308 ok

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

No .

3 5- T 31 ah 08 M un X ar II et I 20 15

HARGA ECERAN RP 3000

Tabloid Alternatif Dwimingguan

1

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Uggla Araobak akeat sai Taman Nasional Siberut ragalai enungan desa sai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ka zona khusus, zona khusus nenda kudduat nia ka Kecamatan Siberut Barat samba Siberut Barat Daya - 3 Enungan samba pumonean iate siripot pasikeliedda sai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, nene’ te tiddogetda sipulalaggai ka Mentawai ka teteret parurukat siberikabaga masisegeakek sangamberi rencana pembangunan ka laggai nenda - 7 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai raanggara akek ADD karura nene’ iate Rp58 miliar, bulagat nene’ eijanannia masibangunan apapeilek tak bara ka desa sitaibesiakek bulagat simigi - 10 Sikuaddda ragalai sara SMK Bahari ka Sabirut, kineneiget masieggek sipulaggai seet raobak akek polakda kudduat sikolah nenda - 18 Kalulut tuguguruk ni kapak pukat cincin sibara ka Sibolga, Jakarat samba kai papak bagei ibaliu iba sialakadda sipulaggai seet ikurang - 21 COVER DEPAN: N FOTO: RUS/PUAILIGGOUBAT N DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

2

FOTO:RACHMADI/YCMM

Putus Sekolah Bukan Karena Kurangnya Didikan Orang tua Banyak yang harus diselidiki anak Mentawai kebanyakan putus sekolah karena zaman sekarang anak-anak sudah pandai mengatur dirinya sehingga tidak peduli nasehat orang tua.

Zaman canggih, dunia canggih itu sebagai penyebabnya. Remaja zaman kini lebih pandai berbuat buruk dibanding berbuat yang baik. Saya sangat mendukung kalau Pemerintah Mentawai membuat sebuah asrama untuk anak laki-laki dan perempuan di Sikakap ini.

Kita bisa menilai mereka dibanding tinggal di kost. Semakin lama zaman berubah perilaku tak berubah itulah kita selalu berubah-ubah.

Sekali lagi saya minta Pemerintah cepat bertindak untuk mendukung pembuatan asrama agar kebebasan ditindak. Satu hal lagi orang yang tinggal di kost sering keluar malam, itu disebabkan kurangnya perhatian pemilik kost. Karena pemilik kost tinggal terima uang saja tapi anak kostannya tidak dipikirkan. Terimakasih Wenseslaus Erwin Sakeru Bubuakat, Matobe +6281268265603

Ada Pungutan di Pelabuhan Ambu-Ambu Sikakap Alangkah bijaknya Dinas Perhubungan Ambu-ambu tidak melakukan pemungutan ini yang meresahkan masyarakat. Kita bisa iri jika mereka memungut sebagian, sementara yang lain tidak. Kalau memang peraturan ketat harus semuanya dipungut bagi yang keluar masuk pelabuhan tanpa pandang

KAPAL ANTARPULAU - KM Beriloga bersandar di Pelabuhan Pokai, Siberut Utara. Kapal ini melayani rute antarapulau Sipora Utara -Siberut Utara - Siberut Selatan - Siberut Barat.

(Selengkapnya baca halaman 14)

siapa. Terimakasih.

Wenseslaus Sakeru, Matobe +6281268265603

Tertibkan Pangkalan BBM Nakal Yth. Bpk Bupati dan DPRD Mentawai Sekiranya harga BBM masih bisa ditertibkan, tolonglah ditertibkan. Dan mohon pangkalan-pangkalan yang nakal dan kios tak berizin ditindak. Kami masyarakat, bukan tidak bisa bertindak, tapi mungkin tindakan kami berbeda dengan tindakan Bapak.Terimakasih.

Basarduey Syam (Mabulaubuggei) +6282174687863

Dukung Pendidikan Mentawai di Seluruh Lini Damai sejahtera Puailiggoubat, Kalau kita melihat dari tahun ke tahun khususnya generasi penerus “Mentawai” mulai dari bangku SMP, SMA sampai perguruan tinggi, selalu ada yang membuat generasi Mentawai gagal dan akhirnya cita-cita tidak tercapai. Saya pribadi sangat memprihatinkan. Saya yakin bukan kesalahan dari orang tua, tapi karena pengaruh buruk dari lingkungannya, oleh sebab itu saya ajak ortu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga terkait. Marilah kita tidak berpangku tangan untuk Mentawai bersatu.

Tarmedi Samangilailai (Desa Nemnem Leleu Utara) +6285374231802

Redaksi menerima tulisan berupa artikel atau untuk dimuat di Podium.

Kirimkan karya tulis ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui email rus.akbar08 @gmail.com dan syafriladriansyah @gmail.com.

Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti

3

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Jalan desa bisa dibangun di zona khusus

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

eberadaan taman nasional dengan pembangunan di Siberut bak dua sisi yang berbeda kepentingan. Di satu sisi, taman nasional melindungi keberadaan hutan di Siberut untuk kelestarian lingkungan jangka panjang. Namun di sisi lain, taman nasional kerap dituding menghambat pembangunan di daerah itu, salah satunya membangun jalan penghubung.

Namun kebutuhan untuk pembangunan jalan itu kini sudah diakomodir Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dengan menyetujui permintaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengubah zonasi kawasan. ”Sesuai keputusan Dirjen PHKA pada 4 Februari 2015, perubahan zonasi 15.330 hektar kawasan TNS dari zona rimba dan zona pemanfaatan tradisional menjadi zona khusus, ini sesuai peraturan pemerintah, perubahan zonasi bisa dilakukan sekali lima tahun, terakhir perubahan zonasi TNS pada 2011,” kata Kepala Seksi wilayah I Balai Taman Nasional Siberut, Junaidi kepada Puailiggoubat, 4 Maret.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/ 2006, zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Zona Khusus tersebut meliputi dua kecamatan yaitu Siberut Barat Daya dan Siberut Barat. Untuk Siberut Barat Daya itu meliputi area sekitar Sungai Sagulubbek Desa Sagulubbek. Untuk Kecamatan Siberut Barat ada dua desa, Desa Simalegi dengan area sekitar Sungai Pokapeula, Simalegi Tengah. Untuk Desa Simatalu di area sekitar Sungai Pangolo, Simatalu Sipokak.

“Di zona khusus diperbolehkan membangun fasilitas pelayanan masyarakat seperti puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintah penunjang, hanya saja untuk kepentingan pembangunan seperti jalan besar untuk ekonomi tidak dibolehkan, jalan yang diperolehkan hanya sebatas untuk dilalui masyarakat antardesa dan penunjang wisata seperti jalan P2D dari cor semen selebar 2 meter,” katanya.

Untuk zona inti yang tidak boleh disentuh seluas 45.620 hektar, yaitu

K

Kantor Balai Taman Nasional Siberut di Dusun Batjoja, Desa Maileppet, Siberut Selatan

TNS UBAH ZONASI UNTUK AKOMODIR JALAN DESA daerah Bojakan, Simalegi Tengah, Simatalu Sipokak dan hulu sungai Kaleak. “Balai Taman Nasional ini sudah membuat bukunya, nanti akan kita serahkan ke Bupati Mentawai, DPRD Mentawai dan Bapedda untuk dijadikan rujukan dan pedoman dalam pembangunan yang masuk kawasan areal TNS,” jelas Junaidi.

Menanggapi adanya perubahan zonasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake kepada Puailiggoubat, 12 Maret mengatakan tidak mempersoalkan aturan TNS yang hanya mengizinkan jalan sekelas P2D dibangun di kawasan TNS. “Meski kita maunya jalan trans Mentawai namun tidak apa-apa karena minimal ada akses bagi masyarakat untuk menghubungkan desa-desa tradisional di kawasan TNS,” katanya.

Menurut Kortanius, untuk membangun proyek trans Mentawai pun akan

membutuhkan waktu dan pendanaan yang lama. Ia memperkirakan bisa membutuhkan 20 tahun.

“Kita lihat berapa kemampuan kita, untuk satu tahun berapa kilometer bisa dibangun dengan dana yang ada,” katanya.

Untuk membutuhkan jalan hotmix sepanjang 1 kilometer di Mentawai, menurut Kortanius butuh biaya hingga Rp10 miliar, itu untuk wilayah yang sudah dibuka. Untuk daerah yang sama sekali masih baru, dibutuhkan dana hingga Rp13 miliar.

Sementara anggaran maksimal untuk pembangunan jalan di Mentawai (jalan nasional) rata-rata Rp100 miliar seperti tahun ini. Dengan dana sebesar itu untuk tiga daerah yakni Siberut, Sipora dan Sikakap, maka berarti masing-masing daerah mendapat Rp33 miliar yang berarti hanya bisa membangun Rp3 kilometer jalan di satu lokasi.

Taman Nasional Siberut memiliki luas 190.500 hektar yang ditetapkan pemerintah pada 1993. Luas itu hampir setengah luas Pulau Siberut di sisi Barat.

Ada lebih 15 ribu masyarakat tradisional berada di 15 titik di kawasan taman di dusun dan desa.

Nota Penjelasan Ranperda RTRW Diajukan Ranperda RTRW Mentawai yang sempat terbengkalai pembahasannya sejak dua tahun lalu kembali dibahas DPRD Mentawai. Pada 9 Maret lalu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sudah menyampaikan nota penjelasan Ranperda RTRW Mentawai 2012-2032.

Dalam nota tersebut dijelaskan bahwa Ranperda RTRW telah melalui proses dan beberapa tahapan yaitu konsultasi publik yang dilakukan pada tahun 2011 pembahasan RTRW dengan

Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Sumatera Barat serta Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada tahun 2011 dengan dikeluarkannya persetujuan substansi dari Menteri Pekerjan Umum No.HK.0103-DR/89 pada 24 Januari 2012 sebagai dasar untuk menindaklajuti.

RTRW Mentawai 2012-2032 berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, mengatur rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan utilitas, rencana pola ruang kabupaten yang meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, penataan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama, zonasi sistem, sanksi.

Sebelum Ranperda RTRW Mentawai 2012-2032 diproses, dokumen RTRW Mentawai 2001 ditetapkan dengan Perda No.4 tahun 2003 tentang RTRW tahun 2003-2013. Tetapi setelah dua tahun berjalan dan dirasakan bahwa materi dokumen RTRW yang telah tersusun belum mampu menjawab dinamika percepatan pembangunan Mentawai, maka dilakukan peninjuan kembali terhadap dokumen RTRW Tahun 2001 pada 2005 melalui revisi.

Berdasarkan dokumen revisi 2005, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi tahun 2007 dan sudah dituangkan dalam rancangan perda RTRW 2007. Namun pada saat bersamaan terjadi perubahan dalam skala nasional dengan diberlakukannya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan baru seperti substansi materi, sistematika penyusunan dan terminologi yang harus termuat dalam RTRW. Sebagai upaya penyesuaian isi materi teknis RTRW terhadap undangundang yang baru dan penyesuaian kondisi terhadap akibat dari bencana, maka diperlukan pengaturan kembali ruang di Kabupaten Mentawai secara umum dan penataan kembali ruang pada pulau yang terkena dampak tsunami, yaitu Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sipora. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dokumen RTRW Mentawai ini memenuhi syarat sebagai RTRW berbasis mitigasi bencana.

Pengesahan Ranperda RTRW ini menjadi agenda prioritas Pemda Mentawai dan DPRD karena tanpa adanya perda tata ruang maka Mentawai tidak bisa mencairkan sejumlah dana untuk membangun jalan dan jembatan di beberapa daerah.

Tahun lalu misalnya, ada dana Rp3 miliar di APBD Sumatera Barat untuk membangun tiga dermaga dan perencaan fisik trans Mentawai sepanjang 138 kilometer di Siberut. Namun dana tersebut tidak bisa dicairkan karena belum adanta Perda RTRW. (bs/rus/ocha)

4

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Masalah Tanah Penghambat Pembangunan SUMANGANYA - Masalah penghibahan tanah dari masyarakat menjadi kendala dalam pembangunan fasilitas kesehatan berupa puskesmas, polindes dan pustu di Desa Betumonga, Silabu dan Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara.

Masalah ini diutarakan Kepala Bidang Promosi dan Penelitian Kesehatan, Dinas Kesehatan Mentawai Relianas Tasir dalam acara Musrenbang tingkat kecamatan di kantor Camat Pagai Utara, Senin, 3 Maret lalu.

“Pada saat pembangunan fisik dari Dinas Kesehatan, persoalan tanah sebagai lokasi pembangunan sehingga pada saat kontraktor melaksanakan pembangunan tidak selesai,” ucapnya.

Relianas juga mengatakan, untuk kelanjutan usulan pembangunan fasilitas kesehatan yang akan dibangun di kecamatan, di desa dan dusundusun, terlebih dahulu tanah dibuat sertifikatnya.

“Penghibahan tanah dari masyarakat setempat tidak serius, sehingga pada saat pembangunan fisik terhambat dampaknya proyek tidak selesai,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleake meminta peserta Musrenbang merelakan tanah untuk pembangunan. “Bagi masyarakat yang menghibahkan lokasi, prioritas kerja yang patut dihargai,” katanya.

Korta juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ba-ppeda) Mentawai membuat data ma-triks soal usulan yang disampaikan masyarakat saat Musrenbang pada tahun 2013 atau 2014 yang belum terealisasi.

“Ini menjadi pedoman agar mengetahui apa usulan tahun lalu dan sebelumnya dan apa yang terealisasi dan mentahui usulan prioritas apa sudah terealisasi atau belum,” katanya.

Jika usulan tak terealisasi perlu penjelasan pada saat Musrenbang tingkat kecamatan, jika ada kendala bagaimana proses dan alasannya. ”Sehingga camat, kepala desa, dan pemuka masyarakat memahami persoalan dan kesiapan masyarakat menerima pembangunan dilingkungannya,” ujarnya.

Musrenbang tingkat Kecamatan Pagai Utara dihadiri perangkat SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta Wakil Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleake, kepala desa, dusun, badan perwakilan desa dan pemuka masyarakat dari tiga desa,Betumonga, Silabu, dan Saumanganya. (leo/r)

Terdakwa Perdagangan Anak Mentawai Divonis Bebas Ramses Saogo dan Maryani tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan jaksa

Patrisius Sanene

M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Padang membebaskan dua terdakwa yang di-

duga perdagangan sembilan anak Mentawai yakni Ramses Saogo (29) atau Farhan dan Maryani M. Zen (40) atau Maya pada sidang putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang, Rabu, 11 Maret lalu.

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pada pasal yang dituduhkan oleh jaksa, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari semua pasal yang dituduhkan oleh jaksa, serta memulihkan nama baiknya,” kata Siswoatmono Radiantoro membacakan amar putusan.

Putusan ini tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dwi Indah Puspa Sari, pada sidang Rabu, 25 Februari lalu. Ramses dituntut 1 tahun 6 bulan dan Maya 1 tahun, keduanya juga dituntut dengan denda Rp50 juta atau subsidair kurungan 6 bulan. Keduanya dijerat jaksa dengan pasal 86 Undang-Undang RI Nomor

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

sial facebook, Farhan meminta Maya untuk mencarikan solusi agar adik-adik Farhan tersebut bisa dibawa ke pesantren tempat Maya berdomisili di Jakarta.

Selanjutnya Maya memperkenalkan Farhan kepada temannya bernama Febry Eddy, dari perkenalan itu terdakwa Farhan mendatangi pesantren di daerah Bogor, berdasarkan rekomendasi Febry, pihak pesantren pun menerima anak-anak didik yang diusulkan, namun terSIDANG PUTUSAN -Dua terdakwa dugaan penjualan anak mendengarkan pembacaan dakwa Farhan pada saat putusan yang dibacakan majelis hakim itu terkendala dana untuk membawa anak23 Tahun 2002 tentang Perlindungan “Sejak awal dan beberapa fakta anak tersebut ke pesantren, hingga Anak. persidangan dari keterangan para saksi kemudian dirinya mencari donatur.

Menanggapi putusan itu, Dwi kami yakin akan bebas, sebab kasus Setelah mendapat donatur, Indah akan mempertimbangkan dulu ini terkesan dipaksakan, kami melihat terdakwa Farhan lalu mengajak Maya sepekan ke depan apakah akan menga- tidak memenuhi unsur pasal yang menjemput anak-anak itu ke Surat jukan banding atau tidak “Pikir-pikir dituduhkan,” kata Jonifer, satu dari Aban untuk dibawa ke pesantren Bogor. dulu majelis,” kata Dwi Indah. delapan kuasa hukum terdakwa usai Sudah sempat dibawa, namun Putusan hakim tersebut yang persidangan. pada 25 Juni 2014, sekitar pukul 22.00 membebaskan kedua terdakwa itu Kasus tersebut berawal saat WIB, dua anggota kepolisian disambut suka cita terdakwa, semen- Farhan diminta Kepala Dusun Surat menangkap Farhan, dan Maya dan tara ruang sidang juga tampak dipenuhi Aban Desa Bulasat Kabupaten Menta- langsung mengamankan kesembilan oleh puluhan mahasiswa muslim wai, Reppen Samaloisa membantu anak di sebuah hotel yang ada di Kota menunggu putusan dibacakan hingga anak-anak di kampungnya, agar Padang. Penangkapan dilakukan polisi berdesak-desakan dan sontak mene- disekolahkan karena tidak ada biaya. dari laporan masyarakat. riakkan takbir.

Kemudian melalui jejaring so(r)

Masih Banyak Warga Siberut Tengah Belum Terima BPJS SAIBISAMUKOP - Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pemerintah untuk warga menda-pat akses pengobatan gratis, namun di Kecamatan Siberut Tengah masih banyak yang belum menerima fisik kartu tersebut.

Menurut bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskemas Saibi Samukop, Lola Gusmawati, kartu BPJS untuk Siberut Tengah ada 4.000 lembar, kartu itu diperuntukkan kepada 3.650 lebih jiwa.

“Kartunya semuanya sudah kita bagikan ke warga, namun masih banyak lagi warga yang belum mendapatkan,” katanya kepada Puailiggoubat di ruangan kerjanya, Rabu 4 Maret lalu.

Meski masih ada sisanya, menurut Lola tetap saja masih banyak yang belum mendapat kartu, sebab

kata Lola warga yang mendapatkan kartu BPJS ini adalah warga yang punya kartu Jamkesmas dan Jamkesda dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk mendapatkan kartu Jamkesda dan Jamkesmas tersebut, kepala dusun setempat telah melakukan pendataan warganya. Hasil data itu diserahkan ke dinas untuk diproses. “Bagi yang belum terdata kepala dusunya itu sedang kita tunggu dari kepala dusun dan sebagian memang sudah kita terima,” katanya.

Selain itu, dari kartu BPJS yang sudah dibagikan ternyata banyak terdapat nama-nama yang sudah meninggal dunia, tanggal lahir yang tak sesuai serta nama yang tidak sesuai antara data dasar dengan yang tercetak di kartu. “Nama yang meninggal kartunya kami ambil

untuk di kembalikan ke dinas, tanggal lahir tidak sesuai, warga banyak yang protes dan tak mau menerima kartunya, namun kita akan berusaha memberi pemahaman serta nama yang ada di daftar tapi kartu tak ada, itu mungkin ada juga karena masih ada sisa kartu yang belum diberikan Dinas dan kita sudah konfirmasikan,” ujarnya.

Sementara Kepala Puskemas Saibi Samukop Mariani Fransiska Samangilailai membenarkan masih banyak warga yang belum dapat BPJS. Bagi warga yang belum dapat kartu, pihaknya akan terus mengakomodir agar semua dapat kartu BPJS. “Persoalan warga yang tidak mau menerima kartu BPJS karena tanggal lahir yang salah itu hanya menyulitkan mereka saja, data ini

dari pendataan yang dapat kartu Jamkesmas yang datanya dari dusun-dusun, tapi ini tugas kita untuk memberi pengertian kepada warga,” ucapnya.

Sementara untuk mendapatkan kartu BPJS , tambah Mariani, ada dua jalan yang dilakukan, mandiri dan pendataan dari dari dusun-dusun, namun yang diharapkan hanya data dari dusun ke Puskesmas dan dikirimkan ke Dinas .

“Kartu BPJS ini untuk warga miskin atau kurang mampu, jadi warga yang mampu mendaftar secara mandiri tak ada sama sekali kita di sini, hanya mengharapkan yang ada saja. Mendaftar secara mandiri itu melalui rumah sakit, warga dikenakan biaya iuran dan pendaftaran Rp25 sampai Rp45 ribu, tergantung kelas rumah sakitnya,” ujarnya. (rr/r)

MENTAWAINEWS Terpidana Edison Saleleubaja dan Samuel Panggabean meminta penerima dana insentif lain dipenjarakan

Patrisius Sanene

P

ada sidang lanjutan memori Peninjauan Kembali (PK) kasus Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) mantan bupati Mentawai, Edison Saleleubaja, dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai Samuel Panggabean, Rabu, 10 Maret lalu mengungkapkan hukuman yang diputuskan mejelis hakim tidak adil bagi keduanya.

“Ada kesepakatan bahwa pencairan upah pungut adalah tanggung jawab bersama berdasarkan notulen rapat pembahasan upah pungut tapi kenapa hanya kami berdua saja yang kena,” kata Samuel Panggabean menjelaskan maksud pengajuan novum kepada hakim.

Samuel menjelaskan, item yang menurutnya janggal, mereka dituduh membagikan upah pungut dasarnya adalah RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

“Padahal pada persidangan sebelumnya dasar kami adalah APBD, kami tidak mungkin bisa mencairkan uang dari kas daerah kalau dasarnya RAPBD, itu aja sudah suatu kejanggalan,” katanya.

Mendengar keterangan Samuel, Ketua Majelis Hakim Asmar bertanya

Puailiggoubat

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

5

Terpidana Kasus PSDH Mentawai Merasa Putusan Tidak Adil aparatur daerah karena dana PSDH ada di kas negara. “Bagaimana mungkin kami mencairkan uang yang berasal dari kas negara, ini suatu kejanggalan, tapi kami justru dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana,” kata Samuel Menurut Samuel Panggabean lagi, 111 orang penerima insentif tersebut sebenarnya berhak atas AJUKAN NOVUM - -Samuel Panggabean (tiga dari kanan) mengajukan novum di depan majelis insentif itu kahakim disaksikan jaksa dan pengacara rena diterima dari pada maksud pemohon. “Intinya anda tidak,” kata Fahmiron.

APBD yang sah bukan dari RAPBD. Samuel Panggabean sebagai pemo- “Atas kejanggalan inilah serta adanya tidak ingin dihukum berdua saja begitu ?,” tanya Asmar. “Betul Majelis Ha- hon PK kepada Puailiggoubat menje- bukti baru, kami mengajukan PK, laskan, dari awal putusan hakim pihak- semoga dengan PK ini terungkap apa kim,” jawab Samuel.

Kemudian anggota Majelis Hakim, nya bersama Edison mengaku sudah me- sebenarnya dan kami harapkan terungFahmiron melanjutkan, “Kalau anda rasakan kejanggalan dalam perkara ini. kap dengan sejujurnya dan seadilUpah pungut, kata Samuel, pada adilnya,” kata Samuel. merasa ini tidak adil anda silahkan Dalam agenda sidang Rabu, 10 melaporkan kepada jaksa untuk menyi- hakekatnya adalah dari APBD, bukan dik yang lain, kami juga di sini hanya dari dana PSDH, dana PSDH sangat Maret tersebut pihak penasehat hukum memeriksa apakah ada novum atau tidak masuk akal dibagikan kepada pemohon juga menghadirkan 3 saksi

yang menemukan novum yakni Yasrul, pegawai Camat Pagai Utara, Viktor Pardosi, pegawai Dinas Kehutanan Mentawai, dan Novriadi, Kepala Dinas Pertanian saat ini. Ketiga saksi tersebut sudah pernah bersaksi di sidang sebelumnya dalam kapasitasnya sebagai penerima insentif dana PSDH yang melibatkan kedua pemohon.

Saat saksi Yasrul menunjukan novum berupa dokumen-dokumen ke hadapan mejelis hakim yang Asmar sedikit kebingunan dan berang karena saksi menunjukkan novum yang tidak dikelompokan secara tersusun, dan ada novum yang ditunjukkan saksi sudah pernah dibacakan dalam persidangan sebelumnya.

“Mohon anda kelompokkan yang mana novum, jangan yang sudah pernah dibacakan sebelumnya, bagaimana kami memeriksa novum begini, tidak dikelompokkan dengan jelas, jangan campur aduk, anda ngerti novum ? Tolong susun la-gi, kalau begini pusing kita,” kata Asmar.

Karena berkas novum pemohon membingungkan majelis hakim, sidang langsung ditunda dan dilanjutkan pada Selasa, 17 Maret 2015 dengan agenda pemeriksaan saksi novum.

Edison dan Samuel pertama kali ditahan di LP Muara Padang pada 16 November 2011. (r)

Bupati Mentawai Lantik Camat Siberut Utara dan Tengah SIKABALUAN - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet melantik Agustinus Sabebegen sebagai pelaksana tugas camat di Kecamatan Siberut Utara, Kamis, 5 Maret di aula Kantor Camat Siberut Utara.

Dikatakan Yudas, Siberut Utara dalam enam bulan terakhir mengalami peningkatan pembangunan, ke depan banyak pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu pembangunan jalan Sikabaluan-Monganpoula, kelanjutan pembangunan jembatan Sotboyak, Pokai, Sirilanggai, pembangunan sarana kesehatan, pendidikan dan infrsatruktur lainnya.

“Camat yang baru sebagai perpanjangan tangan bupati mesti bekerja keras agar pembangunan yang akan masuk ke Siberut Utara dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Keberhasilan pembangunan perlu dukungan semua pihak termasuk masyarakat. “Masyarakat harus membantu camat dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan peran masingmasing karena tanpa dukungan masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.

Yudas juga meminta camat ada

untuk masyarakat di Kecamatan Siberut Utara, baik untuk semua suku, agama maupun etnis yang ada. “Camat itu sebagai kepala wilayah yang menjadi bagian untuk masyarakat yang ada di wilayah tersebut, bukan untuk kelompok atau golongan tertentu sehingga masyarakat harus mendukungnya,” katanya.

Selain melantik dan mengukuhkan camat Siberut Utara, juga pada hari itu dilantik dan dikukuhkan ketua tim penggerak PKK Kecamatan Siberut Utara, Anita Agustinus Sabebegen oleh ketua Tim penggerak PKK Mentawai, Rosmaida Yudas Sabaggalet.

Sementara di Kecamatan Siberut Tengah pada Jumat, 6 Maret lalu, Bupati juga mengukuhkan Camat Siberut Tengah definitif Akas Sakatsilak sekaligus melantik Kepala SDN 03 Saibi Samukop Bartholomeus. Ketua PKK Mentawai Rosmaida Yudas Sabaggalet juga melantik Ketua PKK Siberut Tengah Megalinda di balai Kantor Desa Saibi Samukop.

Dalam sambutannya, Yudas mengatakan Akas Sakatsilak merupakan camat yang sudah teruji dan terbukti dalam hal membangun,

LANTIK PLT CAMAT - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (kanan) melantik Plt.Camat Siberut Utara Agustinus sabebegen sejak menjadi Camat Sipora, banyak kegiatan yang berhasil yang dilaksanakannya. “Pelaksanaan P2D Mandiri dan yang lainnya berhasil dilakukan, saya sangat yakin di Siberut Tengah dapat mendobrak kemajuan dengan pembangunan,” katanya.

Kepada Akas, Yudas meminta agar menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah setempat dan masyarakat dari berbagai unsur tanpa perbedaan. Program P2D Mandiri dan ADD juga harus dikoordinasikan agar

berjalan dengan baik. “Dana ADD ini dari 10 kecamatan di Mentawai dari Rp33 miliar kini menjadi Rp66 miliar, kalau pengelolaannya tidak habis kita beri sanksi, pembangunannya juga termasuk P2D mandiri jika tak bagus suruh bongkar,” ujarnya.

Bupati berkeyakinan hanya pendidikan yang bisa mengubah nasib bangsa dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Biarpun kita kaya tanpa pendidikan tak ada gunanya, pendidikanlah yang mengubah nasib

kita,” ujarnya.

Untuk PKK, Yudas berpesan agar ibu-ibu mewaspadai masuknya narkoba, meskipun belum diketahui siapa yang menyebarkannya. “Peran ibu-ibu sangat penting dalam hal ini,” katanya.

Sementara Camat Siberut Tengah Akas Sakatsilak dikonfirmasi program dan target ke depan mengatakan semua program harus dimunculkan dari masyarakat. “Kalau ditanya soal program kita tak punya, yang kita punya program dari masyarakat, semua atas dukungan masyarakat, tanpa itu kita bukan apa-apa,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua 2 DPRD Mentawai Nikanor Saguruk, Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon Sakerebau, BKD Mentawai, Kabag Humas Mentawai, Pemerintah Kecamatan Siberut Tengah, UPT Dinas Pendidikan Siberut Tengah, para kepala Sekolah di sembilan sekolah di Siberut Tengah, Puskesmas Saibi Samukop, Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK dan sejumlah masyarakat Siberut Tengah. (bs/rr/r)

6 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Kecamatan Siberut Tengah Akan Bentuk Forum Adat Tahun ini SAIBISAMUKOP-Pemerintah Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai merencanakan membentuk Forum Adat Siberut Tengah tahun ini. Hal tersebut disampaikan Camat Siberut Tengah Akas Sakatsilak pada Puailiggoubat usai acara Musrembang tingkat kecamatan di balai Desa Saibi Samukop, Kamis 5 Maret 2015.

“Forum adat ini adalah mimpi saya, tentunya saya tidak bisa bergerak sendiri harus koordinasi ke semua masyarakat dalam pembentukannya,” katanya.

Akas menyebutkan, pentingnya forum adat bertujuan menggangkat atau menggali kearifan lokal untuk diterapkan dalam proses pembangunan bersama masyarakat. “Misalnya persoalan tanah, di forum inilah perumusannya dan pembahasannya, kearifan lokal yang kita gali untuk kemajuan pembangunan, forum adat ini adalah alat komunikasi, kebersamaan dan juga sebagai alat pembangunan,” ujarnya.

Untuk pembentukannya nanti akan melibatkan DPRD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, adat dan seluruh lapisan masyarakat lainnya. “Termasuk LSM seperti Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), pembentukannya nanti kita belum bisa pastikan kapan namun kita akan usahakan tahun ini,” katanya. (rr/r)

Dokter Tak Ditempat, Bupati Tegur Kapus Saibi Samukop SAIBISAMUKOP-Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menegur Kepala Puskemas Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Mariani Fransiska Samongilailai karena dua dokter umum tidak di tempat.

Saat melakukan kunjungan ke puskesmas, Yudas tak mendapati dokter umum yang bertugas di sana yakni Winda Anggriani dan Wakifah Syam. “Keduanya sedang ikut pelatihan pak,” kata Mariani, Jumat 6 Maret lalu.

Mendengar jawaban tersebut, Yudas menegur dan menasehati Mariani serta staf puskesmas lainnya.. “Ini yang tidak dibolehkan, harusnya satu yang pergi, satunya lagi dokter tinggal, bagaimana kalau terjadi musibah muntaber dan lainnya? hal ini akan saya sampaikan ke Kadis Kesehatan, kita ini pelayan dan berikanlah pelayanan yang baik ke masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka peresmian bangunan infrastruktur di Siberut Tengah yang terpusat di gedung rawat inap Puskesmas Saibi. (rr/r)

Oknum Polisi Mentawai Nyaris Perkosa PNS Korban diancam dengan senjata airsoft gun dan dipaksa mengkonsumsi narkoba

Patrisius Sanene

eorang oknum polisi dari Resor Mentawai berinisial EP nyaris melakukan tindakan pemerkosaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial H di sebuah rumah kost korban di Kilometer 3 Tuapeijat pada, Rabu 4 Maret lalu.

Tak itu saja, oknum polisi tersebut juga diduga melakukan tindakan pengancaman senjata kepada korban agar mau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

S

Kapolres Mentawai AKBP Reko Indra Sasongko mengatakan, dari keterangan korban H yang melapor pada Kamis, 5 Maret lalu, ia mendapat ancaman pada pukul 23.00 WIB. “Betul ada seorang wanita datang ke kantor Polres Mentawai mengadu dan melaporkan ada orang yang mengancam dirinya, kemudian melakukan perbuatan pencabulan dengan memaksa korban, ia menjelaskan semuanya, ternyata pelakunya adalah oknum Polres Mentawai berinisial EP,” kata AKPB Reko kepada Puailiggoubat melalui telepon, Senin, 9 Maret lalu.

Setelah mendapat laporan tersebut, Kapolres Mentawai langsung memerintahkan anggotanya memeriksa EP. “Kita sudah periksa oknum tersebut dan kita sudah kita masukkan ke sel Polres kemudian kemarin (Rabu, 11 Maret) kita masukkan ke LP Muaro Padang untuk memudahkan

koordinasi dengan Kejari Tuapeijat di Padang, kita tidak pilih-pilih kalau memang itu pelakunya dari Polres Mentawai hari itu juga langsung ditindak lanjuti,” kata Reko.

Ia juga menjelaskan, pelaku akan dijerat pasal berlapis yakni pasal tentang narkoba, pencabulan, dan pengancaman senjata. “Kita akan kembangkan dari keterangan korban dan seandainya terbukti dan kita akan proses semuanya karena disitu juga ada pengancaman pakai senjata airsoft gun untuk memakai narkoba dan pencabulan,” jelas Reko.

Reko juga menjelaskan, penggunaan senjata airsoft gun tersebut tidak berizin. “Karena di Polres Mentawai tidak semua anggota yang menggunakan senjata itu, dan itu bukan milik Polri,” kata Reko.

Reko menjelaskan terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya akan ditindak tegas.

“Kami tegas dalam hal ini, saya perintahkan kepada anggota saya untuk diproses lanjut, dan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” katanya.

Salah satu kegiatan yang dila-kukan Reko melakukan upaya untuk seluruh angota Polri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, pe-nyimpangan prilaku, memakai narkoba melalui pembinaan mental anggota.

“Kemudian kita menindak anggota yang malas masuk kantor, melakukan tes urine untuk seluruh anggota Polres Mentawai, waktu itu ada beberapa anggota yang belum sempat diperiksa, termasuk oknum EP ini belum diperiksa urine pada saat itu dengan alasan sakit. “Himbauan saya kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada oknum yang menggunakan narkoba, pelanggaran hukum dan kami akan proses,” kata Reko. (r)

Sanggar Teiteijat Hidupkan Turuk Laggai FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

SAIBI SAMUKOP - Irama kajeumak yang dipadu hentakan kaki dan diiringi nyanyian mengiringi penari dari sanggar tari Teiteijat.

Mereka meliuk-liukkan tubuhnya menampilkan tarian khas Mentawai bernama turuk laggai di depan balai Kantor Desa Saibi Samukop di hadapan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan sejumlah pejabat Mentawai lainnya ketika kunjungan kerja ke Saibi Samukop, Jumat, 6 Maret lalu.

Turuk yang ditampilkan sanggar tersebut adalah turuk suit (tarian elang), sesudah itu ratusan masyarakat yang menyaksikan meminta kembali menampilkan turuk laggai sekali lagi, Sanggar Tei-tejat tampil lagi dengan turuk pisak-sak, riuh para penonton meramaikan suasana.

“Kami sering menampilkan turuk ini di Saibi, saat penyambutan pejabat dan di acaraacara tertentu,” kata Hasan Sageileppak (50), pengurus dan pelatih Sanggar Teitejat selesai turuk pada Puailiggoubat.

Hasan menyebutkan, sanggar tersebut dibentuk dua tahun lalu dengan gagasan dari orang tua bersama pemerhati yang peduli terhadap turuk laggai dan budaya Mentawai.

“Tujuan sanggar kami bentuk di Saibi karena melihat makin pudarnya turuk laggai dan budaya

SANGGAR TEITEIJAT - Anggota Sanggar Teiteijat yang memiliki visi melestarikan kebudayaan Mentawai Mentawai di daerah kita, saya sendiri secara pribadi tak tahu banyak tentang budaya, dengan sanggar saya mulai memahami dan kembali membangkitkan itu ke permukaan agar tak menghilang di kemudian hari,” katanya.

Sanggar tersebut beranggotakan puluhan orang yang terdiri dari pria dan wanita serta anak-anak sekolah.

“Kami latihan turuk sebulan dua kali, bagi siapapun boleh ikut

berlatih tanpa terkecuali meskipun tak masuk dalam anggota sanggar,” katanya.

Tak hanya turuk laggai saja yang mereka pelajari dan kembangkan, budaya lainnya seperti mengoleksi alat-alat musik tradisional Mentawai dan kerajinan tangan yang digunakan pada masa dulu untuk kehidupan sehari-hari. hasan berpesan kepada generasi muda Mentawai bersama-sama

membangkitkan budaya Mentawai.

“Budaya Mentawai sudah mulai diajarkan di sekolah, saya mengajak para generasi muda untuk sama-sama kita belajar budaya demi anak-anak cucu kita yang di masa datang,” ujarnya.

Sanggar Turuk Teitejat di Saibi Samukop ini sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai. (rr/r)

MENTAWAINEWS Usulan di kecamatan akan dibahas dalam musrenbang tingkat kabupaten

Puailiggoubat

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

7

Musrenbang

Jalan dan Pertanian Jadi Prioritas Usulan

Tim Redaksi FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ima kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) 26 Maret lalu. Musrenbang itu diikuti perwakilan DPRD Mentawai dan Pemda Mentawai.

Pembangunan jalan, jembatan penghubung antar desa dan dusun masih menjadi prioritas usulan masyarakat yang menghadiri musrenbang. Selain itu, program peningkatan perekonomian masyarakat juga menjadi salah satu yang banyak diusulkan terutama program bantuan untuk pengembangan pertanian dan peternakan.

Pada musrenbang Siberut Tengah di Saibi Samukop, 5 Maret lalu, usulan warga diantaranya pembangunan sarana untuk sekolah, pembangunan pustu dan peningkatan sarana kesehatan dan pengadaan isrigasi di Saibi Muara dan pangasaat.

Selain itu juga pengadaan jalan dan jembatan di beberapa titik seperti di Kaleak, Toroiji, Mauku dan Simabolak, Saibi-Sirisurak, Simoilaklak-Saibi dan Totoet, Masoggunei, Sirua Monga, Masokut, Uselat Pangasaat, dan Sirua Monga. Masyarakat juga mengusulkan bantuan bibit cengkeh, padi unggul, karet dan cabe.

Menanggapi usulan tersebut, Camat Siberut Tengah Akas Sakatsilak mengatakan, usulan-usulan masyarakat

L

MUSRENBANG - Musrenbang 2016 tingkat Kecamatan Siberut Utara ini akan dikawal dan dipertahankan pada musrenbang tingkat kabupaten.

“Kita akan mengawal usulan ini agar bisa terealisasi,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk yang hadir saat itu mengatakan, usulan masyarakat yang prioritas akan diakomodir DPRD dalam musrenbang tingkat kabupaten.

“Yakinlah bahwa usulan prioritas ini

PLT Kepala Desa Matobe Syaratkan Calon Kepala Desa Buat Visi Misi MATOBE – Pelaksana Tugas (PLT) Desa Matobe Paber Sapatadekat mensyaratkan calon kepala Desa Matobe membuat visi dan misi untuk pembangunan Desa Matobe selama 6 tahun.

Paber Sapatadekat, Plt Desa Matobe, mengatakan, sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pildes 2015 bahwa Pildes serentak akan dilaksanakan 31 Maret, agar Pildes 2015 berjalan dengan apa yang diharapkan maka tanggung jawab kepala desa harus membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), P2KD Desa Matobe sekarang sudah terbentuk, tugas dari P2KD diantaranya memeriksa setiap administrasi calon kepala desa yang ikut, termasuk membuat visi dan misi “Visi dan misi tersebut nanti akan disampaikan langsung ke masyarakat, tujuannya supaya masyarakat tahu apa visi dan misi para calon kepala desa yang akan memimpin Desa Matobe selama 6 tahun ke depan,” katanya, Senin 16 Februari lalu.

Visi dan misi bisa menjadi acuan di dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Desa Matobe terdiri dari 12 Dusun dengan jumlah pemilih 1.200 jiwa.

“Masalah pencalonan tidak ada dibataskan berapa jumlahnya setiap masyarakat Desa Matobe boleh mencalonkan diri menjadi calon kepala desa tentu harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai,” jelasnya. (spr/r)

akan terealisasi pembangunannya tahun 2016,” katanya.

Pada musrenbang Kecamatan Siberut Selatan, usulan prioritas di sector pendidikan misalnya pemberian beasiswa, perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak. Di sektor kesehatan, pendataan ulang penerima Jamkesmas dan perbaikan pustu juga menjadi usulan. Di sektor pertanian, diusulkan pengadaan bantuan bibit karet, padi, cengkeh, kacang tanah dan pisang medan. Untuk mengatasi banjir dan abrasi, pengadaan talud juga diusulkan untuk pantai dan sungai.

Kepala Bappeda Mentawai Naslindo Sirait yang hadir dalam musrenbang Siberut Selatan mengatakan semua program akan dibawa ke musrenbang tingkat kabupaten. “Nanti

program ini akan disampaikan pada musrenbang kabupaten untuk akan kita saring lagi,” ujarnya, 3 Maret lalu.

Sementara musrenbang Kecamatan Sikakap menetapkan 78 poin usulan tahun 2016, terdiri dari Desa Matobe 17 usulan, Desa Taikako 41 usulan, dan Desa Sikakap 20 usulan.

Usulan itu diantaranya pembangunan jalan P2D mandiri, asrama pelajar, drainase, penerangan, polindes, pengadaan truk, ambulans, mesin boat 40 PK, tambatan perahu, talud, mck, air bersih, pengadaan perumahan guru SD, pengadaan bibit padi, pala, karet, kakao, heuler, pengadaan rumpon untuk nelayan.

Menanggapi usulan warga, Camat Sikakap, Happy Nurdiana, mengatakan setiap usulan masyarakat menjadi tolak

ukur pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Setiap usulan itu menjadi prioritas dan terealisasi hendaknya,” kata Happy dalam musrenbang yang digelar 5 Maret lalu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake yang ikut dalam musrenbang itu mengatakan roh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2016 bersumber dari usulan masyarakat melalui musrenbang.

“Musrenbang 2015 sebagai pondasi dasar pembangunan 2016, setiap pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah milik masyarakat sudah sewajarnya masyarakat yang tahu apa pembangunan yang dibutuhkan itu,” terangnya.

Sementara musrenbang tingkat Kecamatan Pagai Utara, yang diselenggarakan pada 2-3 Maret di Kantor Camat Saumanganya, beberapa desa juga mengusulkan pengadaan tower telekomunikasi dan penerangan desa.

Di Kecamatan Siberut Utara, pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan juga menjadi usulan sejumlah desa. Peningkatan polindes dan pokskedes juga diusulkan untuk pelayanan kesehatan. Selain itu juga diusulkan bantuan bibit coklat, karet, cengkeh, pala, pinang.

Camat Agustinus Sabebegen mengatakan usulan program dan kegiatan yang dirangkum di tingkat kecamatan akan kembali diperjuangkan dalam musrenbang tingkat kabupaten.

“Disini kita mengharapkan dukungan semua pihak termasuk DPRD dan SKPD terkait, tentunya tidak semua usulan yang kita sampaikan akan terjawab di tahun yang akan datang,” katanya. (rr/ss/spr/leo/bs/r)

Bupati Resmikan Bangunan di Siberut Tengah SAIBI SAMUKOP—Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet meresmikan bangunanbangunan di Kecamatan Siberut Tengah yang terpusat di gedung rawat inap Puskesmas Saibi Samukop, Jumat 6 Maret lalu.

Bangunan yang diresmikan tersebut dibangun sejak 2012-2014 yakni bangunan kesehatan, gedung Rawat Inap Puskesmas Saibi Samukop, Pustu Saliguma, Poskesdes Kaleak, Poskesdes Sua, Poskesdes Sibuddaoinan, Poskesdes Subelen, Poskesdes Guluguluk, Poskesdes

Simoilalak. laboratorium IPA dan pustaka SMPN 1 Siberut Tengah, asrama siswa pelajar Siberut Tengah dan bangunan BPMPKB Balai Penyuluhan KB Siberut Tengah. ”Sarana dan prasarana ini bukanlah suatu tujuan akhir dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Tujuan akhir kita adalah manusia terlayani dengan baik, jika masih ada penyakit TBC, gizi buruk artinya manusia tak terlayani dalam hal kesehatan, bila ada pasien tak ada BBM bon atau ngutang dulu bila perlu sampaikan ke saya. Manfaatkan

sarana ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bekerjalah dengan hati dan jangan bekerja dengan otak,” katanya.

