Edisi 310

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

N 31 o.

0

- 3 Tah 0 un Ap X ril III 20 15

HARGA ECERAN RP 3000

Tabloid Alternatif Dwimingguan

15

Puailiggoubat NO. 310, 15 - 30 April 2015

2

Uggla Rencana raalak bulagat ibailiu pukaiyoat laggai sibara ka pariwisata sai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai jaijai majajak kalulut babarania Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sikua sipasikeli koat iate provinsi- 3 Hasil pasipiliat kepala desa ka Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai tak isilok si Paber Sapatadekat, calon kepala desa nomor 2, kalulut anai Tempat Pemungutan Suara (TPS) masikokkok sisoibo.- 5 Igidda 140 sipulalaggai sibara ka Dusun Bekkeiluk, Salappak, Magosi Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan samba Tinambu, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah sipukukuddu ka Silakoinan rateu akek ragalai sara desa ka pulaggajat nenda - 9 Igidda 918 satoga SMA Kabupaten Kepulauan Mentawai muUjian Nasional (UN) barania ka 13-15 April. Puenungan ujian makalou kalulut sangamberi soal amatarek at sangamenggui kek pei iaili ujian - 19 COVER DEPAN: N FOTO: DOK/PUAILIGGOUBAT N DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Pertanyakan Kebijakan Sekolah Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Keresahan kami sebagai orang tua murid, ada dua poin yang mengganjal dalam pikiran kami berkaitan kebijakan-kebijakan, yang diterapkan di setiap sekolah.

Pertama, khususnya di SMAN sering kali kebijakan yang diambil menurut cermat kami tidaklah adil. Kejadian bulan Januari, salah satu siswi asal Malancan dikeluarkan dari sekolah akibat ulahnya di luar sekolah yang sangat bertentangan dengan kebijakan sekolah.

Sepengetahuan kami, yang pantas dikeluarkan di sekolahan adalah ketika ketahuan berbuat asusila di sekolah, jelas pencemaran nama baik sekolah dan efeknya sangat berpotensi kepada anak didik lainnya.

Kedua, dari mana asal usul aturan yang menerapkan ketika murid cabut dikenai sanksi Rp10.000, ijin Rp5.000, absen Rp5.000, apa ada peraturan mendidik yang tertera dalam Persis Pendidikan, mohon diklarifikasi kembali, tugas kita bersama mendidik dan mencerdaskan putra- putri kita bukan sebaliknya, banyak cara kita mendidik anak dengan baik.

Irwan Sri Peibu, Desa Sikabaluan +6281266252307

Polisi Tumpas Judi dan Narkoba

Dusun Pokai +6281378013060

Yth Bapak Kapolres Mentawai.

Masyarakat di Siberut Utara sangat resah adanya narkoba, judi yang bertentangan dengan hukum, mohon diberantas.

Joko Sabeleaken

Klarifikasi BSM SMAN 1 PUS Sesuai dengan pesan SMS yang diberikan Rissam Samaloisa yang terbit di Puailiggoubat edisi 308 halaman 2 mengenai beasiswa BLSM yang tidak dicairkan pada siswa, Kepala SMA 1 PUS,

Rita Warti, Sp.d membantah SMS tersebut, menurutnya bukan BLSM tapi BSM, dia juga menjelaskan sejak tahun 2013 dana dari pemerintah itu tidak ada lagi untuk SMAN 1 PUS karena sekolah sudah digratiskan, kecuali ada kebijakan dari pemerintah yang baru.

Redaksi

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 37121 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

sambungan hal. 23

Uma Suku Sakuddei....

Sakuddei Mentawai dan pendatang dan secara filosofis yang jauh lebih penting ternyata adalah Uma sangat strategis dan vital peranannya karena dapat dipergunakan role mode bagi pengelolaan lingkungan di wilayah misalnya melembagakan prinsip

muasyawarah di uma dalam penggunaan tanah untuk pembangunan karena terbukti adat dan tradisi yang ada dalam kelompok-kelompok uma yang ada dalam suku Sakuddei .

Penggunaan tata ruang dalam lingkungan komunal suku Sakuddei

menjadi modal yang sangat berharga bagi Pemda Mentawai untuk melakukan pengaturan dan pengembangan wilayah sesuai dengan saya dukung lingkungan tersebut tanpa harus was-was terjadi konflik pertanahan untuk kepentingan

pembangunan yang sering terjadi di daerah lain. Demikianlah ternyata semua keberkahan hidup suku Sakuddei berawal dari uma.

(Naskah ini merupakan peserta Lomba Penulisan Budaya Mentawai yang diselenggarakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai)

3

Puailiggoubat NO. 310, 15 - 30 April 2015

Wewenang kelola sumber daya alam di laut berada di tangan Pemerintah Provinsi

PAD WISATA MASIH NOL PERDA PARIWISATA TERGANJAL UU PEMDA

Tim Redaksi

encana Pemerintah Daerah Mentawai menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata selancar di Mentawai nampaknya akan terganjal UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tiga Rancangan Perda Kepariwisataan yang telah diajukan Bupati Mentawai kepada DPRD yakni Ranperda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ranperda Kepariwisataan dan Ranperda Pengelolaan dan Daya Tarik Wisata Selancar akan menemui ganjalan karena ada pasal yang bertentangan dengan UU Pemda.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 23/ 2014 dinyatakan Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Selanjutnya pada ayat 3 dinyatakan kewenangan wilayah kelola itu mencakup jarak dari garis pantai hingga 12 mil ke arah laut lepas.

“Aturan ini terkait kewenangan wilayah kelola provinsi dengan kabupaten,” jelas Wakil Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleake’ kepada Puailiggoubat saat bertemu di Padang, 14 April.

Menurut Korta, akhir Maret lalu DPRD melakukan konsultasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait ranperda tersebut sebab akhir April ini, DPRD akan mengesahkan tiga ranperda tersebut.

“Pada pertemuan itu disampaikan kepada kami soal UU Pemda terbaru itu bahwa kelola laut itu wewenangnya ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” kata Korta.

Karena itu, DPRD Mentawai berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya pemahaman terkait UU Pemda tersebut.

“Namun menurut saya Ranperda itu kita tetapkan saja dulu, nanti kan dievaluasi lagi apa kelemahan dan kekurangannya,” jelas Korta.

Menurut Korta, pengesahan Perda pariwisata mendesak dilakukan untuk mengejar PAD Mentawai. Sebab selama ini Mentawai yang banyak dikunjungi wisatawan selancar terutama wisatawan asing tidak memberi kontribusi pendapatan karena belum ada perda yang mengaturnya.

“Dulu di masa saya DPRD periode 2004-2009, sekitar tahun 2007 atau 2008, pernah ditarik retribusi dari Asosiasi Kapal Wisata Selancar

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

R

WISATA ANDALAN Kawasan Resort Macaronis, Silabu, Pagai Utara menjadi salah satu andalan wisata bahari di Mentawai

Sumatera Barat. Kalau tidak salah kita sempat dapat PAD Rp12 miliar,” kata Korta.

Namun kemudian retribusi itu tidak bisa ditarik lagi karena adanya aturan pemerintah yang melarangnya.

Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa mengatakan PAD Mentawai dari sektor pariwisata yang menjadi kebanggaan Mentawai masih nol rupiah, sementara jumlah kunjungan wisatawan dari mancanegara setiap tahunnya mengalami peningkatan.

“Kita tidak dapat apa-apa dari pariwisata Mentawai. Nol rupiah,” kata Rijel menegaskan pada Puailiggoubat, Selasa, 14 April lalu.

Padahal menurut Rijel, kunjungan wisatawan ke Mentawai berpotensi mendatangkan pendapatan bagi daerah.

“Wisatawan yang datang setiap tahunnya antara 3 ribu hingga 5 ribu orang,” katanya.

Pendapat sama juga disampaikan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang menyayangkan tidak adanya PAD dari sektor pariwisata.

“Sejak saya wakil bupati hingga menjadi bupati sekarang ini masyarakat Mentawai belum hidup dari wisata yang ada. Sementara wisata Mentawai merupakan primadona dunia,” katanya.

Menurut Yudas, Mentawai harus banyak belajar dari daerah wisata lainnya seperti Bali. “Kalau kita lihat

di Bali masyarakatnya hidup dari wisata, sementara kita di Mentawai tidak,” katanya.

Yudas mengharapkan ranperda yang sedang dalam pembahasan di tingkat DPRD dapat mempercepat proses penyelesaiannya dengan hasil yang memberikan manfaat bagi pariwisata Mentawai.

“Kita mengharapkan pembahasan ranperda pariwisata di DPRD dapat diperdakan tahun ini sehingga tidak ada alasan untuk tidak ada retribusi,” katanya.

Sementara terkait rencana pengesahan perda pariwisata tersebut, Ketua Asosiasi Kapal Wisata Selancar Sumatera Barat (AKSSB) Aim Zein berharap para pelaku wisata di Mentawai diundang duduk bersama.

“Intinya kami setuju dengan perda yang akan disahkan tetapi harus disesuaikan dan kami sudah memberikan usulan terhadap rancangan perda secara tertulis kepada Bupati namun belum ada tanggapan, kemudian kami juga mengirim surat kepada DPRD Mentawai untuk meminta hearing dan kami menunggu kapan dipanggil untuk hearing,” kata Aim Zein kepada Puailiggoubat, 14 April lalu.

AKSSB yang sudah bertahuntahun terlibat dalam wisata surfing di Mentawai menurut Aim menawarkan sejumlah usulan. Diantaranya berkaitan

dengan lingkungan untuk tetap dijaga demi kenyamanan wisatawan.

“Biarlah tamu terbatas tetapi kualitas lingkungan terjaga dan berkualitas,” katanya.

Asosiasi juga mengusulkan adanya pemberdayaan masyarakat yang berada di daerah lokasi wisata, lalu juga memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak masyarakat setempat.

Menurut Aim, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Mentawai, tahun lalu sekitar 5 ribu sampai 6 ribu orang dengan 34 kapal pesiar yang tergabung dalam AKSSB. Namun retribusi terkait itu menurut Aim masih belum jelas lantaran masih menunggu pengesahkan perda tahun ini.

Aim mengatakan AKSSB pernah membayar retribusi pada tahun 2008 sekitar Rp800 juta, Namun sejak pemungutan retribusi dihentikan, AKSSB tidak membayar retribusi lagi.

Ia berharap Pemkab Mentawai dapat terbuka karena dapat memonopoli spot surfing pada homestay yang dekat.

Retribusi dalam Ranperda Kepariwisataan Pada Ranperda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan tarif masuk tempat rekreasi pariwisata selancar dari mancanegara Rp1 juta per kunjungan, peselancar nusantara Rp100

ribu per kunjungan.

Untuk transportasi wisata air, kapal wisata selancar dikenai retribusi Rp5 juta per kunjungan, long boat wisata selancar Rp2 ribu per kunjungan.

Produksi film dan video komersil selancar untuk mancanegara kategori film komersil Rp10 juta per ivent, video komersil Rp10 juta per produksi.

Sementara tarif film komersil dari nusantara Rp5 juta per ivent, video komersil atau iklan Rp5 juta per produksi.

Tarif masuk tempat rekreasi wisata pantai untuk pengunjung wisatawan mancanegara Rp25 ribu per tiap masuk, wisatawan nusantara Rp10 ribu per tiap masuk. Retribusi transportasi wisata di atas air kapal motor sampai dengan 40 PK Rp10 ribu, kapal motor 50-80 PK Rp30 ribu dan kapal motor di atas 80 PK Rp50 ribu.

Sementara tarif untuk produksi film dan video komersil untuk mancanegara, film komersil Rp7 juta per sekali dan video komersil Rp6 juta per sekali.

Untuk film komersil nusantara Rp4 juta per sekali, video komersil Rp3 juta per sekali.

Tarif masuk areal kawasan wisata selam per pengunjung untuk wisatawan mancanegara Rp150 ribu per orang, wisatawan nusantara Rp50 ribu per orang. (ocha/bs/trs/o)

4

Puailiggoubat NO. 310, 15 - 30 April 2015

Rumah dinas tidak ada, tenaga medis di Tumalei tidak betah Leo Marsen Rinto Robertus

arga Dusun Tumalei Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara sangat membutuhkan tenaga medis yang menetap di dusun tersebut, sebab jarak dusun baru tersebut dengan pusat kecamatan sangat jauh.

Kepala Dusun Tumalei, Samuel Siritoitet mengatakan, dulu warga biasanya berobat ke Dusun Mabulau Buggei dan ke pusat kecamatan di Desa Saumanganya. Menuju dua daerah itu, warga harus memakai transportasi laut dengan mesin boat 15 PK dengan waktunya tempuh 1-2 jam.

“Beberapa warga yang (sakit) tidak tertolong, apalagi saat ini mesin boat sudah rusak, warga tidak bisa berobat.

Tapi setelah bulan bakti gotong royong dua tahun silam yang diselenggarakan oleh kecamatan, sekarang warga bisa menggunakan jalan arah Dusun Manganjo, Desa Saumanganya,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa 8 April lalu.

Meski kondisi jalan masih berlumpur dan melalui sungai tanpa jembatan, demi berobat dan belanja ke Sikakap tak menjadi halangan Sementara menurut Kepala Puskesmas Pagai Utara Adventus Yohannes Ginting, tenaga medis di Dusun

Warga Tumalei Butuh Tenaga Medis yang Menetap

W

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

SUNGAI - Sungai penghubung jalan Dusun Tumalei dan Dusun Manganjo Pagai Utara Tumalei sudah ada namun tidak ada tempat tinggal atau rumah dinas, termasuk polindes juga tidak ada.

Keterbatasan fasilitas membuat perawat tidak betah.

“Saat ini tenaga medis se-Kecamatan Pagai Utara berjumlah 62 orang baik PNS, kontrak dan sukarela. pusat kesehatan desa (puskesdes) ada delapan unit, poliklinik desa (polindes ) satu

unit dan ada dua lagi yang belum selesai yaitu puskesmas pembantu (pustu) di Dusun Maguiruk Desa Silabu dan Dusun Gulukguluk Desa Saumanganya,” katanya.

Sementara di Dusun Tumalei, menurut Adventus sudah diusulkan pembangunan fasilitas kesehatan pada Desember tahun lalu ke Dinas Kesehatan Mentawai, namun dia belum mengetahui apakah usulan terse-

but disetujui.

Ia berharap warga Tumalei swadaya dulu untuk memfasilitasi rumah tenaga medis seperti di Dusun Mabulau Buggei. “Dengan kebijakan dusun dan

masyarakat bisa membangun rumah untuk tenaga medis, sehingga tidak ada alasan meninggalkan tempat kerja,” katanya.

Sementara itu, pustu di Desa Sirilogui, Kecamatan Siberut masih minim fasilitas. “Banyak yang masih kurang di pustu kita, seperti mebeler, tempat tidur pasien dan alat-alat kesehatan lainnya, kalau ada pasien darurat kami langsung rujuk saja ke Puskesmas Sikabaluan, kalau obat untuk saat ini masih sangat mencukupi,” ujar, Bernadetta Resmi Sikaraja, perawat Pustu Sirilogui kepada Puailiggoubat saat berkunjung di pustu tersebut, Senin, 6 April lalu.

Pantauan Puailiggoubat di pustu tersebut, ruangan pasien sempit dengan ranjang kecil beralaskan tikar, ruangan obat-obatan dan sekaligus tempat tenaga medis melayani pasien yang datang berobat juga sempit, di sebelahnya terdapat dua kamar, ada tiga ruangan lagi yang terkunci dan satu ruangan lagi untuk kamar mandi. “WC tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak,” ujar Bernadetta. (r)

Mahasiswa Mentawai Meninggal Akibat Kecelakaan PADANG - Eko Prasetya Hutauruk, mahasiswa asal Mentawai yang sedang kuliah di Padang meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang, 29 Maret lalu.

Korban yang merupakan mahasiswa jurusan Manajemen,

Fakultas Ekonomi Universitas Eka Sakti ini sempat dirawat di RSUP M. Djamil Padang selama 2 hari, namun nyawa korban tidak tertolong lagi, pada 31 Maret meninggal dunia.

Almarhum dibawa ke Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan.

Kecelakaan lalu lintas selama

Kadus Diminta Data Ulang Warga untuk BPJS SAUMANGANYA - Kepala Bidang Promosi dan Penelitian Kesehatan Dinas Kesehatan Mentawai Relianas Tasir meminta kepala dusun mendata ulang kembali warganya untuk menerima Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Relianas, pendataan harus akurat terutama yang belum menerima kartu jaminan kesehatan dari pemerintah. “Bila ada yang meninggal masih ada namanya, secepatnya dilaporkan supaya diganti lagi. Ada warga yang belum terdata diajukan ke Dinas Kesehatan,” katanya saat berkunjung ke Saumanganya, Selasa, 7 April lalu.

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleakek pada kesempatan sama menyampaikan, untuk jaminan kesehatan masyarakat Menatwai, Pemda sudah membayar Rp6 miliar pada BPJS tahun ini.

“Untuk menjamin kesehatan masyarakat Mentawai kalau masih ada masyarakat yang belum menerima kartu jaminan kesehatan segera diajukan ke Dinas Kesehatan,” ucapnya. (leo/r)

empat tahun terakhir telah merenggut empat nyawa mahasiswa Mentawai.

Pada 27 Agustus 2011 beberapa mahasiswa Mentawai di Kota Padang berkabung setelah satu mahasiswa Mentawai bernama Nempri Renti Meida (23), mengalami kecelakaan lalu lintas kawasan jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang.

Korban merupakan mahasiswa asal Dusun Gulu-guluk, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara. Korban meninggal akibat dijambret setelah menarik uang dari sebuah mesin ATM di kawasan Jati Padang saat malam hari.

Nempri saat itu langsung dilarikan ke RSUD M. Djamil Padang, sempat dirawat selama 3 hari namun nyawa korban tidak tertolong dan menghembuskan nafas pada 29 Agustus 2011 di RSUD M. Djamil Padang.

Padahal mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Indonesia Akademi Kebidanan tersebut rencananya diwisuda Oktober 2011, rencana itu tidak tercapai karena maut lebih cepat

menjemput korban, orang tua dan keluarga korban dari Mentawai langsung menuju Padang.

Pada 2012, tepatnya 24 Desember, mahasiswa Mentawai kembali dirundung kemalangan, seorang mahasiswa Mentawai bernama Rudiman Sakerengan meninggal dunia akibat kecelakaan.

Korban merupakan mahasiswa STIALPPN Padang, korban meninggal karena bertabrakan dengan truk di jalan Sutan Syahrir Padang.

Jenazah almarhum dibawa menuju tanah kelahirannya di Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan untuk dikebumikan, sehari setelah kecelakaan.

Tahun 2015, tepatnya 26 Januari lalu, peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kembali terjadi di jalan lintas Padang menuju Bungus Padang, seorang mahasiswa Mentawai yang kuliah di Universitas Eka Sakti (UNES) bernama Deni Samuel Tatubeket, asal Dusun Beriulou, Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan.

Almarhum sempat dilarikan ke

RSUD M. Djamil Padang, namun nyawa korban tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir pada Selasa dini hari 27 Januari, kemudian pada pagi harinya jenazah almarhum dibawa menuju kampung halamannya untuk dikebumikan.

Ketua Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumatera Barat, Daudi Silvanus Satoko menyayangkan kecelakaan yang menimpa mahasiswa Mentawai, ia mengimbau mahasiswa Mentawai di Padang berhati-hati membawa kendaraan bermotor.

“Turut prihatin dan menjadi tanggung jawab moral kita juga sebagai sesama orang Mentawai yang ada di kota Padang, bagi kita mahasiswa yang ada di kota Padang untuk tetap berhati-hati membawa kendaraan, kemudian menyayangi nyawanya, dan mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak ugal-ugalan di jalan,” ujarnya, Selasa, 31 Maret lalu.

Dia berharap peristiwa dijadikan pelajaran berharga dan tidak lagi terjadi di masa akan datang. (trs/r)

MENTAWAINEWS Dua TPS melaksanakan pemungutan suara di malam hari Supri Lindra

Puailiggoubat

H

5

Hasil Pemilihan Kepala Desa Matobe Diprotes FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

asil pemilihan kepala desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai diprotes Paber Sapatadekat, calon kepala desa nomor urut 2, usai pemilihan serentak, 31 Maret lalu. Pemilihan itu memenangkan Silvanus dengan selisih 59 suara.

Penolakan ini akibat ada dua Tempat Pemungutan Suara (TPS 4 dan 5) di tiga dusun (Dusun Tunang, Makilat, Takmonga) melakukan pemilihan pada malam hari. Sementara tujuh TPS di sembilan dusun memilih pada waktu yang telah ditentukan, mulai pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB. Menurut Paber yang merupakan Pejabat Sementara Kepala Desa Matobe, di tujuh TPS yang memilih siang hari, ia memperoleh 241 suara, sementara pesaingnya Silvanus, 131 suara.

Namun setelah dilakukan pemilihan dua TPS malam harinya, Paber kalah telak dari Silvanus. Paber mendapat suara 258 dan Silvanus memperoleh 317 suara.

Karena itu, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Matobe, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matobe dan masyarakat sembilan dusun lainnya, Polaga, Mangaungau, Bubu-

NO. 310, 15 - 30 April 2015

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pilkades. “Pasal 18 poin 2 bunyinya Pilkades dilaksanakan siang hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB, masalah penolakan hasil Pilkades Matobe sudah kita sampaikan,” katanya.

Kepala Dusun Tunang sekaligus Ketua TPS 4, Parmarum Sakarebau, mengatakan proTOLAK PILKADES - Paber Sapaddekat (kiri) menyampaikan penolakan terhadap hasil Pilkades ses pelaksanaan Pilkades sebeakat, Bubugra, Keleu’, Sempungan, pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB, narnya dari pagi sudah disiapkan dan Panatarat, Makukuet dan Sarere mem- bukan malam hari, warga yang kecewa masyarakat sudah dihimbau datang ke buat surat kesepakatan menolak hasil dengan kejadian itu sepakat membuat TPS. pilkades dari 2 TPS tersebut.

“Kemudian ada warga Du-sun surat penolakan hasil Pilkades Matobe.

Kepala Dusun Polaga Anwar Sala- “Surat itu dikirim ke DPRD Mentawai,” Bubuakat bernama Maruhum datang manang mengatakan, Pilkades Matobe ujarnya. membawa surat kesepakatan yang sudah melangar Perda No. 13 Tahun Paber mengatakan pemungutan di isinya penolakan warga tentang penca2010, sebab Pilkades dilaksanakan malam hari tersebut tidak sesuai dengan lonan Paber Sapatadekat, berda-sarkan

surat tersebut masyarakat menolak melakukan pencoblosan, setelah diberikan pemahaman maka masyarakat bersedia mencoblos di malam hari mulai pukul 18.00, dan tidak ada masalah,” ucapnya.

Menanggapi surat penolakan tersebut, tokoh masyarakat setempat, Viktor mengatakan, masalah Paber Sapatadekat sudah tidak ada lagi, namun saat pencoblosan muncul kembali masalah penolakan tersebut. “Kalau ada penolakan kenapa tidak saat penetapan calon dan pemilihan nomor urut,” jelasnya.

