Issuu on Google+

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka

Kepala Daerah wajib melaporkan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LKPJ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam

Negeri

melalui

Pertanggungjawaban

Gubernur

kepada

Dewan

dan

memberikan

Perwakilan

Rakyat

Laporan Daerah

Keterangan

(DPRD),

serta

menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur mengenai mekanisme, tata cara penyusunan dan penyampaian LKPJ, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Purwakarta selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah, menyampaikan hasil-hasil kinerja/capaian indikator makro pembangunan daerah, capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2011 dalam bentuk dokumen LKPJ kepada masyarakat melalui DPRD, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dalam penyusunan LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011 telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan dasar hukum, sebagai berikut:

I-1

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

I-2

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

I-3

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

I-4

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 27.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

I-5

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

36.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

I-6

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan

Daerah,

Penganggaran

dan

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

43.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

44.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta;

45.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

7 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Investasi Daerah; 46.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta;

47.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor I Tahun 2009;

48.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

49.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Seri D); 50.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);

51.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11);

I-7

52.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);

53.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013;

54.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011;

55.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011;

56.

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011;

57.

Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 130.04.05/Kep.175.B-Bappeda/2012 tentang Pembentukan

Tim

Penyusun

Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun 2011; 58.

Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta Nomor 900/01.a/1/PPTKBapp/2012 tentang Pembentukan Tim Pembahas Draf Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun 2011.

B.

Gambaran Umum Daerah 1.

Kondisi Geografis Daerah

1.1 Batas Administrasi Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, terletak di antara 107o30’ - 107o40’ Bujur Timur dan 6o25’ - 6o45’ Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administratif, sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;

I-8

ďƒ˜

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur;

ďƒ˜

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

1.2 Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 97.172 hektar atau 971,72 km2, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 476 dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT). Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan PurwakartaCirebon.

I-9

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 KECAMATAN

LUAS WILAYAH KM2

%

JUMLAH DESA/KELURAHAN

1. Jatiluhur

60,11

6,19

10

2. Sukasari

92,01

9,47

5

3. Maniis

71,64

7,37

8

4. Tegalwaru

73,23

7,54

13

5. Plered

31,48

3,24

16

6. Sukatani

95,43

9,82

14

7. Darangdan

67,39

6,94

15

8. Bojong

68,69

7,07

14

9. Wanayasa

56,55

5,82

15

10. Kiarapedes

52,16

5,37

10

11. Pasawahan

36,96

3,80

12

12. Pondoksalam

44,08

4,54

11

13. Purwakarta

24,83

2,56

10

14. Babakancikao

42,40

4,36

9

15. Campaka

43,60

4,49

10

16. Cibatu

54,66

5,63

10

17. Bungursari

56,50

5,81

10

971,72

100,00

192

JUMLAH

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

1.3 Kondisi Topografis Dilihat dari Aspek Topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu:

a.

Wilayah Pegunungan, yang terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1100 - 2036 m dpl, dan meliputi 29,73% dari total luas wilayah.

b.

Wilayah Perbukitan, yang terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 - 1100 m dpl, dan meliputi 33,80% dari total luas wilayah.

c.

Wilayah Dataran, yang terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 m dpl, dan meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

I - 10

1.4 Iklim dan Tata Air Iklim di Kabupaten Purwakarta termasuk pada iklim tropis, dengan rata-rata curah hujan 3.093 mm/tahun yang terbagi ke dalam dua wilayah zona, yaitu zona dengan suhu berkisar antara 22o - 28oC dan zona dengan suhu berkisar 17o - 26oC. Dalam hal Tata Air, Kabupaten Purwakarta mempunyai pengaruh terhadap keseimbangan air permukaan di wilayah regional yang bersumber dari Gunung Burangrang, Gunung Parang, Pasir Kutangandak dan Pasir Madang. Untuk air tanah termasuk ke dalam zona sedang sampai dangkal yang terdapat di wilayah Sungai Cikao di Kecamatan Jatiluhur, Pasawahan, Purwakarta dan Babakancikao, sedangkan zona air tanah dalam terdapat di wilayah Kecamatan Darangdan dan Wanayasa. Zona air permukaan berupa air sungai dan waduk/situ tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Waduk yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah Waduk Ir. H. Juanda dan sebagian Waduk Cirata (sebagian areal Waduk Cirata berada pada wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat). Sungai terbesar yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah Sungai Citarum sedangkan sungai kecil meliputi Sungai Cikao, Sungai Ciherang, Sungai Cilamaya, Sungai Cibingbin dan Sungai Cisomang.

1.5 Geologi dan Bahan Tambang Kondisi Geologi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik dan batuan beku terobosan. Batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu gamping, batulempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglomerat dan napal). Sedangkan jenis batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Semua jenis batuan tersebut umumnya bertebaran di sebelah Barat Daya wilayah Kabupaten Purwakarta. Untuk jenis batuan napal, batu pasir kuarsa merupakan jenis batuan yang tertua yang terdapat di wilayah Kabupaten Purwakarta, dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda. Batu lempung yang berumur lebih muda (Miosen) tersebar di wilayah Barat Laut bagian timur Kabupaten Purwakarta. Sedangkan endapan gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang, Gunung Sunda berupa turf, lava andesit basalitis, breksi vulkanik dan lahar. Selain itu di atas batuan gunung api tua diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri

I - 11

dari batu pasir, lahar, lapili, breksi, lava basal, aglomerat tufaan, pasir tufaan, dan lava scoria.

1.6 Jenis dan Penggunaan Tanah Jenis tanah yang ada di Kabupaten Purwakarta terdiri dari: aluvial, latosol, andosol,

grumosol,

podsolik

dan

regosol.

Peruntukan

penggunaan

lahan

diantaranya digunakan untuk perkampungan/perkotaan, sawah, kebun campuran, perkebunan, tegalan, hutan, padang rumput, alang-alang dan situ/waduk. Pola penggunaan lahan perkampungan/perkotaan di Kabupaten Purwakarta bersifat linier sepanjang ruas-ruas jalan negara, provinsi dan kabupaten, terutama terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan seperti Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur dan Plered. Penggunaan lahan untuk sawah dan kebun campuran tersebar di semua kecamatan yang ada. Untuk lahan perkebunan tersebar di Kecamatan Darangdan, Wanayasa, Kiara Pedes, Bojong, Campaka, dan Jatiluhur. Lahan tegalan tersebar di Kecamatan Sukatani, Sukasari dan Campaka. Sedangkan lahan hutan sebagian besar terletak di Kecamatan Campaka, Wanayasa, Pasawahan, Jatiluhur dan Maniis. Selain itu penggunaan lahan untuk kawasan dan Zona Industri terletak di Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Babakancikao, Bungursari, Campaka dan Cibatu.

2. Penduduk Penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2010 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus Penduduk sebanyak 852.521 jiwa dengan sex rasio sebesar 105,00% yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dikarenakan Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali (tahun berakhiran 0), maka untuk tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta diproyeksikan mencapai 876.249 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,78%. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun sebelumnya, kondisi ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,60%. Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta dari tahun 2006-2011 dapat dilihat pada grafik 1.1, sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.2.

I - 12

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2006-2011 876,249* 852.521 845.509 831.380 815.049 798.218

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Sensus Penduduk tahun 2110, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; *) Data 2011 hasil proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010-2011 NO.

KECAMATAN

1.

PURWAKARTA

2.

JUMLAH PENDUDUK 2010

2011*

165.447

169.252*

CAMPAKA

40.907

38.652*

3.

JATILUHUR

61.931

63.634*

4.

PLERED

71.099

74.110*

5.

SUKATANI

63.730

66.485*

6.

