, dan para ojek - ojek Tondano Raya. (***)

Radar Manado

MITRA

Pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gratis PENGURUSAN dokumen kependudukan dan pencataan sipil di Kabupaten Mitra gratis.

Pasalnya, berdasarkan undang-undang (UU) nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, semua pengurusan tersebut tidak dipungut Ventje Tamowangkay biaya. “Meskipun baru tahap sosialisasi sejak 26 November lalu, tetapi Kabupaten Mitra sudah melakukan aturan tersebut dengan tidak memungut biaya pada 2 Desember, sejak saya dilantik menjadi kepala dinas dan berdasarkan kebijakan pak Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mitra, Drs Ventje Tamowangkay, kemarin.

Dikatakannya, untuk dokumen kependudukan meliputi KTP, dan Kartu Keluarga (KK). Sedangkan, untuk pencatatan sipil seperti akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian dan akte kematian. “Prinsipnya ini dilakukan agar meringankan beban masyarakat, terlebih pak Bupati dan Wakil Bupati yang inginkan Mitra terjadi perubahan,” tuturnya. (scr)

MINSEL

Rekaman e-KTP Masih Berjalan PEREKAMAN data untuk pembuatan kartu identitas diri elektronik alias elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kabupaten Minahasa Selatan, diketahui masih saja terus berlanjut. Meski telah digiatkan setiap harinya, namun perekaman e-KTP itu masih saja dibuka lantaran kesaCorneles Mononimbar daran warga dinilai masih minim. “Memang ada kendala. Kendalanya yakni masyarakat belum juga membuka diri untuk datang dan melakukan perekaman data untu pembuatan e-KTP. Makanya sampai sekarang perekamannya masih saja kami buka setiap hari di setiap kecamatan di Minsel,” ungkap Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Minsel Drs Corneles Mononimbar, kemarin.

Dikatakannya, selain kesadaran warga masih kurang, tingkat sosialisasi terkait pembuatan e-KTP tersebut sangat kurang. Sehingga, dari total keseluruhan warga yang ada, masih sekitar 30 persen yang belum membuat KTP elektronik tersebut. “Sosialisasi juga masih kurang. Makanya harus digenjot lagi supaya semuanya selesai,” katanya.

Ditambahkannya, perekaman e-KTP tersebut dilayani diseluruh kecamatan tanpa memungut biaya apapun. Prosesnya pun cepat demi pelayanan publik. “Makanya kami sangat harapkan agar warga membuka diri mau datang dan merekam data untuk pembuatan e-KTP tersebut,” tambahnya. (hyr)

Minsel & Mitra Selasa, 7 Januari 2014

11

Simpan ‘Amunisi’ Caleg di Minsel Banyak Tiarap Tunggu Hari H Untuk Serangan Fajar AMURANG - Pesta demokrasi pemilihan legislatif kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, tinggal beberapa bulan lagi siap digelar. Kesiapan hari pemilihan yang tak lama lagi akan digelar itu, membuat para calon legislator (Caleg) di Minahasa Selatan (Minsel) lebih memilih tiarap dan kumpul ‘amunisi’ ketimbang tebar pesona.

Dari hasil yang dirampung menyebutkan, memasuki awal tahun 2014 ini, jarang sekali terlihat para caleg yang telah ditetap-

kan pada pilcaleg ini main tebar pesona. Baik blusukan ditengah masyarakat, maupun mengunjungi konstituen yang ada di daerah pemilihan (Dapil) masing - masing.

Menurut pengamatan warga, kebanyakan para calon wakil rakyat yang nantinya akan bertarung pada April 2014 ini, lebih memilih tiarap dan mengumpul kekuatan ‘amunisi’ untuk menjadi modal pertarungan nantinya. “Banyak yang lebih pilih kumpul uang untuk hari H nanti-

nya. Jadi memang jarang kalau terlihat ada yang tebar pesona,” tandas tokoh masyarakat Minsel Johanis Frans, kemarin.

Menurutnya lagi, para caleg sudah bisa berkaca dari tahun - tahun sebelumnya. Dimana, banyak mengeluarkan amunisi pada momen tebar pesonda dan hasilnya tidak duduk di kursi legislatif.

“Mungkin lebih baik berperang pada hari H nya ketimbang tebar pesona yang pada akhirnya gigit jari,” ujarnya. (hyr)

BNPB Bakal Kucur 1,5 Miliar Untuk Pembangunan Jembatan di Mitra RATAHAN -- Pasca benhanya jembatan yang rusak cana banjir bandang yang tetapi juga irigasi. “Apabila menerjang Kabupaten Mitra, dana masih mencukupi maka maka banyak kerusakan inakan dibangun irigasi yang frastruktur yang mendesak unrusak. Tetapi, fokus kami tuk diperbaiki seperti jembatan terlebih dulu yaitu perbaikan di komplek Pasar Ratahan. jembatan,” katanya.

Perbaikan tersebut akan segera Lebih lanjut dikatadilakukan karena pemerintah kannya, apabila dana daerah telah mendapatkan bantuan telah dicairbantuan sebesar 1,5 miliar dari kan dalam pekan Badan Nasional Penanggulanini, maka secegan Bencana (BNPB). patnya proses Rohana Nou “Kami sudah bikin Memoperbaikan randum of Understanding (MoU) dengan akan dilakukan. “KarBNPB dan tinggal menunggu waktu ena bantuan itu untuk untuk pencairan dana tersebut, kemudian kedaruratan sehingga dilakukan perbaikan jembatan yang rusak tidak perlu ada tender lagi. itu,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Artinya, kalau sudah ada Bencana Daerah Kabupaten Mitra,Rohana dana maka proses perbaikan Nou, kemarin. segera dilakukan sehingga Rohana pula menjelaskan, dana itu kepentingan masyarakat akan disesuaikan dengan kondisi kerusa- tak menjadi terganggu,” kan infrastruktur di Mitra. Sebab, bukan pungkasnya. (scr)

Disiplin PNS Harus Ditegakkan Cintailah Pekerjaan Dengan Penuh Tanggungjawab RATAHAN -- Mengawali tahun baru 2014, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra menggelar apel perdana yang dilangsungkan di lapangan kantor bupati. Bupati Mitra James Sumendap menuturkan, tahun 2014 yang penuh rahmat ini dicanangkan sebagai tahun disiplin, setiap hari tugas dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendisiplinkan diri.

“Menjadi harapan saya tahun disilpin harus ditegakkan apapun bentuknya. Kita

harus memberikan contoh kepada masyarakat sebagai aparat agar menjadi teladan,” ujarnya, kemarin.

Dia pula mengatakan, dalam filosofi dasar kehidupan yaitu cintailah keluarga,cintailah pekerjaan maka saudara akan diberkati.

“Hal ini penting untuk saudara-saudara agar menjadi lebih baik. Salama kepeminpinan saya ,pelayanan pemerintahan saya dan Wabub berusaha menata pemerintahan menjadi lebih baik dan mari kita

lihat kedepan demi kemajuan Kabupaten Mitra,” tuturnya.

Lanjut dikatakannya, untuk kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kiranya melakukan evaluasi terhad ap bawahannya.

