311 ok

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

N 31 o.

1

- 1 Tah 4 un M X ei III 20 1

5

HARGA ECERAN RP 3000

Tabloid Alternatif Dwimingguan

1

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

2

Uggla Arateuakeat simakolou puenungan peraturan daerah pariwisata sai DPRD Mentawai, kabaraat peraturan nene’ rakaroni baga ibara akek bulagat masibangun pulaggajat-3

Sai TNI AL ratangkap sipakele bahan bakar minyak Mentawa 14 ton bensin dan premium ka bungus - 6 Pasilepakat lalep siorak tsunami ka Mentawai ratambah minca gogoi nia teret ka laggok Mei, mauju ralepakakek lalep nenda ka lulut tak malangen pasialakat loinak - 8 RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai aratokok sai DPRD Mentawai ka tanggal 24 April, kababarat RTRW nene’ ibailiu moi rakau bulagat APBN samba APBD Provinsi masibangun pulaggajat ka Mentawai - 9 Rabesik akek musikolah simabuak satoga sibara ka Salappak pat aili sia ka Padang, kapulaggadat sikolah tak pei maigi samba tai barania bulagat kasaamanda masisikolah akek sia bailiu mukudda sia ka panti - 18 COVER DEPAN: N FOTO: BAMBANG/PUAILIGGOUBAT N DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 37121 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Bangun Jalan di Siberut Barat

Cara Menambahkan Anggota Keluarga dalam Kartu Keluarga

Yth, Bapak Bupati Mentawai dan DPRD Mentawai. Saya sebagai masyarakat Siberut Barat sangat berkecil hati dengan pembangunan jalan yang hanya dikerjakan oleh P2D alias OMS karena tidak akan memuaskan hasilnya, artinya nanti dari tahun ke tahun hanya itu-itu saja yang diperbaiki karena tidak tahan.

Pembangunan jalan sebenarnya harus dilakukan oleh Dinas PU, jadi sekali bikin untuk bertahan sekian tahun. Kita harus berpikir supaya tidak menghabiskan uang negara dengan pembangunan yang tidak terjamin.

Overius S Tasiribeddei (Betaet) +6282384842838

Yth. Capil Kab. Kep. Mentawai Saya sekedar ingin mengetahui kalau kita mau menambah anggota dalam kartu keluarga yang baru lahir, apakah dibutuhkan Surat Keterangan Lahir dari saudara-saudaranya yang baru lahir tersebut. Padahal saudara-saudaranya tersebut sudah ada akte lahir, mohon tanggapan Capil. Terimakash M. Sagala 081374443728

Perhatikan SMAN 2 Sikakap Salam sejahtera untuk Mentawai dan terlebih untuk Pemerintah Daerah yang tidak henti-hentinya memperjuangkan nasib Mentawai kearah yang lebih baik, mohon maaf bila ada kata dalam penyampaian maksud dan tujuan. Kami khususnya tenaga pendidik di SMA N 2 Sikakap sangat berharap dan memohon kepada Pemerintah Daerah Mentawai untuk kesediaannya dalam mengevaluasi sarana sekolah seperti gedung labor dan perpustakaan sampai sekarang belum ada, apakah layak dibangun segera atau tidak.

Terima kasih.

Ardi Saogo +6281270252849

Guru Swasta Kurang Diperhatikan Guru mendidik siswa tanpa pilih kasih, memajukan dan menjadikan anak bangsa pandai, Dinas Pendidikan hanya memberi tunjangan daerah kepada PNS .

Lantas kami guru-guru swasta kok tidak diperhatikan ?

Terima kasih Agustinus Ngadimin, Muara Siberut +6285274548525

Dirikan Tempat Les di Kecamatan Yth. Tim Pendiri Les Bahasa Inggris di Mentawai Kalau bisa adakan juga di kecamatan-kecamatan, khususnya di Siberut Selatan, terima kasih.

Mariyo Yulianto- Puro II, Siberut Selatan +6281270913387

Siswa SD 12 Mongan Poula Belajar di Lantai Saya sangat prihatin melihat anak-anak yang sekolah di SDN 12 Monganpoula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagian siswa belum sepenuhnya mendapat hak dalam mengikuti pelajaran karena masih ada siswa yang duduk di lantai hingga banyak orang tua yang memberikan kursi dan meja dari rumah ke sekolah demi kenyamanan anaknya belajar, bagaimana seorang guru/ kepsek menegakkan disiplin sementara fasilitas belajar mengajar belum lengkap, saya berharap untuk sedikit memperhatikan sekolah SDN 12 Mongan Poula Hermanto Iskariot +6285264010375 Warga Hibahkan Tanahnya untuk Pembangunan Alangkah baiknya kita sebagai masyarakat biasa tidak melarang tanahnya digusur

demi pembuatan jalan karena kita tidak akan rugi kalau jalan bagus, ekonomi kita lancar bahkan kita tidak punya keluhan apapun mengenai jalan, jadi kita sebagai pemilik tanah tidak saling menuntut ganti rugi. Kalau kita menuntut ganti rugi, kapan lagi negeri kita ini akan maju. Permintaan saya sebagai masyarakat, desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya senang dan tetap dukung apapun aktivitasnya sebagai pemerintah desa tetap semangat. terimakasih.

Wenses Sakeru, Matobe Bubuakat +6281268265603

Ibu-ibu Janda Tak Dapat Bantuan BLSM Saya ingin tanyakan soal dana BLSM karena sejak bergulirnya dana bantuan BLT sampai sekarang saya dan beberapa keluarga bahkan ibuibu janda yang ada di Dusun Berkat Lama belum pernah mencicipi sepeser pun bantuan tersebut.

Harapan saya tolong carikan kami solusi. Terimakasih.

Ertianus Taileleu, +6282169889276

3

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Diharapkan pendapatan daerah bisa digenjot setelah perda diberlakukan

PERDA WISATA DISAHKAN FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung Patrisius Sanene

PRD Mentawai mengesahkan tiga peraturan daerah tentang kepariwisataan dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Mentawai, 30 April. Tiga perda tersebut, Perda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Perda Kepariwisataan, Perda Pengelolaan dan Daya Tarik Wisata Selancar.

Pengesahan perda-perda ini sempat diragukan karena dianggap bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam UU tersebut, pasal 27 menyatakan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut berada di tangan Pemerintah Provinsi.

Anggota DPRD Mentawai Juni Arman mengatakan, dalam pembahasan, tidak banyak perubahan yang dilakukan terhadap tiga ranperda tersebut. “Hanya ada sedikit perubahan saja seperti pembatasan jumlah orang yang bermain di setiap titik ombak dan lama bermain karena ini belum diatur didalamnya dan fraksi di DPRD memasukkan itu,” katanya 30 April lalu.

Pembatasan jumlah pemain di setiap spot ombak paling banyak 25 orang dengan lama bermain satu hari.

“Ini untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan efektifitas dan efisiensi wisata kita,” kata anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ini.

Selain itu, juga diatur soal sanksi misal jika retribusi tidak dibayar. Pihak eksekutif mengusulkan penundaan pembayaran retribusi itu bisa tiga bulan namun fraksi di DPRD meminta satu bulan. “Dan ini wilayah hukumnya pengadilan apakah putusannya perdata atau pidana,” jelasnya.

Yang sempat menjadi perdebatan di tingkat fraksi dan eksekutif yaitu soal lamanya kunjungan kapal yang membawa peselancar.

Menurut Juni, DPRD ingin pengelolaan wisata Mentawai ekslusif karena objek wisata mahal, langka dan unik sehingga harus dibatasi agar tercipta kenyamanan, lingkungan hidup dijaga agar keberlangsungan objek wisata terkendali.

Ia menambahkan, pembatasan juga menghindari konflik perebutan spot ombak, mengakomodir giliran pengunjung di spot ombak yang ada. Kalau ini tidak dikelola maka kualitasnya akan buruk dengan banyaknya orang dan ini akan merusak daya tarik wisata selancar yang ada.

D

BAHAS RANPERDA - Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Desti Seminora (kanan) mendengarkan pandangan umum fraksi dalam pembahasan Ranperda Pariwisata di Aula DPRD Mentawai Kadis Budpar Mentawai Membantah PAD Wisata Nol Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam pandangan umum terhadap nota penjelasan Ranperda Pariwisata menyorot pendapatan asli daerah (PAD) Mentawai yang masih nol dari sektor kepariwisataan. ”Bahwa sumber PAD dari sektor pariwisata kita masih nol,” kata Bruno Guimek Sagalak dalam giliran penyampaian pandangan umum fraksi dalam agenda pembahasan Ranperda Pariwisata, Senin, 27 April lalu.

Menurut Nasdem, Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya sudah ada karena sudah ada perda tentang pajak yang sudah kita ditetapkan.

“Bahwa perda sebelumnya telah kita tetapkan Nomor 16 tahun 2002 tentang kepariwisataan dan retribusi objek wisata, terhadap perda tersebut telah dilaksanakan pemungutan retribusi objek wisata sampai 2009,” kata Bruno Guimek membacakan pandangan fraksinya.

Meskipun kemudian menurut Bruno, terbitnya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan perda itu tidak

bisa diberlakukan disebabkan nomenklatur objek wisata tidak terakomodir dalam UU Nomor 28 tahun 2009.

Sementara Fraksi GBN yang didalamnya adalah gabungan tiga partai politik, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) memilih abstain atau tidak menyatakan pendapat terhadap draft 3 ranperda pariwisata tersebut.

Sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dalam pandangan fraksi yang disampaikan Nelsen Sakerebau menilai aturan itu dapat menonjolkan keunggulan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan bagi Pemkab Mentawai.

“Karena itu tempat rekreasi seperti alam, bahari dan budaya yang terdapat di daerah kita wajib diatur agar pelaku wisata mengetahui atas dasar peraturan yang berlaku di Kabupaten Mentawai,” katanya.

Pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Kristinus Basir meminta perda mengutamakan keterlibatan masyarakat di daerah objek wisata.

Kemudian Fraksi Hanura dan Demokrat (Hadem) memberikan pandangan bahwa tiga ranperda tersebut harus menegaskan posisi ekonomi sosial masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku wisata yang saling mengutungkan. dengan ranperda ini dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik wisata, meningkatkan kedatangan wisatawan yang dipastikan juga akan ikut meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara menanggapi itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mentawai Desti Seminora membantah atas adanya pernyataan PAD Mentawai nol khususnya dari sektor parawisata.

“Saya tidak sependapat dengan pernyataan bahwa PAD dari pariwisata nol rupiah, karena untuk sektor keparawisataan itu pajak hotel dan restoran itu ada konstribusinya, misalnya wisatawan yang datang ke Mentawai itu menginap di hotel dan dia dikenakan pajak hotelnya 10 persen kemudian begitu juga dengan ketika makan di restoran itu ada kontribusinya, kalau dikatakan PAD dari sektor parawisata itu nol, saya rasa itu sangat

keliru,” kata Desti Seminora di sela rehat pembahasan Perda Parawisata di kantor DPRD Mentawai, sehari setelah Rapat Pandangan Umum Fraksi Pembahasan Ranperda Kepariwisataan, Selasa 28 April lalu.

Menurut Desti, dulu ada perda nomor 16 tahun 2002 tentang Kepariwisataan dan Retribusi Objek Wisata, dan itu dilakukan pemungutan namun dengan terbitnya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009, maka retribusi daerah dihentikan dan retribusi pajak daerah dan kepariwisataan terpisah, “Kita menyesuaikan dengan UU yang baru, memang tahun 2010 retribusi kepariwisataan tidak ada lagi karena ada UU baru ini dan posisi kas tidak ada, namun pada 2014 diterbitkan lagi pajak daerah.” kata Desti.

Desti menjelaskan, pemungutan PAD saat itu bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pariwisata, tapi dilakukan bagian keuangan lebih tepatnya nominalnya ke bagian keuangan( Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah).

Sementara Data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), resort dan restoran yang melakukan pembayaran pajak pada 2014, baru ada 12 resort.

Dari 12 resort, ada 7 resort yang memiliki restoran diantaranya Restoran dan Hotel Heniwati Jaslim, melakukan pembayaran pajak pada tahun 2014 senilai Rp32.210.500, PT.Ombak Oentoeng membayar pajak hotel senilai Rp19.200.000, Homestay Resort Katiet a.n MR Martin ANTB membayar pajak senilai Rp13.000.000.

Kemudian PT.Aloita membayarkan pajaknya pada tahun 2014 senilai Rp14.381.000, PT. Internusa Bahagia (Macaronies) pada Maret membayar pajak hotel Rp7.136.200, pada Desember membayar pajak hotel senilai Rp119.880.000 dan restoran senilai Rp42.750.000.

Kemudian PT. Harta Karun pada November membayarkan pajak hotel Rp18.501.000 dan restoran Rp9.220.350. Pada Desember Kandui Beach Village membayar pajak hotel Rp27.900.000 dan restoran Rp14.450.000, kemudian Kandui Resort melakukan pembayaran hotel Rp76.200.000 dan restoran Rp4.811.480.

Cahaya Bukit Magrabat pada Desember membayar pajak hotel Rp18 juta dan restoran Rp12 juta dan King Fisher membayar pajak hotel Rp10,7 juta, restoran Rp42,7 juta. (o)

4 Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

PADANG - Direktur Macaronis Resort, Yon Mardjono mendukung penetapan peraturan daerah (perda) terkait pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai karena dinilai sebagai jaminan perlindungan investor yang berinvestasi di daerah tersebut.

Menurut Yon Mardjono, tanpa ada perda tak akan ada investor yang mau masuk ke Mentawai karena tidak memiliki jaminan hukum yang kuat. “Kami setuju-setuju saja karena tidak mungkin pemda tidak melindungi investor di daerahnya jika ada resort maka masyarakat terbantu untuk kerja,” katanya saat berbincang di Kantor Redaksi Puailiggoubat di Padang, Selasa, 28 April.

Ia tak keberatan jika dalam perda pariwisata nanti mengenakan pungutan 1 tamu per kunjungan Rp1 juta meski tamu juga bayar penginapan di resort. Investor, katanya juga mendukung penerapan ranperda tersebut, mereka hanya mempertanyakan kapan aturan tersebut akan disahkan.

Yon menyebutkan, pihaknya telah diminta memberikan masukan saat DPRD Mentawai berkunjung di resortnya. Salah satunya terkait pengenaan sanksi bagi pelaku usaha pariwisata yang melanggar aturan yang ditetapkan.

Sebelum ranperda baru ini dibahas oleh DPRD, pihaknya tetap rutin membayar retribusi hotel dan restoran di resort miliknya sejak beroperasi sekitar 2006 lalu.

“Bukti setoran pajak kita ada bahwa kita tidak lalai menjalankan kewajiban kita kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Selama beroperasi di Silabu, Macaronis Resort turut memberikan kontribusi kepada

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Resort Macaroni masyarakat lokal. Satu hari dalam satu tahun, Macaronis menyisihkan Rp15 ribu per tamu dan uangnya diberikan kepada masyarakat. “Terkadang setahun kita bayar sekitar Rp60 juta,” ujarnya.

Warga lokal juga dilibatkan menjaga 2 mooring buoy yang dibuat resort untuk menjaga agar setiap kapal yang masuk ke titik spot ombak tidak membuat jangkar di laut yang merusak terumbu karang. Satu kapal dikenakan biaya tambat di mooring sebesar Rp300 ribu per hari per kapal, jika dua mooring maka

mendapat Rp600 ribu per hari.

Aturan pemakaian mooring ini sesuai dengan surat edaran Bupati Edison Saleleubaja yang menjabat kala itu dan telah disepakati pengusaha resor. Menurutnya, investasi perusahaan untuk pembuatan mooring mencapai ratusan juta.

“Jika kapal selalu buang jangkar ke laut mungkin 10 tahun lagi terumbu karang hilang dan ombak bagus juga lenyap,” katanya.

Jika perda telah dijalankan, lanjut Yon, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat Mentawai khusus sewa mooring saja selama satu hari Rp300 ribu, jika dua unit

Rp600 ribu per hari dan dikalikan dalam sebulan mencapai Rp18 juta dan sepuluh bulan retribusi yang didapat mencapai Rp180 juta.

Sesuai arahan dari pemda, kapasitas spot ombak di daerah Makaronis itu 40 peselancar sehingga dibuatkan 2 unit mooring boat.

Dengan catatan 50 persen peselancar dalam satu spot Makaronis berasal dari tamu Macaronis Resort, 30 persen turis yang memakai kapal dan 20 persen dari surfer lokal. Atau 20 orang dari tamu resor, 10 pelancar berasal dari turis yang memakai kapal dan 10 orang dari masyarakat umum.

Namun beberapa peselancar yang menggunakan kapal ke titik spot, kata Yon, tidak mengindahkan penggunaan mooring ini, mereka sembarang buang jangkar ke laut.

Pengaturan jumlah tersebut sebenarnya bertujuan agar tidak terjadi tabrakan dalam satu spot ombak.

“Kapal yang masuk bisa

mencapai 7 unit dengan rata-rata penumpang sebanyak 12 orang makanya jumlahnya mencapai 90 peselancar,” ujarnya.

Untuk mencegah keributan seperti itu, pihak Macaronis Resort melibatkan warga lokal sebagai penjaga mooring.

Untuk mencegah rebutan spot bagi turis selancar yang menaiki kapal, lanjut Yon, sebenarnya telah dibelakukan sistem booking mooringonline untuk mengetahui spot mana saja yang kosong sehingga bisa dimasuki kapal. Jatah 1 kapal yang diberikan selama 2 hari, agar semua tamu baik dari resor maupun yang menaiki kapal dapat bermain ombak.

Pihaknya sendiri sangat selektif menerima tamu, jika tamu yang masuk ke resort tidak melalui agen resmi maka tidak diterima.

Selain kontribusi uang dari mooring dan uang harian, pihak Macaronis Resort juga mempekerjakan 23 kepala keluarga dari warga lokal mengelola resort, mulai dari penjaga bar, house keeping dan maintenance. Mereka diberi kursus bahasa Inggris dan keterampilan lain dalam melayani tamu. “Pegawai senior baru kita ambil sebagian di Jakarta dan Padang,” ujarnya.

Macaronis Resort juga membangun toilet SD yang ada di Silabu melalui Pagai Foundation yang sumber dananya berasal dari tamu-tamu resort. Pagai Foundation ini sendiri dibentuk pada 2013 dan telah terkumpul uang sebanyak Rp172 juta yang rekeningnya dipegang dua orang yakni kepala desa dan Direktur Macaroni Resort sehingga penggunaan dananya tidak sembarangan.

Yon Mardjono berharap pemerintah Mentawai memperketat pengawasan turis kapal yang masuk ke spot ombak agar tidak sembarangan membuang jangkar ke laut. (g)

MENTAWAINEWS Kedua tersangka dititipkan Kejari Tuapejat di LP Muara Padang Patrisius Sanene

Puailiggoubat

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

5

Dua Rekanan Kasus Alkes Mentawai 2012 Dijebloskan ke Penjara FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

ua rekanan pengadaan alat kesehatan (alkes) Mentawai pada 2012, Ikwan Alham Diar dan Andre Efrinaldo ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tuapejat pada Kamis, 23 April lalu, keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alkes Mentawai. Keduanya dititipkan di LP Muaro Padang.

Ikwan Alham Diar merupakan Direktur PT. Graha Syifaa Mandiri sedangkan Andre Efrinaldo Direktur CV. Zamahra. Kedua perusahaan merupakan rekanan dalam proyek pengadaan itu. Hal itu dikatakan Atmariadi, jaksa di Kejari Tuapejat, Kamis, 23 April lalu.

Kasus ini berawal pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Kesehatan Mentawai melakukan pengadaan alat kesehatan yang dananya bersumber dari APBD senilaiRp2.559.700.00.

Anggaran tersebut dibagi dalam 3 kegiatan yakni pengadaan alat kedokteran umum senilai Rp789,3 juta, alat kesehatan dasar puskesmas senilai Rp647,5 juta dan pengadaan alat kesehatan pustu dan poskedes senilai Rp851,2 juta Kedua tersangka tersebut yakni Ikwan Alham Diar dengan nama perusa-

D

dengan nama CV. Sinar Kasih Indah Pada vonis Rabu 28 Januari 2015 Mentawai, Warta Siritoitet, Gidion Sinambela, Germinus dan Firdaus Ams divonis hukuman 1 tahun, 10 bulan penjara, sedangkan rekanan Rizal Efendi dihukum 4 tahun penjara. Kelimanya divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Padang pada SIDANG TIPIKOR - Warta Siritoitet, Mantan Kepala Dinas Kesehatan Mentawai saat sidang kasus Rabu, 28 Januari korupsi dana Alkes di Dinas Kesehatan Mentawai lalu.

