BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kebijakan
Umum
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Pemerintah
Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2011 mengacu pada: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya diusulkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dari Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama-sama menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2011, secara umum terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu: A. Aspek Pengelolaan Pendapatan Daerah; B. Aspek Pengelolaan Belanja Daerah; dan C. Aspek Pengelolaan Pembiayaan Daerah.
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 sebagian besar masih tergantung dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik berupa Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah
III - 1
(PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih relatif kecil, hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber pendapatan daerah yang ada. Berbagai langkah dan upaya terus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan pendapatan daerah dengan menempuh berbagai langkah kebijakan, antara lain dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
1.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama untuk menyikapi
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, aspek Pendapatan Daerah adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi terselenggaranya suatu rumah tangga pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sejalan dengan kepentingan tersebut Pemerintah Kabupaten Purwakarta setiap tahun selalu berusaha mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2011, dalam upaya mendukung pembangunan dan ketahanan fiskal daerah, kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah harus diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penerimaan pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka pencapaian hal tersebut diupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru yang tidak menghambat iklim investasi, serta tidak memberatkan masyarakat kecil maupun para pelaku usaha lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah tahun 2011 baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain: a)
Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dengan upaya sosialisasi pemberlakuan dua pajak daerah baru yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah serta berkurangnya jenis retribusi Perijinan tertentu menjadi ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan Keramaian, Ijin Trayek dan Ijin Usaha Perikanan.
b)
Pengkajian dan penyesuaian regulasi (regulation impact assesment) terhadap sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
c)
Pengkajian terhadap sistem, mekanisme dan posedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
III - 2
d)
Kemudahan dan percepatan proses pelayanan perijinan.
e)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana pendukungnya.
f)
Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak dan retribusi.
g)
Upaya koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat/provinsi guna
meningkatkan
rasionalisasi,
efektivitas
dan
efisiensi
anggaran
program/kegiatan.
2. Pendapatan Daerah Target Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah sebesar Rp1.034.267.160.304,00 dengan realisasi sebesar Rp995.275.625.156,00 atau 96,23%. Tidak tercapainya realisasi Pendapatan Daerah tahun 2011 sesuai target, diakibatkan Dana Perimbangan dari target sebesar Rp635.628.227.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp623.943.372.553,00 atau 98,16%. Begitu pula dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terealisasi sebesar Rp260.061.166.232,00 atau 89,14% dari target sebesar Rp291.753.517.304,00. Namun demikian bila dibandingkan dengan pendapatan tahun
2010,
terjadi
peningkatan
sebesar
Rp146.335.184.253,00
atau
17,24%.
Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1, tabel 3.2 dan grafik 3.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, terdiri atas: a)
Pendapatan
Asli
Daerah
tahun
2011,
dengan
realisasi
sebesar
Rp111.271.086.371,00 atau 104,10% dari target sebesar Rp106.885.416.000,00. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010, terjadi peningkatan sebesar Rp34.781.799.226,00 atau 45,47%. b)
Dana Perimbangan, dengan realisasi sebesar Rp623.943.372.553,00 atau 98,16% dari target sebesar Rp635.628.227.000,00. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010, terjadi penurunan sebesar Rp27.285.733.193,00 atau 4,19%.
c)
Lain-lain
Pendapatan
Daerah
yang
Sah,
dengan
realisasi
sebesar
Rp260.061.166.232,00 atau 89,14% dari target sebesar Rp291.753.517.304,00. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010, terjadi peningkatan sebesar Rp138.830.420.123,00 atau 114,52%.
III - 3
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO. I.
