Menkop UKM Dr Syarief Hasan
KUR 2012 Rp30 Triliun
D
i tengah kegalauan akibat bayang-bayang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), beban masyarakat lapisan menengah ke bawah agaknya akan semakin berat. Dalam perspektif ekonomi politik, harus selalu ada campur tangan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi kelompok masyarakat tadi, termasuk juga kelangsungan usaha mereka yang umumnya berskala mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Terkait itu, Majalah Publik berusaha mewawancarai Menteri Negara Koperasi dan UKM Dr Syarief Hasan. Berikut petikannya:
Bagaimana evaluasi Anda tentang Koperasi dan UKM belakangan ini? Untuk koperasi, kita dasarkan pada beberapa indikator penting, terutama pertambahan jumlah koperasi, jumlah anggota, dan indikator-indikator lain. Dari indikator jumlah koperasi, pada 2008 jumlahnya tercatat 154.964 unit, dan pada Desember 2011 jumlah koperasi meningkat sebanyak 188.181 unit atau naik sekitar 17,65 persen dalam kurun waktu tiga tahun. Walaupun dari jumlah itu, kita menyadari masih ada sekitar 28,97 persen koperasi kurang aktif. Ini menjadi perhatian untuk dipulihkan, agar potensi kelembagaan kepemilikan badan hukum koperasi dapat didayagunakan secara maksimal. Jika menggunakan indikator lain bagaimana? Dari indikator mikro, beberapa
14 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012
hasil kajian mengindentifikasi beberapa kelemahan di koperasi, terutama aspek kualitas sumber daya manusia pengelolanya, kemampuan organisasi dan manajemen, penerapan teknologi sampai dengan penguasaan teknologi informasi. Semua itu disadari khususnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan menjadi petunjuk untuk melakukan pemberdayaan lebih lanjut lagi. Apa langkah konkret pemberdayaann koperasi? Langkah-langkah konkret pemberdayaan kepada koperasi antara lain peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan dibidang peningkatan manajemen, kewirausahaan, akutansi dan laporan keuangan, pengawasan, pelatihan teknis keterampilan menyusun rencana kerja koperasi. Secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM