Eksekutif News Edisi Mei 2013 by Si Gun

EKSEKUTIF news Bimbang di Musrenbang

www.eksnews.com

Drs H Iskandar Hasan SH MH Calon Gubernur Sumatera Selatan

Menuju Sumsel Baru Edisi 5/IX Mei 2013

Jabodetabek Rp25.000 Luar Kota Rp30.000

EKSEKUTIF news

Salam Redaksi

BBM

PEMIMPIN UMUM Dedi M. Suharta

DEWAN PENASEHAT Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, Ph.D Ir. Muwardi Simatupang Ir. Iin Arifin Tahyan PEMIMPIN REDAKSI Ikademan PEMIMPIN PERUSAHAAN Tri Sutanto REDAKTUR PELAKSANA Davy Sexton SIDANG REDAKSI Dedi M. Suharta, Ikademan, Davy Sexton, Tri Sutanto SEKRETARIS EKSEKUTIF Sofi REPORTER Ivi Rani, Kiki Afriansyah, Zarkasih, Abus Tarbian FOTOGRAFER Harmilis Dihotman DESIGN/ LAY OUT Aan Drian Hardiana MANAGER KEUANGAN Febriela MARKETING Yusrizal, Erni Crisnawati, Kurniawan Fitrianto, Sandi LIAISON Beny Robert K PERWAKILAN H. Oemar Arya Lubis (Medan), Muhammad Taufik, Heru Amanza (Palembang) Yahya Lubis, SPK (Lampung), Andi Syahrul Qiram (Makassar) Sarjono Manhadi (Bengkulu), Erwin Lumenta (Bontang) KONTRIBUTOR Irfan Fajaruddin, Endang Suparman, Karlina Oktaviany, Didi Haryadi Hakim, Wetra Dwi Yandi (Swedia) SIRKULASI Novie Fadilah, Oktaviana, Asep Sukarna PENASEHAT HUKUM Law Firm Bay Lubis & Partners, Ahmad Bay Lubis, SH. Dkk, Hendra Heriansyah, SH., Andi Wahyudin Jalil SH, Ahmad Supriadi, SH (LKBH KBPP POLRI) PENERBIT OPSI KARYA MANDIRI CV ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN Wisma Aldiron Dirgantara Suite #045 Jl Jen Gatot Subroto Kav 72 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780 Telp/Fax (021) 79196330 email: redaksi@eksnews.com www.eksnews.com Bank Mandiri KCP Sabang Jakarta Pusat No Rekening: 1030004386237 Bank BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan No Rekening : 2370108075

aktu terus berlalu. Mei datang, Juni menjelang. Eksekutif News edisi kali ini memuat sejumlah informasi antara lain tentang kebimbangan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak. Isu kenaikan itu bahkan menenggelamkan acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan pandangannya tentang BBM. Harap maklum, kenaikan harga BBM memang sangat berpengaruh terhadap berbagai segi kehidupann kita. Masalah biaya transportasi misalnya. Namun, kenaikan harga BBM juga akan memiliki kaitan berantai seperti kenaikan harga bahan-bahan pokok dan juga biaya lain. Toh ada juga soal jenaka terkait kenaikan harga BBM ini. Jika harga bahan bakar minyak naik, maka sejumlah singkatan baru akan populer di tengah masyarakat. Ada BLSM, BSM, PKH, dan yang sudah lama dikenal: Raskin. Tapi, ada implikasi politiknya juga. Apapun, urusan harga BBM hendaknya tak menenggelamkan masalah lain yang juga penting. Misalnya, betapa infrastruktur di berbagai daerah, terutama di luar Jawa masih sangat memprihatinkan. Di Arena Musrenbangnas, pembangunan infrastruktur masih menjadi isu utama yang dibawa mayoritas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sejak acara Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 berlangsung sehari sebelum pembukaan resmi, isu pembenahan infrastruktur itu sudah bergulir. Dalam Pra-Musrenbangnas semakin terungkap bahwa sejumlah daerah merasa pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya Indonesia bagian timur masih tertinggal dibanding pulau Jawa. Padahal sejatinya, otonomi daerah sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wilayah di luar Pulau Jawa untuk lebih maju. Selain soal itu, masih ada masalah-masalah besar lain di bidang penegakan hukum. Kasus Komjen (pur) Susno Duadji, perkara korupsi Wali Kota Medan Rahudman Harahap ketika ia menjadi pejabat yang lebih rendah, serta masalah kekerasan dalam rumah tangga yang melilit Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo. Di lingkungan pesohor kami tampilkan Ayu Azhari yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait korupsi impor daging sapi, selain berpulangnya ustad Jeffri al Bukhori akibat kecelakaan tunggal ketika mengendarai sepeda motor. Toh ada juga hal lain yang menyenangkan. Misalnya semangat Lion Air yang tak surut memperluas skala bisnisnya dengan membuka Batik Air. Tak lupa kami tampilkan kinerja PT Gas Negara Tbk yang masih menjanjikan di masa mendatang. O ya, tamu Eksekutif News kali ini adalah Irjen (pur) Drs H Iskandar Hasan SH MH, mantan Kapolda Sumatera Selatan yang maju sebagai calon gubernur di provinsi yang sama. Silakan simak ketokohan dan wawancaranya. Masih banyak soal lain yang muncul di edisi kali ini. Antara lain perlunya kewaspadaan terhadap flu burung jenis baru serta rencana Festival Derawan 2013 pada Juni-September mendatang. Akhirnya, silakan membuka halaman-halaman berikutnya. Selamat membaca!v

Redaksi EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

Edisi 5/IX 2013

EKSEKUTIF news Bimbang di Musrenbang

www.eksnews.com

Tamu Eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH Calon Gubernur Sumatera Selatan

Menuju Sumsel Baru Edisi 5/IX Mei 2013

Jabodetabek Rp25.000 Luar Kota Rp30.000

Pemerintah sepertinya menghadapi dilema terkait rencana kenaikan harga BBM. Agaknya, kenaikan akan berlangsung dengansyarat dan ketentuanberlaku.

Kenaikan harga BBM pasti berdampak sangat luas bagi masyarakat. Itu sebabnya pemerintah melibatkan para kepala daerah dan DPR. Tapi, toh ada yang menganggap pemerintah kurang berani menanggung risiko sendiri..

Jika harga bahan bakar minyak naik, maka sejumlah singkatan baru akan populer di tengah masyarakat. Ada BLSM, BSM, PKH, dan yang sudah lama dikenal: Raskin. Tapi, ada implikasi politiknya juga.

Masalah lemahnya infrastruktur masih menjadi perhatian utama para peserta Musrenbangnas 2013. Tapi isu itu tenggelam oleh riuh-rendah rencana kenaikan harga BBM.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) baru saja membagikan dividen tunai sebesar Rp 202 per saham senilai total Rp 4,9 triliun. Dividen tersebut setara dengan 58,79 persen dari laba bersih tahun buku 2012 yakni Rp 8,86 triliun. Bagaimana laba tahun ini?

Awal Mei ini artis Ayu Azhari berkalikali datang ke KPK terkait kasus korupsi impor dagung sapi. Apa hubungannya Ayu dengan daging itu?

3 Salam Redaksi 4 Daftar Isi 6 Info Produk 38 Ekbis: Laba untuk Negara 40 Ekbis: Tongkang Minta Korban 42 Ekbis: Lion Air Jatuh, Batik Air Terbang 44 Ekbis: Kinclong dalam Incaran 48 Hukum: Mencari Susno Duadji 50 Hukum: Rahudman Akhirnya

52 Hukum: Wawali Tersandung KDRT 56 Otonomi: Apa Kabar Kalimantan Utara 58 Otonomi: Gamawan Menyoal Gaya 60 Otonomi: APEKSI Ingin Lebih Bergigi 64 Tekno: Hati-hati Flu Burung Jenis Baru 66 Wisata: Derawan, Here I Come! 68 Selebrita: Ayu dan Uje 70 Tendensi: Ismail

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

info produk esornya dual-core 1.2 GHz., sementara genereasi terdahulunya memakaiprosesor dual-core 1GHz,” ungkap seorang eksekutifya, akhir April lalu. Produk Galaxy Tab 3 akan tersedia dalam dua pilihan memori internal yaitu Galaxy Tab 3 8GB dan Galaxy Tab 3 16GB. Bagi pengguna yang merasa kurang dengan kapasitas memori tersebut dapat menambahkan MicroSD dengan kapasitas hingga 64GB di slot yang tersedia. Untuk harga, pihak Samsung sendiri masih belum memberikan konfirmasi perihal masalah tersebut. v

Chevrolet Spin Laris Inden

General Motor Indonesia (GMI) meluncurkan Chevrolet Spin yang sudah memikat pembeli indent (pesan di muka) sejak Februari 2013 ini. “Spin ini proyek besar jadi kita akan fokus ini apalagi proses produksinya berkaitan dengan tenaga kerja pabrik,” tutur Yuniadi Haksono Hartono Direktur Marketing General Motor Indonesia di Jakarta, Rabu (24/4/2013). Yuniadi mengatakan bukan berarti GM tidak lantas memperkenalkan mobil baru. “Kalau produk lain bisa masuk setiap saat. Tapi kita tetap prioritaskan Spin,” katanya. Ia optimistik mobil mobil MPV nya bakal laris di pasaran dan kesuksesan ini berdampak model yang lain. Kami ingin menunjukkan betapa pentingnya Spin,” tuturnya. Bagi General Motor, Indonesia tetap menjadi bidikan nomer wahid karena Indonesia menjadi salah satu negara disamping Vietnam yang pertumbuhan ekonomi atau penjualan mobil tinggi. “Dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta dan diperkirakan 2 juta kendaraan akan terjual tahun 2018 mendatang, Indonesia menjadi prioritas yang digarap,” kata Yuniadi.v

Galaxy Tab III dari Samsung

Setelah ditunggu-tunggu akhirnya Samsung resmi merilis Galaxy Tab 3 yang akan meneruskan kesuksesan Galaxy Tab 2 sebelumnya. Galaxy Tab 3 sendiri menggunakan layar 7.0 inci dan menggunakan Android 4.1 (Jelly Bean). Jika dilihat sekilas, Galaxy Tab 3 mempunyai desain yang lebih tipis dibandingkan generasi sebelumnya. Galaxy Tab 3 hanya memiliki ketebalan 9,9 mm, sedangkan Galaxy Tab generasi sebelumnya memiliki ketebalan sekitar 10,5 mm. Selain dari sisi bodi, Galaxy Tab 3 juga dibekali dengan prosesor yang lebih cepat dari generasi sebelumnya. “Pros-

Honda Accord Tanpa Kunci

PT Honda Prospect Motor itu meluncurkan generasi kesembilan sedan Honda: All New Honda Accord 2013. Mobil ini diklaim dilengkapi dengan mesin berteknologi baru yang irit bahan bakar serta desain kabin lebih luas. Menurut Presiden Direktur HPM, Tomoki Uchida, Honda Accord selalu menjadi tolok ukur bagi sedan di kelas premium dengan keunggulan desain, kemewahan, teknologi, dan sistem keselamatan. saat peluncuran di Jakarta, Kamis, 25 April 2013. Uchida bilang, saat peluncuran All New Honda Accord di Jakarta, Kamis (25/4) lalu, mobil ini membawa teknologi baru yang disebut Earth Dreams. Teknologi ini memungkinkan struktur mesin Accord baru membuat bobot lebih ringan dan pemakaian bahan bakar lebih efisien. Tomoki Uchida menjelaskan, mobil barunya bermesin 2.4 liter DOHC i-VTEC, yang menghasilkan tenaga sebesar 176 PS pada 6.200 rpm dengan torsi maksimal 225 Nm pada 4.000 rpm. Mobil ini juga dilengkapi dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Sedan ini sudah dilengkapi kamera sehingga pengemudi bisa me lihat situasi sekeliling, terutama di belakangm saat parker. Fitur Lane Watch atau fitur kamera akan aktif bila pengemudi mengaktifkan lampu sinyal kiri atau menekan tombol Lane Watch Switch. Wow, kameranya diklaim dapat memonitor sampai jarak maksimum 50 meter. Bukan itu saja, bannya pun dilengkapi Velg 18 inchi dengan lampu LED Projector Head Light dan Front and Rear Parking sensor. Mobil ini tidak dilengkapi kunci. Fitur smart key system membuat pengemudi hanya perlu menyimpan kunci dalam saku dan mobil akan terbuka secara otomatis saat tangan pengemudi menyentuh handle pintu. Saat hendak menyalaka n mobil, pengemudi hanya tinggal menekan tombol start engine. v

info produk Ia mencontohkan, Home Entertainment System SA/SB-XH330 yang hadir dari riset mendalam di Indonesia, tidak hanya dealer, toko/ritel yang menjadi responden survei, tetapi juga melakukan home survey dan sound testing ke konsumen di Indonesia. Berdasarkan riset tersebut, produk SA/SB-XH330 merangkul empat konsep pokok,yakni high quality sound and picture, Design, Networking serta easy operation. Tidak hanya itu, desainnya juga unik di mana ketinggian speakernya dapat disesuaikan dengan TV 24 sampai 32 inci.v

Penghangat Air Sanken Rp16,5 Juta

Sanken meluncurkan pemanas air (Water Heater) yakni SWH Solarex Flatium dengan menggunakan sumber tenaga surya sehingga tidak perlu mengandalkan listrik. Menggunakan teknologi Blue Titanium Selective Coating Absorber (Germany Bluetec) membuat efisiensi penyerapan sinar ultraviolet lebih tinggi. Selisih efisiensi menyebabkan suhu air panas maksimal hingga 25 persen lebih tinggi dibandingkan dengan merk lainnya. “Dengan dua tangki berisi air Aquades untuk sirkulasi unit dan tangki berisi air panas untuk percampuran air mandi. Penggunaan air Aquades, pipa kuningan collector tidak akan tertutup kerak sehingga penghantar panas selalu lancar,” tutur Teddy Tjan, Marketing Director Sanken di Jakarta, pertengahan April lalu. Solorex Flatium dilengkapi Digital Controller sehingga konsumen bisa meng-customize back up electric heater sesuai keinginan konsumen secara otomatis sehingga praktis dan hemat. Produk yang menggunakan teknologi dari Jerman dijual seharga Rp 16,5 Juta ini mampu menampung 110 liter. Meski tidak mendapatkan panas matahari masih bisa dipergunakan selama tiga hari. “Kalau penghematan, salah satu hotel di Bandung Wirton Hotel bisa menghemat listrik hingga 80 persen. Sebelumnya mereka menghabiskan solar Rp 25 juta menjadi 20 juta,”. katanya. v

Panasonic Tawarkan Home Audio

Setelah absen selama dua tahun, Panasonic kembali meramaikan pasar home audio tahun ini. Dengan riset dan pengembangan produk yang berbasis pada konsumen Indonesia, Panasonic menargetkan pertumbuhan bisnis Home Entertainment System ini sampai 237% dibanding tahun lalu. Produk Home Entertainment System tersebut, antara lain SA/SB-XH330, Micro Hi-Fi, Bluray & DVD Home Entertainment System, dan Mini System/Power Hi-Fi. “Kami mengedepankan teknologi dengan suara maksimal,” kata Hiroyoshi Suga, President Director Panasonic Gobel Indonesia di Jakarta, akhir April lalu.

Mitsubishi Strada Rp159 Juta

PT Krama Yudha Tiga Berlian (KTB), distributor resmi Mitsubishi, membanderol varian baru Strada Triton yaitu Strata Triton Single Cab GLX 2WD di harga Rp 159 juta. Harga ini berlaku untuk wilayah Jabotabek selama periode peluncuran. Menurut keterangan tertulis KTB, produk ini bakal laris hingga 200 unit per bulan sejak diluncurkan. Stratada Triton GLX SC 4WD dibekali performa mesin 4D56 yang sudah terbukti handal dan mudah dalam perawatan. Varian baru ini juga punya interior yang nyaman dan tidak lelah jika menempuh perjalanan jauh. Ground clearance tinggi, final gear ratio besar dan sejumlah fitur keamana yang dipastikan bakal membuat pengemudi dan penumpang mobil nyaman. Jika dilihat dari performa mesin, Strata Triton GLX 2WD dibekali dengan performa mesin 4D56 2.5 Diesel SOHC +Turbo. Mesin ini sama dengan yang digunakan pada Mitsubishi L300. Varian baru Strada Triton ini juga menggunakan pompa injeksi tipe elektrical pada governornya. Sehingga injeksi bahan bakar ke ruang bakar diatur oleh mekanisme elektrikal dan penggunaan bahan bakar lebih efisien karena lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Strata Triton GLX 2WD dibekali dengan transmisi 5 speed M/T. Triplecone synchronizing pada gigi 1,2, dan 3 mampu menghasilkan perpindahan posisi gigi yang lembut. Desain eksterior yang modern dan kokoh, juga dilengkapi dengan front grill, halogen head lamp, turn signal lamp, ban 195R15C 8PR, velg 15 inch dengan velg steel wheel. Pada bagian belakang, SC GLX 2WD dilengkapi dengan rear body guard, outer hook, rear combination lamp dan handle bagasi. Strada Triton SC GLX 2WD juga dilengkapi denga ground clearance 200 mm sehingga lebih aman di area semi off-road. Mobil ini memiliki ruang kabin yang cukup lapang dan nyaman. Varian baru dari Mitsubishi ini dilengkapi dengan air conditioner, sistem audio CD/MP3/AM-FM, meter cluster, glove box, clock headlining dan vinyl seat cover. Di kelas pick up 4x2 tipe bonet, saat ini hanya Strada Triton yang sudah dilengkapi dengan AC dan sistem audio.v

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH

Drs H Iskandar Hasan SH MH Calon Gubernur Sumatera Selatan

Menuju Sumsel Baru

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH

ada 24 April yang lalu, rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Selatan (Sumsel) telah menetapkan nomor urut calon Gubernur periode 2013-2018. Pasangan Iskandar Hasan dan Ahmad Hafisz Tohir mendapat nomor urut dua (2). Pasangan ini optimistik meraih kemenangan. Apa alasannya?

“Angka dua ini victory artinya kemenangan dan keberuntungan. Masyarakat pun ingin yang baru,” kata Iskandar. Timnya tidak mempunyai target persentase masyarakat memilih, tapi berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya yang terbaik, “Jangan golput dan berikan hak politiknya yang baik,” tuturnya. Iskandar Hasan, Kapolda Sumsel yang mengundurkan diri untuk maju pemilukada berpasangan dengan Ahmad Hafisz Tohir, dalam Pemilukada Sumsel diusung oleh koalisi PKS, PAN dan PBR. Tercatat, PKS telah memenagni dua pilkada Gubernur secara beruntun, di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Lalu kenapa sekarang PKS berani mengusung Iskandar Hasan, siapa Iskandar Hasan? Iskandar adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara, lahir di Desa Muara Kati, Lubuk Linggau, 1 Mei 1955. Ayahnya seorang petani. “Beliau juga guru ngaji. “Sewaktu saya waktu kecil, bapak punya

peliharaan kerbau, ayam, bebek” katanya. Kesuksesannya tak lepas dari bagaimana dia selalu ingat pesan-pesan orang disekitarnya. “waktu kecilnya, kakek pesan sama saya jangan berhenti sekolah, jangan nakal, harus ngaji. Bapak saya pesannya, kamu tiap hari jangan berhenti sembahyang (Shalat)”, kenangnya. “Jadi saya jaga betul shalat saya sampai hari ini”, tambahnya. “Bapak saya guru ngaji, bapak saya itu juga bilal di masjid. Bapak saya dusunnya lain lagi Dusun Muara Rakitan, aslinya Bapak saya disitu, itu agak jauh dari dusun kelahiran saya”, tuturnya. Menurut Anis Matta, sosok Iskandar Hasan dapat mewujudkan visi pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu Iskandar hasan merupakan sosok jujur dan dapat memajukan provinsi dalam kinerja yang terukur untuk kesejahteraan rakyat. Senada dengan PKS, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa

menilai bahwa Iskandar Hasan sosok yang jujur dan visioner. Pada deklarasi pasangan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir di Palembang, Ketua Umum DPP PAN meminta kader PAN agar menyukseskan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir yang maju pada pemilihan kepala daerah setempat. “Saya meminta kepada seluruh kader PAN agar bahu-membahu bekerja keras menyukseskan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir,” katanya. Ia mengatakan, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun, dirinya optimistis pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir, Insya Allah bisa memimpin Sumsel. “Pemimpin ini jujur dan tidak pernah terlibat dalam persoalan kasus-kasus hukum. Sumsel memerlukan pemimpin yang bersih dan bisa membangun,” ujarnya.

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH

r Iskandar Hasan bersama masyarakat di Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menuturkan, Iskandar dan Hafisz adalah pemimpin visioner, berpikir jauh ke depan. Pemimpin pekerja keras harus ada di Sumsel. Ia juga mengatakan, sudah saatnya Sumsel berubah. Menjadikan rakyat Sumsel bisa lebih sejahtera. Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan pemimpin memiliki visi untuk Sumsel yang baru. “Pemimpin itu tidak hanya cerdas, tetapi juga pemimpin yang jujur, amanah, dan menyayangi masyarakat Sumsel,” tuturnya. Permintaan Hatta Rajasa ini langsung ditanggapi oleh kader-kader di daerah. Misalnya Di Ogan Ilir (OI), kader PAN Siap menangkan Iskandar-Hafisz dan guna memantapkan dan mensukseskan Pemilukada Gubernur Sumsel 2013, DPD PAN Kabupaten OI langsung menggelar rakor yang dihadiri lebih dari 200 kader di Indralaya. Ketua DPD PAN OI Rusdi Tahar mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri seluruh pengurus DPD PAN OI, DPC, Pan Muda (Pandu), Perempuan Amanat Nasional (Puan), BM PAN dan Para Caleg PAN se-Ogan Ilir. “Kita instruksikan mesin partai bergerak dengan cepat dalam rangka pemenangan pasangan Cagub/Cawagub IskandarHafisz. Apalagi pilgub kian dekat dan kita punya satu tujuan memenangan calon

yang kita usung di Kabupaten Ogan Ilir,” tegas Tahar. Ia menambahkan, PAN menargetkan menang di OI dan diharapkan di Empat Lawang, Muba, OKI, OI, Mura, Linggau, Pagar Alam. Kemudian OKU yang merupakan daerah kelahiran ibunda Cawagub yaitu Adu Manis-pun akan mendapatkan suara mayoritas di kabupaten tersebut termasuk daerah lainnya di Provinsi Sumsel. Sedangkan Cagub Iskandar Hasan, lanjutnya, memiliki pengalaman yang sudah teruji, karena beberapa kali menjabat sebagai Kapolda. Seperti Kapolda Babel, Kapolda Aceh dan terakhir Kapolda Sumsel. Menurut Tahar semua itu merupakan modal besar partai untuk bisa memenangkan Iskandar-Hafisz. Ditambah dengan posisi Cawagub Hafisz Tohir yang merupakan pengusaha sukses dan adik kandung Menko Perekonomian ini pun modal besar untuk memajukan Sumsel kedepan. Untuk itu mulai sekarang PAN sudah mengintruksikan agar seluruh infrastruktur dan kader partai untuk aktif secara cepat dan intensif baik cabang, ranting, rayon dan sub rayon sekaligus para kader dituntut total memenangan pasangan ini. Ditambahkannya apa yang dilakukan merupakan tindak lanjut pertemuan Rakor tingkat provinsi.

