EksNews01_2013 by Si Gun

EKSEKUTIF news

APA KABAR JEMBATAN SELAT SUNDA

www.eksnews.com

Ir H Eddy Santana Putra MT:

Siap Memimpin Sumsel Edisi 1/IX Januari 2013

Jabodetabek Rp25.000 Luar Kota Rp30.000

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

I ENERG N DAN ARTA IA R T S K U A PERIND OVINSI DKI J DINAS PR

DINAS

PERIND

USTRIA PROVIN N DAN ENER GI SI DKI JAKAR TA

Inventarisasi Industri Kreatif

MULTIMEDIA & MUATAN MEDIA di DKI JAKARTA 2012

tif iI nKvreenat a r i s a r t s u d si Indu sasi In i stri Kr r a t n eati I n ve

&M A I D f E M ULTIME I MULT DIA & IAA2T M D E U M NJAKARTA 201 AN ME A T A U di DKI J D M di DKI AKARTA IA 2 012

EKSEKUTIF news

Salam Redaksi

PEMIMPIN UMUM Dedi M. Suharta

Baru

DEWAN PENASEHAT Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, Ph.D Ir. Muwardi Simatupang Ir. Iin Arifin Tahyan PEMIMPIN REDAKSI Ikademan PEMIMPIN PERUSAHAAN Tri Sutanto REDAKTUR PELAKSANA Davy Sexton SIDANG REDAKSI Dedi M. Suharta, Ikademan, Davy Sexton, Tri Sutanto SEKRETARIS EKSEKUTIF Sofi REPORTER Budi Mulana, Arifin, Ivi Rani, Zarkasih, Abus Tarbian FOTOGRAFER Harmilis Dihotman DESIGN/ LAY OUT Aan Drian Hardiana MANAGER KEUANGAN Febriela MARKETING Yusrizal,Kiki Afriansyah, Erni Crisnawati, Kurniawan Fitrianto, Sandi LIAISON OFFICER PAPUA Beny Robert K PERWAKILAN H. Oemar Arya Lubis (Medan), Muhammad Taufi k (Palembang) Yahya Lubis, SPK (Lampung), Andi Syahrul Qiram (Makassar) Sarjono Manhadi (Bengkulu) KONTRIBUTOR Irfan Fajaruddin, Endang Suparman, Karlina Oktaviany, Didi Haryadi Hakim, Wetra Dwi Yandi (Swedia) SIRKULASI Novie Fadilah, Oktaviana, Asep Sukarna PENASEHAT HUKUM Law Firm Bay Lubis & Partners, Ahmad Bay Lubis, SH. Dkk, Hendra Heriansyah, SH., Andi Wahyudin Jalil SH, Ahmad Supriadi, SH (LKBH KBPP POLRI) PENERBIT OPSI KARYA MANDIRI CV ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN Wisma Aldiron Dirgantara Suite #045 Jl Jen Gatot Subroto Kav 72 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780 Telp/Fax (021) 79196330 email: redaksi@eksnews.com www.eksnews.com Bank Mandiri KCP Sabang Jakarta Pusat No Rekening: 1030004386237 Bank BCA Cabang Pondok Indah Jakarta Selatan No Rekening : 2370108075

khirnya 2013 tiba juga. Ramalan kiamat 2012 yang dikaitkan dengan kalender suku Maya ternyata hanya cerita. Lantas, ada apa dengan 2013 yang juga Tahun Ular dalam kalender Tionghoa? Kami memilih mengisi pembukaan tahun ini dengan beberapa hal baru yang akan berdampak pada perjalanan waktu di kemudian hari. Juga kami pilihkan hal-hal yang mungkin luput dari ingatan karena kita terlalu banyak kesibukan. Misalnya, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Pengusaha Tomy Winata yang kerap disebut berada di belakang rencana besar membangun jembatan terpanjang di dunia ini sudah merasa mendapat talak dua terkait rencananya. Sedangkan Eksekutif News edisi kali ini mengurai kembali cita-cita membangun jembatan itu. Namun, selain mengungkapkan kilas balik, edisi kali ini juga menyertakan masalah-masalah teknis termasuk kajian akademis kritis terhadap pembangunan jembatan yang direncanakan membentang antara Anyer, Banten, dan Bakauheni, Lampung itu. Yang mungkin juga luput dari ingatan adalah centang perenang tata birokrasi pemerintahan kita. Penataan birokrasi merupakan salah satu agenda reformasi, namun banyak hal yang menunjukkan justru banyak celah yang membuatnya terhambat. Pemerintah agaknya menyadari hal ini dengan membahas Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Masih terkait dengan birokrasi, Tamu Eksekutif News kali ini adalah Ir H Eddy Santana Putra MT, Wali Kota Palembang, salah satu birokrat terbaik yang pernah dimiliki kota tertua di Indonesia itu, mungkin juga untuk skala Sumatera Selatan, malah di tingkat nasional. Tak mengherankan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak awal sudah mengusungnya sebagaii calon gubernur Sumsel dalam Pemilukada Juni 2013 mendatang. Toh kami tak dapat meninggalkan begitu saja perkembangan terakhir di bidang politik, ekonomi, dan bahkan bidang olah raga serta kepemudaan. Oleh sebab itu, perkembangan terakhir perjuangan partai politik yang menurut Komisi Pemilihan Umum tak memenuhi syarat mengikuti Pemilu 2014, kami ikutii terus. Selain itu, perkembangan Partai Nasional Demokrat yang lolos ke Pemilu 2014 namun mengalami konflik internal agaknya layak untuk menjadi bacaan kita bersama. Di bidang oleh raga dan kepemudaan, kita memiliki Menteri baru yaitu KRMT Roy Suryo Notoprodjo. Di bidang ekonomi, kita melihat pergeseran posisi setelah Badan Pengelola Industru Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dianulir keberadaannya oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perkembangan terakhir badan usaha milik negara (BUMN) juga layak menjadi perhatian selain proyeksi ekonomi dan bisnis nasional secara keseluruhan. Toh kami juga tak ingin semua yang berat-berat itu memusingkan Anda. Masih ada artikel ringan untuk mengisi waktu luang. Misalnya produk-produk baru, objek wisata, dan cerita tentang selebrita. Sampai titik ini, ada baiknya tak perlu berpanjang kata. Silakan buka saja halaman-halaman berikutnya. Selamat Tahun Baru 2013 dan semoga anda senang membaca edisi kali ini!v

Redaksi EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

Edisi 1/IX 2013

EKSEKUTIF news

APA KABAR JEMBATAN SELAT SUNDA

www.eksnews.com

Tamu Eksekutif

Ir H Eddy Santana Putra MT Wali Kota Palembang

Ir H Eddy Santana Putra MT:

Siap Memimpin Sumsel Edisi 1/IX Januari 2013

Jabodetabek Rp25.000 Luar Kota Rp30.000

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, dan akan menjadi yang terpanjang di dunia, tampaknya masih menghadapi berbagai persoalan. Akankah pemancangan pertama jembatan antara Jawa dan Sumatera ini berlangsung pada 2014 sesuai dengan rencana semula?

Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Paradigma sistem pemerintahan yang kuat berhadapan dengan orang kuat.

Perbedaan pandangan antarelite membuat Partai Nasional Demokrat kehilangan figur Hary Tanoesoedibjo. Banyak yang menunggu ke partai mana Hary berlabuh.

Frekuensi pun bisa menjadi perkara korupsi. Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto, menjadi terdakwa dalam perkara penggunaan pita frekuensi milik PT Indosat Tbk.

Bagaikan pejabat yang gemar blusukan (meninjau lapangan), aktris Julia Perez yang biasa disapa Jupe rupanya mau juga menyempatkan diri berkunjung ke beberapa titik banjir di DKI Jakarta.

3 Salam Redaksi 4 Daftar Isi 6 Info Produk 26 Politik: Menunggu Rekor Mas Roy 28 Politik: Centang Perenang 2014 32 Politik: Anggaran Berbintang 34 Politik: Prit untuk Turangga dan K-9 38 Ekbis: Menyoal BUMN (Lagi) 40 Ekbis: SKK (d/h) SK, BP Migas 42 Ekbis: Kabar Kapal Pertamina 44 Ekbis: Menimbang Blok Mahakam 48 Ekbis: Century Menghangat Lagi 50 Ekbis: Bocor Pipa, Dana Juga 52 Ekbis: Dilema Kenaikan UMP

56 Otonomi: Masih Sedikit Masalah 58 Otonomi: Jokowi Lewat 100 Hari 60 Otonomi: Tim Sukses Masuk Bui 62 Otonomi: Pesan Puncak Alam Santosa 68 Hukum: Moral Penegak Hukum Kita 72 Kesra: Meninggalkan Sekolah Mahal? 74 Kesra: Masih Banyak RI Lain 76 Kesra: Sakit Pasca Banjir 78 Kesra: Love in Rumah Sakit 82 Tekno: Tiada Henti Bada Tucuxi 84 Tekno: Ada Bayi di Tokobagus 86 Wisata: Mewisatakan Sungai 90 Tendensi: Tagana EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

info produk sistem operasi BlackBerry 10. Dalam sebuah demo berdurasi 5 menit, Gadway menyoroti kelebihan utama teknologi BlackBerry Hub, Peek, dan teknologi Flow, serta keyboard virtual. Bahkan, RIM mengklaim, BlackBerry 10 menyediakan keyboard terbaik berkat teknologi yang terintegrasi di dalam layar. Selain itu, bocoran mengenai BlackBerru 10 berasal dari Chief Marketing Officer RIM Frank Boulben, yang mengatakan RIM akan menyiapkan enam model BlackBerry 10 pada tahun ini. v

Sony Experia

Akhirnya, Sony resmi memperkenalkan smartphone terbaru dalam perhelatan Consumer Electronics Show (CES) 2013, di Las Vegas, Nevada, AS. Bernama Xperia Z, smartphone ini memiliki layar berukuran 5 inci Full HD 1080p. Layar inilah “jualan” utama Sony pada Xperia Z. Sony menyematkan teknologi Bravia Reality Display dan Bravia Engine 2. Sony mengklaim layar ini mampu memberikan pengalaman luar biasa bagi penggunanya. Semuanya terangkum dalam smartphone setebal 7,9 mm. Fisik Xperia Z juga menggunakan lapisan yang anti-pecah. Hal ini membuatnya tahan terhadap debu dan air. Tentu saja, Xperia Z mampu dicelupkan ke dalam air. Tak lupa juga, Sony menyematkan prosesor quad-core milik Snapdragon S4. Di sektor kamera, Sony memberikan kamera 13 megapiksel di belakang. Ada kamera sekunder, tetapi tak jelas berapa megapiksel kamera tersebut. Xperia Z punya koneksi NFC di dalamnya. Oh ya, Xperia Z juga telah mendukung jaringan 4GLTE. Xperia Z akan dipasarkan pada triwulan pertama 2013 dengan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean. Sony juga akan memberikan kemampuan upgrade menjadi Android 4.2. v

Blackberry 10

Research In Motion (RIM) segera meluncurkan BlackBerry 10. Namun, untuk mengurangi rasa penasaran konsumen, Research In Motion (RIM) memanfaatkan ajang Consumer Electronics Show (CES) 2013 untuk memberikan sedikit bocoran tentang smartphone dengan platform terbarunya tersebut. Menurut Softpedia, Jumat (11/1/2013), selama CES 2013 berlangsung di Las Vegas, Manajer Senior Pemasaran Produk BlackBerry Jeff Gadway memamerkan beberapa fitur terbaik dari

Produk Kingston & Seagate

Kingston memperkenalkan DataTraveler HyperX Predator, flash drive berkapasitas raksasa, yakni 1 TB (1.000 gB) di perhelatan CES 2013, Las Vegas. Kingston mengatakan, USB 3.0 drives ini adalah yang tercepat yang pernah mereka buat, dengan kecepatan membaca dan menulis mencapai 240MB/s dan 160MB/S. Predator tampil keren dalam bodi perpaduan besi dan seng. Anda yang berminat tampaknya harus merogoh kocek cukup dalam. Memang, Kingston belum merilis harga resmi, tetapi sebagai perbandingan DataTraveler HyperX berkapasitas 512GB dijual seharga USD1.750. Sedangkan Seagate Wireless Plus mobile device storage meraih ‘Best of CES’ award untuk kategori Networking and Storage dalam ajang CES Award 2013 dari CNET. Perangkat ini dirancang untuk mampu men-stream konten baik video, audio dan dokumen secara nirkabel untuk delapan smartphone atau tablet sekaligus tanpa menggunakan kabel. Produk-produk yang mengikuti kompetisi ini diseleksi secara ketat oleh editoreditor ahli dari website CNET dengan melihat produk mana yang paling menarik, inovatif, dan paling menjanjikan. Editor-editor CNET menyisir seluruh produk peserta CES 2013 satu per satu untuk dipertimbangkan menjadi pemenang penghargaan bergengsi ini. CNET juga mempersiapkan penghargaan Best of Show yang melibatkan ribuan pembaca dan pengunjung situs media online tersebut untuk memilih produk yang mereka unggulkan menjadi pemenang CNET People’s Voice. v

info produk

Produk Baru Honda

PT ASTRA Honda Motor (AHM) akan memperkenalkan produk-produk barunya pada tahun 2013 ini. “Totalnya ada 16 produk baru, 7 di antaranya model baru,” terang Yusuke Hori, Presiden Direktur AHM. Namun demikian nama produk baru tersebut masih menjadi rahasia. Yang pasti model-model baru tersebut dipastikan menggunakan mesin injeksi, sesuai komitmen AHM akan menuntaskan seluruh produk dengan teknologi PGM-FI. Model AHM yang belum mengadopsi injeksi adalah Tiger, MegaPro, Revo dan Scoopy. Harapannya pada tahun ini AHM memperkenalkan All-New Honda Tiger yang sangat dinanti. Sedangkan 9 produk baru yang lain sepanjang 2013 diprediksi hanya berubah minor seperti penyegaran striping. v

VW CrossBlue

Volkswagen mengantisipasi kelangkaan energi dengan menyiapkan SUV (sport utility vehicle) CrossBlue, mobil hibrid elektrik diesel, berbahan bakar solar dan listrik. Sayangnya, VW baru menggoda saja dengan menampilkannya di pameran mobil Amerika Serikat di Detroit, Januari 2013. Blue (biru) adalah cara industri Eropa menyebut produk berorientasi lingkungan, sama seperti industri AS menyebut hijau. Soalnya, green di Eropa sudah diidentikkan dengan politik Partai Hijau (Green Party). Sedangkan Cross menunjukkan persilangan antara diesel dan elektrik yang menjadi hibrid. CrossBlue menggunakan diesel empat silinder dan dua motor listrik, dan penggerak empat roda (4 wheel). Baterainya berada di bawah lantai bagian tengah, memungkinkan CrossBlue memiliki tiga baris kursi, tetapi hanya dua kursi per baris.v

3 Produk Yamaha

Mengawali 2013, Yamaha meluncurkan tiga produk barunya di kelas skutik dan bebek dengan konsep RC (Racing Champion). Apa saja? “Kami meluncurkan tiga model baru, yakni Yamaha Xeon RC, Soul GT dan Jupiter MX,” ujar Dyonisius Beti di kantor pusat Yamaha Indonesia di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (9/1/2013). Produk pertama adalah Xeon RC yang merupakan generasi terbaru dari skutik Xeon. Berikutnya yang dilansir Yamaha pada adalah Soul GT. Skutik ini menggunakan tipe mesin 4-langkah, 2 valve, SOHC, berpendingin kipas dan berkapasitas mesin 113 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 7,75 PS di putaran 8.500 rpm dengan torsi puncak mencapai 8,5 Nm di putaran 5.000 rpm. Terakhir yang diluncurkan Yamaha adalah Jupiter MX. Varian yang pertama kali diluncurkan pada 2006 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, hadir dengan wajah baru yang lebih mempertegas racing champion line up Yamaha. Namun, penyegaran pada tampang motor bebek sport Yamaha ini tidak diikuti dengan perubahan pada dapur pacunya. v

Toyota Crown Pinky

Toyota menimbulkan kehebohan di Jepang ketika membuat sebuah model Crown terbaru dengan warna merah muda alias pink. Untuk beberapa generasinya Crown merupakan sedan premium paling bergengsi di Jepang, tetapi warna-warna old-school yang biasa disematkan pada Toyota Crown memang sudah membanjiri pasaran, laris dan tanpa saingan di segmennya selama puluhan tahun. Namun, belakangan ini pasar mobil Jepang sedang lesu, dan penjualan Toyota Crown merosot turun seiring dengan kompetitor yang ditawarkan merek-merek premium dari Jerman. Akhirnya, Akio Toyoda, Presiden dan CEO dari Toyota Motor Corporation mengubah warna pada saat terakhir sebelum peluncurannya. Genit, mungkin untuk memikat perempuan.v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

tamu eksekutif

Ir H Eddy Santana Putra MT:

Siap Memimpin Sumsel R Segera mengakhiri jabatan Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT berancang-ancang maju di Pemilukada Gubernur Sumatera Selatan, Juni mendatang.

Apa saja rekam jejak yang menjadi bekalnya menjadi calon gubernur?

eputasi Eddy Santana Putra jelas tidak bisa diragukan lagi untuk menjadi pemimpin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di masa yang akan datang. Segudang prestasi yang membanggakan sebagai Wali Kota Palembang selama ini sudah lebih dari cukup sebagai bekal pengalaman untuk membangun Sumsel. Sukses membawa Palembang menjadi kota Internasional dari kota yang dulu terkenal dengan gegap gempita kejahatannya adalah suatu prestasi yang tak bisa dianggap enteng. Juga keberhasilan di bidang kebersihan hingga berturut-turut dari 2007 s.d. 2010 mendapatkan rangking satu untuk kota metropolitan terbersih mengalahkan Jakarta Pusat, Jogja, Solo dan lain-lain. Namun yang lebih membanggakan, pria yang akarab dipanggil ESP ini merupakan pemimpin yang bersih. Di tengah pemberitaan para pejabat daerah, yang diduga terlibat Korupsi, Wali Kota Palembang ini justru mendapat Penghargaan

“Anti Korupsi” dari KPK. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Palembang pantas menjadi Zona Integritas Anti Korupsi di Indonesia. Salah satu alasannya, Palembang menempati urutan pertama Nasional untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dari KPK, di tahun 2012. Pemerintah Kota Palembang, mendapat predikat Terbaik Nasional dalam “mencegah korupsi”, di dasarkan kepada 8 Indikator, yaitu: kode etik khusus, transparansi dalam manajemen SDM, transparansi dlm penyelenggaraan negara, indikasi transparansi dalam pengadaan, mekanisme pengaduan masyarakat, akses publik dalam memperoleh informasi, pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK dan KPK dan terakhir kegiatan promosi anti korupsi. Kota Palembang di bawah kepemimpinan ESP termasuk Tiga Besar Peringkat Daerah Anti Korupsi: dimana nilai Kota Palembang, dengan nilai rata-rata 7,38, disusul oleh Kota Manado 7,23 dan kemu-

tamu eksekutif

Ir H Eddy Santana Putra MT dian Kota Medan 7,15. Selain KPK, Lembaga Negara lain yang memberikan penilaian positif atas kinerja Wali Kota Palembang adalah Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Dimana Palembang mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berdasarkan Hasil Audit BPK. Meskipun Kota Palembang peraih nilai tertinggi PIAK 2012, se-Indonesia, celah untuk melakukan korupsi masih tetap ada, Namun upaya pencegahan korupsioleh Wali Kota Palembang, patut mendapat apresiasi positif, sebagaimana yang telah diberikan KPK dan BPK RI. Ir. H. Eddy Santana Putra, MT, lelaki kelahiran Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada 20 Januari 1957 ini adalah wali kota termuda selama sejarah Palembang pada masa Republik Indonesia. Ia adalah mantan ketua FKPPI dan memiliki kedekatan dengan ormas dan organisasi pemuda di Palembang. Antara hal-hal yang dilakukannya selama bertugas adalah menertibkan pasar tradisional 16 Ilir di pinggiran Jembatan Ampera. Alumni Universitas Sriwijaya Jurusan Teknik Sipil tersebut menertibkan pasar itu tanpa kekerasan. Mengenai pencalonannya pada Pilgub Sumsel 2013, ESP dengan tegas mengatakan dirinya maju melalui PDI Perjuangan. “Dan menurut saya saat ini di Sumsel, PDI Perjuangan parpol yang paling siap sampai tingkat desa,” jelas dia. Sedangkan calon wakilnya masih dalam tahap survei karena dia tidak gegabah memilih figur wakil gubernur. Untuk kantong suara, ESP yakin dirinya akan mendapat suara dari 7 daerah seperti Kota Palembang, Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), Musirawas, sebagian Lahat dan Muaraenim. “Tetapi saya mengandalkan suara masyarakat Kota Palembang dan Musi Banyuasin, OI dan OKI. Ya saya kira semua daerah dapat suara,” ujar ESP. Dia pun berharap pertarungan Pilkada Gubernur Sumsel 2013 nanti benar-benar demokratis dan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Sumsel, melaksanakan dengan jujur sehingga Gubernur/Wagub yang terpilih benar-benar hasil pilkada yang bersih. “Saya juga gak mau menang dengan caracara kotor,” kata dia. Dalam kesempatan itu ESP juga kurang setuju adanya kampanye akbar yang biasanya menelan biaya ratusan juta rupiah bahkan bisa tembus Rp 1 miliar, misal untuk biaya mendatangkan artis dan lainnya. “Saya kira lebih baik kampanye tertutup berbentuk diskusi daripada kampanye akbar,” jelas ESP.

Segudang Prestasi

Selama tahun 2012 saja, minimal ada tiga penghargaan terbaik tingkat nasional di masing-masing bidang. Penghargaan pertama, diterima dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat untuk kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Penghargaan ini diserahkan di kantor BKPM, Jl Gatot Subroto Jakarta. Penghargaan kedua, Wali Kota Palembang menerima Manggala Karya Bakti Husada Arutala, dari Menteri Kesehatan RI. Penghargaan ini diberikan kepada Wali Kota atas jasa pembangunan bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiga, pemerintah kota melalui RSUD BARI menerima penghargaan manajeman Jamkesmas terbaik nasional dari 18 rumah sakit terbaik di Indonesia. Penghargaan ini diserahkan Menteri Kesehatan RI di Jakarta. ESP mengatakan rasa syukurnya atas tiga penghargaan sekaligus ini.Khusus

kantor pelayanan terpadu katanya, Palembang pernah menempati 10 besar terbaik di tahun 2010. “Alhamdulillah tahun ini kita menjadi kota nomor satu terbaik nasional di Indonesia,” kata ESP secara tertulis. Wali Kota yang juga putra pejuang perang kemerdekaan di Sumatera Selatan ini menyatakan bangga bisa memperoleh penghargaan ini. Dikatakan, pelayanan di kantor ini sudah baik, sistemnya baik dan sdm baik. “Wali Kota melimpahkan kewenangan full terhadap kepala kantor,” katanya. Menurut dia, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras keseriusan dan komitmen untuk kepuasan masyarakat. “Kita bisa dapat terbaik karena tim pemerintah yang solid dan menyemangati,” ujar ESP. Menurut ESP, kantor pemerintahan yang terbaik di Indonesia sekarang itu

kantor Wali Kota Palembang. “Coba lihat saja WC-nya sudah seperti di bank bank. Mana ada wc seperti kantor Wali Kota,” katanya. Kantor pelayanan ini katanya didirikan sejak tahun 2010. Memang agak lambat berdiri tapi dalam 10 bulan terbaik di Indonesia. Untuk tingkat International, pada tanggal 5 Maret 2012, Kota Palembang menorehkan lagi prestasi tingkat dunia dengan menyabet predikat sebagai kota terbersih yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan se-Asia Tenggara dalam ajang ASEAN Environmentally Sustainable City Award. Penghargaan diterima langsung Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra di Pnompenh, Kamboja, ? Dalam bidang pembangunan dan investasi, ESP mengatakan investasi yang masuk ke ibukota Sumatera Selatan, tahun ini mencapai Rp 8,6 triliun. Angka ini diperoleh hingga posisi Oktober 2012. Wali Kota optimis realisasi investasi di Palembang hingga akhir tahun mendatang bisa mencapai angka Rp 10 triliun. Menurut ESP angka ini dicapai berkat baiknya pelayanan yang dilakukan yang dilakukan pemerintah Kota Palembang, terutama sejak adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) yang Ada di Kota ini. ESP mengungkapkan setiap hari tercatat Ada sekitar 300 Surat permohonan izin ke KP2T. Ada izin yang bisa diselesaikan satu hari atau paling lambat 15 hari. “Pelayanan kantor KP2T ini sudah sangat baik. Sehari Ada 300 Surat permohonan se tiap hari dengan tingkat penyelesaian Ada yang satu hari hingga paling lama 15 hari,” katanya. Sejak adanya KP2T, dia optimis investasi yang akan masuk ke Palembang akan semakin meningkat, terlebih ditopang oleh SDM yang baik, pelayanan yang prima dan sistem yang jelas serta kantor yang sangat baik. WC nya saja seperti hotel bintang Lima. Belum Ada kantor yang seperti itu. Namun yang lebih komitmen dari kepala daerah,” katanya. Penghargaan yang ada, menurut Wali Kota tidak berarti sudah membuat puas, namun harus menjadi cambuk dan harus lebih meningkatkannya Pelayanan kepada masyarakat Dan investor. “Kalau SITU selama ini enam hari Dan IMB 14 hari, kalau bisa lebih dipercepat lagi,” kata ESP..v Ikademan ikademan@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

tamu eksekutif

Ir H Eddy Santana Putra MT

Belum Memikirkan Liburan

tamu eksekutif

Ir H Eddy Santana Putra MT

ekas gerimis yang mengguyur Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II masih terlihat saat pesawat yang kami tumpangi mendarat pada pukul 08.30. WIB. Bandara pagi itu tidak terlalu ramai untuk ukuran bandara bertaraf Internasional. Namun saat menunggu jemputan sopir, bandara ini cukup memberikan kenyamanan, selain bersih, bandara juga terlihat rapi dan teratur, jauh berbeda dengan bandara Soekarno-Hatta. Dari bandara kami langsung menuju kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Dalam perjalanan menuju kantor Pemkot, terjadi obrolan ringan antara kami dengan pak sopir yang kebetulan warga kota Palembang, keturunan Jawa, tapi sejak kecil sudah pindah ke Palembang. Dari penuturannya, terlihat kalau dia bangga dengan kepemimpinan Wali Kota saat ini. “Bapak Wali Kota itu orangnya tidak tegaan, suka menolong dan sangat mengayomi terutama rakyat kecil,” tuturnya. Sehingga wajar kalau ada kegundahan dari Pak sopir soal Wali Kota Palembang yang akan datang. “semoga Wali Kota Palembang yang akan datang minimal bisa memimpin seperti Pak Eddy” lanjutnya. Setelah dua hari di kota Palembang di sela-sela padatnya jadwal Wali Kota, pada pukul 12.30. WIB., kami mendapat informasi dari ajudan Wali Kota, bahwa wawancara dapat dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB. di kediaman Pribadi orang tua Wali Kota. Suasana siang itu berawan dan bahkan sedikit gerimis menaungi kota Palembang. Tepat pukul 14.00. dengan berbaju batik merah bermotif bunga, sambil tersenyum ramah Pak Wali Kota menyapa kemudian menyalami kami, “ya beginilah saya, sangat sibuk. Ini saja baru selesai dari menghadiri acara. Nggak ada libur bagi seorang pemimpin” ujarnya. Dalam suasana santai yang diselingi kicauan burung Tim Eksekutif News melakukan wawancara dengan Wali Kota Palembang. Berikut hasil wawancaranya: Apa tips Bapak dalam memimpin sehingga rakyat banyak merasa senang dengan kepemimpinan Bapak? Memimpinlah dengan hati yang tulus, Itu kuncinya. Kemudian bekerjalah sekuat tenaga dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun apalagi keuntungan pribadi atau pujian. Bekerjalah dan biarkan rakyat yang menilai. Kalau kita sudah bekerja keras, tidak perlu ada pencitraan, karena citra akan datang dengan sendirinya sesuai dengan apa yang kita perbuat. Pemimpin harus tahu psikologis orang yang di pimpin, sehingga bisa meminimalisir pertentangan.

Soal transportasi bagaimana? Yang kita perhatikan adalah keamanan dan kenyamanannya. Contoh dalam satu tahun, hampir zero kecelakaan, adapun kecelakaan itu terjadi akibat motor menabrak mobil dari belakang artinya kesalahan itu bukan pada sopir, melainkan pada pengendara motor. Kemudian untuk ijin trayek, usia mobil, maksimal 10 tahun. Lebih dari itu, tidak akan dikasih ijin trayek. Selain urusan transportasi, target kinerja yang akan datang adalah bagaimana mengatur kebersihan lingkungan terutama dari limbah-limbah rumah tangga dan air kotor.

Apa ada kerja sama dengan pihak lain dalam pengolahan limbah? Kami berjuang untuk mengusahakan kerja sama dengan berbagai pihak, dan kita berhasil mendapatkan bantuan master plan dari Ausaid, yang sekarang sedang dikerjakan. Itu dulu kan? kita darimana kerjanya kalau tidak ada master plan-nya. Bukan persoalan yang mudah dan murah buat master plan itu, mungkin bisa habis sampai 40 miliar. Kapan realisasinya? Setelah ini, mereka udah janji. Kalau sudah ada master plan, desain, mereka

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

tamu eksekutif

Ir H Eddy Santana Putra MT

r Jembatan layang (flyover) Kota Palembang. mau membantu. Asian Development Bank (ADB), Australia, Bank Dunia mau membantu. Tapi kalau semuanya belum jelas, siapa mau membantu. Bappenas mau, menteri keuangan juga mau membantu. Menteri Keuangan mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengolahan limbah. Dalam kaitan pengolahan limbah, dari mana inisiatifnya? Ya, pemerintah kota, siapa lagi?. Kadang kami dimarah mengenai usul-usul tersebut. Ada yang bertanya, kenapa ini tidak lewat kami, tidak bicara sama kami, tahu-tahu sudah diumumkan tentang pembangunannya. Lah kalau nggak seperti ini, bakalan nggak jadi-jadi. Misal lewat PU, kapan mau jadinya? Akhirnya motong jalan kadang-kadang kita lakukan. Kita dekat dengan ADB, untuk rencana pembangunan Transprortasi massal kota Palembang yang akan datang, ADB membantu kita. Sebenarnya seperti apa master plan penanggulangan limbah yang ingin Bapak wujudkan? Jadi begini, kalau untuk toilet, 80-90% sudah ada. Misalnya rumah ini sudah ada. Tapi jika kita mandi, bekas mandi itu akan lari kemana? Langsung keluar semua, tak

ada pengolahan. Nah limbah itulah yang akan kita olah, walaupun untuk mengolah itu membutuhkan biaya yang mahal. Seperti di Bangkok, Thailand, 80% sudah selesai untuk pengolahan limbah rumah tangga. Ya, kenapa Bangkok jadi perbandingan, karena kalau untuk urusan infrastruktur, kita harus belajar keluar, paling dekat ke Singapura. Kalo belajar ke Jakarta, wah Jakarta itu parah pengolahan limbahnya, terutama pengolahan limbah rumah tangga. Kalau untuk pengolahan limbah industri? Kalau untuk pengolahan limbah industri seperti Pupuk Pusri, Pertamina, itu mudah, dan mereka sudah punya sendiri-sendiri. Kita hanya menerapkan regulasi standar pada perusahaan-perusahaan tersebut dalam pengolahan limbah. Bagaimana penerapannya pada masyarakat? Penerapannya yaitu kita mewajibkan bagi perumahan baru. Satu penampungan limbah bisa di manfaatkan untuk beberapa rumah. Jadi limbah dari dapur misalnya, dialirkan ketempat pengolahn limbah tersebut, diolah kemudian dialirkan kerawa-rawa atau sungai. Dan dalam pembua-

tan penampungan limbah tersebut tidak begitu membebani pemilik rumah, jika itu dimanfaatkan secara komunal, terutama untuk perumahan sederhana atau tipe 36. Baik di Bangkok maupun di Kuala Lumpur sistem ini sudah berjalan. Apalagi kalau di negara-negara Eropa. Kalau kita kan kadang-kadang persoalan itu di kesampingkan dulu. Padahal itu penting. Memang, segala sesuatu itu tergantung dengan trend dan tingkat kesejahteraan. Selain itu, masalah sampah bagaimana? Kita punya pengolahan sampah dan dua tempat pembuangan Akhir (TPA) luas masing-masing 25 hektar dan 40 hektar, semuanya bagus dalam artian yang 25 hektar saja belum penuh apalagi yang 40 hektar, belum dipakai. Jadi untuk 20-30 tahun kedepan masih aman soal sampah. Selain itu juga ada teknologinya, plastik bisa diolah, sampah organik juga bermanfaat untuk pupuk. Gas diolah bisa bermanfaat untuk listrik. Dan hasil teknologi ini akan terus kita tingkatkan supaya bisa kita jual. Kalau dapat 2 mega watt kan bisa kita jual ke PLN, namun untuk sekarang masih sedikit, sekitar Â˝ mega Watts, masih untuk dipakai sendiri.

tamu eksekutif

Ir H Eddy Santana Putra MT Terkait soal pendapatan perkapita, berapa pendapatan perkapita kota Palembang? Pendapatan per kapita kita sekitar 20 juta per tahun. Masih di bawah. Kalau untuk nasional, kan 25 juta pertahun. Masalah kemiskinan juga masih ada, sekitar 8%. Tetapi di kota memang sulit memberantasnya karena dari tahun ke tahun selalu muncul urbanisasi. Mungkin ini akibat pembangunan yang tidak merata di daerah-daerah. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, di sini lumayan. Tidak ada masyarakat yang terlantar di Palembang. kalau ada pengamen di persimpangan, mereka itu pendapatannya besar. Bisa dapat 100 sampai 200 ribu perhari. Artinya bergaji 3-6 juta perbulan. Namun itu harus ditertibkan, karena itu tidak benar. Mereka bukan orang-orang yang terlantar, mereka itu punya rumah. Bagaimana dengan penanganan pedagang kaki lima, sehingga tidak terjadi kerusuhan? Kita harus tau bahwa pedagang kaki lima itu pedagang kecil. Dan mereka adalah salah satu penggerak langsung roda perekonomian di tingkatan ekonomi real. Solusi terhadap mereka adalah bagaimana memberdayakan mereka se-

r Pasar 16 Ilir, Kota Palembang.

cara efektif. Langkah yang kami lakukan adalah membangun pasar-pasar tradisional dan pasar induk untuk merelokasi mereka, bukan digusur atau diusir, dan ahlamdulillah 80% berhasil. Di daerah lain sering terjadi penggusuran. Kalau pedagang digusur, diusir, mereka mau makan apa? Perlakukanlah manusia secara manusiawi. Apakah ada bantuan buat pedagang kaki lima dalam relokasi? Ya memang harus kita bantu. Bantuan pertama adalah pasar itu tadi, dengan segala fasilitasnya, seperti masjid, terminal atau toilet yang bersih. Ada beberapa pedagang menolak, bagaimana nanti kalau dagangan mereka nggak laku ditempat yang baru? Saya katakan kalo pembeli akan mencari mereka. Lah yang namanya orang mau berbelanja kan harus ke pasar. Kalau mereka jualan di pasar kan tidak mungkin nggak laku. Bantuan lainnya juga berbentuk uang. Siapa yang mau pindah, kita kasih pinjam 1 juta, 2 juta sampai 5 juta untuk kepindahan mereka. Dulu kami korbankan 400 juta untuk membantu mereka, berupa pinjaman. Tapi sampai sekarang itu belum dibalikin. Tapi nggak apaapa, itu semua untuk masyarakat. Dan nilai dari manfaat 400 juta itu mungkin sudah miliaran bahkan triliunan.

