BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun disampaikan dalam bentuk dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta tahun 2011 yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dalam pelaksanaan desentralisasi oleh Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, yang meliputi:
A. Urusan Wajib 1. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta diwujudkan dengan perluasan dan kemudahan akses pendidikan yang bermutu, murah dan mudah dijangkau pada semua jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. Berbagai program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya terus ditingkatkan, baik dari segi infrastruktur bangunan, sarana dan prasarana belajar maupun peningkatan kesejahteraan guru terutama di daerah terpencil, sehingga dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Pencapaian Kabupaten Purwakarta tahun 2011 bidang pendidikan terus mengalami peningkatan, yang dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja Kunci
IV - 1
(IKK). Dalam penanggulangan angka putus sekolah dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun tergambarkan dari IKK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sederajat dan IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat. Pada tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta dapat dipastikan tidak terdapat lagi anak yang putus sekolah pada tingkat SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat. Untuk pendidikan menengah juga mengalami penurunan pada IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat sebesar 0.10 point. Seperti IKK untuk pendidikan anak usia dini tahun 2011 mencapai 53,06%, atau meningkat 0,86 point dibandingkan dengan tahun 2010. Bahkan IKK untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sederajat tahun 2011, mencapai 75,94% atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2.15 point dibandingkan dengan tahun 2010. IKK Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan IKK Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berturut-turut mengalami penurunan sebesar 27,16 point dan 2,10 point. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya peserta didik tidak melanjutkan pendidikannya di daerah asal melainkan melanjutkan pendidikannya di kota besar lain atau daerah tertentu (pesantren/ boarding school). Data Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
URAIAN IKK pendidikan anak usia dini IKK penduduk yang berusia dibawah 15 tahun yang melek huruf IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A sederajat IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sederajat IKK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sederajat IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK sederajat IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI
IV - 2
TAHUN 2010 52,20
TAHUN 2011 53,06
POINT KENAIKAN 0.86
98,18
98,91
0.73
99,64
98,21
-1.43
96,92
96,29
-0.63
73,79
75,94
2.15
0,00
0,00
0.00
0,09
0,00
-0.09
0,35
0,25
-0.10
100
100
0.00
Lanjutan Tabel 4.1 NO.
URAIAN
10.
IKK Angka Kelulusan (AL) SMP
11.
IKK Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA IKK Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs IKK Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA IKK guru-guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV
12. 13. 14.
TAHUN 2010 100
TAHUN 2011 100
POINT KENAIKAN 0.00
100
99,97
-0.03
99,22
72,06
-27.16
85,55
83,45
-2.10
61,62
63,53
1.91
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, adalah sebagai berikut:
a.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1)
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka (Bantuan Propinsi Tahun 2011), dengan anggaran sebesar Rp201.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp201.440.000,00 atau 100,00%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya KBM di 16 SMP terbuka, TKB Mandiri dan TKB Reguler.
2)
Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru (Bantuan
Propinsi
Tahun
2011),
dengan dari
Rp1.505.680.000,00
atau
100,00%
Rp1.505.680.000,00.
Hasil
pelaksanaan
realisasi
sebesar
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
peningkatan kesejahteraan Guru Bantu SD/MI yang berpendidikan Sarjana dan Tim Teknis. 3)
Kegiatan Administrasi dan Pengelolaan DAK (Luncuran Tahun 2010), dengan realisasi sebesar Rp269.788.000,00 atau 76,97% dari anggaran sebesar Rp350.508.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya administrasi dan pengelolaan DAK tahun 2011 untuk Sekolah Dasar.
4)
Kegiatan Bantuan Operasional Untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Propinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar (Bantuan Propinsi Tahun 2011), dengan realisasi sebesar Rp6.773.112.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.773.112.500,00.
5)
Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan realisasi sebesar
Rp87.000.000,00
atau
96,67%
dari
anggaran
sebesar
IV- 3
Rp90.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselengaranya lomba kreatifitas siswa untuk 13 cabang lomba. 6)
Kegiatan Pengadaan Lahan SMPN 2 Cibatu, dengan realisasi sebesar Rp66.235.000,00 atau 88,41% dari anggaran sebesar Rp74.916.750,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya tambahan lahan untuk SMPN 2 Cibatu seluas 720 m2.
7)
Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan, RKB, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu SD dan SMP (Luncuran DAK 2010), dengan realisasi sebesar Rp22.175.979.380,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp23.250.902.035,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rehab ruang perpustakaan dan tersedianya sarana untuk SD dan SMP di 134 sekolah.
8)
Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pengembangan SDN Nagrog di Kecamatan Wanayasa, dengan realisasi sebesar Rp240.950.000,00 atau 96,38% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya lahan tambahan untuk SD Negeri Nagrog seluas 1.250 m2.
9)
Kegiatan Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan TK dan SD untuk Peraga Edutainment Berbasis Pembelajaran Aktif Kreatip Efektip dan Menyenangkan (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar Rp630.000.000,00
atau
100,00%
Rp630.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
tersedianya alat peraga Edutaintment yang berbasis pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) di 21 SD. 10) Kegiatan Pengadaan Pusat Sumber Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi SD dan SMP (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar
Rp1.872.000.000,00
Rp1.890.000.000,00.
Hasil
atau
99,05%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya pengadaan pusat sumber belajar teknologi informasi dan komunikasi di 12 SD dan 8 SMP. 11) Kegiatan Penyelenggaraan UASBN dan US SD SMP, dengan realisasi sebesar
Rp302.682.500,00
Rp325.000.000,00.
Hasil
atau
93,13%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
terselenggaranya UASBN SDN dan US SMP bagi 16.035 siswa.
IV - 4
sebesar adalah
12) Kegiatan Pengadaan Raport, dengan realisasi sebesar Rp172.514.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp172.521.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya raport untuk TK sebanyak 1.850 buku, SD sebanyak 21.100 buku, SMP sebanyak 12.900 buku. 13) Kegiatan
BOSDA
Tahun
2011,
dengan
atau
99,99%
dari
Rp3.106.231.000,00 Rp3.106.622.000,00.
Hasil
pelaksanaan
realisasi
sebesar
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya bantuan keuangan untuk program bantuan operasional sekolah terhadap 437 SDN/SDLBN/MIN dan 93 SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Negeri. 14) Kegiatan Pengelolaan BOS Pusat, BOS Propinsi dan BOS Daerah, dengan realisasi sebesar Rp35.125.000,00 atau 70,25% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terealisasinya penyaluran dana BOS, baik pusat, provinsi dan kabupaten secara efektif dan efisien untuk 445 siswa SD dan 90 siswa SMP. 15) Kegiatan Lomba tata upacara bendera (LTUB) dan baris berbaris (LBB), dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya LTUB, LPBB dan siswa berprestasi tingkat kabupaten dan provinsi. 16) Kegiatan Pengembangan SBKL, SSN dan Sekolah Terpadu, dengan realisasi sebesar
Rp49.995.000,00
Rp50.000.000,00.
atau
Hasil
99,99%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya Workshop SBKL, SSN dan Sekolah Terpadu sebanyak tiga kegiatan, yang terdiri dari Sekolah Terpadu sebanyak 16 SD, SSN 23 SD dan SBKL 19 SD. 17) Kegiatan
BOS
Pusat
Rp59.048.796.500,00
Tahun atau
Rp59.153.298.000,00.
Hasil
2011, 99,82%
pelaksanaan
dengan dari
realisasi
sebesar
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
adalah
tersalurkannya dana BOS Pusat untuk 432 SD/SDLB Negeri dan 95 SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Negeri. 18) Kegiatan
Peningkatan
Pemerataan
Layanan
Pendidikan
SMP
Yang
Berkualitas di Jawa Barat (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar
Rp824.839.500,00
Rp824.839.500,00.
Hasil
atau
100,00%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
IV- 5
terealisasinya 8 jenis layanan untuk peningkatan pemerataaan layanan pendidikan tingkat SMP yang berkualitas di Kabupaten Purwakarta. 19) Kegiatan Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar Rp49.750.000,00 atau 76,83% dari anggaran sebesar Rp64.750.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselenggaranya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan TK dan SD di Kabupaten Purwakarta.
b. Program Pendidikan Menengah 1)
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA/SMK, dengan anggaran realisasi
sebesar
Rp185.000.000,00.
Rp185.000.000,00 Hasil
pelaksanaan
atau
100,00%
kegiatan
dari
tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya UAS tingkat SMA/MA/SMK untuk 16 mata pelajaran di 60 sekolah. 2)
Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengiriman Olimpiade SMA dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), dengan realisasi sebesar Rp18.100.000,00 atau 90,50% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemilihan dan pengiriman 2 orang peserta Olimpiade SMA dan LKS ke tingkat provinsi.
3)
Kegiatan Pembinaan Paskibra, dengan realisasi sebesar Rp125.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya seleksi dan pembinaan Paskibra untuk peringatan HUT RI ke-65 bagi 30 orang peserta.
4)
Kegiatan Ekspo Pendidikan SMK (EPITECH 6) Tingkat Propinsi dan Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi), dengan realisasi sebesar Rp21.850.000,00 atau 72,83% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselengganya pameran pendidikan SMK (EPITECH 6) dan Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) tingkat provinsi.
5)
Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA dan SMK, dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya 6 kali sidak dan pembinaan siswa di sekolah-sekolah rawan tawuran.
IV - 6
6)
Kegiatan Rehabilitasi ruang kelas SMA dan SMK (Luncuran DPPIP 2010), dengan realisasi sebesar Rp357.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp357.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pekerjaan rehabilitasi untuk ruang kelas dan tersedianya sarana/alat
pembelajaran
bagi
sekolah
dengan
satu
paket
alat
pembelajaran. 7)
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMA dan SMK Sekolah Standar Nasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar Rp969.500.000,00 atau 95,05% dari. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terealisasinya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk Pusat Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi, laboratorium bahasa, alat peraga astronomi, alat peraga IPA dan aplikasi pembelajaran IPA terhadap SMA dan SMK.
8)
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SMA di Jawa Barat (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar Rp418.500.000,00 atau 83,70% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan
tersebut,
adalah
terealisasinya
peningkatan
kualitas
dan
produktivitas SMA di Jawa Barat untuk 2 unit RKB SMA; 2 unit rehab ruang kelas SMA; dan 1 ruang laboratorium bahasa dan 1 ruang perpustakaan. 9)
Kegiatan Pengadaan Buku Bacaan Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Siswa SMA/SMK/MA (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar
Rp21.965.700,00
atau
99,84%
dari
anggaran
sebesar
Rp22.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya buku bacaan
penanggulangan narkoba
dan
HIV/AIDS bagi
siswa
SMA/SMK/MA.
c.
Program Pendidikan Non Formal 1)
Kegiatan Lomba Keteladanan Program PNFI dan Upacara Hari Aksara Internasional, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau
100,00%
dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya lomba keteladanan Program PNFI dan upacara HAI. 2)
Kegiatan Penyelenggaraan Pasanggiri Sirung Sunda dan Pinilih dan Pengiriman Ke Tingkat Wilayah Serta Propinsi, dengan realisasi sebesar
IV- 7
Rp69.100.000,00 atau 98.71% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Festival Pasanggiri Budak Lembur untuk 7 jenis/kategori. 3)
Kegiatan Jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal (PTKPNF), dengan realisasi sebesar Rp23.350.000,00 atau 93,40% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK-PNF untuk 12 orang peserta di 17 kegiatan.
4)
Kegiatan Festival saung bambu dalam rangka hari jadi Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya Festival Saung Bambu dalam rangka Hari Jadi Purwakarta. 5)
Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Gender dan Pendidikan Kesetaraan (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar
Rp54.910.000,00
Rp55.000.000,00.
Hasil
atau
99,84%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya Sosialisasi PUG untuk 3 sekolah dan 17 Organisasi Wanita.
d. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1)
Kegiatan Pelaksanaan sertifikasi pendidik, dengan realisasi sebesar Rp21.625.000,00 atau 86,50% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeriksaan portfolio untuk guru yang akan sertifikasi sebanyak 750 orang.
2)
Kegiatan Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi, dengan realisasi sebesar Rp26.850.000,00 atau 89,50% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya tenaga pendidik berprestasi tingkat kabupaten sebanyak 21 orang.
3)
Kegiatan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, dengan realisasi sebesar Rp29.500.000,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penetapan angka kredit terhadap 640 orang guru dan 10 orang pengawas. 4)
Kegiatan Pengembangan Balai Guru Kesenian, dengan realisasi sebesar Rp100.539.950,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp101.245.950,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlatihnya guru kesenian
IV - 8
sebanyak 68 orang dan terlaksananya pengadaan alat musik sebanyak 15 jenis alat musik dengan peralatan pendukung lainnya. 5)
Kegiatan
Seleksi
Kepala
Sekolah
RSBI,
dengan
realisasi
sebesar
Rp19.400.000,00 atau 97,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya Kepala Sekolah RSBI, SMPN dan SMAN.
e.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Updating Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan
Nomor
Induk
Siswa
Nasional
(NISN),
dengan
realisasi
sebesar
Rp33.754.050,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp33.754.050,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Updating NUPTK terhadap 12.219 orang tenaga pendidik dan Updating NISN terhadap 179.927 orang siswa.
Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Urusan Pendidikan, diantaranya: 1)
Kurangnya pemahaman pengelola kegiatan dalam hal administrasi keuangan, sehingga capaian kegiatan tidak mencapai 100%.
2)
Keterlambatan dalam pencairan dana, sehingga berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan.
3)
Pada perubahan anggaran terdapat kegiatan yang melibatkan pihak ketiga melalui proses lelang, sehingga waktu yang tersedia tidak cukup untuk merealisasikan kegiatan tersebut.
Sedangkan solusi yang dilaksanakan dalam mengahadapi permasalahan tersebut, diantaranya: 1)
Perlu diadakan pelatihan penatausahaan keuangan bagi para pengelola kegiatan terutama Bendahara Pengeluaran Pembantu di setiap OPD.
2)
Kegiatan yang memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama tidak dianggarkan pada anggaran perubahan.
IV- 9
2. Kesehatan Kebijakan pembangunan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat, dengan berbagai upaya yang dilaksanakan, antara lain: Pengadaan obat esensial, generik dan buffer stock; Peningkatan pengawasan obat dan makanan; Pemberantasan penyakit menular; Peningkatan status gizi masyarakat (ibu hamil, bayi dan balita); Promosi kesehatan; Kesehatan berbasis masyarakat; Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; Penyehatan air dan pengamanan limbah; Penyehatan lingkungan; Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya; Penyediaan sarana dan prasarana menuju Desa Siaga; Peningkatan, pembinaan, pengawasan fasilitasi pelayanan
kesehatan
kerja;
Pembinaan,
pengawasan,
fasilitasi
pengobatan
tradisional; Peningkatan kesehatan anak balita; Peningkatan kesehatan lansia; Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak; Penyusunan standar akreditasi dan regulasi institusi kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan SDM rumah sakit dan laboratorium daerah; Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit, laboratorium daerah dan meningkatkan status akreditasi rumah sakit daerah. Pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat dilihat dan diukur dari Capaian Kinerja dalam Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dihitung dari tinggi rendahnya indeks kesehatan, yang dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH/UHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Indeks kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yang terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 67,32%, jumlah kematian ibu sebanyak 29 kasus,
neonatal sebanyak 100 kasus, kematian bayi sebanyak 30 kasus. Pada tahun 2011 terjadi penurunan kasus, seperti kematian neonatal sebesar 6.78% dan kematian ibu sebesar 12,12% jika dibandingkan dengan tahun 2010. Jumlah kasus kematian bayi dan ibu di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.2.
IV - 10
Tabel 4.2 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1.
2.
URAIAN
KETERANGAN
TAHUN 2010 2011
Jumlah kasus kematian 90 a. Neonatal
110
b. Bayi
52
30
Jumlah kasus kematian ibu
27
29
Penyebab Kematian Bayi: masalah laktasi, infeksi, asfiksia, BBLR dan penyebab lainnya. Penyebab Kematian Ibu: Pendarahan, eklamsia, infeksi dan penyebab lainnya.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan harus ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan tersebar di setiap kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan hingga tahun 2011, di Kabupaten Purwakarta terdapat 1 Rumah Sakit Negeri (Daerah), 1 Rumah Sakit Negeri (TNI), 5 Rumah Sakit Umum Swasta, 1 Rumah Sakit Khusus Swasta, 1 Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta dan 1 Rumah Sakit Bersalin, 50 Puskesmas Pembantu, 95 Klinik Kesehatan, dan 989 posyandu yang tersebar di 17 kecamatan, yang diimbangi juga dengan peningkatan jumlah tenaga medis dan keperawatan. Jumlah persalinan tahun 2011 dengan bantuan tenaga kesehatan, yaitu menggunakan jasa Linakes sebanyak 19.571 persalinan atau meningkat 649 persalinan dibandingkan dengan tahun 2010. Capaian kinerja untuk jumlah persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan dalam kurun waktu 2008-2011 tercatat 3.808 persalinan. Besarnya capaian tersebut mengindikasikan semakin baiknya pemahaman masyarakat Kabupaten Purwakarta akan pentingnya tenaga kesehatan (Linakes) dalam proses persalinan. Selain itu berbagai upaya peningkatan kecakapan tenaga persalinan tradisional (Lindukun) melalui kerjasama dengan para bidan yang tersebar di masing-masing desa. Dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2011 telah membangun 4 unit Puskesmas Rawat Inap (DTP/Dengan Tempat Perawatan) yang berlokasi di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Darangdan. Selain itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi telah berdiri 15 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang tersebar di Kabupaten Purwakarta. Jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan
IV- 11
dan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat dilihat pada table 4.3. Tabel 4.3 Perkembangan Data Pembangunan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
ASPEK
1.
Jumlah Rumah Sakit a. Rumah Sakit Negeri (Daerah) b. Rumah Sakit Negeri (TNI) c. Rumah Sakit Umum Swasta d. Rumah Sakit Khusus Swasta e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta f. Rumah Sakit Besalin
TAHUN 2010
TAHUN 2011
1 1 5 1 1 0
1 1 5 1 1 2
20 50
20 50
91 968
95 989
Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas Pembantu Jumlah klinik kesehatan Jumlah Posyandu 2.
Jumlah Tenaga Kesehatan a. Tenaga Medis
3.
b. Tenaga Keperawatan Jumlah persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan
4.
Jumlah kasus kematian
72
84
344 18.922
485 19.571
90 52
110 30
27 68.06
29
207.058
207.058
75.641
56.860
a. Neonatal b. Bayi 5. 6. 7. 8.
Jumlah kasus kematian ibu Perkembangan angka harapan hidup Jumlah masyarakat anggota jamkesmas Jumlah masyarakat terlayani program Jamkesmas
KET.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 untuk membantu penduduk miskin dalam hal pelayanan kesehatan, diantaranya pelaksanaan khitanan massal kepada 1.480 orang anak, operasi bibir sumbing sebanyak 10 orang dan operasi katarak sebanyak 130 orang. Sedangkan jumlah masyarakat yang mendapatkan Jamkesmas sebanyak 207.058 orang. Adapun capaian program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:
IV - 12
a.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1)
Kegiatan Pengadaaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (DAK Tahun 2011), dengan realisasi sebesar Rp3.243.148.500,00 atau 94,8% dari anggaran
sebesar
Rp3.432.500.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut, adalah terpenuhinya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan dasar di 16 puskesmas, 45 Pustu, 4 Puskesmas PONED dan DTP. 2)
Kegiatan Pendamping DAK Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dengan realisasi sebesar Rp394.525.945,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp394.525.945,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpenuhinya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan dasar di 16 puskesmas, 45 Pustu, 4 Puskesmas PONED dan DTP. 3)
Kegiatan Pengelolaan Administrasi DAK Obat Kesehatan, dengan realisasi sebesar
Rp18.600.000,00
atau
93,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi DAK.
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1)
Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Kegiatan Penunjang Administrasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Purwakarta, telah dilaksanakan di 17 kecamatan dengan realisasi sebesar Rp1.156.593.595,00 Rp1.200.000.000,00.
atau Hasil
96,38%
dari
pelaksanaan
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
adalah
terpenuhinya operasional pelayanan kesehatan dasar di posyandu dan penyuluhan UKS/UKGS di masing-masing wilayah kerja UPTD Puskesmas. 2)
Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan DTP Cibatu, dengan realisasi sebesar
Rp40.000.000,00
Rp40.000.000,00. terpenuhinya
Hasil
operasional
atau
100,00%
pelaksanaan pelayanan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
PONED
dan
DTP
di
wilayah
Puskesmas Cibatu selama 12 bulan. 3)
Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan DTP Wanayasa, dengan realisasi sebesar Rp32.650.000,00 atau 81,63% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. terpenuhinya
Hasil
operasional
pelaksanaan pelayanan
kegiatan Puskesmas
tersebut, PONED
adalah
dan
Wanayasa selama 12 bulan.
IV- 13
DTP
4)
Kegiatan Operasinal Puskesmas DTP Sukatani, dengan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya operasional pelayanan kesehatan DTP di Puskesmas Sukatani.
5)
Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan IGD Jatiluhur, dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpenuhinya operasional 19 tenaga kesehatan dan tersedianya sarana Puskesmas PONED dan IGD. 6)
Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan IGD Plered, dengan realisasi sebesar
Rp20.000.000,00
atau
100,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlayaninya persalinan oleh tenaga kesehatan selama 12 bulan. 7)
Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan IGD Pasawahan, dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kegiatan PONED untuk pelayanan ibu hamil di wilayah Puskesmas Pasawahan selama 12 bulan.
c.
Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jajanan Anak Sekolah, dengan realisasi sebesar
Rp15.000.000,00
atau
100,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pangan jajanan anak sekolah serta pembinaan terhadap pengelola kantin di sekolah.
d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Kewaspadaan Kesehatan Gizi Bayi dan Balita, dengan realisasi sebesar Rp14.860.000,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data bayi dan balita yang kekurangan gizi atau Kurang Energi Protein (KEP) di 192 desa/kelurahan.
e.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Penyehatan Lingkungan, dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan
IV - 14
kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan tentang lingkungan yang sehat terhadap penjual makanan dan minuman di tempat umum untuk 30 SD, 10 warung bakso, 10 pabrik tahu, 10 depot dan 2 rumah makan yang dikunjungi calon jemaah haji.
f.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1)
Kegiatan Penanggulangan KLB dan Bencana, dengan realisasi sebesar Rp89.252.500,00 atau 89,25% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya
penanggulangan 20 Kejadian Luar Biasa. 2)
Kegiatan Pelayanan Imunisasi dan Surveilans Epidemologi, dengan realisasi sebesar
Rp25.000.000,00
Rp25.000.000,00.
Hasil
atau
100,00%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kegiatan imunisasi bayi sebanyak 19.500 orang dan ibu hamil sebanyak 15.500 orang serta surveilans epidemilogi. 3)
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji, dengan realisasi sebesar
Rp50.000.000,00
atau
100,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlayaninya pelayanan kesehatan terhadap 699 orang calon jemaah haji. 4)
Kegiatan
Fogging/Pemberantasan Sarang
sebesar
Rp50.000.000,00
Rp50.000.000,00.
Hasil
atau
Nyamuk, dengan
100,00%
pelaksanaan
realisasi
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pengasapan/fogging bagi sarang nyamuk di 25 lokasi. 5)
Kegiatan Kampanye dan Pekan Imunisasi Campak, dengan realisasi sebesar
Rp50.000.000,00
Rp50.000.000,00.
Hasil
atau
100,00%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kampanye dan imunisasi campak terhadap 88.078 orang balita.
g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Jamkesmas, dengan realisasi sebesar Rp4.496.441.164,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlayaninya peleyanan kesehatan bagai masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebesar 85,00%.
IV- 15
2)
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Miskin, dengan realisasi sebesar
Rp961.589.695,00
Rp1.084.200.000,00.
atau
Hasil
88,69%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin untuk kegiatan khitanan massal bagi 1.480 orang, operasi bibir sumbing bagi 10 orang dan operasi katarak bagi 130 orang. 3)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diliuar Kuota Jamkesmas (Bantuan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011), dengan realisasi sebesar Rp848.119.169,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp850.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlayaninya pelayanan kesehatan bagai masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebesar 85,00%.
h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1)
Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas, dengan realisasi sebesar Rp1.011.593.000,00 atau 91,96% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya 21 paket alat kesehatan bagi Puskesmas Rawat Inap.
2)
Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Pemagaran Puskesmas Sukasari (Luncuran Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat Tahun 2010), dengan realisasi sebesar Rp179.550.000,00 atau 95,00% dari anggaran sebesar Rp189.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunnya Rumah Dinas Medis dan pagar Puskesmas Sukasari.
3)
Kegiatan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Darangdan, dengan realisasi sebesar Rp903.515.243,00 atau 94,85% dari anggaran sebesar Rp952.528.189,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terbangunnya gedung Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Darangdan. 4)
Kegiatan Pemagaran Puskesmas Koncara, dengan realisasi sebesar Rp39.474.390,00 atau 99,31% dari anggaran sebesar Rp39.750.000,00. Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terbangunnya
pagar
Puskesmas Koncara. 5)
Kegiatan Pemagaran Puskesmas Maracang, dengan realisasi sebesar Rp38.523.000,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp38.700.000,00.
IV - 16
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunannya pagar Puskesmas Koncara. 6)
Kegiatan Pemagaran Puskesmas Bungursari, dengan realisasi sebesar Rp34.624.233,00 atau 89,47% dari anggaran sebesar Rp38.700.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunannya pagar Puskesmas Bungursari.
7)
Kegiatan Pembangunan Puskesmas Munjuljaya, dengan realisasi sebesar Rp732.347.175,00 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp774.682.875,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunnya gedung Puskesmas Munjuljaya beserta mebelair dan alat kesehatannya.
8)
Kegiatan Pembangunan Gedung Dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED Puskesmas Campaka, Puskesmas Kiarapedes, Puskesmas Maniis, Puskesmas Munjuljaya, Puskesmas Tegalwaru (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp2.667.665.500,00 atau 90,52% dari anggaran sebesar Rp2.947.017.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terbangunnya 5 unit gedung puskesmas mampu PONED, yaitu di Kecamatan Campaka, Kiarapedes, Maniis, Munjuljaya dan Tegalwaru.
i.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1)
Kegiatan Pelayanan P3K dan Kesiagaan Hari Raya dan Tahun Baru, dengan realisasi sebesar Rp15.620.000,00 atau 78,10% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya jamuan makan, transport bagi para perawat/dokter yang tugas pada saat hari raya dan tahun baru.
2)
Kegiatan Pelayanan Akreditasi dan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan (Biaya Operasional Perda Perizinan Kesehatan), dengan realisasi sebesar Rp18.525.000,00 atau 92,63% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya
perizinan baru
sarana kesesehatan di 11 rumah sakit, 84 klinik, 42 apotik dan 18 rumah bersalin. 3)
Kegiatan Pendamping Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Pusat), dengan realisasi sebesar Rp23.150.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp23.150.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpantau dan terbinanya 20 puskesmas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
IV- 17
j.
Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan 1)
Kegiatan Pengadaan Reagensia dan Peralatan Laboratorium Kesehatan, dengan realisasi sebesar Rp73.475.000,00 atau 97,97% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Reagent dan peralatan laboratorium kesehatan.
2)
Kegiatan Operasional Laboratorium Kesehatan, dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya bimbingan teknis terhadap petugas laboratorium kesehatan di 20 puskesmas.
Sedangkan capaian program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, adalah sebagai berikut: Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1)
Kegiatan
Pembangunan
IGD
(Lanjutan),
dengan
realisasi
sebesar
Rp369.240.000,00 atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp389.340.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya gedung IGD. 2)
Kegiatan Peningkatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit, dengan realisasi sebesar Rp27.416.031.687,00 atau 91,87% dari anggaran sebesar Rp29.842.401.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
terlaksananya
pengadaan
terpeliharanya
sarana
dan
prasarana
mendukung pelayanan di Rumah Sakit Bayu Asih. 3)
Kegiatan
Pengadaan
Elektronika
Display,
dengan
realisasi
sebesar
Rp48.774.000,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp49.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya display informasi
secara
elektronika. 4)
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Ambulance (DPID 2011), dengan alokasi anggaran sebesar Rp355.240.000,000 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp373.100.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan 2 unit ambulance.
5)
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DPID 2011), dengan realisasi sebesar Rp6.143.452.600,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp6.146.252.600,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya alat kesehatan.
IV - 18
Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Urusan Kesehatan, diantaranya: 1)
Kurangnya pemahaman pengelola kegiatan dalam hal administrasi keuangan, sehingga capaian kegiatan tidak mencapai 100%.
2)
Keterlambatan dalam pencairan dana, sehingga berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan.
Sedangkan solusi yang dilaksanakan dalam mengahadapi permasalahan tersebut, diantaranya: 1)
Perlu diadakan pelatihan penatausahaan keuangan bagi para pengelola kegiatan terutama Bendahara Pengeluaran Pembantu di setiap OPD.
2)
Kegiatan yang memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama tidak dianggarkan pada anggaran perubahan.
3.
Pekerjaan Umum Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Bidang Pekerjaan Umum
merupakan prioritas utama, dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang layak dan mampu untuk mendukung tumbuh kembangnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dalam pendistribusiaan barang dan jasa. Sebagai daerah yang terus berkembang, kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan air bersih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta diarahkan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, namun juga agar terjadi pemerataan. Kebijakan ini ditempuh mengingat masih adanya ketimpangan antar wilayah dihawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan berpotensi memicu konflik horisontal. Untuk itu kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada tingkat lokal, sehingga seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta dapat berkembang secara lebih berimbang, dengan cara: 1)
Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar sampai ke pelosok desa;
2)
Mempertahankan kondisi infrastruktur dan sarana prasarana dasar yang ada;
IV- 19
3)
Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar di daearahnya. Jenis infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, meliputi jaringan jalan, irigasi dan
air bersih.
Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten
Purwakarta, panjang Jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2011 sepanjang 722,2 km, yang terdiri tipe perkerasan Jalan Hotmix sepanjang 350,342 km atau 48,50%, Jalan Aspal Lapen sepanjang 218,142 km atau 30,20%, Jalan Beton sepanjang 26,508 km atau 3,70%, Jalan Batu/Kerikil sepanjang 117,018 km atau 17,98% dan Jalan Tanah sepanjang 10,190 km atau 1,40%. Komposisi jenis permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.1 dan grafik 4.1. Tabel 4.4 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
TIPE PERMUKAAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
1.
Jalan Aspal (Hotmix)
311,051 km
350,342 km
2.
Jalan Aspal (Lapen)
262,598 km
218,142 km
3.
Jalan Beton
4.
Jalan Batu/Kerikil
5.
Jalan Tanah JUMLAH
11,258 km
26,508 km
127,003 km
117,018 km
10,190 km
10,190 km
722,100 km
722,200 km
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Grafik 4.1 Prosentase Jalan Kabupaten Tipe Perkerasan di Kabupaten Purwakarta Hingga Tahun 2011 1,40% 3,70%
17,98%
48,50%
30,20%
Beton
Hotmix
Lape n
Batu
Tanah
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV - 20
Kondisi Jalan Kabupaten sampai dengan Tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta, yaitu dalam kondisi baik sepanjang 376,984 km atau 52,20%, kondisi sedang sepanjang 139,045 km atau 19,30%, kondisi rusak sepanjang 114,324 km atau 15,80% dan kondisi rusak berat sepanjang 91,847 km atau 12,70%. Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.5 dan grafik 4.2. Tabel 4.5 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
TIPE PERMUKAAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
1.
Baik
339,199 km
376,984 km
2.
Sedang
175,038 km
139,045 km
3.
Rusak
105,164 km
114,324 km
4.
Rusak Berat JUMLAH
102,699 km
91,847 km
722,100 km
722,200 km
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Grafik 4.2 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011
(12.7%)
(15.8%)
(52.2%)
(19.3%)
Baik
Sedang
Rusak
Rusak Berat
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Kondisi Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, mengalami peningkatan sepanjang 43,518 km atau 9,97% bila
IV- 21
dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini menunjukan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga dan meningkatkan kondisi Jalan Kabupaten terus lebih baik. Tabel 4.6 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
KONDISI JALAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
1.
Mantap
514,237 km
516,029 km
2.
Kurang Mantap
105,164 km
114,324 km
3.
Kritis
102,699 km
91,847 km
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Grafik 4.3 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011
13%
16%
71%
Mantap
Tidak Mantap
Kritis
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kanupaten Purwakarta, tahun 2012.
Tabel 4.7 Capaian Kinerja Bidang Kebinamargaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN KEGIATAN
HASIL
1.
Pembangunan Jembatan
2.
Peningkatan Jalan
3.
Pemeliharaan Rutin
4.
Pemeliharaan Periodik
5.
Pemeliharaan Gorong - Gorong
4 unit
6.
Pemeliharaan Jembatan
2 unit
7.
Rehabilitasi Trotoar
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kanupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV - 22
2 unit 36,94 km 200,00 km 8,73 km
2.337,00 m1
Sistem irigasi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari Irigasi Teknis, Semi Teknis dan Pedesaan. Sistem Irigasi Teknis secara umum menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat dengan luasan 1.000 s/d 3.000 ha yang pengelolaannya dilaksanakan Perum Jasa Tirta II (PJT II). Irigasi teknis terdiri dari tiga daerah irigasi, yaitu: a. Daerah Irigasi Solokangede 1.553 ha. b. Daerah Irigasi Wanayasa 1.074 ha. c. Daerah Irigasi Cisomang 2.117 ha. Untuk daerah Irigasi Pedesaan (Semi Teknis dan Sederhana) seluas 10.788ha. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Purwakarta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Perum Jasa Tirta II dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Dalam upaya perbaikan jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, melaksanakan berbagai program dan kegiatan, antara lain: Survey
Investigasi Design (SID) di lima Daerah Irigasi, yaitu Tanjung Sari, Cisagu III, Garokgek I, Garokgek II, dan Garokgek III, serta melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi di empat Daerah Irigasi, yaitu Cilampahan, Cibingbin, Leuwi Kadu dan Citalang. Data rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat di lihat pada tabel 4.8. Tabel 4.8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN KEGIATAN
HASIL
1.
Rehabilitasi Lining
651 M
2.
Rehabilitasi Bendung
1 Unit
3.
Bangunan Box Bagi
1 Unit
4.
Free Intake
1 Unit
5.
Krib Bronjong
52 M3
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kanupaten Purwakarta, tahun 2012.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, selain mendapat dana dari APBD Kabupaten Purwakarta juga mendapat alokasi dana dari APBN melalui Water Resources and irrigation
Sector Management Program (WISMP). Pada tahun 2011 Program WISMP telah melakukan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi di tujuh Daerah Irigasi, yaitu
IV- 23
Garokgek 2, Cibeber, Nangerang, Ciburial, Gengereng, Solokan Gede, dan Cigandasoli. Air
bersih
merupakan
salah
satu
kebutuhan
dasar
manusia
dalam
mempertahankan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi derajat kesehatan setiap individu, karena berbagai penyakit dapat timbul dari penggunaan air yang tidak bersih. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan di atas adalah dengan mengupayakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih baik perpipaan maupun non perpipaan di kawasan rawan air bersih. Pembangunan sarana prasarana air bersih di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan di empat lokasi, yaitu Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong, Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes, Desa Cibuntu dan Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa. Data pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.9. Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN KEGIATAN
HASIL
1.
Mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM)
3 unit
2.
Mesin Pompa Air Tenaga Surya (PATS)
1 unit
3.
Hidran Umum
9 unit
4.
Broncaptering (bangunan penangkap air)
1 unit
5.
Hidrophore
1 unit
6.
Pipanisasi
3.200 m
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan selain dilakasanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan juga dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pada tahun 2011 telah dibangun sarana prasana air bersih sebanyak 15 unit, yang tersebar di Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Plered dan Pasawahan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, adalah sebagai berikut:
IV - 24
a.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1)
Kegiatan Peningkatan Jalan Hegarmanah-Babakan Cikao, dengan realisasi sebesar
Rp513.087.451,00
Rp556.624.600,00.
Hasil
atau
92,18%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
kegiatan
terlaksananya peningkatan Jalan Hegarmanah-Babakan Cikao. 2)
Kegiatan Peningkatan Jalan Cikeris-Pondok Bungur, dengan realisasi sebesar
Rp515.348.968,00
Rp630.877.100,00.
Hasil
atau
81,69%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
kegiatan
terlaksananya peningkatan Jalan Cikeris-Pondok Bungur. 3)
Kegiatan Peningkatan Jalan Kertasari-Cilingga, dengan realisasi sebesar Rp493.505.523,00 atau 92,35% dari anggaran sebesar Rp534.376.600,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya peningkatan Jalan Kertasari - Cilingga.
4)
Kegiatan Peningkatan Jalan Bojong Timur-Pasanggrahan, dengan realisasi sebesar
Rp556.646.505,00
Rp659.000.000,00.
Hasil
atau
84,47%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya peningkatan Jalan Bojong Timur-Pasanggrahan. 5)
Kegiatan
Lanjutan
Peningkatan Jalan Tanjung
Garut-Cisaat, dengan
realisasi sebesar Rp624.684.850,00 atau 95,00% dari anggaran sebesar Rp657.562.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Tanjung Garut-Cisaat. 6)
Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Cibukamanah-Kadubandeng, dengan realisasi sebesar Rp534.488.050,00 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp579.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Cibukamanah-Kadubandeng. 7)
Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Benteng-Cirangkong, dengan realisasi sebesar
Rp593.959.267,00
Rp637.916.000,00.
Hasil
atau
93,11%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Benteng-Cirangkong. 8)
Kegiatan
Lanjutan
Peningkatan
Jalan
Taringgulandeh-Parakan
Garokgek, dengan realisasi sebesar Rp686.946.303,00 atau 88,62% dari anggaran sebesar Rp775.198.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
terselesaikannya
peningkatan
Jalan
Taringgulandeh-Parakan
Garokgek.
IV- 25
9)
Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Garokgek-Ciracas, dengan realisasi sebesar
Rp590.257.734,00
Rp624.419.000,00.
Hasil
atau
94,53%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Garokgek-Ciracas. 10) Kegiatan
Lanjutan
Peningkatan
Jalan
Mekarjaya-Kiarapedes, dengan
realisasi sebesar Rp585.800.100,00 atau 91,05% dari anggaran sebesar Rp643.416.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselesaikannya Jalan Mekarjaya-Kiarapedes. 11) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Intake-Cijati-Ciramahilir, dengan realisasi sebesar Rp3.545.190.501,00 atau 91,05% dari anggaran sebesar Rp3.893.713.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Intake-Cijati-Ciramahilir. 12) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Situ-Pondokbungur, dengan realisasi sebesar
Rp878.884.421,00
Rp943.448.800,00.
Hasil
atau
93,16%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Situ-Pondokbungur. 13) Kegiatan Pelebaran Jalan Ipik Gandamanah, dengan realisasi sebesar Rp837.886.631,00 atau 87,54% dari anggaran sebesar Rp957.136.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelebaran Jalan Ipik Gandamanah. 14) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Cikao Bandung-Kutamanah, dengan realisasi sebesar Rp1.353.634.235,00 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp1.451.335.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Cikao Bandung-Kutamanah. 15) Kegiatan
Lanjutan
Peningkatan
Jalan
Cilalawi-Tajursindang, dengan
realisasi sebesar Rp1.259.113.850,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp1.324.356.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Cilalawi-Tajursindang. 16) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang-Sukamulya, dengan realisasi sebesar
Rp962.504.985,00
Rp1.018.241.900,00.
Hasil
atau
94,53%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Simpang-Sukamulya. 17) Kegiatan
Lanjutan
Pembangunan
Jembatan
Parcom-SMP
6
(Luncuran), dengan realisasi sebesar Rp319.371.550,00 atau 91,47% dari
IV - 26
anggaran sebesar Rp349.160.650,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya Jembatan Parcom - SMP 6. 18) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fly Over Perlintasan KA-Jalan KNPI (Luncuran), dengan realisasi sebesar Rp574.624.850,00 atau 90,58% dari anggaran sebesar Rp634.410.100,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya pembangunan Fly Over perlintasan KA-Jalan KNPI. 19) Kegiatan
Lanjutan
Pembangunan
Jembatan
Cikao
Tahap
II
(Luncuran), dengan realisasi sebesar Rp1.758.008.800,00 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp1.856.876.500,00.
Hasil pelaksanaan kegiatan
tersebut, adalah terselesaikannya pembangunan Jembatan Cikao Tahap II. 20) Kegiatan Peningkatan Jalan Campakasari-Munjul Jaya, dengan realisasi sebesar
Rp1.829.925.836,00
Rp1.975.548.100,00.
Hasil
atau
92,63%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
terselesaikannya peningkatan Jalan Campakasari-Munjul. 21) Kegiatan
Penunjang
Kegiatan
DPID, dengan
realisasi
sebesar
Rp443.861.700,00 atau 77,01% dari anggaran sebesar Rp576.385.100,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perencanaan, pengawasan dan administrasi Kegiatan DPID. 22) Kegiatan Peningkatan Jalan Kertamanah-Ciririp (Luncuran 2010), dengan realisasi sebesar Rp614.627.946,00 atau 82,34% dari anggaran sebesar Rp746.464.450,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya peningkatan Jalan Kertamanah - Ciririp. 23) Kegiatan Lanjutan Pembebasan Tanah untuk Jalan KNPI (Luncuran 2010), dengan realisasi sebesar Rp156.429.875,00 atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp170.250.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya pengadaan tanah untuk Jalan KNPI. 24) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Pedesaan, dengan realisasi sebesar
Rp.572.535.930,00
Rp636.058.000,00.
Hasil
atau
90,01%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
dengan
realisasi
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya peningkatan Jalan Lingkungan Pedesaan. 25) Kegiatan sebesar
Peningkatan
Jalan
Rp667.489.300,00
Rp792.000.000,00.
Hasil
Cikeris-Sindangpanon, atau
84,24%
pelaksanaan
dari
kegiatan
terlaksananya peningkatan Jalan Cikeris-Sindangpanon.
IV- 27
26) Kegiatan Peningkatan Jalan Linggarsari-Pasanggrahan, dengan realisasi sebesar
Rp1.452.047.595,00
Rp1.724.000.000,00.
Hasil
atau
84,23%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya eningkatan Jalan Linggarsari-Pasanggrahan. 27) Kegiatan
Peningkatan
Jalan
Cipeundeuy-Cileunca-Kertasari,
dengan
realisasi sebesar Rp1.384.452.552,00 atau 87,40% dari anggaran sebesar Rp1.584.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya peningkatan Jalan Cipeundeuy-Cileunca-Kertasari.
b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten, dengan realisasi sebesar Rp2.766.662.50,00
atau
92,22%
dari
anggaran
sebesar
Rp3.000.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terpeliharanya Jalan Kabupaten. 2)
Kegiatan Lanjutan Pemeliharaan Periodik Jalan Cikeris/Pesantren
-
Pasangrahan, dengan realisasi sebesar Rp432.029.700,00 atau 93,55% dari anggaran sebesar Rp461.826.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpeliharanya Jalan Cikeris/Pesantren - Pasangrahan. 3)
Kegiatan Lanjutan Pemeliharaan Periodik Cilandak-Cibukamanah, dengan realisasi sebesar Rp417.442.890,00 atau 91,03% dari anggaran sebesar Rp458.596.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpeliharanya Jalan Cilandak-Cibukamanah. 4)
Kegiatan
Lanjutan
Pemeliharaan
Periodik
Jalan
Cijantung-
Parakanlima, dengan realisasi sebesar Rp363.195.045,00 atau 84,97% dari anggaran sebesar Rp427.426.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpeliharanya Jalan Cijantung-Parakanlima. 5)
Kegiatan
Lanjutan
Pemeliharaan
Ponggang/Ciracas, dengan
realisasi
Periodik sebesar
Jalan
Kiarapedes-
Rp418.258.980,00
atau
90,95% dari anggaran sebesar Rp459.885.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan
tersebut,
adalah
terpeliharanya
Jalan
Kiarapedes-
Ponggang/Ciracas. 6)
Kegiatan Lanjutan Pemeliharaan Periodik Jalan Cikubang-Kiarapedes, dengan realisasi anggaran sebesar Rp516.920.301,00 atau 91,39% dari anggaran sebesar Rp565.596.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpeliharanya Jalan Cikubang-Kiarapedes.
IV - 28
7)
Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Warungjeruk-Galumpit, dengan realisasi sebesar Rp1.21.709.112,00 atau 91,33% dari anggaran sebesar Rp1.885.244.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpeliharanya Jalan Warungjeruk-Galumpit. 8)
Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan KNPI-SMP 5, dengan realisasi sebesar
Rp429.497.250,00
Rp474.640.500,00.
Hasil
atau
90,49%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terpeliharanya Jalan KNPI-SMP 5. 9)
Kegiatan Pemeliharaan Trotoar dalam Kota, dengan alokasi realisasi sebesar
Rp841.674.700,00
Rp.921,882,900,00.
Hasil
atau
91,0%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terpeliharanya trotoar dalam kota. 10) Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPTD II, dengan realisasi sebesar
Rp97.724.450,00
Rp100.000.000,00.
Hasil
atau
97,72%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terpeliharanya Jembatan Wilayah UPTD II. 11) Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPTD III, dengan realisasi sebesar
Rp97.894.450,00
Rp100.000.000,00.
Hasil
atau
97,89%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terpeliharanya Jembatan Wilayah UPTD III. 12) Kegiatan Pemeliharaan Gorong-gorong Wilayah UPTD l, dengan realisasi sebesar
Rp97.425.950,00
Rp100.000.000,00.
Hasil
atau
97,43%
pelaksanaan
dari kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terpeliharanya Gorong-gorong Wilayah UPTD l. 13) Kegiatan Pemeliharaan Gorong-gorong Wilayah UPTD II, dengan realisasi sebesar
Rp8.495.450,00
Rp100.000.000,00.
Hasil
atau
98,50%
pelaksanaan
dari kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terpeliharanya Gorong-gorong Wilayah UPTD II. 14) Kegiatan Pemeliharaan Gorong-gorong Wilayah UPTD III, dengan realisasi sebesar
Rp98.091.450,00
Rp100.000,000,00.
Hasil
atau
98,09%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terpeliharanya Gorong-gorong Wilayah UPTD III. 15) Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Leuwipanjang-Sukarata, dengan realisasi sebesar Rp649.639.796,00 atau 92,20% dari anggaran sebesar
IV- 29
Rp704.612.300,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpeliharanya Jalan Leuwipanjang-Sukarata.
c.
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1)
Kegiatan DED Jalan Tembus dan Jembatan Cikao Desa Ciherang, dengan realisasi sebesar Rp145.263.000,00 atau 96,84% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersusunnya DED Jalan Tembus dan Jembatan Cikao Desa Ciherang. 2)
Kegiatan
DED
Pengendalian
Sungai-sungai
dan
Pengamanan
Jembatan, dengan realisasi sebesar Rp142.013.200,00 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya DED pengendalian sungai-sungai dan pengamanan jembatan. 3)
Kegiatan
Studi
Kelayakan
Pembangunan
Jalan
Ciganea-Zona
Industri, dengan realisasi sebesar Rp94.318.600,00 atau 94,32% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ciganea-Zona Industri. 4)
Kegiatan Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Jalan, dengan realisasi sebesar Rp49.785.200,00 atau 99,57% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Jalan.
5)
Kegiatan Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Jembatan, dengan realisasi sebesar Rp49.710.200,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Jembatan.
6)
Kegiatan Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Gorong-gorong, dengan realisasi sebesar Rp49.435.200,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Gorong-gorong.
d. Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan 1)
Kegiatan Pengadaan Material Cadangan Untuk Wilayah UPTD l, dengan realisasi sebesar Rp49.406.000,00 atau 98,81% dari anggaran sebesar
IV - 30
Rp50.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pengadaan material cadangan untuk wilayah UPTD l. 2)
Kegiatan Pengadaan Material Cadangan Untuk Wilayah UPTD ll, dengan realisasi sebesar Rp49.286.000,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pengadaan material cadangan untuk wilayah UPTD ll. 3)
Kegiatan Pengadaan Material Cadangan Untuk Wilayah UPTD lll, dengan realisasi sebesar Rp49.437.000,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah pengadaan material cadangan untuk wilayah UPTD lll.
4)
Kegiatan Penangulangan Tanggap Darurat di Wilayah UPTD III, dengan realisasi sebesar Rp98.516.000,00 atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penangulangan tanggap darurat di wilayah UPTD III.
e.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1)
Kegiatan
Lanjutan
Rehabilitasi
Bangunan
dan
Saluran
Irigasi
DI.Cilampahan, dengan realisasi sebesar Rp168.421.700,00 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp177.992.700,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Cilampahan. 2)
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Cicalibur I, dengan realisasi sebesar Rp8.435.450,00 atau 72,99% dari anggaran sebesar Rp11.557.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya administrasi kegiatan penunjang rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Cicalibur I.
3)
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Cicalibur II, dengan realisasi sebesar Rp8.896.400,00 atau 77,65% dari anggaran sebesar Rp11.456.400,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Cicalibur II.
4)
Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi Saluran DI.Cihamero, dengan realisasi sebesar
Rp8.337.000,00
atau
72,77%
dari
anggaran
sebesar
IV- 31
Rp11.457.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran DI.Cihamero. 5)
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Palinggihan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.102.200,00 atau 71,03% dari anggaran sebesar Rp11.407.200,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Palinggihan.
6)
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Garokgek I, dengan realisasi sebesar Rp8.162.800,00 atau 71,55% dari anggaran sebesar Rp11.407.800,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Garokgek I.
7)
Kegiatan
Rehabilitasi
Bangunan
dan
Saluran
Irigasi
DI.Ciung
Ciendog, dengan realisasi sebesar Rp8.342.850,00 atau 72,78% dari anggaran sebesar Rp11.462.900,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Ciung Ciendog. 8)
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Ciherang I, dengan realisasi sebesar Rp8.437.450,00 atau 73,00% dari anggaran sebesar Rp11.557.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Ciherang I.
9)
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Cikompeni, dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.504.650,00 atau 90,23% dari anggaran sebesar Rp12.749.700,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Cikompeni.
10) Kegiatan Dana Parallel Financing WISMP II, dengan realisasi sebesar Rp476.426.200,00 atau 79,40% dari anggaran sebesar Rp599.999.900,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Program Dana Parallel Financing WISMP II. 11) Kegiatan Pengadaan Bahan Cadangan Untuk Penangulangan Darurat Bidang
Pengairan
di
Wilayah
UPTD
l, dengan
realisasi
sebesar
Rp48.790.900,00 atau 97,58% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
IV - 32
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan cadangan untuk penangulangan darurat bidang pengairan di wilayah UPTD l. 12) Kegiatan Pengadaan Bahan Cadangan Untuk Penangulangan Darurat Bidang
Pengairan
di
Wilayah
UPTD
ll, dengan
realisasi
sebesar
Rp72.740.900,00 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan cadangan untuk penangulangan darurat bidang pengairan di wilayah UPTD ll. 13) Kegiatan Pengadaan Bahan Cadangan Untuk Penangulangan Darurat Bidang
Pengairan
di
Wilayah
UPTD
lll,
dengan
realisasi
sebesar
Rp73.172.900,00 atau 97,56% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan cadangan untuk penangulangan darurat bidang pengairan di wilayah UPTD lll. 14) Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Leuwi Kadu (Luncuran), dengan realisasi sebesar Rp118.626.400,00 atau 81,52% dari anggaran sebesar Rp145.512.600,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Leuwi Kadu. 15) Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Cibingbin (Luncuran 2010), dengan realisasi sebesar Rp1.445.253.200,00 atau 100,00% dari anggaran
sebesar
Rp1.445.253.200,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut, adalah terselesaikannya rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi Cibingbin. 16) Kegiatan Perbaikan jaringan Irigasi Desa Citalang Kecamatan Tegalwaru, dengan realisasi sebesar Rp48.732.000,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya
perbaikan
jaringan
irigasi
Desa
Citalang
Kecamatan
Tegalwaru. Capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Ciptakaya dan Tata Ruang, adalah sebagai berikut:
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1)
Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PPIP), dengan realisasi sebesar Rp38.742.325,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp38.742.325,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terwujudnya Jalan
IV- 33
Lingkungan
Perkotaan
untuk
menunjang
aktifitas
masyarakat
serta
memperlancar arus perekonomian di 9 kelurahan. 2)
Kegiatan Penunjang Operasional Pengawasan Kegiatan Pengaspalan Jalan Lingkungan Perkotaan, dengan realisasi sebesar Rp32.800.000,00 atau 72,89% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terawasi dan terkendalinya pelaksanaan kegiatan pengaspalan jalan lingkungan perkotaan di 41 lokasi. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta
tahun 2011, untuk Urusan Pekerjaan Umum pada
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan, adalah sebagai berikut:
a.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/GorongGorong 1)
Kegiatan Pengerukan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan realisasi sebesar
Rp89.954.000,00
atau
99,95%
dari
anggaran
sebesar
Rp90.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terlaksananya pengerukan drainase/gorong-gorong di Wilayah Purwakarta sepanjang 14 km. 2)
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pengecatan Kanstin Trotoar, dengan realisasi sebesar Rp74.222.900,00 atau 98,96% dari anggaran sebesar Rp38.742.325,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terlaksananya pengadaan cat untuk kanstin trotoar di Wilayah Purwakarta seluas 8.000 m2.
b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1)
Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Tinja Mini, dengan realisasi sebesar Rp193.858.000,00
atau
100,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp193.858.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, tersedianya mobil sedot tinja mini untuk wilayah gang kecil di Purwakarta. 2)
Kegiatan Pengadaan Selang dan Boal Palp untuk Mobil Tangki Sedot Tinja, dengan realisasi sebesar Rp52.375.000,00 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp54.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, tersedianya selang dan boal palp untuk kelancaran operasional mobil sedot tinja.
IV - 34
4. Perumahan Kebutuhan hunian yang layak di Kabupaten Purwakarta semakin tinggi seiring dengan
pertumbuhan
jumlah
penduduk.
Pemenuhan
kebutuhan
tersebut
dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan para pengembang kawasan perumahan, namun jumlah keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri ternyata masih sangat besar. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan perumahan diantaranya adalah ketidakstabilan makro ekonomi yang mempengaruhi harga bahan-bahan bangunan serta keterbatasan kemampuan pembiayaan sebagian kelompok masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan rumah tangga, kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun semakin tersebar luas dan padat. Agar derajat kesehatan dan tingkat produktifitas penduduk yang tinggal didalamnya tidak terganggu, kawasan permukiman tersebut perlu didukung oleh sarana prasarana dasar yang memadai. Kenyataannya ketersediaan sarana prasarana dasar di banyak lokasi permukiman dapat dikatakan masih minim. Jumlah fasilitas dan utilitas yang ada belum sebanding dengan penduduk yang harus dilayani. Sementara fasilitas dan utilitas yang ada terus mengalami degradasi seiring dengan perjalanan waktu. Untuk menghadapi
realitas diatas,
Pemerintah
Daerah merasa
perlu
mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan bidang perumahan rakyat diarahkan pada upaya meningkatkan dan/atau menstimulir pembangunan rumah sederhana sehat, meningkatkan kuantitas dan
kualitas
fasilitas dan utilitas lingkungan permukiman,
serta
meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman. Proses pembangunan suatu kawasan perumahan melibatkan pemangku kepentingan yang tidak sedikit. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengedepankan fungsi koordinasi antar instansi serta memperketat pengawasan dalam usaha mempercepat penyediaan rumah sederhana sehat. Melalui program Pengembangan Perumahan, Pemerintah Daerah tahun 2011 telah melaksanakan pembiayaan Operasional Tim Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Daerah (BP4D) yang telah berhasil menyerahkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di 8 lokasi perumahan, sosialisasi NSPM pendirian bangunan, pendataan bangunan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendirian gedung dan bangunan, serta pembuatan sistem informasi bangunan gedung, pembangunan gerbang kota, pembangunan
IV- 35
gapura dan pemasangan/pemeliharaan PJU. Data Perkembangan bangunan yang memiliki IMB dan pemasangan PJU di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.10 dan grafik 4.4. Tabel 4.10 Perkembangan Bangunan yang Memiliki IMB di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 BANGUNAN YANG MEMILIKI IMB
NO.
TAHUN 2010
2011
1.
Industri
30
45
2.
Niaga
91
118
3.
Rumah Tinggal
370
533
4.
Lain-Lain
157
87
648
783
JUMLAH
Sumber: Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Grafik 4.4 Perkembangan Pemasangan PJU di Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2011
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Selain melalui mekanisme perijinan, dengan memanfaatkan APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, program pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pendataan pemanfaatan ruang serta penertiban reklame tidak berijin. Dari kegiatan pendataan pemanfaatan ruang dapat diketahui sejauh mana rencana tata ruang yang ada diimplementasikan, sehingga strategi
IV - 36
perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dimasa depan dapat dirumuskan. Sementara penertiban reklame terhadap 2.500 buah reklame tidak berijin
selama
tahun
2011
dilakukan
untuk
mengendalikan
pertumbuhan
pemasangan reklame yang cenderung sporadis, sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Untuk mengurangi kerugian materiil dan hilangnya jiwa akibat bencana kebakaran, Pemerintah Daerah secara bertahap berupaya meningkatkan kualitas pelayanan unit pemadam kebakaran melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Operasional Penyediaan Infrastruktur Pemadam Kebakaran. Data kejadian kebakaran di Kabupaten Purwakarta tahun 2008-2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.11. Tabel 4.11 Kejadian Kebakaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
KECAMATAN
TAHUN TAHUN 2010 TAHUN 2011
1.
Jatiluhur
3
6
2.
Sukasari
0
0
3.
Maniis
0
1
4.
Tegal Waru
0
1
5.
Plered
3
0
6.
Sukatani
0
0
7.
Darangdan
1
0
8.
Bojong
0
0
9.
Wanayasa
0
3
10.
Kiarapedes
0
1
11.
Pasawahan
3
1
12.
Pondoksalam
1
0
13.
Purwakarta
15
32
14.
Babakancikao
1
5
15.
Campaka
1
2
16.
Cibatu
2
1
17.
Bungursari
2
8
18.
Luar Kabupaten JUMLAH
3
2
35
63
PERINGKAT 3
1
3
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV- 37
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Perumahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Perumahan 1)
Kegiatan Penunjang Operasional Sektor Izin Mendirikan Bangunan, dengan realisasi sebesar Rp126.890.000,00 atau 84,59% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tercapainya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp11.157.388.500,00 atau 111,82% dari target sebesar Rp 9.278.227.000,00. 2)
Kegiatan Penunjang Media Informasi dan Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan, dengan realisasi sebesar Rp23.468.000,00 atau 78,23% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya media infomasi sosialisasi IMB.
3)
Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Keciptakaryaan (Lanjutan) Masa Pemeliharaan, dengan realisasi sebesar Rp45.450.000,00 atau 90,90% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah termonitoringnya dan terawasinya pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan (lanjutan) masa pemeliharaan terhadap 84 kegiatan lanjutan.
