10
fokus p e r i s t i w a
“Saya juga heran, kenapa BP Batam berani mengaBanyak warga yang sudah lunas kredit kepemilikan lokasikan ke pengembang, padahal mereka tahu statusrumah (KPR)-nya namun hingga saat ini belum juga nya masih TWA. Ini pelanggaran yang nyata,” kata Patria. mengantongi sertifikat. BPN menolak mengeluarkan Ahli hutan mangrove ini bahkan membuka Peta Tata sertifikat dengan alasan rumah dan ruko tersebut berada Batas Kawasan Hutan Taman Wisata Mukakuning. Peta di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan wisata. yang menunjukkan luas wilayah Taman Wisata Mu“Awalnya ada sekitar 52.000 rumah, namun separuhkakuning itu mencapai 2.065,65 hektare. Peta itu disetunya telah memiliki sertifikat. Sempat tak bisa diagunkan, jui pada 24 Agustus 1990. Sementara SK penetapan TWA namun setelah warga dan pengembang protes, akhirnya dikeluarkan dua tahun kemudian (1992) dengan nomor dinyatakan sah dan bisa diagunkan,” kata Cahya. 427/Kpts-II/1992 tertanggal 5 Mei 1992. Sebagai pengembang, Cahya menilai kasus ini tidak Di peta itu, ada enam pejabat BP Batam (dulu OB) hanya membuat pengembang dan warga merugi, tapi yang membubuhkan persetujuan. Yakni Mustofa Widjaja juga menimbulkan preseden buruk bagi Batam di mata yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Perencainvestor. Menurut Cahya, banyak investor yang akan menaan OB; Azhar Hamid yang saat itu menjabat Kasubdit nanamkan modalnya di Batam, namun terbentur status Pertanian dan Kehutanan Direktorat Kehutanan OB; lahan yang terbatas karena lahan yang ada statusnya Slamet Efendi yang menjabat Kasubdit Air Minum OB; hutan lindung atau hutan TWA. Donal Panjaitan sebagai Kasubdit Perencanaan Program Evaluasi Pembangunan dan Pengelolaan Data “Kalau rugi itu sudah pasti. Harusnya OB; dan Pungky Priambodo yang saat itu pengembang sudah membangun menjadi menjabat sebagai Kasubdit Perencanaan tidak bisa karena terhambat status lahan Tata Bangunan dan Tata Guna Tanah itu tadi,” kata bos PT Arsikon ini. Kenapa BP Batam berani OB. *** mengalokasikan “Jadi saya tak yakin kalau BP Persoalan sertifikat di Batam mulai ke pengembang, padahal Batam, khususnya bagian lahan tak muncul pada 2004 silam. Itu sebabmereka tahu statusnya tahu kalau yang mereka keluarkan nya pada tahun itu juga dibentuk masih Taman Wisata Alam. PL-nya atau yang mereka alokasikan Tim Padu Serasi yang terdiri dari Ini pelanggaran yang nyata. itu kawasan TWA,” kata Patria. “PL di perwakilan OB, Pemko Batam, Peatas hutan lindung dan TWA itu tidak merintah Provinsi Kepri, LIPI, akadesah, sebelum ada izin dari Menhut.” misi, BPN, dan Kementerian Lingkungan Keberadaan TWA Mukakuning itu juga Hidup. Tim ini telah melakukan pengecekan masih tertera di pasal 60 ayat 3 Peraturan dan melakukan survei ke lokasi yang ditunjuk Presiden (Perpres) terbaru, Nomor 87 Tahun 2011 tensebagai lahan pengganti hutan lindung tersebut. tang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Namun persoalan ini terus menggelinding di 2006. karimun. “Jadi walaupun Perpres beberapa kali berubahSaat itu, ribuan warga Batam, khususnya warga Batuubah, tetap saja keberadan TWA Mukakuning itu diakui,” aji dan sekitarnya dari berbagai perumahan menggelar tegas Patria. unjuk rasa karena sertifikat yang mereka kantongi tidak Dari puluhan ribu bangunan di atas kawasan TWA itu, bisa diangunkan ke bank. Puncaknya saat Komisi Pemmemang tak sedikit yang sudah mengantongi sertifikat. berantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan gratifikasi Sesuai kesepakatan BP Batam, Pemko Batam, BPN dan alihfungsi hutan lindung Baloi. Polres pada 19 November 2009, yang sudah menganMeski KPK hanya menyelidiki dugaan gratifikasi, tongi sertifikat sebelum Juli 2006, tetap dinyatakan sah. namun sejak saat itu persoalan lahan terus terbongkar. Namun setelah Juli 2006, sertifikat tidak bisa lagi keluar Ternyata banyak kawasan hutan lindung dan TWA yang sebelum ada SK alihfungsi kawasan TWA itu menjadi sudah dialokasikan ke pengembang, tanpa persetujuan lahan komersil dan pemukiman dari Kementerian Kehudari Kementerian Kehutanan. tanan. “Saya juga sempat dimintai keterangan oleh tim dari Ketua Tim Alih Fungsi Hutan dari kalangan pengusaha KPK, tapi saya jelaskan kami baru tahu kalau ada hutan di Batam, Cahya, mencatat sedikitnya ada 20.000 banlindung dan hutan TWA,” kata Muhammad Thamzil, gunan masih belum memiliki sertifikat karena berada di Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus Humas BPN Batam, atas lahan hutan lindung maupun hutan TWA. Kamis pekan lalu di Sekupang. “Kalau lahannya saja, ada sekitar 1.900 hektare, masih BPN sendiri sempat dibingungkan dengan perbedaan banyak yang belum dibangun,” kata Cahya, Senin pekan data dan peta yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan lalu. dengan BP Batam. Banyak di peta BP Batam disebutkan
EDISI 7, Minggu III maret 2013