Eksnews9web by Si Gun

EKSEKUTIF news

Wawancara dengan Dr Ryaas Rasyid

www.eksnews.com

Perkara Korupsi Impor Daging Sapi

Nama Baru Menambah Seru Edisi 6/IX September 2013

Jabodetabek Rp25.000 Luar Kota Rp30.000

EKSEKUTIF news

Salam Redaksi

September

PEMIMPIN UMUM Dedi M. Suharta

DEWAN PENASEHAT Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, Ph.D Ir. Muwardi Simatupang Ir. Iin Arifin Tahyan PEMIMPIN REDAKSI Ikademan PEMIMPIN PERUSAHAAN Tri Sutanto REDAKTUR PELAKSANA Davy Sexton SIDANG REDAKSI Dedi M. Suharta, Ikademan, Davy Sexton, Tri Sutanto SEKRETARIS EKSEKUTIF Sofi REPORTER Ivi Rani, Kiki Afriansyah, Zarkasih, Abus Tarbian FOTOGRAFER Harmilis Dihotman DESIGN/ LAY OUT Aan Drian Hardiana MANAGER KEUANGAN Febriela MARKETING Yusrizal, Erni Crisnawati, Kurniawan Fitrianto, Sandi LIAISON Beny Robert K PERWAKILAN H. Oemar Arya Lubis (Medan), Muhammad Taufik, Heru Amanza (Palembang) Yahya Lubis, SPK (Lampung), Andi Syahrul Qiram (Makassar) Sarjono Manhadi (Bengkulu), Erwin Lumenta (Bontang) KONTRIBUTOR Irfan Fajaruddin, Endang Suparman, Karlina Oktaviany, Didi Haryadi Hakim, Wetra Dwi Yandi (Swedia) SIRKULASI Novie Fadilah, Oktaviana, Asep Sukarna PENASEHAT HUKUM Law Firm Bay Lubis & Partners, Ahmad Bay Lubis, SH. Dkk, Hendra Heriansyah, SH., Andi Wahyudin Jalil SH, Ahmad Supriadi, SH (LKBH KBPP POLRI) PENERBIT OPSI KARYA MANDIRI CV ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN Wisma Aldiron Dirgantara Suite #045 Jl Jen Gatot Subroto Kav 72 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780 Telp/Fax (021) 79196330 email: redaksi@eksnews.com www.eksnews.com Bank Mandiri KCP Sabang Jakarta Pusat No Rekening: 1030004386237 Bank BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan No Rekening : 2370108075

eptember dalam perspektif waktu adalah akhir triwulan III atau awal kuartal IV. Apapun cara pembagiannya, paruh terakhir 2014 telah tiba. Namun, agaknya banyak persoalan lama yang belum selesai dan persoalan baru datang bertubi-tubi. Toh ada juga persoalan lama yang bertambah kompleks dengan munculnya hal-hal baru. Contohnya perkara impor daging sapi yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam satu sesi persidangannya, putera Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim, yang bertindak sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah alias Haji Olong, mengungkapkan nama-nama baru semisal Sengman, Haji Susu, dan Bunda Putri. Ia juga menyebut Sengman sebagai utusan Presiden. Lantas publik pun mewacanakan nama-nama lain masih terkait dengan Presiden. Maka hebohlah kisah itu. Eksekutif News memilih nama-nama baru itu sebagai laporan utama kali ini. Alasannya, nama-nama itu merupakan faktor yang menambah seru perkara korupsi impor daging sapi yang sedang disidangkan. Namun pertimbangan utamanya tentu saja nilai yang lebih luhur, bahwa masyarakat di semua segmen, tak terkecuali rakyat jelata yang berada di lapisan terbawah peringkat sosial ekonominya pun berhak mendapat informasi yang objektif dan terbuka. Di samping menjadi masalah hukum, perkara impor daging sapi juga memiliki dimensi politik karena menyangkut partai dan kekuasaan negara pada umumnya. Dalam kontkes politik, perkara impor daging sapi ini juga menunjukkan betapa berkuasanya partai-partai politik dalam mempengaruhi bahkan mengatur cara hidup kita. Dalam perkara korupsii impor daging, tentu saja dampaknya adalah kenaikan harga sementara masih banyak warga yang mungkin kekurangan asupan gizi karena enggan membeli daging yang harganya menjulang. Maka tak ayal lagi, partai apapun yang terlibat korupsi, sama dengan menjerumuskan bangsa ini ke pusaran persoalan yang melilit, bukannya mensejahterakan. Ini juga berkaitan dengan naiknya sejumlah bahan konsumsi sehari-hari semisal tempe dan tahu karena harga impor kedelai membumbung akibat melemahnya rupiah. Jika daging harganya mahal sementara harga tahu dan tempe pun terkerek, apa lagi yang dapat membuat bangsa ini mencukupi kebutuhan pangannya. Terlebih lagi jika kita menyoal swasembada pangan. Pangan itu tentulah bukan hanya beras yang masih juga harus kita impor. Bukan pula pangan itu hanya minyak sawit, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar dan mungkin juga konsumen terbesar di seluruh dunia. Layak bagi kita sekarang untuk mempertanyakan apakah kita sudah benar-benar benar dalam mengelola negara-bangsa bernama Indonesia ini. Berkaitan dengan itu ada wawancara dengan pakar otonomi daerah Dr Ryaas Rasyid, kolom perspektif Tito Sulistio, dan artikel-artikel lain yang layak simak, termasuk optimisme pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Maka, tanpa harus berpanjang kata, sila simak halaman-halaman berikutnya. Sampai jumpa di edisi berikutnya.v

Redaksi EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

Edisi 5/IX 2013

Utama

Perkara Korupsi Impor Daging Sapi Nama Baru Menambah Seru

Nama Jokowi dan Abraham Samad menjulang di Rakernas PDIP. Mau menjadi Capres dan Cawapres? Tapi, apa rekomendasi rakernas partai banteng ini?

Sama dengan faktor pembentuk kekompakan antara Gerindra dan PDIP dalam Pemilukada DKI, yang mengancam relasi kedua partai ternyata itu-itu juga: Joko Widodo alias Jokowi.

Banyak yang berpendapat penyelenggaraan Konvensi Partai Demokrat akan mendongkrak pamornya. Namun, beberapa peserta yang diundang mundur. Bagaimana akibatnya?

Bahkan untuk penyediaan tempe pun kita kesulitan. Tapi, bukankah kita suka menolak disebut sebagai bangsa tempe? Jadi, harus ada jalan keluar mengatasi kelangkaan bahan baku tempe dan tahu.

Tentu saja stres akibat pemadaman listrik di Sumatera akan mengurangi kebahagiaan warganya. Frustrasi itu pada gilirannya pasti berdampak negatif.

Pedangdut Zaskia Gotk membatalkan rencana pernikahannya dengan Vicky. Gerangan apa penyebab sebenarnya? â&#x20AC;&#x153;Lelaki jantan itu harus jujur!â&#x20AC;? tegas Zaskia.

3 Salam Redaksi 4 Daftar Isi 6 Info Produk 24 Kolom Tito Sulistio 32 Ekbis: Buruh Jakarta Minta Rp3,7 Juta 34 Ekbis: PT Pos Indonesia 40 Kesra: Mengapa BPJS Sangat Penting

42 Kesra: BPJS Kesehatan, Apa Itu? 45 Kesra: Optimisme Pemerintah 48 Hukum: Rudi, Hidupmu Kini 52 Hukum: Simpul Rudi dan Jero Wacik 56 Otonomi: Wawancara Dr Ryaas Rasyid 66 Wisata: Festival Danau Toba 70 Tendensi: Paceklik EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

info produk internal yaitu Galaxy Tab 3 8GB dan Galaxy Tab 3 16GB. Bagi pengguna yang merasa kurang dengan kapasitas memori tersebut dapat menambahkan MicroSD dengan kapasitas hingga 64GB di slot yang tersedia. Untuk harga, pihak Samsung sendiri masih belum memberikan konfirmasi perihal masalah tersebut. v

Produk Baru Chibi

Cherrybelle atau Chibi, baru saja mengeluarkan produk terbaru mereka. Setelah merilis produk berupa bulu mata, buku, dan baju, kali ini mereka merilis produk berupa sabun.

Sony Langsung Rilis 6 Produk

Sony termasuk salah satu dari peserta di perhelatan IFA 2013. Tak kalah dari perusahaan lain, Sony juga perkenalkan banyak produk di acara tersebut. Seperti yang dirumorkan, dalam acara IFA 2013, Sony memperkenalkan banyak produk baru mereka yang di antaranya adalah Xperia Z1 atau nama sebelumnya adalah Honami, Sony DCS-QX100 dan lensa QX10. Dikutip dari Engadget.com, ternyata selain produk-produk baru di atas, Sony juga memperkenalkan perangkat baru mereka lain, antara lain Sony HDR-MV1, Sony FDR-AX1 4K dan Sony HDR-AS30V. Dengan banyaknya produk yang diperkenalkan, Sony berharap mampu mendulang keuntungan dari hasil penjualan perangkat-perangkat baru tersebut.v

Galaxy Tab III dari Samsung

Setelah ditunggu-tunggu akhirnya Samsung resmi merilis Galaxy Tab 3 yang akan meneruskan kesuksesan Galaxy Tab 2 sebelumnya. Galaxy Tab 3 sendiri menggunakan layar 7.0 inci dan menggunakan Android 4.1 (Jelly Bean). Jika dilihat sekilas, Galaxy

“Launching produk terbaru kita, ada sabun cair, bar shop & facial foam,” ujar Angel salah satu personel Chibi, ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta, Jumat 6 September 2013. Produk tersebut merupakan produk impor, dari Cow Brand yang biasa dipasarkan di Jepang. Tidak hanya menjual, para personel Chibi juga berharap bisa melihat proses pembuatan sabun tersebut langsung di negeri sakura, Jepang. “Kita udah request, kita juga mau melihat langsung ke Jepang, untuk lihat bagaimana pembuatannya. Kita mau banget ke sana,” ujar Cherly. Saat ini mereka sedang menjalani proses pengenalan produk sabun mereka. Sabun tersebut dijual dengan range harga mulai Rp 30 ribu sampai Rp 70 ribu. Jika ada kesempatan lainnya, Chibi masih ingin mengeksplor lagi produk-produk baru, salah satunya adalah sampo. Cherly, mewakili personel Chibi lain mengatakan mereka pasti akan membuat sampo jika memang ada tawaran menarik. “Pengen buat shampo, tapi kita nggak mau sembarangan memilih untuk kerja sama dengan brand. Kalo ada tawarannya yang menarik pasti kita mau kok.” v

V-Kool Hadir di IIMS 2013

Tab 3 mempunyai desain yang lebih tipis dibandingkan generasi sebelumnya. Galaxy Tab 3 hanya memiliki ketebalan 9,9 mm, sedangkan Galaxy Tab generasi sebelumnya memiliki ketebalan sekitar 10,5 mm. Selain dari sisi bodi, Galaxy Tab 3 juga dibekali dengan prosesor yang lebih cepat dari generasi sebelumnya. “Prosesornya dual-core 1.2 GHz., sementara genereasi terdahulunya memakaiprosesor dual-core 1GHz,” ungkap seorang eksekutifya, akhir April lalu. Produk Galaxy Tab 3 akan tersedia dalam dua pilihan memori

Produsen kaca film V-Kool kembali akan hadir pada gelaran automotif bergengsi Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013. V-Kool akan menampilkan tema dan produk barunya digelaran automotif tahunan tersebut. V-Kool akan menampilkan sebuah tema dimana sebagai konsumen akan dimanjakan dengan berbagai pelayanan dan juga produk yang bisa menjadi alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dari kaca film terbaik. “Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang terbaik. Demikian halnya dengan mobil, sebagai bagian dari gaya hidup juga harus mendapatkan produk kaca film yang terbaik

info produk

juga,” ujar Linda Widjaja, Vice President Director V-KOOL Indonesia, saat berbincang dengan wartawan di Jakarta. Pada IIMS 2013 kali ini, pengunjung dan konsumen V-Kool akan diberikan servis dan kenyaman yang terbaik di V-Kool Lounge, dimana para pengunjung dapat mencoba alat peraga Rotating Heat demo, dan menikmati kenyamanan lounge sambil menikmati makanan dan minuman yang mewah. Dalam ajang automotif bergengsi tahunan ini, V-Kool akan menampilan produk unggulan seperti V-Koll 55 serta V-Kool Black Label. Untuk memperluas Pasar akan diperkenalkan juga IQue dan Ultramaster sebagai servis terbaru dari V-Kool v

Ginsana sudah dipasarkan di 40 negara di dunia, sedangkan Prospan berdasarkan data IMS 2011, merupakan obat batuk herbal nomor satu di dunia. Menurut Nick Burgess, Professional Liaison and Education Manager SFI, Prospan dan Ginsana dikembangkan dengan konsep Seed to Patient, di mana semua proses pembuatan obat herbal telah melalui serangkaian uji klinis yang ketat, mulai dari proses penanaman (benih) hingga produk tersebut berada di tangan konsumen. Ginsana mengandung ekstrak ginseng terstandarisasi G115 (100mg) dibuat dari Panax ginseng C.A Meyer dengan ginsenosida 4% yang berguna untuk meningkatkan performa fisik dan waktu pemulihan, meningkatkan fungsi paru – paru dan aktivitas pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik (COPD). Apalagi Ginsana menggunakan bahan dasar ginseng yang diperoleh dari Korea dan Cina (Manchuria) dan diproduksi di Swiss. v

Pabrik Beton Wika di Sumatera

Panasonic Tawarkan Home Audio

SOHO Group, menggandeng University of New South Wales, Australia untuk bekerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan produk obat herbal. Bahkan sebelumnya SOHO Group telah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam hal penelitian seperti Universitas Gajah Mada, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik Bogor, Phytohealth Taiwan, University of Western Sydney Australia maupun Institute of Natural Medicine Toyama Jepang. Hasilnya, kolaborasi penelitian terhadap temu lawak sebagai bahan pokok obat herbal Indonesia. Terbukti beberapa produk obat herbal SOHO Group yang diluncurkan ke pasar diterima konsumennya di Indonesia. Beberapa produk yang sukses di-

pasaran adalah multivitamin anak Curcuma Plus. Selain itu SOHO Group juga menawarkan sejumlah produk over the counter, seperti Diapet, Laxing, Lelap, dan Fitkom Gummy. Keberhasilan beberapa produk herbal yang dikembangkan SOHO Group di Indonesia menginsipirasi anak usahanya SOHO Flordis International (SFI) yang bermarkas di Australia, untuk memasarkan produk herbal yaitu Ginsana dan Prospan. Kedua produk ini telah memiliki uji klinis sehingga mampu meyakinkan dokter untuk meresepkan obat herbal kepada pasien. Apalagi

Perlambatan ekonomi Indonesia tahun ini tak menyurutkan langkah ekspansi produsen beton di dalam negeri. Buktinya, anak usaha PT Wijaya Karya Tbk yakni PT Wika Beton berencana membangun pabrik beton baru di Sumatra. Direktur Utama Wika Beton, Wilfred A.Singkali, menuturkan, saat ini perusahaan menyiapkan lahan seluas 20 hektare (ha) untuk lokasi pabrik beton tersebut. “Sampai saat ini kami masih melakukan proses studi kelayakan,” tutur Wilfred. Sayangnya, ia masih enggan membeberkan lebih rinci mengenai rencana ekspansi ini. Yang jelas, kata dia nantinya pabrik yang akan dibangun tahun depan ini bakal memproduksi beton berdiameter 1.200 milimeter. Wilfred juga belum merinci berapa besar investasi yang akan digelontorkan perusahaan untuk membangun pabrik beton ini. Namun, ia memastkan nantinya Wika Beton tidak akan menggandeng mitra baru dalam membangun pabrik di Sumatra. “Lahan yang disiapkan milik kami sendiri, sehingga kami akan produksi sendiri,” ujarnya. Sebagai bentuk keseriusan untuk membangun pabrik ini, Wilfed bilang perusahaan telah menyiapkan bahan baku untuk memproduksi beton tersebut. Tak hanya itu, Wika Beton juga sudah menyiapkan teknologi baru untuk pabrik barunya kelak. Selain akan membangun pabrik beton di Sumatra, kabarnya WIKA juga berencana untuk menambah pabrik beton melalui skema usaha patungan ( joint venture) dengan PT Krakatau Engineering, yang merupakan anak usaha PT Krakatau Steel Tbk, di Cilegon, Banten.v

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

utama

Perkara Korupsi Impor Daging Sapi

Nama Baru Menambah Seru S Nama-nama baru bermunculan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi impor sapi. Yang menambah seru, nama-nama itu ditengarai berada di lingkar dalam Istana Kepresidenan dan Puri Cikeas.

uasana dalam sidang biasa saja, tidak gaduh apalagi menyeramkan. Ridwan Hakim, Putra dari Ketua Majelis Syuro PKS berusaha tersenyum agar suasana makin kelihatan biasa, namun terlihat jelas mukanya pucat kontras dengan baju birunya. Melihat hal itu, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango membuat candaan untuk menenangkan Ridwan. “Anda tersenyum tapi wajah Anda kelihatan pucat,” kata Nawawi. Nawawi berusaha membuat Ridwan nyaman dengan guyonannya yang khas. “Anda duluan hakim daripada kami,” kata Nawawi, diikutit gelak tawa hadirin di persidangan. “Bedanya saya enggak punya palu yang mulia,” jawab Ridwan membalas candaan hakim. Nawawi pun mengaku, dia sengaja memulai sidang dengan sedikit

candaan agar Ridwan tidak tegang. “Sengaja saya berkata begitu agar Anda terasa nyaman,” kata Nawawi. Selain pucat, saat pertama kali duduk di kursi sidang Ridwan terlihat lebih banyak menunduk seolah-olah ketakutan atau punya beban yang sangat berat. Apakah pucatnya Ridwan karena baru pertama kali duduk dikursi pengadilan atau karena ada beban tertentu yang harus dia bawa di pengadilan? Sengman, Bunda Putri Hingga SBY Kasus Impor Sapi memasuki babar baru, karen hasil dari pengakuan di sidang tipikor, muncul nama-nama baru. Misalnya saja, Sengman, Bunda Putri, Dipo, Haji Susu hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul dalam rekaman yang diperdengarkan di sidang dengan

utama

Nama Baru Menambah Seru terdakwa Ahmad Fathanah dan menghadirkan Ridwan Hakim, putra dari Ketua Majelis Syuro PKS. Rekaman percakapan antara Fathanah dan Ridwan diputar, lalu nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut. Pemutaran rekaman pembicaraan tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut jaksa, percakapan itu terjadi setelah pertemuan Ridwan dan Fathanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2013. Dalam rekaman itu, didengarkan suara Fathanah yang menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra. Mendengar rekaman itu, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango kemudian menanyakan nama yang muncul tersebut kepada Ridwan. “Ada nama Sengman. Itu siapa?” tanya Nawawi. “Itu nama orang, Pak,” jawab Ridwan. “Iya, siapa?” tanya hakim lagi yang tampak kesal dengan jawaban Ridwan. Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Sengman adalah utusan Presiden SBY. “Waktu saya diputarkan (rekaman) ini di penyidikan KPK, saya jelaskan Bapak Sengman ini setahu saya utusan Presiden kalau datang ke PKS,” jawab Ridwan. “Presidennya siapa?” tanya Nawawi. “Presiden kita, Pak SBY. (Sengman) di BAP (berita acara pemeriksaan) ditulis dia orang dekatnya Pak SBY,” jawab Ridwan lagi. Sementara itu, menurut Ridwan, Hendra adalah teman dari Sengman. Ketika dicecar oleh hakim, Ridwan mengaku tidak tahu maksud pembicaraan Fathanah. “Saya tidak tahu karena beliau (Fathanah) bilang ini 40 (Rp 40 miliar) dibawa Sengman,” katanya. Menurut Ridwan, substansi keseluruhan pembicaraan lewat telepon itu adalah mengenai pemberitaan di majalah Tempo saja. “Substansinya masalah (yang dimuat majalah) Tempo itu saya jelaskan. Soal kuota daging sapi, Pak. Permasalahannya, nama saya waktu itu disangkutpautkan. Yang saya paham, pemberitaan (Tempo) 2011 salah. Saya tidak ada kaitannya dengan daging sapi,” terang Ridwan. Dalam rekaman itu juga disebut nama El dan Engkong. Ridwan yang dikonfirmasi menyatakan bahwa El adalah Direktur Utama PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman. Sementara Engkong adalah sebutan untuk ayah Ridwan, Hilmi. Memang banyak nama yang disebut, namun nama Sengman atau Bunda Putri menjadi menarik karena mereka dianggap

orang yang berpengaruh dalam kasus ini. Bagaimana tidak, Sengman disebut-sebut sebagai utusan Presiden SBY sementara Bunda Putri dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam mengatur permainan jatah kuota impor daging Di Indonesia. Siapa sebenarnya mereka? Berdasarkan laporan Tempo, di Palembang Sengman dikenal sebagai pengusaha properti. Situs berita www.tempointeraktif.com pada Juni 2005 pernah memberitakan kakek tiga cucu ini. Ketika itu Sengman menjadi Direktur Utama PT Bayu Jaya Lestari Sukses, pengembang kompleks terpadu Mal Palembang Square. Pembangunan properti ini merupakan bagian dari persiapan Sumatera Selatan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, September 2004. Proyek pembangunan Palembang Square ramai dibicarakan karena ada dugaan penyelewengan pemberian izin hak pakai atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masalah pokoknya adalah pengalihan fungsi tanah seluas 56.217 meter persegi di kawasan strategis eks Taman Ria Sriwijaya itu ke perusahaan milik Sengman. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan membentuk panitia khusus menyelidiki dugaan ini. Sengman merespons pembentukan panitia khusus itu, dan menyatakan berkomitmen menyelesaikan pembangunan Palembang Square. “Saya yakin masalahnya clear dan bisa diluruskan,” katanya saat itu. Belakangan Sengman mengalihkan kepemilikan Palembang Square kepada Grup Lippo pada 2008. Pengalihan ini juga menimbulkan masalah karena Sengman

dianggap berjalan sendiri tanpa melibatkan pemerintah Sumatera Selatan. Sejak ramai-ramai itu, Sengman “menghilang” dari Palembang. Sengman muncul lagi di Bumi Wong Kito akhir Januari lalu ketika meresmikan Mal Paragon di kawasan Ilir Barat Permai. Pusat belanja ini menampung pengusaha kecil-menengah. Peresmian Paragon dilakukan oleh Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton. Sengman menyatakan siap berbisnis lagi di Palembang meski Paragon tak semegah Palembang Square. Sengman Utusan SBY? Sebenarnya, bagaimana kedekatan antara SBY dan Sengman dan apakah benar Sengman utusan SBY? Soal apakah Sengman utusan Istana, ha ini masih bisa diperdebatkan bahkan dibantah karena Istana merupakan institusi negara. Sebagai utusan institusi, jelas ada legal formal seperti surat keputusan dan sejenisnya. Tetapi soal apakah Sengman utusan SBY secara pribadi? Bisa iya dan bisa tidak. Namun soal kedekatan, menurut Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, Sengman sudah dikenal dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu penyokong finansialnya saat terjun ke dunia politik. Sehingga dia heran jika SBY dan pihak Istana membantah tidak kenal Sengman. “Sengman ini businessman yang pertama kali menyumbang SBY masuk politik. Jadi deket banget. Masa istana membantah,” ujar Rizal. Rizal pun mengaku kenal dengan Sengman. Sengman, lanjut Rizal, adalah seorang pengusaha asal Sumatera Selatan.

r Dr Rizal Ramli.