“Sehingga segala potensi bawahan dapat diketahui melalui disiplin kerja yang ada. Dengan begitu, PNS dapat diberikan kepercayaan lebih besar lagi ketika melakukan tugas ketika telah menjalankan tugas dengan baik,” tandasnya. (scr)

Evaluasi Kinerja Jelek, Jabatan Pejabat Terancam Dicopot Pengelolaan Keuangan Harus Transparan RATAHAN -- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mitra, kini mulai was-was. Pasalnya, Bupati Mitra James Sumendap SH kembali menegaskan untuk tidak segan-segan mencopot dari jabatan sekarang apabila evaluasi kinerja pejabat jelek atau tidak maksimal.

“Saya akan mengevaluasi Kepala SKPD apa bekerja dengan baik dan saya tidak segan-segan mencopot jabatan apabila bekerja tidak maksimal dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan,” ujar Bupati, kemarin.

Dia juga menyatakan, Wakil Bupati (Wabup), Sekda dan Kepala SKPD diberikan pula wewenang untuk memberikan pembinaan kepada PNS agar setiap program yang ada dapat berjalan dengan baik.

“Tahun ini sebagai tahun perjuangan perjuangan,harapan dan dambaan, kita harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh disiplin.

Kita memulai dengan perubahan dan pembaharuan di segala lini.

Tekat ini kita implementasikan di tahun 2014.

Marilah kita bersama-sama berjuang agar kedaulatan rakyat kembali dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan rakyat,” ungkapnya.

Terkait pengelolaan keuangan, kata Sumendap, setiap SKPD harus dikelola secara terbuka agar dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat.

“Saya tegaskan pengelolaan keuangan harus transparan.

Saya minta tunjukkan disiplin agar tidak ada lagi yang disembunyikan. Perjalanan dinas jangan terlalu banyak, karena instruksi presiden tentang pengurangan perjalanan dinas,” James Sumendap pungkasnya. (scr)

Cuma Janji, Kontribusi PT SEJ Dipertanyakan Namun ternyata semua cuma janji. Itu yang kami pertanyakan. Kenapa bisa begitu. Makanya ini yang jadi pertanyaan,” Ketua BPD Karimbow Talikuran WH Lendo AMURANG - Kontribusi PT Sumber Energi Jaya, perusahan tambang emas, yang beroperasi di Desa Karimbow dan Tokin, Kecamatan Motoing Timur, saat ini mulai dipertanyakan.

Pasalnya, selama beroperasi dan mengambil hasil bumi dari pertambangan emas, perusahan tersebut belum memenuhi janji yang diumbar selama ini.

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas ini diduga sangat senang obral janji kepada warga sekitar.

Buktinya, PT SEJ belum lama ini terus saja berjanji bahwa akan mengakomodir renovasi rumah ibadah di Desa Karimbow Talikuran. Tak hanya itu, perusahan yang kabarnya sangat bonafit itu berjanji akan bersedia membuat akses jalan keluar menuju persimpangan Desa Tokin.

Namun, sampai saat ini janji tersebut hanya manis dibibir. Tak ada satupun yang ditepati atau dipenuhi perusahan tersebut. Bahkan kabarnya, PT SEJ terkesan menghindar. “Sudah lama skali pihak SEJ janjikan pembuatan akses jalan tapi sampe skarang tak kunjung dilakukan juga. Inikah yang namanya kontribusi,” ucap Herol Poluan, warga setempat.

Warga setempat juga sudah pernah mengajukan surat pegaduan kepada perusahan tersebut dengan tembusan pemerintah kabupaten setempat. “Kami juga pernah kirim surat ke SEJ ditembuskan ke pemkab. Tapi sampe sekarang tidak direspon,” ucapnya lagi.

Senada juga disampaikan Ketua BPD Karimbow Talikuran WH Lendo. Menurutnya, tidak melarang ada proses penambangan dari PT SEJ karena komunikasi sudah terjalin dengan baik dari awal. Hal itu dikarenakan pihak perusahaan sudah berjanji kepada masyarakat untuk merealisasikan pembuatan akses jalan sampai ke persimpangan Desa Tokin. “Namun ternyata semua cuma janji. Itu yang kami pertanyakan. Kenapa bisa begitu. Makanya ini yang jadi pertanyaan,” tandasnya.

Sangat disayangkan, pihak PT SEJ sendiri belum berhasil dikonfirmasi terkait hal tersebut. Bahkan, beberapa pihak terkait yang diketahui punya akses dengan PTSEJ menghindar untuk dikonfirmasi. (hyr)

Sambungan

Radar Manado

Anggota...

Paparkan...

jawab Dixie.

Sumber lain di Dekot Manado mendeskripsikan hubungan Sidartha dan EW justru berlangsung di saat yang tidak wajar. Legislator PDIP itu menceritakan, dua kali dia menemui Sidartha bersama EW baik di pesawat yang hendak menuju Jakarta dan di sebuah hotel di Jakarta. “Saya memang dua kali lihat. Agak terkejut juga karena di dua perjalanan studi banding berbeda dia (Sidartha, red) bawa pria berwajah sama. Tapi ya itu urusan dia, jadi saya tidak mau sibuk,” terang legislator tersebut.

Begitu salah satu personil Dekot lainnya menuturkan Sidartha pernah bersama pria itu sesaat sebelum berangkat ke Liverpool beberapa waktu lalu. “Iya saya lihat laki-laki itu sama-sama dengan Merry Sidartha. Tapi di Liverpool laki-laki itu tidak ada. Cuma di Jakarta di mana ada Merry di situ pria itu ada,” tutur legislator tersebut.

Sidartha juga dikabarkan sempat dua kali me lakukan perjalanan dinas sendiri ke Jakarta bersama pria itu. Hanya saja mengenai ‘studi banding’ solo tanpa legislator lain itu sempat dijelaskan Ketua Dekot Manado Drs Danny RW Sondakh.

Dia menuturkan, perjalanan Merry Sidartha beberapa waktu lalu untuk mengurusi berkas ke Liverpool. “Saya memang pernah tandatangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Merry

Sidartha sendirian. Tapi itu urusan penyelesaian berkas ke Liverpool. Soal yang lain, saya tidak tahu,” ungkap Sondakh.

Sementara Ketua Badan Kehormatan (BK) Dekot Manado Drs Henky Lasut mengatakanBK akan memanggil Sidartha untuk mengklarifikasi problem yang terungkap di media massa. “Karena dia anggota Dekot Manado, BK akan minta klarifikasi. Dalam waktu dekat kita panggil,” jelas Lasut.

Merry Sidartha saat dihubungi membantah semua informasi tersebut.

“Informasi itu tidak benar semua,’ katanya. Mengenai informasi menghilang dari rumah, Sidartha menuturkan hanya beristirahat rumah keluarganya. Dia juga membantah ada orang ketiga yang disebut-sebut dalam media masa. ‘Tidak ada aksi balas dendam,” kata Sidartha via seluler ketika dihubungi sekira pukul 20:07 WITA. Dia tidak menjelaskan di rumah keluarga yang mana dia beristiraht, sedangkan seluruh anggota keluarga di rumahnya mencarinya.

Dia baru berhasil dipergoki keluarganya saat bergoyang ria di sebuah acara di kawasan Sario pada 4 Januari 2014 malam dekat Gereja GMIM Petra Sario Tumpaan . Kala itu anggota keluarga memintanya pulang ke rumah, tapi dia menyatakan baru akan pulang tanggal 5 Januari. Sejak saat itu ponsel yang dibawanya baru aktif.(kim)

Sambungan Hal 1

negara kita harus diselamatkan sektor energinya.