DARANGDAN

59.705

64.561*

7.

MANIIS

31.205

33.285*

8.

TEGALWARU

44.160

47.363*

9.

WANAYASA

38.921

38.173*

10.

PASAWAHAN

40.518

40.962*

11.

BOJONG

44.757

50.724*

12.

BABAKANCIKAO

47.476

47.172*

13.

BUNGURSARI

51.298

48.517*

14.

CIBATU

26.989

26.281*

15.

SUKASARI

14.455

14.445*

I - 13

Lanjutan Tabel 1.2 NO.

JUMLAH PENDUDUK

KECAMATAN

2010

2011*

16.

PONDOKSALAM

26.329

27.804*

17.

KIARAPEDES

23.594

24.831*

852.521

876.249*

JUMLAH

Sumber: Sensus Penduduk tahun 2110, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; *) Data 2011 hasil proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.

Kondisi Ekonomi Daerah

3.1 Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki berbagai potensi unggulan daerah yang tersebar di 17 kecamatan, antara lain: 3.1.1

Pertanian Tanaman Pangan Potensi unggulan daerah dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan di

Kabupaten Purwakarta terdiri dari komoditas padi dan palawija dengan sebaran wilayah dapat dilihat pada tabel 1.3. Tabel 1.3 Sebaran Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO. A.

JENIS KOMODITAS Padi

1.

Padi Sawah

2.

Padi Ladang

B.

SEBARAN (KECAMATAN)

Tersebar di 17 kecamatan Sukasari, Darangdan, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes, Campaka, Bungursari dan Cibatu

Palawija

1.

Jagung

Tersebar di 17 kecamatan

2.

Kedele

3.

Kacang Tanah

4.

Kacang Hijau

5.

Ubi Kayu

6.

Ubi Jalar

7.

Talas

Maniis, Plered, Pasawahan, Campaka, Bungursari dan Cibatu Wanayasa, Kiarapedes, Pasawahan, Pondoksalam, Purwakarta, Campaka, Bungursari dan Cibatu Maniis, Plered, Pasawahan, Babakancikao, Campaka, Bungursari dan Cibatu Jatiluhur, Sukasari, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes, Campaka dan Bungursari Sukasari, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes, Pasawahan, Pondoksalam, Babakancikao, dan Cibatu Sukatani

8.

Ganyong

Maniis

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

I - 14

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, produksi padi baik padi sawah maupun padi ladang tahun 2011 mencapai 223.385 ton. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2010 yang mencapai 252.335 ton, terjadi penurunan produksi sebesar 11,47%, hal ini disebabkan terjadinya kekeringan dibeberapa wilayah Kabupaten Purwakarta yang mengakibatkan fuso seluas 133 ha. Sedangkan produksi palawija tahun 2011 secara keseluruhan mencapai 146.985

ton.

Bila

dibandingkan

dengan

produksi

tahun

2010

yang

mencapai234.824 ton, terjadi penurunan produksi sebesar 37,41%. Penurunan produksi komoditas palawija terjadi pada semua komoditas palawija hanya komoditas kedelai yang mengalami peningkatan produksi sebesar 71,62%, hal ini disebabkan terjadinya kekeringan dibeberapa wilayah Kabupaten Purwakarta yang mengakibatkan fuso seluas 133 ha. Data produksi padi dan palawija Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.4. Tabel 1.4 Produksi Komoditas Padi dan Palawija Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. I

JENIS KOMODITAS

2010

PERUBAHAN (%)

2011

Padi - Padi Sawah - Padi Ladang

233.674

208.117

(10,94)

18.661

15.268

(18,18)

252.335

223.385

(11,47)

- Jagung

24.448

18.979

(22,37)

- Kedelai

659

1.131

71,62

2.852

1.736

(39,13)

JUMLAH II.

PRODUKSI (TON)

Palawija :

- Kacang Tanah - Kacang Hijau

885

715

(19,21)

- Ubi Kayu

176.542

105.330

(40,34)

- Ubi Jalar

24.110

17.560

(27,17)

5.009

1.505

(69,95)

- Talas - Ganyong JUMLAH

319

29

(90,91)

234.824

146.985

(37,41)

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta pada umumnya terbagi atas dua bagian, yaitu: lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Untuk lahan pertanian terbagi atas lahan sawah dan lahan bukan sawah. Sedangkan untuk

I - 15

lahan bukan pertanian dipergunakan untuk: rumah, bangunan dan halaman sekitarnya; hutan negara; rawa-rawa (tidak ditanami); lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus, dll). Data penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 1.5. Tabel 1.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Realisasi Dalam Satu Tahun No.

I. 1.1

Penggunaan Lahan

LAHAN PERTANIAN Lahan Sawah a. Irigasi Teknis b. Irigasi Setengah Teknis c. Irigasi Sederhana d. Irigasi Desa/Non PU e. Tadah Hujan f. Pasang Surut g. Lebak h. Lainnya (polder, rembesan, dll) Jumlah 1.1

1.2

Ditanami Padi

Tidak Ditanami Padi*)

Satu Kali

Sementara Tidak Diusahakan

Dua Kali

1.499 1.544

497 1.434

-

-

-

1.996 2.978

1.161 563

1.926 1.547

-

-

-

3.087 2.110

26 -

3.537 -

2.839 -

-

-

6.402 -

4.793

8.941

2.839

-

-

16.573

Lahan Bukan Sawah a. Tegal Kebun b. Ladang/Huma c. Perkebunan d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat e. Tambak f. Kolam/Tebet/Empang g. Padang Pengembalaan/Rumput h. Sementara Tidak Diusahakan **) i. Lainnya (Pekarangan yang tidak ditanami pertanian, dll)

11.169 6.377 9.561 6.635 103 354 1.165 76 2.991

Jumlah 1.2 JUMLAH I. II.

38.431 4.793

8.941

2.839

-

-

LAHAN BUKAN PERTANIAN a. Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya b. Hutan Negara c. Rawa-rawa (tidak ditanami) d. Lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus, dll) 4.793

8.941

55.004 11.176 18.244 2.028 10.720

JUMLAH II. JUMLAH TOTAL

Jumlah

Tiga Kali

42.168 2.839

-

-

97.172

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Selain itu kondisi lahan kritis di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 seluas 6.779,50 ha, hal ini mengalami penurunan sebesar 19,09% dibandingkan luasan lahan kritis tahun 2010 yang mencapai 8.379,50 ha. Penurunan luas lahan kritis ini dilaksanakan dengan berbagai upaya program dan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan merehabilitasi lahan tersebut. Data luas lahan kritis

I - 16

dan lahan yang direhabilitasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.6. Tabel 1.6 Luas Lahan Kritis dan Luas Lahan yang Direhabilitasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1. 2.

LUAS LAHAN (HA)

URAIAN Luas Lahan Kritis Luas Lahan Kritis yang telah direhabiliasi

PERUBAHAN (%)

2010

2011

8.379,50

6.779,50

(19,09)

760

1.600

110,53

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Salah

satu

indikator

keberhasilan

pembangunan

pertanian

adalah

ketersediaan pangan yang dibarengi oleh meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan hal tersebut petani sebagai ujung tombak ketersediaan ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan baik pengetahuan maupun keterampilannya dibidang teknologi pertanian melalui berbagai program dan kegiatan yang tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Salah satunya melalui kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Terpadu (SLPTT). Data jumlah kelompok tani yang telah melaksanakan penerapan teknologi baru di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.7. Tabel 1.7 Jumlah Kelompok Tani yang Telah Melaksanakan Penerapan Teknologi Baru di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

URAIAN / TEKNOLOGI BARU

JUMLAH KELOMPOK TANI 2010

2011

1.