Selain itu, Kasus tersebut merupakan lanjutan Komitmen (PPK), Germinus Pejabat haan PT.Graha Syifaa Mandiri memenangkan pengadaan alat kedokteran pengembangan kasus pengadaan alkes Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). umum senilai Rp789.348.000 sedang- 2012, dalam kasus tersebut sudah ada Selanjutnya Firdaus Ams sebagai Panikan Andre Efrinaldo memenangkan yang divonis oleh hakim Tindak Pidana tia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan alat kesehatan puskesmas Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Dinas Kesehatan Mentawai, dan Rizal pembantu dan poskedes dengan nama Padang yaitu mantan kepala Dinas Efendi, rekanan Dinas Kesehatan perusahaan CV. Zamahra dengan nilai Kesehatan Mentawai Warta Siritoi- Mentawai dan Reynold Oktavianto tet, Gideon Sinambela, Pejabat Pembuat merupakan rekanan penyedia barang anggaran Rp851.269.000,

Warta Siritoitet, Gidion Sinambela, Germinus dan Firdaus Ams, didenda Rp50 Juta subsidair 2 bulan penjara, sementara Rizal Efendi didenda Rp200 juta subsidair 2 bulan penjara serta dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp171,5 juta subdair 3 bulan.

Pasal yang menjerat keempat pejabat Mentawai itu adalah pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Rizal Efendi dijerat pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU NO: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Reynold Oktaviano telah divonis hakim 17 Juni 2013, hukuman penjara empat tahun, denda Rp200 juta dan membayar uang pengganti Rp64,5 juta. (trs/r) FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Empat Program PNPM untuk Siberut Tengah SAIBI SAMUKOP - Warga Kecamatan Siberut Tengah menetapkan empat item program pembangunan yang akan dibangun dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat APB Desa (ADD) yang dikelola Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) pada tahun

ini.

Empat program yang telah ditetapkan jadi prioritas lewat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diselenggarakan di balai Kantor Desa Saibi Samukop, Jumat 17 April lalu.

Program untuk Desa Saibi Samukop, pembangunan satu unit jembatan

Warga Seay Lama Jalan Kaki Dua Kilometer Ambil Air Bersih SIKAKAP-Warga Dusun Seay Lama, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap harus berjalan kaki sejauh dua kilometer untuk mengambil air bersih saat kemarau tiba.

Kepala Dusun Seay Lama Soriman Sababalat mengatakan, Saat musim hujan warga Dusun Seay Lama sebanyak 60 kepala keluarga (KK) menampung air bersih menggunakan drum. Setiap rumah paling sedikit memiliki drum satu unit, bahkan ada warga yang memiliki drum tiga unit.

“Kalau musim kemarau masyarakat terpaksa harus berjalan kaki 2 km untuk mengambil air bersih, air bersih tersebut diangkut dengan menggunakan jeriken kapasitas 5 liter, 10 liter, 20 liter, dan 35 liter, sesuai dengan kemampuan masyarakat mengangkat air bersih,” kata Soriman, Jumat 7 April lalu.

Sebenarnya, 2007 lalu PNPM MPd telah membuat saluran air bersih ke Dusun Seay Lama tapi sekarang sudah rusak. “Kita berharap agar pemerintah kabupaten kembali membuat saluran air bersih di Dusun Seay Lama,” katanya. (spr/r)

panjang 7,5 meter, lebar 4 meter yang menghubungkan Dusun Masoggunei dan Simabolak. Untuk Desa Saliguma, dua unit jembatan panjang 6 meter lebar 3 meter dan panjang 5 meter lebar 3 meter di Dusun Sitakmonga, Sedang Desa Cimpungan pembangunan jalan rabat beton panjang 40 meter lebar 2 meter di Dusun Subelen.

Sementara anggaran APBN yang dikelola PNPM tahun ini, Desa Saibi Samukop sebesar Rp148,1 juta, Desa Saliguma sebanyak Rp307,4 juta, Desa Cimpungan senilai Rp85.030.000 dana tersebut tidak hanya untuk pembangunan fisik, dana itu juga untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang digunakan sebagai modal usaha.

Ketua UPK Siberut Tengah Reynol Siritoitet mengatakan program pembangunan prioritas yang telah ditetapkan dibangun tahun ini realisasi pekerjaannya di pertengahan April ini.

“Proses pekerjaannya ini menunggu keputusan fasilitator dulu, dana PNPM ini masuk ke APB Desa/ ADD yang bersumber dari APBN dan itu masuk pada April dan mekanisme pekerjaan dan pencairan dananya masih menunggu juknisnya dari provinsi

JALUR EVAKUASI - Jalan evakuasi di Dusun Sibudda Oinan, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah dan pusat,” katanya.

Reynol menyebutkan, kecil dan besarnya anggaran setiap desa ditentukan jumlah warga. Sementara biaya operasional UPK dan TPK untuk pengelolaan anggaran tersebut belum diketahui secara pasti.

“Kita belum tahu apakah biaya operasionalnya tentang pengelolaan program ini ada atau tidak, kita sangat berharap dana 25 persen,” katanya.

Sedangkan SPP, rencananya akan dihidupkan kembali SPP di Cimpungan. “Sementara di Saibi Samukop

dan Saliguma itu akan kita coba memberikan kepada yang punya usahausaha yang sangat membutuhkan pengembangannya dan pengelolaan, SPP ini tidak main-main,” ujarnya.

Penetapan MAD dihadiri Camat Siberut Tengah Akas Sikatsila, Plt Kades Saibi Samukop Tastian Salabi, Kades Saliguma Nikolaus Sakoddobat, Pj Kades Cimpungan Tadeus Sirikeru, Ketua UPK Siberut Tengah Reynol Siritoitet dan pelaku-pelaku PNPM serta tokoh masyarakat dan masyarakat se-Siberut Tengah. (rr/r)

6 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Data Tak Akurat Warga Sinaka Ogah Bayar Pajak SINAKA - Akibat tidak akuratnya data yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Mentawai, warga Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan malas membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal itu dikatakan Kepala Desa Sinaka,Tarsan Samaloisa kepada Puailiggoubat 19 April lalu. Terdapat 596 Kepala Keluarga di desanya yang termasuk wajib pajak.

“Masyarakat yang bayar pajak merasa dirugikan, sebab rumah kayu lebih mahal pembayaran pajaknya dibanding dengan rumah beton,” katanya.

Setiap tahun kantor pajak selalu mengirim kwitansi pembayaran pajak masyarakat ke Desa Sinaka. Namun masyarakat keberatan soal data tersebut, padahal itu sangat penting untuk menyumbangkan uangnya demi pembangunan.

“Kita sangat berharap sekali Kantor Pajak mendata ulang rumah masyarakat dan luas tanah tempat berdirinya bangunan tersebut, kalau bisa staf kantor perpajakan turun ke lapangan untuk mendata ulang bangunan,” ujarnya. (spr/r)

Kades Sikakap Minta Warga Buat Pernyataan Penyerahan Tanah SIKAKAP - Untuk mendukung pembangunan jalan trans Mentawai, Kepala Desa Sikakap Suharman meminta warganya menyiapkan surat pernyataan mengenai tidak ada ganti rugi tanah sebelum pekerjaan pembangunan pemerintah dimulai.

“Pembangunan di Desa Sikakap terhambat karena masalah tanah, selama ini pemilik tanah banyak tidak setuju bila tanahnya terkena pembangunan seperti jalan,” katanya Senin, 20 April.

Lanjut Suharman, sebelum pekerjaan dilaksanakan, masyarakat dan kepala dusun harus membuat surat kesepakatan bersama yang isinya tidak ada ganti rugi bila tanah dan tanaman masyarakat terkena pembangunan jalan. “Kalau ada surat kesepakatan tersebut tidak akan terjadi lagi masalah tersebut,” katanya.

Selain itu warga harus bersamasama mengawasi pembangunan yang dikerjakan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) seperti P2D, PNPM-MPd, dan pembangunan yang dananya dari Anggaran Dana Desa (ADD), atau pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor, “Pengawasan perlu dilakukan oleh masyarakat supaya pekerjaan tidak asal dikerjakan, pekerjaan harus sesuai dengan bestek dan tepat waktu,” tegas Suharman. (spr/r)

TNI AL Gagalkan Penyeludupan 14 Ton BBM Subsidi ke Mentawai FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Pemilik BBM illegal itu belum diketahui

Rus Akbar

atuan Keamanan Laut Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II (Satkamla Lantamal II) Padang, Sumatera Barat menggagalkan penyeludupan BBM jenis premium atau bensin bersubsidi 14 ton di perairan Bungus Teluk Kabung, Jumat dinihari, 17 April lalu.

Menurut Pasops Satkamla Lantamal II Padang, Kapten Laut (P) Dienul Akbar, kapal tersebut diduga menyelundupkan BBM premium bersubsidi ke Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

“Cara bawanya dari darat dilangsir ke tangki dengan pompa, kapal kayu dimodifikasi seperti kapal kargo dan dimuat sebuah tangki besar warna merah bata,” katanya, Jumat, 17 April lalu.

Hasil penyidikan yang dilakukan, kapal yang membawa bensin tersebut tidak memiliki dokumen pelayaran, dokumen pengawak, dokumen muatan. “Jadi tidak ada semua dokumen tersebut atau kapal bodong. Meski ada namanya KM. TPM itu hanya merek saja dan tidak terdaftar,” ujarnya di Kantor Lantamal II Padang, Jalan Batang Harau Padang.

Kemudian kapal jenis kayu ini di

S

kapal. Mereka juga tak memiliki dokumen pengangkutan BBM. Atas dasar itulah kami mengamankan kapal bersama para ABK nya,” tambahnya.

Keempat ABK menjalani pemeriksaan di Satkamla Muaro Padang. Setelah diperiksa dan berita acara pemeriksaan dibuat, penyelidikan selanjutnya akan diserahkan ke Dinas Hukum Lantamal II Padang.

DIAMANKAN - Petugas mengamankan kapal penyelundupan BBM jenis Premium yang akan “Empat peladibawa ke Mentawai ku tersebut medalam lambungnya diisi tangki warna merah bata berisi BBM dan ditutupi dengan terpal plastik berwarna biru.

Penangkapan kapal tersebut berawal dari informasi ada kapal pengangkut BBM ke Mentawai dengan tujuan ke Tuapeijat. Kemudian kapal patroli Keamanan Laut Pulau Sao mengejar kapal tersebut di perairan Bungus Teluk Kabung.

Setelah memberhentikan kapal di tengah laut dengan koordinat 01 3 400 S - 100 23 965 T, ternyata kapal tersebut tanpa dokumen. ”Akhirnya Jumat dini hari kapal ditarik dan diamankan di dermaga Satkamla Lantamal II Padang di Muara Padang untuk penyidikan,” ujar Dienul.

Sementara pemilik kapal ini belum diketahui sebab saat ini masih meminta keterangan dari empat awak kapal tersebut. “Pemiliknya belum kita ketahui tapi masih dalam penyidikan, kalau sudah tahu kita akan panggil dia, pemiliknya pasti akan menjadi tersangka,” tegasnya Sementara Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Lantamal II Letkol Laut (KH) Edison menyampaikan, selain mengamankan BBM ilegal, pihaknya menahan 4 anak buah kapal (ABK) yakni Rafael (40) sebagai nakhoda, Busran (60), kepala kamar mesin, Imran (22) ABK dan Indra (36) ABK. “Nakhoda kapal tak bisa menunjukkan dokumen atau surat-surat

langgar pasal 302 ayat 1 tentang kelayaklautan serta UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Juga UU Migas No 22 Tahun 2001. Jika terbukti, mereka bakal diancam dengan hukuman 4 tahun penjara,” katanya.

Rafael, salah seorang ABK, mengaku bahwa BBM di atas kapal tersebut dibeli dari warga Bungus Teluk Kabung berinisial Y. Selanjutnya, barang itu dibawa atau dibongkar di Sioban Mentawai.

“Ini ketiga kalinya saya mengangkut BBM. Pengangkutan pertama, BBM sampai ke Mentawai dan yang kedua gagal karena ditangkap polisi air.

Terakhir ini ditangkap Satkamla,” katanya. (r)

Polres Mentawai Tangkap Dua Pemuda Saat Pesta Narkoba TUAPEIJAT - Dua pemuda, AS (30) dan RF (19) tidak bisa berkutik ketika Satuan Narkoba Polres Mentawai bersama Kapolres Mentawai menggrebek rumah kos keduanya di KM 7, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, 20 April lalu.

Kapolres Mentawai AKBP Reko Indro Sasongko mengatakan penggrebekan itu berawal kecurigaan warga terhadap rumah kos yang tertutup rapat. Melihat kondisi itu warga melapor kepada polisi.

“Kita langsung menurunkan tim penyidik untuk melihat kepastian, setelah ada kepastian barulah kita turun ke lokasi menangkap ketiga pelaku tersebut,” katanya Lanjut Reko, saat pintu dibuka kedua tersangka berusaha lari dan

dikejar anggota Polres hingga dapat.

Kondisi dalam kos berserakan. “Saat itu juga kami melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) hingga ada temuan barang bukti, dalam ruangan sejenis pipet (sedotan) kecil, mancis yang tutupnya sudah dibuka, dan satu paket kecil jenis sabu-sabu,” ujarnya.

Dari pengakuan tersangka barang haram tersebut memang miliknya.

Kemudian kedua tersangka langsung ditahan di Polres Mentawai, paginya dilakukan tes urine, mengumpulkan bukti-bukti lain. “Hasil tes urine tersebut dibawa ke Padang untuk diperiksa labor di Rumah Sakit Bhayangkara, Padang,” ujarnya. (rus)

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

PIMPINAN - Unsur pimpinan DPRD Mentawai periode 2014-2019, (kiri) Nikanor Saguruk, Yosep Sarogdok, Kortanius Sabeleake

MENTAWAINEWS Dua awak kapal berenang enam jam mencari bantuan

Supri Lindra

Puailiggoubat

etelah terkatung-katung di perairan Mentawai dan Bengkulu selama lima hari,

kapal ikan yang bermerek lambung KM. Kina Bella bersama empat orang awaknya Ardison (40), Edi Saputra (42), Arpit Suryadi (30), dan Basri (42) akhirnya ditemukan dengan selamat pada Selasa 22 April lalu.

Informasi yang dirangkum Puailiggoubat di lokasi penyebab terkatungkatungnya kapal tersebut akibat terjadi kerusakan mesin pada Jumat, 18 April di perairan Dusun Parak Batu, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, saat hendak mau pulang ke Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, lantaran sudah sudah 3 hari kapal terkatung-katung di laut dan tidak mendapat bantuan, pada Minggu 19 April, Ardison dan Edi Saputra terpaksa berenang mencari bantuan ke kapal bagan yang berjaraknya sekitar 4 mil dari tempat rusaknya KM Kina Bella.

Ardison dan Edi Saputra berenang sekitar pukul 20.00 WIB masing-masing menggunakan tutup fiber ikan yang terbuat dari gabus dilapisi plastik.

Selama enam jam keduanya berenang untuk meminta bantuan hingga ke kapal bagan, Setelah mendapatkan cerita dari Ardison dan Edi kapal bagan tersebut langsung mencari KM. Kina Bella,

BERSANDAR - Kapal nelayan yang hilang bersandar di pelabuhan Sikakap setelah ditarik KM Bara Kuda namun upayanya tidak berhasil, ada dua orang awaknya masih bertahan di di atas kapal tersebut yaitu Arpit Suryadi dan Basri. Akhirnya kapal bagan yang

mencari kapal Kina Bella tersebut kembali ke Sikakap untuk memberitahukan kejadian tersebut.

Pada Senin 21 April, pencarian kapal

121 KK Dusun Seay dan Sikautet Butuh Listrik SIKAKAP—Sebanyak 121 Kepala Keluarga di dua dusun (Sikautek dan Seay Lama) Kecamatan Sikakap membutuhkan alat penerangan seperti listrik.

Di Dusun Seay Lama, Desa Sikakap ada sebanyak 60 KK yang tidak dialiri listrik dari PLN. Mulai pukul 20.00 WIB dusun tersebut seperti kampung mati karena tidak ada aktivitas masyarakat. Kalaupun ada aktivitas itu hanya pelajar yang sibuk belajar dengan memakai lampu sumbu minyak tanah.

Kepala Dusun Seay Lama, Soriman Sababalat, mengatakan, warganya sebagian tinggal di perumahan bekas perusahaan PT. Minas Pagai Lumber (PT MPL), sejak perusahaan kayu itu tidak beroperasi pada tahun 2000 aliran listrik ke Dusun Seay Lama padam. “Tak hanya lampu sumbu, pelajarpun memakai senter kepala untuk belajar,” katanya, Jumat 17 April lalu.

Upaya untuk memasukkan listrik

7

Nelayan Sikakap Terkatung-Katung Lima Hari di Selat Mentawai dan Bengkulu FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

S

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

dari PLN sudah dilakukan di dusun tersebut, tapi kendalanya dari keterangan petugas adalah pemasangan tiang dan jaringan yang belum ada. Namun PLN sudah membuat proposal usulan pemasangan jaringan tersebut.

“Kita berharap agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat membantu agar jaringan listrik dapat terpasang di Dusun Seay Lama,” kata Soriman.

Sedangkan di Dusun Sikautek, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap sebanyak 61 KK membutuhkan aliran listrik. Sejak gempa dan tsunami tsunami 2010 warga ini mengungsi ke daerah ketinggian 30 meter dari laut atau berjarak 200 meter dari jalan utama, membuat mereka tidak mendapatkan aliran listrik.

E Simarangkir (55), warga Sikautek mengatakan saat ini ada delapan warga yang sudah memiliki aliran listrik, tapi meterannya di tepi jalan, kabel yang dimiliki PLN tidak

sampai ke rumahnya, solusinya adalah memberli kabel sepanjang 200 meter untuk ke rumah.

“Untuk beli kabel itu memakai biaya sendiri, kabel sepanjang 200 meter itu harganya Rp1 juta. Tiang penyangganya dari kayu kayu kecil dan bambu sampai ke pemikiman warga. Agar meteran tidak rusak atau terkena hujan diberi atap sehelai seng,” katanya Selasa 28 April lalu.

Nanang (18) warga Sikautek mengatakana dari delapan rumah yang dialiri listrik itu disambungkan ke 53 KK lainnya secara estafet. Akibat kabel menyambung tersebut membuat kabel seperti tali jemuran. “Proposal dari warga Sikautek sudah ada diterima dan sudah diajukan ke kabupaten dan provinsi, tapi belum ada perintah untuk penambahan tiang untuk Sikautek, semua ada prosedur dan kita siap saja jika ada pemberitahuan,” katanya. (spr/leo/r)

kembali dilanjutkan dengan menggunakan kapal Bara Kuda milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehari mencari kapal hilang itu hingga Selasa, 22 April lalu KM Kina Bella ditemukan di perairan antara Mentawai dan Bengkulu.

Toni, kapten kapal Bara Kuda

mengatakan, kapal Kina Bella yang hilang ditemukan di titik kordinat 02.50.607 Lintang Selatan (LS) 100.37.320 Bujur Timur (BT). “Kapal tersebut ditemukan sekitar pukul 13.00 WIB,” ujarnya, Selasa 22 April lalu.

Ardimansyah, Staff DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai menambahkan, pencarian pertama dimulai Senin 21 April, pukul 15.30 WIB sampai pukul 23.00 WIB tapi tidak tidak berhasil.

“Setelah mendapatkan informasi dari BMG Padang Panjang tentang arah angin maka pencarian dilanjutkan Selasa, 22 April, pencarian kapal berhasil ditemukan pukul 13.00 WIB, dan kapal tersebut langsung ditarik ke pelabuhan Sikakap, sampai di pelabuhan sekitar 17.30 WIB,” katanya.

Arpit Suryadi, ABK KM Kina Bella mengatakan sebenarnya waktu kapal rusak ada tiga kapal pukat bagan dan 1 kapal tunda berlayar di dekat mereka.

“Jaraknya sekitar 100 meter, tapi di kode-kode kapal tersebut tidak mau mendekat,” ujarnya.

Martanis, staff Syahbandar Sikakap mengatakan KM Kina Bella ini tidak melapor ke Syahbandar, Kamla dan Polisi Air kalau pergi melaut. Padahal setiap kapal yang mau berlayar selalu melaporkan diri. Laporan berisi data kapal termasuk awak kapal, dan tujuan kapal akan dicatat. “Bila terjadi persoalan seperti ini pihak syahbandar tinggal mencari saja, tapi kalau kapal tidak melapor kemana kita harus mencari,” ujarnya. (spr/r)

Pemenang Pilkades Silabu Bantah Beri Uang Suap SILABU - Pemenang pemilihan kepala desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara Dorman Sakerebau membantah tuduhan Charles Siritoitet, calon kepala desa yang kalah, bahwa kemenangannya karena politik uang.