“Untuk itu dengan segenap potensi yang ada maka kita yakin Iskandar-Hafisz akan menang di Ogan Ilir,” tegas Tahar.

Didukung karena Berprestasi

Penilaian Pimpinan PKS dan PAN itu bukan tanpa alasan, karena penilaian itu juga datang dari orang-orang yang pernah mengenal Iskandar Hasan yang jauh dari motif politik pilkada Sumsel. Mislanya, pernah suatu ketika Pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh akan mengirim surat ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusulkan kenaikan pangkat Iskandar Hasan (mantan Kapolda Aceh) dari bintang dua (Irjen) ke bintang tiga (Komjen). “Rencana itu sebagai rasa terima kasih Pemerintah Aceh, DPRA, dan rakyat Aceh pengabdiannya selama setahun 11 bulan di Aceh memberikan kesejukan kepada masyarakat Aceh,” kata Wakil Ketua II DPRA, Sulaiman Abda didampingi Ketua DPRA, Hasbi Abdullah dan Wakil Ketua I, Amir Helmi, pada pertemuan Pimpinan DPRA dengan mantan Kapolda Aceh di ruang kerja Ketua DPRA. Selama memimpin di Aceh, Iskandar Hasan dinilai oleh masyarakat Aceh sebagai pemimpin yang tegas dan jujur serta bisa menjadi mediasi bagi berbagai ke-

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH lompok. “Kekompakan itu harus dimulai dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu pemerintahan desa sampai provinsi,” kata Iskandar Hasan tentang konsep kepemimpinannya. Misalnya dalam bertugas, untuk meminimalisir berbagai pelanggaran, selama bertugas di Aceh ia telah melakukan sejumlah kegiatan, seperti program saweu sikula, psantren/dayah, saweu gampong sambil berdialog dengan tokoh agama, adat, tokoh masyarakat, pemuda dan pihak lain. “Program ini telah membuat tugas berat saya di Aceh, yaitu mengamankan pilkada gubernur dan 17 bupati/wali kota telah berhasil dengan baik,” tambahnya. Selanjutnya, Wakil Gubernur Aceh yang sekaligus Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf menyambut baik kemunculan Iskandar Hasan menjadi calon gubernur Sumatera Selatan. “Semoga Iskandar Hasan akan menjadi pilihan yang terbaik untuk daerah Sumatera Selatan,” kata Muzakir Manaf. Muzakir mengatakan mengenal baik sosok Iskandar Hasan. “Beliau memiliki komitmen yang bagus untuk masyarakat. Selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Muzakir. Selama hampir dua tahun menjadi Kepala Polda Aceh, kata Muzakir, Iskandar telah berbuat banyak untuk penegakan hukum di Aceh. Muzakir memang bersahabat dengan Iskandar. Bahkan ketika meresmikan masjid Aceh di Palembang, Muzakir ditemani Iskandar. Muzakir percaya, jika rakyat Sumatera Selatan memilih Iskandar sebagai gubenur maka Iskandar akan berbuat yang terbaik di daerahnya. “Beliau sudah teruji di daerah lain dalam memimpin kepolisian,” katanya. “Tentu saja di daerahnya sendiri dia akan berbuat yang lebih baik lagi,” katanya. Menurut Muzakir, selama berada di Aceh, Iskandar berhasil membuat suasana ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat Aceh. Bahkan ketika Pilkada Aceh berlangsung memanas, Iskandar dapat menunaikan tugasnya dengan bagus. Semua persoalan hukum yang muncul dalam Pilkada Aceh pun bisa diungkapnya. Di Aceh, Iskandar sangat bermasyarakat. Selalu terjun ke berbagai berbagai pelosok Aceh untuk mensosialisasikan penegakan hukum. Dia sering terlihat ngobrol dengan masyarakat di warung-warung kopi, dari sinilah dia menangkap persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat dan kemudian menyelesaikannya. Walaupun hanya sebentar menjadi Kapolda Sumsel, namun kepemimpinan yang

berpegang pada hukum langsung diperlihatkan oleh Iskandar Hasan. Tidak hanya orang lain, anak buah sendiri jika bersalah dia akan hukum. Sebagaimana kita ketahui, dalam waktu kepemimpinan yang singkat itu tercatat sebanyak 107 anggota polisi dalam jajaran Kepolisian Daerah Sumsel terjaring pengguna narkoba. “Anggota yang terjaring narkoba tersebut dibina di SPN Betung, Kabupaten Banyuasin, selama satu bulan,” kata Iskandar waktu itu. Sebelum diberangkatkan anggota yang terkena narkoba tersebut diintrogasi Kapolda Sumsel untuk mengetahui kesadaran mereka. Dalam menegakkan aturan, unsur keadilan diterapkan dengan sangat bijaksana oleh Iskandar Hasan. Contohnya, dia mengatakan, pembinaan akan dilakukan selama satu bulan, namun jika memang diperlukan akan ditambah lagi. Namun,

tera Selatan periode 2013-2018, fungsionaris DPP Partai Golkar ini langsung mengatakan akan memberikan dukungan untuk Iskandar Hasan. Kepada sejumlah wartawan, Bupati Musi Rawas itu menginginkan kandidat yang unggul dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 6 Juni mendatang dan merupakan putra daerah. Dari empat pasang kandidat bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang mendaftar ke KPU hanya Irjen Pol Iskandar putra daerah Kabupaten Musi Rawas. “Kalau menurut irasional ataupun hati nurani, semua calon merupakan kawan kita. Namun, jika mengutamakan emosional maka ada pasangan H Iskandar Hasan asli dari Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau yang bisa dipilih,” ungkapnya kepada wartawan. Selanjutnya pria

r Iskandar Hasan di ruang kerjanya. ujar dia, setelah mendapat pembinaan secara rutin akan tetapi tidak ada perubahan, maka personil itu akan dilakukan pemecatan. Hal ini karena pihaknya juga akan melakukan tes kejiwaan dan bila mereka tidak bisa berubah lagi maka satu-satunya jalan adalah pemberhentian. “Pembinaan tersebut bukan berarti untuk menyengsarakan anggota tetapi hanya membenahi prilaku mereka agar taat terhadap hukum”, ujar dia. Dukungan demi dukungan terus berdatangan pada Pasanga Iskandar HasanHafisz Tohir, tak tanggung-tanggung, dukungan tersebut datang dari ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), H. Ridwan Mukti. Pasca pengunduran dirinya dari bursa pencalonan Gubernur Suma-

dengan gelar Pangeran Adipati itu menginginkan siapapun pasangan nantinya menang dalam Pilgub dapat memberikan perubahan lebih baik bagi Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya Kabupaten Musi Rawas yang selama ini banyak infrastruktur milik Provinsi Sumatera Selatan tidak diperhatikan. Salah satunya jalan poros di Kecamatan Nibung yang kini rusak parah nyaris tidak bisa dilalui kendaraan. Artinay, Iskandar Hasan mungkin jawaban yang diinginkan oleh Ridwan Mukti, dan masyarakat Sumsel secara keseluruhan agar Sumsel ke depan bisa lebih baik. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH

Agar Rakyat Menegaskan Pilihan

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH

rjen (P) Drs H Iskandar Hasan SH MH, pria kelahiran Lubuk Linggau ini mungkin belum kita kenal betul di dunia politik. Maklum, beliau terjun dalam dunia politik masih sangat baru belum genap dua bulan. Namun sebagai pemimpin, lelaki kelahiran 57 tahun lalu itu pernh menjadi Kapolda di tiga provinsi berbeda. Jadi untuk soal kepemimpinan ia sangat berpengalaman. Saat menjabat sebagai Kapolda, baik di Aceh maupun di Sumsel beliau membuat berbagai terobosan, antaranya membuka SMS bagi masyarakat yang ingin mengadu langsung kepada beliau. Maksud dari program ini, agar ia bisa mendapat laporan langsung dari masyarakat, karena lelaki yang sangat ramah ini bukan tipe pemimpin yang hanya mengandalkan laporan dari bawahan yang mungkin saja bersifat ABS, asal bapak senang. Secara politis, memang sulit memprediksi Iskandar Hasan akan maju sebagai calon Gubernur, karena dua bulan yang lalu dia masih menjabat Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), artinya masih sebagai perwira tinggi aktif. Namun, atas permintaan dari berbagai komponen masyarakat Sumsel akhirnya ia bersedia pensiun dini dari kepolisian dan maju sebagai calon Gubernur. “Saya diminta masyarakat maju sebagai calon Gubernur” kata Iskandar Hasan. Lulusan Akpol 1980 ini mengatakan, jika bukan permintaan masyarakat, iia tak mau maju dan memang sudah sulit untuk maju, karena saat itu partai-partai sudah hampir punya calon masing-masing. ”Sedangkan lewat independen saya tak ada waktu” jelas dia. Berikut petikan wawancara Tim Eksnews.com beberapa waktu lalu.

Sekarang Sumsel akan menghadapi Pilkada, sebagai Cagub bagaimana penilaian Anda? Dalam pilkada ini kan ada empat kandidat ya, termasuk saya. Tentunya saya maju ini ingin mempertegas kembali ada pilihan yang lain, selain tiga kandidat. Jadi, saya katakan di sini, jangan bilang bahwa saya ini pilihan alternatif, tetapi saya adalah pilihan yang dipertegas. Saya itu mempertegas diri, bukan alternatif. Masyarakat jangan bingung, karena saya maju memang benar-benar untuk membangun Sumatera Selatan. Saya tidak akan menilai orang lain, saya hanya akan berbicara tentang saya dan pasangan saya, Hafisz Tohir yang mengusung tagline (semboyan) “IskandarHafisz Sumsel Baru”. Apa makna Sumsel Baru ini? Sumsel baru ini, Sumsel yang Bersih, Aman, Ramah dan Unggul. Penjabaran itu termaktub dalam visi saya bahwa kita harus mewujudkan “Sumsel Baru” Darussalam. Seperti apa wujud Sumsel Darussalam itu? Sumsel Darussalam ini kita elaborasi sedemikian rupa sehingga kita menuju ke situ dengan misi saya membangun Sumsel ini menjadi lebih baik, aman, damai, sejahtera kemudian bebas dari maksiat, bebas narkoba, bebas korupsi, agamis, mandiri dan bermartabat. Nah inilah kira-kira gambaran Sumsel Baru yang darussalam itu. Apa yang ingin kami capai ini, tentunya kami sudah

membagi ini dalam tahapan-tahapan pembangunannya nanti, baik itu jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang. Nah ini yang kami susun dalam visi-misi yang secara lengkap akan kami sampaikan dalam debat kandidat nanti. Apa yang melatarbelakangi Anda hingga tertarik untuk memimpin Sumsel? Awalnya saya tidak begitu berniat mencalonkan diri. Tapi, niat itu menguat setelah saya menerapkan program-program yang berkategori keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), waktu saya sebagai Kapolda. Setiap menjadi Kapolda, saya memberikan nomor agar masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan saya lewat sms. Dari sms yang masuk tersebut saya bisa melihat permasalahan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat di bidang kamtibmas. Ternyata yang paling banyak adalah masalah narkoba, perjudian, korupsi kemudian masalahan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi yang dapat kita ketahui dan pelajari. Bahkan diseminarkan dan kita masukkan dalam laporan terkait akar masalah kejahatan itu. Apa akar permasalahan hingga kejahatan itu terjadi? Setelah kami lihat itu ada semacam stimulasi penyimpangan budaya pada masyarakat. Selama ini kita kenal budaya di sini

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH sering membawa senjata tajam. Di Sumsel, membawa senjata tajam itu biasa. Tapi, dengan konteks sekarang, itu sudah tidak relevan lagi. Masa orang kawinan ada yang bawa senjata tajam? Kalau mau masuk hutan membawa senjata tajam oke lah. Nah sekarang ketika orang kawinan, sunatan masih membawa senjata tajam. Juga masih ada kebiasaan orang tua ketika anaknya mau pergi, anaknya ditanya, â&#x20AC;&#x153;pisaumu sudah dibawa belum. Kalau dulu kita bisa pahami, karena memang masih banyak hutan, kalau sekarang kan sudah kota. Selain membawa senjata tajam, mungkin ada hal baru? Di sini ada pembuatan senjata api rakitan, kemudian berkembang juga pembuat minuman keras seperti tuak. Selain minuman keras, ada juga narkoba dan organ tunggal. Nah kalau ada kegiatan organ tunggal di situ, pasti ada orang mabuk, ada yang berantam bahkan ada yang bunuh-bunuhan. Seperti yang terjadi di Palembang baru-baru ini, masalahnya sepele, karena ditegur saja orang bisa main tusuk dengan senjata tajam. Jadi ada korelasi antara penyimpangan budaya tadi dengan meningkatnya kriminalitas. Nah inilah yang kami garap. Kita berharap dari rekomendasirekomendasi kita ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang membatasi masyarakat dalam membawa senjata tajam atau kegiatan organ tunggal itu tadi. Jadi upaya-upaya begini, pendekatan-pendekatan saya dengan masyarakat, ini banyak kasus yang kita ungkap. Hampir setiap hari sekarang kasus narkoba bisa kita ungkap di Sumsel ini. Bahkan kemarin anak buah saya sendiri, polisi, kita tangkap 130 orang terkait kasus narkoba. Jadi 130 polisi ini kita bina ulang, didik ulang di SPN (Sekolah Polisi Negara) untuk dikembalikan. Walaupun sudah terkena narkoba? Ya, tetap kita bina kembali. Nah inilah apa yang saya katakan di buku saya, bagaimana mempimpin dengan nurani. Jadi tidak serta-merta anak buah yang salah kita hajar begitu saja. Jadi prinsip saya, kalau bisa dibina, kenapa tidak kita bina. Namun jika tidak bisa lagi dibina, maka kita binasakan.

Apakah ada benang merah sukses Anda di Aceh dan Sumsel sebagai Kapolda sehingga masyarakat menginginkan Anda maju sebagai Gubernur? Nah dari inilah mungkin salah satu alasan kenapa masyarakat menginginkan saya menjadi Gubernur. Mungkin masyarakat sudah membandingkan dengan kandidat yang lain, sehingga saya diangap lebih mampu memimpin Sumsel yang akan datang. Para alim-ulama dan tokoh masyarakat alhamdulillah sudah saya kumpulkan, sudah saya komunikasikan termasuk dengan lintas partai. Ini baru konteks kamtibmas, belum lagi dengan konteks yang lain termasuk politik. Kalau terkait politik, saya berpolitik belum dua bulan, mulai tanggal 12 Maret 2013. Sedangkan progam saya ini jauh sebelum saya berpolitik. Nah denga konteks itulah masyarakat mendorong. Berpolitik baru sebentar, bagaimana bisa tiba-tiba langsung didaulat sebagai calon Gubernur oleh parpol? Tadinya saya lihat memang secara politis tidak memungkinkan. Pertama misalnya kita maju melalui independen, ya sulit karena waktu tidak ada. Kemudian partai politik, tadinya kan sudah mengerucut semua kecalon-calon yang lebih dulu sosialisasi dan saya juga tidak begitu peduli, care, juga. Tapi alhamdulillah tanggal 12 siang itu Pak Hatta Rajasa bersama tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) menawarkan saya untuk bergabung ini. saya bilang kalau Anda oke dan kalau Anda berkenan mohon Anda untuk tembus Kapolri. Nah rupanya pak Kapolri juga berkenan, akhirnya saya bisa maju. Apa modal Anda agar bisa terpilih, mengingat Anda baru terjun ke dunia politik? Secara politik, modal saya sudah ada, 20 persen dari partai, mesin partai sudah jalan. Kemudian dari jalur keluarga, keluarga saya dan keluarga Hafisz. Belum lagi jalur-jalur lain, kalau kita kaji lagi kita ini ada hubungan. Dan saya orang Sumsel asli. Jadi saya benar-benar serius untuk maju sebagai Gubernur Sumsel. Kemarin ada isu bahwa saya hanya digunakan untuk memecah

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH suara. Itu sama sekali tidak benar. Waktu deklarasi saya tegaskan bahwa saya maju untuk mempertegas pilihan bagi masyarakat agar Sumsel bisa maju, berubah menjadi Sumsel Baru. Bagaimana Anda memandang Sumsel saat ini? Dalam pandangan saya, kesejahteraan rakyat itu sangat berpengaruh dengan keamanan. Kemarin kita kan mengadakan rapat seluruh Kapolda di Mabes Polri, ternyata kejahatan di Sumsel itu nomor dua setelah DKI Jakarta. Padahal kalau kita bandingkan jumlah penduduk, kita kurang dari separuh dengan Jakarta. Dengan jumlah penduduk kurang dari setengahnya, tapi kenapa kejahatan kita tinggi? Ternyata hal ini dapat terjadi karena menyangkut masalah kesejahteraan dan keadilan. Apalagi kejahatannya menyangkut dengan pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Copet, jambret dan segala macamnya itu menyangkut kesejahteraan. Orang kalau tidak sejahtera, pikirannya kotor dan bisa menimbulkan kejahatan. Artinya apa? program saya yang pertama nantinya adalah mengentaskan kemiskinan ini, dengan konsep ekonomi kerakyatan. Kalau rakyat sudah sejahtera, insya Allah tidak ada kejahatan atau minimal kejahatan akan berkurang drastis. Untuk menuju ke sana tentunya kita harus menjaga empat faktor iklim investasi. Investasi akan naik kalau empat faktor itu ada. Pertama keamanan, investasi akan naik jika keamanan terjaga. Yang kedua, kepastian hukum dimana kepastian hukum harus tegas ditegakkan. Yang ketiga, birokrasi. Birokrasi tidak boleh berbelit-belit dan panjang. Nanti birokrasi kita pangkas sehingga tercipta birokrasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah infrastruktur, infrastruktur harus disiapkan oleh pemerintah. Seperti apa penilaian Anda soal infrastruktur di Sumsel? Infrastuktur itu dapat dikategorikan lagi menjadi empat yaitu jalan, air, listrik dan komunikasi. Nah kalau kita lihat untuk jalan saja, saat ini di Palembang saja jalan rusak sekali. Apalagi di luar Palembang, lebih parah lagi. Selain itu kemacetan ada di manamana. Jadi pilar-pilar pembangunan ini harus benar-benar kita jaga sehingga investasi akan masuk, jika investasi masuk maka ekonomi akan berjalan. Rakyat dengan sendirinya akan bangkit ekonominya. Selain itu tentu kita akan terus memperbaiki sumber daya manusia (SDM), baik itu SDM di tingkat pemerintahan, birokrasi atau ditingkat masyarakat secara umum. Kalau dipemerintahan, dimana SDM aparat kita rendah bagaimana kita mau berpacu. Bagaimana kondisi jalan di sentra produksi? Ya itulah kenapa infrastruktur jalan harus kita perbaiki dan kita tingkatkan, kasihan dengan masyarakat. Misalnya masyarakat menanam pepaya, durian atau duku, kalau pada musim-musim itu jalannya jelek maka berapa hari dia harus sampai ke kota. Yang tadi nilainya kalau kondisi segar bisa seribu rupiah per kilo tapi kalau sudah layu mungkin tinggal separuh harga. Apalagi kalau busuk, tidak laku sama sekali. Artinya apa? Yang rugi rakyat, harusnya pemerintah kan tanggungjawab. Nah kalau rakyat rugi, cost kita bertambah dan angka kemiskinan akan naik. Soal perekonomian Sumsel bagaimana? Yang kita inginkan ekonomi rakyat ini berkembang. Itu yang saya inginkan, sehingga jangan orang berpikir bahwa semua orang ingin jadi pegawai negeri. Justru yang kita ingin itu enterprenneur, punya jiwa kewirausahaan dan itu harus kita kembangkan ditengah masyarakat. Masyarakat akan lebih happy kalau punya usaha-usaha seperti itu. Bahkan dia bisa menyumbang pajak,

pendapatan pemerintah apabila ekonomi rakyat itu berkembang. Potensi untuk itu banyak di Sumsel, nah ini yang belum dikembangkan oleh pemerintah. kita lihat pemerintah saat ini masih berpikir bahwa kita punya tambang, punya ini dan punya itu. Padahal tambang itu kan bisa habis dan tidak bisa diperbaharui. Harusnya tambang itu kita hemat, tidak harus kita habiskan sekarang. Dan hasil yang ada saat ini bisa kita gunakan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan tadi. Selain itu nanti kita juga akan melihat perimbangan keuangan daerah dan pusat, dimana kita sebagai daerah produsen harusnya lebih tinggi dong. Nah itu yang juga harus kita usahakan perimbangan ini, agar kita bisa membangun. Jangan kita sebagai daerah sumber tapi miskinnya banyak. Seberapa penting memandang ekonomi kerakyatan itu? Ingat, kekuatan ekonomi kita ini ada di rakyat. Industri-industri besar menurut saya itu tidak menjamin kuat dengan pengaruh dunia ini, ekonomi rakyat lah yang kuat itu. Selama ini yang bertahan dari krisis global kan ekonomi rakyat ini. ya UKM-UKM itu yang kuat, yang bisa bertahan. Basis kita disitu dan itu harus kuat. Apalagi ekonomi yang mengandalkan ekspor besar-besaran itu, hancur ekonomi dunia maka kita ikut hancur juga. Apalagi jika kita bergantung dengan minyak, batu bara. Kalau itu habis kita mau apa? Seperti di Bangka-Belitung kalau timah habis mau jadi apa. Makanya sewaktu tugas di Bangka-Belitung saya menulis buku â&#x20AC;&#x153;Bangka-Belitung di Masa Depanâ&#x20AC;?. Kita ingin pemerintah punya anggaran riil jika timah ini habis Bangka-Belitung mau jadi apa? Saya lihat sumber daya alamnya cukup bagus untuk wisata, kenapa itu tidak dikembangkan. Sama saat saya di Aceh dulu, waktu saya berpangkat Letkol dan jadi Kapolres Aceh Utara, sudah saya katakan pada Bupati waktu itu. Pak Bupati mumpung ini pabrik-pabrik besar ada di sini, coba kita bangun sekarang ini tiga hal pokok yaitu perkebunan, pertanian dan perikanan. Apa prinsip Anda dalam memimpin? Kalau di kepolisian saya bilang kita bekerja itu ada empat prinsip. Pertama kerja keras. Yang kedua kerja cerdas, kenapa harus cerdas? Supaya mengurangi tenaga yang kita gunakan untuk kerja keras tadi. Ketiga, kerja tuntas dan yang terakhir itu ikhlas. Ikhlas itu apa? apa yang sudah kita kerjakan semuanya kita kembalikan kepada yang maha kuasa. Dengan begitu kita plong, tidak ada lagi penyesalan jika kita gagal. Terkait kampanye, bagaimana komunikasi politik Anda? Begini ya, saya nggak mau bohong dengan rakyat. Jangan mengumbar janji karena janji itu pangkal kebohongan. Jadi jangan pernah bohongi masyarakat, apalagi kita berjanji bahwa kita

