309

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

N 30 o.

9

14 Tah Ap un ril XIII 20 15

HARGA ECERAN RP 3000

Tabloid Alternatif Dwimingguan

1-

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015

Uggla

U

Suara Puailiggoubat

Forum Musyawarah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) masisegek akek galajet pembangunan iate uman sekolah samba galajet bagei ka rura 2016 igit bulagatnia iate Rp478 miliar - 3

Memutar Ekonomi Desa dengan ADD

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai raanggar akek bulagat iginia Rp2 miliar masitambah liot enungan pukaijijikjingan tarabang ka Rokot 1,5 Kilometer - 5 Kapak sienungi nusa ka Mentawai ibesiakek 52 Ton bahan bakar minyak bulelek ipuabak simakolou - 7 Puluh sia sai guru sibara ka Kecamatan Siberut Tengah tambah 15 guru sibara ka Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai raguruk akek oninda bulek ibailiu sia muujian sertifikasi guru ka rura nene’ - 18

Kapplut laggo April sai DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai masisah akek Peraturan Daerah pagalaiat pariwisata ka pulaggaijat nene’ - 21 COVER DEPAN: N FOTO: DOK/PUAILIGGOUBAT N DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 37121 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

2

Turunkan Ongkos Penyeberangan Yth Camat Sikakap kami masyarakat meminta agar tarif penyebrangan diturunkan baik untuk umum dan anak sekolah, Terima Kasih B.Samaloisa Berkat Baru Sikakap

+6281266583524

Beasiswa SMAN 1 PUS Belum Cair Pak bupati saya hanya memberi tahu saja bahwa SMA N 1 PUS kepala sekolah bu Rita tidak mengeluarkan uang BLSM,

uang inikan untuk seluruh siswa tapi kami khususnya d SMA N 1 PUS tidak mendapat bea siswa ini. Sudah mendekati dua tahun tapi tidak ada keluar-keluar uang nya.pertanyaannya,kemana uang BLSM ini d kasih?

Rissam samaloisa +6281275136323

Pemerintah Kabupaten Mentawai mengalokasikan dana desa (ADD) tahun ini dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dari Rp33 miliar tahun lalu, kini menjadi Rp66 miliar yang akan dibagikan kepada 43 desa yang ada di 10 kecamatan.

Kini rata-rata desa mendapat Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per tahun. Desa terbanyak mendapat ADD adalah Desa Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara Rp2,6 miliar sementara paling kecil Desa Sidomakmur di Kecamatan Sipora Utara Rp935 juta.

Dana tersebut diharapkan dapat mendorong program pembangunan desa melalui partisipasi swadaya masyarakat sehingga kesenjangan pembangunan antara kota dan desa bisa diatasi.

Selama ini, disparitas pembangunan antara kota dengan desa telah membuat tingginya kemiskinan terutama di daerah pedesaan. Keseriusan Pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan ini terwujud dengan naiknya alokasi dana desa dalam APBN Perubahan 2015 Rp11,7 triliun, dibanding alokasinya dalam APNB 2015 Rp9,1 triliun.

Di Mentawai sendiri, ADD telah membuat roda ekonomi di desa bergerak lebih cepat.

Berbagai program pembangunan desa yang melibatkan masyarakat membuat mereka memiliki pekerjaan sementara yang bisa menghasilkan uang cepat.

Meskipun demikian, besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa bisa menjadi malapetaka. Kurangnya pengetahuan bisa menjerumuskan perangkat desa ke tindak pidana korupsi karena adanya penyimpangan dana desa.

Jangan sampai ADD yang nilainya besar itu dianggap seperti mendapat durian runtuh dan tidak dikelola sesuai aturan.

Aparat desa perlu pendampingan untuk membuat perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana.

Penggunaan dana tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan desa yang prioritas.

Jangan sampai programnya justru tidak tepat dan sia-sia.

3

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015

Jumlah ADD dalam dokumen APBD Mentawai 2015

ALOKASI DANA DESA MENTAWAI RP66 MILIAR

Kecamatan Pagai Utara Desa Betumonga Rp1.167.191.000 Desa Silabu Rp1.122.979.000, Desa Saumanganyak Rp2.609.470.000 FOTO:YUAFRIZA/PUAILIGGOUBAT

Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun lalu

Kecamatan Pagai Selatan Desa Bulasat Rp2.047.609.000 Desa Sinaka Rp2.228.376.000 Desa Malakopa Rp1.437.660.000 Desa Makalo Rp2.152.643.000

Tim Redaksi

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 43 desa di 10 kecamatan Rp66 miliar lebih tahun ini.

Dari data APBD yang diperoleh Puailiggoubat, ADD terbesar diperoleh Desa Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara yakni Rp2,6 miliar lebih.

Sementara ADD yang terkecil adalah Desa Sido Makmur, Kecamatan Sipora Utara sebesar Rp935 juta lebih (data rinci di bawah).

Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa kepada Puailiggoubat, 26 Maret lalu mengatakan, ADD pertama kali dicairkan pada 2013.

“Awalnya ADD hanya akan diberikan kepada 10 desa sebagai pilot project namun saya tidak setuju, semua desa yang ada harus dapat, akhirnya diputuskan ADD untuk semua desa,” kata Rijel di ruang kantornya di Tuapeijat.

Dari awalnya ADD yang diterima desa berkisar Rp600 juta hingga Rp1 miliar, kini jumlahnya makin meningkat menjadi rata-rata Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

Menurut Rijel, ADD ini digunakan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.

Selain ADD, dana yang akan dikelola desa nanti juga akan bertambah, di antaranya PNPM Mandiri yang menurut Rijel akan diserahkan ke desa.

“ADD bisa digunakan untuk membangun jembatan, jalan, sanitasi ataupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, bayangkan saja, dengan adanya ADD ini sekitar Rp58 lebih miliar uang berputar di tingkat desa,” katanya.

Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok mengatakan, awalnya ADD yang diusulkan Pemda Mentawai tahun ini Rp58 miliar, namun setelah kejadian banjir Desember 2014 lalu, hasil pantauan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet ke lapangan masih

Kecamatan Sikakap Desa Sikakap Rp2.580.164.000 Desa Taikako Rp2.419.790.000 Desa Matobe Rp1.756.932.000.

Kecamatan Sipora Selatan Desa Bosua Rp1.531.667.000 Desa Beriulou Rp1.071.845.000 Desa Nemnemleleu Rp1.454.510.000 Desa Mara Rp1.106.532.000 Desa Sioban Rp1.551.428.000 Desa Matobe Rp1.072.261.000 Desa Saureinuk Rp1.519.852.000.

P

Kecamatan Sipora Utara Desa Betumonga Rp1.464.517.000 Desa Goisooinan Rp1.101.360.000 Desa Tuapeijat Rp1.601.448.000 Desa Bukit Pamewa Rp968.140.000 Desa Sido Makmur Rp935.485.000 Desa Sipora Jaya Rp1.045.978.000

DESA TUAPEIJAT - Desa Tuapeijat, Sipora Utara salah satu daerah yang mendapat ADD sebesar Rp 1,6 miliar banyak hal yang harus dibenahi di tingkat desa.

“Sehingga ADD dinaikkan menjadi Rp66 miliar,” kata Yosep kepada Puailiggoubat, 31 Maret.

Meski jumlah ADD meningkat, masih banyak pemerintah desa yang tidak mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, seperti yang disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Mentawai, Sukirman pada Puailiggoubat, Rabu, 18 Maret lalu.

“Kalau kita lihat banyak desa yang datang mengurus pencairan anggaran tanpa menyelesaikan administrasi dan jalur yang sudah ada. Seharusnya sebelum datang ke Tuapeijat, semua sudah beres di tingkat desa dan kecamatan,” katanya.

Sebelum dana dicairkan, harusnya pemerintah desa sudah menyelesaikan laporan penggunaan anggaran dan rencana anggaran yang sudah diverifikasi pemerintah kecamatan.

“Kadang kepala desa minta rekomendasi camat itu saat bertemu di

Tuapeijat, sementara verifikasi di lapangan belum dilaksanakan,” katanya.

Terkait dengan pencairan ADD, pihak Bagian Administrasi Pemerintahan Desa tidak mempersulit proses yang ada, sepanjang laporan penggunaan anggaran dan rencana kegiatan telah sesuai di lapangan dan diverifikasi oleh tim yang ada di kecamatan.

“Tidak mungkin kita mempersulit. Kita inginnya proses cepat sehingga anggaran yang dianggarkan terserap semua. Masak kita yang perjuangkan anggaran kita lagi yang hambat,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabaleakek dalam acara Musrenbang di Sikakap, Kamis 5 Maret lalu mengatakan belum satupun kepala desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat Laporan Pertanggung Jawaban(LPJ) mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) 2014.

“Dana ADD merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Kabupaten Mentawai, untuk itu kepala desa agar hati-hati dalam mengelola ADD, sebab pemeriksaan ADD langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Ia menambahkan, jika LPJ 2014 belum dibuat akan perpengaruh terhadap pencairan ADD 2015, akibatnya pelaksanaan pembangunan akan terlambat. ADD diharapkan menjadi berkah bukan menjadi petaka bagi kepala desa, sehingga pembangunan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Sementara Kepala Desa Taikako, Marluster Sapalakkai mengatakan, kendala membuat LPJ di Desa Taikako disebabkan karena sekretaris desa tidak ada, sebab sekretaris desa sudah pindah kembali di kantor Camat Sikakap. “Terus terang saya tidak takut dalam mengelola ADD asalkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengirimkan sekretaris desa yang profesional,” katanya. (bs/spr/r/o)

Kecamatan Siberut Selatan Desa Muarasiberut Rp1.336.244.000 Desa Maileppet Rp1.106.250.000 Desa Muntei Rp1.505.853.000 Desa Matotonan Rp1.097.279.000 Desa Madobag Rp1.917.101.000 Kecamatan Siberut Utara Desa Bojakan Rp1.354.156.000 Desa Sotboyak Rp1.055.327.000 Desa Muarasikabaluan Rp1.225.810.000 Desa Sirilogui Rp1.120.671.000 Desa Malancan Rp1.368.455.000 Desa Monganpoula Rp1.055.327.000 Kecamatan Siberut Barat Desa Simatalu Rp2.480.106.000 Desa Simalegi Rp2.299.023.000 Desa Sigapokna Rp1.356.861.000 Kecamatan Siberut Barat Daya Desa Katurei Rp1.286.509.000 Desa Sagulubek Rp1.715.733.000 Desa Pasakiat Taileleu Rp2.115.077.000 Kecamatan Siberut Tengah Desa Saibi Samukop Rp1.446.235.000 Desa Cimpungan Rp1.179.466.000 Desa Saliguma Rp2.119.378.000.

TOTAL 66.088.698

4

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015

Sebanyak 216 paket P2D Mandiri diperuntukkan untuk membuka akses jalan antar desa yang ada di Kecamatan Siberut Barat dan Siberut Barat Daya

Siberut Barat Daya dan Siberut Barat Dapat Dana P2D Rp 10,5 Miliar FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

etelah perubahan zonasi Taman Nasional Siberut (TNS), Pemerintah akan fokus membangun jalan di Kecamatan Siberut Barat dan Siberut Barat Daya lewat dana P2D Mandiri, hal itu diutarakan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet di sela-sela Seminar Kepemimpinan dan Administrasi yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat di Auditorium Universitas Eka Sakti AAI Padang, Sabtu, 21 Maret lalu.

“Saya senang sekali ketika Balai Taman Nasional Siberut mengubah zonasinya dan kita di APBD Mentawai 2015 daerah-daerah yang berada di wilayah Taman Nasional Siberut kita tambah P2D Mandiri,” ujarnya.

Di daerah Betaet dan Simatalu untuk Kecamatan Siberut Barat mendapat 112 paket P2D dan di Desa Sagulubbek, Kecamatan Siberut Barat Daya

S

JALAN P2D - Jalan di Dusun Limu Desa Simatalu mendapat sebanyak 104 paket. ”Kita tidak mungkin membangun jalan Trans Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum sebab itu melanggar aturan, nah maka kita perbanyak OMS saja di sana

Aturan Adat Mentawai Masih Lemah PADANG-Banyaknya kasus sosial terjadi di Mentawai namun kontrol hukum adatnya masih lemah, sanksi adat hanya mempan diberlakukan di kalangan sesama orang Mentawai, seperti tulou.

Sementara mereka yang datang dari luar ketika merusak tatanan sosial atau asusila bahkan melarikan anak orang tidak bisa diterapkan sanksi adat tersebut.

“Dua tahun saya menjabat bupati, saya mendengar masalah perkawinan antara Mentawai dari orang pendatang, banyak anak-anak kita dibawa lari orang luar dalam konteks perkawinan, dua bulan kemudian kembali ke kampung tanpa suami,” kata Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet dalam acara Seminar Kepemimpinan dan Administrasi yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat di Auditorium Universitas Eka Sakti AAI Padang, Sabtu, 21 Maret lalu.

Menurutnya kasus ini kerap terjadi di Mentawai, sementara pihak orang tua dan keluarga tidak sanggup memberikan sanksi kepada pelaku tersebut. “Kita punya aturan adat, jika mereka merusak anak kita ya ditulou mereka sesuai dengan denda adat, tapi kenyataanya mereka diam saja,” katanya.

Dengan kondisi itu Yudas memiliki keinginan untuk memperkuat posisi masyarakat dan memiliki budaya kontrol sosial dan membuat lembaga adat. “Ini untuk kontrol sosial kepada masyarakat dan memperkuat adat Mentawai,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah memulai dengan membuat ranji yang bertujuan mengetahui silsilah Mentawai sendiri dan penyebarannya, dengan siapa menikah dan suku apa dia menikah. “Kemudian kita akan membuat dewan adat serta membentuk struktur adat Mentawai serta aturan adat yang berlaku di daerah masing-masing,” ujarnya.

Kemudian membangun rumah adat Mentawai atau uma di masingmasing kecamatan. “Uma merupakan sentral budaya Mentawai sebab semua nilai budaya itu berawal dari uma yang menjadi persekutuan para keluarga, dengan cara itu kita mengetahui aturan adat yang ada,” ujarnya. (rus)

untuk memudahkan akses masyarakat,” katanya.

Selain itu kata Yudas, di daerah Simatalu juga sudah dibagikan listrik tenaga surya sebanyak 300 unit, yang dibagikan camat langsung kepada masyarakat. Perubahan zonasi tersebut

memberikan ruang gerak untuk pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ada dalam wilayah masuk TNS. Seperti pada berita Edisi 308, 15-31 Maret 2015, Kepala Seksi wilayah I Balai Taman Nasional Siberut, Junaidi kepada Puailiggoubat, 4 Maret mengatakan sesuai keputusan Dirjen PHKA pada 4 Februari 2015, perubahan zonasi 15.330 hektar kawasan TNS dari zona rimba dan zona pemanfaatan tradisional menjadi zona khusus, ini sesuai peraturan pemerintah, perubahan zonasi bisa dilakukan sekali lima tahun, terakhir perubahan zonasi TNS pada 2011.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/ 2006, zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang

tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Zona Khusus tersebut meliputi dua kecamatan yaitu Siberut Barat Daya dan Siberut Barat. Untuk Siberut Barat Daya itu meliputi area sekitar Sungai Sagulubbek Desa Sagulubbek. Untuk Kecamatan Siberut Barat ada dua desa, Desa Simalegi dengan area sekitar Sungai Pokapeula, Simalegi Tengah.

Untuk Desa Simatalu di area sekitar Sungai Pangolo, Simatalu Sipokak.

“Di zona khusus diperbolehkan membangun fasilitas pelayanan masyarakat seperti puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintah penunjang, hanya saja untuk kepentingan pembangunan seperti jalan besar untuk ekonomi tidak dibolehkan, jalan yang diperolehkan hanya sebatas untuk dilalui masyarakat antardesa dan penunjang wisata seperti jalan P2D dari cor semen selebar 2 meter,” katanya. (rus)

Trans Mentawai Siberut Selatan, Barat Daya dan Sipora Dianggarkan Rp56 Miliar PADANG-Pembangunan jalan trans Mentawai tahun ini masih menjadi prioritas Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan wakil Bupati Rijel Samaloisa. Di Kecamatan Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya, jalan

trans Mentawai akan dikebut.

“Kita sudah menyediakan dana untuk pembangunan trans Mentawai tahun ini, untuk jalur dari Puro ke Majobulu di Siberut Selatan tembus ke Peipei dan Taileleu di Siberut Barat FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

TRANS MENTAWAI - -Jalan di Saureinuk Kecamatan Sipora Selatan masuk jalan trans Mentawai

Daya, kita sudah anggarkan dalam APBD tahun ini senilai Rp10 miliar,” kata Yudas Sabaggalet kepada Puailiggoubat saat bertandang ke rumahnya di Padang, Sabtu 21 Maret lalu.

Untuk melancarkan akses masyarakat dari Taileleu ke pusat kecamatan di Peipei, akan dibangun jembatan penghubung. Kemudian jalan dari simpang Maileppet ke Muntei dengan kondisi jalan yang rusak parah akan diperbaiki tahun ini.

“Kita sudah menyisihkan anggarannya sebanyak Rp4 miliar. Sementara dari Simpang Muntei ke Puro tahun ini juga sudah dianggarkan senilai Rp2 miliar, semuanya ini dalam proses persiapan tender,” ujar Yudas.

Selain itu, jalan dari Majobulu ke Rereiket akan diperbaiki melalui P2D Mandiri. Sementara untuk daerah Sipora, anggaran yang disiapkan untuk membangun trans Mentawai melalui APBD Mentawai tahun ini Rp40 miliar. “Jalan trans Mentawai masih prioritas kita, sampai masa jabatan saya habis,” ucapnya. (rus)

MENTAWAINEWS P2KD Saibi Samukop Tak Kembalikan Uang Pendaftaran Calon Desa SAIBI SAMUKOP-Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah tidak mengembalikan uang pendaftaran calon kepala desa sebanyak Rp500 ribu, sebab menurut panitia tidak ada aturan diharuskan mengembalikan uang pendaftaran yang sudah dibayar kepada tujuh calon kades.

Ketua P2KD Jolly Sanenek mengatakan, dalam aturan di perda maupun yang ada pada Surat Edaran Bupati tidak ada tertera bagi para calon kades harus membayar uang pendaftaran, namun hal itu diberlakukan atas kebijakan panitia secara bersama. “Uang itu sudah di tangan kami dan sudah kami gunakan, kami tidak bisa mengembalikannya seperti yang dilakukan di Siberut Selatan, kebijakan dan uang ini adalah kepentingan kami bersama,” katanya pada Puailiggoubat di Balai Desa, Selasa, 17 Maret lalu.

Jolly menyebutkan, dasar untuk kepentingan bersama, dari awal setelah panitia terbentuk sampai proses berjalan cepat karena adanya dana pendaftaran dari calon kades tersebut sebanyak Rp3,5 juta untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), dokumen-dokumen dari panitia dan kebutuhan calon kades.

Kecamatan uang yang di berikan baru Rp1,3 juta, itu telah kami gunakan Rp1 juta, biaya foto kopi dan Rp300 ribu biaya perjalanan sosialisasi ke setiap dusun.

Sementara salah satu calon kades, Darno Libra mengatakan, seharusnya panitia mengembalikan uang pendaftaran yang telah dibayarkan. “Di Siberut Selatan itu uang pendaftaran dikembalikan lagi, harusnya panitia di sini juga mengembalikannya ke kami karena tak ada aturan kami calon kades harus membayar uang pendaftaran itu, cuma di panitia yang buat itu,” ujarnya.(rr/r)

Dermaga Mini Sibudda Oinan Akan Dibangun Tahun Ini SAIBI SAMUKOP - Dermaga mini di Dusun Sibuddaoinan, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah akan dibangun tahun ini oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Mentawai.

Kepala Dusun Sibuddaoinan Linus Sanenek mengatakan, pembangunan dermaga mini ini dengan ukuran panjang 45 meter dan luas 3 meter, konstruksi kerangka dari beton dan lantai dari kayu.

“Dinas sudah datang menyurvei kemarin dan mengukur langsung, tapi pekerjaannya kita belum tahu yang jelas tetap tahun ini pembangunannya,” katanya pada Puailiggoubat di Balai Desa Saibi Samukop, Rabu18 Mei lalu.

Dermaga mini tersebut sangat dibutuhkan di Sibuddaoinan, sebab tambatan perahu yang dimiliki sudah rusak. kebutuhan dermaga mini akses kepentingan umum serta dermaga mini akan jadi tempat akses wisatawan lokal yang datang rekreasi.

“Tempat kita sering dikunjungi, apalagi saat Natal dan tahun baru serta hari lebaran dan sesekali di hari biasa untuk rekreasi.

Kita memiliki sumur di tepi pantai yang rasa airnya tak asin dan segar,” katanya. (rr/r)

Puailiggoubat

NO. 309, 1 - 14 April 2015

5

Landasan Pacu Bandara Rokot Ditambah Menjadi 1,5 Kilometer Penambahan landasan pacu agar bisa mendaratkan pesawat berkapasitas lebih banyak

Rus Akbar

P

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan dana Rp2 miliar

untuk membebaskan lahan guna perluasan Bandara Rokot di Sipora, tahun ini. ”Kita sudah menyediakan dana Rp2 miliar untuk biaya pembebasan lahan, agar bisa menambah panjang landasan pacu pesawat,” ujar Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet pada Puailiggoubat, Sabtu 21 Maret lalu.

Menurutnya, hal itu sudah dibicarakan dengan Dirjen Perhubungan saat dia berkunjung ke

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

lampu-lampu dan tower pemantau juga akan dibangun.

“Kita akan geser posisi landasan pacu dari sebelumnya agar bisa panjang. Untuk pembangunan tahun 2016 itu dananya dari APBN pusat, total anggarannya seba-nyak Rp4 miliar,” katanya.

Selain itu untuk memperlancar akses ke Tuapeijat, pemerintah juga sudah LANDASAN PACU - Landasan pacu Bandara Rokot yang akan diperpanjang pada tahun menyiapkan dana Rp40 miliar untuk 2016 pembangunan Medan. Saat ini landasan pacu Airlines kita sudah bicarakan itu jalan trans Menta-wai di Sipora. “Ini masih sepanjang 800 meter. “Ren- dengan pihak Garuda,” katanya. untuk memper-lancar akses, sela-ma Kalau sudah selesai masalah ini penumpang datang lewat air, kini cana kita akan menambah landasan pacu, agar pesawat berkapasitas 60 pembebasan tanah, maka pada 2016 kita mau lewat darat, sampai tembus orang bisa mendarat, rencananya pembangunan landasan pacu serta ke Sioban,” ujarnya. pesawat yang masuk itu Garuda fasilitas keperluan lainnya seperti (rus)

Tradisi Pasiriok Uma Tetap Eksis di Saibi Samukop SAIBISAMUKOP - Tradisi Pasiriok Uma (mendirikan rumah-versi Saibi, uma sama dengan lalep) secara gotong royong yang merupakan warisan leluhur orang Mentawai seperti di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, tradisi tersebut masih eksis.

Seperti yang dilakukan hari Selasa, 18 Maret lalu pada pukul 07.30 WIB, puluhan warga Saibi Samukop dari Dusun Masoggunei, Saibi Muara, Pangasaat menuju ke Dusun Simabolak untuk mendirikan salah satu rumah baru warga setempat dengan luas 7 x12 meter yang terbuat dari kayu.

Sebelum mendirikan kerangka rumah yang sudah disiapkan, terlebih dahulu acara keagamaan dilakukan seperti bernyanyi lagu kerohanian dan membacakan ayatayat firman Tuhan yang diyakini serta berdoa, sesudah itu barulah prosesi mendirikan rumah berjalan sehingga sampai berdiri tegak.

Saat pendirian rumah sedang berjalan, ibu-ibu yang menyiapkan menu yang disediakan si pemilik rumah maupun kerabat dengan memotong babi maupun ayam untuk hidangan bersama, yang menariknya di sini tidak ada upah, hanya disajikan makan

bersama.

“Pasiriok Uma Simakerek riu-riu na lek ifuenung ka laggai mai,tak moi itatak kalulut Sibara kapunuteteu mai siburu kamattaoi (bergotong royong bersama untuk acara mendirikan rumah baru masih berlaku dan berjalan di daerah kita, karena hal ini tidak boleh dilupakan dan turun temurun dari leluhur kita sebagai orang Mentawai),” kata Absalom Sakailoat (68), tokoh adat dan salah satu sikerei di desa tersebut yang

ikut menyaksikan pendirian rumah, pada Puailiggoubat, Selasa 18 Maret lalu.

Pasiriok uma zaman kini sudah sangat jauh berbeda pada jaman dahulu. Pada zaman dahulu, proses pasiriok uma tersebut bisa mencapai tiga hari dengan melibatkan suku lain, sinuruk (orang yang dipanggil untuk mendirikan rumah dari suku yang berbeda-beda), taliku (menantu-menantu suku atau yang terkait si pemilik rumah), kamaman (paman), punubuak FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

UMA - Uma, salah satu rumah adat di Dusun Puro 2 Siberut Selatan

(keponakan).

Si pemilik rumah harus menyediakan puluhan ekor babi, ayam untuk dipotong dijadikan menu makan bersama. “Kalau dulu proses mendirikan rumah yang terlibat orang tua-tua, lang-kah yang dilakukan, sehari sebe-lum mendirikan rumah, orang tua kita dahulu mengambil segala daundaunan yang harum seperti manai-manai (bunga-bunga) dan menebarkan itu di lokasi rumah yang mau didirikan dan sebagian manai di tanam di pekarangan rumah,” katanya.

Sesudah itu barulah besoknya rumah didirikan, ritual pasinenei porak itulah yang hilang, sekarang diganti dengan acara keagamaan gereja. “Namun itu tidak jadi persoalan tapi kalau bisa ritual dari leluhur juga dilakukan,” ujarnya.

Ritual sehari sebelum prosesi pasiriok uma itu dilakukan bertujuan agar prosesi awal sampai selesai berjalan lancar dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan serta permintaan izin kepada leluhur yang diyakini, Taikamanua, Taikabaga dan Taikapolak. (rr/r)

6 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 309, 1 - 14 April 2015

Kadus Saumanganya Tengah Larang Ambil Pasir SAUMANGANYA - Agar tidak terjadi abrasi pantai di sekitar jembatan gantung Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dan Sekolah Dasar Negeri 18 Saumanganya, Kepala Dusun Saumanganya Tengah Partanius Syam mengeluarkan larangan mengambil pasir.

Kepada Puailiggoubat Senin 16 Maret, Partanius Syam mengatakan, selama ini warga selalu mengambil pasir di sekitar jembatan dan SDN 18 Saumanganya baik untuk proyek maupun untuk rumah, akibatnya sungai menjadi dalam dan makin melebar.

“Kalau terus dibiarkan bisa-bisa akan terjadi abrasi, agar hal ini tidak terjadi kita ambil keputusan melarang warga mengambil pasir disekitar jembatan tersebut,” tuturnya.

Awalnya, kata Partanius, memang banyak tuntutan dari masyarakat penambang pasir, setelah diberikan arahan mereka mengerti. “Demi menjaga kepentingan umum apapun akan kita lakukan, kalau dua sarana umum tersebut rusak yang rugi masyarakat juga, tegasnya. (spr/r)

Warga Dusun Biu-Biu Butuh Listrik SAUMANGANYA - Sebanyak 53 kepala keluarga di Dusun Biu-Biu, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara berharap pemerintah memasukan listrik ke dusun mereka.

Sihar Syam (52), warga Dusun BiuBiu mengatakan, yang tinggal di dusun tersebut merupakan pindahan dari tinggal ditepi pantai sejak pasca tsunami 2010. Sesuai dengan intruksi Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, di tempat relokasi sekarang warga tidak memiliki lampu penerangan kalau malam hanya memakai lampu petromak, dan lampu sumbu yang terbuat dari botol. “Harapan kami supaya PLN dapat memasang listrik di dusun kami,” katanya, Jumat 5 Maret lalu.

Pilmen Tasilipet (42) warga lainnya mengatakan, sudah masuk lima tahun belum juga ada kepastian kapan listrik di Desa Saumanganya masuk padahal sangat diharapkan sekali masyarakat.

“Anak-anak belajar di malam hari hanya pakai lampu sumbu, kalau warga yang ekonominya bagus mereka menggunakan genset sendiri,” katanya.

Beri Ananda, pengawas PLN Desa Saumanganya mengatakan, keluhan warga Dusun Biu-Biu sudah disampaikan ke PLN area Padang tapi sampai sekarang belum ada jawaban.

“Kalau ada perintah kami tinggal memasang saja lagi, kalau masalah mesin pembangkit yang ada ini masih dapat menampung 100 pelanggan lagi, kendala sekarang belum adanya jaringan listrik ke Dusun Biu-Biu,” katanya. (spr/r)

Dakwaan Ayah Pembakar Anak Tunggu Hasil Tes Psikologi Jaksa sudah menyiapkan tiga saksi untuk memberikan kronologis peristiwa pembakaran anak kandungnya Patrisius Sanene

erkas kasus pelaku pembakar anak di Dusun Sirisurak, Desa Saibi Samukop kini mulai rampung, hal itu dikatakan Edmon Rizal dari Kejaksaan Negeri Tuapeijat, Selasa 17 Maret lalu. ”Tinggal menunggu hasil tes psikologi pelaku, kalau itu selesai maka kasusnya akan disidangkan ke pengadilan, tapi ternyata perbuatannya dinyatakan sedang mengalami gangguan jiwa sehingga kita tidak bisa lanjutkan,” kata Edmon.

Bonar Ventura Sabeilai (34) adalah ayah kandung sekaligus pelaku yang membakar anak kandungnya Resianna Sabeilai (9) yang terjadi pada Kamis, 22 Januari 2015 lalu di dusun Sirisurak, Desa Saibi Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka juga sudah ada tiga orang saksi yang akan memberikan keterangan kronologis peristiwa tindak kriminal dalam persidangan nanti.

B

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

korban, kemudian tersangka menanyai korban namun tetap tidak mau mengaku, karena emosi tersangka mengambil pemantik api untuk menakut-nakuti korban dan menyalakannya karena tubuh korban sudah basah dengan minyak tanah korban terbakar.

Tersangka terkejut dan mencoba menyelamatkan korban dengan menyeret kaki korban untuk memadamkan api di sungai kecil yang ada di sekitar rumah, korban diceburkan ke sungai namun usaha itu sia-sia DIRAWAT - Bocah korban kebakraan di Sirisurak saat menjalani perawatan sebelum karena tubuh korban sumeninggal dah terbakar.

Petugas medis di Sebelumnya pengakuan Bonar tidak bisa mengelak dan mengakui dusun Sirisurak tersebut langsung kepada polisi pada saat dimintai serta menyesali semua memberikan pengobatan namun karena kondisi korban sudah sangat parah keterangan tidak mengaku langsung perbuatannya. bahwa dirinya yang membakar anak Kasus tersebut bermotif emosi langsung dilarikan ke rumah sakit yang kandungnya, namun Bonar menje- yang tak terkendali, dimana saat itu berada di Desa Saibi Samukop, lalu laskan kepada polisi anak tersebut tersangka sedang tidur, lalu adik karena keterbatasan fasilitas korban terbakar sendiri saat menghidupkan korban yang berusia 4 tahun membe- langsung dilarikan ke RSUD Tuapeijat, lampu dinding. ritahu kepada tersangka bahwa namun dalam perjalanan nyawa korban Keterangan dari beberapa warga korban telah mencuri uang paman- tidak tertolong dan meninggal dunia.

Atas perbuatan tersangka dijerat belum meyakinkan pihak kepolisian nya, mengetahui hal itu tersangka dan terus mencari fakta apa sebenar- langsung bangun dan menanyai pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan nya terjadi. Setelah diselidiki akhirnya korban.

Namun korban tidak mau menga- anak dengan ancaman hukuman penjara pihak kepolisian mendapat keterangan dari istri tersangka dan beberapa saksi ku, tersangka lalu mengambil minyak 10 tahun, kini pelaku mendekam di lain bahwa yang melakukan adalah ayah tanah dari dalam botol dan langsung Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muaro kandungnya sendiri, dan pelaku pun menyiramkannya ke seluruh tubuh Padang. (trs)

Pemekaran Desa Terganjal Moratorium dan Permendagri SAUMANGANYA- Pemekaran desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum bisa dilakukan karena masih terhalangPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012. Dalam Permendagri itu ditegaskan sampai dengan batas waktu terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2014, tidak dibolehkan melakukan pemekaran desa dan kelurahan dengan alasan apapun.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Kepulauan Mentawai Sukirman, sesuai dengan informasi, saat ini Menteri Dalam Negeri sedang menyusun Pemendagri baru.

“Kita Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai lagi menunggu Permendagri tersebut, Pemendagri menjadi acuan bagi

pemerintah untuk membuat Perda Pemekaran Desa,” katanya, Selasa 3

Maret lalu.

Selain itu dalam Moratorium FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

JALAN - Badan jalan dari Desa Saibi Samukop menuju Dusun Sirisurak, Kecamatan Siberut Tengah

Pemekaran Desa dan Kelurahan, Mendagri sudah meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar mempedomani ketentuan-ketentu-an diantaranya, Peraturan Pemerin-tah Nomor 72 Tahun 2005, PP Nomor 73 Tahun 2005, Permenda-gri Nomor 28 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006.

Sukirman berharap aturan Permendagri Tentang Pemekaran Desa hendaknya mendapatkan perlakuan khusus karena Mentawai berbeda dengan kabupaten lain yang ada di daratan, selain letak geografisnya.

“Kalau Mendagri menetapkan salah satu persyaratan jumlah penduduk 1.000 kepala keluarga, tentu tidak akan memenuhi kuota pada Mentawai, kita berharap itu juga menjadi pertimbangan Mendagri,” katanya. (spr/r)

MENTAWAINEWS Kadus Saumanganya Imbau Warga Waspada Buaya SAUMANGANYA-Kepala Dusun Saumanganya Tengah, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara mengingatkan warganya tetap mewaspadai adanya buaya di muara sungai Saumanganya.

“Buaya itu ada lima ekor dan sering berenang di Muara Sungai Saumanganya, dan bahkan sering berjemur, semenjak satu ekor ditangkap buaya itu menghilang dan tidak dilihat warga, bukan berarti warga melengah,” kata Partanius Syam, Kepala Dusun Saumanganya Tengah, Senin 16 Maret lalu.

Sesuai informasi, kata Partanius lagi, buaya itu muncul pasca gempa dan tsunami 2010 lalu jumlahnya lima ekor, buaya tersebut sering lihat warga di tepi pantai dekat muara sungai, bahkan ada berkeliaran di dalam sungai. “Akibatnya warga menjadi takut dan resah, bahkan banyak ternak warga yang telah dimakan,” katanya.

Warga akhirnya berhasil menangkap satu ekor buaya awal tahun lalu dengan cara dipancing. Saat itu panjang buaya sehikatr 4 meter.

Sejak tertangkapnya ekor buaya tersebut, warga tidak pernah melihat buaya lainnya baik siang hari maupun pada malam.

“Walaupun tidak pernah terlihat lagi kita tetap menghimbau warga yang melakukan aktivitas di sungai tetap waspada, siapa tahu secara tiba-tiba muncul buaya tersebut, sebab sampai sekarang kita tidak tahu apakah buaya tersebut sudah pergi atau belum dari sungai tersebut,” ujarnya. (spr/r)

DPC Gamki Mentawai Dilantik TUAPEIJAT-Dewan Pengurus Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) Mentawai dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gamki Sumatera Barat, Rikson Hutahaean di aula kantor Bupati Mentawai, Selasa, 24 Maret lalu.

DPC Gamki Mentawai yang dilantik periode 2015-2017 diantaranya, Ketua Ronly Budi, Wakil Ketua I Ijonti Taileleu, Wakil Ketua II James Sibarani, Wakil Ketua III Kris Zega, Wakil Ketua IV Andreas Kurpi, Bendahara Rosalinda Sababalat dan Sekretaris Victi Eris Silaen.

Ketua DPD Gamki Sumatera Barat, Rikson Hutahaean mengatakan, agar organisasi kepemudaan yang ada ini berperan dalam memajukan pemuda gereja untuk bersatu membangun Mentawai. “Perlu meningkatkan kebersamaan dalam memajukan Mentawai, kekuatan itu ada di tangan orang muda,” katanya.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang hadir dalam acara pelantikan tersebut mengatakan agar pemuda tidak lagi membicarakan soal fisik gereja saja, namun lebih kepada orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri.

Menurut Yudas, untuk memajukan Mentawai dibutuhkan generasi dan pemuda yang kuat dan memiliki kemauan serta kerja keras yang tinggi. “Kalau tidak semangat maka tidak akan ada perubahan,” katanya.

Hadir juga dalam acara pelantikan DPC Gamki Mentawai, Majelis Pertimbangan Organisasi Gamki Sumatera Barat, Naslindo Sirait, Ketua DPD KNPI Mentawai, Nikolaus Sorot Ogok dan pengurus organisasi pemuda Mentawai.(bs/r)

Puailiggoubat

NO. 309, 1 - 14 April 2015

7

Kapal Antar Pulau Butuh 52 Ton BBM Setiap Tahun FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

BBM yang tersedia hanya 27 ton per tahun

Bambang Sagurung

K

apal antar pulau milik Pemerintah Kabupaten Mentawai masih terken-

dala dalam dalam memberikan pelayanan kepada penumpang terutama soal ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal. Hal ini dikatakan Edi Sukarni, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai kepada Puailiggoubat, Senin, 23 Maret lalu.

“Untuk saat ini terpaksa kita harus berhemat-hemat, BBM yang ada sekarang ini kita akan gunakan untuk mengoperasionalkan kapal antar pulau sesuai dengan jadwal yang ada,” katanya.

Dikatakan Edi, dari empat kapal antar pulau yang dikerahkan untuk memberikan pelayanan di 10 kecamatan yang ada di Mentawai, KLM. Nade, KM. Beriloga, KM. Pulau Simasin dan KM. Simatalu dibutuhkan BBM sebanyak 52 ton dalam setahun. “Sementara pasokan BBM dari pangkalan dalam satu tahun hanya 27 ton,” katanya.

Kata Edi, pihaknya sudah mencoba berkoordinasi dengan pemilik APMS dan pangkalan BBM lainnya yang ada di Mentawai,

KAPAL ANTARPULAU - Kapal antarpulau KM Simasin-Beriloga-Nade bersandar di pelabuhan Tuapeijat namun pihak APMS dan pangkalan tidak sanggup karena keterbatasan BBM. “Kita masih terus berkoordinasi dengan pihak Provinsi Sumatera Barat untuk menambah kuota BBM dan kekurangan BBM kapal,” katanya.

Selain usaha koordinasi ke

pihak Pemerintah Provinsi Sumbar, Edi mengharapkan agar pemerintah Mentawai mendesak pihak terkait untuk dioperasikannya depot BBM yang ada di Kecamatan Sikakap.

“Bila depot minyak di Sikakap beroperasional, keterbatasan BBM akan terpenuhi secara sendirinya,”

katanya.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai, menganggarkan pengadaan BBM kapal operasional sebesar Rp3,8 miliar dan penyediaan BBM Rp3,9 miliar dalam APBD 2015. (r)

Disduk Capil Mentawai Turunkan Empat Staf di Setiap Kecamatan SIKAKAP-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Kepulauan Mentawai mengirim empat staf di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketua Tim Kecamatan Sikakap, Sudarsono Saogo mengatakan tujuan diturunkannya staf di setiap kecamatan agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat. ”Selama ini warga yang ingin mengurus akte kelahiran, akte nikah, akte kematian dan kartu keluarga terpaksa harus pergi ke Tuapeijat, sebab surat tersebut hanya bisa dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” katanya, Rabu,18 Maret lalu.

Banyaknya keluhan warga mengenai besarnya biaya dikeluarkan untuk transportasi selama di Tuapeijat menjadi pertimbangan Disdukcapil mengirim empat orang staf tersebut.

“Masyarakat yang ingin mengurus surat-surat cukup mengisi formulir persyaratan yang telah ditetapkan, kalau seluruh persyaratan lengkap,” ujarnya.

Nanti formulir tersebut langsung dibawa ke Tuapejat untuk diseleksi kembali, setelah itu baru diterbitkan surat yang dibutuhkan masyarakat, seperti akte kelahiran yang pengurusannya tidak dipungut biaya. (spr/r)

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

GAPURA - Gapura Desa Samaunganya Kecamatan Pagai Utara

MENTAWAINEWS Sektor Pendidikan dan Pertanian Jadi Prioritas

Puailiggoubat

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

orum Musyawarah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten Kepulauan

Mentawai mengusulkan pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan dan layanan lain di masyarakat senilai Rp478 miliar.

Forum ini diresmikan Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet yang dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Rijel Samaloisa, Sekretaris Daerah Mentawai, Ifdil gusti, kepala SKPD dan camat se-Kabupaten MenNo

1

Kecamatan

Siberut Utara

tawai di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai, Senin, 23 Maret.