Dorman Sakarebau mengatakan waktu pilkades 31 Maret lalu, dia tidak pernah memberikan uang kepada masyarakat Dusun Magoiruk ataupun di dusun lain kecuali uang saksi.

“Saksi saya memang diberikan uang minum dan makan besarnya hanya Rp50 ribu per saksi, jumlah TPS di Desa Silabu 6 TPS,” ungkapnya pada Puailiggoubat, Jumat 17 April lalu.

Kepala Dusun Magoiruk Bawah, Zending mengatakan pantauannya pelaksanaan pilkades di TPS V berjalan sesuai dengan aturan, tidak ada uang yang beredar dari calon peserta pilkades ke masyarakat, bahkan waktu perekapan suara di kantor desa silabu langsung disaksikan oleh Camat Pagai Utara Jarlinus Ridwan.

“Kalau dilihat hanya 1 calon peserta pilkades yang tidak mendapatkan suara, sementara 3 lagi mendapatkan suara, kalau Dorman Sakerebau main uang tentu suara mutlak keseluruhan ke nomor 1, jumlah pemilih 97 tambah 1 pemilih dari anggota KPPS dari Desa Silabu, total pemilih TPS V 98,” katanya. (spr/r)

MENTAWAINEWS Meski tidak selesai semuanya pada akhir Mei setidaknya dana tahap tiga sudah diterima warga

Patrisius Sanene Andika Adi Saputra Leo Marsen

P

Puailiggoubat

8

Penyelesaian Huntap Diperpanjang Hingga Mei FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

enyelesaian pembangunan 2.072 unit hunian tetap (huntap) di Kabupaten Kepulauan

Mentawai diperpanjang hingga Mei 2015. Persoalan material dan kondisi geografis menjadi alasan molornya pembangunan rumah bagi korban tsunami yang sebelumnya ditargetkan bisa rampung pada akhir April.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menyebutkan saat ini pengerjaan pembangunan tersebut tengah berlangsung. Meski terdapat kendala, pembangunan akan terus dilakukan sesuai target baru yang diajukan oleh pemerintah daerah.

“Proses pembangunan masih terus dilakukan, tetapi ada kendala di lapangan sehingga prosesnya terhambat. Pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada BPBD Provinsi dan diawasi oleh BNPB,” ujarnya di Padang 23 April 2015.

Sementara itu, Plt. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat, Zulfiatno mengatakan, kendala pembangunan huntap muncul dari kondisi alam daerah tersebut. Salah satunya medan yang jauh, sehingga pengiriman meterial pabrikan seperti semen ke lokasi sulit dilakukan.

Di samping itu, juga masih terdapat persoalan bahan berupa kayu sehingga proses pengerjaan pun terlam-

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

HUNTAP - Huntap di Bosua Sipora Selatan bat. Kemudian BPBD Provinsi mengajukan perpanjangan penyelesaian pembangunan hingga akhir Mei 2015.

“Apalagi Mentawai merupakan daerah kepulauan,” ujarnya.

Zulfiatno menambahkan, jika pembangunan masih belum selesai sesuai target yang ditentukan, pihaknya akan mengkaji ulang dan akan kembali mencari jalan keluarnya. ”Mungkin pembanguan fisik bisa selesai akhir Mei, kalau ada satu atau dua yang belum selesai akan kita bicarakan nanti,”

Warga Siberut Tengah Banyak Tak Punya Kartu Keluarga SAIBISAMUKOP-Warga Kecamatan Siberut Tengah masih banyak yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK), hal tersebut katakan Rebin Efendi Saguruk, Koordinator Catatan Sipil (Capil) Siberut Tengah kepada Puailiggoubat di Kantor Kecamatan Siberut Tengah, Kamis 23 April lalu.

“Kita dari Capil bekerja ada empat orang di kecamatan ini, sudah satu bulan melakukan pendataan kepada warga yang belum punya Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian dan akta nikah, namun dari pendataan itu ternyata kebanyakan warga masih ada dan banyak yang belum punya KK,” katanya.

Rebin menyebutkan, selain belum punya KK, setiap penduduk yang meninggal tak dilaporkan ke pemerintah setempat. “Setiap ada kematian, warga wajib melaporkannya ke dusun maupun di desa, kenapa, kematian itu penting dilaporkan karena pada saat pendataan penduduk kembali atau pendataan ada pemilu, data dapat akurat dan valid,” ujarnya.

Sementara Serani Saleh Sakeru, staf Capil Siberut Tengah mengharapkan kepada masyarakat dengan keberadaan Capil di Kecamatan dapat termotivasi untuk datang mengurus bagi yang belum memiliki KK, akta kelahiran, nikah dan akta kematian.

“Semua itu kita fasilitasi masyarakat, tak perlu lagi kepengurusan ke Tuapejat, kita sudah ada di sini dan formulir kita sediakan dan kita menginginkan masyarakat termotivasi datang mengurus itu,” katanya. (rr/r)

ujarnya.

Dengan molornya waktu yang ditentukan sampai April, BPBD Provinsi berjanji akan mengejar pencairan dana bisa dituntaskan sebelum Mei berakhir.

Saat ini di Pagai Utara dan Pagai Selatan, pencairan tahap pertama, dua dan tahap ketiga sudah dicairkan.

Sementara lokasi huntap yang belum selesai pada tahapan II dan III berada di Dusun Beriulou, Desa Beriulou dan Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan.

“Ada sebanyak 71 Kepala Keluarga (KK),” katanya.

Sementara untuk penganggaran

pembangunan huntap untuk 300 KK warga korban tsunami yang belum terdaftar yang akan ditambahkan kemudian akan dibebankan di APBD Mentawai.

“Tetapi pembangunan huntap kita selesaikan dulu sebanyak 2.072 KK baru kemudian diikuti oleh pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Pemda Mentawai,” katanya.

Sementara Wakil DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake pada saat reses Minggu 5April lalu di Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan meminta penerima dana rehab rekon yang sedang membangun huntap agar segera menyelesaikan rumahnya.

“Kita masih ada anggaran dari pusat untuk pembangunan ekonomi seperti pertanian, perikanan, peternakan, pembangunan fasilitas sosial, gereja, mesjid, dan pembangunan fasilitas umum sekolah, puskesmas, penerangan, air bersih, dan akses jalan lingkungan Huntap,” katanya.

Menurut Kortanius, 2012 lalu dana untuk pemulihan bencana dan rehab rekon sempat ditarik pusat, sekarang peluang dana mengalir itu masih ada, untuk cairnya dana tersebut warga yang membangun huntap harus menyele-

saikannya pada akhir April ini. ”Jadi kalau kita tak memanfaatkan waktu yang ditentukan, kita yang akan rugi, karena kesempatan waktu kita siasiakan, syarat untuk mendapatkan kembali anggaran dari pusat, diselesaikan dulu rumah huntapnya,” katanya.

Ia berharap kepala desa dan dusun memotivasi warga agar pembangunan huntap secepatnya diselesaikan karena masih banyak bantuan dari pemerintah yang menyusul.

Hal yang sama juga disampaikannya saat berkunjung ke Kinumbuk, Lakkau, Maonai, Surat Aban, dan Tumalei, Desa Silabu dan Desa Saumanganya pada kunjungan reses 5-8 April lalu.

Sementara Rasman Samaloisa, Kepala Dusun Bulasat, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan menyampaikan kepada masyarakat segera menyelesaikan huntap. “Kita harus bersama-sama menyelesaikan huntap ini demi menjaga nama baik daerah kita,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala No. 3 Tahun 2011, dana rehab rekon total seluruhnya Rp 480 miliar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengelola dana Rp 184, 6 miliar, dana itu dipakai untuk pembangunan huntap yang dipakai masyarakat membangun rumahnya serta pembukaan lahan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat Rp198 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Mentawai. (r)

Nikanor Saguruk Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Mentawai TUAPEIJAT - Nikanor Saguruk akhirnya resmi dilantik menjadi wakil ketua DPRD Mentawai, Senin, 27 April oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, Reno Listowo di Aula DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai .

Pelantikan berlangsung singkat karena ada agenda lain yang digelar DPRD yakni pembahasan ranperda keariwisataan. Seharusnya pelantikan digelar secara bersamaan dengan unsur pimpinan DPRD lainnya Rabu, 19 November 2014 lalu.

Karena ada kekisruhan di internal Partai Nasional Demokrat (Nasdem), DPW Nasdem Sumatera Barat meminta penundaan penetapan pimpinan DPRD dengan alasan di tubuh partai Nasdem masih ada

konflik internal sehingga tidak mau dipermasalahkan di PTUN. Munculnya masalah tersebut karena ada dua surat rekomendasi penempatan dua wakil ketua dari Nasdem dimana DPP Nasdem menunjuk Nikanor Saguruk, sementara DPD Nasdem Mentawai menunjuk Isar Taileleu.

Pada 25 September 2014, DPRD sudah menggelar sidang penetapan unsur pimpinan menetapkan Yosep Sarogdok sebagai ketua dan Kortanius Sabeleake sebagai wakil ketua I dan Isar Taileleu dari sebagai wakil ketua II dari Nasdem.

Alasan penetapan Isar Taileleu karena SK rekomendasi penetapan Isar untuk DPRD dari DPD Nasdem Mentawai dalam dalam bentuk salinan

asli, sementara SK rekomendasi penetapan Nikanor Saguruk sebagai wakil ketua dari DPP Partai Nasdem hanya bentuk fotokopi.

Bupati Yudas Sabaggalet dalam sambutannya berharap dengan unsur pimpinan DPRD yang sudah lengkap lebih solid, kompak dalam memberikan sumbangsi atau dukungan terhadap kebijakan yang mendorong kemajuan Mentawai.

“Kita bersama berharap dengan pelantikan ini memberikan sinergi dan kontribusi kepada pembangunan di Sumatera Barat terutama pembangunan Mentawai dan bekerja sama dalam memperjuangkan aturan yang berpihak kepada kemajuan Mentawai,” kata Yudas.(trs/r)

MENTAWAINEWS Camat Siberut Tengah Kunker ke Desa Cimpungan CIMPUNGAN - Pemerintah Kecamatan Siberut Tengah mengadakan kegiatan pembinaan dan silahturahmi ke Desa Cimpungan yang berlangsung di kantor desa, Sabtu 25 April lalu.

Pembinaan tersebut juga sekaligus memberikan pelayanan ke warga perekaman e-KTP dan kepengurusan Kartu Keluarga (KK) dan yang lainnya yang menyangkut identitas ke warganegaraan.

Akas Sikatsila, Camat Siberut Tengah mengatakan tujuan kegiatan pembinaan ini untuk memberikan penguatan tentang pembangunan dan mendorong untuk reformasi mental kepada masyarakat.

“Saya tidak menjanjikan pembangunan karena pembangunan itu akan selalu berjalan dan semua tergantung keinginan bapak-bapak semuanya,” katanya.

Ia meminta kepada pemerintah desa dan masyarakat selalu terbuka agar kemajuan bisa tercapai. “Pemerintah desa harus terbuka dengan penganggaran, kenapa harus terbuka?

Karena kita harus benar-benar menikmati dan merasakan setiap pembangunan. Masyarakat tidak merasa bekerja sendiri, ada kami di kecamatan dan kita bersama-sama,” ujarnya.(rr/r)

Peralatan Speedy Ditarik Pelanggan Telkom Kecewa SIKAKAP - Impian konsumen Telkom Sikakap untuk menikmati Internet cepat di rumah gagal setelah peralatan Speedy ditarik kembali ke Padang, Rabu, 18 Maret lalu.

Padahal pada 2014 lalu pihak Telkom Padang telah mengirim seperangkat peralatan Speedy ke Telkom Sikakap, namun saat itu tidak langsung memasang peralatan tersebut kemudian kembali ditarik di Padang.

Man Hulu, pelanggan Telkom Sikakap mengaku kecewa pembatalan pemasangan Speedy tersebut padahal dia sendiri sudah berharap untuk memasangnya di rumahnya.

“Speedy juga sangat dibutuhkan, baik sekolah, guru dan murid, bagi murid untuk mencari tugas sekolah,” katanya.

Son, pegawai Telkom Sikakap mengatakan, tahun lalu memang telah dititipkan Telkom Padang seperangkat alat tapi apa jenis alatnya dia tidak tahu apakah itu Speedy atau alat lain tidak jelas, “Kami pegawai Telkom Sikakap dititipkan alat tentu diterima, kalau diminta tentu kita kirim,” ujarnya.

Meski Son tidak mengetahui peralatan itu Speedy atau tidak namun informasi yang diperoleh Puailiggoubat dari rekannya bahwa peralatan yang dikirim kembali di Padang itu adalah Speedy. (spr/r)

Puailiggoubat

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

9

Jalan Panjang Pengesahan RTRW Mentawai FOTO:DOK/YCMM

Anggaran pembangunan dari APBN dan APBD Provinsi siap digunakan

Bambang Sagurung

R

ancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mentawai

yang sudah mangkrak bertahun-tahun pembahasannya akhirnya disahkan melalui rapat paripurna DPRD Mentawai pada Jumat, 24 April lalu.

Penetapan tersebut membuka peluang bagi Mentawai untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD Provinsi Sumbar membangun sejumlah infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan raya. Sebelumnya, dana tersebut tidak bisa digunakan karena perda belum ada. ”Anggaran pembangunan trans Mentawai yang bersumber dari APBN dan APBD Sumbar sudah bisa digunakan, namun tentunya dengan permintaan pencairan anggaran,” kata Yosep Sarogdok, Ketua DPRD

LOKAKARYA - Suasana lokakarya rancangan penelitian kajian kawasan hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk usulan revisi Perda RTRW Sumbar di Kantor LIPI, Jakarta, 28 April 2015 Mentawai pada Puailiggoubat, Rabu, 29 April lalu.

Selain pembangunan trans Mentawai, kata Yosep, ada juga pembangunan lainnya yang selama ini terganjal pencairan dan pelaksanaannya karena faktor belum adanya RTRW. “Salah satu prasyarat penggunaan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi adalah

Perda RTRW dan ini sudah kita sahkan, tinggal aksi dari eksekutif lagi,” katanya.

Sementara Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Mentawai Juni Arman, mengatakan penetapan Ranperda RTRW menjadi Perda RTRW dalam rangka mempercepat proses pembangunan Mentawai yang dipro-

gramkan oleh pusat dan daerah.

“Ini dalam rangka mempercepat proses pembangunan.

Untuk mengakomodir usulan untuk review kawasan hutan pada RTRW Provinsi 2017 kita meminta pada eksekutif untuk lebih aktif dan melihat peruntukan dan penggunaan kawasan dalam jangka panjang sebelum diusulkan pada provinsi untuk diakomodir,” ka-

tanya.

Dengan di-sahkannya perda RTRW ini, tinggal menunggu proses evaluasi dan diundangkannya RTRW ini di tingkat provinsi agar memiliki legalitas hukum. “Sehingga untuk pelaksanaan pembangunan yang sudah diprogramkan sudah memiliki kekuatan hukum,” katanya. (r)

Pustu Tinambu Tak Miliki Ranjang Pasien TINAMBU - Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Tinambu, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah masih belum memiliki ranjang pasien baik untuk perawatan maupun pemeriksaan.

Petugas medis Pustu Tinambu, Herpina Ginting menyebutkan tidak adanya sarana pendukung tersebut terjadi sejak pustu yang dibangun pada 2012 itu mulai beroperasi pada akhir Februari 2015.

“Kalau ada pasien yang harus diperiksa dengan cara berbaring, kami terpaksa membawanya ke kamar tempat kami tidur,” ujarnya Kamis 9 April 2015.

Ia mengatakan, ranjang pasien tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. “Kalau pasien harus mendapat perawatan lebih jauh, kemana akan dibaringkan, kalau satu orang mungkin masih bisa di kamar kami, tetapi jika ramai, pelayanan tentu kurang maksimal,” jelas perawat lulusan Akper Kesdam Pematangsiantar

itu.

Untuk kebutuhan obat, lanjutnya, di Pustu tersebut dipasok 200 butir terdiri atas 30 jenis tablet dan kapsul dari Puskesmas Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan setiap bulannya.

“Petugas medis ada dua orang, perawat dan bidan. Jadi setiap bulan kami akan bergantian menjemput obat dan kebutuhan untuk perawatan lainnya ke Muara Siberut,” katanya.

Di Dusun Tinambu umumnya warga yang memeriksa kesehatannya mengalami gangguan pada tulang.

Hal ini disebabkan warga yang terlalu sering mengangkat beban berat dan mandi pada malam hari.

Rata-rata terdapat dua pasien per hari yang berobat ke pustu itu.

“Ada juga yang diare, dan satu orang terindikasi mengalami katarak dan sudah kami rekomendasikan untuk dirujuk ke Puskesmas Muara Siberut, tetapi pasien itu sepertinya tidak kembali memeriksa matanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, rata-rata warga Tinambu sudah mulai sadar

dengan kesehatan mereka. ”Kalau ada warga yang mulai kurang sehat, pasti langsung datang ke sini, untuk diperiksa, belum pernah saya memeriksa pasien yang penyakitnya terbilang serius, karena lama berobat,” katanya.

Agustinus Samangilailai, salah seorang sikerei di Dusun Tinambu mengapresiasi keberadaan pustu tersebut. Ia mengaku, sebelum

beroperasinya pustu itu ia banyak menerima pasien untuk diobati secara tradisional. “Sekarang masih ada juga yang berobat ke saya, jika penyakitnya tidak berkurang baru mereka ke pustu. Itu sangat membantu,” katanya dan menambahkan rata-rata warga yang berobat kepadanya mengalami demam dan diare. (prl/r) FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

PUSTU - Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Tinambu, Desa Saliguma, Siberut Tengah yang baru difungsikan pada akhir Februari 2015

SIPORASELATAN Penyelesaian huntap terkendala material yang terlambat datang Bambang Sagurung

unian tetap masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sipora Selatan, seperti di Dusun Bosua, Dusun Monganbosua, Gobik dan Sao belum selesai. Pantauan Puailiggoubat pada Senin, 27 April lalu masih ada huntap dalam tahap pembuatan pondasi. Sementara lainnya ada yang sedang memasang atap, kuda-kuda atap, tembok, atau cor lantai.

“Kita tidak tahu kapan terakhir penyelesaian huntap karena tidak ada informasi. Pihak fasilitator juga sudah tidak disini lagi,” kata Nason Samaloisa, Ketua pokmas Ngena Sangere.

Dikatakan Nason, dikelompoknya tinggal dua anggota lagi yang pembangunan huntapnya belum sampai pada pemasangan atap. “Kita akan melakukan rapat bagaimana mempercepat proses pembangunannya karena ini berdampak pada anggota lainnya,” katanya.

Sementara Bendahara Pokmas Ngena Sangere, Faomasi, mengatakan lamanya pembangunan huntap disebabkan lambatnya bahan bangunan dari suplayer seperti seng, paku, semen, kloset, keramik.

“Untuk seng saja baru datang se-

Puailiggoubat

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

10

Huntap Sipora Selatan Belum Rampung

H

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

MASIH PONDASI - Pembangunan huntap di Bosua, Sipora Selatan masih berupa pondasi minggu yang lalu. Sementara perkayuan kami sudah ada tahun lalu. Bagaimana kami mau dirikan rumah kalau sengnya tidak ada,” kata Faomasi.

Menurut dia, seharusnya bahan dari suplayer sudah masuk pada November

Pelabuhan Sao Rusak SIPORASELATAN - Masyarakat di sekitar Dusun Sao Kecamatan Sipora Selatan yang menggunakan kapal antar pulau merasa kesulitan karena tambatan perahu di Sao kondisinya sangat memprihatinkan.

Berdasarkan pantauan Puailiggoubat, Senin, 27 April saat kapal antar pulau KM. Pulau Simasin bersandar sekitar pukul 14.30 WIB,penumpang yang turun dan berjalan di atas tambatan perahu menuju pantai harus berhati-hati agar tidak jatuh ke laut karena badan tambatan perahu yang terbuat dari papan sudah lapuk dan banyak yang kosong. Masyarakat banyak berjalan di pinggir-pinggir tambatan perahu sambil membawa barang.

“Pihak desa sudah memberikan dana untuk membuat papan sebagai bahan lantai dermaga, namun sampai sekarang belum dikerjakan juga,” kata Jeremias, warga Bosua.

Masyarakat yang membawa sepeda motor di kapal antar pulau terpaksa menurunkan sepeda motor di atas dermaga yang kemudian dinaikkan kembali ke atas sampan untuk ditarik ke tepi pantai.

Sementara untuk menaikkan motor ke atas kapal penumpang dengan pemilik motor harus bekerjasama memindahkan papan-papan lantai dermaga yang ada untuk melewatkan sepeda motor satu per satu.