Bagaimana hubungan antara BUMN dengan pemerintah kota, karena BUMN juga membantu masyarakat? Ya BUMN memang membantu lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dana kemitraan. Di sini ada PT Pupuk Pusri, Pertamina, namun saya liat mereka masih kurang besar komitmennya terhadap masyarakat Palembang. Seperti pada PT Pupuk Pusri, kita pernah komplain juga soal komitmen mereka. Apa target pemerintah kota Palembang selama kepemimpinan Bapak? Target inti adalah bagaimana masyarakat kota Palembang aman, nyaman dan sejahtera, dengan pelayanan-pelayanan publik yang makin hari makin meningkat, air bersih tersedia dengan cukup, dan berbagai fasilitas seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat kecil yang kurang mampu. Contohnya, anak kecil yang masih SD, yang baru masuk sekolah, tidak perlu bingung mencari sekolah atau takut jauh mencari sekolah, cukup jalan kaki karena di Palembang ini sekolah ada di mana-mana dan itu gratis, Kecuali sekolah favorit. Jadi berbahagialah warga kota Palembang ini.

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

tamu eksekutif

Ir H Eddy Santana Putra MT

r Senja di sekitar Jembatan Ampera Kota Palembang. Bagaimana dengan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri? Buku dan guru adalah salah satu kunci suksesnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Buku-buku yang bermutu wajib kita sediakan, selain itu kita juga adakan program â&#x20AC;&#x153;wajib ngajarâ&#x20AC;? bagi guruguru yang berprestasi. Guru-guru yang bagus, yang berprestasi itu kami tempatkan di sekolah-sekolah pinggiran. Kita atur penempatannya secara bergilir, per tiga bulan, dan itu wajib. Kalau tidak dia bisa kita tinggalkan. Biasanya kan guru-guru yang bagus itu milih ditempat favorit, sekolah yang bagus. Kita lakukan ini biar ada keseimbangan mutu pendidikan di tiap sekolah. Anda dinilai berhasil memimpin Palembang, walaupun belum selesai. Apakah Anda mempersiapkan kader untuk melanjutkan kepemimpinan? Jelas secara pribadi, saya berharap pemimpin yang menggantikan saya nanti dapat lebih baik dari saya, dapat membawa Palembang lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera dari sekarang. Itu keinginan saya pribadi. Oleh karena itu, semua harus kita persiapkan baik itu pemimpin atau sistem. Dengan sistem yang bagus

dan pemimpin yang bagus, insya Allah semua berjalan sesuai rencana. Selain itu, Wali Kota ke depan harus punya visi dan misi yang bagus dan realistis disertai dengan kerja keras. Biarpun sistem yang sudah kita persiapkan sekarang sudah bagus, tapi Wali Kotanya nanti tidur, kan sama aja nggak bisa jalan. Kira-kira siapa kader yang dinilai mampu menggantikan Anda? Banyak kader yang mampu menggantikan saya. Wakil Wali Kota, pejabat-pejabat eselon II itu semua kader yang siap dan saya kira mampu menggantikan saya. Yang paling penting bagaimana mereka melihat dan banyak belajar jadi pemimpin. Saya punya semangat, mereka juga harus semangat, kerja keras, kadang-kadang dak katik tidurnyo. Karena sesuatu yang terlihat mustahil, dengan kerja keras kita jadi bisa. Contoh, dulu PDAM Palembang itu nggak ada uangnya, rugi dan di bank tidak ada uang. Tapi dengan semangat dan komiitmen â&#x20AC;&#x153;pokoknya harus bagus...harus bagus..â&#x20AC;?, dalam waktu 6 tahun, sekarang keuntungannya satu tahun Rp600 miliar, Ini contoh dari hasil kerja keras, kerja keras untuk lebih baik, untuk membangun manajemen yang lebih bagus.

Apa yang masih jadi PR pemerintah ke depan? Banyak yang masih jadi PR, karena seperti saya katakan tadi, sesuai dengan trend. Kota ini bergerak dinamis, selalu maju. Jadi semakin maju, maka tuntutannya akan lebih meningkat dari sekarang. Misal soal air bersih, bisa saja nanti tuntutannya bukan hanya air bersih untuk mandi tapi sudah air hieginis dari kran yang lansung dapat di minum. Dulu di Palembang, banyak sampah itu biasa, jalan banyak berlobang juga biasa. Tapi sekarang, ada sampah sedikit saja sudah tidak betah melihatnya. Apalagi kalau sampai melihat ada jalan berlobang, sekarang satu atau dua lobang di jalanan itu sudah bisa masuk koran. Karena apa, karena masyarakat sudah terbiasa melihat lingkungan yang bersih. Saat ini trendnya seperti itu, entah nanti trendnya seperti apa. Misi saya ke depan bagaimana mewujudkan agar kota Palembang dapat menjadi kota yang bertaraf internasional.v Tim Eksekutif News redaksi@eksnews.com .

rekam jejak

Ir H Eddy Santana Putra MT

Menjadi Calon Gubernur

r H Eddy Santana Putra MT adalah salah satu Wali Kota terbaik di Indonesia saat ini. Rekam jejaknya dapat ditelusur jauh sebelum ia menjabat Wali Kota. Ia sama sekali bukan figur karbitan yang tiba-tiba muncul. Namun, sejak terpilih sebagai Wali Kota Palembang pada 2003 hingga akhir masa jabatannya pada tahun ini, sulit membantah bahwa Eddy Santana berhasil mengubah Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan itu sebagai salah satu kota yang memikat di Indonesia, baik bagi warganya, pengusaha lokal, nasional, bahkan investor asing, termasuk para wisatawan yang berkunjung ke kota tertua di Indonesia ini. Pada awal pemerintahannya, Eddy Santana mengambil langkah penting dalam penataan kota: merelokasi sebagian pedagang Pasar 16 ilir yang saat itu sudah kumuh dan jorok. Sebagai lokasi pengganti, Palembang membangun Pasar Induk Jakabaring untuk menampung para pedagang. Selanjutnya, Pasar 16 Ilir ditata ulang dengan menghadirkan taman-taman kota yang indah dan tertata rapi. â&#x20AC;&#x153;Saya tidak pernah berusaha mematikan usaha para pedagang. Tapi kita membenahi kondisi pasar yang semrawut dan kumuh, sehingga Palembang menjadi kota yang bersih, tertib dan sejajar dengan kota-kota lain di tanah air,â&#x20AC;? katanya kala itu. Penataan kota terus berlangsung dan berlanjut dengan penanganan kebersihan yang sistematis hingga Palembang bukan sekadar meraih Adipura, melainkan juga menjadi daya tarik ekonomi yang pada gilirannya membuat pertumbuhan kota yang dibelah Sungai Musi ini melesat namun tetap terkendali.

Salah satu kawasan yang menjadi sasaran penataan ulang adalah Benteng Kuto Besak (BKB), favorit wisatawan karena terasa indah, aman dan nyaman entah siang maupun malam. Kini BKB, di sisi Musi yang berdekatan dengan jembatan bersejarah Ampera kerap menjadi lokasi kegiatan berskala nasional maupun internasional. Bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di Kota Palembang juga mendapat sentuhan pembenahan dari Eddy Santana. Untuk mengukur keberhasilannya, bukan hanya statistik partisipasi pendidikan dan jumlah instalasi medis, atau penyelesaian e-KTP, melainkan warga sendiri yang dapat berbicara. Untuk layanan publik, dalam berbagai kesempatan Eddy kerap mengemukakan keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi yang mampu memberikan pelayanan air bersih hingga mencapai 80 persen warga Palembang dan meraih laba ratusan miliar rupiah per tahun. Sementara, hampir semua PDAM di Indonesia merugi dan terancam bangkrut. Dari sisi manajerial dan kinerja, Eddy Santana tak akan mengundang keraguan. Namun, ketika namanya santer disebutsebut akan maju menjadi calon gubernur Sumatera Selatan dalam Pemilukada Juni 2013, tampak penggalangan dukungan politik yang belum meluas ke seluruh Provinsi Sumsel yang berpenduduk sekitar delapan juta jiwa ini. Yang muncul di media belakangan justru malah urusan domestik yang bernuansa privasi. Jadi, jika memang maju menjadi calon gubernur, tim pendukungnya harus bekerja sekeras figur Eddy selama ini. Segera!v GE gun@eksnews.com

Ir H Eddy Santana Putra MT Tempat dan tanggal lahir: Pangkal Pinang, 20 Januari 1957 Nama Ayah: Kol (Purn) H. Animan Achyad (Alm) Nama Ibu: Hj. Chalidjah Animan binti H. Aziz (Alm) Riwayat Pendidikan: 1. SD YPP Pusri Palembang (1969) 2. SMP YPP Pusri Palembang (1972) 3. SMA Xaverius I Palembang (1975) 4. Fakultas Teknik Sipil Unsri (1984) 5. Pasca Sarjana Teknik Pengairan P2STP Bandung.

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

utama

Apa Kabar Jembatan Selat Sunda Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, dan akan menjadi yang terpanjang di dunia, tampaknya masih menghadapi berbagai persoalan.

Akankah pemancangan pertama jembatan antara Jawa dan Sumatera ini berlangsung pada 2014 sesuai dengan rencana semula?

ebentang jembatan, beragam permasalahan. Permasalahan lazimnya berpangkal dan memiliki ujung --persis jembatan itu sendiri. Tapi, mana pangkal maupun ujung agaknya tergantung dari titik pandang. Toh jika melihatnya dari perjalanan waktu, perkembangan terakhir menunjukkan penyelesaian masalah yang melilit niat membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) ini dapat menggeser rencana pemancangan awal (groundbreaking) pada 2014. Simak saja ungkapan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Menurut Djoko, rencana pembangunan JSS itu masih berproses, namun belakangan tak dibahas dalam rapat koordinasi menteri-menteri terkait. â&#x20AC;&#x153;Kemarin-kemarin saya optimistik. Tapi, dengan proses yang seperti ini, mungkin saja bisa tertunda,â&#x20AC;? ungkap Djoko, pertengahan Januari lalu.

Di acara kunjungan kerja ke jalan tol Tangerang-Merak itu ia menjelaskan memang belum ada keputusan terkait beberapa masalah seputar rencana pembangunan JSS. Putusan itu pun tidak hanya persetujuan Menteri PU saja, tapi juga melibatkan banyak eksekutif puncak di pemerintahan. Pembahasan proyek JSS merupakan kewenangan Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas. Tim ini dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul keluarnya Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Tim ini pula seyogianya sangggup menyelesaikan persoalan yang melilit rencana pembangunan JSS.

utama

Apa Kabar Jembatan Selat Sunda Gagasan membangun jembatan penghubung Jawa-Sumatera sudah muncul paling tidak pada 1960-an sejak Prof Sedyatmo dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengusulkannya (lihat kronologi). Sejak itu gagasan ini timbul tenggelam. Aslinya, gagasan Sedyatmo adalah konsep Tri Nusa Bima足sakti yang berarti penghubung antara tiga pulau yaitu Sumatera, Jawa dan Bali. Kemudian pada 1965 Soekarno sebagai Presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba desain penghubung yang hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah terowongan (tunnel). Pada 1989 uji coba tuntas. Lantas pada dasawarsa 90-an Prof Wiratman Wangsadinata dan Dr Ir Jodi Firmansyah melakukan pengkajian uji coba desain kembali terhadap perencanaan penghubung antara Jawa dan Sumatera. Hasil pengkajian menyatakan penghubung melalui sebuah jembatan lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung melalui sebuah terowongan di bawah dasar laut. Selanjutnya, di akhir masa pemerintahannya, pada 1997, Presiden Soeharto memerintahkan Menristek BJ Habibie agar merealisasikan proyek yang diberi nama Tri Nusa Bima足sakti. Namun, baru pada 2009 gagasan membangun jembatan mengemuka lagi. Pada Agustus 2009, PT Bangungraha Sejahtera Mulia (BSM) yang terafiliasi dengan grup Artha Graha kelolaan Tomy Winata, menyerahkan hasil pra-studi ke-

layakan jembatan penghubung Jawa-Sumatera itu. kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Lampung Zjachroedin ZP. Isinya, antara lain JSS akan membentang sekitar 30 kilometer dan lebar 60 meter. Titik awal pengembangan mulai dari Anyer, Banten, melalui tiga pulau, yaitu Ular, Prajurit, dan Sanginang; sampai di Bakauheuni, Lampung. Dari dua Gubernur itu, selanjutnya pra-studi kelayakan Jembatan Selat Sunda diserahkan lagi kepada pemerintah, diwakili oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menko Perekonomian yang diwakili Sesmenko dan Menteri PU yang diwakili oleh Dirjen Binamarga. Dengan begitu, BSM boleh dibilang menjadi pemrakarsa, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Perpres ini menyatakan, proyek yang diprakarsai swasta karena feasibility study-nya dilakukan oleh swasta tersebut dan dapat dijadikan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Apabila ikut dalam pelelangan proyek JSS yang diadakan pemerintah, BSM dapat nilai preferensi 10 persen atau biaya kompensasi yang disepakati pemerintah dan swasta sebagai pemrakarsa tersebut berdasarkan taksiran lembaga independen. Toh BSM tidak bisa ditunjuk begitu saja, tetapi harus mengikuti seleksi. Setidaknya pemerintah akan mengundang minimal tiga perusahaan untuk mengikuti prakualifikasi agar mendapat-

kan penawaran yang terbaik. Jika kurang dari tiga perusahaan yang ikut, lelang tetap dijalankan. Namun, BSM dapat ditunjuk menjalankan proyek JSS jika Presiden merevisi Perpres No 67 Tahun 2005 yang mensyaratkan tahapan lelang. Yang terjadi kemudian adalah keluarnya Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastrktur Selat Sunda yang ditandatangani pada akhir 2011. Perpres 86 ini menetapkan antara lain, konsorsium sebagai pemrakarsa proyek dan penggarap proyek studi kelayakan dengan biaya sendiri. Namun pada 2012 muncul gagasan mengubah lagi Perpres 86 dan kemungkinan akan mempreteli penunjukan konsorsium pemrakarsa dan pembiayaan studi kelayakan dengan biaya negara (APBN). Untuk membahas seputar masalah ini, dibentuklah Tim 7 tadi dengan tenggat waktu melaporkan hasil pembahasan pada 30 Juli 2012. Namun, hingga tahun berganti, belum ada putusan final dari kajian Tim 7. Yang mengganjal memang apakah JSS solicited (proyek yang usulannya berasal dari perencanaan atau progam pemerintah) atau unsolicited (proyek dengan prakarsa yang usulannya berasal dari pihak swasta). Sampai-sampai Pak Djoko Kirmanto pun mulai pesimistik. Tapi, mengapa para pihak terkait tidak duduk satu meja saja? Toh ini adalah seni mengambil putusan.v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

utama

Dari Perpres ke Perpres

Dari Perpres ke Perpres Inti masalah sekarang, apakah Perpres yang memberikan preferensi kepada konsorsium pemrakarsa akan berubah?

Posisi terakhir adalah status quo.

ahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat berseloroh tentang JSS. Mendapat pertanyaan wartawan seusai rapat di Kementerian Kuangan, Jumat, 27 Juli 2012, Presiden sempat terdiam ketika ditanya apakah pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 terkait pembangunan JSS. Presiden SBY menoleh kiri-kanan, ke dua Menteri yang mengapitnya. Kala itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo berdiri di sisi kiri dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di sisi kanannya. Kedua menteri itu kemudian menjawab JSS adalah kependekan dari Jembatan Selat Sunda. “Oh maksudnya itu,” kata Presiden Yudhoyono sambil tertawa. “Saya kira JSS itu Jalan-jalan Senang.” Presiden SBY menjelaskan belum menerima laporan atau perkembangan dari Tim 7 terkait revisi Pepres No.86 Tahun 2011. Oleh sebab itu, ia belum bisa memberikan kepastian akan apa yang perlu dilakukan pada Perpres tersebut. “Saya perlu lihat laporannya dulu sebelum memutuskan,” ujarnya. Selanjutnya Presiden SBY mengakui bahwa ia mendengar adanya perdebatan

terkait Perpres No 86 Tahun 2011. Dia melanjutkan, bisa saja perpres itu direvisi kalau memang dibutuhkan. “Kalau tafsirannya kurang jelas, ya diperjelas. Kalau memang perlu ada yang diubah, ya diubah. Namanya Peraturan Presiden, Peraturan Menteri itu bisa disesuaikan, namun tidak sembarangan,” ujar SBY singkat. Sementara Presiden SBY mejawab pertanyaan, Menteri Agus Martowardojo menoleh kesana-kemari, seakan mencari wartawan yang mengemukakan pertanyaan soal JSS tadi. Sedangkan Menteri Hatta Rajasa menggelengkan kepala. Apapun, memang benar yang dikemukakan Presiden SBY tentang perbedaan pandangan mengenai perlu-tidaknya revisi Perpres No 86 Tahun 2011 itu. Pada mulanya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan agar pendanaan persiapan studi kelayakan (FS) Jembatan Selat Sunda (JSS/KSISS) didanai APBN bukan dari pemrakarsa (Artha Graha Network dan pemda Lampung-Banten). Agus Martowardojo pun melayangkan surat ke Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto soal usulannya tersebut. Inti surat itu, antara lain, agar biaya studi kelayakan (feasibility study/FS) dan desain

utama

Dari Perpres ke Perpres dasar Jembatan Selat Sunda harus dibiayai oleh negara melalui APBN bukan melalui pemrakarsa atau investor swasta JSS. Surat bernomor No. S-396/MK.01/2012 isinya juga mengusulkan tugas Menteri PU untuk melakukan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur Selat Sunda yang hasilnya paling kurang terdiri dari studi kelayakan dan basic design. Menteri PU bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama. “Kita lagi ingin dalam proses untuk melakukan revisi Perpres No. 86. Dengan itu sudah dilakukan revisi. Itu menjadi lebih jelas rencana pembangunan Selat Sunda itu kenapa karena Perpres yang lalu itu dikeluarkan itu ada yang bertentangan dengan Perpres yang lain tentu ini harus diyakinkan bahwa Perpers itu merupakan satu Perpres yang rapi dan taat asas. Tapi bentuknya seperti apa? Itu nunggu sampe selesai ya,” kata Agus. Usulan Agus ini bakal mengubah semua peta kebijakan soal persiapan proyek JSS, termasuk mengenai tugas pemrakarsa JSS. Apakah ada alasan lain? Agus juga punya jawaban. “Kita punya banyak proyek-proyek yang sifatnya unsolicited yang pemrakarsanya dari luar atau swasta. Unsolicited proyek itu baik di Indonesia maupun di luar negeri banyak yang bermasalah. Saya ingin kehati-hatian,” tegas Agus di Gedung DPR, awal Juli lalu. Menurut dia meski investor melihat ekonomi Indonesia baik, proyek besar seperti JSS yang nilainya bisa sampai Rp 200 triliun jika tidak dikelola hati-hati maka bisa menjadi bumerang. Misalnya berisiko pada penjaminan pemerintah dan dana dukungan pemeirntah. “Nanti kepercayaan internasional ke Indonesia terpengaruh,” katanya. Ia juga mengatakan persiapan untuk membangun JSS harus diyakini didesain dengan baik. Selain itu, proyek besar sekelas JSS memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. “Jadi, penting sekali pemerintah tau apa yang ingin pemerintah wujudkan dengan jembatan itu. Pemerintah juga harus yakin bahwa pemerintah memiliki rasa memiliki. Kita tidak ingin ada kondisi yang buruk tidak efisien terjadi pada projek itu,” katanya. Agus pun mengungkapkan adanya anggapan kala proyek ini terlalu mahal dan tidak bisa dibayar dengan tarif masuk tol untuk mobil atau kereta api, harus dijelaskan dasarnya. Dengan begitu, jika jembatan itu hanya bisa layak kalau didukung dana pemerintah, atau penjaminan

pemerintah, harus jelas solusinya. Hal ini untuk mencegah di masa mendatang ada penilaian proyek ini salah sejak awal direncanakan. “Jadi kami merasa FS JSS harus disiapkan pemerintah, supaya pemerintah tahu apa yang mau dilakukan,” katanya. Menurut dia Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang KSISS harus direvisi sebagai konsekuensi dari usulannya. Selain ada, ada kaidah hukum yang bertabrakan jika Perpres No. 86 tak direvisi. “Perpres harus diyakini baik, dalam kajian, perpres yang ada yakni Perpres No. 86, ternyata memang ada pasal-pasal terkait dukungan dan jaminan pemerintah. Pasal-pasal ini sudah diatur dalam Perpres No 67 dan Perpres No 78. Kita harus meyakinkan bahwa Perpres No. 86 ini jangan bertentangan dengan Perpres yang sudah ada,” katanya. Gagasan Agus inilah yang menjadi masalah JSS hingga tahun berganti 2013. Perubahan Perpres cenderung akan mengurangi peran Artha Graha Group dan mitranya, Pemprov Banten serta Lampung yang dalam Perpres 86 berpeluang menjadi pemimpin konsorsium pembangunan jembatan raksasa itu. Revisi Perpres bisa diartikan pihak pemrakarsa yang menggunakan bendera Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), otomatis kehilangan hak preferensialnya. Sementara biaya FS yang semula ditanggung pemrakarsa dialihkan ke APBN. Konsorsium Banten-Lampung yang termasuk di dalamnya Artha Graha Network menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS) seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011. Tomy Winata pernah mengatakan mengenai biaya FS & Basic Design (BD) KSISS/ JSS yaitu tidak hanya FS & BD jembatan saja namun mencakup FS Kawasan sampai feasible & bankable berdasarkan standar internasional sekitar 3-4 persen dari nilai proyek. Nilai proyek diperkirakan sekitar Rp100 triliun, namun kepastiannya baru diketahui setelah FS selesai. Bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung, pemilik Bank Artha Graha ini langsung melakukan prastudi kelayakan, yang menghabiskan dana sekitar US$40 juta. Pembentukan konsorsium GBLS memang, sudah sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2011, tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Jadi, di sini, GBLS berperan sebagai pemrakarsa. “BUMD Banten dan BUMD Lampung jadi satu. Mereka bekerja sama dengan swasta, itu yang dinamakan pemrakarsa,” kata Djoko Kirmanto, Menteri PU. Langkah selanjutnya, GBLS akan melakukan studi kelayakan sekaligus desain dasar JSS. Selanjutnya konsorsium GBLS ternyata bukan hanya membuat pra-studi kelayakan. Konsorsium rupanya sudah melangkah lebih jauh lagi, Tomy Winata telah melakukan roadshow untuk mencari investor yang mau menanamkan modalnya di proyek senilai Rp215 triliun tersebut. Hasilnya, menurut Tomy, cukup banyak investor yang tertarik. Selain Bank BUMN China, pemodal dari Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan Malaysia juga telah menyatakan kesediannya untuk urun modal. Nah, mungkin saja besarnya minat investor itulah yang mendorong pemerintah untuk mengambil alih proyek ini. Tak ayal, usulan Agus Marto itu mendapat reaksi penolakan dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Penolakan itu disampaikan melalui surat bersama, bernomor 000/S_580/II.10/2012 dan 188/2059-Bapp/2012. Surat itu ditujukan kepada Agus Marto, surat tanggal 5 Juli 2012 berisi perihal tanggapan atas usulan Menteri Keuangan terkait Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Dalam surat itu mereka menyampaikan enam hal utama mulai dari persoalan pertumbuhan jumlah kendaraan yang melintasi Selat Sunda, kritikan terhadap usulan revisi Perpres No 86 Tahun 2011, kekhawatiran usulan Menteri Keuangan akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan menurunnya investasi swasta dan lain-lain. “Kami menyatakan sangat keberatan dan berharap usulan perubahan Perpres No 86 Tahun 2011 dapat ditarik kembali,” jelas penutup surat itu, Surat itu ditandatangani dan distempel kedua gubernur yaitu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Dari perbedaan pendapat itu lantas dibentuklah Tim 7 untuk membahas persoalan yang muncul belakangan. Namun, hingga tenggat penyampaian laporan Tim 7 berlalu, belum ada penegasan apakah Perpres lama masih akan berlaku, atau Perpres baru sedang disiapkan? Sementara masih status quo. v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

utama

Suara dari Surabaya

Suara dari Surabaya S

Pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menjadi terpanjang di dunia memang memicu dukungan maupun kritik.

Dari berbagai kitik itu, suara para insinyur dari Institut Teknologi 10 November Surabaya merupakan yang paling akademis. Seperti apa suara dari Surabaya?

ejak 2009, Guru Besar Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS), Prof Daniel Mohammad Rosyid, sudah mengkritik rencana pembangunan JSS. Gagasannya muncul antara lain dalam makalah berjudul “Jembatan Selat Sunda: Blunder Konsep dan Teknomik”. Intinya, Daniel berpandangan JSS keliru secara sudut pandang, teknologi, maupun ekonomi (teknomik). Ia mengajukan tiga alasan mendasar sehingga menganggap JSS sebagai adalah sebuah mega-mubazir, blunder teknologi, dan ekonomi regional untuk “menghubungkan” Jawa-Sumatera. Pertama, JSS adalah cermin aliran pemikiran pulau besar yang memandang laut dan selat sebagai pemisah, atau paling tidak semacam sungai besar. Manusia pulau besar cenderung memaksakan kudanya (untuk zaman sekarang adalah mobilnya) untuk menyeberang. Sebaliknya, aliran pemikiran kepulauan memandang laut dan selat justru sebagai penghubung (jembatan) alamiah. Konsekuensinya, kapal laut adalah alat angkut yang paling cocok untuk memanfaatkan daya dukung lautan untuk memperlancar mobilitas orang maupun barang yang menjadi muatannya.

Kedua, secara topologi, jembatan hanya solusi jarak terpendek bagi concave landmass domain (ranah wilayah cekung) yang lahir dari cara berpikir pulau besar. Untuk negara kepulauan, dengan ruang topologi yang jauh berbeda, satu jembatan justru membentuk artificial concave landmass domain (ranah wilayah cekung buatan) yang problematik karena justru menurunkan connectedness (keterhubungannya)-nya. Kehadiran jembatan justru menuntut adanya jembatan tambahan agar connectedness kedua pulau dapat dipertahankan. Solusinya, menurut Daniel, adalah paradigma (alur pemikiran) kepulauan yang membuka relaxed design domain (ranah yang tak terlalu memerlukan konstruksi kaku) tanpa mengubah ruang topologi landmass alami. Konkretnya adalah kapal (penyeberangan/ferry), yang teknologi generasi terkininya sudah tersedia dan teruji. Air laut bersama sistem ferry canggih ini membentuk jembatan alamiah dalam jumlah tak-terbatas untuk mempertahankan connectedness kedua pulau. Dominasi pemikiran pulau besar itu tercermin dari jumlah ferry yang minim dibandingkan dengan sekitar 6 dari 13 ribu pulau Indonesia yang dihuni. “Anda tahu

utama

Suara dari Surabaya jumlah feri di negeri ini hari ini? Hanya 228 unit. Feri sebanyak 228 unit itu bukan hanya melayani lintas Merak-Bakauheni, melainkan juga seluruh Indonesia, hingga pulau-pulau terluar,” ujarnya. Guru besar Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Herman Wahyudi juga menolak rencana pembangunan jembatan terpanjang di dunia itu. “Risikonya tinggi dan butuh biaya mahal,” ungkapnya. Menurut Herman, jembatan lebih berorientasi daratan ketimbang maritim. “Padahal, Indonesia negara kepulauan.” Menurut dia, lebih baik mengembangkan pelabuhan di Merak dan Bakaheuni ketimbang membangun Jembatan Selat Sunda. Membangun jembatan butuh dana Rp 100 triliun, sedangkan pelabuhan cukup Rp 10 triliun. Namun, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tak sependapat. Pakar transportasi di BPPT, Joko Priyo Utomo, memandang jembatan lebih melancarkan transportasi. “Service rate-nya paling kecil ketimbang model lain,” ujarnya. Dwi Agus Purnomo, rekan Joko yang ikut dalam studi jembatan pada 19871992, menilai jembatan lebih menguntungkan ketimbang pelabuhan atau terowongan. Dari sisi ekonomi, menurut Dwi, pelabuhan hanya mampu bertahan 30 tahun. Adapun terowongan bawah laut rawan keamanan. Teknologi jembatan pun lebih dikuasai ahli dalam negeri. “Dan lebih monumental,” ujarnya. Namun, BPPT juga menyadari proyek jembatan rumit dan menelan biaya sangat besar. Toh Daniel menegaskan, idak ada bukti empiris di dunia bahwa jembatan antarpulau memberikan manfaat ekonomi regional setelah pembangunan jembatan selesai. Ini berbeda dengan jembatan pelintas sungai yang manfaatnya terbukti signifikan. “Pengalaman jembatan Suramadu menunjukkan terjadinya penyedotan sumber-sumber daya ekonomi Madura ke Jawa Timur,” tukasnya. Madura dengan prasarana yang masih terbatas memang bukan tujuan investasi yang menarik. Terjadi juga pemindahan kepemilikan tanah dari orang Madura kepada orang Jawa Timur. JSS pun akan mempercepat fenomena serupa di kawasan Lampung dan sekitarnya. Untuk mendorong kegiatan ekonomi Sumatera dan mengonsolidasikan pasar di Sumatera, kata Daniel, yang dibutuhkan adalah investasi infrastruktur di daratan Sumatera. Ini bisa berupa jalur rel ganda

atau tol lintas Sumatera untuk menggantikan jalan lintas Sumatera yang amburadul dan menghubungkan jalur rel dan tol tadi ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatera. “Juga perlu dibangun infrastruktur listrik. Madura juga membutuhkan investasi serupa,” kata dia. Dari perspektif risiko, tambah Daniel, JSS membawa dua masalah besar. Risiko pertama lazim untuk megaproyek semacam ini, yaitu keuangan. Pembandingnya adalah Euro Tunnel, terowongan bawah laut yang menghubungkan Inggris-Perancis sepanjang 50 km. Ada risiko pembengkakan biaya atau cost overrun dan rugi. Biaya pembangunan Euro Tunnel membengkak dari perkiraan Rp 220 triliun menjadi Rp 450 triliun! Lama pembangunan pun molor hingga delapan tahun. “Begitu dibangun, megaproyek JSS menuntut diselesaikan. Sungguh akan mempermalukan pemerintah jika berhenti di tengah jalan dan menjadi monumen kegagalan. Sampai hari ini operator Euro Tunnel merugi dan disubsidi sehingga membebani perekonomian Inggris. Kapasitas JSS tidak bisa diubah banyak begitu spesifikasinya ditentukan dan selesai dibangun. Jika dirancang untuk 100 tahun ke depan, kapasitas ini mungkin baru akan tercapai penuh 20-30 tahun ke depan. Artinya sebelum mencapai kapasitasnya, jembatan akan beroperasi merugi. Beda dengan feri yang kapasitasnya mudah diubah mengikuti kebutuhan, yaitu dengan mengganti armada yang lebih besar dan lebih cepat atau menambah unit kapal. Risiko kedua adalah risiko teknologi. JSS dengan teknologi jembatan gantung (suspension bridge) beberapa segmen dengan yang terpanjang mencapai hampir 3.000 meter, terpanjang di dunia. Namun, medan Selat Sunda akan menjadi medan terburuk kontraktor jembatan mana pun di dunia. Kedalaman, arus laut, angin, aktivitas tektonik maupun vulkanik Gunung Krakatau membuat tantangan perancangan JSS jauh di luar pengalaman para ahli dunia sekali pun. Kriteria perancangan harus memperhatikan beban angin sekaligus beban gempa. Risiko muncul dari kesalahan desain, kesalahan konstruksi, dan kesalahan operasi, termasuk perawatan. “Kita mengetahui bahwa komitmen pemeliharaan bangsa kita relatif masih lemah: bisa membangun, tetapi tidak bisa merawat dan mengelola,” sambungnya. Contoh terbaru adalah wacana ramai di kalangan teknik sipil pada akhir 2012

lalu, sebuah artikel kantor berita Perancis AFP berjudul “Japan Tunnel Disaster A Wake-up Call for Other Countries” (Bencana Terowongan Jepang, Peringatan bagi Negara-negara Lain). Runtuhnya atap Terowongan Sasago yang berusia 35 tahun diduga akibat minimnya perawatan. Akar persoalannya ditarik lebih jauh lagi hingga seberapa besar kemampuan finansial Jepang untuk memelihara seluruh infrastruktur. Bicara jembatan, misalnya, ternyata tahun 2030, dari 155.000 jembatan utama di Jepang, separuhnya akan berusia di atas 50 tahun. Konsekuensi dari pembangunan infrastruktur apa pun, termasuk jembatan tentunya, adalah perawatan. Dengan demikian, ketika ”baru” ada 90.000-an unit jembatan di republik ini, lebih baik diperhitungkan anggarannya di masa depan. Bicara dana, kalau diambil perbandingan, misalnya, ternyata biaya pembangunan Jembatan Selat Sunda Rp 120 triliun, setara dengan pembelian 240 feri baru. Feri roll-on roll-off baru—bukan bekas— berbobot mati 4.000 ton dan bermuatan ribuan orang. Secara politis, pembangunan JSS juga dapat mempercepat disintegrasi bangsa karena munculnya kecemburuan sosial terhadap Jawa dan Sumatera yang memperoleh gelontoran dana begitu besar. Anggaran lebih dari Rp 100 triliun sebaiknya untuk membangun NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang secara infrastruktur masih jauh tertinggal dibandingkan Jawa-Sumatera. Perlu dipertimbangkan pula, akibat alokasi dana yang begitu besar akan muncul krisis finansial baru yang dampaknya harus dipikul seluruh rakyat Indonesia. “Bila Pemerintah memiliki dana besar, lebih baik dialokasikan untuk membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, yang akan membuat bangsa Indonesia mandiri secara ekonomi,” beber Daniel. “Jadi, jika Presiden SBY ingin membuat kenangan terindah selama 10 tahun pemerintahannya, lebih baik membangun double track Merak–Banyuwangi, memperlancar arus barang dan penumpang dari Sumatera–Jawa–Bali dan sebaliknya. Atau membangun infrastruktur transportasi yang baik di NTT, Maluku Utara, dan Papua, termasuk jaringan kereta,” tandas Daniel. Nah, bagaimana dengan rencana groundbreaking 2014? Kita tunggulah perkembangannya. v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

politik

Demi Sistem yang Kuat B

Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Paradigma sistem pemerintahan yang kuat berhadapan dengan orang kuat.

anyak celah dalam birokrasi pemerintahan sehingga boleh jadi sangat terbuka peluang penyimpangan, bahkan kriminalisasi. Agaknya, dengan sebab itulah, pemerintah belakangan menggodok Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Soal penyimpangan dan kriminalisasi tadi bukan isapan jempol. Isu krusial ini justru menjadi materi RUU itu. Misalnya, apakah kebijakan bisa dipidana. Yang lain adalah soal diskresi (pengambilan putusan tanpa koordinasi) oleh pejabat. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, kebijakan tidak bisa serta merta dipersalahkan dan pembuatnya dibawa ke polisi atau jaksa.“Iya soal kebijakan, tapi kalau soal korupsi itu soal lain,” ujarnya usai RUU Administrasi Pemerintahan dalam sidang kabinet di Kantor Presiden, Kamis, 10 Januari 2013.. Dia menjelaskan, kesalahan administratif dalam konsep RUU itu akan diproses dengan hukum administratif. “Misalnya teguran lisan, teguran tertulis, bisa dibebaskan dari jabatan namun masih dapat hak-haknya, atau diberhentikan dari PNS,” sambungnya.