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

utama

Nama Baru Menambah Seru “Ini orang jadi beking SBY pertama kali secara finansial,” imbuhnya. Selain itu, Rizal juga menganalogikan adanya istana hitam dan putih di sekitar Presiden. Istana putih, sebutnya, ada di Istana Merdeka. Orang-orang di istana putih pun lebih membahas hal-hal yang normatif. “Yang aneh-aneh itu istana hitam. Di mana lokasinya, siapa penghuni, saya enggak tahu,” ucap Rizal. Untuk itu, Rizal merasa aneh bila SBY tidak mengenal Sengman. “Tidak masuk akal. Kenalannya sejak di Palembang,” tambahnya. Sementara itu dalam situs resmi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dirilis 30 Oktober 2008 pukul 19.30 WIB, tertulis Presiden SBY menghadiri pernikahan anak Sengman. “Resepsi Pernikahan Karen Tjahja & Slandy Karlam diselenggarakan oleh Keluarga Sengman Tjahja & Keluarga Hendry Karlam di Grand Ballroom Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat. Penanggung jawab acara Panitia Pernikahan dan akan dihadiri sekitar 2.500 orang. Kegiatan akan dihadiri Presiden RI beserta Ibu Ani Bambang Yudhoyono,” tulis situs tersebut. Soal apakah SBY terlibat dan mengutus Sengman dalam kasus suap impor daging, menurut politikus PKS Nasil Djamil hal itu wajar SBY bertanggung jawab mencari dana untuk partainya. “ini semua bisa terjadi terkait dengan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Partai Demokrat untuk menjalankan mesin partai,” jelas Nasir Bagi dia, sulit dibantah tudingan putra Ketua Majelis Syuro PKS, Ridwan Hakim mengenai keterlibatan SBY. Sebab, SBY dan Ustaz Hilmi Aminuddin memiliki hubungan dekat. “Sebagai ketua partai, SBY juga punya tanggung jawab untuk mencari duit untuk kas partai. Apalagi komunikasi SBY dan ustadz Hilmi juga relatif dekat,” tegas dia. “Saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ridwan. ‘Anak engkong tersebut sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa SBY juga manusia biasa’,” pungkasnya. Misteri Bunda Putri “Pengatur Negeri” Selain Sengman, ada nama misterius lainya adalah Bunda Putri. Sebagaimana disebutkan bahwa seorang Bunda Putri merupakan orang yang mampu mempengaruhi bahkan mendikte pengambil kebijakan di negeri ini. Namun begitu, Bunda Puteri sepertinya akrab dengan Ridwan Hakim, anak bos besar PKS Hilmi Aminuddin. Hal itu sebagaimana terungkap dari

hasil sadapan yang diputar tim Jaksa di persidangan. Awalnya, dalam sadapan itu Luthfi Hasan Ishaaq berbicara dengan Ridwan, namun dipertengahan pembicaraan, Ridwan memberikan ponselnya kepada ‘Bunda Puteri’. berikut percakapan ketiganya yang berhasil disadap KPK : L: Lutfhi; R: Ridwan; B: Bunda Puteri; L: masih di kompleks DPR? R: di rumah bunda, bunda marahmarah. L: katanya waktu di Lembang, saya langsung telepon, kata Bunda jangan diberitahukan dulu. Saya takut terlambat, makanya saya telepon langsung. Karena bakal disepakati sebentar lagi. Supaya jangan terlambat diberi tahunya. Saya tak perlu kasih tahu dulu. Karena setahu saya prosesnya masih jauh. R: tadi malam menteri di sini, sampai jam 1 pagi, katanya. Pernyataanya kan hari Jumat, malam jumatnya dia di sini. Sambil ngomongin rapat. L: kalau gitu gini aja, nanti kita coba dua arah. Siapa yang terbaiknya, Widhinya yang kita pegang 100 persen, biar satu komando. R: Bentar bunda mau bicara dulu. B: Assalamualaikum, ustaz. L: bunda saya minta maaf baru bangun tidur. B: bunda juga baru pulang jam 8, karena bosen di rumah sakit dari hari jumat, pengen merokok. Ini lagi ngobrol sama Iwan (sapaan Ridwan). Kalau bangun. Bakbuk-bakbuk, jangan senen. Kalau bangun. Iwan bisa cover zakat di istana. Jangankan orang dekat siapa nanti. Ini alternatif saja hilang. L: waktu itu di depan bunda, memberi tahu segera. Karena prosesnya sudah panjang supaya dihentikan prosesnya untuk memperjuangkan yang namanya ... Udah hentikan nanti sampe arah yang... B: ...itu kan sahabatnya si manyun. L: siapa, si Widhi itu? B: iya, orang dari DPD, kalau dari DPP sih nggak apa apa L: mungkin begini, memang mereka berbicara soal itu. Dia nanya yang tidak ada alternatif untuk gantikan yang lama itu. Langsung saya telepon B: itu 31 itu. Sekarang saya bilang ke Iwan, bunda tak akan lagi bicara pada pak haji susu, bunda enggak akan negor lagi, enggak akan minta lagi, kalau sampe, harusnya kan hari ini, Fathan sudah duduk. Menurut pak haji. Kalau sampai ia dikabulkan, bunda berhenti semuanya. Wan bunda tak mau dimainin. Apa yang pak haji susu minta sama bunda, bilang pak lurah

r Sengman Tjahja. kembali, semua bunda kembali, masa bunda seorang fathan, bunda dihianati. Kalau fathannya sudah.Kita yang butuh dia. Sudah jangan bicara lagi wan, bunda capek. L: kita sudah. Saya khawatir mereka jalan terus. B: sampe dianter ke pintu jam 1 malam. Bunda bilang jangan dikasih alternatif, nanti alternatifnya yang dibesarin. Besok gak ada namanya Fathan. L: saya tadi pagi ketemu sama dia, sama menteri-menteri lain. B: sekarang ini, bunda ini jam 10 ditunggu Dipo kan? Sebelum dia ke JCC. Katanya kan, bun jadi nanti kita ketemu sama mas Boed jam 2.45. Nggak bunda di grand hyyat saja, supaya gak ke mana-mana. Nah kalau sudah begini, males kita urusin TPA-nya. Nanti kalau Maret ada reshuffle, ya sudah saja, nanti saya gnmomong sama pak lurah bener apa yang kamu bilang tentang haji susu itu, sudah babat saja. Bunda gituin aja, aman. Bunda disuruh ngurus beliau emang diatas satu orang, ini diatasnya Fathan. L: bukan, maksud saya, dia kan decision maker, bunda kan mengkondisikan para decision maker. Kerjaan lebih berat mengkondisikan pada decision maker dari pada yang pengambil keputusan sendiri. B : jadi kalau si Fatan itu kita minta tempatkan atau kita barterlah dengan Dirjen, itu masih beratlah. Ini cuma untuk pintu masuk. Beratnya dimana? Dan bunda kan gak ngerti untuk satu ini saja deh, ntar juga penuh, ngapain diatas bunda gag kenal orang, kenapa bunda harus milih, karena bunda tahu kapasitas orang ini. Kalau enggak tahu wah enggak berani kita, mau ngejodoh-jodohin orang. Ini dunia

utama

Nama Baru Menambah Seru akherat bunda, gag berani. Kembali pada perbincangan LHI dan Ridwan. L : siapapun yang di prospek pasti marah besar bunda, itu gimana ceritanya kok bisa begitu dia, R: saya enggak faham, yang jelas bunda keki beneran, L: siapapun yang di posisi dia pasti akan marah besar L: dia kan decision maker, itu otoritas dia. Sementara yang diminta dia bukan otoritas bunda, bunda hanya mengkondisikan orang-orang pengambil keputusan agar keputusannya sesuai apa yang dia mau dan lebih berat pekerjaan dia dari pada pekerjaan Menteri. Yang menentukan ya kewenangan dia sendiri R: iya ini sampai dibatalin, harusnya selesai hari ini sama Dipo L: ya Allah siapapun yang dibilang pasti akan. Tidak menetukan hasil, tapi prosesnya ini sudah jalan. Kamu ngapain bawa Dipo? L: Pokoknya kita atur belakangan. Dan kita sudah sepakat. Coba nanti telusuri apa dan bagaimana. Nanti penggantinya ini kita brain washing, R: nanti kita coba Siapa sebenarnya sosok Bunda Putri yang bisa mengatur negeri ini? berdasarkan data yang dihimpub, Bunda Putri ini banyak versi. Menurut dari salah satu sumber yang mengaku mengenal secara pribadi, Bunda Putri merupakan sebutan untuk seorang perempuan yang merupakan istri kedua dari seorang petinggi di sebuah kementerian. Menurut sumber tersebut, ia tinggal di dekat Apartemen Golf Pondok Indah, Jakarta Selatan dan pernah tinggal di Villa Melati Mas di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD). “Saya tidak tahu persisnya di mana ia tinggal, yang pasti di dekat Apartemen Golf Pondok Indah. Dia itu isteri seorang pejabat tinggi kementerian, orangnya cantik keturunan Arab,” ujarnya. Sumber itu juga membenarkan bahwa Bunda Putri merupakan pengusaha. “Memang dia pengusaha yang dikenal dekat dengan banyak pejabat, tentu saja karena suaminya juga pejabat,” tegasnya. Ia berulang kali menolak bicara lebih jauh dengan

alasan mengenalnya secara pribadi. Versi lainnya, sosok Bunda Putri merujuk pada perempuan berinisial SS. Bunda Putri yang diakui Ridwan Hakim sebagai mentor bisnisnya berumur senja. Dia berperawakan agak kurus dengan kulit putih. SS disebut-sebut bukan pemain baru dalam proyek di pemerintahan. Kabar lainnya, istri seorang purnawirawan berpangkat kolonel itu juga disebut-sebut bermain dalam proyek sport center di Bukit Hambalang Bogor. Akhir Mei 2013, SS pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk sejumlah tersangka Hambalang. Selain pernah diperiksa KPK, nama SS juga muncul dalam laporan hasil audit investigatif Hambalang tahap dua BPK. Di dalam persidangan sendiri, segala upaya dilakukan majelis hakim untuk

r Dr Dipo Alam. membujuk saksi Ridwan Hakim agar jujur dalam sidang tersebut dan memberi tahu siapa sosok Bunda Putri. Mulai dari mengingatkan terikat sumpah demi Allah yang diucapkan di bawah Al Quran hingga ancaman pidana penjara jika tak memberikan keterangan benar. Namun usaha itu sia-sia, Ridwan tetap berbelit-belit. Ridwan tampak menutupi keterlibatan ayahandanya dalam tunggakan pembayaran komisi pengurusan kuota impor daging sapi dari PT Indoguna Utama di masa lalu. Jurus terakhir berupa tuturan kisah diterapkan Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango untuk membujuk Ridwan. ”Ini jadinya antiklimaks. Saya cukup banyak kenal orang bernama Ridwan. Ridwan sang penjaga surga dan Ridwan tetangga saya,” kata Nawawi. Dalam Islam, malaikat penjaga surga

bernama Ridwan. ”Ridwan tetangga saya pernah telepon, ’Pak, rumah Bapak kemalingan.’ Saya pulang ternyata benar rumah saya kemalingan. Sejak itu saya percaya pada orang bernama Ridwan. Saya berharap Saudara bisa jadi Ridwan ketiga yang bisa saya percaya,” bujuk Nawawi. Pertanyaan Nawawi tentang siapa Bunda Putri yang bisa memindahkan para pejabat di kementerian dan bahkan dalam percakapan bisa membuat ”lurah” pusing itus siapa, Namun, tetap saja Ridwan memilih melindungi Bunda Putri dan mengaku tak tahu jika ditanya maksud isi percakapan antara Luthfi Hasan Ishaaq dengan Bunda Putri dan dirinya. ”Bunda Putri itu mentor bisnis saya,” kata Ridwan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam terkait disebut namanya dalam persidangan tersebut membantah bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah dirinya. “Bukan nama saya itu. Itu kan bukan Dipo Alam, ada pemain bola namanya Dipo Alam, ada polisi di Lombok namanya Dipo Alam, ada penjahit namanya Dipo Alam, ada warung Padang yang punya Dipo Alam,” ujar Dipo Dipo menegaskan, dia tidak mengenal Ridwan Hakim dan tidak pernah diutus Istana untuk mengurusi impor daging di PT Indoguna Utama. “Nggak tahu saya, setelah mendekati, sekarang ke anak dan pimpinan, sebelumnya Fahri, bilang kenal Yudi Setiawan, saya kenalnya Yudi Wowor, itu adik istri saya. Saya kenal bunda, tapi bunda Sri kakak saya, Bunda Putri siapa yang tahu. Jadi saya nggak kenal itu siapa Yudi Setiawan, Ridwan Hakim anaknya Hilmi, saya juga tidak kenal Bunda Putri,”kilahnya. Dipo tidak ambil pusing terkait pencatutan namanya saat di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. “Apa hubungannya saya dengan impor sapi, itukan kementerian teknis kan,” jelasnya. Saat ditanya apakah dia mengenal orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga seorang pengusaha bernama Sengman Tjahja? Dipo pun berkelakar, Sengman yang ia kenal adalah seorang tukang seng. “Yang saya tahu (Sengman) tukang seng,” tukasnya.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

utama

Membantah Seperti Biasanya

Membantah Seperti Biasanya I Tudingan keterkaitan nama-nama baru dalam sidang perkara tindak korupsi impor sapi dibantah. Tapi, banyak yang menunggu apa kelanjutan dan implikasinya.

stana membantah atau Partai Demokrat membantah soal tuduhan miring yang diarahkan kepada mereka bukan lah barang baru. Misalnya, soal kasus Pajak Cikeas, Istana membantah ada penggelapan pajak. Bantahan yang terakhir adalah soal keterlibatan Demokrat dalam kasus suap SKK Migas. Membantah adalah hak, apalagi bagi mereka yang tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan tersebut, walaupun tidak terbukti melakukan bukan berarti tidak melakukan. Banyak pelaku yang tidak terbukti melakukan, terutama dihadapan hukum formal. Soal Sengman, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengaku mengenal sosok Sengman sebagai seorang pengusaha hotel di Palembang, Sumatera Selatan. “Saya kenal di Palembang sudah lama, tapi habis itu dia sudah tidak terlihat di Palembang karena hotel yang dimiliki sudah dijual,” ujar Marzuki. Namun Marzuki yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengaku tidak terlalu dekat

dengan Sengman. Ia pun menyebutkan, setelah sekian lama menghilang, Sengman ternyata sudah pindah ke Jakarta. Saat ditanyakan lebih lanjut tentang hubungan Sengman dengan SBY, Marzuki tidak tahumenahu. “Saya tidak tahu persis, silakan tanya sendiri,” katanya. Ketika ditanya apakah Sengman utusan Presiden, Marzuki juga membantah hal itu. “Itu bohong saja. Mungkin dia jual nama (SBY). Pasti bohonglah itu,” ujar Marzuki Selain itu, Marzuki juga membantah Sengman terkait dengan Partai Demokrat, apalagi dengan pemenangan SBY pada 2009. Menurutnya, Sengman sama sekali tidak terlibat kegiatan Partai Demokrat ataupun ikut dalam tim sukses pemenangan SBY di Sumatera Selatan. “Saya Sekretaris Tim Sukses dan di Palembang, dia enggak ada,” Bantah Marzuki. Berbeda dengan Marzuki, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha bahkan tak

utama

Membantah Seperti Biasanya tahu apa itu Sengman. “Apa itu Sengman?” tanya Julian. Ketika dijelaskan bahwa Sengman itu orang dan dimintai komentar, Julian tidak bisa menanggapi karena tidak mengerti konteksnya. “Saya enggak bisa menanggapi. Saya enggak mengerti itu apa, konteksnya apa. Sengman itu siapa?” ujarnya Kemudian saat ditambahkan bahwa Sengman itu adalah disebut sebagai utusan Presiden dalam kasus suap Impor sapi, hal itu langsung dibantah. “Kita siapa? Presiden kita namanya? Enggaklah”, bantah Julian. Dia menjelaskan Utusan Presiden kan jelas, ini kan lembaga Kepresidenan. Kalau disebutkan dia utusan Presiden kan jelas, dasarnya apa. Kami kan semua ada dasarnya, bukan personal. Apakah itu berupa Keppres atau surat yang dikeluarkan melalui Setneg. “Mungkin bukan Presiden Pak SBY saya kira, kalau di dalam itu ada pernyataan-pernyataan, itu silakan proses pengadilan.” tambahnya Bahkan Julian mengatakan bahwa Presiden sekarang banyak dan tidak ada nama Sengman yang terdaftar sebagai Utusan Khusus Presiden. “Tidak benar bahwa ada orang yang bernama Sengmen yang berlaku sebagai utusan khusus. Utusan khusus apa itu? Presiden yang mana? Presiden kan banyak to, bisa presiden ini presiden itu. Presiden A, B, C kan. Yang pasti kalau dari presiden SBY saya pastikan tidak ada,” kata Julian. Hal senada juga disampaikan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tentang adanya kaitan seseorang bernama Sengman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diungkapkan saksi Ridwan Hakim dalam persidangan kasus dugaan suap impor sapi. Menurut Ruhut, itu hanyalah cara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengalihkan kesalahan. “Kalau soal daging sapi, PKS itu orang yang mau masuk jurang, sampai-sampai ranting, kayu, mau dia bawa-bawa ikut masuk ke jurang. PKS sudah kalap karena elektabilitasnya melorot,” ujar Ruhut. Ruhut mengaku baru mendengar nama Sengman dari media massa. Ia pun meminta PKS tidak lagi lari dari tanggung jawabnya dalam kasus dugaan suap impor daging sapi ini.

“Enggak ada itu nama Sengman. Jadi mereka biasa kayak gitu karena pollingnya babak belur. Mau nyeret Hatta dan semuanya sekarang ke Cikeas,” imbuh Ruhut. Demikian pun dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Jhonny Allen yang menyatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan disebutnya nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang kasus dugaan suap impor daging sapi. Menurutnya, apa yang dikatakan oleh Ridwan Hakim, hanya sebuah pernyataan yang tidak dapat dijadikan dasar bahwa terdapat aliran dana untuk SBY. “Begini, kalau memang dia (Sengman) orang dekat SBY, apa iya SBY tahu semua perbuatan dia? Kan enggak kan. Apa harus bertanggung jawab, itu kan hanya statement,” kata Jhonny

r Ruhut Sitompul. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat lainnya, Max Sopacua, mengaku enggan menanggapi disebutnya nama Ketua Umum Partai Demokrat dalam sidang kasus dugaan suap impor daging sapi. Menurutnya, kasus tersebut telah masuk ke area hukum dan ia memilih menyerahkan semua pada proses hukum yang berjalan. “Saya tidak mau berkomentar, sudah masuk ranah hukum, takutnya saya dianggap paling tahu. Tidaklah, saya kira biarkan hukum berjalan,” ujar Max. Sementara menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, pihak istana berhak untuk diam dan tidak mengomentari tudingan tersebut. Namun, Nurhayati yakin tudingan Ridwan Hakim itu adalah fitnah. “Itu fitnah, mana mungkin. Apalagi menyebut SBY. Proses hukum kan berjalan,

itu fitnah kenapa harus teriak sana, teriak sini. Negara ini kan negara hukum biarlah hukum berjalan,” jelas Nurhayati. Bagi Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat itu sikap istana sudah tepat untuk tidak menanggapinya. Dia juga menantang agar Ridwan tak hanya berkoar di media saja. “Kalau ada bukti serahkan saja, silahkan. Enggak usah teriak-teriak. Tetapi jangan fitnah, jangan karena disebut terus menuding yang lain juga. Kalaupun pernyataan dipersidangan harus disertai bukti,” pungkasnya. Sengman Pun Membantah Kesaksian Ridwan itu dibantah oleh Sengman melalui orang kepercayaannya di Palembang. SL, yang tidak bersedia disebutkan nama lengkapnya, saat dihubungi menegaskan bahwa bosnya itu tidak terlibat kasus suap impor daging sapi yang juga menyeret Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Sejak menyelesaikan proyek Palembang Square (PS) di Jalan POM IX 2004, Sengman lanjut menekuni bisnis kontruksi jembatan di Singapura dan Malaysia. SL mengaku putus komunikasi dengan Sengman sejak nama bosnya itu disebut-sebut terlibat kasus impor sapi. Perjumpaanya dengan Sengman terakhir saat ia dan Sengman sama-sama ke Jakarta. Itu pun sudah beberapa bulan lalu. Selama bekerja dengan Sengman, ia mengetahui atasannya itu hanya menekuni bisnis properti dan kontruksi. Sengman selama di Sumsel lebih dikenal sebagai pebisnis di bidang properti. Proyek unggulan pertamanya yakni pembangunan Komplek Ilir Barat Permai (IBP) di Jalan Radial di sekitar tahun 90-an. Komplek itu menghadirkan pusat perbelanjaan, hotel, rumah toko (ruko), dan rumah kantor (rukan). Ia mengakui, Sengman sebagai pengusaha memang dikenal dan dekat dengan banyak orang. Namun, Sengman yang baru menjalani operasi jantung tak pernah bisnis sapi ataupun ikut kegiatan partai.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

utama

Adakah Babak Berikutnya?

r Bambang Soesatyo.

nggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berpendapat, kerja KPK dalam menangani kasus suap impor daging sapi masih belum selesai. Bambang mengatakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini tidak boleh berhenti pada mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini. “Sebab perselingkuhan di ranjang kartel impor daging sapi melibatkan sejumlah sosok yang belum jelas identitasnya,” kata Bambang. Mengacu pada rekaman pembicaraan telepon sejumlah pihak yang diperdengarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu, Bambang berpendapat bahwa KPK masih harus mendalami kasus ini. “Bagaimana pun, KPK harus menjawab pertanyaan publik yang ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen, serta Widhi,” ungkap politisi Golkar itu. Artinya, kata Bambang, perselingkuhan penguasa-pebisnis dalam kasus suap impor daging sapi tidak hanya melibatkan para tersangka yang perkaranya sedang berproses di pengadilan Tipikor saat ini. Terbukti bahwa impor daging sapi dikendalikan oleh kartel. “Dan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen, serta Widhi pun bersekutu dalam kartel itu,” katanya. Bambang mengaku prihatin melihat perselingkuhan penguasa-pebisnis yang bisa mereduksi wewenang pejabat tinggi negara. Kartel yang dibangun Bunda Putri, kata Bambang, bahkan bisa mendikte

kabinet untuk menerbitkan kebijakankebijakan yang sesuai dengan keinginan kartel. Ia menilai kaasus suap impor daging sapi menjadi bukti bahwa kartel terbentuk karena bertemunya kepentingan oknum penguasa dan pebisnis. “Pemerintahan yang independen dan bebas dari kepentingan tidak akan memberi akses bagi terbentuknya kartel,” ungkapnya. Sementara itu, menurut Pengamat Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman melihat sikap istana yang mengomentari seadanya soal tudingan Ridwan semakin menguatkan dugaan keterlibatan SBY. Apalagi Sengman, pembawa uang Rp40 miliar ke SBY memang terkenal sebagai orang yang mendapat akses keistimewaan dari penguasa. “Ya Sengman itu orang Palembang, dia punya Palembang Square dan macammacam, dia mendapat keistemawaan dari Dirjen Pajak sebelumnya, kalau istana tak mau komentar berarti ada kaitannya,” Menurut dia, Sengman memiliki banyak kasus, namun tak pernah diproses oleh aparat penegak hukum karena dekat dengan puasa. Bahkan, menurut informasi yang dia terima, Sengman memanipulasi pelepasan tanah pemerintah untuk dibangun Palembang Square sehingga biaya pajaknya tidak tinggi. “Info yang saya dapat, dulu dia banyak masalah tapi tidak pernah diproses soal pelepasan tanah tidak diproses. Jadi saat pelepasan tanah untuk Palembang Square

dia lakukan dengan cara yang tidak benar. Itu tanah pemerintah, lalu dia bilang tanah itu didapat dengan harga murah sehingga pajaknya yang harus dibayar gede tak jadi,” jelas dia. “Dulu ada dugaan penggelapan pajak tidak diproses. Kenapa, karena tidak ada yang berani nyentuh dia,” imbuhnya. Dia berharap aparat penegak hukum tak tebang pilih dalam kasus suap impor daging tersebut. “Apapun yang terjadi kita lihat, apakah Sengman ini juga akan diusut. KPK harus menelusurinya,” pungkasnya. Apakah KPK akan mengusut keterlibatan Sengman? Untuk saat ini kelihatannya masyarakat belum akan melihat itu. Sebab, dugaan keterlibatan seseorang bernama Sengman dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi dianggap masih lemah oleh KPK. Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, bahwa pihaknya belum dapat mengusut keterlibatan Sengman dalam kasus tersebut hanya karena namanya disebut oleh Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin. Menurut Bambang, Sengman tidak berkaitan langsung dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Kini, menurutnya, fokus KPK adalah membuktikan dalam persidangan dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut KPK atas perkara Luthfi dan Fathanah, bukan mengusut keterlibatan pihak selain keduanya. “Sengman itu siapa? Kita kan ingin buktikan bahwa uang untuk Luthfi,” ujar Bambang. Dia mengatakan, penyidik KPK belum memutuskan untuk mengembangkan penyidikan ke arah keterlibatan Sengman. “Yang sekarang KPK lakukan adalah konsen terhadap tersangkanya karena tugas KPK membuktikan tuduhan terhadap tersangka,” tuturnya. Apakah KPK takut?, kita tunggu. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

politik

Menunggu Momentum Nama Jokowi dan Abraham Samad menjulang di Rakernas PDIP. Tapi, apa rekomendasi rakernas partai banteng ini?

ebagai partai yang pernah memenangi pemilihan umum, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan senantiasa layak masuk hitungan. Termasuk Rakernas partai ini menjelang Pemilu 2014 tentunya. Lantas, seperti apa hasil Rakernas III di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara yang berlangsung pada 6-8 September lalu? Nama Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Abraham Samad, Ketua KPK, ikut meriuhkan arena. Ketika Abraham berdiri di podium sebagai pembicara, sebuah seruan muncul dari arah peserta rakernas untuk menyandingkannya dengan Jokowi. “Hidup Jokowi-Abraham,” seru peserta dalam Rakernas III PDI Perjuangan, Sabtu, 7 September 2013. Abraham yang pagi itu memakai batik cokelat berlengan panjang hanya tersenyum. Abraham dalam penyampaian materi juga memuji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai tokoh yang bersih. “PDIP

punya Pak Jokowi yang terkenal bersih,” kata Abraham. Dia mencontohkan Jokowi yang antigratifikasi ketika menyerahkan gitar Metallica. Dia meminta seluruh kader PDI Perjuangan untuk tidak melakukan korupsi sebagai bentuk kepedulian terhadap partai dan bangsa. Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, mengakui bahwa Abraham cukup dekat dengan partai berlambang banteng itu. Abraham sudah tiga kali menjadi pembicara dalam perhelatan PDI Perjuangan. Pertama kali Abraham datang pada acara ulang tahun PDI Perjuangan, Februari 2013. Kedua, saat pembekalan calon legislator PDI Perjuangan Juli lalu, dan kali ini. Diikuti oleh 501 DPC dan 33 DPD sebagai peserta, anggota Fraksi PDIP di DPR RI, dan kepala daerah yang berasal dari partai itu, setiap daerah diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai pencalonan presiden pada 2014. Jokowi tentu saja salah satu nama favorit. Di sisi lain, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dianggap memberi sinyal tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014. “Tahun 2004 saya nyapres dibilang kalah, tahun 2009

saya nyapres lagi dibilang sudah kalah lagi, enggak apa-apa,” kata Mega. I juga mengakui bila ada pihak yang mendorong dirinya agar pensiun dari dunia politik. “Ada pernyataan yang menginginkan saya jadi ibu bangsa. Saya pikirpikir kok kayaknya saya sedang dijuruskan untuk tidak boleh aktif lagi, retire, dan hanya momong cucu,” ujar mantan presiden ini. Lebih lanjut, ia menuturkan alasan tidak akan maju di pemilihan presiden mendatang. “Saya tahu kok kenapa saya enggak boleh jadi presiden. Saya sangat tahu kalau saya jadi presiden modelnya enggak kayak gini,” ujarnya. Kendati demikian, sebelumnya, selaku pemegang prerogratif penentu capres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menegaskan pada saatnya nanti dirinya akan mengumumkan sendiri siapa figur yang akan diusung sebagai capres. “Nanti juga muncul nama itu. Tidak usah keburu-buru. Insya Allah tidak terlambat waktu,” kata Mega. Menungu momen yang tepat. Itulah salah satu rekomendasi Rakernas III PDIP tentang nama capres dan cawapres. v GE gun@eksnews.com

politik

Rakernas PDIP

Rekomendasi Rakernas III PDIP 1.Dalam rangka memantapkan ideologi bangsa, Pemerintah Republik Indonesia hasil Pemilu 2014 diminta untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. 2. Dalam rangka memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia hasil Pemilu 2014 diminta membentuk suatu badan khusus untuk melaksanakan program sosialisasi dan pembudayaan 4 pilar berbangsa sebagai konsensus dasar Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI bersifat final, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai sistem sosial budaya Bangsa Indonesia. 3. PDIP mengajak semua elemen bangsa untuk mengusulkan pengembalian kewenangan MPR RI untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan GarisGaris Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana. 4. Berkaitan dengan target pemenangan Pilleg, PDIP mentargetkan perolehan suara sebesar 27,02 % atau 152 kursi DPR RI. 5. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, PDIP merekomendasikan prinsip dasar haluan penyelenggaraan pemerintahan 2014-2019 melalui penyusunan pembangunan semesta dan berencana yang disusun sebagai penjabaran Pancasila 1 Juni, melalui Jalan Trisakti. 6. Mendesak Pemerintah Indonesia bersama komunitas dunia melalui PBB untuk meningkatkan peran aktif dalam menyelesaikan krisis politik di Suriah, Mesir dan kawasan Timur Tengah lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, rakernas menolak intervensi serangan militer, dan berbagai bentuk aksi yang melanggar kedaulatan wilayah politik suatu negara merdeka manapun, serta mendesak pemerintah untuk meningkatkan peran aktifnya di dalam mencari solusi damai. 7. Menegaskan komitmen PDIP untuk tidak membiarkan rakyat menjadi korban konflik sosial, ataupun perlakukan tidak adil yang dialami setiap warga bangsa, termasuk yang bekerja di luar negeri.

8. Mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan tingginya harga kebutuhan pokok rakyat. 9. Berkaitan dengan krisis ekonomi sebagai akibat membengkaknya defisit transaksi berjalan, melemahnya nilai mata uang rupiah, utang luar negeri yang sangat besar, dan ketergantungan terhadap produk impor, maka rakernas mendesak pemerintah untuk mengatasi kriris, memperkuat tingkat kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan kongkrit seperti perubahan APBN ekonomi. 10. PDIP menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. 11. Menyerukan kepada pemerintah untuk berani bersikap tegas di dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan konstitusi. 12. Meminta pemerintah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman terdepan NKRI. 13. a. Agar politik anggaran DPR RI lebih difokuskan untuk mengatasi krisis khususnya melalui kebijkan fiskal untuk mendorong terwujudnya tujuan bernegara. b. Mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan. c. Mempercepat penyelesaian pembahasan perubahan Undan-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Kebijakan Energi Nasional. d. Memastikan dilaksanakannya Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang BPJS. e. Mendesak pemerintah untuk lebih serius membela pekerja Indonesia di luar ngeri. f. Merekomendasikan kepada DPP partai untuk menugaskan kembali Fraksi PDIP DPR RI untuk mempercepat penyelesaian Undang-Undang pekerja Indonesia di Luar Negeri. g. Menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mengambil inisiatif maksimal dalam merancang sejumlah undang-undang inisiatif untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia. h. Menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mengawal proses penegakkan hukum yang belum tuntas pada kasus penyerbuan Kantor DPP PDIP 27 juli 1996. 14. Sebagai jawaban terhadap harapan publik atas pentingnya regenerasi kepemimpinan, Rakernas III memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDIP dalam melaksanakan fungsi kaderisasi di internal partai. 15. Menegaskan kepemimpinan nasional yang dipersiapkan PDIP merupakan kepemimpinan transformatif yang mampu menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang tidak ringan. 16. Atas butir 15 di atas, maka kualifikasi kepemimpinan nasional ke depan selain memenuhi aspek ideologis pasangan capres dan cawapres yang diusung PDIP harus mencerminkan kemampuan pengelolaan pemerintah negara, untuk secara konsisten memegang prinsip dalam pemerintahan negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD 1945. 17. Merekomendasikan kepada Ketua Umum DPP PDIP agar pasangan capres dan cawapres disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamiki politik nasional, kesiapan jajaran internal partai dan kepentingan ideologis partai.v

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

politik

Relasi Gerindra-PDIP

Faktor Jokowi R

Sama dengan faktor pembentuk kekompakan Gerindra-PDIP dalam Pemilukada DKI, yang mengancam relasi kedua partai adalah itu-itu juga: Joko Widodo alias Jokowi.

elasi antarpartai menjelang Pemilu dan Pilpres 2014 belakangan ini semakin menunjukkan dinamika yang tinggi. Lihat saja apa yang terjadi dengan relasi antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada akhir 2012 lalu, keduanya kompak dan sukses mengantarkan pasangan Jokowi-Ahok memenangi Pemilukada DKI Jakarta. Jokowi-Ahok kini menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur di Ibu Kota. Namun, belum genap setahun, kekompakan itu mulai retak jika belum boleh dibilang pecah. Sama dengan faktor pembentuk kekompakan Gerindra-PDIP dalam Pemilukada DKI, yang mengancam relasi itu retak pun itu-itu juga: Joko Widodo alias Jokowi. Sehari menjelang Rakernas III PDIP, Partai Gerindra memperingatkan partai berlogo banteng ini soal kontrak politiknya. PDIP diingatkan memiliki dua kontrak politik bersama Gerindra. Kontrak pertama yakni terkait koalisi Pemilu 2014 dan kontrak kedua yakni janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan untuk menuntaskan masa jabatan sebagai Gubernur

DKI Jakarta. Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengaku tak bermaksud menjegal langkah Jokowi maju sebagai salah satu kandidat capres. “Kalau itu (capres) urusan Jokowi dan PDI Perjuangan. Kami hanya mengingatkan, janji kepemimpinan harus konsisten. Kontrak politik Jokowi harus menuntaskan tugas sebagai Gubernur Jakarta,” ujar Suhardi saat dihubungi wartawan, Kamis, 5 September 2013. Sementara itu, terkait kontrak politik dengan PDI Perjuangan yang dibuat pada Pemilu 2009 lalu, Suhardi mengatakan, hal itu menjadi urusan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Biar mereka yang bicara. Tapi yang pasti partai ini bulat mendukung Prabowo dan berharap mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat termasuk PDI Perjuangan,” ucap Suhardi. Agak jauh ke belakang, pada Pemilu 2009, PDIP dan Partai Gerindra berkoalisi untuk mencukupi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Pasangan capres yang diajukan yakni MegawatiPrabowo. Santer dikabarkan bahwa kedua

politik

Relasi Gerindra-PDIP partai itu membuat kontrak politik terkait Pemilu 2014 bahwa PDI Perjuangan akan mendukung Prabowo sebagai capres. Kontrak politik saat itu berlangsung di kediaman Megawati, Jl Teuku Umar. Hadir sejumlah petinggi kedua partai. Dari PDI Perjuangan yakni Megawati, Pramono Anung, dan Puan Maharani. Sementara dari Partai Gerindra hadir Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Martin Hutabarat. Namun, terkait soal kontrak politik itu, Suhardi membantah partainya mencoba memanas-manasi PDIP menjelang perhelatan akbar 2014 nanti. “Kami tidak merasa memanasi. Itu hal yang biasa dalam berpendapat. Hubungan kami sejak dahulu baik sampai sekarang. Kami ketemu ketika acara Pak Taufiq Kiemas di Teuku Umar,” imbuhnya. Tapi, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014. “Saya lima tahun lalu sudah jadi Ketua DPP Bidang Politik. Tidak ada perjanjian (dukungan 2014). Hanya ada perjanjian karena suara PDIP dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Bu Mega sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu, itu saja,” papar Tjahjo. Tjahjo pun menyindir bahwa Partai Gerindra tengah mendikte gerak partainya. Ia menilai hal itu tidak etis. Pengusungan capres, lanjutnya, adalah menjadi hak penuh bagi PDI Perjuangan, bukan partai lain. Suara lebih keras datang dari salah seorang Ketua DPP PDIP, Mindo Sianipar. Tegas-tegas ia meminta Partai Gerindra untuk tidak ikut campur soal penetapan Capres PDIP. Menurut dia, antara PDIP dan Gerindra tidak ada kontrak politik apapun. “Kita urus diri masing-masing. Kalau dia (Gerindra) bisa 20 persen calonkan saja presiden. Kalau kami bisa 20 persen kami calonkan presiden, kalau kurang kami cari teman,” ujar Mindo. Mindo menegaskan bahwa antara PDIP dan Gerindra tidak memiliki kontrak politik apapun. Bahkan pada saat berkoalisi di 2009 lalu, tidak ada kontrak yang menyebutkan PDIP akan mendukung Prabowo menjadi Capres. “Itu tidak benar ada kontrak politik seperti itu. Makanya nunggu Pileg itu,” tegasnya. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritisi wacana pencalonan Jokowi sebagai Presiden. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta itu masih memi-

liki utang untuk menyelesaikan peliknya masalah Ibu Kota. “Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta,” kata Muzani. Ia juga sekaligus mengingatkan, PDI Perjuangan pernah berjanji untuk mendukung Gerindra di 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu. Dalam pada iitu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru mengungkapkan pengalaman Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 benar-benar menimbulkan kesedihan yang masih belum bisa dilupakan. Di pileg 2009, PDIP meraih 95 kursi di DPR, atau 16,5 persen suara. Maka, PDIP harus menggandeng partai lain untuk pilpres di 2009, yakni Prabowo Subianto dari Gerindra. “Saya pernah merasakan pedihnya harus mencari tambahan suara dengan mengambil partai lain untuk bisa memenuhi persyaratan yang diwajibkan,” kata Megawati dalam penutupan rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9). Karena itulah Megawati meminta agar seluruh kader bekerja keras agar partainya bisa meraih suara tinggi di pemilu legislatif. Dengan suara tinggi itu, pihaknya akam bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri. Dia mengulang cerita Puan Maharani soal bagaimana kerja partai itu memenangkan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah, sebagai contoh kerja keras. Saat itu, semua kader partai mau mengeluarkan seluruh daya, tenaga, logistik, dan kemampuan berpikir demi menghasilkan sesuatu hasil. “Dan menurut saya, hasilnya itu sesuatu yang sangat signifikan,” tegas Megawati. Boleh jadi, karena itu Puan juga percaya diri ikut berbicara soal pencapresan Jokowi. “Siapa pun yang akan dicalonkan sebenarnya keputusan PDI Perjuangan. Ini hak prerogatif kami,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/9). Menurut dia, semisal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertitah, pencalonan Jokowi tak bisa dibendung. Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan itu menyatakan, Gerindra tidak perlu gerah bila PDI Perjuangan menetapkan Jokowi sebagai capres. Sebab, menurut Puan, sebagai kader PDI Perjuangan adalah kewajiban Jokowi mematuhi keputusan partai.

Pernyataan Puan menjawab pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang meminta PDI Perjuangan mendukung pencapresan Prabowo Subiakto sebagai bentuk kompensasi dukungan Gerindra terhadap pencapresan Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2014. Selain itu, Fadli juga mendesak Jokowi menyelesaikan tugas sebagai gubernur DKI hingga 2016.

Menurut Puan, pernyataan itu memberi kesan bahwa setiap keputusan politik didasarkan pada asumsi ada transaksi politik antara Gerindra dan PDIP. “Apa iya, semua keputusan politik selalu ada negosiasi itu? Seperti jual beli?” tanya Puan. Sampai saat ini, kata dia, Jokowi masih berkonsentrasi menyelesaikan persoalan Jakarta. Sedangkan PDI Perjuangan tetap berfokus pada pemenangan Pemilu 2014. Toh melihat konteksnya, tampak bahwa manuver Gerindra berkaitan dengan penyelenggaraan Rakerna III PDIP yang semula diduga akan merekomendasikan nama capres. Setelah Rakernas usai dan merekomendasikan penentuan capres menunggu momentum, Ketua Umum Gerindra Suhardi pun terkesan melunak. Ia menilai partainya dan PDIP akan sama-sama rugi jika tak bergabung pada Pemilihan Umum 2014. “Sejak 2009, ada komitmen untuk terus bergabung hingga 2014,” kata Suhardi. Tadi kontrak politik. Kini komitmen.v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

politik

Konvensi Partai Demokrat

Konvensi Ayo Konvensi A Banyak yang berpendapat penyelenggaraan Konvensi Partai Demokrat akan mendongkrak pamornya. Namun, beberapa peserta yang diundang mundur. Bagaimana akibatnya?

khirnya nama-nama peserta Konvensi Partai Demokrat fixed. Ada yang mau tapi tak bisa maju. Tapi, ada juga yang menolak meski diundang. Apapun, pada akhir Agustus lalu Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni menetapkan 11 nama sebagai peserta konvensi capres 2014. Sejak 11 Agustus 2013, Partai Demokrat telah membentuk komite konvensi capres, kemudian mengundang beberapa tokoh dalam pra konvensi. “Sabtu yang lalu sampai tadi malam kami telah menyelesaikan tahap seleksi. Dari hasil seleksi muncul 11 nama, dan sekarang ini dihadiri oleh para LO masingmasing,” ujar Maftuh di Wisma Kodel, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2013. Sedangkan surat keputusan dan ketetapan tentang peserta konvensi capres Partai Demokrat, dibacakan oleh Sekretaris Komite Konvensi Demokrat, Suaidi Marasabessy. “Surat keputusan komite konvensi capres Partai Demokrat No 04/SK komite/ VII/2013, penetapan peserta konvensi PD telah diputuskan penetapannya oleh majelis tinggi PD,” kata Suaidi.

Setelah pada 27-29 Agustus 2014 melakukan tatap muka dengan peserta konvensi, maka komite memutuskan dan menetapkan yang menjadi peserta konvensi capres Partai Demokrat sebanyak 11 orang. Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat (PD) Hinca Pandjaitan mengatakan, dari 11 nama yang ditetapkan sebagai peserta konvensi, 10 diantaranya merupakan sosok-sosok yang diusulkan Majelis Tinggi PD. Hanya anggota BPK Ali Masykur Musa yang diusulkan dari Komite Konvensi. “Ada satu dari Komite Konvensi yaitu Ali Masykur Musa,” kata Hinca dalam diskusi Polemik Sindo Radio dengan tema “Konvensi : Audisi Penuh Teka-Teki” di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2013.. Hinca mengatakan hal itu untuk menjawab pertanyaanyang menilai Komite Konvensi PD tidak memiliki fungsi dalam menggelar konvensi. Karena, nama-nama peserta konvensi merupakan pesanan Majelis Tinggi. Menurutnya, ada beberapa nama yang diusulkan anggota komite namun setelah memenuhi undangan, beberapa antaran-

politik

Konvensi Partai Demokrat ya menolak ikut konvensi. Seperti, mantan Wapres Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. “Muncul nama-nama di antara kita (anggota komite) ketika berdialog. Setelah dipanggil ada yang bersedia, ada yang tidak. Seperti Pak Mahfud,” katanya. Dikatakan, pihaknya menggelar konvensi serta tahapannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dirinya membantah jika proses konvensi dilakukan secara tertutup atau tidak transparan. Namun, dirinya mengakui tidak seluruh tahapan konvensi melibatkan masyarakat. Masyarakat, ujarnya, akan dilibatkan dalam menentukan siapa yang paling tepat menjadi capres Partai Demokrat untuk Pemilu 2014. Artinya, keterlibatan masyarakat hanya pada tahap akhir yaitu, pada tahapan survei. “Keterlibatan masyarakat kita tentukan ketika penentuan lembaga survei. Kalau di awal-awal adalah wewenang majelis tinggi,” katanya. Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro menilai, meski konvensi dapat mereduksi budaya oligarki parpol. Namun, konvensi yang digelar PD dilakukan dengan setengah hati. Alasannya, transparansi dan keterlibatan masyarakat di dalamnya sangat minim. “Di balik konvensi yang berlangsung sekarang ini adalah ala PD yang harusnya terbuka malah semi terbuka,” ujarnya. Sebagai contoh, Siti menyebutkan proses penentuan sosok-sosok yang diundang untuk ikut konvensi. Menurutnya penetapan nama-nama yang layak diundang dilakukan secara sepihak dengan tidak melibatkan peran serta masyarakat. “Masalah transparansi merupakan isu yang penting dijawab oleh PD dalam menggelar konvensi. Di mana peran penting masyarakat dalam mengundang calon-calon itu ? atas dasar apa mengundang ? sangat sepihak,” kata Siti. Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi PD Marzuki Alie mengatakan, tidak seluruh kriteria calon peserta konvensi dipublikasikan. Hal itu dianggap penting untuk menjaga perasaan para peserta yang nantinya tidak terpilih. Marzuki yang merupakan salah satu peserta konvensi mengaku telah bertanya kepada beberapa anggota komite akan independensi komite. “Banyak yang meragukan niat Pak SBY, seolah-olah semua ditentukan oleh Pak SBY. Setelah saya bertanya nyatanya anggota komite mengatakan Pak SBY melepas 100 persen komite untuk bekerja,” jelasnya. Tahap Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat berlangsung sejak Sabtu,

24 Agustus 2013. Proses ini menyisakan 11 nama. Padahal, sebelum menggelar pra-konvensi, ada 15 nama yang disebut diundang untuk ikut. Di hari terakhir penyelenggaraan prakonvensi, Kamis, 29 Agustus 2013, tiga orang menyatakan batal ikut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang kali pertama menyatakan membatalkan keikutsertaannya. Mahfud memasuki ruang pra-konvensi sekitar 15 menit untuk membacakan surat keputusannya. Ia mengaku batal ikut karena mekanisme konvensi yang belum jelas. Setelah Mahfud, Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana juga memutuskan tidak mengikuti konvensi. Rusdi menyampaikan langsung keputusannya kepada komite. Dengan bahasa yang diperhalus, Rusdi mengaku menunda keikutsertaannya pada konvensi lantaran ingin fokus pada

Peserta Konvensi PD 1. Ali Masykur Musa 2. Anies Baswedan 3. Dahlan Iskan 4. Dino Patti Djalal 5. Endriartono Sutarto 6. Gita Wirjawan 7. Hayono Isman 8. Irman Gusman 9. Marzuki Alie 10. Pramono Edhie Wibowo 11. Sinyo Harry Sarundajang bisnisnya. Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, juga memutuskan untuk tidak mengikuti konvensi karena masih ingin fokus berkarier dan mengurus keluarga di kampung halamannya, Jawa Tengah. Sementara itu, satu nama lain, yang disebut diundang dalam konvensi ini, yaitu Bupati Kutai Timur Isran Noor, justru tidak terjadwal dalam tahap pra-konvensi. Komite enggan menyebutkan alasan terkait tak adanya nama Isran. Juru Bicara Komite Rully Charis menyatakan, pihaknya tidak pernah menyebut nama-nama peserta yang akan mengikuti pra-konvensi, termasuk Isran Noor. Isran sendiri mengaku legowo batal mengikuti konvensi. Menurut dia, demikianlah dinamika politik yang lumrah. “Kalau berbuat untuk kepentingan orang banyak buat bangsa ini saya tidak

pernah mundur. Apapun yang diberikan kepada saya, saya kira tidak ada bagi saya yang membuat saya mengeluh menyesal dan sebagainya, termasuk dengan tidak masuknya saya di bursa calon peserta, Saya katakan itu bukan bursa calon presiden, melainkan calon peserta konvensi yang akan diusung oleh Partai Demokrat,” katanya. Menurut dia, proses konvensi hingga diusung oleh Partai Demokrat menjadi calon presiden masih sangat panjang. “Itu kan prosesnya masih panjang. Karena siapa pun, partai politik mana pun di Indonesia ini belum ada yang berani mengklaim bahwa dia bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Partai politik yang mau mengusung itu minimal dia memperoleh 20 persen pemilu legislatif. Sebenarnya tidak ada yang berani mengklaim itu, kalau misalnya ada survei-survei itu belum bisa dibuktikan. Jadi begitu,” tuturnya. Karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ini mengaku tak kecewa. Isran pun mengaku akan mengambil hikmah atas proses politik ini. Sebab, masih banyak cara untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. “Mungkin ada jalan lain bagi saya untuk bisa mengabdi. Ibarat naga punya lungsuran itu semakin mulus,” tukasnya. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moloek, berpendapat mundurnya beberapa yang diundang konvensi merupakan risiko Partai Demokrat. “Mundurnya para peserta ini mengurangi gengsi Konvensi Partai Demokrat,” ujarnya. Menurut dia, salah satu tujuan Partai Demokrat menggelar konvensi adalah menaikkan citra partai yang sudah mulai rusak karena banyaknya kader partai terjerat kasus korupsi. Dengan mundurnya para peserta dari konvensi ini, tujuan tersebut bisa jadi gagal tercapai. “Kan konvensi ini untuk menaikkan citra. Kalo dihadiri tokoh terkemuka, citra Partai Demokrat bisa naik. Tapi kalau mundur begini bagaimana?” kata Hamdi. Bahkan menurut Hamdi, jika peserta kuat lainnya seperti Dahlan Iskan juga nantinya ikut mundur, Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ini hanya menyisakan kandidat kelas RT/RW saja. “Sekarang Pak JK (Jusuf Kalla) sudah menolak. Mahfud juga batal. Tiba-tiba Dahlan nanti mundur juga. Wah, ini yang ikut konvensi sisanya kelas RT/RW saja,” kata Hamdi. v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

perspektif

Sudah Gagal Masih Bebal

Sudah Gagal TITO SULISTIO

Sungguh aneh, atau mungkin memang disengaja, suatu rencana strategis kerja yang terstruktur tidak pernah dibuat dan disosialisasikan selama periode kerja SBY. Jika Pembukaan UUD 1945 yang secara implisit menyebutkan bahwa arah Republik untuk menjadi Negara Berkesejahteraan (welfare state) serta sumpah dan janji Presiden di pasal 9 ayat 1 UUD 1945 yang telah diamandemen, maka sebagai rakyat sangat mungkin menyimpulkan bahwa pemerintahan ini memang gagal mewujudkan kesejahteraan.

ika disederhanakan dalam bahasa rakyat, kewajiban dan tanggung jawab suatu pemerintahan kepada masyarakat adalah bagaimana meningkatkan prosperity (kesejahteraan) dan memastikan adanya security (keamanan). Nah, ketika prosperity dan security menjadi patokan, maka dua periode pemerintahan (200420140 ini bisa disimpulkan sebagai Pemerintahan yang gagal. Kegagalan menjaga stabilitas harga kedelai, cabe atau jengkol hanya salah satu contoh. Contoh lainnya: Ketidakmampuan Pemerintah mencapai target pertumbuhan 6,5% dibandingkan dengan ketidakmampuan menjaga tingkat inflasi sehingga mencapai di atas 8,5%, yang secara langsung merefleksikan bahwa rakyat Republik ini menjadi tambah miskin. Kemarahan secara terbuka Presiden kepada pembantunya sebenarnya juga mempertontonkan dan mengakui kegagalan dirinya meningkatkan prosperity masyarakat. Sedangkan security harusnya tercermin dalam ketenangan hidup bernegara dan kepastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Faktanya? Tergambar bagaimana setiap hari media mempertontonkan ketidaktenangan hidup di Republik ini. Bukan hanya kriminalitas ataupun rongrongan kejahatan secara pidana, melainkan terlihat juga dari hilangnya rasa hormat terhadap institusi hukum tanpa pemerintah mampu menanggulanginya. Semua dipertontonkan secara menjijikkan, bagaimana tidak berharganya nyawa warga negara, teroris merajalela, kantor polisi diserang geng motor, rakyat diperas bahkan oleh para pejabat. Tampak pula ketidakmampuan aparat menghadapi kelakuan vulgar massa organisasi kemasyarakatan, bahkan para anggota parlemen bertengkar dan bukannya memastikan pemerintah berbuat untuk rakyat. Hukum di Indonesia seperti sudah runtuh. Independensi hakim, bahkan hakim agung terlihat meluntur, bahkan hanya oleh ulah seorang advokat muda. Jika rakyat bertambah miskin, mana mungkin pemerintah bisa mengklaim berhasil meningkatkan kepercayaan pasar dan meraih pertumbuhan ekonomi. Sementara jika hukum tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, tidak

bisa ditegakkan untuk menjaga tatanan sebagai negara hukum, maka bagaimana rakyat bisa hidup tenang dan damai dalam suatu kepstian hukum. Memang sulit membandingkan 120 bulan kinerja rezim SBY dengan hasil kerja 15 bulan periode “rezeki” Habibie, 39 bulan kerja Megawati. Agak tidak afdol juga membandingkan kinerja SBY dengan 32 tahun kerja membangun dari Pak Harto atau 22 tahun perjuangan Bung Karno. Ironisnya, para analis dan masyarakat juga kesulitan menemukan rencana strategis di masa SBY yang bisa dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan atau kegagalan. Sungguh aneh atau mungkin memang disengaja, suatu rencana strategis kerja yang terstruktur tidak pernah dibuat dan disosialisasikan selama periode kerja SBY. Jika Pembukaan UUD 1945 yang secara implisit menyebutkan bahwa arah Republik untuk menjadi Negara Berkesejahteraan (welfare state) serta sumpah dan janji Presiden di pasal 9 ayat 1 UUD 1945 yang telah diamandemen, maka sebagai rakyat sangat mungkin menyimpulkan bahwa pemerintahan ini memang gagal mewujudkan kesejahteraan. Mengikuti pengertian umum welfare state, suatu negara harus mampu setidaknya menyediakan social security (dana pensiun misalnya), benefit in kind (kesehatan, pendidikan yang utama) dan juga price subsidies (transportasi umum, perumahan dan barang kebutuhan pokok pastinya). Situasinya saat ini justru terjadi pencabutan subsidi, ketidakmampuan menyediakan bantuan kesehatan, belum lagi ketidakmampuan menjaga stabiltas supply dan harga dari bahan kebutuhan . Ironisnya pemerintah seperti tidak mengerti bahwa pengusaha kecil tidak mempunyai kemampuan merespon situasi sulit ini. Enteng saja Menteri Perdagangan bilang: “Perajin Tahu-Tempe Punya Taktik Bertahan”. Faktanya, ada berita “Harga Kedelai Melonjak, Perajin Tempe di Banyumas Stop Produksi”. Penjelasan Sang Menteri yang seolah berteori bahwa, kenaikan kedelai bukan salah pemerintah, tapi salah rupiah yang melemah, dan salah cuaca di Amerika, seperti pasrah diri bahwa semua ini harus diterima sebagai sebuah kenyataan bisnis. Luar biasa bukan?

perspektif

Sudah Gagal Masih Bebal

Masih Bebal Lalu sampai kapan fenomena pejabat dan pemerintahan seperti ini akan terus berlalu? Jika pemerintah sendiri dengan seabreg kepercayaan dari rakyat agar mengelola seluruh sumber daya dan kekuasaan demi mengurus hajat hidup orang banyak, kemudian menjadi tidak berdaya mengatasi gejolak. Lalu bagaimana dengan rakyat dan pengusaha yang notabene memiliki beban dan tantangan yang luar biasa dapat keluar dari kemelut ekonomi seperti ini? Jangan-jangan bisa dianggap bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan amanat konstitusi. Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan, “Para perumus kebijaksanaan ekonomi dewasa ini, haruslah menjadikan UUD 1945 sebagai hukum dan kebijaksanaan tertinggi di bidang perekonomian.“ Lainnya: “Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional.” Boleh jadi, jangan-jangan terkait kegagalan ini, tanpa sadar pemerintah sebetulnya tidak sedang menjalankan UUD 1945. Jika demikian keadaannya, bukankah perbuatan yang menjadi penyebab kegagalan tersebut merupakan perbuatan yang melawan UUD alias inkonstitusional? Rakyat Indonesia sebenarnya sangat pemaaf dan penuh pengertian jika para pemimpin itu terlihat bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur dalam suatu etika yang bersih. Dalam kondisi itu, kegagalan yang berakibat meningkatkan tingkat kemiskinan mungkin saja masih bisa mereka maafkan. Sayangnya, para pejabat terlihat tidak selurus-lurusnya bekerja 100% untuk meningkatkan prosperity dan menjaga security rakyat ini. Lihat saja dalam masa krisis, Presiden, seorang Pemimpin Negara membuang waktunya untuk kepentingan partai, bahkan Menteri yang seharusnya mengkontrol harga cabai, gula, daging, kedelai dan jengkol malah membuang waktu untuk ikut konvensi mengejar ambisi. Begitu pula dengan Menteri BUMN yang seharusnya penuh waktu merapikan tata kelola BUMN, atau Ketua Parlemen yang seharusnya mengejar target penyelesaian legislasi.

Coba perhatikan, kalau presiden ketua partai adalah jabatan politik, lalu 21 dari 34 pembantunya repot berpolitik: entah nyaleg, konvensi atau mengurus partai, lalu siapa yang mengurus rakyat? Mereka seperti tidak punya sense of crisis. Ya, apapun alasannya, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan tugas-tugas pokok sebagai pejabat negara. Ini memang soal akhlak kepemimpinan. Sikap dan akhlak para pejabat banyak yang sangat jauh dan bertentangan dengan contoh Nabi Muhammad SAW, sangat profesional dan fokus pada tugas dakwah yang diamanatkan kepada beliau. Ketika Rasulullah ditawari berbagai tawaran dan jabatan politik yang jauh lebih ”bergengsi” dari tugas dakwah, apa yang dikatakan beliau? “Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, aku tetap tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini, sehingga cita-cita ini dimenangkan oleh Allah, atau aku sendiri yang binasa dalam menjalankan tugas ini.” Mengapa mereka tidak mencontohnya? Mengapa para menteri dan pimpinan parlemen yang seharusnya membantu Presiden dan mengawasi pemerintah tiba-tiba mendadak buang waktu kerja untuk politik pribadi? Bukankah itu perbuatan yang tidak amanah? Seandainya situasi ekonomi tidak sedang kacau, mungkin masih bisa ”dimaafkan”. Tetapi semua itu dilakukan dalam ekonomi yang terancam sedang masuk krisis? Naudzubillah! Kepada mereka yang membuang waktu kerja untuk ambisi pribadi, sepertinya bisa dijerat dengan UU Korupsi Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi: “…. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau …..”. Maka memakan waktu kerja negara untuk berpolitik demi ambisi pribadi, artinya mereka berpotensi merugikan negara. Itu sama dengan mereka terindikasi melakukan korupsi! Wajar jika kemudian Republik ini gagal, karena pejabatnya bebal, dan bikin rakyat semakin sebal. Semoga ekonomi rakyat tidak lantas menjadi tumbal!v

Kepada mereka yang membuang waktu kerja untuk ambisi pribadi, sepertinya bisa dijerat dengan UU Korupsi Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi: “…. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau ….” Maka memakan waktu kerja negara untuk berpolitik demi ambisi pribadi, artinya mereka berpotensi merugikan negara. Itu sama dengan mereka terindikasi melakukan korupsi!