“Belum dikenakan tarif buruh karena masih dikerjakan sama-sama pemilik motor dengan penumpang yang ada. Ke depan setelah ada lantai dermaga akan diberlakukan,” kata Selsius, hansip di Dusun Sao. Saat kapal antar pulau KM. Pulau Simasin masuk pelabuhan Sao, 27 April lalu, terdapat 15 unit sepeda motor masyarakat yang dibawa dari Tuapeijat dan Sioban. Untuk berangkat pada Selasa, 28 April lalu ada 9 unit sepeda motor milik masyarakat Dusun Sao dan sekitarnya yang dibawa menuju Sioban dan Tuapeijat. “Motor banyak lewat kapal karena jalan dari Sao ke Sioban dan Tuapeijat rusak sehingga pilihannya lewat Tuapeijat,” kata Jeremias.

Biaya buruh bongkar muat Tuapeijat dan Sioban untuk menaikkan dan menurunkan sepeda motor Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per unit, sedangkan amprah kapal untuk sepeda motor Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per unit. (bs)

tahun lalu namun kenyataanya masuk pada pertengahan April 2015. “Itupun kita harus marah-marah agar seng yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian kebutuhan masing-masing huntaptiga kodi yang diberikan satu kodi. Ini jelas main-main,” katanya.

Lalu, harga barang dari suplayer yang didatangkan langsung dari Padang lebih mahal dari harga bahan bangunan yang dibeli masyarakat di Sioban sebagai pusat Kecamatan Sipora Selatan.

“Dari hitungan saya dengan mencocokkan harga di Sioban selisihnya sekitar Rp2 juta. Untuk pembayaran bahan bangunan ke suplayer masingmasing KK Rp15 jutaan sementara kalau kami belanja di Sioban hanya kisaran Rp13 juta,” katanya.

Dicontohkan Faomasi, untuk kloset jongkok saja masyarakat membeli pada suplayer Rp170 ribu, sementara harga belinya di Sioban Rp90 ribu. “Kita

sudah berkeras untuk tidak menerima karena harga tidak sesuai, namun masyarakat lebih ba-nyak pasrah terpaksa saya ikut saja, sementara pembayaran bahan dari suplayer belum semuanya kami bayar pada waktu itu, masih uang muka,” katanya.

Selain persoalan lambatnya bahan bagunan dari suplayer, ada huntap yang pembangunannya tidak dilanjutkan karena dananya dibawa kabur pemilik huntap. Pada saat pendataan korban tsunami tahun 2010 lalu,

yang terdata sebagai penerima huntap Ifan Takkuman, namun karena istri Ifan trauma, mereka memi-lih pindah dari Bosua dan lokasi huntap dialihkan kepada Roni.

Pada pencairan anggaran tahap pertama untuk pembangunan tapak bangunan, Ifan masih datang untuk mencairkan dana dan menyerahkannya pada Roni. Namun pada pencairan dana tahap kedua dan ketiga uang tersebut tidak lagi diserahkan pada Roni namun dibawa langsung oleh Ifan. Akhirnya pembangunan huntap milik Roni terhenti sampai pada pembuatan kuda-kuda atap.

Nason menambahkan, anggaran huntap masyarakat korban gempa dan tsunami di wilayah Sipora Selatan tahap tiga dicairkan awal April sebesar Rp23 juta. Namun dalam pencairan dana terakhir ini masih diwarnai dengan pemotongan oleh fasilitator lapangan

dengan alasan biaya administrasi masing-masing kepala keluarga Rp1 juta.

“Kita sempat pertanyakan pada saat fasilitator mengumpulkan kita kembali di penginapan Tuapeijat untuk pemotongan Rp1 juta karena diawal saat masih dikampung itu tidak mereka sampaikan,” kata Nason Samaloisa.

Karena itu anggota Pokmas Ngena Sangere tidak ada yang membayar karena setelah pencairan dana tahap terakhir di bank, mereka langsung pulang ke Bosua tanpa sepengetahuan fasilitator lapangan. “Kalau mereka main-main kita lebih main-main,” katanya.

Dari Rp23 juta dana tahap terakhir yang dicairkan, setelah dipotong anggaran pembelian bahan bangunan pada suplayer masyarakat menerima Rp7 jutaan masing-masing kepala keluarga. “Namun itu masih belum bersih karena ada masyarakat yang sempat membayar biaya administrasi Rp1 juta pada fasilitator. Yang kami bawa pulang itu bersih sekitar Rp4-5 juta karena biaya transportasi kami, penginapan selama 2 hari, lalu biaya makan,” kata Faomasi.

Warga korban gempa dan tsunami 2010 mengaku tidak tahu bagaimana kehidupan mereka setelah pembangunan huntap selesai. “Kami tidak tahu apakah masih ada kegiatan lain, atau kami begitu saja setelah huntap selesai karena tidak ada informasi sama sekali,” kata Nason.

Fasilitator lapangan yang menjadi harapan satu-satunya untuk memberikan informasi sudah tidak di lokasi setelah pencairan dana tahap terakhir. “Jangankan untuk bertahan hingga selesai, untuk mendampingi kami saja dari awal membuat huntap ini mereka sudah tidak nampak,” kata Jalho, warga Bosua. (bs/r)

Jalan di Lokasi Huntap Masih Rusak SIPORA SELATAN - Kondisi jalan di lokasi hunian tetap masyarakat di wilayah Sipora Selatan masih rusak dan belum dibangun. Hal ini membuat aktifitas masyarakat jadi terganggu, terlebih saat musim hujan. “Belum ada informasi pembangunan jalan di lokasi huntap sampai saat ini,” kata Faomasi, warga Dusun Bosua Desa Bosua kepada Puailiggoubat, Senin, 27 April lalu.

Menurut dia, saat musim hujan masyarakat sulit mengangkat material ke lokasi huntap karena jalan licin dan material yang diangkut menggunakan

gerobak, motor dan honda becak tidak jalan karena ban motor dan ban gerobak lengket dengan tanah. “Kalau sudah ada jalan maka akan lebih aman,” katanya.

Selain jalan di lokasi huntap, jalan menuju huntap juga banyak yang rusak dan berlumpur. “Karena kondisi jalan seperti ini membuat ongkos ojek jadi mahal. Biasanya dari Sao ke Bosua itu hanya Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per orang, namun karena kondisi jalan begini bisa sampai Rp150 ribu sekali jalan. Belum lagi untuk ke Beriulou sampai ke Sioban,”

kata Stepen, salah seorang tukang ojek.

Camat Sipora Selatan, Besli T Oinan saat sosialisasi program pembangunan P2D Mandiri Maret lalu mengatakan, pembangunan P2D Mandiri difokuskan di daerah yang terkena dampak gempa dan tsunami Mentawai 2010 lalu. “Pembangunan jalan antar dusun dan desa yang kena tsunami karena ini untuk memperlancar akses jalan dan perekonomian masyarakat,” katanya. (bs/r)

CATATANPERJALANAN Sepeda motor tidak sanggup melewati jalanjalan yang penuh lumpur dan terpaksa diangkat dan didorong berulangkali

Puailiggoubat

uaca pagi, Senin, 27 April lalu di Tuapeijat mendung dan gerimis, namun KM.

Pulau Simasin tetap berlayar sesuai jadwal, dari dermaga Tuapeijat Sipora Utara menuju Dusun Sao Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan.

Pelayaran menuju Sao biasanya dilayani KM. Simatalu, namun karena ketersediaan BBM di KM. Simatalu tidak ada, untuk pelayaran kali ini dilayani KM. Pulau Simasin. Pagi itu dua kapal milik Pemda dijalankan, satu untuk rute Tuapeijat-Sioban dan Sao dan satu lagi dari TuapeijatSikakap-Sinakak yang dilayani KLM. Nade Saat keluar dari pelabuhan Tuapeijat, kapal mulai oleng ke kiri dan ke kanan. Kapal bertolak dari Tuapeijat pukul 08.30 WIB dan sandar di pelabuhan Sioban Desa Sioban sekitar pukul 11.00 wib. Setelah menurunkan penumpang di Sioban dan menaikkan penumpang menuju Sao, kapal kembali bertolak pada pukul 11.30 WIB. Di pelabuhan Sioban, tidak hanya menaikkan penumpang, tapi motor milik masyarakat juga ikut diangkut di dalam kapal. Setelah ditanya ternyata mereka memilih naik kapal karena kondisi jalan dari Sioban menuju Beriulou hingga Bosua berlumpur dan licin. “Dari pada motor hancur lebih baik naik kapal saja,� kata Jeremias.

Jarak Sioban menuju Sao sekitar 2,5 jam perjalanan. Kapal akan sandar paling lama pukul 15.00 WIB dan setelah menurunkan penumpang, kapal akan ke tengah untuk lepas jangkar karena dermaga Sao tidak bisa dijadikan tempat mengikatkan tali kapal.

Menjelang kapal sandar, terlihat masyarakat ramai di pantai, mirip seperti penyambutan rombongan kepala daerah atau rombongan pemerintah lainnya. Ternyata ada pasar dadakan yang membawa

11

Sepanjang Jalan Berlumpur di Sipora Selatan

Bambang Sagurung

C

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

DORONG BECAK - Dua orang anak mendorong becak motor di lokasi huntap Dusun Gobik kebutuhan rumah tangga seperti sayur, cabe, kentang, tahu, buah-buahan hingga roti dan kain.

Transaksi jual-beli ini dilakukan di bawah pohon kelapa tanpa menggunakan pondok-pondok darurat yang tiangnya dari bambu dengan atapnya dari terpal plastik. Transaksi jual-beli ini dilakukan yang ketiga kalinya sejak adanya layanan kapal antar pulau.

Masyarakat mengaku terbantu dengan adanya pedagang yang membawa kebutuhan rumah tangga karena masyarakat yang biasanya mengeluarkan biaya besar untuk ke Sioban berbelanja, namun sekarang mereka tinggal datang ke Sao untuk membeli kebutuhan yang diperlukan.

Harga cabe Rp35 ribu sampai Rp40 ribu per kg, sayur Rp20 ribu per kg, buahbuahan Rp25 ribu per kg.

Di dermaga Sao masyarakat agak sulit menurunkan dan menaikkan barang karena lantai dermaga yang terbuat dari papan yang sudah bolong-bolong padahal konstruksi pelabuhan itu dari beton. Penumpang hanya lewat di pinggir-pinggir dermaga yang membuat penumpang ekstra hati-hati, jika tidak bisa-bisa kecebur di laut.

Untuk mendapatkan tumpangan

ojek di Sao sedikit susah karena masyarakat yang datang untuk berbelanja pada umumnya menggunakan kendaraan pribadi atau memesan ojek untuk pergi dan pulang. Tarif ojek pun akan berubah bila cuaca tidak bersahabat.

Seperti halnya dari Sao menuju Bosua tarif ojek biasanya Rp50 ribu naik menjadi Rp150 ribu dengan alasan jalan yang licin dan rusak. Belum lagi untuk ke wilayah Desa Beriulou yang kondisi jalannya lebih parah.

Tukang ojek yang saya minta mengantar ke Beriulou melihat perkembangan pembangunan huntap menolak karena hujan dan kondisi jalan buruk namun setelah tarifnya naik untuk sekali jalan Rp400 ribu, kami pun menembus gerimis hujan.

Setelah melewati Dusun Bosua dan berjalan beberapa menit jalan sudah terasa berat karena lumpur lubang-

lubang yang tergenang air membuat motor harus diangkat dan didorong. Setelah tiga kali naik turun untuk mendorong dan mengakat motor, tukang ojek menyerah dan kami kembali ke Bosua langsung menuju lokasi huntap.

Berdasarkan data dari Sekretariat Rehab Rekon Mentawai, di Desa Bosua jumlah huntap yang dibangun 363 KK yang tersebar di Dusun Bosua Utara 62 kk, Bosua Selatan 51 KK, Gobik 24 KK, Katiet 72 KK, Sao 93 KK dan Mongan Bosua 61 KK. Untuk

di Desa Beriulou sebanyak 250 KK yang tersebar di Dusun Bere 58 KK, Mabukkuk 59 KK, Matalu 62 KK, Masokut Rua leleu 38 KK, Masokut Rokdang Oinan 33 KK. Untuk di Bosua ada huntap yang pembangunannya sampai tapak huntap, ada yang sudah sampai pada pemasangan dinding dan atap huntap.

Untuk puskesmas dan rumah medis di Bosua sudah ada. SMPN 2 Bosua sudah ada termasuk asrama walau belum termanfaatkan. Sementara jalan masih sangat buruk. Saat hujan tapak sandal atau sepatu akan menebal karena tanah bukit akan menempel dan licin. Di Dusun Gobik terlihat beberapa anak-anak main seluncuran di tanah yang licin karena hari

itu sedang hujan.

Malam itu saya menginap di rumah Faomasi Zai, pengurus Pokmas yang pernah saya wawancarai pada akhir 2014 lalu terkait dengan pemotongan huntap. Kopi hitam dan kue bolu buatan istrinya menemani cerita kami bersama beberapa masyarakat.

Paginya, Selasa sekitar pukul 07.00 WIB saya kembali naik ojek untuk menuju dermaga Sao. Di pagi itu terlihat penumpang duduk-duduk di pantai dan sepanjang dermaga menunggu KM. Pulau Simasin merapat karena lego jangkar di tengah laut. Menunggu kapal merapat, penumpang yang membawa motor bekerjasa sama untuk melewatkan motornya hingga ke ujung dermaga karena lantai dermaga yang sudah keropos.

KM. Simasin baru bisa merapat di dermaga Sao sekitar pukul 09.00 WIB setelah pasang mulai naik karena lokasi dermaga dangkal disaat surut. Dalam pelayaran menuju Sioban saya bercerita dengan Mardin, salah seorang tokoh masyarakat di Nemnem Leleu. Misalnya arti dari leleu Subbulat yaitu terlihat besar atau muncul saat dilihat dari jauh.

Sipora yang seharusnya Siripokra (saudara angkat) dan Pagai yang seharusnya Paagaira (pertemuan atau bertemu). “Semua nama itu berubah karena orang dari luar,� katanya.

Dua setengah jam tak terasa tiba di Sioban. Saya yang berencana menemui Camat Sipora Selatan, Besli T Oinan, rupanya sedang melakukan kunjungan ke desa-desa. Setelah beristirahat sejenak di penginapan Uremen Sioban, saya cari ojek menuju Tuapeijat.

Sore sulit mencari ojek bila yang dipesan hanya satu karena untuk balik ke Sioban harus ada teman di perjalanan.

Setelah nego tarif ojek, Rp250 ribu disepakati dengan alasan sudah sore dan jalan sedang rusak parah karena musim hujan. Tarif normal ojek biasanya Rp100-150 ribu per orang. Kondisi jalan terparah itu kami temui di Matobe dan Pogari. Tiga jam perjalanan kami perlukan untuk sampai di Tuapeijat dengan kondisi jalan yang rusak saat musim hujan. (r)

Sosok

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Juni Arman, S, IP

B

aru berusia 34 tahun, Juni Arman sudah dua periode duduk menjadi anggota DPRD Mentawai. Menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPRD Mentawai periode ini, Juni bertugas mendorong pengesahan sejumlah rancangan peraturan daerah Mentawai yang sudah diajukan sejak DPRD periode lalu.

Pengesahan perda tersebut penting untuk mempercepat proses pembangunan Mentawai dan peningkatan ekonomi Mentawai.

Dua perda yang telah disahkan April ini adalah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Mentawai (RTRW) dan tiga perda terkait kepariwisataan.

Bagaimana proses pengesahan dua perda ini, berikut perbincangan Juni dengan wartawan Puailiggoubat, Bambang Sagurung.

Seperti apa perjalanan Ranperda RTRW Mentawai hingga akhirnya ditetapkan sebagai perda RTRW ?

Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW (rencana tata ruang wilayah) Mentawai ini diberikan Pemerintah Daerah Mentawai ke DPRD Juli 2013.

Ketika itulah DPRD Mentawai membentuk Pansus (Panitia khusus). Yang pertama yang mau dilihat yaitu substansi kenapa sampai lama disahkan di tingkat DPRD Mentawai.

Perdebatannya pada waktu itu seputar posisi kawasan hutan, karena kawasan hutan ini yang paling banyak menyita waktu DPRD Mentawai khususnya pansus untuk berdiskusi tentang substansi RTRW, seperti keberadaan TNS (Taman Nasional Siberut), kemudian keberadaan HP (Hutan Produksi), karena sekitar 80 persen hutan produksi di Sumatera Barat itu berada di Mentawai sehingga ruang kita untuk membangun Mentawai sangat kecil. Dalam posisi itu keberadaan TNS, HP juga tidak mengakomodir keberadaan pemukiman, perkebunan, pertanian masyarakat.

Artinya perkebunan, pertanian dan pemukiman masyarakat berada di dalam kawasan hutan yang diantaranya hutan produksi dan Taman Nasional.

Asumsi kita pada waktu itu

Pansus masih ada ruang untuk memperjuangkan posisi kawasan hutan melalui peninjauan kawasan hutan yang ada di Sumatera Barat melalui RTRW Provinsi dan ternyata sebelum Bupati

BIODATA

dan dicermati mengingat dampaknya jangka panjang maka diperlukan panitia khusus.

Supaya lebih memper-

cepat penyelesaian RTRW dan DPRD Mentawai menganggap kalau RTRW ini membutuhkan sebuah perjuangan yang berat.

Mentawai menyerahkan draf RTRW di DPRD pada 2013, pada 2012 RTRW Sumbar sudah ditetapkan perdanya. Kalau belum disahkan peluang kita masih ada untuk meminta perubahan status kawasan hutan di Mentawai.

Langkah berikutnya yang dilakukan pada waktu itu adalah meminta perlakuan khusus dan sebenarnya DPRD Mentawai sudah meminta dari awal pada 2011 dimana DPRD Mentawai bersama dengan DPRD Sumbar dan tim Ranperda RTRW ke DPR RI terkait dengan bencana.

Gabungan komisi meminta peruntukan kawasan hutan untuk relokasi masyarakat yang terkena dampak bencana gempa dan tsunami 2010 Mentawai. Pada 2012 ada sinyal bahwa kawasan yang diminta untuk relokasi masyarakat dijadikan sebagai kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) oleh Menteri Kehutanan dan berdasarkan itulah disahkan RTRW Provinsi Sumatera Barat. Tetapi perubahan itu ternyata tidak menjawab substansi persoalan di RTRW Mentawai, yang masuk hanya untuk sekedar mengakomodir lokasi kawasan huntap Mentawai. Pansus baru dibentuk ketika draf RTRW disampaikan Bupati ke DPRD Mentawai pada 2013.

Hasil Pansus pada waktu itu seperti apa?

Hasilnya pada waktu itu kita menempuh jalur ke Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan ke Kementerian Kehutanan. Ternyata peninjauan kembali kawasan hutan di Mentawai tidak bisa dilakukan lagi karena RTRW Provinsi sudah ditetapkan menjadi perda. Maka alternatifnya kita harus menunggu peninjauan RTRW Sumbar pada 2017. Karena RTRW bisa ditinjau kembali setelah lima tahun sejak disahkan. Kesimpulan yang kita ambil pada waktu itu melakukan pembahasan kembali draf RTRW Mentawai sekaligus kita menyusun draf usulan perubahan kawasan hutan untuk diajukan pada 2017.

Pembahasan masih berlanjut hingga sampai pada pembahasan di tingkat komisi, namun karena periode anggota DPRD pada waktu itu mau berakhir dan lebih banyak keluar Tuapeijat untuk melakukan kampanye pemilu membuat sulit dilaksanakannya paripurna pembahasan Ranperda RTRW.

Apa yang menjadi dasar DPRD membentuk pansus RTRW Mentawai?

Pansus itu sebenarnya dibentuk karena RTRW merupakan sebuah kegiatan yang memang harus didalami

Sebagai ketua Badan Legislasi Daerah, langkah apa yang diambil untuk mempercepat ranperda RTRW? Pansus tidak ada lagi karena anggapan tidak lagi mungkin

Nama: Juni Arman, S, IP Kelahiran: Beriulou, 22 Desember 1981 Jabatan: - Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Mentawai - Anggota Fraksi HADEM dari Partai Demokrat

melakukan peninjauan kawasan hutan.

DPRD hanya fokus pada pembahasan ranperda. Kemudian perumusan draf usulan perubahan kawasan hutan untuk memperlancar semua program pembangunan yang terdapat dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) untuk memberi ruang pembangunan yang ada di kawasan hutan yang kita anggap strategis.

Maka kita bahas RTRW dan kita lihat hal yang tidak sesuai di lapangan sesuai dengan kebutuhan Mentawai dan program pembangunan yang selama ini dihambat oleh keberadaan kawasan hutan itu menjadi usulan kita untuk diubah.