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

tamu eksekutif

Drs H Iskandar Hasan SH MH

akan bangun ini, bangun itu padahal dalam kenyataannya nggak. Sudah terlalu banyak pemimpin model begitu, mengumbar janji politik. Artinya dalam kampanye nanti, saya ingin kampanye partisipasi, langsung melibatkan masyarakat. Kalau bicara pembangunan, itu blue print-nya sudah ada, baik itu jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Kenapa ini tidak berjalan? Dengan kampanye partisipatif, kita bisa tanya langsung. Sejauh ini bagaimana hasilnya? Saya sudah bertemu dan bertanya kepada masyarakat, ternyata permintaan masyarakat itu sangat sederhana. “Pak, jalan di kampung kami rusak pak”, “Pak, listrik belum sampai pak”, “Pak, soal lahan kami yang dijanjikan sertifikat belum ada pak”. Jadi sangat sederhana dan mendasar sekali. Soal komunikasi berkembang dengan sendirinya. Untuk komunikasi, kalau masyarakatnya banyak maka tower-tower akan berdiri. Jadi kebutuhan mendasar ini wajib disediakan pemerintah, jangan dikorupsi. Ini jalan baru dua-tiga bulan sudah rusak, bagaimana bisa maju. Rakyat yang ada di situ, bukan tambah berkembang menjadi kaya malah tambah miskin. Misalnya di wilayah Ogan Ilir, itu kasihan rakyatnya. Tapi pemerintah saat ini kurang memperhatikan itu. Apakah partisipasi masyarakat tinggi dalam pilkada Sumsel? Saya melihat masyarakat Sumsel ini cukup pintar, makanya saya katakan tadi justru kita jangan bohong karena masyarakat sudah sangat pintar. Kalau kita bohong, “wah ini bohong lagi”, jadi kita nggak usah bohong. Kita ngomong apa adanya sehingga masyarakat semangat untuk ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Masyarakat sudah cerdas, walaupun baru 4 bulan saya bertugas di Sumsel, melihat program-program kita selama ini sudah banyak mereka yang datang dan mendukung kita. Hal itu karena saya apa adanya. Kedua, saya lihat karena masyarakat kita ini mayoritas orang beragama, kita dorong ke situ. Mau agama Islam, agama lain kita dorong dan toleransi beragama di Sumsel ini cukup bagus. Dan ini perlu kita pererat lagi. Jadi dengan nuansa agama, nuansa ekonomi dan nuansa keamanan masyarakat sudah bisa lihat siapa yang akan dipilih. Justru saya nanti meminta masyarakat jangan asal coblos, tapi dia gunakan akal pikiran yang sehat untuk memilih pemimpin terbaik.

Jika warga lebih memilih ke kebun daripada ke TPS? Ya kita lihat ya, ekonomi rakyat itu ditopang oleh kebun karet sama kopi. Itu yang paling tua, saya kenal nenek moyang saya dulu ya itu. Kakek-nenek saya itu berdagang karet dan kopi, belakangan sawit. Kalau kita lihat karet di Sumsel itu mayoritas, itu karet rakyat bukan karet perusahaan. Nah tentunya rakyat sudah cerdas di mana untuk memiliki pemimpin yang terbaik itu harus ada partisipasi. Saya berharap para petani kita itu ya gunakanlah hak pilihnya. Ya namanya hari besar, hari demokrasi, jadi gunakanlah hari itu untuk memilih pimpinannya. Mungkin setelah dia coblos, dia bisa ke kebun lagi, bisa potong karet setengah hari dan tak usah diambil dulu. Besoknya baru diambil. Kan lumayan, partisipasi berjalan dan aktivitas tetap bisa dilakukan. Saya harap begitu pada masyarakat, termasuk yang di perairan, di ladangladang untuk hari itu dapat menggunakan hak pilihnya. Bagaimana dengan potensi kecurangan dalam pilkada ini? Anda lebih tahu lah siapa yang berpotensi melakukan kecurangan-kecurangan. Saya tidak akan menyebutkan ada atau tidak namun potensi itu ada dan anda pasti tahu lah..hehehe. Jadi potensi itu ada dan hampir terjadi disetiap pilkada. Kalau masih saja berlaku curang, saya pikir masyarakat tidak usah memilih dia lagi. Karen kalau awalnya sudah menipu, maka ujung-ujungnya sepanjang pemerintahan itu akan begitu terus. Terakhir, kalau Anda menjadi Gubernur nanti, apakah pengaduan langsung akan tetap ada dan terbuka? Kalau saya menjadi Gubernur, saya akan terbuka. Kantor Gubernur, rumah Gubernur akan selalu terbuka untuk masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung. Makanya dengan saya buka sms kemarin banyak aspirasi masyarakat dan itulah sebagai pedoman saya menentukan kebijakan dalam bidang kepolisian. Kita harus begitu, jangan hanya top-down kita. Program pengaduan langsung lewat sms ini bukan pertama kali saya lakukan, sebelumnya saat menjabat Kapolda Aceh, program ini sudah saya terapkan.v

Rekam Jejak lrjen Pol Drs H lskandar Hasan SH MH NRP 55050602 Kapolda Sumsel, Cagub Sumsel 2013-1018 Lubuk Linggau SD 1967 SMP 1971 STM 1974 PENDIDIKAN PROFESI DALAM NEGERI AKABRI 1980 PTIK 1986 HANKAM 1990 PA SERSE UMUM 1991 SESPIM 1995 SUSJEMEN HANKAM 1997 SESPATI VII 2004 Universitas Bung Karno 2008 Universitas 17 Agustus Jakarta 2010 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI FBI ACADEMY, Quantico, Virginia, USA 1992 Management of Serious Crime Course Australia 1997 Investigation Course Tokyo, Japan 2005 RIWAYAT JABATAN 29-Desember-2010 KAPOLDA ACEH 05-Agustus-2010 KADIV HUMAS P0LRI 09-Juli-2010 SAHLI KAPOLRI 2009 DIR PPTTK PTIK 2008 KAPOLDA KEP.BANGKA BELITUNG 2006 SES NCB INTERPOL 2002 WASES NCB INTERPOL 2000 KADIT SERSE POLDA SUMUT Nov 1999 WAKA SUBDIT PIDKAMNEG KORSERSE POLRI Juli-1999 KADIT SERSE POLDA RIAU 1998 KAPOLRES ACEH UTARA POLDA ACEH 1997 SESDIT DIKLAT POLDAACEH 1995 KASAT IDIK JITKAOR SUBDIT SERSE UM DIT SERSE POLRI 1994 INSTRUKTUR PUSDIK RESINT.EL 1990-1994 KANIT CURAT SAT SERSE POLDA METRO 1989-1990 KANIT BUNUH CULIK DITSERSE POLDA METRO 1987-1989 KASUBBAG BINOPS DITSERSE POLDA METRO 1986-1987 PAUR BAGREN SETDIT LOG POLRI 1984-1986 MAHASISWA PTIK 1984 KAPOLSEKTIF GONDOMANAN YOGYA POLDA JATENG 1983 KAPOLSEKTIF CILACAP POLDA }ATENG 1982 KABAG OPS POLRES AILIU TIMTIM POLDA NUSM 1981 KASAT LANTAS POLRES CILACAP POLDA JATENG 1980 DANSAT SABHAM RES CILACAP POTDA IATENG 1980 PA STAF POLRES CILACAP POLDA JATENG 1980 PA STAF POLRES BANJARNEGARA POLDA JATENG TANDA JASA Satya Lencana SER0JA 1983, Satya Lencana GOM VII TH 1998 Satya Lencana KESETIAAN 8 TH, Satya Lencana KESETIAAN 16 TH, Satya Lencana KESETIAAN 24TH, Satya Lencana JANA UTAMA 2004, Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Bhayangkara Pratama.

PENUGASAN LUAR NEGERI Retratning FBI Asia Pasific Seminar Tokyo, |epang, 1994 Pertemuan Polda Sumut-Kontingen PDRM Penang, Malaysia 2002 Investigasi Zakaria Zaman di Bangkok, Thailand 2003 Milipol Exhibition, Prancis 2003 Conference afThe Creation of Orange Noticei Lyon, Prancis, 2004 Counter Terrosim Workshop Singapura 2004 SCTIB di Paris, Prancis, 2005 ICPO General Assembly Session, Berlin, German, 2005 Pertemuan Polisi Serawak dan Polda Kalbar, Kucing, Malaysia2005 Kunjungan Kerja ke Mabes Polisi Korea Selatan, 2005 China-Asean Workshop on Law Enforcement 2006 Pertemuan Teknis MoU Polri-PNP, Davao, Filipina 2006 Kunjungan Kerja ke Pyongyang, Korea Utara 2006 Konferensi ASEANAPOL ke-27, Singpura 2007 6th Ministrial Meeting on TransNational Crime), Brunei 2007 Workshop “Fusion Task Force Operational” Kairo, Mesil 2007 Kunjungan Keria Kapolri ]end. Sutanto ke FBI, CIA, US Attomey General, Departement Af Justice & White House, 2007 Mengikuti Penganugerahan “Dariah Utama Bhakti Cemerlang” untuk Kapolri Jend. Sutanto, Singapura, 2008 Studi Banding The National Japan Police Agency, 2008 Mengikuti Penganugerahan “Dariah Pahlawan Negara Brunei Yang Amat Perkasa Dariah Pratama” dari Sultan Hassanal Bolkiah kepada Kapolri Jend. Sutanto, Brunei Darussalam, 2008 FBI Retraining Asia Pasific, Gold Coast, Australia, 2009 Pelatihan JlCA Bidang Manajemen Organisasi Polisi, |epang,2009 Penelitian Masalah Trafficking in Person di ]ohor; Malaysia, 2010 FBI Retraining Asia Pasific di Kuaia Lumpur; Malaysia, 2010 Kunjungan Kerja Penganugerahan “Dariah Utama Bhakti Cemerlang” kepada Kapolri |end Bambang Hendarso Danuri dari Presiden Singapura, 2010.v

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

galeri kegiatan

Drs H Iskandar Hasan SH MH

Menjadi Pembicara di Universitas Palembang

Kunjungan ke Baturaja, Ogan Komering Ulu

Silaturahmi dengan IMBI Palembang

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

galeri kegiatan

Drs H Iskandar Hasan SH MH

Pemilihan Kayung-Kupik di Sekayu, Musi Banyuasin

Pengajian di Sekayu, Musi Banyuasin

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

galeri kegiatan

Drs H Iskandar Hasan SH MH

Menghadiri Acara Khitanan Masal

Meresmikan Organisasi Al Fatah Palembang

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

EKSNEWS - Edis i 5/IX Mei 2013 EKSNEWS - Edis i 1/IX Januari

27 81

utama

Bimbang di Arena Musrenbang

Pemerintah sepertinya menghadapi dilema terkait rencana kenaikan harga BBM. Agaknya, kenaikan akan berlangsung dengan syarat dan ketentuan berlaku.

i arena Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional, pemerintah menunjukkan kebimbangan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam acara pembukaan Musrenbangnas di Gedung Bidakara, Jakarta, akhir April lalu, kebimbangan itu kentara dari isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidato pembukaan acara tahunan yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota, seluruh Indonesia itu, Presiden SBY mengatakan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menunggu kesiapan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat. “BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap,” kata Presiden. Kepala Negara mengatakan pemerintah menginginkan ketika berlaku harga BBM subsidi yang baru maka kompensasi bagi masyarakat miskin dapat langsung disalurkan sehingga tidak ada jeda waktu. “Tidak boleh ada jeda waktu, maka tergantung dana kompensasi siap, pemerintah sudah siapkan rencananya. Rencana kami apa saja, berapa lama (kompensasi diberikan-red) , akan segera disampaikan ke DPR RI dalam bentuk RAPBN -P 2013,” kata Presiden. Presiden juga berharap pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR RI dapat selesai pada Mei mendatang sehingga dana kompensasi sudah tersedia saat kenaikan harga BBM bersubsidi akan diberlakukan. “Pemerintah berharap agar pembahasan APBN-P ini bisa dipercepat, saya berharap kita bisa berkonsultasi, saya ingin bulan Mei ini pembahasan APBN-P ini selesai,” katanya. Dalam sambutannya di depan seluruh peserta Musrenbangnas, Presiden mengatakan pengurangan subsidi bahan bakar harus dilakukan untuk mengurangi beban anggaran dan juga menjaga kesehatan fiskal. Presiden menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberlakukan oleh pemerintah apabila anggaran dana kompensasi untuk memberikan perlindungan kepada ma-

syarakat miskin sudah tersedia dan disetujui parlemen. SBY menjelaskan bahwa pemerintah memastikan perhitungan mengenai bantuan kepada masyarakat ini tepat dan sesuai dengan laju inflasi dampak kebijakan menaikkan harga BBM. “Berapa kenaikan inflasi, kami bantu yang tidak mampu dan kami lindungi,” ujar SBY. Dengan demikian, Presiden sekaligus membantah anggapan maupun isu yang beredar mengenai kenaikan harga BBM akan resmi diumumkan pada pembukaan Musrenbangnas ini. SBY menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini menunggu dana kompensasi perlindungan sosial bagi masyarakat menengah bawah siap. Pemerintah berencana mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 dalam waktu dekat untuk meminta persetujuan mengenai dana kompensasi kenaikan harga BBM itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Presiden, pemerintah mengharapkan pembahasan APBN-P tersebut lancar dan dapat rampung pada bulan depan atau Mei 2013. “Jika DPR sepakat, insya Allah Mei nanti, berarti dana kompensasi dan bantuan masyarakat sudah siap. Dengan begitu, kenaikan harga BBM dengan ukuran tertentu akan dapat diberlakukan,” kata SBY. Dalam kesempatan itu, di hadapan seluruh kepala daerah, SBY juga menyampaikan bahwa kesehatan fiskal dan APBN perlu tetap dipelihara agar tidak mengganggu stabilitas pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Subsidi BBM yang terlalu saat ini, menurut SBY, harus diakui memang sudah sangat membebani APBN. “Subsidi BBM memang perlu dikurangi dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur,” kata dia. Namun, pemerintah bersikap hati-hati dalam memutuskan kenaikan harga BBM karena tidak ingin membebani masyarakat terlalu berat, terutama rakyat miskin yang perlu dilindungi. Maka kenaikan harga BBM itu harus dijaga dalam batas tertentu agar tak mengikuti tren harga ekonomis pasar.

Presiden SBY berpidato di acara Musrenbangnas 2013.

“Kami tidak ingin dan tak ada niat untuk menaikkan (harga BBM) itu hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomiannya,” kata SBY. Dengan menaikkan harga BBM secara terukur itu, Presiden melanjutkan, maka fiskal dan APBN akan menjadi lebih sehat, perekonomian nasional lebih aman di tengah ancaman resesi ekonomi dunia, ketahanan ekonomi nasional juga tetap terjaga, serta dana untuk membiayai kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur demi menunjang laju pertumbuhan ekonomi bakal tersedia. “Subsidi pun akan lebih adil dan tepat sasaran,” tegas SBY. Toh pidato Presiden dan persiapan pemerintah itu tetap menjadi sasaran kritik karena ketidakpastian waktu kenaikan. Terlebih, wacana tentang kenaikan harga BBM sudah dibahas sekurangnya sejak 2010, namun selalu mundur terutama karena derasnya arus penolakan. Misalnya, aksi demo pada 2011 diikuti bentrokan dan sejumlah aksi rusuh di beberapa kota. Namun bila tak segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini, kebijakan tersebut dinilai akan kehilangan momentum. “Kita harus lihat ini sudah bulan Mei, sebentar lagi Juni. Bulan Juni normalnya inflasi tinggi karena bersamaan dengan tahun ajaran baru, kali ini malah masih diikuti dengan bulan Ramadhan dan Lebaran, bagaimana nanti inflasinya kalau harga BBM naik saat itu juga?” gugat Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), Franky Sibarani. Nah, di tengah kegalauan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencermati bahwa dalam kurun waktu Mei hingga lebaran yang bakal jatuh pada Agustus mendatang, bukanlah momentum yang tepat

bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, di kantornya, menyarankan agara pemerintah memberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi setelah perayaan lebaran atau Idul Fitri jika ingin meredam laju inflasi. Hal ini, berdasarkan perkiraan bahwa memasuki Mei, inflasi akan mulai naik lagi. “Bulan-bulan yang inflasinya rendah kan sudah lewat. Terakhir, ya di bulan ini (April). Tapi kalau sudah Juni, sudah persiapan puasa,” ujar Sasmito. Alasannya, kata Sasmito, harga barang-barang pokok akan turun usai lebaran. Selain itu, pada bulan-bulan itu mulai masuk musim panen kedua bagi para petani pada tahun ini. “Agustus inflasinya kecil. SeptemberOktober berpeluang deflasi, karena puncak panen kedua juga,” kata Sasmito. Selain itu, BPS masih menghitung dan melakukan simulasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang diubah kembali oleh pemerintah dari dua harga menjadi satu harga. Hasil kajian itu nanti akan dipaparkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan kompensasi kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pembahasan ini, menurut Sasmito, bertujuan memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan tidak mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat. Segala dampak akan diperhitungkan dan dicari solusinya dengan matang oleh pemerintah. “Begitu harga BBM naik, dampak ikutannya pasti ada,” kata Sasmito.v GE gun@indogetnetworks.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

utama

Melibatkan Daerah dan DPR

i acara Musrenbangnas, khusus kepada para kepala daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada semua menteri dan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka harus ikut menjelaskan kepada masyarakat mengapa harga BBM harus dinaikkan. “Para menteri, gubernur, bupati, wali kota harus bisa memahami, bisa menjelaskan ke masyarakat. Tidak harus terjadi justru kita ikut memimpin dan menggerakkan unjuk rasa,” kata Presiden. Presiden SBY berbicara di acara yang dihadiri jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur, bupati/wali kota, dan pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia itu. Presiden mengatakan, wajar jika kelompok di luar pemerintah melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Presiden menghormati sikap itu sebagai bagian dari demokrasi. Namun, jika jajaran pemerintahan ikut berunjuk rasa, katanya, itu tak sesuai dengan etika pemerintahan. Dalam penjelasannya, Presiden menyebut anggaran subsidi BBM akan membengkak jika harganya tidak dinaikan. Jika harga keekonomian Rp 10.000 per liter, diperkirakan subsidi BBM akan mencapai Rp 297,7 triliun pada 2013. Padahal, anggaran subsidi BBM yang ditetapkan Rp 193,8 triliun. Selain itu, defisit anggaran diperkirakan membengkak mencapai Rp 353 ,6 triliun (3,83 persen dari PDB). Padahal, defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp 153,3 triliun (1,65 persen dari PDB). Jika itu terjadi, kata Presiden, akan melanggar undang-undang dan mengganggu ketahanan ekonomi. Jika kenaikan BBM diterapkan, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas, salah satunya bantuan uang tunai. Namun, semua itu bisa berjalan jika Dewan Perwakilan Rakyat setuju. Semua itu akan dilakukan dalam pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2013.