Tito Sulistio Founder & Senior Consultant Charta Politika

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

EKSNEWS - Edis i 6/IX September EKSNEWS - Edis i 1/IX Januari 2013

27 81

ekbis

Kisah Tahu Tempe yang Berulang B

Bahkan untuk penyediaan tempe pun kita kesulitan. Tapi, bukankah kita suka menolak disebut sebagai bangsa tempe? Jadi, harus ada jalan keluar mengatasi kelangkaan bahan baku tempe dan tahu: kedelai.

ukan baru kali ini para perajin tahu dan tempe berhenti produksi masal. Memang baru tingkat lokal, seperti Jabodetabek. Tapi, di tingkat nasional, kita memang kesulitan menyediakan bahan bau tempe: kedela. Sial pula, bahan baku kedelai yang pas untuk tempe dan tahu justru harus diimpor. Kedelai lokal sudah lama nyaris tak terdengar. Sementara tekanan devisa, naiknya kurs mata uang asing, membuat harga kedelai impor menjulang. Harap maklum, sumber kedelai kita justru negara-negara yang nilai mata uangnya menekan rupiah. Maka, tepat pada ulang tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 9 September 2013, Himpunan Perajin Tahu Tempe Indonesia (Hipertindo) menggelar mogok produksi hingga 11 September. Sisi ekonomi politiknya, kenaikan harga bahan baku kedelai dinilai merupakan satu bukti konkret kegagalan pemerintah melakukan pengendalian harga. Atas kegagalan tersebut, perajin ambil langkah mogok massal dengan tidak memproduksi serta tidak berjualan bahan makanan hasil olahan kedelai.“Sikap ini diambil setelah dilakukan evaluasi sejak Agustus lalu,” terang Sekjen Hipertindo, Johanda Fadil, Minggu, 8 September 2013. Lantaran harga kacang kedelai yang terus melonjak belakang ini, banyak perajin harus mengurangi pegawai bahkan gulung tikar karena tidak ingin terus merugi. “Biaya produksi sudah tidak seimbang setelah harga kedelai melonjak tajam,” sambungnya. Di sela Rapat Koordinasi Mogok Nasional di Warung Tahu Alam Sutera, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Fadil menyampaikan aksi mogok massal selama tiga hari tersebut sudah diputuskan secara bersama. Sebagai masukan, Hipertindo meminta supaya pemerintah lebih memberdayakan petani lokal untuk menanam kedelai. Alasannya, sikap tersebut satu-satunya upaya menekan harga kedelai impor. “Kalau stok lokal aman buat apa harus impor. Sekarang harga kedelai Rp 9.800

perkilogram. Bahkan banyak pula di sejumlah daerah mencapai Rp 11.000 perkilogram,” ujarnya. Terkait rencana aksi mogok produksi tahu dan tempe, tidak semua pedagang mengetahui informasi itu. Seperti yang dialami Wisto, pedagang tahu kuning keliling yang biasa beroperasi di wilayah Ciledug. Informasi baru diketahui sehari sebelum dimulainya aksi para pengrajin. “Saya baru datang dari kampung. Kalau tahu bakal tidak ada barang, mending datang dari kampung ntar-ntar saja,” ungkapnya. Kelangkaan tahu dan tempe selama tiga hari mogok sangat disayangkannya. Ia berharap kondisi secepatnya pulih, tanpa ada satu pihak baik pedagang maupun pembeli yang merasa dirugikan. “Kalau harga kedelai mahal jadi bingung, harganya mahal kasihan pembeli. Tapi modal yang harus keluar kan udah besar juga,” ujarnya. Di kawasan Sungai Bambu Jakarta Utara memutuskan untuk mogok produksi mulai hari ini selama 3 hari. Dampak pemogokan ini, banyak diantara pekerja atau perajin pulang kampung ke kampung halamannya. Salah satu perajin tahu di Sungao Bambu, Mukrom, menuturkan, puluhan perajin tahu dan tempe memutuskan mogok produksi sesuai arahan Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin dan Sekretaris Gakoptindo Suyanto. “Sesuai arahan Gakoptindo, mogok produksi selama tiga hari ke depan,” ungkap Mukrom di Gang Tempe, Sungai Bambu Jakarta Utara, Senin, 9 September 2013. Mukrom dan rekan-rekannya menerima empat lembar surat selebaran resmi Gakoptindo untuk melakukan mogok produksi. Di dalam surat itu, ada kewajiban para perajin agar berhenti produksi sementara. “Sanksi dalam peraturan tidak ada. Namun aksi ini katanya merupakan hasil rapat koordinasi untuk saling mengingatkan dan mengawasi sesama perajin,” kata dia.

Akibat mogok produksi, seorang perajin tahu-tempe harus menelan kerugian ratusan ribu rupiah per hari. Mukrom mengaku otomatis kehilangan pendapatan hariannya. “Saya kehilangan pendapatan Rp 700.000/hari karena mogok produksi ini,” sambungnya. Padahal, ia dan tiga pegawai lainnya rutin setiap hari mengolah 50 kg kedelai untuk dijadikan tahu. Dari 50 kg itu, ia bisa menghasilkan 35 papan tahu dengan nilai pendapatan Rp 550.000. Menurut Mukrom saat ini ia membeli kedelai impor seharga Rp 10.000 kg. Harga tersebut jauh lebih mahal bila dibandingkan harga normal kedelai impor yang hanya Rp 7.500/kg. “Biasanya saya mengolah 50 kg kedelai untuk bisa menghasilkan 35 papan. Harga kedelai saat ini itu Rp 10.000/kg di tingkat perajin atau biasa saya beli Rp 1 juta/kwintal,” katanya. Dengan adanya mogok produksi selama tiga hari, ia mengaku pasrah menderita kerugian. Padahal di satu sisi, ia harus membiayai gaji tiga orang pegawai dan keluarganya. “Pasrah aja, karena aksi mogok kali ini sudah dikoordinasikan oleh Gakoptindo. Pegawai saya tiga orang juga menganggur namun tetap digaji per bulan itu Rp 1,5 juta/pegawai. Belum lagi anak dan isteri saya,” keluhnya. Mungkin dengan pertimbangan kerugian berhenti produksi itu, maka beberapa pusat produksi tempe di luar Jabodetabek menolak mogok produksi. Tercatat antara

lain perajin tempe di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Pekalongan, Jawa Tengah; dan Polewali Mandar --kawasan transmigrasi Sulawesi Barat, tidak mengikuti sejawatnya di Jadebotabek. Sedangkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan bakal segera menemui perajin tahu tempe yang mogok produksi. Diamenegaskan, kekhawatiran para pengusaha atas isu kedelai lebih disebabkan harga jual yang meningkat, bukan karena ketersediaan stok. Dari sisi simpanan kedelai nasional, saat ini masih ada 315.000 ton yang berada di gudanggudang milik importir. “Stok (kedelai) masih ada 315.000 ton, itu cukup sampai akhir Oktober. Jadi ini kekhawatiran semestinya bukan karena stok, tapi karena harga yang naik karena gejolak nilai tukar mempengaruhi harga,” ujar Gita di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2013. Dia mengaku telah mendesak importir untuk segera mendistribusikan stok kedelai yang selama ini mereka simpan. Ditambah lagi, impor kedelai bakal segera datang selepas izin impor yang telah diberikan sejak dua bulan lalu. Gita menyebutkan, akar persoalan kelangkaan kedelai akibat produksi nasional hanya mencukupi 1/3 dari kebutuhan nasional. Itu sebabnya, cara mengatasinya kini hanya dengan impor dari Amerika Serikat. Harganya itu Pak Menteri!v Dedi M Suharta & Ikademan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

ekbis

Listrik Sumatera

Stres Padam Listrik di Sumatera S

Tentu saja stres akibat pemadaman listrik di Sumatera akan mengurangi kebahagiaan warganya. Frustrasi itu pada gilirannya pasti berdampak negatif.

audara-saudara sebangsa dan setanah air di Sumatera sangat boleh jadi sering stres karena pemadaman listrik. Belakangan, stres itu meningkat antara lain karena kemarau yang menyebabkan bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) surut dan pasok listrik pun berkurang. Sementara program 10 ribu megaWatt listrik di Sumatera juga terhambat. Stres warga Sumatera itu terwakili oleh penduduk Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Listrik di kota itu padam sejak Jumat sore, 6 September hingga tengah hari keesokan harinya. Warga pun mengancam akan mendatangi Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Kota Pagaralam. Mereka berniat meminta ganti rugi kepada PLN yang telah memadamkan listrik seharian tanpa adanya pemberitahuan jelas. Pasalnya warga yang mempunyai usaha yang berkaitan dengan listrik dipastikan akan merugi. “Kami sejak kemarin sore terpaksa tutup Pak, karena listrik padam. Akibatnya tidak ada sama sekali pemasukan di warnet kami ini Pak,” ujar Wijaya, 29, salah satu pemilik Warung Internet (Warnet) dikawasan Pasar Dempo Permai, Sabtu, 7 September 2013. Bukan saja pemilik warnet yang merasa dirugikan akibat listrik padam hampir 24 jam tersebut. Para pemilik toko yang menjual berbagai macam es krim juga merasa dirugikan. akibat freezer (pembeku) es krim tak mendapat pasok listrik, cairlah barang itu, dan dipastikan tak akan terjual. “Es krim kami rusak akibat listrik padam sejak kemarin sore Pak. Siapa yang akan menganti es krim-es krim ini sebab kalau sudah mencair tidak akan bisa lagi dijual,” ujar Winda, 35, pemilik toko kelontong di kawasan Pasar Dempo Permai. Itu baru di Pagaralam, di Sumatera Selatan yang bangga dengan julukan lumbung energi. Di kawasan Sumatera lainnya, pemadaman listrik bergilir tampak lebih parah, terutama di Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. Tentu saja stres akibat pemadaman listrik mengurangi kebahagiaan. Frustrasi itu pada gilirannya pasti berdampak negatif.

Mudah dipahami, mengapa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara juga mendesak PLN mengakhiri pemadaman bergilir sebab kinerja seperti itu merugikan masyarakat. “Pemadaman listrik tersebut harus secepatnya diakhiri, dan jangan sampai terjadi lagi,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut, Abubakar Siddik di Medan, Sabtu, 8 September 2013. Apalagi, jelasnya, PT PLN telah menyewa pembangkit listrik bertenaga diesel dengan total daya 430 megawatt (MW) untuk mengatasi kekurangan kapasitas. “Jadi, jangan ada lagi pemadaman bagi pelanggan rumah tangga selama tiga jam setiap dua hari sekali,” ujarnya. Abubakar mengatakan, PLN harus benar-benar dapat menepati janji tidak akan ada lagi pemadaman yang selama ini selalu membingungkan konsumen dan masyarakat. “Pemadaman listrik tersebut, tidak hanya merugikan pelanggan, tetapi juga merusak televisi, alat pendingin, kulkas, kipas angin dan perlengkapan rumah tangga yang menggunakan arus listrik,” ucap Abubakar. Lantas, apa kata PLN yang menguasai bisnis jaringan listrik seluruh Indonesia itu? Ternyata PT PLN (Persero) punya penjelasan soal pemadaman bergilir yang terus menghantui Sumatera, khususnya Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Lampung. Menurut Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto, pemadaman listrik di daerah disebabkan kurangnya pasokan listrik. Defisit tersebut terjadi akibat terlambatnya proyek percepatan 10 ribu megawatt (MW) tahap I seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pangkalan Susu di Sumut, PLTU Nagan Raya di Aceh, dan PLTU Teluk Sirih di Sumbar. “Kondisi pasokan listriknya pas-pasan bahkan saat tertentu pasokan kurang sehingga terpaksa dilakukan pengurangan beban atau pemadaman bergilir,” kata Bambang, Senin, 9 September 2013. Banyak penyebab proyek 10 ribu MW tersebut telat beres. Antaranya adalah ketidakdisiplinan kontraktor proyek dalam target yang sudah ditetapkan.

“Penyebabnya komplikasi juga, seperti kontraktor yang tidak perform, kendala komunikasi (bahasa) dengan mereka, masalah pembebasan lahan, masalah sosial dan lain-lain,” jelasnya. Bambang menjelaskan, proyek 10 ribu MW tahap I adalah pengalaman pertama PLN bekerja sama dengan kontraktor dari China. Sebelumnya, untuk proyek-proyek pembangkit seperti itu PLN terbiasa bekerjasama dengan kontraktor dari Jepang, Jerman atau Amerika. “Sebenarnya proyek-proyek tersebut dulu digunakan untuk mengantisipasi pertumbuhan beban listrik yang sangat tinggi akhir-akhir ini. Sebagai gambaran, tahun lalu pertumbuhan permintaan listrik mencapai 10 persen. Ini adalah angka pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Biasanya pertumbuhan skitar 7-9 % per tahun,” ungkapnya. Selain itu, penyebab byarpet di daerah tersebut adalah musim kemarau saat ini sehingga beberapa PLTA tidak bisa beroperasi maksimal karena debit air tak cukup. “Ini adalah tipikal dasar PLTA, biaya operasi murah namun operasinya sangat tergantung variasi musim. Sebagai contoh Sistem Sumbagteng yang meliputi Sumbar dan Riau sangat mengandalkan PLTA. Di sistem ini setidaknya ada empat PLTA yang beroperasi, yaitu Singkarak, Kotopanjang, Batang Agam dan Maninjau,” papar Bambang. Kondisi ini menambah parah kondisi pasokan listrik untuk wilayah Sumatera Barat, Utara dan Riau ketika kemarau. “Apalagi saat ini PLTU Ombilin sedang mengalami kerusakan dan diprediksi awal Oktober ini selesai perbaikan,” lanjutnya.

Sebenarnya, kata dia, untuk mengantisipasi kondisi ini, PLN sudah menyiapkan tambahan pasokan di sistem Sumbagteng dengan membangun PLTU Teluk Sirih. “Namun, lagi-lagi proyek FTP I ini juga terlambat penyelesaiannya,” kata dia. Selain itu kata Bambang di Sistem Kelistrikan Sumbagut, sedang ada kerusakan di PLTU Labuhan Angin dan PLTG Belawan. Tambahan pasokan yang disiapkan PLN dengan membangun PLTU Pangkalan Susu juga terlambat penyelesaiannya. “PLN terus memelihara pembangkit, jaringan, gardu induk, gardu distribusi secara rutin sesuai jadwal dan standar alatalat tersebut,” tandasnya. Selanjutnya, PLN berjanji bulan depan byar-pet tersebut akan segera berkurang. Bambang mengatakan PLN menargetkan bulan depan pemadaman listrik di wilayah itu akan berkurang seiring bertambahnya pasokan listrik. “Bulan depan pemadaman akan jauh berkurang,” kata Bambang. Alasannya, PLN sudah melakukan berbagai upaya agar pasokan listrik di Sumatera dan sekitarnya bertambah. “Ada lima upaya yang kami lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut seperti membeli listrik Inalum, juga dari pembangkit swasta yang surplus energi listrik,” ujar Bambang. “Upaya lain, sewa genset di Sumbangut sebesar 150 mega watt dan akan datang bulan depan, membangun beberapa pembangkit mini gas (PLTMG) selesai 2014 dan sosialisasi hemat listrik untuk menekan konsumsi,” tandas Bambang.v Dedi M Suharta & Ikademan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

ekbis

Buruh Jakarta Minta Rp3,7 Juta

Buruh Jakarta Minta Rp3,7 Juta A

Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy Ryder saja berbicara kepada Presiden SBY bahwa mereka amat mengerti hal itu dan mengutamakan perundingan. (MS Hidayat, Menperin)

wal September lalu, ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2014 menjadi Rp 3,7 juta per bulan. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Husni mengatakan, khusus untuk Jakarta, buruh menuntut kenaikan upah sebesar 68 persen. Adapun untuk daerah lain, buruh menginginkan kenaikan upah sebesar 50 persen. “Kami menuntut kenaikan upah 50 persen. Khusus di Jakarta, kita minta kenaikan 68 persen, menjadi Rp 3,7 juta,” ujarnya di depan Balaikota DKI Jakarta, Selasa., 3 September 2013 Husni mengatakan, pembedaan kenaikan upah di Jakarta dan kota-kota lain itu disebabkan Jakarta merupakan pusat industri dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan hidup di Jakarta jauh lebih besar dibandingkan kota-kota lain. Para buruh juga menuntut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mewujudkan pernyataannya tentang upah layak di Jakarta sebesar Rp 4 juta. “Kami menuntut Ahok (Basuki) yang pernah mengatakan upah layak di Jakarta sebesar Rp 4 juta. Di Jakarta banyak perusahaanperusahaan elite, sudah sepantasnya upah kita dinaikkan,” katanya. Ratusan buruh ini sudah memenuhi jalan di depan Balaikota Jakarta sejak pukul 10.30 dan masih berlangsung hingga berita ini ditayangkan. Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah bundaran Patung Kuda ditutup sementara karena sudah dipenuhi buruh. Tuntutan buruh yang meminta kenaikan gaji hingga mencapai Rp 3,7 juta di 2014 diprediksi akan memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan padat karya di kawasan Jabodetabek. Ketua Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan jika penetapan kenaikan gaji hingga Rp 3,7 juta dipenuhi maka banyak perusahaan yang akan mengganti tempat usahanya ke daerah lain bahkan bisa ke luar negeri.

“Bisa saja banyak perusahaan yang pindah ke daerah lain atau negara lain, ini bisa saja dengan bentuk pengusiran manufaktur padat karya dari daerah sekitar Jabodetabek,” ujar Ade di Menara Kadin, Jakarta, Jumat, 6 September2013. Dia mengakui jika tuntutan kenaikan gaji menjadi hak bagi para buruh. Tapi balik lagi ke pengusaha, apakah mereka menyanggupi tuntutan para buruh yang meminta kenaikan gaji upah tersebut. “Saya sendiri memang setuju jika ada usulan kenaikan upah buruh, selama itu masih usulan dan keinginan buruh. Pasti semua orang menginginkan kenaikan yang tinggi. Kita sendiri sudah jelas tidak bisa memenuhi keinginan kenaikan gaji tersebut,” lanjutnya. Menurut Ade, dampak kenaikan upah buruh hingga Rp 2,2 juta pada tahun ini, sangatlah memberikan efek yang besar bagi para pengusaha. Tapi, bisa saja terjadi kenaikan upah hingga Rp 3,7 juta untuk perusahaan otomotif, bukan untuk perusahaan garmen atau pakaian jadi. “Kalau kita lihat dari kenaikan UMP pada tahun ini, sudah banyak perusahaan yang tutup, karena mereka berbisnis pasti rugi dengan kenaikan UMP tersebut,” tegas Ade. Sedangkan pemerintah pusat terangterangan menegaskan sulit memenuhi tuntutan upah buruh minimal Rp 3,7 juta pada 2014. Bahkan International Labour Organization (ILO) yang disebut Menteri Perindustrian MS Hidayat sebagai mbahnya buruh juga menolak kenaikan hingga 50% itu. Itu namanya berlebihan. Berlebihan lah tidak tepat,” kata Hidayat. Menurut dia, Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy Ryder saja berbicara kepada Presiden SBY bahwa mereka amat mengerti hal itu dan mengutamakan perundingan. Apalagi dalam kondisi global seperti ini amat menganjurkan terjadinya kesepakatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia diapresiasi. “Itu yang ngomong ILO. Mbah-nya buruh,” kata Hidayat. Pihak buruh juga tidak boleh memaksakan karena seperti dianjurkan Dirjen

ILO dalam dialog dengan Presiden SBY, pemerintah sebaiknya melakukan kesepakatan bersama yang win-win solution. “Itu yang kita lakukan. Jadi formula yang di-create pemerintah itu untuk menjadi usulan. Kan setiap tahun itu ada inlfation rate. Itu kita cover dan ganti, ditambah plusnya itu ada unsur kebutuhan hidup layak, itu kita diskusikan dengan baik. Perlu juga ada kenaikan produktivitas. Perusahaan kan membutuhkan produktitas yang naik. Lalu juga pertumbuhan ekonomi. Pasti ketemu angkanya,” jelas Hidayat. “Tapi kalau (bilang) pokoknya 50 persen itu yang membuat kesulitan dan pemerintah sudah bertekad untuk tidak melayani itu. Kalau ada pressure kekerasan akan dihadapi. Kita akan hadapi tapi mengajak berunding. Tapi kalau dia pressure kekerasan ya dihadapi oleh pemerintah,” tutur Hidayat. Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam bakal melakukan demonstrasi besar-besaran jika pemerintah dan pengusaha tidak merespons tuntutan kenaikan upah minimum 50% pada 2014. Kenaikan upah sebesar 50% diusulkan berdasarkan perhitungan turunnya daya beli buruh yang turun 30% terhadap kenaikan upah tahun lalu karena kenaikan harga bahan bakar minyak, inflasi kebutuhan pokok 10% yang meningkat dua kali lipat, serta pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6,2%. “Maka totalnya dari ketiga indikator tadi menjadi 46,2%, sehingga wajar buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 50% yang sesungguhnya hanya untuk mempertahankan daya beli buruh,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal.

Selain kenaikan upah, buruh juga menuntut dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1246 tentang penangguhan upah minimum 2013, daerah lainnya tentang penangguhan upah minimum 2013, jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 janaurai 2014 dan tidak bertahap. Mengenai soal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan para buruh seharusnya mengerti kondisi ekonomi negara saat ini. “Melihat situasi kondisi kaya gini, kita saja deg-degan. Rupiah melemah terus, defisit anggaran, impor ditahan, kita malah ribut masalah UMP,” ujar Jokowi. Ia meminta para buruh menggunakan logikanya terkait kenaikan UMP. Terlebih pada saat kenaikan UMP 2013, banyak perusahaan yang gulung tikar alias bangkrut. “Logika sajalah. Saya kira perusahaan sampai saat ini masih bisa bertahan saja sudah cukup bagus. Jangan sampai nanti malah akan lebih banyak yang di-PHK. Tapi kan saya bukan penentu, karena penentunya adalah Apindo dan buruh, saya hanya tanda tangan saja,” ujarnya. “Inikan masalah imej. Kita harus ada saling pengertianlah. Antara pekerja, pengusaha dan pemerintah itu saling mendukung,” tambahnya Toh Said Iqbal mengatakan, upah saat ini tidak memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) buruh. “Standar gaji Rp 3,7 juta ini menggunakan 84 item KHL. Sebab bila menggunakan 60 item KHL maka tidak ada kenaikan upah minimal di tahun depan,” kata Said.v Dedi M Suharta & Ikademan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

ekbis

Pos Indonesia

Bisnis Pos Kian Komprehensif

T Pos Indonesia memang punya modal untuk melakukan pelayanan secara komprehensif, karena boleh dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkah PT Pos terkait jaringan, terutama dalam konteks pengiriman. PT Pos mempunyai jaringan dari luar negeri hingga sampai ke kecamatan yang terpencil sekali pun. Bila selama ini PT Pos Indonesia dinilai sebagai Postal Company di mana perhatian Perusahaan lebih fokus hanya pada kegiatan menangani kegiatan usaha kiriman, yakni kirim surat/ dokumen, uang dan barang, maka sekarang berubah menjadi lebih progresif yaitu sebagai Network Company. Untuk tujuan itu, maka yang menjadi core business perusahaan adalah jaringan yang dimiliki, yakni jaringan fisik dan virtual. Sebagai perusahaan jaringan, disamping akan memperluas bisnis kiriman tersebut diatas, juga tingkat kemanfaatan aset perusahaan akan menjadi lebih efektif. Bisnis properti, retail dan teknologi informasi akan dapat dikembangkan menjadi kegiatan bisnis utama. Sebagaimana dikutif dari situs resmi PT Pos Indonesia, Tahun 2012 yang lalu adalah awal dari implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2012-2016. Sesuai dengan tahapan program Revitalisasi Pos Indonesia bahwa strategi perusahaan di tahun 2012 masih dalam tahapan penuntasan program fix the basic, yang fokus pada perbaikan infrastruktur bisnis dan pendukung, penentuan proyek-proyek inti baik yang berkait langsung dengan akselerasi bisnis maupun yang bersifat pendukung bisnis seperti pembangunan sistim akuntansi keuangan yang berbasis SAP-Fico, memperkuat sistim teknologi informasi dll dan implementasi struktur organisasi yang baru. Tahap fix the basic ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan serta menumbuhkan profitabilitas perusahaan. Adapun Rancangan Strategis arah pengembangan perusahaan tahun 2012â&#x20AC;&#x201C;2016, yaitu: 1. Tahun 2012, sebagai tahun perbaikan dan memperkuat kondisi internal. 2. Tahun 2013, penciptaan nilai melalui penyelarasan fokus

target pasar dan produk, penetrasi pasar khususnya pasar korporasi dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. 3. Tahun 2014 dan 2015, tahun intensifikasi penetrasi pasar dan mempertahankan pasar yang diraih secara berkelanjutan. 4. Langkah-langkah di atas menjadi landasan untuk transformasi berkelanjutan pada tahun 2016 dan selanjutnya. Ke depan, Organisasi Pos Indonesia akan diusahakan untuk menjadi Investment Holding, yang memiliki anak perusahaan sebagai berikut: 1. PT Pos Kurir Indonesia, yang akan menangani Surat PSO, Paket, Surat Komersial dan Admail. 2. PT Pos Logistik Indonesia, yang akan membidangi Warehousing, Freight Forwarding, Regulated Agent dan Disribution. 3. PT Pos Jasa Keuangan Indonesia, yang akan membidangi layanan Remittances, Pos Pay, Bank Channeling, dan Insurance. 4. PT Pos Properti Indonesia, yang akan membidangi Asset Management dan Hospitality. 5. PT Retail Indonesia, yang akan membidangi E-Commerce dan Pos-Shop serta bersifat retail lainnya. Kelima lini bisnis tersebut akan menjadi unit-unit bisnis yang berdiri sendiri, bahkan secara bertahap diharapkan masing-masing akan menjadi operating holding, dan membawahi operating bisnis yang sesuai dengan sifat dan karakter dari masing-masing operating holding dimaksud. Memang kita harus akui jika PT Pos Indonesia mau mengembangkan berbagai bentuk pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan, maka bisa jadi PT Pos akan sulit tersaingi oleh perusahaan apa pun. Misal, soal pengiriman uang untuk wilayah luar pulau Jawa rata-rata perbankan hanya sampai di Kabupaten. itu pun hanya Bank tertentu saja. Apalagi soal pengiriman barang dan lain-lain. Pelayanan PT Pos, boleh dikatakan jembatan Nusantara dalam berbagai bentuk. v Ikademan

Siap Salurkan BLSM Tahap II S

etelah dinilai berhasil dan mendapatkan banyak pujian dari Pemerintah atas pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama pada bulan Juli lalu dan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran BLSM tahap pertama, PT Pos Indonesia (Persero) kembali siap menyalurkan BLSM tahap kedua kepada 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pembayaran dimulai secara serentak pada hari Senin, tanggal 2 September 2013, dengan system penjadwalan yang disepakati oleh masing-masing Kantor Pos dengan Pemda setempat. Pembayaran ditargetkan sampai akhir September telah dapat dilakukan pembayaran RTS yang berhak. “Kami sudah siap, baik berupa infrastruktur dan petugas diseluruh lokasi pembayaran di Kantor Pos dan menitik beratkan di komunitas-komunitas. Pengaturan tempat bayar 70 % di komunitas dan 30 % di Kantor Pos, TNP2K dan Kemensos menetapkan pengiriman FRD (Formulir Rekapitulasi Pengganti) tanggal 31 Agustus 2013 dan pengentrian terakhir tanggal 7 September 2013.” Ucap Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Budi Setiawan, sebagaimana dilansir oleh situs resmi PT Pos Indonesia. Budi menambahkan penyaluran BLSM tahap kedua ini akan dilakukan di Kantor Pos dan komunitas-komunitas yang menjadi lokasi bayar dengan memaksimalkan sarana dan prasarana infrastruktur yang dimiliki serta pengalaman dalam menyalurkan BLSM tahap pertama, setelah melakukan evaluasi internal dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pembayaran BLSM tahap kedua berjalan lebih baik lagi. Beberapa kendala seperti faktor lokasi atau daerah yang sulit dijangkau oleh RTS, petugas Pos Indonesia akan mendatangi langsung warga. “Untuk daerah yang sulit dijangkau, petugas kami akan langsung mendatangi warga guna menyalurkan BSLM tersebut mengingat kawasan yang sulit dijangkau dan membutuhkan biaya transportasi yang tinggi.” jelas Budi.