Soal diskresi, kata Azwar, RUU ini mengatur perlindungan hukum bagi pejabat mengeluarkan diskresi bila situasi menuntut. “Misalnya bencana alam,” kata dia. Masih menurut Azwar, selama ini belum ada ketentuan yang mengatur soal diskresi pejabat. “Dengan UU ini dia dilindungi karena diskresi, dia tidak perlu lapor kecuali menyangkut keuangan dia harus lapor ke atasan,” ujarnya. Azwar menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung pembahasan RUU yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi pejabat pemerintah mengeluarkan kebijakan. Menurut Azwar, selama ini ketentuan tentang itu baru dalam hukum tata acara, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Tapi hukum materiil pemerintah belum ada,” kata Azwar di Kantor Presiden. Menurut dia, UU itu nantinya berguna dalam memberi kepastian bagi pejabat, hakim, dan aparat penegak hukum. “Dan kepastian hukum bagi masyarakat juga,” ujarnya. “Tidak selalu kesalahan administratif bisa dipidana, tidak harus diadili dan diperiksa dalam PTUN. Jadi, kalau ada orang salah tidak harus langsung ke polisi atau jaksa,” kata Azwar.

politik

Demi Sistem yang Kuat Lebih jauh, Azwar memaparkan selama ini banyak pejabat yang takut membuat kebijakan karena bisa berdampak dipidanakan. Hal itulah yang membuat banyak serapan anggaran yang tertahan karena tidak berani ambil keputusan. “Bisa saja orang jadi takut akibatnya, jadi orang tidak berani ambil keputusan dan berimprovisasi, takut langsung kena pidana. Selama ini tidak ada hukum materiil yang mengatur tentang administrasi pemerintahan, kalau ada pejabat yang salah langsung hukum pidana, jadi hakim dan pejabat kita jadi takut,” lanjut Azwar. Dalam pengantar sidang kabinet, SBY mengatakan urgensi pembuatan UU itu agar penyelenggaran pemerintahan di seluruh tanah air memiliki ketentuan dan kepastian dalam menjalankan tugas. Dia berharap tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan berhasil. “Dengan hadirnya UU ini Insya Allah tidak ada lagi sesuatu yang tidak jelas,” kata SBY. SBY mengingatkan, hadirnya UU itu bisa menjadi pedang bermata dua. Pertama, para pejabat pemerintah tidak boleh melakukan sesuatu di luar kewenangannya, tidak boleh abuse of power menyalahgunakan kekuasanan dan kewenangan karena diatur dengan jelas, pasti, kewenangan apa yang dimiliki. Kedua, ketentuan itu untuk melindungi pejabat pemerintahan manakala sudah melaksanakan tugas dengan benar seusai UU, sesuai ketentuan tak ada yang aneh, namun ternyata kemudian dipersoalkan sampai di bawa ke PTUN. “Maka yang bersangkutan akan dilindungi karena melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar,” ujarnya. “Undang-undang ini penting untuk dihadirkan di negara kita agar penyelenggara pemerintah di seluruh tanah air itu memiliki ketentuan, kepastian, dan kemudian harapan kita semua agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan berhasil,” kata SBY. Sebagaimana kita ketahui, lanjut SBY, setiap pejabat pemerintah mulai dari presiden yang diberikan kewenangan oleh undang-undang hingga eselon di antaranya menteri, gubernur, bupati dan wali kota itu memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik agar bisa memenuhi tanggung jawabnya. “Maka pejabat pemerintah harus diberikan kewenangan, otoritas, dan sumber daya. Oleh karena itu undang-undang administrasi pemerintah menekankan bagaimana pejabat pemerintah diberi-

kan sumber daya yang sesuai dengan kewenangan untuk mencapai tujuan dan tugas pokok yang diberikan masing-masing pejabat,” ujarnya Presiden juga mengatakan demokrasi membutuhkan institusi dan sistem yang kuat, bukan orang yang kuat. “Ada polemik: yang diperlukan itu orang kuat, atau institusi yang kuat. Negara demokrasi sebenarnya yang diperlukan institusi yang kuat, sistem yang terbangun dengan baik, termasuk pemerintah yang tidak mudah jatuh, pemerintah yang bekerja sesuai dengan sistem dan aturan lain. Boleh dikata institusi yang kuat, sistem yang kuat, pemerintahan yang kuat bukan orang yang kuat,” kata Presiden. Menurut Presiden, dengan institusi yang kuat dan sistem yang berjalan dengan baik, di mana pemerintah tidak mudah jatuh, maka negara dapat stabil, sehingga seluruh tugas-tugas pemerintahan bisa dilaksanakan termasuk pembangunan sehingga pemerintahan yang efektif. Berbeda dengan orang yang kuat dalam memerintah. Menurut Presiden, orang kuat dapat menjadi ancaman demokrasi karena bila tidak waspada maka negara bisa menuju pada otoritarian bahkan diktaktor. “Strong man (orang kuat) kalau tidak waspada bisa menjurus ke otoritarian, bisa menjadi diktaktor, bisa keluar dari sistem, bisa berbuat apa saja, untuk rakyat, untuk bangsanya, dan untuk negaranya,” katanya. Presiden menambahkan, pengalaman masa lalu dan di berbagai negara menunjukkan hal tersebut. Dalam kesempatan itu juga ia mengungkapkan, perlunya check and balances (kawal dan imbang) yang kuat dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, tidak ada yang mendominasi antar lembaga negara. “Tentu salah kalau yang terjadi bukan chek and balances, tetapi salah satu manapun lembaga-lembaga negara itu too strong (terlalu kuat),” katanya Pemerintahan yang terlalu kuat, sementara parleman dan lembaga negara lainnya yang lemah akan membuat negara menuju otoriter. “Jika eksekutif terlalu kuat, seperti pada pemerintahan yang lalu, tidak bagus, parlemennya lemah tidak bagus. Sebaliknya, parlemen terlalu kuat, pemerintah lemah dan presiden lemah tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ujar SBY. v GE gun@eksnews.com

Orang Kuat & Sistem Kuat

aradigma orang kuat berhadapan dengan sistem kuat dalam pemerintahan muncul antara lain ketika Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto berceramah di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University, Singapura, Senin, 10 Januari 2012. “Indonesia perlu pemerintahan efektif dengan civil society kuat, dengan institusi-institusi publik yang transparan dan akuntabel, dengan kebebasan sipil serta hukum yang bekerja, dengan penghormatan kepada local wisdom. Bukan ‘orang kuat’ yang mengintervensi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan,” ujar Djoko. RSIS kerap mengundang pemimpin Indonesia untuk berceramah. Di antara mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati, dan Aburizal Bakrie. Sedangkan Djoko diundang memberi ceramah dengan tema “Demokrasi, Keamanan, dan Kesejahteraan: Pengalaman Indonesia” oleh Dekan RSIS Barry Desker. Sebelumnya, pada Agustus 2012 RSIS mengundang Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto berceramah. Dalam ceramahnya, Prabowo mengemukakan kebutuhan Indonesia akan pemimpin yang berani dan kuat. Langsung maupun tidak, apa yang disampaikan Djoko berseberangan dengan pandangan Prabowo. Lebih lanjut Djoko mengemukakan, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. “Intervensi dan dominasi ‘orang kuat’ akan mengisolasi kebijakan ekonomi dari proses politik dan akan mengakibatkan terisolasinya kebijakan ekonomi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat,” ujar Djoko. Menurut dia, kegaduhan karena demokrasi merupakan konsekuensi luasnya partisipasi publik. Dengan itu, demokrasi memiliki ruang untuk terus memperbaiki diri. Demokrasi semacam itu tidak membutuhkan “orang kuat”. Sama-sama tentara yang menjalani pendidikan pada era berbarengan, Djoko dan Prabowo memiliki jalan berbeda. Selepas menjadi Panglima TNI, Djoko menjadi tim sukses SBY-Boediono dan diangkat menjadi Menko Polhukam. Sedangkan Prabowo, setelah diberhentikan sebagai Pati TNI AD, menjadi pengusaha dan mendirikan Partai Gerindra. v GE

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

politik

Menunggu Rekor Mas Roy

Menunggu Rekor Mas Roy M Meski sempat keliru membedakan Diego Mendieta dan Diego Michiels, KRMT Roy Suryo Notoprodjo kini menjabat Menpora.

Melanjutkan jabatan Andi Alifian Mallarangeng, siapa tahu Roy Suryo berhasil membukukan rekor.

asyarakat agaknya memaafkan salah ucap (lapsus calami) Menteri Pemuda dan Olahraga KRMT Roy Suryo Notoprodjo yang keliru membedakan Diego Mendieta dengan Diego Michiels. Diego pertama adalah pemaiin Persis Solo yang meninggal karena sakit dan terkesan terabaikan. Sedangkan Diego kedua adalah pemain nasional yang terlibat perkara penganiayaan dan sedang menjalani masa tahanan. Kekeliruan Roy terjadi dalam wawancaranya dengan Koran Tempo yang dimuat pada edisi Minggu, 20 Januari 2013. Wawancaranya berlangsung semalam sebelum pelantikan, Senin (14/1/2013). Awalnya, ia menyoroti penyelesaian dualisme kompetisi dalam persepakbolaan Indonesia. “Saya akan menjalankan dulu semua proses komunikasi, termasuk dengan masyarakat bola. Tidak akan saya paksa mereka bersatu, toh mereka tidak mungkin bersatu. Masyarakat bola itu terbelah karena tidak mengerti persoalan,” ucap Roy Suryo. “Ya, banyak persoalan di persepakbolaan kita. Misalnya pemain bolanya itu, lho, kasihan. Lihat

saja Diego Michiels sakit, kemudian meninggal,” tambah pria yang lebih dikenal sebagai pakar telematika itu. Lho, Diego Michiels, kan, masih hidup. Maksud Anda, Diego Mendieta? “Eh, iya salah. Sorry... sorry. Diego Michiels itu yang masuk penjara, ya. Terima kasih sudah mengingatkan,” tukas Roy Suryo. Apapun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Roy sebagai Menpora menggantikan Andi Alifian Mallarangeng yang mundur setelah dijadikan tersangka kasus Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai pelantikan Roy berjanji akan bergerak cepat menyelesaikan polemik yang membelit induk organisasi sepak bola Indonesia atau PSSI saat ini. Salah satunya, yakni dengan segera menemui Nirwan Bakrie dan Arifin Panigoro. Niat Roy itu beralasan, karena dua figur tadi dianggap tokoh penting yang berada di balik kisruh PSSI. “Kami semua tahu bahwa dua tokoh itu adalah dua pengusaha besar yang memang kemudian bermain di situ. Saya kira semua orang sudah tahu lah, saya akan mengundang beliau-

politik

Menunggu Rekor Mas Roy beliau ke kantor, kalau tidak, akan lobi beliau. Kalau perlu saya yang akan datang ke beliau-beliau itu,” tutur Roy. “Jadi artinya, saya akan bertemu Pak Nirwan Bakrie dan Pak Arifin Panigoro. Jelas betul loud and clear yang saya sampaikan?” tandasnya. Selain urusan PSSI, Roy Suryo juga mengaku segera berkonsentrasi pada persiapan event olah raga kolosal. Antara lain SEA Games 2013 di Myanmar serta Islamic Solidarity Games di Riau. Dalam kesempatan itu Roy juga berjanji Kementerian Pemuda dan Olahraga tak akan mengurusi teknis di luar urusan pemuda dan Olahraga. “Tidak boleh ada urusan soal proyek, uang dan sebagainya,” janji Roy. Pro kontra mewarnai penunjukkan kerabat Pura Pakualaman Yogyakarta itu. Maklum, nama Roy sebelumnya tidak termasuk kandidat Menpora. Justru nama-nama seperti Ramadhan Pohan, Achsanul Qosasi dan Khatibul Umam Wiranu, kader Partai Demokrat yang sama-sama jadi wakil rakyat ramai dibicarakan bakal masuk kabinet. Terlebih selama ini latar belakang Roy lebih terkenal di bidang telematika dibandingkan dengan olahraga. Bahkan Roy sendiri sempat mengaku tidak akan menerima menjadi Menpora jika ditunjuk Presiden. Namun pemilihan anggota kabinet adalah sepenuhnya hak prerogratif Presiden. Presiden SBY akhirnya memilih Roy Suryo jadi Menpora. Tentu keputusan yang diambil orang nomor satu di negeri ini sudah dengan banyak pertimbangan politik, teknik maupun kemampuan. Dari sisi politik bisa jadi pemilihan Roy Suryo untuk menunjukkan kemandirian SBY. Roy adalah politisi Partai Demokrat “yang baik”, bersih dan belum pernah menduduki jabatan eksekutif. Pilihan atas Roy pasti dengan kalkulasi mendukung “citra” baik Presiden SBY dan Partai Demokrat. Dalam pidato saat mengumumkan Roy jadi Menpora SBY menyatakan penunjukkan pakar telematika itu sudah melalui sejumlah pertimbangan. SBY juga sudah meminta masukan dari Wakil Presiden dan sejumlah kalangan. Dengan pertimbangan apapun, jabatan Menpora memang harus

segera diisi. Ada sejumlah tugas berat Menpora Kabinet Indonesia Bersatu II yang masa tugasnya tinggal sekitar dua tahun ini. Tugas yang langsung menguji Roy sebagai Menpora adalah persoalan pelik dualisme otoritas persepakbolaan Indonesia, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komiter Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Roy diharapkan mampu membereskan pangkal perkara yang membuat sepak bola sebagai olahraga rakyat ini menjadi karut marut. Terlebih lagi, induk sepak bola internasional, FIFA memberikan tenggal hingga Maret jika tidak Indonesia bakal kena sanksi. Tugas lain yang menanti Roy adalah kasus Hambalang yang merupakan warisan pendahulunya. Selain itu mempertahankan juara SEA

“Dijaga suaminya ya,” kata Sultan kepada Ismarindayani Priyanti, isteri Roy Suryo sambil menepuk pundak perempuan lulusan UGM itu, Sabtu , 19 Januari 2013. Pesan singkat tersebut disampaikan Sultan sesaat Ririen akan berpamitan dan tergesa menyusul suaminya yang sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil dinas Kemenpora, Toyota Camry berplat RI 45. Mendengar pesan itu, Ririen spontan menjawab sambil mencium tangan Sultan. “Inggih. Mulo meniko kulo mendet cuti (Iya. Maka dari itu saya ambil cuti kerja),” kata Ririen yang sejak lulus kuliah aktif bekerja dalam dunia perbankan itu. Kediaman Sri Sultan merupakan perjalan terakhir Roy bersama isteri untuk meminta restu setelah Roy dilantik menjadi Menpora. Sebelum-

Games yang sudah kembali diraih saat Indonesia menjadi tuan rumah adalah pekerjaan rumah berat Menpora yang baru. Menjadi seorang Menpora dalam waktu 22 bulan tentu bukanlah persoalan gampang. Apalagi kesebelasan ‘Merah Putih’ itu dalam situasi konflik tiada henti antara PSSI pimpinan Djohar Arifin dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Konflik itu telah melahirkan PSSI tandingan di bawah komando La Nyala Mattalitti. Boleh jadi karena beban tugas itu, Roy dan isterinya, menyempatkan diri memohon doa restu kepada keluarga dan kerabatnya. Ia menemui orangtuanya sampai ke Raja Yogya, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Pakualam IX.

nya, Roy juga meminta restu pada Sri Paduka Pakualam dalam acara Tingalan Dalem Pakualam ke 77 tahun. Terlepas dari kritikan penunjukkan Roy sebagai Menpora, harapan warga bangsa ini sangat tinggi, terutama untuk menyelesaikan kisruh otoritas persepakbolaan di negeri ini. Jika Roy berhasil mengatasi satu masalah ini saja, niscaya dia akan dikenang sebagai Menpora yang berprestasi dan mematahkan pesimisme banyak kalangan. Mungkin itulah yang akan menjadi rekor Roy Suryo sebagai Menpora. Mari jaga sportivitas dan fairness menunggu kinerjanya.v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

politik

Centang Perenang 2014

Centang Perenang 2014 A Partai-partai yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum tak lolos Pemilu 2014 terus berjuang.

Tapi, KPU sudah pasang kuda-kuda untuk menepis upaya 10 partai itu.

da mediasi, kemudian ajudikasi. Sejumlah partai politik yang tak lolos Pemilu 2014 membawa kasusnya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pekan ketiga Januari 2013, mediasi dan ajudikasi mulai berlangsung. Setelah gagal bermediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), empat partai tercoret menjalani proses persidangan ajudikasi: Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai SRI, Partai Nasrep, dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Bawaslu untuk pertama kalinya menggelar sidang ajudikasi sengketa pemilu memperkarakan permohonan Partai SRI. “Sebenarnya sudah melalui proses mediasi. Tapi, kedua belah pihak sepakat meneruskan dalam sidang ajudikasi,” kata ketua majelis sidang yang juga komisioner Bawaslu, Nasrullah dalam pembukaan sidang, di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2013. “Kemarin (dalam mediasi) memang wilayah pemohon dan termohon, maka sidang ini menuju ranah

publik, ada hak publik yang harus diketahui pubik. Maka pemohon agar menyampaikan secara terbuka,” lanjutnya. Sidang ajudikasi yang digelar Bawaslu adalah mekanisme kedua yang ditempuh setelah proses mediasi tidak menemui titik sepakat. Kemudian jika dalam proses ajudikasi ini tidak juga menemui kesepakatan, maka partai bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Di dalam sidang yang menghadirkan Partai SRI sebagai pemohon itu, hadir ketua umum Partai SRI Damianus Topan, sekretaris nasional dan ketua hukum Partai SRI. Sementara dari termohon adalah KPU Pusat yang dihadiri oleh anggota KPU Ida Budhiati, kemudian KPU Aceh, KPU DKI, KPU Bali dan KPU Kabupaten Bogor. Pemohon meminta untuk menunda sidang karena ada perubahan beberapa materi yang disengketakan. Namun permohonan Partai SRI ini dipertanyakan oleh termohon, KPU. “Mohon ketegasan dari Bawaslu sejauh mana pemohon dapat melakukan perubahan? Berapa lama

politik

Centang Perenang 2014 batasan dalam menyelesaikan persidangan ini? Jika tak ada batasan dalam perubahan materi, maka kami punya kesulitan dalam aspek teknis untuk melayani (gugatan) pemohon,” kata anggota KPU Ida Budhiati. Pertanyaan itu langsung ditanggapi oleh ketua majelis, Nasrullah yang menyatakan lamanya masa persidangan adalah 7 hari terhitung sejak persidangan dimulai. Sementara soal perubahan materi, menurut Nasrullah dimungkinkan dan pemohon menyampaikan materi yang sebelumnya disengketan dulu. “Perubahan dimungkinkan saja. Tetapi, apa yang sudah disampaikan sekarang agar digeneralisasi,” kata dia. “Dalam peraturan Bawaslu, perubahan permohonan hanya dimungkinkan satu kali,” Ida menimpali. Sidang ajudikasi digelar di ruang Media Center Bawaslu secara terbuka dengan format serupa persidangan di pengadilan. Bawaslu berada di depan selaku majelis hakim, pemohon Partai SRI di sebelah kiri berhadapan dengan termohon KPU di sebalah kanan. Sementara pihak terkait yang tempatnya telah disiapkan tampak kosong. Di sisi lain Sekjen DPN PKBIB Imron Rosyadi Hamid juga bersiap menghadapi sidang ajudikasi. Dia menegaskan siap beradu data dan bukti terkait keputusan KPU menggagalkan partainya menjadi salah peserta pemilu. “Kami berharap proses sidang berlangsung terbuka agar publik juga tahu letak persoalannya,” tandasnya. Imron memaparkan, dalam persidangan akan terungkap sejumlah fakta. Misalnya tentang partainya dinyatakan tidak lolos oleh KPU karena gagal membentuk kepengurusan di 22 provinsi. Dia mengungkapkan, dalam proses mediasi tahap kedua beberapa hari lalu, terungkap bahwa 99 persen persoalan ketidaklolosan PKBIB hanya pada sampling kartu tanda anggota (KTA). Hal itu berdasar pernyataan salah satu komisioner KPU yang hadir dalam mediasi tertutup tersebut. “Secara sederhana, struktur partai kami tidak ada masalah signifikan, sebab hanya satu persen yang disoal. Itu pun kami siap beradu bukti di persidangan,” tandasnya. Sebelum proses ajudikasi, sejumlah parpol telah mengadakan proses

mediasi dengan KPU. Dalam catatan KPU, ada 10 parpol yang melakukan mediasi. Anggota KPU Hadar Navis Gumay menyatakan, komisioner KPU secara silih berganti mendapat tugas mengikuti proses mediasi. “Tidak spesifik satu anggota, bergantian saja,” ujar Hadar. KPU pun menyatakan kesiapannya menghadapi proses ajudikasi itu. Mediasi PBB Nah, dalam mediasi dengan Partai Bulan Bintang (PBB), muncul persoalan hukum acara. Pasalnya, kuasa hukum sekaligus Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Iza Mahendra, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar bertindak teledor dan tidak profesional. Yusril menyebut penunjukan Adnan Buyung Nasution menjadi Kuasa Hukum KPU dalam mediasi gugatan sengketa Pemilu di Badan Pengawas Pemilu, tanpa disertai surat kuasa. “Koq bisa Pak Buyung yang sangat lihai dalam hal beracara mau menerima perintah KPU tanpa dibarengi suarat kuasa hukum?” ujarnya di sela-sela mediasi di Gedung Bawaslu. Menurut Yusril, KPU benar-benar tak elegan menghadapi PBB, karena menggunakan kuasa hukum sebatas tameng untuk berdebat tanpa mediasi yang jelas. “Ketidakprofesionalannya sangat terlihat. Pak Buyung jadi kuasa hukum hanya untuk menghadapi PDK bukan PBB,” jelasnya. Dengan begitu, sidang mediasi gugatan PBB terhambat. Sebelumnya KPU menyatakan PBB tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Yusril dan Buyung sempat saling beradu argumen meributkan keab-

sahan status kuasa hukum. Mereka ngotot dengan dalil masing-masing. Suasana sidang yang sedianya digelar tertutup, mendadak ramai karena PBB selaku pemohon, maupun KPU selaku termohon, saling adu argumentasi. Toh akhirnya Buyung walk out dari ruang sidang. Ia menolak melanjutkan tugasnya sebagai kuasa hukum. Advokat senior itu menilai KPU telah bersikap tidak profesional. Pasalnya, ia tidak memegang surat kuasa sah untuk mewakili KPU dalam proses mediasi. “Saya tidak diberi surat kuasa yang sah, ini surat kuasa untuk mediasi dengan PDK bukan PBB,” ujar Buyung kepada wartawan saat hendak meninggalkan gedung Bawaslu. Buyung juga menilai mediasi ini sebagai hal yang sia-sia. Pasalnya, KPU ogah berkompromi dengan parpol-parpol yang tidak lolos verifikasi. “Karena KPU tidak ada agenda sidang pleno lagi, mengkaji atau menilai kembali, apa itu masih ada peluang menambah partai lain,” imbuh mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu. Lebih jauh Buyung menegaskan, upaya mediasi seharusnya berfungsi untuk mencari kesepakatan antara dua belah pihak. Namun, jika salah satu pihak ngotot merasa paling benar maka tidak ada gunanya melakukan mediasi. “Kalau kayak gini lebih baik langsung saja diputuskan oleh Bawaslu mana yang benar. Tidak perlu mediasi kalau sejak awal sudah pasang kuda-kuda. Saya melihatnya capek juga,” tukasnya. v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

politik

Setelah Nasdem Terbelah

Setelah Nasdem Terbelah G Perbedaan pandangan antarelite membuat Partai Nasional Demokrat kehilangan figur Hary Tanoesoedibjo.

Banyak yang menunggu ke partai mana Hary berlabuh.

ejolak itu kian memuncak justru setelah Partai Nasionak Demokrat dikukuhkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Klimaks konflik itu adalah mundurnya Hary Tanoesoedibjo, CEO Media Nusantara Citra(MNC) Group dari partai itu setelah sekitar satu tahun aktif. Lelaki dengan jabatan terakhir di partai sebagai Ketua Dewan Pakar itu menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai peserta Pemilu 2014 tersebut karena adanya perbedaan pendapat antara dirinya dengan pendiri partai, Surya Paloh. Pernyataan pengunduran diri tersebut diikuti jajaran petinggi partai seperti Sekjen, Ahmad Rofik, Wasekjen, Saiful Haq, dan Ketua Bidang Internal, Endang Tirtana. Meski tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, HT mengaku tidak ada konflik di tubuh Partai Nasdem. Menurutnya, apa yang terjadi adalah perbedaan pendapat antara dirinya bersama kelompok kalangan muda yang telah ikut membesarkan partai, dengan Surya Paloh sebagai pendiri ormas Nasdem yang kemudian membentuk Partai Nasdem. Ketika menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya mundur karena ambisi Surya Paloh untuk menjadi Ketua Umum Partai Nasdem, HT mengelak menjawabnya. Akan tetapi HT menyatakan

pemimpin masa depan tidak boleh orang yang punya ambisi karena yang dibela adalah rakyat. â&#x20AC;&#x153;Kalau saya tanya, yakin tidak kita ada masalah? Kalau pemimpin masa depan ambisi itu percuma karena yang dibela adalah rakyat. Kita perlu bergarak bersama-sama agar rakyat bisa lebih maju,â&#x20AC;? ujarnya didamping sejumlah petinggi partai lainnya. Menurutnya, dirinya telah melakukan apa yang terbaik buat partai, mulai dari pikiran, dana, sampai tenaga. Dengan segala kontribusinya itu, HT bangga karena pada akhirnya Partai Nasdem lolos dari verifikasi Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) sehingga berhak ikut Pemilu 2014 sebagai satu-satunya partai baru. Menurutnya, Partai Nasdem sudah berkembang dengan baik dan mayoritas pengurusnya berasal dari kalangan muda. Dengan struktur kepengurusan yang ada sekarang, HT menyatakan ingin mempertahankannya. Namun demikian Surya Paloh punya keinginan untuk merombaknya meski kalangan senior mendukung kepengurusan yang ada sekarang. â&#x20AC;&#x153;Saya dengan pak Surya adalah sahabat, saya ngobrol bareng. Tapi secara politik ada perbedaan,â&#x20AC;? ujarnya. Ketika ditanya apakah HT akan bergabung dengan Partai Gerindra seperti

politik

Setelah Nasdem Terbelah

isu yang berkembang, HT membantahnya dan mengatakan dirinya belum pernah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ahmad Rofik mengatakan dirinya bersama Saiful Haq dan Endang Tirtana juga telah menyatakan mengundurkan diri. Menurutnya, pada awalnya Nasdem didirikan dengan sistem kepartaian, namun di tengah jalan terjadi dinamika lain. “Kami meyakini dinamika ini potensi. Tapi perbedaannnya kalau tidak dikelola dengan baik, pilihannya apakah akan terus menerus konflik atau mengalah. Sikap ini kami ambil dan kami pergi bukan karena jabatan,” ujarnya. Rofik pun belum memutuskan apakah akan bergabung dengan parpol lain setelah tidak menemukan kecocokan dengan Partai Nasdem Kini semua telah terbuka. Rencana pengukuhan Ketua Majelis Nasional Partai NasDem Surya Paloh menjadi Ketua Umum pada kongres 25-26 Januari 2013 merupakan salah satu pemicu perpecahan partai. Surya Paloh akan mengambil alih jabatan yang diduduki oleh Rio Capella. Ternyata, tak semua setuju dengan rencana pemindahan tampuk pimpinan ini. Beredar kabar, sebagian pengurus di wilayah tak setuju dengan kepimpinan Paloh. Tak hanya itu, partner Paloh di pusat, Hary Tanoesoedibjo pun belakangan disebut keberatan.Apapun, HT telah hengkang dari Partai Nasdem. Internal partai yang selanjutnya akan meneruskan perjalanannya. Lantas, kemana HT setelah ini? Spekulasi sudah merebak Yang jelas, dengan kekuatan media MNC, banyak partai siap menampung HT. Rumor terus berseliweran terkait tempat pelabuhan berikutnya termasuk ke Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo Subianto, meskipun HT mengaku belum berkomunikasi dengan Gerindra.

Sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, Hary Tanoe (HT) memiliki hubungan baik dengan Prabowo. Hal itu menurutnya turut menjadi faktor pendukung kemungkinan HT ke Gerindra. Ada juga yang menyebut HT justru akan bergabung ke Partai Golkar. Hal itu terutama karena hubungan bisnis yang terjalin antara HT dan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. Asal tahu saja, MNC Group sudah mengambil alih seluruh ruas tol milik PT Bakrie Toll Road (BTR), anak usaha PT Bakrieland Development Tbk (ELTY). Ruas tol itu adalah Kanci-Pejagan (35 km), PejaganPemalang (57 km), Pasuruan-Probolinggo (45,3 km), Batang-Semarang (75 km), dan Ciawi-Sukabumi (54 km). Sejauh ini tol tersebut dalam tahap pembangunan dan tergolong mangkrak. Selain ruas tol, Hary Tanoe juga mengambilalih Lido Lakes Resort, aset Grup Bakrie di bawah PT Lido Nirwana Parahyangan, anak usaha Bakrieland yang akan dilalui jalur tol Ciawi-Sukabumi.

Malah HT disebut-sebut akan mengakuisisi TV One dan ANTV yang juga milik Bakrie. Surya Paloh sendiri yang mengungkapkannya sebagai salah satu alasan pengunduran diri HT dari Partai Nasdem. Menurut Paloh, Hary Tanoe menyampaikan keinginannya memiliki TV One dan ANTV saat menyerahkan surat pengunduran diri. Hary juga menceritakan saat ini dirinya sedang ikut dalam pelelangan dua televisi milik Aburizal Bakrie itu. Maklum, kinerja PT Media Nusantara Citra Tbk juga sedang mengalami lonjakan laba bersih 51% sepanjang 2012 dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan pertumbuhan pendapatan iklan. Berdasarkan keterbukaan kinerja belum diaudit yang dipublikasi Senin (21/1), emiten berkode MNCN itu mencatat laba bersih Rp1,61 triliun pada 2012 dibandingkan dengan Rp1,07 triliun pada 2011. Tapi yang pasti, HT mengaku tetap memiliki idealisme untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Untuk melakukan itu, dia punya tiga opsi setelah resmi mundur dari Partai Nasdem. Pertama melalui organisasi kemasyarakatan. Kedua membuat partai baru. Tapi kalau membuat partai baru, tidak mungkin bisa ikut Pemilu 2014. “Ketiga, gabung dengan partai lain. Pilihan mana yang akan dipilih, belum bisa kami sampaikan,” katanya. Ia tak menampik sudah ada partai yang menghubunginya agar bergabung. “Tapi sekarang posisinya fokus dulu dalam pengunduran ini,” katanya lagi. Kalaupun bergabung dengan partai, dia memilih partai yang punya visi membangun bangsa Indonesia. “Kita tahu bangsa ini banyak masalah,” tandasnya. v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

politik

Anggaran Berbintang

Anggaran Berbintang R

Anggaran belanja beberapa perlengkapan TNI senilai hampir Rp0,64 triliun gagal cair pada 2012.