4)
Kegiatan
Biaya
Operasional
BP4D, dengan
realisasi
sebesar
Rp44.952.500,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang ke Pemerintah Daerah, tersedianya kegiatan stimulan prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman dari Kementrian Perumahan Rakyat.
b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1)
Kegiatan
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur
Air
Bersih
Perdesaan, dengan realisasi sebesar Rp983.960.300,00 atau 91,10% dari anggaran
sebesar
Rp1.080.137.500,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut, adalah terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan di Kecamatan Bojong, Cibatu, Plered dan Kiarapedes, dengan rincian sebagai berikut:
IV - 38
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Cileunca Kecamatan Bojong NO.
URAIAN
JUMLAH
1.
Pompa PATM
1 Unit
2.
Pipa
777 m
3.
Hidran Umum 1 m³
5 buah
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu NO.
URAIAN
1.
Pompa PATS
2.
1 Buah Reservoar
3.
Pasangan Pipa
4.
Hidran Umum (HU) 1 m³
JUMLAH 1 Unit 8 m³ 1.200 m 6 Buah
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Pamoyanan Kecamatan Plered NO.
URAIAN
JUMLAH
1.
Pipa
1.428 m
2.
Hidrant Umum (HU) 1 m³
1 unit
3.
MCK
1 unit
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes NO.
2)
URAIAN
1.
Pipa
2.
Hidrant Umum 1 m³
JUMLAH 1 Unit 8 m³
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dengan realisasi sebesar Rp1.150.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya program penanggulangan kemiskinan di 48 desa dalam 4 kecamatan. 3)
Kegiatan
Biaya
Operasional
PNPM-P2KP, dengan
realisasi
sebesar
Rp301.828.000,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp302.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya operasional PNPM-P2KP di 48 desa dalam 4 kecamatan. 4)
Kegiatan Penunjang Monitoring Hibang dan Bantuan Sosial, dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar
IV- 39
Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah Lancarnya penyaluran hibah dan bantuan sosial. 5)
Kegiatan Penunjang Opersional Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Perdesaan, dengan realisasi sebesar Rp19.012.500,00 atau 76,47% dari anggaran sebesar Rp24.862.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
terawasi
dan terkendalinya
pelaksanaan kegiatan
percepatan pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan di Kecamatan Bojong, Cibatu, Plered dan Kiarapedes. 6)
Kegiatan Penunjang Operasional Program PNPM-PPIP, dengan realisasi sebesar
Rp97.196.000,00
Rp97.500.000,00.
Hasil
atau
99,69%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya operasional PNPM-PPIP di 8 desa.
c.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kegiatan Pembangunan Jaringan Primer PDAM, dengan realisasi sebesar Rp1.337.208.500,00 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp1.404.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunnya sistem jaringan primer PDAM, dengan rincian sebagai berikut: 
Jaringan Primer PDAM NO. 1. 2.
URAIAN Perumahan Pondok Jaya Indah - Pasangan Pipa Perumahan Bumi Jaya Indah - Pasangan Pipa
JUMLAH 4.818 m 3.342 m
Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Perumahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah sebagai berikut:
a.
Program Pengembangan Perumahan 1)
Kegiatan Pemasangan Jaringan Transmisi PJU, dengan realisasi sebesar Rp238.958.200,00 atau 94,10% dari anggaran sebesar Rp253.928.345,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpasangnya Jaringan Transmisi PJU baru di 48 titik.
2)
Kegiatan Pemeliharaan PJU, dengan realisasi sebesar Rp74.647.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeliharaan PJU di 50 titik.
IV - 40
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1)
Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan realisasi sebesar Rp34.999.900,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penertiban dan pembongkaran spanduk, pamplet, reklame lainnya di wilayah Kabupaten Purwakarta.
2)
Kegiatan Penataan dan Pembuatan Panggung Reklame, dengan realisasi sebesar
Rp99.850.000,00
Rp100.000.000,00.
atau
Hasil
99,85%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya penataan dan pembuatan panggung reklame di 4 titik.
c.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1)
Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Penanggulangan Kebakaran, dengan realisasi sebesar Rp74.293.000,00 atau 99,06% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya peralatan penanggulangan kebakaran.
2)
Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Rescue, dengan realisasi sebesar Rp93.679.500,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp95.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya peralatan penanggulangan bencana.
3)
Kegiatan
Pengadaan
Sarana
Komunikasi
Radio
Pemadam
Kebakaran, dengan realisasi sebesar Rp34.134.000,00 atau 97,53% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya komunikasi pemadam kebakaran. 4)
Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dilingkungan SPBU dan Perusahaan, dengan realisasi sebesar Rp99.515.000,00 atau 99,52% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya peningkatan pengetahuan warga masyarakat tentang pencegahan kebakaran sebanyak 144 orang.
5)
Kegiatan Pelatihan Tanggap Darurat Antisipasi Bencana, dengan realisasi sebesar
Rp147.589.000,00
Rp150.000.000,00.
Hasil
atau
98,39%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
IV- 41
terlaksananyapelatihan
ketrampilan
petugas
pemadam
kebakaran
sebanyak 54 orang.
5.
Penataan Ruang Penataan ruang daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam
mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh pemangku kepentingan. Ruang sebagai wadah tempat seluruh mahkluk hidup melakukan seluruh aktivitasnya pada prinsipnya merupakan sumber daya yang terbatas. Padahal
kebutuhan
akan
ruang
akan
selalu
meningkat
seiring
dengan
perkembangan aktivitas yang ada didalamnya. Untuk mencegah timbulnya konflik dalam pemanfaatan ruang, serta dampak negatif akibat pemanfaatan ruang yang kurang tepat, maka penyelenggaraan penataan ruang daerah harus dilakukan konsisten sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta Bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah mengupayakan optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang daerah melalui pelaksanaan penataan daerah/kawasan strategis dan cepat tumbuh serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kebijakan
tersebut
diantaranya
dilakukan
melalui
pelaksanaan
program
pengendalian pemanfaatan ruang. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang adalah 97,172 Km2. Dengan posisi geografis pada jalur perlintasan antar pusat kegiatan regional dan nasional serta dukungan infrastruktur yang kian memadai, minat investasi dan migrasi penduduk untuk masuk ke wilayah Kabupaten Purwakarta relatif besar. Hal ini menyebabkan kebutuhan lahan untuk budidaya non pertanian terus meningkat. Proses alih fungsi lahan dapat terlihat jelas terutama disekitar jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Untuk mencegah
dampak yang
tidak
diinginkan, pemerintah daerah
senantiasa berupaya untuk mengendalikan proses alih fungsi lahan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan
IV - 42
mekanisme perijinan. Penerbitan ijin pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan setelah menempuh proses pengkajian mengenai kesesuaian kegiatan yang akan dilakukan dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta. Dalam proses tersebut turut dilibatkan para pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan. Aspek penyelenggaraan penataan ruang daerah lain yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun 2011 adalah melanjutkan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Kabupaten/Kota wajib melaksanakan revisi RTRW yang ada paling lambat tahun 2011. Dalam hal ini, pemerintah daerah pada tahun 2011 telah melaksanakan pemutakhiran beberapa data dasar yang dibutuhkan dalam rangka revisi
RTRW.
Selain
itu,
pemerintah
daerah
juga
berhasil
mengupayakan
pengalokasian bantuan teknis penyusunan dokumen studi revisi RTRW yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010. Penyusunan kembali dokumen studi revisi RTRW ini wajib dilakukan karena dokumen studi revisi RTRW tahun 2003 dinyatakan tidak dapat menjadi dasar bagi revisi Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 1996. Dengan bantuan teknis tersebut diharapkan proses revisi RTRW
Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan pada
tahun 2011.
Berdasarkan hasil kompilasi terhadap Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) dan IPPT yang terbit tahun 2010-2011, dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut ini: Tabel 4.12 Jumlah KRK/IPPT yang Terbit Tiap Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
JUMLAH PEMOHON
PERSENTASE (%)
1.
Purwakarta
KECAMATAN
28
20,00
2.
Babakancikao
28
20,00
3.
Bungursari
17
12,14
4.
Cibatu
13
9,29
5.
Campaka
11
7,86
6.
Jatiluhur
10
7,14
7.
Pasawahan
10
7,14
8.
Sukatani
6
4,29
9.
Wanayasa
5
3,57
IV- 43
Lanjutan Tabel 4.12 NO.
KECAMATAN
JUMLAH PEMOHON
PERSENTASE (%)
10.
Darangdan
4
2,86
11.
Plered
4
2,86
12.
Bojong
4
2,86
140
100,00
JUMLAH
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Grafik 4.5 Distribusi KRK/IPPT yang Terbit Tiap Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Babakan Cikao menjadi wilayah pengembangan/pemanfaatan lahan terbesar dengan jumlah pemohon sebesar 28 KRK/IPPT (20,00%), hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Purwakarta disamping sebagai Ibu Perkotaan Kabupaten dan Kecamatan Babakancikao sebagai penyangga perkotaan purwakarta dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga pengembangan perkotaanan lebih dinamis dibanding kecamatan lainnya. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Bungursari 17 KRK/IPPT (12,14%), dan Kecamatan Cibatu sebesar 13 KRK/IPPT (9,29%).
IV - 44
Tabel 4.13 Luas Lahan dan Persentase Berdasarkan Jenis Kegiatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO. 1.
JENIS USAHA Perumahan
2.
Jasa/Perdagangan
3.
Pertanian/peternakan
4.
Industri/Pabrik
5.
Perkebunan,Kehutanan &Konservasi JUMLAH
LUAS LAHAN (M2) 170.993
PERSENTASE (%) 5,84
248.361
8,49
98.000
3,35
2.308.269
78,90
100.000
3,42
2.925.623
100,00
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Dari hasil kajian berdasarkan luasan lahan, terlihat sektor industri/pabrik menempati posisi teratas dalam pemanfaatan lahan, yaitu sebesar 2.308.269 m 2 (78,90%), diikuti oleh sektor Jasa/Perdagangan sebesar 248.361 m2 (8,49%), Perumahan sebesar 170.993 m 2 (5,84%), dan Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi sebesar 100.000 m2 (3,42%). Grafik 4.6 Distribusi SKPL/IPPT Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Tingginya tingkat pembangunan lahan pada kawasan peruntukan industri ketika melampaui dari daya dukung lahan akan mampu menimbulkan berbagai macam permasalahan kualitas lingkungan. Perkembangan tersebut apabila yang tidak memperhatikan keadaan kualitas lingkungan dapat menimbulkan degradasi lingkungan atau bahkan depresi sosial masyarakatnya.
IV- 45
Sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan dan adanya isu pemanasan global (Global Warming), keseimbangan lingkungan binaan perlu mendapatkan perhatian dalam setiap upaya pengembangan, salah satunya adanya pengembangan kawasan industri. Salah satu program yang perlu diperhatikan dalam mengejawantahkan kepentingan tersebut adalah melalui pemenuhan Kawasan Industri, hal tersebut juga menjadi salah satu isu perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam RTRW Kabupaten Purwakarta meliputi: a) Kawasan peruntukan industri besar; b) Kawasan peruntukan industri menengah; dan c) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana di maksud di atas dengan luas kurang lebih 7.848 hektar, yang meliputi: a) Kecamatan Babakancikao; b) Kecamatan Bungursari; c) Kecamatan Jatiluhur, d) Kecamatan Cibatu; e) Kecamatan Campaka; f) Kecamatan Sukatani; dan g) Kecamatan Plered. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Penataan Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, adalah sebagai berikut:
a.
Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang 1)
Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp482.500.000,00 atau 99,56% dari anggaran sebesar Rp484.630.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersusunnya dokumen Master Plan kawasan industri Desa Cikopo Kecamatan Bungursari. 2)
Kegiatan Penyusunan Program Perumahan Daerah Kabupaten Purwakarta (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp487.790.000,00 atau 98,45% dari anggaran sebesar Rp495.492.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan
IV - 46
tersebut, adalah tersusunnya Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Purwakarta. 3)
Kegiatan Pendataan dan Pencatatan Bangunan Industri di Kabupaten Purwakarta (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp489.210.000,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp496.472.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya Database pendataan dan spasial bangunan industri di Kabupaten Purwakarta.
4)
Kegiatan Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purwakarta (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp489.100.000,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Purwakarta.  Kebutuhan RTH Kawasan Perkotaan Tahun 2011 TAHUN 2011 NO.
JENIS RTH
1.
Taman RT
2.
Taman RW
3.
Taman Kelurahan
4.
Taman Kecamatan
5.
Pemakaman
6.
Fungsi-fungsi tertentu
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
LUASAN RTH (M²)
FASILITAS (UNIT)
240.675
963
240.675
96
120.338
8
72,203
2
48.135 288.810 3.008.438
JUMLAH
1.069
3.778.598
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1)
Kegiatan Operasional Pemrosesan Pengesahan Site Plan, dengan realisasi sebesar
Rp60.000.000,00
atau
100,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp60.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen Site Plan tahun 2011 sebanyak 12 dokumen. 2)
Kegiatan
Pendataan
Pemanfaatan
Ruang, dengan
realisasi
sebesar
Rp59.550.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp59.550.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Data Pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta.
IV- 47
c.
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 1)
Kegiatan Penunjang Konsultasi Desain Bidang Keciptakaryaan, dengan realisasi sebesar Rp149.155.000,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kegiatan konsultasi desain bidang keciptakaryaan di 50 lokasi. 2)
Kegiatan
Pembangunan
Sarana
Prasarana
dan
TK/RA
Mesjid
Agung, dengan realisasi sebesar Rp1.265.102.875,00 atau 94,34% dari anggaran
sebesar
Rp1.341.064.375,00.
tersebut, adalah tersedianya
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
bangunan dan sarana prasarana tempat
ibadah yang representatif. 3)
Kegiatan
Rehabilitasi
Gedung
Juang, dengan
realisasi
sebesar
Rp844.543.350,00 atau 95,27% dari anggaran sebesar Rp886.433.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Rehabilitasi Gedung Juang. 4)
Kegiatan Penataan Kawasan Situ Buleud (Tahap II), dengan realisasi sebesar
Rp2.081.535.450,00
Rp2.127.686.000,00.
Hasil
atau
94,44%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya lanjutan penataan kawasan Situ Buleud untuk pembangunan taman, air mancur, kios pedagang dan panggung terbuka. 5)
Kegiatan Rehabllitasi Aula Kelurahan Ciseureuh, dengan realisasi sebesar Rp26.812.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp26.812.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rehabilitasi aula Kelurahan Ciseureuh seluas 600 m2.
6)
Kegiatan Pembangunan Pendopo Situ Wanayasa (Tahap II), dengan realisasi sebesar Rp866.507.500,00 atau 94,43% dari anggaran sebesar Rp917.625.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya lanjutan pembangunan Pendopo Situ Wanaya (Tahap II). 7)
Kegiatan
Penataan
Rp2.199.853.500,00 Rp2.327.986.000,00.
Situ
Wanayasa, dengan
atau Hasil
94,50% pelaksanaan
dari
realisasi
sebesar
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penataan Situ Wanayasa, yaitu jalan sepanjang 5 km berikut lampu karakter 20 titik. 8)
Kegiatan
Penataan
Kantor
Pelayanan
dan
Sarana
Prasarana
Kelurahan, dengan realisasi sebesar Rp46.880.000,00 atau 93,76% dari
IV - 48
anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya 3 dokumen perencanaan / 9 unit kantor kelurahan di Kecamatan Purwakarta dan 1 unit Kantor BPMPTSP. 9)
Kegiatan Penataan Tugu Batas
Kabupaten, dengan realisasi sebesar
Rp2.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perencanaan kegiatan penataan tugu batas kabupaten, yaitu 3 dokumen perencanaan/3 unit Kecamatan Kiarapedes, Bungursari dan Cibatu. 10) Kegiatan Penataan Tugu Batas
Kacamatan, dengan realisasi sebesar
Rp14.324.375,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp14.324.375,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perencanaan kegiatan penataan tugu batas kecamatan, yaitu 3 dokumen perencanaan (Bungursari-Purwakarta, Cempaka-Cibatu, Darangdan-Bojong). 11) Kegiatan Lanjutan Pembagunan Depo Arsip, dengan realisasi sebesar Rp492.291.243,00 atau 77,87% dari anggaran sebesar Rp632.214.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan Depo Arsip, yaitu 2 lantai seluas 300 m2. 12) Kegiatan Penataan Alun-alun dan Kantor Kecamatan Sukatani, dengan realisasi sebesar Rp2.039.414.650,00 atau 95,16% dari anggaran sebesar Rp2.143.063.600,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penataan alun-alun dan kantor Kecamatan Sukatani seluas 200 m2 dan alun-alun seluas 2.500 m2. 13) Kegiatan Rehab Berat kantor Kecamatan Jatiluhur, dengan realisasi sebesar
Rp2.142.004.375,00
Rp2.251.354.375,00.
Hasil
atau
95,14%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya rehababilitasi berat kantor Kecamatan Jatiluhur. 14) Kegiatan Penataan Gedung Kantor Perpustakaan/Gedung Kembar, dengan realisasi sebesar Rp422.937.900,00 atau 95,29% dari anggaran sebesar Rp443.833.700,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penataan Gedung Kantor Perpustakaan/Gedung Kembar. 15) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP, dengan realisasi sebesar Rp337.922.320,00 atau 95,34% dari anggaran sebesar Rp354.427.920,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan gedung Kantor Satpol PP.
IV- 49
16) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan realisasi sebesar Rp369.960.000,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp388.460.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yaitu perbaikan plafon berikut pengecatan. 17) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan realisasi sebesar Rp369.960.000,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp388.460.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yaitu perbaikan plafon berikut pengecatan. 18) Kegiatan Penataan Alun-alun Kecamatan Darangdan, dengan realisasi sebesar
Rp454.489.700,00
Rp477.091.700,00.
Hasil
atau
95,26%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya penataan alun-alun Kecamatan Darangdan seluas 2.500 m2. 19) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kecamatan Darangdan, dengan realisasi sebesar Rp20.791.700,00 atau 79,93% dari anggaran sebesar Rp26.011.700,00. terlaksananya
Hasil
pelaksanaan
perencanaan/administrasi
kegiatan kegiatan
tersebut,
adalah
rehabilitasi
gedung
serbaguna Kecamatan Darangdan seluas 600 m2. 20) Kegiatan Penyusunan DED Pasar Leuwipanjang, dengan realisasi sebesar Rp147.355.000,00
atau
100,00%
Rp147.355.000,00.
Hasil
pelaksanaan
dari kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Pasar Leuwipanjang. 21) Kegiatan Penyusunan DED Terminal Sadang, dengan realisasi sebesar Rp196.625.000,00
atau
100,00%
Rp196.625.000,00.
Hasil
pelaksanaan
dari kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Terminal Sadang. 22) Kegiatan Penunjang Operasional Pengawasan Kegiatan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan realisasi sebesar Rp319.545.975,00 atau 85,70% dari anggaran sebesar Rp372.855.975,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah termonitoringnya dan terawasinya pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan program penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 20 kegiatan. 23) Kegiatan Penataan Lampu Hias dan Taman Kota, dengan realisasi sebesar Rp851.765.000,00 atau 94,50% dari anggaran sebesar Rp901.375.000,00.
IV - 50
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan lampu hias dan taman kota, yaitu 7 unit taman kota (Badak, Parcom, Jalan Tengah, Bunder, Maracang, Petunjuk arah dan tugu alun-alun Wanayasa. 24) Kegiatan Penyempurnaan Lapangan Tenis Purnawarman, dengan realisasi sebesar
Rp137.948.500,00
Rp144.680.000,00. terlaksananya
atau
Hasil
95,35%
pelaksanaan
penyempurnaan
dari
kegiatan
lapangan
tenis
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
Purnawarman,
yaitu
pemasangan lapisan serbuk granit seluas 300 m 2. 25) Kegiatan Penataan Halaman dan Interior Gedung PKK, dengan realisasi sebesar
Rp91.896.000,00
Rp96.380.000,00.
Hasil
atau
95,35%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya penataan halaman dan interior gedung PKK, yaitu perbaikan kusen pintu dan jendela berikut pengecatan. 26) Kegiatan Penataan Halaman dan Interior Gedung PKK, dengan realisasi sebesar
Rp91.896.000,00
Rp96.380.000,00.
Hasil
atau
95,35%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya penataan halaman dan interior gedung PKK, yaitu perbaikan kusen pintu dan jendela berikut pengecatan. 27) Kegiatan
Penataan
Kios
dan
Halaman
Stasiun
Kereta
Api
Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp184.191.000,00 atau 95,35% dari anggaran sebesar Rp193.180.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan kios dan halaman Stasiun
Kereta Api
Purwakarta, yaitu 10 Unit kios dan tugu berikut emplacement. 28) Kegiatan Pembangunan Pos Polisi Jalan Ibrahim Singadilaga, dengan realisasi sebesar Rp94.487.500,00 atau 94,49% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pembangunan pos Polisi Jalan Ibrahim Singadilaga. 29) Kegiatan
Rehabilitasi
Gedung
Wikara, dengan
realisasi
sebesar
Rp94.962.500,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksaaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan pos Polisi Jalan Ibrahim Singadilaga. 30) Kegiatan Penataan Taman Monumen Perjuangan, dengan realisasi sebesar Rp94.725.000,00 atau 94,73% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan taman monumen perjuangan.
IV- 51
31) Kegiatan
Pembangunan
Taman
Depan
Kantor
Pengadilan
Negeri
Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp47.220.000,00 atau 94,44% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan taman depan Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta. 32) Kegiatan Penyempurnaan Panggung Terbuka, dengan realisasi sebesar Rp94.915.000,00 atau 94,92% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyempurnaan panggung terbuka, yaitu pembuatan jalan masuk dan bak bunga berikut lampu-penyelesaian pavling blok dan pengecatan. 33) Kegiatan Pemasangan Lampu Taman Kawasan Situ Buleud, dengan realisasi sebesar Rp94.820.000,00 atau 94,82% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pemasangan lampu spot sebanyak 150 buah.
6. Perencanaan Pembangunan Sistem dan tahapan perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam mengawali setiap pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat mendeteksi dan menganalisis setiap bidang pembangunan yang dibutuhkan oleh Daerah. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan efektif dan efisien. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yaitu: a) Rata-Rata Pendidikan Masyarakat Masih Rendah; b) Masih Tingginya Angka Kemiskinan; c) Tingginya Angka Pengangguran; d) Rendahnya Daya Beli Masyarakat; e) Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemeliharaan Lingkungan; f) Masih Adanya Daerah Terpencil Akibat Terbatasnya Akses Jalan; g) Masih Adanya Wilayah-Wilayah yang Belum Terjangkau Listrik Arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2011 untuk Urusan Perencanaan Pembangunan, yaitu: Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan Rekayasa pembangunan; Menciptakan, menjembatani dan memfasilitasi
pengembangan
wilayah-wilayah
strategis
dan
cepat
tumbuh;
Meningkatkan angka GDP, akumulasi aset dan Produktivitas Faktor Total (TPF); Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan dan koordinasi pembangunan;
IV - 52
Peningkatan dan pengembangan sosial budaya; tersedianya prasarana wilayah yang memadai;
dan
berkelanjutan.
Menyiapkan Pencapaian
faktor-faktor
kinerja
target
yang makro
mendukung
pembangunan
Pembangunan
Kabupaten
Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.14. Tabel 4.14 Capaian Kinerja Target Makro Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
INDIKATOR MAKRO
TAHUN 2010
2011
1.
Indeks Pembangunan Manusia
71,17
71,35*
2.
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
7,42
7,55*
3.
Angka Melek Huruf (AMH)
95,71
95,97*
4.
Angka Harapan Hidup (AHH)
67,06
67,32*
5.
Daya Beli
633,15
638,742*
6.
Jumlah Penduduk*)
852.521
876.249*
7.
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
8.
Jumlah Penduduk Miskin (RTS)
9.
12.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 (Milyar) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga KonstanTahun 2000 (Milyar) PDRB per kapita (Rp)
13. 14.
1,98
2,78*
59.175*
59.175*
5,49*
6,10*
15.762,93*
16.916,19*
6.907,43*
7.701,78*
20.441.975*
20.419.482*
Angkatan Kerja
384.999*
376.068*
Kesempatan Kerja
356.382*
340.411*
15.
Pencari Kerja (IPM)
28.617*
35.657*
16.
Indeks Pembangunan Manusia
71,17
71,35*
17.
Indeks Pendidikan
71,56*
80,76*
18.
Indeks Kesehatan
80,31*
70,34*
19.
Indeks Daya Beli
70,09*
4,42*
10. 11.
Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta 2010 *) Data Proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut:
a.
Program Pengembangan Data/Informasi 1)
Kegiatan Penyusunan Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha, dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar
IV- 53
Rp60.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2)
Kegiatan Penyusunan Buku Purwakarta Dalam Angka (PDA), dengan realisasi sebesar Rp59.500.000,00 atau 99,17% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penyusunan Buku Purwakarta Dalam Angka (PDA).
b. Perencanaan Pembangunan Daerah 1)
Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp114.150.000,00 atau 76,10% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2012 serta terlaksananya Musrenbang tingkat kabupaten sebanyak 100 buku. 2)
Kegiatan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp149.575.000,00 atau 99,72% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011 sebanyak 90 buku. 3)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tugas Pembantuan (Tuban) dan Dekon, dengan realisasi sebesar Rp44.899.000,00 atau 89,80% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten
Purwakarta
Laporan
Dana
Tugas
Pembantuan
dan
Dekonsentrasi dapat dibuat dengan baik 4)
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta
tahun
2011,
dengan
realisasi
sebesar
Rp93.250.000,00 atau 93,25% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen LAKIP, TAPKIN dan IKU Kabupaten Purwakarta tahun 2011 buku LAKIP sebanyak 40 buku, buku TAPKIN sebanyak 10 buku dan buku IKU sebanyak 10 buku. 5)
Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp172.485.000,00 atau 98,56% dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penyusunan dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta
IV - 54
tahun 2012 serta perubahan KUA PPAS tahun 2011 dokumen rancangan perubahan dan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2011 masingmasing sebanyak 75 buku. 6)
Kegiatan Workshop Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan IKU bagi Kecamatan Se-Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau 96,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan workshop penyusunan Renstra, Renja, tapkin dan IKU
kabupaten dan
kecamatan. 7)
Kegiatan Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan, dengan dengan realisasi sebesar Rp122.437.500,00 atau 97,95% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen laporan hasil peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan sebanyak 10 buku laporan Tahun Anggaran 2011.
8)
Kegiatan Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2013, dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan revisi Renstra BAPPEDA Tahun 2011-2013 serta tersedianya dokumen revisi Renstra Bappeda sebanyak 10 buku.
c.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen perencanaan lingkup bidang ekonomi sebanyak 50 buku.
2)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi, dengan realisasi sebesar
Rp48.550.000,00
atau
97,10%
dari
anggaran
sebesar
Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan dari OPD lingkup Bidang Ekonomi sebanyak 24 buku. 3)
Kegiatan Kajian Perencanaan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, dengan realisasi sebesar Rp49.100.000,00 atau 98,20% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
IV- 55
tersedianya data potensi pengembangan ekonomi daerah sebanyak 15 buku.
d. Program Perencanaan Sosial Budaya 1)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, dengan realisasi sebesar Rp49.400.000,00 atau 98,80% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya koordinasi bidang sosial budaya serta tersusunnya dokumen laporan koordinasi bidang Sosbud sebanyak satu dokumen.
2)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya, dengan realisasi sebesar
Rp44.170.000,00
Rp50.000.000,00.
Hasil
atau
88,34%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Sosial Budaya serta tersusunnya satu dokumen laporan (12 buku). 3)
Kegiatan Penyusunan Buku Bunga Rampai Gagasan Pembangunan Kabupaten Purwakarta,
dengan realisasi sebesar Rp96.575.000,00 atau
96,58% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya Buku Bunga Rampai Pokok-pokok Pikiran dan Gagasan Pembangunan Kabupaten Purwakarta sebanyak 1.500 buku. 4)
Kegiatan Data Makro Bidang Sosial Budaya, dengan realisasi sebesar Rp49.500.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya buku Data Makro Bidang Sosial Budaya sebanyak 75 buku.
5)
Kegiatan Lanjutan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan realisasi sebesar Rp41.950.000,00 atau 83,90% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah dokumen kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak satu buah.
6)
Kegiatan Profil Tradisi Gempungan sebagai Model Penjaringan Aspirasi dan Pelayanan Publik, dengan realisasi sebesar Rp 74.135.600,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp75.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Buku Profil dan Film Tradisi Gempungan masing-masing satu buah dokumen.
IV - 56
e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1)
Kegiatan Penunjang Operasional RAPERDA RTRW Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp168.845.000,00 atau 96,48% dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Purwakarta sebanyak satu buah dokumen
2)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana, dengan realisasi sebesar Rp49.950.000,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya koordinasi perencanaan kegiatan lingkup Bidang Fisik dan Prasarana sebanyak 3 kali rapat dan penyusuna laporan dan survey monev. 3)
Kegiatan Revisi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM Keciptakaryaan), dengan realisasi sebesar Rp47.800.000,00 atau 95,60% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya revisi rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang Keciptakaryaan dengan baik.
4)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana, dengan realisasi sebesar Rp47.362.500,00 atau 94,73% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya koordinasi perencanaan kegiatan sebanyak empat kegiatan.