Data-data RTS untuk tahap kedua ini, Pos Indonesia mendapatkannya dari Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Pos Indonesia tidak memiliki kewenangan terhadap pendataan atau nama-nama pengganti penerima yang dianggap tidak layak, kalau ada penggantian nama penerima, Pos Indonesia tidak berhak memutuskan penggantinya” tambah Budi. Mekanisme Pembayaran dan Ketentuan Pembayaran Mekanisme pembayaran BLSM 2013 untuk tahap kedua yaitu masyarakat (RTS) membawa Kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas yang masih berlaku dan datang ke kantor-kantor bayar yang sudah ditentukan. Pembayaran setiap tahap diperlakukan secara terpisah; Apabila ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial yang tidak mencairkan pembayaran tahap pertama di lokasi yang ditetapkan, masih dapat mengambil pada tahap kedua; Apabila tidak tercatat dalam Daftar Nominasi di lokasi kantor bayar terdekat, pemegang Kartu Perlindungan Sosial dapat dieskalasikan ke Kantor Pos untuk mendapat ijin pembayaran; Pemegang Kartu Perlindungan Sosial tidak diperbolehkan mencairkan di lokasi selain Kantor Bayar yang ditetapkan. “Penerima datang ke Kantor pos dengan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan identitas seperti KTP, langsung dananya dapat kami bayarkan. Kami ingatkan pula bahwa KPS juga berfungsi untuk penerimaan bantuan Pemerintah lainnya seperti Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).” Budi menjelaskan. Pelaporan atau Reporting atas realisasi pembayaran BLSM tahap kedua ini dilakukan secara real time dan transparan melalui website www.kompensasi.info. “Pemerintah dan masyarakat dapat melihat releasasi pembayaran langsung, berapa yang terserap dan berapa yang sudah dibayarkan, semua bisa dilihat di website www.kompensasi.info ” tutup Budi. v Ikademan

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

infotorial

Sebagian Besar Laba untuk Negara P

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) baru saja membagikan dividen tunai sebesar Rp 202 per saham senilai total Rp 4,9 triliun. Dividen tersebut setara dengan 58,79 persen dari laba bersih tahun buku 2012 yakni Rp 8,86 triliun. Bagaimana laba tahun ini?

ada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pertengahan April lalu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membagikan dividen tunai sebesar Rp 4,9 triliun atau sebesar 58,79% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2012 setara Rp 8,86 triliun. Nilai dividen tahun buku 2012 mengalami kenaikan ketimbang dividen tahun buku 2011 sebesar Rp 3,2 triliun. Dividen yang dibayarkan oleh PGN tahun buku 2012 tersebut setara dengan Rp 202,77 per saham, meningkat 50,62 persen dibandingkan tahun buku 2011 senilai Rp 134,62 per saham. Sebagai pemegang saham terbesar, pemerintah mendapatkan pembayaran dividen sebesar Rp 2,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan setoran PGN kepada pemerintah di tahun buku 2011 senilai Rp 1,86 triliun. Direktur Utama PGN yang beridenttas PGAS di Bursa Efek Indonesia, Hendi Priyo Santoso memaparkan, dari total dividen tersebut dibagikan kepada pemerintah sebesar Rp 2,8 triliun dan kepada pemegang saham lainnya Rp 2,1 triliun. “Kami bersyukur bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat, dan fund raisingnya juga sehat, sehingga kami mempunyai perspektif bahwa kita mampu membayar dividen besar,” kata Hendi, usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa, 17 April 2013. Hendi mengatakan, pembagian dividen direncanakan berlangsung pada Mei 2013. “Dividen diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi bagi pembangunan negara.,” kata dia. Sepanjang tahun buku 2012 PGN berhasil merealisasikan sejumlah program kerja Perseroan. Pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung yang sudah memasuki pembangunan bagian dasar kapal (keel laying) di galangan kapal Hyunday Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan. FSRU berkapasitas 240 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2014. “Sebagai perusahaan negara, selain berkomitmen membangun

infrastruktur gas bumi di dalam negeri, kami juga terus berusaha meningkatan setoran deviden kepada pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari kontribusi PGN untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional,” kata Hendi. RUPS tahunan yang dihadiri oleh 88 persen pemegang saham, juga menyetujui sejumlah agenda. Misalnya, persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012. Pemegang saham PGN juga menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2012 dan penetapan dividen. Dalam RUPS kali ini, pemegang saham menetapkan kembali M.Riza Pahlevi Tabrani sebagai Direktur Keuangan PGN dan mengangkat Firmanzah menjadi komisaris PGN menggantikan Bambang Dwijanto. “Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kontribusi seluruh direksi dan komisaris untuk semakin meningkatkan kinerja PGN. Kedepan kita akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan seluruh stakeholder,” kata Hendi. Hendi menambahkan, selama tahun buku 2012 PGN telah berhasil merealisasikan sejumlah program kerja perusahaan. Pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung sudah memasuki pembangunan bagian dasar kapal (keel laying) di galangan kapal Hyunday Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan. FSRU berkapasitas 240 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2014. Pada tahun buku 2012, PGN juga berhasil memenuhi kontrak pelanggan perseroan di Jawa Timur dengan volume sebesar 135 MMSCFD atau setara dengan 457 juta liter solar. Dengan terpenuhinya kontrak pelanggan tersebut, para pelaku industri di Jawa Timur dapat menghemat biaya energi hingga sebesar Rp 3,1 triliun. Pasalnya, jika dibandingkan dengan menggunakan solar, harga gas bumi 30 persen lebih murah.

Stasiun Gas Pagardewa, Muaraenim, Sumatera Selatan..

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur gas bumi juga terus dilakukan PGN di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Kami berharap pembangunan infrastruktur gas bumi ini akan sejalan dengan peningkatan pasokan gas dan pengembangan pasar. Sehingga pemanfaatan gas bumi mampu menciptakan efisiensi dan memperkuat daya saing industri kita,” kata Hendi. Direktur Keuangan PGN M. Riza Pahlevi Tabrani menambahkan, di tahun buku 2012 peningkatan penjualan volume gas bumi telah mendorong kinerja perseroan semakin solid. Total volume gas yang di distribusikan PGN di tahun 2012 sebanyak 807 MMSCFD, meningkat daripada tahun buku 2011 sebesar 795 MMSCFD. Sementara dari bisnis transmisi, volume gas bertambah dari 845 MMSCFD menjadi 877 MMSCFD. Peningkatan volume gas PGN tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur gas bumi yang dilakukan perseroan. “Kami optimis volume penjualan gas bumi akan terus meningkat. Hal itu sejalan dengan pembangunan infrastruktur gas yang baru dan peningkatan alokasi gas bumi untuk domestik yang telah menjadi komitmen pemerintah. “Secara finansial, pada tahun buku 2012 PGN mampu meraih pendapatan sebesar US$ 2,57 miliar, naik 16 persen dibanding tahun buku 2011 sebesar US$ 2,23 miliar. Laba operasi perseroan tumbuh 13 persen dari US$ 898 juta menjadi US$ 1,02 miliar. Sementara perolehan laba bersih di tahun buku 2012 sebesar US$ 891 juta, naik daripada tahun buku 2011 senilai US$ 681 juta. “Harga jual rata-rata

gas PGN pada 2012 sebesar US$ 8,54 per MMBTU. Masih sangat efisien untuk industri,” ujar Riza. Pada tahun buku 2012, PGN juga berhasil memenuhi kontrak pelanggan perseroan di Jawa Timur dengan volume sebesar 135 MMSCFD atau setara dengan 457 juta liter solar. Dengan terpenuhinya kontrak pelanggan tersebut, para pelaku industri di Jawa Timur dapat menghemat biaya energi hingga sebesar Rp 3,1 triliun. Pasalnya, jika dibandingkan dengan menggunakan solar, harga gas bumi 30 persen lebih murah. Namun, untuk triwulan I 2013 ini, perolehan laba bersih PGN baru tercatat sebesar 265,3 juta dollar AS atau turun 3,84 persen dibandingkan dengan periode sama 2012, sebesar 275,9 juta dollar AS. Penyebabnya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, volume transmisi mengalami penurunan oleh berkurangnya penyaluran gas dari lapangan Jambi Merang ke Pembangkit Listrik Muara Tawar dan penurunan penyerapan volume transmisi oleh PLN Batam. Adanya kenaikan harga beli sejak September 2012 juga turut mempengaruhi beban pokok pendapatan Perusahaan sebesar 66% di triwulan I-2013. Kenaikan harga beli gas merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah untuk menstimulasi produksi gas nasional sekaligus meningkatkan konsumsi domestik. Meski begitu, masih ada tiga triwulan lain yang menjanjikan. Masih banyak profit center di PGN. v

Majalah Publik - Edisi 1/III Januari 2012

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

kesra Mengapa BPJS Sangat Penting

Yakinlah. Masih banyak yang belum memahami program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai tahun depan. Malah ada yang masa bodoh.

Namun, melihat fakta di lapangan, agaknya BPJS dan program-programnya perlu mendapat perhatian kita semua.

esehatan adalah hak warga negara, namun masih banyak negara-negara di dunia yang mengabaikan hak tersebut. Penyebabnya bermacam-macam, terutama persoalan ketersediaan dana untuk memenuhi hak tersebut. Dalam cerita, tak sedikit kita mendengar pasien yang terbengkalai bahkan meninggal dunia, karena persoalan biaya atau sejenis jaminan pembiayaan dari pasien. Ada pula pasien dirawat seadanya, tidak menempati layanan sebagaimana mestinya. Misalnya di Pare, Seorang warga Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Iwan Rahman, dirawat di lantai ruangan UGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Pare-pare Sulawesi Selatan. Alasannya, layanan rumah sakit sebenarnya tidak menerima pasien Jamkesmas. Iwan Rahman, pasien ini dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan bermotor. Namun dia dirawat dilantai rumah sakit padahal sejumlah tempat tidur pasien di rumah sakit ini kosong. Hal ini membuat keluarga Iwan tidak

terima pasalnya meski menggunakan kartu Askes namun di perlakukan tidak layak oleh pihak rumah sakit. â&#x20AC;&#x153;kami tidak terima dengan perlakuan ini. Hal ini kami anggap diterlantarkan karena banyak tempat tidur yang kosong, kok keponakan kami hanya dirawat dilantaiâ&#x20AC;? kata Indah, salah satu keluarga korban. Pihak keluarga juga mempertanyakan program kesehatan gratis oleh pemerintah provinsi yang hanya sekedar janji semata. Potret buram layanan kesehatan tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang mungkin secara fasilitas dan akses masih minim dan sulit. Di Jakarta, Rumah Sakit Budi Asih Cawang, menyatakan kesulitan menampung lonjakan pasien setelah Kartu Jakarta Sehat diberlakukan. Direktur RS Budi Asih, Nanang Hasani, mengatakan banyak calon pasien rawat inap tak bisa diterima karena ruang perawatan kelas III sudah penuh. "Bagi yang kondisinya gawat, kami arahkan ke Unit Gawat Darurat (UGD)," kata dia, saat ditemui beberapa waktu

kesra

Menyorot BPJS yang lalu. Saat dirawat di UGD, RS menelepon rumah sakit lain untuk mencari tempat perawatan yang kosong. Akibat ruang rawat penuh, kata dia, beberapa pasien jadi telantar di ruang UGD. Sebab, ruang perawatan di RS lain juga sama penuhnya. "Banyak juga yang menolak dipindahkan dengan alasan RSnya jauh," ujar dia. Namun, meskipun rumah sakit penuh, tak seharusnya nyawa bayi melayang, apalagi mereka sebenarnya sudah berada di rumah sakit. Nyawa mereka melayang hanya karena rumah sakit penuh atau orang tuanya tak mampu membayar uang muka. Tentu kita masih ingat tingkah laku pengelola rumah sakit di Ibu Kota, yang menolak menangani Zara Naven, bayi sakit dari keluarga miskin karena tak ada jaminan biaya operasi. Zara meninggal karena tak kunjung dioperasi pada Selasa lalu. Orang tua Zara mengaku dimintai jaminan oleh rumah sakit tersebut. Kisah Zara berawal dari besarnya biaya operasi yang harus ia jalani, yakni sebesar Rp 200 juta. Dia divonis mengidap kelainan jantung bawaan. Orang tua Zara, pasangan Herman Hidayat, 25 tahun, dan Prefti, 23 tahun, tak mampu membayar biaya operasi sebesar itu. Plafon dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang mereka terima dari Pemerintah Kota Depok hanya Rp 110 juta. Jumlah itu pun sudah berkurang. "Saya tidak ada uang untuk menutupi kekurangan biaya," kata Prefti, saat ditemui di rumahnya. Selama 40 hari, Zara dirawat di ruang Intensive Care Unit RS Harapan Kita dan tak kunjung sembuh. Biaya pengobatan selama itu telah menghabiskan plafon dana Jamkesda sebesar Rp 60 juta. Dugaan bahwa kematian Zara terjadi akibat masalah uang diungkapkan oleh Anah, nenek bayi itu. Menurut dia, cucunya sudah tiga kali dijadwalkan menjalani operasi. "Tapi rumah sakit belum mengizinkan karena tidak ada jaminan. Sampai akhirnya Zara meninggal," kata dia sedih. Kepala Bidang Medik RS Harapan Kita, Basuni Radi, membantah tudingan bahwa Zara tidak dioperasi karena pihak keluarga tidak menyerahkan uang jaminan. Menurut dia, operasi terhadap Zara tak bisa dilakukan akibat infeksi paru-paru yang

diderita Zara. "Infeksi itu membuat kondisi bayi terlalu lemah untuk dioperasi. Risikonya semakin tinggi," ujarnya kemarin. Kekecewaan terhadap layanan rumah sakit juga terungkap dalam kasus kelahiran bayi prematur di Rumah Sakit Bersalin Kartini, Jakarta Selatan, Rabu lalu. Bayi itu dinyatakan meninggal dan dibungkus dengan kain. Padahal, nyatanya anak itu masih hidup. Begitu dibawa kembali ke rumah sakit dalam kondisi gawatâ&#x20AC;&#x201D;badan bayi itu membiru setelah dibawa orang tuanya dengan sepeda motorâ&#x20AC;&#x201D;pihak rumah sakit malah sempat meminta uang muka Rp 15 juta untuk biaya perawatan sang bayi. "Saya bahkan diminta ke rumah sakit lain," kata Ali Zuar, orang tua si bayi.

Setelah negosiasi dilakukan, pihak rumah sakit akhirnya kembali merawat bayi itu. Namun, tak lama kemudian, pada malam harinya, anak itu mengembuskan napas terakhirnya. Kali ini, bayi tersebut benar-benar dinyatakan meninggal. Direktur RS Bersalin Kartini, Elmira Suksmawati, membantah tudingan bahwa pihaknya sempat meminta uang muka. Bahkan, dia mengaku sudah menghubungi rumah sakit lain sebagai rujukan. "Bayi tersebut butuh NICU, sedangkan kami tidak punya," katanya.

Kasus itu mirip dengan yang dialami Dera Nur Anggraini. Bayi prematur yang membutuhkan operasi dan perawatan di ruang ICU itu ditolak oleh sembilan rumah sakit dengan alasan penuh dan ketiadaan uang muka. Putri penjual kaus kaki di pasar malam itu meninggal pada Sabtu lalu. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijayarta, menilai maraknya kasus penolakan rumah sakit terhadap warga tidak mampu merupakan dampak buruknya sistem penganggaran kesehatan dan jaminan sosial selama ini. "Dari pusat sampai daerah, layanan rumah sakit kacau-balau," katanya. Marius mencontohkan, pemerintahâ&#x20AC;&#x201D; selain berperan sebagai kuasa pengguna anggaranâ&#x20AC;&#x201D;bertindak sebagai penyelenggara dan tim pemantau. "Mereka semua yang menjalankan," ujarnya. Memang tidak sedikit pasien yang terbengkalai atau meninggal dalam perjalanan karena mencari tempat yang kosong. Misalnya, Ana Mudrika (14) meninggal lantaran ditolak empat rumah sakit. Untuk kasus rumah sakit di sekitar Jakarta mulai terjadi sejak diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS). Banyak rumah sakit yang tak pernah sepi, milasnya RS Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, tak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan pasien tidak hanya mengantre tapi juga berjejalan di Instalasi Gawat Darurat. Di masa-masa sulit seperti ini, masih ada orang tak bertanggungjawab. Calo rumah sakit yang menawarkan kamar masih berkeliaran. Salah satu pasien yang enggan disebutkan namanya, mengaku harus mengeluarkan biaya Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu untuk mendapatkan kamar. "Calo dari orang dalam juga. Biasanya dia datangi waktu pasien baru masuk. Diurus masuk kamar. Mau kamar cepet pak?" kata keluarga pasien yang enggan disebut namanya, menirukan perkataan calo di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pria yang mengantar ibunya sakit ini menggunakan jasa calo kamar di RSUD Koja. Saat tiba di rumah sakit semalam, dia langsung ditawari untuk dicarikan kamar. Harga dan layanan calo bervariasi. Dari mulai hanya melayani pencarian kamar sampai pengurusan administrasi untuk meninggalkan rumah sakit. "Kalau yang mengurus pencarian kamar hingga keluar rumah sakit itu harganya jutaan," ujar dia.

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

Ia menuturkan, untuk masuk ke ruang IGD tidak sulit seperti tahun-tahun lalu. Cukup melampirkan beberapa persyaratan seperti Kartu Keluarga (KK). "KK doang sama KTP," ucap pria pekerja wiraswasta ini. Kondisi ini terlihat ironis. Karena praktik calo itu terjadi di tengah kondisi penumpukan pasien pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang berdesakan di ruang IGD RSUD Koja. Bahkan, dokter berkali-kali mengatakan tidak ada kamar yang tersedia. "Tempatnya belum ada, kalau ada mah dah pada naik," kata Dokter saat ditanya seorang pasien. Pasien berharap bisa cepat pindah ke kamar inap. Karena selain tidak nyaman karena ditempatkan di lo-

rong ruang IGD, pasien juga mengeluhkan banyak nyamuk. BPJS Kesehatan Sebagai Solusi Sebagaimana dituturkan Sekjen Depkes, dr. Supriyantoro bahwa diwajibkannya penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan agar hal-hal yang buruk atas layanan kesehatan selama ini tidak terjadi, terutama karena mahalnya biaya perawatan. â&#x20AC;&#x153;Sadikin atau sakit jadi miskin tidak akan terjadi lagi jika menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena penyakit apapun yang diderita oleh peserta BPJS Kesehatan dapat dilayani tanpa dipungut biaya lagi selain iuran bulanan.â&#x20AC;? Tutur Supriantoro, saat wawancara di Kantornya di

Jakarta beberapa waktu yang lalu. â&#x20AC;&#x153;selain itu, ada aturan yang jelas sehingga tidak terjadi penumpukan di Rumah Sakitâ&#x20AC;? tambahnya. Beliau menjelaskan bahwa peserta tidak boleh langsung datang ke rumah sakit, jika sakitnya tidak parah. Jika peserta sakit, silahkan datang ke klinik, nanti jika klinik tidak mampu, maka klinik akan merujuk ke puskesmas dan seterusnya. Jadi tidak boleh hanya pusing sedikit gara-gara kurang tidur langsung datang ke rumah sakit yang bikin panjang antrean. Lalu apakah BPJS Kesehatan itu?v Ikademan

BPJS Kesehatan, Apa Itu? B adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggrakan program jaminan kesehatan. Adapun pesertanya adalah semua penduduk Indonesia atau penduduk asing yang telah bekerja minimal selama enam bulan dan telah membayar iuran, dan hukumya wajib. Peserta BPJS kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Bukan PBI jaminan kesehatan. Dan yang dimaksud dengan PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan

orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dalam artian peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi yang berhak menjadi peserta PBI jaminan kesehatan adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu. Untuk peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan keluarganya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah, gaji atau imbalan lain. Sedangkan pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Misalnya PNS, Anggota TNI/ Polri, Pejabat negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta dan pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah. Sekali lagi, BPJS kesehatan ini sifatnya wajib dan kepesertaan dimulai tanggal 1 Januari 2014 serta paling lambat tahun 2019 semua penduduk Indonesia sudah

terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan. Iuran dan manfaat peserta BPJS Kesehatan Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/ atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Adapaun uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 22.200,-/bulan bagi peserta yang menghendaki layanan di ruang perawatan kelas III, Rp. 40.000,- untuk kelas II dan Rp. 50.000,- untuk kelas I. Iuran tersebut harus dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10, jika tanggal 10 tersebut hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi sebesar 2% dari jumlah total iuran yang tertunggak. Manfaat menjadi peserta BPJS kesehatan adalah setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat layanan kesehatan perorangan yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk layanan obat dan bahan medis habis pakai sesuain dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri dari manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans. Untuk mendapatkan manfaat non medis jenis akomodasi, tergantung dengan besarnya iuran sedangkan ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan. Dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan ketentuan, peserta tidak dikenakan biaya tambahan atau biaya lainnya. Banyak manfaat layanan yang didapatkan menjadi peserta, seperti manfaat promotif dan preventif yang meliputi: 1. Penyuluhan kesehatan perorangan, yaitu penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Imunisasi dasar, yaitu Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis â&#x20AC;&#x201C;B (DPT-HB), Polio, dan Campak. 3. Keluarga berencana dan skrining kesehatan, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Sementara itu, layanan kesehatan yang dijamin meliputi : a. Layanan kesehatan tingkat pertama, yaitu layanan kesehatan non spesialistik mencakup: 1) Administrasi layanan

2) Layanan promotif dan preventif 3) Pemeriksaan, peengobatan, dan konsultasi medis 4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 5) Layanan obat dan bahan medis habis pakai 6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dan 8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. b. Layanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu layanan kesehatan mencakup: 1) Rawat jalan yang meliputi: a) Administrasi layanan b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub-spesialis c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d) Layanan obat dan bahan medis habis pakai e) Layanan alat kesehatan implant f) Layanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis g) Rehabilitasi medis h) Layanan darah i) Layanan kedokteran forensic j) Layanan jenazah di fasilitas kesehatan. 2) Rawat inap yang meliputi: a) Perawatan inap non intensif b) Perawatan inap di ruang intensif. c. Layanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri. Sebagai catatan, dalam hal layanan kesehatan lain yang telah ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam layanan kesehatan yang dijamin. Dalam hal diperlukan, peserta juga berhak mendapatkan layanan berupa alat

bantu kesehtan yang jenis dan plafon harganya ditetapkan oleh Menteri. Kelas perawatan yang ditanggung ketika harus rawat inap meliputi: 1. Di ruang perawatan kelas III bagi: a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat layanan di ruang perawatan kelas III. 2. Di ruang Perawatan kelas II bagi: a. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya b. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya c. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya d. Peagawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya e. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya f. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat layanan di ruang perawatan kelas II 3. Di ruang pewatan kelas I bagi: a. Pejabat Negara dan anggota keluarganya b. Pegawai negeri sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya c. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

IV beserta anggota keluarganya d. A n g g o t a POLRI dan penerima pensiun Anggota POLRI yangn setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya e. P e g a w a i pemerintah non pegawai negeri yang setara Pegwai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dan anggota keluarganya f. Veteran dan perintis kemrdekaan beserta anggota keluarganya g. Peserta pekerja penrima upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali PTKP dengan status kawin dengan 2 (dua) anak dan anggota keluarganya h. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk Manfaat layanan di ruang perawatan kelas I. Untuk layanan yang tidak dijamin diantaranya: 1. Layanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku 2. Layanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat 3. Layanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja 4. Layanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri 5. Layanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/ atau estetik 6. Layanan untuk mengatasi infertilitas (Memperoleh Keturunan) 7. Layanan meratakan gigi (ortodonsi) 8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol 9. Gangguan kesehatan akiabat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri 10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penialaian teknologi kesehatan (health technology assessment/HTA) 11. Pengobatan dan tidakan medis

yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen) 12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dansus 13. Perbekalan kesehatan rumah tangga 14. Layanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Layanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah 16. Biaya layanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Untuk kecelakaan lalu lintas, BPJS Kesehatan membayar selisih biaya pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas yang telah dibayarkan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan tarif yang diberlakukan BPJS Kesehatan. Selain itu peserta jaminan kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan lainnya dimana BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan adalah fasilias layanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya layanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk pertama kali peserta terdaftar adalah: 1. Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabbupaten/kota setempat. 2. Dalam jangka waktu paling se-

dikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. 3. Peserta harus memperoleh layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis. Dalam hal peserta memerlukan layanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilis kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas kesehatan wajib menjamin peserta yang dirawat inap mendapatkan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuia dengan indikasi medis. Sedangkan fasilitas kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Bagaimana dengan peserta yang memerlukan layanan gawat darurat? Peserta yang memerlukan layanan gawat darurat dapat langsung memperoleh layanan fasilitas kesehatan. Kemudian peserta yang menerima layanan kesehatan yang tidak berkerjsama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. Jika suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi. Kompensasi yang dimaksud berupa biaya transportasi bagi pasien, satu orang pendamping keluarga dan tenaga kesehatan seseuai indikasi medis. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelengaraan layanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk

berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sebab layanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu layanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

Penerapan sistem kendali mutu layanan jaminan kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses layanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta. Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu layanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan BPJS. Dalam rangka itu, Menteri bertanggung jawab untuk: 1. Penialaian teknologi kesehatan (Health Technology Assessment) 2. Pertimbangan klinis (clinical advi-

sory) dan manfaat jaminan kesehatan 3. Perhitungan standar tarif 4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan jaminan kesehatan. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan jaminan kesehatan, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). v Ikademan

Pemerintah Optimistik

enjelang beroperasinya BPJS Kesehatan tahun depan, pemerintah diwajibkan menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana sebagai penjabaran amanat dari UU SJSN dan UU BPJS. Peraturan pelaksana itu dibutuhkan sebagai landasan berjalannya BPJS Kesehatan. Wamenkes Ali Gufron Mukti selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) BPJS Kesehatan, mengaku optimis segala peraturan pelaksana yang dibutuhkan itu akan selesai sebelum 1 Januari 2014. Sampai sekarang pemerintah terus menggodok rancangan regulasi itu dengan serius. Gufron merasa dalam persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan, pembentukan per-

aturan pelaksana perlu ditekankan. Sebab, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR beberapa waktu yang lalu, salah satu poin yang disorot tajam anggota parlemen soal kesiapan regulasi. Oleh karenanya, Gufron menyebut pemerintah sudah membentuk tim percepatan pembentukan regulasi. Dengan dukungan semua pihak, ia yakin beragam peraturan pelaksana yang dibutuhkan BPJS Kesehatan akan selesai dalam waktu beberapa bulan ke depan. â&#x20AC;&#x153;Kami jamin seluruh peraturan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan BPJS Kesehatan, selesai sebelum 2014. Ini komitmen pemerintah,â&#x20AC;? kata Gufron dalam acara perayaan hari jadi PT Askes yang ke-

45 di kantor PT Askes Jakarta. Selain itu, dalam forum internasional yang dihadirinya beberapa waktu lalu, Gufron mengatakan sejumlah negara di dunia mengapresiasi Indonesia yang mempersiapkan pelaksanaan asuransi sosial nasional yaitu lewat BPJS. Namun, ada pula negara lain yang tidak yakin jika Indonesia mampu menggelar asuransi sosial itu. Bersama beberapa negara lainnya, Gufron menyebut Indonesia mendesak pelaksanaan asuransi sosial semesta atau universal health coverage untuk diterapkan di semua negara di dunia. Hasilnya, PBB mengakomodir usulan itu dengan menuangkannya ke dalam sebuah resolusi. â&#x20AC;&#x153;Ka-

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

lau kita berhasil melangkah menuju BPJS Kesehatan, Keberhasilan ini akan bergema di tingkat internasional,” tuturnya. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, mengatakan optimisme pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana, seperti Permenkes, dapat dipahami. Pasalnya, peraturan itu tergolong mudah diterbitkan karena regulasi internal. Soal jangka waktu ideal, Chazali mengatakan yang terpenting sudah ada sebelum 2014. Pasalnya, bermacam regulasi itu baru dapat beroperasi pada 1 Januari 2014. Saat ini Chazali melihat Kemenkes sedang merancang Permenkes tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan yang nanti bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Misalnya, mana asosiasi yang akan diajak bekerjasama untuk memberikan layanan kesehatan tingkat dasar (PPK I) atau menengah (PPK II). Sedangkan untuk peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan sejenisnya, sebagian masih dipersiapkan untuk diterbitkan.