Ketua P2KD Matobe Kornalius Sakeru mengatakan, sebenarnya masalah pelaksanaan Pilkades Matobe tidak ada, bahkan kertas suara sudah diantarkan ke 9 TPS, Senin (30/3/2015).

Masalah Paber Sapatadekat sudah diselesaikan bersama, waktu itu ada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena sudah selesai, ditetapkan nama calon dan nomor urut.

“Perda No. 13 Tahun 2010 baru saya tahu setelah selesai pencoblosan, kalau lebih awal mungkin pencoblosan di TPS 4, dan TPS 5 tidak akan dilaksanakan,” ujarnya.

Silvanus, pemenang Pilkades Matobe menganggap tuntutan warga wajar.

Namun dia secara pribadi mendukung apapun keputusan P2KD. (r) FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

Pilkades Serentak di Mentawai Berjalan Lancar MENTAWAI-Pemilihan kepala desa yang diadakan serentak pada 31 Maret di Mentawai berjalan lancar. Setidaknya ada 27 desa yang melaksanakan pemilihan serentak.

Di Kecamatan Siberut Selatan, ada empat desa yang melakukan pemilihan Desa Muara Siberut, Mailepppet, Muntei dan Madobak.

Di Desa Madobak, dari empat calon yang ikut, pemilihan dimenangkan Robertus dengan 494 suara. Dia berhasil mengalahkan Rupinus (78 suara), Fransiskus Samapopoupou (389 suara), dan Daniel Aila Manai (160 suara).

Di Desa Muntei, kepala desa terpilih Agustinus Sagari yang mendapat 274 suara. Dia unggul dari lima calon lainnya yakni Linus Salimu (173), Agus Sagari (274), Heronimus (61), Yohannes Arisman (69), Paulus Salakkopak (198), Tulut Ogok (137).

Desa Muara Maileppet dimenangkan PjS Kepala Desa Nikman Satiur dengan 205 suara, hanya selisih tiga suara dari mantan kepala desa Besman Saleleubaja yang dapat 202 suara. Sementara calon lain, Karmilus Pariji (69), Idris Siregar (13), Yuli Fati

Laia (88).

Sementara Desa Muara Siberut, kepala desa terpilih Alizar yang berhasil meraup 280 suara. Dia unggul dari Desman (251 suara), Khailizar (16 suara), Adi Hamdani (246 suara), Syopian Samarurok (219 suara), Zulfikar (182 suara), Yohannes Samalinggai (78 suara), dan Robertus Seppungan (201 suara).

Di Kecamatan Siberut Tengah, untuk Desa Saibi Samukop terpilih menjadi kades, Binsar Saririkkak dengan suara 524. Sementara di Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah, pemenangnya Syafiudin Saguguluk dengan perolehan 312 suara.

Jolly Sanenek, Ketua P2KD Saibi Samukop mengatakan, Binsar Saririkkak mendapatkan suara terbanyak dan unggul mutlak di 7 TPS yakni TPS 1 uselat,TPS 2 Sirisurak, TPS 3 Mauku, TPS 4 Sirua Monga, TPS 5 Masokut, TPS 6 Simoilalak dan TPS 14 Totoet. “Ini benar-benar kemenangan yang sangat murni,” katanya usai pleno hasil pemilihan.

Jolly mengatakan situasi proses Pilkades Saibi Samukop berlangsung

tanpa ada persoalan, seperti pelanggaran calon kades, keributan di tingkat masyarakat dan sebagainya yang identik rawan terjadi di setiap Pilkades di Saibi Samukop. “Pilkades tahun ini bisa dibilang sukses, tak ada yang ribut dan aman,” ujarnya.

Camat Siberut Tengah Akas Sikatsila berharap kepala desa yang terpilih di Saibi Samukop dan Cimpungan harus benar-benar berkordinasi dengan kecamatan untuk sama-sama menuju dalam proses kemajuan pembangunan di Siberut Tengah. ”Tantangan kades terpilih adalah secepatnya mengawali proses program ADD tahun ini, penetapan RPJM dan visi misi harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sementara Pilkades di Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara dimenangkan incumbent Muhammad Abetnego Sakoipia dengan perolehan 201 suara. Total keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya 460 suara dengan 733 DPT dan sebanyak 264 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Timon Sakukut, Ketua P2KD Sirilogui mengatakan proses pemilihan

PILKADES - Suasana pemilihan kepala desa di kantor Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara pada saat perhitungan suara 31 April Pilkades aman dan tanpa ada persoalan, dan untuk pemilihan masih banyak yang tidak bisa datang memilih. “Kebanyakan yang tidak memilih itu siswa sekolah dan mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan,” katanya.

Sementara di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara, pemilihan juga lancar. Hasil peroleh suara di desa tersebut diungguli oleh Alamsyah

Sakerebau dengan suara 164.

Ketua P2KD Betumonga, Hermaus mengatakan beda satu suara adalah sah, kalau sama jumlah suara akan diulang lagi.

Jonni siritoitet sebagai kandidat pemenang mengajak kandidat yang lainnya untuk bekerjasama membangun Desa Betumonga. “Mari kita bersama membangun Betumonga,” katanya. (ss/rr/leo/r)

6 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 310, 15 - 30 April 2015

Kades terpilih akan meminta suku mendirikan rumah adat

Rinto Robertus Sanene’

Abetnego Sakoipia kembali di percaya warga Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara menjadi Kades untuk yang kedua kalinya di priode 2015-2021 pada Pilkades yang serentak 31Mmaret yang sebelummya jadi Kades Sirilogui priode pertama 2008-2015.

Setelah terpilih, M. Abetnego Sakoipia pada Puailiggoubat, 6 April mengaku senang dan semangat dipercaya menjadi kepala Desa Sirilogui. “Setelah pemilihan, saya terpilih lagi tidur saya kurang enak karena memikirkan bagaimana mengurus rumah tangga di Desa, kembali bekerja lagi dan bertanggung jawab kepada masyarakat, walau demikian kita akan rangkul yang ada di desa untuk membantu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang ada disini,” katanya di temui di rumahnya.

Langkah awal yang akan dilakukan Abetnego, menyusun kabinet baru dan menetapkan kepala urusan yang berpengalaman di pemerintahan dan bisa administrasi.

Untuk pembangunan, Ia menyebutkan tahun ini Desa Sirilogui mendapatkan 35 paket P2D Mandiri dengan dana sekitar Rp2 miliar. Pembangunannya mengarah jalan akses pertanian sekaligus jalan poros menuju Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara.

Program PNPM, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pembangunan pabrik mini sagu serta penambahan jalan evakuasi masuk dalam program ADD tahun ini dengan dana Rp1 miliar.

“Program Alokasi Dana Desa, sesuai Rapat Kerja (Raker) kami di Pemda bukan dialihkan ke bentuk bangunan tapi bersifat rehab bangunanbangunan yang rusak, jadi ini kita

Menunggu Sepak Terjang Kades Terpilih Sirilogui pai 90 persen dan masih banyak lagi yang harus dicapai demi memajukan Sirilogui.

“Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) Desa Sirilogui tahun 2008-2015, yang tidak terealisasi itu penggilingan sagu, proyek sosial sebanyak 150 rumah dan pembangunan tower dan ini sudah disampaikan di musrenbang kecamatan tahun ini dan bisa terealisasi tahun ini dan tahun depan,” katanya.

Namun yang lebih penting disini adalah tower lahannya sudah disiapkan dan dihibahkan ke Dinas Perhubungan dan Kominfo. Akibat tidak memiliki jaringan sementara dia dan warganya terpaksa naik bukit sekitar 1 kilo mencari sinyal untuk menelepon, FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

M.

GAPURA - Gapura Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara alihkan ke jalan dan jembatan yang rusak,” katanya.

Selain itu, program prioritas utama yang akan dijalankan nanti adalah menstabilkan ekonomi, sosial budaya dan sosial agama masyarakat.

“Ekonomi masyarakat adalah petani yang rata-rata memiliki perkebunan cengkeh, sosial budaya adalah mengenai lembaga adat yang akan kita dudukkan dan sekarang lembaga adat itu sudah ada namun belum ada kantornya,” katanya.

Ia juga meminta setiap suku punya rumah adat dan apapun bentuk kegiatannya seperti pangurei atau mulia harus di rumah adat karena memang budaya seperti ini sudah mulai hilang.

“Ini kita buat peraturan desa (perdes), serta sosial agama itu bagaimana kita memiliki agama yang benar-

34 KK Warga Dusun Limu Telah Terima Dana Huntap Tahap III PAGAI SELATAN-Sebanyak 34 Kepala Keluarga (KK) warga Dusun Limu, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan telah menerima dana hunian tetap (huntap) tahap tiga/ Sahala, bendahara Pokmas Bujai Lalepta mengatakan, dana tahap 3 besarnya Rp 20,4 juta, dana tersebut digunakan untuk membeli keramik, semen, pintu dan jendela. “Sekarang bahan tersebut sudah sampai ke lokasi tempat huntap dibuat, hanya tinggal memasangkan saja lagi,” ujarnya pada Puailiggoubat, Senin, 6 Maret lalu.

Horas (44), anggota pokmas Laggai Sibau mengatakan, sebelum huntap selesai masyarakat Dusun Limu masih tinggal di hunian sementara (huntara) sampai pekerjaan huntap hampir selesai 100 persen.

“Kalau bahan lengkap mungkin pekerjaan huntap bisa selesai akhir April ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya. (spr/r)

benar menjalaninya dan untuk menstabilkannya kita rangkul pemukapemuka agama dari berbagai agama,” ujarnya.

Sementara itu hasil pembangunan yang telah dicapai pada periode 20082015, menurut Abetnego sudah menca-

“Tower adalah sebagai alat komunikasi yang prioritas kita butuhkan karena sering terjadi keterlambatan informasi publik maupun informasi keluarga yang jauh, memang di desa kita punya radio Handy Talkie (HT) dari Kominfo namun tidak berfungsi lagi dan macetmacet,” katanya.

Selain itu, pembangunan yang telah dicapai dari program ADD, pada 2013 dengan dana sebesar Rp530 juta dialihkan ke rehab kantor desa, pembangunan gapura dan pembangunan enam unit jembatan. Selanjutnya dana ADD 2014 sebesar Rp560 juta digunakan membangun talud jalan panjang 12 meter dan tinggi 0,5 meter untuk mengantisipasi jalan longsor di areal perbukitan, pembangunan dua unit jembatan di Dusun Sitangaik, pembangunan kantor BPD, pengecoran halaman kantor desa dan rehab jalan yang rusak sepanjang 1 kilometer di lingkungan pusat desa.

“Kalau tahun ini kita dapat Rp1 miliar dana ADD direncanakan untuk pembangunan penambahan jalan lingkar desa karena ada beberapa jalur jalan yang belum terselesaikan dan perbaikan semua jalan yang rusak, pembangunan poskamling tiap dusun dan tambatan perahu yang rusak,” katanya. (r)

Desa Sikakap Waspada Buaya SIKAKAP -Tiga ekor buaya mua-ra yang sekarang masih berkeliaran di perairan selat Sikakap masih belum tertangkap. Kepala Desa Sikakap Suharman mengeluarkan pengumuman tertulis meminta warga yang tinggal di tepi pantai waspada bila melakukan aktivitas di seputaran pantai.

Suharman mengatakan, keberadaan buaya di Selat Sikakap sudah banyak dilihat warga. pertama dilihat warga jumlahnya empat ekor, setelah berhasil ditangkap satu ekor, sekarang masih ada tiga lagi yang berkeliaran di Selat Sikakap.

“Berdasarkan itulah kita pemerintah Desa Sikakap mengeluarkan pengumuman tertulis agar warga tetap waspada terutama yang melakukan kegiatan dilaut, ini untuk mencegah korban jiwa,” ujarnya pada Puailiggoubat, Senin 30 Maret lalu.

Sementara Camat Sikakap Happy Nurdiana mengatakan Muspika Kecamatan Sikakap sedang berusaha melakukan penangkapan tiga ekor buaya tersebut, sesuai dengan informasi dari warga yang melihat panjang buaya diperkirakan sampai tujuh meter.

Soal keberadaan buaya di Selat

Sikakap sudah disampaikan ke Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dan menurut Happy, Bupati meminta buaya buaya tersebut ditangkap hidup-hidup dan diserahkan ke tempat pemeliharaan binatang.

“Harapan kita ke masyarakat yang tinggal di tepi pantai agar tetap waspada, kalau ada yang melihat keberadaan buaya muara tersebut silahkan laporkan ke Muspika Sikakap,” katanya. (spr/r) FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

SELAT SIKAKAP - Selat Sikakap yang merupakan lokasi berkeliarannya buaya

MENTAWAINEWS Biaya membangun rumah dan membuat sampan jadi mahal karena kayu susah didapat

Puailiggoubat

NO. 310, 15 - 30 April 2015

7

Kayu Bahan Rumah Sudah Langka di Siberut

api, tapi masya-rakat tidak berpikatanya.

Sementara kir sampai kesitu,” katanya.

Tak hanya rumah, kini masyarakat Kepala Dusun Puro II, Desa juga sulit mencari kayu untuk bahan arga kayu di Siberut Selatan M u n t e i , baku sampan. “Memang ada tapi mengekini semakin mahal. Tingginya Heronimus Ta- luarkan biaya yang banyak, sebab jarak harga kayu karena semakin tebburuk me- lokasinya sangat jauh, tak hanya itu susahnya mendapatkan bahan baku ngatakan, sebe- penebangan hutan juga berdampak pada kayu di daerah itu. Akibatnya biaya narnya masya- bencana,” katanya. membangun rumah menjadi tinggi.

Heron menyebut, akibat penebarakat itu sendiri Tonipasius (27), salah seorang yang membuat ngan, saat musim hujan akhir tahun lalu operator chainshaw di Puro II Desa susah, sebab terjadi banjir di Siberut. Dulunya mana Muntei mengatakan terpaksa menaikmasyarakat itu ada banjir yang terus menerus, sekarang kan harga kayu yang sudah siap jadi itu sendiri yang turun hujan sedikit langsung kebanjiran. karena bahan baku yang diperoleh melakukan pe- “Kalau kita kaji apa penyebabnya, berasal dari daerah yang jauh, akibatnya nebangan kayu itu jelas hutan rawa dan juga sagu sudah upah angkut mahal dan kayu tidak tidak ada lagi untuk menahan dan “Harga kayu sampai di lokasi mereka guna- menyerap air, akhirnya air langsung (rumah pemesan) untuk jenis kayu pulai kan, mereka bi- meluap ke perkampungan,” ujarnya.

Rp1,3 juta sampai Rp1,5 juta per kubik, Berkurangnya hutan di Mentawai arkan membusebelumnya hanya Rp600 ribu sampai suk begitu saja. menurut Heron juga mengancam kebuRp800 ribu per kubik, kalau kayu “ C o n t o h - tuhan obat-obatan, kalau masyarakat meranti atau katuka sekarang Rp2 juta nya pembuka- tidak peduli terhadap hutan.

BANJIR - Banjir di Puro Siberut Selatan disinyalir akibat berkurangnya hutan sampai Rp2,5 juta per kubiknya, “Harapan saya kepada masyarakat an lahan sawah padahal sebelumnya hanya Rp1,2 juta di Bat Majobu- dan kepada pemerintah kabupaten sampai Rp1,5 juta per kubik,” kata Toni. pasokan susah juga harga BBM mahal (ganti rugi) kayu yang akan diolah lu yang banyak menebang pohon,” untuk memberikan pemahaman tentang Penyebab harga kayu naik selain serta keharusan membayar pulajuk kepada pemilik tanah. “Itu tergantung ujarnya, Senin, 30 Maret lalu. perlindungan hutan dan lingkungannya Kayu-kayu mulai dari ukuran yang agar kebutuhan-kebutuhan yang biakesepakatan berapa menghargakan kayunya tersebut, itu biasanya tergan- kecil sampai ukuran yang besar ha- sanya diperlukan seperti obat-obatan dan dibiarkan dan perumahan serta kebutuhann laintung jenis kayu dan besarnya, kami bis ditebangi Meriahkan Paskah, Warga Sirilogui Adakan biasanya membayar itu kalau kayu keras tergeletak begitu saja. “Itukan mubazir, nya tidak musnah,” katanya.

Perlombaan itu per kubiknya Rp200-300 ribu semen-tara kayu tersebut bisa digunakan rupiah kepada pemilik lahan atau kayu,” untuk bahan bangunan rumah atau kayu (r) SIRILOGUI -Memeriahkan perayaan Paskah, warga Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara mengadakan perlombaan olah raga yang berlangsung 4-7 April 2015. Perlombaan olah raga tersebut digagas pemerintah setempat, karang taruna dan gereja-gereja di Sirilogui.

Timon Sakukut, pengurus Karang Taruna Sirilogui mengatakan kegiatan perlombaan olah raga ini untuk memperingati paskah yang sekaligus menjalin kerja sama dengan desa tetangga yang di undang, Desa Saibi Samukop dan Cimpungan di berbagai bidang mengetahui soal utang piutang yang tahu soal hutang karena saya hanya SIKABALUAN—PT. Merpati Gema “Perlombaan olah raga ini untuk persiapan Sirilogui menyambut belum diselesaikan oleh pihak orang di lapangan. Karena kita sudah Prima Pasindo yang mengerjakan pemHUT RI nantinya, acara ini sudah diprogramkan pemerintah setiap perusahaannya kepada operator diminta untuk berhenti sementara mabangunan jembatan Pokai-Sikabaluan tahun,” katanya di acara pelepasan undangan di Gereja Kristen dan Pemda Mentawai. “Saya tidak ka kita akan patuhi,” katanya. (bs/r) di Kecamatan Siberut Utara terpaksa Protestan Mentawai (GKPM) Sirilogui, Selasa 7 April lalu. diberhentikan proses kerjanya semenSementara Kepala Desa Sirilogui Muhammad Abetnego Sakoipia tara hingga menyelesaikan administramengatakan, kegiatan perlombaan paskah ini merupakan program P2D Sikakap Prioritaskan Jalan Penghubung si sewa penggunaan alat berat milik tahunan pemerintah Desa Sirilogui di bidang keagamaan yang terus Pemda Mentawai, Rabu, 8 April lalu.

Antardusun dan Desa diperingati. “Selain Paskah, Natal dan tahun baru serta hari raya Idul ”Berdasarkan rekomendasi dari Adha dan Idul Fitri juga diselenggarakan, tanpa membedakan agama,” Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas ujarnya.

SIKAKAP - Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) PU yang turun ke lapangan agar peSementara di Kecamatan Pagai Utara dalam rangka menyambut Mandiri Kecamatan Sikakap 2015 memprioritaskan pembangunan ngerjaan jembatan diberhentikan sepertandingan bola kaki Piala Camat pemerintah dan masyarakat Desa jalan pengubung antar dusun dan desa. mentara karena penyelesaian adminisSaumanganya mengadakan gotong royong bersama membersihkan Menurut Camat Sikakap Happy Nurdiana, sampai Maret pihaknya trasi alat berat oleh pihak kontraktor lapangan bola kaki. belum mengetahui berapa paket yang diberikan Pemkab Mentawai Jarlinus Ridwan, Camat Pagai Utara mengatakan, tropy Camat Cup kepada pemerintah belum selesai,” untuk tiga desa di Sikakap (Taikako, Sikakap dan Matobe).

1 ini hanya khusus pertandingan bola kaki, pertandingan akan dimulai kata Fransiskus Saruruk, staf UPTD “Untuk Kecamatan Sikakap sampai sekarang belum jelas, sesuai setelah selesai pembenahan lapangan bola kaki di Desa dengan permintaan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet agar Dinas Pekerjaan Umum Mentawai, Saumanganya, kemungkinan pertandingan diadakan pertengahan April pemerintah kecamatan mengusulkan P2D Mandiri yang betul-betul Kecamatan Siberut Utara kepada Puini. menjadi prioritas bagi masyarakat,” katanya, Senin 30 Maret lalu. ailiggoubat, 7 Maret lalu.

“Camat Cup 1 bertujuan mengidupkan kembali kegiatan bola kaki Di kecamatan Sikakap ada beberapa jalan yang menjadi prioritas Selain biaya administrasi alat di tengah generasi muda, sebab sekarang bola kaki sudah mulai pekerjaan P2D Mandiri 2015 seperti jalan lingkar yang berat yang belum selesai, biaya sewa ditinggalkan generasi muda, kalau tidak sekarang kapan lagi,” ujarnya menghubungkan Dusun Hvea dengan Dusun Sibaibai, jalan operator di lapangan juga belum diseSabtu 4 April. penghubung di Dusun Pinatetek, Desa Sikakap, dan jalan lesaikan. “Sejak Januari hingga Maret Selain menghidupkan kembali bola kaki di tengah-tengah generasi penghubung di Dusun Makukuet Desa Matobe, serta jalan ini belum ada pembayaran sewa opemuda, tujuan pertandingan untuk penyaringan pemain sepak bola penghubung antar dusun di Desa Taikako. rator yang telah kami sepakati,” khusus pemain Kecamatan Pagai Utara, nanti akan terus diadakan “Setiap paket P2D mendapat Rp 50 juta, pekerjaan diserahkan katanya. pembinaan. “Bila ada pertandingan di luar pemain yang sudah dibina sepenuhnya ke masyarakat setempat, organisasi inilah nanti yang Dahler, pelaksana lapangan PT. tersebut yang akan dikirim,” katanya. (rr/spr/r) akan mengerjakannya,” katanya. (spr/r) Merpati Gema Prima Pasindo tidak FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Siprianus Sababalat

H

Tak Bayar Administrasi Alat Berat, PT Merpati Dipaksa Berhenti Kerja

MENTAWAINEWS PNPM-MP Siberut Utara 2014 Belum Rampung SIKABALUAN - Pembangunan jalan pertanian sekaligus jalan evakuasi di Dusun Puran, Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara yang diprogramkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Siberut Utara tahun lalu belum rampung dikerjakan.

“Masih ada rabat beton jalan sepanjang 60 meter yang belum rampung dikerjakan. Kita tidak tahu apa alasannya,” kata Pendamping Lokal (PL) PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara, Heri Sanjolang, Kamis 9 April lalu.

Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara, Kandidus Sikaraja mengatakan semua bahan material penyelesaian jalan sudah tersedia dan berada di lokasi, namun kelompok yang mengerjakan pembangunan jalan yang tersisa belum melaksanakan kegiatan.

“Kita sudah sediakan bahan material dan sudah ada di lapangan, namun kita tidak tahu apa alasannya kenapa mereka belum bekerja.

Tinggal satu kelompok lagi yang belum mengerjakan pembangunan jalan tersebut,” katanya.

Dikatakan Kandidus, panjang jalan rabat beton yang diprogramkan di Dusun Puran 760 meter, namun yang baru terlaksana 700 meter. (bs/r)

PNPM-MP 2015 Siberut Utara Belum Diverifikasi SIKABALUAN - Belum jelasnya anggaran program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2015 membuat pihak PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara belum melakukan verifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat desa.

Hal ini dikatakan staf umum PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara, Deni Siswanto.

“Semua usulan tingkat desa sudah masuk, namun kita belum turun lapangan untuk melakukan verifikasi karena belum adanya anggaran yang jelas untuk tingkat kecamatan di masing-masing desa,” katanya, Rabu, 8 April lalu.