Ini untuk kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan,” papar Dahlan saat memaparkan visi misinya di hadapan tim Komite Konvensi Partai Demokrat di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, energi ibarat kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat saban hari. Karenanya Dahlan mengajak semua pihak untuk melakukan penghematan energi. Pasalnya selama ini masyarakat seolah tak sadar pentingnya untuk melakukan penghematan energi termasuk bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau di luar negeri, banyak negara yang sengaja membeli minyak mentah hanya untuk disimpan, tidak langsung mereka gunakan saat itu juga. Mereka biasanya menyimpannya di dalam tanah dan baru akan dipergunakan kalau situasi sudah sangat darurat. Pemikiran itu sangat berbeda dengan pemikiran orang Indonesia kebanyakan,” tuturnya.

Pria asal Magetan ini sadar bahwa ke depan, energi akan menjadi persoalan yang sangat besar jika tidak ditangani dengan baik. “Kita praktis menghadapi persoalan besar di semua sektor energi. Semua harus kita atasi dan kita bangun. Kalau tidak maka ke depan kita tidak akan punya cadangan pasokan

PLN...

Mengunjungi Korban Terdampak Letusan Gunung Sinabung

Sambungan Hal 1

disebut-sebut sebagai orang ketiga.

Penelusuran informasi yang diperoleh Radar Manado, Sidartha menyembunyikan diri bersama pria berinisial RR alias Em. Sejumlah saksi mata menuturkan, hubungan Sidartha bersama Em sudah terbaca selama hampir 8 bulan.

“Saya pernah lihat pria itu dalam mobilnya Merry Sidartha pada 17 Agustus 2013 silam. Waktu itu Mery bagi-bagi beras, tapi dalam mobil ada pria. Saya kemudian tanya, siapa itu.

Merry bilang itu sopirnya.

Begitu saya intip ternyata itu pria penganggur yang juga tetangga saya,” ungkap salah satu ibu Rumah Tangga di Sario tentangga pria misterius itu.

Dia kemudian menuturkan, kemesraan Sidartha dengan lelaki itu berlanjut di beberapa tempat seputaran Manado dan luar daerah. Pada bagian lain, wanita paruh baya itu juga menambahkan, Sidartha sempat melempar isu mengenai perilakunya itu sebagai bentuk balas dendam terhadap suami.

“Ada ibu-ibu di Sario beri komentar. Merry punya hubungan dengan orang ketiga sebagai balas dendam terhadap suaminya,” ujar sumber itu.

Tentang isu balas dendam itu, suami Merry Sidartha, Dixie Tasiam menjawab, “Selamat berbalas dendam ria. Semoga balas dendamnya (Merry Sidartha) itu berhasil dan menguntungkan serta sukses,”

gas ataupun BBM,” tukas Menteri BUMN ini.

Dahlan mengakui upaya itu bukan hal mudah. Namun, mantan Dirut PLN itu optmistis hal itu bisa dilakukan. “Saya percaya bahwa dengan kemajuan ekonomi secara konsisten terjadi selama 10 terakhir ini, sudah saatnya Indonesia melangkah pada tahapan baru untuk menuju kesejahteraan dalam bidang energi. Kita sudah hampir bisa memenuhi kebutuhan hari ini. Kita bukan lagi negara yang masih disibukkan untuk mengatasi persoalan-persoalan hari ini. Kita sudah tiba pada tahap untuk mengatasi persoalan hari esok,” ungkap Dahlan mengundang riuh tepuk tangan para relawan.

Dahlan juga mengungkapkan bahwa tak semua pendukungnya dari berbagai daerah setuju jika dirinya menggunakan atribut Partai Demokrat untuk maju dalam Pemilu 2014.

“Saya tahu bahwa pendukung DI, Demi Indonesia, yang berada di dalam maupun yang di luar adalah mereka yang punya prinsip ‘Dahlan yes Demokrat no’,” ucap Dahlan.

Tak mau prinsip itu terus tertanam, maka Dahlan menjelaskan kepada para pendukungnya bahwa sikap seperti itu harus di-

ubah. Mantan Dirut PLN ini menekankan bahwa tak ada gunanya jika ribuan relawan mendukungnya, namun dirinya tak mempunyai kendaraan partai.

“Hal itu yang jadi pembahasan saya dengan para relawan DI selama sebulan terakhir ini. Saya jelaskan bahwa saya enggak mungkin bisa maju jika tidak punya kendaraan untuk maju.

Dan Demokrat mengajak saya untuk ikut konvensi,” terang dia.

Lebih lanjut Pria asal Magetan ini sadar bahwa elektabilitas Partai Demokrat bisa naik jika ribuan pendukung Dahlan di berbagai daerah satu suara mendukung dirinya dan Partai Demokrat. Akhirnya, atas penjelasan itu, para relawan yang tergabung dalam Demi Indonesia setuju dirinya menggunakan atribut partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Enggak ada gunanya saya popouler tapi Demokratnya enggak meningkat dan para relawan sudah sepakat untuk itu. Pak SBY juga sudah menjelaskan tidak akan mengistimewakan salah satu peserta konvensi pun yang berasal dari kader Demokrat.

Dan Alhamdulillah mereka sekarang sudah satu suara dengan prinsip ‘Dahlan yes, Demokrat yes’,” tukas Dahlan sembari diiringi riuh tepuk tangan pendukungnya. (jpnn)

gangguan ini selama beberapa jam listrik dipadamkan sambil menunggu hasil dari tim yang melakukan perbaikan.

Nugroho juga meminta kepada warga, berkaca dari kejadian seperti ini, jika akan melakukan penebangan pohon dekat dengan jaringan listrik, agar supaya berhati-hati dan memper-

hitungkan sebab akibat.

“Kalau perlu berkonsultasi dengan kami PLN agar bisa diberikan solusi. Sebab kalau hanya sembarangan akibatnya seperti ini. Bahkan juga bisa berakibat fatal kalau tidak hati-hati. Seperti misalnya bisa kena sengatan arus listrik,” pungkas manager yang low profile ini.(sol/kie/*)

DEMOKRAT YES

Sambungan Hal 1

runkan tim untuk segera melakukan perbaikan jaringan yang rusak. “Pekerjaan ini butuh waktu untuk menormalkan kembali jaringan transmisi ini. Dan saya jamin hari ini, listrik sudah kembali menyala di rumah-rumah warga,” ungkapnya sambil meminta maaf kepada seluruh pelanggan akibat dari adanya

13

Selasa, 7 Januari 2014

Kepala Desa Bersenjata Sirih Tenangkan Warga GUNUNG Sinabung sudah ribuan kali meletus dalam tiga tahun terakhir. Selama itu warga yang tinggal di 25 desa di punggung gunung beberapa kali dipaksa mengungsi. Jawa Pos akhir pekan lalu mengunjungi salah satu lokasi pengungsian di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Tanah Karo.

-------M. Salsabyl Ad’n, Berastagi ------Ajakan dalam bahasa Batak yang terdengar dari pengeras suara di seantero Jambur Taras tidak mampu membangunkan hampir seribu orang yang berkumpul di rumah adat masyarakat Berastagi. Semilir angin yang mengembuskan hawa dingin khas pegunungan membuat para penghuni Jambur Taras menarik kain selimut dan mencoba memejamkan mata.

Para pengungsi dari sejumlah desa terdampak letusan Sinabung yang dikumpulkan di Jambur Taras terkesan ingin sejenak melupakan kepedihan meninggalkan kampung halaman dalam lelap.