URAIAN
TARGET (RP,00)
REALISASI (RP,00)
BER + / (BER -) (RP,00)
%
1.1.1
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
14.562.269.000
16.182.883.240
111,13
1.620.614.240
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
3.356.423.243
3.275.014.465
97,57
(81.408.778)
39.687.981.757
37.274.365.494
93,92
(2.413.616.263)
1.1
1.1.4
106.885.416.000
111.271.086.371
104,10
4.385.670.371
49.278.655.000
54.538.823.172
110,67
5.260.081.172
1.2
Dana Perimbangan
635.628.227.000
623.943.372.553
98,16
(11.684.854.447)
1.2.1
108.215.493.000
96.597.346.553
89,26
(11.618.146.447)
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
517.417.234.000
517.350.526.000
99,99
(66.708.000)
1.2.2
Dana Alokasi Khusus
9.995.500.000
9.995.500.000
100,00
0
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
291.753.517.304
260.061.166.232
89,14
(31.692.351.072)
55.568.361.054
55.494.208.647
99,87
(74.152.407)
186.689.683.750
158.611.526.960
84,96
(28.078.156.790)
49.495.472.500
45.955.430.625
92,85
(3.540.041.875)
1.034.267.160.304
995.275.625.156
96,23
(38.991.535.148)
1.3.1 1.3.2 1.3.3
JUMLAH
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Grafik 3.1 Prosentase Pendapatan Daerah terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 (dalam persen) Komposisi; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; 26,13 ; 26%
Komposisi; Pendapatan Asli Daerah; 11,18 ; 11% Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Komposisi; Dana Perimbangan; 62,69 ; 63%
III - 4
Tabel 3.2 Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 JUMLAH NO.
URAIAN
I.
PENDAPATAN DAERAH
1.1 1.1.1
Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
1.1.4
2010 (Rp,00)
PENINGKATAN 2011 (Rp,00)
(Rp,00)
%
76.489.287.145
111.271.086.371
34.781.799.226
45,47
26.110.351.193
54.538.823.172
28.428.471.979
108,88
32.487.617.867
16.182.883.240
(16.304.734.627)
(50,19)
3.834.348.512
3.275.014.465
(559.334.047)
(14,59)
14.056.969.573
37.274.365.494
23.217.395.921
165,17
1.2
Dana Perimbangan
651.229.105.746
623.943.372.553
(27.285.733.193)
(4,19)
1.2.1
111.572.832.346
96.597.346.553
(14.975.485.793)
(13,42)
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
457.287.567.000
517.350.526.000
60.062.959.000
13,13
1.2.2
Dana Alokasi Khusus
50.558.600.000
9.995.500.000
(40.563.100.000)
1.2.3
Tambahan Dana Alokasi Umum
31.810.106.400
-
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
121.230.746.109
260.061.166.232
138.830.420.123
114,52
45.686.781.969
55.494.208.647
9.807.426.678
21,47
34.209.200.000
158.611.526.960
124.402.326.960
363,65
41.334.764.140
45.955.430.625
4.620.666.485
11,19
848.949.139.000
995.275.625.156
146.326.486.156
17,24
1.3.1 1.3.2 1.3.3
JUMLAH PENDAPATAN
(80,23) (100,00)
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, TA. 2010 (Audited), TA.2011 (Unaudited), tahun 2012.
2.1
Pendapatan Asli Daerah Strategi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011,
ditempuh melalui berbagai upaya, antara lain: a)
Melakukan evaluasi secara berkala terhadap OPD terkait.
b)
Melakukan verifikasi data terhadap para Wajib Pajak Self Asessment.
c)
Melakukan perubahan regulasi tentang Hasil Pajak Daerah maupun Hasil Retribusi Daerah.
d)
Peningkatan pelayanan terhadap pemohon izin maupun pengguna Hasil Retribusi Daerah.
III - 5
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, terdiri atas: 2.1.1
Hasil Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos Hasil Pajak
Daerah, dengan realisasi sebesar Rp54.538.823.172,00 atau 110,67%, dari target sebesar Rp49.278.742.000,00. Realisasi yang terbesar diperoleh dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang melampaui target sebesar Rp22.443.244.535,00 atau 119,33%, sehingga terjadi surplus Rp3.635.774.535,00. Data target dan realisasi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7. 8. 9.