SL-PTT Padi Non Hibrida

240

100

2.

SL-PTT Padi Hibrida

150

-

3.

SL-PTT Padi Gogo

80

39

4.

SL-PTT Jagung Hibrida

30

35

5.

SL-PTT Kedelai

15

15

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.1.2

Pertanian Hortikultura Kondisi tofografiKabupaten Purwakarta yang terdiri dari tiga wilayah yaitu,

wilayah pegunungan, wilayah perbukitan dan wilayahdataran, memungkinkan untuk ditanami dengan berbagai macam komoditas hortikultura baik tanaman

I - 17

sayuran,tanaman buah-buahan, tanaman obat (biofarmaka) dan tanaman hias yang tersebar di 17 kecamatan. Adapun sebaran tanaman sayuran di Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat pada tabel 1.8. Tabel 1.8 Sebaran Tanaman Sayuran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

JENIS KOMODITAS

SEBARAN (KECAMATAN)

1.

Bawang Daun

Darangdan, Wanayasa, Kiarapedes dan Bojong

2.

Kubis

Darangdan, Wanayasa dan Bojong

3.

Petsai/Sawi

Darangdan, Wanayasa, Kiarapedes dan Bojong

4.

Wortel

Wanayasa, Kiarapedes, Bojong dan Darangdan

5.

Lobak

6.

Kacang Panjang

7.

Cabe Besar

8.

Cabe Rawit

9.

Jamur

Wanayasa, Kiarapedes, Bojong dan Darangdan Purwakarta, Babakancikao, Jatiluhur, Sukasari, Campaka, Bungursari, Cibatu, Pasawahan, Pondoksalam, Plered, Sukatani dan Maniis Bungursari, Cibatu, Plered, Tegalwaru, Darangdan, Maniis, Wanayasa, Kiarapedes dan Bojong Darangdan, Wanayasa, Kiarapedes, Bojong, Cibatu, Tegalwaru dan Plered Bungursari, Campaka dan Cibatu

10.

Tomat

11.

Terung

12.

Buncis

13.

Timun

14.

Labu Siam

15.

Kangkung

16.

Bayam

Darangdan, Wanayasa, Kiarapedes dan Bojong Babakancikao, Jatiluhur, Campaka, Cibatu, Sukatani dan Tegalwaru Darangdan, Wanayasa, Kiarapedes dan Bojong Jatiluhur, Campaka, Bungursari, Sukatani,Tegalwaru dan Maniis Bungursari, Cibatu, Darangdan, Wanayasa, Kiarapedes dan Bojong Purwakarta, Babakancikao, Jatiluhur, Sukasari, Campaka, Pasawahan, Pondoksalam, Plered dan Sukatani Pondoksalam

17.

Semangka

Purwakarta, Wanayasa dan Campaka

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Pengembangan komoditas hortikultura khususnya tanaman sayuran di Kabupaten Purwakarta mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan, dikarenakan tingkat kesuburan tanah dan iklim sangat cocok. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta produksi tanaman sayuran secara keseluruhan tahun 2011 mencapai 358.499 kuintal atau mengalami penurunan sebesar 11,96% dibandingkan produksi tahun 2010 yang mencapai 407.190 kuintal. Hal ini disebabkan adanya peralihan komoditas yang ditanam petani. Data produksi tanaman sayuran Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.9.

I - 18

Tabel 1.9 Produksi Tanaman Sayuran Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS KOMODITAS

PRODUKSI (KUINTAL) 2010

PERUBAHAN (%)

2011

1.

Bawang Daun

2.

Kubis

3.

Petsai/Sawi

4.

Kembang Kol

5.

Wortel

6.

Lobak

7.

Kacang Panjang

8.

Cabe Besar

28.963

29.499

1,85

9.

Cabe Rawit

33.442

26.417

(21,01)

10.

Jamur

51.292

6.518

(87,29)

11.

Tomat

18.457

18.812

1,92

12.

Terung

23.380

23.121

(1,11)

13.

Buncis

14.592

14.394

(1,36)

14.

Timun

101.461

73.453

(27,60)

15.

Labu Siam

4.534

4.604

1,54

16.

Kangkung

36.128

28.434

(21,30)

17.

Bayam

18.756

19.985

6,55

18.

Semangka

579

909

56,99

407.190

358.494

(11,96)

JUMLAH

15.010

10.513

(29,96)

155

556

258,71

14.146

11.939

(15,60)

-

472

-

3.551

2.811

(20,84)

984

-

(100,00)

93.052

92.575

(0,53)

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tanaman buah-buahan yang merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan termasuk di Kabupaten Purwakarta. Satu komoditas unggulan nasional tanaman buah-buahan, yaitu buah manggis yang banyak tumbuh dan dikembangkan di Kabupaten Purwakarta dengan varietas tersendiri yaitu Varietas Wanayasa, yang mempunyai bentuk, ukuran dan rasa yang khas, sehingga banyak dicari dan diminati konsumen baik domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, bahwa produksi buah-buahan secara keseluruhan tahun 2011 mencapai 1.089.530 kuintal atau mengalami peningkatan sebesar 7,00% jika dibandingkan produksi tahun 2010 yang hanya mencapai 1.018.225 kuintal. Sebaran tanaman buah-buahan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel 1.10, sedangkan untuk produksi buah-buahan tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.11.

I - 19

Tabel 1.10 Sebaran Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

JENIS KOMODITAS

1.

Alpukat

2.

Belimbing

3.

Dukuh

4.

Durian

5. 6. 7. 8.

Jambu Biji Jambu Air Jeruk Siam Jeruk Besar

9.

Mangga

10. 11. 12.

Manggis Nangka/Cempedak Nenas

13.

Pepaya

14.

Pisang

15.

Rambutan

16.

Salak

17. 18.

Sawo Markisa

19.

Sirsak

20.

Sukun

21.

Melinjo

22.

Petai

SEBARAN (KECAMATAN) Pasawahan, Pondoksalam, Kiarapedes, Wanayasa dan Bojong Plered Babakancikao, Jatiluhur, Pondoksalam, Plered dan Wanayasa Campaka, Bungursari, Cibatu, Pasawahan, Pondoksalam, Maniis dan Bojong Campaka, Bungursari, Cibatu dan Pasawahan Campaka, Cibatu, Pasawahan dan Plered Plered, Darangdan, Kiarapedes dan Bojong Kiarapedes, Wanayasa, Bojong dan Darangdan Purwakarta, Babakancikao, Jatiluhur, Campaka, Bungursari, Cibatu, Pasawahan dan Sukatani Darangdan, Wanayasa, Kiarapedes dan Bojong Purwakarta, Cibatu, Pasawahan dan Pondoksalam Pasawahan, Pondoksalam dan Tegalwaru Campaka, Bungursari, Pasawahan, Pondoksalam, Tegalwaru dan Darangdan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru, Darangdan dan Bojong Purwakarta, Babakancikao, Jatiluhur, Sukasari, Campaka, Bungursari, Cibatu, Pasawahan, Sukatani dan Maniis Wanayasa, Kiarapedes, Darangdan, Bojong dan Pondoksalam Pasawahan, Pondoksalam, Plered dan Tegalwaru Wanayasa dan Kiarapedes Tegalwaru, Maniis, Campaka, Bungursari, dan Cibatu Pondoksalam, Tegalwaru, Darangdan dan Pasawahan Darangdan, Wanayasa, Kiarapedes dan Bojong Sukasari, Campaka, Bungursari, Pasawahan, Pondoksalam, Plered, Sukatani, Maniis, Wanayasa, Kiarapedes

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 1.11 Produksi Tanaman Buah-buahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS KOMODITAS

PRODUKSI (KUINTAL) 2010

2011

PERUBAHAN (%)

1.