Itu sebabnya, pemerintah ingin APBNP dipercepat pembahasannya bersama DPR. Biasanya pembahasan APBN-P berlangsung pada kuartal III (Juni-September). Namun, dengan rencana kenaikan harga BBM, pemerintah ingin pembahasannya dipercepat. Pasalnya, dalam pembahasan APBN-P terdapat agenda penting mengenai dana kompensasi untuk rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah berencana merelokasi anggaran subsidi BBM menjadi pos bantuan langsung untuk rakyat miskin. Pemerintah memprediksi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 akan selesai dalam tiga minggu. Hal ini terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi dan menetapkan jumlah bantuan untuk masyarakat miskin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan pada awalnya Presiden SBY akan berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Dia berharap proses tersebut berjalan lancar supaya kebijakan terkait BBM subsidi bisa cepat dilakukan. “Pertama Presiden akan melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR, yang sekarang masih di luar negeri. Setelah kembali baru kita ajukan RAPBNP 2013. Kalau berlangsung lancar ya bisa dua minggu, tiga minggu,” jelas Hatta dalam acara Musrembangnas 2013. Bagaimana reaksi DPR? Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pemerintah melempar bola panas, termasuk resiko politik dari kenaikan harga BBM, ke DPR. Di mata Priyo, pemerintah juga dinilai ingin berlindung di balik DPR terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. “Saya menangkap kesan seperti itu,” kata Priyo, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2013), ketika dimintai tanggapan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana kenaikan harga BBM. Priyo mengatakan, DPR tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui kenaikan harga BBM. DPR

hanya membahas bersama pemerintah besaran anggaran subsidi, termasuk subsidi BBM dalam Undang-Undang APBN. “Ini faktor berani atau tidak berani mengambil keputusan. Kalau diserahkan ke DPR, ubah saja UUD 1945 . Kalau pemerintah tidak mau ambil keputusan, risiko ekonominya tanggung jawab pemerintah. Kami sudah berikan semua yang diperlukan pemerintah untuk memutuskan,” kata Priyo. Priyo menambahkan, Presiden juga jangan memaksakan DPR segera merampungkan UU APBN Perubahan 2013 agar harga BBM bisa dinaikkan. Alasan keadaan mendesak, katanya, bisa dibuat-buat. “DPR tidak mau ditekan pemerintah dengan cara itu,” ujarnya. Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Hasrul Azwar mengatakan, Sekretariat Gabungan koalisi pemerintah sudah menggelar rapat membahas masalah BBM pada Selasa malam. Salah satu poin yang berkembang dalam rapat, katanya, UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, sudah memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM. “Jadi tidak perlu menunggu DPR,” katanya. Sedangkan Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengungkapkan sikap tidak tegas pemerintah dalam mengambil kebijakan soal BBM subsidi justru menimbulkan kekacauan. Ketika era Soeharto, kenaikan harga BBM subsidi diambil dengan sikap yang tegas sehingga tidak banyak menimbulkan gejolak. “Era Soeharto kenaikan BBM diumumkan setelah Maghrib kemudian berlaku pukul 00.00. Sekarang tidak. Era sekarang

ditunda 2-3 bulan, spekulasi menyeruak,” tutur Harry. Dijelaskan Harry, di Daerah Pemilihannya yakni Kepulauan Riau ternyata solar dan premium menghilang dari peredaran. “Karena spekulan terus menahan solar agar nanti jadi naik harga dan banyak peroleh keuntungan sendiri,” terangnya. “Penderitaan rakyat dibuat oleh pemerintah menjadi lebih lama, harga-harga sudah naik, dan akan naik lagi begitu harga BBM naik,” imbuh Politisi Golkar ini. Apalagi menurut Harry, Presiden SBY mensyaratkan BLT, kalau disetujui DPR. “Lalu nanti kalau tidak, apa tetap naik? Sementara harga-harga dan hilangnya barang telah merajalela di mana-mana,” tuturnya. Sebenarnya, menurut Harry pemberian BLT sebagai kompensasi kebijakan harga BBM bersubsidi tidak diatur dalam APNB 2013. “Kalau presiden mengatakan BLT adalah harga mati, maka tidak akan ada kenaikan harga BBM sampai dengan APBN-P 2013. Mau uang dari mana BLTnya? Itu berarti harus ada persetujuan dari DPR dulu,” katanya. Pembahasan mengenai pemberian BLT di Senayan sambung Harry akan berjalan alot karena sarat dengan kepentingan politik. Pasalnya, kebijakan politis tersebut bergulir menjelang pemilu 2014 sehingga rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. v Dedi M Suharta dedi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

utama

BBM Naik, BLT Turun

BBM Naik, BLT Turun A

Jika harga bahan bakar minyak naik, maka sejumlah singkatan baru akan populer di tengah masyarakat. Ada BLSM, BSM, PKH, dan yang sudah lama dikenal: Raskin. Tapi, ada implikasi politiknya juga. .

palah arti sebuah nama. Mengiringi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah mewacanakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terkena dampak paling parah. Tapi, namanya berubah menjadi bantuan langsung sementara. Entah BLS, bisa juga BLSM. Terkait BLT atau BLS alias BLSM ini, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kompensasi untuk rakyat miskin pasca kenaikan harga BBM subsidi diperlukan, sehingga dampak kenaikan harga BBM subsidi tidak berat. Pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pada 2005. “Saya ingin sampaikan, pengalaman kita 2005 kemiskinan meningkat menjadi 17 persen. Jadi pengalaman-pengalaman itu harus jadi pelajaran. Kita tidak ingin akibat kebijakan masyarakat miskin terkena,” ungkap Hatta di sela-sela agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 30 April 2013. Dalam hal ini, anggaran untuk bantuan yang dimaksud Hatta, akan diajukan dalam APBN-P yang hendak dikebut putusannya. Rencananya, pemerintah mengajukan angaran untuk empat kompensasi kenaikan harga BBM subsidi kepada DPR. Empat kompensasi tersebut adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang namanya berganti menjadi bantuan langsung sementara (BLSM), kemudian akan ditambahkan dengan program bantuan sosial yang sudah ada, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Miskin (Raskin). “Jadi dari situ dibahas beberapa asumsi-asumsi kan berubah. Disitulah kita akan membahas apa yang disampaikan presiden, bantuan langsung sementara masyarakat,” kata Hatta. Hatta mengatakan, kali ini pemerintah juga telah melakukan survei untuk mengurangi dampak buruk dari kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. “Ya sekarang jauh lebih baik datanya yang dilakukan, survei dan simulasi, tingkat ketepatannya tinggi sekali. Jadi 40 persen masyarakat

terbawah dilakukan random dan tepat,” jelas Hatta. Menteri yang kini rangkap jabatan dengan Menteri Keuangan ini menargetkan, APBN Perubahan 2013 dapat dimulai pada minggu kedua Mei 2013. “Kemungkinan minggu kedua Mei. kita harapkan kalau lancar apakah dua atau tiga minggu APBN-P. Yang penting kita jaga defisit di bawah tiga persen,” ujarnya. Sedangkan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengungkapkan, pemerintah memang masih memfinalisasi kajian tentang BLT. Tapi, Salim bilang, jika pemerintah benar-benar memberikan BLT, maka sasarannya adalah rumah tangga miskin. Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberikan BLT sebesar Rp 100.000 per bulan per rumah tangga sasaran. Berdasarkan data 2011, jumlah rumah tangga sasaran sebanyak 17,5 juta rumah tangga. Data ini juga digunakan sebagai patokan jumlah keluarga miskin peserta program keluarga harapan (PKH). “Sasarannya pasti yang miskin. Itu sasaran BLT. Tapi kan belum final uang itu (dana kompensasi) untuk apa saja. Akan diberikan sekitar 8 bulan,” jelas Salim. Salim menilai, pemberian kompensasi berupa BLT sebesar Rp 100.000 per bulan per RTS masih sesuai kondisi saat ini. “Saya pikir untuk masyarakat miskin lumayan Rp 100.000 per bulan. Jadi masih bisa relevan dengan inflasi tahun ini. Saya pikir angka itu (besaran BLT) akan mengarah ke situ kalau diputuskan,” katanya. Untuk penyalurannya, seperti tahuntahun sebelumnya, BLT akan diberikan melalui PT Pos dan BRI. Ini diakui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Dia bilang, pemerintah akan menggunakan skema yang pernah dipakai (BLT) ataupun memperluas skala program yang sudah ada seperti program PKH. “Kalau BLT itu salah satu opsi saja yang sifatnya jangka pendek. Yang akan diperbanyak adalah PKH seperti di pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Meski begitu, Salim menukas, pemerintah belum menghitung besar anggaran untuk BLT ini. Pasalnya, opsi tersebut belum final karena kebijakan kenaikan harga BBM belum menjadi keputusan bersama DPR. Rencana tersebut baru akan masuk dalam pembahasan revisi APBN 2012. “Belum dipastikan ya. Mungkin jumlahnya bisa bertambah atau berkurang, namun belum final,” katanya. Rencana penyaluran BLT ini mendapat kritik dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas. Dalam pandangannya, pemerintah tidak perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Sebab hal itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik partai yang berkuasa. Alasannya, jika pemerintah ingin mencegah jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat, bantuan itu harus diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Jadi, hasilnya langsung kelihatan. “Pemerintah tidak perlu harus pakai BLT, kalau BLT semua parpol harus diajak bersama-sama. Kalau ada sumbangan untuk rakyat, pemerintah harus mengajak semua parpol, bukan hanya pemerintah saja,” ujar Taufik usai mengikuti pembukaan Musrenbangnas. Menurut Taufik pihaknya tidak keberatan jika pemerintah menaikkan harga BBM, asal demi kepentingan rakyat. Apalagi setelah mendengarkan pemaparan SBY, siap tidak siap, rakyat harus bisa menerima kenaikan BBM, jika harga BBM tidak naik, maka APBN akan habis. Politisi senior PDIP ini mengatakan pihaknya tidak menolak kenaikan BBM, tapi

PDIP masih membutuhkan penjelasan lebih detail seperti apa program kompensasi yang akan diberikan. Tapi jika pemerintah memilih memberikan BLT, maka PDIP akan menolak sebab itu berpotensi digunakan untuk kepentingan pemerintah. Bagi Taufik, untuk saat ini, seharusnya program BLT itu tidak diberikan, sebab tidak efektif membantu rakyat miskin. Jika pun pemerintah memberikan bantuan kepada siswa miskin, itu harus diberikan langsung ke institusi dan bukan langsung ke masyarakat. Senada dengan Kiemas, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz juga menyoroti implikasi politik penyaluran BLT. “Kami mencium ada kepentingan politik di balik rencana penyaluran BLT. Pemerintah ingin melakukan pencitraan jika harga BBM dinaikkan secara merata,” kata Harry. Ia mengungkapkan, BLT merupakan kebijakan yang tidak konsisten dilaksanakan pemerinta pusat. Kebijakan itu pernah dilakukan pada tahun 2005 dan berakhir pada awal 2006. Kemudian kebijakan itu dilaksanakan kembali pada tahun 2008 dan berakhir di awal tahun 2009. Kebijakan itu, kata dia, tidak mungkin dapat menurunkan angka kemiskinan, karena nilai bantuan yang diberikan kecil dan tidak dilaksanakan secara permanen. Namun BLT dapat meredam kemarahan warga kurang mampu pascakenaikan harga BBM. “Setiap keluarga miskin hanya mendapat Rp150 ribu. Tidak mungkin keluarga miskin dapat sejahtera dengan mendapatkan uang itu,” ujarnya. Mungkin sekadar hiburan.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

utama

Tenggelam dalam Isu BBM

Tenggelam di Isu BBM H

Masalah lemahnya infrastruktur masih menjadi perhatian utama para peserta Musrenbangnas 2013. Tapi isu itu tenggelam oleh riuh-rendah rencana kenaikan harga BBM.

iruk-pikuk wacana kenaikan bahan bakar minyak rupanya menenggelamkan isu lain dalam Musrenbangnas2013. Sejak beberapa hari sebelumnya sudah beredar kabar Presiden susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan kenaikan harga BBM pada hari pembukaan Musrenbangnas di kompleks Bidakara, Selasa, 30 April 2013 itu. Ternyata, Presiden memang membahas harga BBM di acara itu. Tapi, ia menyebutkan kenaikan itu masih harus menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masih perlu waktu tentu. Tapi, di Arena Musrenbangnas, pembangunan infrastruktur masih menjadi isu utama yang dibawa mayoritas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sejak acara Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 berlangsung sehari sebelum pembukaan resmi, isu pembenahan infrastruktur itu sudah bergulir. Dalam Pra-Musrenbangnas semakin terungkap bahwa sejumlah daerah merasa pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya Indonesia bagian timur masih tertinggal dibanding pulau Jawa. Padahal sejatinya, otonomi daerah sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wilayah di luar Pulau Jawa untuk lebih maju. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Max Pohan mengatakan bahwa pembangunan berbagai wilayah di luar Pulau Jawa memang belum semaju Pulau Jawa. “Akan tetapi bukan berarti pemerintah pusat tidak melakukan sesuatu untuk membangun daerah-daerah tertinggal,” ujar Max di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (29/4/2013). Max menambahkan, dalam Musrenbangnas 2013 program yang menjadi fokus dan prioritas di bidang pengembangan regional adalah sesuai dengan Prioritas Nasional. Point penting yang menjadi Prioritas Nasional tersebut dibagi lima prioritas. “Yakni pertama, mendorong pembangunan daerah-daerah tertinggal di luar

Pulau Jawa, lalu mendorong penghapusan kemiskinan dan pengangguran, ketiga berusaha memacu percepatan pembangunan daerah Papua dan Papua Barat, NTT dan daerah-daerah yang sangat tertinggal lainnya. Serta peningkatan kapasotas dan kemampuan aparatur pemenrintahan daerah termasuk DPRD. Dan kelima kemampuan keuangan dan kelembagaan daerah,” jelasnya. Max mengakui apa yang menjadi keresahan para Kepala Bappeda hadir dalam Pra-Musrenbangnas memang relaitas yang terjadi hingga saat ini. Akan tetapi persoalan ketertinggalan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa itu sesungguhnya persoalan lama. Penyebab utama dari persoalan itu bukan terletak di pemerintah pusat saja, menurut dia banyak faktor yang menyebabkan daerah di luar Pulau Jawa masih belum maju. “Kualitas SDM pemerintah daerah yang masih perlu ditingkatkan, lalu juga ditengarai masih maraknya praktik politik transaksional dan praktik korupsi. Akibatnya banyak daerah-daerah yang memiliki potensi besar tetapi belum bisa berkembang dan maju lantaran anggaran daerah tidak digunakan sebagaimana mestinya,” tandasnya. Sedangkan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementrian PPN/Bappenas Wismana Adi Surabrta menungkapkan ada beberapa bidang yang termasuk dalam isu strategis Program Nasional, di antaranya pemantapan perekonomian nasional yang diarahkan pada upaya konektivitas, menjamin tumbuhnya pusat perdagangan dan industri, peningkatan kemampuan iptek, peningkatan kelembagaan hubungan industrial, peningkatan surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung. Selanjutnya, diversifikasi pemanfaatan energi (konversi energi/gas) serta percepatan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Papua dan Papua Barat, termasuk pula bidang pendidikan menjadi isu strategis. “Total anggaran untuk alokasi isu stategis sepanjang 2014 mencapai Rp131,159 triliun. Dari angka itu terdapat tambahan

dana sebesar Rp36,910 trilun,” ungkapnya, Adi menjelaskan, bidang yang mendapat alokasi tambahan dana tersebut antara lain bidang pendidikan yang mendapat suntikan dana tambahan sebesar Rp23,294 triliun. Kemudian pemeliharaan stabilitas sosial dan politik sebesar Rp150 triliun, peningkatan kesejahteraan rakyat sebesar Rp8,6 triliun. Ada lagi dana pemantapan perekonomian nasional sebesar Rp2,8 triliun. “Seluruh dana yang akan dialokasikan untuk membiayai isu strategis tersebut telat mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,” jelasnya. Musrenbangnas merupakan rangkaian akhir dari penyusunan RKP 2014 yang prosesnya sudah dimulai dari beberapa sidang kabinet. Pada Musrenbangnas kali ini mengusung 15 isu strategis yang akan direalisasikan selama setahun ke depan. Setiap wilayah diminta untuk mempersiapkan rencana atau usulannya terkait dengan isu-isu strategis tersebut. “Saya harapkan cepat selesai dan akan kita laporkan nanti, kemudian kita finalisasi pada proses terakhir Musrenbangnas,” paparnya. Untuk menyelaraskan kebutuhan pusat dan daerah dengan menyandingkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) dan Rancangan Kerja (Renja) K/L dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Tuwo menekankan tiga aspek yang perlu dibahas atau didiskusikan dalam Pra-Musrenbangnas ini agar bisa disinkronkan. “Aspek yang pertama yakni isu strategis provinsi dan isu strategis nasional dan

Direktif Presiden. Kedua, lokasi, target dan anggaran untuk tugas pembantuan serta ketiga, kegiatan pendukung dan partisipasi APBD provinsi terhadap program yang disinergikan,” ujarnya dalam pidato pembukaan Pra-Musrenbangnas 2013 Lukito menambahkan, penyelarasan pusat dan daerah bisa diwujudkan dengan meyandingkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) dan Rancangan Kerja K/L dalam RKP tahun 2014. “Untuk itu K/L diminta mencermati usulan daerah tersebut dengan cara pertama ditampung melalui program dan kegiatan sesuai usulan pagu daerah, kedua dialihkan pada program lain dengan pagu yang sama atau berbeda. Atau menolak usulan daerah tersebut,” jelasnya. Lukito menekankan kepada seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil trilateral desk Pra Musrenbangnas ini, antara lain K/L harus tetap berkomitmen memperhatikan kebutuhan spesifik, baik dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi. Kemudian, Bappeda provinsi harus berupaya mengintegrasikan rencana provisin (APBD) dengan progam K/L dalam mencapai isu strategis. Terakhir, Bappenas menyiapkan payung kebijakan dan perencanaan untuk mengaruskan lintas sektor merespons isu strategis daerah. Kali ini, Kementerian PPN/Bappenas tidak memberikan pointers kepada peserta, dikarenakan sedang membangun sistem elektronik. “Sistem ini sengaja dikembangkan agar kegiatan Pra-Musrenbangnas 2013 lebih intensif,” ujarnya. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

Majalah Publik - Edisi 1/III Januari 2012

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

ekbis

Sebagian Besar Laba untuk Negara P

ada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pertengahan April lalu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membagikan dividen tunai sebesar Rp 4,9 triliun atau sebesar 58,79% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2012 setara Rp 8,86 triliun. Nilai dividen tahun buku 2012 mengalami kenaikan ketimbang dividen tahun buku 2011 sebesar Rp 3,2 triliun. Dividen yang dibayarkan oleh PGN tahun buku 2012 tersebut setara dengan Rp 202,77 per saham, meningkat 50,62 persen dibandingkan tahun buku 2011 senilai Rp 134,62 per saham. Sebagai pemegang saham terbesar, pemerintah mendapatkan pembayaran dividen sebesar Rp 2,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan setoran PGN kepada pemerintah di tahun buku 2011 senilai Rp 1,86 triliun. Direktur Utama PGN yang beridenttas PGAS di Bursa Efek Indonesia, Hendi Priyo Santoso memaparkan, dari total dividen tersebut dibagikan kepada pemerintah sebesar Rp 2,8 triliun dan kepada pemegang saham lainnya Rp 2,1 triliun. “Kami bersyukur bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat, dan fund raisingnya juga sehat, sehingga kami mempunyai perspektif bahwa kita mampu membayar dividen besar,” kata Hendi, usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa, 17 April 2013. Hendi mengatakan, pembagian dividen direncanakan berlangsung pada Mei 2013. “Dividen diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi bagi pembangunan negara.,” kata dia. Sepanjang tahun buku 2012 PGN berhasil merealisasikan sejumlah program kerja Perseroan. Pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung yang sudah memasuki pembangunan bagian dasar kapal (keel laying) di galangan kapal Hyunday Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan. FSRU berkapasitas 240 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2014. “Sebagai perusahaan negara, selain berkomitmen membangun

infrastruktur gas bumi di dalam negeri, kami juga terus berusaha meningkatan setoran deviden kepada pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari kontribusi PGN untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional,” kata Hendi. RUPS tahunan yang dihadiri oleh 88 persen pemegang saham, juga menyetujui sejumlah agenda. Misalnya, persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012. Pemegang saham PGN juga menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2012 dan penetapan dividen. Dalam RUPS kali ini, pemegang saham menetapkan kembali M.Riza Pahlevi Tabrani sebagai Direktur Keuangan PGN dan mengangkat Firmanzah menjadi komisaris PGN menggantikan Bambang Dwijanto. “Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kontribusi seluruh direksi dan komisaris untuk semakin meningkatkan kinerja PGN. Kedepan kita akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan seluruh stakeholder,” kata Hendi. Hendi menambahkan, selama tahun buku 2012 PGN telah berhasil merealisasikan sejumlah program kerja perusahaan. Pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung sudah memasuki pembangunan bagian dasar kapal (keel laying) di galangan kapal Hyunday Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan. FSRU berkapasitas 240 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2014. Pada tahun buku 2012, PGN juga berhasil memenuhi kontrak pelanggan perseroan di Jawa Timur dengan volume sebesar 135 MMSCFD atau setara dengan 457 juta liter solar. Dengan terpenuhinya kontrak pelanggan tersebut, para pelaku industri di Jawa Timur dapat menghemat biaya energi hingga sebesar Rp 3,1 triliun. Pasalnya, jika dibandingkan dengan menggunakan solar, harga gas bumi 30 persen lebih murah.

Stasiun Gas Pagardewa, Muaraenim, Sumatera Selatan..