JUMLAH
TARGET (RP,00) 2.651.655.000 4.200.000.000 265.546.000 1.575.836.000 19.037.167.000 1.582.638.000
REALISASI (RP,00) 3.083.062.519 4.449.325.521 295.034.157 1.865.361.002 19.477.127.324 1.697.345.794
116,67 105,94 111,10 118,37 102,31 107,25
BER + / (BER -) (RP,00) 431.407.519 249.325.521 29.488.157 289.525.002 439.960.324 114.707.794
370.000.000 788.430.000 18.807.470.000
371.028.200 857.294.120 22.443.244.535
100,28 108,73 119,33
1.028.200 68.864.120 3.635.774.535
49.278.742.000
54.538.823.172
110,67
5.260.081.172
%
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010, terjadi peningkatan sebesar Rp28.428.471.979,00 atau 52,12%. Peningkatan ini disebabkan adanya pemberlakuan dua pajak daerah baru, yaitu: Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp857.294.120,00 dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan sebesar Rp22.443.244.535,00. Data Pendapatan Hasil Pajak Daerah Kabupten Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Perkembangan Pendapatan Hasil Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1. 2. 3.
URAIAN Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan
III - 6
REALISASI 2010 (Rp,00) 2.548.029.504 3.467.813.617 252.531.873
2011 (Rp,00) 3.083.062.519 4.449.325.521 295.034.157
PENINGKATAN 535.033.015 981.511.904 42.502.284
% 17,35 22,06 14,41
Lanjutan Tabel 3.4 REALISASI
NO.
URAIAN
4. 5. 6.
Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7. 8. 9.
2010 (Rp,00)
JUMLAH
2011 (Rp,00)
PENINGKATAN
%
915.080.355 17.412.777.613 1.246.514.731
1.865.361.002 19.477.127.324 1.697.345.794
950.280.647 2.064.349.711 450.831.063
50,94 10,60 26,56
267.603.500 -
371.028.200 857.294.120 22.443.244.535
103.424.700 857.294.120 22.443.244.535
27,87 100,00 100,00
26.110.351.193
54.538.823.172
28.428.471.979
52,12
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, TA. 2010 (audited), TA.2011 (Unaudited), tahun 2012.
2.1.2
Hasil Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos Hasil Retribusi
Daerah,
dengan
realisasi
sebesar
Rp16.182.883.240,00
dari
target
sebesar
Rp14.562.269.000,00. Kontribusi terbesar dihasilkan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp11.163.336.850,00 atau 68,98%, sedangkan untuk pendapatan tertinggi dihasilkan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp996.695.975,00 atau 156,83%. Pendapatan Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp16.304.734.627,00 atau 50,19%, bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai Rp32.487.617.867,00. Data target dan realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5. Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN
I. 1. 2.
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
3. 4. 5. 6. 7.
TARGET (RP,00) 2.730.415.000 635.510.000 194.490.000
REALISASI (RP,00) 2.983.040.265 996.695.975
109,25 156,83
BER +/(BER-) (RP,00) 252.625.265 361.185.975
118.000.000
93.308.000 152.051.000
47,98 128.86
(101.182.000) 34.051.000
210.000.000
211.500.000
100,71
1.500.000
1.091.100.000 409.815.000
1.015.681.500 437.416.790
93,09 106.74
(75.418.500) 27.601.790
10.000.000
11.222.000
112,22
1.222.000
%
III - 7
Lanjutan Tabel 3.5 NO.
URAIAN
8.
Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Terminal Rumah Potong Hewan Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perijinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan/Keramaian Izin Trayek Izin Usaha Perikanan
II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3. 4.
JUMLAH
TARGET (RP,00) 61.500.000
REALISASI (RP,00) 65.165.000
105,96
BER +/(BER-) (RP,00) 3.665.000
685.287.000 285.103.000 120.069.000 128.115.000 152.000.000
524.727.550 164.100.050 117.258.000 132.028.000 111.341.500
76,57 57,56 97,66 103,05 73,25
(160.559.450) (121.002.950) (2.811.000) 3.913.000 40.658.500)
11.146.567.000
12.675.115.425
113,71
1.528.548.425
9.978.227.000 936.677.000 81.663.000 150.000.000
11.163.336.850 1.217.514.175 95.294.400 198.970.000
111,88 129,98 116,69 132,65
1.185.109.850 280.837.175 13.631.400 48.970.000
14.562.269.000
16.182.883.240
109,25
252.625.265
%
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Grafik 3.2 Prosentase Pendapatan Hasil Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 (dalam persen) Komposisi; Retribusi Jasa Umum; 18,43; 19% Komposisi; Retribusi Jasa Usaha; 3,24; 3% Retribusi Jasa Umum
Komposisi; Retribusi Perijinan Tertentu; 78,32; 78%
Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perijinan Tertentu
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
2.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan,
dengan
realisasi
sebesar
Rp3.275.014.465,00 atau 97,57%, dari target sebesar Rp3.356.423.243,00. Tidak tercapainya pendapatan tersebut dikarenakan pendapatan dari Sadang Terminal Square hanya sebesar Rp166.666.666,00 atau 55,56% dari target sebesar Rp300.000.000,00.