Sekitar pukul 21.00, suara ajakan dari ruang pertemuan berhenti. Lamat-lamat suara keyboard mengalun, mengiringi gelegar suara Pendeta Togar Lumban Tobing menyanyi. Pendeta dari Gereja Pantekosta di Indonesia itu memulai kebaktian dengan menyanyikan lagu-lagu khas seperti Iket KambalKambal dan Allah Mengerti. Sesekali kotbah yang disampaikan dalam bahasa Batak memecah lagu yang dinyanyikan sekelompok kecil umat.

Demi mendengar kotbah yang disampaikan Pendeta Togar, pengungsi yang semula rebahan perlahan

duduk. Dari semula diam tafakur, lama-lama mengguman, lantas bernyanyi dengan mengangkat tangan ke udara. Satu”dua pengungsi terlihat menangis sesenggukan ketika pendeta berkemeja merah itu melantunkan doa-doa. Mulut mereka tidak henti-henti melafalkan amin.

Salah seorang umat yang khusyuk berdoa malam itu adalah Kepala Desa Jeraya Johanna Brusy Nuraya.

Perempuan 54 tahun itu ikut mengungsi bersama keluarganya. Bebannya paling berat. Sebab, meskipun ikut menjadi korban, Johanna harus bisa menenangkan ribuan warganya yang belum pulih dari shock karena dievakuasi paksa oleh personel TNI untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. “Saya baru tiga bulan jadi kepala Desa Jeraya, masih ingin belajar.

Tapi, sekarang ada peristiwa seperti ini, bukan main terkejutnya,” kata Johanna sambil mengusap setitik air di pelupuk matanya.

Seperti pengungsi lain, Johanna hanya membawa baju yang melekat di tubuhnya. Aparat TNI yang membawa dirinya tidak memberikan kesempatan untuk berkemas dan menyelamatkan barang-barang berharganya.

Sedikit keberuntungan dialami warga yang ketika dijemput masih di rumah karena tangannya masih bisa menyambar satu”dua bekal mengungsi. Sebaliknya, tidak sedikit warga yang dijemput aparat ketika tengah bekerja di ladang.

“Saya ingin warga dulu yang diselamatkan. Saya menyusul setelah semua warga aman. Tapi, suami saya bilang jangan pikir panjang. Hidup lebih penting. Jadi, ya akhirnya saya mau diangkut motor TNI. Tidak tahu apakah semua

warga saya sudah diungsikan,” kata Johanna sambil terisak.

Ratusan warga malam itu memang masih belum pulih dari keterkejutan karena mendadak dipaksa turun untuk mengungsi. Sebab, Desa Jeraya dan Pintu Besi yang berada sekitar 6 kilometer dari puncak Sinabung selama ini tidak termasuk wilayah rawan semburan awan panas. Namun, situasi mendadak berubah karena aktivitas gunung pada akhir Desember lalu meluas hingga dua desa tersebut masuk wilayah merah.

Akibatnya, pada 31 Desember sekitar pukul 14.00, sebanyak 937 warga di dua desa diungsikan ke balai adat Berastagi hanya dengan membawa pakaian di badan. Seorang penduduk bahkan lebih mengenaskan.

Ketika diangkut paksa, dia baru saja tiba dari rumah sakit karena beberapa hari sebelumnya melahirkan secara caesar.Dalam masamasa penyembuhan luka bekas operasi itu, dia dan bayinya harus hidup di pengungsian dengan menumpang truk tentara. “Untung sekarang sudah dibawa ke rumah keluarganya,” tutur Johanna. Tidak sedikit warga yang tidak tenang di pengungsian. Selain memikirkan anggota keluarga, mayoritas memikirkan hewan ternak yang terpaksa ditinggalkan tanpa makan selama beberapa hari.

“Sebagian memang sembunyi-sembunyi naik lagi dengan ojek untuk memindahkan ternak. Salah satunya anak saya. Dia naik pakai motor dan kembali lagi setelah memindahkan ternaknya ke rumah kerabat di (Desa) Aji Nembah,” tuturnya.

Meski belum tenang, Johanna tidak lupa tanggung jawab sebagai pemimpin desa. Untuk meredakan

ketegangan, dia sengaja membagikan sirih ke ibuibu pengungsi. Menurut dia, sirih adalah salah satu cara efektif untuk sosialisasi dan mengurangi tekanan beban hidup. “Di sini, mau gadis, mau nenek, semua suka sirih. Kalau tidak nyirih, kami bisa stres di sini,” tuturnya lantas tersenyum.

Johanna juga memastikan semua warga mendapatkan jatah makan sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang mengungsi.

Setelah memeriksa warganya semua sudah mendapatkan jatah makan, dia baru bisa bernapas lega. “Saya ingin Sinabung tak lagi mengeluarkan awan panas supaya saya bisa makan dengan tenang,” katanya.

Lain cerita Kusnandar.

Pria 49 tahun dari Jawa Barat ini sudah delapan tahun merantau sebagai penggali pasir. Selama beberapa hari, dia dan keluarganya berlibur di rumah kerabatnya.

Karena itu, dia tidak tahu kalau rumahnya di Desa Beras Tepu disapu awan panas. Tanpa menengok rumahnya, bapak satu anak itu langsung memasukkan keluarganya ke posko pengungsian. “Saya pikir letusan biasa. Tapi, setelah semua kawan saya mengungsi, saya langsung ke sini,” terangnya.

Setelah mengungsikan istri dan anak semata wayangnya, Kusnandar nekat kembali ke desanya untuk menengok rumahnya.

Untung, rumahya masih utuh. Dia bahkan sempat mengambil tikar dan selimut untuk keluarganya.

“Ngeri sekali kondisi di atas (desanya). Selain jatuh abu, ada gerimis. Tumpukan abu sudah tebal sekali. Itu yang bikin kepleset beberapa kali. Tapi, mau bagaimana lagi, di sini tidak ada tikar.

Kalau nggak gitu, kedinginan,” jelasnya. (jpnn)

di Dekab Bolsel.

Disisi lain, meskin belum menerima SK CPNS, tapi Sekwan Dekab Bolsel memutuskan untuk tidak lagi memberikan hak Abidin Patilima sebagai Anggota Dewan, terhitung mulai Januari 2014 ini. “Mulai Januari ini, baik gaji, tunjangan maupun hak-hak lainnya sudah tidak diberikan lagi,” Kata Sekwa Rustam Manggopa, kemarin. Walaupun Abidin Patilima belum resmi diberhentikan sebagai anggota dewan Bolsel tapi alasan pihak sekretariat dewan (setwa) tidak memberikan hak tersebut, karena Abidin

Patilima sudah dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bolsel angkatan 2013.

Wakil Ketua Dekab Bolsel, Riston Mokoagow turut menanggapi soal sikap yang diambil pihak Sekretariat Dewan (setwan) itu. “Sudah jelas sekretariat dibingungkan karena belum ada dasar yang jelas. Termasuk untuk tidak memberikan haknya, karena sampai sekarang dia masih berstatus anggota dewan. Tapi terlepas dari itu, Setwan juga khawatir jika tetap memberikan haknya,” aku Riston, kemarin. (ail/ gus/kie)

dasi dari pihak DPRD Minahasa, Pemkab Minahasa, DPRD Provinsi Sulut, dan Pemprov Sulut. Rekomendasi yang dimaksud, persetujuan dari ke empat institusi tersebut bahwa berkas DOB MinBar untuk diproses,” ujar Torar seraya berharap dukungan semua elemen pemerintah dapat merespon dengan baik.