Setelah acara peresmian tersebut, bupati bersama tim melakukan peninjauan bangunan yang sudah diresmikan di lingkungan kecamatan Siberut Tengah dalam acara itu di dampingi Camat Siberut Tengah Akas Sakatsilak, Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk, Kadis Pendidikan Sermon Sakerebau, UPT Dinas Pendidikan Siberut Tengah dan pengawas sekolah. (rr/r)

MENTAWAINEWS Lokasi gempa berada di patahan megathrust

Bambang Sagurung Siprianus Sababalat

G

Puailiggoubat

8

Gempa 6,0 SR Guncang Mentawai Warga Diminta Waspada FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

empa yang mengguncang Siberut dan Padang, Sumatera Barat sempat membuat panik

warga. Gempa dengan kekuatan 6 Skala Ritcher pukul 17.37 WIB dengan titik koordinat 0.84 Lintang Selatan (LS) dan 98.52 Bujur Timur (BT) dengan lokasi gempa 179 kilometer barat daya Pariaman, Sumatera Barat atau lebih dekat dengan kepala pulau Siberut.

Gempa yang terjadi pada sore hari tersebut membuat masyarakat terkejut karena mereka baru pulang dari ladang dan tempat kerja lainnya. “Gempanya terasa kuat. Di Puskesmas sepertinya ada peralatan medis yang jatuh,” kata Harum, Kepala Dusun Muara Desa Sikabaluan usai mengantar istrinya kerja di puskesmas.

Berdasarkan pantauan Puailiggoubat di lapangan, setelah kejadian gempa beberapa masyarakat sudah ada yang berangkat ke lokasi pengungsian Tamairang dan pondok-pondok yang ada di sepanjang jalan Sikabaluan-Monganpoula.

Namun menjelang malam, lebih banyak masyarakat yang bertahan di rumah masing-masing dengan mempersiapkan peralatan yang diperlukan ketika melakukan evakuasi serta mempersiapkan kendaraan jika ada gempa susulan.

Begitu juga dengan daerah Siberut Selatan, di daerah Puro gempa yang terasa berayun-ayun ini cukup mengkawatirkan warga di sekitar Puro.

Monang Sababalat (34) salah seorang warga mengatakan mereka sangat khawatir dengan gempa tersebut.

“Walau hanya sebentar namun cukup

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

SIMULASI GEMPA - Simulasi gempa yang dilaksanakan BPBD Mentawai di Siberut Utara kuat, takutnya kita akan datang tsunami,” ujarnya.

Bahkan gempa datang saat Musrenbang Kecamatan Siberut Selatan diselenggarakan, pesertanya juga ikut terkejut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai, Elisa Siriparang meminta warga tidak panik, sebab kalau panik akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, “Kita harus keluar dalam rumah, supaya tidak tertimpa bangunan,” katanya.

Ia juga menyampaikan kepada setiap kepala desa harus member usulan

Penyuluh Lapangan Tak Koordinasi Ke Kecamatan SIKABALUAN-Penyuluh lapangan yang diangkat SKPD untuk ditempatkan di kecamatan sebagai perpanjangan tangan dalam setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan banyak tidak berkoordinasi dengan kecamatan bersangkutan.

Hal itu disampaikan Sandra Oktavia, mantan camat Siberut Utara. “Kita tidak tahu apakah mereka sedang melakukan kegiatan di lapangan atau tidak karena selama ini mereka tidak masuk ke kantor camat,” katanya, Jumat, 6 Maret lalu.

Agustinus Sabebegen, Plt Camat Siberut Utara mengatakan terkait dengan penempatan tenaga PL, SKPD harus memiliki koordinasi yang jelas antara SKPD terkait dengan pihak kecamatan yang diketahui oleh PL bersangkutan. “Kewenangan kecamatan dimana dan seperti apa. Ini harus jelas,” katanya.

Selain koordinasi yang jelas, Agustinus juga mengharapkan agar SKPD terkait mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas kantor camat. “SKPD juga harus mempertimbangkan sarana dan fasilitas yang ada di kantor camat, seperti ruangan dan meja kerja, jangan sampai PL yang ditempatkan merasa dinomorduakan,” katanya. (bs/r)

kepada BPBD seperti pembangunan posko bencana dan jalan. “Kepala desa harus melaporkan kepada kami supaya kami bisa bertindak atau mengambil langkah, selama ini kan tidak ada kepala desa yang memberikan kami usulan makanya kami tidak mengambil tindakan,” ujarnya.

Sementara di Betaet, Kecamatan Siberut Utara gempa juga terasa kuat ditambah posisi gempa laut dengan dengan daerah tersebut. Immanuel Sakerengan Leleggu, staf Dinas Sosial Mentawai yang mengikuti acara Musrenbang di Siberut Barat yang dihubungi Puailiggoubat mengatakan gempa cukup kuat di daerah Betaet, rasanya seperti diayun-ayun. “Tapi warga tidak me-ngungsi, mereka hanya keluar dari rumah serta tidak ada kerusakan fisik,”

ujarnya.

Sementa di Kota Padang, gempa dirasakan cukup kuat oleh warga.

Bahkan, arus lalu lintas yang mengarah ke Kota Padang mengalami kepadatan.

Dari keterangan petugas kepolisian, kepadatan terjadi selain karena jam pulang kantor juga dikarenakan kepanikan warga yang ingin menyelamatkan diri.

Sementara itu, banyak warga yang memilih untuk bertahan di luar rumah karena khawatir akan terjadi gempa susulan. Bahkan, sebagian warga di Kecamatan Siberut Utara sudah mempersiapkan diri untuk mengungsi ke lokasi yang aman.

Di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M. Djamil Padang terlihat panik, pasien dan penunggunya ber-

hamburan keluar. Mereka berlari keluar ruangan dan membawa sejumlah barang berharga karena takut terjadinya gempa susulan yang lebih kencang.

Bahkan, sejumlah tempat pembelian obat dan apotek di kawasan rumah sakit ini langsung tutup dan tidak melayani pasien karena takut.

Meski Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis gempa 6 SR terjadi di kawasan laut Pariaman, namun pakar gempa Sumbar dari Universitas Andalas Padang, Badrul Mustafa menduga, gempa tersebut terjadi di bawah kawasan megathrust Siberut.

Menurutnya, dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah gempa tersebut merupakan pengulangan gempa Pariaman 30 September 2009 lalu, atau gempa tersendiri. Badrul menjelaskan, masih ada energi gempa sebanyak dua pertiga lagi di kawasan Pariaman, yang akan memunculkan gempa-gempa kecil.

Namun jika itu gempa tersendiri, maka ada dua kemungkinan menurut Badrul yang akan terjadi. Kemungkinan pertama memungkinkan terjadinya gempa susulan yang kekuatannya relatif kecil.

“Kemungkinan selanjutnya yang perlu diwaspadai, bisa saja gempa ini merupakan gempa pembuka untuk terjadinya gempa yang lebih besar lagi di kawasan megathrust Siberut. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memastikan kapan gempa itu akan terjadi. Solusinya ya waspada saja, dan jangan panik secara berlebihan,” kata Badrul, Selasa 3 Maret 2015.

Badrul melanjutkan, gempa di bawah Siberut ini terjadi akibat tumbukan lempeng Indo Australia dengan lempeng Eurasia, persis seperti saat terjadi gempa pada 12 dan 13 September 2007 lalu. (bs/ss/r)

Anggaran PAM SIMAS Rp2,2 Miliar Hilang di APBD Mentawai 2015 TUAPEIJAT-Anggaran kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAM SIMAS) senilai Rp2,2 miliar yang dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum Mentawai hilang di APBD 2015.

“Berdasarkan data yang kita terima, anggaran untuk pendampingan program PAM SIMAS di APBD Mentawai hilang. Tidak jelas hilangnya diproses mana,” kata Irdelius T Oinan, Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Mentawai

pada Puailiggoubat, Selasa,10 Maret lalu.

Dikatakan Irdelius, anggaran pendampingan ini dianggarkan karena anjuran dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan program PAM SIMAS yang dilaksanakan di kabupaten Mentawai. “Kita berharap di APBD Perubahan akan masuk,” katanya.

Kegiatan PAM SIMAS yang akan dilaksanakan tahun 2015 diantaranya di Kecamatan Siberut Selatan yaitu di

Matotonan, Madobag, Katurei, di Kecamatan Sipora Selatan dan Sipora Utara yaitu di Betumonga, Dusun Pukaraijat, Matobe, Dusun Takkuman Sioban, Mara, untuk di Kecamatan Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan yaitu Sinakak, Talokpulei.

Anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk kegiatan PAM SIMAS yaitu Rp2,2 miliar.” Kegiatannya berbasis masyarakat, nantinya dari Dinas PU hanya mengontrol dan memfasilitasi,” katanya. (bs/r)

MENTAWAINEWS Dana yang belum dicairkan hingga 30 April akan dikembalikan ke kas negara

Puailiggoubat

FOTO:DOK. BPBD SUMBAR

ana pembangunan hunian tetap tahap II dan III Desa Beriulou Kecamatan Sipora

Selatan dan Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara terancam tidak dicairkan jika pembangunan huntap tidak mencapai 70 persen hingga 30 April mendatang.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat Suryadi Eviontri mengatakan, masa penggunaan dana untuk pembangunan hunian tetap 2.072 korban tsunami Mentawai akan berakhir 30 April mendatang, sementara di beberapa lokasi pembangunan huntap seperti di daerah Berilulou, Kecamatan Sipora Selatan ada sebanyak 40 kepala keluarga dan Silabu, Kecamatan Pagai Utara ada 94 kepala keluarga, kini masih pekerjaan tahap I. “Target kita 80 persen semua sudah selesai, karena pada 30 April mendatang MoU (nota kesepahaman) kita dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB berakhir, kalau tahap pertama belum selesai, tahap II dan tahap III itu tidak dapat cair, secara aturan jika tanggal 30 April nanti belum juga selesai mereka dianggap sudah

9

Penggunaan Dana Huntap Berakhir 30 April

Patrisius Sanene

D

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

HUNTAP - Kondisi Huntap Mapinang, Pagai Selatan pada November 2014 menerima penuh dana tahap II dan III, dan dana itu kita pulangkan ke kas negara,” katanya di kantor BPBD Sumbar, jalan Jenderal Sudirman Padang, Kamis, 5 Maret lalu.

Namun, jika menjelang 30 April huntapnya sudah mencapai minimal 70 persen, pihaknya akan mengusulkan perpanjangan penggunaan dana

Shelter Tsunami Sikabaluan Dibangun di Puskesmas Lama SIKABALUAN-Pembangunan shelter atau lokasi evakuasi di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara akan dibangun di lokasi puskesmas lama di Sikabaluan. Hal ini dikatakan Plt Camat Siberut Utara, Agustinus Sabebegen dalam acara musrenbang tingkat Kecamatan Siberut Utara, Kamis, 5 Maret lalu di aula kantor camat, di Desa Sikabaluan.

“Pembangunannya akan dilaksanakan di puskesmas lama, karena pertimbangannya berada di tengah perkampungan dan ketersediaan lahan,” katanya, Nantinya shelter yang akan dibangun itu akan menjadi tempat evakuasi masyarakat terakhir ketika terjadi gempa yang disusul tsunami. “Bila ada masyarakat kita yang tidak dapat menjangkau lokasi pengungsian, maka jalan satu-satunya yang dilakukan yaitu menujushelter,” katanya.

Shelter yang akan dibangun terdiri dari empat lantai yang anggarannya bersumber dari APBN. “Lantai atas langsung dengan pendaratan helikopter yang nantinya memudahkan untuk pendistribusian bantuan dan evakuasi,” katanya.

Mantan camat Siberut Utara, Sandra Oktavia mengatakan, sebelumnya pihak kecamatan Siberut Utara berencana mencari lokasi pembangunan shelter di jalan Sikabaluan-Monganpoula dan sudah mencoba berkoordinasi dengan pemilik tanah ulayat. Pada saat itu pemilik tanah ulayat sudah sepakat, namun karena ada pertimbangan dan ketentuan lain, maka shelter akan dibangun di tengah pemukiman masyarakat, dalam hal ini dil okasi puskesmas lama.

“Lokasinya tidak dipakai lagi dan itu merupakan aset negara karena di sana merupakan sarana pemerintah sebelumnya,” katanya. (bs/r)

tersebut. “Kita memang belum mengusulkan perpanjangan untuk Mei, kita berupaya jika tampak di lapangan 70 persen kita mengusulkan untuk perpanjangan 2 bulan lagi ke BNPB,” kata Suryadi.

Penyebab lambannya pembangunan huntap diantaranya disebabkan warga panen cengkeh sehingga pekerjaan baru dimulai pada pertengahan Februari lalu.

Kemudian di Desa Silabu, masalahnya

adalah penolakan orang Taikako.

“Tapi hal itu sudah dicarikan alternatif, mereka di Desa Silabu yang tinggal di Kilomenter 16 kita pindahkan ke Kilomenter 17. Bupati sebenarnya juga sudah instruksikan dan sudah tinggal bersihkan semaksemak, ternyata sampai saat ini belum mulai, dan hanya ada 8 kepala keluarga yang sudah mulai,” katanya.

Kemudian di Beriulou, ada 40 KK sudah dilarang oleh bupati untuk tidak turun ke bawah (dekat pantai) sebab bisa dijangkau gelombang tsunami. Tapi alasan warga saat itu di tempat yang sudah ditentukan dan dibersihkan oleh Primkopad tidak layak karena banjir.

“Waktu kita kunjungan ke lapangan pada November tahun lalu, ada saluran air tersumbat, Bupati memberikan uang agar saluran air itu diperbesar dan itu tidak dilakukan, saat ini juga mereka tetap di bawah. 40 KK tersebut lokasinya rawan tsunami, kalau mereka tidak naik ke atas maka tidak dapat kita

cairkan hingga berakhir masa penggunaan dananya,” jelas Suryadi.

Untuk tahap II dan III, kata Suryadi tidak harus menunggu seluruh pokmas selesai tetapi yang sudah selesai tahap I, tahap II dan III dapat dicairkan sesuai dengan syarat selesai dilobrik, kemudian pondasi untuk tahap I. Selanjutnya, untuk kegiatan yang akan dilakukan usai pembangunan huntap, BPBD Sumbar sesuai kesepakatan dalam Rencana Aksi Nasional (Renaksi) membangun pendukung huntap.

“Kita selanjutnya melakukan pembangunan jalan yang ada di sekitar huntap saja bukan yang dilalui jalan trans Mentawai, sedangkan sarana dan prasarana itu seperti rumah ibadah, bangunan sekolah dan pengembangan ekonomi masyarakat itu di BPBD Kabupaten Mentawai,” katanya.

Kemudian terkait adanya usulan penambahan huntap, dimana terdata berdasarkan data BPBD Mentawai sekitar 382 KK, itu sudah kesepakatan sejak 2011. “Ada warga yang belum terdata, menurut data kami itu ada sekitar 500. Tapi diselesaikan yang 2.072 dulu laporannya, untuk 382 yang belum terdata diusulkan masuk dalam anggaran APBD Mentawai, kalau tidak mampu kita usulkan ke BNPB,” kata Suryadi. (trs/r)

Bangun Huntap Sambil Urus Kebun SIKAKAP - Korban tsunami Mentawai yang kini bermukim di lokasi baru masih menyandarkan sumber ekonomi di kampung lama.

Bahkan di sela-sela kesibukan pembangunan huntap, mereka meluangkan waktu turun ke kampung lama mencari bekal menghidupi keluarga dan biaya sekolah anak, seperti warga Surat Aban yang berjumlah 41 kepala keluarga.

Seperti yang dilakukan E. Aritonang, warga Dusun Limosua, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, sejak mengungsi tahun 2010 sampai saat ini, dia terus mengunjungi kampung lama yang berjarak 1 kilometer dengan pemukiman baru “Limosua dikelilingi teluk, kalau ke kampung lama ini kita naik sampan untuk menyeberang. Disana ada kelapa, udang lobster dan ikan, nanti

kalau ada kita jual ke penampung,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 9 Maret di Sikakap.

Kembalinya warga ke kampung lama untuk mengurus kebun yang dulu ditinggalkan karena di pemukiman baru, mereka tidak memiliki ladang. Bertanam hanya mereka lakukan di sekitar pekarangan rumah untuk konsumsi harian. (leo/r)

Jipang Beras Dusun Bubukuk Butuh Pasar SAUMANGANYA- Jipang beras merupakan makanan turun temurun warga Dusun Bubukuk, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara. Makanan dari campuran beras dan gula ini hanya dikonsumsi warga setempat namun belum ada yang menjualnya.

Ersani Tasirileleu (47), pembuat jipang beras Dusun Bubukuk mengatakan, pada umumnya warga di Dusun Bubukuk dapat membuat makanan ini karena mudah dan gampang

mendapatkan bahannya.

“Jipang beras yang saya buat ini merupakan masakan turun temurun di Dusun Bubukuk, pada umumnya masyarakat di sini bisa membuatnya, tapi sayang jipang ini belum ada menjual,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 2 Maret.

Menurut Ersani, jipang ini bisa menjadi sumber ekonomi jika sudah dijual namun sampai saat ini belum ada pedagang yang menawarkan membantu

memasarkannya. Andai ada yang mau membantu, kata Ersani, mereka siap memasok jipang tersebut.

Ersani berharap, pemerintah dalam ini dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan UMKM Mentawai mencarikan solusi supaya masakan jipang ini bisa dipasarkan. “Soal kebersihan dan mutu kami jamin, tinggal pemerintah menunjukkan bagaimana cara memasarkannya,” ujarnya. (spr/g)

MENTAWAINEWS Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun lalu

Bambang Sagurung Supri Lindra

T

ahun ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan Alokasi Dana

Desa (ADD) sebesar Rp 58 miliar dana tersebut diperuntukkan 43 desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Bagian Pemerintah Desa, Kabupaten Kepulauan Mentawai Sukirman mengatakan, ADD tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 900 juta sampai Rp 2,7 miliar untuk tiap desa “Misalnya Desa Saumanganya sekarang ini mendapatkan dana ADD Desa Rp 2,7 miliar,” katanya, Selasa 3 Maret lalu.

Menurutnya, ADD tersebut diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana berskala kecil, pemeliharaan teknologi tepat guna skala kecil, ketahanan pangan, serta dana untuk administrasi kantor, honor kepala desa, kaur-kaur di desa, kepala dusun, Badan Pemusya-waratan Desa (BPD), dan bantuan untuk lembaga di bawah naungan Pemerintah Desa seperti PKK, karang taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleake mengatakan dana ADD diambil dari APBN karena itu dia mengingatkan aparatur desa berhati-hati mengelola ADD tersebut, auditnya akan dilakukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Harapan kita uang ADD ini tidak menjadi petaka bagi kepala desa, aparat desa, dan masyarakat, hendaknya uang

Puailiggoubat

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

10

Pemkab Mentawai Anggarkan ADD Rp 58 Miliar ADD desa menjadi berkah dalam pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat, sekarang ini dana ADD desa meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” katanya.

Tahun 2015 tiga desa di Kecamatan Sikakap mendapatkan ADD seperti Desa Sikakap Rp2,6 miliar, Taikako Rp2,4 miliar, dan Matobe Rp1,5 miliar.

Sementara Plt. Camat Siberut Utara Agustinus Sabebegen meminta kepala desa yang ada di lingkungan kerjanya untuk dapat lebih aktif dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan dan program di wilayah desa masing-masing dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga anggaran yang telah diberikan tidak bersisa di akhir tahun.

“Seharusnya per 31 Desember itu kegiatan sudah selesai dan anggaran yang diberikan sudah habis terpakai untuk kegiatan masyarakat. Tapi kalau kita lihat hingga awal tahun masih ada sisa anggaran dan kegiatan masih berjalan.

Ini harus kita ubah,” kata Agustinus Sabebegen, Kamis, 5 Maret lalu.

Dalam pengelolaan ADD, kepala desa, sekretaris dan bendahara juga harus transparan. “Harus ada transparansi anggaran dan pengelolaannya. Kalau kita berkata jujur untuk pengelolaan ADD dua tahun ini semua kepala desa bisa dipenjara, namun kita berharap ke depan ini akan lebih baik pengelolaannya,” katanya.

Sementara Kapolsek Sikabaluan, Iptu. Tuwon mengingatkan agar kepala desa lebih hati-hati dalam mengelola anggaran. “Tingkatkan koordinasi

Warga Limosua Swadaya Bangun 50 Meter Jalan Rabat Beton PAGAISELATAN - Tak tahan kondisi jalan yang berlumpur membuat warga Limosua, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan membangun jalan rabat beton atas swadaya masyarakat setempat.

“Awalnya jalan itu dipakai untuk membawa barang bangunan hunian tetap seperti kerikil, batu dan pasir. Jarak tempat melangsir bahan huntap itu ada sepanjang 1 kilometer, dari jalan itu sekitar 500 meter kondisinya berlumpur dan licin saat hujan, akhirnya kita bersama masyarakat goro bersama membangun jalan 50 meter saja, tidak sampai 500 meter,” kata Martin Taileleu, warga Limosua pada Puailiggoubat, Senin 9 Maret lalu di Wisma Berkah Sikakap.

Jalan sepanjang 50 meter itu kondisinya tanjakan dan licin, jika tidak disemen akan menyulitkan masyarakat sendiri melangsir bahan bangunan. “Ada 41 kepala keluarga berswadaya membangun rabat jalan selebar 2,8 meter dan ketebalan cor beton 0.12 meter.

Untuk bahannya seperti semen 82 zak sumbangan dari 41 KK, termasuk pasir, kerikil, batu semuanya swadaya,” katanya.

Tahun ini, pemerintah desa telah mengusulkan 10 proposal untuk pembangunan jalan P2D di daerahnya. “Kita butuh akses jalan menuju perekonomian masyarakat,” katanya. (leo/r)

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

MUSRENBANG - Suasana Rapat Musrenbang Sikakap Kamis 5 Maret lalu dengan kecamatan dan pihak yang ada dalam pengelolaannya, kita tidak ingin ada kepala desa yang akan terseret

karena menyalahgunakan anggaran, mengingat anggaran yang ada sekarang ini bukan hanya dari anggaran daerah

namun dari anggaran pusat,” katanya. (r)

Pengerjaan PNPM-MP Siberut Tengah Dilanjutkan Tahun Ini SAIBI SAMUKOP - Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2014 di Kecamatan Siberut Tengah senilai Rp800 juta masih ada item pekerjaannya yang belum berjalan hingga memasuki tahun ini.

Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Siberut Tengah Reynol Siritoitet mengatakan, dana PNPM-MP tahun lalu di Kecamatan Siberut Tengah sebanyak Rp800 juta, di bagi tiga desa.

Desa Saibi Samukop mendapat Rp244,9 juta dengan pekerjaan pembangunan gedung TK, Desa Saliguma Rp204,8 juta. Ada dua item pekerjaan yakni jalan rabat beton 200 meter senilai Rp100 juta dan tembok penahan tanah dengan dana Rp104,8 juta. Selanjutnya, di Desa Cimpungan Rp252 juta dengan item pekerjaan jembatan gantung sepanjang 25 meter.

“Di Saibi Samukop gedung TKnya sudah selesai tinggal mebelernya saja yang masih sedang dikerjakan, di Saliguma jalan rabat betonnya sudah selesai namun tembok penahan tanah belum dikerjakan sama sekali dan

untuk Cimpungan, jembatan gantungnya sudah selesai,” katanya pada Puailiggoubat usai Musyawarah Antar Desa (MAD) PNPM-MP di Balai Kantor Desa Saibi Samukop, Sabtu 7 Maret lalu.

Pekerjaan tembok penahan Tanah di Saliguma yang belum dikerjakan, tahun ini akan tetap dilaksanakan,

tahun lalu tidak berjalan karena fasilitator tidak berada di tempat untuk pencairan dananya. “Jadi sekarang dananya sudah bisa dicairkan. PNPM tahun ini kita belum tahu pasti apakah masih PNPM namanya atau tidak di program presiden baru,” ujarnya. (rr/r)

Tak Pernah Koordinasi Kepala Desa Saumanganya Sesalkan Sikap Kontraktor SAUMANGANYA - Kepala Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Tasmin Saogo mengeluhkan beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek di wilayah kerjanya karena tidak pernah berkoordinasi dengannya.

“Kalau ada masalah antara masyarakat dan kontraktor pihak pemerintah desa yang menjadi sasaran,” katanya saat acara musrenbang di Saumanganya, Selasa 3 Maret lalu.

Tasmin berharap kontraktor yang akan membangun fasilitas pemerintah di wilayah desa Saumanganya melapor dulu sehingga saat terjadi masalah dia bisa menjadi penengah.

“Seperti pengalaman sebelumnya kontraktor tidak membayar upah pekerja, sasarannya atap seng dan pintu dibuka ini sebagai jaminan, sehingga fasilitas pemerintah kembali rusak,” katanya. (leo/r)

MENTAWAINEWS Warga tiga desa tidak hanya pengonsumsi listrik tapi bisa juga menjadi produksi bambu

Puailiggoubat

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

11

Tiga Desa Akan Diterangi Listrik Biomassa Bambu

Rus Akbar FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

emerintah Mentawai bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok meneken nota kesepahaman kerjasama pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa bambu dengan PT. Charta Putra Indonesia (CPI) di kantor Dinas Kehutanan Sumbar, Jalan Raden Saleh, Padang, Rabu, 11 Maret lalu.

Di Mentawai, proyek akan dilaksanakan di Desa Madobak dan Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan serta Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah.

Presiden Director PT. Clean Power Indonesia, Jaya Wahono mengatakan, jika proyek tersebut terwujud, maka tiap desa akan mendapatkan 2x200 kwh listrik. Proyek ini didukung dana hibah Amerika Serikat.

“Survei kami mulai April tahun ini,dari survei akan dibuat feasibility study yakni semacam studi kelayakan, kemudian dibuat usulan lengkap untuk diberikan kepada pemberi hibah. Jika disetujui, selanjutnya dimulai pemasangan mesin. Diharapkan proyek sudah dapat berfungsi pada Juni atau Juli 2016 di ketiga desa tersebut,” katanya.

Dia menjelaskan, energi biomassa merupakan pembangkit dengan limbah bambu sebagai bahan baku. Selanjutnya bambu dipanaskan tanpa oksigen sehingga menghasilkan arus listrik.

“Kalau itu dibakar, maka akan meng-

P

NOTA KESEPAHAMAN - (dari kanan) Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taifur, Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Octavia, dan Presiden Director PT. Clean Power Indonesia, Jaya Wahono menandatangani nota kesepahaman biomassa bambu hasilkan energi. Ini sangat efisien. Satu kilogram bambu mampu menghasilkan 1 kwh. Masyarakat kemudian tidak hanya menjadi konsumen listrik, namun juga produsen biomassa. Mentawai yang diusulkan masyarakat membuat badan usaha milik desa (Bumdes),” ucapnya.

Penjualan ke masyarakat dilakukan secara terbuka sehingga yang perlu dibayar masyarakat hanya biaya operasional. “Perkiraan kami antara Rp 400 sampai Rp 500 per kwh yang dibayar masyarakat,” ucapnya.

Tiga desa tersebut dipilih berdasarkan usulan dari pemerintah Kabupaten

Masyarakat Dusun Biu-Biu Tanam Pipa Air Bersih SAUMANGANYA - Demi mendapatkan air bersih, masyarakat Dusun BiuBiu, Desa Saumangaya, Kecamatan Pagai Utara menggali sendiri tanah tempat pipa air bersih, Jumat, 20

Februari lalu.

Masyarakat Dusun Biu-Biu berjumlah 53 Kepala Keluarga (KK) merupakan dusun pemekaran Desa Saumangaya, terpaksa bergotong royong

Camat Sikakap Minta Masyarakat Jangan Asal Membeli Tanah SIKAKAP – Banyak masyarakat di Kecamatan Sikakap menjual tanah milik orang lain membuat Camat Kecamatan Sikakap Happy Nurdiana minta masyarakat yang ingin membeli tanah supaya meninjau kembali asal usul tanah yang akan dibelinya, “Masyarakat yang ingin membeli tanah hendaknya terlebih dahulu mencari tahu tentang asal usul tanah yang akan dibelinya, ini untuk mencegah jangan terjadi masalah di kemudian hari,” katanya, Sabtu 21 Februari.

Harga tanah sekarang mahal, orang yang bukan pemilik tanah mengaku menjadi pemilk tanah bahkan dia berani menjual tanah yang tidak miliknya, akibatnya setelah terjadi jual beli, pemilik tanah yang sah menuntut. “Kasus ini sangat banyakterjadi, hal ini terjadi karena pemilik tanah telah lama meninggalkan tanahnya,” katanya. (spr/r)

menggali tanah demi mendapatkan saluran pipa air bersih.

Tahun 2014 lalu, CV Abdi Sejati mendapatkan proyek peningkatan jaringan saluran air bersih Desa Saumangaya dengan nilai kontrak Rp 1.136.013.000, lama pekerjaan 180 hari dengan konsultan Pengawas PT Siklus Multi Daya.

Sukardan Sagugurat (52), warga Dusun Biu-Biu, mengatakan, warga bergotong royong menggali pipa. “Air bersih merupakan sumber dari kehidupan bagi kami masyarakat, dengan adanya saluran maka pihak perusahaan akan membuatkan gran didepan rumah, apapun akan kami lakukan demi untuk mendapatkan air bersih,” katanya.

Pada berita sebelumnya di edisi 307, warga Dusun Saumanganya Timur juga melakukan hal sama dengan Dusun Biu-biu. (spr/r)

Kepulauan Mentawai, sebab menurut pemerintah setempat, tiga desa itu belum tersentuh penerangan. “Ini adalah faktor keadilan saja, karena ketiga desa itu belum mendapatkan penerangan,” ujar Jaya.

Lanjut Jaya, kalau satu 1 MW itu akan memakai 500 hektar tanah untuk bambu, tapi kalau untuk tiga desa itu hanya 0,5 MW tidak mencapai 1 MW, jadi ada sekitar 300 hektar lahan yang akan dipakai untuk menanam bambu.

Sementara Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan ketersediaan PLN baru 35 persen baru terlayani.

Ditambah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat mahal dari Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per liter.

“Penggunaan bahan baku limbah pada PLT Biomassa itu karena tanaman bambu di Mentawai tumbuh dan berkembang cepat hampir di seluruh desa. Bambu memang sangat banyak di Mentawai,” ucapnya.

Selain itu kata Yudas, saat ini pemerintah sedang menyiapkan lahan 10 hektar untuk lokasi tempat mesin yang mengelola biomassa. “Tinggal pengurusan lagi,” ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Oktavia menjelaskan lokasi desa itu memang masuk kawasan Taman Nasional Siberut. “Areal TNS itu tidak kita ganggu, kalau bisa masyarakat sendiri yang menyediakan bambunya,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI Purn Achmad Sudjipto, Bupati Mentawai Yudas Sabanggalet, Rektor Unand Werry Darta, Danlamtamal II Padang Laksamana Pertama TNI I Nyoman Nesa, dan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia.

Ketua PPAL Laksmana TNI Purn Achmad Sudjipto mengatakan keterlibatan pihaknya karena TNI tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan mendesak masyarakat. Jika TNI AD terlibat dalam ketahanan pangan, maka TNI AL ikut terlibat dalam isu ketahanan energi. (r)

Sukirman: Masih Ada Pemerintah Desa Pungut Biaya Administrasi SAUMANGANYA – Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Kepulauan Mentawai Sukirman tidak senang mendengar masih adanya pemerintah desa yang memungut biaya administrasi pengurusan surat-surat ke masyarakat, padahal biayanya telah dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa (ADD).

“Kalau ada pemerintah desa, yang masih melakukan pemungutan jangan dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana administrasi kantor (ATK), dari hasil tinjauan di lapangan masih ada kantor desa yang memungut biaya administrasi kepada masyarakat," katanya Selasa, 3 Maret.

Sementara semua keperluan kantor mulai dari ATK sampai perombakan kantor sudah dianggarkan dalam ADD desa setiap tahun. “Dana ADD gunanya untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan masyarakat setempat, sebab tidak semua masyarakat yang melakukan pengurusan di kantor desa memiliki uang,” katanya. (spr/r)

Sosok

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Hardimansyah, Kepala Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Desa Sikakap,

Pengembangan Sektor Kelautan Penting

S

ebagai daerah kepulauan dengan sebagian besar masyarakatnya tinggal di pesisir pantai, kehadiran Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di Desa Sikakap, Kabupaten Mentawai sangat penting untuk mengembangkan potensi kelautan daerah tersebut. BBIP dapat menyediakan benih ikan bagi nelayan setempat yang memiliki keramba jaring apung.

Selain tempat budidaya, BBIP juga berfungsi sebagai tempat pusat informasi untuk teknologi budidaya laut yang sedang berkembang serta tempat pelatihan bagi masyarakat nelayan dan tempat riset dan penelitian pengelolaan perairan.

Namun sejak didirikan pada 2007 lalu, Balai Benih Ikan Pantai di Sikakap belum berfungsi maksimal karena masih kekurangan tenaga ahli dalam teknologi pembibitan ikan.

Berikut wawancara wartawan Puailiggoubat dengan Kepala BBIP Sikakap Hardimansyah di Sikakap, beberapa waktu lalu.

Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di Desa Sikakap ini berfungsi untuk apa?

BBIP di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai berdiri tahun 2007, dan beroperasi tahun 2008, BBIP berfunsi pertama menyediakan benih ikan dan biota laut lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi, biota laut tersebut bisa dibudidayakan dan diterapkan ke masyarakat, yang penting sekali biota tersebut ada di perairan Mentawai, karena biota tersebut berasal dari perairan Mentawai sehingga tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membudidayakan biota laut tersebut.

Kedua, pusat informasi untuk teknologi budidaya laut yang sedang berkembang, ketiga pusat pelatihan budidaya laut bagi masyarakat nelayan dan masyarakat budidaya laut, keempat tempat riset dan penelitian pengelolaan perairan.

Fasilitas apa saja yang telah dimiliki BBIP di Desa Sikakap?

Fasilitas yang telah dimiliki BBIP umumnya sudah cukup, seperti bak induk, induk ikan seperti gurapu macam induknya 32 ekor

beratnya 8 kilo gram sampai 17 kilo gram, tambah 1 induk epinephelus tukula beratnya 20 kilo gram, bak pembenihan, bak penederan, labor, gedung kantor, mess pelatihan, mesin pompa air, mesin genset, pelabuhan, kapal, serta sarana dan prasarana budidaya lainnya.

Apakah fasilitas yang sudah ada sekarang itu telah mencukupi, kalau sudah, apa kendala sekarang, kenapa BBIP belum juga menghasilkan?

Masalah sarana dan prasarana sudah mencukupi, kekurangan sekarang BBIP adalah sumber daya manusia yang belum mencukupi, terutama sekali penanggung jawab divisi sampai sekarang belum ada, di BBIP sangat dibutuhkan lima koordinator divisi, satu divisi dengan divisi lainnya saling tergantung, seandainya satu divisi saja tidak jalan maka akan menyebabkan kematian massal bagi benih ikan yang baru diteteskan.

Sekarang di BBIP tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya saya sendiri, sementara 14 tenaga lainnya hanya honor, masalah sekarang tenaga yang ada ini belum bisa diberikan tanggung jawab karena mereka hanya baru bisa diberi kerja, kalau pengawasan tidak ada tentu mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan.

Disinilah peran utama dari koordinator-koordinator divisi, koordinator divisi itu paling tidak PNS yang memiliki dasar tentang perikanan, bisa saja tenaga yang ada sekarang ini dilatih untuk mengelola setiap divisidivisi, tentu membutuhkan waktu yang panjang sebab pada umumnya tenaga honorer yang ada sekarang itu kebanyakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dari mana bibit ikan untuk benih didapat?

Induk ikan kerapu macan diambil dari perairan Mentawai, tahun 2010 dan 2011 BBIP telah berhasil membenihkan ikan kerapu macan sebanyak 132.000 ekor, bahkan dipelihara sampai panjang 18 cm, karena belum ada peraturan daerah (perda) tentang bagaimana cara pendistribusian ikan kerapu tersebut, akhirnya benih ikan yang ada hanya bisa dipelihara maksimal,mau di jual ke masyarakat belum ada perda-nya, dipelihara sendiri tentu membutuhkan

biaya yang sangat besar sekali terutama masalah pakan, akhirnya bagi masyarakat benih ikan gurapu

tersebut terpaksa harus dilepaskan ke laut.

Keberhasilan tersebut didukung oleh 8 pegawai yang telah dilatih di setiap divisi, karena ada pengangkatan PNS oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 tersebut, 8 tenaga BBIP di Desa Sikakap yang telah dilatih tersebut diangkat menjadi PNS dan ditugaskan di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelanjutan perkembangan BBIP, benih ikan yang telah diteteskan tersebut terpaksa dikelola sendiri selepas ditinggalkan oleh staf yang telah diangkat langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, akibatnya benih ikan yang ada tidak bisa dirawat maksimal.

Selain membudidayakan ikan, BBIP juga membudidayakan apa?

Selain membudiyakan ikan kerapu, sesuai dengan hasil riset dan pengembangan ekonomi BBIP bekerjasama dengan pihak terkait seperti penyelam kerang mutiara, pengrajin batu akik, serta pengrajin perak yang bertugas untuk membuat ikat batu mutiara yang dihasilkan oleh kerang mutiara membentuk suatu kelompok usaha bersama kerang mutiara.

Hal ini dilakukan karena sekarang masyarakat gila batu akik, kerang mutiara yang dibuat ada yang berbentuk setengah lingkaran seperti bentuk batu akik, gambar salib, dan inisial nama orang mulai dari A sampai Z, sekarang kerang mutiara

12

Nama: Hardimansyah Kelahiran: Sikakap, 15 Maret 1970 Pendidikan terakhir: Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Bogor Nama istri : Andriani Anak: 3 orang.

Jabatan: Kepala BBIP Desa Sikakap Alamat: Kompleks BBIP Desa Sikakap

Dalam 1 tahun satu induk ikan kerapu bisa bertelur 6 sampai 8 kali, berat 1 kg induk kerapu bisa menghasilkan telur 200 ribu, kalau induk beratnya 8 kg telur yang dihasilkan 1.600.000 telur, sementara target BBIP tiap tahun 2 persen dari telur yang dihasilkan, hal ini akan terujud bila se-tiap divisi ada koordinator yang bertanggung jawab dalam mengelolanya.

tersebut telah berumur 1 bulan dan suntikan kedua berumur 15 hari, dari 1.000 inti kerang mutiara yang disuntikan, keberhasilan mencapai 50 persen, panennya selama 6 bulan, makin lama kerang mutiara di panen makin bagus hasil yang didapatkan, ketahanan mutiara yang dihasilkan ketebalan 1,2 mili, mampu menahan berat beban 50 kg, mudah-mudahan ini akan menjadi suvenir khas Kabupaten Kepulauan Mentawai nantinya.

Apakah BBIP itu penting bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Sangat penting sekali bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya tinggal di pesisir pantai pada umumnya bermata pencarian nelayan, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, laut tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan adanya BBIP dulunya masyarakat yang hanya memancing ikan, sekarang bisa membuat keramba jaring apung sebagai mata pencarian alternatif lainnya.

Dalam satu tahun 1 induk ikan kerapu bertelurnya berapa kali dan 1 induk kerapu menghasilkan telur berapa?

Bagaimana dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap BBIP di Desa Sikakap?

BBIP di Desa Sikakap merupakan di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai, kalau masalah dukungan Pemerintah dan DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat luar biasa sekali memberikan dukungan, dengan bukti sekarang ini semua fasilitas sarana dan prasarana telah mereka lengkapi.

Kendala sekarang kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola BBIP ini, karena tenaga yang ada di BBIP di Desa Sikakap sekarang masih baru ditambah dasar mereka pada umumnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Apa harapan anda terhadap pemerintah dan DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Harapan kita kepada pemerintah dan Dinas Kelautan Kabupaten Kepulauan Mentawai agar sesegera mungkin untuk menambah tenaga PNS yang memiliki keahlian tentang pembudidayaan ikan kerapu, sebab BBIP sangat penting sekali bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Karena belum menghasilkan benih ikan sekarang masyarakat keramba jaring apung di Kabupaten Kepulauan Mentawai membeli bibit ikan dari luar Kabupaten Kepulauan Mentawai tentu dengan risiko kematian yang sangat besar sekali dan harga tinggi, kalau BBIP di Desa Sikakap telah menghasilkan tentu kedua masalah tersebut dapat dipecahkan. (spr)

Puailiggoubat

13

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

SAMBUNGAN HAL. 23

Pakilia, Upacara Penyambutan pohon tebu yang tumbuh di tepi sungai. Artinya dalam kehidupan sehari-hari jangan membuat malu keluarga karena sikap dan tingkah laku yang tidak baik sehingga keluarga dan saudara jadi malu. Namun menjadi panutan atau contoh yang diberikan itu menjadi kebanggaan keluarga.

Ada juga pesan yang diambil dari sebatang manau. Dimana batang manau dalam pertumbuhannya untuk dapat menjulang tinggi ke atas menumpangkan diri ke pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Selain itu untuk mencapai puncak manau seakan tak peduli dimana asal tumbuhnya karena akan menjaler ke tempat-tempat lain demi mencapai ketinggian.

Pesan yang mau disampaikan yaitu dalam kehidupan sehari-hari baik mempelai laki-laki atau perempuan jangan bersifat menggantungkan diri kepada orang lain serta jangan berslingkuh dengan istri atau suami tetangga atau orang lain. Masih banyak pesan-pesan lagi yang dikaitkan dalam kehidupan

sehari-hari dengan mengambil dari alam.

Setelah pengucapan sukat selesai, gajeumak berdentang. Pendamping dan pengantin mulai berjalan perlahan dengan menginjit-injitkan kaki diatas papan yang disusun dari ujung jembatan hingga ke ujung rumah keluarga laki-laki. Lama mereka berjalan dari 10 hingga 15 menit, tergantung dari jarak ujung jembatan dengan jenjang. Biasanya pendamping ini membuka sandal atau sepatu agar mudah menginjitkan kaki.

Pesan yang mau disampaikan kenapa berjalan pelan yaitu dalam kehidupan hendaknya berjalan selaras dan perlahan sehingga mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera hingga akhir hayat.

Selama dalam proses berjalan berlangsung pihak keluarga, saudara dan family kedua bela pihak baik keluarga mempelai-laki dan perempuan membuat hal-hal yang lucu-lucu agar menimbulkan kegembiraan bersama. Kadang ada yang bergoyang dengan mengambil pasangan, ada yang membawa kuali, ada laki-laki yang bersolek atau memakai pakaian perempuan.

Biasanya yang membuat luculucu ini adalah sabak dan sakamaman. Intinya dalam hal ini muncul rasa kegembiraan dalam suku lakilaki karena anggota sukunya bertambah serta adanya kesatuan antara dua suku dengan tali perkawinan.

Prosesi jalan ini akan berakhir dengan pendamping yang paling depan menginjakkan kaki pada jenjang tangga rumah pertama yang disertai dengan teriakan luluou (semacam ucapan syukur) oleh semua anggota keluarga. Di depan pintu rumah atau jenjang sudah adasikebbukat uma dan pihak keluarga laki-laki yang akan mengambil katsaila (pucuk enau yang diikat dengan bunga-bunga), ayam yang ada ditangan mempelai dan pendamping. Ayam yang dipegang oleh pendamping dan mempelai dimasukkan ke dalam long ayam.

Sedangkan katsaila diambil dan disematkan di bagian atap rumah dan tidak boleh diambil hingga

membusuk dan jatuh sendiri ke tanah.

Tujuannya agar semua hal-hal yang mengganggu di dalam kehidupan sehari-hari dapat terhindarkan hingga dalam menjalin keluarga dapat hidup tentram dan damai sampai ajal menjemput.

Setelah proses berjalan selesai, akan disiapkan jamuan makan bersama untuk kedua keluarga telah menyatu. Semua anggota suku dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan makan bersama denngan makanan khas Mentawai, diantaranya sagu yang dimasak dalam bambu, sagu yang dimasak dalam daun sagu.

Juga ada siaru (keladi yang dipotong kecil sebesar ibu jari dan dimasak dalam bambu).

Kadang siaru ini setelah matang dimasak dalam bambu, ditumbuk hingga halus kemudian dibuat bulatbulat yang dicampur dengan parutan kelapa muda.