Dari enam desa yang ada di Siberut Utara, proposal kegiatan yang masuk baru lima desa di antaranya Desa Sikabaluan jalan pertanian sepanjang 2 km di Dusun Bose, pengadaan bibit cengkeh dan pala untuk 37 KK di Dusun Nangnang. Di Desa Sotboyak berupa beasiswa pendidikan untuk 212 orang, jembatan sepanjang 15 meter. Di Bojakan jalan lingkar dusun di Dusun Baik 1 kilometer.

Sementara di Desa Sirilogui, jalan akses ekonomi sepanjang 800 meter, beasiswa pendidikan untuk 296 orang, dan mesin penggiling sagu tiga unit. Untuk di Desa Malancan mesin penerangan 3 unit, untuk Dusun Sirilanggai dan Terekanhulu, serta pelatihan memasak di Dusun Bakla. Usulan yang belum masuk yaitu Desa Monganpoula.

Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara, Kandidus Sikaraja mengatakan berdasarkan rakor PNPM tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Padang, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan untuk anggaran PNPM-MP akan dimasukkan kebagian Pemdes. “Rata-rata satu desa itu antara Rp200 juta sampai Rp300 juta. Namun sampai sekarang kita masih menunggu informasi lanjutan dari pihak kabupaten,” katanya. (bs/r)

Puailiggoubat

NO. 310, 15 - 30 April 2015

8

Jembatan Pokai-Sikabaluan Bahayakan Pengendara FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Ternyata pondasi jembatan tersebut sudah mulai retak

Bambang Sagurung

embatan Pokai-Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara yang dibangun PT. Merpati Gema Prima Pasindo tahun lalu tidak tuntas karena putus kontrak. Kini jembatan itu mengancam nyawa pengguna jalan karena pondasi jembatan yang belum selesai dikerjakan retak dan terancam ambruk.

“Pondasinya sudah retak di kiri kanan yang terancam ambruk.

Kita takutnya orang sedang bekerja di atas tiba-tiba pondasi ini ambruk dan menimpa pengguna jalan di jembatan darurat yang dibuat pihak kontraktor,” kata Andom Sabebegen, tokoh masyarakat Sikabaluan.

Selain terancam ambuk, juga dikhawatirkan kekuatan jembatan tidak kuat setelah selesai dibangun.

“Jangan-jangan setelah selesai dibuat jembatannya roboh. Kita berharap Dinas PU betul-betul melihat hal ini sebelum menerima bangunan saat selesai,” katanya.

Menurut informasi dari pihak pekerja yang ikut menjadi tenaga kerja dalam pekerjaan pondasi

J

PUTUS KONTRAK - Jembatan Pokai yang putus kontrak jembatan mengatakan, ada beberapa bagian besi yang tidak dipasang dan tidak terikat satu dengan yang lain.

“Biasanya setiap persambungan atau persimpangan besi itu diikat atau dibengkokkan, namun ini tidak. Besi yang lebih itu bukan dibengkokkan namun dipotong katanya sesuai bestek,” kata salah seorang pekerja yang tidak mau ditulis nama.

Fransiskus Saruruk, tenaga operator alat berat Dinas Pekerjaan Umum yang ditugaskan di UPTD mengatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada PU dan pihak pekerja lapangan.

“Kita sudah sampaikan pada petugas lapangan perusahaan, namun katanya sudah sesuai dengan

gambar yang ada. Kita tidak bisa meminta mereka membongkar karena bukan kewenangan kita, namun kita hanya menyampaikan laporannya ke Dinas PU,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 8 April lalu.

Pelaksana lapangan PT. Merpati Gema Prima Pasindo, Dahler mengatakan penyelesaian pembangunan jembatan Pokai-Sikabaluan kembali dilanjutkan, hanya saja tidak dapat mencairkan anggaran bila pembangunannya belum rampung dilaksanakan.

“Kita sudah mendapat kontrak kerja sejak Januari lalu, namun karena pencairan anggaran belum dapat dilakukan hingga pekerjaan selesai. Itu sanksinya yang dibe-

rikan kepada perusahaan,” katanya.

Sebelum diberhentikan sementara oleh Dinas Pekerjaan Umum karena belum menyelesaikan administrasi pemakaian alat berat milik Pemda Mentawai, PT. Merpati Gema Prima Pasindo telah melaksanakan pekerjaan 20 hari kerja hingga Kamis, 9 Maret lalu. “Kita diminta berhenti dulu setelah 20 hari kerja karena sewa alat berat belum selesai,” kata Dahler.

Pada 2014, di Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan pembangunan jembatan Pokai-Sikabaluan Rp3,8 miliar, namun putus kontrak. Untuk 2015 kembali dianggarkan pembangunan lanjutan dengan anggaran Rp2,4 miliar. (r)

Pembangunan Jalan Lingkar Sikakap Tunggu Surat Pembebasan Lahan SIKAKAP- Pekerjaan jalan lingkar Kecamatan Sikakap sepanjang 9 kilometer dan lebar 24 meter menunggu surat hibah tanah dari masyarakat pemilik tanah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elfi, mengatakan jalan lingkar tersebut direncanakan dua jalur, tiga desa yang akan dilewati yakni Desa Taikako, Desa Sikakap, dan Desa Matobe.

Rencana awal titik nol di Dusun Pasibuat, Desa Taikako dan titik akhir jalan lingkar tersebut di Dusun Makukuet,

Desa Matobe. Jalan lingkar ini akan dibuat di perbukitan dengan jarak dari tepi pantai sekitar 2-3 kilometer.

Di jalan lingkar tersebut akan dibangun perkantoran seperti kantor Camat, Polsek dan Danramil Sikakap.

“Pekerjaan tidak akan terlaksana kalau tidak ada surat hibah dari masyarakat pemilik lahan,” katanya Minggu, 29 Maret lalu.

Selain itu, di lokasi yang baru juga akan dibuat pasar dan perkam-pungan baru, warga akan aman dari tsunami, lebar jalan yang

akan dibuat bisa jadi 10 meter lebih termasuk di dalamnya drainase dan trotoar untuk pejalan kaki. ”Tujuan kita kenapa harus minta 24 meter ke masyarakat pemilik lahan, nanti waktu pembuatan jalan lingkar Sikakap supaya pengurusan hibah tanah tidak dua kali dilakukan pengurusannya,” ujarnya.

Suharman, Kepala Desa Sikakap, mengatakan saat peninjauan ke lapangan, pemilik tanah akan diundang dan diajak berunding tentang masalah hibah tanah

untuk dibuat jalan, kalau tidak ada persetujuan dari pemilk lahan kemungkinan pekerjaan pembuatan jalan lingkar Kecamatan Sikakap tidak akan terlaksana.

“Harapan kita pemerintah desa mau menghibahkan tanahnya sesuai dengan permintaan Dinas Pekerjaan Umum,” kata Suharman Patner, masyarakat Sikakap, mengatakan demi pembangunan ia akan mengibahkan tanahnya yang kena nanti untuk pembuatan jalan lingkar tersebut. (spr/r)

MENTAWAINEWS Kondisi daerah yang jauh dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata membuat empat dusun ini membentuk desa sendiri

Puailiggoubat

NO. 310, 15 - 30 April 2015

9

Warga Empat Dusun Sepakat Bentuk Desa Sila’oinan FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

sebagai warga mendukung pembentukan desa sendiri,” jelasnya.

Kepala Dusun Tinambu, Agustinus Samangilailai mengatakan, ia harus berkomunikasi dengan pemerintah Desa Saliguma dan Pemerintah Kecamatan Siberut Tengah terlebih dahulu terkait rencana pembentukan desa tersebut.

“Sebelumnya kita sudah mengusulkan pembangunan jalan lingkup dusun, kantor PKK, sekolah, mebeler pustu, sarana air bersih dan listrik, tentu ini juga harus dipertimbangkan jika harus berpisah dari Saliguma,” jelasnya.

Terkait hal itu, dijadwalkan, pihaknya akan melakukan komukasi dengan pemerintah desa Saliguma dan pemerintah kecamatan Siberut Tengah pada awal Mei 2015.

Syafril Adriansyah

ebanyak 140 warga dari Dusun Bekkeiluk, Salappak, Magosi , Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan serta Dusun Tinambu, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Sila’oinan menandatangani dukungan agar pemerintah segera membentuk Desa Silaoinan.

Dukungan tersebut disampaikan warga dalam musyawarah antarwarga bersama Kepala Dusun Bekkeiluk, Salappa’ dan Magosi yang berlangsung di Perpustakaan Pailengen, Dusun Salappa’, Desa Muntei, Siberut Selatan, Rabu 8 April 2015. Sementara, dukungan warga Tinambu disampaikan dalam pertemuan di gereja Katolik Tinambu, Desa Saliguma, Siberut Tengah Kamis, 9 April 2015.

Kepala Dusun Salappak, Rengge Satoinong menyebutkan alasan pembentukan Desa Silaoinan tersebut dinilai cukup penting untuk memacu percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan.

“Kalau sekarang untuk berkoordinasi dengan pemerintah Desa Muntei memakan waktu yang cukup lama karena jaraknya yang jauh ditambah sulitnya sarana komunikasi. Lagi pula saat kita mengusulkan pembangunan jalan, tidak ada peninjauan dari pemerintah desa, akhirnya usulan itu tidak terealisasi,” jelas Rengge.

Lambatnya pembangunan di daerah tersebut juga diakui Kadus yang sudah menjabat selama tiga tahun itu terkait pembangunan jalan lingkup desa yang baru terealisasi pada tahun 2012.

Ia menambahkan, pada Musrenbang tingkat Dusun yang digelar pada Maret 2015, pihaknya membawa tiga usulan prioritas yang merupakan aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam Musrenbang tingkat desa. Saat itu, pihaknya mengusulkan pembangunan enam unit tambatan perahu, satu unit balai, dan satu unit poskamling.

“Dari tiga poin tersebut, hanya usulan pembangunan tambatan perahu yang diterima, itu pun belum terealisasi karena harus menunggu Musrenbang tingkat kecamatan,” katanya.

Menurut Rengge, pembentukan Desa baru ini juga penting untuk mendukung peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan perekonomian 92 kepala keluarga (447 jiwa) yang menetap di dusun

S

SEPAKAT - Kepala Dusun Magosi (dua dari kiri) Boas Sabeleake bersama Kepala Dusun Salappa, Rengge Satoinong (dua dari kanan), dan warga Bekkeiluk Saprius Salimu (kanan) menandatangani kesepakatan untuk mendukung pembentukan Desa Sila’oinan. tersebut. Untuk sekolah, di dusun tersebut hanya ada SD Filial Santa Maria hingga kelas IV, sedangkan kelas V hingga VI harus melanjutkan pendidikan di Dusun Muntei.

“Kalau jadi Desa sendiri tentu tidak adak akan jauh untuk berkoordinasi pemerintah desa, Selain itu, bisa dibangun sekolah sendiri sehingga siswa tidak perlu jauh-jauh untuk bersekolah,” jelasnya.

Tinjauan Puailiggoubat, dari Salappak menuju pusat pemerintahan di Desa Muntei, dibutuhkan waktu tiga hingga empat jam perjalanan menggunakan pompong (perahu bermesin).

Sementara akses darat hanya bisa dilakukan hingga Dusun Bekkeiluk yang menempuh waktu sekitar setengah jam perjalanan menggunakan kendaraan roda dua. Dari dusun Magosi membutuhkan waktu empat hingga lima jam perjalanan dengan menggunakan pompong tergantung debit air sungai.

Sementara dari dusun Tinambu, dibutuhkan waktu tiga jam dengan berjalan kaki menuju pusat Desa Saliguma.

Dukungan pembentukan Desa Silaoinan juga dilayangkan salah seorang warga Salappak Anselmus Sadodolu.

Sebagai warga, jauhnya jarak tempuh ke pusat pemerintahan desa sekarang dirasakannya saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Untuk biaya operasional saja

sudah mahal, kalau naik pompong diperlukan 6 liter bensin PP (pulang pergi), satu liter bensin di sini harganya Rp 20 ribu per liter,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dusun Magosi, Boas Sabeleake.

Jauhnya jarak tempuh dan sulitnya komunikasi menjadi salah satu alasan perlunya dibentuk desa baru. Ia mengaku pemerintah dusun Magosi harus melakukan pertemuan minimal dua kali dalam sebulan pada minggu kedua dan keempat.

“Untuk transportasi dibutuhkan biaya sekitar Rp 500 ribu PP,” katanya.

Selain itu, di Dusun yang memiliki penduduk 25 KK tersebut juga belum ada pustu dan polindes serta petugas medis. Jika ada penduduk yang sakit, warga harus menuju Dusun Salappak.

Ia berharap, jika Desa Sila’oinan tersebut bisa terbentuk, pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan bisa cepat terwujud. “Kalau sekarang anakanak masih sekolah di filial SD 12 Muntei, yang dulunya sekolah hutan dan cuma sampai kelas III, kalau sudah kelas 4 harus melanjut di Desa Muntei.

Kalau begitu orang tua juga ragu melepas anaknya yang masih kecil karena tempatnya jauh,” tambahnya.

Ia juga menilai, pembangunan infrastruktur untuk Desa Muntei masih belum merata pada dusun-dusun.

“Kita pernah mengusulkan pembangu-

nan jalan tembus darat dari Muntei menuju Salappak, tetapi tidak terealisasi, dan jalan lingkup baru ada pada tahun 2012 kalau di Bekkeiluk jalan lingkup sudah ada tahun 2009,” jelasnya dan menambahkan jarak dari Dusun Magosi menuju Salappak melalui darat sekitar 4,5 kilometer.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Muntei, Nicolaus mendukung rencana dibentuknya Desa Silaoinan agar pembangunan pada masing-masing dusun lebih merata. “Pada dasarnya kami mendukung pembentukan Desa Sila’oinan.

Kalau itu (Bekkeiluk, Salappak, Magosi, Tinambu) sudah menjadi desa, pembangunan juga lebih merata, dan lebih mudah diakses penduduknya,” katanya.

Di Dusun Tinambu, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, dukungan pembentukan baru mengalir dari warga. Alexander Sabeilake, salah seorang warga mengatakan, jika Desa Sila’oinan bisa terbentuk, pusat pemerintahan desa akan lebih mudah dijangkau.

Saat ini, untuk menuju pusat pemerintahan Desa Saliguma, dibutuhkan waktu sekitar tiga jam dengan berjalan kaki melewati perbukitan dan sungai. ”Kalau mau mengaurus KTP, dibutuhkan waktu yang lama di perjalanan. Belum tentu sampai di Saliguma KTP langsung selesai, diperlukan waktu lebih dari sehari, kalau di sini jadi desa, tentu akan menjadi lebih dekat, kami

Penuhi Prasyarat Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rifai Lubis mengatakan dibutuhkan sejumlah prasyarat jika hendak membentuk Desa Sila’oinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk pembentukan desa adalah jumlah penduduknya minimal 800 KK. “Jika mengacu ke jumlah penduduk, jumlah KK di Dusun Bekkeiluk, Salappa’, Magosi dan Tinambu memang tidak memenuihi syarat, namun ada pertimbangan lainnya seperti letak geografis dan ini sudah pernah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat di Jakarta, sehingga untuk empat dusun ini masih terbuka peluang untuk menjadi desa sendiri,” katanya.

Rifai menyebutkan, prasyarat lain yang wajib dilengkapi untuk pembentukan desa baru adalah adanya peta indikatif Desa Silaoinan dan peta tanah adat. “Kalau ada peta tanah adat itu, nantinya akan diakui pemerintah, dan pihak luar yang hendak menggunakan lahan tidak akan leluasa tanpa seizin pemilik lahan,” katanya.

Prasyarat lain adalah data sosial dan statistik desa Silaoinan, dukungan pemerintah baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten . “Selain itu, juga harus ada tenaga kesehatan, kaderkader tenaga tenaga kesehatan, serta ada format dan optimalisasi layanan pendidikan,” katanya.

Dalam UU Desa disebutkan Pembentukan Desa dilakukan melalui desa persiapan, dan selama itu masih merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu satu sampai 3 tahun. (r)

MENTAWAINEWS Tujuannya untuk mereview kembali kawasan untuk dijadikan acuan pada perubahan Perda RTRW Sumbar yang akan diajukan pada 2017

Puailiggoubat

emerintah Mentawai menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam melakukan kajian kawasan hutan Kabupaten Mentawai yang berfungsi untuk menyiapkan data dasar bagi tim terpadu perubahan kawasan hutan pada review RTRW Provinsi Sumatera Barat pada 2017 mendatang. Tim yang diajak bekerjasama tersebut bagian Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK LIPI).

“Output kita bagaimana penataan hutan di Mentawai yang akan dibawa tim provinsi untuk review RTRW Provinsi dihimpun dari data yang telah dikumpulkan oleh tim kajian, di dalamnya meliputi perubahan-perubahan pemanfaatan hutan yang sudah dimanfaatkan untuk pemukiman, perladangan dan sosial ekonomi,” kata Naslindo Sirait, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Mentawai dalam pertemuan dengan tim kajian kawasan hutan di Aula Bappeda Mentawai, Senin, 13 April lalu.

Selain untuk data review RTRW Provinsi, kajian kawasan hutan Mentawai itu nantinya dapat menyikapi soal putusan MK No. 35 tentang Hutan Kemasyarakatan. “Kita nantinya mendorong, memfasilitasi masyarakat untuk

P

10

Pemkab Mentawai Gandeng LIPI Kaji Kawasan Hutan FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

NO. 310, 15 - 30 April 2015

“Kita jangan mengejar target menurun-kan dan merubah kawasan hutan. Peruntukannya harus jelas. Kita tidak ingin nantinya seperti di Peipei yang perseorangan menguasai tanah hingga ratusan hektar untuk diperjualbelikan,” katanya.

Selain itu, Fuadi juga mengharapkan untuk relokasi masyarakat ke pemukiman yang baru untuk aspek kebencanaan mempertimbangkan ketersediaan air bersih.

“Untuk meminLOKASI HUNTAP - Lokasi Huntap Dusun Maguiruk Desa Silabu Pagai Utara salah satu masuk dahkan masyarakat ke kategori pembahasan RTRW lokasi yang jauh dari pantai mesti mempertimbangkan ketersediaan air bersih, mendapatkan hak-haknya seperti hutan soal hutan dan lahan,” katanya.

Yudas juga tertarik dengan pemben- jangan sampai terjadi seperti yang adat,” katanya.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet tukan hutan adat karena dalam hutan dialami oleh masyarakat korban tsunami dalam pertemuan yang sama mengatakan adat masyarakat yang memiliki adat dan di Pagai Utara, Selatan dan Sipora,” sejumlah pembangunan dan kegiatan budaya dapat berperan didalamnya. katanya.

Herry Yogaswara, Tim Kajian yang dilakukan dalam rangka memper- “Beberapa kerjasama yang sudah cepat dan meningkatkan ekonomi dilakukan belum ada titik terangnya. LIPI mengatakan, kerangka acuan yang masyarakat terkendala karena kegiatan Kita berharap dengan kajian ini kita mau akan dilakukan diantaranya konsultasi yang dilakukan berada dalam kawasan mempercepat pembentukannya,” kata- Kerangka Acuan Kegiatan(KAK) dan koleksi data, konsultasi pakar atau hutan produksi, TNS dan hutan suaka. nya.

Tasliatul Fuadi, Sekretaris Dinas narasumber, analisis data dan peta, “Kita punya program trans Mentawai, Mentawai terang, air bersih, Kehutanan Mentawai mengingatkan seminar research design, training biomassa, ekoker yang semua program agar dalam melakukan pengkajian tidak pemetaan partisipatif dengan JKPP, membutuhkan tempat dan terkendala terlalu alergi soal status kawasan hutan. ground check dan kaji kasus per

kecamatan, survei demografi, migrafi, mata pencaharian, persepsi, akssibilitas, analisis kasus, peta partisipatif kehutanan per kecamatan, dan workshop/FGD. Sementara untuk survei dan analisis dilapangan di antaranya survei pemukiman, infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, areal pertanian, fasilitas dan kawasan pariwisata. Untuk analisis yaitu analisa potensi perekonomian wilayah, analisa manfaat dan kelayakan kawasan hutan, analisa untuk daya dukung fisik dan lingkungan untuk pengembangan pembangunan, proyeksi kependudukan, permasalahan dan data lainnya yang diperlukan.

Zonasi kajian yang akan dilakukan meliputi sepuluh kecamatan yaitu di Pulau Siberut, lima kecamatan yang merupakan kecamatan pulau terbesar.

Pulau Sipora yang memiliki dua kecamatan yang relatif berdekatan.

Pulau Pagai terdiri dari tiga kecamatan yang memiliki akses relatif mudah dan relatif daerah industri perusahaan kayu dan rawan terhadap sengketa adat dengan perusahaan. “Dari konflik yang ada kita dapat mengidentifikasi persoalan yang terjadi untuk diselesaikan akar masalah dan solusinya,” kata Herry.

Hadir dalam pertemuan pihak Bappeda, Dinas Kehutanan Mentawai, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Mentawai, Asisten II Sekretariat Daerah, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai. (r)

Empat Calon Kades Maileppet Protes Hasil Pemilihan MAILEPPET - Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diadakan pada 31 Maret lalu di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan ditolak empat calon kepala desa yang ikut pemilihan, Kamilus Pariji, Idris Siregar, Besman Saleleubaja dan Yuli Fati Laia.

Besman Saleleubaja mengatakan mereka tidak setuju hasil pemilihan lantaran ada orang yang mewakili memberikan suara dan kesalahan penghitungan suara. “Ini tidak sesuai azas demokrasi,” katanya, Selasa, 14 April lalu.

Seperti di TPS 01 Dusun Sinabak, ada pemilih yang dikuasakan kepada seseorang. Lalu ada kekeliruan penghitungan suara di TPS 04 dan adanya indikasi kecurangan lain yang merupakan pelanggaran sehingga kandidat lain merasa dirugikan.

“Makanya dari itu kami memprotes dan memberikan surat

sanggahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), supaya P2KD mengambil kebijakan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti surat kuasa, apakah ada peraturan seseorang bisa memberikan kuasa untuk memiliih salah satu calon,” ujarnya.

Lanjut Besman, kalau memang itu bisa dan ada di aturannya kenapa tidak disosialisasikan supaya kandidat lain tahu.

“Kami juga punya pendukung yang tidak bisa hadir pada saat pemilihan, kalau surat kuasa itu berlaku tentunya kami bisa membuat surat kuasa bagi yang tidak bisa hadir pada saat pemilihan,” katanya.

Hal lain menurut Besman, adanya ketidaksesuaian hasil dari jumlah suara dengan daftar pemilih tetap. “Kalau kami inginkan supaya diadakan lagi pemilihan ulang di TPS yang dinyatakan terjadi pelanggaran,”

ujarnya..

Sanggahan yang diberikan hanya dibalas P2KD dengan surat tanpa memanggil kelima calon yang bersengketa.

Dari surat balasan P2KD tertanggal 06 April berbunyi : sehubungan dengan surat sanggahan yang diterima P2KD Maileppet tertanggal 01 April 2015, tentang adanya pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan serta penghitungan suara yang terjadi di beberapa TPS. Atas dasar itu ka-mi dari P2KD Maileppet mengklarifi-kasi persoalan-persoalan tersebut sebagai berikut : Adanya pemihan yang dikuasakan kepada seseorang pada TPS 01 Dusun Teitei Sinabak, adalah benar yaitu atas nama Triawan, yang dikuasakan hak pilihnya kepada istrinya dikarenakan ditugaskan untuk pengawasan pemilihan kepala desa di daerah lain, dan keputusan ini berda-

sarkan kesepakatan petugas KPPS dan para saksi dari kelima calon kepala desa Maileppet.

