3
Puailiggoubat
Puailiggoubat
NO. 237, 1 - 14 April 2012
Bupati segera mencabut izin lokasi tersebut. Karena hingga kini kewajiban perusahaan untuk memperoleh tanah 39.500 hekar di wilayah Siberut tidak bisa dipenuhi perusahaan
NO. 229, 15 - 31 Desember 2011
TAK ADA ALASAN BUPATI TUNDA CABUT IZIN SAWIT FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT
Tim Redaksi
ak ada alasan lagi bagi Bupati untuk menunda-nunda mencabut izin perkebunan sawit tersebut, karena pihak perusahan tidak memperoleh tanah ditambah warga Mentawai menolak masuknya perusahaan sawit. Berakhirnya SK Bupati Mentawai Nomor: 188.45-61 Tahun 2010 dan No: 188.45-60 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Mentawai Golden Plantation Pratama dan PT. Siberut Golden Plantation Pratama tangal 22 Maret 2012, maka tidak ada alasan bagi Bupati baru Mentawai untuk memperpanjang izin, Bupati segera mencabut izin lokasi tersebut. Karena hingga kini kewajiban perusahaan untuk memperoleh tanah 39.500 hekar di wilayah Siberut tidak bisa dipenuhi perusahaan, justru masyarakat Mentawai telah memberikan 34 surat penolakan sawit. Hal itu diutarakan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat, Khalid Syaifullah, bahwa tak ada
T
BUPATI - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (kanan) dan Wakil Bupati Rijel Samaloisa saat dilantik beberapa waktu lalu alasan Bupati Yudas Sabaggalet memperpanjang izin perkebunan sawit di Mentawai. “Sebenarnya tak ada alasan lagi bagi Bupati untuk menunda-nunda mencabut izin perkebunan sawit tersebut, karena pihak perusahan tidak memperoleh tanah ditambah warga Mentawai menolak masuknya perusahaan sawit,” katanya, Senin (2/4/2012) Lanjut Khalid, kalau Bupati mem-
perpanjang izin berarti bupati Mentawai teah berpihak kepada perusahan, tapi kalau bupati mengeluarkan surat pencabutan izin bertanda bupati telah mendengarkan aspirasi rakyat. “Tidak ada lagi alasan bupati memperpanjang izin pada perusahan sawit, kalaupun ia berkelit bahwa izin itu dikeluarkan bupati lama, bupati baru juga punya kewenangan yang sama. Bupati itu jabatan,
Cengkeh Lebih Mengiurkan daripada Sawit MABULAUBUGGEI - Panen cengkeh tahun ini banyak memenuhi kebutuhan warga, seperti di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, dengan hasil penjualan tersebut, kini sekitar 50 unit sepeda motor terpajang di rumah warga, tak hanya itu kebutuhan rumah tangga lainnya. Harsono Syam, warga Dusun Mabulaubuggei telah memanen sebanyak 110 kg cengkeh kering dan terjual dengan harga kisaran Rp80-100 ribu perkilonya. Hasil panen tersebut ia mampu memberi satu uni sepeda motor seharga 9 juta, bahkan dengan adanya kendaraan tersebut membantu melancarkan transportasi usaha dagangnya. “Hasil panen cengkeh tahun ini sangat bernilai. Hasil penjualan cengkelah saya dapat membeli sepeda motor, kalau dihitung-hitung jumlah sepeda motor dari Saumanganya hingga Mapinang tidak kurang 50 unit, semuanya dari hasil panen cengkeh ini,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis 29 Maret lalu.