Lauk pauk dalam jamuan makan bersama ini daging babi dan ayam.

Yang masak dan menghidangkan jamuan makan bersama ini

adalahsabajak sakamaman dan sakemeinan.

Sementara untuk pendamping kedua mempelai akan diberikan penghormatan khusus sebagai tanda ucapan terimakasih dengan membuatkan mereka daging ayam yang direbus. Kedua pendamping ini akan makan daging ayam tersebut hingga habis.

Sehabis jamuan makan bersama pada masa dulu dilanjutkan dengan perkenalan anggota keluarga laki-laki pada mempelai perempuan. Ini tujuannya agar dalam sehari-hari tidak terlihat batasan-batasan dalam berinteraksi. Selain memperkenalkan keluarga laki-laki pada mempelai perempuan juga dilanjutkan dengan nasehat dalam berumah tangga.

Namun karena perkembangan waktu, perkenalan dengan keluarga dan pemberian nasehat ini dilangsungkan setelah acara jamuan undangan selesai seperti sahabat, kerabat dan juga masyarakat lainnya yang diundang dalam acara syukuran pernikahan. l

MENTAWAINEWS Enam Tambatan Perahu Senilai Rp1 M Akan Dibangun di Mentawai Tahun Ini PADANG-Tahun ini Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika (Dishubkominfo) Mentawai membangun enam unit tambatan perahu (TP) diantaranya di Dusun Sibudda’ Oinan, Kecamatan Siberut Tengah, di Muara Sikabaluan dan Politcoman, Kecamatan Siberut Utara, Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan dan di Dusun Hvea, Kecamatan Sikakap.

Dana pembangunan tambatan perahu tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dishubkominfo Mentawai tahun 2015 senilai Rp1,080 miliar. ”Masing-masing tambatan perahu tersebut anggarannya senilai Rp180 juta,” kata Edi Sukarni, Kepala Dinas Perhubungan Mentawai pada Sabtu, 14 Maret lalu.

Saat ini pihak Dishubkominfo masih melakukan perencanaan pembangunan yang berada di enam wilayah tersebut.

“Kalau sudah selesai perencanaannya kita langsung bangun tambatan perahu ini,” kata Edi. Tambatan perahu tersebut difungsikan sebagai tempat merapatnya perahu masyarakat, kemudian kata Edi, memudahkan bagi masyarakat untuk menambatkan perahu motor dan sejenis lainnya. (trs)

Siberut Dilanda Kekeringan SIBERUT-Sudah dua bulan daerah Siberut Selatan dilanda kekeringan, warga di daerah Muara Siberut kesusahan mendapatkan air minum.

Bahkan mereka terpaksa membeli air galon setiap hari dengan harga per galon Rp5.000.

Ilarius Satoleuru (32) seorang warga mengatakan tidak ada air minum di sumur, kalau air mandi masih bisa walau airnya agak kotor. “Tapi kalau air minum tidak bisa karena kotor,” katanya Senin 9 Maret lalu.

Tidak hanya persoalan air minum, kekeringan ini berdampak kepada warga di bagian hulu Siberut, sungai yang ditempuh sangat dangkal dengan perahu pompong.

Jartinus Samemek (29), pedagang di Desa Madobak mengatakan sudah dua bulan dia pergi ke Desa Muara Siberut membeli barang menggunakan sepeda motor. “Tidak bisa dengan pompong sebab sungai kering tidak bisa dilalui,” ujarnya.

Tentu dengan motor barang yang terbawa hanya sedikit, dan biayanya lebih banyak dari pada dengan pompong, tapi kalau dengan motor selain biaya minyak juga biaya penyeberangan rakit dengan anggaran PP Rp20 ribu. “Itupun barang yang terbawa hanya sedikit,” katanya. (ss/r)

Puailiggoubat

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

14

Pembangunan Jalan SikabaluanMonganpoula Rp33 Miliar Warga minta pembahasan ganti rugi tanaman

Bambang Sagurung

embangunan jalan Sikabaluan-Monganpoula, Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Mentawai yang dianggarkan dari APBN 2015 senilai Rp33 miliar saat ini dalam tahap sosialisasi di tingkat masyarakat.

“Dari Rp200 miliar dana pembangunan jalan yang dianggarkan dari APBN 2015, yang terealisasi Rp100 miliar dan itu kita bagi untuk semua sasaran pembangunan jalan. Tahap pertama di Kecamatan Siberut Utara kita akan bangun jalan SikabaluanMonganpoula,” kata Ketua Komisi B DPRD Mentawai, Jakop Saguruk, Kamis, 5 Maret lalu.

P

ngunan di Dinas PU Mentawai mengatakan tidak ada ganti rugi tanaman maupun tanah yang menjadi sasaran pembangunan. “Ti-dak ada ganti rugi, untuk itu kita berharap masyarakat dapat menghibahkan tanaman dan tanah yang akan dilalui pembangunan sehingga pembangunan jalan ini dapat berjalan dengan lancar,” katanya.

Kepala Desa Sikabaluan dan kepala Dusun Nangnang pada Minggu, 1 Maret lalu mencoba melakukan musyawarah dengan KAPAL ANTARPULAU - Kapal milik Pemda Mentawai yang dikerahkan untuk masyarakat yang memiliki melayani rute antar pulau Mentawai tanah dan tanaman di sepanjang jalan Sikabaluan-MoLebar badan jalan termasuk poula untuk menghibahkannya tanpa nganpoula. “Pihak masyarakat mengbandar di kiri-kanan badan jalan ganti rugi. “Tidak ada ganti rugi tanah harapkan duduk bersama antara pihak selebar 15 meter sehingga masyarakat dan tanaman, sehingga diharapkan DPRD Mentawai, PU, Kecamatan yang memiliki tanah dan tanaman di dukungan dari masyarakat,” katanya. dan kontraktor bersama masyarakat,” sepanjang jalan Sikabaluan-MonganArjon Pasaribu, Kasi Pemba- katanya. (bs/r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Pilkades Harus Netral SIKABALUAN-Menyambut pemilihan kepala desa 31 Maret mendatang, Plt. Camat Siberut Utara Agustinus Sabebegen mengharapkan calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa menjaga kesatuan di tengah masyarakat agar tidak terjadi perpecahan.

“Kita berharap para calon yang akan bertarung dalam menarik simpati masyarakat untuk menjaga kesatuan ditengah masyarakat, jangan sampai terjadi perpecahan yang akan berdampak pada masyarakat,” katanya.

Agustinus juga mengharapkan kepada unsur desa untuk menjaga netralitas dalam menyambut pesta demokrasi ditingkat desa. “Jangan ada aparatur desa dan organisasi yang ada di tingkat desa memihak pada salah satu calon karena ini akan memicu persoalan dan perpecahan di tengah masyarakat,” katanya.

Untuk kecamatan Siberut Utara, desa yang akan melangsungkan pemilihan kepala desa pada 31 Maret mendatang diantaranya Desa Muara

Sikabaluan, Desa Bojakan dan Desa Sirilogui.

Sementara Selester Saguruwjuw, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Madobak mengatakan tahapan sudah dilalui dari pendataan pemilih tetap, Penetapan Calon dan Nomor urut Calon, juga penetapan petugas KPPS juga Linmas dan dan pengaturan atau pembagian tempat Pemilihan atau TPS itu sudah kami atur tinggal menunggu hari kampanye.

“DPT kami sebanyak 1.342 dan calon yang sudah kami tetapkan sebanyak empat orang yang memenuhi persyaratan, yang mendaftar ada sebanyak 6 orang tapi yang dua orang tidak memenuhi persyaratan seperti ijazah itu yang ada hanya ijazah SD, yang satu lagi keterlambatan penyerahan berkas,” katanya Senin, 9 Maret.

Selester juga mengatakan, uang yang dipungut kepada calon sebelum keluarnya aturan baru itu Rp1,5 juta sudah dikembalikan. (bs/ss/leo/r)

Bupati Resmikan Pelayaran Perdana ke Siberut Barat SIKABALUAN-Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet meresmikan pelayanan jalur laut ke Kecamatan Siberut Barat yang meliputi Desa Sigapokna dan Desa Simalegi, pada pelayaran perdana KM. Beriloga di pelabuhan Pokai, Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kamis, 5 Maret lalu.

Yudas berharap, dengan adanya pelayanan kapal di daerah atau kecamatan yang selama ini belum terlayani dapat menjawab keinginan masyarakat dan memudahkan akses masyarakat dari satu pulau ke pulau lainnya.

“Ini yang kita maksud dengan

koneksitas dari satu pulau ke pulau lain karena Mentawai terdiri dari pulau-pulau. Dan ini merupakan salah satu visi kita di Mentawai dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” katanya kepada Puailiggoubat.

Selain mobilitas manusia, pertumbuhan ekonomi masyarakat diharapkan meningkat.

“Masyarakat yang memiliki hasil bumi dapat menjual hasil ke daerah lain dengan adanya layanan kapal yang ada,” katanya.

Berdasarkan jadwal kapal antar pulau yang telah disusun untuk melakukan pelayanan tahun ini

yang didapatkan Puailiggoubat dari pihak KM. Beriloga, akan melayani pelayaran pada Senin rute pelabuhan Pokai-MaileppetTuapeijat. Selasa dari TuapeijatMaileppet-Saibi-Pokai. Kamis rute Pokai-Lobajau. Pada Jumat rute Lobajau-Tiniti-Betaet, dan pada Sabtu rute Betaet-Tiniti-LobajauPokai.

Sedangkan KM. Pulau Simasin atau KLM. Nade-220 melakukan pelayaran Senin rute TuapeijatPasapuat-Sikakap. Selasa rute Sikakap-Sinakak (PP). Rabu rute Sikakap-Pasapuat-Sioban-

Tuapeijat. Kamis rute TuapeijatMaileppet-Saibi-Pokai. Pada Jumat rute Pokai-Saibi-MaileppetTuapeijat. Untuk Sabtu rute Tuapeijat-Sioban-PasapuatSikakap, dan pada Hari Minggu rute Sikakap-Tuapeijat.

Sementara KM. Simatalu, Senin rute Tuapeijat-Sioban-Sagitcik-Sao. Selasa rute Sao-Sagitci-SiobanTuapeijat. Rabu Tuapeijat-Peipei/ Malilimok-Maileppet. Kamis, Maileppet-Peipei/MalilimokTuapeijat. Sabtu rute TuapeijatPeipei/Malilimok-Maileppet dan pada Minggu rute MaileppetPeipei/Malilimok-Tuapeijat. (bs/r)

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

KPK direkomendasikan membuka kembali penyelidikan dan penyidikan Budi Gunawan

LKBH: Ada Kekeliruan dalam Putusan Hakim Sarpin

Andri EF FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

embaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas melakukan eksaminasi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomor 04/Pid.Prap/2015/PN/ JKT.Sel. Praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Hakim Sarpin Rizaldi ini menerima gugatan penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Eksaminasi ini dipimpin enam orang majelis. Mereka adalah, Guru Besar Hukum Pidana Unand Elwi Danil, Ahli Hukum Administrasi Negara Unand Yuslim, Ahli Hukum Pidana Unand Shinta Agustina, Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksama dan Advokat Sudi Prayitno.

Salah seorang eksaminator, Shinta Agustina mengatakan, hasil eksaminasi merekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi bisa kembali membuka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Sebab, KPK memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang KPK. “Kita berpendapat, KPK berwenang untuk mengusut kasus Budi Gunawan,” ujarnya, Rabu 11 Maret 2015.

Shinta mengatakan, ada kekeliruan dalam putusan hakim Sarpin, di antaranya, penetapan tersangka bukan kewenangan praperadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 77 KUHAP. Lalu, hakim Sarpin juga menyatakan, penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Karena perkara pemohon tidak memenuhi kriteria Pasal 11 UU KPK. Hakim menyatakan pemohon tidak termasuk penegak hukum, bukan penyelenggaraan negara dan tidak memenuhi kriteria yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat.

“Hakim melampaui batas kewenangan. Dalam putusan hakim menyatakan penyidikan KPK tak sah,” ujar Shinta.

Padahal, sesuai dengan hasil eksaminasi, lanjutnya, kriteria subjek pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK adalah, aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat.

Menurut Shinta, seharusnya hakim tidak terfokus pada beberapa undangundang saja. Tapi membaca dan mempelajari seluruh peraturan perundangundangan yang ada. Baru kemudian membuat kesimpulan.

15

L

KELUAR RUANG RAWAT Sejumlah pasien RSUP M. Djamil Padang keluar ruangan rawat inap saat terjadi gempa 6 SR , Selasa, 3 Maret 2015 pukul 17.37.30 WIB

Banyak peraturan perundangundangan yang menyebutkan dan menjelaskan apa dan siapa yang dimaksud dengan aparat penegak hukum.

Misalnya Undang-Undang No 18 tahun

2014 tentang Advokat. Lalu, Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil eksaminasi itu juga menye-

butkan, setiap polisi adalah penyelidik.

Penyelidik adalah penegak hukum.

Pemohon (Budi Gunawan) adalah polisi. Pemohon adalah penyelidik dan penegak hukum. Meskipun, saat itu

Tujuh Toko Terbakar, SPBU Nyaris Ikut Hangus PADANG - Tujuh petak toko di Jalan By Pass, Kabun Ketaping, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terbakar, Selasa, 3 Maret 2015. Peristiwa tersebut nyaris ikut menghanguskan SPBU yang berada di sebelahnya.

Sejumlah pegawai dan masyarakat histeris, sebab beberapa kali api mmengarah ke SPBU yang hanya berjarak dua meter dari titik api. Beruntung, api dengan cepat dipadamkan sehingga tidak merambet ke tempat pengisian bahan bakar tersebut.

Kepala BPBD-PK Kota Padang Dedi Henidal mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta.

Untuk menjinakkan si jago merah, petugas mengarahkan sepuluh unit armada pemadam kebakaran dari BPBD Kota Padang, Dinas Kehutananan dan PT Semen Patang. Sampai saat ini, menurut Dedi, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kejadian tersebut.

“Ada tujuh petak toko yang terbakar satu diantaranya kosong. Sebagian besar isi dan bangunan habis terbakar,” katanya.

Dedi menambahkan, saat ini

petugas tengah melakukan pendataan.

Hasilnya akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Menurutnya tidak ada kerusakan fatal di SPBU tersebut.

Setelah api dinyatakan padam, kegiatan di SPBU tetap bisa berjalan lancar seperti semula.

“SPBU aman, aktivitas SPBU bisa berjalan seperti semula setelah api dipadamkan,” tuturnya.

Burhanudin warga sekitar mengatakan, kejadian tersebut saat kondisi cuaca panas dan aktifitas sibuk. Tibatiba api membesar dari salah satu toko yang berjejer. Kemudian merembet ke toko lainnya. Tujuh toko tersebut diantaranya, toko variasi, toko ban, dan barang-barang harian.“Kami terkejut melihat api mem-besar. Api cepat membesar karena bangunan dan isinya merupakan ba-han yang mudah terbakar,” ujarnya. (Andika/p).

FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

PADAMKAN API - Petugas pemadam kebakaran berupaya mamadamkan api yang manghanguskan tujuh petak toko di jalan By Pass Kota Padang

Budi menjabat Karo Bingkar, tapi tetap Budi seorang polisi.

Budi Gunawan juga merupakan penyelenggara negara. Sebab, Budi diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat Karo Binkar Polri yang juga merupakan pejabat eselon II. Makanya, Budi sebagai pemohon masuk dalam kategori sebagai subjek yang diatur dalam UU KPK. Sarpin juga dinilai keliru dalam menafsirkan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat. Kata Shinta, jika Pasal 11 itu dibaca dengan benar, maka akan diketahui kriteria ini mengacu kepada tindak pidana. Sebab, yang mendapat penjelasan dari frasa yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat itu adalah frasa tindak pidana korupsi.

Bukan pelaki tindak pidana korupsi.

“Dari tahun 2010 kasus rekening gendut ini telah muncul. Waktu itu saja nama BG sudah keluar. Bukan sekarang saja,” ujarnya.

Eksaminasi ini juga merekomendasikan, agar Mahkamah Agung perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap hakim mematuhi hukum acara pidana. Sebab, putusan akan berdampak luas bagi proses penyidikan tindak pidana secara lebih luas.

Lalu terakhir, majelis eksaminasi merekomendasikan, agar pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR segera merevisi ketentuan tentang praperadilan yang diatur dalam KUHAP. “KUHAP ini sudah berlaku sejak 1981. Sekarang udah mendesak sekali agar kembali bahas,,” ujar Majelis Eksamninasi Elwi Danil.

Sebab, praperadilan perkara ini dapat menimbulkan persoalan hukum nantinya. Undang-undang tidak ada mengatur, tapi hakim praperadilan telah menyatakan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan.

Majelis eksaminasi juga memiliki pandangan berbeda eksaminasi ini.

Misalnya, Elwi Daniel. Dia tidak sependapat dengan rekomendasi KPK bisa kembali membuka penyelidikan dan penyidikan kasus Budi.

“Dengan keluarnya putusan praperadilan, maka sejak itu penyidikan terhadap Budi Gunawan harus dihentikan demi hukum oleh KPK,” ujarnya,.

Menurutnya, KPK menghentikan penyidikan. Tapi tetap memiliki kewenangan supervisi. “Patut dipertimbangkan untuk menyerahkab proses penyidikan perkara tersebut ke kejaksaan atau kepolisian untuk ditindaklanjuti di bawah pengawasan KPK,” ujarnya. (p)

16

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Tarian Naga Brimob Polda Sumbar Meriahkan Cap Go Meh di Padang PADANG - Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang menggelar tiga seni tari Tionghoa dalam rangka penutupan perayaan imlek dan menyambut Cap Go Meh di Jalan Niaga Kota Padang, Kamis 5 Maret 2015. Tarian dibawakan oleh anggota Brimob Polda Sumatera Barat dan mendapat respon positif dan tepuk tangan meriah dari penonton.

Anggota brimob dengan agresif membawakan tarian Barongsai, Naga, dan Kuilin (Singa Peking), serta Poco-poco. Semua tarian tersebut dibawakan secara berkelanjutan dan mendapat apresiasi dari pengunjung. Ratusan pengunjung berdesakdesakan ingin menyaksikan pertunjukan tersebut.

Meski kesenian tersebut dalam rangka perayaan masyarakat menyambut Cap Go Meh bagi masyarakat Tionghoa, tetapi ratusan masyarakat muslim berdatangan ke lokasi dan memadati lokasi pertunjukan.

Panitia Pelaksana Albert Hendra Lukman mengatakan, kegiatan itu rutin diselengarakan setiap tahun. Namun pada tahun ini dilakukan berbeda dengan sebelumnya. Di antaranya keikutsertaan penari naga yang dibawakan anggota Brimob Polda Sumbar dan digelar di tempat terbuka.

“Sekarang kami tidak melakukan arak-arakan, melainkan pertunjukan terbuka agar bisa samasama disaksikan masyarakat,” ujarnya.

Albert berharap perayaan Cap Go Meh dapat menjadikan sarana berbagi antara warga Tionghoa dengan warga nonTionghoa yang hidup berdampingan.

“Kami ingin berbagi dengan masyarakat lain dalam perayaan imlek ini. Selain itu, kebersamaan dan hidup berdampingan menjadi alasan mengapa acara ini diadakan berbeda,” katanya. (Andika/p).

Dua Tersangka Kasus RSSN Bukittinggi Ditahan, Satu Buron PADANG - Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan dua dari tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi.

Kedua tersangka tersebut adalah Mawardi selaku rekanan dan Sri Ambarwati sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara satu tersangka lagi Dani Setiawan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan masih dinyatakan buron dan dalam pengejran petugas.

Dua tersangka tersebut ditangkap di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 11 Maret 2015. Kedua tersangka langsung dibawa ke KantorKejaksaan Tinggi Sumbar di Jalan Rusuna Said untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis, 12 Maret 2015.

Keduanya baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB dan langsung dibawa ke LP Moaro Padang. Saat keluar ruangan dan hendak memasuki mobil tahanan, tidak ada komentar kedua tersangka.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Sugiyono mengatakan, ketiga tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak September 2014, setelah empat kali tidak memenuhi panggilan.

“Akibat kasus ini negara dirugikan sebesarRp 14 miliar yang bersumber dari anggaran tahun 2012,” ujarnya.

Ia menambahkan, modus kasusnya adalah pengadaan alat kesehatan berupa cath lab dan sudah dilakukan serah terima, namun setelah dilakuk tes, alat tersebut tidak berfungsi.

(Andika/p).

Harga Cabai Anjlok Petani di Padang Merugi Kerugian bertambah karena cabai diserang hama

FOTO:ANDIKA/ANDIKA

Andika Adi Saputra

H

arga cabai di kota Padang terus mengalami penurunan selama dua bulan

terakhir. Anjloknya harga membuat petani cabai di Padang merugi karena harga jual tidak sebanding dengan modal mereka.

Zaimir, salah seorang petani cabai di Kampuang Jambak, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji kota Padang mengataka saat ini harga cabai di tingkat petani hanya Rp 20.000 per kilogram. Kerugian petani diperparah dengan banyaknya cabai yang diserang hama sehingga busuk dan tidak bisa dipanen.

“Harga jual kami (tingkat petani) terus turun dari Rp 50 ribu per kilogram menjadi Rp 20 ribu per kilogram,” ujarnya, Sabtu (7/ 3/2015).

Selain itu, saat ini tanaman cabe mereka terserang hama. Banyak cabe mereka layu dan busuk di batang. Sehingga jumlah panen berkurang dibandingkan waktu

TUNTUT EKSEKUSI MATI - Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumbar mendesak pemerintah untuk melakukan hukuman mati para gembong narkoba asal Australia. Mereka juga menggalang koin sebagai bentuk dukungan untuk mengganti bantuan dari Australia untuk Aceh yang diungkit-ungkit oleh Perdana Mentri Australia Tony Abott. normal.

Zaimir menambahkan, kondisi seperti ini sudah terjadi selama dua bulan terakhir. Dirinya tidak bisa memperoleh keuntungan maksimal akibat turunnya harga dan hama.

“Semoga kondisi ini bisa berubah dalam waktu dekat,” harapnya.

Untuk menghemat biaya, Zaimir mengaku menggunakan pupuk kandang dibandingkan pupuk lain. Sebab saat ini harga pu-

puk non organik masih terbilang mahal.