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur gas bumi juga terus dilakukan PGN di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Kami berharap pembangunan infrastruktur gas bumi ini akan sejalan dengan peningkatan pasokan gas dan pengembangan pasar. Sehingga pemanfaatan gas bumi mampu menciptakan efisiensi dan memperkuat daya saing industri kita,” kata Hendi. Direktur Keuangan PGN M. Riza Pahlevi Tabrani menambahkan, di tahun buku 2012 peningkatan penjualan volume gas bumi telah mendorong kinerja perseroan semakin solid. Total volume gas yang di distribusikan PGN di tahun 2012 sebanyak 807 MMSCFD, meningkat daripada tahun buku 2011 sebesar 795 MMSCFD. Sementara dari bisnis transmisi, volume gas bertambah dari 845 MMSCFD menjadi 877 MMSCFD. Peningkatan volume gas PGN tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur gas bumi yang dilakukan perseroan. “Kami optimis volume penjualan gas bumi akan terus meningkat. Hal itu sejalan dengan pembangunan infrastruktur gas yang baru dan peningkatan alokasi gas bumi untuk domestik yang telah menjadi komitmen pemerintah. “Secara finansial, pada tahun buku 2012 PGN mampu meraih pendapatan sebesar US$ 2,57 miliar, naik 16 persen dibanding tahun buku 2011 sebesar US$ 2,23 miliar. Laba operasi perseroan tumbuh 13 persen dari US$ 898 juta menjadi US$ 1,02 miliar. Sementara perolehan laba bersih di tahun buku 2012 sebesar US$ 891 juta, naik daripada tahun buku 2011 senilai US$ 681 juta. “Harga jual rata-rata

gas PGN pada 2012 sebesar US$ 8,54 per MMBTU. Masih sangat efisien untuk industri,” ujar Riza. Pada tahun buku 2012, PGN juga berhasil memenuhi kontrak pelanggan perseroan di Jawa Timur dengan volume sebesar 135 MMSCFD atau setara dengan 457 juta liter solar. Dengan terpenuhinya kontrak pelanggan tersebut, para pelaku industri di Jawa Timur dapat menghemat biaya energi hingga sebesar Rp 3,1 triliun. Pasalnya, jika dibandingkan dengan menggunakan solar, harga gas bumi 30 persen lebih murah. Namun, untuk triwulan I 2013 ini, perolehan laba bersih PGN baru tercatat sebesar 265,3 juta dollar AS atau turun 3,84 persen dibandingkan dengan periode sama 2012, sebesar 275,9 juta dollar AS. Penyebabnya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, volume transmisi mengalami penurunan oleh berkurangnya penyaluran gas dari lapangan Jambi Merang ke Pembangkit Listrik Muara Tawar dan penurunan penyerapan volume transmisi oleh PLN Batam. Adanya kenaikan harga beli sejak September 2012 juga turut mempengaruhi beban pokok pendapatan Perusahaan sebesar 66% di triwulan I-2013. Kenaikan harga beli gas merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah untuk menstimulasi produksi gas nasional sekaligus meningkatkan konsumsi domestik. Meski begitu, masih ada tiga triwulan lain yang menjanjikan. Masih banyak profit center di PGN. v Dedi M Suharta/GE redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

ekbis

Tongkang Minta Korban

Tongkang Minta Korban S

iang yang terik di lepas pantai Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, terasa berbeda pada hari itu. Sebuah ledakan dari kapal tongkang yang mengangkut bahan bakar minyak tak jauh dari pantai menjadi peristiwa yang menarik perhatian warga sekitar. Kasusnya sudah dalam penanganan Mabes Polri. Kapal tongkang Sahoya 3 yang mengangkut 3.200 ton bahan bakar minyak (BBM) itu terbakar di perairan laut Sangatta, Senin, 29 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita. BBM tersebut dari PT KPC dan tug boat Arya Candara milik PT Sinar Alam Perdana (SAP). Total, ada 17 anak buah kapal (ABK) di dua kapal itu. Lima ABK dinyatakan hilang, enam menderita luka serius dan segera dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Prima PKT Bontang. Sedangkan, tujuh ABK lainnya selamat, karena lima orang tengah berbelanja bekal di darat, serta dua lainnya cuti. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto menjelaskan, ledakan berawal saat kapal tongkang dikawal tug boat melakukan bongkar muat BBM solar PT KPC. “Bongkar muat lebih kurang 3.200 ton di Jeti Marine KPC berlangsung sampai Senin, 29 April 2013, pukul 11.30,” terang Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Mei 2013. Setelah itu, kapal tongkang yang sudah dalam keadaan kosong dibawa menuju tengah laut untuk berjangkar. Jaraknya sekitar 2 mil dari pelabuhan KPC Sangatta. Kemudian, sekitar pukul 15.30 kapal tongkang meledak. “Tiba-tiba tongkang Sahoya 3 meledak dan menimbulkan kobaran api. Api merembet pada tug boat Arya Candara yang berada di sebelahnya. Tug boat juga meledak,” terang Agus. Diperkirakan masih terdapat 10 ton BBM jenis solar yang tersisa. Akibat peristiwa tersebut, empat orang awak kapal tongkang Sahoya 3 yang sempat hilang dinyatakan tewas. Mereka ditemukan tewas pada Selasa (30/4/2013). Keempatnya, yakni atas nama Galih, Feri, Fauzi, dan Yuda.

Sementara itu, dari tug boat, korban luka sebanyak lima orang dan tengah dirawat di RS Pupuk Kaltim, Bontang. Kelimanya yakni Heri Sausilawane, Basri Manilet, Robi Obren, Febri Kustiantono, dan Jemy Maliholo. Namun, satu orang lainnya masih dalam pencarian. “Atas nama Sutrisno, belum ditemukan,” kata Agus. Penyebab ledakan, terang Agus, masih dalam penyelidikan. Kepolisian mulai dari Polres Kutai Timur, Pol Air, dan Polda Kaltim telah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan minyak dan Basarnas. Kapolres Kutai Timur, AKBP Budi Santosa, Selasa (30/4/2013) malam, mengatakan, identitas korban ledakan tongkang Sahoya 03 yang berhasil dievakuasi adalah Galih Wahyu Saputra (kelahiran Madiun 19 Februari 1992), Fauzianoor (kelahiran Banjarmasin 17 Agustus 1976), dan Feri Fahri ( kelahiran Batubara 12 Juli 1988). Keberhasilan evakuasi tiga jenazah ini merupakan buah keberanian tim SAR gabungan, terdiri dari Lanal Sangatta, Polairud, tim Laboratorium Forensik Polri, Basarnas, dan SAR KPC naik ke atas tongkang Sahoya 03 sekitar pukul 16.00 Wita. Sebelumnya tim SAR sempat mengkhawatirkan munculnya ledakan susulan yang potensial dipicu genset di sekitar ruang akomodasi yang masih aktif. Dua genset tersebut merupakan penyuplai listrik di tongkang. Belakangan dipastikan kedua genset tersebut tidak aktif. Pada pukul 16.00 Wita, dua jenazah ditemukan di kamar mesin dan langsung dievakuasi ke Jetty KPC. Selanjutnya, pukul 16.30 Wita, satu jenazah kembali ditemukan di kamar tidur akomodasi. Ketiga jenazah utuh secara fisik namun gosong terbakar. “Pada pukul 17.00 Wita, seluruh korban dikirimkan ke RSUD Sangatta untuk identifikasi awal. Selanjutnya akan dikirimkan untuk proses otopsi di RS Wahab Syahrani, Samarinda,” kata Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Sigit Santoso. Sekitar pukul 17.30 Wita, proses SAR dihentikan sementara karena faktor cuaca dan dilanjutkan Rabu pagi. Korban yang

ekbis

SKK (d/h) SK,BP Migas

belum dievakuasi namun sudah diketahui keberadaan jasadnya adalah Ahmad Sirajul Yudha, kelahiran Kandangan 11 Juli 1991. Kapolres Budi Santosa menjelaskan, Ahmad Sirajul Yudha merupakan pengawas ponton Sahoya 3. Tim SAR gabungan sudah melihat jasadnya terjebak dalam reruntuhan ruang akomodasi tongkang. Rencananya segera dievakuasi. Satu korban lainnya, Sutrisno, kelahiran Magetan, 22 April 1974, yang merupakan ABK tugboat Arya Candara belum ditemukan. “Ada saksi yang melihat Sutrisno ikut terjun ke laut. Namun karena mengalami luka bakar serius, kemungkinan ia tenggelam,” kata Budi. Penyisiran di sekitar perairan Tanjung Bara masih akan dilakukan untuk menemukan jasadnya. Sempat ada rencana untuk menarik bangkai tongkang dan tugboat ke arah pantai pagi ini saat air pasang. Sekitar pukul 06.00 sampai 09.00 Wita. Penarikan ke pantai untuk memudahkan proses olah TKP oleh tim labfor Polri. “Penarikan tongkang dan tugboat ke arah pantai belum akan dilaksanakan Rabu pagi. Pertimbangannya karena Tim Labfor Polri menyatakan siap melakukan olah TKP langsung di perairan. Selain olah TKP, tim SAR gabungan tetap fokus melakukan penyisiran dan evakuasi korban,” ujar Danlanal Letkol (P) Sigit Santoso. Namun ada juga yang selamat dalam peristiwa itu. ABK yang selamat langsung dibawa ke dermaga marine untuk mendapat pertolongan pertama. Kelima orang tersebut adalah Heri Sausilawane (kapten kapal), Basri Manilet, Robi Orben, Febri Kustiantono, dan Jemy

Maliholo. Dari kelimanya, Jemy mengalami luka bakar parah dan dirujuk ke RS PKT Bontang setelah mendapat pertolongan pertama di RS SOS Sangatta. Sedangkan empat korban lain mendapatkan perawatan ringan. Evakuasi lanjutan pun terus dilakukan. Dipimpin langsung Danlanal Sangatta, tim terus melakukan penyisiran. Beberapa waktu kemudian, dua tugboat yang melakukan pemadaman merapat. Kemudian, beberapa tugboat di Tanjung Bara juga membantu memadamkan api. Skema pemadaman adalah menyemburkan air yang dipompa dari tug boat. Sekitar pukul 18.00 api di sisi luar tugboat berhasil dipadamkan. Namun tim evakuasi belum bisa masuk ke tongkang dan tugboat karena khawatir terjadi ledakan susulan. “Ledakannya sangat keras. Hanya beberapa detik, kemudian kami langsung melompat ke laut,” kata Heri. Tak lama kemudian, ledakan susulan terjadi di tugboat mereka yang posisinya menempel dengan tongkang. Saat ledakan terjadi, Heri sedang berbaring. Sehari-hari, tugboat Arya Candara itu memang menarik tongkang Sahoya 03. Biasanya penarikan dilakukan untuk proses bongkar muat bahan bakar dari kapal tanker yang posisinya jauh dari pantai menuju jetty di pelsus marine KPC. Heri menyatakan bersyukur masih bisa selamat dalam ledakan ini. Ia berharap, rekannya Jemy yang mengalami luka bakar serius bisa segera pulih. v Erwin Lumenta dari Bontang redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

ekbis

Lion Air Jatuh, Batik Air Terbang

Lion Air Jatuh Batik Air Terbang T

ak berhenti karena pesawatnya mengalami kecelakaan (terakhir di Bali, pertengahan April 2013 lalu), Lion Air meluncurkan Batik Air. Maskapai Batik Air menyatakan siap terbang perdana pada 3 Mei 2013. Anak usaha dari PT Lion Mentari Airlines ini akan melayani rute Jakarta-Manado dan Jakarta-Balikpapan. Penerbangan ini, akan dilayani oleh pesawat Boeing 737-900 ER. Nantinya, target pasar maskapai ini adalah konsumen kelas menengah atas. “Kita buat Batik Air. Itu sebagai alternatif bagi masyarakat yang tadi pakai LCC (low cost carrier/penerbangan murah), loh ini ada full services. Maskapai ini muncul karena pertumbuhan ekonomi kita, kenaikan kelas menengah, life style,” tutur Direktur Umum Lion Air Edward Sirait saat peluncuran Batik Air di Kantor Pusat Lion Air, Jakarta Pusat, akhir April lalu. Selain itu, pada 8 Mei, Batik Air akan menambah rute penerbangan baru. Batik Air siap melayani rute tambahan yakni Jakarta-Pekabaru dan Jakarta-Ambon. Edward menjelaskan, semua rute ini, akan dilayani dengan penerbangan langsung. Setiap armada Batik Air, mampu menampung 180 penumpang, yakni 168 kelas ekonomi dan 12 kelas bisnis. Menurut dia, hingga akhir 2013, setidaknya Batik Air akan mengoperasikan enam pesawat baru jenis Boeing. “Tahun ini 6 pesawat baru di 737-900 ER,” tambahnya. Setelah sukses di domestik, Lion berencana memperluas penerbangannya ke luar negeri. Sementara itu, armada yang disiapkan untuk memperkuat penerbangan dalam negeri, Batik Air siap menggunakan Boeing 787 Dreamliner. “Ada 787 dreamliner akan datang di 2015. Ditanya ke mana, mau lihat ke Batik Air. Itu ke Internasional dengan lima pesawat di 2015 akan datang semua,” tegasnya. Tahun ini, sebenarnya Lion Air gencar berekspansi bisnis di dalam maupun di luar negeri. Bahkan maskapai ini menambah anak perusahaan penerbangan dengan Malindo Air dan Batik Air. Edward

Sirat, mengumumkan bahwa di tahun ini akan datang 13 buah armada baru. Pada Maret 2013, PT Lion Air memborong 230 pesawat Boeing 737 senilai US$ 21,7 miliar dan 234 pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar. Selain memborong armada baru, Grup Lion Air mulai menjajaki penerbangan Malaysia dengan maskapai Malindo Air serta menginvestasikan Rp 3,5 triliun untuk membangun fasilitas perawatan pesawat pertama di Batam, Kepulauan Riau. Agaknya, tak ada yang menyurutkan langkah Kelompok usaha Lion Air ini, termasuk kecelakaan pesawat Lion Air di Bali yang melayani penerbangan BandungDenpasar. Pesawat itu mengalami kecelakaan di sisi landasan pacu (runway) Bandara Ngurah Rai, Bali. Akibatnya patah di bagian ekor, dan masuk ke air. Boeing 737-800 itu dijadwalkan tiba di Bandara Ngurah Rai pukul 15.16 WITA. Namun pesawat mengalami kecelakaan pada 15.10 WITA. Pesawat tersebut mengangkut 108 penumpang, namun tak ada yang tewas dalam peristiwa ini. Pilot Lion Air yang jatuh di laut Bali, Mahlup Gozali mengaku baru sekali gagal mendarat. Gozali sudah 23 tahun menjadi pilot dan masa terbangnya lebih dari 15 ribu jam. “Saya belum pernah gagal mendarat. Ini pertama dan terakhir. Insya Allah, jangan sampai terjadi lagi,” katanya. Pilot yang sudah 10 tahun bekerja di Lion Air tersebut tak menyangka pada Sabtu 13 April lalu ia akan gagal mendarat. Apalagi pesawat yang ia kemudikan berteknologi sangat canggih. Terlebih, keadaan pesawat dan cuaca menurut Gozali dalam keadaan normal-normal saja. Gozali tak mau menerka-nerka apa yang menyebabkan pesawat Boeing 737800 yang ia terbangkan dari Bandung ke Denpasar nyemplung di perairan sekitar bandara Ngurah Rai, Denpasar. “Biar Komite Nasional Keselamatan Transportasi saja yang jelaskan. Mereka yang investigasi,” kata pria 48 tahun tersebut. Toh Lion Air memang memiliki beberapa catatan buruk untuk keselamatan

ekbis

Kabar Kapal Pertamina

penumpang. Mulai dari gagal tinggal landas atau take off, ban pecah, tergelincir di landasan pacu dan gagal mendarat. Gagal lepas landas ini menambah panjang catatan hitamnya. Setelah beberapa hari lalu, tepatnya 13 April 2013 gagal mendarat di Bandara Ngurah Rai sehingga jatuh ke laut dan badan pesawat patah. Media asing Bangkok Post menulis adanya larangan terbang bagi Lion Air ke Uni Eropa dan Amerika. Sebelumnya 16 Maret 2013 akibat cuaca buruk hujan deras disertai angin kencang membuat empat pesawat Lion Air yang sedang parkir bersenggolan. Masing - masing di area Remote 32 (dekat Terminal 1C) dan area remote 44 (dekat Terminal 1B), Bandara Internasional Soekarno Hatta. Bagaimana dengan Batik Air? Maskapai penerbangan baru anak usaha Lion Group ini sengaja mengusung nama batik agar semakin mendunia. “Kami bangga menjadikan batik sebagai tema Batik Air, karena batik adalah salah satu warisan dunia,” kata CEO PT Lion Mentari Airlines (Lion Air), Rusdi Kirana, pada perkenalan resmi Batik Air di Kantor Lion Air, Jakarta, 25 Aprill 2013. Rusdi mengatakan desain batik yang digunakan maskapai tersebut tidak hanya diterapkan pada pesawat, tetapi juga pada pakaian kru pesawat. “Kami juga menerapkan batik pada pakaian kru pesawat,” kata dia. Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, menambahkan logo Batik Air juga menerapkan konsep batik dari berbagai daerah di Indonesia “Dalam logo Batik Air, ada konsep batik Jogja, Solo, dan ada motif

kain songketnya,” kata dia. Batik Air akan mengoperasikan enam unit pesawat Boeing 737-900 ER. Maskapai yang menarget penerbangan kelas menengah ke atas ini, memiliki empat rute, yaitu Jakarta-Balikpapan, Jakarta-Manado, Jakarta-Ambon, dan Jakarta-Pekanbaru. Maskapai ini menggelontorkan puluhan juta dolar untuk setiap pesawat, yang dilengkapi sambungan internet nirkabel (wifi) “Investasi pesawat per unit sebesar US$80-90 juta dolar untuk pesawat yang ber-wifi,” kata dia. Menanggapi kehadiran Batik Air, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar, sama sekali tidak khawatir dengan beroperasinya maskapai dengan layanan penuh milik Lion Mentari Airlines, Batik Air. Dia justru menyambutnya dengan antusias. Ia menyatakan munculnya Batik Air akan membuat persaingan di penerbangan layanan penuh menjadi cukup ketat. “Namun hal tersebut bagus, agar bisnis dapat bersaing untuk lebih efisien,” katanya ketika ditemui setelah Rapat Umum Pemegang Saham Garuda Indonesia. Emirsyah menyatakan persaingan akan membuat maskapai berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. Nantinya, penumpanglah yang akan menentukan siapa maskapai terbaik Indonesia, khususnya di layanan penuh. Maka para penumpang akan memiliki banyak pilihan. Tinggal konsumen yang menanggung pilihannya masingmasing.v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

ekbis

Menanti Kilang Bontang

Kinclong dalam Incaran B

Bank Bukopin menunjukkan kinerja yang mengkilap. Di sisi lain, isu akuisisi terhadap bank becitra koperasi ini terus menguat. Jadi?

ank Bukopin sedang ramai jadi pembicaraan kalangan bisnis perbankan. Jika sebelumnya negatif, wacana bank yang mencitrakan gerakan koperasi ini positif. Pada awal Mei ini keluar laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) yang menunjukkanmembukukan pertumbuhan laba 23,38 persen menjadi Rp 223,7 miliar di triwulan I-2013 dibandingkan pada periode yang sama tahun 2012 yakni Rp 181,3 miliar. Glen mengatakan, strategi tersebut ditargetkan bisa mendorong pertumbuhan pendapatan bunga dan non bunga dikisaran 20 persen. Perseroan juga menargetkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 20 persen serta pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 15 persen. Sebelumnya, Bukopin menargetkan pertumbuhan laba bersih sebesar 20 persen. Untuk mencapai target itu, bank menengah yang memfokuskan segmen usaha kecil & menengah (UKM) ini akan melakukan penambahan jaringan pelayanan dan peluncuran produk baru. â&#x20AC;&#x153;Bukopin akan menambah jaringan layanan di beberapa kota, berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu ataupun kantor kas,â&#x20AC;? papar Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk Glen Glenardi awal April lalu. Saat ini jaringan Bank Bukopin tercatat sebanyak 420 outlet yang terdiri dari 36 kantor cabang, 107 kantor cabang pembantu, 136 kantor kas, 87 kantor pelayanan mikro, 42 payment point dan 8 layanan pengambilan (pick-up service). Outlet tersebut tersebar di 22 dari total 33 provinsi di Indonesia. Nah soal laba bersih Bukopin, Glenn menjelaskan, pertumbuhannya didukung oleh lonjakan kredit yang mencapai 29,78 persen menjadi Rp 47,5 triliun pada triwulan I-2013 dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yakni Rp 36,6 triliun. Menurut Glen Glenardi, pertumbuhan laba itu ditopang oleh empat segmen bisnis, yaitu UKM, Mikro, Konsumer dan Komersial, â&#x20AC;&#x153;Empat segmen ini sudah konsisten dengan target pertumbuhan laba bersih Perseroan 2013 yakni antara 15-20

persen.â&#x20AC;? kata Glen dalam siaran pers, Kamis, 2 Mei 2013. Sementara dana pihak ketiga (DPK) Bank Bukopin tumbuh 27,6 persen menjadi Rp 61,4 triliun pada triwulan I-2013 dari posisi tahun 2012 sebesar Rp 48,1 triliun. Peningkatan tertinggi dana pihak ketiga dibukukan oleh pertumbuhan deposito sebesar 44,8 persen menjadi Rp 39,4 triliun dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp 27,2 triliun. Sedangkan tabungan membukukan pertumbuhan 18,9 persen menjadi Rp 13,2 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp 11,1 triliun. Untuk segmen giro, Perseroan mengumpulkan Rp 8,8 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2013. Pertumbuhan kinerja tersebut mendorong pertumbuhan aset Perseroan sebesar 24,9 persen menjadi Rp 72,3 triliun dibandingkan dari periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp 57,9 triliun. Bukopin juga memindahkan pencatatan kredit Bulog dari semula di segmen UKM ke segmen Komersil. Segmen UKM berhasil tumbuh 25,2 persen menjadi Rp 15,4 triliun dibandingkan pencapaian tahun lalu pada periode yang sama yakni Rp 12,3 triliun. Segmen ini berkontribusi sebesar 32,5 persen terhadap total kredit. Kaitan Bukopin dengan Perum Bulog sudah terjalin sejak bank itu berdiri. Soal ini pernah menjadi wacana dan memunculkan kasus beraroma korupsi. Toh, di luar iitu, segmen kredit mikro Bukopin pada tiga bulan pertama 2013 disalurkan Rp 2,7 triliun atau tumbuh 9,0 persen ketimbang periode yang sama tahun 2012 yakni Rp 2,5 triliun. Dengan demikian segmen UKM dan Mikro Bukopin menyalurkan dana total sebesar Rp 18,1 triliun atau 38 persen dari total penyaluran kredit. Sementara kontribusi terbesar ditempati oleh segmen Komersil setelah masuknya segmen UKM Bulog. Segmen ini membukukan pinjaman Rp 25,53 triliun atau 53,8 persen dari total kredit yang disalurkan Perseroan.

