13 Kemudian pada tahun 1973, keluar Keppres Nomor 41 yang menetapkan Batam sebagai daerah industri yang pengelolaanya diserahkan ke lembaga pemerintah bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam yang saat ini berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). OB kemudian membangun insfrastruktur moderen yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya yang diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik. Berdasarkan Keppres 41 Tahun 1973 itu, OB diberi kewenangan luas dalam mengelola lahan di Batam. Saat itu, status lahan di Batam masih berupa areal peruntukan lain (APL). Jika dilihat di peta masih berwarna putih. Belum ada berwarna hijau atau hutan lindung dan hutan konservasi. Karena memiliki hak pengelolaan lahan (HPL) penuh, OB saat itu memiliki kewenangan merencanakan peruntukan dan penggunaan lahan, menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tugas OB. Juga diperbolehkan menyerahkan bagian-bagian dari lahan tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan di pasal 41, 42, dan 43 Undag-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. OB juga dibenarkan menerima pemasukan atau gati rugi dan uang wajib tahunan otorita (UWTO). Kewenangan HPL OB itu makin diperkuat dengan keluarnya SK Mendagri Nomor 34 Tahun 1977 tentang pengelolaan dan penggunaan tanah di daerah industri Pulau Batam. Mendagri yang saat itu dijabat Amir Machmud memutuskan seluruh areal tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau lain di sekitarnya dikelola oleh OB. Termasuk menarik biaya administrasi dan ganti rugi dari pihak ketiga. Dua tahun kemudian posisi OB kembali diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi atas Pemberian Hak-hak atas Tanah Negara.
fokus p e r i s t i w a
“Saat itu kewenangan OB memang sangat besar,” kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas, BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, Rabu pekan lalu. Dengan kewenangan penuh itu, dalam waktu yang singkat, pembangunan di Batam Melesat. Investor dan pengusaha lokal terus berdatangan hingga permintaan lahan terus meningkat. Pencari kerja pun makin banyak sehingga mulai terjadi perambahan hutan untuk tempat tinggal atau lebih dikenal dengan rumah liar (Ruli). Khawatir perambahan terus menerus, OB akhirnya “menitipkan” sejumlah jalur hijau ke Kementrian Kehutanan mulai tahun 1980-an. Ada 12 titik berstatus hutan lindung dengan total luas 12 ribu hektare. Keduabelas titik itu; Batuampar I seluas 79 hektare, Batuampar II seluas 158,59 hektare, dan Batuampar III seluas 248,10 hektare (SK Menhut No 719/Kpts-II/1993) tertangal 29 April 1994; Hutan lindung Tanjungpiayu 189,76 hektare yang penetapannya sama dengan penetapan hutan lindung Batuampar I, II, dan III; Hutan lindung Duriangkang 6.075 hektare (SK Menhut RI No 202/ Kpts-II/1994) pada 29 April 1994; Hutan lindung Bukit Tiban 1.770 hektare (SK Menhut No 428/Kpts-II/1992) yang diteken pada 5 Mei 1992; Hutan lindung Nongsa I dan II masing-masing luasnya 308,40 hektar dan 142,95 hektare (SK Menhut No 202/Kpts-II/1994); Hutan lindung Bukit Dangas 128 hektare dan hutan lindung Sungai Harapan 738 hektare (SK Menhut No 428/Kpts-II/1992); Hutan lindung Sei Ladi 59 hektare; dan Hutan lindung Baloi seluas 119,6 hektare. Total luasnya lebih dari 12.000 hektare. Selain 12 titik hutan lindung, BP Batam juga “menitipkan” hutan Mukakuning sebagai kawasan Taman Wisata Alam (TWA) seluas 2.065,62 hektare. Menhut kemudian menetapkan TWA itu melalui SK No 427/Kpts.II/1992 pada 5 Mei 1992. Begitupun dengan kawasan hutan buru seluas 16 ribu hektare di Rempang Galang yang lebih awal ditetapkan statusnya melalui SK Menhut No 307/Kpts-II/1986 pada 29 September 1986.
Kawasan Tembesi yang juga masuk TWA Mukakuning. EDISI 7, Minggu III maret 2013
foto: M.noor Kanwa