“Pupuk cabe saya sebagian besar pakai pupuk kandang. Seperti kotoran sapi atau kerbau,” tuturnya.

Uwan, salah seorang pedagang cabai di pasar Raya Padang mengatakan harga cabai lokal berkisar Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram. Sementara harga cabai dari Pulau Jawa di bawah di bawah

Rp 18 ribu per kilogram.

Ia mengaku, penjualannya pun berkurang karena sebagian besar daerah penghasil cabe di Sumatera Barat tengah menghadapi musim panen. Kondisi ini membuat pedagang lebih suka menjual cabai lokal.

“Cabai dari luar banyak, tetapi kami tidak stok banyak alasannya takut mengambil resiko busuk,” ujarnya.(Andika/p).

Menristekdikti Resmikan Pembangunan Mega Proyek UNP PADANG - Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir meresmikan dan meninjau pembangunan mega proyek Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat, 6 Maret 2015. Peresmian ter-sebut ditandai dengan peletakan batu pertama gedung perkuliahan yang dibiayai Islamic Develop-ment Bank (IDB), penandata-nganan prasasti kolam renang dan Sekolah Labor UNP. Nasir meminta segala bentuk pembangunan di lahan seluas 13.250 meter persegi tersebut transparan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Di sisi lain, UNP diminta bekerjasama dengan aparat penegak hukum, jaksa, dan polisi untuk mengawasi danmengamankan proyek ini.

Sementara itu, Rektor UNP

Yanuar Kiram mengatakan pembangunan mega proyek kampus UNP akan dilaksanakan selama 365 hari. Dalam kurun waktu

tersebut teradapat delapan gedung yang akan dibangun di sekitar kampus UNP. “Semua dibangun secara berFOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

PELETAKAN BATU - Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir melakukan peletakan batu pertama pembangunan mega proyek UNP

tahap di mana dananya bersumber dari pinjaman IDB dan pemerintah Indonesia, seperti pembangunan gedung, kolam renang, dan sekolah labor,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan kampus UNP bisa berjalan lancar agar UNP bisa memberikan kontribusi dalam pembagunan nasional melaului dunia pendidikan dan pelajaran yang berkualitas.

Ketua Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan UNP, Ganefri mengatakan pembangunan akan dilakukan di lahan seluas 32.500 meter persegi di seluruh wilayah kampus UNP. Dana yang diperolah akan dibagi dalam pembangunan fisik dan soft komponen diantaranya lokal bersama, pusat pelatihan , student centre, bisnis centre, dan beberapa gedung lainnya.

(Andika)

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

U

Suara Puailiggoubat RTRW Mentawai yang Berperspektif Bencana

T

ahun ini Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Mentawai memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Draf ranperda ini pernah diajukan pada 2012 namun tak kunjung disahkan jadi perda hingga masa jabatan anggota DPRD Mentawai periode 20092014 berakhir.

Perda RTRW merupakan acuan bagi implementasi pembangunan dan investasi di daerah dengan menjaga koridor keberlanjutan lingkungan. Maka ranperda yang akan dibahas ini mesti memperhitungkan azas keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, serta pertahanan keamanan. Aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan.

Sebegitu pentingnya perda ini sehingga ketika belum disahkan, ini mengganjal rencana pembangunan seperti trans Mentawai, sebelum perda itu ada, mimpi besar Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet tak akan terwujud.

Di sisi lain, pembahasan Ranperda RTRW di tingkat legislatif terjadi tarik ulur, terutama penetapan kawasan hutan. Dari kawasan hutan yang paling diributkan adalah keberadaan Taman Nasional Siberut.

Opini yang diapungkan di tengah masyarakat adalah penetapan areal ini menghambat pembangunan yang ‘katanya’ untuk kemajuan masyarakat.

Memang jika dilihat dari proses penetapan kawasan ini, muncul dilema penetapan TNS di hutan rakyat. Namun semua pihak yang menjadi pemegang kekuasaan di daerah mesti berpikir secara luas dan jauh memandang ke depan.

Areal TNS perlu dipertahankan untuk menjaga keseimbangan ekologis, bukan hanya soal monyet namun bencana banjir yang lebih parah jika daerah ini dihabisi.

Pihak TNS sendiri sudah mengakomodir kebutuhan pembangunan akses transportasi di kawasan dengan menyetujui perubahan zonasi. Pembangunan jalan di pemukiman yang masuk ke dalam kawasan TNS kini boleh dilakukan dengan syarat jalan yang dibuat berskala jalan desa (lebar dua meter).

Sebagai daerah kepulauan yang rawan bencana, baik gempa, tsunami maupun banjir, RTRW Mentawai haruslah berperspektif bencana. Hal ini harus diperhitungkan dengan cara merancang tata pemukiman aman dan nyaman untuk warga terutama yang dekat pesisir pantai. Bukan hanya titiknya namun juga ketahanan bangunannya.

Isi RTRW mesti menjamin keselamatan warga karena tak ada artinya pembangunan yang prestisius jika warga terkorbankan.

Selain tsunami di daerah pesisir, dalam perda RTRW mesti melihat kerawanan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena Mentawai rawan banjir. Menyusun RTRW harus memprioritaskan keadilan sosial, keselamatan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. l

17

Pendidikan Mentawai Butuh Komitmen

B

anyak pertanyaan tentang kualitas pendidikan Mentawai. Pertanyaan ini tidak akan muncul jika kualitas pendidikan masyarakat Mentawai sudah berkualitas.

Jika melihat tujuan hakiki dari pendidikan adalah proses mengubah sikap dan membentuk pribadi manusia menjadi dewasa melalui pengajaran dan pelatihan, pendidikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dan penyiapan sumber daya manusia yan mampu berpikir dan bekerja demi pembangunan suatu daerah.

Sebegitu pentingnya pendidikan membuat perlu persiapan strategi memberikannya kepada anak didik yang menjadi generasi penerus.

Perkembangan pendidikan Mentawai sejak menjadi kabupaten otonom pada 1999 hingga 2015 berjalan stagnan. Pembangunan pendidikan di Mentawai masih terjebak paham pragmatis, tak terencana dengan matang, selebihnya dilakukan lebih kepada balas budi politis. Akibatnya pembenahan dunia pendidikan selama ini terkesan tambal sulam.

Bicara pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tak lepas dari persoalan utama yakni minimnya infrastruktur pendidikan, masih banyak kesenjangan antara pusat kecamatan dengan daerah pelosok.

Banyak peserta didik yang berada di daerah pelosok tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas seperti peserta didik di kecamatan.

Selain kurang standar fasilitas yang dimiliki masih jauh dari kata cukup.

Saya masih ingat saat menanyakan hal ini kepada Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Rijel Samaloisa pada tahun 2013, ketika itu Rijel menjawab amburadulnya pembangunan fasilitas pendidikan di Mentawai diakibatkan data base sekolah SD, SMP sampai SMA belum ada.

(Puailiggoubat 279.hal 15).

Akibat ketiadaan data, pembangunan dilakukan secara sporadis sehingga pada 2013 Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp19 miliar yang mestinya digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan tak mampu dikelola dan kembali ke kas negara.

Kita akui di beberapa sekolah fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium dan lain-lain telah dibangun namun pertanyaannya adalah mungkinkah sebuah perpustakaan memberi pengetahuan tanpa buku yang bisa dibaca, atau mungkinkah anak didik akan mahir bereksperimen sementara laboratorium tidak memiliki alat praktikum.

Minimnya sarana ini menyebab-

Oleh: Gerson Merari Saleleubaja Redaktur Puailiggoubat kan generasi muda hanya belajar secara teoritis tanpa wujud yang praktis sehingga mereka hanya belajar dalam angan-angan.

Lihat saja di SMPN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah, perpustakaan dan laboratorium yang mestinya menjadi praktik belajar bagi siswa diubah menjadi lokal belajar. Hal ini bisa terjadi karena arah pembangunan belum mendasari kebutuhan dari sekolah itu sendiri.

Persoalan minimnya fasilitas

guru tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hasilnya “seakan� Mentawai kekurangan guru. Baik bupati maupun kepala dinas pendidikan Mentawai mengakui bahwa daerah ini masih kekurangan ratusan guru hingga 2014 sehingga perlu pengangkatan guru kontrak menambalkan kekurangan tersebut yang telah dilakukan pada Oktober 2014,yakni mengangkat 415 guru.

Merujuk data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai 2014 yang memasukkan data pendidikan

pendidikan tidak hanya disebabkan kurangnya rencana, faktor lain seperti birokrasi yang korup saat perencanaan pembangunan fasilitas menjadi satu alasan kualitas yang dibangun masih di bawah standar.

Perlu juga dipikirkan fasilitas pendukung untuk menyaluran kreatifitas dan bakat anak didik.

Pada satuan pendidikan tingkat SMP dan SMA, secara psikologis umur pelajar merupakan masa transisi dari remaja menuju kedewasaan, pada usia tersebut muncul gejolak batin dan luapan ekspresi kreativitas yang sangat tinggi. Jika tidak terpenuhi mereka cenderung mengekspresikannya dalam bentuk negatif. fasilitas pengembangan itu berupa sarana olahraga ataupun kesenian untuk mengekspresikan diri mereka. Di Mentawai masih banyak sekolah yang tidak memiliki sarana seperti ini.

Berangkat dari manajemen pendidikan di Mentawai yang kurang mengakibatkan penyebaran

Mentawai pada 2013, jumlah kelas, guru dan murid SD negeri se-Kabupaten Kepulauan Mentawai berturut-turut sebanyak 870 kelas, 977 guru dan 14.530 murid. Sedangkan SLTP sebanyak 155 kelas, 268 guru dan 3.777 murid. SMA sebanyak 79 kelas, 207 guru dan 2.869 murid Adapun rasio murid terhadap guru tingkat SD yakni 14,87 orang, itu berarti 1 orang guru mengajar 14 orang murid SD, sedangkan rasio murid terhadap guru tingkat SMP dan SMA berturut-turut 14,75 murid dan 13,59 murid. Jika berpedoman dengan data ini, kesimpulannya jumlah guru di Mentawai telah berlebih karena rasio yang ditetapkan dinas pendidikan adalah 40 atau 1 orang guru melayani 40 orang murid.

Nah, pertanyaannya mengapa sampai pada 2014 daerah ini masih kekurangan guru?

Jika diurai, tak salah beberapa pihak menyebut penyebabnya pemerataan distribusi guru yang serampangan. Pada satu sekolah terjadi penumpukan guru sementara di sisi lain masih kurang.

Penumpukan guru di satu sekolah sebenarnya bisa diselesaikan jika dinas memindahkan guru-guru tersebut sesuai dengan misi dan visi kabupaten ini.

Selain faktor di dinas pendidikan sendiri, persoalan guru muncul ketika mekanisme kuota guru yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Satu hal yang tak kalah penting adalah dunia pendidikan harus mampu mengakomodir budaya lokal yakni budaya Mentawai yang dituangkan pelajaran kepada generasi muda.

Karena dunia pendidikan bukan hanya mendidik bagaimana mengembangkan intelektual namun juga budi pekerti.

Budaya jangan dipandang sebatas pertunjukan seni atau hal yang berwujud, budaya terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.

Semuanya itu menyentuh seluruh sendi kehidupan. Budaya tak sekadar dipelajari apa adanya namun dikreasikan sehingga bisa menyesuaikan diri dengan budaya daerah lain.

Keberhasilan pendidikan terwujud jika masyarakat terdidik mampu menyejahterakan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya tanpa menerabas nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Tolok ukur keberhasilan pendidikan adalah masyarakat Mentawai mandiri. Saat ini masyarakat umumnya sekadar mencari status sosial dengan ijazah akademis yang dimiliki. Tata kelola pendidikan terjebak ke dalam mekanisme administrasi yang justru menghilangkan hakikat pendidikan.

Solusi yang perlu diambil dari rangkaian persoalan ini, pertama, pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa harus berkoordinasi untuk menemukan model fasilitas yang dibangun sesuai dengan kondisi daerah sasaran.

Ke dua, instansi pemerintah terkait dalam hal ini dinas pendidikan mesti memiliki data base seluruh sekolah yang ada di Mentawai.

Ke empat pengawasan yang ketat perlu dilakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan dana pembangunan fasilitas pendidikan dan penyalahgunaan wewenang dalam penempatan guru. Ke lima, nilai kearifan budaya lokal Mentawai mesti dituangkan dalam bentuk pelajaran dan diajarkan kepada generasi penerus.

Nah, semua ini bisa terwujud jika ada komitmen membangun dunia pendidikan Mentawai secara utuh sesuai dengan aturan yang ada tanpa melacurkan diri kepada kepentingan pribadi. l

Puailiggoubat

18

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Menunggu masyarakat menghibahkan lahan pembangunan

Bambang Sagurung

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan membuka SMK Bahari di pulau Siberut. Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan pembangunan SMK menunggu ketersediaan lahan.

Tahun lalu, Mentawai telah membuka SMK di Saureinu dengan jurusan pariwisata, otomotif, pertanian dan perikanan.

“SMK pertama Mentawai sudah ada di Pulau Sipora, kita inginnya SMK Bahari ini nantinya di Pulau Siberut.

Sekarang masih terkendala lahan,” kata Yudas usai melantik kepada sekolah di Kecamatan Siberut Utara, Kamis, 5 Maret.

Menurut Yudas, pembangunan fasilitas pemerintah akan mudah dilaksanakan jika ada warga yang menghibahkan lahan SMK tersebut. Ia mencontohkan, di Saureinu lahan pembangunan asrama dihibahkan warga

P

SMK Bahari Akan Dibuka di Siberut termasuk rencana pembangunan perguruan tinggi seluas 10 hektar.

Pada peresmian Dusun Taraet, Desa Betumonga Februari lalu, masyarakat setempat akan menghibahkan lahan untuk pembangunan SMK Bahari seluas 10 hektar, namun saat itu Yudas menyarankan pembangunan SMK Bahari dilakukan di pulau Siberut mengingat di Pulau Sipora sudah ada SMK di Saureinu.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau menyebutkan, SMK Mentawai di Saureinu saat ini memiliki 70 siswa. “Gurunya dari tenaga kontrak yang kita rekrut tahun lalu dan itu akan terus kita benahi,” katanya.

Sermon mengatakan, gedung SMK di Saureinuk dalam proses pembangunan dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). “Sebenarnya tahun lalu dimulai, karena proses pendataran lokasi terlambat sehingga pembangunannya terlambat dan tahun ini kembali dilanjutkan,” katanya. (g)

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

TERBAKAR - Rumah dinas guru SDN 15 Sikakap hangus terbakar Rabu, 11 Maret

Perumahan Guru SDN 15 Sikakap Musnah Terbakar SIKAKAP--Perumahan guru SDN 15 Sikakap di Dusun Hvea, Desa Sikakap ludes terbakar sekitar pukul 01.30 WIB Rabu, 11 Maret.

Perumahan guru yang berbentuk semi permanen yang biasanya digunakan untuk Tempat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sikakap Musara dan satu bangunan lain ditempati Siti Mariam, guru SDN 15 Sikakap.

Kebakaran diduga disebabkan api yang berasal dari tumpukan sampah di belakang PKBM Sikakap Musara.

Waktu itu si penghuni rumah tengah tertidur pulas tanpa menyadari api telah membesar dan membakar dinding perumahan yang terbuat dari kayu. Tak ada korban jiwa saat kejadian tersebut.

Siti Mariam, korban kebakaran mengatakan, hanya dua stel baju dinas

lengkap dan 2 stel pakaian sehari-hari.

Kerugian yang dialami Siti akibat musibah tersebut ditaksir Rp30 juta.

Barang berharga miliknya yang terdiri 3 buah cincin tambah 1 mainan kalung yang terbuat dari intan, jualan herbal siap saji ditambah barang elektronik semuanya tak terselamatkan.

“Saat kebakaran saya lagi tidur, tidak mengetahui dari mana asal api, saya menduga api berasal dari rumah sebelah, jika tidak dibangunkan oleh masyarakat mungkin saya telah menjadi korban dari kebakaran ini, sampai sekarang saya tidak tahu harus tinggal dimana, untuk sementara menumpang di mesjid,” katanya kepada Puailiggoubat.

Pengelola PKBM Sikakap Musara, Ekinaldi menyebutkan, kerugian

Bupati Mentawai Resmikan Kantor UPTD Pendidikan Siberut Utara SIKABALUAN - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Utara yang berlokasi antara Desa Sikabaluan-Monganpoula, Kamis, 5 Maret lalu.

Yudas berharap, keberadaan kantor baru memacu peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Siberut Utara. “Kita berharap adanya kerjasama semua pihak dalam rangka meningkatkan pendidikan di Mentawai, termasuk di Kecamatan Siberut Utara, karena generasi yang ada sekarang akan menjadi pemimpin Mentawai ke depan,” katanya.

Meski baru diresmikan, kantor yang dibangun pada 2013 telah digunakan sejak tahun lalu. (bs/g)

akibat kebakaran tersebut sekira Rp40 juta, nilai kerugian terbesar dari peralatan pertukangan yang hangus. Ekinaldi menduga, api berasal dari tumpukan sampah di belakang PKBM Sikakap Musara.

“Tidak ada korban dari kebakaran ini, padahal di dalam PKBM Sikakap Musara ada 3 orang yang tidur di sana,walaupun terbakar perjuangan PKBM Sikakap Musara tetap akan dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara Kepala SDN 15 Sikakap, Atoni Zalukhu mengatakan belum mengetahui nilai kerugian dari bangunan yang terbakar termasuk penyebab kebakaran. Kejadian ini akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan.

Penyebab pasti kebakaran menurut Kepala Desa Sikakap, Suharman belum diketahui Ia mengetahui ada kebak-aran sekitar pukul 02.30 WIB dari laporan masyarakat.

“Mendapat laporan tersebut saya langsung ke lokasi kejadian, di sana sudah banyak masyarakat yang melakukan pemadaman api dengan peralatan seadanya seperti ember dan tanah karena susah mendapatkan air terpaksa mengambil air laut yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kejadian,” katanya.

Menurut Suharman, kejadian ini sebagai bahan pelajaran dan mengingatkan kembali betapa pentingnya alat pemadam kebakaran di desa.

Ia menyebutkan jumlah peralatan pe-

madam yang dibutuhkan sebanyak 4 unit untuk melayani 13 dusun di desa tersebut.

Permintaan alat pemadam kebakaran tersebut telah diajukan kepada kantor Kesbanglinmas Mentawai berupa pompa air lengkap dengan viarnya, selang sepanjang 200 meter untuk menyedot air laut dan 400 meter dari jalan raya ke bukit.

“Setiap kecamatan telah ada Satgas PB dan Linmas setiap dusun tapi smapai sekarang mereka tidak difung-

sikan, mungkin karena dana tidak ada, waktu kejadian tsunami 2010 yang pertama datang ke lokasi kejadian Satgas PB Desa Sikakap, kalau mereka di fungsikan pasti akan terbantu masyarakat,” ucapnya.

Sementara Kanit Reserse Polsek Sikakap, Ipda. Rosa Harisman mengatakan, api kemungkinan berasal dari limbah pembuangan kayu dan sampah di belakang PKBM Sikakap Musara.”

Tapi dari mana asal api tersebut sekarang lagi diselidiki,” ucapnya. (spr/g)

Tujuh Kepala Sekolah di Siberut Utara Dilantik SIKABALUAN-Sebanyak tujuh kepala sekolah di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Utara Kecamatan Siberut Utara dilantik Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet di aula Kantor Kecamatan Siberut Utara, Kamis, 5 Maret.

Kepala sekolah yang dilantik yakni Kepala SMPN 1 Siberut Utara, Elias Laia, Kepala SMPN 2 Siberut Utara, Yudas Imo, Kepala SMPN 2 Siberut Barat, Bermen Alfa Edison, Kepala SDN 02 Sigapokna Cosmas Reigu, Kepala SDN Pulitcoman, Daulat Ginting, Kepala SDN 12 Mongan Poula, Piater Sihotang dan Kepala SDN 23 Bojakan, Nikodemus Satoale.

Selain kepala sekolah, Bupati juga melantik penilik sekolah di wilayah kerja cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, Pongalakan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Siberut Utara, Santo Salamao.

“Kita berharap kepala sekolah dan unsur pendidikan yang ada saling bekerjasama, saling membangun dalam memajukan pendidikan, bukan saling menjatuhkan,” katanya.

Yudas berharap, pemimpin yang baru meningkatkan disiplin dan etos kerja karena dengan dua modal tersebut dapat memacu pendidikan di instansi masing-masing.(bs/g)

PENDIDIKAN Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak cukup membangun fasilitas

Puailiggoubat

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

19

Sarana dan Prasarana SDN 15 Simaileppet Kurang

Siprianus Sababalat FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

S

DN 15 Simaileppet, Kecamatan Siberut Selatan kekurangan ruangan belajar dan

rumah dinas guru, selain itu, sekolah ini membutuhkan perbaikan secepatnya karena banyak gedung sekolah yang telah rusak dimakan usia.

Kepala SDN 15 Simaleppet, Marselina mengatakan, ruangan yang dimiliki sekolahnya berjumlah tujuh, sementara kebutuhan ruangan khusus kelas II sebanyak dua lokal dengan jumlah siswa keseluruhan 160 orang.

“Tentu dengan banyaknya siswa, lokal yang ada saat ini tidak mencukupi, apalagi kalau ada pelajaran agama, terpaksa kami memakai perpustakaan, jadi kami di sini masih membutuhkan 2 ruangan tambahan,” katanya kepada Puailiggoubat,Jumat 13 Maret.

Marselina menyebutkan, selainn kekurangan lokal, sebagian gedung kondisinya sudah rusak yang perlu direhab segera. Kebutuhan ini, katanya, telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Mentawai melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Siberut Selatan beberapa waktu lalu.

Fasilitas pendukung lain seperti rumah dinas guru, kata Marselina, masih kurang, rumah dinas yang ada saat ini hanya dua unit, sementara guru yang

BELAJAR MASAK - Siswa SDN 15 Simaileppet belajar masakan tradisional Mentawai berasal dari Padang sebanyak 4 guru yang seluruhnya telah berkeluarga.

“Kami perlu tambahan agar guru yang datang dari jauh tidak kesulitan,” ujarnya.

Menurut Marselina, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat yang mereka terima tidak mencukupi

Pembangunan Lanjutan SMPN 1 Siberut Utara Ditunda SIKABALUAN-Pembangunan lanjutan SMPN 1 Siberut Utara, Kecamatan Siberut Utara di daerah relokasi yang berada antara Desa Sikabaluan-Mongan Poula ditunda karena desain pembangunan tidak ada.