Pertumbuhan tersebut mendorong pertumbuhan pendapatan bunga bersih 13,68 persen atau tumbuh menjadi Rp 590 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 519 triliun. Kinerja mengkilap Bukopin rupanya seiring dengan kabar tentang keinginan Saratoga Capital untuk mengakuisisi bank ini. Sandiaga Uno, pendiri PT Saratoga Investama Sedaya, yang juga pemilik Saratoga Capital, masih bungkam terkait rencananya membeli saham Bank Bukopin. Padahal, di kalangan pelaku pasar, santer terdengar Saratoga siap mengambil 41,4% saham emiten perbankan bersandi BBKP tersebut. Pengusaha muda itu tidak membenarkan, juga tak membantah informasi tersebut. “Maaf, kami terikat perjanjian kerahasiaan,” kata Sandiaga. Munculnya Saratoga sebagai pihak yang ingin memiliki saham, meramaikan persaingan akuisisi bank yang dimiliki Koperasi Karyawan Bulog (Kopelindo) dan Yabinstra, yayasan yang didirikan karyawan Bulog. Sebelumnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga telah menyatakan minatnya untuk “mengembalikan” Bukopin ke tangan pemerintah. “Rencana akuisisi tersebut untuk memperkuat bisnis BRI dari berbagai lini,” kata Mustafa Abubakar, Wakil Komisaris Utama BRI yang juga mantan Menteri Negara BUMN. Ketertarikan BRI pada Bukopin sebenarnya sudah berlangsung sejak 2010 lalu. Proses akuisisi saat itu juga bisa dibilang hampir menyentuh garis finish. Setelah memiliki PT BRI Agro Tbk (AGRO), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

(BBRI) ternyata berniat mengakuisisi satu bank lagi. Bank yang ingin dicaploknya adalah PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). “Kami ingin memperluas jaringan,” sebut Komisaris BRI Mustafa Abubakar di Hotel Bidakara, Selasa, (23/4/2013). Bila proses akuisisi tersebut benar terjadi, BRI ingin memperluas sektor koperasi dan agrobisnisnya lebih luas lagi. Mustafa mengakui BRI telah mengantongi izin dari badan usaha milik negara (BUMN). Hanya saja, ini masih akan melewati beberapa proses untuk dapat terealisasi. “Andai hal ini masih memungkinkan,” ujarnya. Namun, sepertinya upaya BRI tak akan berjalan mulus. Sebab, BRI masih akan terbentur dengan aturan single presence policy. Andaikata bank berlaba terbesar ini jadi mengakuisisi Bukopin, BRI berencana meleburkannya dengan BRI Agro. “Kalau digabung, anak perusahaan akan ditata lagi,” tandasnya. Tapi, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Achmad Baiquni, membantah isu terkait kesiapan akuisisi Bank Bukopin maupun Danareksa sekuritas. Ia menegaskan belum ada rencana matang BRI untuk membeli saham dua lembaga itu. “Soal Bukopin dan Danareksa Sekuritas, itu kami belum berjalan biarpun isunya sudah santer,” ujar Baiquni di Gedung BRI Pusat Jakarta. Kendati demikian, Baiquni tidak memungkiri BRI memang memiliki rencana akuisisi sejumlah perusahaan target. Namun ia enggan menjelaskan lebih rinci mengenai perusahaan apa saja yang dimaksud itu. v Dedi M Suharta/GE redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

hukum

Ke Mana Mencari Susno Duadji

ni hanya gurauan. Koq susah mencari Susno Duadji? Cari aja di Youtube, pasti ketemu. Para jaksa Kejaksaan Agung memang tengah mencari Komisaris Jenderal (P) Susno Duadji untuk menjalani eksekusi. Tapi sangat sulit menemui Susno. Malah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu muncul di youtube untuk menjelaskan sikapnya. Kejaksaan Agung menjadwal ulang eksekusi mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol (Pur) Susno Duadji setelah gagal pada Rabu (24/4/2013). “Pelaksanaan eksekusi akan dijadwal ulang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, Kamis (25/4/2013). Tim eksekutor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 24 April 2012 pagi berencana mengeksekusi Susno Duadji dari kediamannya di Kompleks Jalan Pakar Raya No 6 Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Namun, eksekusi itu tidak berjalan mulus. Pihak Susno mengadakan perlawanan. Lantas Susno dibawa ke Markas Polda Jawa Barat. Di Mapolda Jawa Barat, sampai Kamis dini hari tim jaksa eksekutor berupaya mengeksekusi Susno namun gagal. “Akhirnya tim jaksa eksekutor meninggalkan Mapolda Jabar pada pukul 00.15 WIB,” kata Setia. Dia menegaskan kejaksaan tetap akan mengeksekusi Susno sesuai dengan perintah undang-undang. “Tentunya kami bekerja sesuai dengan perintah undangundang. Jadi kami tetap akan melakukan eksekusi,” katanya. Setia juga menampik dugaan kepolisian melindungi Susno Duadji. “Bagaimana melindungi, kasus Susno sendiri juga kan perkaranya ditangani oleh kepolisian,” tambahnya lagi. Dalam putusan perkara nomor perkara 899 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 November 2012, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ja-

karta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa Susno terbukti bersalah dalam pidana korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Susno diganjar hukuman penjara selama 3,5 tahun karena terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal dengan menerima hadiah Rp500 juta untuk memercepat penyidikan kasus Arowana. Pengadilan juga menyatakan Susno terbukti memangkas dana pengamanan Pilkada Jawa Barat untuk kepentingan pribadi saat menjabat Kepala Polda Jawa Barat pada 2008. Namun, Susno bersikukuh putusan MA tidak memuat perintah untuk melakukan penahanan. Nah, setelah upaya eksekusi yang gagal itu, Susno seakan-akan menghilang. Kuasa Hukum Susno Duadji, Federick Yunadi, mengakui dirinya sudah tidak pernah komunikasi dengan Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, setelah menghilang usai eksekusi di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini. “Terakhir komunikasi Kamis pukul 03.30 WIB, saya telefon beliau perlu enggak saya kawal. Enggak perlu, saya ada pengawal. Saya hanya mendoakan semoga selamat dan sukses,” ujar Federick menirukan suara Susno, usai Seminar Nasional Madjid Politika, dengan tema ‘Proses Penegakan Hukum Negara Tidak Boleh Kalah’ di Galeri Cafe TIM, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2013. Selain itu, kata dia, pihak keluarga Susno juga tidak mengetahui keberadaan kliennya. “Dia (keluarga) malah menanyakan ke saya. Mana saya tau. Jika Anda enggak tau, lebih-lebih saya,” tuturnya. Namun begitu, dia tetap mempertanyakan penetapan status buron atas kliennya. “Dasar hukum apa yang menetapkan Susno sebagai buronan. Makanya saya bilang, Indonesia ini dipenuhi dengan penguasa penyalahgunaan kekuasaan, tidak ada landasan hukum satupun yang memperbolehkan jaksa menetapkan seseorang sebagai buron,” tegasnya. Bagaikan hilang tak tentu rimbanya, Susno justru tampil di Youtube, situs inter-

hukum

Menyoal Presiden Lagi

net berisi rekaman video para pengunggahnya. Dari Youtube yang dipublikasikan pada Senin, 29 April 2013, Susno menyatakan dirinya berada di daerah pemilihan I Jawa Barat sekaligus membantah jika dirinya telah menghilang. “Saya berada di daerah pemilihan saya di dapil 1 Jawa Barat. Tentu tidak benar kalau dikatakan saya hilang tidak ada rimbanya, apalagi kalau saya dikatakan melarikan diri. Saya bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Kalaupun saya tidak nampak di muka umum adalah untuk menghindari eksekusi liar,” katanya. Lebih lanjut dikatakan, eksekusi yang dilakukan jaksa merupakan eksekusi liar karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan putusan perkara dirinya. Pasalnya, putusan pengadilan negeri pada Maret 2011 tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf K. “Waktu itu, Susno Duadji tidak berada di dalam, sedang bebas demi hukum. Berarti batal demi hukum, mestinya tidak perlu ada banding,” katanya. Kemudian pada putusan pada November 2011 juga tidak mencantumkan Pasal 197 ayat 1 huruf K. Di dalam bandingnya juga namanya bukan dirinya, termasuk nomor register bukan perkaranya. Kemunculan Susno di Youtube mengundang berbagai tanggapan. Namun, implikasi lain kasus Susno adalah statusnya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara di Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU juga mengancam akan mencoret nama Susno dari daftar caleg. Mantan Kabareskrim itu hampir dipastikan tak lo-

los verifikasi sebagai calon anggota legislatif. “Publik sudah bisa menilai, tapi secara resmi baru akan kami umumkan tanggal 6 Mei,” kata Komisioner KPU Arief Budiman di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Mei 2013. Menurut dia, salah satu syarat yang mengancam gagalnya Susno sebagai caleg adalah keputusan pengadilan yang mengancam Susno dengan pidana 20 tahun penjara, meski vonisnya 3,5 tahun. “Sekarang kalau kita lihat berita di media Pak Susno sudah diputuskan in krah sebagai terpidana, apakah syarat sebagaimana diatur Undang-undang itu terpenuhi sudah selesai menjalani pidana, silakan publik menilai,” ungkapnya. Arief menuturkan, di dalam Undangundang diatur ketentuan bagi narapidana yang ingin menjadi caleg ada 4 syarat yang harus terpenuhi secara akumulatif, jika satu tidak terpenuhi maka dinyatakan tak lolos verifikasi. “Pertama dia harus sudah selesai menjalani pidananya, kemudian ada jeda waktu antara selesai menjalani pidana sampai dengan masa pendaftaran di KPU 5 tahun,” tuturnya. Perkembangan terakhir, Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman menyatakan, Komjen (Purn) Susno Duadji saat ini telah berada di LP Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat. Menurut Sutarman, Susno menyerahkan diri pada Kamis, 2 Mei 2013 malam. “Betul, di LP Pondok Rajeg, Cibinong,” ujar Sutarman. v Dedi M Suharta/GE redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

hukum

Rahudman Akhirnya

Rahudman Akhirnya W

Persidangan perkara korupsi Wali Kota Medan Rahudman Harahap mendapat kawalan ketat personel Brimob Polda Sumut. Namun, ruang persidangan dipenuhi lelaki dan perempuan berpakaian PNS. Rahudman tampak memasuki ruang sidang sekitar pukul 09.00 WIB, Jumat, 3 Mei 2013.

ali Kota Medan Rahudman Harahap mulai Mei 2013 ini berstatus terdakwa. Pada Jumat, 3 Mei 2013 ia menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa Rp 1,5 miliar tahun 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat itu Rahudman menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan. Dalam kasus ini, mantan Bendahara Pemkab Tapanuli Selatan Amrin Tambunan telah divonis empat tahun penjara. Persidangan berlangsung dengan pengamanan yang ketat. Adapun pengunjung tampak mulai menyesaki pengadilan. Tampak ratusan Kepala Lingkungan seKota Medan datang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan di Jalan Kejaksaan, Kota Medan. Sejumlah kepala lingkungan menepis kehadiran mereka di pengadilan atas instruksi. “Ini bentuk solidaritas saja,” kata seorang kepala lingkungan. Ditanya lebih jauh, dia menolak dan meminta tidak ditulis namanya. “Lihat dan nilai saja sendiri,” kata dia. Persidangan dugaan korupsi Rahudman dijaga ketat personel Brimob Polda Sumut. Di ruang persidangan dipenuhi pria dan perempuan berpakaian PNS. Rahudman tampak memasuki ruang sidang sekitar pukul 09.00 WIB. Dia mengenakan pakaian kemeja putih. Dalam persidangan Rahudman didampingi penasehat hukum, Hasrul Benny Harahap Di mata Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, kasus Rahudman adalah satu saja dari banyak kepala daerah yang menjadi terdakwa setelah bertahun-tahun perkaranya mengendap. Rahudman menjadi tersangka sejak 26 Oktober 2010 lalu, kasusnya baru dibuka kembali belakangan ini. Kondisi ini benarbenar menjadikan seorang kepala daerah tersandera, hingga mengganggu proses kerja yang ada. “Jadi yang kita temukan itu, banyak kasus yang tidak diselesaikan, tapi diperlambat. Harusnya penegak hukum itu melakukan langkah-langkah sesuai fungsi kerja

yang ada. Perlu ada kepastian hukum dan sebaiknya proses yang ada itu dipercepat. Tapi ini malah tidak dilaksanakan,” ujarnya. Terhadap kasus Rahudman, menurut Abdullah, patut dipertanyakan. Sebab bukan tidak mungkin dimanfaatkan pihakpihak tertentu mejadikan seseorang sapi perahan, dengan alasan telah ditetapkan menjadi tersangka. “Saya kira sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu perlu ada bukti yang kuat. Standarnya itu kan minimal dua alat bukti, kalau ini tidak terpenuhi, jangan dilakukan (penetapan,red),” ujarnya. Secara terpisah, Koordinator Bidang Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho, sebelumnya juga menyatakan hal senada. Ia menilai sangat mungkin lamanya proses hukum yang melibatkan kepala daerah, dijadikan ajang tawar-menawar antara oknum dari kejaksaan dengan para tersangka. Menurutnya, apa yang dialami Rahudman saat ini, juga dialami beberapa kepala daerah lain. Semisal Gubernur Kalimantan Awang Faoruk. Kasusnya diketahui sampai saat ini masih terus menggantung, dimana tujuh bulan lebih tetap saja sebagai tersangka. Demikian juga yang sebelumnya dialami Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin. “Jadi sangat mungkin (dijadikan tawar menawar,red). Kalau kita lihat, kepala daerah itu kan background politiknya kental sekali. Harusnya kasus-kasus korupsi jadi prioritas. Jadi tidak ada alasan menundanunda. Kalau menunda-nunda, wajar bila publik menduga ada apa-apanya,” ujar Emerson. Emerson juga memertanyakan mengapa proses hukum di kejaksaan, tidak sama dengan proses yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahap penetapan tersangka, memang kedua lembaga tersebut, menganut paham harus memiliki dua alat bukti yang kuat. Hanya anehnya, jika di KPK proses selanjutnya berjalan dengan sangat cepat, di kejaksaan justru bisa tertahan hingga bertahun-tahun.

Karena itu Emerson juga menilai perlunya perbaikan hukum yang lebih baik di tanah air, sehingga semua masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya. Paling tidak ada kepastian waktu agar masyarakat tidak menjadi bertanya-tanya dan menduga ada permainan di dalamnya. ”Kalau terus menggantung, wajar saja bila saya dan masyarakat lain curiga. Ada apa ini? ” tandasnya Yang juga menggantung adalah statusnya sebagai Wali Kota Medan. Sejumlah kalangan di Medan dan Sumatera Utara mempertanyakan kasus ini karena Rahudman belum pernah menjani penahanan. Yang lain, meminta agar Mendagri menonaktifkan Rahudman Harahap agar proses hukumnya berjalan lancar. “Sesuai UU No 32 tahun 2004 serta perubahanya UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU pemerintahan daerah. Yang pasal 31 menyatakan terdakwa yang berkaitan korupsi harus non aktif,” ujar Kepala Devisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Medan Irwandi Lubis “Kita harapakan dalam persidangan nanti majelis hakim harus melakukan penetapan penahanan terhadap Rahudman Harahap sebagai pelaku terdakwa korupsi Tunjangan Pengasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel seperti beberapa tersangka lainya yang telah ditelah ditetapkan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor Medan,” ujar Irwandi. Panahanan terhadap Rahudman Harahap kata Irwandi perlu dilakukan oleh Majelis Hakim Tipikor Medan agar Rahudman fokus dalam proses hukum yang dijalaninya dan pemerintahan juga berjalan

lancar. “Penahanan Rahudman juga harus dilakukan untuk menjawab rasa keadilan masyarakat yang tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi,” tandasnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPP Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Tongam Siregar yang menyebutkan kalau Aparat hukum baik Kejati Sumut yang menangani kasus korupsi Rahudman tersebut dan Penghasilan Tipikor tindak punya ‘taring’ untuk memaksa Rahudman Harahap agar masuk sel tahanan terkait kasus korupsi yang menjeratnya sebagai tersangka. ”Saya nilai lembaga hukum yang menangani Rahudman tersebut tidak punya ‘taring’. Hukum masih diterapkan kepada maling ayam saja,” ketus Tongam. Seperti dikatahui pasca pelimpahan berkas korupsi Walikot Medan Rahudman Harahap oleh Kejaari Padang Sidempuan pada 25 April lalu, Pengadilan Negeri Tipikor telah menjadwalkan sidang korupsi sang Walikota Medan tersebut. Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Erwin Mangatas Malau menyebutkan kalau sidang perdana Rahudman Harahap tersebut akan dilakukan pada 03 Mei 2013 nanti. Erwin Mangatas Malau telah menunjuk Hakim Ketua Sugianto, SB Hutagalung, Kemas Ahmad Jauhari masing-masing sebagai hakim Anggota dalam persidangan perdana. v Dedi M Suharta/GE redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

hukum

Wawali Tersandung KDRT

Wawali Tersandung KDRT M

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menegaskan akan mencopot Joko Prasetyo, Wakil Wali Kota Magelang, yang divonis 1 bulan 15 hari. Namun kuasa hukum Joko, Alouvie Ridha Mustafa meminta gubernur meninjau ulang pernyataannya.

enjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo, mendapat ganjarannya. Menjadi terdakwa dalam perkara kekerasan terhadap isterinya, Siti Rubaidah, Joko divonis 1 bulan penjara 15 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang pada Selasa, 30 April 2013. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut 2 bulan penjara. Dalam persidangan yang dipimpin H Yulman sebagai hakim ketua dan Khusnul Khotimah serta Ratriningtias sebagai hakim anggota, Joko dinyatakan bersalah dalam perkara No.29/Pid.Sus/2013/ PN.MGL. Joko terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider, yakni Pasal 44 Ayat (4) UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dakwaan subsider ini dikenakan karena, setelah kejadian pemukulan itu, korban masih bisa beraktivitas atau tidak opname. Atas pelanggaran pasal tersebut, Joko diancam 4 bulan penjara atau denda Rp 5.000.000. Namun, JPU hanya menuntutnya 2 bulan penjara. “Keputusan ini merupakan keputusan majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta persidangan,” kata Yulman. Atas keputusan ini, Yulman memberikan waktu tujuh hari untuk berpikir atas putusan tersebut. Seusai persidangan, Joko Prasetyo menyatakan menghormati keputusan majelis hakim. Soal vonis, Joko mengatakan akan mengkonsultasikan kepada tim kuasa hukumnya untuk menentukan langkah selanjutnya. “Kami masih pikir-pikir, setidaknya 2-3 hari nanti semua akan jelas,” ujarnya. Joko pun menambahkan dia masih akan tetap bekerja sesuai dengan kewajibannya meski vonis diberikan. Keputusan ini, katanya, tidak akan menurunkan jabatannya sebagai wakil wali kota seperti tertuang dalam undang-undang. M Zazin, tim kuasa hukum Joko, menambahkan keputusan majelis hakim dinilai memberatkan. Sebab, perbuatan KDRT yang dilakukannya tidak membuat korban luka berat. Selain itu, terdakwa juga telah menyesali perbuatannya. “Kemungkinan akan mengajukan banding,” katanya.

Direktur Legal Resort Center untuk Keadilan Gender dan HAM Semarang sekaligus Koordinator Koalisi Jaringan Masyarakat Anti-Pejabat Publik Pelaku KDRT, Fahrul Rozi, menyatakan vonis yang diberikan kepada Joko sangat ringan dan mengada-ada. Ia menduga adanya proses hukum yang tidak independen. Fahrul menyatakan vonis tidak sebanding dengan perbuatan Joko yang juga menyandang pejabat publik. Perbuatan Joko memberikan dampak psikologis, fisik, serta sosial pada korban. Ia menambahkan seharusnya majelis bisa memberikan vonis yang progresif melebihi tuntutan JPU. “Paling tidak ancaman hukumannya bersifat maksimal,” katanya. Lebih lagi, lanjutnya, Joko adalah pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk warganya, termasuk larangan KDRT. Bahkan kewajiban ini juga tertuang dalam Peraturan Mendagri yang menyatakan salah satu tugas wakil wali kota adalah pemberdayaan perempuan. Dirinya menilai vonis pada Joko adalah bukti kegagalan penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta memulihkan hak korban KDRT pada pelanggaran HAM. Ia menegaskan rendahnya vonis ini akan berdampak pada beberapa hal, di antaranya menambah daftar panjang para pelaku KDRT. Selain itu, tambah Fahrul, dampak vonis ringan ini dapat membiasakan masyarakat melakukan KDRT karena melihat pejabat publiknya, serta mempersulit upaya pemerintah terhadap penghapusan KDRT. “Jadi, jika Joko mengajukan banding, kami berharap Majelis Pengadilan Tinggi akan memberikan keadilan atas kasus ini,” katanya. Sedangkan Siti Rubaidah, isteri Joko, tidak berkomentar atas vonis ini. “Silakan bertanya pada kuasa hukum saya,” ucapnya. Dalam sidang vonis tersebut, ratusan pendukung Joko yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat turut hadir. Sekretaris Daerah Kota Magelang, Sugiharto, mengatakan puluhan SKPD memang menghadiri sidang atas instruksi lisan dari Wali Kota.

“Wali Kota tidak bisa datang karena ada tugas dinas. Kami datang untuk memberikan dukungan moril kepada Wawali (Wakil Wali Kota),” katanya. Soal jabatan Joko, Sugiharto mengatakan merupakan kewenangan Gubernur Jawa Tengah. “Sampai saat ini, Wawali masih menjalankan tugas dan kewajibannya seperti biasa,” tuturnya. Namun, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo menegaskan akan mencopot Joko Prasetyo, Wakil Wali Kota Magelang, yang divonis 1 bulan 15 hari penjara karena terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya. “Kalau memang sudah keputusan tetap mestinya dihukum. Sanksinya dilepas dan tidak mungkin jadi wakil wali kota,” kata Bibit usai menghadiri acara pencanangan bulan bakti Gotong Royong Masyarakat dan HUT Tim Penggerak PKK ke-41 Jawa Tengah di Alun-alun Kota Magelang, Rabu 1 Mei 2013. Bibit mengatakan pencopotan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku yakni bila pejabat publik terkena sanksi pidana. Hingga saat ini, Bibit belum mendapatkan laporan dari Walikota Magelang atas vonis yang diberikan pada Joko. “Langkah dilakukan setelah ada laporan dari Wali Kota. Pencopotan ada prosedurnya,” kata Bibit. Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito mengaku belum memberikan laporan

vonis Joko Prasetyo pada Gubernur. ”Kami sedang menyusun laporannya karena vonis baru jatuh pada Selasa 30 April 2013. Kemungkinan akan dilaporkan setelah itu,” ujar Sigit. Namun kuasa hukum Joko, Alouvie Ridha Mustafa meminta gubernur meninjau ulang pernyataannya soal pencopotan jabatan kliennya. “Gubernur harus memakai dasar hukum untuk bisa menjelaskan duduk perkara,” kata Alouvie. Alouvie menjelaskan dasar hukumnya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto PP No. 6 Tahun 2005 pasal 30 ayat 2 tentang pemberhentian kepala dan wakil kepala daerah. Menurut dia, pemberhentian bisa dilakukan bila kepala daerah / wakil kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan penjara lima tahun. Ia juga menambahkan mekanisme pemberhentian bukan terletak pada gubernur melainkan usulan DPR kepada presiden. Di sisi lain, Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota telah menetapkan isteri Wakil Wali Kota Magelang, Siti Rubaidah atau Ida, dan Yayuk Kandiwati, sebagai tersangka dalam dugaan kasus pencemaran nama baik. Oalah...v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

otonomi

Apa Kabar Kalimantan Utara S

empat dipertanyakan pembentukannya melalui pengujian UndangUndang di Mahkamah Konstitusi, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini sudah memiliki Pejabat Gubernur. Pengujian UU terkait pembentukan Kaltara ini dimohonkan oleh Syarief Almahdali, Zulkifli Alkaf; Tamrinpara yang merupakan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Para pemohon merasa dengan adanya Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), serta Pasal 20 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2012. Mereka menilai UU Pembentukan Kaltara menimbulkan tidak terpenuhinya hakhak warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta ketiadaan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Para Pemohon juga menilai UU ini menimbulkan suatu kekacauan hukum karena pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada hasil Pemilu tahun 2014, sehingga DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat segera menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan khususnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara. Namun, pemerintah menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (UU Kaltara) telah sesuai dengan pembentukan daerah provinsi/kota/kabupaten. “Ini sesuai dengan desain besar penataan daerah yang sedang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat,” kata Staf Ahli Kemendagri Raizonizar Donek, saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian UU Pembentukan Kaltara di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, pada akhir Maret lalu Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengesahkan provinsi Kaltara pada April. “Sudah ada langkah persiapan lebih cepat dari waktu 9 bulan yang tercantum dalam UU a quo,” katanya.