7. Perhubungan Pembangunan bidang perhubungan bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tantangan utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, pelayanan transportasi umum yang terbatas, serta budaya tertib berlalu-lintas yang masih rendah. Hal tersebut disinyalir menjadi faktor penyebab utama kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas. Kepemilikan
kendaraan bermotor yang tercatat pada Kantor Samsat
Kabupaten Purwakarta bertambah dari 103.833 unit pada tahun 2010 menjadi 113.027 unit pada tahun 2011. Dengan demikian, tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta selama periode tersebut tumbuh sebesar 8,86%. Sementara itu, pelayanan angkutan umum sampai dengan akhir tahun 2011
IV- 57
baru dilayani oleh kendaraan angkutan umum sebanyak 8.457 unit dan lima buah terminal, yaitu terminal Ciganea, Simpang, Plered, Babakan Cikao, dan Wanayasa. Tabel 4.15 Banyaknya Kendaraan yang Terdaftar Menurut Jenis di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1.
JENIS PELAYANAN
TAHUN 2010
Jip
TAHUN 2011
PERKEMBANGAN
406
414
1,97%
620
625
0,81%
2.
Sedan
3.
Bus
471
459
-2,55%
4.
Truck Pick Up
4.601
4.797
4,26%
5.
Mini Bus
5.131
5.172
0,80%
6.
Sepeda Motor
92.604
101.560
9,67%
JUMLAH
103.833
113.027
8,86%
Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Tabel 4.16 Banyaknya Armada Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Karyawan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
JENIS PELAYANAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
PERKEMBANGAN
1.
Angkutan Kota
739
739
-
2.
Angkutan Perdesaan
551
554
0,54%
3.
Angkutan Perbatasan
36
36
-
4.
Angkutan Karyawan
371
124
-199,19%
1.697
1.453
-16.79%
JUMLAH
Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Tabel 4.17 Data Terminal di Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2011 NO.
NAMA TERMINAL
LOKASI KECAMATAN
LUAS (M2)
TIPE
1.
Ciganea
Jatiluhur
560
C
2.
Gembong
Purwakarta
483
C
3.
Plered
Plered
532
C
4.
Wanayasa
Wanayasa
1.000
C
Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Untuk mengatasi persoalan di atas, arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan ditujukan terutama kepada peningkatan pengelolaan arus lalu lintas
IV - 58
(traffic management). Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas. Prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah diperbaiki pada tahun 2011 adalah alat uji kelayakan kendaraan bermotor dan beberapa rambu lalu lintas. Sedangkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan secara rutin dan periodik di beberapa kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan, termasuk ketika menjelang dan sesudah hari libur keagamaan seperti lebaran, natal, dan tahun baru.
Tabel 4.18 Banyaknya Kendaraan yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2009-2011 NO.
JENIS PELAYANAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
Mobil Bus 1.
Bus Besar
2.
Bus Sedang
3.
Mini Bus (Bus Kecil)
4.
Angkutan Kota
5.
Angkutan Perkotaan
546
460
73
151
149
68
1.256
1.067
945
929
Mobil Barang 1.
Truck/Bak Terbuka
1.504
1.666
2.
Pick Up
2.301
2.265
3.
Box/Bak Tertutup
492
522
4.
Tanki
39
23
5.
Bestel Wagon
-
-
6.
Tacktor
-
-
7.
Kereta Gandengan
-
-
8.
Kereta Tempelan
1
-
9.
Bland Van
-
-
Kendaraan Khusus 1.
Ambulance
-
3
2.
Grand
-
-
7.306
7.151
JUMLAH
Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV- 59
Tabel 4.19 Banyaknya Fasilitas/Perlengkapan Keselamatan Jalan Raya di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
JENIS
TAHUN 2011
1.
Rambu Peringatan
2.
Rambu Perintah
341 38
3.
Rambu Perintah
173
4.
Rambu Larangan
127
5.
Apill
14
6.
Zebra Cross
63
7.
Marka Garis
52,166
8.
Guard Rail
9.
Halte
4,945 13
Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, adalah sebagai berikut:
a.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan realisasi sebesar Rp39.319.500,00 atau 98,30% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00.
b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1)
Kegiatan Raperda Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Darat, dengan realisasi sebesar Rp45.124.900,00 atau 90,25% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya tiga Raperda Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Darat.
2)
Kegiatan Penyuluhan kepada Sopir Angkutan Umum, dengan realisasi sebesar
Rp47.250.000,00
atau
99,37%
dari
anggaran
sebesar
Rp47.550.000,00.
c.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Traffict dan Warning Light, dengan realisasi sebesar Rp8.261.000,00 atau 82,61% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00.
IV - 60
d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1)
Kegiatan
Rambu-rambu
Lalu
Lintas,
dengan
realisasi
sebesar
Rp49.500.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. 2)
Kegiatan
Pengadaan
Marka
Jalan,
dengan
realisasi
sebesar
Rp84.820.000,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp85.000.000,00.
e.
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor 1)
Kegiatan Pengadaan Buku dan Flat Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan realisasi sebesar Rp104.414.000,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar Rp105.000.000,00.
2)
Kegiatan
Pengadaan
Smoke
Tester,
dengan
realisasi
sebesar
Rp86.925.000,00 atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00.
f.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1)
Kegiatan DAK Bidang Transportasi Darat Tahun 2011, dengan realisasi sebesar
Rp217.409.000,00
atau
87,70%
dari
anggaran
sebesar
Rp247.900.000,00. 2)
Kegiatan Dana Pendamping DAK Transportasi Darat, dengan realisasi sebesar
Rp24.278.000,00
atau
97,93%
dari
anggaran
sebesar
Rp24.790.000,00. 3)
Kegiatan Penunjang Operasional Bidang DAK Transportasi Darat, dengan realisasi sebesar Rp11.895.000,00 atau 95,97% dari anggaran sebesar Rp12.395.000,00.
8. Lingkungan Hidup Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan aktivitas sosialekonomi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui bersama bahwa seluruh aktivitas sosial-ekonomi masyarakat pasti menghasilkan buangan yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Semakin tinggi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula kadar buangan yang dihasilkannya. Secara umum kondisi lingkungan hidup Purwakarta masih relatif baik. Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa
IV- 61
kandungan zat pencemar pada air, udara, dan tanah di Kabupaten Purwakarta masih berada dibawah ambang batas. Namun, kandungan zat pencemar tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan gejala peningkatan. Hal ini bila tidak dikendalikan dapat mengancam kesehatan dan produktivitas masyarakat dimasa depan. Arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD diantaranya adalah membangun kesadaran dan peran aktif masyarakat, meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, melindungi daerah hulu dan kawasan sekitar sungai, serta mengendalikan kadar polutan dari sumber pencemar utama. Tabel 4.20 Penurunan Kadar Polutan Dalam Air Sungai Utama di Kabupaten Purwakarta
1.
NAMA (SUNGAI DAN DAS) Cilamaya
2.
Cikao
45
Maks :360,00 Min :1,00
3.
Cilangkap
16
4.
Ciampel
14
5.
Cilalawi
10
6.
Cisomang
30
Maks :16,00 Min :0,08 Maks :22,00 Min : 0,07 Maks : 320,00 Min : 0,40 Maks : 320,00 Min :0,20
NO.
PANJANG*) (KM) 62
DEBIT AIR (M3/DTK) Maks :366,00 Min : 1,00
PERMASALAHAN Keruh, menjadi outlet pembuangan limbah industri Banyak sampah, keruh, pengerukan pasir oleh masyara kat. Banyak sampah, keruh. Banyak keruh.
sampah,
Banyak keruh.
sampah,
Banyak keruh.
sampah,
Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV - 62
UPAYA KONSERVASI**) Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai.
Tabel 4.21 Penurunan Kadar Polutan Dalam Air Danau/Waduk/Situ/Embung di Kabupaten Purwakarta NO.
NAMA/LOKASI*)
1.
Situ Cikamar Ds. Cisaat Kec. Campaka Situ Cisaat Ds. Kertamukti Kec. Campaka Situ Cibodas Ds. Cibodas Kec. Campaka Situ Cigangsa Ds. Campakasari Kec. Campaka Situ Buleud Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta
2.
3. 4. 5.
6.
7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16.
Situ Wanayasa Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa Situ Cibeber Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa Situ Cikumpay Ds. Cikumpay Kec. Cibatu Situ Girang Ds. Karangmukti Kec. Cibatu Situ Tulangkuda Ds. Benteng Kec. Campaka Situ Bungurbiuk Ds. Gurudug Kec. Pondoksalam Situ Rawamekar Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Situ Rawasari Kel. Tegalmunjul Kec. Purwakarta Situ Margasari Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Situ Conggeang Ds. Cilangkap Kec. Bbk. Cikao Situ Kamojing Ds. Cinangka Kec. Bungursari
LUAS*) (HA) 9,00
VOLUME*) (M3) 144,00
7,00
Mengalami pendangkalan
UPAYA KONSERVASI**) Pemanfaatan untuk Irigasi
23,00
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi
5,00
8,00
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi
6,50
8,00
Mengalami pendangkalan
4,00
80,00
Mengalami pendangkalan
6,70
90,00
Mengalami pendangkalan
3,80
28,00
Mengalami pendangkalan
5,00
2,60
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata Pemanfaatan untuk Pariwisata, berfungsi sebagai Taman Kota. Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata Pemanfaatan untuk Irigasi
4,00
1,60
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi
0,50
0,20
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi
1,00
0,40
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi
1,00
0,40
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi
2,00
1,60
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi
0,80
0,32
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi
0,50
0,20
Mengalami pendangkalan
62,76
314,00
Mengalami pendangkalan
Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata
PERMASALAHAN
IV- 63
Lanjutan Tabel 4.21 NO.
NAMA/LOKASI*)
17.
Waduk Jatiluhur Ds. Jatiluhur Kec. Jatiluhur
18.
Waduk Cirata Kec. Tegalwaru Kec. Maniis
LUAS*) (HA) 8.300
VOLUME*) (M3) 3.000,00
661.000
1.473,00
PERMASALAHAN Banyak jaring apung dan mengalami pendangkalan. Banyak jaring apung dan mengalami pendangkalan
UPAYA KONSERVASI**) Pemanfaatan untuk PLTA, Irigasi, Pariwisata Pemanfaatan untuk PLTA, Irigasi, Pariwisata
Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Guna mengendalikan dampak pencemaran yang ditimbulkan kegiatan usaha, pemerintah daerah pada tahun 2011 telah melanjutkan pembinaan dan pengawasan penerapan Amdal, UKL, dan UPL. Selain itu, pemerintah daerah secara periodik melaksanakan pengecekan terhadap kualitas limbah cair, gas, dan B3 yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Dukungan terhadap pengendalian dampak pencemaran juga diwujudkan melalui pengadaan peralatan dan bahan laboratorium serta pengadaan sistem informasi kualitas lingkungan. Konservasi sumber daya alam dilaksanakan agar potensi sumberdaya yang ada tetap lestari. Dalam hal ini pemerintah daerah pada tahun 2011 yang telah melaksanakan kegiatan penyusunan program menuju Indonesia hijau, pengadaan sarana pengelolaan lingkungan, dan perlindungan sumber daya air. Perlindungan sumberdaya air diantaranya dilakukan melalui pemasangan papan informasi serta penanaman tanaman vegetasi pelindung di sekitar mata air. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengadaan alat bor biopori dan pembuatan sumur resapan air. Tabel 4.22 Jumlah Titik Mata Air yang dapat Dipelihara di Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2011 No.
Nama/Lokasi
Koordinat
1.
Cikanyere / Ds. Sukamulya Kec. Pondoksalam Cikahuripan Ds. Kiarapedes Kec. Kiara pedes. Cibulakan Ds. Babakan Kec. Wanayasa
06º36´54,6” 107º29’48,0”
2.
3.
IV - 64
Debit Air (m3/dtk) 0,00003
06º38´41,8” 107º34’17,7”
0,0001
06º40´51,6” 107º33’42,5”
0,0001
Permasalahan
Upaya Konservasi
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
No.
Nama/Lokasi
Koordinat
4.
Cigalumpit Ds. Sukajaya Kec. Sukatani Cimenteng Ds. Darangdan Kec. Darangdan Cileutik Ds. Sawit Kec. Darangdan Ciloa Ds. Cibening Kec. Bungursari Cikaret Ds. Cirangkong Kec. Cibatu Cikundul Ds. Cipancur Kec. Cibatu Salammulya Ds. Salam mulya Kec. Pondoksalam Cigoong Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cilembang Ds. Cipeundeuy Kec. Bojong Ciburial Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa Cihanyawar Ds. Cihanyawar Kec. Bojong Cikao Ds. Bojongtimur Kec. Bojong Cikubang Ds. Sirnamanah Kec. Darangdan Cibuleng Ds. Gunungkarung Kec. Maniis Ciracas Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Cibendul Desa Sukatani Kec. Sukatani Cisigung Kec. Wanayasa
06º35´55,1” 107º25’47,3”
5. 6.
7. 8. 9. 10.
11.
12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21.
Cisalada Ds. Cibukamanah Kec. Cibatu
Debit Air (m3/dtk) 0,00015
06º41´05,2” 107º25’41,5”
0,0002
06º04´33,1” 107º26’27,3”
0,0003
06º30´01,9” 107º28’24,7”
0,0018
06º31´37,7” 107º31’27,2”
0,0001
06º31´59,7” 107º31’54,9”
0,0001 0,005
Permasalahan
Upaya Konservasi
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
0,060
0,200 0,200 0,100 0,010
0,100 0,010 0,020 0,010 0,050 0,050
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
IV- 65
No. 22.
23. 24.
25. 26. 27. 28. 29.
30. 31. 32. 33.
34. 35.
36.
37.
38.
Nama/Lokasi Sumur Bungbulan Sukasari Plered Cikirai Krajan Plered Cienon Cihantap Plered Singajaya Cimanem Plered Lebak Kp. Kec. Plered
Kp. Kec.
Koordinat
Debit Air (m3/dtk) 0,0005
Permasalahan
Upaya Konservasi
Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
0,0703
Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
0,00167
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
Kp. Kec.
0,0005
Kp. Kec.
0,0005
Kp. Kec.
0,001
Ulen
0,00111
Cijengkol 1 Kp. Cipadali Kec. Plered Cijengkol 2 Kp. Cipadali Kec. Plered Bale Kambang Ds. Sindangkasih Kec. Purwakarta Paponcol Ds. Ciseureuh Kec. Purwakarta Citeureup Ds. Cirangkong Kec. Cibatu Cigorowek Ds. Cibukamanah Kec. Cibatu Blok Cidahu Ds. Cipancur Kec. Cibatu Blok Citopeng Ds. Cipancur Kec. Cibatu Cibentang /Cijengkol Ds. Cipancur Kec. Cibatu Blok Btr Kondang Ds. Cikadu Kec. Cibatu Blok Cibongas Ds. Cikadu Kec. Cibatu Sentul Ds. Cikopo Kec. Bungursari
0,00148
IV - 66
0,00260 0,00390
0,00004 0,002 0,002 0,00047
0,00035 0,0003
0,0005
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
Penanaman pohon di sekitar mata air.
No.
Nama/Lokasi
39.
Cinangka Ds. Cinangka Kec. Bungursari Babakan Ds. Cinangka Kec. Bungursari Cibayawak Ds. Cikaobandung Kec. Jatiluhur Cisamanan Ds. Cikaobandung Kec. Jatiluhur Cipetir Ds. Kembang kuning Kec. Jatiluhur Rawa ds. Kembangkuning Kec. Jatiluhur Gunungbatu Ds. Kembangkuning Kec. Jatiluhur Pasir Ipis Ds. Parakan Lima Kec. Jatiluhur Cisalak 1 Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Cisalak 2 Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Cisalak 3 Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Mekarsari Ds. Sawit Kec. Darangdan Cinangka Ds. Nagrak Kec. Darangdan Nagrak Ds. Nagrak Kec. Darangdan Cisalada Ds. Gunung hejo Kec. Darangdan Cidadap Ds. Cidadap Kec. Darangdan Cikidul Ds. Kr. Kencana Kec. Darangdan Ciastari Ds. Kr. Kawitan Kec. Darangdan
40. 41.
42. 43. 44.
45. 46.
47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56.
Koordinat
Debit Air (m3/dtk) 0,0005 0,0005 0,0012
0,0012 0,0008 0,001
0,0012 0,0002
0,0001 0,00005 0,00007 0,001
0,001 0,001 0,001 0,0015 0,0005 0,0003
Permasalahan
Upaya Konservasi
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
IV- 67
No.
Nama/Lokasi
57.
Cipulung Ds. Neglasari Kec. Darangdan Ciheas Ds. Neglasari Kec. Darangdan Tabrik Ds. Bbk.Cikao Kec. Bbk.Cikao Krajan Ds. Bbk.Cikao Kec. Bbk.Cikao Krajan Ds. Bbk.Cikao Kec. Bbk.Cikao Cikadu Ds, Kadumekar Kec. BBk.Cikao Cikadu Ds, Kadumekar Kec. BBk.Cikao Rancabango Ds. Maracang Kec. Bbk. Cikao Pasirnangka Ds. Maracang Kec. Bbk. Cikao Karanganyar Ds. Maracang Kec. Bbk. Cikao Pasirmuncang Ds. Maracang Kec. Bbk. Cikao Bungbulang Ds. Bungbulang Kec. Maniis Cijati I Ds. Cijati Kec. Maniis
58. 59.
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
Koordinat
Debit Air (m3/dtk) 0,0022 0,0023 0,0005
0,0005 0,0005 0,0005 0,001 0,001 0,0005 0,0005 0,0005 0,001 0,001
70.
Cijati II Ds. Cijati Kec. Maniis
0,001
71.
Cikirey Ds. Malangnengah Kec. Sukatani Ciseuti Ds. Tajursindang Kec. Sukatani Pasirmunjul Ds. Pasirmunjul Kec. Sukatani Lebak anyar Ds. Parakan salam Kec. Pondoksalam
0,001
72. 73.
74.
IV - 68
0,002
0,001
Permasalahan
Upaya Konservasi
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
No.
Nama/Lokasi
75.
Parakansalam Ds. Parakansalam Kec. Pondoksalam Ciselang Ds. Situ Kec. Pondoksalam Sumurpicung Ds. Situ Kec. Pondoksalam Cicadas Ds. Situ Kec. Pondoksalam Cinangka I Ds. Situ Kec. Pondoksalam Cinangka 2 Ds. Situ Kec. Pondoksalam Cinangka 3 Ds. Situ Kec. Pondoksalam Citanjung Ds. Tanjungsari Kec. Pondoksalam Cisumur Ds. Tanjungsari Kec. Pondoksalam Salem Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cigedog 1 Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cigedog 2 Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cigedog 3 Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cinusa Ds. Salamjaya Kec. Pondoksalam Cicengir Ds. Salamjaya Kec. Pondoksalam Ciasem Ds. Salamjaya Kec. Pondoksalam Jati Ds. Cijati Kec. Pondoksalam Babakan Ds. Warungjeruk
76. 77. 78. 79. 80. 81.
82. 83. 84. 85. 86.
87. 88. 89. 90. 91.
92.
Koordinat
Debit Air (m3/dtk) 0,0005
0,002 0,002 0,00020 0,001 0,0008 0,001
0,002 0,002 0,00004 0,006
0,00089 0,0004 0,0003 0,0004 0,005
0,00208
Permasalahan
Upaya Konservasi
Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air.
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
IV- 69
No.
Nama/Lokasi
Koordinat
Debit Air (m3/dtk)
Kec. Tegalwaru 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
100. 101. 102 103 104.
105. 106. 107. 108. 109.
110.
Pajagan 1 Ds. Galumpit Kec. Tegalwaru Pajagan 2 Ds. Galumpit Kec. Tegalwaru Sumurpulus Ds. Sukahaji Kec. Tegalwaru Ciranjang Ds. Sukahaji Kec. Tegalwaru Cilebak Ds. Kiarapedes Kec. Kiarapedes Ciranca Ds. Kiara pedes Kec. Kiara pedes Cipaku Ds. Margaluyu Kec. Kiarapedes Ciherang Ds. Margaluyu Kec. Kiarapedes Cibuluh 1 Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Cibuluh 2 Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Cibulakan Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Ciomas Ds. Warungkadu Kec. Pasawahan Cibinong Ds. Selaawi Kec. Pasawahan Cikaliung Ds. Selaawi Kec. Pasawahan Cikukulu Ds. Selaawi Kec. Pasawahan Babakan Ds. Sela awi Kec. Pasawahan Bah Ata Ds. Sawah kulon Kec. Pasawahan Bah Amin Ds. Sawahkulon Kec. Pasawahan
IV - 70
Permasalahan
Upaya Konservasi
masyarakat 0,00025 0,0006 0,0001 0,0001 0,020 0,040 0,005
0,005 0,02705 0,00038 0,06432 0,00075
0,00075 0,001 0,0005 0,0005 0,002
0,0005
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
No.
Nama/Lokasi
111.
Bah Saman Ds. Sawahkulon Kec. Pasawahan. Cikidul Ds. Sawhkulon Kec. Pasawahan Bh. H. Entang Ds. Sawahkulon Kec. Pasawahan Cisalada Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa. Cigandasoli 1 Ds. Babakan Kec. Wanayasa Cigandasoli 2 Ds. Babakan Kec. Wanayasa Cileles Ds. Bojong timur Kec. Bojong Pasirbubut 1 Ds. Sindangpanon Kec. Bojong Pasirbubut 2 Ds. Sindangpanon Kec. Bojong
112. 113.
114. 115. 116. 117. 118. 119.
Koordinat
Debit Air (m3/dtk) 0,0005 0,002 0,005
0,005 0,00038 0,0217 0,0001 0,0884 0,0893
Permasalahan
Upaya Konservasi
Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat
Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.
Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Untuk menjaga kualitas lingkungan di perkotaan, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
(RTH).
Dalam
rangka
meningkatkan
kinerja
pengelolaan
persampahan pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan TPSS, pengadaan bak kontainer sampah, pengadaan dump truck, pengadaan bin dan tong sampah, pengadaan alat pembuat briket sampah, pengadaan tanah merah untuk pelapis tumpukan sampah di TPA Cikolotok, pengadaan alat komunikasi untuk petugas kebersihan, operasionalisasi pembuatan kompos, serta pembentukan kelompok masyarakat sadar kebersihan lingkungan.
Jumlah rata-rata produksi
sampah perhari di Kabupaten Purwakarta sebanyak 2.184 m3, sedangkan jumlah/volume sampah yang dapat ditangani adalah sebanyak 432.000 m3. Kegiatan
pengelolaan
RTH
telah
dilaksanakan
adalah
pemeliharaan
RTH,
pemasangan lampu hias jalan, pemeliharaan lampu taman serta pembuatan taman di depan TMP Sirnaraga.
IV- 71
Tabel 4.23 Jumlah Tenaga Kebersihan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 RINCIAN
NO.
JUMLAH
1.
Staf
12
2.
Angkutan Sampah
70
3.
Penyapuan
60
4.
TPA
5
5.
Saluran
7
6.
Penyedot Tinja
4 JUMLAH
158
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:
a.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1) Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data Lingkungan, dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data Lingkungan basis data LHD di Kabupaten Purwakarta tahun 2011.
2) Kegiatan Pengambilan Sampel Air dan Analisa Kualitas Air, dengan realisasi sebesar
Rp30.000.000,00
Rp30.000.000,00.
Hasil
atau
100,00%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
termonitornya kualitas air di enam sungai dan limbah cair di delapan industri.
3) Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Penerapan AMDAL, UKL, dan UPL, dengan realisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbina dan terpantaunya pelaku usaha dalam penerapan AMDAL, UKL & UPL terhadap 30 kegiatan usaha.
4) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA, dengan realisasi sebesar
Rp35.850.000,00
atau
100,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp35.850.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbina dan terlaksananya koordinasi dalam persiapan penilaian Adipura.
IV - 72
5)
Kegiatan Pengawasan dan Inventaris Limbah B3, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengawasan dan inventaris limbah B 3.
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1)
Kegiatan Perlindungan Sumber Daya Air, dengan realisasi sebesar Rp49.400.000,00 atau 98,80% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terciptanya kelestarian sumber mata air di Kabupaten Purwakarta di 12 lokasi mata air.
2)
Kegiatan
Menuju
Indonesia
Hijau,
dengan
realisasi
sebesar
Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya koordinasi dalam penilaian program MIH dan tersedianya data pendukung dokumen MIH Kabupaten Purwakarta.
3)
Kegiatan
Pembuatan
Sumur
Resapan,
dengan
realisasi
sebesar
Rp39.600.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan sumur resapan sebanyak 10 unit.
c.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Pesantren Berbudaya Lingkungan, dengan realisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di 30 sekolah dan 5 pondok pesantren berbudaya lingkungan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun
2011, untuk Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah sebagai berikut:
a.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1)
Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Urugan (Lanfill) di TPA Cikolotok, dengan realisasi sebesar Rp120.661.050,00 atau 96,53% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
IV- 73
terlaksananya pengarugan tanah untuk lapisan penutup sampah di TPA Cikolotok sebanyak 2.254 m3. 2)
Kegiatan Operasional Pembuatan Kompos di TPA Cikolotok, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pembuatan kompos di TPA Cikolotok sebanyak 10 ton. 3)
Kegiatan Lanjutan Pemasangan Tiang Pancang di TPA Cikolotok, dengan realisasi sebesar Rp311.668.650,00 atau 95,34% dari anggaran sebesar Rp326.913.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kegiatan pelaksanaan pemancangan di TPA Cikolotok. 4)
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah, dengan realisasi sebesar Rp1.599.199.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.599.199.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, yaitu 1 unit Arm Roll, dan 13 unit kendaraan pick up. 5)
Kegiatan
Pengadaan
Kontainer
Sampah,
dengan
realisasi
sebesar
Rp74.655.000,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan bak kontainer sampah sebanyak 3 unit. 6)
Kegiatan Pengadaan Kontainer Sam Pemasangan Bronjong di TPA Cikolotok, dengan realisasi sebesar Rp13.894.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp13.894.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pemasangan bronjong di TPA Cikolotok.
7)
Kegiatan Penunjang Operasional Petugas Bidang Pengelolaan Sampah, dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya tunjangan tambahan untuk petugas lapangan di DKP sebanyak 162 orang.
8)
Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah, dengan realisasi sebesar Rp78.221.000,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan mesin pengolah sampah sebanyak 4 unit.
9)
Kegiatan Peningkatan Garasi Pool Kendaraan Pengangkut Sampah, dengan realisasi sebesar Rp159.602.250,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar
IV - 74
Rp167.333.500,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terbangunnya garasi pool kendaraan pengangkut sampah. 10) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petugas Lapangan DKP, dengan realisasi sebesar Rp195.563.840,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya peningkatan kesejateraan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta berupa pemberian extra puding dan rekreasi terhadap 317 orang petugas.
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1)
Kegiatan Pemeliharaan RTH, dengan realisasi sebesar Rp297.315.400,00 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau diwilayah Kabupaten Purwakarta di 15 titik.
2)
Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman Hias, dengan realisasi sebesar Rp24.755.000,00 atau 99,02% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeliharaan lampu hias jalan kota.
3)
Kegiatan
Pengadaan
Mesin
Chain
Saw,
dengan
realisasi
sebesar
Rp24.855.000,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyediaan peralatan pertukangan/lapangan mesin chain saw yang memadai. 4)
Kegiatan Penataan Lampu Taman Kota (Luncuran 2010), dengan realisasi sebesar
Rp24.855.000,00
Rp25.000.000,00.
Hasil
atau
99,42%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya pelaksnaan lampu taman kota di 19 titik. 5)
Kegiatan Penunjang Operasional Petugas Bidang Pertaman dan dan PJU, dengan realisasi sebesar Rp49.975.000,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah bertambahnya Motifasi Kerja Bagi petugas Bidang Pertamanan dan PJU DKP.
6)
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Tangki Air, dengan realisasi sebesar Rp256.500.000,00 atau 92,08% dari anggaran sebesar Rp278.575.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan sarana pemeliharaan RTH.
IV- 75
7)
Kegiatan Penataan Taman Jl. KK.Kornel Singawinata, dengan realisasi sebesar
Rp92.500.000,00
Rp100.000.000,00.
Hasil
atau
92,36%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya penataan taman kota yang indah, nyaman, bersih dan aman. 8)
Kegiatan Penataan Taman Gedung Kembar, dengan realisasi sebesar Rp92.500.000,00 atau 92,36% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan taman kota sebagai ruang terbuka hijau diwilayah Kabupaten Purwakarta.
9)
Kegiatan Pemeliharaan Air Mancur Alun-Alun Kiansantang, dengan realisasi sebesar
Rp84.090.000,00
Rp85.000.000,00.
Hasil
atau
98,93%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya pemeliharaan air mancur Alun-alun Kiansantang. 10) Kegiatan Penataan Taman Batas Kabupaten (Purwakarta -Subang), dengan realisasi sebesar Rp47.213.750,00 atau 94,43% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya taman batas kabupaten sebagai ruang terbuka hijau. 11) Kegiatan Pembuatan Pagar Luar Taman Alun-alun Kiansantang, dengan realisasi sebesar Rp94.085.000,00 atau 94,09% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pembuatan pagar luar taman Alun-alun Kiansantang sepanjang 173 m3. 12) Kegiatan Pemeliharaan Alun-alun Wanayasa, dengan realisasi sebesar Rp98.756.000,00 atau 98,76% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeliharaan Alun-alun Wanayasa sebagai ruang terbuka hijau diwilayah Kabupaten Purwakarta. 13) Kegiatan Pembuatan DED (Detail Engineering Design) Pemasangan Lampu Hias dan PJU, dengan realisasi sebesar Rp73.935.000,00 atau 98,58% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen DED Lampu Hias dan PJU sebagai perencanaan awal pemasangan lampu hias dan PJU. 14) Kegiatan Penataan Lampu Taman Kota (cabang 3) alun-alun Wanayasa, dengan realisasi sebesar Rp75.286.000,00 atau 94,11% dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
IV - 76
terlaksanya penataan lampu taman sebagai penerangan taman kota di 4 titik.