Alpukat

1.417

2.780

98,19

2.

Belimbing

1.285

1.938

50,82

3.

Duku

1.634

1.089

(33,35)

4.

Durian

9.764

15.519

58,94

I - 20

Lanjutan Tabel 1.11 NO.

PRODUKSI (KUINTAL)

JENIS KOMODITAS

2010

PERUBAHAN (%)

2011

5.

Jambu Biji

8.415

10.289

22,27

6.

Jambu Air

10.243

11.402

11,31

7.

Jeruk Siam

2.014

2.449

21,60

8.

Jeruk Besar

858

647

(24,59)

9.

Mangga

20.433

15.947

(21,95)

10.

Manggis

38.839

13.983

(64,00)

11.

Nangka/Cempedak

10.311

20.507

98,88

12.

Nenas

2.733

2.033

(25,61)

13.

Pepaya

6.220

7.015

12,78

14.

Pisang

655.033

783.388

19,59

15.

Rambutan

199.488

133.228

(33,21)

16.

Salak

267

807

202,25

17.

Sawo

2.967

5.524

86,18

18.

Markisa

11

47

327,27

19.

Sirsak

3.572

3.589

0,48

20.

Sukun

2.206

2.313

4,85

21.

Melinjo

17.189

14.919

(13,21)

22.

Petai

17.969

31.812

77,04

23.

Anggur

64

44

(31,25)

24.

Jengkol

5.293

8.261

56.07

1.018.225

1.089.530

7,00

JUMLAH

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tanaman obat/biofarmaka terus dikembangkan di Kabupaten Purwakarta karena

mempunyai nilai

dibudidayakan

secara

ekonomis

komersial.

yang

cukup

Berdasarkan

tinggi

data

dari

dan cocok untuk Dinas

Pertanian,

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, bahwa produksi tanaman obat/biofarmakan secara keseluruhan tahun 2011 mencapai 2.869.536 kg atau mengalami penurunan sebesar 38,29%

jika dibandingkan produksi tahun 2010

yang mencapai 4.650.536 kg, hal ini disebabkan terjadinya pola tanam ataupun pergeseran komoditas yang ditanam. Data produksitanaman obat/biofarmaka Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.12.

I - 21

Tabel 1.12 Produksi Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS KOMODITAS

PRODUKSI (KG) 2010

PERUBAHAN (%)

2011

1.

Jahe

366.086

414.883

13,33

2.

Laos/Lengkuas

331.643

461.511

39.16

3.

Kencur

115.814

113.030

(2,40)

4.

Kunyit

272.295

294.088

8.00

5.

Lempuyang

15.382

14.778

(3,93)

6.

Temulawak

50.330

51.115

1,56

7.

Temuireng

2.920

2.609

(10,65)

8.

Kejibeling

2.995

8.445

181,97

9.

Dlingo/Dringo

10.

Kapulaga

11.

Temukunci

12.

Mengkudu/Pace

13.

Sambiloto

14.

Mahkota Dewa

15.

Lidah Buaya JUMLAH

-

-

-

2.759.924

800.177

(71,01)

11.832

16.140

36,41

627.490

544.543

(13,22)

748

-

(100,00)

90.112

144.742

60,62

2.483

3.475

39,95

4.650.054

2.869.536

(38,29)

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Selain komoditas hortikultura tersebut diatas, Kabupaten Purwakarta juga mengembangkan tanaman hias meskipun pengelolaannya belum dikembangkan secara khusus hanya dikelola secara sampingan, akan tetapi dapat meningkatkan penghasilan petani. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, produksi tanaman hias di Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan tahun 2011 mencapai 29.780 tangkai atau mengalami penurunan sebesar 8,19% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2010 yang mencapai 32.438 tangkai. Data produksitanaman hiasKabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.13. Tabel 1.13 Produksi Tanaman Hias Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS KOMODITAS

PERUBAHAN (%)

PRODUKSI (TANGKAI) 2010

2011

1.

Anggrek

3.982

2.717

2.

Anthurium

2.921

3.533

20,95

3.

Anyelir

66

12

(81,82)

I - 22

(31,77)

Lanjutan Tabel 1.13 NO.

JENIS KOMODITAS

PERUBAHAN (%)

PRODUKSI (TANGKAI) 2010

2011

4.

Gerbera

487

163

(66,53)

5.

Gladiol

92

40

(56,52)

6.

Heliconia

530

150

(71,70)

7.

Krisan

255

-

(100,00)

8.

Mawar

2.062

387

(81,23)

1.707

413

(75,80)

-

-

-

9.

Sedap Malam

10.

Kenanga

11.

Melati

593

5.564

838,28

12.

Palem

1.060

649

(38,77)

13.

Aglaonema

4.341

1.863

(57,08)

14.

Adenium

2.935

2.403

(18,13)

15.

Euphorbia

230

300

30,43

16.

Ixora

789

867

9,89

17.

Sansiviera

8.312

8.511

2,39

18.

Anthurium Daun

1.976

2.163

9,46

19.

Caladium

100

45

(55,00)

32.438

29.780

(8,19)

JUMLAH

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.1.3

Perkebunan Rakyat Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Purwakarta, produksi keseluruhan komoditas perkebunan rakyat tahun 2011 mencapai 8.887 ton atau meningkat 25,90% dibandingkan produksi tahun 2010 yang hanya mencapai 6.264 ton. Data produksi perkebunan rakyat Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.14. Tabel 1.14 Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS KOMODITAS

PRODUKSI (TON) 2010

PERUBAHAN (%)

2011

1.

Teh

4.003

5.377

34,33

2.

Cengkeh

189

319

69,02

3. 4.

Karet Kelapa

773 902

908 852

17,53 (5,55)

5.

Kopi

130

138

6,39

6.

Aren

77

115

49,12

7.

Kapok

6

6

(5,17)

I - 23

Lanjutan Tabel 1.14 NO.

JENIS KOMODITAS

8.

Kemiri

PRODUKSI (TON) 2010

PERUBAHAN (%)

2011 5

9

80,00

9.

Pala

14

28

98,36

10.

Lada

41

40

(2,12)

11.

Panili

12.

Sereh Wangi JUMLAH

2

4

75,00

122

90

(26,07)

6.264

8.887

25,90

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.1.4

Peternakan Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Purwakarta, bahwa produk yang dihasilkan Bidang Peternakan meliputi daging, telur dan susu sapi. Produksi daging secara keseluruhan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 mencapai 12.029.008 kg atau mengalami peningkatan sebesar 5,39% dibandingkan produksi tahun 2010 yang hanya mencapai 11.413.819 kg, dengan kontribusi terbesar dihasilkan dari jenis ternak ayam ras pedaging yang mencapai produksi sebesar 9.224.215 kg dan jenis ayam buras yang mencapai produksi 1.071.895 kg. Sementara itu, untuk produksi daging kerbau, domba dan ayam buras terjadi penurunan terjadi produksi, hal ini dimungkinkan oleh penurunan minat konsumsi masyarakat terhadap daging tersebut dan beralih ke daging lainnya seperti sapi, kambing, dan itik. Data produksi daging berdasarkan jenis ternak Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.15. Tabel 1.15 Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS TERNAK

PRODUKSI DAGING (KG) 2010

1.

Sapi Potong

2.

Kerbau

3.

Kambing

4. 5.

Domba Ayam Buras

6.

Ayam Ras Pedaging

8.444.764

I - 24

2011

PERUBAHAN (%)

847.411

908.725

7,24

29.497

22.294

(24,42)

92.023

497.068

440,16

476.162 1.353.186

111.332 1.071.895

(76,62) (20,79)

9.224.215

9,23

Lanjutan Tabel 1.15 NO.