7
Sementara Adisman Sakerebau, warga lainnya hasil penjualan cengkeh tersebut akan membeli mesin chainsaw mini seharga Rp2-3 juta, agar muda menebang kayu di sekitar perladangannya. “Peralatan unit ini dapat mengangsur bahan perkayuan rumah di lokasi yang baru,” katanya. Dengan melihat ekonomi warga dapat membaik saat panen cengkeh tiba, Basarduei Syam tokoh masyarakat membandingkan kebun cengkeh lebih menjanjikan dari pada kebun kelapa sawit. Menurutnya kalau cengkeh itu tidak ada pemupukan sampai saat ini, warga hanya membersihkan sekitar pangkalnya, selain itu satu batang cengkeh dapat menghasilkan buah sebanyak 30 sampai 40 kg. “Kalau harga cengkeh saat ini Rp100 ribu perkilonya maka akan menghasilkan satu batang cengkeh senilai Rp3 juta sampai Rp4 juta. Jika cengkeh masyarakat ada berbuah 20 batang saja, maka warga akan mendapatkan hasilnya Rp60 juta, dan saat ini saja satu kepala
keluarga paling minimal memilik 50 batang cengkeh,” terangnya. Kata Basarduei, lain halnya dengan kelapa sawit, membuka perkebunan sawit tentu tanah meski di gunduli agar penanamannya bisa teratur, setelah ditanami dan berbuah belum tentu per batangnya menghasilkan Rp3-4 juta dalam jangka 2 tahun. “Paling masyarakat Mentawai jadi budak dan jadi tenaga kuli sawit,” ungkapnya, Kamis, 29 Maret lalu. kalau soal mensejterahkan warga, sebenarnya tinggal Pemerintah sendiri yang serius memberikan pembinaan kepada masyarakat. Soal perawatan tanaman yang ada untuk menunjang ekonomi masyarakat. “Perkebunan yang sudah ada atau sedang dinikmati masyarakat seperti cengkeh, kakao (cokelat), pala, pinang dan sebagainya sebenarnya lebih menjanjikan, hanya perlu sentuhan dari pemerintah, saya sendiri menolak rencana masuknya sawit ke Mentawai,” ujarnya. (imj)
bukan nama seseorang. Mau lama atau baru mereka sama-sama Bupati yang memiliki kuwajiban dan tanggung jawab terhadap rakyat Mentawai,” katanya. Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, pada pasal (5) ayat (2) menyebutkan “Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi”, kemudian ayat (3) dari pasal (5) jika ingin diperpanjang 1 tahun lagi, perusahaan sudah harus memperoleh tanah mencapai lebih dari 50 persen dari izin lokasi. Sementara Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, ia telah berbincang-bincang dengan Bupati Mentawai untuk tak keluarkan perpanjangan izin investasi perkebunan kelapa
sawit di Siberut seluas 39.500 hektar. Rencananya DPRD Mentawai akan terus mendesak agar Bupati Mentawai tidak mengeluarkan izin perpanjangan perkebunan dua perusahaan sawit yaitu PT. Siberut Golden Plantation Pratama dan PT. Mentawai Golden Plantation Pratama yang masa berlakunya telah habis sejak 22 Maret 2012 lalu. “Kita mendesak agar Bupati tak lagi memperpanjang izin investasi perkebunan kelapa sawit dan jangan memberikan ruang untuk mendatangkan sawit,” ungkap Hendri. Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk membantah bahwa pernyataan tersebut hanya pendapat pribadi, bukan lembaga, sebab selama ini DPRD Mentawai belum pernah melakukan rapat paripurna membahas soal izin perkebunan sawit rencananya akan masuk di Pulau Siberut. “Seharusnya ini wewenang Komisi C, namun komisi ini tidak ada melakukan pembahasan soal izin sawit,” ujarnya saat di konfirmasi ulang kebenaran desakan DPRD tersebut, Selasa (3/3) Sementara, Rifai Lubis, Kordinator Kebijakan,Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai mengatakan kalau masa berlaku izin telah habis, itu secara otomatis semua izin yang telah dikeluarkan bupati lama batal atau kalau menjelang masa berlaku habis dan pengusaha tidak mengurus izin maka itu juga gugur. Namun kalau perusahan mengurus izin untuk memperpanjang, maka kewenangan bupati bisa memberi izin atau ia berhak juga tidak memberi izin. “Semuanya bupati memiliki otoritas soal izin sawit tersebut,” tutupnya. (rus/trs/rr)
Ketua DPRD Tegaskan Masyarakat Tak Menyerahkan Tanahnya ke Investor Sawit SAIBI - Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan hingga 27 Maret lalu Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet belum mengeluarkan izin perpanjangan rencana kebun sawit yang akan menjarah hutan di Pulau Siberut. Katanya, izin telah dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) mantan Bupati Edison Saleleubaja ini, hingga 22 Maret lalu sebagai batas waktu izin tersebut. Bupati Yudas Sabaggalet tak ada rencana mengeluarkan perpanjangan izin tersebut. “Sampai saat ini bupati belum ada rencana perpanjangan izin, itu karena saya dan Bupati masih komit menolak sawit,” tegasnya, 27 Maret lalu. Hendri juga menyerukan kepada seluruh warga Mentawai untuk tidak menyerahkan tanahnya kepada perusahaan sawit yang akan masuk ke Mentawai. Menurutnya karena sawit yang akan masuk itu tidak menyejahterakan rakyat tapi menyengsarakan rakyat. “Kita lihat di berita-berita sawit sering menjadi pertumpahan darah, kita komit untuk terus menolak sawit,” pungkasnya. (rr/rus)