Anggota Dekab Minahasa Jantje Walewangko SH mengatakan, melalui hasil reses semenjak periode awal (2009) menjadi anggota dewan hingga memasuki tahun ke lima (2014) kehendak masyarakat semakin mengkristal mengharapkan terwujudnya DOB Kabupaten Minahasa Barat.

“Anggota dewan, khususnya Dapil I telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan panitia pemekaran MinBar untuk berupaya semaksimal mungkin untuk mendapat dukungan dari Pemkab Minahasa, teman-teman anggota dewan Minahasa, dewan provinsi, dan pemerintah provinsi. Diharapkan semua elemen pemerintah bisa bergandeng tangan dengan bersama-sama untuk memperjuangkannya di tingkat nasional,” katanya.

Politisi Partai Demokrat tersebut, memberikan apresiasi positif atas perjuangan dari panitia untuk melobi langsung ke Jakarta. “Saya pikir ini harus ditindaki cepat dengan melengkapi berkas administrasi yang akan dibutuhkan. Seperti kajian pemetaan, dan lain-lain,” pungkas Walewangko yang juga anggota dewan dari Dapil I. Demikian juga dikatakan, Jemmy Tuuk, berdasarkan hasil kajian-kajian yang ada memang MinBar layak untuk dimekarkan. “Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan, infrastruktur dan fasilitas sudah memadai,” katanya.

Selain itu juga, lanjut Jemmy ketika MinBar dimekarkan akan lebih maju dan merupakan pintu gerbang menghubungkan antar provinsi dan daerah-daerah pemekaran lainnya.

“Orang mau ke Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Bolmong Raya harus melewati MinBar. Secara geografis sangat srategis ketimbang wilayah yang lain. Maka itu layak untuk diperjuangkan,” tandas Tuuk. (but/kie)

Legislator. .. Sambungan Hal 1 berhenti, harus dengan SK pemberhentian dari Gubernur. Sementara sampai sekarang, surat pengunduran dirinya saja belum sampai di meja saya,” terang Bunsal yang turut dibenarkan Pimdekab lainnya Riston Mokoagow, kemarin.

Senada disampaikan Sekretaris Dewan (sekwan) Bolsel, Rustam Manggopa.

Katanya, dirinya juga belum menerima surat pengunduran diri itu. “Saya juga belum terima,” kata Manggopa.

Karena itu, Pimdekab akan memanggil Abidin Patilima untuk meminta

sikap jelas dari Anggota Dewan CPNS itu. “Kami ingin minta kejelasan dan ketegasan sikap dia. Mau berhenti sebagai anggota Dekab ada mekanismenya, salah satunya proses administrasi,” ungkap Bunsal.

“Jangan bikin bingung, masih anggota dewan tapi namanya juga tertera dalam pengumuman hasil tes CPNS,” tambah Riston.

Sementara itu, keterangan dari Abidin Patilima belum berhasil dirangkum.

Tapi, beberapa waktu lalu, kepada Radar Manado Abidin mengaku siap melepaskan status keanggotaannya

Presidium. .. Sambungan Hal 1 kemajuan. Kemarin, tokoh masyarakat yang berpayung dalam Presidium Badan Musyawarah Pembentukan Minahasa Barat (BMPKMB) menyerahkan proposal atau berkas Daerah Otonom Baru (DOB) Minahasa Barat (MinBar) ke sekretariat dan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Kabupaten (Dekab) Minahasa. “Tahapan pemasukan berkas untuk pengajuan DOB MinBar telah kesekian kalinya. Semenjak awal tahun 2011 silam sudah terwacanakan dan berkas pun telah diserahkan kepada pihak terkait dalam bentuk proposal. Sehingga bentuknya baru sebatas proposal wacana karena masih banyak kekurangan-kekurangan administrasi yang harus dipenuhi. Misalnya, jumlah Kecamatan baru tiga, dan seterusnya. Namun, untuk proposal saaat ini bagian dari proposal kelayakan, bukan lagi dalam posisi proposal wacana,” kata Ketua Umum BMPKMB Drs Victor Torar, ketika diwawancarai harian Radar Manado, pasca penyerahan berkas yang didampingi Wakil Ketua Koropit R Lasut, Sekretaris Ramon Frans, Bendahara Tommy

Oley, dan Pembina Bapak Yohanis Posumah.

Proposal sekarang ini telah ada peningkatan datadata, lanjut Victor. Menurutnya, setelah proposal kelayakan akan ada proposal final. Pasalnya, proposal final tersebut setelah ada rekomendasi dari pihak legislatif dan eksekutif tingkat Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara. Pihak panitia saat ini terus mengupayakan syarat-syarat terpenuhinya DOB dan pihak Presidium pembentukan MinBar tertanggal 17 Desember 2013 lalu telah ke Jakarta dan esoknya (18/12_red) langsung membawa proposal kelayakan pembentukan DOB MinBar kepada pihak DPR RI melalui Komisi II. Pihak kami pun langsung diterima dengan baik oleh Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa di ruang kerjanya. “Kami berkonsultasi dengan Ketua Komisi II DPR RI. Jika tak ada aral melintang, sidang pertama DPR RI tahun ini (2014) kami akan diundang kembali. Namun, dengan syarat telah melengkapi beberapa administrasi yang masih kurang diantaranya, soal rekomendasi-rekomen-

14

Radar Advertorial Selasa, 7 Januari 2014

Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara Suriansyah Korompot SH Wakil Bupati

Drs Hi Depri Pontoh Bupati

Drs Reky Posumah MSi SEKKAB Selasa, 7 Januari 2014

2014 Tahun Prestasi Menuju Kabupaten Juara

Kembali Guru Pinogaluman Pertanyakan Gaji Hilang Penggantian Terkendala Proses di Polres Bolmong BOLMUT – Sejumlah Guru asal Kecamatan Pinogaluman Senin (6/1) kemarin kembali mempertanyakan soal gaji mereka yang hilang di halaman kantor PPKAD pada 2013 lalu. Pasalnya, sejak hilangnya gaji para guru se- Kecamatan Pinogaluman Rp 370 juta sejak Juni 2013 lalu hingga saat ini belum ada kejelasan.

Masalah tersebut hingga kini belum ada kejelasan, meski kasusnya telah diambil alih Mapolres Bolmong, namun belum ada kejelasan, termasuk belum ada penggantian dari pemerintah. Dan masalah ini petaka bagi 204 guru yang menjadi sumber pendapatan bagi oemar bakri.

“Kami akan terus mencari kejelasan atas hilangnya gaji kami tersebut hingga tuntas. Karena menurut kami hilangnya gaji tersebut sangatlah tidak wajar.

Sebuah pencurian dengan sindikat berstruktur dan terkonfirmasi nyata,” ujar Salah satu guru yang namanya enggan dikorankan yang didampingi Kacabdin Pinogaluman, Jona Masuara kemarin dihadapan Wakil Bupati Suriansyah Korompot.

Yang disayangkan menurut mereka, sikap arogan Bendahara Cabdin Pinoga-

luman. “Bendahara pun saat kami hubungi melalui lewat telefon genggamnya tidak pernah memberikan harapan, atas hilangnya gaji kami. Selalu menjawab dengan nada yang arogan.