Adanya kekeliruan perhitungan suara di TPS 04 Dusun Siritengah.

Persoalan ini diklarifikasi serta jumlah surat suara sangat sinkron.Kekeliruan yang disanggahkan itu adalah karena pengisian dalam berita acara yaitu penggabungan pemilih pada DPT dan pemilih tambahan, itupun sudah dilakukan perhitungan kembali kertas suara sah dengan sisa kertas tidak ada kekeliruan. Dan disaksikan oleh saksi yang hadir.

Adanya indikasi kecurangan lain yang merupakan pelanggaran sehingga kandidat lain merasa dirugikan , P2KD mengklarifikasi bahwaitu tidak benar karena tidak ada bukti. Seperti ada indikasi bahwa ada pelanggaran di TPS 03 Dusun Bat Simaonai Baga tentang tidakdiperlihatkannya kotak suara para saksi dan pemilihan dimulai

sebelum ada saksi, Surat jawaban tersebut ditandatangani Ketua P2KD Rudi Al Beama dan Sekertaris P2KD Jimi Wilson S. “Karena kami tidak puas tanggapan P2KD, kembali surat sanggahan kedua pada tanggal 06 April 2015 yang ditujukan kepada Camat Siberut Selatan, bukan lagi kepada P2KD, tembusan ke Bupati, Ketua DPRD, Kejaksaan, dan Kapolsek Siberut Selatan,” jelas Besman.

Sementara pada 15 April, P2KD dan Ketua BPD Maileppet akan kembali menggelar perkara di kantor camat Siberut Selatan yang difasilitasi Camat. Sementara hasi Pilkades Desa Maileppet terdiri dari 5 calon, yakni Karmilus Pariji (69), Idris Siregar (13), Nikman Satiur (205), Yuli Fati Laia (88), Besman Saleleubaja (202). (ss/r)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 310, 15 - 30 April 2015

11

D

i balik bangunan berdinding dan berlantai papan, tampak para bocah serius di depan buku tulis mereka. Ada yang menulis, ada yang memperhatikan papan tulis, ada yang mengeja abjad. Ada pula yang sesekali menggigit pensil yang dipegang. Mereka duduk di atas papan berdebu tanpa sepatu. Rata-rata berseragam putih merah, tetapi ada pula yang hanya menganakan pakaian yang biasa dipakai untuk bermain.

Pemandangan itu terlihat di sekolah hutan Dusun Tinambu, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Muridnya kini berjumlah 29 orang yang terdiri atas 9 orang kelas I, 10 orang kelas II, 8 orang kelas III, dan 2 orang kelas IV. Mereka seluruhnya belajar di satu ruangan tanpa ada sekat yang membatasi antarkelas.

Pembagian kelas hanya dibedakan berdasarkan posisi duduk mereka. Dari wajah-wajah mungil para bocah itu, sepertinya tidak ada kesan gusar dengan lingkungan belajar mereka. “Mau jadi guru,” celoteh Agus Alfian Tasirilotik, siswa kelas IV sekolah itu, Kamis 9 April 2015.

Sudah lebih dari tiga tahun, bocah 9 tahun itu menimba ilmu di sekolah yang didirikan Yayasan Citra Mandiri Mentawai pada 2009 tersebut. Kini ia sudah bisa membaca dan berhitung. Isi teks Pancasila juga bisa disebutkan bocah asal Tinambu itu.

Paulus Pajarotmanai juga lancar mengeja abjad-abjad dan mengucapkannya menjadi sebuah kata. “es – te – o – pe, STOP,” ujar bocah kelas II tersebut sambil tersipu. Tak membutuhkan waktu lama bagi Paul untuk berhitung baik menambah dan mengurangkan angka-angka satu digit. “Saya suka berhitung. Saya juga mau seperti ibu guru,” katanya dengan nada datar ketika ditanyai pelajaran yang disukai dan apa cita-citanya kelak saat dewasa.

Minat anak-anak di Dusun Tinambu untuk menimba ilmu di sekolah Uma bisa dikatakan cukup tinggi. Sepertinya ada perasaan “tidak lengkap” di dalam diri mereka jika tidak bersekolah. Hal itu diakui Marlina Salabaet, pengajar yang sudah mengabdi selama tiga tahun di sekolah Uma. “Biasanya kalau siswa harus ikut orang tuanya ke ladang, pasti dia tidak akan masuk selama dua hari karena jauh, dia pasti gusar karena tidak datang ke sekolah,” katanya.

Walau dengan fasilitas seadanya, anak-anak tetap bersemangat menyimak apa yang diajarkan guru-mereka. Setiap hari di luar hari libur, Marlina harus mengajarkan anak didiknya berbagai pengetahuan berupa Matematika, Bahasa Indonesia, Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Di samping pengatahuan, budi pekerti juga ditanamkan perempuan tersebut mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Bukan hanya para siswa saja yang ikut belajar di sana.

Syafril Adriansyah

Anak-anak balita juga diperbolehkan masuk mengikuti pelajaran. Bahkan orang tua para siswa dari luar ruangan semangat mengamati pelajaran yang diberikan guru-guru.

“Kendala yang dihadapi belum ada buku cetak untuk siswa. Papan tulisnya juga terlalu kecil dan ada yang sudah rusak, kami ingin ini bisa digant. Kalau bisa, menggunakan spidol,” katanya.

Proses belajar mengajar juga terkadang terpaksa ditiadakan jika bangunan itu digunakan untuk kegiatan ibadah.

Selain sebagai sekolah, bangunan berkururan sekitar 15x5 meter tersebut juga berfungsi sebagai gereja. “Kalau ada ada acara geraja, semisal acara Paskah, sekolah tepaksa diliburkan,” imbuh Marlina.

Pembentukan Karakter Keberadaan sekolah hutan di Dusun Tinambu, dipresiasi para para orang tua siswa untuk kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. Selain sebagai wahana tempat menimba ilmu, sekolah juga memiliki peran dalam pembentukan kareakter anak. Pembentukan karakter tersebut sudah dirasakan Aleksander Sabeilakek, salah seorang ayah yang empat orang anaknya sudah menimba ilmu di sekolah uma. “Waktu belum bersekolah, anak saya itu susah sekali diatur.

Kalau disuruh ambil air oleh ibunya, suka tidak mau. Tapi sekarang, ia mau membantu orang tuanya, dan gampang untuk dinasehati,” papar Ayah 10 anak tersebut.

Dua orang anak Alexander sudah melanjutkan pendidikan kelas V dan VI di SDN 16 Saliguma. Satu orang melanjutkan pendidikan di SMP Yos Sudarso II dan satu orang lagi ma-

sih kelas I di sekolah Uma. “Kami ingin di Tinambu ini ada sekolah yang sampai tamat,” harap Musah Salabok, orang tua siswa lainnya.

Saat ini di sekolah hutan, pendidikan siswa hanya berlangsung hingga kelas IV. Jika siswa hendak melanjutkan pendidikan hingga tamat SD, mereka harus pindah ke sekolah lain. Dari Tinambu, sekolah yang terdekat adalah SDN Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah yang bisa ditempuh selama tiga jam dengan berjalan kaki.

Namun, ada kendala lain yang menjadi pertimbangan orang tua karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan jika setiap hari anak harus pulang pergi dari Tinambu menuju Saliguma.

Jika harus melepaskan anak mereka untuk menetap di Saliguma, terdapat kekhawatiran anak-anak mereka justru belum bisa sepenuhnya mandiri.

“Kalau ada keluarga di Saliguma, mungkin bisa jadi pertimbangan, kalau di sana tidak ada keluarga, siapa yang akan mengawasi anak-anak kami?

Mereka masih kecil, dan belum bisa menjaga dirinya sendiri,” jelas Musah.

Sekolah Ketiga Sekolah Hutan di Tinambu merupakan sekolah ketiga yang didirikan YCMM, setelah berdirinya sekolah hutan di Bekkeiluk, dan Magosi, Kecamatan Siberut Selatan. Sekolah hutan di Tinambu diiniasi pada tahun 2007 namun kegiatan belajar mengajar secara sistematis baru dimulai pada 5 Oktober 2009.

Koordinator Divisi Pendidikan YCMM Tarida Hernawati mengatakan, sejak tahun ajaran 2012/2013 menggunakan rapor SD Negeri 16 Saliguma sebagai legitimasi untuk melanjutkan pendidikan hingga kelas VI. Kemudian Pada tahun ajaran 2013/2014, YCMM membuat nota kesepahaman dengan SD 16 Saliguma dan SD 12 Muntei bahwa kedua sekolah itu disepakati menjadi sekolah induk bagi sekolah hutan.

Disepakati juga nama sekolah hutan berubah menjadi sekolah Uma.

“Kalau siswa naik kelas V, mereka bisa melanjutkan pendidikan kelas V hingga VI di SD Saliguma, kata sarjana antropologi tamatan USU Medan tersebut.

Sementara untuk kurikulum, lanjut Tarida, disetarakan dengan kurikulum sekolah negeri namun tetap memberi ruang bagi kurikulum lokal sebagai ciri khas dan identitas lokal.

Direktur YCMM, Roberta Sarogdok mengatakan, untuk kelancaran proses belajar mengajar YCM memfasilitasi berupa peralatan belajar seperti kapur, buku tulis, penghapus dan honorarium dua orang guru yang mengajar di sana. Kalau seragam, sebagian dibantu oleh SD Saliguma, dan ada juga disediakan orang tua murid,” kata Berta. (prl)

Sosok

M

engurus distribusi BBM di Mentawai bukan perkara mudah. Banyak persoalan yang dihadapi, mulai dari kuota yang tidak lagi cukup memenuhi pertumbuhan kendaraan, harga mahal, hingga kelangkaan.

Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) milik keluarga Edward Hutagalung melalui CV. Kasih Sejahtera dan PT. Mentawai Sejahtera menjadi satu-satunya agen yang memiliki izin mendistribusikan BBM di Mentawai.

Meneruskan bisnis orang tua, Edward harus berjibaku mengurusi distribusi BBM melalui APMS miliknya. Saat ayahnya sakit tahun 2000, ia terpaksa mengambil alih bisnis dan meninggalkan studinya di Kota Padang.

Menjalankan bisnis BBM menurut Edward tidak mudah. Ia pernah ditipu dan rugi banyak.

Namun ia tak patah semangat dan terus berjuang mengembangkan usaha. Kepada wartawan Puailiggoubat Supri Lindra, ia mengisahkan bisnisnya di Mentawai.

Berikut kutipan wawancara Puailiggoubat.

Sejak kapan anda menjadi penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Pagai Utara Selatan?

Memulai usaha menjual BBM tahun 1980, waktu itu belum menjadi agen resmi, membawa BBM dari Padang dengan menggunakan drum dan menumpang dengan kapal dagang milik orang, menjual BBM seperti ini dilakoni orang tua saya lebih kurang 10 tahun, melihat kegigihan dan ketekunan orang tua saya ,tergugahlah hati Bupati Padang Pariaman yang waktu itu Anas Malik, Pak Bupati langsung mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Pertamina agar Pertamina membuka APMS di Kepulauan Mentawai, walaupun sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Padang Pariaman, Pertamina tidak langsung mengeluarkan izin, sebab waktu itu Pertamina meminta orang tua saya untuk mengurus beberapa izin seperti izin lokasi seperti letak APMS, izin pengangkutan seperti transportasi kapal, izin penumpukan dan izin penjualan.

Lima tahun setelah mendapat rekomendasi dari Bupati, setelah semua izin terpenuhi barulah Pertamina mengeluarkan DO untuk

Puailiggoubat

12

NO. 310, 15 - 30 April 2015

CV. Kasih Sejahtera khusus untuk premium dan solar. PT. Mentawai Sejahtera untuk minyak tanah.

Setiap bulan berapa jatah premium, solar dan minyak tanah dari Pertamina, apakah jatah tersebut untuk seluruh Mentawai?

Jatah premium 274 ton per bulan, solar 130 ton per bulan, sementara minyak tanah 5 ton per hari, itu tidak masuk hari minggu dan kalender merah.

Kebutuhan BBM satu pulau dengan pulau lain itu berbeda sesuai dengan jumlah penduduknya. Apakah jatah BBM sebanyak itu cukup untuk Mentawai?

Kalau untuk sekarang jatah BBM sebanyak itu tidak mencukupi, sebab sekarang jumlah kendaraan di Mentawai baik roda dua maupun roda empat setiap minggu itu terus bertambah, belum lagi BBM untuk speed boat, mesin genset, chain shaw untuk masyarakat korban bencana alam untuk mengergaji kayu rumahnya.

Jatah tersebut untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, setiap bulan kapal pengangkut BBM akan mengantarkan BBM ke setiap pulau itu sebanyak 2 sampai 3 kali, kebutuhan satu pulau dengan pulau lain berbeda.

Kalau tidak cukup, berapa BBM yang dibutuhkan sekarang?

Ideal BBM yang dibutuhkan, premium 500 ton - 600 ton tiap bulan, solar 400 ton, minyak tanah 7 ton per hari, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sekarang ini masih banyak yang membutuhkan minyak tanah, karena pemerintah sampai sekarang belum membagikan LPG 3 kg di Kabupaten Kepulauan Mentawai, kalau LPG 3 kg dibagikan kemungkinan kebutuhan minyak tanah di Mentawai akan berkurang.

Di dalam jatah BBM tersebut apakah masuk didalamnya BBM untuk kapal antar pulau?

BBM tersebut khusus untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, BBM tersebut tidak termasuk BBM untuk kapal antar pulau, kalau kapal antar pulau BBM nya tersendiri, awalnya memang ada rencana BBM kapal antar pulau kita yang memasoknya tapi sampai

sekarang belum terealisasi.

Dalam membagikan BBM anda pasti berhadapan langsung dengan masyarakat, bagaimana cara anda menghadapi keluhan dari konsumen?

Bila ada komplain dari konsumen tentang jatah BBM saya langsung menghadapinya dan berusaha untuk menerangkan tentang kuota BBM yang diterima, cara seperti ini selama ini manjur dilakukan, biasanya masyarakat tersebut paham dan langsung menerima penjelasan tersebut, bagi APMS paling utama setiap kepala keluarga itu harus mendapatkan BBM setiap trip kapal pengangkut BBM. Selama ini BBM langsung dibagikan oleh APMS ke masyarakat, apakah sistem pembagian seperti ini ideal menurut anda?

Sistem ini pernah diterapkan di APMS PUS, tapi sistem ini tidak ideal sebab banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan jatah BBM, bahkan APMS PUS pernah mengalami penipuan kupon palsu sehingga menimbulkan kerugian, untuk mengatasi hal tersebut sekarang ini kami langsung menyerahkan pendistribusian BBM ke pemerintah kecamatan, pemerintah kecamatanlah yang menunjuk agen penyalur BBM di desa dan dusun.

Setiap desa sekarang ada agen penyalur bbm, bahkan di dusun pun ada, apakah pernah anda temukan agen penyalur yang menjual minyak diatas harga yang telah disepakati atau agen penyalur tersebut menjual BBM ke perusahaan atau pihak lain?

Walaupun penyaluran BBM sudah diserahkan sepenuhnya ke pemerintah kecamatan, desa, dan dusun tapi pemantauan dari APMS tetap dilakukan, bila ada agen penyalur yang menjual BBM diatas harga yang telah disepakati bersama atau agen penyalur menjual BBM ke perusahaan atau pihak tertentu maka APMS akan membuat surat peringatan pertama dan memberikan waktu satu kali lagi ke agen penyalur tersebut, kalau masih juga berbuat maka kita minta pemerintah kecamatan untuk mencabut ijin agen penyalur yang bersangkutan.

Biodata Nama: Edward Hutagalung Kelahiran: Sikakap, 24 Juli 1971 Jabatan: Pimpinan APMS di PUS Istri: Happy Nurdiana Alamat: Sikakap Tengah, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap

Apakah pihak APMS melakukan pembinaan ke setiap agen penyalur, kalau ada berapa kali dalam satu tahun?

Pembinaan setiap agen penyalur setiap bulan diadakan, sebab setiap bulan agen penyalur yang ditunjuk kepala desa dan kepala dusun pasti akan datang ke pangkalan APMS, waktu itulah kita gunakan untuk memberikan informasi-informasi tentang perkembangan tentang harga BBM yang sekarang itu tidak stabil, harga BBM sekarang sesuai dengan harga minyak dunia kadang naik, kadang turun.

Menurut anda keberadaan APMS Saibi Jaya apakah bisa mengatasi kelangkaan BBM

di Mentawai terutama Siberut?

Dengan adanya APMS Saibi Jaya berarti kuota BBM untuk Mentawai telah ditambah oleh Pertamina. Kita berharap APMS Saibi Jaya dapat beroperasi secepatnya sehingga kebutuhan BBM untuk pulau Siberut telah terpenuhi sehingga jatah BBM untuk Siberut bisa kita alihkan ke pulau lain yang ada di Mentawai.

Dalam penyaluran BBM selama ini apakah pernah mendapatkan tekanan dari pihak tertentu?

Tidak ada mendapatkan tekanan dari pihak tertentu atau oknum.

Apa harapan anda terhadap Pemerintah dan Pertamina menyangkut kelangkaan BBM di Mentawai?

Harapan kita ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pertamina agar kuota BBM untuk Mentawai dapat ditambah secepatnya supaya kelangkaan BBM tidak terjadi lagi, dan APMS Saibi Jaya dapat beroperasi secepatnya, dahulu kendaraan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dihitung dengan jari sekarang sudah ribuan kendaraan yang masuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (spr)

Sisi Lain

B

anyak cara mempromosikan budaya Mentawai.

Salah satunya merajah tubuh dengan tato motif Mentawai. Cara yang ditempuh Esmat W Sakulok ini mungkin akan dipandang aneh oleh sebagian orang, sebab tato sebagai tradisi kuno masyarakat Mentawai kini sudah jarang diperhatikan. Boleh dikatakan tradisi menato (rajah atau titik dalam bahasa Mentawai) tidak lagi dilakukan anak-anak muda Mentawai. Orang Mentawai bertato sebagian masih dijumpai di Siberut, umumnya mereka berusia tua dan sikerei atau tetua adat.

Namun bagi Esmat, pemuda kelahiran Saibi, Siberut Tengah, Mentawai, tato Mentawai sangatlah unik dari segi motif dan memiliki makna yang dalam secara budaya. Ia lalu melukiskan titik loppok di tubuhnya.

“Tato bagi saya tidak saja dilihat dari segi nilai seninya tapi ada manfaat bahwa kita dapat mempromosikan budaya Mentawai dari diri kita, kita tidak menunggu siapa karena yang mempunyai kesempatan besar

Puailiggoubat

adalah orang muda untuk mengambil peran mempromosikan budaya Mentawai,” kata Esmat.

Keputusan Esmat membuat tato dalam dirinya hanyalah bagian dari kebanggaannya pada budaya Mentawai, ketika beberapa waktu lalu pernah ke daerah Sarereiket (bagian hulu pulau Siberut) dimana tradisi dan budaya Mentawai masih sangat terlihat kental digunakan di pedalaman Siberut, warga di sana heran melihatnya menggunakan tato, karena orang yang tinggal di kota masih bangga juga menggunakan tato.

“Dan mereka tahu motif tato yang saya gunakan itu dan mereka tahu identitas saya dilihat dari tato,” kata Esmat.

Aktivitasnya mempromosikan budaya Mentawai di Jakarta membuatnya beberapa kali diundang dalam kegiatan diskusi budaya ataupun atraksi seni. ”Ada banyak mahasiswa bertanya dan saya rekomendasikan kalau mau tahu tentang tato silahkan ke Mentawai, bahkan saya juga memiliki sahabat dari mancanegara yang membuat tato dalam tubuh dengan tato motif Mentawai, itu

artinya orang luar saja bangga, lalu bagaimana dengan kita orang asli Mentawai,” kata pria yang kini tengah kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta ini.

Esmat yang pernah menjadi pembicara di Kampus Atmajaya Jakarta, berdiskusi tentang pembuatan film ‘Mentawai Tato Revival’ yang saat ini sudah banyak disaksikan di media social Youtube.

Ia juga pernah mengikuti kegiatan diskusi di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) membahas tentang arsitektur rumah adat Mentawai (Uma Mentawai).

Dari segala aktivitasnya mempromosikan budaya Mentawai, Esmat ingin mengajak anak-anak muda bangga dan mencintai budayanya sendiri.

“Saya berkeinginan bahwa Mentawai itu dibangun berlandaskan budaya asli Mentawai bukan lebih banyak pernik budaya lain, kemudian, saya ingin di Mentawai dibuat sebuah icon atau patung Sikerei sebagai ciri khas Mentawai, karena ketika orang datang ke Mentawai bukan pernik budaya lain yang dilihat tetapi betul-betul ciri

khas Mentawai,” kata putra asli Saibi Samukop tersebut.

Meski beberapa orang kontra melihat tato yang terlukis di tubuhnya namun Esmat tetap bangga melestarikan tato Mentawai sebagai sebagai warisan nenek moyang orang Mentawai.

“Saya juga tidak mengajak semua orang muda Mentawai bertato tapi paling tidak orang muda mengerti tentang Mentawai dari kehidupan di Mentawai, tato, pakaian adat, tari Mentawai,” kata Esmat.

Ia berharap kalangan muda atau mahasiswa Mentawai di setiap kegiatannya dapat melakukan kolaborasi dengan budaya Mentawai. (trs)

sambungan hal. 17

Memutus Rantai... keterisolasian geografi wailayah Sila’ Oinan, termasuk membangun infrastruktur jalan yang dapat menghubungkan antar dusun-dusun di wilayah ini.

3. Peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan seperti pustu, dengan menempatkan petugas dan melengkapi sarana prasarana pustu termasuk ketersedian obat-obatan.

Membangun sinergi antara petugas medis di pustu dengan pengetahuan pengobatan tradisional yang dimiliki oleh sikerei juga perlu dikembangkan, agar pengetahuan pengobatan modern tidak mengeksklusi pengetahuan pengobatan tradisional.

Melakukan hal-hal tersebut belum cukup, karena besar kecenderungan akan terjebak pada program yang temporer dan tidak berkelanjutan.

Karena itu menjadi penting untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan yang dapat memutus rantai eksklusi yang ada.

Salah satu tindakan yang dapat memutus rantai eksklusi terhadap sila’ Oinan secara lebih berkesinambungan adalah dengan mereorganisasi dusundusun di sila’ Oinan menjadi desa baru yang terpisah dari desa induk Muntei

13

NO. 310, 15 - 30 April 2015

dan Saliguma.

Dengan menjadi desa baru, kesinambungan pelayanan pemerintah akan diperoleh dengan posisinya sebagai subjek yang memiliki posisi yang setara dengan desa-desa lainnya, yang memiliki hak-hak yang sama atas pembangunan dan layanan pemerintahan lainnya.

Hal ini pernah terbukti dalam pengalaman Mentawai. Keterbatasan layanan pemerintah akibat pengabaian yang dialami selama manjadi bagian dari Padang Pariaman, mulai teratasi setelah Mentawai menjadi kabupaten sendiri.