PRODUKSI DAGING (KG)

JENIS TERNAK

7.

Ayam Ras Petelur

8.

Itik

2010

2011

42.765

TOTAL PRODUKSI

PERUBAHAN (%)

46.421

8,56

128.011

147.059

14,88

11.413.819

12.029.008

5,39

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Sementara untuk produksi telur di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 mencapai 3.054.595 kg atau mengalami peningkatan sebesar 2,56% dibandingkan produksi tahun 2010 yang hanya mencapai 2.978.383 kg. Sedangkan produksi susu sapi tahun 2011 mencapai 16.284 liter atau terjadi penurunan produksi sebesar 14,53% dibandingkan dengan produksi tahun 2010 yang mencapai 19.052,28 liter. Data Produksi telur dan susu sapiKabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat di lihat pada tabel 1.16 dan grafik 1.2. Tabel 1.16 Produksi Telur Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

PRODUKSI TELUR (KG)

JENIS TERNAK

1.

Ayam Buras

2.

Ayam Ras Petelur

3.

Itik

2010

2011

896.575

TOTAL PRODUKSI

710.201

PERUBAHAN (%) (20,79)

745.522

809.266

8,55

1.336.286

1.535.128

14,88

2.978.383

3.054.595

2,56

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Grafik 1.2 Produksi Susu Sapi Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 19.052,28

2010

16.284

2011

Susu Sapi Perah (Liter)

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Dalam hal perkembangan populasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 terjadi peningkatan dibandingkan populasi tahun 2011, hanya ternak sapi potong

I - 25

dan kerbau yang mengalami penurunan. Penurunan populasi ternak sapi potong disebabkan oleh calving interval (jarak kelahiran) sapi potong lamanya satu tahun dan untuk sapi siap potong memerlukan waktu dua tahun, sehingga kebutuhan akan daging sapi tidak sepadan dengan penyediaan ternaknya. Sedangkan penurunan

populasi

ternak

kerbau

disebabkan

oleh

terbatasnya

lahan

penggembalaan kerbau pada lahan-lahan pesawahan, sedangkan lahan-lahan tersebut sudah banyak yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan areal industri, selain itu adalah fungsi kerbau sebagai tenaga pengolah lahan pertanian sudah banyak digantikan oleh tenaga mesin/traktor. Data populasi ternak Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.17. Tabel 1.17 Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS TERNAK

POPULASI (EKOR) 2010

PERUBAHAN (%)

2011

1.

Sapi Potong

20.910

10.679

(48,93)

2.

Sapi Perah

9

18

100,00

3.

Kerbau

29.571

9.470

(67,98)

4.

Domba

859.164

916.243

6,64

5.

Kambing

99.348

100.749

1,41

6.

Kuda

95

96

1,05

7.

Ayam Buras

1.158.030

938.698

(18,94)

8.

Ayam Ras Petelur

88.044

95.572

8,55

9.

Ayam Ras Pedaging

1.914.532

2.091.243

9,23

10.

Itik

234.791

269.728

14,88

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.1.5

Perikanan Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Purwakarta, produksi hasil perikanan secara keseluruhan tahun 2011 mencapai 111.481,21 ton atau mengalami peningkatan sebesar 24,18% dibandingkan produksi tahun 2010 yang mencapai 89.770,47 kg dengan kontribusi terbesar terjadi pada produksi ikan mas dan ikan nila. Data produksi perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.18.

I - 26

Tabel 1.18 Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS IKAN

PRODUKSI IKAN (KG) 2010

2011

PERUBAHAN (%)

1.

Ikan Mas

41.505,92

50.524,00

21,73

2.

Ikan Nila

27.728,17

36.247,06

30,72

3.

Ikan Tawes

0,12

1,42

1,08

4. 5.

Ikan Gurame Ikan Sepat Siam

6,20 3,90

6,30 4,20

1,61 7,69

6.

Ikan Lele

221,00

227,00

2,71

7.

Patin

9.213,58

11.665,90

26,62

8.

Bawal

11.008,50

12.731,75

15,65

89.770,47

111.481,21

24,18

JUMLAH

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.1.6

Kehutanan Produksi hasil hutan kayu merupakan produksi hasil hutan yang paling

dominan di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan produksi hasil hutan kayu tahun 2011 mencapai 4.432.463 m続. Adapun jumlah ini terdiri dari produksi kayu yang berasal dari hutan negara (Perum Perhutani KPH Purwakarta) sebesar 4.110.599 m続, dengan jenis kayu antara lain jati, mahoni,

Accacia mangium dan rimba campuran; hutan rakyat sebesar 321.864 m続 dengan jenis kayu jati, mahoni dan rimba campuran. Pada tahun 2011 tidak ada penebangan kayu karet di Wilayah Perkebunan (PTPN VIII). Data produksi hasil hutan kayu Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 1.19. Tabel 1.19 Produksi Hasil Hutan Kayu Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO. 1.

ASAL KAYU Hutan Rakyat

JENIS KAYU

75.554

Mahoni

44.669

Rimba Campuran 2.

VOLUME (M続)

Jati

201.641

Jumlah Hutan Produksi

Jati

(Perum Perhutani

Mahoni

599.950

KPH Purwakarta)

Accacia mangium

578.100

Rimba Campuran

361.390

Jumlah

321.864 2.571.159

4.110.599

I - 27

Lanjutan Tabel 1.19 NO. 3.

ASAL KAYU

JENIS KAYU

Wilayah Perkebunan (PTPN VIII)

VOLUME (M続)

Karet

-

Jumlah

TOTAL

4.432.463

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Selain produksi hasil hutan kayu juga dikembangkan juga komoditi produktif potensi hasil hutan, antara lain jamur, madu, dan sarang burung walet. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, produksi jamur tahun 2011 hanya 4.500 kg atau terjadi penurunan produksi sebanyak 90,63% bila dibandingkan produksi tahun 2010 yang mencapai 48.000 kg. Hal tersebut dikarenakan komoditi jamur belum dianggap sebagai komoditi yang prospektif dengan permasalahan klasik yang dialami oleh para petani, yaitu kesulitan dalam hal permodalan dan pemasaran. Data komoditi produktif potensi hasil hutan Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.20. Tabel 1.20 Komoditi Produktif Potensi Hasil Hutan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

PRODUKSI 2010 2011 48.000 4.500

KOMODITI

1.

Jamur (Kg)

2.

Madu (Liter)

3.

Sarang Burung Walet (Kg)

9

25

109

90

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.1.7

Industri, Penanaman Modal dan Perdagangan Berdasarkan

data

dari

Dinas

Koperasi,

UMKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten Purwakarta, tahun 2011 jumlah industri kecil di Kabupaten Purwakarta sebanyak 3.339 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 21.061 orang. Industri kecil ini dikelompokan dalam tiga jenis, yaitu: Industri Agro dan Hasil Hutan (IAHH), Industri Kimia, Pulp dan Kertas (IKPK) serta Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA). Banyaknya unit usaha tenaga kerja industri kecil menurut kelompok di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 1.21.

I - 28

Tabel 1.21 Banyaknya Unit Usaha Tenaga Kerja Industri Kecil Menurut Kelompok di Kabupaten PurwakartaTahun 2011 NO.

KECAMATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jatiluhur Sukasari Maniis Tegalwaru Plered Sukatani Darangdan Bojong Wanayasa Kiarapedes Pasawahan Pondoksalam Purwakarta Babakancikao Campaka Cibatu Bungursari JUMLAH

JENIS INDUSTRI KECIL IAHH IKPK IKPK UU TK UU TK UU TK 55 185 26 55 43 120 12 18 5 220 157 965 28 58 10 210 172 480 80 502 77 2.500 131 360 43 132 128 3.130 221 900 30 64 44 600 195 482 45 240 56 1.110 200 584 35 69 23 350 247 560 70 149 25 115 6 104 102 337 44 77 13 500 136 465 28 70 13 400 138 496 53 121 13 120 122 378 21 45 7 154 60 240 202 1.371 6 200 87 262 27 60 46 1.310 45 119 10 67 2 7 2.136 7.048 754 3.098 449 10.915

JUMLAH UU

TK

81 60 195 329 302 295 296 258 317 31 159 177 204 150 268 160 57 3.339

240 358 1.233 3.482 3.622 1.564 1.832 1.003 709 219 914 935 737 577 1.811 1.632 193 21.061

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Salah satu ciri keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah adalah dengan banyaknya investor yang menginvestasikan modalnya di daerah tersebut, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Banyaknya investor yang menginvestasikan modalnya akan berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga diharapkan dapat menampung banyak angkatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Dengan kata lain, semakin tinggi angka pengangguran yang ditekan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di suatu daerah. Pada tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta terdapat 164 unit perusahaan yang dikategorikan kedalam industri besar. Pengklasifikasian industri besar ini dapat dikelompokan ke dalam fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi PMA dan PMDN tersebut terdiri dari sektor primer yang meliputi bidang pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan dan pertambangan; sektor sekunder yang meliputi aneka macam industri; dan sektor tersier yangmeliputi bidang jasa dan perdagangan. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 sebanyak 80.496 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 668 orang Tenaga Kerja Asing

I - 29

(TKA), dengan nilai investasi sebesar Rp30.714.495.685.371,00. Data investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 1.22. Tabel 1.22 Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten PurwakartaTahun 2011 No. 1. 2.

Jenis Fasilitas Industri Besar PMA PMDN Jumlah

Jumlah Tenaga Kerja (Orang)

Realisasi Investasi

Jumlah Perusahaan

USD*

Rp.

TKI

TKA

135

2.648.055,006,00

2.420.267.884.352,00

71.312

650

29

-

1.813.677.741.019,00

9.184

18

164

2.648.055.006,00

4.233.945.625.371,00

80.496

668

Jumlah PMA & PMDN Dalam Rupiah*)

30.714.495.685.371,00

Sumber: BPMPTSP Kabupaten Purwakarta, tahun 2012. *) Asumsi USD 1 = Rp10.000,-

Jumlah pasar di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2011 sebanyak 85 unit, yang dikelompokan kedalam tiga jenis pasar, yaitu: Pasar Modern (hypermarket, departemen store, super market dan mini market), Pasar Tradisional (pasar milik pemerintah kabupaten maupun yang dikelola oleh pihak swasta) dan Pasar Desa (pasar milik pemerintah desa). Data jumlah pasar di Kabupaten Purwakarta hingga tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 1.23. Tabel 1.23 Jumlah Pasar di Kabupaten Purwakarta Hingga Tahun 2011 NO.

JENIS PASAR

1.

Pasar Modern

2.

Pasar Tradisional

3.

Pasar Desa

JUMLAH (UNIT) 68 7 10

JUMLAH

85

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang melakukan ekspor tahun 2011 sebanyak 47 perusahaan, dengan nilai ekspor sebesar USD538.124.510,67. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010 dengan jumlah perusahaan eksportir

sebanyak

46

perusahaan,

dengan

nilai

ekspor

sebesar

USD259.697.928,14. Sedangkan negara tujuan ekspor baik tahun 2011 maupun tahun 2010 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 65 negara. Begitu pula

I - 30

untuk jenis komoditasnya juga tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 27 jenis. Adapun perusahaan dengan kontribusi terbesar dalam nilai ekspor tahun 2011 adalah PT. Indo Bharat Rayon melalui komoditas serat rayon, dengan volume ekspor seberat 155.245.450,25 kg yang bernilai sebesar USD102.145.200,50; disusul oleh PT. South Pacific Viscose melalui komoditas yang sama dengan volume ekspor seberat 105.120.754,30 kg sebesar USD95.300.250,24. Data ekspor Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.24. Tabel 1.24 Ekspor Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

TAHUN

URAIAN

1.

Eksportir (perusahaan)

2.

Nilai Ekspor (USD)

3.

Negara Tujuan Ekspor (negara)

4.

Jumlah Komoditas (jenis)

2010

2011 46

47

259.697.928,14

538.124.510,67

65

65

27

27

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.1.8

Koperasi dan UMKM Perkembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di

Kabupaten Purwakarta banyak memberikan kontribusi terhadap sektor industri pengolahan dan perdagangan, sehingga peranannya dipandang sebagai salah satu sektor yang banyak mempengaruhi aspek pendapatan regional bruto masyarakat Kabupaten

Purwakarta.

Berdasarkan

data

dari

Dinas

Koperasi,

UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, pertumbuhan koperasi dari tahun ke tahun cukup baik, dengan selalu ada pembentukan koperasi baru pada setiap tahunnya. Terdapat penambahan 8 koperasi pada tahun 2010 dan 38 koperasi pada tahun 2011. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan kualitas koperasi pada rentang waktu yang sama, hal ini ditunjukan data penurunan persentase koperasi aktif. Data koperasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2010 - 2011, dapat dilihat pada tabel 1.25 dan grafik 1.3. Banyaknya koperasi yang berstatus tidak aktif disebabkan antara lain oleh: 1.

Manajemen koperasi kurang baik.

2.

Rendahnya tingkat pemahaman, baik anggota maupun pengurus koperasi tentang perkoperasian.

I - 31

3.

Iklim usaha yang belum sepenuhnyaa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan koperasi.

4.

Kualitas SDM pengelola koperasi yang kurang baik.

5.

Tingkat aksebilitas permodalan yang sulit bagi koperasi. Tabel 1.25 Jumlah Koperasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011

NO.

TAHUN

1.

2010

2.

2011

JUMLAH KOPERASI (UNIT) TIDAK AKTIF % % AKTIF 528 70,03 226 29,97 515

65,03

277

34,97

JUMLAH TOTAL

(+/-)

% (+/-)

754

8

1,07

792

38

5,04

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Grafik 1.3 Perkembangan Koperasi Aktif dan Non Aktif di Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2011 580

560

560 540

528 515

520 500 480

478 AKTIF

460 440 420 2008

2009

2010

2011

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Sementara itu jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 sebanyak 194 unit, dengan volume usaha sebesar Rp7.301.342.000,00 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 492 orang. Data UMKM binaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 1.26.

I - 32

Tabel 1.26 Data UMKM Binaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

JENIS UMKM

1.

Industri

2.

Perdagangan

3.

Aneka Jasa JUMLAH

JUMLAH (UNIT) 58

VOLUME USAHA (Rp) 1.014.393.000,00

JUMLAH TENAGA KERJA (ORANG) 209

92

5.848.249.000,00

200

44 194

438.700.000,00 7.301.342.000,00

83 492

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.1.9

Pariwisata Kabupaten Purwakarta mempunyai berbagai potensi bidang pariwisata,

antara lain: wisata alam, wisata budaya dan wisata ziarah, yang diperkaya dengan seni dan budaya pertunjukan, antara lain tari buncis, calung, pencak silat, wayang golek, kasidah, jaipong dan degung. Secara umum jumlah dan perincian objek wisata di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2011, terbagi menjadi tiga Satuan Kawasan Wisata (SKW), yaitu: Satuan Kawasan Wisata I Purwakarta, Satuan Kawasan Wisata II Plered dan Satuan Kawasan Wisata III Wanayasa. Data Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Satuan Kawasan Wisata (SKW) hingga tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 1.27. Tabel 1.27 Data Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Satuan Kawasan Wisata (SKW) Hingga Tahun 2011 NO.