Kami hanya menuntut hak yang harus dibayarkan,” tambah mereka.

Untuk itu kami minta agar kasus ini diproses sebagai bentuk kelalaian bendahara. Wakil Bupati Suriansyah Korompot telah memperhatikan keluhan para guru tersebut. ”Kami sangat mengerti apa yang dirasakan oleh para guru, sehingga pada APBD 2014 pemkab telah menganggarkan untuk itu, namun pemerintah Provinsi menolaknya, sebab belum jelas motif uang tersebut apa benar-benar di curi atau bagaimana, ini yang perlu dituntaskan dulu,” kata Korompot.

Sementara itu Kapolres Bolmong ketika dikonfirmasi, AKBP Hisar Sialagan SIK menegaskan akan terus mendalami kasus tersebut. ”Yang jelas ada pelakunya tetapi sampai sekarang kita belum tau siapa pelakukanya, dan perkembangan kasus ini terus dilaporkan kepihak pelapor, hingga kini masih dalam proses penyelidikan lanjut,”jelas Sialagan. (fil/gus)

Guru Ikut Apel, Siswa Kembali Diliburkan BOLMUT - Senin (6/1) kemarin, para siswa kembali diliburkan oleh para guru disekolahnya. Seharusnya hari ini (kemarin,red) para siswa sudah masuk sekolah pasca libur panjang semester 1 sejak Desember 2013 lalu. Demikian dikatakan salah satu siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) diwilayah Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bolangitang Barat.

Dikatakannya, kami sengaja diliburkan oleh pihak sekolah dengan alasan para guru akan mengikuti apel perdana PNS pasca libur dikantor Bupati Bolmut.

Mendengar hal tersebut, salah satu pemerhati dunia pendidikan Bolmut, Ghandi Goma angkat bicara. Menurutnya, menambah libur siswa hanya karena apel perdana PNS itu bukan alasan bijaksana bagi para guru disekolah.

“Apel perdana PNS disetiap masuk libur itu sudah hal biasa bagi para PNS. Tapi bukan harus meliburkan para siswa dan siswi yang ada disekolah. Seharusnya para guru setelah apel perdana harus kembali ke sekolah, bukan langsung pulang kerumah.Tugas pokok serta kewajiban harus dilaksanakan sesuai gaji yang diterima, apalagi guru yang statusnya telah bersertifikasi,” ujar Goma.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora) Bolmut Dra Fatsoen Bata saat dikonfirmasi, melalui Sekertaris Dikpora Irwan Halid, S.Pd menampik soal penambahan libur sekolah ditingkat SD tersebut. Dikatakannya, siswa SD itu tidak diliburkan hanya saja para guru mengikuti apel perdana dikabupaten.

“Siswa SD bukan diliburkan hanya saja para guru mengikuti apel perdana pasca libur tahun baru. Dan untuk menjaga hal - hal negatif yang bakal terjadi disekolah para guru memilih agar para siswa belajar dirumah,” tangkis Halid.(fil)

KABUPATEN JUARA: Bupati Depri Pontoh saat memimpin apel perdana kemarin. (ISRAFIL MOKODOMPIS/ RM)

BOLMUT – Tahun 2014 bagi Bupati Drs Hi Depri Pontoh dan Wakil Bupati Suriansyah Korompot merupakan tahun pertama kepemimpinan mereka di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut). Se-

bagai dasar pengabdian mereka, pasangan yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pilkada 2013 lalu itu, DPSyah mencanangkan Tahun 2014 sebagai Tahun Prestasi menuju Kabupaten

Juara.

Pencanangan tahun pertama DP-Syah ini disampaikan Bupati Depri saat memimpin apel perdana Tahun 2014 di halaman kantor bupati, Senin (6/1) kemarin. Turut hadir Wabup

mal melakukan kinerjanya di tahun kemarin, kiranya lebih meningkatkan lagi di tahun baru 2014 ini, mengoptimalisikan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi negara. “Memang kinerja PNS Bolmut masih banyak yang belum maksimal, salah satunya pelaksanaan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.

Kiranya di tahun 2014, untuk pelaporan keuangan daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya jika menemukan kendala kiranya dengan secepatnya berkoondinasi, karena, kita berusaha menjadi daerah yang membangun bukan yang di bangunan, dan bagi siapa yang berperstasi akan diberikan reward sebaliknya bagi siapa yang kurang maksimal tentu akan diberi panesman,” terangnya. (fil/gus)

DP Serahkan Bantuan Milliaran Kepada Masyarakat Bantuan Beasiswa dan Bantuan Nelayan Yang di Serahkan Secara Simbolis.

- Ismirati Dewi Arini Tuna Fakultas Kedokteran manado. Rp 125.000.000 - Nurul Alfari Fakultas Kedokteran Manado

Rp 125.000.000

- Moh. Fahreza Goma Fakultas Kedokteran Makasar

Rp 125.000.000

- Alat penagkap Ikan (Elektrofis) kepada Arifin Antoni - Kapal Pokmaswas kepada Hasan Badi

(ISRAFIL MOKODOMPIS/RM)

- Motor Tibo-tibi (Penjual ikan) kepada Slamet Darise

3 Calon Dokter Terima Beasiswa BOLMUT – Bupati Drs Depri Pontoh (DP) dan Wakil Bupati Suriansyah Korompot SH, menyerahkan bantuan siswa berprestasi, nalayan, dan para penjual ikan.

Penyerahan bantuan yang digelar secara simbolis dihalaman kantor bupati Bolmut usai pelaksanaan apel perdana, Senin (6/1) kemarin.

Penerima bantuan tersebut kepada sejumlah lapisan. Seperti

SUMRINGAH: Masyarakat dan mahasiswa menerima bantuan miliaran rupiah. Tampak Bupati Depri Pontoh saat menyerahkan bantuan tersebut usai memimpin Apel perda Tahun 2014,kemarin.

beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK sederajat bahkan kepada 3 orang mahasiswa putra putri Bolmut yang akan melanjutkan study ke Fakultas Kedokteran (Selengkapnya lihat Grafis) dengan total bantuan beasiswa Rp 1.125.000.000.

Bupati DP berharap, agar bantuan yang diserahkan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik

dan tepat guna. ”Bagi yang menerima Hand Tracktor, kapal Pokmaswas, dan sepeda motor khusus tibo-tibo (Penjual ikan, red) dapat dijaga dan dirawat deengan baik, serta dimanfaatkan secara benar, jangan seperti ditempat lain sampai dijual belikan, bantuan tersebut guna menunjang perekonomian masyarakat,” ujar DP sembari menambahkan bahwa bantuan pemerintah berikan kepada masyarakat, akan di lihat hasilnya di tahun depan.

“Salah satu nilai yang kami lihat adalah sudah adanya peningkatan

Bupati-Kajari Tandatangani MoU

Wabup Suriansyah Buka PORSENI Tingkat MTs Se- Bolmong Raya BOLMUT - Bertempat dilapangan kembar Boroko, Senin (6/1) kemarin, Wakil Bupati Suriansyah Korompot SH, membuka dengan resmi Pekan Olahraga dan Kesenian (Porseni) se Bolmong Raya. Pembukaan Porseni yang diikuti oleh siswa siswi Madrasah Tsanawia se Bolmong raya ini turut dihadiri oleh Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), diwakili oleh Kabid pendidikan Islam, Suriansyah Korompot Drs Hi Sirajudin Mandeng MPdI, Kakan Kemenag Kabupaten Bolmut, Suleman Amba SAg, SKPD, para perwakil siswa MTs se Bolmong Raya.