BPJS Kesehatan lebih luas ketimbang yang dilakukan PT Askes selama ini, maka peserta lainnya yang jumlahnya diperkirakan 80 juta orang, harus dicakup. Seperti pekerja sektor informal dan lainnya. Sejalan dengan itu, Chazali melanjutkan, untuk menghadapi pelaksanaan BPJS Kesehatan, PT Askes harus mempersiapkan cabang di setiap kabupaten/kota. “Untuk menangkap dan mengakomodir caloncalon peserta. Jadi memang harus ada penambahan SDM,” jelasnya. Sedangkan Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris, mengatakan transformasi PT Askes ke BPJS Kesehatan bukan sekedar pengubahan lembaga. Tapi sistem jaminan kesehatan dan sosial nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat diujudkan jika mendapat dukungan penuh dari banyak pihak. Ia berharap dalam waktu yang tersisa beberapa bulan lagi menuju BPJS Kesehatan, semua persiapan dapat dilakukan dengan baik. Sejalan dengan itu, Fachmi mengaku siap untuk membantu pemerintah meran-

Sebagian lagi, Chazali menandaskan, seperti Perpres Jaminan Kesehatan (Jamkes) akan direvisi karena disesuaikan dengan perubahan yang berkembang. Misalnya, pemerintah sudah merancang besaran iuran peserta BPJS Kesehatan. Seperti iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), ditingkatkan dari Rp15.500 menjadi Rp19.225. Sedangkan non PBI, untuk pekerja formal baik PNS ataupun swasta, dipatok 5 persen dari upah sebulan. Serta pekerja non formal, pemerintah membagi iuran menjadi tiga kelas. Selain itu, Chazali mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan harus menekankan persiapan kepesertaan. Pasalnya, ketika BPJS Kesehatan nanti beroperasi, peserta PT Askes yang jumlahnya sekitar 120 juta, ada yang otomatis beralih ke BPJS Kesehatan. Seperti peserta Jamkesmas dan PNS. Namun, mengingat cakupan layanan

cang regulasi yang diperlukan BPJS Kesehatan. Di samping itu ia menegaskan bahwa hak-hak pekerja PT Askes saat ini tidak akan berkurang ketika BPJS Kesehatan beroperasi. “Kami akan mendorong terus, membantu pemerintah, terutama Kemenkes, untuk menyiapkan regulasi,” ucapnya. Sementara, Meneg BUMN, Dahlan Iskan, menyambut baik persiapan menuju BPJS Kesehatan yang dilakukan PT Askes. Misalnya, PT Askes sudah menggandeng beberapa provinsi untuk melakukan pilot project BPJS Kesehatan. Mengacu hal itu, Dahlan berharap PT Askes punya pengalaman untuk melaksanakan BPJS Kesehatan. Terkait berubahnya PT Askes menjadi badan hukum milik publik ketika beralih ke BPJS Kesehatan, Dahlan mengaku tidak ada masalah. Sebab, Dahlan menilai PT Askes dapat mengabdi dimana saja. Entah itu pada lem-

baga yang berbadan hukum publik atau bukan. Namun yang terpenting, ia berjanji akan memberi dukungan penuh kepada PT Askes untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. “Kami (Kementerian BUMN,red) akan memberikan dukungan apapun yang dibutuhkan PT Askes,” tukasnya. Terkait anak perusahaan PT Askes yang bergerak di bidang asuransi komersil, PT Inhealth, Dahlan menyerahkan segala keputusannya kepada PT Askes. Pasalnya, Dahlan menilai PT Inhealth berada di bawah wewenang PT Askes. “PT Inhealth itu anak perusahaan PT Askes,” ujarnya. Terpisah, koordinator advokasi BPJS Watch sekaligus anggota presidium KAJS, Timboel Siregar, mengatakan tahun ini merupakan yang terakhir bagi PT Askes merayakan hari jadi. Sebab, tahun depan sudah beralih menjadi BPJS Kesehatan. Ia berharap agar PT Askes dapat bertransformasi dengan lancar menuju BPJS Kesehatan dan menyelesaikan semua “PR” PT Askes. Salah satunya kewajiban PT Askes menjalankan putusan pengadilan atas perkara Ketua Serikat Karyawan PT Askes (Skasi), Itop Reptianto. Tak ketinggalan, soal nasib PT Inhealth, Timboel membenarkan pernyataan Dahlan yang menyebut perusahaan itu berada di bawah wewenang PT Askes. Namun, Timboel mengingatkan agar tindakan yang diambil terhadap PT Inhealth mengacu peraturan pemerintah (PP) tentang investasi yang nanti diterbitkan sebagai salah satu peraturan pelaksana BPJS. Timboel menilai dalam regulasi itu, akan diatur mengenai nasib anak perusahaan yang dimiliki PT Askes sebagai BPJS Kesehatan. Menurut Timboel, jika PP Investasi tidak mengizinkan BPJS punya anak perusahaan, maka PT Inhealth selayaknya dijual ke publik dengan mengikuti harga pasar. Apabila PP Investasi mengatur sebaliknya, Timboel melihat ada kemungkinan PT Inhealth menjadi perusahaan asuransi yang memberikan layanan asuransi komersil dan mewah. Namun, Timboel berpendapat PT Inhealth lebih baik dijual ke publik dengan harga pasar. Kemudian, hasil penjualan itu diserahkan seluruhnya untuk memperkuat BPJS Kesehatan. Tapi, jika dalam peraturannya nanti BPJS Kesehatan boleh memiliki anak perusahaan, Timboel khawatir dana BPJS Kesehatan akan tersedot ketika PT Inhealth terlilit masalah keuangan. “Biarlah BPJS Kesehatan fokus dan dananya untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh peserta,” tutupnya. v Ikademan

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

hukum

Rudi, Hidupmu Kini M Penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di kediamannya, Jl Brawijaya VIII, Jakarta Selatan. Rudi ditangkap karena diduga menerima suap dari Kernel Oil Pte,Ltd.

inyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan pemasukan APBN terbesar kedua pemerintah Indonesia setelah pajak, dan semua urusan tentang pengelolaan migas, ijin eksplorasi hingga penjualan minyak mentah ada di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang sebelumnya bernama Badan Pengawas Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Sebagaimana kita ketahui, BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena selain dinilai sebagai sarang korupsi, keberadaan badan tersebut melanggar konstitusi. BP Migas dibubarkan, diganti dengan SKK Migas. Belakangan, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menilai, (SKK Migas) yang dibentuk pemerintah untuk menggantikan (BP Migas) adalah instansi yang 100 persen sama. “Kalau kita lihat, struktur dan personelnya 100 persen sama kan. Hanya 1 atau 2 orang saja yang berbeda,” ujar Akil Mochtar di Gedung MK, Jakarta. Dia mengatakan, BP Migas dibubarkan oleh MK pada 2012 karena dianggap sebagai inefisiensi yang melanggar konstitusi. Namun, kata Akil, pemerin-

tah membentuk badan pengganti setelah pembubaran itu, yaitu SKK Migas. “Persoalannya di pemerintah. Pemerintah ingin mengisi kekosongan, jadi dibentuklah SKK Migas,” ujar dia. Akil menilai, pemerintah tidak mengikuti pesan yang disampaikan MK saat membubarkan BP Migas. Dalam putusannya, MK memasukkan pesan bahwa “kedaulatan harus dikembalikan ke negara, yang diwakili pemerintah, untuk secara langsung menguasai sumber daya alam bagi sebesarbesar kemakmuran rakyat”. “Jadi tidak seperti konsep BP Migas, yaitu ada stakeholder. Kemudian negara tidak ikut campur ke sana, hanya menyerahkan ke stakeholder saja,” kata Akil. Dengan tujuan yang mulia, MK membubarkan BP Migas kemudian pemerintah menggantinya dengan nama SKK Migas. Tentu kita masih ingat, Rudi Rubiandini, mantan Deputi Pengendalian Operasi BP Migas ini adalah orang yang paling menentang keras vonis Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Perubahan BP Migas menjadi SKK Migas atas keputusan MK tersebut membuat

hukum

Rudi Rubiandini & SKK Migas Rubi Rubiandini seperti kebakaran jenggot dan menentang ketok palu MK. Mahfud MD yang saat uji materi undang-undang tersebut masih menjadi orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi pun ikut angkat bicara. Menurutnya, kala itu MK memang sudah mengendus adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik-praktik mafia hukum. “Sekarang terbukti dengan adanya penangkapan ini. Rudi ini adalah salah seorang dari BP Migas yang sangat kebakaran jenggot. Dia tidak terima sama sekali vonis MK. Dia menyerang vonis MK hanya karena baca di media, belum melihat putusannya,” kata Mahfud. Mahfud menjelaskan, dia pernah berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik kala itu soal rencana pembubaran

BP Migas. Jero meminta adanya perbaikan undang-undang dan sangat butuh pertolongan MK. “Kementerian ESDM juga meminta agar ada pembentukan segera sebuah badan baru,” ujarnya. Saat UU diajukan untuk uji materi, kata Mahfud, MK sudah mengendus adanya praktik mafia di dalam tubuh BP Migas. Dalam putusannya, MK mengubah BP Migas menjadi SKK Migas. Hal tersebut diputuskan sebagai bagian dari uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. MK berpendapat, keberadaan BP Migas sangat berpotensi bagi terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusion-

al, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah. Setelah BP Migas dibubarkan, pemerintah membentuk SKK Migas sebagai penggantinya dan ditunjuklah Rudi Rubiandini yang kala itu masih menjabat sebagai Makil Menteri ESDM. Pengangkatan Rudi Rubiandini dinilai sangat tepat karena dia dikenal sebagai orang yang sederhana, jujur dan dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan birokrasi yang ada di organisasi dan yang terutama dapat mengatasi kebobrokan pengolahan migas selama ini. Namun apa lacur, justru dia sendirilah yang tertangkap tangan oleh KPK karena diduga menerima suap. v Ikademan ikademan@eksnews.com

Kronologi Penangkapan

udi Rubiandini menjadi sangat populer, kali ini kepopulerannya jauh melampaui di saat dia menjadi Wakil Menteri ESDM maupun saat diangkat menjadi ketua SKK Migas. Kepopulerannya memuncak setelah Penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala SKK Migas tersebut di kediamannya, Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan. Rudi ditangkap karena diduga menerima suap dari Kernel Oil Pte,Ltd. Dugaan korupsi berawal dari adanya laporan masyarakat kepada KPK sebelum bulan Ramadhan. Berdasarkan laporan itu, penyidik kemudian melakukan pengintaian terhadap pihak terkait. Dari proses tersebut, akhirnya penyidik KPK menangkap Rudi di rumahnya sekitar pukul 22.00. Di rumah Rudi di Jakarta Selatan, KPK juga mengamankan pihak swasta berinisial A. Belum ada keterangan lebih lanjut tujuan A berada di rumah Rudi pada malam itu. Selain itu, KPK juga mengamankan dua petugas keamanan dan sopir Rudi. Dari rumah mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 400.000 dollar AS yang disimpan dalam tas hitam dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW. Dalam pengembangannya, KPK juga menyita uang dollar AS. “Pada tangkap tangan, ada uang dollar sekitar 400.000 dollar AS, tapi ini masih dikembangkan. Kemudian ditemukan juga uang dalam bentuk dollar juga, ini masih dihitung jumlahnya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta.

Setelah menangkap Rudi dan A, penyidik kemudian bergerak ke wilayah Jakarta Barat pada pukul 24.00. Penyidik KPK menangkap pihak swasta berinisial S di Tower H, Apartemen Mediterania. Kedua pihak swasta, A dan S, diduga terkait sebuah perusahaan yang bergerak di bidang migas. Namun, belum ada penejelasan lebih lanjut dari Johan lantaran mereka masih menjalani pemeriksan.

uang 400.000 dollar AS yang disita dalam proses tangkap tangan itu diduga merupakan pemberian yang kedua. Total commitment fee yang dijanjikan kepada Rudi diduga sekitar 700.000 dollar AS. Sebelum ini, menurut Bambang, Rudi diduga sudah menerima 300.000 dollar AS. “Itu (400.000 dollar AS) itu yang kedua,” kata Bambang. Rudi sendiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan 21.060

“Ada kaitan perusahaan atau tidak, nanti akan disampaikan setelah proses (pemeriksaan). dilakukan,” terang Johan. Setelah penangkapan itu, mereka digelandang ke Gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar Rabu dini hari. Rudi mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan,

dollar AS pada tahun 2013. Jumlah ini terlihat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rudi yang diakses melalui laman acch.kpk.go.id.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

hukum

Rudi Rubiandini & SKK Migas

Rudi di Mata Mereka

udi Rubiandini dikenal sebagai orang yang ahli di bidang perminyakan. Dia merupakan dosen teladan di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pria kelahiran Tasikmalaya, 9 Februari 1962, ini menyelesaikan jenjang sarjananya di Institut Teknologi Bandung jurusan Perminyakan pada 1985. Ia melanjutkan studi pascasarjananya di Technische Universitaet Clausthal, Jerman, dan meraih gelar doktor pada 1991. Ia meraih penghargaan sebagai dosen ITB teladan pada 1994 dan 1998. Gelar guru besar diraihnya pada 2010. Setelah itu, ia masuk lingkaran birokrasi saat diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Deputi Operasi Migas pada tahun 2011. Kariernya menanjak. Presiden mengangkatnya sebagai Wakil Menteri ESDM pada 2012. Tujuh bulan berikutnya, saat MK memutuskan untuk membubarkan BP Migas, Rudi dipercaya untuk menjadi Kepala SKK Migas. Rudi lahir dan tumbuh dewasa di Tasikmalaya serta masih memiliki seorang ibu bernama Momoh (75), yang beralamat di Jalan Cieunteung Nomor 116, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Bagi warga kampung halamannya Rudi dikenal sebagai pejabat yang tidak sombong. Ade Sudirman, Ketua RT sekaligus tet-

angga Rudi di Tasikmalaya, mengaku kaget saat mendengar Rudi ditangkap KPK. Padahal, sosok Rudi ini sejak kecil sampai dengan menjadi pejabat dikenal sebagai pribadi yang sederhana. “Saya kenal Rudi sejak kecil sampai menjadi seorang pejabat dan profesor. Orangnya tak sombong dan lebih dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Bahkan, setiap ia pulang ke rumah orangtuanya, ia pun selalu memiliki jiwa sosial yang tinggi dan selalu membantu tetangganya yang kurang mampu,” ungkap Ade saat berada di depan rumah orangtua Rudi di Tasikmalaya. Ade menuturkan setiap pulang ke Tasik, Rudi tak pernah memperlihatkan kemewahannya. Rudi biasanya hanya membawa mobil Kijang GX miliknya. “Saya tahu soalnya setiap pulang ke sini, Rudi selalu bercengkerama dengan semua tetangganya. Bahkan, ia pun sering ngobrolngobrol bersama para tukang becak di dekat rumahnya kalau pulang,” cerita Ade. Namun, Lebaran tahun ini Rudi tak pulang ke Tasikmalaya. Pasalnya, ibunya berada di rumah adiknya di Bandung karena sakit stroke. Tak hanya Ade, Teman sekelas Rudi semasa SD sekaligus tetangganya, Euis Cucu Sudarsih (52), mengaku masih be-

lum percaya jika teman sekelasnya selama enam tahun di SD Cieunteung 2 Tasikmalaya itu ditangkap KPK. Euis menilai sosok Rudi merupakan orang sederhana dan tak pernah berubah sikapnya sampai menjadi pejabat negara. “Sewaktu SD dari kelas 1 sampai 6, Rudi pendidikannya biasa-biasa, malah gak pernah dapat ranking. Tapi, semenjak dia masuk SMU baru berprestasi dan bisa masuk ITB,” ungkap Euis saat ditemui juga di depan rumah orangtua Rudi di Tasikmalaya. Euis menuturkan, Rudi awalnya bersekolah di SD Cieunteung 2 Tasikmalaya, kemudian melanjutkan sekolah ke SMPN 2 Tasikmalaya dan SMA 2 Tasikmalaya. Setelah di SMA, Rudi berhasil masuk kuliah di ITB Bandung sampai akhirnya mendapatkan beasiswa studi dari ITB ke Jerman. “Soalnya, kalau pulang ke Tasikmalaya, sejak dulu ia selalu ngobrol pengalamannya dengan saya dan teman-teman semasa sekolah lainnya,” tambah Euis, yang mengaku sebagai teman dekatnya sewaktu sekolah dasar. Rudi merupakan anak dari enam bersuadara dari pasangan Momoh (75) dan almarhum Mahpud. Ayahnya meninggal pada tahun 2005 lalu dan bekerja sebagai

hukum

Rudi Rubiandini & SKK Migas pensiunan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Senada dengan tetangganya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 2 Tasikmalaya Nandang Setiawan mengaku masih tak percaya jika salah seorang alumnus sekolah yang berprestasi dan juga mantan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini ditangkap KPK dengan dugaan menerima suap. “Saya baru tahu di televisi Rudi ditangkap oleh KPK karena dugaan suap. Saya sempat tak percaya kalau itu Rudi dan sampai sekarang pun kami belum yakin dia telah menerima suap. Kita ikuti saja perkembangan kasusnya nanti,” kata Nandang di SMAN 2 Tasikmalaya. Menurut Nandang, Rudi Rubiandini sampai sekarang masih tercatat sebagai salah seorang pengurus ikatan alumni di sekolahnya. Rudi merupakan seorang perintis siswa yang masuk ITB di sekolah ini. Bahkan, sebelum menjadi pejabat tinggi negara, sosok yang dikenal sederhana ini selalu aktif di setiap kegiatan alumni sekolah dan selalu menyempatkan hadir dan datang ke Tasikmalaya. “Rudi merupakan angkatan tahun 1980 di sekolah ini. Ia juga sebagai seorang siswa perintis masuk ITB, melalui jalur ujian masuk umum perguruan tinggi negeri di Indonesia,” kata Nandang. Tidak hanya sebatas tetangga di Tasikmalaya saja, kabar ditangkapnya Rudi Rubiandini oleh KPK juga membuat kaget lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB). Meski menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM, Rudi masih terdaftar sebagai dosen. Ia mengajar mata kuliah teknik pengeboran minyak. “Kami di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan kaget sekali mendengar kabar ditangkapnya beliau,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tutuka Ariadji saat ditemui di ruangannya. Sebagai salah satu kolega yang terbilang cukup dekat dengan Rudi, Tutuka merasa tidak yakin rekannya itu melakukan tindak pidana suap seperti yang diberitakan di media massa. “Saya tidak yakin beliau melakukan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Tapi, itu sendiri memang agak sulit dibuktikan,” tuturnya. Selain itu, Tutuka menilai keterlibatan koleganya itu ke dalam tindak pidana suap kemungkinan karena masih polos sebagai seorang akademisi, dan juga menghadapi tekanan-tekanan dari luar. “Lingkungan dosen itu beda dengan ormas. Di arena seperti itu, beliau terlalu polos karena tekanan dari internal dan lembaga lain seperti DPR juga keras,” ungkap Tutuka.

“Tapi, untuk saat ini, beliau memang tidak bisa mengelak tidak menerima,” lanjut Tutuka lagi. Tutuka menuturkan, sebagai Akademisi, Rudi dikenal sebagai dosen Teknik Pengeboran Minyak yang sangat menginspirasi mahasiswa di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB). “Beliau itu adalah dosen yang bisa menimbulkan inspirasi bagi mahasiswa sehingga mahasiswa terinspirasi untuk belajar tidak hanya secara teknis akademis saja, tapi juga di dalam kehidupan,” tutur Tutuka mengaku sangat mengenal Rudi. Menurut dia, Rudi memiliki kepribadian sebagai seorang dosen akademisi yang sangat disiplin dan memiliki kualitas di sisi pendidikan. “Dalam mengajar pun demikian. Meski sibuk, kalau harus mengajar, beliau pasti hadir pada hari Sabtu,” paparnya. Selain itu, Rudi juga dikenal sebagai dosen yang selalu memberikan banyak tes dan ujian kepada mahasiswanya selama mengajar. “Mahasiswa banyak mengeluh karena beliau sering memberikan tes panjang dan berat sampai ada yang khawatir tidak lulus. Tapi, ternyata dari sistem mengajar yang diberikan, mahasiswa banyak mendapat ilmu,” imbuhnya. Selain tegas dalam mengajar, kata Tutuka, Rudi yang telah mengajar di ITB sejak tahun 1985 itu memiliki bakat alamiah menjadi seorang dosen. “Intinya beliau bisa menjelaskan dan menyampaikan secara gamblang ilmu yang rumit menjadi gampang,” jelasnya. Tak hanya buku tentang pengeboran, Rudi pun banyak membuat karya yang telah mengharumkan nama ITB di bidang perminyakan, seperti membuat paternpatern pengeboran lumpur dan software aplikasi teknik pengeboran dan desaindesain perancangan pengeboran. Rudi Sudah Tidak Idealis Penangkapan Rudi terbilang cukup mengagetkan banyak pihak. Misalnya Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana, menganggap sosok Rudi sebagai “rising star” di dunia migas. Dengan tertangkapnya Rudi, dia mengaku prihatin dengan penangkapan tersebut. “Kami tentu turut prihatin tentang kejadian ini karena banyak harapan kami kepada Ketua SKK migas ini sebagai seorang ‘rising star’ yang dengan keahlian dan kepiawaiannya di dalam mengelola migas kita,” ujar Sutan. Jika banyak pihak yang terkejut dengan tertangkapnya Rudi, namun tidak bagi Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasion-

al (PAN) Drajad H Wibowo. Menurut Drajat, Rudi sudah tidak idealis lagi sejak dia bersedia menerima tawaran menjadi Wakil Menteri ESDM. Dia justru mengaku agak terkejut ketika Rudi Rubiandini bersedia masuk BP Migas, apalagi menjadi Wakil Menteri ESDM. “Sebenarnya, sebagian besar pandangan yang bersangkutan tidak cocok dengan kebijakan pemerintahan sekarang. Idealnya, orang-orang seperti itu tetap di luar pemerintahan,” jelasnya.

Jadi wajar jika Rudi Rubiandini menjadi berubah ketika masuk ke lingkaran kekuasaan. “Jika benar yang bersangkutan menerima suap seperti tuduhan KPK, saya merasa kehilangan rekan seperjuangan,” ujar Drajad. Senada dengan Drajad, mantan ketua MK, Mahfud MD malah menganalogikan Rubi seperti “musang berbulu ayam” dan meminta agar Rudi dihukum seadiladilnya. “Orang seperti ini harus dihukum berat. Penangkapan ini harus dijadikan contoh bahwa orang-orang seperti itu harus dihukum berat. Dia ‘musang berbulu ayam’,” kata Mahfud. Mahfud mengatakan, orang seperti Rudi sangat merugikan negara. Sosoknya bisa menggerogoti lembaga yang dipimpinnya. “Orang seperti ini menggerogoti dari dalam,” ujarnya. Sebagaimana diceritakan sebelumnya bahwa Rudi adalah orang yang paling menentang keras vonis MK soal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

hukum

Rudi Rubiandini & SKK Migas

Simpul Rudi dan Jero Wacik

anyak desas desus beredar bahwa dana suap Kepala SKK Migas tersebut untuk mendanai Konvensi Partai Demokrat. Di kalangan politisi, kuat dugaan keterkaitan Partai Demokrat, karena hubungan dekat antara Rudi dan Menteri ESDM yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik Wacik ditengarai punya andil dalam suap yang diterima Rudi. Selain itu, Ketua KPK Abraham Samad mengakui adanya pengakuan dari Rudi bahwa suap tersebut rencananya akan diserahkan kepada Jero Wacik. Tetapi, Abraham menilai pen-

Bantahan serupa juga dilontarkan Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy. Ia menegaskan, partainya akan menyediakan dana halal untuk keberlangsungan konvensi capres yang sudah dimulai Agustus 2013 ini. “Kami nggak percaya kabar itu. Dana konvensi itu berasal dari sumber yang halal, bukan haram. Tadi malam kami pun bertemu dan kami percaya kepada integritas teman-teman,” ujar Suaidi. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyayangkan penangkapan seorang akademisi

gakuan itu masih prematur karena belum didukung dengan bukti-bukti yang ada. Berbagai tudingan miring yang ditujukan kepada Partai Demokrat itu langsung dibantah oleh petinggi-petinggi Partai berlambang bintang mercy tersebut. Jero Wacik sendiri menjamin tak ada aliran dana dari kasus suap di SKK Migas untuk membiayai operasional konvensi Partai Demokrat. Dengan tegas, ia menyatakan konvensi penjaringan calon presiden itu didanai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. “Oh nggak ada itu, nggak boleh yang begitu-begitu,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Ketika disinggung mengenai jabatannya sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas, Jero mengaku hanya mengawasi kebijakan strategis yang diambil oleh SKK Migas. Komisi Pengawas, kata Jero, tak mengatur hal yang sifatnya operasional.

sekaliber Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, ia meminta agar penangkapan ini tidak dikaitkan dengan Partai Demokrat “Berita penangkapan Pak Rudi tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat. Biarkan proses hukum berjalan. Biarkan KPK usut tuntas, nanti akan terungkap. Saya meminta masyarakat untuk tidak kaitkan penangkapan ini dengan Partai Demokrat,” ujar Nurhayati. Anggota Komisi VIII DPR ini mengaku mendengar adanya tudingan kaitan antara konvensi Partai Demokrat dan upaya suap yang melibatkan Rubi dengan seorang pengusaha itu. Menurut Nurhayati, hal tersebut sama sekali tidak terkait. Ia menegaskan, sejak awal konvensi Demokrat dicetuskan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah tegas memerintahkan tidak boleh menggunakan dana-dana yang tidak jelas sumbernya.