Geliat pembangunan terasa lebih kuat dan perlakuan terhadap warga juga semakin baik.

Hal yang sama perlu diulang di dalam lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri, dimana wilayah-wilayah yang minim memperoleh layanan seperti Sila’ Oinan dibentuk menjai desa tersendiri.

Kabupaten sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan desa baru tersebut. Pasal 7 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan untuk tujunan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa, pemerintah daerah kabupaten dapat melakukan penataan desa yang salah satu bentuknya adalah pembentukan desa baru.

Keterbatasan jumlah penduduk mungkin bisa menjadi kendala terhadap ide membentuk Sila’ Oinan sebagai desa sendiri. Karena total jumlah penduduk tidak akan lebih dari jumlah 4.000 jiwa atau 800 KK, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 8 ayat (3) angka 3 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun, jika mengacu kepada tujuan penataan desa, syarat ini mestinya tidaklah menjadi hal yang harus menghalangi upaya pembentukan desa Sila’ Oinan.

Karena tujuan terpentingnya adalah bagaimana efektivitas dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terpenuhi.

Penetapan syarat minimal jumlah pendudulk sesungguhnya berkait erat dengan rasionalisasi efektifitas dan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap warga desa. Bagi daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi,

angka 4.000 jiwa maih bisa dilayani dengan efektif dan efisien, karena terkonsentrasi pada wilayh yang relative kecil. Namun bagi daerah yang kepadatan penduduknya rendah seperti Mentawai, maka jumlah 4.000 jiwa akan tersebar pada wilayah geografis yang luas. Inilah yang menyebabkan mengapa syarat minimal jumlah penduduk untuk pembentukan desa berbeda-beda antar wilayah.

Untuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan syarat minimal jumlah pendudk adalah 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga. Kepadatan penduduk di 5 propinsi ini 45-99 jiwa/km2. Untuk wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara ditetapkan paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga dengan pertimbangan kepadatan penduduk di 4 propinsi ini antara 16 – 30 jiwa/km2. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga, dengan pertimbangan kepadatan penduduk di tiga propinsi ini antara 30-102 jiwa/km2. Untuk

wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala Keluarga, dimana kepadatan pendudk di 2 propinsi ini adalah 8 – 10 jiwa/km2.

Dengan tingkat kepadatan kepadatan penduduk Mentawai yang hanya sebesar 12-13 jiwa/km2, maka 4.000 jiwa akan mendiami wilayah seluas 307,69 km2. Jika ukuran ini yang digunakan dalam membentuk desa, bisa dipastikan efektifita, eisiensi dan kualitas pelayanan dan penyelenggaran pemerintahan desa tidak akan maksimal. Sebab di daerah lain, luas 307 km2 mungkin sudah menjai satu kecamatan.

Untuk Mentawai sendiri luas desa sebesar ini sudah lebih luas dari kecamatan Sipora Selatan yang hanya sebesar 268,47 km2. Jika ekuivalen dengan kepadatan penduduk di tempat lain dan konidisi geografis daearh, maka syarat minimal jumlah penduduk untuk membentuk satu desa di Mentawai bisa disetarakan dengan syarat minimal pembentukan desa di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara yang hanya sebesar 1.000 jiwa atau 200 KK. Jumlah ini terlampauai oleh jumlah KK yang ada di dusundusun sepanjang Sila’ Oinan.

Puailiggoubat NO. 310, 15 - 30 April 2015

Bentrokan terjadi karena mahasiswa tidak bisa bertemu anggota dewan

14

Demo Tolak Kenaikan BBM Bentrok Seorang Mahasiswa Diamankan Polisi

Andika Adi Saputra FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

Di samping itu, rencana pemerintah memberikan uang kredit mobil kepada pejabat juga dinilai sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah. “ B B M Naik, masyarakat menderita. Kami minta anggota dewan menemui kami dan mendengar aspirasi kami, “Jika ORASI - Mahasiswa berorasi di halaman kantor DPRD Sumbar memprotes kebijakan pemerintahan aspirasi kami tidak didengar, Jokowi - JK kami akan meanggota dewan tidak berada di tempat. gas keamanan Gedung DPRD Sumbar. lakukan aksi dengan jumlah massa yang Merasa kecewa, mahasiswa menu“Kita berduka, tidak seorang pun lebih banyak lagi,” tam-bahnya. runkan bendera yang berada tepat di wakil rakyat yang peduli dengan aspirasi Setelah berorasi di depan Gedung depan Gedung DPRD Sumbar menjadi kita,” ujar Koordinatoir Aksi Limamira, DPRD Sumbar, mahasiswa memsetengah tiang. Kemudian maha- Ade Irwansyah. bubarkan diri dan kembali menuju siswa berupaya kembali membakar ban Ia mengatakan, aksi tersebut dila- kampus Universitas Bung Hatta,Ulak bekas tetapi dihalangi polisi dan petu- kukan sebagai bentuk protes atas Karang, Padang. Namun saat itu, terjadi ketidakadilan pemerintah terhadap aksi saling dorong antara mahasiswa dan rakyat. Salah satu contohnya ada- polisi. Polisi menilai aksi mahasiswa lah kenaikan harga BBM dan elpiji yang menganggu ketentraman umum.

Melambung, Konsumen memicu kenaikan harga segala as-pek. Akibatnya, beberapa mahasiswa

atusan Mahasiswa yang tergabung dalam dari Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya (Limamira) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Sumatera Barat, Jum’at, 10 April 2015. Mereka menolak kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang kembali menaikkan harga BBM dan elpiji sehingga memicu kenaikan harga barangbarang lain.

Awalnya, mahasiswa menyampaikan orasi mereka di tugu Simpang Presiden, Jalan Khatib Silaiman diiringi pembakaran ban bekas. Aksi tersebut sempat menutup satu jalur jalan selama beberapa waktu.

Kemudian, mahasiswa melanjutkan aksi ke depan Kantor DPRD Sumatera Barat sambil membawa spanduk dan poster bernadapenolakan kenaikan BBM. Selain itu, mahasiswa juga membawa keranda serta ada yang nmengenakan kostum pocong.

Di depan kantor wakil rakyat, massa kembali menyampaikan aspirasinya, namun tidak seorang pun anggota DPRD Sumatera Barat yang datang menemui mahasiswa dengan alasan

R

Harga Elpiji 12 Kg Beralih ke Tabung 3 Kg

PADANG - Harga gas elpiji seberat 12 Kg di Kota Padang mencapai Rp 160.000 per tabung setelah adanya kebijakan pemerintah yang menaikan harga elpiji 12 Kg sebesar Rp 8.000 per tabung.

Akibatnya, konsumen pun beralih ke tabung 3 Kilogram. Selain harganya terjangku, yakni 17 ribu per tabung, ukuran tersebut mudah dibawa dan dipindahkan.

Salah seorang pedagang elpiji 12 kg di Kawasan Jalan Jati, Kota Padang Irma Susanti mengatakan, kenaikan harga elpiji berdampak terhadap berkurangnya pendapatan. Dirinya bahkan merugi karena menurunnya jumlah konsumen.

Sebelumnya, dia bisa menjual tiga tabung per hari. Tetapi saat ini dia hanya mampu menjual beberapa tabung saja dalam kurun waktu satu minggu. “Penjualan sekarang jauh menurun.

Penyebabnya harga elpiji 12 kg selalu berubah-ubah dalam waktu dekat,” ujarnya, Jumat, 3 April 2015.

Irma menambahkan, sampai saat ini dia belum mendapatkan patokan resmi besaran harga penjualan elpiji 12 kg di tingkat pengecer. Dia hanya menyesuaikan besaran kenaikan BBM dengan kepantasan harga di tingkat pengencer.

“Penjualan elpiji 12 kg sekarang berkurang, sementara penjualan elpiji 3 kg sedikit mengalami lonjakan karena konsumen beralih menggunakan elpiji 3 kg,” ujarnya.

Sementara, pedagang elpiji lain, Tasril Abu mengaku penjualan elpiji 3 kg mengalami kenaikan lebih 50 persen. Biasanya dalam satu hari dia bisa menjual 50 tabung. Pascakenaikan elpiji 12 kilogram, penjualan meningkat 75-80 tabung per hari. Bahkan dia mengaku kesulitan mendapatkan pasokan dari agen.

“Penjualan di pangkalan saya pesat, terkadang stok tabung sempat kosong. Menyikapinya saya mengusulkan penambahan tabung,” ujarnya. ( dika/p)

diamankan polisi. Seorang diantaranya dibawa ke Mapolresta Padang.

Tidak terima dengan penangkapan rekannya, mahasiswa menjemput rekannya ke Mapolresta Padang. Setelah melalui beberapa proses,akhirnya mahasiswa tersebut dibebaskan kembali.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa melayangkan sebeles tuntutan yakni, mengembalikan sistem perekonomian Indonesia sesuai ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila dan melindungi hak individu, masyarakat, politik dengan sistem tata ekonomi sosial, Hentikan pembodohan terhadap masyarakat, tetapkan regulasi dan peraturan yang jelas.

Selain itu, tegakan hukum Indonesia yang adil dan benar tanpa pandang bulu dan abaikan intervensi pihak asing. kurangi sektor pengualan negara yang tidak efesien dan tindak tegas tindakan aparatur negara yang menghamburkan uang negara apalagi yang melakukan tindakan korupsi.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk optimalisasi regulasi baru dan terbarukan di Indonesia. Tingkatkan sarana dan prasarana serta transparasi umum untuk semua kalangan serta tingkatkan kinerja BUMN, dan kembalikan aset Indonsia yang dikuasai oleh asing. (p)

Kak Seto Usul Pembentukan Satgas Perlindungan Anak PADANG - Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perindungan anak hingga ke tingkat RT dan RW guna menepis masuknya paham redikal kepada generasi muda.

Khusus untuk Sumatera Barat, Seto Mulyadi mengaku sudah melakukan diskusi dengan Gubernur Irwan Prayitno untuk menerapkan rencana tersebut. Seto berkeinginan Sumbar menjadi provinsi pertama memiliki Satgas Perlindungan Anak di tingkat RT dan RW. Menurut Pemerhati anak tersebut, mencegah masuknya hal negatif seperti paham radikal, kriminal, nerkoba dan penyimpangan lainnya dapat dicegah melalui orangtua. Dengan demikian dibutuhkan peran orangtua dalam memberikan serta menghidupkan

kembali diskusi dan memberikan pencerahan.

Cara pencegahan melalui keluarga dapat dilakukan orang tua dengan dongeng positif, diskusi dan duduk bersama bersama anak. Sementara, Satgas Perlindungan Anak bertugas mengawasi orang tua dan memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

“Setiap keluarga di Indonesia harus memperkuat rumah tangga mereka. Karena banyak anak lari dari rumah kemudian melakukan prilaku menyimpang, dan bisa berakhir kepada paham yang salah karena kurang perhatian dari orang tua,” jelasnya di Padang, Sabtu (11/4/2015).

Kak Seto juga meminta perusahaan yang memproduksi lem dari beberapa merek dapat memperhatikan produknya. Sebab, beberapa produk lem sering disalahgunakan oleh anak-anak.

Kemudian dia juga meminta agar polisi melakukan razia terhadap penjualan lem-lem tersebut.

“Bagi anak-anak yang terlantar dan mengalami masalah, Dinas Sosial harus mengambil alih serta memberikan kontirbusi,” katanya.

Sementara, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan akan mengkaji usulan pembentukan Satgas Perlindungan Anak tersebut.

“Secara fisik anak harus dilindungi karena mereka lemah. Kemudian secara mental anak memiliki hak untuk dilindungi agar tidak terpengaruh dari hal-hal yang membuat mereka terjerus kepada jalan yang salah seperti paham radikal, kriminal, dan beberapa sifat buruk lainnya,” jelasnya.

Hingga kini, Satgas Perlindungan Anak baru terdapat di Tangerang Selatan. Sumatera Barat sendiri baru memiiki lembaga perlindungan anak. (dika/p)

SEPUTARSUMBAR

Puailiggoubat

NO. 310, 15 - 30 April 2015

15

FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

Ombudsman Sumbar mengawasi enam sekolah di Padang

Andika Adi Saputra

U

jian Nasional (UN) tahun ajaran 2014/2015 resmi digelar secara serentak di seluruh

Indonesia mulai Senin, 13 April 2015.

Di kota Padang, pelaksanaan Ujian Nasional diwarnai dengan beredarnya lembaran yang diduga berisi jawaban atas soal-soal UN. Pada hari pertama pelaksanaan UN, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menemukan lembaran yang diduga berisi kunci jawaban Ujian Nasional beredar di sekitar Madrasah Aliyah di Kota Padang. Lembaran tersebut diambil dari siswa yang sedang memperbanyaknya di salah satu di sekitar sekolah itu. Lembaran kertas bertuliskan abjad jawaban itu ditemukan sebelum ujian berlangsung.

Kepala Ombudsman Kantor Wilayah Sumatera Barat Yunafri mengatakan, modus yang dugunakan adalah, peserta UN datang ke warung fotokopi tidak jauh dari sekolahnya dan memperbanyak lembar jawaban yang terdiri dari lembaran yang ditulis tangan dan satu lembar kunci jawaban hasil ketikan komputer.

“Saat kami temui peserta UN tersebut tengah memperbanyai lembar jawaban. Kemudian tim dari Ombudsman mengaku kakak pelajar meminta kunci jawaban,” ujarnya.

Yunafri menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan lembaran kertas yang beredar tersebut memang benarbenar kunci jawaban UN. Apakah lembaran tersebut adalah kunci jawaban yang benar atau hanya sekedar oknum yang mengambil kesempatan.

“Kami akan melakukan klarisifikasi kepada pihak sekolah, dan Dinas Pendidikan Kota Padang,” ujarnya.

Dia meminta pihak sekolah lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap peserta UN. Agar kunci jawaban atau oknum yang mengambil keuntungan dari kondisi ini tidak mempengaruhi peserta UN. “Kami melakukan pengawasan terhadap enam sekolah di Kota Padang.

Ke depan pengawasan akan terus dilakukan sampai UN selesai,” ujarnya.

Menindak hal ini, sebutnya. Ombudsman akan melakukan klrisifikasi kepada seluruh instansi terkait setelah ujian selesai. Tindakan tersebut dilakukan setelah UN mengingat supaya peserta UN tidak terganggu. Pihak berjanji akan melakukan klarisifikasi kepada dinas pendidikan Kota Padang dan lembaga terkait menyikapi hal tersebut.

Tanpa UN Online Dinas Pendidikan

Provinsi

UJIAN Peserta berkebutuhan khusus Kharisma Heru serius mengikuti ujian nasional di SLB Wacana Asih Padang, Senin (13/ 4/2015).

UN SMA DI PADANG

Kunci Jawaban Masih Beredar Sumatera Barat belum melaksanakan Ujian Nasional (UN) online. Tujuh SMK yang semula masuk nominasi pelaksanaan UN online gagal karena tim verifikasi dari Jakarta terlambat menyampaikan laporan ke Puspendik.

Sementara SMK 6 Padang menyatakan mengundurkan diri menggunakan sistem UN online.

Model pelaksanaan UN online ini merupakan yang pertama dilakukan.

Untuk menerapkannya di sekolah, dibutuhkan syarat berupa komputer dilengkapi jaringan internet berkecepatan 4 Mbps, dan kemampuan peserta UN. Perangkat itu minimal sepertiga dari jumlah peserta ujian , dan terhubung melalui LAN (jaringan wilayah).

Ketua Panitia Pelaksana UN Sumbar Bustavedia mengatakan, terdapat Tujuh SMK yang masuk nominasi untuk pelaksanaan UN Online yakni, SMKN 1 Bukittinggi, SMKN 2 Bukittinggi, SMKN 6 Padang, SMKN 1 Sijunjung, SMKN 1 Kotobaru Sitiung, dan SMKN 3 Pariaman,” ujarnya.

“Pelaksanaan UN online di Sumbar gagal karena ada keterlambatan dari tim verifikasi. Sementara SMK 6 Padang sudah mengirimkan surat pernyataan bahwa mereka belum sanggup menerapkan UN online tersebut,”

jelasnya.

Menurut Bustavedia, tercatat sebanyak 73.406 peserta UN tingkat SMA/MA/SMK sederajat di Sumbar pada tahun ini, sedangkan tingkat SMP/ MTS sebanyak 89.919 orang. Meski demikian data tersebut dapat berubah, tetapi perubahannya tidak akan terlalu besar. “Perubahan bisa terjadi karena ada peserta yang berhalangan seperti sakit, meninggal, atau dipenjara. Kalau ada peserta yang sakit atau berhalangan akan diselesaikan sesuai peraturan yang ada,” ujarnya.

Berkebutuhan Khusus Di Sumatera Barat, tercatat 48 pelajar berkebutuhan khusus atau disabilitas mengikuti Ujian Nasional.

Sebanyak 33 orang berasal dari Kota Padang, Padangpanjang (9 orang), Payakumbuh (5 orang), dan Kabupaten Pesisir Selatan (1orang).

Dalam pelaksanaan UN, peserta kebutuhan khusus mendapatkan perlakuan berbeda. Bobot soal yang diberikan lebih mudah dibandingkan peserta lain. Dari segi pelaksanaan, peserta UN dibimbing untuk melakukan pengisian data diri.

Kepala Sekolah SLB Wacana Asih Padang Yuliani mengatakan, di sekolah yang dipimpinnya terdapat satu orang

peserta UN berkebutuhan khusus.

Siswa tersebut bernama Kharisma Heru.

Heru merupakan peserta UN penyandang tunarungu. Dalam pelaksanaan ujian, Heru diawasi oleh dua orang pengawas yang memiliki kemampuan menjeleskan menggunakan bahasa tunarungu. Sementara dari waktu pelaksanaanya dan mata pelajarannya Heru sama dengan peserta lainnya.

“Di sekolah kami terdapat satu peserta penyandang tunarungu. Dia melaksanakan ujian sendirian dan diawasi oleh dua orang pengawas,” sebutnya.

Menurut Yuliani, pelaksanaan ujian berkebutuhan khusus tidak terlalu jauh berbeda dengan peserta lainnya. Peserta ujian berkebutuhan khusus tetap memulai dan mengakhiri ujian sesuai waktu yang ditentukan oleh panitia.

Hanya saja di sekolahnya terdapat satu peserta UN, berbeda dengan tempat lain satu lokal diisi oleh beberapa orang.

“Heru sudah sejak TK disekolah kami, setelah tamat SMP dia tetap memilih melanjutkan sekolah di sini.

Maka saat ini dia harus ujian sendiri,” sebutnya.

Salah seorang pengawas ujian bagi peserta berkebutuhan khusus Zaitun Pane mengatakan, pelakasanaan ujian bagi peserta kebutuhan khusus tidak

jauh berbeda dengan peserta lainnya.

Peserta ujian didampingi oleh pengawas yang memiliki kemampuan dalam menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan peserta ujian. Dia mencontohkan kepada Kharisma Heru yang memiliki keterbatasan atau penyandang tunarungu.

“Peserta yang memiliki kebutuhan khusus harus didampingi oleh pengawas yang mampu menjawab kebutuhan peserta,” ujarnya.

Khusus Heru, Sebutnya, dirinya selaku pengawas tidak terlalu mengalami kesulitan. Hanya saja saat memulai ujian pengawas harus menjelaskan tata tertib ujian kepada Heru dengan mengunakan bahasa isyarat supaya mudah dipahami.

Kemudian, beberapa kali Heru bertanya saat mengisi data diri.

“Kami tidak mengalami banyak masalah saat memberikan keterangan dan pemahaman, sebab kami adalah guru yang biasa mendapingi siswa berkebutuhan khsus,” tuturnya.

Pantauan di lokasi, Heru sangat serius mengikuti ujian. Mengenakan seragam lengkap dia menekuni ujian dan serius membaca soal. Beberapa rekannya dan junior melihat lihat dari luar ruangan. Beberapa perlengkapan ujian seperti tanda pengenal, pensil, dan papan ujian tersedia di mejanya. (p).

16

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 310, 15 - 30 April 2015

Laut Tercemar, Tangkapan Nelayan Berkurang PADANG - Nelayan di Kawasan Pantai Muaro Lasak, Kota Padang Sumatera Barat mengeluhkan banyaknya sampah di kawasan pantai itu. Keadaan itu membuat tangkapan nelayan jauh berkurang karena laut tercemar.

Saat nelayan menggunakan alat tangkap berupa pukat tepi, mereka tidak mendapatkan banyak ikan, melainkan sampah. Selain itu, setiap tahunnya jumlah ikan terus bekurang karena tercemarnya laut.

Setiap kali mereka menarik pukat, jumlah sampah dari berbagai jenis terus meningkat.

Terlebih setelah turun hujan, jumlah sampah terus meningkat. Sampah tersebut berasal dari aliran sungai yang bermuara di sekitar Pantai Padang.

Muhammad Safrin (Yin), salah seorang nelayan di Pantai Purus mengatakan, akibat banyaknya sampah, jumlah ikan hasil tangkapan nelayan menggunakan pukat tepi secara manual semakin berkurang. Selain itu, sampah yang berasal dari beberapa muara sungai mencemari lingkungan dan ekosistem laut.

“Efek secara langsung adalah menumpuknya sampah di pinggir pantai. Meski beberapa petugas kebersihan sudah membersihkannya, namun jumlah sampah saja banyak,” ujarnya Minggu (5/ 4/2015).

Yin menabahkan, beberapa tahun sebelumnya terdapat lima nelayan menggunakan pukat di lokasi tersebut. Sekarang hanya tinggal satu kelompok saja dengan anggota sepuluh sampai 15 orang.

Mereka berharap, pemerintah segera bertindak.

Pasalnya jika kondisi ini dibiarkan akan merusak keindahan laut dan membunuh mata pencarian nelayan yang menggunakan pukat tepi.

“Saat mencari ikan pendapatan kami tidak sebanding dengan biaya. Sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi,” ujarnya.(dika)

Petani Panen, Harga Beras Turun di Padang PADANG - Harga beras lokal di Kota Padang, Sumatera Barat diperkirakan akan terus turun dalam bulan ini. Saat ini beras dijual seharga Rp 10.500/kg, turun sebesar Rp 2.000/kg dibandingkan bulan lalu.

Turunnya harga beras lokal karena beberapa daerah di Sumatera Barat mulai panen. Akibatnya stok beras melimpah dan persediaanpun cukup.

Sebelumnya harga beras naik karena petani lokal belum memasuki musim panen dan pedagang terpaksa menjual beras jawa atau import.

Seperti diungkapkan Muncak, salah seorang penjual beras di Kawasan Anduring Kota Padang.

Menurutnya harga beras akan terus mengalami penurunan dalam bulan ini, sebab beberapa dearah penghasil beras seperti Solok, Pesisir Selatan, Pariaman dan Padang sedang musim panen.

“Sekarang diperkirakan stok beras cukup untuk Sumbar. Diperkirakan ke depan harga beras akan turun lagi mencapai Rp 10.000-Rp9.000/kg,” ujarnya.

Menurut Muncak, naiknya harga BBM tidak mempengaruhi harga jual beras lokal. Sebab kenaikan harga BBM diiriingi dengan panen raya di daerah Sumatera Barat. Berbeda dengan dua bulan sebelumnya, naiknya harga beras dikarena stok beras dan petani sedang minim panen. Akibatnya penjual beras terpaksa mengambil beras dari daerah Jambi dan Lampung.

“Sekarang petani lokal akan menghadapi panen raya. Meski demikian secara kuantitas luas lahan pertanian semakin berkurang setiap tahunnya.

Kondisi ini juga memicu terjadi kenaikan harga beberapa tahun kedepan.,” ujarnya. (dika/p)

Tiga Ruko Terbakar, Tiga Penghuninya Tewas FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

Mereka tidak sempat menyelamatkan diri karena tertidur

Andika Adi Saputra

iga unit rumah toko (ruko) di kawasan Pasar Siteba, Kota Padang, Sumatera Barat, terbakar Selasa, 14 April 2015. Tiga warga terdiri atas ayah dan dua anaknya tewas terbakar diduga terperangkap karena tertidur pulas.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Puailiggoubat, ruko yang ditempati Etrianis itu terbakar sekitar pukul 04.30 WIB. Saat kejadian, dia bersama dua anaknya Reva (9) dan Yulianta (10) tengah tertidur.

Petugas kebakaran yang datang ke lokasi tidak berhasil menyalamatkan korban karena ruko tersebut berisi bahan yang mudah terbakar sehingga api cepat membesar. Api juga sempat merembet dua ruko di sebelahnya.

Setelah api dipadamkan, jenazah ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda

T

KORBAN - Jenazah korban kebakaran dibawa ke RS Bhayangkara Polda Sumbar Sumatera Barat untuk di autopsi.

Jenazah ketiganya lalu dibawa ke rumah duka di kawasan Kelurahan Pisang, Kota Padang untuk dimakamkan.

Salah seorang keluarga korban, Irnovan saat ditemui Rumah Sakit Bhayangkara mengatakan kebakaran tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian ratusan juta sebab semua isi toko ludes terbakar termasuk dua mobil dan sejumlah kendaraan.

“Isi toko semuanya habis.

Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta meski demikian belum sempat dihitung detailnya,” tuturnya.

Irnovan menambahkan, pihaknya menyerahkan masalah ini ke pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan.

Kepala BPBD-Pemadam Kebakaran Kota Padang Dedi Henidal mengatakan, petugas datang ke lokasi 15 menit setelah mendapatkan informasi dari warga.

Untuk memadamkan api, petugas

mengrahkan tujuh unit armada beserta 50 personel. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk menjinakkan si jago merah karena bangunan tersebut terdiri atas dua lantai. Dugaan sementara ketiga korban terjebak di dalam ruko kerena mereka tidak menemukan kunci gembok.

“Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab dan berapa kerugian akibat peristiwa tersebut,” ujarnya. (p)

Tiga Pengedar Ganja Ditangkap Polisi PADANG - Tiga pengedar narkoba jenis ganja dibekuk Satuan Narkoba Polresta Padang, Senin (13/4/2015) sekitar pukul 19.30 WIB. Dari tangan tersangka, polisi menyita 8 kilogram ganja siap edar yang dipasok dari Aceh sebagai barang bukti.

Ketiga tersangka adalah Syafrizal (20), Arisman (24) ditangkap di kawasan Sungai Sapiah, Kota Padang serta Agus Pinal (27) yang diamankan polisi di Jalur Dua By Pass, Aia Pacah , Kota Padang.

Menurut Syafrizal, dirinya berperan sebagai pemasok barang haram tersebut dari Aceh.

Awalnya, ia mambawa 12 Kilogram ganja dan sebanyak empat kilogram langsung terjual kepada pemuda yang baru dikenalnya di kota Padang.

“Saya hanya disuruh orang dan saya tidak tau bahwa di

FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

TERSANGKA Tiga tersangka pengedar beserta barang bukti ganja diamankan di Mapolresta Padang dalam tas tersebut berisi ganja,” katanya.

Ia mengaku baru pertama kali datang ke Padang. Di daerah asalnya, ia sehari-hari bekerja sebagai petani sawit dan mendapat upah sebesar Rp 2 juta. Akiabat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman

15 tahun penjara.

Kasat Narkoba Polresta Padang Daeng Rahman mengatakan, ketiga pelaku ditangkap setelah dipancing.

Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dan petugas.

“Kasus ini masih dalam pengembangan. Ketiganya

merupakan penjual atau bandar,” ujarnya.

Daeng menambahkan, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pembeli ganja seberat empat kg tersebut.

“Ada kemungkinan barang haram tersebut masih berada di SumBar,” katanya. (dika/p).

Puailiggoubat NO. 310, 15 - 30 April 2015

U

Suara Puailiggoubat Ranperda Wisata yang Terganjal UU Pemda

S

elama lima tahun lebih, Pemerintah Mentawai tidak bisa menarik pendapatan dari bisnis wisata selancar di daerahnya. Padahal daerah kepulauan ini sanggup menarik wisatawan hingga 5 ribu orang per tahun.

Dahulu, melalui Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang Kepariwisataan dan Retribusi Obyek Wisata yang mulai diberlakukan 2008, Pemda Mentawai menarik retribusi dari pengusaha wisata di Mentawai seperti resort dan Asosiasi Kapal Wisata Selancar Sumatera Barat (AKSSB) yang biasanya membawa turis asing berselancar di Mentawai.

Namun pemberlakuan Perda ini kemudian dianulir sejak keluarnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang melarang Pemda memungut sumbangan dari pihak ketiga.

Padahal saat itu, pemasukan dari industri wisata Mentawai berkisar Rp600 juta hingga Rp700 juta per tahun.

Kini, Pemda Mentawai mengajukan tiga Rancangan Perda Kepariwisataan baru yang salah satunya mengatur soal retribusi. Ditargetkan akhir April ini, tiga ranperda tersebut sudah disahkan dan dapat diberlakukan 2016.

Namun lagi-lagi perda ini akan terganjal karena sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 27 ayat 1 dinyatakan, pengelolaan sumber daya alam di laut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya di ayat 3 dinyatakan, wilayah kelola itu mencakup jarak 0-12 mil kea rah laut dari garis pantai.

Aturan ini lagi-lagi mengganjal Mentawai memperoleh pemasukan dari wisata yang justru berada di daerahnya.

Padahal kepulauan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia ini memiliki 70 spot ombak surfing berskala internasional dan 33 lokasi menyelam.

Saat ini bertebaran resort dan villa di spot ombak itu, ada sekitar 15 resort yang memiliki izin dan masih banyak lainnya yang tidak.

Saat musim ombak selancar selama 8 bulan yang biasanya dimulai April, sekitar 5 ribu hingga 6 ribu peselancar datang ke Mentawai.

Pendapatan dari sektor wisata ini tentu diharapkan Pemda bisa digunakan untuk membangun Mentawai terutama memberdayakan masyarakat di lokasilokasi wisata. Termasuk juga membenahi infrastruktur dan fasilitas umum agar wisatawan yang datang nyaman berkunjung.

DPRD dan Pemda Mentawai kita harapkan dapat menyelesaikan soal ranperda ini dengan Pemprov Sumbar terutama terkait kewenangan antara provinsi dan kabupaten.

Jangan sampai masyarakat Mentawai hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri di tengah berkembangnya industri wisata selancar Mentawai.l

17

Memutus Rantai Eksklusi Sila’ Oinan Sila’ Oinan adalah sebuah daerah di sepanjang aliran sungai Sila’ Oinan di Pulau Siberut. Di daerah ini terdapat beberapa pemukiman yang sebagian besar baru menjadi dusun resmi sejak 2 (dua) tahun terakhir.

Dusun-dusun tersebut adalah Bekkeiluk, Salappa’, Magosi dan Tinambu. Selain dusun-dusun tersebut, ada juga satu pemukiman yang belum menjadi dusun resmi yaitu Kaleak yang terdapat di sekitar Bat Kaleak. Dusun Bekkeiluk, Salappa’ dan Magosi secara adminstratif masuk dalam desa Muntei dan Tinambu serta Kaleak masuk dalam wilayah adminstrasi desa Saliguma.

Dari Muntei sebagai pusat desa, memerlukan waktu tempuh 3 jam ke Bekkeiluk sebagai dusun yang paling dekat dengan Muntei. Waktu tempuh ini menghabiskan 10 liter bensin untuk minyak pompong. Dengan harga bensin rata-rata 17.000/liter, setidaknya untuk transportasi pemerintah desa ke dusun atau sebaliknya penduduk dusun ke pusat desanya memerlukan biaya Rp. 170.000,-.

Transportasi penduduk dari Salappa’ dan Magosi lebih mahal karena lebih jauh dari Bekkeiluk.

Sedangkan transportasi dari Tinambu ke pusat desa di Saliguma memerlukan waktu tempuh 3 jam jalan kaki. Jika menggunakan transportasi sungai dan laut, maka memerlukan biaya diatas Rp. 700.000,-. Dengan jarak dan waktu tempuh seperti ini, dusun dan pemukiman di daerah Sila’ Oinan ini mengalami kesenjangan perlakuan dalam hal penerimaan pelayanan pemerintah.

Ini bisa terlihat dari fasilitas layanan kebutuhan dasar yang ada.

Di Bekkeiluk yang dihuni 25 KK hanya terdapat satu ruas jalan cor beton yang dibangun melalui program P2D. Sekolah dan sarana kesehatan tidak ada. Anak-anak usia sekolah di dusun ini bersekolah ke filial SD Santa Maria di Salappa’. Salappa’ sendiri lebih beruntung, karena sudah lebih dulu menjadi dusun dan penduduknya relatif banyak yaitu 92 KK. Di Salappa’ terdapat SD Filial Santa Maria yang menyelenggarakan PBM sampai kelas IV. Kelas V dan IV melanjutkan ke sekolah induk di Muara Siberut yang membuat anak mesti tinggal terpisah dari orang tua.

Di Dusun Salappa’ jalan cor lingkungan dalam dusun sudah tersedia.

Di Magosi juga terdapat satu ruas jalan lingkungan yang dibangun

oleh: Rifai Lubis Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan YCMM dengan dana P2D. Di Magosi ada sekolah yang sejak tahun 2014 menjadi filial SD 12 Muntei. Cikal bakal sekolah ini berasal dari inisiatif sekolah hutan yang diselenggarakan oleh YCMM sejak tahun 2008.

Filial SD ini menyelenggarakan PBM sampai kelas IV. Kelas V dan VI PBM diselenggarakan di sekolah induk SD 12 Muntei yang juga membuat murid harus tinggal terpisah dengan orang tua. Jangan membayangkan anak-anak sekolah di Magosi menjalani PBM di gedung sekolah layaknya di tempat lain.

Ruang belajar dilakukan di dalam bangunan gereja dan rumah tempat tinggal guru berdekatan dengan gereja.

Gurunya juga hanya 2 orang

seragam dan tanpa tas adalah pemandangan yang jamak. Keadaan ini bukan karena peraturan sekolahnya secara sengaja membolehkan murid-muridnya tidak bersepatu dan berseragam. Tapi kondisi murid dan keluarganya membuat guru berdamai dengan aturan sekolah. Para guru akhirnya memilih hal yang lebih subtansial pada proses pendidikan, yaitu penciptaan pengetahuan, tanpa harus dibebani oleh atribut-atribut uniform.

Eksklusi dan Ketimpangan Pelayanan Daerah Sila’ Oinan adalah daerah yang lebih terisolasi secara geografis jika dibandingkan dengan daerahdaerah di hilirnya yang lebih dekat

Tinambu adalah dusun resmi paling ujung di hulu Sila’ oinan. Dihuni oleh 48 KK. Layanan pendidikan mereka peroleh dari sekolah Uma (dulu sekolah hutan) yang diselenggarakan oleh YCMM. Sekolah ini menyelenggarakan PBM sampai kelas IV. Kelas V dan VI dilanjutkan di SD 16 Saliguma, yang juga akan membuat anak-anak tinggal terpisah dari orang tua.

Sama dengan problem yang dialami oleh anak-anak di Bekkeiluk, Salappa’ dan Magosi, terdapat kecenderungan putus sekolah setelah kelas IV, karena sejumlah problematika yang diahadapi anak dan orang tua, saat harus terpisah temnpat tinggal. Di sini terdapat satu bangunan pustu yang selesai dibangun pada tahun 2013, dan baru diisi oleh petugas sejak bulan maret 2015. Jalan lingkungan baru berupa jalan tanah yang dibentuk sendiri oleh masyarakat.

Di Magosi dan Tinambu, anakanak bersekolah tanpa sepatu, tanpa

dengan wilayah pesisir. Isolasi geografis ini mengakibatkan tingginya tingkat kesulitan dalam memberikan pelayanan ke daerah ini.

Dari segi waktu, diperlukan waktu yang lebih lama. Demikian juga dari segi biaya yang memerlukan jumlah yang lebih besar. Isolasi geografis juga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Jarak yang jauh dan akses tranportasi yang sulit, tidak memungkinkan masyarakat atau perwakilannya bisa hadir dalam setiap rapat yang diselenggarakan di pusat desa. Akibatnya kebutuhan masyarakat tidak terkomunikasikan sehingga tidak terakomodir dalam keputusan-keputusan di tingkat desa.

Akibatnya masyarakat di daerah seperti ini mengalami keterasingan, keterpinggiran, keterabaian bahkan bisa sampai pada pengecualian dari kelompok-kelompok masyarakat lain di dalam desanya.

Keadaan terasing, dipinggirkan,

diabaikan dan dikecualikan inilah yang dalam ilmu sosial disebut dengan eksklusi sosial, yang oleh Pierson (2002) diartikan sebagai proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh.

Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, isolasi geografis dan stigmatisasi negatif lainnya yang dilekatkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupannya terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat.

Eksklusi sosial melahirkan ketidakadilan, yang dalam banyak hal juga akan menjadi sumber disintegrasi sosial. Padahal integrasi dan persamaan rasa diperlakukan secara adil, menjadi modal social untuk membangun relasi antar penduduk dan kelompok social yang ada.

Karena itu, inklusi sosial sebagai tindakan untuk memperbaiki akibatakibat eksklusi sosial yang telah terjadi perlu dilakukan. Urgensi dari tindakan inklusi sosial tersebut adalah agar seluruh kelompok dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Membentuk Desa, Memutus Rantai Eksklusi Ada banyak tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka inklusi sosial untuk memenuhi layanan pemerintah terhadap masyarakat di Sila’ Oinan.

Antara lain tindakan yang bisa dilakukan adalah: 1. Mengeluarkn kebijakan untuk pemenuhan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak usia sekolah di daerah tersebut. Tak penting seberapa besar atau kecil jumlah anak usia sekolah di daerah ini. UU tentang sistem pendidikan nasional telah menyebutkan bahwa hak yang sama bagi setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan maupun kondisi geografis.

2. Merumuskan program dan kebijakan lainnya untuk membuka ke halaman 13

Puailiggoubat

18

NO. 310, 15 - 30 April 2015

SMPN 2 Pagai Selatan Butuh Asrama Pelajar BULASAT - SMPN 2 Pagai Selatan Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan asrama pelajar sebab jarak sekolah dengan rumah siswa yang berlokasi di KM 37 sekitar 10 kilometer. Apalagi jalan menuju sekolah belum disemen dan berbukit.

Kepala SMPN 2 Pagai Selatan, Arnis Sakeru mengatakan, dari 228 siswa, sekitar 40 persen di antaranya berasal dari Dusun Sinaka, Bagat Sagai, Bunga Rayo, Aban Baga, Parabatu, Talok Pulei, Mapoupou dan Makalo. Karena jarak yang jauh, kata Arnis, sebagian siswa tinggal di pondok-pondok darurat yang dibangun orang tua di sekitar sekolah, selebihnya menempati kamp bekas karyawan PT. Minas Pagai Lumber.

“Keadaan lingkungan sunyi dan di sekitar masih rimba, kondisi ini membuat siswa yang tinggal di sana (pondok dan kamp) tidak nyaman,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu, 5 April Arnis menyebutkan, SMPN 2 Pagai Selatan sebelumnya merupakan SMP satu atap pada 2008, dua tahun kemudian yakni 2010 statusnya ditingkatkan menjadi SMPN 2 Pagai Selatan. Saat ini jumlah pengajar di sekolahg tersebut terdiri 7 guru PNS, 4 guru kontrak ditambah 4 guru suka rela.

Selain membutuhkan asrama, sekolah ini juga memerlukan penambahan tiga ruang belajar karena selama ini masih kurang sehingga belajar dilakukan dua shif. (leo/g)

SMPN 1 PUS Butuh Musola Sekolah SIKAKAP-Kepala SMPN 1 Pagai Utara Selatan, Oskar meminta bantuan warga membangun mushola sekolah. Hal ini disebabkan setiap tamu sekolah yang beragama Islam yang datang ke sekolah terpaksa menumpang sholat di rumah warga karena sekolah belum punya.

“Walaupun saya beragama Kristen melihat hal tersebut terharu juga, dan berencana untuk membangun mushola sekolah secepatnya, lahan untuk membangun mushola sekolah sudah disiapkan,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 10 April.

Rencana muhsola yang akan dibangun, kata Oscar berukuran panjang 6 meter, lebar 4 meter ditambah kamar mandi berukuran 2 x 4 meter. Pembangunan ini akan dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah agar rencana bisa terealisasi. (spr/g)

Siswa SDN 25 Malakopa Belajar di Lantai Tiga lokal di SDN 25 Malakopa belum memiliki kursi dan meja

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Leo Marsen

S

iswa SDN 25 Malakopa yang berlokasi di KM 37 Kecamatan Pagai Selatan

kekurangan mebeler, akibatnya sebagian siswa belajar sambil duduk di lantai.

Kepala SDN 25 Malakopa, Erik Sababalat mengatakan, dari 7 lokal yang dimiliki sekolah, sebanyak 3 lokal belum memiliki mebeler sehingga siswa yang belajar di lokal tersebut terpaksa duduk di lantai selama proses belajar mengajar berlangsung. Erik menyebutkan, sekolahnya baru memiliki 40 pasang kursi dan meja sementara jumlah siswa 125 orang.

“Selayaknya dalam 1 lokal memiliki 30 kursi dan meja, untuk mengatasi kekurangan mebeler tersebut satu meja dan kursi digunakan untuk 2 orang siswa, selain kursi siswa, kursi dan meja guru pada 3 lokal itu juga belum ada,” katanya

REHAB - Gedung SMPN 1 PUS direhabilitasi pada tahun lalu. Setelah siap, enam lokal kekurangan mebeler karena dana tidak mengalokasikan pembelian mebeler kepadaPuailiggoubat, Minggu, 5 April.

Menurut Erik, pihaknya telah mengusahakan pembelian mebeler baru saat menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun jumlahnya tidak banyak, hanya 5 pasang yang bisa dibeli tiap terima dana. Sementara tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut terdiri 3 guru PNS, 6 guru kontrak dan 3 guru sukarela.

Gedung yang dimiliki sekolahnya, kata Erik dibangun pada 1995 oleh PT.Minas Pagai Lumber kemudian pada 2013Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menambah 4 ruang belajar.

Ia sendiri sebelumnya mengajar di SDN 13 Bulasat pada 2009 dan pindah ke SDN 25 Malakopa pada Oktober 2013.

Untuk mengatasi kekurangan mebeler tersebut, lanjut Erik, ia te-

lah mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Februari lalu.

Selain SDN 35 Malakkopa, Kepala Dusun Lakkau, Nahason Salelebaja dan Kepala Dusun Maonai, Jonathan Samaloisa menyebutkan, SDN 31 Bulasat Surat Aban dan SD Filial Lakkau, Mapinang dan Maonai, siswa masih belajar di

lantai dan proses belajar mengajar belum maksimal.

Sementara Rusti (50), salah satu orang tua siswa dari Surat Aban mengatakan, anaknya yang duduk di kelas 2 SDN 31 Bulasat hampir setiap sekolah cepat pulang, kadang pulang pukul 09.00 WIB hingga 10.00 WIB. “Sebagai orang tua, saya berharap anak mendapat pendidikan yang layak,” ucapnya saat ditemui di wisma Berkah, Jumat, 11 April.( g)

Enam Lokal SMPN 1 PUS Tak Punya Mebeler SIKAKAP - Enam lokal SMPN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulaun Mentawai yang dibangun tahun lalu belum dapat digunakan karena belum memiliki mebeler.

Kepala SMPN 1 PUS, Oskar mengatakan, keenam lokal tersebut bukan lokal baru namun yang

direhab pada tahun lalu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp260 juta. Dana tersebut tak termsuk pembelian mebeler oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibanya bangunan yang telah bagus tak bisa digunakan.

“Siswa saat ini berjumlah 632

orang terpaksa belajar dua shif yakni pagi dan siang karena mebeler kurang, siswa kelas VII masuk siang menggunakan 8 lokal, siswa kelas VIII memakai 6 lokal sementara siswa kelas IX masuk pagi sebanyak 6 lokal,” katanya kepadaPuailiggoubat, Jumat, 10 April.

Oskar berharap, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai secepatnya melengkapi mebeler sekolah seperti meja, bangku, papan tulis, meja guru, bangku guru, serta lemari, agar 6 lokal belajar tersebut bisa digunakan. (spr/g)

Pembangunan Kantor UPTD Pendidikan Pagai Utara Tak Selesai SAUMANGANYA - Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dimulai pada 2014 dihentikan karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu dalam kontrak kerja.

Kepala UPTD Pendidikan Pagai Utara, Agus Lamar mengatakan, kontraktor yang mengerjakan kantor

tersebut adalah CV. MZ dengan konsultan pengawas dari PT. Multi Karya Inter Plan dengan nilai proyek Rp667.030.000. Lama pekerjaan dalam kontrak dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan selama 120 hari. ”Pekerjaan baru sampai pada pemasangan seng, sementara lantai, dinding, plapon, wc dan kamar mandi belum selesai dikerjakan,

sesuai dengan informasi Dinas Pendidikan pekerjaan Kantor UPTD Pendidikan terpaksa dihentikan karena kontraktor dari CV MZ tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 4 April.

Agus sangat menyesalkan terlantarnya pekerjaan karena menurutnya tak ada kendala apa pun di lapangan yang menyebabkan

pekerjaan tersebut tak selesai. Dari infromasi dari Dinas Pendidikan, pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada tahun ini “Kita berharap kepada kontraktor yang baru dapat bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan pekerjaan sesuai dengan bestek yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Mentawai,” ujarnya. (spr/g)

PENDIDIKAN Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berjalan lancar

Puailiggoubat

NO. 310, 15 - 30 April 2015

19

UN SMA Mentawai Diikuti 918 Siswa

Tim Redaksi FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

S

ebanyak 918 siswa SMA Kabupaten Kepulauan Mentawai mengikuti UN yang

diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia selama tiga hari mulai 13-15 April. Pelaksanaan ujian berjalan lancar, soal ujian telah didistribusikan seminggu sebelum ujian digelar yakni 6 April.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sermon Sakerebau mengatakan, hari pertama ujian berjalan dengan tertib dan lancar.

“Kita berharap semua siswa yang mengikuti ujian nasional dapat lulus semua dengan nilai yang baik. Target kelulusan kita tentunya kita harapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat lewat telepon genggam, ia sendiri sedang mengawas pelaksanaan ujian di SMAN 1 Siberut Utara.

Sementara Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Qaimasir mengatakan, tiap titik pelaksanaan ujian diawasi seorang pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, tiga pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan satu orang dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat.