NAMA

ALAMAT

JARAK PUSAT KOTA

STATUS PENGELOLA

JENIS OBYEK A

B

MH

Satuan Kawasan Wisata (SKW) I Purwakarta : 1.

Grama Tirta Jatiluhur

2.

Situ Buleud

3.

Home Industri Kain Songket

4.

Makam Syech Baing Yusuf

5.

Rumah Adat Citalang

6.

Situ Cikumpay

7.

Perkebunan Kertamukti

Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Tlp (0264) 201089 - 201087 Fax. 201089 Jl. KK. Singawinata Kecamatan Purwakarta Jl. Suryawinata No. 5 Kecamatan Purwakarta Tlp (0264) 201185 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Tlp (0264) 200642 Fax. 211886

9 Km

PJT II

0 Km

PEMDA

0 Km

PT. Sinar

0 Km

Keluarga

4 Km

Keluarga

10 Km

Desa

13 Km

PT. Perkebunan Nusantara VIII

√ √ √

I - 33

Lanjutan Tabel 1.27 NO.

NAMA

ALAMAT

JARAK PUSAT KOTA

8.

Studio Alam Indosiar

Desa Bungursari Kecamatan Bungursari

10 Km

9.

Kota Bukit Indah City (BIC)

Desa Cinangka Kecamatan Bungursari

14 Km

STATUS PENGELOLA PT. Indosiar Visual Mandiri PT. Beslan Pertiwi

JENIS OBYEK A

B

MH

Satuan Kawasan Wisata (SKW) II Plered : 10.

Danau Cirata

Kecamatan Maniis

35 Km

PLTA Cirata

11.

Sentra Keramik Plered

15 Km

Pengrajin

12.

15 Km

UPT Litbang

13.

Wisata Kriya (Litbang Plered) Makam Mama Sempur

16 Km

Keluarga

14.

Gunung Parang

28 Km

Desa

15.

Makam R. Suryakencana

Desa Anjun Kecamatan Plered Desa Anjun Kecamatan Plered Desa Sempur Kecamatan Plered Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru

28 Km

Keluarga

23 Km

PEMDA

23 Km

Keluarga

26 Km

Desa

30 Km

Desa

28 Km

Desa

35 Km

Desa

15 Km

Pramuka KWC Purwakarta

√ √ √ √ √

Satuan Kawasan Wisata (SKW) III Wanayasa : 16.

Situ Wanayasa

17.

Makam Dalem Santri

18.

Curug Cipurut

19.

Air Panas Ciracas

20.

Goa Jepang

21.

Desa Wisata Pasanggrahan

22.

Bumi Perkemahan Pondoksalam

Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Desa Babakan Kecamatan Wanayasa Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Desa Salam Mulya Kecamatan Pondok Salam

√ √

√ √

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, tahun 2012. Keterangan : A = Alam; B = Budaya; dan MH = Minat Khusus.

Iklim pariwisata tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian secara umum, apabila tidak didukung dengan tersedianya fasilitas akomodasi yang baik. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, banyaknya sarana akomodasi/hotel di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 adalah hotel bintang empat sebanyak satu buah, hotel bintang dua sebanyak dua buah dan hotel melati sebanyak tujuh belas buah. Adapun jumlah kunjungan wisatawan untuk menginap di hotel-hotel tersebut adalah wisatawan nusantara/lokal sebanyak 78.377 orang, serta wisatawan mancanegara

sebanyak 14.747 orang. Data perusahaan

akomodasi/hotel menurut klasifikasi beserta jumlah tamu yang menginap selama tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 1.28 dan tabel 1.29.

I - 34

Tabel 1.28 Banyaknya Perusahaan Akomodasi/Hotel Menurut Klasifikasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO. 1.

KLASIFIKASI HOTEL Hotel Bintang 4

JUMLAH 1

2.

Hotel Bintang 2

2

3.

Hotel Melati

17 JUMLAH

20

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 1.29 Banyaknya Tamu Hotel di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

JUMLAH (ORANG) 78.377

KLASIFIKASI WISATAWAN

1.

Wisatawan Domestik

2.

Wisatawan Mancanegara

14.747

JUMLAH

93.124

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Selain daya tarik obyek wisata tersebut di atas, Kabupaten Purwakarta menjadi daya tarik kunjungan wisatawan, dikarenakan terdapat berbagai macam wisata kuliner lokal,

seperti sate maranggi, kue jalabria, peuyeum, simping,

gegetuk, keripik singkong, keripik pisang, manisan pala, gula Cikeris dan lain-lain. Bahkan beberapa rumah makan khas Purwakarta telah menjalin kerjasama dengan bentuk franchise dan hingga kini telah tersebar di kota-kota lain, diantaranya adalah Rumah Makan Ibu Haji Cijantung, Rumah Makan Ciganea, Rumah Makan Sambel Hejo, dan lain-lain. Data rumah makan, restoran dan tempat hiburan di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.30. Tabel 1.30 Rumah Makan, Restoran dan Tempat Hiburan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1.

JENIS Rumah Makan

TAHUN 2010

TAHUN 2011 66

63

2.

Restoran

7

7

3.

Tempat Hiburan

-

16

73

86

JUMLAH

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

I - 35

3.1.10 Pertambangan Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, yaitu Batuan Sedimen Klasik, dan Batuan Beku Terobosan. Batuan sedimen klasik berupa batu pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (tuff, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglomerat dan napal). Sedangkan batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya bertebaran di sebelah barat daya wilayah Kabupaten Purwakarta. Jenis batuan napal dan batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua di Purwakarta, dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda. Sedangkan jenis batu lempung yang berusia lebih muda (miosen) tersebar di wilayah barat laut bagian timur Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, endapan gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang dan Gunung Sunda, berupa tuff, lava andesit basalitis, breksi vulkanik dan lahar. Di atas batuan ini diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri dari batu pasir, lahar, lapili, breksi, lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa dan lava scoria. Selain itu berbagai potensi pertambangan di Kabupaten Purwakarta, diantaranya adalah jenis logam, non logam, batuan, panas bumi dan migas. Logam terdiri dari emas, timah hitam, seng, merkuri (HgS), sedangkan non logam terdiri dari feldspar, kaolin. Sedangkan potensi batuan antara lain batu kali, batu pasir, batu andesit, batu gamping, lempung, pasir, tanah urug, sirtu dan tras. Sementara itu, untuk potensi panas bumi dan migas masih dalam tahap eksplorasi. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan tahun 2011 sama dengan tahun 2010, yaitu sebanyak 24 IUP, sedangkan untuk luasan arealnya tahun 2011 seluas 45.099,67 ha atau turun 0,11% dibandingkan luasan areal tahun 2010 yang hanya mencapai 45.148,61 ha. Data IUP dan luasan areal tambang di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 1.31. Tabel 1.31 Ijin Usaha Pertambangan dan Luasan Areal Tambang di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS IUP

1.

Batu Andesit

2.

Pasir

I - 36

JUMLAH IUP 2010

LUAS AREAL (HA)

2011

2010

2011

13

13

144,19

144,19

2

2

59,40

9,50

Lanjutan Tabel 1.31 NO.

JENIS IUP

1.

Batu Andesit

2. 3.

JUMLAH IUP 2010

LUAS AREAL (HA)

2011

2010

2011

13

13

144,19

144,19

Pasir

2

2

59,40

9,50

5

5

2,00

2,96

1

1

98,00

98,00

5.

Tanah Merah Emas dan Mineral Ikutannya Timah Hitam, Seng (Zn)

2

2

135,02

135,02

6.