9. Kependudukan dan Catatan Sipil Seperti kita ketahui bersama, pada prinsipnya dalam masalah kependudukan dan catatan sipil terdapat empat masalah besar yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang cukup serius. Keempat masalah itu adalah kualitas penduduk, kuantitas, mobilitas dan database serta administrasi kependudukan. Melalui Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta keempat masalah kependudukan ini telah dibagi habis dalam lingkup OPD masing-masing. Untuk masalah kualitas penduduk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih; untuk menyelesaikan masalah kuantitas, administrasi, sebagian database, serta mobilitas penduduk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak serta sebagian besarnya lagi diserahkan ke instansi vertikal yang menangani statistik yang dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik; sebagian mobilitas lainnya diserahkan ke Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Kebijakan pemerintah daerah pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil difokuskan untuk mewujudkan sistem layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, tertib dan terjangkau diseluruh desa serta kelurahan, yang dijabarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan. Adapun capaian jenis pelayanan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain terlihat dari peningkatan besaran jumlah cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta. Untuk meningkatkan capaian pelayanan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan kegiatan Gempungan. Capaian pelayanan kegiatan
Gempungan hingga akhir Desember 2011 untuk pelayanan pembuatan KK telah diterbitkan sebanyak 11.049 lembar KK, 6.960 KTP dan 8.231 Akta. Dengan dilaksanakannya kegiatan Gempungan, turut berkontribusi dalam peningkatan capaian jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Purwakarta. Dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini saja, tercatat terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah penduduk yang ber- KTP sebanyak 6.960 orang, 3.457 orang yang memiliki akta kelahiran dan 5.114 orang yang memiliki KK baru. Capaian
IV- 77
pelayanan Gempungan untuk pembuatan KTP, KK dan Akta, dapat dilihat pada grafik 4.6 dan grafik 4.7. Grafik 4.6 Capaian Pelayanan Gempungan untuk Pembuatan KTP, KK dan Akta Kabupaten Purwakarta Tahun 2011
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Grafik 4.7 Capaian Kepemilikan KTP, Akta dan KK di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:
IV - 78
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, dengan realisasi sebesar Rp1.484.503.230,00 atau 98,97%
dari anggaran sebesar
Rp1.500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan blanko, KTP sebanyak 75.000 lembar, KK sebanyak 335.340 set, Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian sebanyak 75.000 lembar dan Buku Register sebanyak 1.500 buku. 2)
Kegiatan
Pemutahiran
Data
Catatan
Sipil,
dengan
realisasi
sebesar
Rp177.260.000,00 atau 94,98% dari anggaran sebesar Rp186.620.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen data base Catatan Sipil yang up to date secara elektronik. 3)
Kegiatan Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan realisasi sebesar
Rp466.494.220,00
atau
84,77%
dari
anggaran
sebesar
Rp550.325.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan keliling di 44 titik. 4)
Kegiatan
Optimalisasi
program
SIAK,
dengan
realisasi
sebesar
Rp364.737.050,00 atau 82,93% dari anggaran sebesar Rp439.812.450,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan.
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
diarahkan untuk meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan hukum; memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan; meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik; serta melanjutkan penyusunan data dan statistik gender. Berdasarkan data dari Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta, tahun 2011 terdapat 2.890 UMKM Perempuan, 192 kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 16.009 kelompok binaan PKK yang tersebar di 17 kecamatan. Besaran data tersebut dari tahun ketahun di
IV- 79
atas dapat dikatakan tidak mengalami perubahan, akan tetapi capaian kinerja pada urusan ini dapat dilihat dari capaian prestasi yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2011. Pada tahun 2011 tercatat mendapatkan peringkat Juara I Paguyuban Vasektomi Tingkat Provinsi Nasional; Juara I Akseptor Lestari Tingkat Nasional; Juara III BKL Tingkat Provinsi Jawa Barat; Juara Harapan I Siloka Kencana Tingkat Provinsi Jawa Barat; Juara III TMKK Provinsi Jawa Barat; Juara III KIE Kreatif Tingkat Jawa Barat; dan Juara II PLKB Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat tercatat menyandang Juara IV UPK Kecamatan Wanayasa Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2011, pada Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat tercatat Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur sebagai Juara II Juara Harapan I Lomba Desa/Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011. Untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan tercatat Desa Wanawali Kecamatan Cibatu sebagai Juara VI Kegiatan P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat Tipe Pegunungan tahun 2011 dan masuk sebagai peserta Forum Anak Nasional Perwakilan Jawa Barat tahun 2011. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:
a.
Program
Peningkatan
Kualitas
Hidup
dan
Perlindungan
Perempuan Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya rencana kerja P2TP2A Kabupaten Purwakarta dan tersosialisasikannnya P2TP2A pada tingkat kecamatan.
b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dengan realisasi sebesar Rp91.835.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp91.835.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi tingkat provinsi di Kabupaten Purwakarta.
IV - 80
c.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Kegiatan Pembinaan Posyandu, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya posyandu berprestasi sebanyak
tiga
buah
posyandu.
11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan keluarga berencana, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, serta administrasi kependudukan. Kegiatan ini didukung dengan penyelenggaraan advokasi, konseling dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi masyarakat, keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) serta remaja yang membutuhkan. Berdasarkan data pada Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) Kabupaten Purwakarta tahun 2011 tercatat jumlah akseptor KB aktif sebanyak 152.287 akseptor, dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 146.778 akseptor atau mengalami peningkatan sebanyakr 5.509 akseptor. Tingginya capaian pelayanan Keluarga Berencana ditunjang oleh kebijakan Bupati Purwakarta dalam kegiatan pelayanan Gempungan. Capaian pelayanan kegiatan Gempungan dari mulai Mei hingga Desember tahun 2010 pada kegiatan pelayanan untuk Pemeriksaan Ibu Hamil dan USG mencapai 33 orang; Pengobatan Massal, Umum dan Gigi sebanyak 72 orang dan Pelayanan KB, untuk IUD sebanyak 32 orang dan untuk implant 60 orang. Capaian pelayanan Gempungan per 12 Desember 2011 pada kegiatan Pelayanan KB, kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) sebanyak 1.415 IUD dan 1.005 implant terpasang pada aseptor baru.
Kegiatan
Gempungan telah mendongkrak capaian jumlah aspetor KB aktif di Kabupaten Purwakarta yang pada tahun 2008 sebanyak 124.312 akseptor menjadi 152.287 aseptor pada tahun 2011.
IV- 81
Grafik 4.8 Capaian Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Purwakarta Tahun 2007-2011
Implant
Sumber: Dinas Kesehatan dan BKBPIA Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencanandan Perlindungan Ibu dan Anak, adalah sebagai berikut:
a.
Program Keluarga Berencana 1)
Kegiatan Operasional Mobil Unit Pelayanan KB, dengan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya kegiatan pelayanan KB dengan menggunakan MUPEL KB dan adanya calon aseptor yang siap dilayani.
2)
Kegiatan Intensifikasi Cakupan Akseptor KB, dengan realisasi sebesar Rp98.787.500,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp99.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya cakupan peserta KB Baru IUD sebanyak 1.500 Akseptor IUD.
3)
Kegiatan Pembinaan Kelompok Pelopor KB, dengan realisasi sebesar Rp56.750.000,00 atau 94,58% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00.
IV - 82
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya kegiatan kelompok pelopor KB, kegiatan POS KB. 4)
Kegiatan
Penyelenggaraan
TMKK,
dengan
realisasi
sebesar
Rp25.000.000,00 atau 100,00%dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terintegrasinya program KB dengan kegiatan TNI, dan integrasi TNI dan program KB. 5)
Kegiatan
Kesatuan
Gerak
PKK
KB-Kes,
dengan
realisasi
sebesar
Rp14.750.000,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terintegrasinya program KB dengan kegiatan epuluh program PKK, integrasi program KB dengan program PKK ke semua desa dan kelurahan di Kabupaten Purwakarta. 6)
Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK 2011), dengan realisasi sebesar
Rp1.037.000.000,00
Rp1.097.800.000,00.
Hasil
atau
94,46%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
tersedianya sarana pelayanan KB secara optimal. 7)
Kegiatan Biaya Umum Administrasi (DAK) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB, dengan realisasi sebesar Rp42.500.000,00 atau 85,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK 2011).
b. Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), dengan realisasi sebesar Rp10.060.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar
Rp10.060.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja, sehingga memahami pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi.
c.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1)
Kegiatan Pentas Media KIE Melalui Media Tradisional, dengan realisasi sebesar
Rp14.300.000,00
Rp20.000.000,00.
Hasil
atau
71,50%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya sosialisasi program KB melalui pentas media tradisional program KB berhasil sesuai target.
IV- 83
2)
Kegiatan
Pembinaan
Kelompok
Tribina,
dengan
realisasi
sebesar
Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbinanya kelompok Tribina Percontohan sebanyak 68 kelompok.
Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalm pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah kesulitan dalam mengetahui preverensi penggunaan alat kontrasepsi. Tindakan yang harus dilakukan pemerintah daerah melalui OPD terkait, yaitu melakukan upaya identifikasi lebih lanjut mengenai preferensi masyarakat dalam memilih jenis alat kontrasepsi KB, khususnya bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB baru, khususnya pada preverensi penggunaan alat kontrasepsi.
12. Sosial Kebijakan Urusan Sosial diarahkan pada upaya untuk menyusun kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar; meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; meningkatkan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan
tinggi,
dan
Orsos/LSM
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial; menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2011 tercatat terjadi penurunan jumlah fakir miskin sebanyak 10.917 orang atau 70,71% jika dibandingkan tahun 2010 sebanyak 38.570 orang. Perkembangan kondisi penyandang masalah sosial di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.24.
IV - 84
Tabel 4.24 Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
URAIAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
1.
Anak Bermasalah Sosial
1.818
-
2.
Anak Balita Terlantar
-
62
3.
Anak Terlantar
-
527
4. 5. 6. 7.
Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Bermasalah Sosial Psikologis Anak Jalanan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
1.867
40 112 62 1.478
8.
Wanita Korban Tindak Kekerasan
34
1
9.
Wanita Tuna Susila
10.
Lansia Terlantar
11.
Pengemis
12.
Lansia Korban Kekerasan
13.
Gelandangan
14.
Penyandang Cacat
15. 16. 17.
Bekas Warga Binaan LK
18.
Korban Penyalahgunaan NAPZA
19.
Keluarga Fakir Miskin
20.
Rumah Tidak Layak Huni
21.
Keluarga Bermasalah Sosial Phsikologis
22.
Komunitas Adat Terpencil
23.
Masy. Tinggal Pada Daerah Rawan Bencana
24.
Korban Bencana Alam
25.
Korban Bencana Sosial
26. 27. 28.
Pekerja Migran Bermasalah Orang dengan HIV/AIDS Keluarga Rentan JUMLAH
122
215
6.212
1.987
13
1.495
-
-
9
389
2.608
1.689
Waria
-
12
Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis
-
-
174
181
78
52
38.570
27.653
3.326
3.093
15
5.227
138
0
-
-
319
99
-
122
20 55.323
2 6 44.505
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Meningkatnya pendatang
jumlah
(migran
penyandang
sirkuler)
dari
masalah
daerah
sosial
sekitar
disinyalir
Kabupaten
disebabkan Purwakarta.
Berdasarkan pendataan di lapangan ditemukan bahwa sebagian besar penyandang masalah sosial bukan berasal dari wilayah Kabupaten Purwakarta, melainkan dari daerah sekitarnya. Alasan migrasi para penyandang masalah sosial ke wilayah Kabupaten Purwakarta lebih disebabkan oleh alasan faktor ekonomi. Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yaitu pemulangan orang
IV- 85
terlantar ketempat asalnya sebanyak 130 orang; Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 223 SKTM; pemberian bantuan sembako bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 4800 paket; memfasilitasi penyandang cacat untuk mengikuti berbagai pelatihan di BRSPC Cimahi sebanyak 7 orang; memfasilitasi remaja yang bermasalah sosial untuk mengikuti pelatihan di RPSBR Ciamis sebanyak 10 orang; memfasilitasi remaja yang bermasalah sosial untuk mengikuti pelatihan di BPSBR Cimahi sebanyak 12 orang; memfasilitasi tuna netra untuk mengikuti pelatihan di Panti Wiyata Guna - Bandung sebanyak 10 orang; memfasilitasi penyandang cacat untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 20 orang dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Penanganan korban bencana (longsor, kebakaran, sambaran petir dan angin puting beliung pada 31 kejadian bencana; memfasilitasi 4 (empat) karang taruna untuk menerima bantuan sosial Gubernur Jawa Barat; memfasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk menerima bantuan sosial Gubernur Jawa Barat sebanyak 2 PSM; memfasilitasi bantuan Kemenakertrans bagi pemenuhan 22 Panti Sosial Anak dan 2 Panti Penyandang Cacat; memberangkatkan 20 KK transmigran ke Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1)
Kegiatan Penanggulangan Orang Terlantar, dengan realisasi sebesar Rp14.750.000,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbantunya 130 orang terlantar di perjalanan dapat dikembalikan ke tempat asalnya.
2)
Kegiatan Pendataan PMKS, dengan realisasi sebesar Rp24.775.000,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pendataan PMKS dalam 21 jenis laporan.
3)
Kegiatan Penunjang kegiatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan realisasi sebesar Rp475.624.000,00 atau 95,12% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersalurkannya bantuan sembako bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 4.800 paket.
IV - 86
b. Program Penanggulangan Bencana Alam Kegiatan Operasional Penanganan Bencana Alam, dengan realisasi sebesar Rp21.745.000,00 atau 28,99% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penanganan bencana alam 80% korban dapat dibantu. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Sosial pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1)
Kegiatan Penyelenggaraan STQ, dengan realisasi sebesar Rp199.038.000,00 atau 99,52% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan STQ tingkat kabupaten dan provinsi.
2)
Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dengan realisasi sebesar Rp199.120.000,00 atau 99,56% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggarannya enam kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten Purwakarta yaitu Maulid Nabi Muhammad saw, Isra Mi’raj, Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Tahun Baru Islam.
3)
Kegiatan Taraweh Keliling, dengan realisasi sebesar Rp399.490.000,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya kegiatan Taraweh Keliling Tingkat Kabupaten Purwakarta dengan aman dan lancar di 17 kecamatan.
4)
Kegiatan Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah (PORPEMDA), dengan realisasi sebesar
Rp124.300.000,00
atau
99,44%
dari
anggaran
sebesar
Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan PORPEMDA di Kota Cirebon untuk tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan. 5)
Kegiatan Monev Program Pada Bagian KESRA dan Kemasyarakatan, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkup Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Monev program dan kegiatan BBS di 17 kecamatan..
6)
Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), dengan realisasi sebesar Rp177.712.500,00 atau 88,86% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya peringatan Hari Besar
IV- 87
Nasional Tingkat Kabupaten Purwakarta sebanyak tujuh kegiatan, yang terdiri Hari Kartini, Hardiknas, Harkitnas, Haornas, Hapsak, Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. 7)
Penunjang Operasional BBS, dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya beban biaya operasional belanja bantuan sosial pada Bagian Kesra dan Kemasyarakatan.
8)
Kegiatan
Pembinaan
Sosial
Kemasyarakatan,
dengan
realisasi
sebesar
Rp1.182.599.500,00 atau 99,89% dari anggaran Rp1.183.889.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbinanya masyarakat di 43 desa. 9)
Kegiatan Fasilitasi Ulama dan Umaro, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya pertemuan ulama dan umaro tingkat Kabupaten Purwakarta.
10) Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, dengan realisasi sebesar
Rp447.875.000,00
atau
99,53%
dari
anggaran
sebesar
Rp450.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Purwakarta. 11) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Purwakarta dan HUT RI, dengan realisasi sebesar Rp458.935.000,00 atau 91,79% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya peringatan Hari Jadi Purwakarta dan lomba-lomba kegiatan Hari Jadi Purwakarta serta HUT RI Tingkat Kabupaten Purwakarta. 12) Kegiatan Fasilitasi Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp99.074.000,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terjaganya kesehatan jemaah haji Kabupaten Purwakarta. 13) Kegiatan Sarasehan Nasional Budaya dan Refleksi Kebangsaan, dengan realisasi sebesar
Rp349.425.000,00
Rp350.000.000,00. terselenggaranya
Hasil kegiatan
atau
pelaksanaan Sarasehan
Kebangsaan sebanyak 550 orang.
IV - 88
99,84%
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
Nasional
Budaya
dan
Refleksi
13. Ketenagakerjaan Kebijakan Urusan Ketenagakerjaan diarahkan pada upaya untuk menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan tenaga kerja yang memadai; menyiapkan tenaga instruktur/pelatih yang berkualitas; menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja melalui pemagangan di perusahaan; mendorong tenaga kerja yang terdidik dan terlatih untuk membuka lapangan kerja baru. Berdasarkan data Satuan Kerja Nasional
(Sakernas) pada Dinas Tenaga
Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
pada tahun 2011 tercatat
jumlah angkatan kerja sebanyak 376.068 orang, bukan angkatan kerja sebanyak 227.567 orang, pencari kerja
sebanyak 23.454 orang dan jumlah tenaga kerja
sebanyak 603.635 orang. Untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD dan sederajat mengalami peningkatan sebanyak 509 orang, SLTP sebanyak 856 pencari kerja, SLTA sebanyak 1.754 orang. Sedangkan untuk pencari kerja dengan jenjang pendidikan akademi dan universitas berturut-turut mengalami penurunan sebanyak 320 orang dan 719 orang. Karakteristik penduduk yang bekerja di sektor industri dan perusahaan swasta masih menduduki peringkat teratas, yaitu sebanyak 110,238 orang, disusul oleh penduduk yang bergerak disektor informal lainya. Tabel 4.25 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN
2010
2011
+/_
KET.
1.
Angkatan Kerja
383.080
37.,068
-7.012
2.
Jumlah Bukan Angkatan Kerja
210.860
227.567
16.707
Sakernas Sakernas
3.
Jumlah Tenaga Kerja
593.940
603.635
9.695
Sakernas
Sumber: Badan Pusat Statisti Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Tabel 4.26 Perkembangan Jumlah Pengangguran (Pencari Kerja Yang Terdaftar) pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
TINGKAT PENDIDIKAN
2010
2011
+/-
1.
SD dan sederajat
1.761
2.270
509
2.
SLTP
6.585
7.441
856
3.
SLTA
11.294
13.048
1.754
4.
Akademi
5.
Universitas JUMLAH
687
367
-320
1.047
328
-719
21.374
23.454
2.080
Sumber: Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV- 89
Tabel 4.27 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1.
JENIS PEKERJAAN
2010
2011
3.
Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4.
Buruh/Karyawan
111.269
110.238
5.
Pekerja bebas pertanian
18.393
24.817
6.
Pekerja bebas non pertanian
26.836
48.675
7.
Pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar
36.903
33.082
346.526
340.411
2.
JUMLAH
77.935
63.115
67.557
55.414
7.633
5.070
Sumber: Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, antara lain: a)
Pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 1251 orang dan baru ditempatkan sebanyak 1167 orang.
b)
Pelatihan wirausaha baru sebanyak 40 orang.
c)
Pelaksanaan padat karya yang melibatkan 176 orang masyarakat di Desa Cibatudan Desa Wanawali Kecamatan Cibatu.
d)
Informasi peluang kerja dari 28 perusahaan.
e)
Jumlah perusahaan yang diawasi sebanyak 292 perusahaan.
f)
Pengawasan pekerja anak pada 44 perusahaan.
g)
Penanganan hubungan industrial (perselisihan perburuhan) sebanyak 33 kasus.
h)
Pemulangan orang terlantar ketempat asalnya sebanyak 130 orang.
i)
Penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebanyak 223 SKTM.
j)
Pemberian bantuan sembako bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 4,800 paket.
k)
Memfasilitasi penyandang cacat untuk mengikuti berbagai pelatihan di BRSPC Cimahi sebanyak 7 orang.
l)
Memfasilitasi Remaja yang bermasalah sosial untuk mengikuti pelatihan di RPSBR Ciamis sebanyak 10 orang.
m) Memfasilitasi remaja yang bermasalah sosial untuk mengikuti pelatihan di BPSBR Cimahi sebanyak 12 orang. n)
Memfasilitasi tuna netra untuk mengikuti pelatihan di Panti Wiyata Guna Bandung sebanyak 10 orang.
IV - 90
o)
Memfasilitasi penyandang cacat untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 20 orang dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
p)
Penanganankorbanbencana (longsor, kebakaran, sambaran petirdan angina puting beliung pada 31 kejadian bencana.
q)
Memfasilitasi 4 (empat) karang taruna untuk menerima bantuan sosial Gubernur Jabar.
r)
Memfasilitasi pekerja sosial masyarakat (PSM) untuk menerima bantuan sosial Gubernur Jabar sebanyak 2 PSM.
s)
Memfasilitasi bantuan Kemenakertrans bagi pemenuhan 22 Panti Sosial Anak dan 2 Panti Penyandang Cacat.
t)
Memberangkatkan 20 KK transmigran ke Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun
2011, untuk Urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1)
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, dengan realisasi sebesar Rp184.443.300,00 atau 92,22% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pelatihan bidang montir sepeda motor, las listtrik, mesin listrik dan ternak domba pada empat kejuruan sebanyak 64 orang.
2)
Kegiatan Peningkatan dan Pendayagunaan Produktivitas Bagi Wirausaha Baru, dengan realisasi sebesar Rp49.950.000,00 atau
99,90% dari
anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelatihan bagi wirausaha baru sebanyak 20 orang.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan Optimalisasi Bursa Kerja Dalam Negeri, dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya informasi peluang kerja, adanya dokumen informasi peluang kerja.
IV- 91
3. Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan 1)
Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar
Rp199.760.000,00
atau
99,88%
dari
anggaran
sebesar
Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya dokumen nilai KHL dan nilai UMK Purwakarta tahun 2012 sebanyak 2 dokumen. 2)
Kegiatan LKS Tripartit Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan dari terlaksananya pertemuan LKS Tripartit Kabupaten Purwakarta dan seleksi pekerja teladan tahun 2011 pada 4 kali pertemuan dan terpilih tiga pekerja berprestasi.
3)
Kegiatan Pengembangan Hubungan Industrial, dengan realisasi sebesar Rp43.837.700,00 atau 87,68% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan dari terlaksananya lokakarya peningkatan kualitas pelaksanaan sarana hubungan industrial dan kesadaran hukum ketenagakerjaan sebanyak tiga kegiatan jumlah peserta 150 orang.
4)
Kegiatan Penunjang Kegiatan Komite Aksi Daerah Penghapusan BentukBentuk Pekerjaaan Terburuk untuk Anak, dengan realisasi sebesar Rp19.142.500,00 atau 76,57% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan dari terlaksananya koordinasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam dua kali rapat, jumlah peserta 40 orang.
14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang dalam kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam menumbuhkembangkan koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang mandiri, produktif dan berdaya saing di Kabupaten Purwakarta, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan bidang koperasi dan UMKM. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah memberikan kesempatan bagi SDM pengelola koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian; memperkuat koperasi dan UMKM dengan memperluas akses kepada sumber
IV - 92
permodalan yang berasal dari perbankan ataupun BUMN/S; mengembangkan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing serta penciptaan lapangan kerja; dan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi dan UMKM. Urusan kewenangan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Pada tahun 2011, Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah menangani 7 program dan 29 kegiatan.
Program dan
kegiatan ini pun terbagi menjadi program/kegiatan rutin dan program/kegiatan non rutin. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Mengah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, adalah sebagai berikut:
a.
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif UKM. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, dengan realisasi sebesar Rp. 49.400.000,00 atau 98,80 dari anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00.
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya
pembinaan kewirausahaan bagi UMKM serta terpromosikannya hasi produksi UMKM sebanyak empat kali.
b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang Kondusif. 1)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangnn Usaha UMKM, dengan realisasi sebesar Rp16.150.000,00 atau 64,60 % dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan dan pengembangan UMKM, sehingga kualitas usahanya meningkat.
2)
Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan UMKM, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terwujudnya perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM.
IV- 93
c.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1)
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, dengan realisasi ebesar Rp24.822.000,00 atau 99,29% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terwujudnya kegiatan penilaian dan penghargaan koperasi kepada 50 koperasi.
2)
Kegiatan Penunjang Operasional Pengembangan Dana Bergulir, dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00.
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
tersedianya dokumen untuk data koperasi penerima dana bergulir sebanyak 4 buku. 3)
Kegiatan Pendukung Operasional Pengembangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Kelompok Sasaran, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00%dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan kepada Unit Pengelola Keuangan sebanyak 60 orang.
d. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial. 1)
Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan UMKM, dengan realisasi sebesar Rp24.950.000,00 atau 99,80%dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya
soisialisasi
informasi
penyediaan
permodalan
UMKM
sebanyak 2 kali. 2)
Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah, dengan realisasi sebesar Rp49.800.000,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan bagi industri rumah tangga dan IKM.
15. Penanaman Modal Kebijakan pemerintah pada Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap investor, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Untuk itu dilakukan perencanaan penanaman modal daerah dan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan
IV - 94
pengendalian kegiatan penanaman modal, melaksanakan promosi investasi dan identifikasi pengembangan pelayanan investasi daerah. Kewenangan
pemerintah
daerah
dalam
bidang
penanaman
modal
dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007. BPMPTSP melaksanakan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati. Pada tahun 2011, BPMPTSP telah mengeluarkan perizinan dan non-perizinan sebanyak 6.506 izin dari 48 jenis perizinan/non-perijinan dengan jumlah retribusi sebesar
Rp12.747.744.475,00
terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mengeluarkan izin sebanyak 5.581 izin dari 29
jenis perizinan/non-perijinan dengan jumlah
retribusi sebesar Rp10.559.484.950,00. Data jumlah ijin dan realisasi retribusi ijin dan non-perijinan Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.28 dan tabel 2.29. Tabel 4.28 Jumlah Ijin dan Realisasi Retribusi Ijin dan Non Perijinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 JENIS PERIJINAN/ NON-PERIJINAN
NO. 1.
IMB
2. 3.
JUMLAH IJIN
JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
759
3.313.552.950,00
IJIN PRINSIP
24
0
IJIN LOKASI
56
0
4.
SP3F
51
7.818.981.400,00
5.
SKFPL/IPPT
21
0
6.
SITU
786
3.885.950,00
7.
SIUP
872
1.500.000,00
8.
TDP
1.146
8.581.750,00
9.
TDI
91
2.200.000,00
10.
TDG
12
100.000,00
11.
IUI
6
500.000,00
12.
IPP
2
0
13.
SIPK
197
0
14.
SIUJK
133
0
15.
STPW
4
0
16.
HO
314
1.190.968.175,00
17.
REKLAME
456
36.134.700,00
18.
SIPA (ABT)
104
20.000.000,00
IV- 95
Lanjutan Tabel 4.28
19.
JENIS PERIJINAN/ NON-PERIJINAN SIPAM
20.
IPLC
21.
SIUP- KP
22.
IUKS
23.
NO.
JUMLAH IJIN
JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
7
6.000.000,00
18
3.250.000,00
159
0
13
0
SIUP-KJA
425
198.970.000,00
24.
TRAYEK
225
41.950.000,00
25.
SIPA/ANGKUTAN
348
1.200.000,00
26.
IPRS
2
0
27.
IPRB
6
1.160.000,00
28.
IBP
27
5.119.000,00
29.
APOTEK
5
2.490.000,00
30.
IBAK
2
580.000,00
31.
ILAB
32.
SEWA TANAH
33.
1
236.000,00
56
75.769.550,00
SEWA GEDUNG
1
0
34.
KATERING
5
0
35.
IPLPS
3
25.000
36.
SIBBW
2
0
37.
SIBJK
1
40,000
38.
SIUK
99
7.650.000,00
39.
IUA
0
0
40.
PKDTB
0
0
41.
IORS
0
0
42.
IPLP
17
4.900.000,00
43.
PPTKIS
0
0
44.
SBBW
0
0
45.
IP
6
0
46.
IPPT
22
0
47.
TPS (B3)
20
0
48.
IPM
1
2.000.000,00
6.506
12.747.744.475,00
JUMLAH
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV - 96
Tabel 4.29 Jumlah Ijin dan Realisasi Retribusi Ijin dan Non Perijinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011
1.
2010
JUMLAH PERIJINAN/ NON-PERIJINAN 29
2.
2011
48
6.506
12.747.744.475,00
77
12.087
23.306.229.425,00
NO.
TAHUN
JUMLAH
JUMLAH IJIN 5.581
JUMLAH RETRIBUSI (Rp) 10.559.484.950,00
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
BPMPTSP pada tahun 2011, mendapat kepercayaan untuk menangani satu urusan kewenangan, yaitu urusan Penanaman Modal.
Dengan bertambahnya
kewenangan tersebut, maka BPMPTSP pada tahun 2011 menangani 8 program yang terdiri dari 32 kegiatan. Program dan Kegiatan ini pun terbagi menjadi program/ kegiatan rutin dan program/kegiatan non-rutin. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut:
a.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1)
Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, dengan realisasi sebesar
Rp24.850.000,00
atau
99,40%
dari
anggaran
sebesar
Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersebarnya informasi potensi unggulan kabupaten purwakarta sebanyak 150 buku. 2)
Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri, dengan realisasi sebesar Rp14.650.000,00 atau 97,67% dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersebarnya informasi peluang investasi sebanyak satu kali pameran.