Yudas berharap, usulan masingmasing kecamatan yang telah disampaikan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan 2016 harus disinkronkan dengan program SKPD dan visi misi pembangunan Mentawai.

“Usulan yang disampaikan harus dilihat dan disesuaikan mana kegiatan yang prioritas untuk percepatan pembangunan Mentawai,” katanya. (g)

Usulan Pembangunan

Total

Pembangunan SMP 1 Atap di Desa Sotboyak, pembangunan perpustakaan SDN 07 Sirilogui, pembangunan rumah dinas guru SDN 20 Malancan, penambahan RKB SDN 20 Malancan, rehabberat SDN 01 Malancan, pembangunan RKB 06 Malancan, pembangunan rumah dinas Rp60.712.500.000 SDN 15 Bojakan, pembangunan perpustakaan SDN 15 Bojakan, pembangunan rumah dinas guru SDN 23 Bojakan, pembangunan RKB SDN 23 Bojakan, pembangunan RKB SMPN 1 Siberut Utara, pembangunan kantor, perpustakaan dan labor SMPN 1 Siberut Utara,

pembangunan RKB SDN 09 Sikabaluan bantuan pembangunan perpustakaan SDK Fransiskus Sikabaluan, pembangunan (RKB, mebeler, kantor, perpustakaan, labor, MCK) SMAN 1 Siberut Utara, pengadaan jaringan internet kantor cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, pengadaan kendaraan dinas cabang Pendidikan Siberut Utara, pengadaan mebeler poskesdes, peningkatan polindes jadi poskesdes, penataan halaman, parit keliling, pagar, rumah dinas dokter umum dan dokter gigi, alat kedokteran, pembangunan IPAL Puskesmas Sikabaluan, pengadaan mobil pemadam kebakaran, perumahan sosial Sirilogui, Monganpoula, bibit pertanian, PLTS, Lapangan sepak bola, peralatan nelayan, tambatan perahu, pembangunan jalan, drainase

TANDA TANGAN - Penandatangan berita acara usulan prioritas Musrenbang 2016 tingkat Kecamatan Siberut Utara

BPD Sioban Berhentikan Kepala Desa

Siberut Barat

Gedung asrama, Gedung SMPN 2 Siberut Barat, gedung baru SDN 2 Sigapokna, rumah dinas guru SDN 16 Sigapokna, RKB SMPN 2 Siberut Barat, mebeler dan RKB SDN 24 Sigapokna, RKB SDN 18 Simalegi, tenaga guru SDN 14 Simalegi, penambahan tenaga guru SDN Rp14.176.000.000 11 Simalegi, Gedung SDN 17Simatalu, gedung SMAN 1 Siberut Barat, pembangunan poskesdes, Pustu, Puskesmas Betaet, sarana pertanian dan mesin pertanian, sarana dan prasarana nelayan, tower telkomsel, fasilitas air bersih

Siberut Barat Daya

Gedung SDN 11 Bolotok, Rumah dinas guru dan RKB SDN 04 Malilimok, RKB SDN 05 Toloulaggo, Poskesdes, rumah dinas medis, tenaga kesehatan, perlengkapan kesehatan, perumahan Rp7.132.500.000 sosial, jaringan irigasi, bibitpertanian, sarana dan prasarananelayan, pembangunan jalan desa, jalur evakuasi dan posko bencana

4

Siberut Selatan

Ruang kelas baru, tenaga guru,bantuan operasional sekolah,pemerataan Jamkesmas, alat kesehatan, perumahan sosial, pembangunan Rp81.151.000.000 sanggar tari, bibit dan alat pertanian, tambatan perahu, talud abrasi pantai, lapangan bola,drainase, jembatan

5

Siberut Tengah

6

Sikakap

7

Pagai Selatan

Beasiswa mahasiswa, mebeler sekolah, gedung sekolah, asrama pelajar, cetak sawah, alat pertanian, bibit pertanian, pelabuhaan dan mooring buoy, Listrik tenaga hidolik, drainase, irigasi, jalan

Rp71.775.000.000

Pagai Utara

Gedung sekolah, rumah dinas guru,rumah dinas kesehatan, pembinaan kelompok tani, bibit pertanian, sarana dan prasarana nelayan,pembangunan jalan, bantuan perumahan, jaringan air bersih, angkutan mobil desa, pembangunan talud, sanitasi

Rp76.978.000.000

9

Sipora Selatan

Pembangunan gedung sekolah,pagar sekolah, pembangunan perpustakaan, sarana dan prasarana kesehatan, bibit dan alat pertanian, alat tangkap nelayan, cetak sawah, pembangunan talus abrasi, drainase, tambatan perahu, jaringan listrik, gorong-gorong, jaringan air bersih

Rp73.787.200.000

10

Sipora Utara

Pembangunan gedung sekolah,relokasi sekolah, bantuanmasyarakat miskin, bibit dan alat Rp7.060.000.000 pertanian, jalan lingkungan, MCK, pembangunan talud, drainase, pembangunan jaringan irigasi

2

3

8

8

Forum SKPD Mentawai Usulkan Sejumlah Fasilitas Pendidikan Senilai Rp478 Miliar

Bambang Sagurung

F

NO. 309, 1 - 14 April 2015

Gedung sekolah dan rumah dinas guru, perumahan sosial, rumah dinas kesehatan dan alat kesehatan, bibit pertanian dan alat pertanian, jalan dan talud, jalur evakuasi, tambatan perahu Rumah dinas guru, gedung sekolah, mebeler, bibit pertanian, becak sampah, mesin pompa damkar,PLTS, sanitasi, drainase, jalan, dermaga, rumah adat

Rp69.587.500.000

Rp16.050.000.000

TUAPEIJAT - DPRD Mentawai menurunkan tim dalam rangka menindaklanjuti surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sioban tertanggal 3 Februari tentang pemberhentian Kepala Desa Sioban, M. Khalis pada Rabu, 18 Maret lalu.

Dalam surat keputusan BPD Sioban No.02/KBPD/DS-SBN/II2015 dinyatakan bahwa kepala desa diberhentikan karena melanggar PP No.15 dan Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pemerintah Desa. “Kita mau memanggil pihak terkait seperti kepala desa, BPD dan ini akan menjadi rekomendasi kita kepada Bupati Mentawai,” kata Nelsen Sakerebau, Ketua tim DPRD Mentawai, Kamis 19 Maret lalu pada Puailiggoubat.

Kata Nelsen, pihak DPRD bukan sebagai pengambil keputusan tapi hanya sebagai pihak yang merangkum informasi kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan hasil temuan kepada Bupati. “Kalau memang Kepala Desa terbukti melanggar aturan seperti yang dituduhkan, maka Bupati harus mengambil sikap, namun kalau tidak terbukti maka pemulihan nama baik kepala desa perlu dilakukan,” katanya.

Anggota DPRD melakukan pertemuan pertama dengan pihak

BPD Sioban secara tertutup yang dihadiri Camat Sipora Selatan, Besli dan Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam, yang kemudian dilanjutkan dengan meminta keterangan kepada Kepala Desa Sioban, M. Khalis, iyang juga tertutup.

Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok mengatakan, pihaknya menurunkan tim ke lapangan untuk

merespon surat masyarakat. “Kita tidak ingin persoalan itu berlarut-larut yang berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Bila ini tidak ditindaklanjuti dan terjadi persoalan didaerah lain-nya maka akan berimbas juga. DPRD tidak menginginkan hal seperti itu, makanya hasil temuan tim akan disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti,” katanya. (bs/r) FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

KANTOR - Kantor Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara

MENTAWAINEWS Calon kepala desa berkomitmen dukung pelajaran budaya Mentawai

Puailiggoubat

9

Calon Kades Saibi Samukop Angkat Isu Bumen

Rinto Robertus Sanene’

anitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar debat kandidat calon kepala desa, Selasa 24 Maret lalu.

Tujuh calon kepala desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah mendukung penuh penerapan pelajaran Budaya Mentawai (Bumen) di sekolah dan akan membuat terobosan baru untuk membantu agar pelajaran Bumen tersebut terlaksana di sekolah Saibi Samukop.

Program lainnya, memperketat pengawasan terhadap pondokan dan asrama pelajar yang rawan terlibat pergaulan bebas yang berdampak banyaknya putus sekolah.

Selain itu juga sejumlah program untuk memajukan desa Saibi Samukop.

Hal ini diutarakan para calon kepala desa dalam debat kandidat terbuka yang dilaksanakan P2KD di Kantor Balai Desa, Selasa 24 Maret, dihadiri Pemerintah Kecamatan sebagai panelis beserta seluruh lapisan masyarakat.

Isu itu terangkat saat salah satu panelis di bidang pendidikan, Parmenas Sakeru, pengawas sekolah di Saibi Samukop menanyakan kepada para calon kades soal pelajaran Budaya Mentawai yang sedang diajarkan di setiap sekolah yang masih terkendala bahan ajar dan Budaya Mentawai identik dengan Arat Sabulungan.

Ketujuh Calon Kades mendukung dan menanggapi, nomor urut 1 Darno Libra Sabettliakek mengatakan Mulok Bumen sudah mulai disusun dan dimulai, namun penerapannya dan penggaliannya tidaklah identik dengan arat sabulungan.

“Saya sangat setuju budaya kita diajarkan di sekolah dan ini tidak ada kaitannya dengan arat sabulungan, ke depan itu akan coba kita lakukan,” katanya.

Selain itu, calon nomor urut 2, Carles Situmeang mengatakan sangat mendukung Bumen diajarkan di sekolah.

“Bukan hanya diajarkan sebagai mulok saja tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya yang lebih fokusnya di pendidikan,” katanya.

Soal pergaulan bebas hingga banyaknya pelajar yang putus sekolah, menurut Carles, dalam Tut Wury Handayani ada dasar kurikulum moral dengan moralitas itu sendiri. “Kita akan upayakan dari berbagai daya untuk memotivasi siswa maupun gurunya, itu langkah yang mau coba dilakukan nantinya,” ujarnya.

NO. 309, 1 - 14 April 2015

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

P

DEBAT KANDIDAT - Debat kandidat calon Kades Saibi Samukop Siberut Tengah Sementara calon nomor urut 3 Binsar Saririkkak mengatakan, Bumen harus benar-benar dijalankan di sekolah masing-masing, dan ia sangat mendukungnya. “Untuk mewujudkan itu kita akan bangun komunikasi bersama terkait Bumen ini dan kita akan pisahkan apa itu budaya dan apa arat sabulungan,” katanya.

Terkait penanganan pergaulan bebas, menurut Binsar, akan melakukan atau menelusuri penyebabnya dan kemudian menindaklanjutinya. “Untuk kenyamanan kita akan berunding mencoba pendapat lain dari berbagai pihak demi pengawasan pondokan dan asrama, membentuk sebuah organisasi pengawasan serta biayanya kita akan

usahakan,” ujarnya.

Selanjutnya nomor urut 4 Murtias Sageileppak mengatakan, penerapan Mulok Bumen merupakan tantangan bersama ke masyarakat secara umum baik itu budaya yang sangat berbeda dengan arat sabulungan.

“Di gereja kita Katolik ada keterkaitan gereja dengan budaya yang disebut inkulturasi budaya dan sabulungan sangatlah berbeda namun ke depan ini adalah menjadi tugas kita bersama masyarakat secara umum,” ujarnya.

Calon kades nomor urut 5, Lian Setiar Sagara-gara mengatakan budaya Mentawai perlu dilestarikan karena budaya leluhur, melupakan budaya

masa lalu sama halnya telah melupakan identitas diri Mentawai. “Bumen tetap harus dijalankan, pemerintah juga perlu kita dorong,” katanya.

Sementara calon nomor urut 6 Surkino Sanenek mengatakan, budaya adalah identitas diri sendiri sebagai orang Mentawai, tak ada kaitannya dengan arat sabulungan. “Arat Sabulungan itu pemujaan bagi roh atau percaya dengan daun-daunan seperti sikerei, kita mendukung Bumen dengan memberdayakan sanggar Teitejat dengan pembinaan, melengkapi alat-alat budaya dan disetiap dusun ini akan kita bangun,” katanya.

Terakhir calon nomor urut 7 Fernando Sakailoat mengatakan sangat

mendukung Bumen dan akan melestarikannya di Saibi Samukop.

“Langkah kita ke depannya itu membentuk lembaga-lembaga adat formal dan non formal, karena di situ tak lepas dari adat dan budaya,” katanya.

Ketua P2KD Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut, Jolly Sanenek mengatakan, debat kandidat calon Kades ini adalah gagasan dari panitia yang dijalankan berdasarkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengetahui secara terbuka program-program yang tertuang di dalam visi misi para calon kepala desa.

“Debat ini pertama kali terjadi di Saibi Samukop berdasarkan sejarah dan wajib juga dilakukan, kalau dilihat dari perda ada penyampaian visi misi yang harus diketahui masyarakat yang tentunya menjadi tagihan nantinya kepada kades yang terpilih,” katanya usai acara debat.

Sementara, Cosmas Sakailoat (34), warga yang ikut menyaksikan debat mengatakan debat sangatlah bagus dilakukan dan mendapatkan hasil yang positif sebagai pemilih. “Debat ini pertama terjadi, kita sebagai warga bisa mengenal karakter calon kades yang akan dipilih, seperti cara berbicara dan berdiri di depan umum serta programnya yang disampaikan, dan sekarang kita sudah punya pilihan yang mantap yang tentunya terbaik,” katanya.

Acara debat kandidat calon kepala desa ini berlangsung pagi hingga sore hari dan sesama calon kades tidak saling beradu argumen, hanya penyampaian visi misi penerapannya dalam kemajuan pembangunan Saibi Samukop ke depan dan masyarakat begitu antusias

UPK Siberut Tengah Latih Pelaku PNPM SAIBI SAMUKOP—Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Siberut Tengah melatih pelaku PNPM di tingkat desa maupun kecamatan. Materi yang diberikan berupa tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing tim.

Kegiatan diselenggarakan Rabu 25 Maret lalu.

Ketua UPK PNPM Siberut Tengah Reynol Siritoitet mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar pelaku PNPM tingkat kecamatan maupun desa mengetahui tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung

jawab di lapangan “Kalau tidak tahu itu, bingung nanti mau kerja apa dan jika sudah tahu tentunya punya rasa tanggung jawab dalam pekerjaannya, sekalipun tidak ada anggaran dan tidak punya uang saku,” katanya usai pelatihan di Kantor Desa Saibi Samukop Reynol menyebutkan, dana tahun lalu masih sedang berjalan dan untuk dana PNPM tahun ini belum diketahui secara pasti. ”Bulan April dana tahun ini akan masuk, kita belum tahu pasti berapa dan untuk sementara kalau tidak salah untuk Saibi sebanyak

Rp140 juta, Saliguma sebanyak Rp300 juta dan Cimpungan kita belum ada bayangan,” ucapnya.

Lanjut Reynol, PNPM tetap berjalan namun sistem yang diubah seperti dananya tidak langsung ke UPK tapi melalui pemerintah desa dulu baru sampai ke UPK. Sementara Camat Siberut Tengah Akas Sikatsila mengatakan pemberdayaan harus diperkuat melalui pelatihan yang perannya benar-benar jadi masyarakat mandiri, kemandirian itu dari masyarakat itu sendiri, membangun diri melalui PNPM yang sifatnya bukan proyek tapi

swadaya. “Lebih berperan penuh di sini adalah para kepala desa, sebab kalau nanti bangunan PNPM masuk seperti Polindes tetap tak lepas dari tanggung jawab kades,” katanya.

Bangunan-bangunan PNPM yang sebelumnya sudah ada, kata Camat, haruslah dijaga sebagai aset. Selesai pelatihan tersebut pada 27 Maret, UPK akan melatih lagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), peserta dari tiga desa, Saibi Samukop, Saliguma dan Cimpungan. (rr/r)

MENTAWAINEWS Tahun ini Sipora Selatan dapat 100 paket P2D Mandiri

Puailiggoubat

NO. 309, 1 - 14 April 2015

10

Pembangunan P2D Sipora Selatan Fokus di Desa Korban Tsunami

Bambang Sagurung

ntuk mempercepat proses pembangunan di wilayah yang terkena dampak gempa dan tsunami Mentawai 2010, Pemerintah Kecamatan Sipora Selatan memfokuskan pembangunan P2D Mandiri di desa tersebut. Dua desa yang menjadi fokus P2D Mandiri tahun ini yaitu desa Bosua dan Beriulou yang masingmasing mendapat 30 paket.

Sekretaris Camat Sipora Selatan, Parulian Syameikhu saat sosialisasi kegiatan pembangunan di kantor Desa Sioban mengatakan, tahun ini Sipora Selatan mendapat 100 paket, namun untuk mempercepat pembangunan di daerah yang terkena tsunami kemarin, pihak kecamatan memfokuskan pembangunan ke sana. ”Walau pembangunan difokuskan di daerah yang terkena dampak tsunami namun desa lainnya yang ada di Kecamatan Sipora Selatan masih

U

tetap diberikan program P2D Mandiri. Desa lainnya masih diberikan namun hanya 6-10 paket,” katanya Rabu, 18 Maret lalu.

Camat Sipora Selatan, Besli mengharapkan agar pembangunan yang akan dilaksanakan di Sipora Selatan mengutamakan mutu pembangunan. “Kita tidak mau pembangunan di sana terus karena siap dibangun langsung rusak sehingga pembangunan tidak berkembang,” katanya.

Nelsen Sakerebau, Ketua tim DPRD Mentawai yang melakukan kunjungan di Kecamatan Sipora Selatan mempertegas agar pihak dusun, desa tidak terlibat mengambil kegiatan P2D Mandiri.

“Tidak ada alasan kalau BPD, kaur desa, kepala dusun mengambil kegiatan P2D Mandiri karena mereka itu sebagai pengawas di lapangan. Kalau mereka terlibat siapa yang akan mengawasi,” katanya. (bs/r)

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

DIALOG - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet berdialog dengan warga Silabu di KM 1, Pagai Utara

Satlantas Polres Mentawai Gelar Razia TUAPEIJAT-Satuan Lalulintas Polres Mentawai menggelar razia di jalan raya Tuapeijat, Selasa, 17 Maret lalu. Banyak pengendara yang terjaring razia dengan berbagai pelanggaran, diantaranya pajak kendaraan yang sudah mati, tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm.

“Pada umumnya masyarakat tidak memiliki SIM, helm dan surat kendaraannya sudah mati,” kata Brigadir Wahyudi, salah seorang timSatuan Lalulintas Polres Mentawai kepada Puailiggoubat, Selasa, 17 Maret lalu.

Wahyudi mengatakan, warga yang ingin mengurus surat kendaraan bisa meminta bantuan Polres Mentawai. “Untuk mengurus SIM sudah bisa di Polres Mentawai, hanya saja kantor Samsat yang belum ada,” katanya.

Sementara Brigadir S. Ginting, anggota Satlantas lainnya mengharapkan agar pihak pemerintah mempercepat pendirian Samsat di Mentawai agar masyarakat yang memiliki kendaraan dapat mengurus surat kendaraannya.

“Kalau kita lihat volume kendaraan baik roda dua dan roda empat sudah banyak dan mencapai ribuan, namun pajaknya masih dibayar di Padang,” katanya.(bs/r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

DIALOG - Tim DPRD Mentawai melakukan dialog dengan kepala puskesmas dan petugas kesehatan Sioban

Kecamatan Atur Kendaraan di Hari Pasar TUAPEIJAT-Pemerintah Kecamatan Sipora Selatan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban kendaraan tiap Kamis yang merupakan hari pasar.

Hal ini dilakukan karena saat KM. Sumber Rezeki masuk pelabuhan Sioban, jalan raya di sekitar Pasar Sioban macet dan rawan kecelakaan.

“Kita sudah coba koordinasi dengan pihak Sat Pol PP yang ada di kecamatan untuk mengatur hal ini

dan mereka bersedia,” kata Besli, Camat Sipora Selatan, Rabu, 18 Maret lalu.

Rencana Besli, warga yang datang berbelanja ke pasar akan diarahkan kendaraannya ke tempat parkir yang ditentukan. “Selama ini kendaraan diparkir begitu saja di jalan raya sepanjang pasar yang membuat kemacetan,” katanya.

Selain menertibkan parkir kendaraan, pihak kecamatan juga akan

menertibkan pedagang yang menggelar dagangan di pasar dan sekitar pasar.

“Yang berdagang harus jelas dan teratur sehingga terlihat tertib,” katanya.

Dengan tertibnya kendaraan dan pedagang yang ada di pasar, buruh angkut yang bekerja saat kapal masuk menjadi aman dan tertib.