Wabup dalam sambutanya memberikan apresiasi kepada penyelenggara yakni MTs Kaidipang selaku tuan rumah. “Saya sangat menghargai dan memberikan apresiasi kepada penyelenggara yang telah berupaya melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dan selaku tuan rumah berikanlah pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu kita yang datang dari luar daera,” ujar Korompot.

Selaku pribadi dirinya berpesan jika terdapar kekurangan segera menghadap ke wakil bupati. “Prestasi yang diharapkan, dalam pertandingan dan lomba yang akan digelar ini, diharapkan sportifitas yang tinggi,” tambah wabup. Ketua panitia pelasana Asrul Mokobuy Spd turut menjelskan bahwa Porseni ini akan dimulai pada 6 Januari berahir 16 Januari.(fil)

Suriansyah. Apel tersebut di ikuti seluruh PNS se Pemkab Bolmut mulai dari staf hingga Sekda Recky Posumah. “Pada Kesempatan yang indah ini, semoga momentum yang bahagia ini, membawa kita bersama kepada dampak yang Positif bagi Pembangunan yang ada di Bolmut,” kata DP julukan Depri.

Lebih lanjut Depri berharap momentum di tahun 2014 ini, memberikan spirit motifasi, paradigma yang baru kepada para abdi negara dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut. “Sebab masih banyak yang harus dilakukan para abdi negara Bolmut, dalam melaksanakan visi dan misih daerah,” tambahnya.

Di Tahun 2014 ini juga, imbau Depri agar para abdi negara yang belum maksi-

TEKEN: Bupati Depri Pontoh dan Kejari Dwianto Prihartono saat melakukan penandatangan kerjasama, kemarin. (ISRAFIL MOKODOMPIS/RM)

BOLMUT – Bertempat di Kantor Bupati Bolmut Senin (6/1) kemarin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut dan Kejaksaan Negeri Boroko menggelar Momerendum Of Understending (MoU).

MoU yang langsung ditandatangani oleh Bupati Drs Depri Pontoh dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boroko, Dwianto Prihartono SH MH, dengan nomor 01/NK/II/2014 dan B-06/R.I.19/65/01/2014.

Bupati dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama pemerintak kabupaten Bolmut selaku pihak pertama dan Kajari dalam hal ini bertindak dan atas nama Kejari selanjutnya disebut pihak kedua.

Kedua bela pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dibidang hukum perdata dan tata usaha Negara yang meliputi bantuan hokum, pertimbangan hokum, pelayanan hukum, penegakan hokum dan tindakan hokum lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal yang terutuang dalam MoU. “MoU ini

berlaku satu tahun,”ujar Bupati DP. Menurutnya, meski Pemkab Bolmong dan Kejaksaan Boroko telah menandatangani MoU, akan tetapi kesepahaman tersebut bukan berarti Kejari menangani kasus dugaan korupsi.

Menurutnya, sasaran dari MoU ini yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dan Kejari hanya sebatas untuk pendampingan atas penyelesaian persoalan perdata, bukan pidana. (fil)

pendapatan dari dukungan bantuan ini,” kata DP. Dan untuk bantuan beasiswa lanjut Pontoh baik untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK sederata dan SI kedokteran, ini untuk menunjang pendidikan bagi putraputri sabagai generasi penerus di kabupaten yang kita cintai ini. ”Pendidikan adalah salah satu pendukung yang paling penting dalam pembangunan olehnya pemerintah memberikan batuan guna menunjang putra-putri kita menuju kabupaten yang lebih baik lagi,” pungasnya.(fil)

Dewan Tahan PAW Legislator ‘Kutu Loncat’ BOLMUT – Warga Bolmut pertanyakan soal pelatikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dekab Bolmut yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut Dr S H Sarundajang. Pasalnya, SK PAW telah diterima oleh masing-masing anggota pada 17 Desember 2013 lalu, namun hingga saat ini belum ada realisasi pelantikan yang dilakukan oleh Dekab Bolmut.

Seperti yang disampaikan Sekretaris DPC Partai Perastuan Pembangunan (PPP) Bolmut, Hamzah Datukramat. Menurutnya, pelantikan dari ketiga anggota baru itu, segera dilakukan sebab pemerintah kabupaten telah menyiapkan anggaran pelantikan. ”Bagaimana mereka akan bekerja, atau bertugas meski sudah mengantongi SK tetapi sebaiknya dillakukan pelantikan agar masyarakat sudah mengetahui persis siapa yang duduk di DPRD sebagai pengganti antar waktu,”ujar Hamzah.

SK PAW tiga legislator Bolmut masing-masing,

yang di PAW yakni, Amir Alamri (Partai Golkar), Sofjan Pontoh (PPP) dan Saharudin Ahmadi (PKS).

Dalam SK tersebut menyebutkan ketiga legislator masing-masing Amir Alamri akan digantikan oleh Rahmi Baks, Sofjan Pontoh akan digantikan oleh Migdad Yarbo SH, dan Saharudin Ahmadi akan diganti oleh Noviar Pomolango.

Wakil Bupati Suriansyah Korompot SH membenarkan jika SK tersebut sudah diberikan kepada pemerintah kabupaten.”Iya SK sudah ada tinggal menunggu agenda pelantikan dari DPRD,” ujar Korompot.

Sementara itu Sekretaris Dekab Bolmut, Irma Ginoga SPd MSi, menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan ketua Dekab Bolmut agar jadwal pelaksanaan Badan Musyawarah (Banmus) akan segera diagendakan. ”Jadwal pelantikan akan dilakukan rapat Banmus dulu, untuk menentukan agenda pelantikan, Insaya Allah dalam waktu dekat

16

Totabuan Raya

Radar Manado

SELASA, 7 JANUARI 2014

Naiki Meja, BK Segera Panggil Mudasir KOTAMOBAGU – Insiden naik meja yang dipertontonkan anggota Dekot Kota Kotamobagu (KK) Mudasir Potabuga pada paripurna APBD Tahun 2014, lalu berujung pada rencana pemanggilan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu oleh Badan Kehormatan Dekot KK. Menurut Ketua BK Sutomo Samad, aksi naik meja oleh Mudasir meruakan pelanggaran etika seorang legislator. “Memang situasi saat itu sudah seperti itu. tapi BK akan mempelajari kasus itu. Kemungkinan saudara Mudasir akan dipanggil,” jelas Opa sapaan Sutomo Samad dihubungi Senin (6/01) kemarin.

Seperti diberitakan, aksi Mu-

dasir tersebut karena tersinggung tersinggung atas sikap rekannya Ishak Sugeha yang memotong pembicaraan aleg Ridwan Makalalag dengan interupsi.

Bahkan menurut sejumlah legislator, Mudasir yang tepat berada dibelakang Ishak, nyaris menghantam DPC Demokrat itu dengan papan nama. Untung saja aleg lainnya, Meydi Makalalag yang berada disamping Mudasir lebih tangkas, mencegah aksi tersebut.