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1)
Kegiatan Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKPPMD), dengan realisasi sebesar Rp34.000.000,00 atau 97,14% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terhimpunnya data potensi peluang investasi sebanyak 40 buku.
2)
Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Perusahaan PMA dan PMDN, dengan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
IV- 97
terpantaunya perkembangan realisasi investasi di 90 perusahaan PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Purwakarta.
c.
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan 1)
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Dengan Instansi Teknis Terkait, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hasil pelaksanaan kegiatan
tersebut, adalah terlaksananya kegiatan koordinasi dan rapat pembahasan dengan instansi teknis terkait sebanyak 24 kali rapat koordinasi. 2)
Kegiatan Penunjang Operasional Tim Penerbitan Perijinan, dengan realisasi sebesar
Rp42.790.000,00
atau
85,58%
diri
anggaran
sebesar
Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tercapainya pengolahan perijinan/non-perijinan yang akuntabel baik secara kuantitas yang didukung berita acara pemeriksaan lapangan sebanyak 1817 BAPL dari target 720 BAPL. . 3)
Kegiatan
Sertifikasi
ISO
9001:2008,
dengan
realisasi
sebesar
Rp49.928.000,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terstandarisasinya mutu pelayanan BPMPTSP berdasrakan ISO 9001-2008. 4)
Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan Perijinan, dengan realisasi sebesar Rp42.300.000,00 atau 84,60% dari nggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya
survey
kepuasan pelanggan terhadap 300 responden. 5)
Kegiatan Pelayanan Pembuatan Ijin di tempat bagi UMKM, dengan realisasi Rp45.680.000,00 atau 91,36 % dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya masyarakat di pedesaan yang mengajukan ijin.
6)
Kegiatan Peningkatan Penyimpanan Dokumen (Kearsipan) Perijinan, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya surat ijin dan non ijin sebanyak 5.581 ijin dari target 6.000 ijin, serta terselesaikannya 12 pengaduan masyarakat.
IV - 98
16. Kebudayaan Sektor
pariwisata
merupakan
salah
satu
sektor
perekonomian
yang
mempunyai keterkaitan dan efek multiplier yang signifikan di tingkat lokal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata pada umumnya relatif cukup baik. Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah Kabupaten Purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah potensi objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta tidak kurang 39 lokasi, baik berupa wisata alam maupun budaya. Sementara jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini sekitar 1.134 orang. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program
pengembangan pemasaran
pariwisata. Upaya pengembangan pemasaran pariwisata di wilayah Kabupaten Purwakarta ditekankan pada tiga aspek, yaitu pembinaan, promosi, dan kerjasama. Kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2011 adalah pameran promosi wisata, standarisasi klasifikasi usaha pariwisata, pengembangan duta pariwisata daerah, pembinaan dan pengendalian usaha di bidang pariwisata, serta peningkatan SDM Kelompok Penggerak Pariwisata. Perkembangan aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Purwakarta selama tahun 2011 dapat dilihat dari dinamika tingkat kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata yang ada. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang datang mengunjungi objek wisata di Kabupaten Purwakarta mengalami sedikit peningkatan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Purwakarta tahun 2011 sebanyak 374.167 orang atau bertambah sebanyak 63.481 orang (20,43%) dibandingkan tahun 2010 dengan jumlah kunjungan sebanyak 310.686 orang. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kebudayaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, adalah sebagai berikut:
a.
Program Pengembangan Nilai Budaya 1)
Kegiatan Pengembangan Kualitas Seni Tradisi Melalui Event Seni Budaya Tingkat Jawa Barat, dengan realisasi sebesar Rp165.515.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp165.515.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Event Seni Budaya Tingkat Jawa Barat sebanyak lima event
IV- 99
2)
Kegiatan Pengembangan Prestasi dan Kreativitas Seni Ibing Penca, dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
berkembangnya prestasi dan kreativitas ibing penca sebanyak lima kali pergelaran.
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1)
Kegiatan Festival Seni Budaya (Sunda-Jawa-Bali), dengan realisasi sebesar Rp474.500.000,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp475.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terciptanya peristiwa budaya sebagai bagian dari karakteristik pilemburan yang kreatif, apresiatif, dan kompetitif sebanyak satu kali festival.
2)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana Kesenian (Wayang Golek), dengan realisasi sebesar Rp107.250.000,00 atau 85,80% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersedianya satu perangkat sarana kesenian wayang golek di Kabupaten Purwakarta.
17. Kepemudaan dan Olah Raga Kebijakan pemerintah pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga diarahkan kepada pembinaan para pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama; terbinanya kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) dan Kelompok Pemuda
Sebaya
(KPS);
terbinanya
atlet
dikalangan
pelajar;
terbinanya
kelompok/klub olahraga masyarakat; dan tersedianya sarana olahraga masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, hingga tahun 2011 Kabupaten Purwakarta memiliki 38 lapangan sepakbola, 40 lapangan basket, 59 lapangan volley, 15 lapangan bulu tangkis dan 7 kolam renang yang tersebar di 17 kecamatan. Total jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Purwakarta sebanyak 159 lapangan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas Pendididkan , Pemuda dan Olah Raga, adalah sebagai berikut:
a.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan realisasi sebesar Rp232.320.400,00 atau 84,48% dari anggaran sebesar Rp275.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kompetisi pelajar di
IV - 100
Kabupaten Purwakarta, wilayah dan tingkat provinsi sebanyak empat kompetisi olahraga Tingkat Propinsi Jawa Barat sebanyak empat kali pelaksanaan.
b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kegiatan Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor, dengan realisasi sebesar Rp28.000.000,00 atau 93,33% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya pemuda pelopor pada empat bidang kepeloporan untuk dikirim pada seleksi tingkat provinsi, yaitu sebanyak 50 orang peserta seleksi, empat orang peserta pembinaan pada empat bidang.
18. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kebijakan pemerintah pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan penegakkan hukum dan kehidupan berdemokrasi; meningkatkan sistem deteksi dini dan mempersiapkan penanggulangan bencana alam;
meningkatkan
keamanan
dan
kenyamanan
lingkungan;
memelihara
kantrantibmas dan mencegah tindak kriminal; meningkatkan pemberantasan penyakit
masyarakat
(pekat);
memberdayakan
masyarakat
untuk
menjaga
ketertiban dan keamanan; pemuktahiran data pemilih; perbaikan proses politik; penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi; pembinaan politik bagi ormas dan LSM; dan pengembangan budaya politik. Jumlah nominatif anggota Linmas di Kabupaten Purwakarta tahun 2010 dan tahun 2011 sebanyak 2.880 orang (tidak ada penambahan anggota sejak tahun 2009) yang tersebar di 17 kecamatan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memberikan insentif bagi anggota Linmas sebesar Rp75.000,00 per-bulan yang dibayarkan setiap triwulan melalui desa/kelurahan masing-masing. Mulai bulan Oktober 2010 sebanyak 321 orang anggota Linmas K3 diberikan insentif sebesar Rp.500.000,00/orang/bulan dan pada tahun 2011 sebanyak 400 orang anggota Linmas K3. Upaya nyata yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2011 yaitu penertiban tempat-tempat pelacuran, penertiban
pedagang
kaki
lima,
penertiban
penyakit
masyarakat
(PEKAT),
penertiban pengemis dan gelandangan, penertiban anak jalanan dan penertiban pelanggaran Perda lainnya yang berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, membantu penertiban Perda yang menyangkut dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah
terutama
dalam
penegakan
perizinan,
membantu
bersama-sama
IV- 101
dinas/instansi/Polri
dalam
menangani
unjuk
rasa,
tamu
VIP
dan
asset
negara/daerah. Kebijakan pemerintah pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan penegakkan hukum dan kehidupan berdemokrasi; meningkatkan sistem deteksi dini dan mempersiapkan penanggulangan bencana alam;
meningkatkan
keamanan
dan
kenyamanan
lingkungan;
memelihara
kantrantibmas dan mencegah tindak kriminal; meningkatkan pemberantasan penyakit
masyarakat
(pekat);
memberdayakan
masyarakat
untuk
menjaga
ketertiban dan keamanan; pemuktahiran data pemilih; perbaikan proses politik; penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi; pembinaan politik bagi ormas dan LSM; dan pengembangan budaya politik. Berdasarkan data dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, pada tahun 2011 anggota Linmas yang tercatat sebanyak 351 orang, 6 buah organisasi masyarakat dan 20 Lembaga Swadaya Masyarakat yang ijinnya masih berlaku. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada tahun 2010 berdasarkan data pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, anggota Linmas yang tercatat sebanyak 351 orang anggota. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:
a.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1)
Kegiatan
Pengamanan
Unjuk
Rasa,
dengan
realisasi
sebesar
Rp39.300.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp39.300.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengamanan unjuk rasa 60 orang anggota pengamanan, 420 dus makan minum. 2)
Kegiatan Pengamanan Hari Besar Nasional, dengan realisasi sebesar Rp38.520.000,00 atau 91,71% dari anggaran sebesar Rp42.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengamanan hari besar nasional dan keagamaan selama 8 hari.
3)
Kegiatan Penyelenggaran HUT SATPOL PP, dengan realisasi sebesar Rp35.955.000,00 atau 78,83% dari anggaran sebesar Rp45.612.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya HUT Pol PP ke61 dan upacara Hut Pol PP ke-61.
4)
Kegiatan
Monitoring
Penegakan
PERDA,
dengan
realisasi
sebesar
Rp41.170.000,00 atau 98,56% dari anggaran sebesar Rp41.770.000,00.
IV - 102
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penegakan perda, 270 dus makan minum. 5)
Kegiatan Pengamanan Khusus, dengan realisasi sebesar Rp261.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp261.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengamanan bupati/wakil bupati dan upacara seremonial tingkat pusat, provinsi dan kabupaten sebanyak 3 obyek pengamanan.
6)
Kegiatan
Sinergitas
Penegakan
Perda
dan
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman Masyarakat (Banprop TA. 2011), dengan realisasi sebesar Rp39.450.000,00 atau 98,63% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya HUT Pol PP tingkat provinsi, penertiban PKL dan monitoring dan evaluasi perijinan sebanyak empat kegiatan.
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1)
Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja
dengan
TNI/Polri
dan
Kejaksaan,
dengan
realisasi
sebesar
Rp50.053.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.053.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya kemampuan anggota Satpol PP. 2)
Kegiatan Penertiban PKL, Becak dan GEPENG, dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00.
c.
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan
Penertiban
Penyakit
Masyarakat,
dengan
realisasi
sebesar
Rp53.925.000,00 atau 98,90% dari anggaran sebesar Rp54.525.000,00. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, adalah sebagai berikut:
a.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tunjangan Linmas Desa SeKabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp19.200.000,00 atau 96,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan
IV- 103
kegiatan tersebut, adalah kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran honorarium Linmas sebanyak 2.745 orang. 2)
Kegiatan Koordinasi Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, dengan realisasi sebesar Rp109.675.000,00 atau 73,12% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya koordinasi pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru sebanyak dua kegiatan.
3)
Kegiatan
Peningkatan
Koordinasi
Pengamanan
Daerah
(Operasional
KOMINDA), dengan realisasi sebesar Rp148.809.950,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembayaran honor tim koordinasi pengamanan daerah sebanyak 50 orang. 4)
Kegiatan
Linmas
Berbasis
K3,
Rp2.599.760.000,00
atau
100,00%
Rp2.599.800.000,00.
Hasil
pelaksanaan
dengan dari kegiatan
realisasi
sebesar
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya pembayaran honor Linmas K3, Panitia Pelaksana Kegiatan dan Kasi Trantib sebanyak 400 orang. 5)
Kegiatan Pengadaan Mesin Rumput untuk Linmas Berbasis K3, dengan realisasi sebesar Rp378.372.450,00 atau 91,50% dari anggaran sebesar Rp413.500.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pengadaan mesin rumput sebanyak 113 unit. b.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1)
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), dengan realisasi sebesar Rp34.500.000,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya sosialisasi FPK ke kecamatan, pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten 12 kecamatan, dua kegiatan di tingkat provinsi/ pusat dan dua kegiatan di tingkat kabupaten.
2)
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), dengan realisasi sebesar Rp34.600.000,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah sosialisasi FKUB ke kecamatan dan pembinaan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten 16 kecamatan, dua kegiatan di propinsi/pusat dan dua kegiatan di tingkat kabupaten.
IV - 104
3)
Kegiatan Orientasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA, dengan realisasi sebesar Rp59.370.000,00 atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah orientasi peningkatan wawasan kebangsaan bagi pelajar SLTA sebanyak 100 orang.
c.
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1)
Kegiatan Pembinaan Anggota Satlinmas Dalam Pemantapan Pemeliharaan Keamanan Lingkungan dan Peringatan HUT LINMAS, dengan realisasi sebesar
Rp36.599.500,00
Rp40.000.000,00.
Hasil
atau
91,50%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terselenggaranya pembinaan anggota Satlinmas pada peringatan HUT LINMAS sebanyak 425 orang. 2)
Kegiatan
Penunjang
Operasional
FKDM,
dengan
realisasai
sebesar
Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi FKDM di desa/kelurahan di 183 desa dan sembilan kelurahan. 3)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Orang Asing, dengan realisasi sebesar Rp14.980.000,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terfasilitasinya dan terkoordinasinya pengawasan orang asing.
d. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang duduk di DPRD, dengan realisasi sebesar Rp13.063.000,00 atau 87,09% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya laporan monev sebanyak 10 dokumen.
IV- 105
19. Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kebijakan pemerintah pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian ditekankan pada upaya untuk: meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah; meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi.
19.1 Sekretariat Daerah Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan
kewajiban
membantu
Bupati
dalam
menyusun
kebijakan
dan
mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan pemerintahan daerah; Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; Membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk produk hukum daerah pada tahun 2011 Kabupaten Purwakarta telah menetapkan sebanyak 923 produk hukum, dengan rincian sebagai berikut: Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 19 produk hukum, Peraturan Bupati (Perbup) sebanyak 62 produk hukum dan Keputusan Bupati (Kepbup) 842 produk hukum. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:
IV - 106
a.
Program
Pembinaan
dan
Fasilitas
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota 1)
Kegiatan Pengelolaan Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa, dengan realisasi sebesar Rp121.007.500,00 atau 80,67% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya ujian nasional bagi panitia lelang pengadaan barang dan jasa kontruksi/ konsultasi yang diikuti oleh 150 orang selama tiga hari.
2)
Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD, dengan realisasi sebesar
Rp147.920.000,00
Rp150.000.000,00.
Hasil
atau
98,61%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 sebanyak 150 buku. 3)
Kegiatan Penunjang Operasional Pusat Layanan Pengadaan, dengan realisasi sebesar Rp617.871.042,00 atau 77,23% dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersedianya Operasional Pusat Layanan Pengadaan (PLP) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) selama satu tahun anggaran. 4)
Kegiatan Penunjang Administrasi Pembangunan, dengan realisasi sebesar Rp94.550.000,00 atau 94,55% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 100 buku.
5)
Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi Dengan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar
Rp69.435.176,00
Rp75.000.000,00.
Hasil
atau
92,58%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksanannya pengendalian dan monitoring kegiatan Bantuan APBD Provinsi Tahun 2011 di 7 OPD. 6)
Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Propinsi dengan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 (Banprop 2010) Luncuran, dengan realisasi sebesar Rp5.091.000,00 atau 100,00%
dari anggaran sebesar
Rp5.091.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya sarana prasarana pengendalian dan monitoring kegiatan bantuan APBD Provinsi
Tahun
2011
di
Kabupaten
Purwakarta,
yaitu
satu
notebook/tablet/pad.
IV- 107
unit
b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Penunjang Operasional Alokasi Dana Desa, dengan realisasi sebesar Rp147.940.000,00 atau Hasil
pelaksanaan
98,63% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya
pembinaan
pengelolaan keuangan desa dan penyaluran dana desa terhadap 183 desa.
c.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1)
Kegiatan Penyelesaian Sengketa dan Gugatan Hukum, dengan realisasi sebesar
Rp199.870.000,00
Rp200.000.000,00.
Hasil
atau
99,94%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya penyelesaian sengketa hukum dan gugatan hukum serta letigasi terhadap pemerintah daerah sebanyak 5 kasus non ligitasi. 2)
Kegiatan
Penanganan
Perkara
Kerjasama
dengan
Kantor
Hukum
Profesional, dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kerjasama dengan kantor hukum profesional dalam penanganan perkara sebanyak 3 perkara.
d. Program
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi 1)
Kegiatan Stabilitasi Jaringan Intranet PEMKAB Purwakarta, dengan realisasi sebesar
Rp98.275.000,00
Rp.100.000.000,00.
Hasil
atau
98,28%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya pemasangan grounding dan peremajaan sling menara jaringan intranet Pemkab Purwarkarta di 18 titik menara (sling); 14 titik grounding. 2)
Kegiatan
Penunjang
Operasional
Service
TIK
(Teknologi
Informasi
Komunikasi), dengan realisasi sebesar Rp95.260.000,00 atau 98,.45% dari anggaran sebesar Rp96.760.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah honorarium operator sebanyak 12 orang dan asuransi 3 orang selama 12 bulan. 3)
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Web Base, dengan realisasi sebesar Rp185.756.500,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp.188.600.000,00.
IV - 108
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersedianya dukungan pengelolaan dan pengembangan aplikasi berbasis
web dan terkelolanya web purwakartakab.go.id serta aplikasi Aksel.
e.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1)
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rencana pembuatan Peraturan Daerah di setiap SKPD.
2)
Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dengan realisasi sebesar Rp123.650.000,00 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersusunnya dan terbentuknya Raperda dan diundangkan 7 buah Raperda/ Perbup. 3)
Kegiatan Penyebarluasan Raperda Kepada Masyarakat, dengan realisasi sebesar Rp87.515.000,00 atau Rp100.000.000,00.
Hasil
87,52% dari anggaran sebesar
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penyebarluasan Raperda kepada masyarakat sebanyak 15 Raperda. 4)
Kegiatan
Penataan
Dokumentasi
Hukum,
dengan
realisasi
sebesar
Rp48.250.000,00 atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya
pendokumentasian produk hukum sebanyak 215 buku. 5)
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan realisasi sebesar
Rp271.255.000,00
Rp275.000.000,00.
Hasil
atau
98,64%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2007 di 17 kecamatan/ 192 desa dankelurahan.
6) Kegiatan Penyebaran Informasi dan Publikasi Hukum Melalui Bulletin Hukum, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi tentang hukum sebanyak 760 buletin hukum.
IV- 109
f.
Program Pendidikan Kedinasan 1)
Kegiatan Evaluasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Seluruh OPD di Lingkungan
Pemkab.
Purwakarta,
dengan
realisasi
sebesar
Rp97.060.000,00 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terevaluasinya kelembagaan dan ketatalaksanaan seluruh OPD di lingkungan Pemkab. Purwakarta sebanyak 1 dokumen laporan hasil evaluasi. 2)
Kegiatan Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kerja, dengan realisasi sebesar Rp23.500.000,00 atau 94,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dan tersedianya dokumen Peraturan Bupati tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja sebanyak 20 buku.
3)
Kegiatan
Analisis
Jabatan
Lanjutan,
Rp100.000.000,00
atau
100,00%
Rp100.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
dengan dari
realisasi
sebesar
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
adalah
terlaksananya analisis jabatan pada OPD secara bertahap sebanyak tiga kali kegiatan. 4)
Kegiatan Penyusunan Jabatan Fungsional Umum, dengan realisasi sebesar Rp97.575.000,00 atau 97,58% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya inventarisasi data jabatan
fungsional
umum
di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purwakarta. 5)
Kegiatan
Penyelenggaraan
Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Standar
Operasional Prosedur, dengan realisasi sebesar Rp98.000.000,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan SOP sebanyak tiga kali kegiatan. 6)
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar Rp132.190.000,00 atau 87,66% dari anggaran sebesar Rp150.800.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan dan pengendalian ketatalaksanaan perangkat daerah sebanyak empat kali di 28 OPD.
7)
Kegiatan
Penyusunan
Tata
Naskah
Dinas
Pemerintahan
Desa
di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp67.810.000,00 atau 90,41% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00.
IV - 110
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersediannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 untuk Pemerintah Desa sebanyak 190 buku. 8)
Kegiatan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp56.565.000,00 atau 75,42% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelaporan Informasi dan Dokumentasi sebanyak 20 buku.
g. Program
Koordinasi
Implementasi
Pembangunan Ekonomi
Daerah 1)
Kegiatan Penunjang Kegiatan Dekranasda, dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 100.000.000,00.
atau Hasil
100,00% pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
sebesar
tersebut,
Rp.
adalah
terlaksananya kegiatan Dekranasda, yaitu pameran sebanyak satu kali. 2)
Kegiatan Penunjang Operasional Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Raskin, dengan realisasi sebesar Rp99.510.000,00 atau 99,51% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan RASKIN.
19.2 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan satuan kerja perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai unsur pelayanan DPRD, sedangkan Sekretariat DPRD kabupaten Purwakarta dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 51 Tahun 2008 dengan tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota DPRD. Program dan kegiatan DPRD Kabupaten Purwakarta yang diagendakan dalam kurun waktu tahun 2011 adalah optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretriat DPRD, meningkatkan kualitas dan profesional aparatur sekaligus kapasitas sarana dan prasarana aparatur. Sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, pada tahun 2011 telah dilaksanakan satu program dan 13 kegiatan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun
IV- 111
2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1)
Kegiatan Penelaahan, Pengkajian, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Evaluasi Perda, dengan realisasi sebesar Rp2.863.775.000,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp2.868.600.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut,
adalah
terlaksananya
kegiatan
pembahasan,
penelaahan
dan
pengkajian sebanyak 12 raperda. 2)
Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, dengan realisasi sebesar Rp470.382.500,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp481.850.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggarannya Rapat Pimpinan, Bamus, Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Pansus, Raker, dengar pendapat, gabungan pimpinan, BK, Baleg dan fraksi sebanyak 420 kegiatan rapat, perjalanan dinas sebanyak 360 kegiatan.
3)
Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna dengan realisasi sebesar Rp765.780.000,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp766.980.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan rapat-rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Purwakarta sebanyak 87 kegiatan tahap 1, 2,3 dan 4.
4)
Kegiatan Reses, dengan realisasi sebesar Rp1.866.295.000,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp1.875.790.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dalam masa reses di enam Daerah Pemilihan dalam tiga kali kegiatan.
5)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan realisasi sebesar
Rp3.746.074.500,00
atau
97,56%
dari
anggaran
sebesar
Rp3.839.786.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek, ESQ dan LAN, workshop sebanyak empat kali yang diikuti oleh 60 orang. 6)
Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa, dengan realisasi sebesar Rp820.265.000,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp821.760.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan rapat paripurna istimewa di sebanyak empat kali.
7)
Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka, dengan realisasi sebesar Rp95.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp95.000.000,00. Hasil pelaksanaan
IV - 112
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya
penyediaan
buku
perundang-
undangan, PP dan Permen sebanyak 1.105 buku 8)
Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan realisasi sebesar
Rp856.150.000,00
atau
99,83%
dari
anggaran
sebesar
Rp857.650.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah sebanyak 1 kali kunjungan, 46 cd dan dua album foto. 9)
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, dengan realisasi sebesar Rp3.740.900.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.740.900.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan ke luar daerah 12 raperda.
10) Kegiatan
Rapat
Badan
Anggaran
DPRD,
dengan
realisasi
sebesar
Rp1.032.900.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.032.900.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya tiga kali rapat Banggar. 11) Kegiatan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan, dengan realisasi sebesar Rp1.821.598.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.821.600.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan sebanyak 6 kali, yang tediri dari 1 kali Banmus, 2 kali Baleg, 1 kali BK, dan 2 kali Banggar. 12) Kegiatan Sosialisasi Raperda dan Produk Hukum DPRD, dengan realisasi sebesar
Rp126.480.000,00
Rp126.480.000,00.
Hasil
atau
100,00%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran yaitu
sebesar
terlaksananya
penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kinerja dan produk DPRD, sebanyak 48 kali, yang terdiri dari media televisi sebanyak 24 kali dan media radio sebanyak 24 kali.
19.3 Inspektorat Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 yang di jabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
IV- 113
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
desa
dan
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
desa.
Dalam
melaksanakan tugas pokok Inspektorat menyelenggarakan fungsi: perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Pelaksanaan
tugas
pembinaan
dan
pengawasan
didasarkan
Urusan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) tahun 2011 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa secara reguler dilaksanakan sesuai dengan PKPT tahun 2011 terhadap 5 badan, 13 dinas, 4 kantor, 11 bagian di sekretariat daerah, 1 sekretariat dewan, 1 RSUD, 17 Kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa, berupa audit kinerja meliputi: kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah dengan sasaran pemeriksaan meliputi penilaian ketaatan terhadap peraturan yang berlaku; penilaian efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; penilaian efisiensi dan efektifitas atas program dan kegiatan serta penilaian atas kelayakan pelaporan. Pengawasan internal yang dilaksanakan pada tahun 2011 dapat diselesaikan 54 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 78,26%. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.36. Tabel 4.36 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 TARGET PKPT
NO.
SKPD/ UNIT KERJA
REALISASI LHP
LHP
%
1.
Dinas
13
11
92,31
2.
Badan
5
5
100,00
3.
Sekretariat DPRD
1
1
100,00
4.
RSUD Bayu Asih
1
0
100,00
5.
Kantor
4
4
100,00
6.
Kecamatan
17
17
100,00
7.
Bagian (Setda)
11
10
100,00
8.
Desa/ Kelurahan di 17 kecamatan
17
6
100,00
JUMLAH
69
68
98,55
Sumber: Inspektorat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV - 114
Disamping melalukan pemeriksaan reguler, inspektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 serta menangani setiap kasus yang timbul di pemerintahan daerah dengan melaksanakan Pemeriksaan Khusus Non PKPT. Pemeriksaan Kasus dan Khusus Non PKPT di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.37. Tabel 4.37 Pemeriksaan Kasus dan Khusus Non PKPT di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 TARGET PKPT
NO.
SKPD/ UNIT KERJA
LHP
1.
Perceraian/ Perselingkuhan
44
2.
Pelanggaran Disiplin
3.
Pemeriksaan Khusus, Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan
26
4.
TP TGR
12
2
JUMLAH
69
Sumber: Inspektorat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Dalam melaksanakan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, pada tahun 2011, Inspektorat melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; tindak lanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. Begitupun dalam rangka peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, pihak Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Inspektorat, adalah sebagai berikut:
a.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1)
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan realisasi sebesar Rp507.970.200,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp533.381.500,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pengawasan internal secara berkala di 69 SKPD dan 192 desa/ kelurahan.
IV- 115
2)
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp313.215.200,00 atau 95,44% dari anggaran sebesar Rp328.183.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penanganan kasus non PKPT sebanyak 69 LHP.
3)
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dengan realisasi sebesar
Rp97.885.000,00
Rp100.000.000,00.
Hasil
atau
97,89%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan, tindak lanjut BPK dan Inspektorat. 4)
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dengan realisasi sebesar Rp99.350.000,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpenuhinya pengawasan terhadap 69 SKPD. 5)
Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, dengan realisasi sebesar
Rp33.700.000,00
Rp35.000.000,00.
Hasil
atau
96,29%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
penyelesaian hasil temuan pengawasan sebanyak 68 LHP.
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan, dengan realisasi sebesar Rp14.085.000,00 atau 35,91% dari anggaran sebesar Rp39.220.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Diklat Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 6 orang perserta.
19.4 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, antara lain: Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.
Pendapatan Darah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 adalah sebesar
Rp995.275.625.156,00
yang
terdiri
dari
Pendapatan
Asli
Daerah
sebesar
Rp111.271.086.371,00; Dana Perimbangan sebesar Rp623.943.372.553,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp260.061.166.232,00. Pengelolaan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
IV - 116
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 adalah sebesar
Rp986.661.755.457,00
yang
terdiri
dari
Belanja
Langsung
sebesar
Rp356.499.381.493,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp630.112.373.964,00. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, adalah sebagai berikut:
a.
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah 1)
Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan realisasi sebesar Rp72.738.000,00 atau 96,98% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya standar satuan harga sebanyak 60 buku.
2)
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan realisasi sebesar Rp398.211.780,00 atau 93,03% dari anggaran sebesar Rp428.060.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersusunnya buku Perda APBD TA. 2011, buku Raperda APBD TA. 2012 untuk dibahas bersama DPRD dan Raperda APBD TA. 2012
untuk
dievaluasi oleh Gubernur sebanyak 175 buku Perda APBD TA. 2011 dan 80 buku RAPBD TA. 2012. 3)
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, dengan realisasi sebesar Rp245.435.625,00 atau 95,23% dari anggaran sebesar Rp257.720.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya buku penjabaran Perda APBD TA 2011 sebanyak 125 buku dan penjabaran APBD TA. 2012.
4)
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan realisasi sebesar Rp377.827.462,00 atau 93,56% dari anggaran sebesar Rp403.845.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD TA. 2011 sebanyak 125 buku dan penjabaran perubahan APBD TA. 2011.
5)
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan realisasi sebesar Rp230.933.000,00 atau 97,47% dari anggaran sebesar Rp236.920.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD TA. 2011 sebanyak 125 buku.