Ketua Komisi B Bidang Pembangunan DPRD Mentawai, Jakop Saguruk mengatakan, pihaknya tidak menganggarkan dana pembangunan lanjutan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mentawai 2015 karena desain bangunan dalam jangka panjang tidak ada.

“Pembangunan ini bukan untuk satu atau dua tahun, ini untuk jangka panjang. Kita minta desain khas Mentawai, makanya pembangunannya diundur,” kata Jakop kepada Puailiggoubat, Kamis, 5 Maret.

Menurutnya, jika desain tersebut dibuat DPRD baru berani menganggarkan biayanya. ”Kita anggarkan satu paket untuk lokal, laboratorium, kantor dan ruang guru,” ujarnya.

Tahun lalu, pembangunan relokasi SMPN 1 Siberut Utara tahap pertama telah selesai dibangun yang terdiri enam lokal dan MCK, namun kontraktor yang mengambil tender pembangunanya yakni CV. Indo Mentawai masih berhutang kepada masyarakat sehingga pintu lokal sekolah dipalang oleh pekerja.

Sementara Kepala SMPN 1 Siberut Utara, Elias Laia berharap, pembangunan SMPN 1 Siberut Utara dilanjutkan tahun depan.

Mereka telah mengusulkan pembangunan berupa pembangunan RKB enam lokal dan 1 paket labor, perpustakaandan kantor dalam musrenbang 2016.(bs/g)

membangun fasilitas gedung sebesar itu.

Dana BOS yang mereka terima tahun ini Rp32,8 juta. Sementara dana BOSDA Kabupaten belum mereka terima.

Dana tersebut digunakan membeli mebeler yang kurang seperti kursi, meja, sebagian lagi untuk membayar gaji 4 orang yang mengajar pelajaran budaya Mentawai, bahasa Inggris, agama Islam dan penjaga sekolah.

“Selain peralatan fisik, dana BOS kami gunakan untuk transportasi siswa yang ikut perlombaan seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat kecamatan dan membeli buku serta baju bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu,” ujarnya.

Meski dana BOS sebagian digunakan untuk membeli buku, namun tidak serta merta memenuhi kekurangan buku se-

lama ini. Pembelian buku lebih diprioritaskan untuk membeli buku pelajaran, sebagian lagi untuk memfotokopi buku tersebut, buku referensi lain tidak ada.

“Kelengkapan buku-buku di sini di sekolah kami sangat minim, sekarang perpustakaan kami kosong tidak ada buku, kalau untuk buku pelajaran itu kami perbanyak dengan cara memfotokopi,” jelasnya.

Marselina berharap, pemerintah segera memenuhi kebutuhan sekolah untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Mentawai. “Termasuk juga WC kami, itu perlu ditambah karena yang kami punya saat ini ada 2 unit dalam kondisi rusak, sebab dengan jumlah siswa saat ini tidak cukup, permintaan ini telah kami sampaikan saat musrenbang,” ucapnya.

Selain di Siberut Selatan, beberapa SD di Kecamatan Siberut Tengah juga kekurangan ruangan belajar. Di SDN 20 Saibi Samukop ruangan yang dimiliki hanya enam sementara rombong belajar (rombel) sebanyak delapan. Selain ruangan belajar belum cukup, sekolah ini juga belum memiliki bangunan kantor guru dan kepala sekolah.

Kepala SDN 20 Saibi Samukop, Saltiman Salakkau pada Puailiggoubat edisi 307 mengatakan, belum semua siswa mendapat ruangan belajar, mereka terpaksa membagi beberapa ruangan menjadi dua yakni menyekat memberi dengan lemari atau yang lainnya.

Menurut Saltiman, mereka membutuhkan tambahan tiga ruangan agar suasana belajar tenang dan tidak sesak.

Sementara di SDN 01 Saibi Samukop memiliki 10 lokal dengan delapan rombong belajar sehingga sekolah ini kelebihan dua lokal. Namun menurut Kepala SDN 01 Saibi Samukop, Sion Sakeru, empat ruangan sudah rusak dan perlu direhabilitas agar dapat digunakan.(g)

SMAN 1 Siberut Selatan Berharap Gedung Terbengkalai Diselesaikan MUARA SIBERUT-Sebanyak tiga lokal SMAN 1 Siberut Selatan yang dibangun pada 2010 hingga kini belum selesai, kondisi bangunan yang telah didinding namun belum berlantai ini sudah rusak. Dinding bangunan yang terbuat dari tembok sebagian telah runtuh.

Kepala SMAN 1 Siberut Selatan, Anjelo meminta pemerintah segera menyelesaikan pembangunan gedung tersebut sebab mereka masih membutuhkan uangan tambahan. “Saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) pada 3 Maret lalu saya sudah sampaikan kepada dinas terkait gedung tersebut karena kebutuhan sangat desa mengingat tahun ajaran baru sebentar lagi yang pastinya siswa baru akan banyak yang masuk,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 13 Maret.

Jika ruangan tersebut tidak diselesaikan, lanjut Anjelo, sekolah kebingungan mencari ruangan untuk siswa baru yang diprediksi jumlah akan bertambah sebab saat ini saja mereka terpaksa memakai ruangan perpustakaan dan laboratorium untuk memenuhi kebutuhan ruangan.

Selain penyelesaian ruangan, sekolah ini juga berharap pemerintah membangun pagar sekolah. “Lokasi sekolah kami dekat hutan dan bersemak, tanpa pagar pengawasan siswa susah karena mereka bisa menyelinap keluar dari sekolah kapan saja,” ujarnya.

Saat usulan pembangunan tersebut disampaikan pada musrenbang, 3 Maret lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Mentawai, Naslindo Sirait yang turut hadir saat itu mengaku terkejut penyampaian Anjelo. ”Ini sangat mema-

lukan sekali, masak sudah tiga tahun bangunan itu belum juga selesai, apalagi itu hanya 3 lokal, seharusnya itu jangan terjadi apalagi itu bangunan sekolah, jadi anak-anak atau siswa akan mengatakan apakah seperti ini caranya membangun belum selesai tinggalkan begitu saja, apalagi pertanyan itu diajukan ke gurunya, mau jawab apa gurunya,” katanya di hadapan peserta musrenbang yang juga dihadiri Mateu Lajo dari Dinas Pendidikan Mentawai.

Menanggapi hal itu, Mateus Lajo mengatakan persoalan ini akan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Sermon Sakerebau yang tidak bisa hadir di musrenbang tersebut. “Nanti saya sampaikan kepada kepala dinas, sementara persoalan pagar sekolah rencananya pada 2016, ini akan menjadi catatan bagi kami,” jawabnya. (ss/g)

20

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Try out untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional

Try Out SMA di Mentawai Lancar FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

elaksanaan try out Ujian Nasional (UN) SMA dan SD di Mentawai berjalan, untuk SMAN telah terlaksana pada Februari lalu, sementara SD dilaksanakan pada minggu ke dua Maret.

Kepala SMAN I Pagai Utara Selatan, Rita Warti mengatakan, try out dilakukan sekolah secara mandiri yang didanai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), “Try out sekolah berjalan dari dana sekolah sementara yang dilaksanakan kabupaten dan provinsi infonya masih menunggu,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 27 Mei. Menurut Rita, try out sekolah untuk mempersiapkan seluruh siswa yang menjadi peserta UN tahun ini lulus semua. Selain try out, ia juga memaksimalkan pemberian pelajaran sore kepada siswa agar lebih siap menghadapi UN. Rita menyebutkan, rata-rata lulus 5,5, boleh saja satu mata pelajaran mendapat nilai 4,0 namun rata-rata semua nilai memenuhi syarat kelulusan minimal.

P

TRY OUT - Murid SDN 15 Simaileppet mengikuti try out kedua ”Jika nilai rata-rata kelulusan tidak tercapai maka siswa yang mengikuti UN dinyatakan tidak lulus, bagi siswa yang tidak lulus bisa mengikuti ujian paket C

atau mengulang kembali,” ujarnya.

Pada UN yang akan digelar 13-15 April, SMAN 1 PUS menargetkan kelulusan sebesar 90 persen. “Kita

sudah persiapkan siswa, sekarang tinggal kesiapan siswa dan dukungan orang tua murid menghadapi UN,” ujarnya.

Menurut Rita, target itu tak terlalu muluk karena dari 226 siswa yang terdaftar menjadi peserta UN, hanya 223 yang bisa ikut karena 3 siswa sudah keluar dari sekolah. “Ini sangat disayangkan, sebelum ujian digelar mereka telah keluar dari sekolah,” ucapnya.

Mata pelajaran yang di uji pada jurusan IPA yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biolagi dan Kimia. Sementara IPS terdiri pelajaran Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi dan Sosiologi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai, Domi Saleleubaja mengatakan, pelaksanaan try out tahun ini pada tingkat SMA tidak didanai oleh pemerintah karena tidak dimasukkan dalam APBD Mentawai. “Pelaksanaan try out sepenuhnya didanai sekolah karena bersifat lokal dan semua SMA telah melaksanakannya,” katanya saat dikonfrimasi Puailiggoubat lewat telepon, Sabtu 14 Maret Sementara di SDN 15 Simaileppet, Kecamatan Siberut Selatan, menurut Marselina, kepala SD itu menyebutkan, sekolahnya sudah dua kali melaksanakan try out sebelum Ujian Sekolah nanti. “Sekarang kami sedang mengikuti try out ke dua untuk kelas 6 yang diikuti 26 siswa,” katanya.

Menurut Marselina, sekolahnya tidak mengalami kesulitan melaksanakan try out, namun berapa nilai standar kelulusan SD tahun ini belum ia ketahui karena Dinas Pendidikan Mentawai belum mengeluarkan edaran terkait hal itu. (spr/ss/bs/g)

Sejumlah Sekolah di Mentawai Bersiap Hadapi Akreditasi SIKAKAP-Beberapa sekolah di Mentawai bersiap menghadapi akreditasi yang akan dilaksanakan tahun ini. Berbagai dokumen sekolah, sarana dan prasarana termasuk guru mulai dibenahi.

Kepala SMAN 1 PUS, Rita Warti mengatakan, tahun ini mereka

menargetkan sekolahnya mencapai akreditasi A, lima tahun lalu sekolah ini telah diakreditasi Badan Nasional Standar Sekolah/Madrasah dengan nilai B gemuk.

Rita menyebutkan, ada delapan standar yang perlu dipersiapkan yakni standar isi, penilaian, proses belajar, FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

BERMAIN LUNGLUNG - Seorang siswa SMPN 1 Pagai Utara Selatan memainkan alat musik tradisional Mentawai yang bernama Lunglung

kelulusan, sarana dan prasarana, tenaga pengajar (minimal S1), pengelolaan sekolah serta pembiayaan sekolah.

“Sekolah kita baru mendapat akreditasi B gemuk selama 5 tahun, dan sekarang kami sedang menyiapkan diri meraih akreditasi A,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 14 Maret.

Walau peluang mendapat akreditas A sangat kecil, Rita tetap mempersiapkan syarat untuk mencapai akreditasi tersebut dengan cara menyiapkan dokumen, meningkatkan keterampilan siswa dan guru, sarana dan prasarana. Rita menyebutkan, sekolahnya telah tiga kali melakukan proses akreditasi, pertama mendapat nilai B, ke dua B gemuk dan ketiga akan dimulai sekitar Agustus atau September tahun ini.

“Mudah-mudahan dengan dukungan banyak pihak kita mendapat nilai A, biasanya tim penilai akan datang langsung ke sekolah,” ujarnya.

Sementara di Kecamatan Siberut Tengah, dua sekolah akan diakreditasi tahun ini yakni SDN 01 Saibi Samukop dan SDN 10 Saliguma.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Jendam Purba menyebutkan, sebelumnya kedua sekolah tersebut telah mendapat nilai akreditasi C dan pengajuan tahun ini

untuk mendapat nilai B. “Tahun lalu sekolah yang diakreditasi adalah SDN 01 Saibi Samukop, SDN 20 Saibi Samukop, SDN 03 Saibi Samukop, SDN 13 Cimpungan dan SDN 10 Cimpungan serta SDN 16 Saliguma dan SMPN 1 Siberut Tengah,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu 14 Maret.

Menurut Purba, persyaratan yang perlu dipenuhi sekolah yakni sarana prasarana yang lengkap dan memadai.

Ia mengatakan, bagi sekolah yang

belum diakreditasi, kepala sekolah bersangkutan belum bisa menandatangani ijazah siswanya dan diwakili dengan kepala sekolah lain yang terakreditasi.

Akreditasi ini juga berguna untuk legalitas sekolah dalam peningkatkan kualitas pendidikan yang akan diterapkan di sekolah. Purba menyebutkan, SMAN 1 Siberut Tengah belum diajukan tahun ini karena fasilitas sekolah belum memadai.(spr/rr/g)

Siswa SMPN 1 PUS Pelajari Alat Musik Tradisional Mentawai SIKAKAP- SMPN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap mempelajari alat musik tradisional Mentawai yang bernama lunglung. Pelajaran itu merupakan cara pengembangan minat dan bakat yang diterapkan di sekolah tersebut.

Ermida, guru pembimbing kelas kesenian SMAPN PUS mengatakan, pelajaran pengembangan diri telah dimulai pada 2013 berupa olahraga, kesenian dan pelajaran. Ermida menyebutkan dari 632 siswa sekitar 40 orang menggemari alat musik tradisional Mentawai yang disebut lung-lung di Sikakap. Alat musik ini dibunyikan dengan cara dipukul. Bentuknya berupa bulat panjang dan dipukul seperti kentongan.

“Peminatnya lung-lung cukup banyak hanya saja alat musik yang terbuat dari kayu ini masih kurang sehingga perlu penambahan,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 14 Maret Saat praktek, kata Ermida, beberapa peralatan musik tradisional mMentawai seperti kateubak masih dipinjam dari orang lain. Namun begitu siswa teteap semangat belajar.(leo/g)

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mentawai kesulitan melakukan pengawasan karena membutuhkan biaya besar

21

Pendapatan Nelayan Taikako Berkurang Gara-gara Kapal Pukat Cincin Luar FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

elayan tradisional Desa Taikako, Kecamatan Sikakap resah keberadaan kapal pukat cincin dari Sibolga, Bengkulu dan Jakarta yang mencari ikan di areal penangkapan ikan nelayan tradisional di daerah itu.

Akibat kehadiran kapal tersebut, hasil tangkapan nelayan berkurang hingga 50 persen.

Maringan Sapalakkai, salah seorang nelayan tradisional Desa Taikako mengatakan, sebelum kehadiran pukat cincin di perairan tangkapan nelayan Taikako, hasil yang mereka dapat banyak sehingga ekonomi warga setempat meningkat.

“Tapi sekarang setelah banyak pukat cincin ikut menangkap ikan di tempat perairan nelayan tradisional Desa Taikako, hasil tangkapan berkurang begitu juga dengan pendapatan yang terus- menerus menyusut, kalau hal ini terus dibiarkan tentu bisa menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat nelayan,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 5 Maret.

Padahal sesuai dengan aturan, kata Maringan, jarak 0-4 mil dari tepi pantai perairan tersebut masuk ke dalam perairan Kabupaten Kepulauan Menta-

N

KAPAL PUKAT - Kapal pukat cincin dari luar Mentawai sandar di pelabuhan Sikakap. Keberadaan kapal ini mengganggu nelayan tradisional setempat wai, “Kami nelayan berharap pihak terkait mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku sebelum masyarakat mengambil tindakan sendiri,” ujarnya.

Kepala Desa Taikako, Marluster Sapalakkai mengakui, keberadaan pukat cincin di perairan tangkap nelayan

tradisional berpengaruh terhadap hasil tangkap nelayan. Biasanya mereka dapat penghasilan Rp 200 ribu kotor per hari, sekarang turun hingga 50 persen.

“Jika dibandingkan alat tangkap nelayan tradisional dengan pukat cincin sangat jauh berbeda, bahkan alat yang digunakan pukat cincin jauh lebih canggih, pemerintah harus bertindak

sebelum masyarakat bertindak sendiri,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Saud MT Perhusip mengatakan, masalah pengawasan diserahkan kepada warga desa dengan cara membentuk organisasi pengawasan.

Pihaknya tidak dapat melakukan

pengawasan sendiri karena wilayah perairan Mentawai sangat luas yang membutuhkan biaya operasional tinggi.

Menurut Saud, kapal pukat cincin yang bobot 30 GT izin tangkapnya dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni 0-12 mil dari tepi pantai perairannya milik Provinsi Sumatera Barat. Merujuk UU ini, wewenang Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada lagi.

“Masalah sekarang bagaimana masalah selat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, selatnya mencapai 80 mil dari tepi pantai yang mengarah ke pulau Sumatera Barat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tidak bisa mengabaikan masalah ini, sesuai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) perairan Sumatera Barat termasuk ke dalam daerah sebelas,” katanya.

Tapi ada catatannya nelayan pukat cincin dengan bobot 30 GT tidak boleh masuk ke dalam jalur 2 ini karena kawasan tangkap nelayan tradisional, di sisi lain ada juga ijin KKP memperbolehkan pukat cincin 30 GT menangkap ikan di jalur 2 dengan wilayah tangkap 4-12 mil, tidak boleh hanya jalur 1, wilayah tangkapnya 0-4 mil sesuai dengan UU Nomor 32 Tentang Otonomi Daerah, tapi UU tersebut telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (g)

Petani Rogdok Tinggalkan Sawah ROGDOK-Kelompok tani sawah Dusun Rogdok, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan dampingan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertakbun) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menggarap lahan seluas 40 hektar mulai meninggalkan sawah garapannya karena gagal panen.

Kepala Dusun Masat, Desa Madobag yang juga anggota kelompok tani, Stevanus Sarogdok mengatakan, gagal panen sudah dua kali terjadi, terakhir terjadi pada Desember 2014. Pada awalnya kegiatan bersawah dimulai saat proposal disetujui Dispertakbun tahun lalu. Saat itu anggota kelompok berjumlah 80 kepala keluarga.

Setelah proposal disetujui, lanjut Stevanus, pihak Dispertakbun kemudian meninjau lapangan, selang beberapa waktu mereka diberi bantuan berupa dana pembabatan 1 hektar sebanyak Rp7 juta, alat pertanian seperti cangkul, parang kemudian diberi bibit sebanyak 10 Kilogram, semprot dan obat-obatan.

“Setelah kami tanam ternyata padi tidak membuahkan hasil sama sekali, memang berbuah tapi tidak ada isinya atau kosong karena hasilnya demikian kami tidak lagi mengurusinya sampai sekarang, petugas dari dinas memantau kami tidak memberikan solusi yang jelas apa yang harus kami lakukan selanjutnya,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu, 8 Maret.

Menurut rencana, kata Stevanus, lahan sawah mereka tinggalkan sementara dan beberapa bulan kemudian mereka tanami lagi. Jika tetap gagal panen juga, mereka akan mengganti tanaman dengan pisang atau kelapa. (ss/g)

Warga Madobak Kembali Bertanam Nilam MADOBAK- Warga Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan kembali menanam nilam, pada 1990-an tanaman ini sempat menjadi primadona namun ditinggal karena harga jual anjlok dan terkena penyakit tanaman yang tak bisa diatasi.

Selain disebabkan harga dan penyakit, pengaruh masuknya bibit tanaman baru dari luar Mentawai seperti coklat, karet dan lain sebagainya ke daerah itu membuat warga beralih ke komoditi baru ini.

Urbanus Samalelet (40), salah seorang petani di Dusun Rogdok, Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan mengatakan, booming coklat yang melanda Mentawai membuat petani di kampungnya ikut-ikutan dan meninggalkan nilam. “Saya bertani nilam ini sebenarnya sudah lama, namun karena harganya waktu itu

sangat rendah akhirnya kami beralih ke tanaman coklat yang kebetulan ada bantuan bibit dari Dinas Pertanian, Balai Taman Nasional dan lembagalembaga lain maka kami meningalkan ladang nilam dan beralih ke tanaman coklat,” katanya Senin, 9 Maret.

Namun coklat yang dijadikan primadona baru tersebut, lanjut Urbanus, tidak membawa keuntungan jangka panjang karena terjangkit penyakit busuk buah.

Sekitar 2012, satu per satu warga kembali mengurus ladang nilam yang sudah lama mereka tinggalkan.

“Memang kami cukup menikmati hasil dari penjualan coklat itu, tapi itu tidak bertahan lama hanya sekitar satu tahun karena persoalan banjir dan penyakit yang menyerang, kami memutuskan kembali mengurus nilam,” ujarnya.

Menurut Urbanus, bertani nilam tidak semudah mengurus coklat, banyak proses yang dilalui saat mengola nilam seperti memetik daun, menjemur kemudian cincang sampai halus kemudian disuling. Sulingan yang terbuat dari drum ini sendiri dibeli Rp1,3 juta per set.

Saat ini Urbanus memiliki setengah hektar kebun nilam yang diolah selama empat bulan, hasil pertama itu sebanyak 10 sulingan dengan rata-rata 1 kilogram per sulingan. Panen kedua berkurang menjadi lima begitu seterusnya. Saat ini harga jual nilam di pasaran Muara Siberut Rp650 ribu per kilogram.

“Harapan saya semoga harga ini bisa bertahan lama atau bertambah sedikit supaya lebih mengimbangi pengeluaran karena harga kebutuhan pokok saat ini di pasar sangat mahal,” ucapnya. (ss/g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

Desa Silabu Masih Kekurangan Kuota BBM SILABU - Warga Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara mengeluh kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah tersebut masih kurang.

Kepala Dusun Silabu Utara, Desa Silabu, Jonpriduan Siritoitet mengatakan, warga masih membutuhkan tambahan kuota BBM. “BBM masih kurang untuk kebutuhan masyarakat, apa lagi sedang sibuk menggergaji dan mengetam kayu bahan huntap,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 9 Maret.

Jonpriduan menyebutkan, jatah BBM yang direkomendasi camat Pagai Utara untuk warga Silabu yang berjumlah 64 kk, Silabu Selatan 48 kk dan 62 kk Silabut Barat hanya 700 liter premium dan 200 liter minyak tanah.

Harga jual premium Rp13 ribu per liter dan minyak tanah Rp10 ribu per liter.