“Pak SBY sebagai Ketum Partai Demokrat pun tidak pernah menugaskan atau meminta, justru sebaliknya melarang siapa pun mengatasnamakan Demokrat untuk mencari dana-dana yang tidak jelas,” kata Nurhayati. Hal senada juga dikeluarkan oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menilai dugaan kasus suap yang menimpa Kepala Rudi Rubiandini memberikan dampak buruk pada partainya. Kasus tersebut dinilai telah mencemarkan Partai Demokrat di mata publik. “Ini pembusukan, mencemarkan kita saja itu,” ujar Syarief di sela-sela rapat paripurna bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen. Menurut Syarief, hubungan antara Jero dan Rudi hanyalah sebatas hubungan kerja. Kedekatan itu, kata Syarief, terjalin saat Rudi menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM. “Jadi, tidak ada kaitannya dengan Demokrat,” ujar Syarief. Sedangkan menurut Sutan Bhatoegana bahwa pengurus Demokrat cukup mampu secara finansial membiayai konvensi tersebut. “Kami itu sudah biasa urunan, pas KLB (Kongres Luar Biasa) itu kan kami urunan jadi juga tuh acara. Kalau dana kita dipotong untuk konvensi enggak masalah, memangnya orang Demokrat kere-kere? Jadi enggak ada urusan sama suap Rudi,” tukas Ketua DPP Partai Demokrat. Masih menurut Sutan, banyak pengurus Demokrat yang berlatar belakang sebagai pengusaha dengan kekayaan yang memadai sehingga, lanjutnya, masyarakat tak perlu curiga Partai Demokrat akan mengeruk dana-dana dari sumber yang tidak halal. Sutan menambahkan, sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta dana konvensi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga memastikan penggunaan dan sumber dana konvensi akan segera diumumkan ke publik untuk menjamin transparansi. “Jadi enggak usah curiga-curigalah,” kata Ketua Komisi VII ini.v Ikademan ikademan@eksnews.com

hukum

Rudi Rubiandini & SKK Migas

Mengurai Benang Licin

etua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya kini tengah mendalami keterangan SKK Migas seputar dugaan keterlibatan Menteri ESDM Jero Wacik. Dari keterangan Rudi, KPK mencari dokumen pendukung dugaan keterlibatan Jero. “Kalau dia (Rudi) bilang itu, sifatnya masih berdiri sendiri, tapi tidak tertutup kemungkinan,” ujar Abraham. Saat itu, Abraham ditanyakan soal dugaan keterlibatan Jero dalam kasus suap yang menimpa Rudi. Menurut Abraham, pernyataan yang disampaikan Rudi masih harus didukung dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu, KPK mulai melakukan penggeledahan dokumen di kantor Kementerian ESDM. “Kami sedang memverifikasi dokumen-dokumen itu,” ucap Abraham. Abraham membantah bahwa penggeledahan yang dilakukan sudah mengarah pada indikasi adanya uang kepada Jero dan juga aliran dana ke konvensi Partai Demokrat. Menurutnya, masih ada barang bukti yang masih perlu dilengkapi. “Ada beberapa bukti yang kita minta, jadi baru prematur,” imbuh Abraham. Kenapa kasus suap itu dikaitkan dengan Jero Wacik? Dugaan tersebut muncul setelah KPK menyita uang senilai 200.000 dollar AS dari ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Waryono Karno. Uang tersebut diduga terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Kepala SKK Migas. “Selain beberapa dokumen yang kita sita, penyidik menemukan dan mengamankan uang 200.000 dollar AS. Uang ini ditemukan di ruang Sekjen ESDM,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi. Johan mengatakan, penggeledahan dilakukan di ruang kesekjenan ESDM karena diduga terdapat jejak Rudi yang terkait kasus tersebut. “Menggeladah karena ada dugaan di sana ada jejak-jejak tersangka. Dengan demikian, KPK melakukan penggeledahan sejumlah tempat. Ini berkaitan dengan tersangka. Bukti-bukti ini menguatkan ke tersangka,” terang Johan. Terkait ditemukannya uang dollar tersebut, jawaban Jero Wacik terlihat berbelit-belit dan tidak konsisten. Awalnya Jero Wacik mengaku belum tahu asal usul uang tunai sejumlah 200.000 dollar AS tersebut.Alasannya, “Saya belum ketemu Pak Sekjen lagi. Saya belum tahu dia di mana. Sakit katanya,” kata Jero.

Jero juga tak mau berkomentar saat ditanya apakah wajar ada uang hingga 200.000 dollar AS di ruang Sekjen. Ia mempersilakan KPK untuk menyelidiki asal usul uang tersebut. “Dicek aja. Saya kan enggak pernah ngecek. Di gedung saya, ada sekitar 90 ruangan. Kan enggak tahu saya apa yang ada di ruangan itu,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Belakangan, Jero Wacik mengatakan bahwa uang 200.000 dollar AS yang ditemukan di ruang Sekretariat Jenderal ESDM adalah uang operasional. Namun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mempertanyakan pernyataan sang Menteri tersebut. “Uang operasional kok dollar, bos? Operasional buat apa ya?” ujar Bambang di Gedung KPK Jakarta. Menurut Bambang, Jero harusnya bisa menjelaskan lagi secara lebih detail mengenai uang tersebut. Penjelasan yang hanya menyebut uang itu sebagai uang operasional dinilai tidak bisa menjelaskan kewajaran uang tersebut. “Harusnya kita minta kepada Pak Jero Wacik untuk menjelaskan lagi kewajaran uang tersebut, wajar tidak ada dollar di sana?” tanya Bambang. Selain ditemukannya sejumlah uang dollar, dugaan keterlibatan Jero Wacik karena Kementerian ESDM dinilai memiliki peranan penting dalam proses pengawasan kinerja Rudi di SKK Migas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. “SKK Migas ini kan policy utamanya ada di Kementerian ESDM. Tentu saja semua pihak, baik pejabat di Kementerian ESDM dan instansi terkait harus didalami KPK. Saya berharap jangan sampai kemudian mentok di Rudi,” ujar Sohibul. Sohibul menjelaskan sistem yang berkembang di SKK Migas sebenarnya sudah bagus. Hanya ia mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakuan Kementerian ESDM. “Ketua pengawasanya itu kan Pak Jero sendiri, nah yang dipertanyakan pengawasanini efektif atau tidak,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Dituding akan keterlibatan dirinya terlibat kasus suap migas, awalnya Jero Wacik mengaku tidak terkait soal suap Kepala SKK Migas. Ketika disinggung mengenai jabatannya sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas, Jero mengaku hanya mengawasi kebijakan strategis yang diambil

oleh SKK Migas. “Saya selalu mengatakan ke beliau, kebijakannya begini... begini.... Jadi kebijakan strategis diawasi. (Kasus) ini kita tidak tahu,” ucapnya. Soal keterlibatan banyak pihak termasuk Menteri ESDM, mantan Ketua MK Mahfud MD menduga tidak hanya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang terlibat tindak pidana korupsi. Menurutnya, selain lahan ini memang subur juga banyak orang di SKK Migas yang berperilaku sama dengan Rudi. “Saya duga masih banyak yang terlibat di SKK Migas. Saya yakin KPK pasti masih membidik orang yang lainnya itu,” kata Mahfud. Menurut Mahfud, penangkapan tersebut berdasarkan indikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi yang tidak masuk dalam temuan BPK, peluang korupsi itu masih banyak. Mengingat adanya dugaan bahwa Rudi tidak sendiri, banyak pihak mendesak KPK untuk terus mengusut kasus ini dengan serius. Misalnya, Din Syamsuddin mewakili GMKN KPK untuk membongkar kasus tersebut hingga keakar-akarnya. Menurut dia, sektor tersebut sarat korupsi, baik saat masih menjadi BP Migas maupun saat ini yang berubah nama menjadi SKK Migas. “GMKN juga akan mendorong KPK untuk jangan berhenti pada satu atau dua orang saja, tetapi terus untuk menyingkap korupsi di sektor migas sampai ke akarakarnya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. “Ini pasti ada kaitannya dengan trading itu sendiri. Memang SKK memiliki kewenangan trading. Ini harus dilihat secara keseluruhan. Saya meng-endorse KPK jangan kemudian hanya berhenti pada Ketua SKK Migas. Ini kan melibatkan banyak pihak,” ujar Pramono. Pramono berkeyakinan jika ternyata Rudi terkait dengan praktik suap, hal ini berkaitan dengan penetapan kuota atau kontrak kerja sama dengan perusahaan migas. “Jangan-jangan ini ada persaingan antara pemain besar dan tiba-tiba ada pemain kecil yang mencoba masuk. Ini yang juga harus menjadi perhatian KPK dan publik,” ungkap Pramono. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

wawancara

Koq Hanya Mengandalkan Popularitas? Di tahun politik ini, apa peran yang Anda pilih? Saya mau jadi penonton, penilai, menonton sambil menilai. Jadi, keterlibatan saya dalam politik akan saya kurangi. Tapi saya akan dorong aktif orang-orang yang saya anggap pantas untuk menjadi pemimpin. Nanti saya juga akan menjadi pemain yang tampil di permukaan, tapi lebih banyak menjadi pengamat dan memberikan masukan. Apakah dalam bentuk lembaga thinktank? Saya jalan sendiri saja, walaupun ada keinginan saya mengajak teman-teman untuk bertemu secara reguler. Tapi itu bebas saja. Saya menargetkan, ada pertemuan reguler dengan sejumlah ahli untuk menilai keadaan dan menilai secara politik. Maksudnya adalah untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan yang terlalu mengandalkan popularitas, yang hanya menonjolkan calon pemimpin berdasarkan popularitas. Popularitas itu bagus, tapi harus diimbangi dalam pengertian masyarakat harus disadarkan bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya populer, melainkan juga memiliki keahlian, kemampuan, visi, dan leadership.

Sangat langka anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang berbicara terbuka kepada media. Namun, Dr Ryaas Rasyid memang beda. â&#x20AC;&#x153;Tidak ada itu penasehat yang efektif. Efektif itu berlaku untuk yang mengambil keputusan.,â&#x20AC;&#x153; ujarnya . Simak penunturannya kepada Gunawan Effendi berikut ini:

Keterlibatan anda di Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)? Ya saya penasehat di MIPI dan AIPI (Asosiasi Ilmu Pemerintahan Indonesia), juga di APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), di Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) juga peran penasehat. Jadi, saya pikir tidak perlu lagi terlibat langsung. Sebagai pengamat, bagaimana Anda melihat kandidat calon presiden? Saya masih gamang. Beberapa nama diangkat ke permukaan, ditonjolkan, dipromosikan, itu dalam rangka menjaring perhatian masyarakat. Tapi beberapa polling mengatakan si A popularitasnya sekian persen segala macam. Bagi saya itu sekadar hiburan saja, belum bisa menjadi pegangan.

Mengapa? Karena hampir semua survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum mengambil keputusan. Mereka masih wait and see. Ditambah pencitraan untuk mendongkrak popularitas? Ya, maka itu harus kita imbangi. Kita harus bicara mengenai kompetensi, komitmen, integritas. Pemimpin yang akan datang, pemimpin Indonesia mendatang, bukan main-main. Ada 250 juta orang harus Anda urus. Ada begitu banyak persoalan dengan berbagai macam tantangan. Bagaimana hanya dengan popularitas saja, dengan modal populer, dipopulerkan oleh media, kemudian sudah bermimpi menjadi pemimpin yang akan menyelesaikan masalah. Kecuali Anda hanya ingin memilih calon-calon pemimpin yang dipuja-puja. Tapi, kita tidak sekadar memilih pemimpin yang sekadar dipuja-puja, yang Anda sudah puas melihat wajahnya, yang Anda merasa dunia ini aman setelah melihat dia tersenyum. Bukan itu lagi. Kita perlu pemimpin yang menyelesaikan masalah. Ini perlu kompetensi, perlu komitmen, perlu leadership. Masyarakat harus mengetahui. Jadi? Menurut saya popularitas saja harus ada imbangan. Tapi ini hanya bisa dibicarakan pada tingkat intelektual. Para ahli harus memberi penjelasan kepada rakyat bahwa kita memiliki masalah seperti ini dan harus diselesaikan. Sama saja dengan kita mengurus perusahaan. Katakanlah Anda harus memilih pemimpin perusahaan dengan skala bisnis Rp1 triliun. Nah, untuk itu Anda harus memilih yang mengetahui persoalan di perushaan itu: berapa utangnya, jumlah karyawannya, kualitas karyawannya, core business-nya apa, masalah apa yang dihadapi, siapa pesaingnya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan begitu Anda bisa memotret dan memilih siapa yang pantas menjadi direktur atau direktur utama.

otonomi

wawancara Dr Ryaas Rasyid

Dalam konteks negara kita bagaimana? Nah, ini republik. Seharusnya kita memilih Presiden seperti memilih Chief Executive Officer (CEO) karena kita ingin mendapat orang yang sanggup menyelesaikan masalah, bukan yang hanya didewakan saja: yang penting sudah lihat dia puas. Bagaimana dengan pemimpin daerah yang hendak tampil di pentas kepemimpinan nasional? Menurut saya, justru yang berpengelaman memimpin daerah itu pantas diperhitungkan. Tinggal bagaimana hasil kepemimpinannya di daerah. Di Amerika Serikat sudah sangat biasa bahwa gubernur negara bagian itu, bekas gubernur, maju menjadi calon presiden dan menang. Mulai dari Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, begitu. Itu di masyarakat yang rasional. Mereka populer, tapi ada alasannya mengapa mereka menjadi populer. Tapi kita di sini bisa saja hanya mencari cara untuk populer dan bermimpi menjadi presiden. Soal dikotomi sipil-militer? Itu bukan persoalan lagi sekarang. Pada dasarnya, tentara yang akan maju menjadi capres sudah menjadi sipil. Kembali ke soal tugas intelektual, apa peran yang sebaiknya diambil? Menurut saya, tugas utama kaum intelektual Indonesia itu memberi penjelasan dan pencerahan kepada rakyat: pemimpin macam apa yang dibutuhkan oleh rakyat, yang bisa menyelesaikan masalah. Harus kembali ke situ. Kemarin

Pak BJ Habibie sudah berbicara soal itu, harus mengerti masalah rakyat, ke dalam dan ke luar. Bagaimana Indonesia dalam globalisasi? Kita lihat tetangga-tetangga kita dan lingkungan global. Itu semua memerlukan ilmu pengetahuan, bukan sekadar popularitas dan polesan begitu, yang senyum sana-sini. Itu jadi lucu. Tidak perlu ganteng atau cantik, tidak perlu. Tapi setting media kadang-kadang seperti itu. Tanggapan Anda? Jelas itu. Maka hendaknya media juga menyebarkan informasi bahwa jika kita memilih pemimpin, carilah yang dapat menyelesaikan masalah. Soal kemiskinan saja, kita ini sudah 68 tahun merdeka, kemiskinan masih sekitar 100 jutaan penduduk kalau kita masukkan juga yang hampir miskin dalam satu kelompok. Tanya saja satu pertanyaan itu dulu. Siapa yang bisa menyelesaikan itu, yang bisa memberi prospek setelah sekian tahun kemiskinan berakhir. Bisa nggak? Setelah kemiskinan? Yang kedua soal pemberantasan korupsi? Memberantas korupsi itu bukan cuma tangkap orang. You tangkap orang tapi korupsi jalan terus. Pemberantasan korupsi itu seharusnya bagaimana membuat orang tidak berani korupsi. Bukan tidak mau, melainkan tidak berani, karena pasti ketahuan. Siapa pemimpin yang dapat menawarkan konsep itu? Yang masuk akal, bukan retorika. Jadi, menurut saya, dua masalah itu dulu selesaikan: kemiskinan dan korupsi. Selanjutnya?

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

otonomi

Wawancara Dr Ryaas Rasyid

Ya belum lagi masalah hukum. Bagaimana menghentikan ini, penganiayaan terhadap hak-hak rakyat dan keadilan yang terinjak-injak oleh aparat hukum. Kan bukan rahasia lagi, di kantor-kantor polisi, kantor-kantor kejaksaan, di kantorkantor pengadilan, hukum diperdagangkan. Nah, apa yang akan dilakukan pemimpin kita dalam menghadapi masalah ini? Tanyakan deh kepada mereka yang mau menjadi calon-calon presiden itu. Mungkin masih ada soal strategis lainnya? Bagaimana menciptakan harmoni sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda? Bagaimana berperan dalam pergaulan internasional? Masa bangsa kaya, ya toh, besar, tapi tidak berperan. Banyak sekali yang harus kita selesaikan. Nah ini yang saya mau, mohon dalam tahun politik ini kita bicara mengenai masalah-masalah dan cara menyelesaikannya. Jangan langsung, dan tiba-tiba, ah saya mau mengajukan calon presiden, namanya ini, ini, ini. Lho, sementara mereka tidak tahu apa peran Presiden sebenarnya itu. Lain dengan negara-negara maju. Di sana tidak perlu diberi tahu, mereka sudah tahu apa masalahnya, sumber inormasi demikian banyak, dan kecerdasan mereka sudah sampai pada level tidak perlu diajari lagi. Jadi di sana tidak perlu survei lama-lama dan berulang kali.

Survei di sini bagaimana? Di sini survei mempersoalkan namanama. Nama-nama itu memang perlu. Tapi belum menjelaskan latar belakang nama-nama itu. Pemilih seharusnya tahu apa yang pernah ia lakukan, apa yang menjadi pikirannya. Ya, track record

(rekam jejak) dan prestasinya apa. Jangan cuma foto doang, senyum kiri, senyum kanan. Ditambah lagi media yang dimiliki para politisi? Itu tambah distorsi lagi. Jadi sepertinya masalah kita seperti benang kusut yang sulit diurai lagi. Mentalitas media, you omong kosong jika bicara media netral. Sebagian besar memihak, jadi bagaimana ya? Padahal media adalah salah satu pilar penting demokrasi. jadi media sendiri sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap perkembangan demokrasi dan kualitasnya. Kualitas itu dapat dilihat dari siapa yang akhirnya terpilih menjadi pemimpin. Tapi... Tapi media sendiri berhadapan dengan kontroversi dalam dirinya. Ini contoh kasus: Di satu sisi mereka ingin mempertahankan demokrasi langsung di Indonesia. Hampir semua media tidak setuju pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Tapi berkali-kali saya tunjukkan betapa buruknya hasil pemilihan langsung oleh rakyat. Sekian ratus kepala daerah bermasalah. Lantas solusinya apa? Media ingiin pemilihan langsung namun dengan perbaikan macam apa? Atau media mau pemilihan oleh DPRD dengan penataan macam apa? Sudah sampai sana diskusinya. Media kan kerap menampilkan betapa buruknya kepala daerah dan para pejabat lainnya, malah memaki-maki. Menteri-menteri, bahkan Presiden juga. Tapi, pada saat yang sama, proses menuju jabatan-jabatan politik itu dibiarkan apa adanya.

wawancara Dr Ryaas Rasyid

Di mana itu tanggung jawab partai politik setelah menerima uang segala macam untuk mencalonkan orang? Maaf saja, ada penyelenggara negara dituduh korupsi, ada yang tak sesuai harapan, koq diam semua partainya? Tidak ada yang menyatakan saya bertanggung jawab karena mencalonkan dia.

Jadi? Ya harus ada gerakan dari para intelektual untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Janganlah mengikuti arus utama media, musti ada imbangan terhadap mainstream (arus utama) ini. Tapi, bukankah penyelenggaraan negara hingga daerah otonom itu tanggung jawab pengelolanya juga, pemerintah pusat? Bahwa pusat harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang belum sempurna, ya betul. Tapi di sisi lain, dalam pandangan saya, kinerja penyelenggaraan negara, termasuk otonomi daerah bukan sekadar tanggung jawab pemerintah pusat. Para penyelenggara negara itu kan berasal dari partai-partai politik. Jangan lupa itu. Pemerintah pusat bertanggung jawab, menjalankan supervisi, membimbing, juga mengawasi. Tapi, proses rekrutmen pemimpin, itu kan dijalankan oleh partai politik. Partai-partai juga harus bertanggung jawab. Contohnya? Kita lihat kritik terhadap birokrasi. Sekarang birokrasi itu pemimpinnya siapa? Itu kan orang politik semua? Kepala daerah juga begitu. Di mana itu tanggung jawab partai politik setelah menerima uang segala macam untuk mencalonkan orang? Maaf saja, ada penyelenggara negara dituduh korupsi, ada yang tak sesuai harapan, koq diam semua partainya? Tidak ada yang menyatakan saya bertanggung jawab karena mencalonkan dia. Jadi? Yang pertama, otonomi daerah itu didistorsi oleh partai politik. Kepala daerah itu calon yang diajukan oleh partai politik. Yang mengawasi dan bekerja sama dengan kepala daerah adalah DPRD, yang isinya semua partai. Tapi, di negara lain, otonomi daerah

bisa berjalan baik? Sederhana saja. Kita lihat saja kualitas partainya. Di sini, partai kita tidak memiliki pola rekrutmen yang menghasilkan kualitas. Ya bukan rahasia lagi. Kembali lagi masalah uang. Ini kan sangat merusak. Sekarang tanya para politisi, bagaimana cara menciptakan politik yang bersih? Banyak yang tidak tahu, wong rakyatnya saja pada menjerit minta uang karena miskin. Partai politik berarti dari ketua umum sampai pengurus di bawah sana? Jelas iya, dari ketua umum sampai pengurus provinsi, cabang dan ranting harus bertanggung jawab. Sementara ketua umumnya kebanyakan berminat juga menjadi calon presiden. Itulah Indonesia. Anda skeptis? Tidak kalau itu. Saya optimistik gerakan intelektual akan mendorong perbaikan, kebetulan kecakapan saya di situ. Saya akan bekerja sesuai dengan kapasitas. Tapi, media juga bisa mendistorsi. Dunia intelektual itu biasanya sepi, jelas lebih riuh popular movement. Tapi popular movement tidak akan secerdas yang kita harapkan. Pendidikan masyarakat kita, sekitar 50 persen baru tamat SD atau malah tidak tamat. Pemikiran intelektual mungkin tak terserap oleh mereka. Tapi gerakan intelektual tetap harus ada, jangan menyerah. Itu tanggung jawab intelektual mengingatkan bangsanya. Tujuannya? Antisipasi. Jangan sampai setelah terjadi kita baru mengetahui, ternyata kita salah pilih. Sekarang bukannya sudah terjadi dengan perilaku partai kita? Ya, tapi jangan skeptis. kalau menyerah, bunuh diri saja sekalian. Karena itu kita perlu membuat gerakan intelektual. Tuhan Maha Melihat. Sebagian besar mungkin akan masuk neraka. Tapi, ternyata ada sebagian kecil yang

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

wawancara Dr Ryaas Rasyid

Pekerjaan KPK itu lebih menonjol dalam penangkapan koruptor, dan itu lebih populer. Lantas, bagaimana menang pemilu, memperkaya diri secepat-cepatnya. Itu jangka pendek semua. Adakah konsep besar mengenai pencegahan korupsi yang berlaku di semua sektor? Tidak usahlah korupsi yang di tempat gelap. Korupsi di tempat terbuka saja, yang semua orang bisa lihat, kan tidak bisa kita cegah? Pembalakan liar, misalnya. Orang yang membalak secara liar itu kan mengambil kayu, digelindingkan, masuk sungai, dibawa menggunakan truk. Semua kelihatan... dikecualikan dari api neraka. Jadi, jangan sampai kita menyerah. Jika intelektual menyerah, rakyat akan ikut-ikutan. Konkrretnya bagaimana gerakan intelektual itu? Ya, kita kumpulkan beberapa puluh orang yang pemikirannya jelas untuk memperbaiki situasi. Jumlah berapa bukan keharusan, yang penting perbuatan kita. Jika masalahnya di partai politik, mengapa tidak di intinya, katakanlah DPR? Tidak mungkin DPR. Itu pemikiran konvensional. You bayar satu orang anggota DPR saja sudah pusing. Kalau kita memang ada di dalam, mungkin lebih mudah. Ketika di DPR saya merasa tidak puas. Tapi tetap saja saya harus mencegah yang lebih buruk terjadi. Ada contoh kasus? Dalam pembentukan UndangUndang Kementerian misalnya. Saya mensosialisasikan kepada anggota Pansus agar memasukkan aspek kompetensi sebagai salah satu penentu atau syarat untuk menduduki jabatan. Semua fraksi menolak. Mengapa? Kata mereka jabatan politik tidak perlu kompetensi. Itu kan selesai sudah. Tunggu dunia kiamat saja. Semua fraksi berpendapat begitu: jabatan politik tidak memerlukan kompetensi. Itulah mengapa kita susah maju, karena pemikirannya begitu, dan itu di DPR. Itulah awal malapetaka. Jadi, jika mengikuti alur pemikiran seperti itu, jabatan presiden, menteri, gubernur, dan seterusnya tidak memerlukan kompetensi. Yang penting populer dan dipilih rakyat. Karena, katanya, itu adalah cerminan keinginan rakyat. Apa pentingnya kompetensi? Para pejabat itu akan mengelola dana cukup besar. Tapi, logika di DPR, untuk

mengelola dana itu kan ada sekjen, ada dirjen, kalau di kementerian. Itulah logikanya. Tapi ini akan menjadi masalah ketika Anda masuk ke pengadilan. Coba seorang menteri di pengadilan mengatakan tidak tahu apa-apa tentang korupsi di kementeriannya, yang tahu Sekjen. Itu kan meempertononkan kebodohan namanya. Alasan seperti ini jadi tidak masuk akal. Jika alasannya adalah karena saya punya staf tidak kompeten, ketika masuk ke pengadilan, kalau ada masalah dia akan bertanggung jawab. Masa kompetensi tidak penting? Jadi Indonesa itu sudah hopeless. Jika bukan di DPR, alternatifnya gerakan intelektual tadi? Ya saya harus berjuang, dengan cara saya, dalam batas kapasitas saya. Toh Anda kan masih aktif menjadi penasehat di berbagai lembaga, juga menjadi anggota Wantimpres ? Begini, tidak ada itu penasehat yang efektif. Efektif itu berlaku untuk orang yang mengambil keputusan. Yang mengukur, ya pengambil keputusan. Bagaimana kita bisa mengukur efektivitasnya? Sebagai anggota Wantimpres, Undang-Undang mengatakan, memberi saran, pendapat. rekomendasi kepada Presiden, diminta maupun tidak diminta. Kan begitu? Presiden menurut UUD dan UU yang mengatur Wantimpres, bisa melaksanakan bisa tidak. Presiden kan punya second opinion (pendapat lain), jangan hanya mendengarkan salah satu pihak. Keputusannya di tangan beliau. Jadi, jangan bicara efektivitas. Tapi kita melaksanakan peran kita sesuai dengan UU.