Artinya perencanaan pembangunan atau program-program pembangunan terkait dengan penggunaan ruang dalam RTRW tetap dituangkan di dalam perencanaan pembangunan. Misalnya kalau itu sebagai kawasan wisata bahari maka kita sampaikan sebagai kawasan wisata bahari, kalau dia sebagai kawasan wisata budaya maka itu kita sampaikan sebagai kawasan wisata budaya, kalau itu pusat perikanan maka itu kita sampaikan sebagai pusat perikanan tanpa melihat hambatan kawasan hutan.

Maka ketika RTRW ini kita laksanakan program-program yang tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang yang tidak bertentangan tetap dilaksanakan, sementara yang bertentangan dengan hambatan RTRW akan menjadi usulan kita untuk menjalankan program pembangunan yang ada disana untuk diubah menjadi APL. Sehingga kalau RTRW ini sudah disahkan maka pembangunan dari APBN dan APBD Provinsi akan dapat dilaksanakan, kalau tidak kita sahkan maka pembangunan yang ada yang diprogramkan untuk Mentawai tidak bisa masuk karena ruang dan wilayahnya belum jelas status hukumnya.

Kita mengajak teman-teman di DPRD untuk menetapkan ini dengan konsekuensi bagaimana kita berkomitmen apa yang menjadi usulan kita terkait dengan pembangunan kawasan hutan yang ada di Hutan Produksi menjadi APL dalam mengakomodir

12

pembangunan strategis di Mentawai. Karena setelah RTRW Provinsi direviewkita sudah memiliki bahan dan dasar kita untuk melakukan perubahan.

Apakah dalam penetapan ranperda RTRW menjadi perda RTRW sudah ada kawasankawasan yang akan ditetapkan menjadi usulan dalam review RTRW Provinsi?

Ternyata di tingkat eksekutif belum siapkan data-data itu. Pada penyampaian pandangan fraksi kita menyampaikan bahwa pembahasan RTRW harus dilampiri dengan hasil identifikasi kawasan hutan yang kita butuhkan menjadi APL untuk mengakomodir pembangunan di Mentawai. Eksekutif tidak siap, malah eksekutif merencanakan tahun depan menganggarkan kegiatan tersebut sehingga dari awal kita sudah siap mengajukan usulan kawasan hutan yang menjadi APL. Setelah ada Perda RTRW ini, apakah anggaran dari APBN dan APBD Provinsi bisa dilaksanakan?

Sekarang sudah ditetapkan dan akan dievaluasi di tingkat provinsi yang nantinya sehabis itu akan diundangkan. Setelah diundangkan maka kegiatan yang anggarannya dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Barat sudah bisa masuk di wilayah dan ruang kawasan hutannya itu APL. Kalau kawasan Hutan Produksi belum bisa masuk walaupun perdanya sudah kita tetapkan. Ada beberapa jalan trans Mentawai yang melewati hutan produksi dan itu tidak bisa dilaksanakan tetapi setidaknya dengan penetapan RTRW Mentawai ini kita punya ruang untuk melaksanakan kegiatan.

Misalnya ada pembangunan yang anggarannya dari provinsi dalam kawasan hutan produksi maka kabupaten dan provinsi dapat bersama-sama mengajukan ke Kementerian Kehutanan terkait dengan pinjam pakai kawasan.

Artinya upaya kita membangun itu masih ada ruangnya ketimbang tidak disahkan sama sekali. Ketika RTRW disahkan maka pembangunan kawasan terluar yang anggaran dari APBN sudah bisa dilaksanakan. Pembangunan pangkalan AL misalnya.

Artinya sudah ada ruang. Status hukumnya sudah pasti. Ibaratnya sebuah piring itu sudah tersedia tinggal mengisi nasi, ikan, sayurnya lagi. (bs)

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

13

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Pemerintah Bentuk Sekber Permudah Penyaluran Dana KIS, KIP, dan KKS PADANG - Pemerintah pusat saat ini telah membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) antar Kementerian dan lembaga terkait, bertujuan mempermudah penyelanggaraan dan penyaluran dana Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansah mengatakan, seluruh Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Menko PMK, PT Pos dan Bank Mandiri terlibat dalam sekretariat bersama tersebut.

Menurutnya, lembaga tersebut akan menjadi sentra koordinasi pelaksanaan KIS, KIP dan KKS sehingga seluruhnya bisa terdistribusi pada Juni 2015.

“Peluncuran tahap kedua kartu tersebut akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 April 2015,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kota Padang, Minggu (19/4/2015)..

Khofifah menjelaskan, Kementerian Sosial memiliki buffer sebanyak 500 ribu untuk KKS, sedangkan khusus untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 340 ribu di mana seluruhnya ada di APBN-P 2015.

Penerima KKS yang saat ini sudah mendapatkan kartu bisa mulai melakukan pencairan dana per 1 April.

Untuk KIP dan KIS, Mensos mengarahkan untuk langsung mengkonfirmasikan ke Kementerian terkait. Sedangkan untuk KIP ada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan KIS ada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan.

“Kita punya 2,4 juta dari Kementerian Agama, 17,9 juta dari Kemendikbud, dan 3,6 juta di antaranya oleh Kemendikbud dimandatkan ke Kemensos untuk divalidasi bagi anak-anak di luar unit pendidikan,” ujar Khofifah.

Sementara untuk usia anak yang berhak mendapatkan KIP adalah mulai 6-21 tahun. Rentang usia 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada anak penyandang disabilitas, usia tidak selalu menggambarkan jenjang pendidikan pada umumnya.

“Anak-anak penyandang disabilitas ada yang umurnya 21 tahun tapi baru sampai jenjang SMP atau SMA,” tuturnya. (dika/p)

14

Kepala BNPB Resmikan Dua Shelter di Padang Dari 28 shelter baru 2 shelter yang dibangun

Andika Adi Saputra

K

epala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif

meresmikan dua shelter di Kawasan Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis, 23 April 2015.

Jarak antara pemukiman masyarakat dengan shelter bisa dicapai dalam waktu 17 menit.

Rincian tersebut terdiri atas 12 menit berlari dari rumah terjauh ke shelter dan lima menit menaiki tangga menuju tempat evakuasi.

“Shelter tersebut berada dengan jarak paling jauh 500 meter dari permukiman terjauh. Jarak tersebut bisa dicapai masyarakat untuk evakuasi saat tsunami datang,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini BNPB hanya membangun dua shelter di zona merah dari total 28 unit shelter di Sumbar. Dia menilai, perlu lokasi atau tempat pengungsian di kawasan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai tempat evakuasi warga pascatsunami.

“Kita harus secara bersama-sama mencegah dan mengurangi risiko bencana. Kepada masyarakat dan pemerintah daerah hendaklah bekerja keras mengurasi risiko dengan berba-

FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

sekitar shelter, Susi Rahwayu mengaku terbantu dengan adanya simulasi ini. Selain mendapatkan pengetahuan, simulasi itu secara langsung melatih dirinya dan anak-anak cara menyelamatkan diri.

Dia berharap lokasi evakuasi atau shelter bisa menampung pengungssi saat bencana.

“Rumah kami dekat , jadi kami bisa sampai ke lantai empat dalam waktu sepuluh menit.

Tetapi dikhawatirkan hanya untuk SIMULASI - Warga mengikuti simulasi gempa dan tsunami di Kecamatan Koto Tangah, anak-anak dan lanKota Padang, 23 April 2015 sia,” katanya.

Susi mengaku cedera. Peserta simulasi berlarian dari sudah beberapa kali mendapatkan gai upaya,” ujarnya.

Peresmian shelter tersebut diwar- sekolah, rumah, dan tempat mereka pelatihan dari LSM dan BPBD. nai dengan simulasi gempa dan bekerja menuju shelter-shelter yang Hanya saja, karena mereka tinggal di tsunami. Ratusan warga dan pelajar sudah disiapkan oleh pemerintah. perumahan, dikhawatirkan saat terjadi jalan cukup antusias mengikuti acara Jarak shelter terse-but berkisar 500 bencana menuju shelter tertutup karena ada tersebut. Dalam simulasi itu juga meter dari pemu-kiman masyarkat.

Warga diajarkan cara menye- kendaraan yang sering parkir di depan ditampilkan atraksi helikopter BPBD lamatkan diri saat terjadi gempa dan rumah. dan aksi pemadaman kebakaran.

“Sekarang jalur menuju lokasi Dalam simulasi itu digambarkan evakuasi diri saat terjadi tsunami, peristiwa seolah-seolah sedang terjadi serta pertolongan pertama terhadap evakuasi sedikit sempit. Takut saat gempa dan tsunami di kota Padang. korban. Peserta simulasi sebelumnya berlarian kami saling bertabrakan.

Ratusan warga yang tinggal di bibir sudah dilatih oleh BPBD, LSM, dan Kita berharap pemerintah juga menyediakan kotak obat atau sejanispantai berlari menyelematkan diri relawan bencana.

Sementara, salah seorang warga nsya di shelter,” tuturnya.(p) sambil menangis. Ada juga yang

Nelayan Padang Butuh Tempat Penyimpanan Ikan PADANG - Nelayan di Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang membutuhkan tempat penyimpanan ikan guna menjaga kestabilan harga saat terjadinya cuaca ekstrem. Tempat penyimpanan ikan tersebut dimaksudkan sebagai lumbung penyimpanan ikan sebab saat cuaca buruk, nelayan tidak bisa melaut.

Salah seorang nelayan di Pasia Nan Tigo, Kota Padang, Indra mengatakan, dengan adanya tempat penyimpanan ikan, nelayan bisa mengontrol penjulan dan pendapatan mereka. Selain itu, tempat penyimpanan ikan juga

sebagai langkah pencegahan tengkulak mematok harga ikan sesukanya. Sisi lain, saat jumlah tangkapan nelayan banyak, termpat tersebut bisa menjadi gudang dan penampungan ikan agar tidak busuk.

“Ketika tangkapan kami banyak, harga ikan turun, dengan ada penyimpanan tersebut kami bisa menyetok ikan dan tetap memiliki ikan saat tangkapan tidak ada. Dengan demikian kami tidak terus menderita,” tuturnya, Senin (21/4/2015).

Indra menambahkan, selama dua bulan belakangan cuaca tidak menentu menimpa wilayah Kota Padang. Akibatnya hasil tangkapan

nelayan minim bahkan ada nelayan yang tidak bisa melaut. Padahal sebelumnya, hasil tangkapan nelayan banyak, namun dijual dengan harga murah. Saat itu banyak juga ikan terpaksa dibuang karena tidak tersediannya tempat penampungan yang baik dan maksimal.

Dia berharap pemerintah segera mengambil tindakan. Agar kehidupan nelayan di tidak selalu sengsara karena tanpa pengontrolan yang pasti, kehidupan nelayan akan terus menderita dan berada di bawah garis kemiskinan.

“Kami akan terus miskin dan sulit memenuhi kebutuhan ikan di

pasaran. Seharusnya ada semacam alat atau peti besar penyimpanan ikan, dan saat dibutuhkan bisa dibongkar,” sebutnya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya memikirkan alat tangkap dan cuaca saja, tetapi juga memikirkan bagaimana cara mengontrol harga ikan dan jumlah pasokan ikan saat melimpah dan masa cuaca buruk atau tidak musim ikan.

“Tujuannya agar semua kebutuhan ikan bisa dipenuhi tanpa harus bergantung kepada cuaca dan musim ikan,” katanya.

(dika/p)

SEPUTARSUMBAR Hasil UN Tidak Jadi Standar Masuk Unand PADANG – Rektor Universitas Andalas, Padang Weri Darta Taifur menegaskan Unand tidak menjadikan hasil ujian Nasional (UN) sebagai patokan dalam penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini. Kampus tersebut

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

15

Pemerintah Fokus Pembangunan Pembangkit Listrik di Luar Jawa Diprioritaskan bagi daerah yang kaya sumber daya alam Andika Adi Saputra

P

memiliki standar tersendiri saat menerima calon mahasiswa baru.. ”Ada tiga metode dan patokan yang kami jadikan standar saat menerima mahasiswa baru di Unand.

Metode tersebut sudah diterapkan beberapa tahun sebelumnnya dan diyakininya metode tersebut lebih positof dibandingkan hanya berpatokan kepada hasil UN,” ujarnya, Senin (20/4/2015).

Tiga motode atau standar tersebut menurut Weri adalah akreditasi dan akselerasi sekolah asal siswa, nilai siswa, prestasi dan keahlian penunjang lain serta prestasi alumni sekolah bersangkutan yang kuliah di Unand.

Ia menilai, ketiga standar tersebut lebih ril dan dapat mencerminkan kualitas calon mahasiswa baru. Kalau siswa tersebut berprestasi dan pintar secara otomatis dia bisa melanjutkan pendidikan di Unand.

Sebaliknya, jika hanya berpedoman kepada hasil UN bagus saja belum menjamin siswa tersebut bisa berkuliah di Unand.

“Kami akan tetap menerima mahasiwa baru dengan jalur dan aturan yang ada diantaranya melalui jalur SMPTN dan SPMB,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti UN tidak berfungsi. UN yang dilaksanakan memiliki maksud dan tujuan lain. selain standar bagi perguruan tinggi saat menerima mahasiswa baru, UN bisa dijadikan langkah pemetaan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian pemerintah melakukan evaluasi serta menentukan bantuan atau tidak menyamratakan pendidikan di Indonesia.

“Kebocoran soal saat UN menunjukan kurangnya rasa percaya diri dan cemas peserta atau pihak lain. Tetapi saat ini meskinya itu tidak terjadi, sebab kelulusan ditentukan oleh sekolah,” ujarnya.(dika/p)

Puailiggoubat

emerintah Indonesia akan memfokuskan pembangunan pembangkit listrik di luar

Pulau Jawa dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Padang Minggu, 26 April 2015.

Menurutnya, daerah- daerah yang akan dijadikan konsentrasi pembangunan adalah daerah-daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Daerah tersebut harus bergerak dan menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin.

“Daerah yang kaya SDA harus segara kita bangun pembangkit listrik, kemudian pembangkit listrik menghasilkan industri dan kegiatankegiatan jasa,” ujarnya.

Andrinof menambahkan, konsep ini berbeda dengan sebelumnya.

Dahulu daerah yang kaya SDA dieksplotasi dan hasil SDA dijual ke luar negeri.

Salah satu contohnya adalah 80 persen batu bara dikirim ke luar negeri, kemudian

FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

Te-tapi akan d i k e r j a k a n secepatnya,” sebut Andrinof.

Lebih lanjut Andrinof menjelaskan, dari total 35 ribu megawatt yang akan dibangun, 40 persen di antaranya akan dibangun oleh pemerintah dan sisanya 60 persen akan dikerjakan swasta. Swasta yang dimaksud tidak terikat diluar atau didalam negeri, melainkan melihat kinerja mana yang bagus.

“PLN akan lebih KUNJUNGI PADANG - Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago saat berkunjung banyak membangun ke Padang 26 April 2015 jaringan transimisi, digunakan untuk membantu negara lain meningkatkan tenaga listrik. Sementara masyarakat yang daerahnya kaya SDA tidak memiliki listrik.

“Target kita ke depan 60 persen batubara di akhir 2019 akan digunakan untuk keperluan dan pemakaian dalam negeri. Saat ini hanya 15 persen yang digunakan untuk pemakaian di dalam negeri dan 85 persen lagi digunakan untuk membantu negara lain,” jelasnya.

Dari total 60 persen tersebut, lanjutnya, akan disiapkan untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia.

Pembangkit tenaga listrik yang akan

dibangun lebih dari 200 unit berdaya5500 megawatt dengan total daya mencapai 35 ribu megawatt . Dari total tenaga tersebut, sekitar 40 persen akan menggunakan batubara. Selebihnya berupa pembangkit listrik tenaga gas, tenaga air, dan pembangkit lain.

“Target pembangunan tenaga listrik tersebut sulit dipenuhi dalam lima tahun, karena butuh waktu panjang. Salah satu kendala adalah mencari investor, lahan dan pembangunan instalasi sendiri butuh waktu selama tiga tahun diperkirakan sekitar tahun 2018-2019 mendatang.

memang ada yang akan dibangun PLN tetapi jumlahnya akan lebih banyak swasta,” tuturnya.

Andrinof menyebutkan, jika pembagunan pembangkit listrik tersebut terealisasi pada tahun 2019 mendatang, hal tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya sampai 2019 mendatang Indonesia belum bisa surplus listrik.

Sementara Indonesia butuh surplus agar menarik untuk dunia industri.

“Kita mendorong pengusaha menjadi pelaku industri bukan hanya property,” katanya. (p)

56 Peserta Ujian UN Susulan di Sumbar, 11 di Padang PADANG - Sebanyak 56 peserta mengikuti Ujian Nasional susulan di Sumatera Barat. Sebelas orang di antaranya mengikuti ujian di SMAN 3 Kota Padang. Ujian Nasional susulan tingkat SMA berlangsung pada 20-23 April sedangkan tingkat SMK dilaksanakan pada 20-24 April 2015.

Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Padang,

Indriyedi Bakri mengatakan teknis pelaksanaan ujian sama sama dengan ujian sebelumnya. “Peserta UN diawasi oleh dua pengawas serta memakai atribut ujian sesuai peraturan yang ada,” ujarnya.

Dia menambahkan, peserta UN susulan tersebut harus memiliki alasan yang tepat mengikuti ujian, misalnya karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit. Sebelumnya sejumlah peserta

UN tetap melaksanakan ujian di rumah sakit, namun khusus beberapa peserta memang benar-benar tidak bisa melakukan ujian sesuai jadwal sehingga harus mengikuti ujian susulan.

“Sejumlah pelajar yang sakit tersebut masih dalam kondisi lemas.

Ada juga yang masih dalam penyembuhan DBD,” ujarnya.

Nantinya, hasil ujian susulan akan diserahkan ke LPTIK di

Universitas Andalas, sebab pengumuman hasil ujian akan dilakukan secara bersama dengan peserta ujian sebelumnya.

“Ujian dilaksanakan sesuai jadwal, beberapa peserta tampak pucat meski demikian mereka diawasi sesuai standar. Kami tidak memberikan perlakuan khusus, kemudian soalnya pun sama,” tuturnya. (dika/p)

Jelang Kedatangan Jokowi, Bappenas Tinjau Kawasan Mandeh PADANG – Menteri Perencana-an Pembangunan Nasional (PPN/ Kepala Bappenas), Andrinof Chaniago meninjau kawasan Mandeh dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Sumatera Barat.

Dalam agenda kunjungan Jokowi ke Sumbar, kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan

merupakan salah satu daerah yang akan didatangi pada 16 Mei 2015.

Menurut Andrinof, anggaran dana untuk Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan masih kecil. Anggaran tersebut masih fokus dalam bentuk penguatan ekonomi dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Salah satunya adalah penguatan ekonomi pemuda

dan angkatan kerja di daerah tersebut serta penguatan budaya masyarakat.

“Penguatan potensi wisata Kawasan Mande harus didukung oleh penguatan budaya masyarakat dan ekonomi masyarakat,” ujarnya, Minggu (26/4/2015).

Andrinof mengatakan, dalam mempersiapkan kedatangan presiden tersebut pihaknya sudah

berkoordinasi Kapolda, Koramil, pemerintah, dan seluruh dinas terkait.

“Kita sudah melakukan berbagai persiapan seperti melakukan rapat dengan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan dinas-dinas terkait,” ujarnya (dika/p)

16

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Stok Menipis, Harga Bawang Merah Tembus Rp 24 Ribu per Kilogram PADANG - Harga bawang merah di kota Padang terus berubah-ubah dalam dua bulan terakhir. Saat ini harga bawang di kota Padang tembus ke harga Rp 24 ribu per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp16 ribu per kilogram.

Pedagang sekaligus agen bawang di Pasar Raya Padang Mahmudi Ayani mengatkaan, naiknya harga bawang karena stok bawang di Alahan Panjang, Kabupaten Solok mulai menipis sebab para petani sudah memasuki akhir panen raya. Selain itu banyak daerah lain mengambil bawang dari solok membuat stok bawang menipis sehingga harga secara otomatis naik.

“Kenaikan harga berdampak kepada penghasilan pedagang, sebab konsumen mengurangi jumlah belanja mereka,” ujarnya, Minggu (19/4/2015).

Pedagang memprediksi, perubahan harga bawang masih akan terus terjadi meski tidak dalam angka besar. Sejumlah konsumen sempat mengeluhkan kondisi ini, sebab harga bawang dan sembako lainnya tidak stabil, bahkan cenderung berubah-ubah terutama sembako dari tanaman palawija seperti bawang dan cabe.