“Mobil, becak motor dan gerobak masyarakat yang mengangkut barang akan merasa aman melewati jalur pasar saat membawa barang,” katanya. (bs/r)

Puskesmas Sioban Minta Direlokasi TUAPEIJAT-Kepala Puskesmas Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Justianna mengharapkan puskesmas dan ruang rawat inap direlokasi ke lokasi yang aman terhadap ancaman abrasi pantai dan tsunami karena letak puskesmas yang dekat dengan pantai.

“Kita mengharapkan adanya relokasi cepat karena posisi puskesmas sekarang ini rawan terhadap bencana tsunami dan abrasi,” kataJustianna, Kepala Puskesmas Sioban saat kunjungan tim DPRD Mentawai, Rabu, 18 Maret lalu di Sioban.

Selain relokasi puskesmas dan rawat inap, Justianna juga minta relokasi rumah dinas para medis perlu dilakukan dengan cepat. “Bagaimana pihak puskesmas memberikan

pelayanan yang baik kalau keberadaan mereka juga tidak nyaman, namun pihak puskesmas tetap memberikan pelayanan maksimal,” katanya.

Kemudianpengadaan alat kesehatan juga perlu dilakukan.

Banyak alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas yang kurang dan berkarat.”Kita mengharapkan adanya pengadaan alat kesehatan atau memperbaiki peralatan yang berkarat karena kalau pengadaan prosesnya lama,” katanya.

Anggota DPRD Mentawai Nelsen Sakerebau yang melakukan kunjungan di Puskesmas Sioban mengatakan, terkait relokasi puskesmas harus dilakukan cepat termasuk sarana dan prasarana yang ada. Hanya saja ketersediaan lahan untuk

pembangunan yang menjadi persoalan utama.

“Kalau lahan sudah ada, pihak DPRD Mentawai siap mendukung dengan menganggarkan anggaran pembangunannya karena ini termasuk persoalan yang penting,” katanya.

Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok mengharapkan tenaga kesehatan Puskesmas Sioban tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal walau sarana dan prasana yang ada terbatas.

“Petugas kesehatan diharapkan kreatifitasnya dalam melakukan pelayanan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk pembangunan dan pengadaan alat kesehatan pihak DPRD Mentawai siap mendorong itu,” katanya. (bs/r)

MENTAWAINEWS Bidan Desa yang Mangkir Akan Diberi Sanksi SIKAKAP - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan Lahmudin meminta bidan desa tidak berada di tempat atau meninggalkan tempat kerja, jika ada yang melanggar akan diberi sanksi.

“Sangsinya gaji tidak akan diberikan, untuk itu bidan desa bisa melaksanakan tugas sebaik- baiknya dan akan bermukim di tempat,” katanya saat kunjungan tim terpadu Dinas Kesehatan Mentawai di Sikakap dan Pagai Selatan, Jumat 27 Maret lalu.

Menurut Lahmudin, bidan desa harus selalu berada di lokasi tugas, melayani masyarakat pada saat darurat dan pemerintah setempat kepala dusun, desa, masyarakat apabila ada bidan desa yang mangkir laporkan ke dinas. (leo/r)

Desa Bosua dan Beriulou Dapat Anggaran Air Bersih Rp9 Miliar SIKAKAP- Desa Beriulou dan Bosua di Kecamatan Sipora Selatan mendapatkan dana untuk pembangunan air bersih dari APBN senilai Rp9 miliar.

“Itu karena warga mengajukan proposal ke Pemda Mentawai kemudian dilanjutkan proposal itu ke Kementerian PU sebab saat ini PU sudah menyiapkan anggarannya di bagian PAM Strategis,” kata Kepala Dinas PU Mentawai, Elvi kepada Puailiggoubat, Jumat, 27 Maret lalu.

Ia meminta kalau ada masyarakat yang mengirim proposal air bersih, Pemda Mentawai akan membantu menyalurkannya sampai ke pusat. “Tentu kita analisis dulu, mana yang kurang dan mana yang perlu ditambahkan setelah itu baru dikirim,” katanya. (leo/r)

Kantor PU Siberut Selatan Minim Fasilitas MAILEPPET- Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Siberut Selatan di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan belum tertata secara administrasi dan minim fasilitas, sementara petugas sudah ada 39 orang, terdiri dari PNS 2 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 37 orang.

Kepala UPTD Dinas Pekerjaaan Umum Siberut Selatan Yulita Busrali mengatakan, dia masih baru menjadi kepala UPTD. “Saya masih dalam tahap penataan administrasi karena selama ini belum tertata baik itu untuk UPTD Wilayah , Perbengkelan dan PAM,” katanya, Jumat, 20 Maret lalu.

Selain administrasi, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), di bidangnya masing-masing. Selama ini di SK masing-masing jabatan yang tertulis tidak berdasarkan kemampuan mereka.

“Jadi itulah yang mau saya tata, saya mau lihat dulu apa yang sebenarnya keahlian mereka,” jelasnya.

Kalau soal anggaran masih bergantung di Tuapeijat, ini menjadi bahan ke depan bagaimana kalau di Kantor UPTD ini mempunyai anggaran tersendiri. (ss/r)

Puailiggoubat

NO. 309, 1 - 14 April 2015

11

Pembangunan Jembatan Tumalei Manganjo Terbengkalai Pemerintah memberhentikan sementara PNPM tahun ini membuat jembatan

Leo Marsen Purba

arga Tumalei Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara masih mempertanyakan kelanjutan pembangunan jembatan berkerangka besi dengan panjang 36 meter dan lebar 3 meter yang belum selesai. Jembatan yang dibangun sejak Oktober 2014 itu menghubungkan Tumalei dengan Manganjo, yang dibangun menggunakan anggaran PNPM Mandiri Rp335 juta.

Menurut Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rediar Berisigep kepada Puailiggoubat, Sabtu 22 Maret lalu di Sikakap, pembangunan itu sudah ada kontraknya pada 11 November 2014 untuk membeli bahan kerangka besi di Padang, namun sampai saat ini belum jelas.

“Saya tidak tahu pasti tentang kelanjutan jembatan karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Fasili-

W

kerangka besi ke lokasi tidak ada lagi,” ujarnya.

Barmen Siahaan, pengusaha transportasi kapal laut di Sikakap mengatakan sudah terima uang transportasi untuk mengangkut bahan kerangka besi jembatan dari Padang ke Dusun Tumalei dengan kesepakatan Rp35juta sampai diantar JEMBATAN - Pembangunan jembatan di Saibi Samukop akan diteruskan tahun ini di tepi pantai Tumalei.

“Untuk mengangkut ke lokasi, tator Teknik (FT) dan Fasilitator yang sudah terlanjur dicairkan bisa Kecamatan (FK) tidak pernah ke dilanjutkan kegiatannya, tapi untuk pihak PNPM yang mengurus, saya Tumalei sejak November 2014 yang Januari 2015 dihentikan. “Januari terima dari saudara Boy baru Rp lalu sampai sekarang sehingga warga sampai saat ini saya sudah tiga bulan 20juta, tapi uang ini sudah dipinjam Rp12juta untuk menyelesaikan bingung. Saya malah baru terima uang belum terima honor,” katanya.

Efrimen mengakui bahan jemba- jembatan Dusun Maguiruk Desa Rp1 juta itu biaya operasional itu tan kerangka besi sudah dibeli di Silabu yang dipinjam adalah tukang,” saja,” katanya.

Pendamping lokal (PL) Keca- Padang, pada minggu kedua Desember katanya, Jumat, 27 Maret lalu.

Kini Barmen menunggu perintah matan Pagai Utara Efrimen Saogo yang lalu. Saat ini barang masih di mengatakan ada pemberitahuan dari toko, tapi tidak tahu apa tokonya di untuk diantarkan ke lokasi, dia sudah Provinsi Sumatera Barat awal Januari Padang, rencananya akan diangkut ke siap namun sampai akhir Maret ini 2015 kegiatan dihentikan dulu, dana Tumalei. “Biaya transportasi dengan belum ada perintah mengantarkan kapal sebagian sudah dibayar tapi bahan tersebut. tidak bisa dicairkan. (leo/r) Semua program PNPM Mandiri untuk anggaran mengangkut bahan FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Pembangunan Jalan Trans Mentawai ke Matobe Dilanjutkan SIKAKAP- Jalan trans Mentawai yang telah dibangun sepanjang 2 kilometer pada 2014 lalu akan dilanjutkan sepanjang 10 kilometer menuju Matobe.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mentawai, Elvi, kelanjutan jalan trans Mentawai tahun ini dikerjakan PT. Lubuk Minturun sebagai pemenang tender, anggarannya bersumber dari APBD

Mentawai Rp34 miliar. “Ini dikerjakan secara multiyear sepanjang 10 kilometer dengan lebar badan jalan 15 meter, dan lebar cor beton 6 meter,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 27 Maret lalu.

Lalu ada lagi sambungan dari Sikakap-Muara Taikako sepanjang 1 kilometer senilai Rp4 miliar yang saat ini masih ditender. “Belum ada pemenangnya, masih proses,”

ucapnya.

Menurut Elvi, tanaman warga yang terkena pelebaran jalan tidak akan diganti rugi. “Jadi masyarakat diharapkan menerima ini untuk kepentingan bersama,” katanya.

Sementara Kepala Desa Sikakap Suherman mengatakan, jalan Matobe sangat berguna bagi masyarakat yang mengangkut hasil perkebunan masyarakat, sehingga biaya

transportasi tidak mahal lagi.

“Selama ini akibat jalan yang tidak bagus, biaya transportasi mahal, seperti ongkos ojek dan mobil truk yang mengangkut hasil perkebunan masyarakat, untuk itu kita akan sosialisasi dan mengundang pihak kontraktor, Muspika dan warga yang kena ladangnya untuk mau menerima pembangunan jalan trans Mentawai ini,” katanya. (leo/r)

DPRD Mentawai Sarankan Warga Matobe Tanam Pohon Meranti MATOBE-Anggota DPRD Mentawai dari Komisi A, Parulian Samalinggai menyarankan warga Desa Matobe, Kecamatan Sikakap untuk menanam bambu dan kayu meranti, Selasa, 24 Maret lalu.

Ia bahkan menyarankan menanam pisang, kelapa, kopi coklat, cengkeh, pala, durian, sagu, selain dari itu kita tanam bambu

dan jenis kayu meranti (katuka).

“Bambu saat ini belum laku, ke depan pasti laku dan juga kayu meranti yang berkualitas yakinlah 10-15 tahun ke depan sudah meninggalkan uang miliaran rupiah untuk anak cucu kita, ditanam di ladang sendiri tidak ada permasalahan dengan tanah persukuan, tanah ulayat, areal IPK

dan HPH,” katanya di hadapan 200 warga Matobe.

Selama ini banyak warga hanya mengandalkan kayu tumbuh alami, sudah saatnya menanam di ladang sendiri, bibit sangat banyak di hutan. “Rumpun bambu yang sudah ada jangan ditebas atau dibakar dan juga pohon sagu yang sudah ada jangan dimusnahkan, kalau mau

menanam jenis tanaman lain di ladang yang baru,” katanya.

Kunjungan itu diikuti enam orang anggota DPRD Mentawai, Isar Taileleu, Gerson Samalinggai, Parlindungan Saleleubaja, Salimi Samuntei, Nelsen Sakerebau dan Parulian Samalinggai. (leo/r)

Sosok

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015

12

Camat Siberut Tengah Akas Sikatsila S,Sos

P

ulang dan mengabdi di kampung halaman, hal itu dialami Akas Sikatsila setelah dilantik Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menjadi Camat Siberut Tengah, 6 Maret lalu.

Kepada Puailiggoubat, Akas Sikatsila menyampaikan langkah awal dan pembenahan yang akan di lakukan untuk kemajuan pembangunan di Kecamatan Siberut Tengah.

Berikut petikan perbincangannya bersama wartawan Puailiggoubat Rinto Robertus Sanenek, di kantornya, Kamis 19.

Sebagai putra asli Saibi Samukop, apa yang pertama sekali terlintas di pikiran anda saat ditunjuk menjadi camat di Siberut Tengah ?

Kalau saya justru bukan masalah putra asli maupun tidak tapi seorang camat dimanapun ditempatkan tentu harus memiliki motivasi sendiri yaitu tidaklah masyarakat secara umum dalam pengertian pembangunan itu kita mulukmuluk berbicara, minimal yang pertama untuk membuka wacana pemikiran staf selama saya di sini agar mereka suatu ketika paham akan sistem pemerintahan ini.

Saya sudah melakukan penguatan terhadap pribadi agar kita jangan bermental kerupuk yang artinya kamu punya jabatan ini bermentalah sesuai jabatan itu,seperti saya jadi camat harus bermental camat, ada yang mungkin tidak mampu dan bisa yang saya perbuat atau pikirkan tapi saya dituntut harus punya mental sebagai pimpinan.

Kedua, tentu orientasinya kepada masyarakat,yang akan saya lakukan bagaimana membukakan hati masyarakat dan bisa terbuka yang tentunya melalui pembinaan turun ke desa. Seorang camat itu harus bisa lakukan yang terbaik buat kampungnya dan dimanapun bertugas. Saya dulu di Sipora Selatan, apa yang telah saya lakukan saya kira tidak jauh beda nantinya yang akan dilakukan di Siberut Tengah malahan mungkin karena dengan beberapa pengalaman bekerja di dinas-dinas apalagi pernah di Bappeda paham betul system. Saya jadi camat di Sipora kurang lebih empat tahun.

Di Sipora saya bentuk Forum

Pembangunan Desa, di Kecamatan Siberut Tengah harus ada forum adatnya karena apa kita punya adat istiadat yang sangat kuat dan menghargainya yang larinya atau penerapannya masing-masing pribadi kita, keluarga dan suku, tinggal menerjemahkan proses itu.

Bagaimana pandangan dan pendapat Anda tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai, apakah sudah mengalami kemajuan, untuk Siberut Tengah apa kemajuan yang telah tercapai?

Menurut pandangan saya pribadi Mentawai ini sudah mengalami kemajuan, kenapa saya katakan itu, saya pernah merasakan kehidupan di tahun 70-an yang saya sudah pernah mengalami bagaimana sulitnya, jangankan dulu mencari beras, pakaian saja susah sehingga saudara-saudara kita termasuk bapak saya dan saya sendiri masih memakai kabit tapi yang diperlukan di sini bukan ada kemajuannya dan bukan melihat bagusnya rumah kita tapi kemajuan itu bagaimana dan di mana kita memperoleh sesuatu lebih mudah, salah satunya pendidikan, kesehatan. Wilayah Siberut Tengah dan Mentawai dari utara ke selatan dari desa masing-masing sebanyak 10 kecamatan yang sudah saya kelilingi minimal pelayanan masyarakat tidak lagi di tempat-tempat jauh, sudah di dekat dan di tengahtengah masyarakat, sekarang sudah ada listrik. Saibi Samukop sudah jadi kecamatan, ada puskesmas, sekolah, pembangunan mulai meningkat yang tidak pernah kita rasakan dulu, dari tahun 80-an dan 1999 sesudah kita menjadi kabupaten, kemajuan itu sudah mulai, dulu sekolah SMP dan SMA di Siberut Selatan dipenuhi orang Saibi bersekolah, dulu jalan tidak ada sekarang sudah ada walaupun belum maksimal, itulah kemajuan Mentawai dan Siberut Tengah.

Apa saja yang menurut anda yang perlu dibenahi di Siberut Tengah ini?

Jadi begini, sebuah proses kemajuan itu kita akan peroleh bila masyarakat itu terbuka, contohnya bagaimana bisa kita membangun jalan kalau kita tidak serahkan tanah untuk perkantoran, puskesmas ini tidak mungkin akan dibangun dan ada, maka dengan terbukanya masyarakat khususnya di Saibi Samukop dan dukungan masyarakat secara umum lewat

suku, keluarga lain tidak hanya satu suku dan saling mendukung terhadap suku lain untuk bisa mempermudah memasukkan pembangunan itu di Kecamatan Siberut Tengah, nah muncul pertanyaan lagi apa yang akan kita lakukan ke depan?

Yang kita lakukan ke depan itu adalah tidak hanya melakukan secara pemerintahan, tapi penguatan adat istiadat supaya semakin terkontrol masyarakat itu, bukan berarti semakin kuat secara adat dan budaya maka semakin sulit kita memperoleh pembangunan tentu tidak, namun semakin kita kuat dengan itu harapan kita semakin mudah kita memasukkan pembangunan di situ, contohnya kalau kita bangun pustu, poskesdes di desa maupun dusun dan tanah tidak mereka terima tidak akan mengalami kemajuan kita, jadi konsentrasi kita samalah karena pelaku pembangunan itu pemerintah, masyarakat dan swasta. Kepada masyarakat maka kita ajak untuk memahami, menerima dan terbuka tanpa meninggalkan budaya. Makanya saya katakan mumpung masih kuat adat istiadat kita di Siberut umumnya kenapa tidak kita buat forum secara adat sehingga akan tahu hak-hak dan justru saya kalau ini terbentuk, tahun 2016 boleh melakukan melalui Citra Mandiri (YCMM) mengambil bagian dalam proses pemetaan. Setiap desa dibentuk lembaga adat desa dan di tingkat kecamatan di jadikan forum adat, setelah terbentuk saya akan masukkan anggaran atau mengusulkan penganggaran pemetaan tanah wilayah/ ulayat, itulah salah satu konsep membangun dan tidak hanya saya sendiri, tentunya saya sebagai yang dipercaya menjadi camat bagaimana menerjemahkannya pemerintah daerah kita dalam konteks pembangunan, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan. Salah satu visi kita di Siberut Tengah adalah pelayanan, kalau soal pelayanan dan kemajuan di Mentawai sudah berjalan dan terjadi sesuai dengan kemajuan yang kita miliki sekarang, tapi kalau saja sudah duduk RTRW kita yang tentunya peran DPRD dan pemerintah daerah, saya kira kemajuan akan lebih cepat dan jalan akan terbuka, asal masyarakat mau menerima pembangunan itu,

BIODATA Nama: Akas Sikatsila S,sos Kelahiran: Saibi Samukop,1 April 1967 Pendidikan Terakhir : S1 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik(STISIP) Widuri Jakarta Jabatan: Camat Kecamatan Siberut Tengah Karir: Kasi Pemerintahan dan Plt. Camat Sipora (2007-2008) Plt.Camat dan Sekretaris Camat Sipora Selatan (2009-2010) Sekretaris Bappeda Mentawai(2010-2011) Sekretaris DPRD Mentawai(2011-2012) Sekretaris Daerah Mentawai(2012-2013) Sekretaris Dinas Sosial Mentawai(2013-2014) Alamat : Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah

salah satunya tanah, berkorban dulu dan maukah masyarakat itu? Umpamanya sekarang ini hanya dua meter saja tanah sudah susah orang untuk memasukkan P2D. Jangankan disini, saya dulu di Sipora juga sulitnya minta ampun, padahal untuk kepentingan kita bersama masyarakat. Yang dimaksudkan adalah dari kepala suku memberikan pemahaman tentang itu kepada semua sanak saudara keluarga supaya terbuka saja, itu salah satu kunci kita di Mentawai. Kecamatan Siberut Tengah sangat strategis ke depan karena berada di tengah-tengah empat kecamatan lainnya, jadi bersama-sama melalui pemerintah daerah dan berkorban untuk mempermudah proses pembangunan itu sendiri, kalau kita setuju dengan pengorbanan itu ya kita mulai sekarang, kita menginginkan sebuah perubahan di Siberut Tengah ini.

Apa fokus pembangunan yang akan Anda prioritaskan?

Fokus kita, pertama bagaimana memperbaiki kantor camat, menata halamannya dan menambah bangunan fisik rumah dinas camat yang standar, aula dan kantor, di luar dari itu melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui desa dan yang ketiga ini adalah wilayah Kecamatan Siberut Tengah akan ada beberapa pembangunan yang masuk, orientasinya sesuai perencanaan usulan dari masyarakat sehingga tahun ini akan ada pembangunan, kalaupun realisasinya tidak secara keseluruhan, tapi beberapa bidang

ke halaman 13

Sosok dari instansi kita yang sudah menyampaikan visi misi mereka,jadi kecamatan ini tetap mengacu pada tiga poin,pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan itu menyangkut apa yang sedang berjalan, selama ini ada kordinasinya,tujuan kita bagaimana seperti di BAPPEDA harus masuk dalam dokumen daerah,baik fisik maupun kemasyarakatan yang di dalamnya ada keamanan, kenyamanan supaya tidak saling bertengkar atau berkelahi,itulah fokus pembangunan di mentawai termasuk di Siberut Tengah pemerintahan sesuai perundang-undangan yang coba pusatkan dan terjemahkan aturan itu untuk menjadi bagian dari proses,pemerintahan banyak masuk pelayanan kesehatan,pendidikan,okonomi,sosial budaya,jadi inilah yang kita fokuskan di Siberut Tengah, pengawasannya dan inplementasinya supaya perencanaan yang lahir dari masyarakat menimal terealisasi terbangun di berbagai bidang, begitulah peran Kecamatan yang wilayahnya dari limu Saliguma dan sampai di betian di Cimpungan.