Selajutnya, Mudasir tiba-tiba naik di atas meja yang nyaris menerjang Rudini Sako legislator dari Partai Golkar, yang mengejar dan nyaris memukul Ridwan Makalalag. Aksi politisi yang

Sutomo Samad

tak lagi mencalonkan diri tersebut, kembali di lerai Meydi dan Abdul Rivai Mokodompis. Aksi tersebut turut disaksiksan Wali Kota Tatong Bara dan Jainudin Damopolii. (gus)

Laporan Dana Kampanye Dipublis Total Dana Sumbangan Kampanye 12 Parpol Kabupaten Bolsel - PKB: - PPP: - PKS: - Nasdem: - PDI-P: - PKPI: - Gerindra: - Golkar: - PAN: - Hanura: - Demokrat: - PBB:

Rp 0 Rp 8.500.000 Rp 100.000 Rp 28.500.000 Rp 427.000.000 Rp 1.395.000.

Rp 61.011.000 Tidak Jelas (Tidak Ada Rekapan) 1750 unit bendera partai (tidak ditotalkan dalam bentuk uang) Rp 335.000.000 Rp 45.950.000.

Tidak Jelas (Tidak Memasukkan Rekapan)

PDI-P dan Hanura Tertinggi BOLSEL-- KPUD Bolmong Selatan (Bolsel) sudah menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampaye dari 12 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu, terakhir pada 27 Desember 2013 lalu. Bahkan sudah diumumkan (dipublis) secara terbukal.

Laporan tersebut ditampal di papan informasi Media Center Sekretariat KPUD Bolsel. Berdasarkan laporan tersebut, dari 12 Parpol, dana terbesar dimiliki PDI-P, kemudian Partai Hanura.

(Selengkapnya lihat tabel).

Di sisi lain, ada juga Parpol yang sama sekali tidak ada sumbangan dana kampanyenya (Rp 0). Kendati semua Parpol peserta Pemilu Kabupaten Bolsel sudah memasukkan laporan sumbangan dana kampanyenya, tapi KPUD menilai masih banyak Parpol yang tidak paham mengisi laporan tersebut.

“Dari laporan yang kami terima, jelas menggambarkan masih ada yang belum paham

dalam pengisian,” kata Ester Lintong, Divisi Hukum Pengawasan dan Teknis Pelaksana KPUD Bolsel, kemarin.

Dicontohkannya yang paling menonjol, Partai Golkar dan PBB, tidak Memasukkan Rekapan Penerimaan Sumbangan sehingga tidak terlihat berapa total dana bantuan untuk kampanye. Laporan yang dimasukkan kedua parpol hanya dalam bentuk DK1 (sumbangan dari perorangan), DK3 (dari kelompok dan DK 5 (sumbangan dari badan usaha) dan DK 13 (dari caleg).

“Harusnya setelah mengisi format DK1, DK3, DK5, dan DK13, parpol kembali membuat rekapan. Bukan KPUD yang buat rekapan itu,” tutur Ester.

Tidak hanya itu, misalnya laporan dari PAN, tidak mencantumkan dalam bentuk uang, hanya jumlah unit barang.

“Walaupun bantuannya dalam bentuk barang, seharusnya

Ester Lintong

tetap diisi berapa nominalnya jika diuangkan,” katanya.

Lanjutnya, ada juga sebaliknya, hanya mencantumkan jumlah dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang tidak dituliskan dalam laporan. Disebutkannya, misalnya Demokrat, PDI-P dan Hanura.

“Sementara secara kasat mata, parpol yang dimaksud sudah banyak memasang atribut parpol,” tambahnya.

Kendati begitu kata Ester, ada tahapan perbaikan laporan.

“Ada Masa perbaikan, yang pasti batasnya sampai 2 Maret, pelaporan tahap dua. Sekarang kami masih menunggu hasil verifikasi dari KPU Pusat. Soal sanksi tidak ada, hanya sanksi moral,” tutupnya. Terpisah, dari kubuh Partai Golkar Bolsel menanggapi terkait laporannya yang diklaim tidak lengkap.

“Yang jelas sampai tanggal 27 Desember kita memasukkan laporan. Kalau memang masih ada yang belum lengkap, akan menjadi perhatian kami dan akan disempurnakan. Itu sesuai penyampaian dari pihak KPUD Bolsel sendiri,” kata Ketua DPD II Golkar Bolsel, Abdul Razak Bunsal, kemarin.(ail)

Mobnas Bupati Bolmong Senilai Rp885 Juta BOLMONG – Pemkab Bolmong kembali menganggarkan Mobil Dinas (Mobnas) untuk Bupati Salihi Mokodongan. Padahal, tahun kemarin orang nomor satu di Bolmong itu juga diberikan mobnas jenis Toyota Fortuner dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013. Parahnya, pengadaan mobnas tahun ini yang bernilai Rp 885 juta tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) dekab.

Saat dikonfirmasi, Sekda Bolmong Drs Farid Asimin MAP yang juga ketua Tim Anggaran Pemkab membenarkan pengadaan mobnas yang disisipkan di APBD 2014 itu. ‘’Kendaraan dinas bupati hanya satu. Pengadaan itu memang sudah

Salihi Mokodongan

Abdul Kadir Mangkat

direncanakan. Memang tidak melalui pembahasan dengan banggar. Masih akan dibahas lagi,’’ kata Asimin, Senin (6/1) kemarin. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dekab Abdul Kadir Mangkat berang dengan penganggaran mobnas itu. ‘’Itu keterlaluan. Tahun lalu baru diadakan mobnas,’’

kata Mangkat.

Ini adalah kali kedua pemprov mengembalikan konsultasi APBD 2014.

Karena konsultasi pertama ternyata pemkab merubah isi draf APBD saat akan dikonsultasikan. ‘’Perubahan draf juga tanpa sepengetahuan Banggar,’’ kata Mangkat. (sal)

SKPD Masih Kontrak Rumah Warga di Lolak

BOLMONG- Tahun 2014 ini, pembangunan infrastruktur perkantoran di Lolak belum semuanya diprogramkan pemerintah. Dari data yang berhasil diperoleh, dari 31 jumlah dinas dan badan yang ada di Bolmong, baru kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah (BP3MS), Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (PP dan KB), dan Rumah Sakit (RS), BPBD, yang telah menempati kantor baru. Kantorkantor tersebut di luar kantor bupati dan dekab. Ada sejumlah kantor juga, yang berdasarkan pantauan tidak bisa dipaksakan

untuk digunakan saat ini.

Sementara itu, sisanya sebanyak puluhan dinas dan badan pembangunan kantor belum ada. Dinas dan badan ini juga mengontrak rumah warga untuk dijadikan kantor sementara, menunggu hingga pembangunan kantor seluruh dinas dan badan dilakukan.

Diperkirakan, efektifnya seluruh dinas dan badan mulai membangun kantor nanti pada pertengahan tahun ini. Pasalnya, kemungkinan besar prioritas pembangunan perkantoran masih akan difokuskan pada penyelesaian kantor dekab.

“Kita akan bangun infrastruktur perkantoran secara

bertahap. Tidak bisa sekaligus, sebab disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” kata Bupati Bolmong Salihi Mokodongan. Dikatakannya, sebagai pemerintah daerah pihaknya sangat berharap semua pembangunan perkantoran segera terealisasi. Namun juga pemerintah tetap realisitis dan mendahulukan yang prioritas.

“Yang pasti saat ini program prioritas lebih dahulu yang akan kita realisasikan,” tukasnya. Sementara itu, untuk kantor dekab, pembangunan masih berlangsung. Kemungkinan besar, pertengahan tahun ini para legislator sudah menempati kantor yang baru. (sal)