“Kami kebingungan mematok harga, beberapa petani ingin bawang dibeli dengan mahal, mereka beralasan stok bawang mulai menipis,” tuturnya. (dika/p)

PKPU Sumbar Galang Bantuan untuk Nepal PADANG – Anggota Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Sumatera Barat menggalang dana untuk korban gempa Nepal. Penggalangan dana dilakukan dengan cara meminta sumbangan pengguna jalan raya di kota Padang, Rabu, 28 April 2015.

Sambil membawa kardus beruliskan ”Love For Nepal”, anggota PKPU meminta sumbangan dari setiap pengendara yang melintas. Aksi di lakukan di Jalan By Pass, Ketaping, Kota Padang Anggota PKPU berjalan mendekati satu per satu pengguna jalan dan menyodorkan kardus tersebut. Usaha tersebut mendapat respon postif pengguna jalan.

Uang recehan dan uang kertas berjatuhan ke dalam kardus tersebut. Bahkan dalam waktu beberapa jam, mereka bisa mengumpulkan uang ratusan ribu rupiah. Direncanakan aksi tersebut akan diperluas di seluruh daerah di Kota Padang, termasuk mendatangi tempat umum lainnya.

Kepala Cabang PKPU Sumbar Priambodo Aryo Pamungkas, saat ditemui di lokasi penggalangan dana mengatakan, sumbangan untuk korban gempa Nepal akan dihimpun oleh PKPU di seluruh Indonesia. Hasilnya akan dikumpulkan dan disatukan ke PKPU nasional.

Setelah dana terkumpul, lalu dana disalurkan ke Nepal melalui PKPU pusat. Pengalangan dana direncanakan sampai satu minggu kedepan.

“PKPU pusat bersama anggota PKPU daerah sudah mengirim satu tim relawan ke Nepal dengan membawa obat-obatan, kantong jenazah, dan dana tunai. Direncanakan sore ini akan menyusul tim kedua,” ujarnya.

Selain penggalangan dana di Jalan, PKPU juga menggalang dana di masjid-masjid dan memanfaatkan jaringannya di lingkungan kampus serta tempat umum lainnya.

Selain dalam bentuk bantuan langsung.

Masyarakat juga bisa memberikan bantuan melalui no rekening yang dibuka oleh PKPU. Pertama BSM 27000.7000 atas nama PKPU dan Mandiri 111.000.655.2174. (dika/p)

Dua Minggu, Pasar Raya Padang Tiga Kali Terbakar FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

Pedagang duga ada unsur kesengajaan

Andika Adi Saputra

alam kurun waktu dua minggu, tiga peristiwa kebakaran terjadi di Kompleks Pasar Raya Padang, Sumate-ra Barat. Pedagang curiga kabaka-ran tersebut disengaja oleh pihak tertentu.

Menurut pedagang, tiga peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang berdekatan dan dalam waktu yang sama yakni pada dini hari. Selain itu, dalam tiga persitwa kebakaran yang terjadi terdapat beberapa titik api di Kawasan Blok B dan C. Pihak kepolisian diminta menyelidiki pelaku pembakaran tersebut, karena banyak kejanggalan yang ditemukan oleh pedagang yang tokonya ikut terbakar.

“Kami meminta polisi segera menyelidiki dengan detail siapa pelaku dari kebakaran ini. Sebab akibat kebakaran tiga kali tersebut lebih 85 petak toko hangus,” ujar Ketua Padagang Kompleks Iwapi Blok B dab C Pasar Raya, Kota Padang, Irwan Tiagan, Rabu, 29 April 2015.

Irwan menambahkan, kejang-

D

SELIDIKI LOKASI KEBAKARAN - Aparat kepolisian menyelidiki lokasi kebakaran di Pasar Raya Padang galan lain kebakaran selalu diduga dari arus listrik, padahal pada Blok C yang terbakar tidak dialiri oleh listrik. Kejanggalan lainnya adalah kejadian berurut, pertama 18 Maret menghanguskan sebanyak 24 petak toko, kedua pada tanggal 25 Maret menghanguskan sebanyak 40 petak, dan kejadian ketiga 27 Maret menghabiskan 20 petak toko.

“Menurut kami kerugian fisik bangun diperkirakan mencapai Rp 4-5 miliar dan kerugian isi toko ditaksir mencapai satu miliar lebih,” tuturnya, Rabu (29/4/

2015).

Irwan mengaku, setelah kebakaran kedua kemarin, pihak sudah menyerahkan rekaman CCTV dari salah satu toko yang merekam ada pergerakan orang-orang mencurigakan sesaat sebelum kejadian.

Pedagang berharap dengan CCTV tersebut polisi bisa membongkar pelaku pembakaran pasar.

“Saat ini, pedagang dan penyedia jasa tidak bisa bekerja dan penghasilan nihil. Jika kondisi ini terus terjadi akan mematikan mata pencarian dan penghidupan pedagang,” ujarnya.

Salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namannya mengaku, sejak Komplek Blok C dan B bermasalah, mereka tidak pernah tenang. Sebelumnya ada isu pemerintah akan membangun terminal di lokasi tersebut. Beberapa pedangang menolak, akhirnya terjadi ketegangan. “Kami sudah susah, mau diusir pula. Seharusnya Pemko Padang lebih bijak dengan mem-perhatinkan pedangan. Jika me-mang mau dipindahkan harus ada kesepatan bersama bukan hanya kehendak sepihak saja,” ujarnya. (p)

Usai Diresmikan, Gedung LKAAM Diminta Jadi Sarana Pendidikan Penanggulangan Bencana PADANG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif meminta gedung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dapat menjadi sarana pendidikan dalam penanggulangan bencana.

Setelah dibangun dan diresmikan, gedung itu dapat dijadikan sebagai sarana pendukung kebudayaan dan memberikan peran penting dalam penanggulangan bencana.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan pendidikan penanggulangan bencana melalui budaya dan kesenian adat.

“Saya tidak bisa banyak bicara, saya hanya meminta setelah diresmikan gedung ini kosong karena ada perpecahan,” ujarnya usai meresmikan gedung LKAAM Sumbar di Jalan KH Ahmad Dahlan Padang. Kamis 23 April 2015.

Dia menambahkan, BNPB hanya bisa membantu pembangunan gedung saja.

Sementara isi gedung dan kegiatannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan pengurus LKAAM. Ia menilai kebudayaan dan naskah-naskah Minangkabau memiliki nilai yang sangat tinggi.

Disarankan, LKAAM dapat melakukan dan mengumpulkan

naskah-naskah yang masih terpisah-pisah.

“LKAAM lembaga besar dan berperan penting dalam memberikan edukasi dan mencegah masuknya budaya lokal,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan BNPB yang membangun gedung LKAAM dan meminta LKAAM serta masyarakat Sumbar memanfaatkan gedung tersebut.

Gudung ini merupakan salah satu dari puluhan gedung yang hancur saat gempa 2009 lalu, dan saat ini sudah bisa dibangun kembali.

“Kita patut bersyukur gedung ini bisa berdiri megah, sebab beberapa gedung lain masih dalam pengerjaan bahkan ada yang belum bisa dibangun karena terkendala dana,” ujarnya.

Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti Datuak Rajo Pangulu mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Peresmian gedung LKAAM bertepatan dengan ulang tahun LKAAM ke49 tahun dan Balairung Marawa Basa. (dika)

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

U

Suara Puailiggoubat Problema Pendidikan di Pulau Terpencil

S

etiap 2 Mei diperingati Hari Pendidikan Nasional. Saat dimana selalu muncul pertanyaan apakah pendidikan sudah menjadi hak seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Di Mentawai, perkembangan sektor pendidikan mulai digenjot sejak daerah ini menjadi kabupaten sendiri 1999 lalu.

Daerah kepulauan ini kini memiliki 110 SD, 17 SMP, 8 SMA (data berdasar wawancara dengan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet 2014 lalu). Infrastruktur pelan-pelan dibenahi dan jumlah guru-guru ditambah.

Dulu, di era 80-an hingga awal 1990-an, tidak ada SMA di Mentawai, SMP juga terbatas. Kebanyakan siswa SD melanjutkan sekolah ke Padang atau Pariaman, jika orangtuanya mampu. Jika tidak, mereka terpaksa putus sekolah. Tak sedikit pula yang rela masuk panti asuhan di Padang agar bisa bersekolah gratis meski risikonya tidak bisa bertemu orang tua dalam jangka waktu lama.

Meski sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam APBD Mentawai, masih terdapat sejumlah problema yang dihadapi anak-anak Mentawai untuk bersekolah.

Masih ada sejumlah daerah yang belum tersentuh akses pendidikan karena lokasi yang terisolir. Daerah-daerah ini umumnya terletak di pantai wilayah pantai barat, misalnya Sagulubbek.

Jumlah SMP dan SMA yang terbatas juga menyebabkan siswa SD harus terpisah jauh dari orangtuanya untuk melanjutkan sekolah. Mereka terpaksa menyewa atau kos jika mampu membayar atau tinggal di asrama jika ada.

Namun kemiskinan kebanyakan membuat orangtua tidak sanggup membayar sewa. Tidak sedikit yang tinggal di pondok-pondok kayu sederhana tanpa pengawasan orang yang lebih tua.

Kemiskinan juga membuat para pelajar rantau tersebut hidup sederhana, bahkan beberapa diantaranya harus bekerja di saat libur untuk mengumpulkan uang membeli buku.

Sementara untuk membangun sekolah baru harus diperhitungkan secara matang karena butuh biaya besar sementara jumlah siswanya tidak banyak.

Pemerataan guru juga masih menjadi persoalan. Sekolah-sekolah di pusat kecamatan umumnya kelebihan guru sementara sekolah di daerah yang jauh, kekurangan guru.

Kebijakan Pemda Mentawai merekrut guru kontrak untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah merupakan langkah yang tepat. Meski demikian, masih banyak sekolah yang kekurangan guru terutama guru mata pelajaran tertentu.

Meski setiap tahun alokasi dana pembangunan fisik sekolah ada Hari Pendidikan Nasional selalu menjadi pengingat bagi kita bahwa pendidikan hak semua warga negara, hak anak-anak muda penerus bangsa. Pemenuhan hak itu tidak hanya menjadi kewajiban negara tapi juga menjadi tugas berat orang tua dan masyarakat. Selamat Hari Pendidikan Nasional. l

17

Mengawal Perda Pariwisata Mengawal Mentawai

T

iga rancangan perda kepariwisataan yang telah diajukan Bupati Mentawai kepada DPRD yakni Ranperda Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Ranperda Kepariwisataan Dan Ranperda Pengelolaan Dan Daya Tarik Wisata Selancar akan menemui ganjalan karena ada pasal yang bertentangan dengan UU Pemda.

Dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 23/ 2014 dinyatakan Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam dilaut yang ada di wilayahnya. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan kewenangan wilayah kelola itu mencakup jarak dari garis pantai hingga 12 mil ke arah laut lepas,� Sajian Utama Puailiggoubat Edisi No.310, 15-30 April 2015 hal.3.

Dari kacamata awam, kondisi ini sangat tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin Mentawai yang memiliki kekayaan alam yang berpotensi mendatangkan keuntungan bagi Pemda-nya karena terganjal aturan mengakibatkan tidak bisa menikmati dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Akhirnya Pemda gigit jari dan menjadi penonton bukan pemain yang dapat memegang kartu truf itu.

Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya di laut oleh Pemerintah Provinsi, perlu diperhatikan berapa jarak yang menjadi kewenangan provinsi tersebut. Pada ayat (3) disebutkan bahwa jarak tersebut adalah 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Yang menjadi isu adalah perbedaan pedapat mengenai kewenangan provinsi untuk mengelola sektor kelautan dan jarak berlakunya kewenangan Pemerintah Provinsi.

Apabila diperhatikan lebih seksama, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014, di situ ditegaskan bahwa jarak kewenangan Daerah Provinsi dalam pengelolaan sektor kelautan adalah 12 mil laut (vide-pasal 27 ayat (3)). Pertanyaannya adalah, berapa jarak antara garis pantai Daerah Provinsi Dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai? Apakah 12 mil laut atau lebih? Dari penelusuran yang penulis lakukan dalam beberapa informasi elektronis diketahui bahwa jarak antara garis pantai pesisir

oleh: Rinto W. Samaloisa, SH,MH

Advokat/ Konsultan Hukum Sumatera Barat dengan Kepulauan Mentawai lebih kurang 125 mil.

Apabila data ini benar adanya, maka isu yang bergulir saat ini mengenai kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi terhadap kelautan adalah terpatahkan dengan sendirinya.

Jangan sampai terjadi upaya penyesatan terhadap teks pasal-per pasal dalam UU Pemda sehingga terkesan bias dan menimbulkan multi tafsir padahal sebenarnya materi muatan yang ada di Pasal 27 UU Pemda tersebut sudah sangat jelas pengaturannya. Dengan terbuktinya fakta ini maka pengundangan Perda Kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan kewenangan Peme-

rintah Provinsi terhadap pengelolaan sumber daya laut ditegaskan berlaku dalam jarak 12 mil.

Konflik Kepentingan.

Potensi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang besar di sektor kepariwisataan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) membawa konsekuensi logis baik antara Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten (Mentawai).

Bagi pemerintah Kepulauan Mentawai yang menggantungkan sumber PAD nya di sektor pariwisata tentunya sektor penerimaan di bidang ini menjadi andalan utama karena sektor ini berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara bagi Pemerintah Provinsi, potensi asli daerah kabupaten-kabupaten yang berada di wilayahnya merupakan

sumber pendapatan penting selaku pihak pengendali (peran gubernuran).

Tentunya posisi kedua belah pihak ini merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai pelaksana akselerasi pembangunan di daerah. Permasalahan muncul apabila dua kepentingan ini tidak berjalan secara beriringan maka Pemerintah Kabupaten akan berhadap-hadapan dengan/vis a vis dengan Pemerintah Provinsi untuk mempertahankan hak dan kepentingannya.

Bila masalah ini muncul, semestinya kedua belah pihak duduk bersama untuk memecahkannya secara proporsional. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan undang-undang mengenai permasalahan yang dihadapi benar-benar dipahami secara utuh bukan setengah-setengah (parsial). Ketentuan perundang-undangan terkait isu yang

dihadapi harus menjadi acuan. Karena dalam pengamat-an s a y a bahwa sebenarnya isu yang dihadapi saat ini sebenarnya bukan isu substansial karena dalam UU Pemda sendiri sudah jelas-jelas menegaskan bahwa jarak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah 12 mil laut dari garis pantai. Sementara spot ombak dan objek yang menjadi materi muatan dalam Perda Kabupaten justru terletak hanya beberapa Km saja dari garis pantai Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bahkan objek-objek ini melekat di daratan Kepulauan Mentawai. Bahkan apabila jarak tersebut kurang dari 12 mil maka pembatasan dapat dilakukan dengan membagi sama rata jarak tersebut dalam arti masingmasing memiliki kewenangan dengan

jarak 6 mil.

Lalu mengapa isu ini muncul?

Berkembangnya animo para turis untuk berkunjung ke Mentawai karena adanya potensi alam tersebut dianggap menjadi sumber pendapatan besar di sektor pariwisata yang apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber-sumber pendapatan besar bagi daerah. Baik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi tentunya tidak akan rela untuk hanya menerima cuilan-cuilan dari potensipotensi itu bahkan kalau bisa masingmasing pihak menjadi pemain utama.

Judicial Review Mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, penyusunan Ranperda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Perda yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan mengajukan pengujian apakah bertentangan dengan peraturan perundangundangan diatasnya atau tidak.

Apabila suatu Perda sudah diundangkan dan ternyata dalam masa keberlakuannya dianggap bertentangan tentunya hal ini sangat merugikan karena akan menghambat laju pembangunan.

Akan tetapi apabila ketentuan undang-undang ternyata bertentangan dengan UUD 1945 berikut dengan amandemen-amandemennya maka pasal-pasal yang dianggap bertentangan dalam suatu undang-undang dapat diuji materiilkan (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. Tetapi apakah pasal-pasal yang dianggap sebagai penghambat macetnya pengun-dangan Ranperda Kepariwisataan menjadi Perda benarbenar bertentangan dengan UU dan UUD 1945? Dibutuhkan kejelian kita bersama untuk memperhatikan apakah pasal-pasal tersebut benarbenar merugi-kan dan berpotensi multi tafsir atau bahkan tidak memiliki daya ekseku-torial ditataran implementasinya.

Sektor pariwisata di Mentawai merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan vital bagi Pemda Mentawai. Disamping itu, adanya sumber daya ini dapat dijadikan pemacu pembangunan infrastruktur sehingga akselerasi pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan.

Masurak Bagatta!

Puailiggoubat

18

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Mereka rela tinggal di panti asuhan dan tidak bertemu orangtua tiga tahun demi bisa sekolah gratis

Perjuangan Anak-anak Salappak

Mengejar Pendidikan di Kota FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

kses pendidikan yang memadai bagi sebagian anak dari Dusun Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai bukanlah hal mudah. Banyak tantangan yang mesti mereka hadapi, mulai dari masalah ekonomi keluarga, keterbatasan fasilitas sekolah, asrama pelajar dan masalah pergaulan ruang sosial masyarakat.

Agar pendidikan lanjut, anak-anak tersebut hijrah ke Padang masuk melalui panti asuhan yang menampung anakanak miskin. Perkenalan dengan pantipanti ini melalui jejaring kerabat atau orang kampung yang duluan masuk.

Pengorbanannya pun tak sedikit, mulai dari menahan rasa rindu dengan orang tua, penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru hingga nama agar bisa diterima di tempat tersebut.

“Saya tinggal di Panti Asuhan Safri Musa Ulu Gadut, Padang, pertama kali ke tempat ini dibawa oleh abang saya Erlius pada 2014 dengan tujuan bersekolah, sebelumnya saya belum pernah ke Padang,” kata Tamilus Nofriandi Salaisek, remaja 14 tahun dari Dusun Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan saat berbincang di Kantor Redaksi Puailiggoubat, Padang, Jumat, 25 April.

Sebelum ke Padang, Nofriandi bersekolah di sebuah SD Filial di kampungnya namun sekolah tersebut hanya sampai kelas IV, jika mau melanjutkan hingga tamat mesti ke Muara Siberut. Sebenarnya di pusat desa yang terletak di Dusun Muntei ada 1 SD yakni SDN 12 Muntei, namun jarak dari Salappak ke Muntei sangat jauh. Jalan penghubung antardusun tersebut belum memadai, baru sebagian yang dibeton dari proyek P2D dan PNPMM yang kondisinya sudah banyak yang rusak, sisanya masih berupa jalan setapak.

Dari Salappak ke Muntei melalui jalan setapak waktu perjalanan bagi orang yang terbiasa sekitar 4-5 jam sementara yang belum, menghabiskan waktu hingga 8 jam. Jalur lain yang menghubungkan daerah tersebut yakni melalui sungai, waktu perjalanan sekitar 3-4 jam dengan pompong atau jika dengan speed boat kurang dari 3 jam tergantung debit sungai. Jika musim kering perjalanan melalui sungai lebih dari 6 jam.

Bersekolah di Muntei maupun di Muara Siberut bukanlah pilihan cocok

A

BELAJAR - Para siswa belajar di sekolah Uma di Dusun Tinambu, Desa Saliguma, Siberut Tengah beberapa waktu lalu. Meski minim fasilitas, mereka tetap antusias untuk bersekolah bagi Nofriandi karena kedua pilihan tersebut sangat berat. Ketidakmampuan ekonomi keluarga membiayai kebutuhan sekolah seperti makanan, biaya asrama atau kos dan keperluan sekolah lainnya membuatnya tidak dapat memilih ke dua tempat tersebut.

“Orang tua kesulitan membayar kebutuhan saya jika tinggal jauh dari mereka, belum lagi saya masih kecil,” tuturnya.

Kunjungan abangnya yang berkebetulan libur puasa di kampung mereka

pada 2014 menghidupkan kembali semangatnya untuk sekolah. Ia diajak melanjutkan sekolah ke Padang dan tinggal di panti.

Meski berat berpisah dengan orang tua, remaja kelahiran 6 Agustus 2001 dari 7 bersaudara ini berangkat. Di Padang ia diterima bersekolah di kelas VI di MIN Kota Lua Gadut. Selama 3 minggu ia mengaku menangis merindukan orang tua. “Saya rindu sama orang tua, kadang pagi atau malam saya menangis, untung ada teman lain

sekampung yang menyemangati dan menghibur saya,” ujarnya.

Nofriandi menambah namanya sehingga menjadi Tamilus Nofriandi Salaisek.

Menurutnya sekolah di Padang sangat menarik, banyak teman dalam satu kelas, berbeda jauh dengan sekolahnya dulu yang hanya sekitar 9 orang dalam 1 kelas dan jika dijumlah siswa dari kelas I-IV hanya 53 orang.