Tahun ini dianggarkan lagi. Meski begitu, dana optimalisasi itu mungkin belum bisa digunakan segera.

encana Tentara Nasional Indonesia (TNI) membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) akhirnya gagal menyusul hangusnya dana senilai Rp638 miliar. Penyebabnya, Kementerian Keuangan membintangi anggaran itu (berarti tak dapat dicairkan). Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono membenarkan anggaran sebesar Rp638 miliar mulanya dibintangi Kementerian Keuangan. Tanda itu berarti anggaran tidak dapat dicairkan. “Karena dibintangi hingga akhir 2012 maka anggaran itu hangus,” ujarnya seusai upacara menerima 175 personel Kontingen Garuda XX-I yang bertugas di Kongo dan KRI Sultan Hasanuddin yang baru bertugas di Lebanon, Jumat, 11 Januari 2013, di Tanjung Priok, Jakarta. Dana itu, lanjut dia, akan masuk sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). “Karena pengadaan bersifat prioritas maka diajukan kembali pada 2013,” tegasnya. Meski diusulkan masuk anggaran tahun ini, dana optimalisasi itu mungkin belum bisa digunakan segera. Mengingat hasil audit dana itu juga belum dirilis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya, Kementerian Keuangan menegaskan anggaran hangus jika pembintangan belum dicabut akhir 2012. Sedianya dana optimalisasi non pendidikan

APBN-P Kementerian Pertahanan itu untuk membeli satu paket enkripsi senilai Rp350 miliar, 135 unit alat selam senilai Rp198 miliar dan alat lain seperti Monitor Observation Direction Finder (Monobs DF). Dana optimalisasi itu dibintangi hingga tidak bisa dicairkan bermula dari laporan Seskan Dipo Alam ke KPK. Laporan itu menginformasikan ada dugaan kongkalikong penentuan anggaran. Seskab juga mengingatkan urgensi pengadaan alat tersebut terkait kebutuhan utama sistem persenjataan. Sebelumnya, Menteri Pertahan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp678 miliar di luar alutista utama. Jumlah itu untuk alutista cadangan. “Ada alutsista pendukung. Itu yang masuk Rp678 miliar. Mesti dipisah dengan dukungan masterlist. Kalau alutsista sendiri bisa dipercepat dan bisa dua renstra (rencana strategis),” kata Purnomo, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Rabu, 9 Januari 2013. Di tempat yang sama, Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan, blokir anggaran TNI oleh Kemenkeu bukan berarti semua anggaran TNI tidak bisa digunakan. Anggaran yang diblokir memang diajukan TNI dan untuk kebutuhan TNI. Namun, tidak masuk pada program alutista utama. Dia mengatakan, pembelian alutsista

politik

Anggaran Berbintang utama untuk menambah kekuatan pertahanan. Sementara, alutsista cadangan yang diblokir tersebut untuk mengganti peralatan yang sudah ada. “Di samping pengadaan alat baru TNI juga meningkatkan alutista yang ada. Kalau alat komunikasi tidak bisa digunakan, maka harus pakai yang baru,” jelas Agus. Ia menegaskan anggaran Rp678 miliar tersebut dibutuhkan TNI. “Alat-alat itu dibutuhkan apalagi sistem keterbukaan informasi, alat-alat komunikasi canggih. Kalau ada berita TNI bisa disadap, makanya kami juga berpikir,” jelasnya. Di sisi lain, pembintangan anggaran TNI ini memicu perselisihan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan Komisi I DPR RI. Komisi I menuding Dipo melakukan intervensi kepada Kemenhan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait persetujuan anggaran pemanfaatan Hasil Optimalisasi Non Pendidikan APBNP-PA TA 2012 Kemenhan sebesar Rp 678 miliar itu. Sekadar informasi, pada 6 Agustus 2012, Dipo Alam diketahui mengirimkan surat ke Menteri Keuangan bernomor R 172-1/Seskab/VIII/2012, perihal Klarifikasi Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Non Pendidikan APBN-P TA 2012 Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, pada 24 Juli 2012 Dipo menyurati Menteri Pertahanan soal yang sama Intinya, Dipo meminta kepada Menteri Keuangan memberikan klarifikasi mengenai jumlah satuan harga dan urgensi pengadaan beberapa peralatan militer senilai Rp678 miliar. Anggaran tersebut meliputi pengadaan 1 paket enkripsi senilai Rp350 miliar, 1 paket tactical communication senilai Rp15 miliar, 1 paket Monobs DF (monitoring, observation, direction finder) senilai Rp115 miliar, dan 135 alat selam senilai Rp198 miliar. Walhasil, anggaran itu pun dibintangi. Seiring dengan itu Komisi Pertahanan DPR RI bereaksi. Yang paling keras merespon adalah politikus dari PKB Lily Wahid. Anggota Komisi I DPR itu melaporkan Dipo Alam ke Mabes Polri. “Soal optimalisasi anggaran. Tapi, ini bukan soal optimalisasi anggaran, bukan anggarannya, melainkan soal ketatanegaraan. Seorang, sebuah lembaga yang diketuai berdasarkan perpres tidak bisa masuk terlalu jauh sampai memblokir anggaran, dan sebagainya,” ujar Lily di Bareskrim Polri. Dipo dilaporkan dengan dugaan melanggar UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara karena mengirim surat ke Kementerian Pertahanan dan Kementerian

Keuangan terkait optimalisasi anggaran. Hingga kini, belum ada resolusi terkait perseteruan tersebut. Selanjutnya dikabarkan DPR menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi I DPR dengan meneruskannya ke Presiden pada 21 Desember 2012 lalu. Surat bernomor PW/12047/ DPR RI/ XII/2012 itu, perihal Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang dianggap lakukan contempt of parliament. Dalam surat tersebut, pimpinan DPR meminta Presiden menindaklanjuti surat tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Surat yang dikirimkan ke Presiden, ada dua, yakni Nomor 106/Kom.I/MP.II/ XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal penyampaian hasil pembahasan dana optimalisasi Kemhan/TNI TA.2012 dan surat bernomor 107/Kom.I/MP.II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, perihal permohonan penyampaian hasil pembahasan dana optimalisasi Kemhan/TNI TA 2012 kepada presiden.

berpandangan, pemberian tanda bintang tersebut, dilakukan secara sepihak tanpa adanya pembahasan bersama dengan DPR. Padahal, DPR telah menyetujui penggunaan anggaran optimalisasi itu. Karena Menkeu tidak mencabut tanda bintang tersebut, maka Komisi I DPR lakukan raker lagi dengan Menhan, Panglima TNI, Menkeu, Seskab, dan Ketua BPKP pada 6 dan 10 Desember 2012. Dalam rapat, Menkeu mengaku, pemberian tanda bintang tersebut karena surat dari Seskab Dipo Alam yang ditujukan kepada Menhan dan Menkeu. Terungkap juga, Seskab menugaskan Ketua BPKP untuk lakukan pre-audit terhadap dana optimalisasi Kemhan TA 2012 sebesar Rp 678 M. Tanggal 22 Juli 2012, Seskab menyampaikan pernyataan di media massa tentang adanya kongkalikong dalam penyusunan anggaran kementerian/lembaga dengan DPR. “Tetapi dalam rapat kerja tanggal 10 Desember tersebut, Seskab tidak dapat

r Salah satu perlengkapan DF (direction finder) TNI. Tembusan surat Komisi I DPR tersebut, dikirimkan kepada pimpinan DPR, Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Sekab), Panglima TNI, Pimpinan Komisi I DPR, dan Sekjen DPR. Apa isi surat tersebut? Tanggal 5 September 2012, Komisi I DPR telah melaksanakan raker dengan Menhan, Panglima TNI, dan Menkeu untuk membahas surat Dirjen Anggaran Kemenkeu mengenai pemberian tanda bintang terhadap anggaran pemanfaatan dana optimalisasi Kemhan/TNI TA 2012. Keputusan rapat tersebut telah disampaikan ke Menkeu melalui surat pimpinan DPR Nomor AG/ 08714/DPR RI/2012 tanggal 19 September 2012. Komisi I DPR

menjelaskan secara terbuka tentang pernyataan di media massa tersebut,” katanya dalam surat Komisi I DPR tersebut. Komisi I DPR berpandangan telah terjadi pelanggaran terhadap sejumlah UU yakni UU No 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, UU no. 27 Tahun 2009 tentang MD3, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keppres No 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Negara Non Departemen. Dipo Alam juga menanggapi perkembangan ini. “Ah tidak ada itu suratnya, setahu saya dari DPR juga tidak ada itu,” kata Dipo di Kantor Presiden, akhir tahun lalu.v Subur Maryanto redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

politik

Prit untuk Turangga dan K-9

E Di lingkungan Direktorat Satwa Kepolisian RI, kuda disebut turangga, dan anjing mengikuti standard internasional: K-9 (canine, istilah taksonomi untuk nenek moyang anjing).

Hadeuh, Indonesia Police Watch menyoal anggaran pembelian turangga dan K-9 itu.

ntah terinspirasi oleh anggaran berbintang di Kementerian Pertahanan atau bukan, Indonesia Police Watch (IPW) menyoal anggaran Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia IPW mengkritik anggaran 2013 yang digelontorkan pemerintah untuk Polri sebesar Rp 1,8 triliun itu. Tambahan pula, IPW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi proyek yang dinilai rawan penyelewengan. Alasannya, IPW khawatir proyek ini menjadi “mainan” oknum-oknum anggota DPR dan menjadi arena kolusi, korupsi, serta nepotisme (KKN) di internal maupun eksternal Polri. Salah satu yang disemprit IPW adalah anggaran untuk membeli kuda (satwa turangga) seharga Rp 468 juta per ekor. Juga anggaran untuk pengadaan anjing satuan satwa (K-9) senilai Rp 150 juta per ekor. “KPK perlu mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri tahun

anggaran 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Sebab sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli,” kata Presidium IPW Neta S Pane. Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk membeli perahu karet Rp 156 juta per unit, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal hardisk Rp 7 juta per unit, serta kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar per unit. “Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Sementara untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit,” ujar Neta. Menurut Neta, anggaran POPSP tersebut di luar anggaran Polri tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 43,4 triliun, dan mendapat persetujuan DPR pada November 2012. “Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP,” papar Neta. Neta berharap KPK segera memberikan pengawasan terhadap rencana penggunaan anggaran tersebut

politik

Prit untuk Turangga dan K-9

dengan ketat, dengan cara menurunkan tim investigasi guna menelisik proyek tersebut. “Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR itu cawe-cawe dalam proyek ini,” ujarnya. Neta menambahkan, selama ini banyak proyek pengadaan Polri yang bersifat mubazir. Padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar. Bagaimana tanggapan Polri? Rupanya Polri mempersilakan pihakpihak eksternal mengawasi penggunaan anggaran Rp 1,8 triliun lembaga tersebut yang diketuk DPR November 2012 lalu. “Proses anggaran ini diawasi DPR, dalam prosesnya nanti silakan semua pihak melakukan pengawasan, termasuk pengawas eksternal, KPK juga, silakan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius.

“Sebenarnya kan ada mekanisme, segala penggunaan keuangan oleh instansi, KPK atau instansi mana pun ada yang namanya audit. Dalam audit itu dapat diketahui apakah penggunaan anggaran benar atau tidak,” kata Johan. Ia mengatakan selama belum ada laporan penyimpangan, KPK tidak dapat tiba-tiba ikut campur dan mengawasi penggunaan anggaran. “Tidak bisa KPK tiba-tiba masuk ke sana (ikut campur). Kalau sudah ada audit, kalau ada penyimpangan, bisa disampaikan ke KPK. Kalau masih proses KPK tidak turun atau mengawasi. Itu nanti tugas semua auditor,” ujar Johan. Mengenai harga kuda dan anjing yang mencapai ratusan juta per ekor, Suhardi mengatakan jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing hewan.

Menurut mantan Waka Polda Metro Jaya ini, anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk belanja aset yang dibutuhkan dalam menunjang tugas dan operasional di lapangan. Namun juga untuk belanja rekruitmen personel Polri tahun 2013 dan operasional Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. “Rp 1,8 triliun itu masih harus dikurangi Rp 475 miliar untuk rekruitmen anggota Polri sebanyak 15 ribu personel,” ujar Suhardi. Dia menyebut terdapat banyak item dari alokasi anggaran yang akan dibelanjakan dari anggaran Rp 1,8 triliun. Di sisi lain, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan KPK akan menyerahkan pengawasan tersebut kepada auditor yang berwenang.

“Ada kriteria yang dimiliki, hewan yang memiliki kemampuan yang sudah matang tentu berbeda dengan yang belum bisa apa-apa. Seperti anjing nanti mereka difungsikan untuk kemampuan mengendus narkotik,” katanya. Sedangkan Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, anggaran pembelian kuda dan anjing dengan harga per ekor yang mencapai ratusan juta itu diperuntukan untuk Direktorat Satwa yang ada di bawah Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam). Itu merupakan rencana kebutuhan Polri dalam menunjang operasional di lapangan. “Semuanya itu dalam proses perencanaan, sudah merupakan sarana kebutuhan dalam mendu-

kung tugas operasional kepolisian,” jelas Boy. Mengenai harga yang dianggarkan untuk satu ekor hewan yang memiliki kemampuan khusus itu, Boy mengaku tidak terlalu memahami rinciannya. “Kalau kaitan harga mahal dan sebagainya, lebih baik mencari second opinion, saya kurang paham juga,” kata Boy. Menurut Boy, jumlah satwa yang digunakan dalam menunjang operasional kepolisian di lapangan saat ini dinilai masih kurang. Namun untuk rincian jumlah satwa yang dimiliki Polri, Boy belum memiliki rinciannya. Boy melanjutkan, jika pengadaan barang dan jasa yang dibeli dari anggaran 2013 sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Dan jika pengadan barang jasa menyimpang dari kententuan pemerintah Mabes Polri siap dimonitor. “Jadi semuanya sudah secara akuntabel terbuka melalui mekanisme yang ada bagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, terhadap pengadaan barang dan jasa, jadi siapapun dapat mematau mengakses bahkan melaporkan kalau dalam penyelenggaraanya ada terindikasi tindak pidana korupsi,” tegas Boy. Sejauh ini, Polri memiliki hampir 700 ekor anjing. Jenis anjingnya pun bervariasi, antara lain German Shepherds, Rottweilers, Doberman Pinsher, Belgian Malinois, Weimaraner, Biggel, dan Foxterrier. Jumlah anjing yang ada di Ditpolsatwa (Mabes Polri) sebenarnya belum sampai 500 ekor. Di lingkup Mabes, tercatat 119 ekor. Selebhnya di berbagai Polda tercatat 368 ekor. Sedangkan kuda yang dimiliki Polri hanya 38 ekor. Kuda di Mabes Polri tercatat 24 ekor dan sisanya hanya ada di tiga Polda (Jateng, DIY dan Nusa Tenggara Barat) 14 ekor. Nah, dari sisi jumlah, turangga dan K-9 milik Polri agaknya memang layak untuk ditambah. Terlebih lagi unit K-9 yang melacak narkoba, dan mungkin juga kuda untuk daerahdaerah yang masih terpencil, mengingat hanya ada tiga Polda yang memilikinya. Siapa tahu ratusan juta itu termasuk biaya pelatihan dan perawatan turangga dan K-9 itu. Iya toh? v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

EKSNEWS EKSNEWS- -Edis Edisi 1/IX i 1/IXJanuari Januari2013 2013

37 37

ekbis

Menyoal BUMN (Lagi) D

Beberapa target BUMN ternyata meleset.

Selain perolehan laba bersih, rencana IPO juga terganjal banyak hal.

i awal 2012, harapan meningkatnya kinerja Badan Usaha Milik Negara membuncah. Namun, di akhir tahun, beberapa meleset, termasuk proyeksi laba bersih. Tapi, tunggulah hasil audit akhir pada April 2013 nanti. Simak saja. Pada April 2012, Kementerian BUMN sudah mematok target laba bersih seluruh perusahaan milik negara mencapai sekitar Rp145,564 triliun, naik 17,45 persen dibanding prognosa laba bersih 2011 sebesar Rp123,935 triliun. “Pertumbuhan laba 2012 akan didorong membaiknya perekonomian nasional, dan program efisiensi di masingmasing BUMN yang diselaraskan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan belanja modal (capital expenditure) dan belanja operasional (operational expenditure),” kata Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat ketika memaparkan Kinerja BUMN 2011. Ia menjelaskan, total pendapatan 2012 diperkirakan mencapai Rp1.495,69 triliun melonjak dari tahun sebelumnya Rp1.387,67 triliun. Menurut Wahyu, hampir seluruh BUMN pada 2012 akan mampu meningkatkan pendapatan. “Pendapatan BUMN terbesar akan disumbang pertumbuhan pada sektor energi, perkebunan, finansial maupun infrastruktur,” tegas Wahyu.

Ia mengungkapkan, pendapatan terbesar 2012 diperkirakan masih disumbang oleh PT Pertamina dan PT PLN yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp741,315 triliun, dari 2011 sekitar Rp798,692 triliun. Saat bersamaan laba bersih dari ke dua perusahaan diproyeksikan sebesar Rp36 triliun, naik sekitar 27,27 persen dibanding laba 2011 sekitar Rp28,29 triliun. Dari sisi aset, selama 2012 seluruh BUMN diproyeksikan mencapai Rp3.422,42 triliun, naik dari sebelumnya Rp2.962,69 triliun. Total ekuitas melonjak menjadi Rp853,28 triliun dari sebelumnya Rp717,24 triliun. Kementerian BUMN juga memperkirakan capex 2012 dari 141 BUMN akan mencapai sekitar Rp217,38 triliun, naik dari 2011 sebesar Rp142,33 triliun. Sedangkan opex pada 2012 sebesar Rp1.216,45 triliun turun dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp1.226,55 triliun. Sementara setoran dividen pada 2012 dipatok Rp30,776 triliun, melonjak dari 2011 sebesar Rp28,171 triliun. Nah, bagaimana cerita akhir tahunnya? Ternyata, 141 BUMN (badan usaha milik negara) mencatatkan laba Rp 128 triliun sepanjang 2012. Angka tersebut meningkat 10,69 persen jika dibandingkan dengan 2011 yang hanya mencapai Rp115,641 triliun.

ekbis

Awas Kinerja BUMN Wahyu mengatakan, meski laba naik 10,69 persen, pencapaian masih di bawah target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012, yaitu Rp 137,874 triliun. “Laba tahun 2012 tercapai Rp 92,84 persen dari target RKAP,” ungkapnya. Well, rupanya proyeksi laba bersih pada April 2012 sudah direvisi sebelum akhir tahun. Jika April 2012 Kementerian BUMN masih mematok target laba bersih Rp145,564 triliun, ternyata RKAP 2012 tercatat Rp137,874 triliun. Bagaimanapun perubahan itu, beberapa hal dianggap menjadi penyebab anjloknya laba BUMN tahun ini. Antara lain, turunnya harga komoditas dan tergerusnya laba PT PLN karena selisih kurs. “Anjloknya harga komoditas sangat besar tahun ini, juga akibat kerugian PLN karena kurs dan perubahan penghitungan akuntansi,” ujar Wahyu. Tambahan pula, harga komoditas seperti batu bara yang pada tahun sebelumnya mencapai USD 100 per ton, pada tahun ini merosot hingga mencapai sekitar USD 60 per ton. Demikian juga crude palm oil (CPO) yang pertengahan tahun lalu masih USD 1.200 per ton di akhir 2012 hanya sekitar USD 700 per ton. “Produksi tidak turun, tapi harga komoditas itu yang anjlok,” ujarnya. Dari sisi pendapatan (revenue), pada 2012 sebenarnya BUMN membukukan angka lumayan tinggi, mencapai Rp 1.555 triliun. Namun, laba yang didapat hanya Rp 128 triliun. Toh, Wahyu menolak jika jauhnya perbedaan antara pendapatan dan laba tersebut dinilai BUMN tidak efisien. “Imbauan untuk efisien selalu ada,” tegasnya. Nah, dengan tergerusnya laba PLN, laba BUMN pada 2012 mayoritas disumbang perbankan BUMN yang telah listing di bursa saham. Misalnya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI dengan total laba mencapai Rp 43,829 triliun. “Angka itu berarti naik dari pencapaian tahun 2011 yang hanya Rp 34,270 triliun,” sebutnya. Dari empat bank BUMN yang tercatat di lantai bursa, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) masih memimpin perolehan laba bersih. Berdasarkan laporan keuan-

gan publikasi kuartal III-2012, BRI telah meraih laba bersih sebesar Rp13 triliun, naik 25 persen dibandingkan periode sama 2011. Dalam periode tersebut, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat laba bersih Rp11,1 triliun atau naik 21,2 persen. Kinerja cemerlang juga ditunjukkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Per kuartal III-2012 laba bersih BNI meningkat 24,5 persen menjadi Rp5,04 triliun, sedangkan laba bersih BTN melonjak 45,1 persen menjadi Rp1,02 triliun. Penyumbang laba BUMN lapis kedua adalah perusahaan non perbankan yang juga sudah masuk bursa. Nilainya mencapai Rp 33,032 triliun. Jumlah tersebut naik daripada pencapaian 2011 yang hanya Rp 30,889 triliun. “Penyumbang terbesar lainnya adalah Pertamina dan PLN dengan total keduanya mencapai Rp 26,850 triliun,” tambahnya.

Toh Wahyu tidak menampik kenyataan bahwa laba dua perusahaan energi itu turun tipis daripada laba 2011 yang mencapai Rp 28,386 triliun. Sebab, PLN hanya mampu meraup laba Rp 2,9 triliun atau turun daripada 2011 yang mencapai Rp 7,1 triliun. “Sementara laba Pertamina Rp 23,946 triliun, naik dari 2011 yang hanya Rp 21,192 triliun,” ujarnya. Menteri BUMN Dahlan Iskan agaknya memaklumi laba perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak mencapai target. “Ya tidak apa apa, labanya kan naik,” ungkap Dahlan awal Januari lalu. Menurut dia, patokan target laba BUMN awal tahun diproyeksi dengan asumsi harga komoditas yang saat itu sedang tinggi. “Tidak mencapai target karena waktu menyusunnya waktu itu harga karet tinggi, sawit tinggi, sekarang kan turun. Ya tidak apa-apa,” ucap Mantan Dirut PLN ini.

Namun, dalam pandangan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) BUMN belum kunjung memberikan kontribusi memadai kepada negara. Malah menurut Sekretaris Jenderal Fitra Yuna Farhan, BUMN gagal berkontribusi terhadap pendapatan negara. “Dengan demikian, BUMN justru kerap merongrong untuk mendapat suntikan dana segar dari anggaran negara,” kata Yuna. Menurut dia, birokrat di BUMN tampaknya lupa bahwa modal perusahaannya bersumber dari penyertaan modal APBN yang dibayarkan rakyat melalui pajak. Dihitung-hitung, sambungnya, bagian laba BUMN yang diterima oleh negara tidak sebanding dengan jumlah penyertaan modal yang dikeluarkan negara untuk 141 BUMN sebesar Rp 573,3 triliun dan 5 BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan sebesar Rp 16,4 triliun sepanjang 2010 hingga semester I-2012. “Itu pun dari 141 BUMN hanya 118 BUMN yang menyumbangkan laba,” tambahnya. Namun, bukan hanya soal laba saja yang dihadapi BUMN. Tahun lalu, target lima BUMN yang akan melepas saham di pasar modal (initial public offering, IPO) hanya tercapai satu, PT Waskita Karya Tbk, BUMN konstruksi. Tahun ini malah diproyeksikan tak ada IPO untuk BUMN. Menteri Dahlan Iskan menegaskan, tahun ini tidak akan ada IPO perusahaan BUMN. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa. “Hingga saat ini belum ada BUMN yang akan IPO. Awalnya kan Pegadaian diajukan lagi. Namun keputusan ternyata Pegadaian tidak usah go public karena ini menyangkut rakyat kecil, saya juga merasakan itu. Jadi jangan punya harapan. Final, Pegadaian tidak go public,” tegas Dahlan. Begitu juga rencana IPO PT Pos Indonesia dan PT Semen Baturaja. PT Pos Indonesia terganjal revaluasi aset dan kewajiban pajak yang besar. Sedangkan Baturaja, “Kan belum dapat izin. Tidak IPO juga tidak apa-apa kan,” ucap Dahlan. v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

ekbis

SKK (d/h) SK,BP Migas

SKK (d/h) SK, BP Migas S

BP Migas hilang, SK Migas terbilang. Lantas SKK Migas sekarang.

Namun, masalah hukum terus membayang.

udah selayaknya jika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini bekerja ekstra keras. Wacik mengingatkan bahwa sektor migas sangat vital untuk perekonomian Indonesia. “Pelantikan Saudara hari ini disaksikan tokoh lingkaran pertama Presiden, ini menunjukkan vitalnya SKK Migas,” kata Jero Wacik dalam pelantikan Kepala SKK Migas, Rabu, 16 Januari 2013. Sebelumnya, MK membubarkan BP Migas yang selama 10 tahun terakhir ini menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Pemerintah kemudian membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menggantikan fungsi BP Migas. Posisi Kepala SK Migas dirangkap Menteri ESDM. Untuk memberi kepastian hukum bagi investor, SK Migas kemudian diganti menjadi Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, dan

dipimpin Rudi Rubiandini. Menteri ESDM Jero Wacik menjabat sebagai ketua Komisi Pengawasan SKK Migas. Jero menilai Rudi bukan orang baru di organisasi SKK Migas, yang dulunya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). “Saudara bukan orang baru, tapi berasal dari sana. Pernah menjadi Deputi Operasi di BP Migas. Jadi tidak perlu lama-lama orientasi, langsung kerja saja,” ujarnya. Sementara Rudi mengatakan, dalam jangka pendek, SKK Migas akan melakukan pembenahan organisasi dan sumber daya manusia. Selain itu, SKK Migas juga akan mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa di industri migas dengan mengurangi masalah mikro. Ia menjelaskan, selama ini proses persetujuan sering kali dianggap lambat karena pembahasan terlalu mikro dan detail. “Kami mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa agar prosesnya lebih sederhana tanpa meninggalkan kepentingan lembaga sebagai pengawas,” kata Rudi. Selain itu, Rudi menjanjikan peningkatan penemuan cadangan min-

ekbis

SKK (d/h) SK,BP Migas yak dan gas bumi melalui kegiatan eksplorasi yang masif. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi juga akan didorong, terutama dengan enhanced oil recovery (EOR). “Selain itu, akan menyelesaikan proyek fasilitas minyak, terutama Lapangan Banyu-Urip, Cepu, dan penyelesaian proyek fasilitas gas, terutama Lapangan Masela, Tangguh, Indonesia Deepwater Development (IDD), Jangkrik, dan Donggi-Senoro,” kata Rudi. Setelah pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi 2013, tugas dan fungsi BP Migas dialihkan ke Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas), yang berada di bawah Kementerian ESDM. Kepala SK Migas ketika itu dirangkap oleh Menteri ESDM Jero Wacik. Namun, untuk mengubah status sementara SK Migas, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid ini disebutkan, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu dilakukan SKK Migas sampai diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. Nah, sepeninggal Rudi, yang menjadi Wakil Menteri ESDM adalah Susilo Siswoutomo. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih pejabat yang sebelumnya bertugas sebagai Staf Khusus Menteri ESDM itu. Menurut Presiden, Wakil Menteri baru ini memiliki pengalaman panjang di bidang energi dan relatif lengkap dalam pengusahaan migas. Susilo adalah teman seangkatan Menteri ESDM Jero Wacik ketika kuliah di Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. “Saya ditarik Pak Wacik pada waktu beliau menjadi menteri sebagai staf khusus. Bidangnya hampir semuanya terutama migas,” kata Susilo. Ia meniti karir hingga pensiun di Mobil Oil. Pasca pensiun dari Mobil Oil, Susilo menjadi penasehat ahli Wakil Kepala BP Migas pada 2006. Sejak 2009 hingga saat ini, Susilo menjabat sebagai kepala pengawas dan pengendalian di BP Migas yang kini menjadi SK Migas. Pengawas dan pengendalian ini mencakup proyek-proyek bernilai di atas US$ 2

miliar yang dinilai perlu pengawasan khusus. “Waktu itu ada tiga proyek besar yaitu Banyu Urip di Cepu, Indonesia Deepwater Development Chevron di Selat Makassar, kemudian INPEX di Masela yang di tengah Laut Arafuru. Saya diangkat menjadi kepala pengawas,” kata Susilo. Dia mengatakan dirinya siap melanjutkan pekerjaan rumah yang ditinggalkan Rudi Rubiandini yang saat ini diangkat Presiden menjadi Kepala Satuan Kerja Sementara Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas). Misalnya kelanjutan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dan renegosiasi. “Termasuk membantu renegosiasi harga gas ke Fujian,” kata Susilo. Namun persoalan belum tuntas karena kemungkinan SKK Migas digugat lagi sangat terbuka. Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, pergantian nama SK Migas menjadi SKK Migas mengindikasikan pemerintah ingin membuat permanen lembaga itu. “Itu tidak benar, karena putusan MK tidak seperti itu. Jika itu benar-benar dipermanenkan, maka ini bisa digugat kembali,” ujar nya. Menurutnya, pergantian Kepala SK Migas tidak berarti. Kepala SK Migas yang dirangkap oleh Menteri ESDM tidak bermasalah karena satuan kerja ini hanya sementara. “Sebaiknya ditunggu saja revisi UU Migas. Makaa, kami minta percepatan revisi UU Migas dilakukan agar ada kepastian hukum,” tegasnya.

Sedangkan ahli hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyatakan, model kelembagaan pengganti fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) idealnya berbentuk badan usaha. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Indonesia tidak menghadapi sengketa korporasi dengan kontraktor migas yang bisa diajukan ke pengadilan arbitrase. “Terserah bentuknya apa, apakah badan usaha baru atau badan usaha lama yang direvitalisasi, atau ada badan usaha tersendiri khusus urusan perizinan sehingga kuasanya seperti Pertamina tetapi tidak operasional,” katanya. “Jadi bisa dengan membentuk badan usaha tersendiri yang khusus mengurus perizinan, jadi kuasanya seperti Pertamina, tetapi tidak operasional, semacam struktur antara. Sekarang kan model kelembagaan itu banyak sekali, ada badan-badan usaha yang sifatnya manajemen aset kemudian berfungsi sebagai konsultan, tapi tidak menduplikasi Pertamina, cukup menjadi instrumen pemerintah yang berhadapan dengan korporasi,” tuturnya. Menurut Jimly, cukup eksekutif saja yang mengurus soal ini. Legislatif tak perlu ikut campur. “Bila DPR selalu mengambil bagian dari perkara teknis setiap Kementerian Lembaga (K/L) seperti ini, hal ini justru masuk dalam mekanisme aturan yang tidak sehat dan jangan sampai DPR terjebak jadi tempat negosiasi. Imbasnya citra DPR justru malah jelek,” ucapnya.v Subur Maryanto kopana@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

ekbis

Kabar Kapal Pertamina

Kabar Kapal Pertamina A

Pelabuhan mancanegara menolak kapal-kapal tua, yang dianggap tak laik layar, bersandar di dermaganya. Maka, kapal Pertamina pun sulit mengangkut migas yang dibelinya dari luar negeri ke Indonesia.

Solusinya, ya beli kapal baru dong! Inilah upaya efisiensi.

pa kabar kapal-kapal PT Pertamina (Persero). Badan Usaha minyak dan gas ini tercatat mengoperasikan 187 kapal tanker pengangkut minyak dan pengangkut gas. Dari total jumlah kapal itu, 52 kapal diantaranya milik Pertamina dan 135 lainnya carteran. Yang perlu diingat, kapal tanker milik perusahaan pelat merah ini usianya sudah di atas 20 tahun dan single hull (lambung satu). Meskipun kapal-kapal uzur kelolaan Pertamina itu sudah tidak layak beroperasi, ada dispensasi masih bisa berlayar di dalam negeri hingga 2015. Pertamina berusaha melakukan peremajaan armada dengan membangun puluhan kapal tanker baik yang dipesan di galangan kapal dalam negeri maupun luar negeri. Dengan begitu, BUMN ini berharap dapat menghematan biaya transportasi sebesar Rp 800 miliar dengan tambah armada perkapalan pada 2012 sebanyak 13 kapal. “Target kita bisa menghemat Rp 800 miliar, dari biaya transportasi Pertamina Rp9 triliun pada 2012,” ujar VP Commercial & Development Shipping Pertamina Subagjo Hari Moeljanto, akhir tahun lalu.

Saat ini Pertamina memiliki 52 armada kapal, dari 187 kapal operasional kegiatan Pertamina. Rencananya Pertamina akan menaikkan porsi kepemilikan armada kapal hingga 50 persen secara bertahap. “Pada 2012 kita tambah 13 kapal, selanjutnya 2013 tambah enam kapal, 2014 tambah empat kapal dan pada 2015 tambah tiga kapal,” katanya. Untuk memperkuat armada perkapalan Pertamina guna menjamin penguasaan rantai pasokan bisnis migas, telah diresmikan pengoperasian tiga unit kapal tanker senilai USD 78,8 juta. Salah satunya MT Musi. Selanjutnya, Pertamina menambah kapal pengangkut BBM, yaitu kapal tanker Mauhau berkapasitas 3.500 LTDW senilai US$11,8 juta. Yang membanggakan, kapal ini diproduksi galangan kapal nasional, PT Daya Radar Utama, Jakarta. “Investasi proyek pembangunan kapal baru di galangan kapal dalam negeri ini membuktikan Pertamina telah berkontribusi secara nyata dalam mengembangkan dan memajukan industri maritim nasional,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir.

ekbis

Kabar Kapal Pertamina Menurut Ali, di tengah kelesuan industri beberapa tahun terakhir, Pertamina tetap memberikan kepercayaan kepada galangan kapal nasional. Langkah itu merupakan wujud kepatuhan Pertamina terhadap azas cabotage dalam semangat memberdayakan bisnis maritim nasional dalam hal kepemilikan kapal, bendera dan awak kapal. Ia memaparkan, kapal Mauhau merupakan kapal ke-50 milik Pertamina dari total 185 kapal yang dioperasikan untuk menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri. “Kapal Mauhau akan mulai beroperasi pada akhir pekan pertama Januari 2013 untuk mendistribusikan BBM di wilayah Indonesia,” katanya. Di sisi lain, Pertamina juga mulai mengoperasikan Terminal Transit BBM Baubau memiliki kapasitas tangki BBM sebesar 100.000 kiloliter yang terdiri dari produk Solar dan Premium dan telah menelan investasi sekitar 40 juta dolar AS. Terminal Transit ini dilengkapi dengan dermaga BBM 35.000 DWT (dead weight tons) dan 6.500 DWT untuk loading, unloading, dan bunkering. Proyek ini dimulai pada 10 Desember 2008 dan tuntas pada Juni 2011 dengan masa pemeliharaan selama satu tahun dan akan berakhir pada 30 Mei 2012. Bertindak selaku kontraktor pelaksana kegiatan Engineering, Procurement, and Construction PT Krakatau Engineering. Pengoperasian Terminal Transit Baubau sejalan dengan tekad perusahaan turut berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional melalui perkuatan infrastruktur pasokan dan distribusi BBM. Terminal Transit Baubau merupakan Terminal Transit BBM kesembilan yang dioperasikan Pertamina, selain TTU Teluk Kabung, TTU Wayame, TT Sorong, TT Bitung, TT Makassar, TT Kupang, TT Kota Baru, dan TT Pulau Sambu. Bahkan, untuk TT Pulau Sambu Pertamina segera mengembangkannya menjadi Hyper Terminal BBM dengan kapasitas 300.000 KL, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pemanfaatan terminal BBM Pulau Sambu antara Pertamina dan Pertamina Energy Services Pte Ltd, pada 22 Desember 2011. Proyek senilai 50 juta dolar AS ini dilengkapi dermaga dengan ukuran kapal mak-

simal 100.000 DWT itu ditargetkan tuntas pada 2013. Untuk mendistribusikan itu semua, sebanyak 15 unit kapal tanker tambahan akan dibeli sebesar 370 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,33 triliun sampai 2014. Ini dilakukan untuk mengamankan distribusi BBM dan elpiji. Kemudian BUMN Migas ini juga tengah menunggu proses persetujuan investasi pembelian 11 kapal lagi yang rencananya akan dioperasikan pada 2015. Jadi, akan ada 26 kapal baru sampai 2015. Pengamat perkapalan Didi Sidding Irsyad, mengatakan berdasarkan aturan internasional MARPOL Annex I (MEPC 50 Desember 2003) yang mensyaratkan kapal tanker harus berkonstruksi double hull (lambung ganda), dan Indonesia sebagai anggota IMO menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM.66 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (Single Hull) yang di dalamnya menyatakan telah memberlakukan ketentuan 13F, 13G dan 13H Annex I Konvensi Internasional MARPOL 73/78, yang mengatur mengenai larangan operasi bagi kapal tangki minyak lambung tunggal (singel hull) pada 5 April 2005. Walaupun tanker Peramina memiliki lambung tunggal, pada pasal 3 dinyatakan kapal tangki minyak single hull berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri dan berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih, masih boleh beroperasi asalkan melakukan program penilaian kondisi kapal yang berlaku sampai 2015. “Sekitar 52 persen kapal Pertamina tidak layak beroperasi meskipun ada dispensasi bisa berlayar di dalam negeri sampai 2015. Memang Pertamina berusaha meremajakan armada dengan membangun kapal tanker, tapi itu tidak akan mampu untuk menutupi kekurangan armada kapal di tahun 2015 nanti,” ujarnya. Menurut Didi dampak kekurangan kapal tanker akan memunculkan inefisiensi pengiriman minyak mentah dan distribusi BBM. Contohnya harga keekonomian BBM yang diberlakukan di dalam negeri adalah MOPS + ALPHA. Alpha ini adalah biaya pengiriman dari Singapura ke kilangkilang di Indonesia ditambah biaya distribusi sampai di SPBU.