UN di daerah ini dilaksanakan di delapan sekolah negeri dan swasta yang berada di enam titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, titik pelaksanaan UN itu yakni SMAN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap dengan peserta 221 siswa, SMAN 1 Sipora Kecamatan Sipora Selatan dengan jumlah peserta 143 siswa, SMAN 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara berjumlah 139 peserta, Madrasah Tuapeijat dengan peserta 13 orang bergabung dengan SMA Plus Setia yang berjumlah 32 siswa, 209 siswa peserta dari SMAN 1 Siberut Selatan digabung dengan SMAN 1 Siberut Tengah yang berjumlah 43 orang dan SMAN 1 Siberut Utara yang berjumlah 118 siswa.

Terkait bahan ujian, Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Ridwan Sukma menyebutkan, pengamanan soal dilakukan polisi dari Padang kemudian dititip di kantor Dinas Pendidikan Mentawai. Kemudian pada Senin, 6 April soal tersebut diantar di enam titik pelaksanaan yang dititipkan di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut, Sipora dan Sikakap.

UJIAN NASIONAL - Siswa SMA Negeri 1 PUS mengikuti Ujian Nasional (UN), Senin, 13 April 2015

“Semua soal lengkap dan jelas,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 13 April.

Selain mendistribusikan soal, kata Ridwan, pengawas UN dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dan LPMP masing-masing 6 orang juga dibagi sesuai titik pelaksanaan.

Ermansyah, pengawas LPMP Sumatera Barat menyebutkan, soal ujian masih berbentuk manual seperti tahun sebelumnya namun memenuhi prosedur standar nasional. “Tidak ada permasalahan mengingat keterbatasan komunikasi dan geografis distribusi dipercepat dan soal masih manual,” ujarnya.

Setelah UN, lanjut Ermansyah, hasil lembaran jawaban UN (LJUN) akan dibawa bersama pendamping dari masing -masing sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Pusat Komunikasi Universitas Andalas (Puskom UNAND) untuk dinilai. Hasil nilai akan diumumkan 15 Mei 2015.

Kepala SMAN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap, Rita Warti mengatakan, pelaksanaan UN dimulai pukul 07.30 WIB sampai 12.30 WIB.

Pada hari pertama (13 April), UN mata ujian IPA berupa bahasa Indonesia dan biologi, sementara IPS bahasa Indonesia dan geografi. Seluruh mata pelajaran yang diujikan untuk jurusan IPA yakni bahasa Indonesia, kimia, matematika, biologi, bahasa Inggris dan fisika sementara bahan untuk IPS berupa bahasa Indonesia, geografi, matematika, Sosiologi, bahasa Inggris dan ekonomi.

Jurusan IPA diikuti 125 siswa dan IPS berjumlah 96 peserta yang dibagi dalam 13 ruangan.

Rita menyebutkan, jumlah peserta UN di sekolah berkurang 5 siswa dari 226 yang terdaftar yang mengikuti UN tinggal 221 orang. “Mereka sudah dikeluarkan dari sekolah sebelum UN dilaksanakan karena melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Pengawas UN, kata Rita, berjumlah 14 dari guru SMPN 1 Pagai Utara Selatan, 14 orang guru SMA ditambah pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 3 orang dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta dari LPMP masing-masing 1 orang.

Rita berharap semua siswa yang ikut

UN lulus 100 persen karena pihaknya telah menggembleng siswa dengan sekolah sore sejak Oktober 2014 dan try out.

Sementara Kepala SMAN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah, Rafael Nyo Satoko mengatakan, peserta UN di sekolahnya berjumlah 43 orang terdiri 20 siswa jurusan IPA dan jurusan IPS sebanyak 23 siswa. “Semua peserta ikut ujian,” katanya kepada Pualiggoubat, Senin, 13 April.

Rafael menyebutkan, soal ujian mencukupi dan metode penilaian hasil nanti menggunakan komputer. Terkait penilaian hasil, kata Rafael, diperiksa di provinsi dan target kelulusan tergantung hasil dari siswa itu sendiri.

“Kita tak bisa menargetkan soal kelulusan siswa, namun kita mengusahakan hasil terbaik dan kelulusan nanti dibantu dari hasil ujian semester berupa rapor, lulus tidaknya siswa pada tahun ini ditentukan oleh sekolah,” ujarnya.

Pelaksanaaan ujian, lanjut Rafael diawasi langsung dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Dinas

Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan UN juga terlihat lancar dilaksanakan di SMAN 1 Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Selatan.

Kepala SMAN 1 Siberut Selatan, Anjelo mengatakan, jumlah peserta terdaftar tahun ini sebanyak 207 siswa. “Namun ada seorang siswa yang sudah lama yang mengundurkan diri sebelum hari pelaksanaan ujian,” katanya.

Pengawasan ujian, kata Anjelo menggunakan sistem silang, sebanyak 11 guru SMPN 1 Siberut Selatan ditambah beberapa guru SMA mengawasi ujian. Anjelo berharap anak didiknya yang mengikuti ujian lulus 100 persen. “Nanti kriteria kelulusan akan ditentukan sekolah, boleh dikatakan UN kali ini bukan penentu kelulusan siswa namun semua keputusan berdasarkan hasil rapat majelis guru,” ucapnya.

UN Bukan Penentu Kelululusan Pengawas UN SMAN 1 PUS dari LPMP-SUMBAR, Ermansah mengatakan, hasil UN pada tahun ajaran 2014/ 2015 ini bukan penentu kelulusan siswa karena hasil murni tidak dimuat pada ijazah tetapi berbentuk sertifikat. “Yang menentukan lulus tidaknya siswa adalah dewan sekolah,” katanya.

Senada dengan Ermansayah, Rita Warti menyebutkan, jika tahun ajaran sebelumnya nilai rata-rata kelulusan siswa yang dinyatakan lulus yakni 5,6 yang dimuat dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tetapi sekarang dimuat pada Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).

Dari peraturan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata Rita, kelulusan siswa didasarkan pada nilai raport, Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan perilaku siswa yang persentasenya sudah ditentukan.

Nilai UN yang merupakan nilai murni siswa, kata Ridwan Sukma, merupakan nilai pertimbangan masuk ke perguruan tinggi. “Nilai itu tidak dalam bentuk angka seperti di izajah SKHUN pada tahun ajaran sebelumnya, tapi tahun ajaran 2014/2015 pada sertifikat SHUN berbentuk huruf A plus, A, B atau C dan D,” katanya.

Apabila ada siswa nilainya kurang baik dan mau mengulang UN, lanjut Ridwan, bisa mengulang lagi tahun depan meski siswa bersangkutan sedang aktif kuliah. “Biasanya yang mau mengulang UN lagi yang mau melamar masuk kepolisian ,TNI, perusahaan, PNS dan perguruan tinggi yang memiliki standar nilai khusus,” ujarnya. (rr/ss/leo/bs/g)

20

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 310, 15 - 30 April 2015

158 Siswa Kelas IX SMPN 1 Pagai Utara Selatan Ikuti UAS SIKAKAP - Sebanyak 158 siswa SMPN 1 Pagai Utara Selatan (PUS) mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dilaksanakan pada 6-11 April.

Kepala SMPN 1 PUS, Oskar mengatakan, hasil UAS sangat penting karena menjadi salah satu syarat kelulusan siswa. Merujuk peraturan baru, selain nilai Ujian Nasional (UN), siswa dinyatakan lulus jika memiliki nilai UAS yang baik begitu juga nilai sekolah yang diambil dari nilai nilai rapor semester I-V. “Siswa dinyatakan lulus jika jumlah nilai rapor semester I-V mencapai 83-85, jika jumlahnya di bawah itu sulit diluluskan, kemudian seluruh nilai tersebut dibahas dalam rapat dewan guru untuk menentukan lulus tidaknya siswa,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 6 April.

Pada tahun ini, UAS mengujikan 10 pelajaran yakni agama, olahraga, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan ketrampilan. ”Kita berharap semua siswa lulus 100 persen karena jauh-jauh hari kita telah menggembleng siswa dengan les sore, bagi siswa yang tidak lulus terpaksa harus mengulang kembali,” ujarnya.(spr/g)

Kapolsek Sikabaluan Ajak Tamatan SMA Masuk Polri TUAPEIJAT - Peluang bagi putra-putri Mentawai untuk mengabdikan dirinya untuk masuk sebagai anggota Polri terus dibuka.

Melalui Polres dan Polsek, ajakan untuk masuk menjadi polisi disosialisasikan.

Di Kecamatan Siberut Utara, Kapolsek Sikabaluan, Iptu. Tuwon aktif menyosialisasikan peluang ini kepada siswa SMAN 1 Siberut Utara. ”Bagi pemuda dan pelajar yang memiliki minat dengan memenuhi persyaratan yang ada diharapkan untuk dapat mengabdikan diri karena ini merupakan peluang yang terbuka,” katanya kepada siswa SMAN 1 Siberut Utara, Senin, 30 Maret.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Utara, Jop Sirirui mengatakan, peluang yang ada tiap tahun ini mesti dimanfaatkan oleh sekolah termasuk dinas dengan cara menganggarkan anggaran pembinaan bagi pelajar yang berminat menjadi alat negara seperti Polisi atau TNI. ”Kita bekerjasama dengan Polsek, Danramil untuk memberikan pendampingan dari segi latihan-latihan, persiapan mental setiap tahunnya menjelang ada penerimaan.

Jadi saat ada penerimaan pelajar yang akan masuk sudah siap,” ujarnya.

Untuk informasi bagi tamatan SMA di Mentawai yang berminat masuk Akademi Kepolisian Negara RI, Bintara Polri dan Tamtama Polri pendaftaran dimulai pada 8-25 April melalui website Polri atau dengan menghubungi polsek dan polres setempat.

Pada Polres Mentawai informasi bisa didapat dengan menghubungi Kepala Bagian Sumberdaya Manusia Polres Mentawai, Kompol F. Harefa, SH.MH (08126736195), Aipda.Yanuar (082382013521), Bripka Ricacard Evilton (082387510024), Bripda Vermata Jasandra (081270566660), Bripda Mila Chayani (08238600450) dan Bripda Damaris Siagian (082391134631). (bs/g)

Gedung SDN 01 Sibudda’ Oinan Tak Digunakan Jalan menuju dan sekitar gedung sekolah bersemak

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

G

edung SDN 01 Sibudda’ Oinan, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut

Tengah, Mentawai tidak digunakan sejak Januari 2015 karena lokasi sekolah jauh dari pemukiman warga.

Kondisi sekolah yang dibangun dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2010 yang terdiri 4 lokal itu bersemak setinggi 3,5 meter.

Kepala Dusun Sibudda’ Oinan, Linus Sanene’ mengatakan, siswa SDN 01 Sibudda’ Oinan kini belajar di sebuah balai dusun berukuran 6 X 8 meter, balai itu sebelumnya pernah dipakai ketika menunggu pembangunan gedung sekolah.

Gedung sekolah yang dibangun PNPM MP tersebut hanya dipakai siswa selama 4 tahun yakni 20112014, setelah gedung dan jalan menuju lokasi sekolah tersebut bersemak karena tak pernah diber-

DISEKAT - SDN 35 Matobe yang memakai sekat saat karena kekurangan ruangan belajar sihkan mereka pindah ke balai dusun. ”Alasannya lokasi sekolah jauh dan bersemak, tetapi kita dalam waktu dekat ini seluruh warga berencana untuk membersihkan kembali sehingga anak kita dapat menggunakan gedung sekolah itu,” katanya kepada Puailiggoubat,

Rabu, 8 April.

Kepala SDN 20 Saibi Samukop, Sion Sakeru sebagai kepala sekolah induk SDN 01 Filial Sibudda’ Oinan yang dikonfirmasi Puailiggoubat pada Senin, 13 April tidak bisa dihubungi.

Sementara Parmenarson Sakeru, Pengawas SD Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Siberut Tengah menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah bersangkutan.

“Nanti kita akan komunikasikan kepada kepala sekolahnya, karena informasi ini juga baru saya tahu,” kata Parmenas, Senin, 13 April. (g)

SMPN 1 PUS Tak Punya Guru Olahraga SIKAKAP-SMPN 1 Pagai Utara Selatan dua tahun tidak memiliki guru mata pelajaran olahraga, selama ini guru yang mengajar bidang studi ini diambil dari guru lain.

Kepala SMPN 1 PUS, Oskar mengatakan, selama pelajaran diajarkan dari bidang studi lain, proses belajar hanya berjalan ala kadarnya. “Keluarkan bola lalu

main, tidak ada pelajaran bagaimana teknis bermain karena tak ada guru olahraga khusus,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 10 April.

Oskar sangat menyayangkan hal itu karena tiap tahun Dinas Pendidikan Kabupataen Kepulauan Mentawai atau Provinsi Sumatera Barat mengadakan

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Jika masalah ini berlanjut, kata Oskar, SMPN 1 PUS tertinggal dengan sekolah lain dalam bidang olahraga.

Menurut Oskar, jumlah guru yang dibutuhkan sekolahnya sebanyak 2 orang karena siswa sebanyak 12 rombong belajar.

Dari perhitungannya jika dalam

sehari guru mengajar satu kelas selama 2 jam maka dalam seminggu hanya 6 kelas yang bisa diajarkan sehingga dibutuhkan guru 2 orang. ”Harapan kita dinas pendidikan secepatnya memberikan 2 orang guru pendidikan olahraga, supaya kekurangan itu bisa teratasi,” ujarnya. (spr/g)

Malancan Pertahankan Tropi SMA Cup SIKABALUAN - Tim Malancan Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil mempertahankan piala tropi SMA Cup setelah menyisihkan tim lainnya yang bertanding dalam rangka memeriahkan SMA Cup, Senin,30 Maret.

Tim ini untuk tahun kedua pelaksanaan SMA Cup di SMAN 1 Siberut Utara meraih juara I

pertandingan bola voli putra disusul juara II SMAN 1 Siberut Utara, SMPN 2 Siberut Utara meraih juara III dan jaura harapan diraih Pokai. Bola voli putri juara I diraih Malancan, juara II diraih Pokai, juara III diraih SMPN 1 Siberut Utara dan harapan diraih SMAN 1 Siberut Utara.

Sementara bola kaki juara I diraih tim Nang-nang, juara II SMAN 1 Siberut Utara, juara III Sirilanggai,

dan harapan diraih SMAN 1 Siberut Utara.

Camat Siberut Utara, Agustinus Sabebegen mengatakan, pertandingan ke depan tidak hanya fokus pada bidang olahraga namun memperbanyak kegiatan di bidang lainnya. “Seperti lomba seni dan budaya perlu juga diangkat dan diperjuangkan. Namun untuk bidang olah raga perlu ditingkatkan dan lebih banyak mengundang tim

yang datang,” katanya.

Selain Camat, dalam acara penutupan dan pembagian hadiah para pemenang juga dihadiri Kapolsek Sikabaluan Iptu.Tuwon, Danramil Sikabaluan Kapten.

Andani, Kepala Unit Pelaksna Teknis Dinas )UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Utara Jop Sirirui dan Ketua Komite SMAN 1 Siberut Utara, Andom Sabebegen. (bs/g)

Puailiggoubat NO. 310, 15 - 30 April 2015

Korban Tsunami Mentawai Minta Pemerintah Perbaiki Ekonomi PAGAI SELATAN-Warga korban gempa dan tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta pemerintah segera melakukan perbaikan ekonomi di daerah relokasi yang mereka tempati saat ini.

Martinus (35), salah seorang warga mengatakan, dalam waktu dekat hunian tetap (huntap) selesai dikerjakan dan warga akan bermukim di daerah tersebut sementara sarana pendukung ekonomi warga di sana belum ada.

Seperti warga yang dulu pekerjaanya melaut tak bisa melaut karena jarak laut dengan pemukiman yang terletak di perbukitan sangat jauh yang menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, sementara lahan pertanian juga belum ada. ”Seperti saya misalnya yang menjadi penyelam dan pencari lobster ketika huntap selesai saya akan kembali ke laut karena itulah satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan, kalau tidak dengan apa memberi makan anak dan istri saya, harapan kami para korban gempa bumi dan tsunami mentawai agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memberikan bantuan modal usaha atau bibit untuk pertanian, agar dapat kami kelola,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 6 April.

Sahala (35), warga Dusun Limu, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selayan menyebutkan, jika pemerintah tidak memberikan bantuan untuk perbaikan ekonomi, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sebab lahan pertanian mereka terletak di perkampungan lama yang jaraknya jauh. Lahan yang dimilikinya di daerah relokasi seluas 1 hektar yang baru ditanami beberapa tanaman buah dan belum menghasilkan.

Sementara kebutuhan hidup, lanjut Sahala, terus bertambah seperti uang sekolah anak dan pembelian kebutuhan keluarga lainnya. “Untuk menunggu hasil panen kami berharap pemerintah memberi modal agar membuka usaha lain sambil menunggu panen datang, supaya anak saya yang tiga orang dapat melanjut sekolah dan hidup layak,” ujarnya. (spr/g)

21

Pembeli Tak Datang, Nelayan Keramba Apung Sikakap Rugi FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Sebagian ikan kerapu mati diserang penyakit Bambang Sagurung

elayan Keramba Apung yang membudidayakan ikan kerapu merugi karena kapal pembeli ikan sudah dua tahun belum masuk ke Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kerapu yang sudah harusnya panen April ini belum dibeli sehingga mereka mesti mengeluarkan modal tambahan untuk membeli pakan ikan, belum lagi beberapa ikan mati karena penyakit.

Afdal (36), salah seorang nelayan keramba jaring apung mengatakan, berat ikan saat ini lebih dari 1 kilogram, beberapa diantaranya telah mencapai berat 3 kilogram yang siap dipanen.

Dengan bertambahnya ukuran ikan, pakan yang dibutuhkan juga bertambah banyak, ikan yang sudah mesti dipanen dalam dua tahun belum bisa dilakukan karena kapal pembeli belum masuk.

“Ikan yang kelompok kami pelihara saat ini jumlahnya 1.000 ekor, tiap hari membutuhkan pakan 10

N

KERAMBA - Keramba jaring apung milik nelayan di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap kilogram, mestinya ikan tersebut sudah terjual,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 6 April.

Afdal berharap, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membantu mencarikan solusi agar ikan kerapu yang telah mereka peli-

hara tersebut terjual.

Sementara Afrizal, nelayan keramba jaring apung lainnya menyebutkan, akibat keterlambatan penjualan ikan, beberapa diantaranya mati terserang penyakit. Awalnya ia memelihara 100 ekor tapi sebagian besar mati sehingga

jumlahnya berkurang menjadi 30 ekor.

“Berat ikan kerapu bebek yang saya pelihara sekarang beratnya antara 50 gram sampai 100 gram, jika kapal pembeli ikan kerapu hidup masuk, semua ikan yang saya pelihara akan dijual semuanya,” ujarnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Junaidi mengatakan, sebenarnya kapal pembali ikan kerapu hidup berencana ke Desa Sikakap untuk membeli ikan milik nelayan keramba jaring apung namun kapal tersebut singgah dulu di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

“Setelah dari Painan, entah kenapa kapal tersebut tidak jadi ke Sikakap harapan kita agar Dinas Kelautan dan Perikanan dapat membantu mencari solusi untuk memecahkan masalah ini,” ucapnya. ( g)

DKP Anggarkan Rp 5 Miliar untuk Keramba Jaring Apung Sikakap SIKAKAP - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan bantuan Rp5 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini untuk bantuan pembelian 15 unit keramba jaring apung di Kecamatan Sikakap.

Kepala Bidang Budidaya DKP Mentawai, Saut MT Parhusup mengatakan, sebelum bantuan dicairkan pihaknya akan memvalidasi

data anggota kelompok nelayan penerima keramba jaring apung.

“Tujuan validasi data tersebut untuk memastikan langsung anggota kelompok penerima bantuan, kegiatan ini akan melibatkan kepala desa, kepala dusun dan pihak kecamatan, bagi anggota kelompok yang sudah pernah mendapat bantuan dari DKP akan dicoret dari daftar penerima kemudian dicarikan

gantinya oleh pengurus kelompok,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 30 Maret.

Usai validasi, lanjut Saud, mereka akan menyurvei harga dan spesifikasi teknis keramba di toko atau distributor dan dilanjutkan dengan lelang. Ia menyebutkan, kelompok hanya menerima keramba jaring apung yang siap digunakan.

“Masing-masing kelompok akan

mendapat 8 lubang keramba, sementara bantuan bibit ikan berkemungkinan baru diberikan pada 2016,” ujarnya.

Saud berharap bantuan yang nantinya akan diberikan dimanfaatkan warga sebaik mungkin. “Bantuan jaring apung ini bukan milik pribadi tapi kelompok sehingga pengelolaannya harus bersama-sama untuk menjadi alat peningkatan ekonomi,” katanya. (spr/g)

Warga Gulu-guluk Andalkan Pisang untuk Sumber Ekonomi GULU-GULUK - Warga Dusun Gulu-guluk, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Mentawai mengandalkan pisang sebagai sumber pencarian.

Kepala Dusun Gulu-guluk, Jeko Parulian Sakoikoi mengatakan, warganya yang berjumlah 53 kepala keluarga memiliki 2 hektar kebun pisang. Pisang yang ditanam beragam jenis seperti pisang batu medan, pisang batu biasa, janang, ambon, manis, negro dan jenis lain.

“Tiap Rabu, pisang yang keluar

dari gulu-guluk sekitar 300 tandan, namun masalahnya harganya masih rendah,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 28 Maret Jurhen (25), seorang petani pisang menyebutkan, mereka biasanya menjual pisang ke penampung di Dusun Manganjo karena di sana harga pisang lebih mahal yang disesuaikan dengan besar tandannya.

Harga yang diberikan penampung di Manganjo berkisar Rp5 ribu per tandan untuk ukuran kecil sementara yang besar mencapai Rp40 ribu per

tandan.

“Pisang yang mahal itu pisang medan karena tandanya besar, warga rela mengangkut pisang dengan gerobak ke Manganjo yang berjarak sekitar 2 kilometer dengan jumlah muatan 10 tandan untuk mendapatkan harga yang bagus,” ujarnya Jurhen berharaap penampung pisang menaikkan harga pisang supaya petani semakin semangat menanam pisang dan kehidupan ekonomi meningkat.

Sementara Tehe Taf, salah

seorang penampung pisang di Dusun Manganjo mengatakan, harga pisang sesuai dengan besar kecil tandannya, mulai dari Rp 4 ribu sampai Rp 9 ribu per tandan. Pisang medan biasanya ia beli Rp40 ribu per tandan, pisang-pisang itu kemudian diangkut ke Sikakap dan dijual di sana Rp15 ribu per tandan untuk ukuran tandan kecil, terkadang kalau ukurannya kecil 2 tandan dihitung satu. ”Setiap hari Rabu kita hanya bisa menampung pisang 100 tandan yang sudah disortir,” ucapnya. (spr/g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 310, 15 - 30 April 2015

Dispertakbun Mentawai Bentuk BPP Kecamatan TUAPEIJAT - Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertakbun) Kabupaten Kepulauan Mentawai membentuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang bertugas mendampingi petani.

Kepala Dispertakbun Kabupaten Kepulauan Mentawai, Novriadi mengatakan, pembentukan BPP di tiap kecamatan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. ”Simpul pertanian itu berada di kecamatan dan kelembagaannya yaitu BPP,” katanya Senin, 13 April.