Soal nama bagi Nofriandi tidak menjadi persoalan asal ia bisa bersekolah

SMAN 1 Siberut Tengah Tidak Terapkan Kelas Unggul SAIBISAMUKOP - SMAN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menerapkan sistem kelas unggul yang diseleksi sesuai minat, bakat, kemampuan dan intelektual siswa.

Kepala SMAN 1 Siberut Tengah, Rafael Nyo Satoko mengatakan, sampai saat ini sekolahnya belum mengelompokkan siswa ke dalam kelas unggul mau pun tak unggul. “Belum ada, dinas juga tidak menginformasikan hal terse-

but,” saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Senin 27 april.

Meski ada pemberitahuan penerapan sistem kelas unggul tersebut, Rafael menilai, sistem tersebut kurang baik karena akan menimbulkan diskriminasi perlakuan siswa lain yang tidak masuk dalam kelas unggul.

“Kenapa kita tidak lakukan, tentunya akan ada pengelompokan siswa yang berbakat dan tidak serta termasuk juga dengan guru-gurunya, guru juga tidak untuk mengajar di kelas unggul dan pastinya siswa yang

tidak masuk di kelas unggul akan merasa minder, ini mengundang kecemburuan sosial, sistem saat ini sudah baik,” ujarnya.

Menurut Rafael jika sistem unggul diterapkan baiknya itu melibatkan seluruh sekolah yakni sekolah unggul sehingga semua sekolah bersaing untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya. Di sisi lain penerapan sistem ini juga mesti didukung kelengkapan fasilitas sekolah. (rr/g)

dan mampu mewujudkan cita-citanya menjadi dokter. Saat ini Tamilus Nofriandi Salaisek tengah bersiap menghadapi UN kelulusan. Ia bertekad belajar giat agar bisa melanjut-kan ke SMP. Sementara Wiliam Satoinong, remaja dari Salappak lainnya yang kini sekolah di MTS Limau, Padang punya cerita lain. Ia pindah ke Padang dan tinggal di panti asuhan yang sama dengan Nofriandi mengatakan, dirinya sebelumnya belajar di kelas I SMPN 1 Siberut Selatan, Kecamatan Siberut selatan, namun ketika kenaikan kelas ia tak naik kelas II. Karena rasa minder dan frustrasi ia meminta kepada orang tuanya untuk pindah.

Orang tuanya menyetujui dan mengirimnya di panti dengan tujuan mengubah perilakunya agar lebih disiplin dan termotivasi belajar giat pada 2013. Pertama kali datang ke Padang ia ditempatkan di panti asuhan yang berada di Pesisir Selatan dan dinaikkan di kelas II SMP. Kemudian pada 2013 ia pindah ke Panti Asuhan Safri Musa Ulu Gadut, Padang.

Setelah pindah ke Padang, remaja kelahiran 17 Juni 1999 ini melanjut di MTS Limau Manis, Padang. Tinggal di panti memberi pelajaran yang berarti bagi Wiliam terutama disiplin, di tempat barunya ia bersama kawan-kawannya tidak boleh keluar sembarangan dari asrama.

“Sudah ada batas waktunya, paling lambat pukul 16.00 WIB sudah berada di panti, jika melanggar langsung dikeluarkan,” katanya.

Di panti semua kebutuhan mereka ditanggung pemilik panti, mulai dari biaya sekolah, makanan termasuk ongkos ke sekolah. Tiap hari Wiliam mengaku diberi ongkos Rp4 ribu ke sekolah, sementara makanan mereka disiapkan petugas panti.

Wiliam menuturkan, terkadang rasa rindu dengan orang tua di kampung menyelinap dalam hati namun semunya ia tahan. Mereka hanya diperbolehkan pulang kampung oleh pengelola panti tiga tahun sekali.

“Bertemu orang tua di kampung hanya sekali dalam tiga tahun,” katanya.

Selama sekolah di Padang, Wiliam menyadari bahwa ada beberapa perbedaan antara sekolahnya dulu di Mentawai dengan Padang seperti kelengkapan fasilitas yang cukup mendukung pengembangan diri murid.

“Hidup di kampung orang memotivasi kami lebih semangat belajar, saya sendiri bercita-cita jadi tentara jika tamat SMA,” ucapnya.(g)

PENDIDIKAN SMPN 1 PUS Targetkan 100 Persen Kelulusan UN SIKAKAP - Kepala SMPN 1 Pagai Utara Selatan, Orkas menargetkan kelulusan siswa 100 persen pada Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan pada 4-7 Mei mendatang.

Target itu menurut Oskar tidak muluk karena pihaknya telah mempersiapkan peserta sebanyak 158 siswa sejak Januari. “Kita telah melatih mereka mengerjakan soal UN pada tahun lalu kemudian diberikan tambahan belajar pada sore khusus pelajaran yang diujikan nanti seperti matematikan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 10 April.

Selain itu, lanjut Oskar, sekolah juga mengadakan try out untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjawab soal. Meski nilai UN bukan penentu kelulusan, menurut Oskar bukan alasan tidak serius dalam menghadapi ujian itu.

Sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nilai lapor semester 1 sampai 5 sangat menentukan sekali seorang siswa dinyatakan lulus kalau siswa ingin aman maka nilai lapornya harus rata-rata 83-85 kalau dibawah nilai tersebut sulit bagi siswa dinyatakan lulus.

“Bagi siswa yang tidak lulus diwajibkan untuk mengulang kembali pada tahun ajaran 2015/2016,” ujarnya. (spr/g)

SMPN 1 PUS Kekurangan Tiga Ruangan SIKAKAP - SMPN 1 Pagai Utara Selatan kekurangan tiga lokal belajar karena dari 19 lokal yang tersedia tiga ruangan dijadikan kantor guru, mushola dan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan enam lokal belum memiliki mebeler.

Kepala SMPN 1 PUS, Oskar mengatakan, dari 19 lokal yang ada hanya 11 ruangan yang digunakan untuk belajar siswa, sementara 2 lokal digunakan untuk ruang tata usaha dan UKS serta 1 lokal untuk musholah.

Sementara enam lokal lainnya belum digunakan karena tidak memiliki mebeler.

“Jadi yang bisa dipakai untuk ruangan belajar hanya 11 lokal,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 10 April.

Untuk mengatasi kekurangan ruangan tersebut, sekolah memberlakukan dua shif pelajaran yakni pagi dan siang. Siswa kelas VIII dan IX masuk pagi yang menggunakan 12 lokal, 1 lokal tambahan memakai ruangan laboratorium, sementara kelas VII masuk pagi yang menggunakan delapan lokal. Jumlah siswa SMPN 1 PUS sebanyak 632 orang. (spr/g)

Puailiggoubat

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

19

Demi Biaya Sekolah Ronal dan Zulkifli Jadi Pencuci Motor FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Jika pelanggan banyak mereka terpaksa lembur

Supri Lindra

T

CUCI MOTOR

inggal jauh dari orang tua bukan hal yang mudah bagi pelajar yang baru duduk di

bangku SMP seperti yang dialami Zulkifli (14), seringkali uang kebutuhan hidup dari orang tua tidak mencukupi. Untuk memenuhinya, ia menjadi pencuci sepeda motor.

Zulkifli yang kini belajar di kelas I MTsN Sikakap, Kecamatan Sikakap, Mentawai berasal dari Dusun Boriai, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan. Daerah itu terletak di pantai barat pulau Pagai Selatan yang dipisahkan selat Sikakap. Daerah ini terkenal dengan keganasan ombaknya. Jalan darat antarkampung di daerah tersebut belum memadai.

Zulkifli sendiri tinggal di Sikakap yang berada di Pulau Pagai Utara menumpang di rumah tantenya.

Zulkifli menyebutkan, kiriman orang tua setiap minggu tak menentu, kadang Rp100 ribu kadang Rp150 ribu. Ia tak selalu dapat bertemu orang tuanya karena jarak tempat tinggal yang jauh, kadang mereka hanya bertemu sekali seminggu, malah juga sekali sebulan.

Untuk mendapat uang

Zulfikri, siswa MTsN Sikakap menjadi pencuci sepeda motor sepulang sekolah untuk memenuhi biaya sekolah

tambahan, ia bersama rekan-rekannya bekerja pada sebuah usaha pencucian motor di Sikakap. Pekerjaan itu telah ia lakukan sekitar 2 tahun. “Jumlah upah yang dibayarkan bos tak tetap, disesuaikan dengan jumlah motor yang dicuci,” katanya kepadaPuailiggoubat, Kamis, 16 April.

Jika motor yang berhasil dicucinya sehari hanya 15 unit maka upah yang diterimanya sekira Rp25 ribu, jika kurang ia hanya mendapat Rp15 ribu.

Pekerjaan ini ia lakukan setelah pulang sekolah yakni sekitar pukul 14.00 WIB sampai 18.00 WIB. Zulkifli menyebutkan, sisa upah yang

diterimanya ia tabung agar bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi sehingga cita-citanya menjadi guru terwujud.

“Jika pelanggan banyak kami terpaksa lembur, uang yang kami dapatkan pun lebih banyak,” ujarnya.

Sementara Ronal (15), siswa kelas II Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sikakap yang berasal dari Dusun Pasapuat, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara mengatakan, pekerjaan sebagai pencuci motor ia lakukan untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Upah dari hasil mencuci

motor sebagian ia serahkan kepada orang tuanya, sisanya untuk kebutuhan sekolah dan belanja.

“Saya tidak malu melakukan pekerjaan ini, yang jelas halal, kalau mencuri itu baru memalukan dan ditangkap polisi,” ujarnya.

Menurut Ronal, pekerjaan ini telah ia geluti selama 1 tahun , meski capek pekerjaan tersebut tetap ia jalankan untuk melatih kemandirian jika merantau nanti. “Bekerja sambil sekolah itu kebanggaan tersendiri bagi saya sebab uang yang diperoleh dari keringat sendiri, cita-cita saya ingin jadi polisi,” ucapnya. ( g)

Pelajar SMAN 1 Siberut Tengah Ujian di RSUP M. Djamil PADANG-Stevanus Sageilepak, siswa SMAN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai terpaksa melanjutkan Ujian Nasional (UN) di RSUP M. Djamil Padang karena menderita sakit penggumpalan darah di sum-sum tulang belakang, Selasa, 21 April.

Menurut Hasan Sageileppak, orang tua Stevanus, pada hari pertama pelaksanaan UN 13 April, anaknya yang jurusan IPS masih sempat mengikuti ujian namun di hari ke dua anaknya mendadak demam tinggi kemudian tubuhnya menguning. Karena gejala penyakit yang diderita Stevanus tak biasa ia segera dibawa ke Padang pada Selasa, 14 April dengan kapal Mentawai Fast dari Siberut ke

Padang.

“Setelah diperiksa, dokter menyimpulkan peredaran darah

pada sum-sum tulang tidak berfungsi maksimal karena ditemukan FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

UJIAN NASIONAL - Stevanus Sageileppak, siswa SMAN 1 Siberut Tengah melanjutkan Ujian Nasional di RSUD M Djamil karena sakit

penggumpalan darah, sehingga harus dilakukan cuci darah,” kata Hasan.

Setelah dirawat sekitar seminggu, Stevanus kemudian melanjutkan ujian yang sempat tertunda yang menyisakan empat mata pelajaran.

Dengan mengenakan kemeja kotakkotak paduan warna putih biru, Stevanus melanjutkan ujian di ruangan penanganan penyakit dalam.

Tempat tidur pasien yang dipakainya ia jadikan alas saat soal ujian.

Pada 23 April Stevanus berhasil menyelesaikan ujian yang didampingi Ari Gustinaldi, salah seorang guru SMAN 1 Siberut Tengah.Hingga kini Stevanus masih menjalani perawatan hingga dapat diperbolehkan pulang jika kondisi kesehatannya sudah membaik. (trs/g)

20

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Warga Laporkan Dua Guru PNS SDN 10 Cimpungan Karena Tak Bertugas CIMPUNGAN-Dua guru SDN 10 Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai berinisial AS dan ZL dilaporkan warga kepada Camat karena sering tidak mengajar.

Silvester Pajok, salah seorang warga mengatakan, kedua guru tersebut sudah lama tak di tempat sehingga anak-anak tidak mendapat pelajaran. “Sudah lama Pak Camat, akibatnya anak-anak kami seperti ayam karena tak ada guru yang mengajar, mohon diperhatikan Pak,” katanya kepada Camat Siberut Tengah, Akas Sikatsilak pada acara pembinaan di sesi ke-2 tanya jawab dan diskusi dengan warga di Balai Kantor Desa Cimpungan, Sabtu, 25 April.

Menanggapi laporan tersebut, Akas Sikatsilak menyebutkan, dirinya sangat kecewa, meski bukan atasan langsung guru-guru namun menjadi kewenangannya sebagai pembina PNS di Kecamatan Siberut Tengah. “Kepala sekolah harus memperhatikan hal ini, warga harus lapor jika ada PNS yang mangkir dari tugas, laporkan ke Dinas, BKD bila perlu ke Bupati,” ujarnya.

Namun Puailiggoubat tak bisa melakukan konfirmasi kepada kedua guru tersebut karena tak berada di Cimpungan. Kepala SDN 10 Cimpungan, Rebeka yang juga coba dikonfirmasi tidak berada di tempat karena sedang melakukan kunjungan dinas.

Terkait hal itu, Pengawas Sekolah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Parmenas Sakeru mengatakan, persoalan ke dua guru tersebut sudah dilaporkan warga kepada mereka dan dinas pendidikan.

“Kita sudah dua kali memanggil mereka di kantor dan menyarankan, mengingatkan untuk segera di tempat tugas, apapun alasannya kita tidak mau tahu, kemarin juga kita tanya kepala sekolahnya,” katanya. (rr/g)

Siswa SMAN 1 Siberut Utara Bersihkan Jalan Pokai SIKABALUAN - Siswa SMAN 1 Siberut Utara, Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai membersihkan jalan dari SMA menuju Pokai Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara pada Sabtu, 25 April. ”Ini kegiatan bakti sosial bagi masyarakat karena rumput dikiri kanan badan jalan sudah tinggi dan jalan kelihatan menjadi sempit,” kata Rika, salah seorang siswa, Sabtu, 25 April.

Yosef, siswa lain menyebutkan, pihak sekolah melihat jalan arah Pokai telah bersemak sehingga memutuskan melakukan kerja bakti.”Walau tidak begitu panjang yang dikerjakan namun sudah ada hasil sedikit, ojek dengan becak sudah terbantu,” katanya.(bs/g)

Logistik UN SMP Tiba di Mentawai UN SMP sederajat di Mentawai diikuti 46 sekolah

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Leo Marsen

eminggu sebelum pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP digelar serentak di seluruh Indonesia pada 4-7 Mei, bahan logistik Ujian Nasional (UN) SMP di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah tiba di Dinas Pendidikan Mentawai pada Senin, 27 April.

Ifran Kristian, pengantar soal ujian dari Dinas Pendidikan Mentawai mengatakan, logistik UN SMP tiba pada Senin pagi, 27 April di Tuapeijat yang dikawal polisi dan tiga orang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dari Tuapeijat soal akan didistribusikan ke Siberut, Sipora dan Sikakap.

“Sampai saat ini soal ujian sudah kita serahkan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Sikakappada 27 April sore hari, Pagai Utara dan Pagai Selatan yang disaksikan kepada SMP di lokasi, keadaan sampul soal UN berwarna kuningbaik dan rapi,” katanya kepada Puailiggoubat.

Peserta ujian tahun ini sebanyak 1.398 siswa yang berasal dari 24 SMP negeri, 18 MTsN dan 4 SMP swasta. Ujian ini akan dilaksanakan di delapan titik yang tersebar di 10 Kecamatan di Mentawai.

Sementara di Sikakap, kata Ifran, peserta UN sebanyak 9 SMP yang terdiri dari 7 SMP negeri dan 2 SMP

S

BERTEMU KETUA DPRD - Murid SDN 01 Sioban, Kecamatan Sipora Selatan bertemu dengan Ketua DPRD Mentawai, Yosef Sarogdok saat melakukan reses beberapa waktu lalu swasta. Amplop kuning yang berjumlah 104 sampul berisi soal ujian sudah dijatah masing-masing sekolah yakni 32 untuk SMPN 1 Pagai Utara Selatan, SMPN 1 Pagai Utara 12 amplop, SMPN 2 Pagai Selatan mendapat 16 sampul, SMPN 1 Pagai Selatan 4 sampul, SMPN 3 Pagai Selatan 4 sampul,SMPN 2 Sikakap 12 sampul, MTsN 12 sampul, SMP swasta GKPM 8 sampul dan SMP Tribakti 4 sampul.

“Setiap sampul berisi empat mata ujian yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (IPA),banyaknya sampul tergantung dengan jumlah siswa yang ikut ujian di masingmasing sekolah,” ujarnya.

Kementerian Pendidikan Nasional menargetkan distribusi naskah Ujian Nasional (UN) jenjang SMP 2015 selesai 3 Mei atau satu hari sebelum pelaksanaan ujian. Naskahnaskah tersebut akan didistribusikan ke 510 kabupaten/kota yang akan melaksanakan UN SMP. Distribusi naskah UN SMP telah dimulai sejak 26 Maret lalu yaitu ke Kabupaten Maluku Barat Daya. 192 kabupaten/kota lainnya akan mendistribusikan naskah UN pada 30 April hingga 3 Mei. Dengan demikian, secara total, pada 3 Mei nanti naskah UN SMP akan didistribusikan ke 510 kabupaten/kota.

Distribusi naskah UN menggunakan beberapa jalur, yakni darat,

laut dan udara. Khusus untuk Provinsi Aceh pengiriman dilakukan percetakan yang berada di Jakarta oleh Perum Percetakan Negara RI dengan menggunakan jalur darat. Waktu tempuh pengiriman ini memakan waktu empat hari, dari 23-27 April atas permintaan dinas pendidikan setempat.

Sebelum didistribusikan ke kabupaten/kota, naskah soal dan lembar jawaban yang telah selesai dicetak disimpan di gudang provinsi atau di percetakan. Di beberapa provinsi, penyimpanan dilakukan di Polda dan Kantor Pos Provinsi. Total naskah yang dicetak untuk UN SMP adalah 18.735.824 eksemplar. (g)

SMAN 2 Sikakap Kekurangan Guru dan Fasilitas Sekolah TRANS- SMA Negeri 2 Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berdiri dua tahun lalu membutuhkan penambahan sejumlah guru bidang studi dan fasilitas sekolah.

Kepala SMAN 2 Sikakap, Dewi Sinta mengatakan, jumlah murid sebanyak 83 orang yang

terdiri kelas I dan II. Sementara tenaga pengajar yang ada yakni dua orang PNS, delapan guru kontrak, guru tetap tiga orang dan empat guru suka rela.

“Dengan 17 mata pelajaran kita masih kekurangan guru pelajaran kimia, PPKn, olah raga, pelajaran keterampilan pertanian, kesenian

dan budaya Mentawai,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Selasa, 28 April.

Selain guru, lanjut Dewi Sinta, ruang belajar yang dimiliki hanya enam lokal ditambah ditambah ruang majelis guru dan kepala sekolahserta MCK. Menurut dia, perlu penambahan

dua ruangan untuk perpustakaan dan laboratorium.

“Tanah untuk lokasi pembangunan sudah tersedia, lokasi tersebut telah diratakan alat berat PT. Minas, saya berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai membangun fasilitas tersebut,” ujarnya. (leo/g)

SMAN 1 Siberut Utara Gelar Perlombaan Peringati Hardiknas SIKABALUAN - SMAN 1 Siberut Utara, Kecamatan Siberut Utara menggelar berbagai perlombaan memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei

yang dimulai pada Senin, 27 April.

Adrianus Nonong, salah seorang guru SMAN 1 Siberut Utara yang menjadi ketua panitia peringatan mengatakan,

perlombaan yang dilakukan diantaranya lomba puisi, pidato, cerdas cermat, bola voli, tarik tambang, tenis meja, pacu karung, lagu dan perlombaan lainnya.

“Ini bertujuan untuk menyiapkan bibit-bibit olahraga serta menyiapkan mental siswa,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis, 30 April.(bs/g)

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Camat Pagai Utara Minta Warga Fokus Satu Komoditi SAUMANGANYAK - Pemilihan komoditi perkebunan yang banyak mengakibatkan hasil yang didapat petani di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak maksimal. Agar berhasil, Camat Pagai Utara, Jarlinus Ridwan meminta warganya memfokuskan diri pada satu komoditi saat membuka perkebunan.

“Tradisi kita masyarakat Mentawai selama ini kalau ada 100 macam bibit maka semuanya akan ditanam di satu lahan, akibatnya hasil yang diharapkan tidak maksimal, hasilnya hanya cukup untuk makan saja, supaya hasil dapat memenuhi kebutuhan hidup hendaknya kita harus fokus pada satu komoditi perkebunan,” katanya, Senin, 13 April.

Menurut Jarlinus, hasil pertanian mampu memajukan ekonomi keluarga jika dikerjakan dengan serius, fokus dan terencana dengan baik. (spr/g)

Petani Dusun Seay Lama Butuh Jalan SEAYLAMA - Warga Dusun Seay Lama, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas bermata pencarian sebagai petani, namun mereka mengalami kesulitan ke ladangnya karena fasilitas jalan belum ada.

Kepala Dusun Seay Lama, Sariman Sababalat mengatakan, warganya yang berjumlah 60 kepala keluarga bekerja sebagai petani sawah, menanam pisang, coklat dan cengkeh. Letak ladang tersebut cukup jauh dari pemukiman yakni sekitar 1,5 kilometer.

“Jalan yang ada saat ini masih jalan setapak, becek dan dipenuhi rumput, belum ada jalan beton menuju perladangan warga sehingga kami kesulitan mengangkut hasil panen,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 17 April.

Sariman dan warga berharap pemerintah membangun jalan perekonomian untuk memudahkan akses mereka ke ladang tersebut.

Jika ada jalan beton, kata Sariman, petani akan lebih mudah mengangkut hasil bumi dengan sepeda motor atau becak, selain yang diangkut lebih banyak, proses pengangkutan juga lebih cepat.

“Selama ini warga yang mengangkut hasil pertaniannya mengunakan gerobak sorong, isi gerobak tersebut hanya 5-6 tandan pisang, itu tergantung besar kecil tandan pisang yang diangkut, kalau pisang batu medan yang tandannya besar hanya mampu diangkat satu tandan saja,” ucapnya.(spr/g)

21

Dinas Perkebunan Sumbar Berikan 7.000 Bibit Pala Kepada Korban Tsunami PUS FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Bibit tersebut untuk meningkatkan ekonomi korban tsunami Mentawai Supri Lindra

D

inas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan 7

ribu bibit pala kepada korban gempa bumi dan tsunami Mentawai 2010 pada, Senin, 13 April lalu. Bibit tersebut diberikan kepada warga Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara dan Desa Sinakak, Kecamatan Pagai Selatan masingmasing 3.500 bibit.

Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Akhiruddin mengatakan, pemberian bantuan bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat korban gempa bumi dan tsunami Mentawai. Pada 2013 pihaknya juga memberikan bantuan 7 ribu batang bibit karet dan dilanjutkan dengan 10 ribu bibit karet pada 2014.

“Harapan kita kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan bibit pala ini agar dapat mengelola dengan baik dan betul-betul serius di dalam penanaman bibit yang telah diberikan, perawatan yang baik pasti

BIBIT PALA - Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara menerima bibit pala dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat menghasilkan buah baik pula, dengan hasil yang baik maka ekonomi masyarakat akan menjadi baik pula, sehingga kita dapat menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi,” katanya.

Camat Pagai Utara Jarlinus Ridwan menyebutkan, bantuan bibit pala ini merupakan bantuan pertama yang ia terima sejak menjadi camat di daerah tersebut, untuk itu penanamannya

harus dilakukan bersemangat.

“Dengan adanya bantuan bibit pala harapan kita dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lima tahun ke depan, sesuai dengan ilmunya pala telah berbuah 5 tahun, pala yang telah berbuah akan terus berbuah,” ujarnya.

Jarlinus berharap bantuan yang diberikan bukanlah bantuan terakhir namun akan ada bantuan susulan

lainnya dari pemerintah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi warga korban.

Sementara Ketua Kelompok Tani Saladdu, Herry Goenamaltha mengatakan, bantuan bibit yang diberikan kepada kelompoknya akan dibagi rata dengan seluruh anggota yang berjumlah 112 orang. Lahan yang telah disediakan kelompok tersebut seluas 500 hektar. (g)

Warga Siberut Tengah Menunggu Pembangunan Pasar SAIBI SAMUKOP-Pembangunan pasar ibu Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang direncanakan tahun ini terlaksana dengan anggaran senilai Rp937.814.000 dalam APBD Mentawai belum terlihat tanda dimulainya kegiatan

tersebut.

“Pasar di Siberut Tengah memang tahun ini di bangun, namun sampai saat ini belum ada pekerjaannya, kita menunggu dan tergantung dari Dinas Perindagkop dan UMKMyang tentunya mungkin masih ada prosesproses yang akan dilalui,” kata Camat

Siberut Tengah, Akas Sikatsila saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Kamis, 23 April.

Menurut Akas, warga sudah sangat siap dan menunggu sejak lama pelaksanaan pembangunan fasilitas tersebut . “Sebelumsaya menjadi camat di daerah

ini, perencanaan pasar akan di bangun itu sudah ada dan masyarakat juga sudah siap, warga telah menyediakan lahan untuk pembangunan pasar tersebut, jadi kini tinggal menunggu Disperidagkop dan UMKM,,” ujarnya. (rr/g)

Warga Desa Sinakak Butuh 60 ribu Butir Telur Ayam SINAKAK - Warga Desa Sinakak, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan sedikitnya 60 ribu telur ayam per enam bulan untuk dikonsumsi. Pasokan telur tersebut didatangkan dari Padang dan Pesisir Selatan karena di daerah ini sendiri usaha ayam petelur belum ada.

Kepala Desa Sinakak, Tarsan Samaloisa mengatakan, peluang

membuka usaha ayam petelur sangat memungkinkan dikembangkan di daerahnya karena permintaan cukup tinggi. Ia berencana mengajak pemuda karang taruna di desanya memanfaatkan peluang ini.

“Jika Karang Taruna Desa Sinakak mau, dana yang ada kita alihkan untuk membuka usaha ayam petelur,” katanya kepadaPuailiggoubat, Minggu, 19

April.

Menurutnya, bibit tak ada masalah tinggal dipesan di daerah Kambang, Pesisir Selatan, selain itu lahan cukup tersedia. “Tinggal minta saja,” ujarnya.

Tarsan menyebutkan, memelihara ayam petelur tidak membutuhkan lahan yang luas cukup 50 meter x 50 meter. Menurut hasil survei pada Desember lalu

kebutuhan telur ayam akan melonjak saat perayaan Natal dan tahun baru dari bulan biasanya yang mencapai 70 ribu butir.

Ia sedikit menyayangkan karena saat pengusulan rencana penggunaan dana karang taruna tak ada satu pun pengurus yang mengajukan pembukaan usaha ayam petelur akibatnya sampai saat ini pasokan didatangkan dari Padang. (spr/g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

Irigasi untuk meningkatkan produksi hasil sawah

Warga Butuh Fasilitas Irigasi Sawah FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanene’ Leo Marsen

arga Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan pembangunan irigasi untuk meningkatkan produksi tanaman padi.

Ketua Kelompok Tani Persawahan Saibi Samukop, Ishak Salakkau mengatakan, penanaman padi untuk yang ketiga kalinya sudah dimulai serentak pada 23 Februari lalu. Luas sawah yang digarap tahun ini bertambah 4 hektar yakni dari 26,7 hektar menjadi 30,7 hektar. Jumlah anggota kelompok juga bertambah menjadi 150 orang.

Ishak menyebutkan, mereka membutuhkan fasilitas irigasi untuk mengairi sawah yang pada saat musim kemarau tak mendapat air karena tergantung hujan. “Pengairan ini penting karena sangat berpengaruh terhadap pertuumbuhan padi yang ditanam,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di rumahnya, Selasa, 21 April.

Tahun lalu, kata Ishak, hasil panen padi pertama sebanyak 5 ton namun kedua berkurang hanya mendapat 2 ton sebab terjadi kemarau. Jumlah panen mereka selama dua kali musim baru 7 ton.

Selain fasilitas irigasi, petani juga membutuhkan solusi penyebab gagal panen untuk mencegah kejadian serupa terulang pada musim tanam yang ke tiga ini.

Mendukung yang disampaikan ketuanya, Jarson Jay (52), salah seorang anggota kelompok tani menyebutkan, penyuluhan yang rutin

W

BUKA SAWAH - Warga Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah membuka areal sawah baru sangat mereka butuhkan dari dinas pertanian. Ia sendiri baru menanami sembilan petak sawah pada tahun ini yang sangat membutuhkan pengairan.

“Jika musim kemarau semua sawah jadi kering, kami tidak ingin gagal panen dan berharap pemerintah membangun fasilitas irigasi,” ujarnya.

Jeremias Salakkau (56), petani lainnya mengatakan, sejak pertama bersawah memiliki 22 petak sawah yang sudah ditanami. “Kesulitan kita kadang bibit tak cukup, irigasi tak ada hasil panen saja sedikit, kita sangat butuh pendampingan,secara pribadi soal bersawah ini akan terus di lakukan,”

Warga Desa Saumanganyak Mendapat BLT SAUMANGANYAK-Warga Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga di kantor Camat Pagai Utara, Senin, 27 April.

Pembagian bantuan tersebut dilakukan petugas kantor Pos Sikakap yang dikawal 4 polisi yang dimulai pada pukul 09.00 WIB17.00 WIB. Camat Pagai Utara, Jarlinus Ridwan mengatakan, penerima bantuan tersebut sebanyak 869 kepala keluarga yang berasal dari 18 dusun se-Desa Saumanganyak. Jadwal pencairan bantuan hanya 1 hari. “Jika masih ada warga yang tidak sempat mengambil di kantor camat bisa menyusul pencairannya langsung di kantor Pos Sikakap,” katanya.

Alismuktar (35), salah seorang penerima bantuan dari Dusun Manganjo menyebutkan, demi bantuan tersebut ia bersama warga lain rela berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari kampungnya ke kantor camat. “Pulangnya pun dengan jalan kaki,” katanya. (leo/ g)

ujarnya.

Selain di Saibi, warga Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara juga membutuhkan fasilitas irigasi sawah dan mesin penggiling padi.

Kepala Dusun Betumonga Barat, Marlinton mengatakan, mereka mulai membuka sawah sejak 2012 seluas 25

hektar yang digarap 40 kepala keluarga dengan hasil 100 kilogram gabah kering.

Menurut Marlinton, hasil itu sangat sedikit untuk dua kali musim tanam. Ia memperkirakan penyebabnya hasil panen sedikit karena pengairan sawah tidak teratur masih tergantung air hujan sehingga pertumbuhan tanaman kurang

baik.

“Tidak ada fasilitas irigasi, jadi kalau kemarau sawah menjadi kering,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 29 April.

Kemudian mereka kembali bersawah pada 2014 yang dikerjakan 60 kepala keluarga dengan luas 30 hektar dengan hasil gabah sekitar 250 kilogram.

Pada Maret 2015 warga di tiga dusun di daerah tersebut melanjutkan pembukaan sawah 100 hektar yang digarap 150 KK. Marlinton menyebutkan, mereka baru mendapat mesin penggiling dari dinas pertanian pada 2014 namun kapasitasnya tidak memadai untuk menggiling hasil panen seluruh warga.

Sebelumnya, pada 2012, kata Marlinton, hasil panen ditumbuk menggunakan lesung ”Mesin tidak mampu menggiling hasil panen warga seluas 100 hektar karena kapasitasnya kecil,” ujarnya.

Marlintorn berharap, pemerintah membangun fasilitas irigasi dan menambah mesin giling padi. Selain itu, warga berharap dinas pertanian memberikan penyuluhan cara bersawah yang baik.

Sementara warga Dusun Gulukguluk, Pututukat dan Pasapuat Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara juga mencetak sawah baru sekitar 25 hektar.

Kepala Dusun Pututukat, Irwan Slamet mengatakan, pemerintah membantu menyediakan mesin penggiling padi. (g)

Kualitas Cengkeh Mentawai Menurun TUAPEIJAT-Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Novriadi mengatakan kualitas cengkeh Mentawai pada tahun ini menurun.

“Penurunan kualitas disebabkan tercampurnya buah cengkeh yang sudah terbuka bunganya dengan yang belum, cengkeh yang berkualitas tinggi itu apabila belum pecah bunganya,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 13 April.

Penurunan kualitas cengkeh ini menjadi salah satu penyebab harga pembelian di tingkat lokal setiap tahunnya mengalami penurunan, pada tahun lalu ketika panen cengkeh awal Agustus hingga Desember harga cengkeh kering berkisar Rp120-150 ribu per kilogram.

“Ada kemungkinan di tingkat pedagang ketika mereka menjual ke luar Mentawai akan dipisahkan antara cengkeh yang bunganya terbuka dengan yang belum terbuka,” katanya.(bs/g)

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

PETIK CENGKEH - Warga Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan memetik buah cengkeh

23

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun

P

erkawinan merupakan salah satu saat peralihan yang penting yang harus dirayakan dengan upacara adat yang lebih besar dibandingkan dengan adat lainnya. Dengan perkawinan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya akan seorang teman hidup. Adapun beberapa pembahasan yang harus diperhatikan yaitu :

Roberta Sarogdok

Nol Rupiah

S

A. Perkawinan Sebagai Alat Peralihan Bagi masyarakat Mentawai, perkawinan merupakan salah satu saat peralihan yang sangat penting.

Dengan perkawinan seseorang memasuki lingkungan sosial yang baru di luar lingkungan sosialnya sendiri.

B. Pembatasan dalam Pemilihan Jodoh Sama halnya seperti semua masyarakat di dunia, masyarakat Mentawai juga mempunyai larangan-larangan atau pembatasan dalam pemilihan jodoh. Bagi masyarakat Mentawai, seseorang pantang kawin dengan sesame orang yang satuuma atau suku, al itu disebut eksogomi uma. Namun selain eksogomi uma, sebenarnya masih ada pembatasan lain dalam pemilihan jodoh. Meskipun berbeda suku atau uma, seorang laki-laki dianggap kurang baik bahkan sebisa mungkin menghindari kawin dengan perempuan yang memiliki pertalian darah atau hubungan kekerabatan yang masih dekat. Misalnya perkawinan sesama taluba yaitu seorang lakilaki dengan anak perempuan ayahnya (kameinan). Selanjutnya perkawinan dianggap paling ideal adalah perkawinan dengan orang dari luar uma atau suku dan tidak memiliki pertalian darah yang dekat.

C. Menuju Sebuah Pertunangan Jika seorang laki-laki sudah menemukan pasangan hidupnya maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum menuju jenjang pernikahan. Komunikasi antar keluarga harus terjalin dengan baik, khususnya di Sila’ Oinan, komunikasi awal biasanya dilakukan oleh si ibu laki-laki dengan ibu perempuan.

Ibu si laki-laki akan mengunjungi ibu si perempuan untuk membicarakan tentang hubungan anak-anak mereka sekaligus menyampaikan niat untuk melamar anak perempuannya. Pada kesempatan itu, ibu si laki-laki sudah menyiapkan dan membawa sejumlah barang seperti kain panjang dan perhiasan manikmanik.

D. Menuju Jenjang Pernikahan Jika ibu si perempuan

Pangureijat (Perkawinan) oleh: Ayu Paskaria Sarereakek menyetujui, maka saat itu juga barang yang sudah disiapkan akan diberikan sebagai alaket. Keluarga laki-laki kembali berkunjung ke pihak perempuan. Mereka datang membawa katusuru yaitu beberapa jenis barang sebagai tanda mata sperti kuali dan beberapa ekor ayam. Acara ini disebut dengan istilah pasoga. Hal ini sebagai bukti bahwa keluarga pihak laki-laki bersungguh-sungguh untuk menjadikan anak perempuan dari keluarga itu menjadi menantu mereka.

Setelah tercapai kesepakatan tentang alaktoga, pihak keluarga lakilaki kembali sambil membawa calon pengantin perempuan ke uma mereka. Beberapa hari kemudian sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga perempuan akan berkunjung ke uma keluarga laki-laki sekaligus untuk mengambil alaktoga dan pasibalou mone (ladang).

Bila pasangan pengantin tadi memiliki anak laki-laki maka ama atau kakek si anak memberikan kepadanya pasisikeli mone seperti pohon kelapa, sagu dan durian. Melalui komunikasi yang baik, alaktoga merupakan wujud penghargaan dan penghormatan keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan sekaligus memberikan kesan keluar bahwa perempuan atau anak mereka bukan murahan.

E. Alaktoga Alaktoga merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dan kaum kerabat. Pihak laki-laki akan memberikan sejumlah harta kepada

pihak perempuan, sebaliknya pihak perempuan juga akan memberikan sejumlah harta sebagai balasan dari alaktoga yang mereka terima.

Balasan untuk alaktoga disebut punualaket yang jumlahnya selalu disesuaikan dengan alaktoga yang sudah diterima. Di daerah Sila’ Oinan, Siberut Selatan, ada 10 jenis alaktoga untuksiikep sipulu yaitu: seekor babi betina (sigelak), seekor babi jantan (babui), satu gineta, sangamata sagu yang jumlahnya kurang dari lebih 10 rumpun, sangamata mone yang jumlahnya kurang lebih 10 pohon durian, sebuah kuali No. 30 (kali sipulu), sebuah kuali No. 20 (kali silima), sakkaju toitet (satu pohon kelapa), sebuah sosoat, sebuah oggut (kampak).

Para bajak atau ama biasanya berhak menerima lima jenis benda sebagai alaktoga yang disebut siikep atau sipulamai yaitu: seekor sikiabbaugat atau babi yang belum menjadi induk, seekor sigelak (babi betina), lima rumpun sagu, satu pohon kelapa dan lima pohon durian.

F. Proses Upacara Perkawinan Prosesi upacara dalam punen pangureijat diawali dengan liat enungan yang diadakan di uma perempuan dan diadakan khusus untuk anggota uma saja.

Liat enungan akan diadakan bila keperluan pesta sudah siap. Kalau belum siap, pesta liat enungan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak jadi pestanya. Tujuannya adalah sebagai pelepasan pengantin perempuan dari umanya sekaligus untuk menghantarkannya menjadi

anggota baru di keluarga suaminya.

G. Beberapa Pantangan yang Harus Dijalankan Pada masyarakat Mentawai, dalam prosesi upacara perkawinan telah dibahas bahwa ada yang harus dilakukan yaitu liat enungan dan liat pangureijat. Dalam hal ini, menurut pendapat saya dan apa yang saya dengar dari orangorang atau cerita dari kakek dan nenek bahwa mereka mengatakan ada pantangan yang harus dijalankan tapi ada syarat yang paling penting adalah jika kita melanggarnya maka kita sendirilah yang kena musibah dan seluruh anggota keluarga. Jadi kita harus menjalankannya dengan baik supaya kita tidak mendapat musibah. Beberapa pantangan adalah bagi wanita hamil, tidak boleh melilitkan handuk di lehernya supaya saat melahirkan tidak susah dan anaknya tidak meninggal dunia.

Di masyarakat Mentawai, banyak sekali pantangan yang harus dijalankan. Oleh sebab itu kita tidak boleh melanggarnya dan juga kita sebagai orang Mentawai tidak boleh meninggalkan budaya Mentawai hanya karena kita melihat perubahan zaman. Oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan budaya Mentawai karena budaya Mentawai penuh dengan keunikan, keindahan dan kekayaan yang sangat melimpah. (tulisan ini merupakan peserta lomba penulisan budaya Mentawai yang diadakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai)

ejak Kepulauan Mentawai sah menjadi kabupaten hingga saat ini Pemerintah Daerah kem-bali meraih prestasi dari sek-tor pariwisata dengan Penda-patan Asli Daerah nol. Sedikit sekali upaya dan langkah strategis yang dilakukan dalam menggenjot PAD dari sektor pariwisata. Lalu dengan keberadaan resort-resort dan obyek-obyek pariwisata lainnya tidak mampu menghasilkan PAD yang signifikan.

Sangat tidak layak antara belanja yang digunakan untuk mengembalikan pendapatan daerah dengan keberadaan obyek pariwisata jika pendapatan minim, wajar publik marah dan kepercayaan masyarakat susah dipulihkan.

Masyarakat mentawai memilih diam, bukan berarti tidak mengetahui, tidak melihat.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diberikan kewenangan mengelola, menggali potensi sumber daya yang konon katanya menjadi sumber pendapatan daerah yang terbesar. Dimana letak permasalahannya, apakah kebijakan daerah, aparatur atau sarananya yang bermasalah ? Jangan dijadikan alasan-alasan secara umum seperti itu yang kemudian menjadi sebuah pembenaran.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah cenderung ditutup-tutupi, kurang respek memberikan penjelasan kepada masyarakat menyangkut penyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut kepariwisataan.

Jika sudah begitu, restrukturisasi secara menyeluruh guna menggapai prestasi demi kemajuan Mentawai bisa menjadi pilihan.

Puailiggoubat NO. 311, 1 - 14 Mei 2015

24