“Karena kapal-kapal Pertamina banyak dilarang sandar di luar negeri karena tidak comply (patuh) aturan IMO. Jadi, tak bisa mengangkut minyak yang dibelinya kecuali menyewa kapal pihak lain kebanyakan milik asing dan biaya carternya terbang ke luar negeri,” kata Didi. Menurutnya seandainya BBM yang kita beli dari luar sekitar 500.000 barel/hari diangkut oleh kapal-kapal milik Pertamina tentu akan memberikan keuntungan buat Pertamina yang pada akhirnya membuat nilai Alpha menjadi mengecil dan seterusnya akan berdapak terhadap harga BBM yang dijual Pertamina. “Besaran Alpha seharusnya bukan beban tapi justru bisa menjadi sumber pendapatan yang cukup besar buat pertimina seandainya kapal-kapal cukup dari segi jumlah, comply dengan aturan IMO dan kapal carternya minim,” cetusnya. Ia pun menyayangkan kala itu ada statement dari pihak Pertamina Shipping bahwa lebih efisien mencarter kapal daripada mengoperasikan kapal sendiri. “Ini jelas salah! Masa perusahaan yang mencarterkan kapalnya untung besar sedangkan Pertamina tidak, bahkan jadi beban? Sepertinya perlu audit independen secara komprehensif untuk Pertamina Shipping terpisah dengan induknya,” ungkapnya. Didi menjelaskan selama ini kapal milik Pertamina cuma berkonstribusi 35 persen dalam distribusi BBM dalam negeri, sisanya dicarter oleh Pertamina dari pihak lain. Maka itu, kata Didi, sangat jelas Pertamina tidak akan mampu menciptakan efisiensi untuk menekan nilai Alpha dari harga keekonomian BBM yang diberlakukan di masyarakat. “Mengapa Pertamina lebih suka carter kapal daripada mengoperasikan kapal sendiri? Semoga saja tak ada motif korupsi di situ, karena peluang kongkalikong antara pemilik kapal dan oknum-oknum di Pertamina sangat terbuka,” ungkapnya. Soal sesungguhnya, boleh jadi, perusahaan sekelas Pertamina saja repot mengurus kapal, apalagi yang skalanya lebih kecil. Bukan begitu?v Subur Maryanto kopana@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

ekbis

Menimbang Blok Mahakam

Menimbang Blok Mahakam D Pembicaraan ladang migas Blok Mahakam masih ramai. Apalagi putusan pemerintah tentang kelanjutan konsesi masih tertunda

Semua peminat tampak tak peduli lagi berapa jumlah cadangan migas di sana sesungguhnya.

i sebuah titik pada peta, terletak sebuah lokasi yang berada di kawasan desa Sanipah, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sanalah terletak sebuah ladang minyak dan gas (migas) kaya yang disebut Blok Mahakam. Ladang migas di daratan delta pertemuan antara muara Sungai Mahakam dan Selat Makassar itu agaknya masih akan ramai menjadi perbincangan bahkan hingga waktu-waktu mendatang. Ladang migas Blok Mahakam itu kini menjadi konsesi migas perusahaan asal Perancis Total E&P Indonesie, dan baru berakhir kontraknya pada 2017. Namun, sudah bertahun-tahun pula banyak wacana antara memperpanjang atau memutus kontrak, juga mengalihkan ke daerah. Apa sebab? Harap maklum, kabarnya, cadangan minyak dan gas di Blok Mahakam saat masa kontrak habis pada 2017 masih tersisa 2,03 trilion cubic feet (TCF) gas dan 52,2 juta barel minyak. Belakangan cadangan tersebut disebut masih berkali-kali lipat. Total yang bertindak sebagai operator di blok dengan kontribusi 35 persen produksi gas nasional men-

catat tingkat produksi 3.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Lebih dari itu, Blok Mahakam juga diperkirakan masih memiliki sebanyak 11,7 persen cadangan gas nasional atau 12,7 triliun kaki kubik (TCF). Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara saat jadi pembicara pada Pertamina Goes To Campus di Auditorium Universitas Mulawarman (Unmul), 21 November 2012 lalu menyebutkan, potensi gas di Blok Mahakam tersisa 12,5 TCF pada 2012. Nilai pendapatan kotor cadangan gas tersebut Rp 1.700 triliun. Menurut perhitungannya pada saat kontrak berakhir, cadangan Blok Mahakam diperkirakan masih tersisa 8-9 TCF. Potensi pendapatan kotornya Rp 1.000 triliun. Saat ini Blok Mahakam memproduksi 2.200 juta kaki kubik per hari atau setara 379.000 barel per hari. Malah pada Oktober 2012 silam, Marwan dan sejumlah tokoh, seperti Chandra Tirta Wijaya, Kwik Kian Gie, Sri Edi Swasono, Adhyaksa Dault, dan Akbar Faisil, meneken petisi kepada Presiden. Isinya, mereka menuntut Blok Mahakam dikuasai kembali oleh negara. Selanjutnya diserahkan

ekbis

Menimbang Blok Mahakam ke Pertamina dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Kalimantan Timur setelah berakhirnya production sharing contract (PSC) oleh Total E&P Indonesie dan Inpex pada Maret 2017. Para tokoh itu meminta pemerintah segera memutuskan status kontrak Blok Mahakam paling lambat 31 Desember 2012. Sementara Marwan mengatakan, pengelolaan Blok Mahakam oleh negeri sendiri sejatinya merupakan bentuk kedaulatan negara. Maklum, ladang gas tersebut sudah hampir 50 tahun dikuasai perusahaan asing. Karena itu, Marwan menyayangkan sikap pemerintah yang menunda keputusan status kontrak tersebut dengan alasan cadangan gas di Blok Mahakam yang mulai menipis. Dia bilang, pemerintah tinggal menolak keinginan Total E&P yang ingin melanjutkan kontraknya dan tidak perlu meragukan kemampuan Pertamina untuk me ngelola blok tersebut. “Seharusnya, mulai 2012 lalu sudah ada keputusan dan di tahun ini Pertamina punya waktu untuk belajar mengelola blok tersebut agar produksinya bisa tetap terjaga,” imbuhnya. Namun, Rudi Rubiandini justru meminta para pengamat berpikir rasional karena Blok Mahakam masih perlu kajian lebih dalam. Di samping hitungan cadangan yang dipegang pemerintah hanya tinggal 2,03 TCF, pemerintah juga harus memperbesar pemasukan negara dari bagi hasil produksi minyak dan gas. “Kita harus sedikit bersabar untuk kelola Mahakam. Jangan mengatasnamakan emosi atau nasionalisme secara sempit,” ujarnya. Salah satu versi menyebutkan, sejak dieksploitasi perdana pada 1974 silam hingga 2012 lalu, blok tersebut telah menghasilkan sekitar 75 persen dari cadangan terbukti. Setelah berakhirnya kontrak, gas Blok Mahakam hanya tinggal 2,03 tcf dan minyak 52,2 juta barel. Namun, pengamat migas Kurtubi, mengungkapkan, penurunan produksi di Blok Mahakam hanya strategi agar perusahaan migas yang berminat mundur. Padahal. “Cadangan di Blok Mahakam masih sangat besar,” kata dia. Menurutnya, cadangan gas Blok Mahakam sejatinya tidaklah sekecil

angka yang disampaikan pemerintah ke publik. Ia memperkirakan, cadangan gas yang tersisa bisa sekitar 12,5 tcf. “Bahkan, ada peneliti yang menyatakan cadangan gas di Blok Mahakam masih bisa lebih dari itu, dan nilainya bisa lebih dari Rp 1.000 triliun,” tambahnya. Jadi, tarik-menarik pengelolaan Blok Mahakam, di Selat Makassar, Kalimantan Timur, yang berakhir pada 2017, bisa jadi lantaran cadangan migas di blok tersebut sebenarnya masih sangat besar. Ini pula yang agaknya membuat PT Total E&P Indonesie ingin terus bergeming di blok itu. Memang Blok Mahakam merupakan ladang strategis yang dikelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sejak 31 Maret 1967. Kontraknya habis pada 1997, namun diperpanjang sekali lagi untuk 20 tahun sampai 2017. Seharusnya, keputusan diperpanjang atau tidak kontrak Total dan Inpex sudah dilakukan 2010 lalu. Tapi hingga kini belum ada keputusan. Hingga pengujung 2012, siapa pemilik Blok Mahakam di Selat Makassar, Kalimantan Timur setelah kontrak Total E&P berakhir pada 2017 belum ada kepastian. Padahal, sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan keputusan tersebut sudah bisa diambil paling lambat Desember 2012. Waktu lima tahun tersebut diperlukan agar pemilik dan pengelola baru bisa mempersiapkan diri agar produksi migas blok tersebut bisa dipertahankan. Namun, hinggga memasuki Januari 2012, belum ada putusan final. Malah, Kementerian ESDM justru menyatakan lebih memprioritaskan pengembangan Blok East Natuna di Kepulauan Riau terlebih dulu ketimbang kelanjutan Blok Mahakam. “Blok East Natuna itu cadangan gasnya 46 trillion cubic feet (tcf), bandingkan dengan Arun sebanyak 17 tcf, Tangguh 11 tcf, sedangkan Mahakam yang habis kontrak pada 2017 itu tinggal 2 tcf,” kata Rudi Rubiandini ketika masih menjabat Wakil Menteri ESDM. Menurut dia, hingga Maret 2013 ini, Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan akan berfokus pada perampungan kajian pengembangan Blok East Natuna. Pasalnya,

pihak konsorsium di wilayah tersebut menginginkan sejumlah insentif dalam pengembangan blok itu. “Jadi, kalau lihat prioritas, mana yang harus kami urus, ya East Natuna dulu, Mahakam nanti,” tutur Rudi. Toh penundaan pengambilan putusan itu tampaknya tak bakal menyurutkan keinginan Provinsi Kaltim, juga Pemkab Kutai Kartanegara. Selain Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar, PT Pertamina juga berminat mengambil alih operator di wilayah tersebut. BUMN migas ini sudah mengajukan rencana akuisisi 51 persen hak partisipasi Blok Mahakam kepada Kementerian ESDM. Pemprov Kaltim sendiri berpeluang masuk dalam pengelolaan di Blok Mahakam lewat penyertaan modal (participating interest). Yang menjadi persoalan, Gubernur Awang Faroek menginginkan 50 persen. Nah, menurut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sayang jika anggaran daerah dihabiskan untuk memiliki saham tersebut. “Sebenarnya kalau menuntut porsi sebesar itu (50 persen) saya kasihan ke daerah,” kata Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Menurut Rudi, anggaran daerah akan lebih baik jika digunakan untuk membangun, bukan untuk investasi di sektor hulu migas.“Sayang uangnya kalau digunakan untuk investasi di sektor hulu, karena risikonya sangat besar sekali. Kalau gagal, risiko uangnya hangus tidak diganti, sayangkan,” ucap Rudi. Rudi mencontohkan, tahun lalu Total E&P Indonesie yang menjadi operator Blok Mahakam, mengaluarkan investasi Rp 23 triliun. Apabila 10 persen saja porsi saham, daerah harus menyediakan dana Rp 2,3 triliun per tahun. “Yang ditakutkan, kalau eksplorasinya gagal Rp 2,3 triliun itu habis, tidak diganti. Dana Rp 2,3 triliun untuk bangun daerah itu besar sekali, bisa bangun macam-macam. Lebih baik perjuangkan dana bagi hasil migas lebih besar, itu lebih baik, tanpa keluar duit tapi dapat hasil besar,” jelas Rudi. Lain cerita kalau untung kan? Silakan dihitung ulang. v Subur Maryanto kopana@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

ekbis

Cenury Menghangat Lagi

Kasus Bank Century Menghangat Kembali M Nama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai pemilik kelompok usaha Ancora dikaitkan dengan aliran dana Bank Century.

Namun Ancora membantahnya. Tapi, DPR hendak memanggil para pihak.

asalah dana bail out (pengggelontoran dana talangan) Bank Century menghangat lagi. Perkembangan terakhir, Tim pengawas Bank Century berencana memanggil pihak grup Ancora terkait kasus Bank Century. Soal ini sudah menjadi bahasan dalam rapat internal Timwas Century di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2013. Wakil Ketua DPR Anis Matta yang memimpin rapat internal mengatakan, timwas ingin mendengarkan terlebih dulu penjelasan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief. Keduanya juga akan dipanggil. “Kita lihat hasilnya apakah masih perlu memanggil atau tidak pihak Ancora,” kata Anis seusai rapat. Ia mengatakan, rencana pemanggilan pihak Ancora itu atas permintaan mayoritas fraksi. Meski tak keberatan, kata dia, Fraksi Partai Demokrat lebih berharap timwas Century fokus kepada pengawasan penanganan di institusi penegak hukum.

Anis mengatakan, Timwas juga sepakat kembali memanggil pihak Lembaga Penjamin Simpanan dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait penyelesaian dana nasabah PT Antaboga Delta Securitas. Dalam rapat itu, tambah Anis, muncul pula permintaan pemanggilan kembali pihak-pihak yang sudah pernah dipanggil DPR seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Nama-nama itu akan diputuskan dipanggil atau tidak dalam pertemuan ke depan. Kalau dipandang perlu akan dipanggil,” pungkas Anis. Aliran dana Century disebut-sebut mengalir ke PT Ghara Nusa Utama yang sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Ancora Land dan PT Uni Menara Komunikasi, dua perusahaan milik Gita Wirjawan. Gita membantahnya. Menurut dia, alegasi (mendakwa orang lain melakukan tindakan kriminal) dalam aliran dana terhadap afiliasi grup Ancora tidak betul. Justru afiliasi grup Ancora mengeluarkan dana dan tidak menerima aliran dana

ekbis

Century Menghangat Lagi seperti diberitakan. Sedangkan anggota Timwas Century Bambang Soesatyo menyatakan, pemanggilan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan? Bambang mengatakan, pemanggilan tersebut bukan terkait pidana Century. Namun terdapat upaya penyelamatan, dan upaya pengaburan atau penyembunyian aset yang dahulu dari kejahatan Century. “PT GNU sudah ditetapkan Polri mengenai pencucian uang Rp 1,4 triliun yang diambil alih Gita. Itu uang dari Antaboga,” ujar Bambang. Ia mengatakan, pihaknya akan membantu KPK untuk mengembangkan penyidikan. Ia menilai, temuan tersebut harus segera didalami dan diselidiki lebih jauh oleh KPK. Selain itu, lanjut Bambang, pihaknya meminta agar KPK mengambil alih kasus tersebut dari Kejagung. “Kita mendorong KPK untuk mendalami dugaan tersebut. Jika ada indikasi kuat, kita mendesak KPK untuk mengambil alih kasus tersebut dari Kejagung,” jelas Bambang. Penetapan tersangka yakni Budi Mulia dan Siti Fadjriah, kata Bambang, membawa dampak baik bagi penyelesaian kasus Century. “Ini selangkah lagi buat Boediono tidak lepas dari tanggung jawab untuk Century,” katanya. Meski berkas tersebut sudah sampai ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, Bambang masih meragukan jika bukti tersebut bisa menjerat pemilik PT Ancora Land yang dalam hal ini adalah Gita Wirjawan. “Tapi, apakah penuntutan itu sampai kepada perusahaan Ancora Land atau tidak, itu yang kita belum tahu,” imbuhnya. Bambang menjelaskan, perusahaan properti ini mendapat aliran dana dari Bank Century milik terpidana Robert Tantular saat membeli lahan dan lapangan golf seluas 22 hektar di Fatmawati, Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pelaksana Ancora International Pungki Sampurno mengatakan bahwa tudingan itu salah alamat. Sebab pihaknya membeli lahan tersebut pada 2010 pada PT GNU selaku pemilik lahan. Pembelian itu jauh setelah kasus Century mencuat. “Ini murni urusan bisnis. Jadi tudingan timwas itu salah alamat,

kenapa dikait-kaitkan sampai nama Pak Gita (Wirjawan) disebut,” ungkapnya. Pungki menjelaskan, lahan ini sebelumnya memang penuh masalah karena disengketakan Kementerian Kesehatan dan Yayasan Fatmawati (dulu bernama Yayasan Soekarno) sejak 1988-2000. Hingga akhirnya Yayasan berhak atas 22 hektar lahan. PT GNU lantas mengelola lahan tersebut karena yayasan bangkrut. Kemudian, Ancora membeli lahan itu pada Oktober 2010. Caranya dengan membeli 51 persen saham PT GNU senilai Rp 5,1 miliar menggunakan dana internal perusahaan. Pungki menduga, Ancora bisa ikut terseret dengan kasus Century karena salah satu pengurus PT GNU bernama Totok merupakan rekanan bisnis Robert Tantular. “Ancora itu masuk pada 2010 malah mengeluarkan uang, bagaimana bisa disebut menerima aliran dana,” kata Pungki. Sebelumnya, anggota timwas Century Hendrawan Supratikno menuding pembelian mayoritas saham PT GNU oleh PT Ancora Capital tak wajar. Padahal, lanjut Hendrawan, perusahaan ini bermasalah karena dijadikan Robert Tantular sebagai modus menyalurkan dan menyembunyikan semua aset baik yang diperoleh dari Bank Century ataupun melalui kredit fiktif serta Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada permainan dari pelaku usaha lain yang menginginkan lahan tersebut. Pengurus Yayasan Fatmawati turut andil dalam kisruh ini karena mereka malah mengontak beberapa pengusaha untuk membeli lapangan golf itu tanpa berkoordinasi dengan PT GNU ataupun Ancora. Salah satu investor yang diundang sepihak oleh yayasan adalah Cahyadi Komala alias Switeng. Mengaitkan pembelian lahan dengan kasus Century, jadi jalan agar kepemilikan Ancora lepas. Gita Wirjawan juga menyebut ada indikasi rekayasa supaya jual beli tanah murni tersebut berkaitan dengan kasus Century. “Nggak ada hubungannya. Tapi, disandiwarakan seakan-akan ada, oleh orang lain yang berkepentingan,” ujarnya. Dalam perkembangan lain, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun

penjara terhadap Direktur Utama PT Graha Nusa Utama Totok Kuncoro karena terbukti bersalah menerima aliran dana Bank Century. “Terdakwa bersalah dalam perkara pencucian uang Bank Century yang dilakukan melalui Antaboga dan Robert Tantular,” kata Ketua Majelis Hakim Heru Susanto di PN Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2012. Heru menyebutkan terdakwa Totok terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang Bank Century melalui perusahaan reksadana Antaboga Delta Securitas Indonesia (ADSI) dan Robert Tantular. Majelis hakim mempertimbangkan hasil temuan analisa transaksi keuangan dan fakta persidangan atas rekening PT ADSI, PT Tirtamas Nusa Surya (TNS) dan PT Graha Nusa Utama (GNU). Heru mengungkapkan, analisa transaksi keuangan menyebutkan Robert Tantular melarikan dana nasabah PT ADSI dari penerimaan sejumlah cek dan bilyet giro (BG) sebesar Rp 334.276.416.638 yang dicairkan ke beberapa perusahaan. PT GNU yang dipimpin terdakwa Toto Kuncoro diduga termasuk perusahaan yang menerima dana tersebut sebesar Rp 127 miliar. GNU juga diduga menerima aliran dana Rp 14 miliar dari PT TNS sehingga total dana Bank Century yang masuk ke PT GNU mencapai Rp 141 miliar. Sedangkan menurut Bambang, Bambang, pencucian uang di PT Antaboga mencapai Rp 1,4 triliun. Diduga, sebagian uang itu dialirkan ke rekening mantan pemilik Bank Century Robert Tantular Rp 334,3 miliar, Hartawan Aluwi Rp 335,9 miliar, dan Anton Tantular Rp 288,6 miliar. Uang yang masuk ke rekening Robert Tantular dialirkan lagi ke sejumlah pihak, seperti rekening Yayasan Fatmawati Rp 20 miliar dan rekening PT Graha Nusa Utama (GNU). Uang yang diterima PT GNU sebagian dialirkan lagi ke Robert Tantular Rp 83 miliar, Sarwono Rp 40 miliar, dan Umar Muchsin Rp 8,25 miliar. ”Timwas ingin mendapat klarifikasi, mengapa PT Ancora tetap masuk ke GNU pada 2010? Padahal, GNU diduga terlibat kasus Bank Century yang terjadi pada 2008 dan 2009,” tandas Bambang.v Subur Maryanto kopana@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

ekbis

Bocor Pipa, Dana Juga

Bocor Pipa, Dana Juga D Ratusan PDAM dalam kondisi sakit.

Selain masalah tarif, juga kaitan politis, kebocoran pipa dan kebocoran dana menjadi persoalan.

alam program pengentasan warga miskin yang dikenal sebagai Millenium Development Goals, MDGs, pemerintah berkomitmen agar 68,87 persen masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses fasilitas air minum bersih pada 2015, dua tahun mendatang. Sementara akses fasilitas sanitasi dasar sebesar 62,41 persen penduduk. Namun, pencapaian air minum bersih saat ini sekitar 48 persen dan sanitasi baru 51 persen. Khusus air minum, ada kaitannya dengan kronisnya kondisi sakit ratusan perusahaan pengelola yang umumnya badan usaha milik daerah. Tak mengherankan jika sektor infrastruktur publik bidang air minum ini jauh tertinggal perkembangannya dibandingkan misalnya sektor komunikasi dan transportasi. Simak saja apa kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Agus menilai sektor air minum di Indonesia saat ini masih sangat tertinggal dibanding dengan infra-

struktur lainnya. Dan hal itu sangat disayangkan oleh Agus. â&#x20AC;&#x153;(Sektor air minum) masih tertinggal dibandingkan dengan jalan tol, pelabuhan, bandara, telekomunikasi dan sebagainya,â&#x20AC;? ujar Agus dalam acara Indonesia Waster and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2012. Permasalahan utama dalam sektor air minum, kata Agus adalah masalah tarif, tarif masih dibawah standar pokok. Lagi pula, peraturan yang dikeluarkan pemerintah, sayangnya tidak semua yang merespon. Meski begitu, ke depan Agus yakin bahwa masalah itu bisa ditangani dengan baik. â&#x20AC;&#x153;Asalkan dikelola dengan baik, dengan tarif yang full cost recovery, dan efisien,â&#x20AC;? terangnya. Serta manajemen yang baik dalam sektor air minum, akan dapat berkembang dengan mandiri oleh Putra Putri Indonesia, imbuh Agus. Di acara yang sama, Wakil Pres-

ekbis

Bocor Pipa, Dana Juga iden Republik Indonesia Boediono meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta guna membangun infrastruktur penyediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi. Kerja sama ini harus dilakukan mengingat peraturan tanggungjawab terbesar penyediaan dan pengelolaan air bersih dan limbah, berada di tangan pemerintah daerah dan kota. “Kerja sama harus berjalan sehat. Misalnya model kerjasama PPP, itu ada berjalan baik. Itu menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban pemerintah dan dunia usaha. Tinggal mau atau tidak,” ujar Boediono. Selain itu, Boediono mengingatkan bahwa pengelolaan dan penyelesaian masalah air minum dan sanitasi merupakan tugas bersama baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. “Air bersih dan sanitasi, menjadi tanggung jawab kita semua, tapi sebenarnya untuk dua hal ini pemkab dan pemkot yang paling bertanggungjawab tentu harus didukung oleh pemprov dan pemerintah pusat, tapi itulah amanah Undang-Undang,” paparnya. Bagaimana kondisi perusahaan air minum di Indonesia? “Saat ini perusahaan daerah air minum (PDAM) yang beroperasi sebanyak 410 perusahaan. PDAM mengaliri air minum bersih untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan masing-masing sekitar 41,88 persen dan 13,9 persen,” ungkap Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Syaiful, yang juga Dirut PDAM Tirta Musi Palembang, salah satu PDAM terbaik di Indonesia.

r Syaiful, Dirut PDAM Tirta Musi ,Ketua Umum Perpamsi. Sedangkan yang berjaya seperti tuk restrukturisasi. Namun terdapat PDAM Tirta Musi Palembang dapat 72 perusahaan daerah air minum melayani hingga 80 persen warga (PDAM) yang sedang sakit tak menkota yang berpenduduk sekitar 1,5 gajukan restrukrisasi utangnya. “Tujuan restrukturisasi ialah unjuta jiwa dan menghasilkan laba lebtuk menyehatkan PDAM, ya mereka ih dari setengah triliun rupiah. Bandingkan misalnya dengan belum mengajukan permohonan. PDAM Tirtanadi Medan milik Pem- Kita tidak bisa memaksa” ujarnya. prov Sumatera Utara yang baru me- Budi menjelaskan restrukturisasi 72 layani kurang dari 500 ribu pelang- PDAM tersebut dapat mengembaligan. BUMD ini pun menjadi rebutan kan kondisi perusahaan air minum antara Pemprov Sumatera Utara dan menjadi sehat. Dengan begitu bisa Pemkot Medan karena sebagian be- memberikan layanan air baku dan air sar pelanggannya adalah warga ibu minum kepada masyarakat. “Ada faktor politis yang membuat kota Sumut itu. Lagi pula, Agus Marto mengung- PDAM itu tidak mau mengajukan rekapkan, banyak PDAM sakit. “Sakit, strukturisasi, terutama terkait masakarena tarif di bawah harga pokok. lah tarif,” papar dia. Masalah tarif dan kaitannya denKalau mau sehat tarif harus naik sesgan politik, menurut Budi, misalnuai full cost recovery,” ujarnya. Hal ini diakui oleh Dirjen Cipta ya harus melibatkan parlemen lokal Karya Kementerian PU Budi Yuwono. alias DPRD. Menurut dia, seharusnNamun, ia mengungkapkan terdapat ya soal tarif tidak perlu melibatkan 175 PDAM yang menunggak utangn- DPRD tetapi cukup disetujui oleh keya dengan nilai Rp4,3 triliun. Peru- pala daerah. Tarif air minum, kata sahaan itu diberi kesempatan un- dia, harus melampaui harga produksi agar perusahaan bisa sehat. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku sependapat dengan Agus. Menurut Djoko penjualan air saat ini masih ada yang di bawah harga pokok sehingga PDAM tersebut merugi. Djoko menilai, meruginya PDAM juga karena adanya kebocoran anggaran yang dilakukan hingga mencapai 31 persen. “Bukan kebocoran pipa, tapi kebocoran air yang menjadi uang. Airnya sampai, tapi uangnya tidak sampai,” tandasnya. PDAM manakah itu? Tanyalah pada air yang mengalir sampai jauh.v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

ekbis

Dilema Kenaikan UMP

Dilema Kenaikan UMP I Para pekerja belum tentu menikmati kenaikan UMP.

Yang terjadi, banyak perusahaan mengeluh dan diam-diam memilih PHK atau hengkang ke negeri lain. Dilematis memang.

nilah salah satu dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Beberapa perusahaan asal Korea Selatan mendesak pemerintah memproses dan mengabulkan proses penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 yang mereka ajukan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan mereka memberi waktu sampai akhir Januari ini. â&#x20AC;&#x153;Mereka (Perusahaan Korea) itu memberi tenggat waktu sampai akhir bulan ini, jika penangguhan itu tidak diterima, maka mereka bakal pergi,â&#x20AC;? ujar Sofjan, pertengahan Januari lalu. Menurut bos Grup Gemala ini, ancaman tersebut sangat disayangkan karena total perusahaan Korea di Indonesia ini mencapai 800 perusahaan. Mereka mayoritas bergerak di bidang garmen dan sepatu dengan mempekerjakan sekitar 600.000 pekerja. Sofjan bilang, setidaknya bakal ada 180.000 pekerja yang bakal ter-

ancam nasibnya jika perusahaan-perusahaan Korea itu menjalankan ancamannya. Perusahaan Korea yang bakal cabut tersebut kebanyakan berdomisili di Banten untuk industri sepatu dan Jakarta untuk industri garmen dengan total investasi ratusan juta dolar. Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengumumkan bahwa hanya 47 perusahaan yang dikabulkan penangguhannya dari total 941 perusahaan seluruh Indonesia yang mengajukan. Namun, jumlah ini belum final karena ada beberapa Gubernur yang belum memproses penangguhan UMP di wilayahnya. Bahkan di Jakarta dan sekitarnya saja, 10 perusahaan asal Korea Selatan mengancam hengkang dari Indonesia. Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, 10 perusahaan tersebut berdomisili di Tangerang, Bekasi, dan Kawasan Berikat

ekbis

Dilema Kenaikan UMP Nusantara (KBN) di wilayah Cakung, Jakarta Utara. “Iya betul, mereka berencana akan melakukan disvestasi. Jadi 10 perusahaan itu adalah perusahaan padat karya seperti sepatu dan garmen,” kata Suryadi. Suryadi mengungkapkan, keinginan hengkang 10 perusahaan tersebut karena kenaikan upah yang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan ini berancang-ancang untuk memindahkan investasinya ke negara tetangga Indonesia, semisal Kamboja, Vietnam, bahkan China. “Kamboja itu UMP di sana hanya Rp 400.000/bulan tetapi minim infrastruktur jadi belum begitu bagus. Vietnam dan China upah mereka lebih rendah 15 persen,” katanya. Namun Suryadi menyatakan, 10 perusahaan itu baru sebatas niat. Sampai saat ini mereka masih melakukan produksi seperti biasanya. “Jadi 10 perusahaan itu ada di Tangerang, Bekasi dan Kawasan Berikat Nusantara (Cakung). Sebagian ada yang menunda dan ada lagi yang sedang menyiapkan. Keinginan itu bertahap, saat ini mereka masih berproduksi dan menyelesaikan pekerjaan mereka,” kata Suryadi. Niat 10 perusahaan padat karya asal Korea Selatan untuk hengkang dari Indonesia bakal merugikan negara dari sisi penerimaan maupun tenaga kerja. Karena ada 10.000 pekerja yang terancam PHK jika 10 perusahaan itu hengkang. “Satu perusahaan itu memperkerjakan 1.000 orang pekerja, jadi sebanyak 10.000 siap untuk di-PHK,” ujarnya. Tidak hanya pekerja yang akan kena PHK, negara juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Menurut Suryadi, setidaknya negara kehilangan lima persen devisa yang didapat dari ekspor produk dari 10 perusahaan tersebut. “Pendapatan devisa ekspor bisa berkurang 5%. Hitungannya satu sepatu harga US$ 7, jika satu orang pekerja menghasilkan lima papan, maka akan menghasilkan US$ 50,” tuturnya. Namun Suryadi menyatakan, 10 perusahaan itu baru sebatas niat untuk hengkang. Sampai saat ini mereka masih melakukan produksi seperti biasanya. Selain perusahaan Korea tadi, produsen sepatu Nike di Indonesia

dikabarkan menolak membayar upah sesuai upah minimum provinsi (UMP) 2013 juta yang ditetapkan akhir tahun2012 lalu. The Independent memberitakan, ada enam pemasok sepatu Nike di Indonesia yang menolak bayar upah sesuai UMP 2013 tersebut. Sekadar info, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar memasok sepatu untuk Nike setelah Vietnam dan China dengan jumlah tenaga kerja 171.000 orang di 40 pabrik . Menurut The Independent, upah buruh pabrik di Indonesia termasuk yang paling rendah se-Asia. Temuan dari Educating for Justice (EFJ), salah satu LSM berbasis di Amerika Serikat (AS) mengungkapkan, buruh sepatu Nike di salah satu pabrik di Sukabumi, Jawa Barat telah diminta manajemen pabrik untuk tidak menuntut kenaikan gaji. Manajemen bahkan melibatkan militer untuk menekan buruh agar mau tanda tangan dan tidak menuntut kenaikan gaji. Cerita ini berasal dari salah satu buruh yang bercerita kepada EFJ. “Kami dipanggil personel militer untuk menginterogasi kami dan mereka mengintimidasi kami,” kata buruh itu kepada EFJ dan diberitakan oleh The Independent. Perlu diketahui, pabrik bisa menolak UMP 2013 jika melakukan penangguhan jika memiliki kesepakatan dengan serikat buruh dengan syarat perusahaan memang tak mampu membayar. Sementara itu, kode etik Nike menyatakan, supplier sepatu Nike di seluruh dunia harus membayar pekerja sesuai dengan aturan hukum di negara tersebut. “Setidaknya sesuai upah minimum yang diwajibkan oleh hukum negara,” kata kode etik perusahaan. Dalam kasus ini, Nike menyatakan sedang melakukan penyelidikan. Sedangkan Menteri Perindustrian MS Hidayat jujur mengakui adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah industri padat karya akibat imbas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 15% tahun ini (2013). Kendati Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah menyatakan, belum ada perusahaan yang berniat melakukan PHK saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Kesimpulan

ini didasari atas hasil laporan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. “Sejujurnya ada (PHK), tapi belum signifikan. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa belum menerima laporan dari Menakertrans,” ungkapnya. Lagi pula, menurut Hidayat, sebuah perusahaan tidak diwajibkan untuk melapor ke Kemenakertrans jika berniat untuk mem-PHK karyawannya. Dengan kata lain, hal tersebut sepenuhnya adalah hak dari perusahaan itu sendiri. “Mungkin Menakertrans belum menerima laporan terakhir atau nggak ada yang melapor. Kan nggak diwajibkan (perusahaan) melapor kalau mau PHK karyawannya,” katanya. Dia pun membenarkan ada beberapa perusahaan yang akan atau telah memberhentikan karyawannya. “Ada yang pindah lokasi ke kawasan yang UMP-nya lebih murah seperti ke Jawa Tengah. Yang saya takutkan jangan terjadi gelombang yang besar-besaran, karena itu akan membuat pressure yang sangat berat,” tandasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan ada satu perusahaan tekstil dan satu garmen yang tak sanggup membayar upah minimum provinsi sebesar Rp 2,2 juta/bulan. Dua perusahaan yang berlokasi di Tangerang, Banten ini langsung mengambil kebijakan pemangkasan jumlah karyawan hingga 2.300 orang. Ade menambahkan, kedua perusahaan tersebut ialah perusahaan tekstil yang memangkas karyawannya hingga 900 orang, dan perusahaan garmen atau pakaian jadi yang memangkas karyawannya hingga 1.400 orang, sehingga totalnya sebanyak 2.300 orang. “Dua itu adalah dari tekstil dan garmen, yang garmen 1.400 orang, dan tekstilnya 900. Karena mereka mau relokasi. Yang satu ke Jawa Tengah dan yang satu lagi ke Jawa Barat,” tambah Ade. v

Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

48 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012 EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

otonomi

Masih Sedikit Masalah P

Di sana-sini masih ada masalah dalam penerapan e-KTP.

Tapi, secara keseluruhan, target-target telah tercapai. Toh e-KTP baru berlaku mulai 2014.

rogram pembuatan kartu penduduk elektronik yang biasa disebut E-KTP masih juga bermasalah. Distribusi E-KTP di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, misalnya, terkesan amburadul. Tak hanya kesalahan pengiriman dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya saja, tapi KTP untuk wilayah Riau dan Sumatera Selatan (Sumsel) juga ditemukan di kabupaten itupada pertengahan Januari lalu. Sebaliknya, ada KTP warga Tuban malah sampai ke Sidoarjo, Mojokerto dan kabupaten lain di Jawa Timur. Pengiriman ke kecamatan saja masih keliru. Misalnya, KTP untuk Kecamatan Rengel tertukar dengan Kecamatan Jenu. Sedangkan untuk Kecamatan Bancar malah belum jelas nyasar di mana. “Ada (KTP) dari Riau dan Sumsel nyasar ke Tuban. Tapi, beberapa dus KTP itu sudah kita kembalikan ke kantor pos sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pendistribusian,” kata Joko Ludiyono, pegawai Dinas Kependudukan Tuban sebelum dipromosi ke instansi lain.