Untuk memenuhi kebutuhan, kata Jonpriduan, warga terpaksa mencari BBM tersebut hingga ke Sikakap yang berjarak 30 kilometer. Di sana mereka membeli ke pengecer tepi jalan dengan harga Rp15-17 ribu per liter premium.

“Jika tidak seperti itu, kayu pembangunan huntap tidak tersedia,” ujarnya. Mengatasi kekurangan tersebut, ia bersama kepala desa dan camat meminta penambahan pasokan.

Sementara Adventus (30), warga Dusun Betumonga Timur menyebutkan, mereka mendapat jatah 5 liter BBM per kk. “Harga tersebut tidak berubah sejak 2014 hingga tahun ini, tak turun maupun naik,” ucapnya.

Sukardi Sabelau, warga Desa Bulasat tak heran dengan harga jual BBM yang mahal karena bagi mereka kuota cukup.(leo/g)

Pertanian Tidak Fokus Penyebab Pendapatan Petani Madobag Tak Menentu MADOBAK - Sistem pertanian yang tidak fokus dan sering berpindah menyebabkan pendapatan dari sektor pertanian di Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan tak menentu.

Tubbui Kunen Samonganuot, salah seorang warga Dusun Madobak mengatakan, pendapatan yang mereka hasilkan dari komoditi pertanian tidak jelas, karena tak semua yang mereka lakukan menghasilkan uang.

Ia menduga perladangan yang tidak fokus dan jauhnya lokasi membuat pendapatan dari ladang mereka tak banyak karena tak terurus.

“Memang kami punya ladang seperti ladang coklat, kelapa, pisang, ubi dan lain-lain namun tidak terurus betul karena banyak sekali tempatnya dan jaraknya pun cukup jauh, sehingga hasilnya tidak maksimal,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 9 Maret.

Menurutnya, perladangan yang tersebar di banyak tempat disebabkan tanaman yang mereka tanam tidak subur kemudian pindah mencari lokasi lain. Tanah yang dulunya ditanami coklat kemudian ditanami pisang, ubi dan lain sebagainya yang membuatnya menjadi kebun campur.

“Bukan karena malas, hanya belum menemukan tanah yang cocok untuk bertanam satu jenis tanaman, kurangnya pemahaman terhadap tanaman dan bercocok tanam yang baik membuat kami tidak fokus,” ucapnya. (ss/g)

Nota Ranperda Pariwisata Diajukan ke DPRD Mentawai FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pariwisata akan dibahas DPRD setelah kunjungan kerja ke daerah wisata

Bambang Sagurung

S

ebanyak tiga nota rancangan perda berupa berupa Ranperda Ten-

tang Kepariwisataan, Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar serta Ranperda Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai disampaikan Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet dalam sidang paripurna DPRD Mentawai, Senin, 9 Maret.

Di hadapan anggota DPRD, Yudas mengatakan tiga produk hukum ini bertujuan mengatur pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan destinasi pariwisata yang optimal dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan serta tetap memperhatikan sifat, karateristik serta keutuhannya.

Penyampaian nota Ranperda Kepariwisataan ini sesuai amanat Undang-undang No.10 tahun 2009 yang menyebutkan setiap daerah dituntut melaksanakan pembangunan dengan menggali dan mengorganisir potensi daerah dari berbagai sumber untuk kesejahteraan masyarakat. Selain sektor pariwisata memiliki nilai ekonomi, sektor pariwisata juga mempunyai peranan penting memperluas dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong

PANTAI TARAET - Keindahan pantai Taraet Limu Desa Betomongan Kecamatan Sipora Utara pembangunan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ranperda Kepariwisataan ini, kata Yudas, sebagai langkah mewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha pariwisata yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Dalam Ranperda ini wisatawan, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah dituntut membangun kepariwisataan yang konprehensif dan berkelanjutan dalam bentuk kordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan UMKM di dalam dan di sekitar destinasi, badan promosi, standarisasi usaha dan kompetensi pekerja pariwisata serta pemberdayaan pekerja pari-wisata melalui pelatihan SDM. “Ranperda pengelolaan dan

pemanfaatan daya tarik wisata selancar dibuat mengingat Mentawai terkenal luas hingga internasional karena memiliki titik spot selancar yang mencapai 70 titik.

Selain itu kekayaan alam laut, terumbu karang dan berbagai jenis biota laut yang cukup beragam menjadi tempat menarik bagi wisatawan untuk menyelam. Terdapat 33 lokasi menyelam diperairan Mentawai,” katanya.

Menurut Bu-pati, potensi daya tarik wisata selancar telah menjadi pen-dukung pertum-buhan investasi pa-da sektor pariwisa-ta.

Indikasinya ter-lihat dari perkembangan usaha ako-modasi hotel, resort yang selalu menga-lami peningkatan setiap tahun. Pergerakan kedatangan turis utama wisatawan setiap tahun-nya mengalami

pe-ningkatan kisaran 3.000 hingga 4.000 orang per tahun.

Sementara retri-busi tempat rekreasi dan olahraga diharapkan menjadi payung hukum menarik PAD dari kunjungan wisatawan ke Mentawai yang memiliki panorama pantai, laut, terumbu karang, budaya dan ikan yang menarik.

Sebagai tindak lanjut pembahasan nota tersebut, anggota DPRD Mentawai melakukan kunjungan kerja ke resort-resort di lokasi wisata yang tersebar di Mentawai.

“Anggota DPRD melakukan kunker dalam rangka me-nindaklanjuti pembahasan ranperda pariwisata. Ada yang ke Siberut, wilayah Sipora dan Sikakap,” kata Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok kepada Puailiggoubat, Rabu, 11 Maret. (g)

Pasar Mini Sikakap Akan Direhabilitasi SIKAKAP- Pasar mini Kecamatan Sikakap yang berlokasi di Dusun Mabolak, Desa Sikakap akan direhabilitasi dan dijadikan sentral pasar di kecamatan itu. Pasar yang telah lama hancur ini telah beralih fungsi menjadi kolam ikan warga.

Camat Sikakap, Happy Nurdiana mengatakan, di kecamatan tidak ada bangunan pasar, hanya

ruko yang tersebar di kanan kiri jalan raya.”Sebenarnya pasar mini di Kecamatan Sikakap telah ada, tapi karena tidak difungsikan bangunan pasar mini tersebut hancur dimakan usia, bahkan sekarang telah beralih fungsi menjadi kolam ikan,” katanya Februari lalu.

Saat ini, kata Happy, pihak-

nya sedang menelusuri asal usul tanah tempat pasar mini dibangun untuk memperjelas status tanah apakah dibeli atau hibah. Jika asal usul tanah tersebut telah jelas, pihaknya akan mengajukan ren-cana pembangunan kepada dinas perindustrian, perdagangan , koperasi, pertambangan dan UMKM

Mentawai “Di Pasar mini akan ditempatkan seluruh pedagang baik pedagang basah maupun kering, bangunan pasar mini akan dibuat los-los yang akan disewakan kepada seluruh masyarakat yang ingin berdagang,” ujarnya. (spr/g)

23

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

FOTO:DOKPUAILIGGOUBAT

U

pacara adat dan budaya Mentawai bermacammacam. Walau berada dalam satu wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun upacara adat dan budaya tersebut kadang berbeda-beda antara suku dusun, desa dan kecamatan.

Di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, terdapat upacara adat yang masih dijalankan hingga saat ini, walaupun tidak semua suku lagi, yang menjalankan upacara adat tersebut. Upacara adat penyambutan keluarga baru ini disebut pakilia, satu-satunya suku yang masih menjalankannya di Sikabaluan setiap keluarga suku ini melangsungkan pesta pernikahan yaitu suku Sikaraja.

Oleh pihak Sikaraja hanya dapat menjalankan upacara adat pakilia apabila pengantin lakilaki berasal dari suku mereka. Bila hanya pengantin perempuan maka upacara adat pakilia ini tidak dijalankan yang mereka jalankan upacara pasikau iban toga (upacara memberikan ikan anak) berupa daging babi yang dipilih secara khusus. Ini berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal.

Suku lainnya yang ada Sikabaluan seperti suku Sabebegen, Sakelak Asak, Sapatundai, Sapotuk, Sagurung, Sakerebau, Samanjolang tak lagi menjalankan upacara adat pakilia karena sikebbukat uma di dalam suku tersebut tak lagi paham dan mengerti menjalankan upacara adat pakilia.

Pakilia dijalankan sehabis pemberkatan pernikahan di gereja khusus yang beragama Katolik, karena keselarasan adat dan budaya dengan agama Katolik masih berjalan hingga sekarang,. Sepulang pemberkatan pernikahan secara agama, pihak sikebbukat uma dan sabaja(saudara bapak) serta sakamaman (ipar bapak) mulai menyiapkan segala sesuatu untuk mempersiapkan prosesi pakilia, diantaranya ayam yang masih muda (simanosa) sebanyak empat ekor, katsaila (pucuk enau) empat buah gendang atau gajeumak, ayam jantan satu ekor.

Proses susunannya, dua orang pendamping (ibu-ibu) yang memakai pakaian adat lengkap dengan kedua pengantin berbaris satu banjar. Pada bagian paling depan antara posisi nomor satu dan dua adalah pendamping, yang memakai pakaian adat, disusul urutan ketiga adalah mempelai perempuan dan yang terakhir

Suara Daun Gerson Merari Saleleubaja

Memilih Kades Bersih

D

Pakilia, Upacara Penyambutan Anggota Baru di Sikabaluan oleh: Karolina, S.Pd mempelai laki-laki.

Prosesi jalannya dimulai dari ujung jembatan yang disusun papan hingga ke jenjang rumah.

Pendamping dan mempelai pada bagian tangan kanan mereka masing-masing memegang katsaila, sementara pada bagian tangan kiri mempelai mengapit ayam yang masih muda atau simanosa.

Sebelum mereka berjalan akan diiringi musik gajeumak, sikebbukat uma akan memotong ujung paruh ayam agar mengeluarkan darah. Darah yang ada diparuh ayam ini akan dititikkan di salah satu bagian wajah, misalnya kening, hidung, pipi. Ini disebut gombiat.

Setelah pemasangan gombiat, sikebbukat uma maju ke depan dengan memegang ayam jantan.

Sambil mengangkat ayam jantan ke atas,sikebbukat uma mengucapkan sukat (sumpah) dengan lantang agar didengar pihak yang menghadiri upacara pakilia dan ulau manua.

Sukat yang akan diucapkan inilah yang banyak tidak diketahui oleh sikebbukat uma dari suku-

suku lainnya yang ada di Sikabaluan.

Sukat yang diucapkan tersebut bisa mencapai dua puluh pasikat (perumpamaan) yang semuanya dikaitkan dengan alam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan keselarasan orang Mentawai dengan alamnya. Namun dalam melaksanakan pakilia, sukat yang akan diucapkan paling banyak hanya lima.

Beberapa sukat yang diucapkan diantaranya : Ekeu kina toiten Sibalu takakna Elek simaingo buana Abe kabuntenna Simatorimianan Elek sigereibagana Sigereibagamai Pesan yang terkandung di dalamnya adalah sebatang pohon kelapa yang memiliki tangga delapan untuk menaikinya dan berbuah lebat. Dalam kehidupan sehari-hari dalam mengarungi rumah tangga meniti kehidupan dengan perlahan dan per tahap untuk mencapai keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia.

Ekeu kina oinan

Elek atak tirikna Rapakerek tubum Ubun sikatirikna Elek abe ka mongana Elek rukoi-rukoi Elek tak sigereibagana Sigerei bagamai Pesan yang disampaikan yaitu tentang air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir dan berakhir pada pintu muara sungai. Artinya dalam kehidupan sehari-hari selalu ada awal dan akhir dalam kehidupan yang diwarnai berbagai macam cobaan, namun selalu satu tujuan yaitu kehidupan keluarga yang baik.

Ekeu kina repdep Raik-raik gajuna Elek ka buntenna Elek simakuiraman Elek tak simairam mata Maila mata mai Elek tak sigereibagana Sigerei bagamai Pesan yang terkandung di dalamnya yaitu tentang sejenis

ke halaman 13

i pengujung Maret tahun ini, akan digelar serentak pemilihan kepala desa di beberapa desa di Mentawai. Jika kita perhatikan dengan seksama, aura yang sangat berbeda terjadi pada pemilihan kali ini dibanding 10 tahun yang lalu.

Sebelum pemilihan dilakukan aroma uang mulai tercium, hal ini dimulai dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) beberapa daerah yang memungut biaya pendaftaran yang mencapai Rp2 juta kepada balon kepala desa. Meski akhirnya dikembalikan.

Kepala desa merupakan pemimpin pemerintah terendah di Mentawai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, selayaknya sosialisasi yang dilakukan tidak melabrak koridor hukum.

Sebagai pemimpin yang bersinggungan langsung dengan rakyat di pedesaan, warga harus benar-benar memilih kriteria pemimpin yang punya niat membangun, bersih dan inovatif. Jangan pilih pemimpin karena pencitraan yang dilakukan selama ini atau tekanan lain.

Jangan terpesona kepiawaian calon kades saat memaparkan visi misinya atau karena suaranya yang berat terkesan berwibawa ketika kampanye. Masyarakat harus kritis karena kebijakan penentu kemajuan pembangunan di desa ditentukan dari hasil pilihan.

Calon kepala desa yang suka menghasut dengan tujuan menjatuhkan lawan politiknya bukanlah pemimpin yang baik, karena potensi itu akan terbawa ketika ia terpilih. Yang celaka nanti rakyat yang memilih akan dipecah bela demi melanggengkan kekuasaannya.

Warga desa harus belajar dari pengalaman saat memilih kepala desa terdahulu, karena orang yang mampu berpikir tidak akan mau terperosok di lubang yang sama. l

Catatan Perjalanan

S

uasana magis seolah melingkupi suasana sekitar saat kami memandangi ukiran telapak kaki di pohon durian milik Bapak Malaikat Sarogdok di Dusun Rogdok, Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan, 8 Maret lalu.

Ukiran telapak kaki tersebut disebut kirekat (tanda). Bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai Rereiket yang masih kental memegang tradisi budaya Mentawai, membuat kirekat masih dilakukan hingga saat ini.

Menurut Pak Malaikat, kirekat merupakan tanda berupa ukiran kaki, telapak tangan atau postur tubuh orang yang meninggal di pohon durian. Pembuatan kirekat bertujuan untuk mengenang kerabat yang sudah meninggal.

“Kirekat ini milik kerabat kami yang meninggal dua tahun lalu, kebetulan saya memiliki pohon durian yang bagus sebagai syarat tempat kirekat dibuat,” katanya.

Kirekat harus dibuat di pohon durian yang unggul, berbuah lebat dan berdaging tebal. Jika sudah dijadikan kirekat maka pohonnya tidak boleh

S

emburan dingin AC kapal terasa menusuk kulit.

Ombak yang te-nang membuat perjalanan terasa menyenangkan. Sejak ada kapal cepat Mentawai Fast, perjalanan menuju Siberut ditempuh lebih cepat, hanya tiga jam jika dibanding naik kapal motor yang bisa memakan waktu 12 jam.

Perjalanan ke Siberut kali ini mengingatkan saya kunjungan pertama kali ke pulau tersebut awal 2001 silam. Saat itu dermaga di Maileppet belum beroperasi, kapal motor terpaksa buang jangkar di tengah laut, kami para penumpang dijemput menggunakan boat (perahu bermesin tempel). Bukan perkara mudah bergelantungan pintu kapal dan melompat ke boat yang terombang-ambing digoyang gelombang.

Dusun Rogdok, Desa Madobak di hulu sungai Rereiket, Siberut Selatan menjadi tujuan kami. Masyarakat di wilayah Rereiket tergolong masih kental menjalankan ritual budaya Mentawai. Perjalanan saya ke sana bersama rombongan dalam rangka melakukan riset.

Maret ini, Mentawai sedang menghadapi musim kering.

Perjalanan ke Rereiket yang biasanya dilakukan menggunakan pompong atau boat harus diganti dengan naik ojek atau berjalan kaki. Menggunakan empat

oleh: Yuafriza

dijadikan alak toga (mas kawin) apalagi ditebang.

“Durian ini warisan bapak saya, dulunya sempat dijadikan alak toga oleh saudara saya, namun kemudian saya tebus kembali dengan uang senilai kuali No. 40 (kuali paling besar), waktu itu sekitar Rp600 ribu di tahun 2001,” kata Pak Malaikat.

Pohon durian dan kuali merupakan dua alat yang biasa menjadi mas kawin dalam pernikahan di Mentawai.

Pembuatan kirekat dilakukan setelah upacara penguburan. Telapak kaki atau tangan yang akan diukir ditempelkan di kulit sagu lalu digambar dengan pena atau spidol.

sepeda motor, kami memulai perjalanan menyeberang sungai Muntei menggunakan rakit.

Jembatan penyeberangan yang menghubungkan Muara Siberut dengan bagian hulu Rereiket tengah dikerjakan.

Perjalanan dimulai dari Majobuluk. Daerah itu dulunya adalah rawa yang banyak ditanami pohon sagu. Namun beberapa tahun belakangan, sagu ditebang dan diganti tanaman coklat. Namun hasilnya ternyata tidak banyak karena buah coklat yang sering diserang hama penyakit. Beberapa waktu lalu, ladang coklat yang sudah digantikan semak itu dijadikan sawah yang sebagi-an besar didanai Pemerintah Men-tawai. Namun proyek sawah ini ter-nyata juga gagal karena bibit padi tidak cocok.

Jalan semen coran yang sudah menyempit oleh semak dan pecah tersebut ternyata sulit ditempuh

Puailiggoubat NO. 308, 15 - 31 Maret 2015

24

“Kalau dulu dicap dengan arang” kata Pak Malaikat.

Sementara postur tubuh seperti lebar bahu, tinggi badan mulai lutut, pinggang, bahu, leher dan kepala diukur dengan powpow atau semacam gelagah yang biasa tumbuh di pinggir sungai.

Setelah ukuran didapat, keluarga dan kerabat beramai-ramai membawa cetakan ke pohon durian yang sudah dipilih. “Tidak ada ritual khusus, tidak harus orang tertentu membuat kirekat ini,” kata Pak Malaikat.

Setelah itu, telapak kaki diukir di pohon durian menggunakan pahat atau parang lalu dilanjutkan postur tubuh.

Satu pohon kelapa bisa dibuat beberapa kirekat, asalkan masih ada ruang kosong untuk ukiran.

Setelah kirekat selesai, di sekitar pohon durian ditanam beberapa bunga yang biasa digunakan dalam upacara adat Mentawai (punen) atau pengobatan tradisional misal aileppet (puring).

Menurut Pak Malaikat, di saatsaat tertentu, keluarga akan mengunjungi kirekat untuk mengenang kembali kerabatnya. “Di sana

biasanya mereka berdoa, kadangkadang bisa sampai menangis,” kata Pak Malaikat.

Salah seorang warga Rogdok lainnya, Alexander Tasiriguruk juga memiliki kirekat istrinya yang meninggal pada 1996 saat melahirkan anak mereka yang kembar.

“Kirekatnya dibuat di pohon durian yang dijadikan alak toga perkawinan saya dulu,” kata Alexander.

Kini pembuatan kirekat mulai memudar seiring memudarnya ritual budaya Mentawai dipraktikkan. Di Siberut Utara misalnya, wartawan Puailiggoubat yang tinggal di

Sikabaluan, Bambang Sagurung mengaku tidak pernah mendengar soal kirekat.

“Saya pernah mendengar soal kirekat ini tapi di daerah lain, kalau di daerah saya belum pernah melihat atau mendengar orang membuatnya,” kata Bambang, 14 Maret.

Kirekat ini menggambarkan bagaimana kuatnya interaksi masyarakat Mentawai dulu kala dengan alam.

Pohon durian memiliki nilai ekonomi dan nilai budaya karena biasa dijadikan mas kawin, saat dijadikan kirekat maka pohon tersebut tidak boleh dijual atau ditebang.

sepeda motor. Separuh perjalanan kami lakukan dengan berjalan kaki.

Di perjalanan kami seringkali berpapasan dengan siswa-siswa SMA Muara Siberut yang berjalan kaki pulang ke kampungnya karena tengah libur sekolah. Berjalan kaki

biasa dilakukan warga hulu Rereiket karena tidak butuh biaya.

Sebab harga BBM di kepu-lauan ini sangat ma-hal. Rata-rata Rp15 ribu per liter.

Keramahan warga Rereiket begitu melekat di hati. Sapaan Anaileu Ita (apa kabar) hampir selalu dilontarkan kepada kami saat berpapasan di jalan.

Separuh perjalanan, kami melihat pembukaan lahan di kiri kanan jalan. Beberapa rumah baru didirikan di pinggir jalan. Sejumlah pohon ditebang dan dibiarkan saja tergeletak.

Sebagian lagi dibakar.

Kenyataan itu cukup mengejutkan karena membakar lahan bukanlah kebiasaan orang Mentawai. Dalam buku ‘Penyelamatan Siberut, Sebuah Rancangan Induk Konservasi’ yang di-terbitkan WWF tahun 1980, dinyatakan bahwa meski me-miliki pola perladangan berpindah namun lahan yang ditebas tidak dibakar warga di Siberut.

Menurut Vincentius, warga Mai-

leppet yang menemani perjalanan kami, warga yang membuka ladang baru tersebut merupakan warga hulu Rereiket yang turun untuk tinggal lebih dekat ke Muara. “Mereka orang Rogdok, Madobak hingga Matotonan,” kata Vincen.

Beberapa kali kami juga berpapasan dengan pengendara sepeda motor yang membawa kotak kardus. “Kotak itu berisi burung, biasanya murai batu,” jelas Vincen.

Burung-burung tersebut biasanya dijual ke penampung di Muara Siberut selanjutnya dibawa ke Padang.

Menjelang siang kami tiba di Rogdok, dusun pertama di Desa Madobak. Dusun ini merupakan pemukiman proyek Departemen Sosial melalui Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) pada awal 1990-an.

Rumah di Rogdok tertata rapi dan asri. Air bersih juga melimpah yang dialirkan ke rumah warga melalui pipa dan selang. Kondisi yang jauh berbeda dibanding Muara Siberut yang sedang kesulitan air bersih karena kemarau.

Kami menginap di rumah Pak malaikat dan Ibu Letisia.

Sepanjang hari, rumah ramai dikunjungi tetangga yang mengetahui kedatangan kami.

Keramahan warga Rogdok membuat saya ingin kembali. (o)