Sedangkan UU dibuat oleh DPR yang menegasikan kompetensi... Jadi Indonesia ini korban inkompetensi. Tapi, kalau kita bilang begitu, ada saja yang menggerutu: â&#x20AC;&#x153;Ah ini orang sok pintar saja.â&#x20AC;? Jadi, kalau kepintaran sendiri itu, apa yang diharapkan oleh

otonomi

Tim Sukses Masuk Bui

satu kelompok masyarakat yang seperti ini? Mungkin Anda bisa menunjukkan kepintaran itu, menunjukkan kecerdasan itu. Tapi, sekarang kecerdasan itu dicurigai. Bagaimana kita bisa maju. Tak mungkin. Mengapa tetangga kita Malaysia dan Singapura lebih maju? Karena pemimpinnya lebih cerdas, kinerja pemerintahannya pun demikian. Jangan ditutup-tutupi itu! Tapi ada juga negara yang lebih buruk dari kita... Mengapa ada negara yang lebih terbelakang dari kita? Ya karena kita sedikit lebih cerdas dari mereka. Jika bangsa kita kurang cerdas, bagaimana dengan nasib beberapa RUU yang dibahas oleh DPR sekarang? Maka persoalannya adalah bagaimana mendorong para elite politik tingkat tinggi, DPR itu kan elite politik tingkat tinggi, berpikir tentang kepentingan bangsa dalam jangka panjang, berpikir untuk kemaslahatan umum, bukan sekadar mau menang popularitas. Bisakah mereka mengorbankan kepentingan jangka pendek demi masa depan yang lebih baik. Kan susah sekali. Cara pandang mereka sangat pendek. Maksud Anda? Jadi kalau Anda hendak mengukur cara berpikir bangsamu ini, lihat saja perilaku mereka. Target-target mereka itu kan cuma jangka pendek. Korupsi itu kan target jangka pendek supaya cepat kaya. Menyusun UU Pemilu targetnya agar lebih mudah menang Pemilu. UU

KPK hanya menonjolkan penangkapan koruptor. Sampai hari ini, fungsi KPK untuk supervisi, pencegahan korupsi, belum optimal. Yang menonjol penangkapan. Kapan KPK dapat menjalankan supervisi, dalam arti mendorong lahirnya UU yang bisa mencegah terjadinya korupsi, dengan tata kelola keuangan, penanganan proyek, pemerintah daerah, dan segala macam. Intinya, bagaimana menutup semua ruang untuk terjadinya korupsi. Forumnya saja belum ada, apalagi formatnya. Lantas? Pekerjaan KPK itu lebih menonjol dalam penangkapan koruptor, dan itu lebih populer. Lantas, bagaimana menang pemilu, memperkaya diri secepat-cepatnya. Itu jangka pendek semua. Adakah konsep besar mengenai pencegahan korupsi yang berlaku di semua sektor. Tidak usahlah korupsi yang di tempat gelap. Korupsi di tempat terbuka saja, yang semua orang bisa lihat, kan tidak bisa kita cegah? Contohnya? Pembalakan liar, misalnya. Orang yang membalak secara liar itu kan mengambil kayu, digelindingkan, masuk sungai, dibawa menggunakan truk. Semua kelihatan. Begitu juga penggelapan pajak di pertambangan, perkebunan, itu kan sudah jelas semua. Begitu juga penyelendupuan, itu kan pasti lewat pelabuhan, dibawa berkarung-karung, bahkan masuk kontainer. Itu saja tidak bisa dicegah. Apalagi jika korupsinya menyangkut proyek yang dibicarakan di kantor: Pengaturan berapa komisi harus

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

wawancara Dr Ryaas Rasyid

dibayar, itu kan tertutup dan gelap.

Kita harus jujur mengatakan kepada bangsa ini, apa masalah yang kita hadapi? Karena itu, kita harus memiliki pemimpin dengan kriteria yang dapat menyelesaikan masalah itu. Bahwa tidak ada pemimpin yang benar-benar kita inginkan, itu juga biasa. Tapi, kita cari yang paling mendekati. Yang begitu dia mengambil keputusan, kita akan yakin sesuatu akan menjadi lebih baik. Itu dulu, dan keyakinan itu bukan keyakinan palsu.

Jika persoalan krusial itu tak selesai, mungkin negara runtuh? Suatu saat pasti runtuh jika tidak ada format yang kita sepakati dan dilaksanakan. Adakah format penyelamatan bangsa ini? Dua masalah saja dulu, bagaimana mengatasi kemiskinan dan korupsi. Tambah dengan penegakan hukum. Kita ini hampir 68 tahun merdeka, semua harus kita buka. Tidak ada masalah tanpa solusi. Kalau ada kemiskinan, pasti ada solusinya, masalah korupsi dan penegakan hukum begitu juga. Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh calon-calon pemimpin itu. Apa idemu? Bukankah sudah banyak kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para pemimpin? Jangan anggap itu dapat menyelesaikan masalah. Itu kan hanya penggalan-penggalan untuk menyelesaikan persoalan. Tidak komprehensif juga. Jadi bagaimana yang komprehensif itu? Untuk memperbaiki Indonesia yang bobrok ini, jika harus dikatakan begitu, dan tampaknya memang harus disebut demikian, karena jika tidak, bangsa kita seharusnya jauh lebih maju dari tetangga. Bayangkan, setiap hari negara kita ini digerogoti, karena itu bobrok. Nah, mengapa begitu, karena sistem rekrutmen pemimpin politiknya tidak berbasis kompetensi, integritas, dan komitmen. Kita perlu pemimpin besar yang berintegritas. Pengertian berintegritas? Pengertian berintegritas itu sederhana saja, tak perlu pakai teori macammacam: ia memiliki kesempatan mencuri tapi tidak melakukannya. Kalau dia tidak mencuri karena belum ada kesempatan, itu biasa saja. Kemudian kompeten? Kompeten itu mudah mengerti masalah, sanggup menanganinya, mudah memahami dan mencari solusi. Komitmen? Artinya ia tahu menduduki jabatan sebagai amanah, komitmennya melaksanakan tugas, bukan mencari kesenangan, bukan untuk kelompok atau golongannya, melainkan untuk rakyat. Kalaupun mati, ia masuk sorga. Sekarang

tanya saja sama para pemimpin kita, apakah mereka masih yakin akan adanya sorga segala macam? Yakin tidak ia akan masuk sorga, belum tentu ia yakin. Padahal ini resmi dasar negara, ketuhanan yang maha esa. Cina tidak memiliki ketuhanan bisa maju? Mereka takut kepada rakyat. Takut kepada rakyat saja sudah lebih baik dari kita. Apalagi takut kepada Tuhan, mustinya bisa lebih baik lagi. Kita harus berbuat sebaik-baiknya karena Tuhan Maha Melihat dan suatu saat kita akan mati. Setelah mati, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah komitmen. Tapi di Indonesia ini masih sangat banyak yang yakin tentang keberdaan Tuhan, tapi mempermainkannya. Misalnya, ya nanti saya akan bertaubat. Padahal banyak contoh pemimpin kita tetap baik tanpa harus menunggu saatnya bertaubat. Lihat saja pemimpin pada tahun 50-an, 60-an, para bupati hidup sederhana, kepala-kepala polisi hidup sederhana, itu terasa sekali pada saat itu. Sekarang mengapa tidak ada? Pemimpin yang baik itu pernah ada, dulu. Kita dulu memiliki polisi yang bernama Hoegeng (Imam Santoso). Jadi, polisi jujur itu bukan khayalan, ada itu. Kenapa koq tidak bisa ditiru itu? Jaksa yang jujur pernah ada, namanya Baharudin Lopa. Kenapa tidak bisa ditiru? Ada Mochtar Kusumaatmadja di lingkungan diplomat. Jenderal tentara juga bisa meniru Sudirman, Nasution. Orang-orang itu tidak menikmati materi, tapi kepuasan hidupnya terletak di perbuatannya. Masih bisakah kita berharap pemimpin seperti itu? Menurut saya masih ada, bukan tidak ada. Tapi, tidak kelihatan. Bagaimana agar terlihat? Kita harus jujur mengatakan kepada bangsa ini, apa masalah yang kita hadapi. Karena itu, kita harus memiliki pemimpin dengan kriteria yang dapat menyelesaikan masalah itu. Bahwa tidak ada pemimpin yang benar-benar kita inginkan, itu juga biasa. Tapi, kita cari yang paling mendekati. Yang begitu dia mengambil keputusan, kita akan yakin sesuatu akan menjadi lebih baik. Itu dulu, dan keyakinan itu bukan keyakinan palsu.v

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

wisata

Festival Danau Toba 2013 T

ari Tortor Cawan persembahan ratusan anak Kabupaten Samosir serta tabuhan gondang oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar menandai pembukaan Festival Danau Toba 2013. Pembukaan Festival Danau Toba (FDT) dihelat Minggu, 8 September 2013, di panggung terbuka Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Tarian kolosal menyemarakkan acara. Kemeriahan mulai terlihat saat tiga solu bolon atau kapal penyeberangan yang membawa pejabat tersebut memasuki perairan Samosir. Suasana semakin meriah saat ketiga kapal itu disambut dengan parade paralayang dan solu-solu. Tak sampai di situ, rombongan juga disambut patung Sigale-gale raksasa dengan tangan melambai-lambai yang berdiri kokoh di atas perairan Danau Toba. Setelah berlabuh, sepanjang jalan menuju panggung terbuka Tuktuk Siadong lagilagi rombongan disambut dengan tarian tradisional dari masing-masing daerah yang mengelilingi Danau Toba. Menurut Bupati Samosir Mangindar Simbolon, acara ini merupakan kelanjutan festival Danau Toba yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. “Festival Danau Toba temanya ‘Arga Do Bona Ni Pinasa’ yang bermakna menghargai tanah leluhur,” ujar Mangindar saat sambutan pembukaan Festival Danau Toba di Samosir, Minggu, 8 September 2013. Kegiatan kerja sama pemerintah pusat, daerah serta 11 kabupaten/kota yang berada di sekitar kawasan Danau Toba mengangkat sisi seni dan budaya serta olah raga. “Kekuatan dari sisi seni budaya seperti ada karnaval sigale-gale, serta ada World Drum Festival,” ujar Mangindar. Sedangkan sisi olahraga, Sapta menambahkan pada kesempatan yang sama, yakni salah satunya adalah lomba renang mengelilingi Pulau Samosir yang berada di Danau Toba. “Enam etape akan menjadi ikon,” kata Sapta. Festival Danau Toba sebelumnya bernama Pesta Danau Toba merupakan per-

ayaan tahunan yang diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara. Pada tahun ini, perayaan dilaksanakan pada 8-14 September 2013. Adapun perayaan berpusat di Pulau Samosir, mengangkat budaya lokal berupa rangkaian kegiatan seperti acara sulangsulang hariapan, karnaval boneka sigalegale, festival drum melodi, dan eksebisi berenang mengelilingi Pulau Samosir. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pergelaran Festival Danau Toba 2013 akan mengangkat kembali pariwisata di Danau Toba. Salah satu keunggulan festival yakni dengan mengangkat potensi budaya. “Festival ini untuk mengangkat kembali dunia wisata Toba. Dengan budaya dan seni karena budaya menjadi puncak-puncaknya peradaban bangsa. Tortor menjadi kekuatan budaya Sumatera Utara,” kata Hatta saat jumpa pers pembukaan Festival Danau Toba di Open Stage Samosir. Selain itu, menurut Hatta, festival pun harus memunculkan keunikan misalnya dengan mengangkat olahraga air, dan juga keramahan masyarakat lokal. “Dengan festival, ini juga akan mendorong makin cepat kita membangun struktur dan lingkungan di sekitar Danau Toba,” tambah Hatta. Karena itu Hatta menyambut gembira agenda budaya dan wisata ini. Menurutnya, pelaksanaan event ini harus didukung oleh semua pihak. Alasannya sangat kuat, karena FDT 2013 memberikan ruang kepada publik dalam mengembangkan perekonomian di daerah, khususnya dalam bidang pariwisata. Saat ini pemerintah pusat, kata dia, sedang mempersiapkan pembenahan sejumlah infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata di Sumatera Utara. Apalagi keberadaan Danau Toba tidak kalah dengan Bali. “Pembenahan infrastruktur tersebut, meliputi jalan tol dan bandara, sehingga mendukung untuk menjangkau kawasan objek wisata Danau Toba,” katanya. Jika infrastruktur sudah beres, maka minat wisatawan asing dan lokal ke Danau Toba semakin tinggi. Muaranya akan

wisata

Mewsiatakan Sungai

berkontribusi untuk perekonomian masyarakat. “Karena itu, semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus merespons ini secara positif,” tambahnya. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan tentang kelestarian Danau Toba yang menjadi tolak ukur tingginya kunjungan. “Karena itu, kita berharap kawasan-kawasan di sekitar Danau Toba tetap menjaga hal ini,” Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar mengatakan dirinya yakin melalui festival ini akan menjadikan Danau Toba dan Pulau Samosir menjadi salah satu pusat wisata di dunia. “Samosir ini pulau yang sangat unik dan terbesar di dunia yang ada di tengah danau. Belum ada pulau sebesar ini di tengah danau di tempat-tempat lain. Saya yakin Toba akan menjadi pusat pariwisata dunia yang akan datang tentunya,” kata Sapta. Hari kedua perayaan Festival Danau Toba 2013 dimeriahkan oleh Karnaval Sigale-gale. Sigale-gale merupakan boneka berbentuk manusia khas Batak. “Sigale-gale merupakan ikon adat Batak. Karnaval Sigale-gale untuk meningkatkan pariwisata,” ujar Bupati Samosir Mangindar Simbolon saat sambutan pelepasan Karnaval Sigale-gale di Open Stage Tuk Tuk, Samosir Senin, 9 September2013. Adapun rute karnaval adalah dimulai dari Open Stage Tuk Tuk menuju Bukit Beta

di Simpang Tuk Tuk. Sebelum pelepasan karnaval, di lokasi yang sama diawali dengan tarian Sawan Sembilan. “Mari kita elu-elukan Karnaval Sigalegale,” ujar Mangindar. Dia menambahkan, boneka sigale-gale yang diikutsertakan pada karnaval, tak hanya berbentuk boneka asli. Namun juga boneka hasil kreativitas masyarakat yang turut serta dalam karnaval. Selain Karnaval Sigale-gale, pada hari kedua festival juga dilaksanakan permainan tradisional Marumpasa, yakni berupa permainan pantun. Selanjutnya ada pula atraksi olahraga paralayang dan paramotor mengelilingi keindahan alam Pulau Samosir dan Danau Toba. Festival menampilkan atraksi budaya, pariwisata dan olah raga. Rangkaian kegiatan meliputi karnaval, pameran produk kerajinan masyarakat, lomba menyanyi, permainan tradisional, olahraga seperti paralayang dan perahu dayung, dan konser musik. Juga berlangsung lomba perahu dayung tradisional Solu Bolon, paralayang air dan dan darat, permainan tradisional, lomba menyanyi, pameran wisata dan ekonomi kreatif dari 11 kabupaten, serta ditutup acara puncak konser musik “Glittering Lake Toba”. Ingin datang? Sekarang sudah selesai itu festival. Tunggu tahun depan, kawan!v Dedi M Suharta dan Ikademan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

selebrita

Zaskia, Batal Ya? P

upus sudah rencana pedangdut Zaskia Gotik untuk melangkahkan kaki ke pelaminan bersama Vicky Prasetyo. Mengetahui banyak permasalahan yang menimpa tunangannya itu, Zaskia pun akhirnya membatalkan pernikahannya dengan Vicky. “Neng sudah memutuskan (pertunangan) dengan Vicky,” ucap Zaskia saat menggelar jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 5 September2013 malam. Kekecewaan yang dialami pedangdut berusia 24 tahun itu terhadap Vicky begitu besar. Zaskia menganggap Vicky sudah melakukan hal yang tidak terpuji karena sudah membohongi dirinya dan orangtuanya. “Bayangkan saja, dia (Vicky) sudah membohongi Abah sama Umi. Mereka yang masih polos harus menanggung malu karena perbuatannya,” kata Zaskia geram. Sebelumnya, Zaskia menguraikan, mencoba untuk tetap sabar dan berpikir positif mendengar kabar miring seputar kehidupan calon suaminya itu. Namun, kesabaran Zaskia ada batasnya. “Laki-laki jantan itu harus jujur. Saya sudah minta kejujuran dari dia, tapi ternyata ini yang saya dapat, saya putuskan sepihak (membatalkan lamaran dan rencana nikah),” tegas Zaskia. Padahal, awal September lalu Vicky melamar Zaskia

dengan pesta mewah yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski. Namun sehari berselang, Vicky langsung ketahuan bahwa ia seorang penipu dari pernyataan seorang warga di Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Bekasi Jawa Barat. Wanita yang tak mau disebutkan namanya itu membeberkan kalau Vicky pernah kabur karena kalah dalam pemilihan kades. Vicky dikabarkan kabur ke Singapura karena ia berutang dengan warga desa tersebut karena sebelumnya ia berjanji akan memberikan uang Rp50 ribu bagi setiap warga yang memilihnya. Tak di situ saja, Vicky juga ketahuan seorang playboy dan suka mempermainkan perempuan setelah dua orang penyanyi dangdut, Deasy Kitaro dan Ade Nurul buka-bukaan kepada media. Kepada wartawan, Deasy dan Ade membeberkan kalau Vicky adalah seorang penipu. Deasy dan Ade juga membantah kalau Vicky seorang pengusaha besar. Lantas, seorang perempuan bernama Rama Nuraini mengaku masih menjadi istri sah Vicky. Rama mengaku telah memiliki tiga orang anak dari pernikahan dengan Vicky yang sudah berlangsung sejak Agustus 2005 lalu.v Ivi Rani

selebrita

Eyang Subur & Jupe

Dul, Dul, Tabrakan Ya?

utra bungsu musisi Ahmad Dani, AQJ alias Dul (13), tak mau ditinggal ibunya, pemusik Maia Estianty. Dul sudah siuman pasca-operasi punggung, tulang rusuk, dan pinggul akibat kecelakaan maut yang dialami di Km 8+200 Tol Jagorawi pada Minggu, 8 September 2013 dini hari. “Bunda (demikan Maia biasa disapa) masih sangat sibuk dan Dul enggak mau ditinggalin juga,” ujar mantan anggota grup vokal Dewi Dewi, Tata Janeeta, usai menjenguk Dul di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta Selatan, Senin, 9 September 2013. Ia menyampaikan, kondisi Dul stabil pasca-operasi. “Ya aku lihat masih dipasang selang buat makan gitu karena kan belum boleh makan yang keras dulu,” kata Tata. Kepada para pewarta, Tata meyampaikan dukacita atas meninggalnya enam korban jiwa. “Doakan saja yang terbaik, ya saya juga ikut berdukacita untuk para korban,” ucap Tata. Dul mengalami kecelakaan di Km 8+200 Tol Jagorawi pada Minggu dini hari, sekitar pukul 00.45. Mobil Mitsubishi Lancer yang dikendarainya menabrak Daihatsu Gran Max, yang kemudian menabrak Toyota Avanza. Kecelakaan maut itu menewaskan enam penumpang Gran Max, yaitu Agus Surahman (31), Agus Wahyudi Hartono (40), Rizki Aditya Santoso (20), Komaruddin (42), Nurmansyah, dan Agus Komara (45). Sementara korban luka berat berjumlah sembilan orang, yaitu AQJ, Zulheri (44), Abdul Qodir Mufti (17),

Robi Anjar, Roejo Widodo (30), Pardumuan Sinaga (35), Noval Samudra (14), Nugroho Brury Laksono (34), dan Wahyudi (35). Kepolisian belum memeriksa putra Ahmad Dhani, Ahmad Abdul Qodir Jaelani (Dul), yang mengemudikan Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang terlibat kecelakaan dan menewaskan enam orang. Lantaran belum diperiksa, kepolisian juga belum bisa memastikan apakah Dul yang masih berusia 13 tahun tersebut sudah memiliki surat izin mengemudi (SIM) atau belum. “Saya sendiri belum bisa pastikan dia umurnya berapa, punya SIM atau tidak karena belum mendapat keterangan langsung dari orangnya. Logikanya, kalau 13 tahun, seharusnya ya belum punya SIM,” ungkap Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Miyanto. Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan, kecelakaan itu terjadi lantaran mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dari Bogor menuju Jakarta terbang ke arah sebaliknya setelah melaju kencang di Km 8. Mobil yang dikemudikan Dul manabrak Daihatsu Gran Max B 1349 TFN diikuti Toyota Avanza B 1882 UJZ yang berada di jalur tol Jakarta arah Bogor. v Abus Tarbian

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013

tendensi

PACEKLIK Gunawan Effendi

apan terakhir kita bertemu dengan paceklik dalam wacana sehari-hari, entah dalam percakapan, bacaan, atau pun pengalaman? Sebulan lalu, setahun silam, atau jauh lebih lama lagi? Sebuah kosa kata yang jarang muncul boleh jadi menunjukkan faktanya pun langka. Namun, jangan anggap jarangnya paceklik muncul dalam wacana sebagai kelangkaan fakta dan substansinya. Tenggelamnya paceklik dalam keseharian kita lebih pantas ditengarai sebagai sublimasi fakta oleh fakta lain yang tampaknya lebih kompleks. Harap maklum, paceklik adalah kosa kata yang lebih hidup di ranah agraris tradisional karena menyangkut kelangkaan pangan akibat kegagalan panen. Namun, dampak ikutannya akan bergulung mengganggu equilibrium (keseimbangan) sosial di komunitas tempat paceklik berlangsung. Maka, di luar masyarakat agraris, lebih sibuk dengan urusan industri manufaktur dan jasa atau layanan yang menjadi penanda kehidupan kota, kosa kata paceklik relatif jarang terdengar. Namun, faktanya, paceklik sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari hingga kini dan dalam skala nasional. Bukankah belakangan ini kita sempat mengalami paceklik daging, dan terakhir paceklik kedelai? Apakah karena kita tak pernah bisa menjamin pasok daging sapi dan kedelai lokal membuat paceklik tak pantas bersanding dengan dua komoditas yang dianggap sudah menjadi industri (agribisnis) atau tak lagi berada di ranah agraris tradisional? Bagaimana paceklik cabe dan bawang beberapa waktu lalu? Paceklik sesungguhnya kosa kata yang dalam perspektif ekonomi-bisnis bisa dipadankan dengan shortage of supply (kelangkaan pasok). Malah, substansi paceklik sebenarnya lebih dahsyat dan bermakna karena dampak berganda (multiplier effects) kelangkaan pasokan itu berpotensi mengganggu sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, bahkan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan kata lain, paceklik berpotensi menimbulkan keadaan chaos, berantakan atau jungkir balik (?) dan pasti jauh lebih parah daripada sekadar kegaduhan. Bayangkan, paceklik tempe dan tahu akibat sebagian perajinnya mogok produksi membuat seorang Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan RI, memerlukan datang berkunjung ke sentra industri rumahan komoditas itu. Sah-sah saja jika kita melihat tindakan Gita berjalin-kelindan dengan pencitraan karena ia adalah salah satu peserta Konvensi Partai Demokrat yang terhitung difavoritkan. Tapi, jalin-kelindan itu justru menujukkan paceklik tempe-tahu memang memiliki dimensi sistemik, paling tidak di ranah politik dan ekonomi nasional. Sedangkan perajin yang mogok produksi itu hanya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) --itu pun sebagian saja karena perajin di sentra produksi Semanan, Jakarta Barat; Pasarminggu, Jakarta Selatan; dan Blok Tempe Cilendek, Kota Bogor, Jawa Barat, tetap memasok tempe sebagaimana biasa. Belum lagi perajin tempe di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Pekalongan, Jawa Tengah; dan kawasan transmigran asal Jawa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tak pernah berkomunikasi dengan penggerak mogok produksi tempe-tahu di Jadebotabek.

Nah, paceklik juga dapat dilihat dari sudut pandang siklus dan linear. Siklus adalah antonim (lawan kata) linear. Yang pertama menunjukkan proses berputar, berulang, seperti musim kemarau, penghujan, dan juga angin. Bolehlah kita menyebut contoh lain: periode menstruasi pada wanita usia subur, atau musim birahi pada hewan ternak --atau manusia juga? Yang kedua, linear, menunjukkan proses dengan pangkal dan ujung jelas. Jadi, tak akan pernah berulang. Contohnya juga banyak: Usia tentu saja, kita tak akan pernah kembali menjadi bayi. Lantas akhirnya semua makhluk hidup akan mati. Itulah ujung kehidupan. Toh kehidupan memiliki dimensi siklus dan linear sekaligus. Di peradaban Barat atau kawasan industri maju, sisi linear kehidupan lebih dominan. Dalam perspektif ini kapitalisme berkembang. Di ranah pertanian khususnya tanaman pangan misalnya, ada siklus tanam-rawat-panen yang berulang. Namun kapitalisme melinearkan siklus pertanian tanaman pangan itu. Ilustrasinya begini: Dalam pertanian tanaman pangan tradisional, kegagalan panen dianggap sebagai sesuatu yang given (diterima apa adanya), dengan harapan panenan di siklus musim tanam berikutnya akan berlimpah. Namun, dengan melinearkan siklus musim tanam, kegagalan panen suatu musim menghilangkan peluang untuk berkembang di masa depan. Kegagalan panen pada satu musim tanam menciptakan paceklik yang menyulitkan musim tanam berikutnya. Sebab itu, paceklik harus dihindarkan. Menghindari kegagalan panen dan paceklik lantas menjadi pemicu berkembangnya inovasi dan teknologi mulai dari bidang pembenihan, penyemaian, pemupukan, perawatan, pemanenan, bahkan pasca panen, peningkatan produksi, lantas pengolahan (manufaktur) kelebihan produksi, dan berujung dengan tumbuhnya industri agribisnis yang kapitalistik. Selanjutnya, tinggal menunggu giliran dampak berganda tumbuhnya industri agribisnis, industri penunjangnya, serta berkembangnya wilayah desa menjadi kota secara endogen (lebih bertumpu pada kekuatan ekonomi dari dalam). Tahap berikutnya tentulah sektor lain pun akan berkembang hingga industri angkasa luar sekalipun. Memang semua itu tak semudah menulis naskah ini. Namun, jika tak pernah menggagas dan mewacanakan bagaimana keluar dari siklus persoalan yang kerap berulang, apakah kita lupa dengan pepatah hanya keledai yang terantuk pada batu yang sama? Faktanya, kita mengalami siklus paceklik tahu dan tempe (baca: kedelai), cabe, dan bawang, entah sudah berapa kali dan sekian lama. Kronis. Namun, secara ironis, kosa kata paceklik sudah sangat langka muncul dalam wacana sehari-hari kita. Baiklah, kita tetap bukan keledai, karena terantuk bukan pada batu yang sama, melainkan paceklik yang sama. Sangat boleh jadi, kosa kata paceklik tersublimasi oleh bias kita dalam melihat persoalan. Maka, langkanya paceklik dalam wacana sehari-hari kita menunjukkan rendahnya sense of crisis. Kapan terakhir kita bertemu dengan paceklik?v Kampung Lio, Depok, 9 September 2013

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

NERGI DAN E RTA N IA R UST AKA PERIND OVINSI DKI J DINAS PR

DINAS

PERIND

USTRIA PROVIN N DAN ENER GI SI DKI JAKAR TA

Inventarisasi Industri Kreatif

MULTIMEDIA & MUATAN MEDIA di DKI JAKARTA 2012

I nKvreenatt i f i r arisas t s u i Indu i Ind s a s i stri Kr r a t n e eatif Inv

IA &MUL D E M I T TIMEDIA MUL A I M D & E U2A M T 2 1 A N 0 N A ED MUATdi DKI JAKARTA di DKI JAM KARTA IA 2 012

EKSNEWS - Edisi 6/IX September 2013