Menurut dia, distributor dalam hal ini kantor pos harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Sebab, Konsorsium pusat langsung melakukan dropping ke masing-masing kecamatan tanpa melibatkan dinas serta instansi terkait saat melakukan pendistribusian E-KTP. Sedangkan Camat Bancar, Kasmuri mengaku masih bingung. Sebab, 50 ribu KTP warganya belum jelas keberadaannya. Ketlingsut di mana juga belum bisa dideteksi. “Kami juga sudah koordinasi dengan dinas dan beberapa instansi lain, tapi sejauh ini jelas di mana keberadaannya,” jawab Kasmuri. Secara nasional, E-KTP juga bermasalah. Proses pembuatannya tersendat, bahkan terhenti. Pasalnya anggaran tahun 2013 untuk proyek tersebut belum cair. Sementara anggaran untuk 2012 telah habis digunakan. “Anggaran yang ada kan belum semua di 2012 karena sebagian anggaran itu baru dialokasikan 2013. Karena itu baru direkam sebagian di 2013 ini.

otonomi

e-KTP

Jadi yang dimaksud dana pembuatan E-KTP Rp 5,8 triliun itu total sejak awal pembuatan sampai 2013,” kata Gamawan di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (10/1). Ia menjelaskan dengan kondisi itu maka waktu pemberlakuan E-KTP diundur hingga 31 Desember 2013. Seharusnya mulai 1 Januari 2013 lalu sudah harus menggunakan E-KTP. “Karena baru berlaku 2013, maka KTP lama berlaku sampai Desember 2013. Perkiraan saya sebelum Juni semua sudah selesai, anggaranya sudah ada. Tapi kami berjaga-jaga maka kami ubah Peraturan Presiden (Perpres) berlaku sampai 31 Desember 2013,” ujar Gamawan. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini membantah perpanjangan Perpres dilakukan karena target pembuatan E-KTP tidak tercapai. Menurutnya, perekaman E-KTP malah melampaui target yang ditetapkan sejak awal yaitu 172 juta. “Kalau target sudah melebihi semuanya. “Kalau target sudah melebihi semuanya, malah kita ngutang-ngutang sekarang. Target cetak misalnya, dalam bentuk KTP jadi, itu kan 44 juta, sesuai dengan yang tersedia dalam anggaran. Kita malah sudah jadi 110 juta cetak,” ujar Gamawan. Target lainya yang terlampaui adalah blank card, targetnya 110 juta, saat ini sudah 150 juta. Sementara distribusi yang ditargetkan 40 juta, sekarang sudah 90 juta. “Artinya sudah terlampaui. Jadi kita yang sekarang berhutang ke konsorsium. Nah anggaran itu tersedia baru 2013 sekarang. Jadi yang dimaksud Rp 5,8 triliun itu total sejak awal sampai 2013. Jadi itu 2013, karena kita nggak ada uang tahun 2012 untuk cetak sekaligus. Karena itu tentu ada kekosongan karena uang tidak ada, maka ada 60 juta yang tidak punya KTP, maka kita buatlah perpres, kemarin sudah ditandatangan presiden,”paparnya. Pada awal proyek E-KTP, September 2011 lalu, Gamawan berjanji siap mengundurkan diri jika sampai akhir Desember 2012, perekaman E-KTP tidak mencapai 172 juta. Namun akhirnya dia batal mengundurkan diri karena pada pertengahan November 2012 lalu, target itu telah tercapai. Gamawan menegaskan pada pertengahan tahun ini, semua KTP

sudah cetak sampai jumlah 172 juta. Bahkan melebihi angka tersebut karena proses perekaman masih terus dilakukan. Dia berjanji semua jumlah itu sudah distribusikan ke penggunannya pada pertengahan tahun ini atau setidaknya hingga akhir tahun. Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan telah menemukan 776.000 E-KTP ganda. KTP ganda muncul ketika ada orang yang melakukan perekaman dua hingga tiga kali di tempat yang berbeda-beda. Apapun, rencana berlaku tahun ini tertunda karena masalah pendanaan. Sebagai gantinya e- KTP akan berlaku pada awal 2014. Ketentuan perubahan pemberlakuan KTP Nasional itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Desember lalu. Melalui Perpres No. 126/2012 itu ditegaskan, bahwa KTP non elektronik tetap berlaku dan harus disesuaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Dalam hal penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik tetapi belum menerima KTP Elektronik, menurut Perpres ini, KTP non elektronik yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku. “Masa berlaku KTP non elektronik sampai dengan penduduk yang bersangkutan menerima KTP Elektronik,” bunyi Pasal 10 Ayat (3). Terkait dengan pencetakan KTP Elektronik, melalui Perpres No. 126/2012 ini dijelaskan, bahwa perangkat keras dan perangkat lunak diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupatan/Kota hanya 1 (satu) kali. Adapun blangko KTP Elektronik akan diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota setiap tahun.

“Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya,” bunyi Pasal 3 Ayat (3) Perpres ini. Meski begitu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tetap mengingatkan kepada pimpinan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pimpinan Kepolisian, Perbankan dan lembaga lainnya untuk mulai tidak lagi menggunakan KTP setempat (sesuai domisili, red) dalam pensyaratan. Sesuai dengan amanat UU, KTP Elektronik (e-KTP) berlaku secara nasional. Menurut dia, e-KTP telah dilengkapi dengan rekaman elektronik yang berisi biodata, pas foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan. Dengan rekaman elektronik tersebut, maka e-KTP tidak dapat digandakan atau dipalsukan. “E-KTP merupakan bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan antara lain dengan perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan, pertanahan, dan pelayanan publik lainnya,” katanya. Berdasarkan laporan dari beberapa kabupaten/kota dan hasil pemantauan dari Tim Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri, masih terdapat beberapa unit kerja di beberapa kabupaten/kota yang belum mengetahui, belum memahami atau belum melaksanakan ketentuan e-KTP sebagai KTP nasional. Karena itu, melalui surat tersebut, mendagri berharap pimpinan kementerian, LPNK, kepolisian dan pimpinan lembaga lainnya menginstrukan kepada jajarannya masing-masing, baik di provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat lapangan agar dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik tidak diperkenankan lagi mensyaratkan KTP setempat, karena hal itu melanggar UU. v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

otonomi

Jokowi Lewat 100 Hari

Jokowi Lewat 100 Hari C

Lewat sudah 100 hari pertama Jokowi-Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya.

Banjir Januari 2013 adalah pelajaran paling berharga ke depannya.

ukup tak cukup untuk memahami medan tugas, 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta telah berlalu. Banjir Desember 2012-Januari 2013 agaknya semacam ringkasan persoalan kompleks Jakarta, mulai dari kondisi fisik kota, individu warga, sosial ekonomi politik, dan tata nilai yang berkembang di Ibu Kota. Pada 22 Januari 2013 itu, tepat 100 hari Jokowi dan Ahok menjadi Gubernur dan wakilnya. Menghadapi usia masa kerjanya itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi mengaku bahwa dia tidak merasa pusing menghadapi atau mengurus segala permasalahan yang ada di Jakarta. “Ciyus, miyapa (serius, demi apa)?!” Itulah antara lain ucapan Joko Widodo kepada wartawan. Bahasa gaul ini keluar setelah ditanya terkait kinerjanya 100 hari. Sontak semua wartawan tertawa melihat gaya Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Gaya kepemimpinan seperti inilah yang membuat Jokowi sangat berbeda dan dekat dengan rakyat. Dengan gaya seperti itu, banyak warga tertarik sekaligus memantulkan pesona kharisma yang mulai terbentuk di wilayah pemerintahannya. Sedangkan Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kinerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah oke. “Tiga bulan ini, Jokowi keliling Jakarta saja belum tuntas. Tapi pengenalan Jakarta sudah dilakukan, tapi kalau pembangunan fisik ya belum, karena APBD 2013 saja belum ditetapkan,” ujar Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan di Jakarta, Selasa, 22 Januari 2013. Menurut Ferrial, paling tidak Jokowi dan Basuki sejauh ini cukup berhasil mendekatkan diri kepada masyarakat dengan sering mengunjungi kampung di wilayah Jakarta. “Paling tidak sekarang sudah kenal jalan, sudah masuk gorong-gorong, dan kampung-kampung. Menurut saya sudah oke. Bukan bagus. Sebab kalau bagus, nanti malah tidak kerja, kata Ferrial.

otonomi

Jokowi Lewat 100 Hari Politisi dari Parta Demokrat itu menuturkan, program yang diajukan Jokowi-Basuki juga cukup baik. Terlebih, program unggulan penanggulangan banjir dengan mengintensifikasi penurapan sungai. “Masalah penyelesaian kemacetan juga sudah bertambah baik seperti penambahan jalan dan penambahan alat transportasi massal,” katanya. Politikus Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai, Jokowi-Basuki telah membagi tugas dengan baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terfokus kepada pembangunan rakyat Jakarta, khususnya rakyat kecil. Semisal, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Jamkesda, dan lain-lain dalam perencanaan penanganan banjir maupun macet dan transportasi. Sedangkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Syahrial menilai kinerja pasangan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama dalam 100 hari memimpin Jakarta sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Apalagi, saat ini, keduanya tengah berupaya meneyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota. “Yang penting fokus pada program. Tapi harus segera diselesaikan rencana pembangunan jangka menengah untuk solusi banjir di Jakarta,” ujar Syahrial. Menurut Jokowi sendiri, 100 hari bagi dirinya tidak termasuk dalam hitungan. Jokowi tidak ingin menghitung berapa hari bekerja tetapi terus bekerja dan terus turun ke lapangan. Saat ini Jokowi hanya ingin agar segala persoalan yang ada di masyarakat bisa didengarkan dan bisa secepatnya di selesaikan. Ia mengungkapakan persoalan di Jakarta selama beberapa hari setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta sama seperti di belahan daerah lainnya di Indonesia. Jokowi menyampaikan bahwa persolan kecil di masyarakat jika terus dibiarkan secara terus menerus pastinya berdampak besar suatu ketika, sehingga pendekatan untuk turun ke rakyat adalah momentum yang harus terus dilakukan selama kepemimpinannya. Bagi Jokowi keseharian masyarakat di bawah harus diperhatikan dan selalu dikoordinasikan agar fungsi pemimpin sebagai pengayom dan pengambil keputusan bisa bijaksana. Terkait rencana transportasi masal seperti MRT, Monorel, Joko-

wi mengatakan sudah masuk dalam hitungan dan siap dikerjakan dalam tahun ini. Hanya saja bagi Jokowi transportasi masal membutuhkan waktu yang panjang sehingga harus cepat diputuskan dan segera juga dilaksanakan. “Jadi tidak ada 100 hari. Mau 1.000 hari, 5.000 hari saya tetap tidak mengikuti pola itu. Intinya kerja dan terus kerja siang maupun malam untuk rakyat. Itu komitmen saya,” ujar Jokowi kepada wartawan di ruang kerjanya. Komentar berbeda disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok mengaku pada 100 hari pertama masa kerjanya di Pemprov DKI Jakarta, dirinya sedikit kewalahan karena kondisi badan yang tidak optimal.

Sedangkan korban tewas banjir 2013 tidak sampai separuh yang 2007. Begitu pula jumlah pengungsi yang pada 2013 yang tak sampai 100 ribu orang. Meski masih ada kekurangan di sana-sini selama 100 hari kerja, Jokowi-Ahok juga tetap diberi apresiasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Gamawan menegaskan, tidak ada aturan baku tentang program 100 hari. “100 hari itu kan bukan undang-undang dan bukan hukum. Itu kan hanya permintaan publik dan landasan hukum 100 hari itu kan tidak ada,” kata Gamawan. Menurut dia, tak mungkin dalam 100 hari program besar bisa selesai. “Itu bisa dipahami. Pak Joko-

“100 hari pusing. Pusing karena flu,” akunya di Balaikota, Senin, 21 Januari 2012. Sakit yang dideritanya, diakuinya karena pola tidur yang berubah untuk menyelesaikan masalah banjir yang masih menggenang di daerah Pluit, Jakarta Utara. Banjir di Ibu Kota pada pertengahan Januari 2013 lalu memang pembukaan masa pemerintahan yang berharga untuk Jokowi Ahok meskipun tak separah bencana serupa pada 2007, di akhir pemerintahan Gubernur Sutiyoso. Pada banjir 2007 sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material dan bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan Rp4,3 triliun rupiah. Warga pengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

wi kan sudah berusaha,” sambung Gamawan. Ia justru menilai Jokowi sudah menunjukkan kemauan tinggi untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mengatasi persoalan di DKI. Ia pun menghimbau Pemda dan masyarakat DKI kompak membantu kepemimpinan Jokowi-Ahok agar dapat memberikan kajian masalah DKI sejak awal untuk dicari penyelesaiannya. “Kemauan beliau bekerja keras dan kesungguhan patut kita hargai karena Jakarta ini begitu berat persoalannya,” ungkap Gamawan. v Rahmat Tony, Dedi M Suharta redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

otonomi

Tim Sukses Masuk Bui

Tim Sukses Masuk Bui K

Dua figur Tims Sukses Bupati Karawang menjadi tersangka penipuan tender proyek.

Isteri Bupati ikut diseret-seret.

isah berawal pada pertengahan tahun lalu, saat Dedi Wahyudin dan Nawawi yang dikenal sebagai Tim Sukses Bupati Karawang, Jawa Barat, H Ade Swara menjanjikan proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Lemahabang senilai Rp 3,5 miliar kepada Rizal, pemborong jasa konstruksi. Rizal yang merasa yakin Dedi dan Nawawi sebagai orang dekat Bupati bisa membantu, menyanggupi ketika Dedi dan Nawawi meminta “pelumas agar proses lancar” sebesar Rp400 juta untuk memenangkan tender proyek tersebut. Namun, janji Dedi dan Nawawi memenangkan proyek itu gagal total. Tender proyek tersebut ternyata dimenangi oleh Seng Wat, pengusaha konstruksi yang tergolong rekanan pemain lama di Pemkab Karawang. Rizal yang merasa ditipu lantas melaporkan keduanya ke Mapolsek Telukjambe Karawang. Dalam pemeriksaan terungkap, Rizal telah menyetorkan Rp100 juta kepada komplotan Dedi dan Nawawi. “Uang itu ditransfer ke rekening isteri Dedi,” ungkap Kapolsek Telukjambe, Komisaris Polisi Iwan Ridwan Saleh, SH, MH.

Iwan mengatakan, kasus tersebut merupakan tindak pidana murni. Dedi dan Nawawi dijerat pasal 372 dan pasal 378 KUHP. “Mereka ditahan selama 20 hari untuk mempermudah proses pemeriksaan. Jika diperlukan masa tahanan dapat diperpanjang,” ujar Iwan. Kapolsek menegaskan, polisi akan profesional menangani kasus ini. “Kita bekerja profesional dan tidak mau diintervensi oleh siapapun,” tegas Kapolsek. Nah, Kepala Dinas Cipta Karya, Yusuf Abdul Gani yang namanya ikut disebut dalam kasus penipuan tersebut membantah. “Logikanya saja, masa saya ikut mengkondisikan tender proyek, itu kan LPSE. Nama saya dicatut oleh Dedi dan Nawawi, saya tidak tahu menahu masalah itu,” kata Yusuf yang emoh diperiksa di kantor polisi. Lantas, apa komentar Bupati? “Oknum seperti itu sikat saja,” katanya enteng usai salat Jumat, 28 Desember 2013, di Masjid Al-Amal. Bupati mempersilakan aparat penegak hukum memproses dua orang yang dinilai memanfaatkan kedekatan dengan dirinya demi ke-

otonomi

Tim Sukses Masuk Bui untungan pribadi maupun kelompok tertentu. Ade Swara pun mengaku dirinya merasa tercoreng oleh dua orang mantan Tim Suksesnya itu. Praktisi hukum asal Karawang, Asep Agustian SH MH ikut mengomentari penangkapan Dedi dan Nawawi. ”Saya menduga jual beli proyek di lingkungan Pemkab Karawang kerap dilakukan oleh orangorang tertentu. Dan saya yakin hal itu melibatkan banyak orang termasuk aparat pemerintahan,” ujar Asep Agustian. Indikasinya, kata dia, terlihat dari keberanian Dedi dan Nawawi meminta uang pelicin kepada pemborong. Padahal mereka bukan pejabat yang dapat menentukan pemenang tender. Di sisi lain, lanjut Asep, pemborong pun dengan mudahnya memberikan uang pelicin pada mereka. ”Jika sebelumnya tidak ada jaminan dari pejabat terkait, saya kira Dedi dan Nawawi tidak akan gegabah meminta uang pelicin. Apalagi, setiap hari mereka selalu berada di lingkungan Pemkab,” tutur Asep. Masih kata Asep, jika Dedi dan Nawawi berani buka mulut, bukan hal yang mustahil mafia proyek di lingkungan Pemkab bakal terungkap semua. Apalagi, istilah bagi-bagi proyek pemerintah saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Bahkan, lanjut Asep, tidak tertutup kemungkinan, lambatnya pengerjaan proyek pada tahun ini merupakan ekses dari bagi-bagi proyek tersebut.”Kami berharap Dedi dan Nawawi mau membongkar kasus ini. Kecuali jika mereka bersedia pasang badan dan mau menanggung risiko sendiri,” papar pria berambut kuncir itu. Menurut Asep, logika hukum kasus itu, ada korban pasti ada pelakunya. Oleh sebab itu, Asep menduga di balik kasus yang sedang dialami Dedi dan Nawawi terdapat kelompok tertentu yang sering memainkan projek pemerintah. “Sebaiknya, petinggi Organisasi Perangkat Daerah terkait juga dimintai keterangan oleh polisi,” ujar Asep. Sedangkan Kapolsek Iwan menyatakan, sejauh ini pihaknya belum menentukan tersangka lain dalam kasus tersebut. Sementara DW dan Nw dijerat pasal 372 dan pasal 378

KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan. “Mereka ditahan selama 20 hari untuk mempermudah proses pemeriksaan. Jika diperlukan masa tahanan dapat diperpanjang,” ujar Iwan. Menurut dia, kasus yang sedang ditangani Polsek Telikjambe tersebut merupakan tindak pidana murni. Polisi menindak lanjuti laporan korban yang merasa dirugikan oleh ulah kedua tersangka. “Saya tidak ingin kasus ini dikaitkan dengan masalah politik. Ini hanya kasus penipuan kecil,” ujar Iwan. Tak urung, Kepala Dinas Cipta Karya, Yusuf Abdul Gani sempat diperiksa Polsek Telukjambe. Lebih dari itu, muncul desakan agar isteri Bupati, Hj Nurlatifa diperiksa pula. Desakan itu datang dari masyarakat, agar ada kejelasan hukum atas kasus dugaan penipuan terhadap pengusaha asal Palembang bernama Rizal untuk pembangunan kantor Kecamatan Lemah Abang senilai Rp3,5 miliar. Muncul dugaan bahwa isteri bupati ikut serta dalam kasus penipuan tersebut. Direktur Social Policy and Political Study (Sospol), Muslim Hafidz, M.Si mengatakan, penyidik Polsek Telukjambe harus memeriksa Hj Nurlatifah terkait dengan kasus dugaan penipuan tersebut. Menurut dia, tentu ada kecurigaan intervensi istri Bupati dalam kasus dugaan penipuan tender proyek tersebut. Muslim bilang, tidak mungkin Rizal sebagai pengusaha asal Palembang yang merasa dirugikan begitu langsung percaya kepada Dedi dan Nawawi, jika Rizal tidak yakin. “Alasan lain, Dedi dan Nawawi ini kan bukan merupakan pegawai negeri sipil yang serta merta berani menjanjikan bisa mendapatkan tender proyek di Dinas Cipta Karya kepada Rizal. Alasan ini saja sudah masuk akal,” ujar Muslim. Sekretaris Lakpesdam NU Karawang ini juga menegaskan, “Berdasarkan informasi di lapangan, keduanya merupakan kaki tangan isteri Bupati yang selama ini sudah banyak berjasa di lingkungan Rumah Dinas Bupati. “Dengan begitu, tidak mungkin keduanya bisa dengan mudah mendapatkan tender proyek di dinas, kalau sebelumnya tak mendapat restu dari Bunda (Hj Nurlatifah),” ujarnya.

Menurut dia, pihak Rizal yang merasa dirugikan, tentunya sudah tahu kapasitas kedekatan dua tersangka di pemerintahan ataupun lingkungan rumah dinas Bupati. Logikanya, lanjut Muslim, dari kronologi kejadian tersebut, keduanya memang bisa dipastikan memiliki hubungan erat dengan isteri Bupati. Jadi, kata Muslim, untuk memperjelas kronologi kasusnya, penyidik kepolisian memang harus memanggil isteri Bupati untuk dimintai keterangan. “Saya mendesak supaya polisi juga memeriksa isteri Bupati yang juga berkapasitas sebagai anggota dewan tersebut. Dari situ baru bisa tergambar dengan jelas mengenai ada atau tidaknya intervensi isteri Bupati terhadap Dedi dan Nawawi,” tandasnya. Sedangkan Kapolres Karawang, AKBP Arman Achdiat menegaskan, pihaknya tidak memandang bulu atau melihat unsur apapun dalam melakukan penegakan hukum di Karawang. Termasuk penanganan perkara dugaan penipuan yang dilakukan Dedi da Nawawi. “Saya tidak kenal siapa yang ditahan. Tapi yang jelas mereka melanggar hukum dan dalam penanganan perkara apapun polisi tidak melihat unsur apapun. Saya juga tidak punya hak melakukan intervensi penyidik,” kata Arman. Ia menjelaskan, dalam penanganan perkara ini, kapasitas Polres Karawang hanya sebatas melakukan monitor. Karena dari awal laporan, perkara tersebut ditangani oleh Polsek Telukjambe. “Kapolres hanya monitor jangan sampai keluar dari proses dan ketentuan. Karena dari awal proses penyidikan dilakukan oleh Polsek Telukjambe,” katanya. Apa tanggapan Bunda? Bunda Hj Nurlatifah merasa mulai diserang fitnah. “Semua itu tidak benar. Saya itu suka menolong orang, tapi orangorang itu jika sudah dapat proyek, eee… mereka ketemu saya malah lari, menghindar, kabur. Jadi malah saya disalahkan masyarakat dikira minta fee dalam proyek tersebut. Sekarang saya kapok, nama saya banyak dicatut orang,” ujar Bunda sedih.v Rahmat Tony, Ikademan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

otonomi

Pesan Puncak Alam Santosa

Pesan Puncak Alam Santosa M Politisi kawakan ini sekarang menjadi pengusaha sekaligus pegiat lingkungan.

Namun, pandanganpandangan politiknya tetap segar dan relevan. Simak saja penuturan Drs H Eka Santosa.

alam itu Puncak Alam Sentosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung terasa sangat dingin. Di tengah dinginnya suasana malam itu duduk seorang lelaki diantara belasan tamu yang hadir dengan pakaian seadanya bahkan bagi kami “cukup berani” menahan dingin karena hanya mengenakan kaos tipis berwarna putih. Lelaki berkumis itu dengan senyum ramah menyambut kedatangan kami, Tim Eksekutif News. “Mari-mari, silahkan duduk” katanya ramah. “kalau mau minum kopi silahkan bikin sendiri” tambahnya sambil melemparkan senyum khasnya. Nama lengkapnya Drs H Eka Santosa, seorang lelaki yang cukup terkenal bagi masyarakat Jawa Barat, karena sosok murah senyum ini pernah menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan pernah menjadi anggota DPR RI, Komisi II, periode 2004-2009. Saat ini Eka Santosa lebih dikenal sebagai seorang pecinta lingkungan dan sekaligus tokoh adat Jawa Barat. Sebagai pecinta lingkungan, Eka Santosa telah menanam lebih dari 130 ribu pohon di sekitar Pasir Impun. Ekowisata dan Budaya Alam Sentosa, merupakan hasil kerja nyata Eka Santosa dalam kecintaanya terhadap lingkungan. Sekarang Alam Sentosa ini bisa dijadikan salah satu tujuan wisata. Desainnya sangat kental dengan nuansa yang bersifat alami dan penuh dengan kearifan lokal.

Soal pengunjung, menurut Eka Santosa, tak sedikit turis luar negeri yang berkunjung ke tempat tersebut untuk berlibur menikmati suasana sejuk dan keindahan alam. Selain itu, di saat malam kita akan disuguhi pemandangan kerlap-kerlip keindahan lampu kota Bandung. Alam Sentosa dibangun dari lahan kritis sejak 2000. “Tiap hari kerja kami adalah menanam dan menanam,” kata Eka. “Villa di sini memang didesain agar pengunjung benar-benar merasakan bagamana menyatu dengan alam. Di sini tidak ada TV, bahkan air panas untuk mandi pun tidak disediakan” jelas lelaki yang selalu berpakaian sederhana dan berciri adat Sunda. “Sengaja tidak ada air panas untuk mandi. Agar pengunjung merasakan mandi dengan rasa yang khas” tambah Eka sambil tertawa. Kepedulian Eka Santosa terhadap lingkungan, bukan hanya di wiayah Pasir Impun. Perhatiannya juga menyangkut pelestarian hutan dan sungai yang ada di Jawa Barat pada umumnya. “Saya sangat khawatir dengan keadaan sungai Citarum saat ini, karena sungai Citarum tercatat sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia” kata Eka. Akibatnya, sungai yang dulunya menjadi sumber bagi kehidupan bagi rakyat Jawa Barat, sekarang malah menjadi sumber penyakit dan sumber ancaman seperti banjir.

otonomi

Untuk urusan pelestarian adat-istiadat Jawa Barat, Eka Santosa saat ini menjadi Duta Sawala (Sekjen) Baresan Olot Tatar Sunda. Menurut Politisi Partai Nasdem ini, rakyat Jawa Barat tidak akan sengsara, tidak akan miskin jika pemimpin Jawa Barat berpegang teguh pada adat dan mengakomodir kearifan lokal. Ia menjelaskan, untuk urusan pelestarian lingkungan, adat Sunda mengatur mana hutan yang boleh ditebang, mana hutan yang harus dilestarikan dan mana hutan larangan. Tapi karena banyak pemimpin yang tidak paham akan adat Sunda, maka kekayaan alam dikuras habis, hutan dibabat secara liar, pasir besi dikeruk. Akhirnya bencana di mana-mana dan yang sengsara selalu rakyat. Soal penambangan pasir besi, ini sudah bicara nasionalisme dan kedaulatan negara karena dengan penambangan pasir besi di sepanjang pantai, terjadi penyempitan wilayah NKRI. “Pantai kita berkurang akibat pasir diambil,” ujarnya. Jadi, kata Eka, betapa pentingnya kita melestarikan adat dan kearifan lokal, karena adat merupakan ciri pegangan dan identitas dari suatu bangsa. Saat ini , sambungnya, kita hampir melupakan adat dan kearifan lokal sehingga identitas bangsa pelan namun pasti terkikis oleh budaya luar yang terkadang berdampak negatif terhadap generasi muda. Sebagai mantan Ketua DPRD Jawa Barat dan Mantan Anggota DPR RI tentu ia punya penilaian terhadap proses demokratisasi yang ada saat ini, termasuk dinamika politik lokal. Terlebih lagi, saat ini Jawa Barat akan melakukan Pilkada, pemilihan Gubernur, pada 24 Februari 2013. Menurut Eka, saat ini rakyat Jawa Barat dalam kebingungan untuk menentukan pilihan siapa yang pantas memimpin Jawa

Barat lima tahun yang akan datang. Karena tokoh-tokoh yang diusung oleh partai politik saat ini tidak kompeten dan bahkan tidak paham dengan Jawa Barat itu sendiri. “Di alam reformasi kita ingin menghapus sentralisasi, namun dalam berpartai kita malah menerapkan sentralisasi ekstrem”, kata Eka. Jadi, kata dia, hampir semua partai tak peka keinginan rakyat. Praktik yang dilakukan oleh kalangan elite partai saat ini dinilainya lebih parah dari Orde Baru. Bahkan pengambilan keputusan yang diambil partai mirip dengan era kolonial Belanda, semuanya diputuskan oleh pusat tanpa mempertimbangkan keinginan daerah. “Semua diputuskan oleh Batavia, sama dengan zaman Gubernur Jenderal Belanda” ujar Eka. Eka menjelaskan bahwa yang ada dipikiran kaum elite partai itu adalah bagaimana cara memenangi pilkada dan menguntungkan partai, bukan bagaimana cara membangun masyarakat, bangsa dan negara. Maka calon-calon pemimpin yang dimunculkan hanya dinilai dari keartisannya, kepopulerannya, bukan karena kemampuannya dalam mengurus rakyat. Bahkan ada di antara calon yang tidak bisa menyebutkan 12 kecamatan saja di Jawa Barat. “ini kan parah, bagaimana pemimpin tidak tahu hanya sekedar menyebut 12 nama kecamatan di daerah yang mau dia pimpin?” kata dia, “Namun inilah realita yang ada” tambah Eka. Eka menilai, bahwa masyarakat sinis dan pesimis dengan hasil pilkada yang akan datang. “Kalau kita lihat dari sisi proses pilkada itu sendiri, ya...kalau yang saya tahu sih, masyarakat tidak terlalu ngeh ya... Bahkan yang ada, dari bahasa ada bentuk pernyataan-pernyataan sinisme,” kata Eka. Warga, lanjutnya, sepertinya dihadapkan dengan sebuah kebingungan lalu

Pesan Puncak Alam Santosa

menanggapi secara sinis, terutama terkait dengan figur-figur yang dinilai oleh publik Jawa Barat tidak bernuansa hal yang berkaitan dengan keteladanan. Menurut Eka, keteladanan yang diinginkan oleh rakyat Jawa Barat yaitu dalam pengertian pengenalan terhadap persoalan, lalu kemudian dari aspek kultur dan juga mungkin dari sisi program-program yang ditawarkan. Di mata Eka, hampir semua calon tidak ada yang menawarkan program secara nyata dan aplikatif. Maka muncul lelucon keartisan dari masyarakat Jawa Barat menanggapi calon-calon yang ada. “Sekarang mah gini ajalah... Kalau orang yang merasa sakit perut, kena maag silakan pilih iklan Promaag. Kalau yang masih pusingpusing, silakan itu iklan Bodrex. Kalau yang mau menunjukkan energi tapi kurang stamina itu ada cap Kuku Bima. Kan itu sinis sebetulnya” kata Eka sambil tertawa. Maklum, beberapa calon gubernur dan wakil gubernur memang bintang iklan seperti Dedi Mizwar (Promag), Dede Yusuf Macan Effendi (Bodrex), dan Rieke Dyah Pitaloka (Kuku Bima). Pilkada Gubernur Jabar juga dinilai paling bertabur selebriti, karena paling banyak memiliki calon pejabat dari kalangan pesohor itu. Bagi Eka Santosa, selaku orang yang mengikuti perjalanan di Jawa Barat, terlebih dia merupakan mantan ketua DPRD Jawa Barat yang berada di posisi krisis ketika peralihan masa Orde Baru ke masa Reformasi, ia memiliki penilaian sendiri. “Kalau di lihat dari sisi kualitas, menurut Eka perpolitikan lokal Jawa Barat tidak lebih maju, malah mengalami kemunduran. Kualitas dan kapabilitas tidak lebih bagus dibanding dulu. Yang kita ingat saja, dari Pak Mashudi ke Pak Solihin, Aang Kunaefi, Yogie S Memet yang kemudian jadi Mendagri, hingga ke Nuriana” kata Eka. Ia menambahkan, ini bukan soal sipilmiliter. Sebab, kala itu, kualitas dan kapabilitas para wakilnya tinggi, baik di bidang pemerintahan maupun kepemimpinan. Sementara sekarang lahir figur pimpinan yang terasing dari persoalan ke-Jawa Barat-an. Jadi hasil pilkada Jawa Barat, kata Eka, dengan calon-calon yang tidak paham Jawa Barat dan miskin program memadai, tidak terlalu banyak harapan akan perubahan. “Jelas persoalan ini terjadi karena kongkalikong kaum oligarki yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, dan lagi-lagi yang dikorbankan rakyat kecil,” pungkasnya.v Dedi M Suharta, Ikademan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

Majalah Publik - Edisi 1/III Januari 2012

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

hukum

Layanan Internet Jadi Perkara F

Boleh jadi bisnis teknologi informasi dan komunikasi akan banyak menjadi perkara. Contohnya adalah Indosat dan IM2.

rekuensi pun bisa menjadi perkara korupsi. Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto, menjadi terdakwa dalam perkara penggunaan pita frekuensi milik PT Indosat Tbk. Sidangnya mulai berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada pertengahan Januari lalu. Kasus IM2 bermula dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang mengadukan Indosat dan IM2 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sedangkan pengadunya selanjutnya terlilit perkara pemerasan terkait kasus ini. Sedangkan materi aduannya menggelinding ke pengadilan. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Fadil Zumhana mengungkapkan, perkara ini diawali kerja sama penggunaan jaringan akses internet antara PT IM2 dengan PT Indosat. Dalam kerja sama ini, PT IM2 turut menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik PT Indosat Tbk secara melanggar hukum. Dasar hukumnya, berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Sprektrum

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, pengalihan kepemilikan frekuensi kepada pihak lain adalah perbuatan terlarang. Justru ini yang dilakukan Indosat dan IM2 menurut jaksa. Selain itu, kata jaksa, PT Indosat Tbk juga tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 102/KEP/M. Kominfo/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat Tbk. Sebagai Direktur Utama IM2, Indar dinilai mengetahui adanya penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz milik PT Indosat Tbk, namun dia membiarkan pelanggaran itu. Indar menandatangani kerja sama tersebut dengan Kaizad B Heerjee, selaku Wakil Dirut PT Indosat Tbk, pada 24 November 2006. Kerja sama itu kemudian diperpanjang lagi pada saat Harry Sasongko menjabat sebagai Dirut PT Indosat. Menurut Jaksa, kerja sama itu dilakukan PT IM2 untuk menghindari kewajiban membayar up

hukum

Menyoal Presiden Lagi

front fee, dan biaya hak penggunaan pita frekuensi kepada negara. “Terdakwa bersama-sama dengan Kaizad B Heerjee, Johnny Swandy Sjam (mantan Dirut PT Indosat sebelum Harry), dan Harry Sasongko telah menggunakan bersama frekuensi radio tanpa mendapatkan penetapan dari menteri bertentangan pasal 14 PP Nomor 53/2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit juncto pasal 30 PP nomor 53/2000,” ujar Fadil. Akibat pelanggaran aturan itu, PT IM2 dan PT Indosat mendapatkan keuntungan signifikan, yaitu Rp1,4 triliun. Nilai itu didapatkan dari mangkirnya PT IM2 membayar up front fee, dan biaya hak penggunaan pita frekuensi kepada negara selama sepuluh tahun. Menurut laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 9 November 2012, PT IM2 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,3 triliun. Atas perbuatannya, Indar dijerat dakwaan berlapis, yaitu dakwaan primair dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 dan 3 Undang Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sedangkan dakwaan subsidair, Indar didakwa dengan pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 dan 3 Undang Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Terhadap dakwaan jaksa, terdakwa mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Pengacara Indar, Luhut MP Pangaribuan, dalam eksepsinya,

menjelaskan, ada kesalahan mendasar dalam dakwaan Jaksa. Kesalahan itu dianalogikan dengan bayar ganda untuk penyewa tanah. “Kalau Anda punya tanah dan sudah bayar semua pajaknya, apakah penyewa untuk warung kopi di tanah itu harus bayar pajak bumi bangunanya?” kata Luhut dalam persidangan. Jadi, kata Luhut, ada persoalan gagal paham yang terjadi pada terdakwa bekas Dirut Indosat M2 ini. “Ini mengerikan, kalau hukum berjalan atas dasar kegagalan memahami persoalan,” sambungnya. Berdasarkan analisis Luhut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung tidak mengurai peristiwa atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tapi justru menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh IM2. “Padahal yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini bukanlah IM2 selaku badan hukum. Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan adalah kabur karena keliru mengenai pertanggungjawaban orang, atau error in persona,” ungkapnya. Dia juga menegaskan, surat dakwaan juga tidak cermat, jelas dan lengkap menerapkan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Sebab, menurutnya, terdakwa bukanlah pegawai negeri melainkan swasta yang sampai saat ini belum ada peraturan perundangan yang dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan IM2 sebagai badan hukum perdata. Dengan demikian, Terdakwa dan PT IM2 tidak dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena belum ada ketentuan tentang tindak pidana korupsi oleh swasta.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Prematur, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena tindak pidana yang didakwakan adalah pelanggaran UU Telekomunikasi yang harus diperiksa oleh Penyidik yang berwenang berdasarkan UU Telekomunikasi yakni penyidik PPNS di Kemenkominfo maupun Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 44 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi. “Mereka lupa bahwa Kominfo juga adalah PPNS,” kata Luhut. Di sisi lain, Surat Dakwaan JPU telah keliru dan tidak cermat dalam mempergunakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagai dasar penentuan perbuatan melawan hukum. Keputusan Menteri tersebut tidak membatasi penggunaan jaringan telekomunikasi tertentu oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan oleh karenanya PT IM2 sebagai penyelenggara jasa akses internet menggunakan setiap jenis jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi melalui kerja sama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Bahkan, kata Luhut, ketentuan Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 9 ayat (2) UU Telekomunikasi jo. Pasal 13 PP 52/ 2000 jo. Pasal 3 (c) dan Pasal 48 Kepmenhub 21/2001, jelas-jelas menentukan bahwa Penyelenggara Jasa telekomunikasi yang antara lain adalah penyelenggara jasa multimedia dan terdiri atas penyelenggara jasa akses internet (internet service provider) diperkenankan untuk menggunakan atau menyewa jaringan milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Perkara Indar Atmanto menjadi perhatian banyak kalangan terutama komunitas bisnis dan investor. Bahkan pemerintah Qatar melayangkan surat kepada pemerintah RI mempertanyakan perkara ini. Pemerintah Qatar sangat berkepentingan dan memberikan perhatian khusus kepada kasus IM2 tersebut karena Qatar Telecom (QTel) merupakan pemegang saham mayoritas di Indosat. Qtel memiliki 65 persen saham di Indosat setelah mengakuisisi 40,8 persen saham STT senilai 1,8 miliar dolar AS pada 2008 lalu.v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

hukum

Moral Penegak Hukum

Tentang Moral Para Penegak Hukum Kita B

BUSYRO MUQODDAS

MAHFUD MD

usyro Muqoddas, Wakil Ketu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirh pekan lalu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah melontarkan kritikan yang sangat pedas dan cenderung memalukan bagi para penegak hukum di Indonesia khususnya para pengacara. Ia dengan enteng mengatakan, banyak pengacara kita yang bermental jongos (pesuruh). Tanpa sungkan ia mengatatkan para pengacara koruptor sering hanya menuruti kemauan klien tanpa mempertimbangkan rasionalitas hukum termasuk dengan memutarbalikkan fakta. “Pengacara yang bermental jongos, apa pun permintaan kliennya dituruti. Itu sangat merusak hukum dan proses penegakan hukum,” kata Busyro, seusai seminar bertajuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris) di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menurut Busyro, walaupun menangani kasus korupsi, pengacara tidak boleh memutarbalikkan fakta. Jika bertemu dengan fakta, harus diproses, bukan dibolak-balik. “Saat ini, kalau pengacara membela klien, hukum diputarbalikkan semau nafsunya. Itu bukan pengacara, nggak profesional. Hartanya jelas nggak barokah,” kata Busyro. Kritikan ini memang secara tersurat ditujukan kepada pengacara . Tetapi Busyro sebenarnya mau mengatakan bahwa para penegak hukum di Indonesia termasuk polisi, jaksa dan hakim adalah penjahat yang melanggar hukum oleh karena kekuasaan yang mereka miliki. Kekuasaan yang mereka miliki bisa karena pengetahuan atau jabatan yang dimilikinya. Soal pengacara bermental jongos atau istilah lain yang selama ini dikenal dengan pengacara hitam adalah stigma yang memalukan dunia hukum Indonesia. Para pengacara semacam ini memang telah kehilangan legitimasi moral yang seharusnya tumbuh dan berkembang dalam hidup mereka. Muqoddas memang seorang pemimpin langka. Ia tidak sungkan juga mengkritik DPR yang dinilainya bergaya hidup mewah di tengah kehidupan masyarakat yang sedang susah. Kita sebenarnya membutuhkan pemimpin semacam Muqoddas. Mahfud MD ketua MK dan juga Guru Besar Bidang Hukum di Pascasarjana UII, UGM, UI, Unsoed dan beberapa Universitas lainnya, dalam salah satu tulisannya berjudul “Pengacara Genit dan Perusak”, pernah mengemukakan bahwa almarhum Baharuddin Lopa, mantan Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung,

pernah menceritakan tentang para pengacara hitam yang menjadi â&#x20AC;&#x2DC;penghasutâ&#x20AC;&#x2122; masyarakat untuk saling berperkara. Kehidupan masayarakat desa yang harmonis dengan tetangga dan keluarga besarnya akhirnya berantakan karena ulah para pengacara yang masuk desa ini. Dalam tulisannya, Mahfud menuturkan, karena ulah pengacara yang masuk ke desa-desa untuk mencari klien, beberapa keluarga yang semula hidup rukun, damai menjadi bermusuhan karena dipanas-panasi pengacara agar berperkara ke pengadilan. Tentu ini tidak sebanding dengan tingkah laku para pengacara/ advokat terkenal yang membela para pejabat maupun pengusaha korup yang merugikan negara miliaran atau triliunan rupiah. Sebagai wakil ketua KPK, Busyro tentu mengenal betul tingkah laku para pengacara yang sedang mendampingi para koruptor di KPK. Ungkapan tadi bisa merupakan kekesalan KPK karena banyaknya pengacara kehilangan prinsip beracara. Mereka mengejar uang dan lalu mengabaikan prinsip-prinsip hukum dalam membela klien.