Terkait Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara menyebutkan “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, menurut Pemerintah untuk menciptakan harmonisasi. “Hal ini karena Gubernur Kalimantan Timur lebih memahami sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kalimanta Utara. Gubernur Kalimantan Timur lebih mengetahui mengenai keadaan Kalimantan Utara,” kata Donny. Secara umum, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara mendapat sambutan poitif dari daerah-daerah yang tergabung dalam Kaltara. Adanya Kaltara, jelas merupakan kebutuhan bagi daerah, namun juga kewajiban bagi pemerintah pusat untuk mendukungnya. Bupati Bulungan Kalimantan Timur Budiman Arifin yakin, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menyelesaikan satu demi satu masalah infrastruktur di kabupaten/kota yang tergabung di Kaltara. “Jika ada provinsi, gubernur akan bisa langsung ke pemerintah pusat untuk menyuarakan kepentingan di provinsinya,” ujarnya. Salah satu masalah yang mendesak diselesaikan adalah infrastruktur. Dari lima daerah di Kaltara, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan, praktis hanya Tarakan yang bagus infrastrukturnya, terutama jalan. Namun, itu juga karena luas wilayahnya kecil. “Karena tidak terdukung infrastruktur, pembangunan di Kaltara lebih lambat dari wilayah lain. Di perbatasan, kesejahteraan masyarakat kita jauh jika dibandingkan Serawak dan Sabah,” katanya. Sedangkan Adri Patton, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, menyatakan Kaltara adalah kebutuhan yang sudah lama diharapkan masyarakat, juga pemerintah daerah di wilayah utara Kaltim. Selain kebutuhan, pembentukan Kaltara juga demi tegaknya Begara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara. “Dua kabupaten yang nanti tergabung di

otonomi

e-KTP

Kaltara, yakni Kabupaten Malinau dan Nunukan, areanya berbatasan dengan Malaysia,” ujarnya. Kaltara disahkan sebagai provinsi baru ke-34 di Indonesia, dalam sidang paripurna DPR di Jakarta, pada Oktober 2012 lalu. Wilayah Kaltara mencakup lima kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan. Adapun ibu kota Kaltara nantinya adalah Tanjung Selor (Bulungan). Dengan begitu, maka wilayah Kaltim yang awalnya memiliki 14 daerah (10 kabupaten dan 4 kota), hanya akan memiliki 9 daerah (6 kabupaten dan 3 kota ). Sembilan daerah itu adalah kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Langkah ke arah itu sudah semakin mantap dengan pelantikan Penjabat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, yang juga Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Irianto Lambrie juga komitmen, tidak akan ikut maju dalam proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara mendatang. Itu disampaikannya lebih awal, agar dirinya tidak menjadi bahan pembicaraan macam-macam dikemudian hari, dan bisa lebih konsentrasi melaksanakan amanah yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membangun Kaltara. “Secara etika kan harusnya memang seperti itu, tidak boleh. Dan saya harus katakan itu sejak awal, bahwa saya tidak akan maju dalam Pilgub Kaltara nanti. Karena tugas saya sebagai Pj Gubernur

yang diamanahkan Mendagri, mempersiapkan proses Pilgub untuk terpilihnya Gubernur nantinya. Setelah ada Gubernur definitifnya, saya kembali ke Kaltim lagi menjadi Sekretaris Provinsi (Sekprov),” kata Irianto di sela acara syukuran di rumah jabatan Sekprov, akhir April lalu. Menurut dia, jangankan untuk maju dalam Pilgub, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Pj Gubernur oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak beberapa waktu lalu, dirinya sempat meminta waktu berpikir selama satu bulan. Karena harus diakui, menjadi Pj Gubernur di daerah baru, bukan lah hal yang mudah. “Kalau mau berpikir instan, saya lebih baik sekarang saja menjadi Sekprov. Tapi ini demi pengabdian saya terhadap daerah Itu adalah amanah yang harus saya emban. Makanya ini sebenarnya bukan syukuran, tapi meminta doa kepada para undangan dan masyarakat yang hadir, agar saya diberikan kemudahan dan kelancaran selama memimpin Kaltara,” ujarnya. Kaltara akan beribu kota di Tanjung Selor yang kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Luasnya 1.277 km persegi, dengan penduduk 37.539 orang. Kepadatan penduduknya 29,39 jiwa per km persegi. Hanya ada satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jumlah minimarket hanya 4-5 buah. Tidak ada gedung bioskop, mal, hotel berbintang, maupun tempat hiburan keluarga. Tanjung Selor memiliki Bandar Udara Tanjung Harapan.v Erwin Lumenta dari Bontang redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

otonomi

Gamawan Menyoal Gaya Kepemimpinan

Gamawan Menyoal Gaya Kepemimpinan E

ntah jengah dengan kondisi otonomi daerah atau apa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyindir pejabat daerah yang bergaya hidup mewah tapi masyarakat yang dipimpinnya masih terbelit kemiskinan. Ironisnya, sebagian pejabat yang memiliki rumah dan mobil mewah justru menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Mobilnya juga yang mahal-mahal. Kantornya megah, padahal harusnya prioritas anggaran itu bagi masyarakat,” ujar Gamawan di sela-sela Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah keXVII, di Jakarta, Kamis, 25 April 2004. Mantan gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu mengungkapkan banyak daerah yang memiliki penduduk miskin di atas 200 persen dibanding dengan jumlah penduduk berpenghasilan menengah. Namun, APBD yang harusnya dimanfaatkan untuk mereka yang masih papa tapi dinikmati sendiri oleh pejabat-pejabat di daerah. Gamawan menjelaskan hal itu terlihat dari kebijakan penganggaran di daerah yang belum berpihak ke masyarakat kecil. Ia menyebutkan belanja modal daerah rata-rata baru 18 persen yang untuk warga miskin. “Ini harus ditingkatkan minimal jadi 28 persen. Jangan minta tambah-tambah lagi pegawai atau personel,” katanya. Namun Gamawan enggan merinci daerah-daerah yang pejabatnya berhidup mewah. Ia hanya bercerita soal kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, masyarakat kesulitan transportasi dan air. “Itu masih transportasi lokal, air nggak ada. Jadi ada sekitar 25 rumah nggak ada air. Sumur nggak ada air, terus masyarakat mandinya ambil air sampai satu kilometer lebih. Saya nggak tahu itu ngambilnya darimana,” katanya. Hal-hal semacam inilah menurut Gamawan yang harus segera dibenahi. “Masa belanja aparatur negara ada, tapi air untuk masyarakat nggak ada. Masa kantor megah, tapi masyarakat miskin,” katanya. Karena itu melihat kondisi ini, Pusat terus mengevaluasi kinerja pemerintahan

daerah. “Kita akan coba buka APBD-nya satu persatu. Awal Mei ini akan membahasnya dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Nanti hasilnya akan diserahkan ke Presiden,” katanya. Sebelumnya, Gamawan berbicara hal senada ketika mengingatkan 11 pejabat kepala daerah otonomi baru yang dilantik. Jangan sampai mereka terlena dengan jabatan yang disandang, bahkan melupakan tugas utama sebagai pelayan publik. Ia meminta para pejabat segera membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana di daerah baru itu. “Setelah dilantik kan nantinya langsung bertugas. Saya instruksikan segera bangun infrastruktur, sarana dan prasaranalah untuk menunjang jalannya sistem pemerintahan di masingmasing daerah,” kata Gamawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 22 April 2013. Gamawan juga mengingatkan para penjabat daerah itu segera menggeber pembangunan daerah. Selain itu ia meminta jangan membelanjakan dana untuk kepentingan pribadi. “Jangan langsung beli mobil Hummer yang harganya Rp 3 miliar. Dananya itu untuk kesejahteraan masyarakat saja,” tegas Gamawan. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini juga mengingatkan dalam pembangunan infrastruktur tak perlu gedung yang mewah dan besar. Cukup dengan gedung yang bersih dan cantik. Yang terpenting tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. “Gedung perkantoran yang perlu bersih cantik, tidak perlu mahal. Cita-cita masyarakat yang mengusung tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Memang ada terbuka peluang jabatan eksekutif, struktural, politik. Tapi itu bukan tujuan akhir, tujuan akhir menyejahterakan masyarakat,” tukas Gamawan.

Blusukan

Selanjutnyanya, Gamawan Fauzi mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak terlalu sering turun ke lapangan (blusukan) guna bersosialisasi

otonomi

Jokowi Lewat 100 Hari

dengan masyarakat. “Kepala Daerah harus turun ke lapangan, tapi jangan tiap hari juga. Harus ditentukan waktunya turun ke lapangan melakukan sosialisasi dengan masyarakat,” kata Gamawan dalam acara Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akhir April lalu. Ia menjelaskan, blusukan memerlukan manajemen yang baik agar tidak mengganggu fungsi utama kepala daerah. “Kalau sejak awal proses fungsi manajemen berjalan baik, maka pemerintahan daerah akan berjalan baik pula,” ujarnya. Nah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah kepala daerah yang paling sering blusukan. Bahkan untuk tanggung jawab di dalam Balai Kota Jakarta, Jokowi telah memercayakan kepada

wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk mengurus. Bahkan dari Jokowi pula kata blusukan muncul dan kian populer di kalangan pejabat. Setelah Jokowi keluyuran ke kampung-kampung kumuh, korban kebakaran dan terjun langsung melihat masalah di masyarakat, banyak pejabat mengikuti langkah mantan Wali Kota Solo itu. Istilah blusukan pun kian akrab di telinga masyarakat Menanggapi sindiran Gamawan, dia mengaku kegiatan rutin seperti rapat di kantor terlalu kebanyakan. Dua atau tiga kali memang diperlukan tetapi tetap harus mengerti permasalahan warga. “Saya merasa rapat yang ada di sini udah kebanyakan. Rapat-rapat 100 kali,” ujar Jokowi.

Politisi PDIP ini mengaku kegiatannya di lapangan hanya ingin menangkap aspirasi dari warga. Selain itu, dia ingin mengerti permasalahan dan keluhan warga. “Kalau saya seminggu sekali sudah kebanyakan (rapatnya). Lainnya bisa dijalankan,”jelasnya. Hal-hal yang bersifat strategis seperti rapat, Jokowi mengaku dapat dijalankan oleh wakil gubernur dan asisten sekda. Pasalnya, setiap pemimpin mempunyai gaya tersendiri dalam memimpin daerahnya. “Kalau saya seperti itu. Kan setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri,” tandasnya. v Ikademan ikademan@eksnews.com

Tentang 11 Daerah Baru Itu

ebelas daerah otonomi baru yang diresmikan pada akhir April 2013 ini merupakan hasil pembahasan dari 19 usulan daerah baru inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat selama periode Oktober hingga Desember 2012. Tujuh daerah sudah diresmikan tahun lalu. Satu-satunya daerah yang belum disahkan adalah Kabupaten Mamuju karena masih dalam proses pembahasan. Inilah daftar 11 daerah otonomi baru yang ditetapkan hari ini, bersama nama kepala daerahnya: 1. Provinsi Kalimantan Utara, dipimpin Irianto Lambrie; 2. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dipimpin Heri Amalindo; 3. Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, dipimpin Kherlani; 4. Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dipimpin Endjang Naffandy; 5. Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin M.S. Ruslan;

6. Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, dipimpin Mohamad Hidayat; 7. Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dipimpin Tony Herbiansyah; 8. Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipimpin Herman Nai Ulu; 9. Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dipimpin Arman Sangiaji; 10. Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, dipimpin Edy Budoyo; dan 11. Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, dipimpin Dominggus Mandacan. v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

otonomi

APEKSI Ingin Lebih Bergigi

arhelatan besar baru saja digelar Pemko Medan yakni Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dirangkai dengan Pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional Medan City Expo 2013. Acara terbilang sukses, hal ini dapat dilihat dari meriahnya karnaval budaya dan mendapat sambutan meriah. Terbukti warga Medan memadati sepanjang jalan yang dilintasi peserta karnaval dari Lapangan Benteng menuju tribun kehormatan di Jalan Pulau penang Medan yang merupakan titik lokasi pusat acara. Raker APEKSI Komwil I memang tergolong unik, para walikota peserta Komwil I APEKSI diarak dengan beca dayung yang dihias oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan bekerjasama dengan instansi terkait di jajaran Pemko Medan. Raker Komwil dihadiri 24 walikota yakni dari Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Subussalam, Payakumbuh, Padang, Solok, Pariaman, Bukit Tinggi, Batam, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Dumai, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli, Sibolga, Binjai, Sawah Lunto, Pematang Siantar, Tebing Tinggi dan Medan selaku tuan rumah. Event bergensi dengan tema “Menuju Pemerintah Kota yang Semakin Efektif” ini dibuka Ketua Dewan Pengurus APEKSI Dr Ir Vicky Lumentut MSi, DEA. Bahkan dia mengakui, event setingkat Komwil ini merupakan yang terbaik dari enam Komwil di seluruh Indonesia. Pujian ini memang pantas disandang Kota Medan. Bagaimana tidak, memasuki sepuluh tahun kedua, APEKSI harus menjadi organisasi yang bergengsi dan diperhitungkan tidak hanya oleh anggotanya, tetapi juga dalam kancah Asia Fasifik maupun dunia internasional. Sehingga, penguatan jaringan di tingkat nasional dan internasional menjadi salah satu kunci keberhasilan kemajuan APEKSI. Dalam acara itu muncul wacana agar APEKSI menjadi organisasi yang tidak hanya dikenal oleh anggota, tetapi harus menjadi organisasi yang diperhitungkan

dalam kancah Asia Pasifik maupun dunia internasional. Oleh karena itu penguatan jaringan di tingkat nasional dan internasional menjadi salah satu kunci keberhasilan kemajuan APEKSI. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Pusat G.S Vicky Lumentut menegaskan ketika membuka rapat kerja komisariat wilayah (Raker Komwil) I APEKSI di Grand Aston Medan, Rabu, 24 April 2013. Di hadapan 24 Wali Kota dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau ini, Vicky percaya Raker Komwil I APEKSI menghasilkan keputusan-keputusan positif dan konstruktif bagi perkembangan kota-kota dalam lingkup Komwil I khususnya dan kota-kota di seluruh Indonesia pada umumnya baik untuk kini maupun masa mendatang. Menurut Vicky, organisasi APEKSI yang didirikan 12 tahun silam, telah banyak dikenal oleh instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah ditandai banyaknya permintaan kerjasama dari instansi-instansi tersebut dengan APEKSI. Selama ini APEKSI telah mengedepankan pelayanan kepada seluruh anggotanya dan merealisasikan hal-hal yang telah disepakati seperti menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan instansi terkait tentang berbagai hal yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi daerah. Kemudian, lanjutnya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, pengiriman staf pemerintah kota atau SKPD untuk mengikuti pelatihan di luar negeri bagi yang memenuhi syarat. “Semua ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggotanya. Di samping itu APEKSI menjalin kerjasama dengan mitra baik di dalam maupun di luar negeri antara lain dengan Citynet, GIZ, UCLG-ASPAG, ICMA, ICLEI dan sesama Asosiasi Pemerintah Daerah di dalam negeri untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Vicky di hadapan Gubsu, diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Mahmud Sagala, Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadi Saputra, Asisten

otonomi

Tim Sukses Masuk Bui

Deputi Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Apratur Pemerintah Daerah Edi Suryanto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Sekda Medan, camat dan lurah se-Kota Medan. Sebelum menyampaikan sambutannya, Vicky memuji penyelenggaraan Raker Komwil I APEKSI yang dilaksanakan di Kota Medan. Dari pelaksanaan Raker yang pernah digelar 6 Korwil APEKSI di seluruh Indonesia, Raker di Kota Medan paling terbaik. “Ini akan menjadi tantangan untuk pelaksanaan Rakernas APEKSI di Palangkaraya bulan depan,” ungkapnya. Sementara itu Wali Kota Medan Rahudman Harahap selaku ketua Komwil I APEKSI dalam laporannya menjelaskan, Raker ini merupakan agenda tahunan APEKSI yang diarahkan untuk menyusun dan menetapkan program kerja efektif APEKSI Komwil I untuk tahun 2012-2015. Di samping itu, Raker membahas berbagai isu strategis tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dengan segala dinamikanya. Rahudman menjelaskan, otonomi daerah banyak dipandang sebagai sarana untuk membentuk karakter, kemandirian dan peranan daerah yang semakin dominan dalam pembangunan. Otonomi daerah bukan tujuan melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa. “Untuk mewujudkan otonomi daerah didorong adanya kerjasama yang kokoh antar daerah, tidak sekedar slogan tetapi diharapkan sebagai menjawab berbagai persoalan bangsa yang ada saat ini, khu-

susnya masalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah,” jelasnya. Itu sebabnya melalui Raker, Wali Kota mengajak semua yang hadir untuk memanfaatkan forum ini saling bertukar saran, masukan, serta pengalaman yang membangun dengan semangat baru dan optimis untuk mewujudkan kerjasama antar daerah yang semakin nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Wali Kota Medan menyematkan pin APEKSI kepada 5 Wali Kota secara simbolis seperti Wali Kota Binjai HM Idham, Wali Kota Solok Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin, Wali Kota Sibolga HM Syarfi Hutauruk serta Wali Kota Menado G.S Vicky Lumentut. Raker Komwil 1 APEKSI dirangkai dengan karnaval mobil hias dan beca hias yang ditumpangi 24 wali kota yang ikut dalam raker tersebut. Namun, pawai itu sempat membuat kegiatan bisnis di inti Kota Medan terganggu hingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit, menyusul penutupan sejumlah ruas jalan oleh Pemko Medan “Memang hanya beberapa jam, tetapi karena jalan yang ditutup itu di inti kota, berimbas kepada sektor bisnis di seputaran Lapangan Merdeka dan Pasar Ikan Lama,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE, kepada wartawan menanggapi penutupan sejumlah ruas jalan di seputaran inti kota.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

tekno

Awas Flu Burung Baru F

lu burung jenis baru berasal dari virus H7N9 yang lebih kuat dari sebelumnya telah menelan korban di luar negeri. Indonesia perlu juga berhati-hati. Tak mengherankan jika pemerintah menyatakan terus mewaspadai dan memantau perkembangan penyebaran virus H7N9 di Cina dan beberapa negara lain yang sudah terinfeksi. Hingga awal Mei 2013, sudah terjadi 126 kasus flu burung H7N9 dengan jumlah kematian mencapai 27 orang. Secara persentase, tingkat kematian manusia akibat kasus virus ini sebesar 19,5 persen. Artinya, dalam setiap 100 kasus H7N9 pada manusia menyebabkan kematian 19 orang. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Kementerian Kesehatan, Andi Muhadir, menyatakan, pemerintah belum memiliki vaksin khusus penangkal virus H7N9 pada manusia. Ia bahkan menyatakan belum perlu mengeluarkan rekomendasi travel warning ke Cina menyusul merebaknya virus flu burung H7N9 yang menyebabkan kematian pada manusia. Alasannya, belum ada bukti yang menunjukkan adanya penularan virus tersebut dari manusia ke manusia. “Berita bahwa ada salah satu warga Taiwan yang terkena H7N9 setelah berkunjung ke Cina betul, tapi belum ada penularan dari manusia ke manusia,” kata Andi dalam konferensi pers di kantor Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 30 April 2013. Ia menjelaskan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga belum mengeluarkan peringatan apa pun dan belum merekomendasikan adanya alat pemindai khusus yang bisa mendeteksi virus H7N9 di bandara. Bahkan, WTO belum membatasi adanya perjalanan atau tingkat perdagangan suatu negara dengan Cina. “Ini kasusnya beda dengan virus flu burung H5N1 yang memang ada bukti penularan dari manusia ke manusia,” kata Andi. Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pengendalian Zoonosis dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Emil Agustiono, menambahkan, kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi

penularan virus yang bersifat zoonosis masih sangat minim. Ia menyebutkan, hanya 15 persen pemerintah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia yang siap mengendalikan penyebaran virus zoonosis. Dan hanya 17 provinsi yang sudah memiliki komisi pengendalian zoonosis. “Masalah kesiapan ini karena kurangnya fasilitas pendukung dan kelemahan sumber daya manusianya,” kata Emil. Hal ini dinilai berbahaya. Sebab, lanjutnya, Indonesia berpotensi pandemi virus H7N9 yang berasal dari Cina. Alasan dia, kondisi wilayah Indonesia banyak memiliki kemiripan dengan Cina, yang masyarakatnya sama-sama banyak beternak unggas. “Dan babi jadi media yang paling diwaspadai dalam penularan virus zoonosis,” katanya. Karena itu ia menyarankan pemerintah memperkuat hubungan dengan negara lain untuk bertukar ilmu dan teknologi dalam pengendalian zoonosis. Virus flu burung H7N9 belakangan semakin ganas. Tidak hanya di Cina, virus mulai menyebar ke luar daratan Negeri Tirai Bambu. Beruntung, analisis genetik secara menyeluruh terhadap virus H7N9 dilakukan para ilmuwan di China. Penemuan ini memandu para ahli mengatahui asal dan sejarah evolusi virus tersebut. Dalam studi yang dimuat dalam jurnal The Lancet, para ilmuwan memastikan bahwa virus flu burung A H7N9 yang mulai menyebar sejak Februari 2013, ditularkan dari ayam di pasar unggas basah ke manusia. Tim peneliti menggunakan data dari, The Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID). Data yang ada digunakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang potongan gen virus H7N9. Asal-muasal virus sangat penting untuk mencari cara menanganinya. Untuk menelusuri sumber H7N9, sejumlah laboratorium pemerintah di Cina telah menguji 68.000 sampel sejak awal Maret. Sampelnya dari peternakan dan pasar hewan, baik unggas maupun manusia yang pernah kontak dengan unggas terinfeksi.

tekno

Tiada Henti Bada Tucuxi

Dari jumlah itu hanya ada 46 sampel, tersebar di Cina tengah ke timur, yang mengandung virus H7N9. Sebanyak 44 sampel berasal dari pasar yang menjual unggas hidup, satu sampel dari merpati balap perkotaan, dan satu sampel lainnya dari merpati liar. “Tidak satu pun peternakan unggas yang positif H7N9,” kata Juan Lubroth, kepala petugas veteriner Badan Pangan dan Pertanian (FAO) PBB di Roma, Italia, Kamis, 2 Mei 2013. Perbedaan genetik antar-sampel menunjukkan virus telah menyebar pada beberapa jenis hewan selama beberapa bulan. Pertanyaannya kemudian, hewan apa saja? Lubroth dan timnya telah mulai mencari virus dalam sampel yang lebih tua untuk memperluas penelusuran kandidat organisme pembawa (carrier) H7N9. Hong Kong telah melarang pasar unggas hidup setelah pandemi flu burung H5N1 pada 2004. Beberapa kota di Cina sekarang telah menutup pasar unggas hidup mereka. “Tapi saya khawatir respons terburu-buru ini justru memperburuk perdagangan unggas,” kata Lubroth seperti dikutip Newscientist. Seperti H5N1 (virus flu burung jenis lama), strain H7N9 bisa menyebar ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, yang tidak memiliki kemampuan sebaik Cina untuk memantau dan mencegah penyebaran penyakit. Bahkan dokter di Cina pun saat ini tidak bisa berbuat banyak jika menjumpai kasus infeksi H7N9. Meluasnya penggunaan obat antivirus amantadine terhadap unggas di Cina telah memicu munculnya banyak strain flu yang resisten, termasuk H7N9. “Sejauh ini ada

satu kasus infeksi H7N9 yang tidak mempan diberi obat antivirus Tamiflu,” ucap Lubroth. Sejumlah patogen, termasuk virus flu dan bakteri yang menyebabkan kegagalan fungsi multi-organ akibat peradangan, membunuh inangnya dengan memicu aktivasi sistem kekebalan tubuh secara berlebihan. Masalah inilah yang sedang dipecahkan oleh Eisai. Perusahaan farmasi yang berbasis di Tokyo, Jepang, ini telah membuat Eritoran, obat untuk menghalangi respons sistem kekebalan tubuh secara berlebihan. Sebuah uji klinis besar pada 2011 menunjukkan bahwa Eritoran aman dikonsumsi oleh manusia, tetapi tidak dapat mengobati peradangan akibat infeksi. “Namun ada harapan bisa digunakan mengobati flu (burung),” Lubroth menjelaskan. Harapan muncul dari hasil penelitian Stefanie Vogel dan timnya dari University of Maryland Medical Center di Baltimore. Mereka menemukan bahwa 90 persen tikus yang terkena virus flu mematikan dapat diselamatkan saat dicekoki Eritoran dua hari setelah terinfeksi. Sepertiga tikus batal mati jika diberi Eritoran enam hari setelah tertular virus. “Ini sangat berharga untuk mencegah pandemi flu di masa mendatang,” kata Vogel, mensyaratkan Eritoran harus memberikan efek penyembuhan yang sama saat dikonsumsi manusia. Bagaimana jika H7N9 masuk Indonesia. Ngeri sekali.v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

wisata

Derawan, Here I Come! F

estival Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Juni-September 2013 akan menjadi ajang pertama dan terbesar digelar di sana. Acara ini sekaligus pertaruhan dalam menentukan masa depan wisata bahari di Kaltim. Jika berhasil, dampaknya akan sangat besar. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, kekompakan dan koordinasi sangat diperlukan. Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak mau melewatkan peluang menghelat Festival Derawan ini. Acara pendamping Sail Komodo 2013 itu harus sukses, karena Berau membidik menjadi tuan rumah Sail 2014, dengan Sail Derawan-nya. “Kami sedang gencar-gencarnya promosi. Semua kami tuju untuk berpromosi, termasuk promosi ke maskapai penerbangan,” ujar Mapasikra Mapaselleng, Kepala Bagian Humas Pemkab Berau, Jumat (1/3/2013). Gagal menjadi tuan rumah Sail Derawan 2013, Kabupaten Berau diberi kesempatan menghelat festival untuk mendampingi Sail Komodo 2013. Sebagai persiapan, sejumlah proyek fisik terus digarap, misalnya pembangunan bandara di Pulau Maratua. Maratua adalah pulau terluar di Berau, yang jaraknya ke Derawan hanya 30 menit menggunakan speedboat. Menurut Hatta Zainal, anggota DPRD kaltim asal Partai Golkar, yang juga sebagai praktisi selam, dari semua spot selama yang pernah ia kunjungi di tanah air, Derawan masih yang terbaik. Karena itu, “menjual” potensi yang ada di Derawan akan diuji pada seluruh rangkaian festival. Banyak potensi yang masih belum muncul. Saatnya di blow up pada ajang festival. Di Maratua misalnya. Banyak lokasi yang belum pernah dipublikasikan dan belum pernah dikunjungi wisatawan. Begitupun misteri yang ada di pulau Kakaban, Sangalaki dan Semama. ”Festival Derawan menjadi momen penting dalam memunculkan semua keanekaragaman potensi wisata bahari Berau,” ungkapnya. Pemerintah pusat pun sangat mendukung pengembangan Derawan sebagai kawasan wisata. Akses menuju Kepulauan

Derawan di Kalimantan Timur akan semakin mudah. Rencananya, sebuah bandara akan dibuka di Pulau Maratua yang berada di Kepulauan Derawan. “Selama ini akses ke Derawan agak susah. Dari Balikpapan harus ke Berau naik pesawat. Dari Berau naik boat ke Derawan,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (4/4/2013). Ia menambahkan, saat ini Bandara Berau pun telah diperluas dan landasannya diperpanjang. Dengan demikian, lanjutnya, bisa melalui akses penerbangan langsung menuju Berau tanpa perlu lewat Balikpapan. “Nantinya jadi bisa juga langsung ke Maratua, langsung ke lokasi Derawan,” tambahnya. Sedangkan Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf Esthy Reko Astuti menuturkan, Bandara Maratua belum beroperasi karena masih menunggu izin operasional dari Kementerian Perhubungan serta pengurusan soal keimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM. “Dengan bandara ini diharapkan targetnya wisman dari Malaysia karena jadinya bisa direct (langsung) dari Malaysia ke Berau. Bandaranya memang kecil,” tuturnya. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah obyek wisata bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara terutama para penyelam kelas dunia. Derawan memiliki tiga kecamatan yaitu, Pulau Derawan, Maratua, dan Biduk Biduk, Berau. Sedikitnya ada empat pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Secara geografis, terletak di semenanjung utara perairan laut Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Raburabu, Pulau Samama, Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau Nabuko, Pulau Maratua dan Pulau Derawan serta beberapa gosong karang

wisata

Mewsiatakan Sungai

seperti gosong Muaras, gosong Pinaka, gosong Buliulin, gosong Masimbung, dan gosong Tababinga. Di Kepulauan Derawan terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting yaitu terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau Selain itu banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumbalumba, kima, ketam kelapa, duyung, ikan barakuda dan beberapa spesies lainnya. Kepulauan Derawan telah dicalonkan untuk menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2005. Pulau Maratua merupakan pulau kecil yang berada di kawasan Kepulauan Derawan. Derawan mulai terkenal sebagai destinasi wisata bahari, terutama untuk menyelam, baik oleh wisman maupun wisatawan nusantara (wisnus). â&#x20AC;&#x153;Ada beberapa program destinasi yang penting. Salah satunya adalah Sail Komodo dan Derawan di ujung tahun. Mudahmudahan ini bisa meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman. Derawan sendiri masuk dalam 16 destinasi prioritas kami,â&#x20AC;? kata Mari. Sebagai pencetus nama Festival Derawan 2013, Menko Kesra Agung Laksono, juga memiliki beban moral sekaligus menyukseskannya. Berbagai keperluan dalam hajatan wisata tersebut akan didukung penuh. Termasuk mengkoordinasikan dengan semua Kementerian yang masuk dalam panitia penyelenggaraan Sail Komodo 2013 serta Festival Derawan. Menko Kesra Agung Laksono mengungkapkannya kepada Bupati Berau

Makmur HAPK saat bertemu di Jakarta, bulan lalu. Menurut Bupati, kesiapan Berau selaku penyelenggara Festival Derawan, memang berbeda dengan daerah penyelenggara Sail. Termasuk, penyelenggaraan Sail Komodo di NTT. Berbagai fasilitas infrastruktur di daerah sudah tersedia. Termasuk infrastruktur akses menuju pulau Derawan dan pulaupulau wisata lainnya. Namun demikian, kepada Menko Kesra, Bupati tetap meminta dukungan. â&#x20AC;?Kami memerlukan dukungan peningkatan kualitas infrastruktur, bukan membangun fasilitas bandara yang baru,â&#x20AC;? tambahnya. Khusus di bandara Kalimarau, sepertinya tahun ini bakal mendapatkan dukungan melalui APBN. Digunakan untuk perbaikan landasan pacu bandara. Fasilitas lain yang diharapkan bantuan kepada sejumlah Kementerian, melalui Menko Kesra, terkait dengan fasilitas pendukung kegiatan wisata yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan. Juga fasilitas tambat perahu, yang diarahkan melalui anggaran Kementerian Perhubungan. Begitupun, dukungan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam mendukung kegiatan operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Daerah. Penyelenggaran Fastival memang tidak lama lagi, yakni dimulai dari Juni hingga puncaknya pada September. Siapa hendak turut? v GE, Erwin Lumenta (Bontang) redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

selebrita

Ayu dan Daging Impor A

rtis Ayu Azhari memulai Mei dengan menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Mei 2013. Ayu datang kedua kalinya ke KPK untuk menyerahkan bukti-bukti rekening korannya. “Bukti-bukti rekening koran saya, ada beberapa, saya serahkan memang karena saya tidak pernah menerima dari siapa pun,” kata Ayu di Gedung KPK. Dia didampingi pengacaranya, Fahmi Bachmid. Menurut Ayu, kedatangannya kali ini bukan karena panggilan penyidik. Ayu menyerahkan bukti dokumen rekening korannya itu atas inisiatif sendiri. “Biar diklarifikasi saja, untuk KPK melihat, memudahkan pemeriksaan,” ujarnya. Fahmi menambahkan, pihaknya merasa perlu mengantarkan bukti rekening koran ini karena terkait dengan pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepada Ayu dalam pemeriksaan pada Rabu (1/5/2013). Saat pemeriksaan tersebut, kata Fahmi, penyidik KPK sempat bertanya soal sirkulasi uang di rekening Ayu. “Ya, namanya sirkulasi itu soal uang keluar masuk,” tutur Fahmi. Menurut Ayu, ada dua rekening yang dimilikinya saat ini. Wanita bernama asli Siti Khadijah Azhari ini membantah mendapat aliran dana dari Ahmad Fathanah, orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi.

“Semua sudah dijelaskan secara detail oleh Ayu dalam pemeriksaan kemarin dan hari ini hanya membawa barang bukti yang ada kaitannya. Kami bawakan rekening koran, sirkulasi pada Desember,” ungkap Fahmi. Sama seperti pernyataan Ayu sebelum ini, dia merasa sudah menjadi korban penipuan Fathanah. Dia dijanjikan pekerjaan oleh Fathanah, tetapi janji itu tidak terealisasi. Menurut Ayu, Fathanah menawarkan dia dan anaknya pekerjaan untuk menyanyi dalam acara semacam promosi daerah dan pemilihan kepala daerah. Namun, Ayu membantah acara yang dijanjikannya itu terkait PKS. “Untuk mengisi acara di beberapa event yang dia (Fathanah) biasa laksanakan. Untuk partai pilkada dan keperluan itu, dan dia juga yakinkan kepada saya,” kata Ayu. Pada kedatangan pertamanya ke KPK, Ayu Azhari merasa telah menjadi korban penipuan Ahmad Fathanah, orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Ayu mengaku dijanjikan pekerjaan oleh Fathanah, tetapi hingga kini janji itu belum terealisasi. “Sebenarnya saya korban dari janji-janji pekerjaan yang dijanjikan dia,” kata Ayu di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2013. dipertemukan dengan beberapa orang,” tuturnya. v Abus Tarbian

selebrita

Eyang Subur & Jupe

Selamat Jalan Ustad Jeffri

ejak meninggalnya Ustadz Jeffry Al Buchori akibat kecelakaan motor, Jumat (26/4/2013) lalu, hingga kini, Jumat (3/5/2013) makamnya masih saja disambangi warga untuk berziarah. Makam yang lokasinya di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini masih terlihat warga yang lalu-lalang, baik baru tiba maupun keluar dari taman makam. Di Blok A 1, tempat Jasad Ustadz Jeffry yang akrab disapa Uje ini sudah berkerumun warga yang ingin berziarah. Jumlahnya pun kian siang kiang bertambah. Yanti (26), seorang warga Tanah Abang mengatakan dirinya belum sempat menengok makam Uje lantaran saat itu ia masih di luar kota. “Saya waktu Uje dimakamkan belum sempat melihat,” tutur Yanti. Uje meninggal dunia dalam usia 40 tahun. Beberapa hari setelah dia merayakan ulang tahunnya yang ke-40, dia mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan Uje meninggal dunia di usia 40 tahun. Dia menabrak pohon setelah kehilangan kendali atas Kawasaki ER-6n bernopol B 3590 SGQ yang sedang dikendarai. Diduga hal itu karena dia memacu motor dalam kecepatan tinggi. Keluarga dari Ustaz Jeffry Al Buchori mengatakan, Uje tidak sedang mengebut sebelum kecelakaan. Namun, saat itu kondisi kesehatan Uje memang kurang

baik. Hal itu disampaikan adik Uje, Decky Fajar Siddiq. Menurut dia, kondisi kesehatan itulah yang menyebabkan Uje sulit mengendalikan motor sportnya yang memang memiliki bobot sangat berat. Bahkan, sebelum kecelakaan maut di Pondok Indah, Uje sempat jatuh di Kawasan Radio Dalam dan di kawasan Jalan Haji Nawi. “Sempat jatuh di kawasan Radio Dalam karena ada gundukan aspal tidak rata. Terus di Haji Nawi sempat ingin nyalip mobil, tapi tidak bisa sebelum akhirnya jatuh. Kondisi kesehatannya tidak mampu mengendalikannya. Motor sport kan memang berat,” kata Decky saat dijumpai di rumah duka di Perumahan Bukit Mas, Rempoa Raya, Bintaro, pada Jumat (26/4/2013) pagi. Ustaz Solmed merasa kehilangan atas meninggalnya Ustaz Jeffry Al Buchori. Bagi Ustaz Solmed, almarhum adalah sosok panutan. “Yang tidak pernah saya lupakan adalah semangat dakwah dan semangat silaturahim yang dimiliki almarhum,” ujar Ustaz Solmed di rumah duka di Perum Bukit Mas, Jalan Narmada III, Rempoa. Jefri anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Alm. Ismail Modal dan Tatu Mulyana ini sejak kecil telah mendapat pendidikan Islam yang kuat. Hal ini terbukti saat duduk di bangku sekolah kelas 3-5 SD meraih prestasi MTQ (Musabaqah Tilawati Qur’an) sampai tingkat provinsi. v Abus Tarbian

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013

tendensi

ISMAIL Gunawan Effendi

akil Wali Kota Ismail mengajak 37 wartawan meliput saat menyampaikan formulir pencalonan Gubernur di kantor Komisi Pemilihan Umum provinsi. Sebenarnya hal biasa jika wartawan diajak oleh calon mendaftar di KPU. Yang belum banyak diketahui sebelumnya, Ismail membawa wartawan dengan harapan dapat mencegah ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Ancaman itu bukan main-main. Pesaing Ismail mengancam akan membunuh serta mencincang tubuhnya jika berani mendaftar. Maka, pada Senin, 23 November 2009, sekitar pukul 09 pagi, berangkatlah konvoi enam kendaraan yang membawa wartawan, advokat, dan kerabat Wakil Wali Kota menuju kantor KPU. Konvoi itu terdiri dari empat Toyota Hi-ace milik keluarga Ismail, dan dua kendaraan yang mengangkut wartawan: sebuah Mitsubishi Pajero dan Mitsubishi Colt L-300 Ada kendaraan ketujuh, sebuah Hi-ace lain yang ditumpangi oleh wartawan, tapi tertinggal di belakang dan memutuskan berbalik setelah penumpangnya berfirasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Selain itu ada dua kendaraan lain yang bukan bagian dari konvoi, tapi kebetulan bepergian di jalan raya yang sama: Toyota Vios berpenumpang lima orang serta sebuah Kijang Innova. Beberapa kilometer sebelum tiba di kantor KPU konvoi dihentikan oleh 100 orang bersenjata,. Mereka menculik dan kemudian membunuh sebagian besar atau hampir semua penumpang kendaraan yang berkonvoi. Terdapat bukti bahwa setidaknya lima korban perempuan, empat di antaranya wartawan, diperkosa sebelum dibunuh, Sementara hampir semua wanita telah ditembak di alat kelamin mereka dan dipenggal kepalanya. Dua perempuan antaranya dalam keadaan hamil. Dalam SMS isteri Ismail, ia mengidentifikasi orang-orang yang menghalangi jalan rombongan adalah orang-orang pendukung pesaingnya. Malah Ismail sempat menamparnya meskipun akhirnya terbunuh. Di manakah itu terjadi? Memang bukan di Indonesia, melainkan di Filipina. Tepatnya di kota Ampatuan, provinsi Maguindanao, wilayah selatan Pulau Mindanao. Pak Wakil Wali Kota Buluan itu bernama lengkap Ismail Mangudadatu. Ia akan bersaing dengan Wali Kota Datu Unsay, Andal Ampatuan Junior yang juga putera Gubernur Maguindanao Andal Ampatuan Senior, pada 2010. Dalam insiden pembantaian itu, 58 orang tewas termasuk isteri dan dua saudara perempuan Ismail Mangudadatu, juga

wartawan, advokat, penumpang lain, dan mereka yang menjadi saksi atau yang keliru diidentifikasi sebagai bagian dari konvoi. Keluarga Ampatuan yang menjadi pesaing keluarga Mangudadatu telah mengendalikan Maguindanao sejak 2001. Andal Ampatuan Sr yang pertama menonjol ketika Presiden Corazon Aquino menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas di Kota Maganoy (sekarang Shariff Aguak) pada 1986, tepat setelah Revolusi People Power yang menggulingkan Ferdinand Marcos. Aquino, yang berkuasa melalui jalan revolusioner, mengganti semua pejabat lokal yang dipilih dengan pelaksana tugas, meskipun kota Maganoy diperlakukan berbeda: Wali Kota lama, Pinagayaw Ampatuan, digantikan oleh Wakil Wali Kota Andal Sr. Ia memenangi pemilihan Wali Kota pada 1988 dan menjabat selama sepuluh tahun. Selanjutnya, dalam pemilu 1998, Andal Sr terpilih sebagai gubernur. Mengapa kisah Maguindanao muncul di sini? Simpel saja, kecenderungan seperti keluarga Ampatuan sudah mulai menggejala di Indonesia. Kita biasa menyebutnya sebagai oligarki politik, tempat sebagian kecil elite secara lihai lebih menguasai prosedur, taktik, dan strategi untuk duduk di jabatan publik melalui pemilihan maupun penunjukan. Namun, ketika sesama elite yang sama-sama lihai berhadapan, bukan mustahil cara-cara kotor bahkan keji sebagaimana kasus Maguindanao itu terjadi juga. Mungkin ada yang melakukannya dengan cara halus, persuasif, atau tersembunyi. Namun, sebagaimana persaingan Mangudadatu dan Ampatuan itu, cara kasar, terbuka, dan terang-terangan bisa saja menjadi pilihan. Toh oligarki memang menjadi ancaman abadi bagi demokrasi. Namun, seharusnya ada jalan keluar untuk menghindari ekses oligarki. Salah satu pilihannya adalah menerapkan ketentuan hukum mulai dari Undang-Undang hingga petunjuk pelaksanaanya secara adil. Sebelumnya, tentu saja harus ada produk hukum yang berkualitas pula. Memirsa meningkatnya penggunaan senjata api di tengah keramaian belakangan ini, termasuk kalangan sipil seperti pengusaha, eksekutif, maupun legislatif, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta memindai insiden-insiden pembakaran beberapa kantor milik pemerintah, juga patung dan monumen yang dibiayai oleh anggaran daerah, sudah selayaknya kita bersama-sama mengantisipasi insiden Maguindanao agar tak terjadi di Indonesia. Sama sekali kita tak berharap itu di sini.v

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

NERGI DAN E RTA N IA R UST AKA PERIND OVINSI DKI J DINAS PR

DINAS

PERIND

USTRIA PROVIN N DAN ENER GI SI DKI JAKAR TA

Inventarisasi Industri Kreatif

MULTIMEDIA & MUATAN MEDIA di DKI JAKARTA 2012

I nKvreenatt i f i r arisas t s u i Indu i Ind s a s i stri Kr r a t n e eatif Inv

IA &MUL D E M I T TIMEDIA MUL A I M D & E U2A M T 2 1 A N 0 N A ED MUATdi DKI JAKARTA di DKI JAM KARTA IA 2 012

EKSNEWS - Edisi 5/IX Mei 2013