Panas Bumi

4.

JUMLAH

1

1

44.710,00

44.710,00

34

34

45.148,61

45.099,67

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi 3.2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan besarnya peningkatan

produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Perekonomian nasional yang terus menunjukkan pertumbuhannya baik dari segi investasi maupun sektor perdagangan memberikan imbas pada nilai investasi di Kabupaten Purwakarta yang semakin meningkat, begitupun pada sektor perdagangan memperlihatkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahunnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2010 mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98%, sedangkan tahun 2011 diprediksi terus meningkat dengan tingkat pertumbuhnan sekitar 6,10%. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 20042011, dapat dilihat pada grafik 1.4.

I - 37

Grafik 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2004-2011

3,72

3,51

2004

2005

3,87

3.9

2006

2007

4,99

5,28

2008

2009

5,98

6,10

2010

2011

Sumber: Data tahun 2004-2010, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011;

Data tahun 2011, Proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Dari grafik 1.4 di atas menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Purwakarta tahun 2008 mampu tumbuh sebesar peningkatan

yang

cukup

tajam

bila

4,99% dan mengalami

dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta terus menguat dengan angka 5,28%, dan di tahun 2010 semakin menguat di angka 5,98%, sedangkan untuk tahun 2011 diprediksi terus menguat di angka 6,10%. Peningkatan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebutdipicu oleh tiga sektor dominan sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Purwakarta, yakni: Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan dan Sektor Pertanian. 3.2.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkembangan produksi baik barang dan jasa di Kabupaten Purwakarta

direfleksikan dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta dapat dilihatdari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan per-kapita dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke ke tahu. Data PDRB Kabupaten Purwakarta dari tahun 2004-2011, dapat dilihat pada grafik 1.5.

I - 38

Grafik 1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2004-2011

15.957,02 16.916,19 13.215,85

14.156,38

11.271,57 9.698,91 8.531,29 7.304,68 7.701,78 6.506,04 6.849,56 7.258,98 5.547,11 5.741,81 5.963,99 6.196,75 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar) PDRB Atas Dasar Harga KonstanTahun 2000 (Milyar)

Sumber: PDRB tahun 2004-2010, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; PDRB tahun 2011, Proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012

Dari

grafik

di

atas

menunjukkan

bahwa

perekonomian

Kabupaten

Purwakarta selama tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif apabila dibandingkan tahun 2009. PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut data dari BPS Kabupaten Purwakarta tahun 2010 mencapai Rp15.957 Trilyun, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai Rp14.156 Trilyun. Sedangkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada tahun 2010 mencapai Rp7.259 Trilyun, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai Rp6.680 Trilyun. Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan meningkat hingga mencapai Rp16.916 Trilyun dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 meningkat menjadi Rp7.701 Trilyun. PDRB Kabupaten Purwakarta selain menunjukkan pertumbuhan ekonomi, juga dapat menggambarkan struktur ekonomi. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total dimana dari tahun 2007-2011 peranan terbesar didukung oleh kegiatan

I - 39

ekonomi yang tergabung dalam kelompok Sektor Industri Pengolahan, berikutnya Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan kemudian Sektor Pertanian. 3.2.3

Pendapatan Per-Kapita Penduduk Ukuran lain yang digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk

suatu daerah atau potensi ekonomi suatu daerah adalah besaran PDRB Per-Kapita Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB per-kapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi, dapat pula dijadikan gambaran kasar dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah. Gambaran kemakmuran tersebut dikatakan kasar karena pada kenyataannya produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta, bahwa PDRB Per-Kapita di Kabupaten Purwakarta tahun 2010 mencapai Rp18.824.146,00 atau mengalami peningkatan sebesar 11,20% bila dibandingkan dengan PDRB tahun 2009 yang hanya sebesar Rp16.927.990,00. Sedangkan untuk PDRB

Per-Kapita

tahun

2011

diprediksi

akan

terus

meningkat

sebesar

Rp20.419.482,00. Data Pendapatan Per-Kapita Penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2004-2011, dapat dilihat pada grafik1.6. Grafik 1.6 Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2004-2011

18.824.146 16.072.049

20.419.482

12.284.856 16.927.987

9.627.958

13.981.786 11.024.763

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: Data 2004-2010, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; Data tahun 2011, Proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

I - 40

2011

3.2.4

Kemampuan Daya Beli Masyarakat Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat

memberikan gambaran kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Kemampuan daya beli masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti faktor pendapatan, inflasi dan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan

data

Badan

Pusat

Statistik

Kabupaten

Purwakarta,

pertumbuhan Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan menghitung tingkat daya beli masyarakat berdasarkan

pengeluaran

konsumsi

per-kapita

riil

tahun

2010

sebesar

Rp633.150,00 mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar Rp632.200,00. Sedangkan untuk tahun 2011 Badan Pusat Statistik belum mengeluarkan data Indeks Daya Beli, tetapi pertumbuhannya telah diestimasi yaitu sebesar Rp638.742,00. Salah satu alasan peningkatan ini adalah pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta yang mengalami pertumbuhan positif akan berdampak pada kenaikan pendapatan per-kapita masyarakat pada periode yang sama. Sehingga hal ini akan mempengaruhi tingkat kemampuan daya beli masyarakat secara umum. Pertumbuhan Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Purwakarta tahun 2004-2011, dapat dilihat pada grafik 1.7. Grafik 1.7 Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2004-2011 638,742 627,01 618,8

619,8

2005

2006

630,57

632,2

633,15

2008

2009

2010

612,8

2004

2007

2011

Sumber: Data 2004-2010, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; Data tahun 2011, Proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

I - 41

3.2.5

Laju Inflasi Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu

wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta inflasi tahun 2011 mencapai angka 3,10%, atau lebih rendah 3,86 poin bila dibanding tahun 2010 yang mencapai 6,96%. 3.2.6

Tingkat Kesempatan Kerja dan Pencari Kerja Tingkat kesempatan kerja menunjukkan jumlah ketersediaan lapangan kerja

pada suatu daerah, sedangkan tingkat pencari kerja menunjukkan jumlah penduduk yang sedang dalam kondisi mencari pekerjaan. Hal ini tentunya didasarkan kelompok usia tertentu, yaitu kelompok usia penduduk produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, tahun 2011 jumlah kesempatan kerja diperkirakan mencapai 364.267 orang, dengantingkat pencari kerja sebanyak 392.663 orang. Data tingkat kesempatan kerja dan pencari kerjadi Kabupaten Purwakarta tahun 2006-2011, dapat dilihat pada grafik 1.8. Grafik 1.8 Tingkat Kesempatan Kerja dan Pencari Kerja di Kabupaten Purwakarta Tahun 2006-2011 352.610

366.903

365.069

320.090

321.647

378.490

384.999

392.663

339.394

352.060

364.267

278.337

2006

2007

2008 Kesempatan Kerja

2009 2010 Angkatan Kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

I - 42

2011

3.2.7

Penduduk Miskin Kemiskinan adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 adalah sebanyak 57.007 RTS. Adapun jumlah penduduk miskin Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti dapat dilihat pada tabel 1.32. Tabel 1.32 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 URAIAN Penduduk Miskin

2010**) 58.708

TAHUN

2011***) 57.007

Sumber:**) Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 31A Tahun 2010 tentang Juknis Program Beras untuk RTS Penerima Manfaat RTS-PM Raskin Kabupaten Purwakarta, tahun 2010. ***) Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Juknis Program Beras untuk RTS Penerima Manfaat RTS-PM Raskin Kabupaten Purwakarta, tahun 2011.

I - 43


Bab I LKPJ Bupati Purwakarta 2011