Apa potensi Kecamatan Siberut Tengah secara umum dan Desa Saibi Samukop Secara Khusus?

Kalau di kabupaten, di muserembang dan juga Bupati, sering membicarakan soal potensi, karena ini Kecamatan Siberut Tengah tentu saya belum tahu persis ya apa potensi-potensinya, kalau sumber daya manusia mungkin kita sudah tahu, di kecamatan ini saja potensi pendukung proses pembangunan saja masih sangat terbatas, kami

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015

hanya 12 orang PNS dan selebihnya pegawai honor. Kalau potensi SDA masing-masing desa secara kasat mata, Saliguma itu apa potensinya, ini sebenarnya harus didudukkan dan tidak bisa kita katakan potensinya ini dan itu.

Saibi Samukop potensinya jangan didudukkan oleh satu orang, harus secara bersama-sama membahas apa potensi yang harus kita angkat di Siberut Tengah ini, kalau umpamanya kita mengatakan potensi itu adalah ini belum tentu masyarakat mampu melakukan serta mengolahnya hingga bernilai ekonomis, halal, demikian juga Cimpungan, tapi kita sudah bisa menebak kampung kita ini kalau dikatakan potensi alamnya, pertanian adalah potensi yang paling baik mulai dari Saliguma sampai Cimpungan. Masyarakat sudah mencoba coklat tapi sekarang tidak terlihat lagi yang artinya bukan potensi yang diunggulkan, salah satunya lagi potensi persawahan yang sekarang sedang berjalan, tinggal kita poles dalam satu tahun dua kali masyarakat kita bersawah dengan memiliki tanah yang subur, tinggal pemeliharaannya dan tergantung bagaimana masyarakat lagi, enam bulan kemudian buka lagi persawahan, tapi keterlibatan dinas untuk melihat kadar tanah harus kita undang untuk itu dan PPL kita juga sudah ada, jadi kalau menurut hemat saya potensi alam banyak di sini, pertanian ada rotan atau manau, coklat, pinang, cengkeh, kalau kelautan saya kira karateristik kita orang Mentawai hanya ikut-ikutan melaut yang pada saat marak atau musim dan jika tidak musim tidak akan turun laut dan di dalam Alkitab ada tertulis yang saya tidak tahu pasal berapa yang bunyinya begini, dimana kamu mencakar tanah di situ ada rezeki. Kemudian masyarakat juga sedang bertani cengkeh hanya tinggal menambah, padi juga bisa bernilai ekonomis kalau itu banyak, sekarang sudah ada heler dan jika penghasilan padi banyak bisa

dibuat KUD (koperasi), misalnya ada 100 warga bersawah dengan hasilnya nanti per warga berikan 1 kaleng ke desa, jadinya 100 kaleng, kita buat koperasi desa dan tidak perlu SPP tampung beras, di situ lalu jual dan uangnya diputar lagi, sediakan desa bibit padi dan masyarakat yang membeli, kita semakin mandiri dan terus mandiri, itu yang mau kita ajak, kemandirian masyarakat terus menerus lalu desa berkembang, kita akan hidup dan masyarakat semuanya bisa berubah.

Bagaimana agar pembangunan dua desa lainnya juga merata seperti di Saibi Samukop ? Kecamatan Siberut Tengah terdiri dari tiga desa, Saibi Samukop, Saliguma dan Cimpungan. Saibi Samukop ditunjuk menjadi ibu Kecamatan Siberut Tengah. Berbicara mengenai pembangunan dan orang putra asli daerah maupun tidak kalau hemat saya ada dua bentuk sistem pembangunan yang mau kita lakukan, bisa seperti memulai dari titik nol langsung mengalir atau dari titik kerucutnya ke pangkal dengan tujuan dua konsep pembangunan seperti itu istilah makan bubur, kita makan mulai dari samping atau mulai dari tengah, tapi menurut saya makan bubur harus dari samping.

Sebagai seorang sarjana berlatar belakang ilmu sosial, apakah hal ini akan membuat perbedaan bagi anda memandang suatu masalah dalam mengambil kebijakan ?

Ini adalah sebuah seni,j adi apapun latar belakang

pendidikannya atau keserjanaanya tentu kalau hukum dia ke seni hukumnya, ekonomi tentu di manajemennya dalam mengambil keputusan, sarjana pendidikan tentu seninya dipakai di pendidikan, saya tentu sesuai latar belakang sarjana sosial pasti berbeda.

Banyak masyarakat mengeluhkan kinerja camat yang sering tidak berada di tempat tugas, bagaimana pendapat anda dalam hal ini?

Kepemimpinan camat itu setiap hari 24 jam di tempat dan masyarakat kita harus tahu itu, tidak kemanamana dan yang pergi itu nantinya Akas Sikatsila,siapa yang ada di dalam kantor bisa dinamakan atas nama camat, kalau Akas mungkin lagi keluar pergi ke Tuapeijat. Saya tidak akan pungkiri bahwa tidak akan maksimal disini, pasti itu terjadi karena pusat pemerintahan kita menjangkaunya tidak bisa satu hari, contoh sekarang ini tanggal 23-24 Maret itu ada kegiatan Forum Komunikasi SKPD di Tuapeijat, tanggal 25 Maret rapat koordinasi camat, nah sekarang tinggal urgensinya saya, karena itu pertemuan yang sangat urgen bagi kita di kecamatan ini dan Forum SKPD bagaimana kita mendampingi program usulan masyarakat sampai di Bappeda dan proses di masingmasing dinas termasuk rapat koordinasi camat itu adalah penguatan bagi camat bagaimana melakukan tugas-tugas pelayanan di masyarakat dan sangat penting, tapi kalau sekarang ini masih mikir dua kali untuk hal itu karena ada tanggung jawab saya yang lebih besar di sini, dalam minggu ini sampai 31 Maret pemilihan kepala desa harus saya sukseskan itu dan 6 April yang akan datang itu ada Musrembang tingkat kabupaten, nah ini berkemungkinan saya akan pergi karena itu juga tanggung jawab.

13

Bagaimana Anda mendorong para staf juga giat bekerja mengingat kehadiran pimpinan yang sering tugas ke luar daerah ?

Ini pertanyaan yang terlampau melihat seseorang itu seakan-akan tidak bekerja, tapi saya sekarang ini hadir akan melakukan tugas sebagai seorang camat pengayom, termasuk staf saya juga pada masyarakat yang kurang lebih 4 ribu jiwa dengan 34 dusun di 3 desa yang berbedabeda suku yang harus saya lindungi karena saya perpanjangan tangan pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Siberut Tengah dan melakukan semampu saya, kami di kantor atau kita bersama tidak mungkin tidak ada hal-hal riak-riak di luar itu, umpamanya masalahmasalah, tapi bagaimana melalui perpanjangan pemerintah daerah yang juga seperti kadus, desa yang harus punya tanggung jawab yang besar dan kuat terhadap masyarakatnya secara langsung di bawah pengendalian kita bersama.

Apakah kesuksesan di Sipora juga akan Anda terapkan di Siberut Tengah ?

Secara pribadi saya katakan akan lebihlah, tapi biasanya juga ya kadang di kampung orang bisa bercahaya mendapatkan respon baik masyarakatnya karena waktu di Sipora saya tidak canggung pada masyarakat dan saya terbuka, mudah-mudahan di sini masyarakat bisa dan mau seperti itu karena saya juga sebagai orang di sini harus meramu budaya, adat kita bagaimanapun kita di sini banyak hal yang harus di jaga dan itu menjaganya dengan hati nurani.

Jika ada dua atau tiga saja orang yang mau menerima pembangunan itu dilaksanakan dan yang lain itu pasti mengikuti maka sebagai yang dianggap sebagai putra daerah sini proses pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan tentunya kita akan perhatikan secara maksimal sesuai dengan kemampuan, paling tidak jika tidak bisa dilakukan seperti itu, yang bentuk lain kita kuatkan, di Sipora itu penerimaan masyarakatnya cukup baik dan bagaimana masyarakat kita juga di sini mau menerima seperti itu, tapi saya sangat yakin masyarakat Siberut Tengah mau menerima pembangunan, perubahan dan apa saja yang buat lebih baik.

(Rinto)

MENTAWAINEWS Satlantas Polres Mentawai Gelar Razia TUAPEIJAT-Satuan Lalulintas Polres Mentawai menggelar razia di jalan raya Tuapeijat, Selasa, 17 Maret lalu.

Banyak pengendara yang terjaring razia dengan berbagai pelanggaran, diantaranya pajak kendaraan yang sudah mati, tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm.

“Pada umumnya masyarakat tidak memiliki SIM, Helm dan surat kendaraannya sudah mati,” kata Brigadir Wahyudi, salah seorang timSatuan Lalulintas Polres Mentawai pada Puailiggoubat, Selasa, 17 Maret lalu.

Wahyudi menyampaikan bagi warga yang ingin mengurus surat kendaraan bisa meminta bantuan kepada pihak polres Mentawai. “Untuk mengurus SIM sudah bisa di Polres Mentawai, hanya saja kantor Samsat yang belum ada,” katanya.

Sementara Brigadir S.Ginting, anggota Satlantas lainnya mengharapkan agar pihak pemerintah mempercepat pendirian Samsat di Mentawai agar masyarakat yang memiliki kendaraan dapat mengurus surat kendaraannya. “Kalau kita lihat volume kendaraan baik roda dua dan roda empat sudah banyak dan mencapai ribuan, namun pajaknya masih dibayar di Padang,” katanya. (bs/r)

Kantor PU Siberut Selatan Minim Fasilitas MAILEPPET- Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Siberut Selatan di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan administrasi masih belum tertata dan fasiliitas tidak ada sama sekali di dalam kantor tersebut, sementara petugas sebanyaknya sudah ada 39 orang (PNS 2 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 37 orang) Yulita Busrali Kepala UPTD Dinas Pekerjaaan Umum Siberut Selatan mengatakan disini masih baru menjadi kepala UPTD. “Saya masih dalam tahap penataan administrasi karena selama ini belum tertata baik itu untuk UPTD Wilayah , Perbengkelan dan PAM,” katanya, Jumat, 20 Maret lalu.

Selain administrasi, stuktur organisasi dan tata kerja (SOTK), di bidangnya masing-masing. Selama ini di SK masing-masing jabatan yang tertulis tidak berdasarkan kemampuan mereka. “Jadi itulah yang mau saya tata, saya mau lihat dulu apa yang sebenarnya keahlihan mereka,” jelasnya.

Kalau soal anggaran masih bergantung di Tuapeijat, ini menjadi bahan ke depan bagaimana kalau di Kantor UPTD ini mempunyai anggaran tersendiri. (ss/r)

Puailiggoubat

NO. 309, 1 - 14 April 2015

14

Bukti Baru Mantan Bupati Mentawai Tunggu Putusan MA FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Pihak Edison Saleleubaja dan Samuel Panggabean yakin dana Rp1,3 miliar itu tidak melanggar perundangundangan

Bambang Sagurung

ukti baru (novum) mantan Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Samuel Panggabean dalam kasus Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Mentawai kini menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA) setelah dilakukan penandatanganan berita acara antara pemohon dan termohon pada sidang Selasa, 24 Maret lalu.

“Novum ini kita akan kirim ke Mahkamah Agung, lalu mereka akan memeriksanya kemudian merekalah (MA) yang akan memutuskan, untuk putusannya kita tunggu saja dari MA,” kata Asmar, Ketua Majelis Hakim.

Majelis hakim tidak dapat memprediksi kapan dikeluarkannya keputusan novum tersebut dan kapan diterima Pengadilan Negeri Padang. “Yang jelas nanti mereka akan beritahu hakim dan jaksa kalau sudah diputuskan,” kata Asmar usai persidangan.

Isi novum tersebut berdasarkan

B

SIDANG - Dua saksi Victor Pardosi (kanan), dan Novriadi dalam sidang penemuan bukti baru oleh Samuel Panggabean di hadapan majelis Pengadilan Negeri Padang (2)2 keterangan Samuel Panggabean sebelumnya adanya kejanggalan terhadap pencairan dana insentif dalam tuntutan jaksa dari RAPBD padahal menurutnya pencairan tersebut dari APBD. Pihaknya meyakini 111 orang penerima insentif berhak mendapatkannya karena dicairkan dari APBD dan sah karena tidak melanggar perundang-undangan, dan justru jika tidak dicairkan maka dirinya menilai tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Dengan novum tersebut juga

pihaknya tidak ingin dihukum sendiri namun semua penerima insentif dapat mendapatkan hukuman yang sama padahal menurutnya ada kesepakatan bersama. Pencairan upah pungut adalah tanggung jawab bersama berdasarkan notulen rapat pembahasan upah pungut.

Kasus yang menjerat kedua pemohon tersebut tersangkut perkara tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Provisi Sumber Daya Hutan yang merugikan negara sekitar Rp1,3 Miliar di Dinas kehutanan Mentawai 2005.

Pada saat itu Edison terbukti menyetujui dan mengeluarkan SK Bupati tentang pemberian dana insentif dan biaya operasional PSDH dari APBD Mentawai 2005, sehingga jaksa mengganggap penganggaran dan realisasi tersebut telah melanggar hukum.

Keduanya pun sudah menjalani masa hukuman pada 16 November 2011 dan kini mantan bupati Mentawai sedang menjalani masa tahanan luar setelah menjalani masa tahanan dalam lembaga pemasyarakatan Padang. (r)

Pembangunan Sarana Kesehatan Satu Paket TUAPEIJAT - Kepala Puskesmas Sioban, Justianna mengharapkan pembangunan pustu (puskesmas pembantu), poskesdes (pos kesehatan desa) di setiap dusun dan desa dilakukan satu paket, dimana pembangunan gedung sekaligus pembangunan sarana dan prasarana didalamnya.

“Kita berharap pembangunan gedung sekalian dengan mebeler dan fasilitas alat kesehatan sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung,” katanya, Rabu, 18 Maret lalu.

Menurut Justianna, pembangunan gedung pustu dan polindes selama ini tidak disertai dengan mebeler dan alat kesehatan sehingga dalam penempatan petugas kesehatan di lapangan terkendala dengan mebeler dan alat kesehatan dalam memberikan pelayanan.

“Kadang ada bangunan tapi

tidak ada mebeler. Ada mebeler tapi bangunan poskesdes dan pustunya sudah tidak layak pakai. Kita mengharapkan pembangunannya satu paket,” katanya.

Untuk mengantisipasi kejenu-

han tenaga medis yang disebar di lapangan, pihaknya melakukan pergantian petugas di setiap dusun dan desa tiap enam bulan.

“Bagaimana kita lakukan itu kalau petugas medisnya kita pinFOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PUSKSEMAS -Puskesmas Sioban, Kecamatan Sipora Selatan

dahkan mereka harus membawa barang-barang mereka termasuk mebeler dan alat kesehatan. Namun kalau di setiap pustu dan poskesdes pembangunannya lengkap maka petugas tinggal membawa perlengkapan pribadi saja saat ditempatkan di tempat tugas,” katanya.

Tahun ini Dinas Kesehatan Mentawai memprogramkan pembangunan di wilayah Kecamatan Sipora Selatan diantaranya pendistribusian mebeler Puskesmas Bosua (pengadaan 2014) Rp21.100.000, pembangunan baru rumah dinas tenaga kesehatan (kepala Puskesmas Bosua) DAK 2015 Rp519.990.000, pembangunan turap di lingkungan Puskesmas Bosua Rp186.345.000. Semua dana tersebut dialokasikan dalam APBD tahun ini. (bs/r)

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015

Empat orang jadi tersangka

Andika Adi Saputra

15

Kejati Sumbar Sita Rp 1,46 Miliar Kasus Kredit Fiktif Bank Nagari FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

ejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyita uang tunai sebesar Rp1,46 miliar dari Afrizon, tersangka kasus korupsi di Bank Nagari Cabang Utama Padang, Senin 16 Maret lalu.

Uang tersebut merupakan hasil sitaan dan dijadikan barang bukti dalam kasus penyimpangan pemberian fasilitas kredit pada Bank Nagari Cabang Utama Padang tahun 2012.

Uang tersebut disita dan diserahterima oleh pihak penyidik untuk disimpan pada rekening Kejati di Bank BRI. Kepala Kajati Sumatera Barat Sugiyono mengatakan, Kajati Sumbar sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus ini.

“Saat ini kita menyita Rp1,46 miliar dari Afrizon. Sementera beberapa barang bukti lain seperti tanah dan mobil masih

K

belum disita,” ujarnya.

Sugiyono menambahkan, dari empat tersangka, tiga diantaranya berasal dari Bank Nagari, dan satu berasal dari PT Ciko dan CV. Sinar Telekomunikasi. Peminjam melakukan penyalahgunaan dalam prosedurnya dengan memberikan agunan palsu, fiktif, dan penggelembungan.

“Peminjam mengajukan pinjaman sebesar Rp 23 milar sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 22,7 miliar,” ujarnya.

Koordinator Penyidik Badrut Taman mengatakan, empat tersangka tersebut adalah, Afrizon (A) Direktur PT. Ciko, RLD (pimpinan kredit,) HRM (accounting officer), RM (wakil pimpinan cabang BRI).

“Dari total dana pinjaman terbagi dari dua bagian Rp17,5 miliar di Rekening Koran (KRK) dan Rp5,5 miliar KIMG,” ujarnya. (p)

TERBAKAR - Kapal nelayan pengangkut sepuluh ton BBM terbakar di kawasan Pantai Pasia Jambak, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang

Kapal Nelayan Pembawa 10 Ton BBM Terbakar PADANG - Dua kapal nelayan yang bersandar di Pantai Pasia Jambak, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang terbakar Jumat, 27 Maret pukul 11.00 WIB. Kasi Operasional Damkar Kota Padang Suhardi mengatakan, api

diduga berasal dari salah satu kapal tonda saat menghidupkan mesin. Saat awak kapal menghidupkan mesin, percikan api menyambar bensin di kapal tersebut. Kapal tersebut menyimpan sekitar 10 ton BBM jenis solar dan premium.

Deputi Operasi Basarnas Resmikan KN SAR Yudhistira 227 PADANG - Deputi Operasi Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Tatang Zaenudin meresmikan KN SAR Yudhistira 227 di Dermaga Distrik Navigasi Bungus, Senin (24/3/ 2015). Kapal tersebut merupakan satu dari lima kapal yang akan diresmikan dalam waktu berdekatan di seluruh Indonesia.

Kapal tersebut memiliki panjang 40 meter dan memiliki kecepatan tinggi dan diprediksi bisa bergerak cepat menjangkau wilayah laut Sumatera Barat.

Tatang Zaenudin mengatakan, penambahan armada laut Basarnas saat ini berjumlah lima unit. Satu dari lima kapal tersebut diletakan di Kantor SAR Padang. Kehadiran kapal tersebut diharapkan mampu menunjung kinerja SAR di Sumbar. Salah satu Alasan kapal baru tersebut diletakan di Sumatera Barat, karena perairan Sumbar rentan dengan bencana laut.

“Kapal ini baru dan diprioritaskan sebagai kapal penunjang kinerja SAR. Di sisi lain, Sumbar masih sering terjadi musibah di laut,” ujarnya.

Tatang menambahkan, kapal ini memiliki tugas utama sebagai kapal penyelamat dan pencari. Selain itu, beberapa kapal pembantu juga berada di beberapa provinsi tetangga seperti Bengkulu, Riau, dan Sumut.

“Saya meminta seluruh masyarakat melaporkan ke Basarnas tanpa biaya. Jika ada yang memungut biaya akan saya pecat,” ujarnya.(Andika)

“Api berasal dari kapal membawa bensin dan membakar kedua kapal yang sama-sama bersandar,” ujarnya.

Suhardi menambahkan, api sulit dipadamkan karena terdapat BBM di dalam kapal. Selain itu, kapal juga terbuat dari kayu.

Sempat terjadi beberapa kali ledakan saat kebakaran terjadi. Kndisi tersebut diperparah dengan sulitnya

akses menuju lokasi. Api baru bisa dipadamkan tiga jam kemudian.