IV- 117
6)
Kegiatan
Penyusunan
Pertanggungjawaban
Rancangan
Pelaksanaan
Peraturan
APBD,
dengan
Daerah
tentang
realisasi
sebesar
Rp142.925.000,00 atau 95,28% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2010 sebanyak 300 buku. 7)
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD,
dengan
realisasi
sebesar
Rp49.658.750,00 atau 99,32% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban perlaksanaan APBD TA. 2010 sebanyak 195 buku. 8)
Kegiatan
Penyusunan
Neraca
Daerah,
dengan
realisasi
sebesar
Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen neraca daerah sebanyak 20 buku. 9)
Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Realisasi APBD, dengan realisasi sebesar
Rp49.830.000,00
Rp50.000.000,00.
Hasil
atau
99,66%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya penyusunan laporan semester realisasi APBD semester I sebanyak 100 buku dan semester II sebanyak 100 buku. 10) Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp48.600.000,00 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebanyak 70 buku. 11) Kegiatan Pemutakhiran Data Gaji PNSD Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp150.120.000,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp151.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kegiatan pemuktahiran data gaji PNSD 141 set daftar gaji/bulan, perubahan aplikasi gaji GDO. 12) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA), dengan realisasi sebesar Rp66.250.000,00 atau 66,25% dari anggaran
IV - 118
sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Sistem Informasi Barang Daerah yang lebih baik. 13) Kegiatan Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKBPMD, dengan realisasi sebesar Rp35.656.000,00 atau 89,14% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah dokumen RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD masing-masing 6 buah buku dan 50 DKB. 14) Kegiatan Penunjang Operasional MP-TPTGR dan Panitia Penghapusan, dengan realisasi sebesar Rp22.885.000,00 atau 91,4% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya kebutuhan operasional MP-TPTGR, panitia penaksir, penilai dan penghapusan barang milik daerah selama 9 bulan. 15) Kegiatan Penunjang Operasional Pengelolaan Pengeluaran PPKD, dengan realisasi sebesar Rp141.775.000,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar Rp146.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
operasional pengelolaan pengeluaran PPKD sebanyak 12 kegiatan. 16) Kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan realisasi sebesar
Rp108.000.000,00
Rp108.000.000,00.
Hasil
atau
100,00%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kegiatan rekonsiliasi pendapatan per-triwulan dalam 92 rincian objek pajak dan 120 berita acara hasil rekonsiliasi. 17) Kegiatan Pengendalian Pendapatan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp84.600.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp85.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengendalian pendapatan daerah di 17 kecamatan. 18) Kegiatan Pengamanan Penerimaan Dana Perimbangan, dengan realisasi sebesar
Rp415.760.247,00
Rp471.100.000,00.
Hasil
atau
88,25%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya kegiatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan PBB dan Dana Perimbangan selama 12 bulan. 19) Kegiatan Penyuluhan, Pendataan dan Verifikasi Wajib Pajak Daerah, dengan realisasi sebesar Rp95.750.000,00 atau 95,75% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah wajib pajak yang diversifikasi dan diberikan penyuluhan pajak daerah yang diikuti oleh 229 wajib pajak.
IV- 119
20) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jenis Pajak Daerah, dengan realisasi sebesar Rp117.540.000,00 atau 94,03% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tercapainya produk hukum tentang Pajak Daerah sebanyak 7 Raperda. 21) Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pengelolaan SIMPAD, dengan realisasi sebesar Rp73.695.100,00 atau 98,26%. dari anggaran sebesar Rp75.000.000,009.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
peningkatan akses data secara akurat Sistem Pengelolaan Pajak Daerah. 22) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp276.149.375,00 atau 84,97% dari anggaran sebesar Rp325.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegatan peningkatan Sistem Akutansi Keuangan Daerah (SAKD) TA. 2011 serta meningkatnya interoverbilitas, peningkatan sistem security dan otorisasi, crossbrowser, mengadopsi SAP yang baru sesuai PP 71 tahun 2010. 23) Kegiatan Validasi data Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah dapat mengoptimalisasi akurasi data penelitian pajak BPHTB. 24) Kegiatan Pendataan Asset Gedung dan Bangunan Kantor Milik Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp24.500.000,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
data
bangunan
dan
gedung
milik
Pemerintah
Kabupaten
Purwakarta, bangunan OPD dan UPTD.
b. Program
Pembinaan
dan
Fasilitas
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota 1)
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp48.300.000,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
meningkatnya
pertangungjawaban terhadap pelaporan kegiatan tiap SKPD. 2)
Kegiatan Penelitian DPA, dengan realisasi sebesar Rp119.044.400,00 atau 63,12% dari anggaran sebesar Rp188.615.000,00. Hasil pelaksanaan
IV - 120
kegiatan tersebut, adalah tersusunnya DPA murni dan DPA perubahan Tahun Anggaran 2011 serta DPA Murni Tahun Anggaran 2012. 3)
Kegiatan
Penelitian
Pra-RKA
dan
RKA,
dengan
realisasi
sebesar
Rp195.595.000,00 atau 90,89% dari anggaran sebesar Rp215.195.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya RKA Perubahan OPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 dan APBD Tahun Anggaran 2012. 4)
Kegiatan Penyusunan SPD, dengan realisasi sebesar Rp41.395.200,00 atau 91,99% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya buku SPD sebanyak 24 buku.
5)
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan realisasi sebesar Rp46.375.000,00 atau 92,75% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbinanya bendahara dan pengguna barang sebanyak 86 orang.
6)
Kegiatan Penelitian Dokumen dan Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp17.165.900,00 atau 34,33% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terverifikasinya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7)
Kegiatan Bimbingan Teknis Perbendaharaan, dengan realisasi sebesar Rp391.619.000,00 atau 97,90% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbinanya Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan sebanyak 45 orang.
8)
Kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp28.917.500,00 atau 31,95% dari anggaran sebesar Rp90.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terdampinginya sistem dan prosedur keuangan daerah pada setiap OPD.
9)
Kegiatan Studi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp262.025.000,00 atau 87,34% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
meningkatnya pengelolaan keuangan daerah. 10) Kegiatan Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa
Barat
(Banprop
2011),
dengan
realisasi
sebesar
Rp91.318.760,00 atau 91,32% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
IV- 121
Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya laporan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2011. 11) Kegiatan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Propisni Jawa Barat (Banprop 2010), dengan realisasi Rp37.618.000,00 atau 99,61% dari anggaran sebesar Rp37.765.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen hasil evaluasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 buku.
19.5 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tata pemerintahan yang baik, meliputi antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi
masyarakat
yang
dapat
menjamin
kelancaran,
keserasian
dan
keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, juga untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat
dilakukan
melalui
peningkatan,
pelayanan,
pemberdayaan, pelatihan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Purwakarta hingga tahun 2011 sebanyak 9.924 orang, yang terdiri dari golongan I sebanyak 289 orang (2,91 %), golongan II sebanyak 3.352 orang (33,78%), golongan III sebanyak 3.198 orang (33,39%) dan golongan IV sebanyak 3.085 orang (31,09%). Data PNSD Kabupaten Purwakarta tahun 2010 dan 2011 berdasarkan golongan, eselon, jenis kelamin, pendidikan dan kelompok usia, dapat dilihat pada grafik dan tabel sebagai berikut: Tabel 4.30 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2010-2011 GOLONGAN III
NO.
TAHUN
1.
2010
287
3.359
3.346
3.139
10.131
2.
2011
289
3.352
3.198
3.085
9.924
I
II
IV
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV - 122
JUMLAH
Grafik 4.9 Proporsi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2011
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Tabel 4.31 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Eselon Tahun 2010-2011 GOLONGAN
NO.
TAHUN
1.
2010
27
147
622
47
843
2.
2011
29
152
610
55
846
II
III
IV
JUMLAH
V
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Tabel 4.32 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin Tahun 2011 N0.
ESELON
LAKI-LAKI JUMLAH
%
PEREMPUAN JUMLAH
TOTAL
%
%
1.
Eselon II.a
1
0,11
-
0
1
0,11
2.
Eselon II.b
26
3,07
2
0,24
28
3,31
3.
Eselon III.a
52
6,15
8
0,95
60
7,09
4.
Eselon III.b
79
9,34
13
1,54
92
10,87
5.
Eselon IV.a
351
41,49
108
12,77
459
54,25
6.
Eselon IV.b
114
13,48
37
4,37
151
17,85
7.
Eselon V.a
40
4,73
15
1,77
55
6,50
JUMLAH
663
78,37
183
21,63
846
100,00
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
IV- 123
Berdasarkan data di atas masih terlihat bahwa kesenjangan gender dalam Jabatan Struktural baik untuk Eselon II, III, IV maupun V, hanya 183 orang atau 21,63%. Tabel 4.33 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 GOLONGAN
JENIS KELAMIN Laki-Laki
%
%
II
%
III
%
IV
%
284
2,86
1.804
18,17
1.565
15,76
1.709
17,22
5.362
54,00
5
0,05
1.549
15,60
1.635
16,47
1.373
13,83
4.562
46,00
289
2,91
3.353
33,77
3.200
32,23
3.082
31,05
9.924
100,00
Perempuan TOTAL
TOTAL
I
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Dari tabel di atas terlihat bahwa PNS Kabupaten Purwakarta yang terbanyak pada Golongan II, yaitu 3.353 orang atau 33,77%. Tabel 4.34 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011 TINGKAT PENDIDIKAN
LAKI-LAKI JUMLAH
PEREMPUAN
%
JUMLAH
%
TOTAL
%
SD
137
95,8
6
4,2
143
1,44
SLTP
287
95,88
12
4,01
299
3,01
SLTA
1.685
62,71
1.002
37,29
2.687
27,08
D1
20
16,26
103
83,74
123
1,24
D2
607
34,57
1.149
65,43
1.756
17,69
D3
248
41,75
346
58,25
594
5,99
D4
24
80
6
20
30
0,30
S1
2.083
53,16
1.835
46,84
3.918
39,48
S2
276
72,55
101
27,45
368
3,71
S3 TOTAL
4
66,67
2
33,33
6
0,06
5.362
54,03
4.562
45,97
9.924
100,00
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan PNS Kabupaten Purwakarta masih rendah, yaitu hanya 43,25% pegawai yang berpendidikan Sarjana terdiri dari 39,48% berpendidikan Strata 1 (S1), 3,71% berpendidikan Pasca Sarjana (S2) dan 0,06% (S3).
IV - 124
Tabel 4.35 Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2011 KELOMPOK USIA
LAKI-LAKI JUMLAH
PEREMPUAN
%
JUMLAH
%
TOTAL
%
< = 25
38
32,48
79
67,52
117
1,18
26 - 30
485
52,26
443
57,74
928
9,35
31 - 35
714
55,09
582
44,91
1.296
13,06
36 - 40
696
56,31
540
43,69
1.236
12,45
41 - 45
995
50,08
992
49,92
1.987
20,02
46 - 50
1.227
52,82
1.096
47,18
2.232
23,41
51 - 55
996
59,11
689
40,89
1.685
16,98
56 - 60
211
59,94
141
40,06
352
3,55
TOTAL
5.362
54,03
4.562
45,97
9.924
100,00
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan kepegawaian di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, antara lain: a)
Perencanaan dan Pengadaan Kebijakan
penyusunan
formasi
PNS
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah dan Kebijakan Pengadaan PNS diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2011 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut: 1)
Kegiatan penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011 sebanyak 4.673 orang dari jumlah pegawai kondisi pada tahun 2011 sebanyak 9.924 orang sedangkan asumsi kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja sebanyak 14.597 orang.
2)
Seleksi Penerimaan CPNS, pada tahun 2011 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan CPNS dari tenaga honorer sebanyak 2.130 orang, yang terdiri dari:
IV- 125
ď&#x192;&#x2DC;Formasi katagori I sebanyak 268 orang (25 orangg sudah diverifikasi oleh Menpan, BKN dan BPKP RI); ď&#x192;&#x2DC;Formasi katagori II sebanyak 1.862 orang (yang gajinya tidak dibebankan pada APBD, APBN). 3)
Kegiatan fasilitasi seleksi administrasi Calon Praja IPDN dengan jumlah pelamar sebanyak 50 orang, dan yang dinyatakan lulus sebanyak 4 orang.
b) Sumpah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian Pasal 29 ayat 1 bahwa Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah, kode etik, dan peraturan disiplin PNS. Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan sumpah PNS terhadap 209 orang, yang terdiri dari CPNSl (80%) yang diangkat menjadi PNS (100%) yang di tuangkan dalam Berita Acara Sumpah/Janji PNS. c)
Penempatan Pegawai Negeri Sipil Penempatan dan pengangkatan PNS adalah penempatan PNS dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat dan syarat objektif lainnya yaitu disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya. Kebijakan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2011 penempatan, pengangkatan dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purwakarta berdasarkan jabatan, adalah sebagai berikut: 1)
Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan baik jabatan struktural maupun pengangkatan dalam jabatan fungsional telah dilakukan terhadap 213 orang pegawai.
2)
Penempatan CPNS sebanyak 209 orang untuk memenuhi formasi jabatan pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3)
Perpindahan pegawai antar-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 sebanyak 106 orang.
IV - 126
4)
Perpindahan PNS keluar Kabupaten Purwakarta dengan alasan antara lain; mengikuti tugas suami, menambah pengalaman, wawasan dan sebagainya sebanyak 19 orang.
5)
Perpindahan PNS yang masuk ke Kabupaten Purwakarta sebanyak 5 orang.
d) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan
jabatannya
dalam
rangkaian
susunan
kepegawaian
yang
digunakan sebagai dasar penggajian. Kebijakan Kenaikan Pangkat PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan PNS; ketentuan pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS di Kabupaten Purwakarta diatur melalui Sistem Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan, Anumerta, Pengabdian. Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan proses Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 1.614 orang, yang terdiri dari:
e)
1)
Kenaikan Pangkat periode April 2011 sebanyak 1.173 orang pegawai.
2)
Kenaikan Pangkat periode Oktober 2011 sebanyak 441 orang pegawai.
Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Aturan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Presiden Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap negara atau yang telah
menunjukkan
prestasi
kerja
yang
luar
biasa
baiknya
diberikan
penghargaan tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya. Penghargaan tersebut dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau bentuk penghargaan lainnya seperti pujian, penghargaan yang berupa materiil dan lain-lain. Pada
tahun
2011,
PNS
Kabupaten
Purwakarta
yang
telah
menerima
penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden Republik Indonesia adalah sebanyak 247 orang pegawai, yang terdiri dari:
IV- 127
1)
Tanda Kehormatan Satyalancana Karyasatya 10 tahun sebanyak 32 orang.
2)
Tanda Kehormatan Satyalancana Karyasatya 20 tahun sebanyak 136 orang.
f)
3)
Tanda Kehormatan Satyalancana Karyasatya 30 tahun sebanyak 79 orang.
4)
Penyelesaian Kartu Pegawai (Karpeg) sebanyak 493 buah.
5)
Kartu Istri (Karis) sebanyak 499 buah.
6)
Kartu Suami (Karsu) sebanyak 737 buah.
7)
Setifikat Tabungan Asuransi Pensiun sebanyak 889 buah.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil menempati kedudukan yang mulia, yaitu sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur Kewajiban, Larangan, dan Sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh seseorang PNS. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Kepegawaian kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan kegiatan penyelesaian penetapan status hukum kepegawaian terhadap 41 orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut: (a) Hukuman disiplin ringan terdiri dari: » Teguran lisan
: -
» Teguran tertulis
: 3 orang
» Pernyataan tidak puas secara tertulis
: 1 orang
(b) Hukuman disiplin sedang terdiri dari: » Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama
: -
1 tahun » Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala
: -
untuk paling lama 1 tahun » Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun
IV - 128
: -
(c) Hukuman disiplin berat terdiri dari: » Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama
: 1 orang
1 (satu) tahun » Pembebasan dari jabatan
: -
» Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
: -
sendiri sebagai PNS » Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
: 4 orang
(d) Kedudukan hukum lainnya terdiri dari: » Terkait tindak pidana
Pemberhentian sementara
: -
Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
: 1 orang
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
: 2 orang
» Permohonan berhenti sebagai PNS: Pemberhentian dengan hormat atas permintaan
: 1 oarng
sendiri (e) Pemberian Izin Perceraian PNS
: 32 orang
g) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Seiring dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki
kompetensi
jabatan
dalam
penyelenggaraan
negara
dan
pembangunan. Untuk menciptakan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan PNS secara menyeluruh. Kebijakan tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan jabatan PNS, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Adapun jenis Diklat PNS terdiri dari: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pre Service Training) adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada CPNS dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.
IV- 129
Pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNS sebanyak 208 orang dilaksanakan secara Swakelola dengan Sertifikasi dari Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Regional Bandung, dengan perincian sebagai berikut: 1)
2)
Kegiatan Diklat Prajabatan tahun 2011 terdiri dari:
Golongan I
:
Golongan II
: 162 orang
Golongan III
:
Mengikutsertakan
Diklat
Kepemimpinan
Tingkat
II
7 orang
39 orang ke
Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebanyak 1 orang Pejabat Eselon III. Selain penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan jabatan PNS, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, juga dalam upaya meningkatkan
kompetensi
Sumberdaya
Manusia
Aparatur,
Pemerintah
Kabupaten Purwakarta telah memfasilitasi dan memberikan motivasi dalam bentuk Surat Ijin Belajar. Pada tahun 2011 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah telah mengeluarkan Surat Ijin Belajar (SIB) sebanyak 434 ijin, yang terdiri dari:
Surat Ijin belajar ke jenjang pendidikan S1
: 427 ijin
Surat Ijin belajar ke jenjang pendidikan S2
:
6 ijin
Surat Ijin belajar ke jenjang pendidikan S3
:
1 ijin
h) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemberhentian
PNS
adalah
pemberhentian
yang
mengakibatkan
yang
bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pemberhentian dengan hormat bagi PNS Kabupaten Purwakarta sebanyak 206 orang, yang terdiri dari: 1)
Atas Permintaan Sendiri (APS)
:
2)
Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
: 162 orang
3)
Perampingan organisasi Pemerintah
: -
4)
Tidak cakap jasmani dan rohani
: -
5)
Pemberhentian karena meninggal dunia
:
IV - 130
6 orang
38 orang
i)
Sistem Informasi Kepegawaian Dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap PNS berdasarkan Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karier yang dititikberatkan pada Sistem Prestasi Kerja, sangat diperlukan dukungan data kepegawaian yang benar, lengkap dan akurat. Untuk itu sangat diperlukan sistem pelaporan mutasi kepegawaian dari instansi kepada Badan Kepegawaian Negara secara lengkap, teratur dan berkesinambungan. Untuk
menjaga
Purwakarta
akurasi
pada
tahun
database 2011
kepegawaian
telah
Pemerintah
melaksanakan
Sistem
Kabupaten Informasi
Kepegawaian (SIMPEG), sebagai berikut: 1)
Pendataan CPNS Formasi 2010 sebanyak 209 orang (data lengkap).
2)
Memperbarui (update) data PNS sebanyak 9.737 orang (data lengkap).
3)
Memperbarui (update) Database (aplikasi) Kepegawaian.
Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, adalah sebagai berikut:
a.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, dengan realisasi sebesar Rp988.977.500,00 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya peserta diklat prajabatan CPNS sebanyak 212 orang, terdiri dari Golongan I sebanyak 7 orang, Golongan II sebanyak 161 orang, dan Golongan III sebanyak 42 orang.
b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1)
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, dengan realisasi sebesar Rp44.473.500,00 atau 59,30% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya Seleksi Penerimaan CPNS dari tenaga honorer dan Capra IPDN sebanyak 1.890 orang terdiri dari kategori I sebanyak 268 orang; kategori II sebanyak 1.862 orang, Capra IPDN sebanyak 4 orang.
IV- 131
2)
Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS, dengan realisasi sebesar Rp130.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp130.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya SK. Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 1.611 orang.
3)
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, dengan realisasi sebesar Rp182.550.000,00 atau 89,05% dari anggaran sebesar Rp205.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tertanganinya penanganan kasus disiplin PNS terhadap 13 orang, rekomendasi ijin perceraian sebanyak 32 orang; terlaksananya pemeberian penghargaan tanda kehormatan
STLKS kepada 125 orang; dan
terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian sebanyak 10 kali. 4)
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas terhadap 5 orang Diploma IV, 3 orang S1, dan 2 orang S2. 5)
Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai, dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya SK. Pensiun sebanyak 206 orang.
6)
Kegiatan Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS, dengan realisasi sebesar Rp19.500.000,00 atau 97,50% dari anggaran Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya SK. pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 208 orang.
7)
Kegiatan Ujian Dinas Penyetaraan Ijazah, dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya ujian dinas dan penyetaraan ijazah sebanyak 80 orang.
8)
Kegiatan
Penataan
Arsip
Kepegawaian,
dengan
realisasi
sebesar
Rp35.500.000,00 atau 99,16% dari anggaran sebesar Rp35.800.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertatanya arsip kepegawaian pada Depo Arsip BKD sesuai ketentuan kearsipan. 9)
Kegiatan Penataan dan Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional (Baperjakat), dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau
IV - 132
100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya penataan, penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dengan melantik Pejabat Struktural terhadap 213 orang. 10) Kegiatan Monitoring Evaluasi, Pendataan dan Pelaporan, dengan realisasi sebesar
Rp49.100.000,00
atau
98,20%
dari
anggaran
sebesar
Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen laporan kegiatan bulanan, triwulanan dan akhir tahun serta tersusunnya data kepegawaian sebanyak 10 set buku laporan dan data kepegawaian.
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya untuk: a)
Mengembangkan konsep agropolitan;
b)
Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan;
c)
Menggalakkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
d)
Meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan;
e)
Meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;
f)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
g)
Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non-pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan;
h)
Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis.
IV- 133
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah meluncurkan Program Asuransi bagi Pekerja Sosial di Pedesaan, tepat sejak tanggal 15 November 2010. Profesi yang termasuk pekerja sosial masyarakat desa yaitu Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Desa Non PNS, Anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat), Perangkat Desa, Ketua Karang Taruna, Staff Desa, Paraji (Dukun Beranak), Kepala Dusun, Petugas Pos KB/Sub Pos KB, Ketua Rukun Warga (RW), Kader Posyandu Aktif, Ketua Rukun Tetangga (RT), Amil, Badan Musyawarah Desa (Bamusdes), Guru Ngaji, dan Imam Masjid Jami. Sampai saat ini, jumlah pekerja sosial yang mengikuti program ini berjumlah sekitar 12.000 orang, dan kedepannya ditargetkan sebanyak 15.000 pekerja sosial dapat mengikuti program ini. Apabila jumlah peserta ini dihitung dengan jumlah keluarganya, maka jumlah keseluruhan penduduk yang mendapat jaminan sosial sebanyak 60.000 jiwa. Karena dari setiap 1 orang pekerja sosial, 3 orang anaknya dan istrinya mendapat jaminan sosial. Jaminan sosial yang diberikan kepada para pekerja sosial terdiri dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kematian. Jaminan kesehatan adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja, termasuk istrinya, anak pertama, kedua dan anak ketiga dengan umur maksimum 21 tahun. Bagi anak yang sudah bekerja dan/atau menikah tidak mendapat lagi Jaminan Pelayanan Kesehatan. Jaminan kesehatan tahap pertama dilayani di Puskesmas atau klinik swasta, dan pada tahap kedua dilayani di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak, adalah sebagai berikut:
a.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa/Perlombaan Desa, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya tiga desa berprestasi.
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1)
Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri Perdesaan,
dengan realisasi
sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar
IV - 134
Rp5.000.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya penyaluran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan PNPM Mandisi Perdesaan di 13 kecamatan. 2)
Kegiatan Program Administrasi Proyek (PAP) PNPM Mandiri Perdesaan, dengan realisasi sebesar Rp673.928.300,00 atau 70,20% dari anggaran sebesar Rp960.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan bimbingan keuangan kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 13 UPK di 13 kecamatan.
c.
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa 1)
Kegiatan Penunjang Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa, dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. terlaksananya
Hasil
survey,
pelaksanaan
sosialisasi,
rapat
kegiatan koordinasi
tersebut,
adalah
teknis,
komdal,
monitoring dan rapat evaluasi di 1 desa di 1 kecamatan dalam 6 kegiatan. 2)
Kegiatan Program Administrasi Proyek (PAP) Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban, dengan realisasi sebesar Rp44.849.500,00 atau 89,70% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya program desa mandiri dalam perwujudan Desa Peradaban di dalam bidang infrastruktur dan ekonomi (Bumdes) di 3 desa di 3 kecamatan.
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1) Kegiatan Pemilihan Kepala Desa, dengan realisasi sebesar Rp172.330.000,00 atau 77,63% dari anggaran sebesar Rp222.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya pemilihan kepala desa di delapan desa. 2) Kegiatan Penunjang Operasional Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Sosial Masyarakat Desa, dengan realisasi sebesar Rp49.175.000,00 atau 98,35% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah
IV- 135
terlaksananya monitoring penyaluran dana untuk asuransi kesehatan bagi pekerja sosial masyarakat desa di 183 desa.
21. Kearsipan Arsip merupakan media penyaji informasi, alat pengingat disamping itu juga arsip merupakan input bagi dan dalam proses pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan. Khususnya bagi arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data makro suatu instansi atau lembaga. Dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan sesuatu kebijakan
(decission making) akan semakin efektif dan tepat sasaran jika arsip terpelihara dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap step by step proses perencanaan pembangunan yang tanggap terhadap perkembangan kondisi terkini. Dengan terdokumentasi dan tertatanya arsip dengan baik, maka proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian baik yang berhubungan dengan capaian program dan kegiatan dapat dipastikan akan tepat sasaran, walaupun hal ini juga sangat berhubungan dengan aspek-aspek yang lain seperti human factor. Kebijakan pembangunan Urusan Kearsipan diarahkan pada upaya untuk pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan; pembangunan Database Informasi Kearsipan; pembangun sarana dan prasarana; penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip; serta pemeliharaan dokumen kearsipan. Jumlah arsip yang terdaftar di Kantor Arsip Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 sebanyak 7.782 box files. Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya penanganan masalah kearsipan di Kabupaten Purwakarta adalah Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Purwakarta terutama dalam penanganan arsip dan sarananya; Melaksanakan pembinaan di
41
OPD mengenai arsip aktif dan in-aktif; Melaksanakan penarikan arsip in aktif terutama bagi OPD yang mengalami perubahan struktur Organisasi; Melaksanakan penataan arsip di semua OPD; Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Arsip di kabupaten lain dalam rangka peningkatan kinerja; Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kearsipan secara berkala terutama di Kantor Arsip Daerah; Mengirimkan arsiparis untuk mengikuti diklat fungsional arsiparis; Memberi bantuan sarana kearsipan apabila memungkinkan; dan Memberikan layanan konsultasi masalah kearsipan.
IV - 136
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kearsipan pada Kantor Arsip Daerah, adalah sebagai berikut:
a.
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Kegiatan
Operasional
Penataan
Kearsipan,
dengan
realisasi
sebesar
Rp48.025.500,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp48.100.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan kearsipan dengan baik di 17 OPD.
b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah, dengan realisasi sebesar Rp50.638.000,00 atau 99,25% dari anggaran sebesar Rp51.020.000,00. Hasil pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
pemeliharaan
kearsipan
melalui
penyemprotan/ fumigasi di Kantor Arsip Daerah secara berkala sebanyak 2 kali dan pemasangan anti rayap 216 meter persegi.
22. Komunikasi dan Informatika Secara eksplisit salah satu faktor yang mendukung perkembangan suatu wilayah adalah pemenuhan akan ketersediaan jaringan utilitas yang berbanding lurus (linear positif) dengan jumlah dan aktifitas penduduk dalam suatu wilayah. Secara sederhana, dengan ketersediaan jaringan utilitas yang memadai dapat dipastikan wilayah itu akan menarik penduduk untuk melakukan aktifitas dari dan ke dalam wilayah tersebut. Konsekuensi dari adanya aktifitas penduduk tersebut secara otomatis akan mengakibatkan berkembangnya aktifitas trans-sosial dan trans-ekonomi di wilayah tersebut.
Sejumlah
kegiatan
perkotaan
secara
otomatis
akan
bertumbuh,
perumahan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan industri baik hilir, hulu dan lain sebagainya. Dengan syarat bahwa ketersediaan utilitas harus berbanding lurus dengan ketersediaan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai, baik sarana maupun prasarananya. Kebijakan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011
diarahkan
untuk
meningkatkan
penyebaran
informasi
pembangunan.
Keterbatasan dan keterisoliran suatu daerah dalam lingkup suatu wilayah dalam menyerap informasi pembangunan dapat berakibat kurang baik bahkan dapat
IV- 137
menimbulkan ekses yang negatif bukan hanya bagi daerah itu sendiri melainkan dalam lingkup yang lebih luas dalam sebuah wilayah. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Komunikasi dan Informasi pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1)
Kegiatan
Penunjang
Operasional
Humas,
dengan
realisasi
sebesar
Rp82.690.000,00 atau 89,30% dari anggaran sebesar Rp92.600.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan penunjang operasional Humas. Diklat, perjalanan dinas, papan informasi 2 kegiatan, 687 hok sebanyak 1 paket. 2)
Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemkab. Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp182.810.000,00 atau 92,14% dari anggaran sebesar Rp198.400.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan dokumentasi kegiatan Pemkab. Purwakarta; foto album dan kelengkapan dokumentasi selama 1 tahun.