Tugas utama seorang pengacara adalah membela keadilan dan kebenaran. Itu nilai utama yang harus mereka pegang dan pedomani dalam mendampingi kliennya, siapapun klien itu termasuk mereka yang tidak mampu sekalipun. Tugas pengacara bukan membuat yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Jadi, tugas pengacara adalah mewartakan kebenaran kepada kliennya dan meyakinkan kliennya bahwa dia memang bersalah atau tidak bersalah. Dan ketika kliennya bersalah, dia memiliki pengetahuan hukum agar kliennya bisa dihukum minimal tergantung pada barang bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan. Yang menjadi persoalan bagi Busyro adalah ketika pengacara kehilangan logika hukumnya dan memutarbalikkan fakta. Ini masalah moralitas diri yang teralienasi karena silau pada uang. v Romanus Muda Kota redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

kesra

Meninggalkan Sekolah Mahal (?) M Setelah Mahkamah Konstitusi menganulir keberadaan RSBI, Pemerintah menyiapkan konsep baru. Apa masih mahal?)

ahkamah Konstitusi membubarkan sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Ini adalah konsekuensi terkabulnya uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pembentukan sekolah bertaraf internasional. Majelis hakim konstitusi menilai pembentukan sekolah bertaraf internasional berpotensi mengikis rasa bangga dan karakter nasional. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang menganjurkan pemerintah untuk semakin meningkatkan rasa bangga dan membina karater bangsa. â&#x20AC;?Membangun pendidikan yang setara internasional tidak harus mencantumkan label bertaraf internasional. Sistem pendidikan di da-

lamnya juga berdampak mengurangi pembangunan jati diri nasional,â&#x20AC;? kata hakim konstitusi Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 8 Januari 2013. Selain itu, pembentukan sekolah RSBI melahirkan perlakuan berbeda pemerintah terhadap sekolah dan siswa. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban menjalankan pendidikan. Majelis menyatakan, siswa yang memiliki kemampuan lebih atau di atas rata-rata memang perlu diperlakukan secara berbeda. Akan tetapi, hal itu tidak berarti harus diaplikasikan dengan membentuk RSBI. Pembentukan sekolah bertaraf internasional lebih menunjukkan perlakuan

kesra

Meninggalkan Sekolah Mahal? pemerintah yang berbeda. Sebab, nilai rata-rata yang tinggi hanya bagi siswa RSBI sedangkan sekolah biasa akan terus ketinggalan. Hakim Anwar juga menyatakan, dengan pembentukan RSBI, pendidikan berkualitas menjadi mahal. RSBI hanya dapat dinikmati beberapa kalangan. Tentu saja, masih menurut Anwar, ini menunjukkan ketidakadilan terhadap siswa. Uji materi ini diajukan murid, dosen, aktivis pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch, karena merasa dirugikan dengan pemberlakuan pasal tersebut. Mereka mendalilkan RSBI dan SBI sangat rentan dengan penyelewengan dana. Dua sekolah bertaraf internasional itu juga dituding berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Sejak aturan disahkan, dalam waktu singkat sekolah RSBI terbentuk di setiap kabupaten dan kota. Salah satu pengugat, Federasi Serikat Guru Indonesia, mencatat pada 2012 ada 1.300 sekolah RSBI untuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ataupun sekolah menengah kejuruan (SMK). Karena menjadi amanat Undang-Undang, sebagian APBD pun dialokasikan untuk RSBI. Setelah RSBI dianulir bagaimana? Jelas sudah mata anggaran untuk subsidi atau bantuan sekolah RSBI di APBD kota, kabupaten, dan provinsi 2013 wajib dibekukan. Anggaran itu baru boleh dicairkan setelah ada revisi nomenklatur RSBI di setiap draf APBD. Ini instruksi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar yang pernah menjadi komisiner Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika mata anggaran RSBI di APBD itu dikucurkan tanpa revisi, kata dia, risikonya adalah sangkaan korupsi. “Sekarang sudah jelas, MK menggugurkan landasan hukum pelaksanaan RSBI. Jadi mata anggaran di APBD harus didrop,” katanya. Haryono mengusulkan supaya revisi APBD provinsi, kabupaten, dan kota ini secepatnya dibahas dengan DPRD setempat. Sebutan baru dalam revisi mata anggaran RSBI di APBD bisa dirembuk antara pemda dengan DPRD. Ia menuturkan, bisa dipastikan semua APBD memiliki mata ang-

garan untuk sekolah RSBI. Sebab penyusunan APBD sebelum putusan MK tentang pembubaran RSBI keluar. Dia menegaskan, jajaran Itjen Kemendikbud berkewajiban mencegah praktek korupsi atau penyimpangan lain di anggaran pendidikan. Setelah putusan MK, banyak dukungan mengalir terhadap putusan itu. Selama lebih kurang tujuh tahun perkembangannya, program RSBI sepertinya belum banyak menunjukkan keberhasilan sebagaimana semangat awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak bangsa. Menurut pengamat pendidikan Sumatera Barat Afrianto Daud, walaupun ada yang berpendapat mayoritas siswa lulusan RSBI memperoleh nilai di atas rata-rata pada ujian nasional dan banyak diterima di perguruan tinggi negeri, hal itu tidak dapat dilihat sepenuhnya sebagai keberhasilan. Menjadikan hal itu sebagai indikator keberhasilan RSBI jelas sangat tidak cukup, dan terkesan menyederhanakan masalah, kata dia yang merupakan kandidat PhD di Fakultas Pendidikan, Monash University Australia. Ia memandang, penilaian seperti itu tidak hanya berpotensi bias, karena mayoritas siswa RSBI memang sudah menjadi siswa pilihan sebelum mereka masuk dan hal yang sama juga dapat dilakukan oleh sekolah nasional lain yang tidak berlabel RSBI. Kemudian, hal yang menjadi sorotan RSBI adalah potensi diskriminasi. Yang banyak diterima di RSBI berasal dari kalangan menengah ke atas dan dengan kemampuan akademik di atas rata-rata. Artinya, mereka yang memiliki kemampuan akademik rata-rata dan berasal dari keluarga miskin sangat kecil kemungkinan dapat menikmati proses pendidikan di lingkungan RSBI, kata dia. Ia berpendapat, pemerintah perlu belajar tentang pendidikan kepada Finlandia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Finlandia menjadi yang terbaik di dunia karena kebijakan pendidikan konsisten selama lebih dari 40 tahun walau partai yang memerintah berganti, kata dia. Di Finlandia, ujarnya, tidak ada pengkotakan siswa dan pengkastaan

sekolah dimana sekolah swasta dapat bantuan yang sama dengan sekolah negeri. Belajar dari Finladiia, guru tak hanya sebatas pengajar tapi mereka pakar kurikulum dimana kurikulumnya sangat berbeda di setiap sekolah namun tetap berjalan di bawah panduan resmi pemerintah. Kemudian, guru-guru di Finlandia harus tamatan S2 dan dipilih dari lulusan terbaik di berbagai universitas. Penduduknya merasa lebih terhormat menjadi guru daripada dokter atau insinyur. Ia menambahkan, pemerintah harus terus memastikan akses pendidikan yang berkualitas adalah hak seluruh anak bangsa tanpa membedakan latar belakang ekonomi dan potensi akademik. Toh pemerintah masih mengizinkan RSBI melanjutkan kegiatannya hingga bulan Juni mendatang, atau akhir tahun ajaran periode 2012/2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan pemerintah tidak bisa memberhentikan operasional sekolah di tengah-tengah proses pembelajaran. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan berjalan seperti biasa sampai tahun ajaran berakhir. Nuh juga menyebutkan bahwa walaupun proses belajar mengajar dapat berjalan seperti biasa, sistem administrasi sekolah tidak bisa normal sepenuhnya. “Selain yang sudah tertera di rencana pendanaan sekolah periode 2012/2013, sekolah tak bolah lagi menarik dana dari orang tua siswa. Penggunaan RSBI logo dan kop surat juga sangat terbatas,” kata Nuh. Sementara ini pemerintah masih belum memutuskan nasib RSBI ke depannya. “Yang penting sampai tahun ajaran 2012/2013 berakhir, semuanya sudah pasti. Kami akan memperkenalkan sistem RSBI baru nanti,” tambah Nuh. Persoalannya kemudian, apakah semangat egalitarian di bidang pendidikan akan terjaga sebagaimana napas putusan MK? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Jika ternyata sistem baru itu ternyata masih menerapkan sistem seleksi yang sama sebagaimana SBI dan RSBI bagaimana? Berarti belum bisa mengucapkan selamat tinggal sekolah mahal.v Sumantri (Rio) Hasan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

kesra

Masih Banyak RI Lainnya

Masih Banyak RI Lain Anak-anak korban perkosaan biasa menyembunyikan kegalauannya. Semoga tiada lagi RI lainnya di sekitar kita.

Salam bahagia selalu kepada teman-teman. Alangkah senangnya jika pada ulang tahunku yang ke-21 nanti teman-teman dapat hadir memeriahkan acaraku yang tersebut. Acara tersebut diselenggarakan 21 April di rumahku Jalan Rawa Bebek, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB. Salam sahabatmu, (RI).

tulah surat terakhir RI, siswi SD yang masih berusia 11 tahun namun dirusak kehormatannya oleh ayahnya sendiri. RI akhirnya tewas di RS Persahabatan karena sakit dan infeksi penyakit menular seksual akibat perkosaan sang ayah. Tim gabungan Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur dan Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil menangkap Sunoto (S), 55, pelaku pemerkosaan terhadap bocah RI, 11. S tidak lain adalah ayah kandung RI yang tega memerkosa anaknya hingga dua kali pada Oktober 2012 silam. “Terhadap kasus yang menimpa korban RI, setelah melalui proses penyidikan, ditetapkan tersangka dengan inisial S. Tersangka itu tidak lain adalah bapak kandung RI,” ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jen-

deral Putut Eko Bayuseno, Jumat, 19 Januari 2013. dalam jumpa pers Mapolda Metro Jaya. Saat diperiksa penyidik, S akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku telah dua kali menyetubuhi korban, yakni pada tanggal 16 dan 19 Oktober 2012. Pada 19 Oktober, RI disetubuhi S sebelum berangkat sekolah. Padahal, ketika itu, RI tengah kesakitan akibat perbuatan S sebelumnya. Berdasarkan keterangan ahli psikologi, pelaku tidak lagi memiliki pertimbangan moralitas. Lantaran nafsunya memuncak, pelaku pun tega menyetubuhi buah hatinya sendiri. Korban bahkan disetubuhi dengan cara anal. Perilaku seksual yang berbeda dari pelaku ini, kata Putut, juga diakui oleh ibunda RI. “Hasil otopsi pada tubuh korban juga terdapat luka akibat kekerasan tumpul,” ucap Putut. Malang bagi RI, bocah yang baru duduk di bangku sekolah dasar itu harus menanggung sakit tak lama setelah peristiwa kekerasan seksual diterimanya. Pada tanggal 29 Desember 2012, RI dilarikan ke RSU Persahabatan dalam keadaan kejang-kejang.

kesra

Masih Banyak RI Lainnya Saat dokter hendak memberikan obat, dokter menemukan adanya infeksi di kemaluan RI. Bocah ini pun akhirnya tewas pada tanggal 6 Januari 2013. Atas perbuatannya ini, S akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. S diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta. Kapolrestro Jakarta Timur, Komisaris Besar Mulyadi Kaharni, menegaskan bahwa Sunoto diketahui dua kali mencabuli Ri, anak bungsunya sendiri. Menurut Mulyadi, Sunoto menyetubuhi Ri, saat Asri (50) ibu kandung Ri sedang dirawat di RSUP Persahabatan karena tumor di ketiak kirinya pada 14 Oktober sampai 21 Oktober 2012. Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan, Dokter Prijanti hanya menjelaskan, siswi SD Negeri 22 Petang, Pulogebang, Jaktim itu, meninggal saat koma. Ia mengidap radang otak dan infeksi di vagina dan dubur. RI adalah anak bungsu pasangan Sunoto-Asri, 50, yang memiliki enam anak. Keenam anak adalah Sunari, 27, Suprianto, 26, RR, 25, dan pernah diperiksa polisi terkait kasus ini. Lantas, Nurmaeni, 21, Sumitri, 15, dan RI. Keluarga pemulung ini tinggal di tiga rumah petak kontrakkan di lingkungan RT 02 RW 01, Rawa Bebek, Pulogebang, Cakung, Jaktim. Sunoto, Asri, RR, Sumitri dan RI tinggal serumah. Komisioner Komnas Perempuan, Herawati menyatakan keprihatinan-

nya karena belakangan ini kasuskasus pedofil (hubungan kelamin dengan anak di bawah umur) diwarnai inses (hubungan sedaerah). Hal ini membuat anak-anak yang menjadi korban semakin kehilangan keberanian menyampaikan apa yang ia alami. Mereka khawatir, tidak akan ada seorang pun yang percaya bila pelakunya adalah orang tua atau saudara kandungnya sendiri. “Butuh waktu terapi lebih panjang agar korban mau mengungkap apa yang ia alami,” tutur Psikolog Klinis Lia Latief Sutisna. Kekerasan seksual pada anak, terutama yang terjadi di lingkungan keluarga atau asrama, umumnya berlangsung tanpa saksi mata. Kesulitan lain membawa kasuskasus kejahatan seksual pada anak ke meja hijau adalah lemahnya sistem perundangan. “Keterangan korban di bawah umur tidak diakui dalam sistem perundangan kita,” kata Herawati. Jadi, “Untuk mengungkap, para penyidik biasanya mengandalkan hasil riset laboratorium dan kepiawaian para ilmuwan meyakinkan majelis hakim,” tutur Kasat Jatanras (Kejahatan dengan Kekerasan) Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Helmy Santika. Meski demikian, riset laboratorium pun bukan perkara mudah. Kepala Bidang Dokkes, Komisaris Besar Anton Castilani misalnya, mengakui timnya belum menemukan unsur DNA RR pada luka vagina maupun dubur korban. DNA atau Deoxyribo Nucleic Acid adalah asam nukleat

yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Letaknya di dalam inti sel. Castilani mengatakan, tidak semua kasus perkosaan pelakunya meninggalkan jejak DNA di tubuh korban. Kalaupun meninggalkan jejak, terbatas waktunya. “Kejadian perkosaan pada kasus ini mungkin terjadi jauh sebelum korban dirawat di RS Persahabatan,” jelas Castilani. Apakah kekosongan unsur DNA membuat hasil penelitian tersebut sebagai alat bukti, lemah? Pakar DNA UI yang bekerja di Lembaga Eijkman, Prof Herawati Sudoyo menjawab, “Belum tentu”. “Kita bisa mendapat akses dengan swab vagina atau specimen lain. Kita bisa lihat dari mikroba korban yang kemudian dibandingkan dengan mikroba tersangka. Siapa tahu luka dan strain yang didapat bisa dibandingkan. Jadi tetap ada peluang menjadikan hasil penelitian ini sebagai alat bukti yang kuat. Sebab, ada infeksi pada korban RI. Bisa diteliti lewat microbial forensics,” papar Herawati. Apapun, kasus RI yang akhirnya diketahui bernama Risa akhirnya bisa terungkap. Namun, kasus ini malah menjadi peringatan bahwa kemungkinan kejadian serupa, eksploitasi seksual terhadap anakanak, masih sangat terbuka. Pesannya, jangan sampai ada RI lainnya di sekitar kitav Dedi M Suharta, Sumantri Hasan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

kesra

Sakit Pasca Banjir

Sakit Pasca Banjir B Banjir surut, bukan berarti hanya menyiapkan pencegahan banjir berikutnya. Yang mendesak adalah mengantisipasi penyakit pasca banjir.

anjir air surut, giliran banjir warga Ibu Kota yang sakit. Apalagi jumlah pengungsi akibat banjir besar Jakarta pada Januari lalu lebih dari 30 ribu jiwa. Banyak di antara warga korban banjir yang terserang penyakit. Namun sejauh ini belum ada yang terjangkit penyakit serius. “Penyakit serius-serius belum ada sejauh ini. Kecuali yang di Bekasi yang kena stroke yang sudah dievakuasi,” ujar Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Metro Jaya Kombes Rudy Hadisampurno, Selasa, 22 Januari 2013. Rudy mengatakan salah satu penyakit yang sering dan banyak dikeluhkan oleh korban banjir adalah penyakit kulit. Penyakit lainnya seperti batuk, flu, ISPA dan diare juga cukup banyak menjangkiti korban banjir. “Kebanyakan keluhannya penyakit kulit seperti gatal-gatal. Yang terserang penyakit kulit, batukbatuk itu setiap harinya ada puluhan orang,” kata dia. Untuk memberikan pertolongan pertama, pihak Biddokes Polda Metro Jaya menyediakan obat-obatan

dan peralatan medis darurat. Polda Metro Jaya juga menyediakan ambulans untuk mengevakuasi korban banjir yang sakit yang perlu dilarikan ke rumah sakit. “Anggota kita sudah diturunkan ke pos-pos pengungsian. Semua kita turunkan ke Polres-Polres,” kata Rudy. Di Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, misalnya, banyak balita mengidap batuk pilek dan penyakit kulit. “Anak-anak banyak yang mengeluhkan batuk, pilek dan kulit seperti gatal-gatal,” kata Martha, petugas kesehatan Puskesmas setempat, di posko kesehatan darurat. Lokasinya di bawah jembatan layang Jati Baru, Jakarta, yang berdekatan dengan Kantor Dinas Teknis Pemprov DKI. Penyakit tersebut, kata Martha, disebabkan hujan yang terus menerus sehingga membuat situasi menjadi lembab dan menyebabkan batuk. “Sementara yang dominan penyakit kulit karena kebersihan terutama sanitasi. Banjir dari mana-mana, air bersih dan kotor bercampur menjadi satu,” tambahnya.

kesra

Sakit Pasca Banjir Untuk pengungsi dewasa, juga banyak mengeluhkan hal yang sama, luka pada kaki dan kutu air. “Penyakit tersebut wajar terjadi ketika banjir,” katanya. Beruntung, belum ada kondisi darurat mengenai kesehatan pengungsi. Penyakit diare yang biasa banyak menyerang anak-anak baru dikeluhkan tiga orang pengungsi. Posko kesehatan di bawah jembatan layang tersebut berdiri sehari setelah banjir. Puluhan orang sudah berobat di posko kesehatan itu. Di Jakarta Utara, gatal-gatal masih mendominasi penyakit yang diderita korban banjir, Misalnya di Kelurahan Penjaringan Kota. “Gatal-gatal merupakan keluhan paling banyak yang kita terima dari korban banjir,” kata penanggung jawab posko pengobatan Ambulan Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI Jakarta, dr Selvin. Paling tidak, 200 korban banjir berobat di posko tersebut dengan keluhan gatal-gatal, diare dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). “Sebagian besar anak-anak yang menderita gatal-gatal,” tambahnya. Setiap bencana banjir terjadi, penyakit yang menyerang pengungsi biasanya tidak jauh dari gatal-gatal, kutu air, flu, batuk, demam, diare dan ISPA karena kondisi tubuh tidak fit dan lingkungan yang tidak sehat. Gatal-gatal diperkirakan karena tubuh terendam air banjir yang berwarna hitam bercampur sampah dan berbau. Anak-anak merupakan pasien terbesar yang menderita gatal-gatal karena mereka memanfaatkan air banjir untuk bermain. Di kawasan Penjaringan Jakarta Utara itu ketinggian air sebenarnya terus surut. Pada Selasa, 22 Januari malam ketinggian air hanya tinggal 15-20 cm. Namun ketika ini hujan lebat kembali mengguyur wilayah Jakarta Utara, permukaan air pun akan naik. Soal penyakit pasca banjir di Ibu Kota ini, tak kurang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi banjir Jakarta. Ternyata, lokasi banjir di Jakarta Barat juga berisiko bagi warga setempat. Hasil pemantauan menunjukkan adanya risiko penyakit di wilayah itu karena banyaknya sampah yang tidak dibersihkan.

“Hasil pemantauan Kesehatan Lingkungan dan Rapid Health Assessment (RHA) penyakit menular di Jakarta Barat, Kelurahan Rawa Buaya menunjukkan kondisi sanitasi lingkungan masih mempunyai faktor risiko terutama lalat, karena sampah berserakan,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes, Prof dr Tjandra Yoga Aditama. Untuk menghindari semakin meluasnya risiko tersebut, maka Kemenkes memberikan bantuan berupa polybag sampah untuk warga. “Sanitasi lingkungan masih perlu terus ditingkatkan. Untuk itu DitJen P2PL Kemenkes sudah memberikan bantuan bahan-bahan seperti lysol, kaporit, polybag dan sebagainya,” imbuhnya. Di Jakarta Utara, menurut Tjandra, Kemenkes memberikan 1.500 lembar polybag sampah dan 60 liter disinfektan (Lysol). Sedangkan di Jakarta Barat, Kemenkes memberikan bantuan berupa 1.000 lembar polybag sampah dan 20 liter Lysol. Kemudian khusus untuk wilayah Duri-Angke, Kemenkes memberikan bantuan berupa 500 lembar polybag sampah dan 20 liter Lysol. Kemudian, demi meningkatkan kesadaran warga akan kebersihan dan meningkatkan kewaspadaan akan bahaya penyakit, Kemenkes juga memberikan penyuluhan kesehatan. “Kami juga sudah mencetak dan membagikan leaflet sanitasi. Leaflet ini juga berisi tentang penyakit menular dan air bersih,” terang Tjandra Yoga. Tidak hanya itu, Kemenkes juga memberikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah. Dalam penyediaan ini, Kemenkes bahkan sedang berkoordinasi dengan UNICEF untuk kemungkinan penyediaan life straw, yang bisa menyuling air sungai menjadi air bersih. Tjandra Yoga menambahkan, pihaknya terus melakukan pemantauan secara ketat dari waktu

ke waktu untuk mengantisipasi munculnya penyakit pasca banjir. “Sejauh ini belum ada peningkatan kasus penyakit menular berbahaya yang mengkhawatirkan,” tandasnya. Sebelumnta Tjandra mengungkapkan, ada beberapa penyakit yang perlu diwaspadai pasca bajir. Berikut ini antara lain diare, demam berdarah, leptospirosis, ISPA, penyakit kulit, penyakit saluran cerna lain, misalnya demam tifoid, dan penyakit kronis warga yang memburuk pasca banjir. Pada saat banjir, sumber-sumber air minum akan ikut tercemar. Di samping itu, pada saat banjir

biasanya akan terjadi pengungsian dengan fasilitas dan sarana serba terbatas, termasuk ketersediaan air bersih. Itu semua menjadi potensial menimbulkan penyakit diare disertai penularan yang cepat. Sedangkan demam berdarah terkait dengan nyamuk aedes aegepti. Lantas leptospirosis, disebabkan bakteri yang berasal dari kotoran dan air kencing tikus. Ringkasnya, untuk mencegah penyakit pasca banjir, kebersihan pribadi, makanan, dan lingkungan harus terjamin.v Sumantri (Rio) Hasan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

kesra

Sakit Pasca Banjir

Love in Rumah Sakit P

Pemerintah akan melarang rumah sakit pelat merah menjadi lokasi syuting. Selama ini memang belum ada peraturannya.

ada hari ketika sinetron Love in Paris menggelar shooting di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, Ayu Tria Diani pasien penderita leukimia berusia 7 tahun, meninggal dunia. Pihak Rumah Sakit menyatakan bahwa mereka tidak menelantarkan pasien. Ayu adalah puteri seorang karyawan Kantor Berita Radio (KBR) 68H, Kurnianto. Kabar yang sempat beredar, Ayu tidak bisa menjalani kemoterapi lantaran ruang ICCU rumah sakit tersebut sedang digunakan syuting film Love in Paris. “Betul kejadiannya semalam, itu ruangannya dipakai syuting film sampai pukul 02.00 Wib jadi korban tidak bisa berobat kemoterapi,” ujar Tedi Wibisana dari Manajemen KBR 68H, Tedi Wibisana, seperti dikutip Okezone, Kamis, 27 Desember 2012. Tedi menjelaskan, korban memang rutin menjalani kemoterapi karena mengidap penyakit leukimia selama tiga tahun terakhir. Yang bersangkutan datang berobat rutin, karena sudah cukup parah sehingga harus dibawa ke ruang ICCU. “Tapi pas sudah dibawa kita sudah sampai, kok malah ruangannya dipakai syuting. Ini yang sebenarn-

ya amat kami sesalkan. Kok sampai bisa begitu,” keluhnya. Setelah itu, di media massa maupun media sosial internet semacam facebook dan twitter, meninggalnya Ayu sempat menimbulkan kegaduhan. Banyak yang menghubungkan hal ini dengan kegiatan syuting sinetron Love in Paris yang saat itu tengah berlangsung. Meskipun pihak RS Harapan Kita sudah membantah kedua hal ini berkaitan, banyak yang berkomentar, termasuk para eksekutif pemerintahan maupun anggota legislatif. Menurut pihak rumah sakit, shooting berlangsung di ruangan tersendiri dan tidak tergabung dengan area pasien. Dijelaskan pula, tidak ada pasien yang terlantar karena keberadaan syuting sinetron. Hal senada dikemukaan oleh Femmy Sagita, sang sutradara pada Kamis, 27 Desember lalu. “Sebenarnya, meninggalnya salah satu pasien itu tidak ada hubungannya dengan shooting sinetron Love in Paris, karena pasien yang meninggal itu datang setelah shooting selesai,” ujar Femmy seperti dikutip Kompas. Sementara itu, ayah Ayu, Kurnianto, menyebutkan bahwa ia tidak

kesra

Sakit Pasca Banjir pernah menyatakan anaknya meninggal karena adanya syuting sinetron tersebut. Sang ayah hanya mengeluhkan aktivitas syuting Love in Paris yang terlalu riuh. Kurnianto juga menegaskan penanganan pihak rumah sakit sudah sangat baik. “Tapi kalau ada yang memelintir ya sudahlah, terserah mereka, kalau saya sih sudah menerima anak saya meninggal,” katanya seperti dikutip Tribunnews. Saat itu Kurnianto mengaku sedikit tidak nyaman karena dalam ruangan ICU dipakai syuting. Menurut Kurnianto, kegiatan syuting mengganggu jalan keluar masuk ke ICU. Lampu sorot dan peralatan syuting menghalangi jalan dari UGD ke ICU sehingga orang yang ingin masuk jadi terganggu. Dalam kesempatan lain, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa proses syuting yang digelar di ruang ICU RSAB Harapan Kita tidak berkaitan dengan meninggalnya Ayu. Namun, pihak Kemenkes juga menyatakan, proses syuting di ruang ICU dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien yang semestinya memperoleh hak untuk tenang dalam proses penyembuhannya. Lantas bagaimana sebenarnya ihwal kegiatan sinetron dan layanan kesehatan? Menurut pengamat sosial di Medan, Henny S Flora, apabila pasien meninggal karena terhalang kegiatan sinetron, seolah-olah rumah sakit tidak memberi pelayanan terbaik terhadap pasien yang gawat darurat. Sebaliknya rumah sakit terkesan lebih mengutamakan penyewaan ruang perawatan untuk mencari tambahan pendapatan atau mempromosikan rumah sakit tersebut lewat syuting sinetron. “Jadi jangan sampai terjadi seperti itu,” tandasnya. Namun jika terjadi, kata dia, maka keluarga korban bisa saja menuntut rumah sakit. Sedangkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Kesehatan, Iswandi Mourbas, mengatakan, selama ini tidak ada peraturan yang secara tegas melarang penggunaan rumah sakit, khususnya ruang ICU, untuk kepentingan non-medis. Ia menilai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan kesulitan untuk bersikap tegas terhadap rumah sakit yang melakukan hal terse-

but. “Memang di dalam peraturan tidak ada larangan tegas untuk hal ini. Jadi mungkin hanya teguran yang bisa diberikan,” kata Iswandi. Menurut dia, secara makro UU Kesehatan telah mengatur tentang kewajiban rumah sakit untuk mendahulukan kepentingan pasien. Namun, sayangnya tidak ada sanksi atas peraturan tersebut. Sebab itu Iswandi menyatakan pemerintah seharusnya bisa bersikap lebih tegas. Pasalnya, penggunaan rumah sakit untuk kepentingan non-medis terbukti bisa berakibat fatal. Toh Kementerian Kesehatan kabarnya akan melarang pengambilan gambar sinetron di rumah sakit milik pemerintah. “Kelak, semua rumah sakit, terutama milik pemerintah, tidak boleh lagi digunakan untuk syuting,” kata Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Menurut dia, jika ingin menunjukan adegan di rumah sakit, rumah produksi harus membuat ruangan atau rumah sakit sendiri. Ali menambahkan, selama ini memang tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan syuting di rumah sakit. Namun demi kenyamanan, ini akan dibuat peraturan. “Nanti akan kami rapatkan bersama Ibu Menteri (Nafsiah Mboi) dan jajaran terkait bentuk peraturan yang sesuai,” kata Ali. Ia belum bisa menjelaskan bentuknya berupa surat keputusan menteri atau peraturan pemerintah. Mengenai kasus kematian Ayu, Ali menanggapi bahwa ini masalah kenyamanan, bukan kesalahan prosedur penanganan. “Ini bukan sebab akibat, tidak ada kenyamanan tapi penanganan tidak berpengaruh,” ujarnya. Selama ini dalam aturan tidak pernah disebutkan tentang adanya syuting di RS. Tidak disebut apakah syuting di RS dilarang maupun dianjurkan. Dalam UU hanya menyebutkan RS harus mengutamakan pelayanan, profesionalitas, keadilan, dan keselamatan pasien. “Apapun kegiatannya, mau syuting atau apapun jangan sampai mengganggu pasien. Pasien itu adalah orientasi utama,” sambung Ali. Payung hukumnya akan seperti apa? “Nah nanti kita meeting-kan dulu. Larangannya seperti apa, aturannya seperti apa,” ucap Ali.

Terlebih lagi perawatan di Ruang Intensive Cardiologi Care Unit (ICCU) bukanlah sembarang ruangan. Pasien yang ada di dalam ruangan ini membutuhkan penanganan intesif sehingga harus steril dari berbagai hal. Bahkan keluarga yang mengunjunginya pun terbatas. Di ruangan ini, pasien-pasien memerlukan penanganan dengan konsentrasi penuh. Keselamatan pasien harus diutamakan. “ICCU sama saja sama Intensive Care Unit, yang artinya perlu penanganan intensif, yang artinya memerlukan penanganan kritis. Tempat ini didedikasikan dengan persiapan untuk pasien kritis,” kata Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dr Priyo Sidipratomo. Priyo menjelaskan, tak ada perbedaan antara ICU dan ICCU. Hanya saja pada ICCU, peralatannya lebih didedikasikan untuk kelainan jantung.”Kalau ICU kan lebih umum peralatannya,” tambahnya. Menurut mantan Ketua Umum IDI itu, semestinya pasien di ruangan itu tidak boleh terganggu. Ruangan ICU berbeda dengan bangsal lainnya. “Di ruangan ICU juga ada syarat-syaratnya. Misalnya saja, pasien dicover beberapa perawat dan pasien ditangani berapa dokter,” ujarnya. Selain alasan gangguan, lanjut Priyo, pasien juga harus benar-benar steril. Orang dari luar yang masuk bisa membawa kuman yang bisa berdampak buruk bagi pasien di ruangan ICU dan pasien di ruangan ICCU. Bahkan di ICCU, kesterilan yang dibutuhkan lebih tinggi. “Orang masuk dari luar bisa saja dari jalan yang nggak bersih. Kasihan pasien yang kritis, daya tahan tubuhnya lemah,” tambahnya. Ia mengatakan, gangguan kecil saja seperti kebisingan dari aktivitas yang tak lazim di ruang ICU bisa membahayakan pasien. Jika ada kegiatan, biasanya bisa dilakukan di luar rumah sakit. Bukan di dalam ruangan yang bisa mengganggu ketenangan pasien. “Di Barat saja, film seperti ER mungkin tidak memakai langsung rumah sakit. Tapi di-setting sedemikian rupa agar tidak membahayakan pasien. Rumah sakit itu harus tenang dan listrik harus cukup,” ujarnya.v Ikademan, Sumantri Hasan redaksi@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

tekno

Tiada Henti Bada Tucuxi E

Di luar kontroversi Tucuxi (baca: tukusi, nama sejenis lumba-lumba), harus diakui, sangat jarang orang Indonesa seperti Dahlan Iskan: Gigih memperjuangkan fantasi dan daya cipta menjadi nyata serta berguna.