Pembentukan BPP ini, lanjut Novriadi, bisa dilakukan untuk tiap kecamatan atau satu BPP untuk beberapa kecamatan tergantungkemampuan anggaran dan tenaga yang ada serta luas wilayah.

“Karena kita di Mentawai satu kecamatan itu luas, maka satu kecamatan itu satu BPP,” ujarnya.

Dispertakbun akan membentuk BPP di Kecamatan Siberut Selatan dan Sipora Selatan tahun ini.

“Yang siap beroperasi tahun ini yaitu BPP Sipora Utara, kita rencanakan 2016 yaitu di Kecamatan Pagai Selatan dan Siberut Utara,” katanya.

Tahun ini Mentawai menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp12,1 juta untuk penataan halaman, pembangunan pagar dan pos jaga BPP Kecamatan Sipora Utara ditambah Rp546 juta untuk pembangunan rumah dinas BPP Kecamatan Sipora Utara.

Sementara pembangunan gedung kantor BPP Kecamatan Siberut Selatan dan Sipora Selatan dari DAK 2015 masing-masing senilai Rp2,1 M. Penyediaan sarana prasarana penyuluh kantor BPP Sipora Utara Rp890 juta dan pembangunan gedung kantor BPP Sikakaplanjutan pada 2013 Rp693 juta.(bs/g)

Pinang Andalan Warga Sibudda’ Oinan SIBUDDA’ OINAN-Harga harga jual pinang di Dusun Sibudda’ Oinan, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Mentawai yang berkisar Rp8-10 ribu per Kilogram menyemangati warga setempat mengola tanaman tersebut.

Gerhat Saguruk,salah seorang warga Sibudda’ Oinan mengatakan, saat harga rendah pohon pinang dibiarkan tidak terawat, bahkan buah yang jatuh karena matang tidak dipungut warga. Namun sekarang sudah berubah, asal matahari sudah panas warga langsung menjemur buah pinang yang telah dipanen.

Menurut Gerhat, pendapatan dari hasil penjualan pinang kering cukup memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.”Cukup-cukup beli kebutuhan dapur, seperti garam, minyak tanah kebetulan harganya jualnya sedang naik,” katanya. (trs/g)

Target 1.000 Hektar Sawah Mentawai Tercapai 2016 Pemerintah Mentawai terus memperluas lahan sawah

FOTO:SIPRI/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

P

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menargetkan program sawah 1.000 hektar akan tercapai pada

2016.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai, Novriadi mengatakan, target tersebut tidak muluk karena menghitungjumlah sawah yang telah dibuka terus bertambah dan sedang berjalan saat ini. ”Pada 2015 kami kembali membuka sawah baru di 11 titik di Kecamatan Sipora Utara, Sipora Selatan, Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan, target kita sekitar 300 hektar,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 13 April.

Novriadi menyebutkan, sejak program cetak sawah dimulai pada 2013 hingga 2014 sebagai langkah ketahanan pangan di Mentawai, sawah yang berhasil dibuka seluas 417 hektar yakni pada 2013 seluas 227 hektar dan 190 hektar pada 2014.

“Ini diluar cetak sawah swadaya

SAWAH - Areal persawahan di Bat Majobulu, Kecamatan Siberut Selatan yang telah ditumbuhi rumput liar seluas 100 hektar yang gagal panen masyarakat yang luasnya sekitar 169 hektar,” ujarnya.

Namun Novriadi mengakui hasil panen dari cetak sawah di Mentawai belum maksimal, penyebabnya karena program ini hal yang baru bagi warga sehingga butuh pengenalan serta pendampingan. ”Yang ada di Mentawai dulu hanya padi ladang, namun untuk padi sawah masih hal baru,” ucapnya.

Dengan hasil yang lebih kurang 3 ton dalam satu hektar menurut Novriadi merupakan hal wajar. Ia menyebutkan, setelah cetak sawah disusul upaya peningkatan produktifitas.

Anggaran yang dikucurkan Dispertakbun untuk membuka sawah di Mentawai pada 2013 sekitar Rp10 juta per hektar tergantung beratnya lahan yang dibuka.

Pada 2015 Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan dana APBD sekira Rp5,53 miliar untuk mencetak dan merehabilitasi sawah di daerah tersebut. Sawah tersebut tersebar di beberapa daerah yakni di Dusun Pukarayat, Desa Tuapeijat dengan dana Rp453 juta, cetak sawah di Nem-nem Leleu Rp455 juta.

Selanjutnya cetak dan rehabilitasi sawah di Dusun Rua Monga, Desa Taikako, Sikakap Rp482 juta, rehabilitasi sawah di Dusun Pasapuat Rp526 juta.

Kemudian rehabilitasai

sawah di Dusun Tubeket, Makalo Rp534 juta, Dusun Makalo mendapat Rp497 juta, Dusun Lajjau Manai, Taikako didanai Rp512 juta, Dusun Bukku Monga, Taikako Rp534 juta. Sementara cetak sawah di Dusun Masokut, Desa Beriulou, Sipora Selatan mendapat dana Rp467 juta, rehab sawah di Malakopa Rp546 juta dan rehab sawah di Saumanganya Rp520 juta. (g)

Mentawai Penghasil Cengkeh Terbesar di Sumatera Barat TUAPEIJAT - Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan penghasil cengkeh terbesar di Provinsi Sumatera Barat.

“Untuk di Sumatera Barat, Mentawai termasuk produsen terbesar dengan kualitas cengkeh yang lumayan bagus,” kata Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai, Novriadi pada Senin, 13 April.

Menurut Novriadi, peluang ekonomi yang besar ini mesti dimanfaatkan Mentawai karena di Sumbar daratan perluasan areal perkebunan cengkeh sudah terbatas. Selain memperluas perkebunan cengkeh, petani juga mesti melakukan peremajaan tanaman.

“Kita menganggarkan pengadaan bibit cengkeh yang baik seperti zanzibar yang memiliki buah banyak

dalam satu tangkai,” ujarnya.

Novriadi menyebutkan, penurunan kualitas cengkeh di Mentawai disebabkan masing-masing kepala keluarga memiliki lahan cengkeh yang luas dengan jarak yang jauh.

“Karena luas dan lambat dipanen sehingga bunganya sudah membuka yang berdampak padapenurunan kualitas buah itu sendiri,” ujarnya.

Daerah perkebunan cengkeh terluas terdapat di Pulau Sipora, di Siberut perkebunan terluas di Siberut Tengah. Sementara di daerah lain hanya pada beberapa desa dan dusun di Pagai Selatan dan Utara.

Pada 2015, Mentawai mengalokasikan dana sebanyak Rp417 juta untuk peningkatan produktifitas dan mutu tanaman cengkeh.(bs/g)

Kapal Antarpulau Buka Akses Ekonomi Warga Siberut Barat TUAPEIJAT-Sejak kapal antarpulau melayani rute ke Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun ini, akses penjualan hasil pertanian warga di daerah itu makin lancar.

“Biasanya kami naik ke Sikabaluan dengan biaya tinggi mencapai ratusan ribu rupiah, namun sekarang dengan Rp100 ribu kita sudah sampai di Tuapeijat,” kata Niko Salakomak, salah seorang warga Pulicoman Desa Sigapokna,

Kecamatan Siberut Barat.

Niko menyebutkan, selain akses transportasi yang lancar, ia dapat membawa hasil pertaniannya ke Tuapeijat untuk dijual.

Di Sikabaluan biasanya ia menjual madu lebah dengan harga Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per botol, namun di Tuapeijat dijual dua kali lipat lebih mahal yakni Rp70 ribu hingga Rp85 ribu per botol. “Sekarang saja saya bawa 400 botol untuk dijual di Tuapeijat,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai, Edi Sukarni mengatakan, sejak adanya layanan kapal antar pulau mulai Maret lalu, akses transportasi dan ekonomi warga mulai.

“Masyarakat sudah bisa membawa nilam, coklat dan hasil pertanian lainnya untuk dijual ke Sikabaluan dengan biaya transportasi yang murah,” katanya pada Puailiggoubat, Senin, 23 Maret.

Namun Edi Sukarni mengakui masih ada beberapa kendala dalam memberikan pelayanan. “Di beberapa lokasi tempat berlabuh kapal, mudahmudahan tahun ini dapat kita laksanakan pembangunannya seperti di bagian Siberut Barat yang terletak di Pulitcoman,” katanya.

Selain faktor tambatan perahu juga ketersediaan BBM menjadi kendala klasik yang belum terpecahkan hingga sekarang.(bs/g)

23

Puailiggoubat NO. 310, 15s - 30 April 2015

D

imana-mana di seluruh dunia diakui atau tidak bangunan selalu hal yang dicari pengunjung dan ditonjolkan oleh masyarakat dan pemeritah pada suatu tempat baik untuk keperluan industri pariwisata maupun sebagai bentuk identitas suatu entnis masyarakat pada suatu wilayah.

Pada saat orang melihat Rumah Gadang maka orang akan mengidentifikasikannya sebagai milik daerah Sumatera Barat dan suku Minangkabau begitu juga dengan rumah adat Toraja suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tidak kalah saudara sebangsa di Indonesia ,suku Sakuddei Mentawai pun memiliki bangunan adat yaitu bernama uma yang selain memiliki nilai kaidah arsitektur yang teruji kekuatannya.

Uma mampu menampung 5 hingga 10 keluarga dalam satu uma, dan uma dibangun bahan yang digunakan adalah anyaman dari rotan sebagai pengganti paku.

Dalam uma dapat menggalang kerja sama yang harmonis dari seluruh anggota suku di dalam uma. Hubungan tersebut tercipta adanya nilai-nilai budaya yang sudah tertanam, hal tersebut yang membuat pola hubungan konstruksi kemasyarakatan suku Sakuddei Mentawai yang sangat kuat.

Sistem Konstruksi Uma Suku Sakuddei Mentawai Uma suku Sakuddei bisanya memiliki panjang sekitar 31 meter dengan lebar 10 meter serta tinggi 6 meter. Uma tersebut difungsikan selain tempat tinggal juga dapat digunakan sebagai tempat melakukan upacara-upacara adat.

Lantai uma dibuat tidak menyentuh dasar tanah tetapi berbentuk panggung, hal tersebut untuk melindungi penghuni uma dari ancaman binatang buas.

Dengan bentuk rumah panggung yang dibuat juga memudahkan ketika membangun uma di daerah tanah yang tidak rata, sehingga hal tersebut tidak perlu bagi suatu suku untuk melakukan pemeratan tanah ketika mendirikan uma, tetapi jika mendirikan uma di atas tanah yang tidak rata cara menyiasatinya dilakukan dengan perbandingan ketinggian tiang penyangga dengan tiang lain untuk tetap berada di ketinggian lantai yang sama.

Untuk menyambungkan antara kayu satu dengan kayu yang lainnya dilakukan dengan silang bertakik dan sambungan berpasak yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bangunan yang kuat.

Kombinasi pilihan konstruksi kerangka bangunan di atas tiang-

Uma Suku Sakuddei Mentawai (Sekilas Tinjauan Konstruksi, Peranan serta Potensi Pemberdayaannya) Oleh : Roynal Pasaribu, Amd, SE, SH

tiang dan teknik sistem sambungan silang bertakik dan sambungan berpasak mengakibatkan konstruksi uma yang dihasilkan itu menjadi fleksibel sehingga mampu menahan beban dan juga dapat meredam goncangan yang berasal dari luar uma seperti gempa bumi.

Bangunan dengan menggunakan konstruksi tanpa menggunakan paku inilah yang cocok dan direkomendasi di daerah rawan gempa berdasar hasil penelitian ahli bangunan Jepang. Dan ternyata suku Sakuddei Mentawai beratusratus tahun sudah jauh lebih dahulu mengetahui bahkan menerapkan teknologi anti gempa dalam bangunan uma Mentawai.

Peranan Uma dalam Sistem Kehidupan Suku Sakuddei Mentawai Struktur suku Sakuddei Mentawai yang didasarkan pada kesamaan kedudukan tidak ada yang menjadi kepala dan tidak ada pula yang menjadi hamba sahaya, apalagi menurut budaya mereka nilai seseorang bukan diukur dari kekayaan yang dimiliki tapi sangat ditentukan dengan seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada sesama dalam uma. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupan mereka, suku Sakuddei Mentawai dalam uma dalam kegiatan seharihari mengadakan upacara adat dengan seluruh anggota uma yang ada.

Budaya orang Sakuddei Mentawai yang memegang teguh hasil musyawarah kemudian berkembang menjadi pilar penting

bagi kehidupan suku Sakuddei Mentawai dalam tatanan kelompok masyarakat antar uma yang memegang teguh adat dan tradisi.

Salah satu contoh pelaksanaan prinsip-prinsip adat dan tradisi suku Sakuddei Mentawai yang menarik seperti saat melakukan kegiatan berladang (mumone) terutama pada saat akan membuka lahan untuk ladang baru, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga yang tergabung dalam satu uma.

Suku Sakuddei wajib melakukan beberapa tahapan ritual khusus terlebih dahulu agar ladang yang mereka buka membuahkan hasil yang maksimal.

Beberapa tahapan yang dilakukan pertama dilakukan musyawarah dalam uma dengan anggota suku yang dipimpin oleh Sikebbukat Uma(orang yang tertua dalam uma) kemudian jika disepakati oleh seluruh anggota uma, tahapan selanjutnya akan dilakukan survei ke lokasi daerah lahan yang akan dibuka.

Setelah didapatkan lokasi lahan yang cocok kemudian dilakukan lagi musyawarah terkait kejelasan status tanah seperti batas-batas lahan sekaligus membicarakan (punen pasibuluake) atau panaki. Kemudian melakukan proses pembersihan semak belukar, kemudian pada tahapan ke empat akan dilakukan upacara adat yang dinamakan panaki, sebuah ritual meminta izin kepada roh-roh penjaga hutan karena masyarakat Mentawai meyakini keberadaan kekuatan supranatural yang menjaga

hutan dan alam sekitarnya.

Selain itu pada saat melakukan aktivitas berladang pun suku Sakuddei Mentawai juga memperhitungkan tentang keselamatan peladang, pemamfaatan tambahan dari hasil ladang yang telah ditetapkan secara musyawarah untuk dijadikan tempat berladang tersebut. Perladangan yang dibuka di sekitar kawasan hutan dapat pada lokasi yang berbukit-bukit (leleu ), pada lokasi yang datar (susu’).

Menurut kearifan lokal suku Sakuddei Mentawai terdapat beberapa pantangan yang wajib ditaati ketika akan membuka kawasan perladangan pertama, tidak boleh membuka perladangan baru di lokasi yang curam, kedua tidak boleh membuka perladangan di daerah yang banyak terdapat pohon kayu yang bermanfaat untuk bahan bangunan atau rumah, sampan, peralatan rumah tangga. Kedua pantangan tersebut sangat menarik karena ternyata efektif untuk menjaga keselamatan warga suku Sakuddei dari bahaya longsor sekaligus memelihara kelestarian hutan.

Untuk menjaga tanaman yang akan ditanam pada ladang yang baru dibuka (tinunggulu) itu dibuatkan dangau di atas sebidang lahan yang luasnya kurang lebih setengah hektar. Pada lahan jika akar pohon sudah mulai keluar pohon-pohon besar akan ditebang karena suku Sakuddei tidak mengenal tebang dan bakar karena suku Sakuddei sangar percaya bahwa membakar pohon di hutan akan mengakibatkan kemarahan roh-roh penjaga hutan dan akan mendatangkan penyakit bagi sipembakar pohon di hutan atau keluarganya kemudian ketika akan mengolah lading mereka.

Pohon yang sudah ditebang tidak akan dibakar tetapi akan dibiarkan saja tergeletak hingga lapuk ditanah dengan sendirinya.

Pemberdayaan Uma Uma sebagai pusat dari kegiatan dan budaya suku Sakuddei maka uma dapat diadopsi menjadi model pendekatan pembangunan di daerah Mentawai, hal ini dapat diartikan secara harafiah maupun filosofis.

Secara harafiah Pemerintah Mentawai dapat membuat model bangunan dil ingkungan pemerintah dengan pola atau gaya uma, agar dapat ditiru dan semoga menjadi tren bagi suku ke halaman 2

Suara Daun Roberta Sarogdok

Sertifikasi Guru

S

ertifikasi guru merupakan upaya pemerintah meningkatkan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profsionl.

Guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik berarti sudah dianggap pofesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun output yang diharapkan.

Namun apa yang diharapkan dari peningkatan profesionalisme guru jika pembayaran tunjangan sertifikasi di Mentawai masih dipotong ?

Di awal tahun ini, guru-guru sertifikasi di Mentawai terkejut dengan adanya pemotongan tunjangan mereka sebanyak 50 persen. Pemotongan tersebut telah menimbulkan informasi miring. Apakah hasil pemotongan itu diambil oknum atau masuk ke kas daerah ? Atau masuk ke kepala dinas terkait ? atau untuk menutupi biaya-biaya kegiatan yang lain yang disalahgunakan ?

Padahal DPRD Mentawai tahun ini justru meminta tunjangan daerah dinaikkan bagi mereka yang bekerja di lingkungan Pemkab Mentawai.

Namun informasi yang beredar kemudian, Dinas Pendidikan Mentawai akan membayarkan sisa dana sertifikasi yang dipotong tersebut. Namun pembayarannya mungkin masih lama terealisasi karena anggarannya masih akan diajukan melalui APBD Perubahan 2015.

Ya Mudah-mudahan informasi ini segera terkabul dan kita berharap bisa mengawalnya bersama-sama sampai ada kejelasannya. l

Lingkungan

Puailiggoubat NO. 310, 15 - 30 April 2015

Kearifan lokal mempercepat implementasi REDD + di Sumatera Barat

Yuafriza

abut pagi menyelimuti 150 hektar hutan kemasyarakatan (HKm) Nagari Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman yang kami kunjungi, 9 April lalu.

Pagi terasa dingin menyelimuti lembah saat kami sampai di petak VI, HKm yang dikelola kelompok Karya Setia.

Saya lalu naik ke atas bukit di petak VI, jalannya cukup licin karena semalam habis hujan. Sepatu saya menebal karena menyapu tanah liat yang basah tergerus air. Kabut yang begitu pekat membuat pemandangan tertutup. Saya hanya bisa melihat pokok-pokok pohon namun tidak menemukan pucuknya.

Sejumlah warga setempat lalu mengajak kami mengunjungi Petak III, tak jauh dari Petak VI. Mendaki bukit di Petak III cukup mengeluarkan keringat. Pohon-pohon jeruk yang sedang berbuah lebat tumbuh subur di kiri kanan jalan. Lepas dari kebun jeruk, menuju puncak kami menemukan kebun jagung yang juga berbuah subur. Tiba di puncak, di kiri kanan lereng terlihat tandus. Tunggul pohon bekas tebangan tergeletak begitu saja. Nampaknya lahan itu akan dijadikan perladangan, namun setelah pohonnya ditebang, ditinggalkan saja pemiliknya.

Tak jauh, menuju puncak bukit berikutnya, saya menemukan sekelompok tegakan pohon yang belum ditebang memenuhi salah satu sisi bukit. Begitu juga sisi belakangnya, masih dipenuhi tegakan pohon besar.

Menurut Desra, Ketua Kelompok Karya Setia, dulu, masyarakat sering membiarkan lahannya begitu saja setelah pohonnya ditebang.

“Masyarakat kebanyakan tidak punya uang membeli bibit, ekonominya sulit, jadi setelah lahan dibuka, pohon ditebang lalu mereka biarkan saja,” kata Desra, 9 April 2015.

Kebiasaan itu kemudian berbalik setelah 150 hektar kawasan hutan di nagari itu menjadi hutan kemasyarakatan melalui SK Bupati Pasaman yang diterbitkan 21 November 2014. Sejak itu menurut Desra, warga sepakat, tidak ada lagi penebangan pohon di areal hutan, sementara lahanlahan yang dipenuhi belukar akan ditanami tanaman produktif.

“Kami sudah dapat bantuan bibit karet, durian dan mahoni dan sudah ditanam di lahan yang ada,” kata Desra.

K

Implementasi REDD +

Restorasi Hutan Bersama Masyarakat HKm milik Karya Setia merupakan salah satu dari 1.636 hektar hutan masyarakat yang sudah memiliki izin di Kabupaten Pasaman.

Kepala Dinas Kehutanan Pasaman, Yozarwardi mengatakan, kabupatennya ditargetkan memiliki 70.000 hektar hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk skema HKm dan hutan nagari.

“Hutan-hutan itu ditanami tanaman produktif, dikelola masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan tersebut untuk meningkatkan perekonomian mereka,” kata Yozarwardi kepada Puailiggoubat, 9 April lalu.

Menurut dia, hingga kini jumlah kawasan hutan yang sudah diajukan masyarakat untuk dijadikan HKm maupun hutan nagari sekitar 5.000 hektar, namun yang baru keluar izinnya 1.636 hektar.

“Kalau HKm dikelola kelompok masyarakat maka hutan nagari dikelola lembaga nagari,” kata Yozarwardi.

Pasaman merupakan satu dari 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang berkomitmen mendukung program REDD + di Indonesia. Dengan penghutanan kembali lahan-lahan kritis dan bekas hutan di Indonesia melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dunia.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Hendri Oktavia, Sumbar menargetkan bisa memiliki 500 ribu hektar hutan yang dikelola masyarakat. Hingga kini, Sumbar telah memiliki 32 ribu hutan nagari dan 36.800 HKm. “Sementara itu, sekitar 70 ribu hektar kini sedang proses izin di Kementerian, sedang sekitar 80 ribu hektar tengah dalam proses pengusulan oleh masyarakat,” kata Hendri.

Penghutanan kembali areal-areal hutan yang sudah ditebangi ini merupakan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen hingga 2020 nanti dengan

pemberdayaan 12,7 juta hektare hutan sosial yang dikelola masyarakat.

Heru Prasetyo, Mantan Kepala BP Redd+ mengatakan pemerintah perlu mendorong terciptakan kawasan hutan

24

yang dikelola masyarakat untuk penguatan sosial, kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui skema hutan adat atau kehutanan sosial.

“Penguatannya pada kurangi, rawat, kelola, dan kembangkan kawasan hutan,” katanya saat meninjau kawasan HKm Nagari Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman, Kamis (9/4).

Menurut Heru, total hutan Indonesia seluas 129 juta hektar telah mengalami deforestasi selama bertahuntahun. “Kini Menteri Kehutanan menginginkan 32 juta hektar hutan yang rusak itu diperbaiki kembali,” katanya.

Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Wiratno menyebutkan pemerintah akan mengeluarkan Inpres percepatan pemberian pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat.

“Inpres nanti mendorong seluruh kementerian yang terlibat di bidang pengelolaan hutan terlibat, kemudian agar provinsi dan kabupaten memasukannya ke dalam RPJMD,” katanya.

Dengan membangun Indonesia melalui pinggiran, 12,7 juta hektar hutan akan dikelola masyarakat dalam berbagai skema pengelolaan seperti HKm, Hutan Desa, HTR, HR dan hutan adat, jelas Wiratno. Dia menyebutkan untuk program tersebut pemerintah menganggarkan Rp3 triliun, tahun ini sebesar Rp300 miliar. (o) IKLAN