3)
Kegiatan Penunjang Radio Siaran Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar
Rp84.137.650,00
atau
99,57%
dari
anggaran
sebesar
Rp84.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan penunjang RSKP. 4)
Kegiatan Penunjang Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp830.750.000,00 atau 98,90% dari anggaran sebesar Rp840.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah. Iklan dan penayangan penyiaran penerbitan khusus, jumpa pers, wawar, cetak kalender, cetak buku Mengayuh Negeri dengan Cinta, dukungan operasional profesi pers.
5)
Kegiatan Penunjang Pendayagunaan Media Cetak, dengan realisasi sebesar Rp49.999.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pendayagunaan media cetak, belanja surat kabar bulanan, dan belanja oplah surat kabar selama 12 bulan.
6)
Kegiatan Penyediaan Kelengkapan dan Penunjang Operasional Keprotokolan Pemkab Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp84.600.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp85.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah kelengkapan dan penunjang operasional kegiatan keprotokolan Pemkab.
IV - 138
Purwakarta sebanyak 40 buah plakat,
12 bulan honor non PNS, 535 HOK
belanja perjalanan dinas dalam daerah dan 7 HOK belanja perjalanan dinas luar daerah. 7)
Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Kelengkapan Pemberitaan, Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp63.900.000,00 atau 98,31% dari anggaran sebesar Rp65.000.000,00. Hasil pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersedianya
sarana
penunjang
kelengkapan pemberitaan, peliputan dan dokumentasi Pemkab. Purwakarta. 8)
Kegiatan Pengadaan Cinderamata /Plakat Pemda Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp39.180.000,00 atau 97,95% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah pengadaan souvenir/ cinderamata/ plakat Pemkab Kabupaten Purwakarta.
23. Perpustakaan Kebijakan
pada
Urusan
Perpustakaan
diarahkan
pada
upaya
untuk
mengembangkan budaya baca dikalangan pelajar dan masyarakat serta membina lembaga-lembaga/unit-unit perpusatakaan yang ada di sekolah dan masyarakat. Jumlah total buku di perpustakaan daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan akhir tahun 2011 adalah sebanyak 24.004 buku
(termasuk buku
perpustakaan keliling) mengalami penambahan sebanyak 4.169 buku dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebanyak 28.173 buku. Sedangkan untuk kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah hingga akhir tahun 2011 berjumlah 24.366 orang atau bertambah sebanyak 1.080 orang jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2010 yang berjumlah 23.286 orang. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kearsipan pada Kantor Arsip Daerah, adalah sebagai berikut:
Program
Pengembangan
Budaya
Baca
dan
Pembinaan
Perpustakaan 1)
Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling dan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling, dengan realisasi sebesar Rp98.867.954,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah pelayanan perpustakaan keliling ke desa-desa sebanyak 96 kali.
2)
Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Desa, Sekolah, Perguruan Tinggi, TBM dan Pontren, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu tersebut,
IV- 139
adalah pembinaan pustakawan desa, sekolah, perguruan tinggi, TBM dan pontren kepada 22 pustakawan. 3)
Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, dengan realisasi sebesar Rp99.327.810,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah sebanyak 2 paket buku-buku perpustakaan.
4)
Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka Ensiklopedi, dengan realisasi sebesar Rp49.235.455,00 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan pustaka ensiklopedia perpustakaan umum daerah sebanyak 1 paket.
A. Urusan Pilihan 1. Pertanian Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Urusan Pilihan Pertanian ditangani oleh dua OPD, yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Kebijakan Umum Urusan Pertanian pada tahun 2011 diarahkan untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan ke arah agribisnis dengan memperkuat sub sistem hulu, tengah dan hilir. Arah dan Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bidang Pertanian diantaranya mengupayakan keseimbangan dan kesinambungan produksi pertanian
tanaman
pangan,
hortikultura
dan
perkebunan;
pertanian
tanaman
pangan,
hortikultura
aneka
tanaman
mengembangkan dan
perkebunan
berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif; mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang berdaya saing, efektif
dan
efisien
serta
mengoptimalkan
pengelolaan
kelembagaan
perbenihan/perbibitan pertanian dan perkebunan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, adalah sebagai berikut:
a.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.500.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil
IV - 140
pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlatihnya petani untuk peningkatan mutu produk sebanyak 50 orang dan tersalurkanya alat pengolah hasil sebanyak 50 unit.
b. Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Pertanian/
Perkebunan 1)
Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian, dengan realisasi sebesar Rp488.968.000,00 atau 97,79% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, Jaringan Irigasi Pedesaan masing-masing sebanyak
satu unit serta tersedianya
pompa air dan cultivator masing-masing sebanyak 2 unit. 2)
Kegiatan Pengelolaan Statistik Pertanian dan Perkebunan, dengan realisasi sebesar
Rp49.000.000,00
atau
98,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data perkembangan statistik pertanian dan perkebunan secara periodik. 3)
Kegiatan Pengembangan Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian dan LDPM, dengan realisasi sebesar Rp39.900.000,00 atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya sosialisasi dan apresiasi PUAP dan LDPM terhadap 80 orang petani.
4)
Kegiatan
Emergency
Bencana
Alam
dan
Gangguan
Organisme
Pengganggun Tumbuhan, dengan realisasi sebesar Rp95.816.000,00 atau 95,82% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya pestisida sebanyak 353 liter dan 295 kg serta alat penyemprot sebanyak 26 unit untuk pengendalian OPT selama 1 tahun. 5)
Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, dengan realisasi sebesar Rp98.100.000,00 atau 98,10% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
Terbentuknya pengendalian OPT sistem PHT
tersebut,
adalah
sebanyak 2 regu dan
tercapainya hasil panen yang bebas petisida kimia dari 20 Ha. 6)
Kegiatan Diseminasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Hortikultura dan Perkebunan, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan
IV- 141
kegiatan tersebut, adalah terlatihnya petani dalam desiminasi teknologi PHT, perkebunan dan hortikultura sebanyak 20 orang dan laporan OPT perkebunan dan hortikultura dari 17 jkecamatan.
c.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Expo Agribisnis, Penyebaran Informasi Pertanian/Perkebunan, dengan realisasi sebesar Rp70.432.000,00 atau 93,91% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah turut sertanya dalam kegiatan Pekan Daerah tingkat Jawa Barat dan Pekan Nasional sebanyak 1 kali dan tercetaknya bulletin pertanian sebanyak 300 eksemplar.
d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 1)
Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias dan Biofarmaka, dengan realisasi sebesar
Rp49.913.750,00
Rp50.000.000,00.
Hasil
atau
99,83%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya penanaman sedap malam dan kapolaga masing-masing seluas 2 Ha. 2)
Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian, dengan realisasi sebesar Rp412.049.000,00 atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp420.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penanaman padi seluas 5 ha, kacang tanah seluas 1 ha dan jagung seluas 1 ha di lokasi pertanian terpadu.
3)
Kegiatan Pengelolaan Sarana, Jaringan Irigasi Tata Guna Air Tingkat Usaha tani/WISMP, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air terhadap 25 orang petani dan termonitornya kegiatan WISMP selama satu tahun.
4)
Kegiatan Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan (P2WKSS), dengan realisasi sebesar Rp11.180.000,00 atau 89,44% dari anggaran sebesar Rp12.500.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya pelatihan peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan terhadap 50 orang petani.
IV - 142
5)
Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (Alsintan), dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelatihan manajemen dan pertemuan asosiasi UPJA (Unit Pengelolaan Jasa Alsintan) di 17 kecamatan.
6)
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dengan realisasi sebesar Rp15.049.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.050.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi di 17 kecamatan. 7)
Kegiatan Optimalisasi Unit Pengolahan Pupuk Organik, dengan realisasi sebesar
Rp61.060.000,00
Rp70.000.000,00.
Hasil
atau
87,23%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya pelatihan manajemen UPPO sebanyak terhadap 60 orang di 2 lokasi dan sosialisasi pupuk organik terhadap 240 orang petani di 8 lokasi.
e.
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan 1)
Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya programa penyuluhan pertanian kehutanan dan perkebunan sebanyak 90 buku.
2)
Kegiatan Operasional Penyuluh Pertanian (Luncuran Banprov 2010), dengan realisasi sebesar Rp125.850.000,00 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp127.800.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya operasional penyuluh pertanian sebanyak 71 orang.
3)
Kegiatan Tanspor Tenaga Harian Lepas Tenaga Pembantu Penyuluh Pertanian (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp43.000.000,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00.
Hasil pelaksanaan
kegiatan tersebut, adalah tersedianya transpor bagi tenaga harian lepas penyuluh pertanian selama 10 bulan untuk 43 orang. 4)
Kegiatan Operasional Penyuluhan Pertanian (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp113.400.000,00 atau 95,45% dari anggaran sebesar
IV- 143
Rp118.800.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
tersedianya operasional penyuluh pertanian selama 1 tahun untuk 63 orang. 5)
Kegiatan Operasional Penyuluhan Kehutanan (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp70.200.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp70.200.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya operasional penyuluh kehutanan selama 1 tahun untuk 39 orang.
6)
Kegiatan Saresehan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan, dengan realisasi sebesar
Rp50.000.000,00
Rp50.000.000,00.
Hasil
atau
100,00%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya saresehan penyuluh pertanian dan kehutanan sebanyak 100 orang. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan, untuk Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Perikanan, adalah sebagai berikut:
a.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan realisasi sebesar Rp99.367.500,0 atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah kelompok yang dapat memperoleh gelar prestasi tingkat propinsi/nasional sebanyak 2 kelompok.
b.
Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pengembangan Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu, dengan realisasi sebesar Rp545.451.000,00 atau 99,17% dari anggaran sebesar Rp550.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya sentra bibit dan produksi peternakan dan perikanan.
c.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1)
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp99.080.000,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah Tersedianya rumah pemotongan hewan yang sehat.
2)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan, dengan realisasi sebesar
Rp137.925.950,00
Rp200.000.000,00.
IV - 144
Hasil
atau
68,96%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
terpenuhinya pelayanan kesehatan hewan selama 3 bulan terutama menjelang Hari Raya Qurban/Idul Adha.
d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1)
Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Potong, dengan realisasi sebesar Rp128.782.050,00 atau 94,87% dari anggaran sebesar Rp135.742.050,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya pembibitan ternak sapi potong di 7 lokasi/kecamatan.
2)
Kegiatan
Pengembangan
Ternak,
dengan
realisasi
sebesar
Rp52.021.350,00 atau 89,39% dari anggaran sebesar Rp58.196.300,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah berkembangnya populasi ternak domba dan jumlah peternak yang membudidayakan domba. 3)
Kegiatan Pendamping Kegiatan Pesta Patok tingkat Provinsi Jawa Barat, dengan realisasi sebesar Rp148.996.600,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pesta patok besi tingkat Provinsi Jawa Barat bertempat di Kabupaten Purwakarta serta diperolehnya prestasi untuk ternak domba sebanyak 3 katagori.
e.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Peternakan, dengan realisasi sebesar
Rp119.702.200,00
Rp124.600.000,00.
Hasil
atau
96,07%
pelaksanaan
dari
anggaran
sebesar
kegiatan
tersebut,
adalah
terrehabilitasinya Pasar Hewan Ciwareng.
f.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan (IB), dengan realisasi sebesar
R116.293.300,00
atau
97,64%
dari
anggaran
sebesar
Rp119.100.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya jumlah kelahiran sapi potong hasil IB di 9 lokasi/kecamatan.
2. Kehutanan Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan Bidang Kehutanan Dan Konservasi Tanah di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011, adalah:
IV- 145
a)
Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan telah dilakukan beberapa kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan hutan seperti pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pengembangan hasil hutan nonkayu (budidaya jamur kayu, persuteraan alam, budidaya lebah madu, budidaya sarang burung walet dan budidaya bambu).
b)
Dalam
rangka
penyuluhan
telah
dilakukan
beberapa
kegiatan
seperti
pembinaan kelompok, pertemuan umum, kunjungan ke individu, pembinaan administrasi kelompok, demonstrasi teknik penanaman dan pemeliharaan, lomba penghijauan, pemberian informasi melalui media komunikasi serta gerakan bersama dan pelatihan. c)
Dalam
rangka
konservasi
sumber
daya
alam
telah
dilakukan
upaya
perlindungan hutan bekerjasama dengan Perum Perhutani, KPH Purwakarta dan BKSDA Seksi IV Purwakarta, seperti perlindungan kebakaran hutan dan perlindungan tanaman dari hama dan penyakit. d)
Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan Gerakan Penanaman Masal Program Green School dan Green Province sebanyak 15.000 bibit tanaman keras. yang pelaksanaannya melibatkan siswa untuk meningkatkan kesadaran para siswa akan pentingnya menanam pohon. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Urusan Kehutanan,
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
a.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1)
Kegiatan DAK dan Pendampingan DAK Kehutanan Tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.194.310.500,00 atau 99,65% dari anggaran sebesar Rp1.198.450.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya rehablitasi lahan kritis kehutanan seluas 300 Ha. 2)
Kegiatan Penunjang DAK Kehutanan Tahun 2011, dengan realisasi sebesar
Rp54.475.000,00
atau
100,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp54.475.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen bahan acuan kegiatan DAK Kehutanan sebanyak 75 buku. 3)
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Kehutanan, dengan realisasi sebesar Rp21.425.000,00
atau 97,17% dari anggaran
sebesar Rp22.050.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya kebutuhan bibit tanaman kehutanan untuk penanaman sebanyak 12.500 pohon.
IV - 146
4)
Kegiatan Penanaman Massal Dalam Rangka Program Green School dan
Green Province (Banprop 2011), dengan realisasi sebesar Rp90.424.500,00 atau 60,28% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersosialisasikannya dan terlatihnya siswa untuk menanam sebanyak 70 orang siswa, serta penanaman bibit tanaman oleh siswa sebanyak 15.000 pohon.
b. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Kegiatan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpantaunya peredaran hasil hutan di 8 kecamatan.
c.
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1)
Kegiatan Pengembangan Budidaya Jamur Kayu, dengan realisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengembangan budidaya jamur kayu oleh kelompok tani.
2)
Kegiatan Pengembangan Budidaya Lebah Madu, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya budidaya lebah madu sebanyak 10 setup untuk 1 kelompok.
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus, dengan realisasi sebesar Rp46.207.200,00 atau 92,41% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penanaman Hutan Tanaman Masyarakat seluas 3 Ha.
3. Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara umum menekankan pada upaya pengendalian eksploitasi SDA secara berlebihan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik. Penekanan ini dipilih dengan maksud untuk meminimalisir dampak negatif yang
IV- 147
mungkin ditimbulkan dari aktivitas pertambangan serta menjaga pasokan input penting bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2011 dalam bentuk pelaksanaan program-program sebagai berikut: a)
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
b)
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
c)
Program Inventarisasi dan Survai Pemanfaatan Bahan Tambang, Air Bawah Tanah dan Energi;
d)
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Mineral, Air Tanah dan Panas Bumi. Pertambangan merupakan aktivitas yang menghasilkan bahan dasar yang
dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, aktivitas pertambangan juga seringkali dituding sebagai salah satu sumber kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu untuk memperbaiki tata kelola kawasan pertambangan. Intensitas kegiatan pertambangan diantaranya dapat dilihat dari jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan. Jumlah IUP yang telah diterbitkan pemerintah daerah dan masih berlaku sampai dengan awal Tahun 2011 sebanyak 24 IUP. Aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Purwakarta pada umumnya masih berupa eksploitasi terhadap bahan galian C, yaitu pasir dan batu. Hal lain yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada sektor pertambangan adalah pemantauan pemanfaatan air bawah tanah. Untuk menjaga ketersediaan sumber air bersih serta mempertahankan daya dukung lahan diatasnya. Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 mendapat bantuan pembuatan sumur bor untuk sarana air bersih dari Propinsi Jawa Barat. Data bantuan sumur bor untuk sarana air bersih tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.36. Tabel 4.36 Data Bantuan Sumur Bor untuk Sarana Air Bersih di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.
LOKASI
1.
Desa Ciparungsari Kec. Cibatu Desa Kertasari Kec. Bojong
2.
IV - 148
TAHUN BANTUAN
STATUS LAHAN
KEDALAMAN SUMUR
2010
Hibah warga
+ 150 Meter
2011
Hibah Tanah Desa
+ 125 Meter
SUMBER BANTUAN Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Bandung
Lanjutan Tabel 4.36 NO. 3. 4. 5.
LOKASI Desa Malangnengah Kec. Jatiluhur Desa Karoya Kec. Tegalwaru Desa Cileunca Kec. Bojong
TAHUN BANTUAN 2011
STATUS LAHAN Hibah Tanah Desa
KEDALAMAN SUMUR + 185 Meter
2011
Hibah Tanah Warga Hibah Tanah Desa
+ 128 Meter
2011
+ 120 Meter
SUMBER BANTUAN
Dinas ESDM Propinsi Jawa Barat
Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Pada aspek peningkatan pemenuhan energi listrik, kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan listrik perdesaan melalui pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan dengan memfasilitasi pemasangan instalasi listrik desa kepada KK miskin. Data KK miskin yang menerima bantuan listrik pedesaan di Kabupaten Purwakarta samapai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 4.37. Sedangkan data kecukupan energi di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.38.
Tabel 4.37 Jumlah KK Miskin Penerima Bantuan Listrik Perdesaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010
1.
Plered
16
3.191
REALISASI KK MISKIN BERLISTRIK 183.143
2.
Sukatani
14
3.302
954
3.
Maniis
8
1.919
888
4.
Tegalwaru
13
2.892
798
5.
Sukasari
5
1.097
775
6.
Darangdan
15
4.462
1.597
7.
Bojong
14
1.883
865
8.
Wanayasa
15
2.785
962
9.
Pasawahan
12
1.478
644
10.
Pondoksalam
11
1.713
227
11.
Jatiluhur
10
959
461
12.
Kiarapedes
10
1.621
433
13.
Purwakarta
10
1.065
52
14.
Babakancikao
9
1.021
356
NO.
KECAMATAN
JUMLAH DESA/KEL
KK MISKIN YANG BELUM BERLISTRIK
IV- 149
Lanjutan Tabel 4.37 NO.
KECAMATAN
1.239
REALISASI KK MISKIN BERLISTRIK 463
10
869
382
10
1.194
357
192
32.690
11.539
JUMLAH DESA/KEL
15.
Campaka
10
16.
Cibatu
17.
Bungursari JUMLAH
KK MISKIN YANG BELUM BERLISTRIK
Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Tabel 4.38 Kecukupan Energi Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 - 2011 NO.
TAHUN
BIDANG USAHA
1.
Sosial
2.
Rumah tangga
3.
Bisnis
4.
Industri
5.
Pemerintah
6.
Multiguna
2010
2011
3.665.953 Kwh
6.554.828 Kwh
94.492.561 Kwh
166.907.990 Kwh
20.901.074 Kwh
37.967.268 Kwh
334.156.746 Kwh
679.713.995 Kwh
4.111.295 Kwh
6.567.723 Kwh
167.665 Kwh
8.221.560 Kwh
Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, adalah sebagai berikut:
a.
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Kegiatan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengawasan tambang berijin di 12 lokasi dan tambang tidak berijin di 6 lokasi.
b. Program Pembinanan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Kegiatan Penunjang Operasional Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Listrik Pedesaan untuk KK Miskin, dengan realisasi sebesar Rp154.456.000,00 atau 77,23% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data KK Miskin sebanyak 7.260 calon penerima listrik pedesaan Lisdes.
IV - 150
dengan baik, sehingga memudahkan untuk pemasangan
c.
Program
Inventarisasi
dan
Survey
Pemanfaatan
Bahan
Tambang, Air Bawah Tanah dan Energi Kegiatan Pengadaan Peralatan untuk Pematauan Bidang Geologi, dengan realisasi sebesar Rp14.900.000,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya peralatan untuk pemantauan bidang geologi sebanyak 35 buah.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Mineral, Air Tanah dan Panas Bumi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp23.400.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp23.400.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah terhadap 35 perusahaan.
4. Pariwisata Sektor
Pariwisata
merupakan
salah
satu
sektor
perekonomian
yang
mempunyai keterkaitan dan efek multiplier yang signifikan di tingkat lokal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata pada umumnya relatif cukup baik. Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah Kabupaten Purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah potensi objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta tidak kurang 22 lokasi, baik berupa wisata alam maupun budaya. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2011 diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. Upaya pengembangan pemasaran pariwisata di Wilayah Kabupaten Purwakarta ditekankan pada tiga aspek, yaitu pembinaan, promosi, dan kerjasama. Kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah pada tahun 2011 adalah pengembangan duta pariwisata, promosi kebudayaan daerah. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pariwisata pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, adalah sebagai berikut:
IV- 151
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1)
Kegiatan
Pengembangan
Duta
Pariwisata,
dengan
realisasi
sebesar
Rp149.850.000,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah ditunjuknya dua orang sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Purwakarta. 2)
Kegiatan
Promosi
Kebudayaan
Daerah,
dengan
realisasi
sebesar
Rp110.400.000,00 atau 99,91% dari anggaran sebesar Rp110.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya promosi kebudayaan daerah dalam 50 event kegiatan.
5. Kelautan dan Perikanan Dalam rangka mengembangkan budidaya perikanan secara optimal sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pelaku budidaya ikan, maka ditetapkan suatu kebijakan yang kemudian dituangkan dalam program pembangunan di Tahun 2011, yaitu Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
Adapun capaian program dan kegiatan
untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan, adalah sebagai berikut:
a.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, dengan realisasi sebesar
Rp3.975.404.475,00
Rp4.056.140.000,00.
Hasil
atau
98,01%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran tersebut,
sebesar adalah
meningkatnya sarana dan prasarana perikanan sebanyak 26 jenis. 2)
Kegiatan Administrasi Umum DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan realisasi sebesar Rp174.517.000,00 atau 99,72%. dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00.Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terlaksananya kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebanyak 26 kegiatan. 3)
Kegiatan Rehabilitasi Saluran BBI Sukajadi, dengan realisasi sebesar Rp49.429.000,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perbaikan saluran BBI Sukajadi sebanyak 1 unit.
4)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Luncuran DAK Tahun 2009), dengan realisasi sebesar Rp61.905.000,00 atau 98,56% dari
IV - 152
anggaran sebesar Rp62.812.050,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembuatan jalan produksi perikanan di 1 lokasi.
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum (Restocking), dengan realisasi sebesar Rp148.610.000,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penebaran benih ikan sebanyak 400.000 ekor dan ikan sebanyak 100 kg di perairan umum untuk meningkatkan produksi ikan hasil tangkapan nelayan.
c.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1)
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Budidaya KJA, dengan realisasi sebesar
Rp75.000.000,00
Rp75.000.000,00.
Hasil
atau
80,00%
pelaksanaan
dari
anggaran
kegiatan
tersebut,
sebesar adalah
terlaksananya pembinaan terhadap 5 kelompok petani ikan KJA. 2)
Kegiatan Optimalisasi Produksi Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung, dengan realisasi sebesar Rp98.872.000,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersalurkannya bantuan benih ikan sebanyak 90.000 ekor dan pakan ikan sebanyak 12.000 kg kepada kelompok petani ikan KJA di Kabupaten Purwakarta.
6. Perdagangan Urusan Perdagangan di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta. rangka
pencapaian
strategi
pembangunan
daerah
di
bidang
Dalam
perdagangan,
Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan, sebagai berikut : a)
Pengembangan infrastruktur perdagangan dan berfungsinya mekanisme pasar;
b)
Pembinaan perdagangan luar negeri melalui promosi dan fasilitas ekspor, terutama untuk komoditas unggulan;
c)
Mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.
IV- 153
Pada tahun 2011 Urusan Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta menangani 3 program dan 9 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
a.
Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan 1)
Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan - Permasalahan Pengaduan Konsumen, dengan realisasi sebesar Rp20.445.000,00 atau 81,78% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya kasus dan permasalahan konsumen sebanyak 3 kasus.
2)
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, dengan realisasi sebesar Rp21.969.315,00 atau 90,04% dari anggaran sebesar Rp24.400.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpantaunya peredaran barang dan jasa di enam pasar.
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1)
Kegiatan Monitoring Data Ekspor dan Impor, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data ekspor dan impor sebanyak 10 buku.
2)
Kegiatan Fasilitasi Promosi / Pameran Perdagangan Internasional, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terpromosikannya produk daerah di ajang internasional sebanyak 5 kali.
c.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1)
Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk, dengan realisasi sebesar Rp17.025.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp17.025.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya perencanaan pembangunan Pasar Plered.
2)
Kegiatan Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan realisasi sebesar
Rp23.675.000,00
atau
94,70%
dari
anggaran
sebesar
Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data harga kebutuhan pokok masyarakat dari 41 komoditi.
IV - 154
3)
Kegiatan Revitalisasi Pasar Wanayasa (Banprop 2011), dengan realisasi sebesar
Rp409.432.950,00
atau
95,45%
dari
anggaran
sebesar
Rp428.961.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertatanya sarana dan prasarana Pasar Wanayasa. 4)
Kegiatan Pembuatan UKL/UPL Pasar Plered di Desa Citeko Kecamatan Plered, dengan realisasi sebesar Rp185.200.000,00 atau 98,93% dari anggaran sebesar Rp187.200.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen pengesahan UKL/UPL Pasar Plered Desa Citeko Kecamatan Plered.
5)
Kegiatan Pembangunan Pasar Plered Desa Citeko Kecamatan Plered, dengan realisasi sebesar Rp4.021.340.000,00 atau 69,89% dari anggaran sebesar Rp5.754.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangun tahap I Pasar Plered Desa Citeko Kecamatan Plered.
7.
Industri Urusan Indsutri di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta. Dalam rangka pencapaian strategi pembangunan daerah di bidang industri, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: a)
Pembinaan dan pengembangan pemeliharaan industri kecil dan menengah diarahkan melalui model cluster, pengembangan sentra dan komoditas unggulan;
b)
Penguatan
peran
litbang
industri
keramik
dan
pengemasan
industri
makanan/minuman; c)
Pembinaan industri secara terpadu (peran aktif instansi, lembaga swasta, profesional, dunia usaha dan masyarakat). Pada tahun 2011 Urusan Industri pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta menangani 4 program dan 6 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
a.
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Kegiatan Litbang Teknologi Industri dan Teknis Pengemasan Produk Terutama Industri Kecil dan Menengah, dengan realisasi sebesar Rp71.000.000,00 atau 94,67% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan
IV- 155
tersebut, adalah tersedianya sarana pengemasan produk IKM sebanyak 3 buah desain.
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri, dengan realisasi sebesar
Rp25.000.000,00
Rp25.000.000,00.
Hasil
atau
100,00%
pelaksanaan
dari
kegiatan
anggaran
tersebut,
sebesar
adalah
Hasil
pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah informasi teknologi industri sebanyak 20 buku. c.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1)
Kegiatan Peningkatan Peran Wanita Industri Kecil Pedesaan (P2WKIP), dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya pameran makanan etnis dari P2WKIP sebanyak 1 kegiatan.
2)
Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menegah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya pelatihan industri kecil menengah sebanyak 1 kegiatan.
d. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial 1)
Kegiatan Pengembangan Mutu Desain dan Diversifikasi Produk, dengan realisasi sebesar Rp74.992.000,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
tersebut,
adalah
terselenggaranya pelatihan mutu dan desain produk keramik sebanyak 1 kegiatan. 2)
Kegiatan Penerapan Hasil Litbang Teknologi Industri dan Pengemasan, dengan realisasi sebesar Rp29.579.500,00 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan baku produk keramik dan kemasan.
IV - 156
8. Ketransmigrasian Transmigrasi regional dilaksanakan melalui rekruitmen dan pembekalan calon transmigran dan penjajagan kerjasama transmigrasi regional antar daerah. Selama ini kendala yang dihadapi antara lain masih relatif rendahnya minat kelompok sasaran (target group) untuk bertransmigrasi, juga relatif masih kuatnya tradisi untuk berkumpul dengan sanak saudara walaupun mereka dalam kondisi kekurangan. Disamping itu persepsi masyarakat tentang program transmigrasi belum dapat menjanjikan kehidupan yang lebih baik jika menjadi transmigran. Transmigrasi tidak lagi hanya merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan suatu wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan penyebaran informasi dan sosialisasi program tersebut khususnya pada kelompok sasaran atau target group. Disamping itu capaian yang diharapkan bagi program transmigrasi merupakan sebuah â&#x20AC;&#x153;turning pointâ&#x20AC;? atau titik balik untuk membentuk masyarakat yang lebih aman dan sejahtera khususnya bagi target group yang berada di daerah rawan bencana atau relatif sulit untuk berkembang. Kebijakan Urusan Ketransmigrasian pada tahun 2011 diarahkan pada pembinaan, penyuluhan dan penempatan transmigran serta pembinaan pasca transmigrasi. Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Sosisl dan Tranmigrasi telah mengirimkan sebanyak 20 KK (81 jiwa) dengan daerah tujuan ke Dadahu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebanyak 10 KK dan ke Ulumada Kabupaten Majene Sulawesi Barat sebanyak 10 KK. Adapun
capaian
program
dan
kegiatan
tahun
2011
unuk
Urusan
Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja, Sosisl dan Tranmigrasi Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:
Program Transmigrasi Regional 1)
Kegiatan Penjajagan dan Kerjasama Transmigrasi Regional Antar Daerah, dengan realisasi sebesar Rp94.470.000,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pejajagan dan kerjasama transmigrasi regional antar daerah sebanyak 3 lokasi transmigrasi.
IV- 157
2)
Kegiatan Rekruitment dan Pembekalan Calon Transmigran, dengan realisasi sebesar
Rp27.500.000,00
atau
68,75%
dari
anggaran
sebesar
Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perekrutan dan pembekalan transmigrasi kepada 50 KK.
IV - 158