Mobil listrik akan dipromosikan dalam Konferensi APEC di Bali pada akhir tahun ini.

ntahlah. Apakah masih banyak yang teringat, ketika BJ Habibie sibuk memperjuangkan pembuatan pesawat terbang di dalam negeri, sebagian pihak menilainya memiliki masa kecil kurang bahagia. Apakah demikian pula dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan? Tapi keduanya memiliki satu persamaan: Memperjuangkan sesuatu yang berguna dan membanggakan. Masih banyak yang mendoakan kisahnya menjadi happy ending. Apapun, Dahlan tak mau menyerah begitu saja untuk mengembangkan mobil listrik nasional pasca kecelakaan Tucuxi di Magetan, Jawa Timur pada 5 januari lalu. Dahlan kini mengumpulkan ahli dan pembuat mobil listrik nasional. Mantan Bos PT PLN ini menuturkan, proyek mobil listrik nasional tetap jalan terus. Bahkan, kata dia, pada Mei 2013 ini, pabrikan nasional PT Nipress Tbk siap memproduksi baterai untuk keperluan mobil listrik. â&#x20AC;&#x153;Tadi ngecek perkembangan persiapan mobil listrik dari segi baterai. Nipress melaporkan bulan Mei sudah bisa produksi secara nasional. Dia

investasi besar bikin pabrik baru, investasinya Rp 15 miliar,â&#x20AC;? tutur Dahlan di Kantor Pusat Bank Mandiri Jakarta, Selasa, 22 Januari 2013. Nantinya, setiap hari PT Nipress akan memproduksi sebanyak 20 unit baterai mobil listrik. Tampak hadir dalam pertemuan perwakilan itu pencipta mobil listrik seperti Dasep Ahmadi, perwakilan rumah modifikasi kupu-kupu malam serta ahli mobil dan motor listrik nasional lainnya, meskipun Danet Suryatama sang pencipta Tucuxi tak hadir dalam pertemuan itu. Dahlan Iskan juga mendukung pengembangan sepeda motor listrik sejenis bebek. Kendaraan roda dua listrik ini akan menambah pengembangan jajaran produk kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Sepeda motor listrik akan dibanderol Rp 20 juta per unit. Motor ini bisa menempuh perjalanan hingga 200 Km sekali setrum atau charge. â&#x20AC;&#x153;Tadi ada Mario Rivaldi yang produksi motor listrik. Itu motornya bisa menempuh 200 km sekali charge tapi masih mahal karena pertama. Masih sekitar Rp 20 juta,â&#x20AC;? tutur Dahlan.

tekno

Tiada Henti Bada Tucuxi Sepeda motor bebek listrik yang relatif mahal ini, lanjut Dahlan, jika diproduksi secara massal maka harganya bisa lebih murah. Sayangnya Dahlan tak menyebutkan kapan sepeda motor ini siap diproduksi secara masal. Bos jaringan media Jawa Pos ini juga menegaskan akan mendorong pembangunan lokasi penyetruman atau SPBU listrik relatif mudah. “Nggak ada masalah untuk lokasi penyetruman,” tutur Dahlan. Lebih dari itu, Dahlan mengatakan siap memamerkan sekaligus menggunakan mobil listrik hasil ciptaan Dasep Ahmadi, pada penyelenggaraan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Oktober 2013, di Bali. “Mobil listrik yang nanti akan digunakan para delegasi dan tamu negara sedang disiapkan. Mobil listrik sekelas Alphard, hingga bus untuk rombongan peserta APEC,” kata Dahlan. Menurut Dahlan, mobil listrik akan dikerahkan ke Bali, yang terdiri atas mobil sejenis Alphard sebanyak 10 unit, sedangkan untuk bus listrik sebanyak 20 unit. “Selain membantu dari sisi mobilitas para delegasi, mobil listrik yang kita siapkan juga bisa sebagai promosi bahwa kita sudah mampu memproduksi mobil listrik,” tegas Dahlan. Setting Konferensi APEC juga sudah diskenariokan. “Panitia merencanakan untuk melarang penggunaan mobil berbahan bakar minyak, kecuali mendapat izin khusus. Untuk itu kita siapkan mobil listrik,” ujarnya.

Untuk membuat mobil bus dan mobil sekelas Alphard tersebut, Dahlan mempercayakannya kepada Dasep Ahmadi, yang sudah berhasil menciptakan mobil listrik jenis “city car” Evina Ahmadi. Jadi, menurut Dahlan pula, Dasep Ahmadi selaku produsen mobil listrik, akan memproduksi 20 unit bus dan 10 unit mobil sekelas Alphard, sebagai kendaraan operasional selama APEC digelar. “Nanti mobil itu akan dibeli oleh BUMN,” tambah dia.Namun, Dahlan tidak menjelaskan secara rinci, BUMN mana yang akan membeli bus-bus dan mobil tersebut. Yang jelas, menurut Dahlan, selain bakal dipergunakan, sejumlah mobil listrik karya anak negeri juga akan dipamerkan selama kegiatan APEC di Bali tersebut. Ia mengakui kendala saat ini adalah pasokan baterai jenis lithium atau baterai khusus mobil listrik. “Tapi tidak masalah karena PT Nipress Tbk, produsen baterai nasional siap menjadi pemasoknya,” ujar Dahlan. Dahlan pun sudah memastikan kesiapan Nipress memproduksi baterai mobil listrik secara massal dengan investasi sekitar Rp 15 miliar. Bagaimana dengan soal Tucuxi. Menurut Dahlan, anggap saja kecelakaan itu mirip dengan istilah “sengsara membawa nikmat”. Kecelakaan ini, kata dia, meski menimbulkan keributan yang bising, benar-benar memberikan pelajaran yang berharga. “Selama ini, secara ilmiah, memang terjadi perbedaan pandangan di antara lima putra petir yang menciptakan kendaraan mobil listrik

yang saya koordinasikan. Perbedaan pandangan seperti itu juga terjadi di luar negeri yang lagi sama-sama dikembangkan di seluruh dunia,” ujarnya. Nah, lanjut Dahlan, ada yang berpandangan mobil listrik tidak perlu menggunakan gearbox. Untuk itu, power dari motor listrik langsung menggerakkan gardan/roda. Tapi, sambung Dahlan, ahli kita seperti Ir Dasep Ahmadi MSc (alumnus ITB) berpendapat mobil listrik harus menggunakan gearbox. Ricky Elson, putra Padang yang melahirkan 14 paten motor listrik di Jepang, termasuk golongan ini. Demikian juga Ravi Desai (alumnus Gujarat). Mereka setuju tidak harus pakai gearbox, tapi harus hanya untuk mobil dalam kota (city car). Tentang Tucuxi dan hubungannya dengan Danet, Dahlan mengungkapkan, “Mas Danet akan terus saya dorong untuk proyek berikutnya. Tentu kalau dia terbuka untuk mendiskusikan teknologinya,” kata dia. Kesalahan masa lalu, kata dia, tidak boleh terulang. Kalau mobil listrik tidak kita siapkan sekarang, kita akan menyesal untuk kedua kalinya. “Kelak, kalau dunia sudah berganti ke mobil listrik, jangan sampai kita kembali hanya jadi pasar mobil impor seperti sekarang ini!” tandas Dahlan. Setuju dong sama Abah.v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

tekno

Ada Bayi di Tokobagus

Ada Bayi di Tokobagus M Portal jual-beli tokobagus. com terlilit masalah penayangan iklan penjualan bayi yang dilakukan penggunanya.

Banyak kemungkinan motif si pembuat ulah.

enutup 2012, kehebohan melanda media online Indonesia, khususnya yang menggeluti portal jual-beli. Portal tokobagus.com, situs terbesar spesial jual-beli menayangkan iklan penjualan bayi. Isinya, menawarkan dua bayi dengan nilai masing masing Rp10 juta. Iklan tersebut dilengkapi dengan foto sang bayi yang dikatakan keduanya berusia 18 bulan. Iklan yang dimuat atas akun bernama Farkhan itu muncul pada 31 Desember 2012. Namun, memasuki awal Januari 2013, yakni 3 Januari 2013 iklan penjualan itu telah dinonaktifkan, ditarik sehingga tidak bisa diakses. Maka tokobagus.com memang harus mengakui, sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kelolaannya kecolongan saat munculnya penjualan bayi secara online yang sempat menghebohkan masyarakat tersebut. â&#x20AC;&#x153;Saat 31 Desember 2012, ada sekitar 80 ribu produk yang masuk ke kami. Dan memang masyarakat

bisa langsung meng-upload. Sedangkan saat itu karyawan kami di bagian admin (menyaring produk yang masuk), banyak yang mengambil cuti,â&#x20AC;? ungkap Ichwan, juru bicara tokobagus. Toh, meskipun pihak Tokobagus sudah mengakui kecolongan, Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya tetap mengusut kasus tersebut karena telah meresahkan masyarakat dan penjualan bayi merupakan suatu tindak pidana. Kasubdit IV, Cyber Crime Polda Metro Jaya, AKBP Audie S Latuheru mengatakan dari hasil penyidikan sejauh ini pihak nya telah melakukan kordinasi dengan tokobagus, memeriksa tiga orang yang paling bertanggung jawab di tokobagus dan memeriksa server milik tokobagus. â&#x20AC;&#x153;Kordinasi sudah dilakukan di awal, kami menanyakan bagaimana proses memasukkan iklan, berapa lama, dan apakah sudah ada transaksi atau belum,â&#x20AC;? ucap Audie. Dari hasil kordinasi juga diketahui proses pemasangan iklan di

tekno

Ada Bayi di Tokobagus www.tokobagus.com, diketahui ada tiga tahapan untuk bisa memasang iklan di tokobagus. Yang menjadi pertanyaan besar yakni mengapa jika dilakukan penyaringan hingga tiga kali, iklan tersebut masih bisa lolos. Dua orang yang paling bertanggung jawab di situs tokobagus. com yakni Manager IT dan Owner tokobagus telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro, Rabu, 9 Januari 2013 dengan status sebagai saksi. Kemudian, pada Rabu, 16 Januari, giliran manajer operator pelaksana Tokobagus.com yang dipanggil dan berstatus saksi. Pemeriksaan terhadap operator pelaksana karena diduga terlibat dalam beredarnya iklan penjualan bayi. Alasannya, tayangan itu merupakan tanggung jawab manajer operator pelaksana yang bertugas sebagai penyambung lidah antar-pemasang iklan dengan pihak Tokobagus.com. Lebih lanjut, Audie menuturkan situs tersebut sempat berada di tokobagus selama tiga hari sejak 31 Desember 2012 hingga 3 Januari 2013 kemudian dicabut oleh pengelola situs. “Penjualannya memang langsung memasukan subyek jual bayi, tidak ada embel-embel julan perabotan bayi. Dan belum terjadi transaksi selama iklan terpasang,” tegas Audie. Kemudian Audie menambahkan pelaku yang terbukti menjual bayi secara online bisa dikenakan UU Perlindungan anak. “Penjual bayi itu masuk tindak pidana. Nanti dikenakan UU Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 pasal 83 dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara,” kata Audie. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan dari tiga saksi-saksi yang sudah diperiksa yakni Owner bernama Micael dan Manager IT bernama Marlen serta Operator Pelaksana sampai saat ini penyidik belum menentukan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Rikwanto menjelaskan pertanyaan yang diberikan pada mereka yakni struktural masalah prosedur dalam management kerja dan tata cara dalam kaitan maksuknya kontens dari rekanan-rekanan ke tokobagus.com. “Kita tanyakan juga ketentu-

annya seperti apa, apakah ada IP addres atau ada nomor telpon. Termasuk apa ada penyaringan sampai iklan ditayangkan,” tutur Rikwanto. Kemudian mengenai pemeriksaan server yang dilakukan penyidik yakni untuk membuktikan keterangan dari pihak Operator, Manager IT dan pemilik tokobagus. Rikwanto juga mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap Operator diketahui pihak Operator mengaku sudah melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan prosedur yang ada. “Dari Operator mengaku sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur. Tapi kenapa iklan bayi ini bisa masuk, makanya servernya diperiksa,” ungkap Rikwanto. Rikwanto menambahkan penyidik saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap server milik Tokobagus.com. “Server sudah diambil, saat ini masih dipelajari. Isi server ada 3000GB (3tera) jadi butuh waktu seminggu untuk mengetahui hasilnya,” ujar Rikwanto. Kemudian Rikwanto mengatakan penyidik akan memfokuskan pemeriksaan server sesuai dengan tanggal berapa iklan tersebut masuk dan diterima tokobagus. “Paling lama butuh waktu seminggu untuk pelajari server. Nanti jaringan di server dilihat antara tanggal berapa iklan masuk, diterima, ditayangkan sampai dinonaktifkan,” tutur Rikwanto. Menanggapi kasus ini, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq meminta agar Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup situs tokobagus.com. “Menkominfo harus bisa menutup situs tokobagus.com. Soal kebebasan di dunia komunikasi oke. Tapi kalau sudah merugikan kepentingan masyarakat maka itu cukup menjadi dasar untuk melakukan tindakan,” kata dia.. Mahfudz juga menilai kasus penjualan bayi secara online tersebut juga bagian dari kejahatan siber di Indonesia. “Kasus ini menunjukkan meningkatnya tindak kejahatan cyber crime,” tuturnya. Menurutnya, masalah cyber crime ini sebenarnya sudah dibicarakan antara Komisi I dengan Badan Intelijen Negara (BIN) sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan ini. Bahkan dengan Menkominfo juga

pernah dibahas. “BIN sudah melakukan, karena sekarang telah dibuka satu divisi khusus untuk menangani cyber crime. Sehingga akan ada langkah antisipasi lebih cepat. Selain itu juga harus dibicarakan dengan Menkominfo baik sisi kebijakan maupun legislasi. Karena pemerintah harus mengambil langkah-langkah mengamankan kepentingan masyarakat dari tindak kejahatan,” jelasnya. Meski Indonesia sudah memiliki undang-undang IT, kata Mahfudz, namun tidak cukup kuat dalam mengantisipasi kejadian seperti ini. Sehingga, perlu untuk dilakukan revisi lagi. “Kita sudah punya UU, tapi nggak kuat. Nah UU ini kan masuk ke prolegnas untuk direvisi, dan dalam revisi itu kita akan coba masukan memperkuatnya agar cyber crime seperti ini tidak terjadi lagi,” ucapnya. Politisi PKS ini juga berharap agar pemerintah pada 2013, sudah bisa memasukkan draf-draf penting dalam UU IT agar meminimalisir kejahatan cyber crime. “Di 2013 sebenarnya kita harap pemerintah sudah bisa memasukkan draf untuk revisi UU IT ini,” tandasnya. Toh Menkominfo Tifatul Sembiring tak hendak sembarangan mengambil putusan.“Kita sedang kerjasama juga dengan Bareskrim Mabes Polri,” ucap Menkominfo Tifatul Sembiring sebelum rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2013. Tifatul, menegaskan yang paling bertanggungjawab atas kasus tersebut adalah sang pemasang iklan. “Yang harus bertanggung jawab adalah siapa yang memasang iklan itu,” ujarnya. Menurut dia, situs tokobagus. com hanyalah menyediakan jasa untuk beriklan. Dengan kata lain, situs tersebut sangat terbuka bagi publik. “Tokobagus itu sarana saja sifatnya, dia penyedia sarana. Jadi siapa saja bisa meletakkan barang di sana,” ungkapnya. Yang juga harus dicermati, apakah ada upaya sabotase terhadap bisnis tokobagus, portal tertua untuk jenisnya? Jangan-jangan ada pesaing yang sirik dengan kelarisannya.v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

wisata

Mewisatakan Sungai S

Sungai-sungai panjang di Indonesia sebenarnya objek wisata yang memikat.

Penanganannya yang menjadi pertanyaan.

adar atau tidak pesona wisata sungai sama menariknya dengan jenis lain semisal pantai, atau objek lainnya. Eksplorasi wisata sungai pun sudah berlangsung. Mungkin belum optimal saja. Sayang memang, sebab paling tidak, Indonesia memiliki tujuh sungai panjang yang bisa dilayari dan berpotensi wisata tinggi: KAPUAS Sungai Kapuas atau Sungai Batang Lawai merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang total 1.143 km. Sungai ini terdapat di provinsi Kalimantan Barat. Sungai Kapuas mempunyai hulu di Pegunungan Muller dan mulut sungainya (muara) terdapat di selat Karimata dengan melintasi kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Sintang, Sekadau, Sanggau, Landak, Kubu Raya, hingga membelah kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat.

MAHAKAM Sungai Mahakam menjadi susngai terpanjang kedua di Indonesia dengan panjang total 920 km. Sungai yang terdapat di Kalimantan Timur dan bermuara di Selat Karimata ini melintasi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Bahkan sungai Kapuas juga melintasi dan membelah Kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Sungai ini pula menjadi habitat salah satu ikan yang sekaligus mamalia air tawar paling langka yakni Pesut Mahakam. Pada aliran sungai Mahakam juga terdapat Danau Cascade Mahakam. BARITO Sungai Barito atau Sungai Dusun, Sungai Banjar Besar, atau Sungai Banjarmasin dan terkadang disebut juga sebagai Sungai Banjar dan Sungai China. Merupakan sungai terpanjang ketiga di Indonesia dengan panjang mencapai

wisata

Mewsiatakan Sungai 900 km. Sungai Barito berhulu di Pegunungan Muller dan bermuara di Laut Jawa dengan melintasi provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

keanekaragam hayati dan menjadi tempat mukim berbagai suku terasing sehingga dijuluki ‘Amazonnya Papua’.

MUSI Sungai Musi disebut juga sebagai Batanghari Sembilan (yang berarti: sembilan sungai besar). Panjang sungai Musi mencapai 750 km, membelah provinsi Sumatera Selatan dari timur ke barat termasuk membelah kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Bagian hulu (sumber air) Sungai Musi berada di

BENGAWAN SOLO Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang mencapai 548 km. Hulu Bengawan Solo terdapat di daerah Pegunungan Kidul di Wonogiri, Jawa Tengah dan bermuara di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Daerah yang dilewati sungai ini di antaranya Kabupaten Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo, Klaten, Surakarta, Sragen, Ngawi, Blora, Magetan, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Nah, akurasi panjang tujuh sungai tadi boleh saja menjadi pedebatan. Namun, potensi wisatanya tak perlu diragukan. Di Mahakam, misalnya, Kalimantan Tour Destinations (KTD) milik Gaye Thavisin dapat menjadi contoh. “Awalnya kami hanya punya ide untuk pasar kelas atas dengan mengoperasikan river cruise di Palangkaraya,” ujarnya. Tahun 2005 mencari program, lalu mencoba

Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dan bermuara di Laut Bangka. MAMBERAMO Sungai Mamberamo merupakan sungai terpanjang di Papua dengan panjang sungai mencapai 670 km. Terletak di kabupaten Sarmi di sebelah selatan Pegunungan Foja dan bermuara di Tanjung D’Urville di pesisir utara Pulau Papua yang berbatasan dengan samudera Pasifik. Sungai Mamberamo mempunyai berbagai lembah yang kaya akan

mempercantik sebuah kapal dan mengoperasikannya. Sebuah perahu kayu (disebut kemudian kapal) pengangkut tradisional, panjangnya 20 meter, di bulan November 2005 dibangunnya kembali bersama dengan ahli kapal lokal dan arsitek ahli. Saat ini beroperasi dengan tiga kapal, mempekerjakan 20 orang staf. Lingkungan yang alami, indah, di sana hidup desa tradisional dan orang utan. Upaya memberikan

BATANGHARI Batang berarti sungai. Sungai Hari atau Batang Hari merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang mencapai 800 km. Sungai Batanghari berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Berhala, Jambi. Sungai Batanghari melintasi provinsi Sumatera Barat dan Jambi yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Bungo, Tebo, Batang Hari, kota Jambi, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur.

kesempatan pada masyarakat lokal memberikan impact yang baik sehingga lebih banyak orang berkunjung untuk melihat orang utan. “Bukankah kita memiliki kebanggaan yakni orang utan dan komodo yang membuat turis datang?” ucapnya. Di Palembang, ada juga river cruise (melayari sungai). Ya sungai Musi tentunya. Kapalnya berangkat dari dermaga merangkap restoran bernama River Side. Tujuannya adalah sebuah pulau mini bernama Kemaro. Letaknya di tengah alur sungai ke arah timur untuk mencapai Selat Bangka. Kapal sebesar KM Putri Kembang Dadar ini tak bisa merapat di pulau itu, maka penumpang yang akan ke pulau legenda ini akan ‘didaratkan’ dengan kapal-kapal ‘getek’ milik rakyat. Perahu getek itu bermotor tempel, bukan didayung. Menurut legenda, pulau mini timbul sebagai penjelmaan untuk makam seorang raja bersama seorang pengawalnya, serta seorang putri bernama Fatimah yang akan dipersunting seorang raja dari Tiongkok. Di pulau itu memang berdiri dan terpelihara satu Vihara Buddha, makam, dengan taman yang rindang. Di sebelah kompleks ini, berdiam puluhan keluarga yang menarik pula untuk disambangi. Sekitar setengah jam baik bersantai di sini sambil minum air kelapa muda dari buahnya. Segar. Wisman datang biasanya dalam kelompok kecil tiga, empat orang atau sampai 17 orang, mereka menyewa ‘getek’ dari pusat keberangkatan berlokasi di bawah salah satu pangkal jembatan Ampera. Ada yang berkapasitas maksimum lima penumpang, ada yang sampai 20 penumpang. Sewanya untuk pergi pulang antara Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu. Itu bisa dilaksanakan setiap hari setiap waktu. Adapun kapal modern KM Putri Kembang Dadar, milik Pemkot Palembang, dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Daerah, berawak pegawai mengenakan pakaian seragam dari Dinas Perhubungan setempat. Kapal ini bisa menaikkan 120 penumpang. Payo laju... v GE gun@eksnews.com

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

selebrita

Jupe Banjir Beneran

agaikan pejabat yang gemar blusukan (meninjau lapangan), aktris Julia Perez yang biasa disapa Jupe rupanya mau juga menyempatkan diri berkunjung ke beberapa titik banjir di DKI Jakarta. Ia pun berendam di kawasan Kampung Melayu, dan Bukit Duri, dua lokasi paling parah terendam banjir ibu kota pada pertengahan Januari 2013 lalu, sambil menyampaikan bantuan kepada para pengungsi. Bintang Gending Sriwijaya itu tiba di lokasi pertama, RT 8, RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.00 WIB. Dia langsung berjalan kaki menyusuri jalan setapak dan rela nyebur di genangan air setinggo lebih dari 1,5 meter. “Airnya dingin banget kayak air es. Dalamnya itu udah segini saya (sambil menunjuk dada yang kerap dibanggakannya). Kira-kira tingginya 1,5 meter lah,” ujar Jupe di Kawasan Bukit Duri, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2013. Usai itu, pesohor yang lekat dengan pesepak bola Gaston Castano ini melihat langsung para pengungsi di mesjid setempat. Jupe menyumbang puluhan nasi bungkus. “Ini simbolis aja, sih, sebenarnya,” katanya. Blusukan Jupe berlanjut ke kelurahan tetangga Bukit Duri, Kampung Melayu. Sama seperti sebelumnya, dia juga kembali merendam tubuhnya ke air hingga membasahi kaus biru bertuliskan I love Indonesia yang dikenakannya. Selain itu, Jupe juga mencoba naik perahu karet bersama pengungsi. Para pewarta yang ikut-ikutan naik dan membuat perahu terasa sesak sehingga ada warga

yang agak menggerutu. “Aduh kalau kebanyakan wartawan perahunya kepenuhan dong,” kata seorang warga. Apapun, kehadiran Jupe di sana cukup membuat heboh warga setempat. Tak mengherankan jika sukup banyak warga mengikuti langkah Jupe menyusuri genangan air di sana. Malah cukup banyak warga yang ingin mendekati Jupe. Namun, para petugas tampak mempertahankan jarak agar sang aktris tetap dapat terus bergerak. Sebagai warga Jakarta, ia mengaku turut prihatin atas musibah banjir. Dalam kesempatan itu, dia memberikan bantuan berupa nasi bungkus kepada para pengungsi di masjid setempat. “Ini makan siang untuk mereka,” ujar Jupe. “Insya Allah akan ada orang berikutnya yang memberikan bantuan serupa,” ujarnya Tapi setelah berlama-lama menceburkan diri ke dalam air kali Ciliwung, akhirnya Jupe mengalami gatal-gatal. “Ini aja badan gue udah pada gatel-gatel,” sambil menggaruk-garuk tangan. Meski mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya, Jupe sangat senang. Para korban yang ditampung di Masjid Attahiriyah, Kampung Melayu, maupun yang masih bertahan di rumah meski terendam banjir, sangat senang dengan kehadirannya. Blusukan, berendam meskipun gatal-gatal, baju biru bertuliskan I love Indonesia, dan sambutan warga memang membuat Jupe layaknya pejabat. Atau, Jupe siap-siap menjadi calon anggota legislatif? Kita lihat saja apakah Jupe nyebur juga ke dunia politik.v Abus Tarbian

selebrita

Jupe & Ardina Rasti

Ardina Banjir Air Mata

anjir air mata. Ini bukan judul atau kisah sinetron, melainkan pengalaman nyata aktris dan penyanyi Ardina Rasti. Ia mengaku dianiaya secara brutal oleh mantan kekasihnya, Eza Gionino, yang juga pemain sinetron. Malah penganiayaan itu bukan pertama kali. Menurut putri artis senior Erna Santoso ini, dulu Eza juga pernah melakukannya, bahkan hingga Rasti masuk rumah sakit. Tapi kemudian pelaku minta maaf dan minta baikan. Tak disangka, kejadian berulang bahkan lebih brutal. Dalam jumpa pers di kantor pengacaranya, bintang film Virgin itu menyatakan, kejadian pertama ketika Rasti tinggal di kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rasti mendapat pemuda yang dicintainya menjadi kasar. “Dia melempar kursi dan saya menghindar. Dua daun pintu rusak dan dia mulai memukuli saya. Saya jatuh dan ternyata dia terus menendangi saya ke arah tulang rusuk dan pingsan,” ujar Rasti di kantor pengacaranya di Plasa Pondok Indah 2, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2012. Kejadian tersebut tentu membuat Rasti dirawat di rumah sakit di kawasan Buncit, Jakarta Selatan. “Saya rehat sejenak karena organ tubuh saya enggak bisa bekerja,” ucap Rasti sambil mengingat kejadian tersebut. Eza sendiri sempat minta maaf. Namun, tak lama kemudian dirinya kembali melakukan penganiyaan di kamar rumah Rasti di kawasan Bintaro. “Kejadian kedua di kamar saya, dia datang dia jambak dan seret saya.

Dia melakukan tindakan penganiayaan selama dua jam,” uangkap Rasti . Ardina Rasti mengungkapkan, salah satu alasan terjadinya tindak penganiayaan itu adalah karena dirinya pernah nekat mengambil syuting sinetron. “Dia coba larang-larang saya ambil FTV dan layar lebar. Sampai akhirnya saya tetep maksain ambil job, karena enggak bisa bayar listrik dan cicilan,” ucap Rasti terus terang. Sedangkann Eza Gionino pun menggelar jumpa pers terkait tudingan telah menganiaya Ardina Rasti. Ia pun membantah semua tudingan itu. “Saya tak lakukan apa-apa. Membuat luka sedikit pun tak pernah,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Pendopo Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 12 Januari lalu. Menangggapi pernyataan Eza, pengacara Rasti mengungkapkan bahwa Eza memang memiliki hak untuk membantahnya. Namun, pihaknya memiliki bukti yang kuat terkait penganiayaan yang dilakukan Eza terhadap Rasti. “Itu sepenuhnya hak Eza sebagai tersangka untuk menyangkal semua tuduhan terhadap dirinya,” ujar Aldy. Menurut dia, pihak Ardina tetap berpegang pada pernyataan saksi-saksi dan semua barang bukti yang telah diserahkan kepada penyidik. “Sudah menjadi kewenangan penyidik untuk menilai. Kita akan lihat mana yang fakta dan mana yang bukan,” lanjutnya. Itulah kehidupan nyata. Pasti bukan sandiwara tentunya. v Ivi Rani

EKSNEWS - Edisi 1/IX Januari 2013

tendensi

TAGANA Gunawan Effendi

ni Tagana, bukan Tigana. Jean Amadou Tigana itu pemain sepak bola kelahiran Mali 1955 yang memperkuat Tim Nasional Perancis pada dasa warsa 80-an. Sekarang ia melatih sebuah klub kecil di Bordeaux, Perancis, kabarnya hendak pensiun total dari sepak bola. Lantas Tagana? Beruntunglah Anda jika tak mengenal Tagana. Berarti Anda jauh dari bencana. Tagana itu baru lahir pada 2004. Per 24 Desember lalu usianya baru delapan tahun. Tapi jika Anda bermukim di wilayah bencana, rasanya aneh jika tak mengenal Tagana. Tagana itu akronim dari Taruna Siaga Bencana. Jika ada bencana, biasanya mereka sigap membantu para korban. Tak usahlah dulu berbicara soal letusan Merapi, banjir Wasior, atau tsunami di Mentawai. Di kawasan banjir kanal timur dan barat Jakarta saja Tagana biasa hadir, apalagi di wilayah bencana yang menelan banyak korban dan memerlukan penampungan bagi pengungsi. Harap maklum, sesuai dengan namanya, mereka adalah anak muda yang disiapkan untuk menangani bencana di lokasi. Apakah bencana lokal seperti banjir kiriman, kebakaran, atau bencana kolosal yang menelan banyak korban. Tugas Tagana merentang mulai dari yang remeh-remeh seperti menyiapkan dapur umum atau tenda penampungan hingga evakuasi di medan berat. Untuk menghadapi tugas di segala medan itu mereka lebih dulu mengikuti latihan dasar. O ya, kabarnya mereka sudah memiliki semacam Pusat Pendidikan dan Latihan di Sentul, Bogor. Tak urung ketika Merapi mengamuk dengan hebatnya beberapa waktu lalu, dua taruna gugur dalam tugas. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri pun menunjukkan simpatinya sambil menekankan agar para taruna tetap berhati-hati. Nah, wajar saja Menteri Sosial hirau pada Tagana. Soalnya Tagana memang bernaung di bawah Kementerian Sosial. Lembaga ini memang bentukan pemerintah karena partispasi warga secara terorganisir model Tagana memang langka. Jadi, wajar juga jika biaya operasional Tagana menjadi beban APBN dan APBD. Harap diketahui pula bahwa Panglima Tagana adalah jabatan ex officio Direktur Bantuan Sosial Bencana Alam Kementerian Sosial. Lantas, kenapa saya harus menyempatkan diri menulis Tagana? Banyak alasannya. Secara pribadi, saya mengenal beberapa orang taruna yang layak menjalankan tugas di wilayah bencana. Seorang pernah bertugas di Sumatera Barat pasca gempa pada September 2009 lalu. Saya melihat ada juga taruna yang direkrut dari kantong-kantong permukiman rawan bencana. Misalnya anak-anak muda di permukiman rawan banjir dan rawan kebakaran jika di Jakarta. Tapi saya memang belum bisa mengevaluasi, bagaimana sesungguhnya para Taruna itu secara mendetail. Yang pasti, di luar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, lembaga semacam Tagana memang sangat langka jika belum bisa disebut benar-benar tiada. Ironisnya, wilayah Indonesia adalah salah satu yang paling rawan bencana.

Kondisi geologisnya jelas, Indonesia memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Jadi, kemungkinan gempa vulkaniknya relatif besar selain risiko muntahan gunung yang meletus semisal Merapi, Sinabung dan Galunggung, tiga dari beberapa yang pernah meletus. Potensi gempa tektonik juga tinggi, soalnya Indonesia berada di pertemuan sejumlah lempeng tektonik besar yang aktif bergerak. Daerah rawan gempa tersebut membentang di sepanjang batas lempeng tektonik Australia dengan Asia, lempeng Asia dengan Pasifik dari timur hingga barat Sumatera sampai selatan Jawa, Nusa Tenggara, serta Banda. Kemudian interaksi lempeng India-Australia, Eurasia dan Pasifik yang bertemu di Banda serta pertemuan lempeng Pasifik-Asia di Sulawesi dan Halmahera. Belum lagi gempa yang terkait dengan sesar Sumatera, sesar Palu, atau sesar di yang berada di Papua. Ada juga sesar yang lebih kecil di Jawa seperti sesar Cimandiri, Jawa Barat. Nah, jika pergeseran permukaan bumi berdasarkan teori lempeng tektonik ini terjadi di bawah permukaan laut, maka risiko terbesarnya adalah tsunami. jadi, jelas bahwa organisasi Tagana memang sangat diperlukan di Indonesia. Tujuannya bukan mencegah bencana alam, sebab teknologi saat ini belum sanggup memprediksi gempa tektonik. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah risiko gejala alam. Misalnya mengurangi risiko jumlah korban akibat ketiadaan pemandu untuk menyelamatkan diri. Terlebih jika gempa dan tsunami berlangsung tengah malam seperti di Mentawai. Jadi, apa yang saya bilang tadi bahwa tak mengenal Tagana berarti beruntung, rasanya harus dievaluasi lagi. Justru mengenal Tagana sebelum terjadi bencana akan lebih baik lagi karena dengan sendirinya kita berada di lingkup kesadaran atau siaga bencana. Beruntung kita masih memilik Tagana. Di negara maju, jangankan bencana, pantai saja dijaga oleh pasukan coastal guard. Masih di negara maju, penghasilan pasukan pemadam kebakaran berada di peringkat tinggi di antara pegawai negeri sipil lainnya mengingat risiko dan cakupan tugasnya yang luar biasa. Di sini, kebanyakan yang aktif di Tagana bukanlah aparat pemerintah yang digaji, melainkan para relawan yang dengan kesadaran penuh memahami betapa korban bencana memerlukan uluran tangan orang lain. Sudah saya bilang, mereka ada yang bermukim di wilayah rawan bencana, bahkan mungkin pernah menjadi korban. Tapi yang mengherankan saya, ketika banjir Jakarta pada Januari 2013 melanda, rasa-rasanya peran Tagana tak terlalu menonjol. Apakah banyak Taruna yang menjadi korban, atau kurang publikasi saja? Atau ada hal-hal lain yang saya tidak ketahui. Ada yang bisa menjelaskan, Pak Menteri Sosial, Pak Panglima Tagana?v