“Kami belum bisa memastikan siapa pemilik bensin tersebut. Kami menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Saat ini, polisi sudah mengamankan beberapa awak kapal dan saksi mata terkait kejadian

tersebut.Polisi akan mendalami penyebab kabakaran dan pemilik BBM serta status BBM tersebut apakah ilegal atau tidak.

“Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta, sebab kapal penangkap ikan jenis bagan tersebut harga paling rendah Rp 500 juta,” ujarnya.

(Andika/p)

Antisipasi Aksi Kriminal, Warga Ancam Maling Dihakimi di Tempat PADANG – Guna mengantisipasi maraknya aksi kriminal di Kota Padang, masyarakat RW 2, Kompleks Linggarjati, Kelurahan Parupuak Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang memasang spanduk berisikan ancaman bagi pelaku kejahatan.

Spanduk tersebut “Tertangkap Diadili di Tempat” terpasang di beberapa titik di kompleks tersebut.

Aksi ini muncul sebagai bentuk antisipasi terhadap aksi begal (pencurian dengan kekerasan) yang muncul belakangan. Dalam spanduk juga terdapat imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengunci rumah saat siang hari.

Alasan lain pemasangan spanduk

berisi ancaman tersebut adalah maraknya aksi kejahatan dengan sasaran rumah kosong. Belakangan ini, beberapa rumah yang tinggal oleh pemiliknya sering digasak maling.

Ketua RW 2 Linggarjati, Kade mengatakan, spanduk dan peringatan kepada masyarakat dibuat melihat maraknya aksi kriminal dan maling di lingkungan komplek. Selain itu, isu “Begal” juga menjadi salah faktor pendorong aksi muncul spanduk peringatan tersebut.

“Komplek ini sering disentroni maling, jambret, di siang maupun malam hari. Untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, kami memasang spanduk,” ujarnya, Jum’at, 20 Maret lalu.

Kade menambahkan, selain

imbauan spanduk juga dimaksudkan sebagai upaya mencegah maling masuk. Maksud “dihakimi di tempat” merupakan upaya memberikan efek jera kepada pelaku maling dengan introgasi sebelum diserahkan kepada pihak berwajib.

“Komplek ini rawan maling, beberapa kali terjadi aksi maling dan kekerasan. Upaya ini dilakukan demi menciptakan suasana aman,” katanya.

Keberadaan spanduk tersebut dimaksudkan agar masyarakat selalu waspada saat meningal rumah atau berang berharga lainnya. Kemudian, sebagai upaya dalam memberikan peringatan dan diharapkan pihak berwajib memberikan perannya dalam mewujudkan keamanan masyrakat.

(Andika/p)

16

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 309, 1 - 14 April 2015

Kereta Api Tabrak Minibus, Penumpang Selamat PADANG – Kereta api pengangkut gerbong semen menabrak sebuah minibus di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Kampung Jambak, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Minggu (22/3/2015) sekitar pukul 13.00 WIB. Beruntung, sopir bersama tiga orang anaknya selamat. Korban hanya mengalami luka ringan danshock.

Akibat insiden tersebut, mobil bernomor polisi BM 1582 JU itu terguling. Beberapa bagian mobil ringsek, karena terseret kereta sekitar lima meter.

Sopir minibus, Karneng (50) mengatakan kereta api menghantam bagian belakang mobilnya secara tiba-tiba. Saat melintasi rel tanpa palang pintu tersebut, ia tidak mendengar bunyi kalson kereta api.

“Tidak ada korban, anak saya hanya mengalami luka ringan saja. Saya akan bawa mereka ke klinik,” ujarnya.

Karneng menambahkan, dirinya sudah sering melewati perlitnasan tersebut.

Hanya saja, saat kejadian tidak ada terdengar suara apapun. Selain itu, jalur rel juga terdapat tikungan, sehingga sopir sulit melihat ke kanan.

“Di perlintasan tidak ada palang pintu, dan sebelum perlintasan jalur rel juga terdapat tikungan,” ujarnya. (dik)

Gagal Panen, Harga Bawang Merah Naik 100 Persen PADANG - Harga bawang merah di Kota Padang mengalami kenaikan hingga 100 persen akibat sejumlah petani mengalami gagal panen. Kondisi ini sudah terjadi sejak pertangahan Maret 2015.

Salah seorang pedagang bawang di Pasar Raya Padang, Eri mengatakan, sebagian petani di Alahan Panjang Kabupaten Solok sebagai penghasil bawang mengalami gagal panen. Di sisi lain, pedagang dari luar Sumatera Barat banyak mencari bawang ke daerah tersebut sehingga stok bawang menjadi menipis dan pedagang harus berebut.

“Pasokan bawang sedikit terhambat, karena pedagang dari pulau Jawa dan Sumatera terfokus ke Alahan Panjang,” tuturnya, Minggu (15/3/2015).

Pedagang lain, Andi mengatakan, sebelumnya kisaran harga bawang ukuran kecil hanya Rp 7.000/kg. Saat ini, naik menjadi Rp 14.000/kg. Kemudian bawang ukuran menengah sampai besar di Rp 20.000-23.000/kg, semula dijual seharga Rp 10.000/kg.

“Kami terpaksa menaikan harga bawang, karena stok bawang di daerah penghasil bawang berkurang. Sebab beberapa daerah di Indonesia, khususnya Sumatera mengambil bawang dari Solok,” sebutnya.

Dia berharap pemerintah segera mengambil tidakan menyikapi masalah ini. Salah satunnya dengan mendatangkan bawang impor dari luar negeri.

“Harga sembako tidak mengalami kenaikan, seperti cabe dan tomat serta beras masih stabil,” tuturnya.(dik).

Hakim Sarpin Cabut Laporan Dua Dosen Unand FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Sarpin mengaku sudah berdamai dengan kedua terlapor

Andika Adi Saputra

H

akim pemimpin sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan terhadap Komi-

si Pemberantasan Korupsi (KPK), Sarpin Rizaldi mencabut laporannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Laporan Sarpin yang dicabut terkait pencemaran nama baik yang diduga dilakukan dua orang dosen Universitas Andalas (Unand) Charles Simabura dan Feri Amsari.

Mengenakan baju merah, celana hitam, dan sepatu merah, Hakim Sarpin Rizaldi mencabut laporannya di Dires Umum Polda Sumbar, Jum’at (20/3/2015) sekitar pukul 16.15 WIB. Dia datang didampingi beberapa saudara dan kerabatnya.

“Saya datang untuk mencabut laporan pencemaran nama baik yang dilakukan dua junior saya,” ujar Sarpin kepada wartawan.

Menurut Sarpin, alasan pencabutan laporan tersebut karena dirinya sudah berdamai dengan kedua terlapor beberapa waktu lalu.

Perdamaian tersebut dilangsungkan di Jakarta yang difasilitasi ketua

CABUT LAPORAN - Hakim Sarpin Rizaldi saat mencabut laporannya di Dires Umum Polda Sumbar Ikatan Alumni Unand dan Ketua Alumni Fakultas Hukum Unand beserta dekan.

“Saya dan kedua terlapor merupakan satu almamater dan kami sepakat berdamai, oleh sebab itu saya mencabut laporan saya,” ujarnya.

Setelah menunaikan ibadah shalat magrib dan menyelesaikan administrasi pencabutan laporannya, Sarpin langsung meninggalkan Kantor Reskrim Umum Polda Sumbar.

Direktur LBH Padang Diperiksa

Sementara, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH )Padang, Era Purnama Sari diperiksa Direktur Reserse Umum Polda Sumbar sebagai saksi kasus pencemaran nama baik tersebut. Pada waktu bersamaan, pelapor Sarpin Rizaldi datang ke Reskrim Polda Sumbar untuk mencabut laporannya. Meski demikian pemeriksaan terhadap Era tetap dilakukan di ruang terpisah.

Era diperiksa pada Jumat (20/3/ 2015) sejak pukul 16.00 WIB. Namun Hingga waktu ibadah shalat m-

agrib, Era mengaku pemeriksaan masih belum selesai.

Menurut Era, dirinya cecar beberapa pertanyaan. Namun ia enggan menjawab pertanyaan terkait kedua kliennya. “Kalau pertanyaan memposisikan saya sebagai koordinator aksi saya jawab. Kalau seputar klien saya yang menjadi terlapor saya tidak jawab, karena akan melanggar kode etik,” ujarnya.

Menurutnya, penyidik berjumlah empat orang dan bertanya seputar aksi serta posisi kedua terlapor. (p)

Harga BBM Kembali Naik, Aktivitas SPBU Normal PADANG - Pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis premium dan solar mulai Jum’at (27/ 3/2015) pukul 00.00 WIB. Harga premium naik dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.300, sedangkan harga solar menjadi Rp 6.900 dari Rp6.400.

Menjelang kenaikan harga BBM tersebut, aktivitas sejumlah

SPBU di Jalan By Pass Padang tetap normal. Tidak terlihat adanya antrean kendaraan seperti sebelumnya.

Pengawas SPBU Kalumbuak KM 14251597 Armendra mengatakan, tidak ada aktivitas mencolok menjelang kenaikan harga BBM. Hanya saja, lonjakan konsumen

terjadi sekitar pukul 20.00-22.00 WIB. Kajadian tersebut berlangsung sementara, sebab beberapa jam kemudian harga BBM berubah dengan harga baru.

“Tidak ada antrean, tetapi beberapa konsumen kecawa dengan pemerintah yang menaikan harga secara mendadak,” tuturnya.

Sementara satpam SPBU Kuranji, Zam Zami mengatakan, tidak ada pengamanan tambahan saat kenaikan harga BBM. Tetapi beberapa polisi melakukan patroli pemantau kondisi.

“Jumlah tenaga pengamanan tidak bertambah, tetapo polisi dari Polsek Kuranji melakukan pemantauan lapangan,” ujarnya. (dik/p)

Korupsi Dana Makan, Mantan Ketua DPRD Padangpariaman Divonis 1,5 Tahun PADANG - Mantan Ketua DPRD Padang Pariaman Eri Zulfian divonis 1,5 Tahun penjara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana makan fiktif saat dirinya menjabat jadi ketua DPRD. Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntuttan jaksa yakni tujuh tahun. Sidang dipimpin hakim Jamaluddin dalam

sidang di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (23/3/2014).

Saat hakim menjatuhkan putusan, Eri Zulfian tidak banyak komentar. Dirinya tertunduk sambil mengusap air mata.Ia langsung menyalami hakim dan jaksa penuntut kemudian menghampiri kuasa hukumnnya. Di luar ruangan, Eri memeluk istri dan mencium

kening anaknya serta menyalami ibunya dan beberapa kerabat lainya.

Kuasa Hukum Eri Zulfian, Rifka Zuwanda kepada wartawan mengatakan, dirinya akan membahas putusan hakim tersebut bersama kliennya. Belum ada kepastian apakah dirinya menerima atau menolak putusan tersebut.

Dalam vonis klienya diminta mengembalikan uang negara senilai Rp 115 juta, nilai tersebut lebih rendah dari pada tuntuttan JPU sebesar Rp 241 juta.

“Kami akan bicara dulu, dan akan berikan kepastian sesuai waktu yang diberikan hakim,” ujarnya. (dik/p)

SEPUTARSUMBAR Pegawai Unand Demo Pertanyakan Tunjangan Kinerja PADANG - Ratusan pegawai tenaga kependidikan Universitas Andalas Padang melakukan aksi demo menuntut kepastian besaran Tunjangan Kinerja (tukin), Senin (16/ 3/2015). Mereka meminta rektor membayar tukin sesuai peraturan pemerintah pusat atau lebih tergantung golongan.

Aksi pegawai ini muncul setelah mereka mendapat informasi bahwa Tunjangan Kinerja mereka akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan Unand. Informasi lain mengatakan akan ada pemotongan besar tunjangan kinerja dari besaran biasanya. Tidak terima dengan hal tersebut ratusan pegawai tersebut mendatangi rektor dan meminta kejelasan tentang informasi tersebut.

“Kami tidak mau tukin dibayar di bawah besaran dari pemerintah pusat,” ujar beberapa pegawai dalam orasinya.

Setelah berorasi di lapangan, ratusan pegawai Unand memasuki gedung Auditorium dan melakukan pertemuan langsung dengan Rektor.

Semua aspirasi pegawai tersebut diterima baik oleh Rektor di Gedung Auditorium Unand.

Satu per satu pegawai menyampaikan aspirasinya kepada Rektor.

Dari semua penyampaian pegawai tersebut selalu mengarah kepada pembayaran tunjangan kinerja mereka. Kemudian mereka meminta kejelasan dari Rektor.

Rektor Unand Weri Darta Taifur saat menemui pegawai mengatakan, dirinya merasa kecewa dengan adanya aksi tersebut. Menurut Weri, seharusnya hal ini didiskusikan dengan baik melalui perwakilan yang ada.

“Saya terkejut dengan aksi ini.

Sebelumnya saya sudah mengumpulkan Wakil Rektor Dua dan Wakil Dekan Dua membahas ini,” ujarnya.

Menurut Weri, Unand hanya melaksanakan peraturan yang diterbitkan pemerintah. Saat ini pemerintah menyerahkan penentuan tunjangan kinerja kepada Unand karena status Unand Badan Layanan Umum (BLU).

“Saya hanya menjalankan peraturan pemerintah. Kalau tidak dijalankan berarti tidak taat,” ujarnya.

Weri menambahkan, saat ini jajaran pimpinan Unand tengah melakukan penggodokan besaran Tukin. Sampai saat ini belum ada keputusan berapa yang akan diterima.

Artinya belum bisa pastikan berapa besaran Tukin karena masih dalam pembahasan. Tetapi secara pribadi saya tidak ingin merugikan pegawai.

“Sebelumnya saya adalah satu orang yang ikut memperjuangkan tunjangan kinerja ini,” ujarnya. (dik)

Puailiggoubat

NO. 309, 1 - 14 April 2015

17

Lima Pemasok Cabai di Padang Diduga Monopoli Harga FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

Cabai dipasok dari Bengkulu dan Jawa

TERBALIK Rus Akbar

ubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebut terdapat lima pengusaha cabai di daerah tersebut yang diduga melakukan monopoli harga.

Pengusaha itu menjual cabai melebihi harga rata-rata nasional sehingga berdampak terjadinya inflasi.

“Mereka ini mengendalikan harga di pasaran, kita tidak tahu berapa besarnya harga cabai ini, karena mereka memonopolinya sehingga harga bisa mahal melebihi harga nasional dan kita tidak tahu harga sebenarnya yang berdampak pada inflasi,” Jelas Irwan saat memantau harga cabai di Pasar Raya Padang, Rabu (18/3/2015).

Menurutnya, cabai dan beras merupakan komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Sumatera Barat.

“Kami juga punya data cabai petani Sumatera Barat 99 persen dijual ke luar Sumbar, hanya 5 persen yang menjual di dalam. Kekurangan ini dipenuhi cabai dari Bengkulu dan Jawa,” tambahnya.

Sebuah mini bus terbalik setelah tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kampung Jambak, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Minggu (22/3/ 2015)

G

Menghadapi masalah tersebut Pemerintah Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang membagikan bibit cabai untuk 3.000 rumah di Kota Padang. Masing-masing rumah mendapatkan 10 tanaman cabe dalam polibag.

“Diperkirakan ada 12 kali panen dan harapan kita mereka tdak membeli lagi cabai di luar tapi cukup memanfaatkan cabai yang ditanam dalam pekarangan rumah, ini upaya

menjaga agar tidak terjadi inflasi,” katanya.

Selanjutnya Korem Wirabraja 032 juga membuat gerakan menanam cabai dan ribuan benih cabai dibagikan kepada warga Sumatera Barat melalui Kodim, Koramil dan Babinsanya.

“Selain itu juga membagikan pupuk organik untuk menjadikan cabai lebih subur,” ujarnya.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mem-

bangun gedung tempat menjual hasil tani di pasaran terutama cabai dan beras yang sering langka di pasaran.

“Di sini nanti masyarakat bisa membeli langsung cabai dan beras dari petani, tidak lagi melalui pedagang.

Ini memangkas tengkulak yang selalu menghantui petani dan pembeli. Harga tidak tinggi petani tidak merugi, rencananya akan dikelola oleh BUMD,” pungkasnya. (p)

Dolar Naik, Penjualan Elektronik Sepi PADANG – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap penjualan elektronik di Kota Padang.

Pedagang mengaku sepi pembeli, bahkan penjualan mereka turun hingga 40 persen sejak enam bulan terakhir.

Salah seorang pemilik toko elektronik di Blok A, Pasar Raya Kota Padang, Uncu mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berimbas terhadap naiknya harga barang-barang elektronik.

Kenaikan harga mencapai 30 persen, tergantung merek produknya. Akibat kondisi ini penjualan pedangang menurun drastis.

“Penjualan kami sejak enam bulan belakangan ini turun sekitar 30-40 persen. Terlebih harga dolar terhadap rupiah tidak stabil beberapa waktu belakangan ini, sehingga penjualanpun tidak

menentu,” ujarnya, Minggu (15/3/ 2015).

Menurut Uncu, jika kondisi ini

terus berlarut-larut akan mengancam pedagang elektronik. Sebab konsumen akan berfikir dua kali FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

Penjual elektronik di Blok A Pasar Raya Padang

membeli barang jika harga tidak stabil. Beberapa merek terkenal sebutnya mengalami kenaikan harga sekitar Rp 100 ribu - 350 ribu dalam kurun waktu enam bulan.

Salah satu contohnya adalah TV 14 inchi sebelumnya bisa dijual seharga Rp 800 ribu / unit, sekarang terpaksa menjual Rp 1,25 juta per unit.

“Biaya produksi dan transportasi terus naik, kemudian nilai tukar rupiah tidak menentu,” tuturnya.

Uncu menambahkan, saat ini toko sering sepi pembeli. Omset penjualanpun turun hingga 60 persen dari penjualan normal. Menurutnya, kebijakan pemerintah baru pasca pemerintah SBY juga memberikan dampak tersendiri bagi produsen dan pedagang elektronik.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan membuat nilai tukar rupiah stabil,” ujarnya. (dik/p)

Puailiggoubat

18

NO. 309, 1 - 14 April 2015

Guru yang lulus sertifikasi berhak menerima tunjangan profesi dari pusat

Dua Kecamatan di Siberut Ajukan 25 Guru Ikut Sertifikasi

Rinto Robertus Sanene Siprianus Sababalat

ebanyak 10 guru di Kecamatan Siberut Tengah dan 15 guru dari Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai diajukan menjadi calon peserta sertifikasi guru tahun ini.

Peserta dari Kecamatan Siberut Tengah tersebut yakni, Hermansyah guru SDN 13 Cimpungan, Adi Saputra dari SDN 10 Cimpungan, Sharlina guru SDN 20 Saibi Samukop, Justianus dari SDN 01 Saibi Samukop, Mina Zagoto guru SDN 10 Saliguma Yosefina pengajarSDN 16 Saliguma, Martawati guru SDN 16 Saliguma, Bernadetta guru SDN 10 Saliguma, Elsa Frianus dari SDN 10 Saliguma dan Rafael Kepala SMAN 1 Siberut Tengah.

Pada ujian sertifikasi tahun lalu, dua pengawas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Parmenas dan Sending telah lulus. Selain kedua orang tersebut, lima kepala sekolah di wilayah kerja Siberut Tengah juga lulus sertifikasi yakni Sion Sakeru, Kepala SDN 01 Saibi Samukop, Kepala SDN 20 Saibi

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

S

MENGAJAR - Seorang guru SMPN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap mengajar ketrampilan membuat sabun kepada siswa Samukop Saltiman Salakkau, Kepala SDN 13 Cimpungan Hermanus Zige, Kepala SDN 16 Saliguma Laurensius dan Linus Patuagai Kepala SDN 10 Saliguma.

Kepala UPTD Pendidikan Siberut Tengah, Jendam Purba mengatakan,

persyaratan pengajuan sertifikasi pegawai minimal pendidikan S1.

Sertifikasi ini untuk menguji kompetensi tenaga pendidik agar punya kemampuan di berbagai bidang masingmasing.

“Yang diujikan itu cara membuat

Asrama Putri Desa Saumanganya Belum Ditempati SAUMANGANYA - Gedung asrama putri SMPN 1 Pagai Utara, Kecamatan Pagai Utara yang dibangun dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) senilai Rp332.500.000 pada 2013 belum ditempatikarena

belum ada serah terima dari Pemerintah Desa Saumanganya dengan pihak sekolah. Asrama putri yang memilikilebar 14,4 meter dan panjang 14 meter kini telah dikelilingi rumput liar yang hampir mencapai atap.

Kepala SMPN 1 Pagai Utara, FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

BERGANTUNGAN - Siswa SMAN 2 Sipora, Sipora Utara bergantungan di mobil menuju sekolah

Leni Ariana mengatakan, sebelum ada serah terima dari Pemerintah Desa Saumanganya mereka tak berani memakai fasilitas tersebut. “Pihak sekolah telah membahas pemakaian gedung tersebut dengan orang tua murid namun mereka tidak setuju jika anak perempuannya tinggal di sana karena letak asrama putri tersebut jauh dari pemukiman warga, ditambah lagi air belum ada di asrama tersebut,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 23 Maret.

Sekretaris Desa Saumanganya, Mulyadi yang dikonfirmasi Puailiggoubat mengakui asrama putri tersebut belum diserahkan ke pihak sekolah. Sesuai aturan PNPMMPd, katanya, bangunan itu dikelola langsung oleh pemerintah desa Saumanganya.

Alasan belum ditempatinya bangunan tersebut karena masih banyak kekurangan fasilitas terutama air dan penerangan.

“Jika semua sudah lengkap pihak desa akan mengundang pihak sekolah serta orang tua murid membicarakan tentangpemakaian asrama itu, kita berharap tahun ajaran baru asrama tersebut telah ditempati siswa, nanti kita lihat pada rapat nanti,” ujarnya. (spr/g)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mengajar, semua harus jelas di situ, jika dia memang belum mampu dinyatakan tidak lulus dan akan di ulang lagi,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Senin, 17 Maret.

Purba menyebutkan, sertifikasi berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan, sebab dalam ujian tersebut kemampuan guru menyampaikan pelajaran kepada murid menjadi perhitungan dan dasar kelulusan. ”Sebagai PNS kaitannya pada kualitas pendidikan lebih baik karena ini benar-benar dilatih di situ, kalau saya berharap pegawai di Siberut Tengah harus mendapatkan pendidikan itu

melalui sertifikasi,” ujarnya.

Selain faktor kualitas, kelulusan dalam sertifikasi guru berpengaruh langsung dengan tunjangan yang ia dapatkan, jika lulus ujian maka guru akan mendapatkan tunjangan sebesar gaji pokok.

Sementara Parmenas Sakeru, Pengawas Sekolah UPTD Pendidikan Siberut Tengah menyebutkan, masih banyak tenaga pendidik maupun guru di Siberut Tengah yang belum disertifikasi. “Kalau tenaga honorer yang diikutkan sertifikasi harus mengabdi minimal 6 tahun dan S1,” katanya.

Sementara Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan, Hijon Tasirilotik mengatakan, jumlah guru yang telah mendaftar ikut sertfikasi tahun ini sebanyak 40 guru dari 65 guru PNS yang ada. Namun dari pendaftar tersebut akan diseleksi menjadi 15 guru karena jatah tahun ini hanya sebanyak itu per kecamatan.

“Dari 40 orang yang telah mengantarkan berkasnya akan dikurangi lagi sesuai dengan jatah yang diberikan kepada kecamatan yakni sebanyak 15 guru,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 23 Maret.

Sertifikasi, kata Hijon, bertujuan menciptakan guru yang profesional dalam mengajar, mereka akan ada uji kompetensi, akan terlihat seberapa profesionalnya seorang guru tersebut dan juga Pendidikan Latihan Profesional Guru (PLPG). “Yang lulus akan diberikan sertifikat dan berhak mendapat tunjangan sesuai dengan sertifikasinya melalui Surat Keputusan (SK) dari Dirjen yang dikeluarkan oleh pusat,” katanya. (g)

Try Out SMPN 1 Pagai Utara Berjalan Lancar SAUMANGANYA - Try out SMPN 1 Pagai Utara yang diikuti 54 siswa kelas IX selama empat hari pada 22-25 Maret berjalan lancar.

Kepala SMPN 1 Pagai Utara, Leni Mariana mengatakan, try out tahun ajaran 2014/2015 hanya sekali diadakan sekolah, bahan ujian dibuat oleh guru bidang studi yang didanai Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara try out dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat tidak ada.

“Mata pelajaran yang diujikan sama dengan Ujian Nasional (UN) seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris danIPA, nilai rata-rata kelulusan 5,5,” katanya kepada Pualiggoubat.

Leni menargetkan kelulusan siswa 100 persen tahun ini, untuk mempersiapkan siswa pada UN yang akan digelar pada 4-7 Mei pihaknya memberikan jam tambahan belajar kepada seluruh peserta siswa dan melatih menjawab soal UN pada tahun lalu.

“Kita berharap orang tua siswa turut mendukung agar target yang kita inginkan tercapai, orang tua supaya tetap memantau anaknya agar tidal berkeluyuran waktu malam hari,” katanya. (spr/g)

PENDIDIKAN Mahasiswa harus bekerja keras dan mampu berorganisasi untuk menjadi pemimpin masa depan

Puailiggoubat

NO. 309, 1 - 14 April 2015

19

Bupati Mentawai Ajak Mahasiswa Tingkatkan SDM Hadapi Globalisasi FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

K

ualitas sumber daya manusia (SDM) Mentawai menghadapi era globalisasi masih

tergolong rendah, demikian dikatakan Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet saat menjadi pembicara pada seminar kepemimpinan dan administrasi yang bertema Mewujudkan Jiwa Kepemimpinan Pemuda Mentawai yang Berkarakter dan Menyongsong Era Globalisasi di Kampus Universitas Eka Sakti (UNES), Padang, Rabu, 21 Maret.

Dihadapan 650 mahasiswa Mentawai yang kuliah di Padang, Yudas mengatakan, di tengah zaman yang serba menggunakan teknologi, mahasiswa harus memacu kemampuan dan menyiapkan mental untuk menghadapi globalisasi.

“Berdasarkan statistik dan secara umum, SDM kita masih rendahdan ini yang perlu adik-adik mahasiswa terus pacu untuk meningkatkan dan mempersiapkan mental dan karakter menjadi pemimpin,” katanya.

Yudas mencontohkan, belum ada orang Mentawai yang menjadi Kapolres, Danramil, serta belum ada juga yang bekerja di sebuah perkantoran setingkat kantor Gubernur. “Ini artinya sumber daya manusia kita yang kurang, jadi jangan kita habiskan waktu yang tidak

SAMBUTAN - Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet saat memberikan sambutan kepada 600 lebih mahasiswa Mentawai ada gunanya, acara ini tepat dilaksanakan sebagai kesempatan meningkatkan SDM,” ujarnya.

Menurut Yudas, rendahnya SDM di Mentawai disebabkan kualitas pelayanan birokrasi masih rendah, sehingga dibutuhkan inovator untuk membuat sistem bekerja lebih kreatif.

Selain itu rendahnya SDM diakibatkan belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dan struktur kehidupan

Siswa Penghuni Pondok-pondok di Sioban Rawan Putus Sekolah TUAPEIJAT - Sejumlah pelajar SMPN 1 dan SMAN 1 Sipora yang tinggal di Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terancam putus sekolah karena faktor keamanan dan kenyamanan selama menuntut ilmuyang kurang terjamin, terutama pelajar dari luar Desa Sioban yang tinggal dipondok-pondok buatan orangtua mereka.

Sekretaris Camat Sipora Selatan, Parulian Syameikhus mengatakan, banyak pelajar dari berbagai desa yang datang ke Sioban untuk sekolah di SMP dan SMA, “Ini harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 18 Maret.

Menurut Parulian, penyebab pelajar putus sekolah karena merekayang tinggal di pondok-pondok rawan melakukan pergaulan bebas dan diusik oleh masyarakat sekitar karena kurang kontrol dari pihak orangtua, masyarakat dan pihak pemerintah serta keamanan.

“Rasa nyaman mereka tidak terjamin selama mereka berada di Sioban, solusi ini yang akan kita coba cari bersama,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Camat Sipora Selatan, Besli mengatakan pihaknya akan mengumpulkan pelajar yang tinggal dipemondokan dan ditempatkan diasrama PNPM yang ada di Desa Sioban.

“Kita akan manfaatkan gedung PNPM dua unit yang ada di Sioban dan kita akan tempatkan mereka disana. Kita tinggal mencari pengawasnya dan mekanismenya seperti apa,” katanya.(bs/g)

sosial di Mentawai “Untuk itu adik-adik, kami berharap dapat menyelesaikan studinya dengan

baik dan menjadi orang yang berintegritas, intelektual dan spritualitas, yang berpendidikan itu tidak dapat dilihat

dari gelarnya tetapi yang berpihak pada kebenaran,” ujarnya.

Yudas menyebutkan,pemimpin yang baik harus bekerja keras, ia lahir dari berbagai proses pembelajaran termasuk mampu berorganisasi.

Dalam seminar tersebut beberapa mahasiswa menyentil soal camat yang diangkat oleh Bupati yang latar pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang dipegangnya dan soal kasus korupsi yang menjerat beberapa pemimpin.

Mantan Ketua DPRD Mentawai periode 2009-2014, Hendri Dori Satoko yang hadir dalam acara itu mengatakan, mahasiswa tidak perlu mempersoalkan latar pendidikan tetapi harus melihat kinerjanya.

“Kita tidak boleh melihat latar belakang pendidikannya apa, tetapi kinerja yang kita lihat yang mau membangun daerahnya, dan adek-adek mahasiswa juga harus mendukung kinerja pemerintah dari segi positifnya,” kata Hendri.

SementaraYudas menjawab, penyebab terjadinya korupsi karena sipelaku bejat, selain itu karena kesalahan pada administrasi dalam mengelola keuangan. (g)

Siswa SMAN dan SMPN 1 PUS Seberangi Selat Menuju Sekolah SIKAKAP-Perjalanan menuju sekolah bukanlah hal yang mudah bagi siswa SMAN 1 dan SMPN 1 Pagai Utara Selatan. Letak sekolah mereka yang berbeda pulau karena dipisahkan Selat Sikakap mengharuskan mereka menyeberang dengan perahu menuju sekolah. Letak SMAN 1 PUS berada di Pagai Selatan sementara SMPN 1 PUS yang berada di Pagai Utara Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap.

Berdesakan dalam perahu bukanlah hal yang baru bagi siswa-siswa ini, meski bahaya mengancam selama perjalanan seperti risiko perahu terbalik karena badai atau kelebihan kapasitas penumpang perahu, namun hal itu mereka lakukan agar tetap bersekolah. Belum ada jembatan penghubung di pulau tersebut.

“Tahun lalu ada perahu yang ditumpangi teman-teman terbenam, tapi sekarang belum ada, saat hujan kami nebeng payung kawan, tak jarang baju seragam yang kami pakai basah karena percikan air laut,” kata Isdam, salah seorang siswa SMAN 1 PUS kepada Puailiggoubat, Kamis, 19 Maret.

Isdam mengaku terkadang ada rasa takut saat menyeberang apalagi ketika

badai disertai angin dan hujan namun demi sekolah perjalanan berbahaya tersebut tetap dilaluinya.

Rizki(17), siswa SMAN 1 PUS menyebutkan, mereka harus berdesakan dalam perahu agar cepat sampai ke sekolah sehingga isi perahu yang berukuran panjang sekitar 5-6 Meter ini mencapai 30-40 orang. Tarif penyeberangan sekali jalan Rp2 ribu, jadi kalau pulang pergi ongkosnya

Rp4 ribu per siswa.

Cintia, siswa lain mengatakan, perahu yang mereka tumpangi selama ini tidak memiliki tenda sehingga mereka mesti membawa payung agar seragamnya tidak basah. Lama penyeberangan di selat itu sekitar 1520 menit tergantung kecepatan mesin boatnya, kalau cuaca badai perjalanan akan lebih lama.(spr/g)

FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

SEBERANGI SELAT - Sejumlah pelajar menyeberang Selat Sikakap dengan menggunakan boat

20

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 309, 1 - 14 April 2015

Kepala Balitbang Kemendikbud Minta Pelaksanaan UN Jujur DEPOK - Ujian Nasional (UN) tahun ini tidak menjadi syarat kelulusan sehingga pelaksanaannya mengutamakan harus jujur, demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Furqon. ”Yang ditekankan tahun ini adalah menomor satukan kejujuran dalam pelaksanaan UN. Jangan kita melaksanakan program dengan mengorbankan karakter siswa,” ujar Furqon, Senin, 30 Maret.

Untuk mendukung pelaksanaan UN yang jujur dan berintegritas, kata Furqon, Kemendikbud melakukan dua upaya yaknimengkampanyekan pelaksanaan UN yang berintegritas dan melakukan analisis tentang indeks integritas kepada semua pihak, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan satuan pendidikan. ”Bagi orang-orang yang tidak berintegritas, maka mereka akan tersisihkan dalam percaturan global. Oleh sebab itu tanamkan jiwa berintegritas dalam diri anak-anak kita,” ujarnya.

Hasil analisa jenjang SMA dan SMK Sekolah Menengah Atas akan disampaikan kepada ke tingkat perguruan tinggi, khususnya panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). ”Dengan hasil analisis tersebut, diharapkan ujian nasional dapat menjadi bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru,” kata Furqon.

Terkait persiapan pencetakan naskah soal ujian nasional berbahan kertas, kata Furqon, sampai dengan hari kemarin sudah mencapai sekitar 99,6 persen. Ia mengharapkan pada hari ini sudah mencapai 100 persen naskah UN siap kirim. (g)

Guru Kunci Kejujuran di Sekolah DEPOK-Guru harus bersikap jujur di sekolah karena yang menjadi aktor utama dalam pendidikan karakter adalah guru.

“Apapun yang dituangkan dalam kurikulum tetap yang menjadi aktornya juga adalah guru,” kata Kepala Badan Pengembangan SDMPK dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Syawal Gultom pada jumpa pers di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2015, di Depok, Jawa Barat, Senin, 30 Maret.

Menurut Syawal, bila guru tidak memulai, maka seluruh kompetensi yang ada dalam kurikulum tidak mungkin bisa dilakukan peserta didik. Untuk itu, kata Syawal, guru masih terus harus diberikan pelatihan.

Kemendikbud akan menekankan bahwa guru mata pelajaran harus tuntas menyelesaikan pengajaran mata pelajarannya tersebut.

“Bagaimana cara mengajarkannya itu perlu kita benahi dahulu. Tidak cukup hanya bahasa yang baik dalam mengajarnya, tetapi juga bagaimana belajarnya harus diajarkan,” ujarnya.

Lanjut Syahwal, setiap pembelajaran harus ditekankan bahwa mata pelajaran tersebut memiliki nilai yang berharga. Nilai ini harus ditanamkan di setiap proses belajar mengajar atau internalisasi. (g)

DPRD Akan Periksa Penggunaan Dana Bantuan Sekolah Masih ada sekolah yang mengeluh tidak punya buku

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

D

PRD Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memeriksa penggunaan

dana Bantuan Operasional yang diterima sekolah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) baik dari pusat maupun daerah. Pemeriksanaan itu terkait banyaknya laporan dari masyarakat yang menuding terjadi penyalahgunaan dana oleh sekolah.

“Ini kan aneh, bantuan sudah ada namun masih ada sekolah yang mengadu kekurangan buku dan kebutuhan lain di sekolah,” kata Wakil Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleakek pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pagai Utara, Selasa, 3 Maret.

Korta menyebutkan, dana BOS dan BOMM merupakan

BELAJAR SORE - Pelajar SD 16 Saliguma belajar pada sore hari sebagai persiapan menghadapi ujian akhir sekolah bantuan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai tingkat SD, SMP dan SMA sehingga sekolah di Mentawai digratiskan.

Dana tersebut, kata dia, telah memasukkan pos anggaran untuk pembelian buku dan perlengkapan lain yang

dibutuhkan sekolah dan siswa.

“Sebenarnya dengan adanya dana tersebut semua masalah tentang keperluan siswa sudah terjawab, tinggal sekarang bagaimana siswa itu dapat belajar maksimal termasuk dukungan orang tua murid,” ujarnya.

Sementara Kepala SMPN 1

Pagai Utara, Leni Mariana mengatakan, penggunaan dana selama ini tidak ada masalah, semuanya untuk memenuhi kebutuhan siswa. “Sekolah kita gratis, tak ada pungutan yang kita ambil dari murid maupun orang tua,” katanya. (g) FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Dua SD di Siberut Selatan Belum Layak Diakreditasi MUARA SIBERUT - SDN 21 Madobak dan SD Lentera Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai belum diakreditasi tahun ini karena kedua SD tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan, Hijon Tasirilotik mengatakan, kedua SD tersebut belum memenuhi standar jumlah murid yakni minimal 1 lokal sebanyak 20 orang.

”Selain jumlah murid juga tenaga pengajar harus lengkap, dan harus melengkapi 8 standar pendidikan atau kurikulum,sekolah tersebut harus mengajukan atau mengusulkan akreditasi kalau semua persyaratan sudah lengkap,” katanya kepadaPuailiggoubat, Senin, 23 Maret.

Sementara jumlah sekolah mulai SD hingga SMA di Kecamatan Siberut Selatan sebanyak 16 Sekolah yakni 10 SD, 4 SMP dan 2 SMA. (ss/g)

BELAJAR - Siswa SDN 12 Muntei, Kecamatan Siberut Selatan mengikuti pelajaran

Pelaksanaan SMA Cup Siberut Utara Lancar SIKABALUAN-Pelaksanaan SMA Cup Siberut Utara yang memperlombakan berbagai cabang olah raga di halaman SMAN 1 Siberut Utara berjalan lancar, Rabu, 18 Maret.

Acara SMA Cup dibuka secara resmi oleh Kapolsek Sikabaluan, Iptu.Tuwon dengan menggelar upacara bendera dan pertunjukan atraksi drumband.

Acara ini menggelar berbagai

perlombaan seperti bola voli, tarik tambang dan tenis meja “Kita berharap kegiatan ini menjadi ajang untuk mempersiapkan mental generasi muda dimasa mendatang dan menjadi ajang

untuk mempersiapkan bibit-bibit olahragawan,” kata Kapolsek Sikabaluan. Pada SMA Cup tahun ke dua ini turut hadir tim Malancan, Pokai, SMPN 1 Siberut Utara, dan Monganpoula.(bs/g)

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015

Ranperda pariwisata mengatur jenis dan pola penarikan retribusi terkait objek wisata di Mentawai

Perda Pariwisata Disahkan Akhir April FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

PRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pariwisata akan disahkan menjadi peraturan daerah pada akhir April, hal itu disampaikan Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok, Selasa, 17 Maret.

“Kita targetkan pada akhir April ini sudah menjadi perda,” kata Yosep kepada Puailiggoubat di ruang kerjanya.

Yosep mengatakan, akhir Maret DPRD Mentawai melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk mendapat masukan terkait ranperda tersebut.

Selain berkoordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pariwisata, DPRD Mentawai juga akan berkunjung ke Kabupaten Badung, Bali terkait pengaturan dan pola penarikan retribusi. ”Karena disana pengelolaan pariwisatanya sudah maju, maka kita mau lihat seperti apa mereka melakukan penarikan retribusinya,” ujarnya.

Ranperda Pariwisata berisi tiga peraturan yakni Ranperda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ranperda Kepariwisataan, Ranperda Pengelolaan dan Daya Tarik Wisata Selancar.

Pada Ranperda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan tarif masuk tempat rekreasi pariwisata

21

D

RESORT - Aloita Resor salah satu kawasan wisata dan resort di Mentawai selancar dari mancanegara Rp1 juta per kunjungan, peselancar nusantara Rp100 ribu per kunjungan.

Untuk transportasi wisata air, kapal wisata selancar dikenai retribusi Rp5 juta per kunjungan, long boat wisata selancar Rp2 ribu per kunjungan. Produksi film dan video komersil selancar untuk mancanegara kategori film komersil Rp10 juta per ivent, video komersil Rp10 juta per produksi. Sementara tarif filmkomersil dari nusantara Rp5 juta per ivent, video komersil atau iklan Rp5 juta per produksi.

Tarif masuk tempat rekreasi wisata pantai untuk pengunjung wisatawan mancanegara Rp25 ribu per tiap masuk,

80 Persen Penyakit Ternak Mampu Menulari Manusia SIKAKAP-Penyakit ternak seperti flu burung, flu babi,rabies,herpes, deman, diare,hisfa dan abortus dapat menular kepada manusia melalui kontak dengan hewan pengidap penyakit tersebut, demikian disampaikan dokter hewan Kecamatan Sikakap, Sahabat Berampu kepada Puailiggoubat, Kamis, 5 Maret Sahabat menyebutkan, sekitar 80 persenpenyakit hewan itu mampu menulari manusia dan menyebarkan virus, bakteri dan jamur yang dideritanya.Untuk itu, Sahabat meminta masyarakat yang memperhatikan kesehatan ternak piaraannya dengan cara memperhatikan kebersihan kandang untuk mencegah perkembangbiakan jamur.

“Kalau ada ternak mesti diberi vaksin secara teratur agar tidak terserang penyakit, hal ini penting agar masyarakat juga ikut sehat,” katanya.

Menurutnya, seorang dokter hewan tidak hanya mengobati penyakit ternak tapi mesti berusaha mencegah rantai penyakit hewan.

Jika manusia sehat maka daya tahan dan kekebalan tubuh akan kuat, sehingga Indonesia sehat akan dapat terhujud.

Lanjut Sahabat, semuanya butuh dukungan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, kalau semuanya sudah berjalan dengan baik maka apa yang dicita-citakan akan dapat tercapai. (spr/g)

wisatawan nusantara Rp10 ribu per tiap masuk. Retribusi transportasi wisata diatas air kapal motor sampai dengan 40 PK Rp10 ribu, kapal motor 50-80 PK Rp30ribu dan kapal motor diatas 80 PK Rp50 ribu.

Sementara tarif untuk produksi film dan video komersil untuk mancanegara, film komersil Rp7 juta per sekali dan video komersil Rp6 juta per sekali.

Untuk filmkomersil nusantara Rp4 juta per sekali, video komersil Rp3 juta per sekali.

Tarif masuk areal kawasan wisata selam perpengunjung untuk wisatawan mancanegara Rp150 ribu per orang, wisatawan nusantara Rp50 ribu per orang.

Ranperda Kepariwisataan mengatur jenis-jenis kegiatan wisata daerah,

diantaranya wisata tirta yang meliputi wisata bahari, wisata sungai dan wisata danau. Wisata alam meliputi wisata tracking, hutan hayati, flora dan fauna, wisata herbal, magrove dan wisata alam lainnya. Untuk wisata budaya meliputi wisata ritual adat dan agama, wisata karya seni, bangunan, pakaian, perkakas dan benda cagar budaya.

Wisata bahari meliputi surfing, taman laut, menyelam, memancing, berlayar, terbang layang laut, dayung, jet sky dan banana boat. Wisata sungai meliputi arung jeram, dayung, wisata sungai lainnya, semetara wisata danau meliputi memancing, dayung dan lainnya.

Pada ranperda itu juga diatur usaha pariwisata, meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi,

jasa perjalanan, jasa makan dan minum, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif konservasi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan SPA. Industri pariwisata meliputi usaha akomodasi, usaha penyediaan makanan dan minuman, usaha jasa pariwisata, rekreasi dan hiburan, kawasan pariwisata, usaha wisata tirta, usaha SPA dan salon, transportasi wisata dan usaha perjalanan wisata.

Berdasarkan informasi di pusat informasi turis, resort yang ada di Mentawai diantaranya Kandui Resort, Kandui Villa Resort, Wavepark Resort, Pitt StopHill, Botik Island Resort, Mentawai Bungalow, Mentawai Surf Camp, Mentawai Surf Retreat, Nusa Simalainge, PT. Alana Keoni Manoi, Kampoeng Uma, Macaroni Resort, Awera Island, Uma Awera Surf Camp, Aloita Resort, Togat Nusa Retreat, Manai Koat Surf Camp, Awera Island dan King Fisher.

Sementara untuk wisma dan penginapan yang ada di Mentawai, diantaranya Penginapan Bagindo, Lestari, Kita, Asri, Berkat, Monica Homestay, Telescope, Lalep Oinan, Bundo, Hotel Turonia, WismaBintang, Penginapan Kristine, Penginapan Getsemani, Penginapan ANR, Wisma Handayani, Wisma Uremen, Penginapan Deno, Losmen Purnama, Losmen Ombak, Losmen Moonrivers, Bitchar Homestay, Penginapan Siska, Penginapan Kardi, Penginapan Marno, Penginapan Mai, Umega Hotel, Wisma Ilham, Penginapan Junaidi, Penginapan Syahrudin, Penginapan Dangdut Jaya, Home Stay Hats, Manai Koat, Umata Mentawai, Coconut Island Homestay.(g)

Pengasah Batu Akik Kebanjiran Order SIKAKAP - Demam batu akik yang melanda warga Pagai Utara Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat pengasah kebanjiran order membuat batu akik. Batu akik yang berasal dari daerah itu sekitar 37 jenis.

Dora, salah seorang pengrajin batu akik di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap mengatakan, selama 3 bulan mengasah batu akik ia telah mengidentifikasi 37 jenis batu akik berdasarkan corak dan warna yang dimilikinya di daerah Pagai. Jenis batu akik yang ada di pagai diantaranyabentuk bacan, batu hitam, batu warna merah, batu warna putih, batu warna hijau mirip giok, batu limau manis, batu bintikbintik dan badar besi.

Sejak demam batu akik melanda

negeri ini, Dora kebanjiran order dari pelanggan. Dalam sehari ia mengasah 20-30 batu akik dengan upah satu batu Rp30 ribu untuk ukuran kecil, jika berukuran besar Rp50 ribu per batu. “Saya juga menjual ikat cincin dan kalung, bahan dasarnya dari titanium,” katanya.

Heri Gunamalta, salah seorang pecinta batu akik menyebutkan, batu akik berupa cincin dan kalung yang ia pakai bahannya dari Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara. Menurut Heri, kualitas batu dari Saumanganya tidak kalah dengan daerah lain dan bisa carikan jika ada yang berminat, batunya tembus jika disenter.

“Asal harga cocok, kita bisa cari,”

ujarnya.

Frans Karel, pecinta batu akik yang lain mengatakan, batu akik asal Pagai banyak corak dan warnanya, batu itu sebelum diasah bentuknya biasa saja namun setelah bersih hasilnya sangat bagus.

Sementara Marmen, kolektor batu akiak mengaku sudah menghabiskan uang banyak mengasah batu koleksinya. “Walaupun habis gaji untuk mengasah batu akik tapi saya merasa puas, mengoleksi batu akik suatu kesenangan tersendiri, cincin dan kalung yang saya pakai bahannya dari Pagai, ada dari Bakkat Minuang Desa Sikakap, KM 18 Pagai Selatan, Desa Saumanganya, Desa Silabu,Kecamatan Pagai Utara,” ujarnya. (spr/g)

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 309, 1 - 14 April 2015

Petani Diminta Tingkatkan Produksi Nilam SAUMANGANYA-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleakek meminta kelompok petani nilam di Kecamatan Pagai Utara meningkatkan produksinya agar bantuan pemerintah berupa sulingan yang harganya mahal tidak sia-sia.

Menurut Korta, selama ini pemerintah telah memberikan alat sulingan terbuat dari stainless steel(baja anti karat) yang harganya mencapai Rp200 juta per unit di Kecamatan Pagai Utara. Kapasitas sulingan tersebut 150 kilogram dengan hasil produksi sekali suling antara 5-7 kilogram.

“Sayang jika tidak dipergunakan semaksimal mungkin oleh anggota kelompok tani nilam,” katanya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Pagai Utara, Selasa, 3 Maret.

Korta menyebutkan, setiap Musrenbangcam selalu ada warga yang meminta pengadaan sulingan padahal bantuan yang ada selama ini kurang dimanfaatkan. Ia mengingatkan, bantuan yang diberikan bukan milik pribadi namun kelompok sehingga penggunaannya mesti bersamasama.

“Setiap anggota kelompok berhak untuk menggunakan sulingan nilam tersebut, kalau ada kelompok yang telah mendapatkan bantuan namun tidak dapat mengelola semaksimal mungkin percayakan salah seorang anggota kelompok atau pengusaha yang ada didusun tersebut untuk mengelolanya dengan aturan-aturan yang disepakati kedua belah pihak,” ujarnya.

Kortanius berharap, penyuluh pertanian lapangan dan dinas pertanian melakukan pendampingan semaksimal mungkin agar setiap bantuan yang diberikan tidak menjadi bahan pajangan namun menjadi sumber ekonomi.

Selain nilam, Korta meminta Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai memperhatikan peningkatan produk buah lokal seperti durian yang memiliki jenis yakni toktuk, kinosokemudian pisang, coklat, cengkeh dan kelapa.

Ia mengkritik Dinas Pertanian yang selama ini memanjakan petani di Mentawai dengan pupuk dan pestisida kimia untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. “Cobalah uji bahan pestisida dari alam seperti omai (racun yang biasa dipakai pada panah) untuk mengatasi penyakit tanaman sehingga tidak tergantung dengan obat-obatan dari luar,” katanya.(spr/g)

APMS Saibi Jaya Prioritaskan Distribusi BBM Masyarakat Agen penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) CV. Saibi Jaya melayani 7 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

gen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) CV. Saibi Jaya memprioritaskan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara merata kepada masyarakat.

“Kita tetap memprioritaskan bagaimana BBM dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun dalam pembagian jatah,” kata pemilik APMS Saibi Jaya, Kristinus Andre Satoko saat ditemui Puailiggoubat di kantornya di Padang, Kamis, 5 Maret.

Andre Satoko mengatakan, Maret ini APMS tersebut diharap sudah beroperasi dan saat ini tinggal menunggu penanaman pipa oleh pihak mitra Pertamina, “Saat ini tangki sudah ditanam, tetapi belum ditimbun menunggu penanaman pipa, kalau sudah selesai tanam pipa, sudah bisa beroperasi,” katanya.

Jika semua telah terpasang, kata Andre, Pertamina akan mengecek seluruh alat kemudian diresmikan dan

A

BANGUN APMS - Pembangunan APMS CV.Saibi Karya di Muara SIberut beroperasi. Saat ini ada 3 unit tangki yang telah dipasang yakni 2 tangki yang untuk premium dan pertamax, 1 lagi tangki yang berada di atas permukaan tanah untuk menampung solar.

Andre mengatakan, pembangunan pangkalan sudah mencapai 40 persen, “Kalau cepat kerja mitra untuk pemasangan pipa maka kita berharap pengoperasiannya kita kejar secepat mungkin,” ujarnya.

APMS ini akan melayani 7 kecamatan yang di Mentawai terdiri 5 kecamatan di Siberut yakni Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Selatan, Siberut Barat Daya serta 2 kecamatan di Sipora yakni

Sipora Selatan dan Utara.

Andre Satoko mengatakan, APMS CV. Saibi Jaya mendapat jatah dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Pertamina sebanyak 200 ton premium bersubsidi per bulannya. Sementara solar dan pertamax yang didapat nonsubsidi namun ketersediaannya tidak dibatasi tergantung kebutuhan yang akan didistribusikan ke 7 kecamatan. BBM tersebut tidak lagi didatangkan dari Sikakap namun dari Padang langsung ke Siberut.

“APMS Saibi Jaya tersebut mendapat kuota 200 ton untuk 7 kecamatan per bulan, dan diperkirakan 28 ton per kecamatannya, tetapi porsi

kebutuhan BBM juga tidak semua merata karena tergantung jumlah penduduknya,” katanya.

Andre menyebutkan, meski banyak agen yang meminta menjadi penyalur lokal, hanya sekitar sembilan agen yang dibutuhkan mendistribusikan BBM hingga ke setiap desa dan dusun.

Agar pendistribusian tersebut dapat direalisasikan hingga ke masyarakat, Andre akan memberi pengarahan kepada agen binaan serta mengontrol harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh Pemerintah. (g)

Kemarau, Panen Padi dan Cabai Petani Siberut Selatan Berkurang PURO-Musim kemarau yang melanda Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 2 bulan mengakibatkan hasil panen petani sawah dan cabai berkurang.

Herdi Saruruk (34), salah seorang petani padi sawah di Dusun Puro, Desa Muara Siberut mengatakan, sejak kemarau penghasilan padi dari sawah buatannya sendiri seluas 1 hektar di Malupetpet berkurang. Biasanya sawah seluas itu sekali panen per 4 bulan mencapai ratusan kilogram namun kali ini hanya sekitar 50 kilogram.

“Ini disebabkan buah padi yang masih muda, ketika terjadi kemarau panjang langsung layu dan tidak mengeras lagi, makanya hasilnya berkurang, dan sebagian buah yang sudah tua inilah yang kami panen

pada kali ini,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu, 22 Maret.

Selain petani padi, kemarau tersebut juga berdampak kepada

petani cabai, Ferindra (29), salah seorang petani menyebutkan, ladang cabainya seluas seperempat hektar yang berada di bukit Teitei Sinabak, FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

BUKA SAWAH - Warga Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah membuka sawah Februari lalu

Desa Maileppet tidak menghasilkan buah yang banyak.

Ferindra mengatakan, pada panen pertama hasil panennya sekira 80 kilogram, namun hasil panen kedua jauh berkurang yakni hanya 30 kilogram. “Tanah garapan saya itu masih setahun dipakai, namun hasilnya jauh berkurang,” ujarnya.

Frendra menduga, musim kemarau panjang menyebabkan pertumbuhan tanaman cabainya lambat belum lagi banyak hama yang menyerang tanaman yang membuat buah berlubang dan membusuk.

“Jika kemarau lama biasanya hama atau ulat gampang sekali memanjat batang cabai dan memakan daun dan buahnya, tapi kalau hujan hama enggan untuk naik keatas pohon cabe,” katanya.(ss/g)

23

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015 FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Roberta Sarogdok

Pilkades

D

Pameingak oleh: Lister Rosalina

D

i Dusun Sirilanggai Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara dilakukan upacara adat yang disebut pameingak. Pameingakberasal dari kata peingak (kaget) dan sering juga disebut peingat mata, artinya sesuatu yang diberikan secara kejutan (hadiah/bingkisan/sumbangan) kepada seorang ibu yang baru melahirkan (saat kelahiran anak) yaitu orang tua/maniu) kepada anak perempuan dalam satu suku (uma) dan juga dalam hubungan family.

Pemberian itu biasanya berupa satu ekor babi atau lebih dengan berat 25 kg hingga 50 kg ke atas, lima ekor ayam (dewasa) atau lebih, satu orek (keranjang) keladi, sagu secukupnya dan lain sebagainya.

Pihak pemberi adalah orangtua dari anak perempuan yang melahirkan anak dan pihak yang menerima adalah kaum suku atau uma dari menantu laki-laki (suami ibu yang melahirkan).

Bondai atau riwak atau suruket (hamil) selalu disebut dengan keikeje (berpantang) sebab selama hamil sangat pantang (makeikei) berbicara kotor, makan atau minum hasil curian, bergaul dengan pemuda atau lajang, bergurau dengan mantan pacar dan lain sebagainya karena akan berakibat buruk saat proses melahirkan bahkan bisa menjadi

korban jiwa. Sebaiknya memilih tinggal di rumah sendiri dan mengerjakan pekerjaan sendiri untuk mempersiapkan segala sesuatunya pada saat melahirkan. Maka dengan kondisi tersebut pihak orangtua merasa prihatin atau ibah terhadap anaknya selama berpantang (kakeijen). Dengan dasar itulah orangtua memberikan peingat mata atau kejutan yang memiliki arti; bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah menolong ibu yang melahirkan, turut merasa sukacita karena sudah melahirkan anak, telah bebas dari masa berpantang (merdeka), membantu menyumbangkan makanan atau ikan, daging saat awal menyusui anak.

Acara Pameingak Pihak orangtua (pemberi pameingak) memanggil atau mengajak ipar (lakun) atau menantu (taliku) dua, tiga orang atau lebih untuk membawa atau mengantarkan beberapa ekor babi atau ayam dan lain sebagainya ke tempat menantu yang melahirkan anak tanpa diberitahukan sebelumnya. Ketika sampai ke tempat yang dituju, pihak orangtua pemberi pameingakmencium bayi dan ibunya, setelah itu tataliku diperintahkan untuk menyembelih

babi dan ayam yang dibawa tadi, kemudian sesudah dibakar, khusus bagian tulang punggung babi, dari ekor sampai leher dicincang agak halus dan dimasak duluan sampai empuk untuk menjadi santapan ibu yang melahirkan, biasanya dimakan begitu saja tanpa makan sagu atau keladi atau nasi dan lain-lain, sementara yang lainnya ditimbok dan dimasak di bambu (ombung) untuk bisa bertahan lama dan semuanya dijadikan lauk untuk sehari-hari sampai habis.

Pihak penerima (suku) menantu atau lakun juga akan memanggil atau menyampaikan kepada kaum sukunya (kaumanda) atau sanak saudara atau family lainnya dan juga kepada iparnya (talikunya) beberapa orang untuk hadir samasama dalam acara tersebut dan mereka yang dating masing-masing akan membawa satu ekor ayam untuk disembelih. Semua tataliku akan mempersiapkan segala sesuatunya seperti makanan atau sagu dan tinemei atau subbet dan lain-lain. Sesudah itu mereka mengatur otcai (bagian) masingmasing yang hadir (kaumanda) dan mengatur makanan dengan cara menukarotcai. Pihak pemberi pameingak akan menerima otcai (bagian) ayam yang disembeih dengan makanan lainnya

yang disiapkan atau yang berasal dari pihak penerima pameingak dan begitu juga sebaliknya, lalu mereka makan sama-sama dengan gembira dan bercanda gurau sampai kenyang.

Sesudah acara makan atau kinum, pihak orangtua pemberi pameingak akan mencium kembali bayi dan ibunya seperti yang dilakukan awal, setelah itu mereka kembali ke tempat masingmasing.

Tumbuk (Memberi Balas) Lazimnya pada budaya ini setiap pemberian selalu akan diberi balas, hal ini disebut tumbuk. Selang beberapa waktu setelah menerima pameingak, pijak penerima akan mengusahakan satu ekor babi kurang lebih berat 25 kg, kuali besi nomor 20, periuk nomor 10 atau kapak nomor 3, gelas satu lusin dan beberapa sumba (tangguk), dibawa oleh menantu ke pihak orang tua pemberi pameingak sebagai tumbuk (balasan). Babi disembelih dan dibagi-bagi menurut keluarga masing-masing, selain itu barangbarang juga akan diatur pembagiannya menurut jumlah pemberian bantuan sumbangannya.

esa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga memuat aturan, kewenangan, tujuan, dan aturan-aturan lain yang terkandung di dalamnya termasuk dalam pengelolaan dana sendiri.

Kewenangan atas proses demokratisasi di level desa berada pada pemerintahan desa. Saat ini banyak orang sangat tertarik untuk menjadi kepala desa di Mentawai.

Ini sebuah cita-cita baru bagi pemerintahan desa. Dari 43 desa yang ada di kabupaten kepulauan Mentawai, ada sekitar 27 desa yang ikut pesta pemilihan Kepala Desa yang baru pada tanggal 31 Maret 2015.

Hal ini diyakakini atas dasar ada 5 sampai 15 orang mulai dari bursa sampai calon untuk dipilih oleh rakyat secara langsung.

Pemilihan kepala desa di tahun inilah yang sangat luar biasa di Mentawai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persaingan dan proses demokratisasi akan terjadi sebagaimana juga dalam pilkada, pilgub atau pilpres, pasti setiap kandidat memiliki pendukung agar yang diperjungkan bisa terpilih sebagai kepala desa. Termasuk belajar mencari kelemahan lawan untuk meraup suara rakyat di wilayahnya.

Semangat tersebut akan menjadi buyar dan langkah untuk merusak demokratisasi di level desa apabila disalahgunakan untuk keberlangsungan hajat hidup masyarakat sesuai dengan tingkatannya.

Kerja berat bagi pemerintah Kabupaten dan pemerintah kecamatan dalam memberikan pertunjuk, peningkatan kapasitas kesiapan aparatur desa dalam menyelenggarakan kewenangan itu untuk mencapainya yang disebut dengan sukses.

Kesuksesan itu bisa digapai dengan melibatkan diri para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinakhodai oleh pemerintah kabupaten. Sehingga kekhawatiran beberapa kalangan menyangkut desa tidak berubah dari semangat menjadi konflik sosial bahkan di terali besi, oleh penyalahgunaan kewenangan tersebut karena memang tidak memiliki kapasitas dalam menjalankan kewenangan. l

Iklan

Puailiggoubat NO. 309, 1 - 14 April 2015

24

Istri Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BPM Provinsi Sumatera Barat menerima cenderamata dari Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kepulauan Mentawai

Ibu Hj. Nevi Irwan Prayitno berfoto di tengah-tengah Pengurus Tim Penggerak PKK Mentawai

Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, Ibu Hj. Nevi Irwan Prayitno senang melihat kreatifitas pengrajin Mentawai

Istri Kepala Daerah se-Sumatera Barat menyanyi lagu Kemesraan pada Pertemuan Bulanan Isteri Kepala Daerah se-Sumatera Barat di Tuapejat 20 Maret 2015