III - 8
Bila
dibandingkan
dengan
pendapatan
tahun
2010
yang
mencapai
Rp3.834.348.512,00 terjadi penurunan sebesar Rp559.334.047,00 atau 17,08%. Data target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel 3.6 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN
1.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah PDAM Bank Jabar PD Perkreditan
2.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat Sadang Terminal Square JUMLAH
TARGET (RP,00) 3.056.423.243
REALISASI (RP,00) 3.108.347.799
101,70
BER + / (BER -) (RP,00) 51.924.556
0 3.056.423.243 0
50.000.000 3.056.423.243 1.924.556
100,00 -
50.000.000 0 1.924.556
300.000.000
166.666.666
55,56
300.000.000
166.666.666
55,56
3.356.423.243
3.275.014.465
97,57
%
(133.333.334)
(133.333.334) (81.408.778)
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
2.1.4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan realisasi sebesar Rp37.274.365.494,00 atau 93,92% dari target Rp39.687.981.757,00. Tidak tercapainya target, disebabkan antara lain pelaksanaan penjualan aset daerah khususnya kendaraan dinas roda dua dan roda empat pelaksanaannya mundur ke tahun 2012. Bila
dibandingkan
dengan
pendapatan
tahun
2010
yang
mencapai
Rp14.056.969.573,00 terjadi peningkatan sebesar Rp23.221.315.532,00 atau 165,14%. Data target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN
1.
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan secara Tunai atau Angsuran/Cicilan Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito
2. 3.
TARGET (RP,00) 1.183.750.000
REALISASI (RP,00) 147.227.500
12,44
BER + / (BER -) (RP,00) (1.036.522.500)
2.411.259.479 195.000.000
1.697.385.652 194.178.079
70,39 99,58
(713.873.827) 365.944.874
%
III - 9
Lanjutan Tabel 3.7 NO.
URAIAN
4.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pendapatan dari Pengambilan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penerimaan Sumber PAD Lainnya
5. 6. 7. 8.
JUMLAH
TARGET (RP,00) 50.000.000
REALISASI (RP,00) 415.944.974
831,89
BER + / (BER -) (RP,00) (821.921)
20.000.000 3.029.464.278 29.843.311.000
25.312.751 2.979.627.451 31.386.666.647
126,56 98,35 105,17
5.312.751 (49.836.827) 1.543.355.647
2.955.197.000
428.022.540
14,48
(2.527.174.460)
39.687.981.757
37.274.365.494
93,92
(2.413.616.263)
%
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
2.2 Dana Perimbangan Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Purwakarta
tahun
2011
dari
pos
Dana
Perimbangan, dengan realisasi sebesar Rp623.943.372.553,00 atau 98,16% dari target sebesar Rp635.628.227.000,00. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp651.229.105.746,00 terjadi penurunan sebesar Rp27.285.733.193,00 atau 4,37%. Dana Perimbangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, terdiri atas: 2.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Pendapatan dana perimbangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos bagi
hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dengan realisasi sebesar Rp96.597.346.553,00 atau 89,26%
dari
target
sebesar
Rp108.215.493.000,00.
Bila
dibandingkan
dengan
pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp111.572.832.346,00 terjadi penurunan sebesar Rp14.975.485.793,00 atau 13,42%. Data target dan realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.
URAIAN
1.
Bagi Hasil Pajak
2.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam JUMLAH
TARGET (RP,00) 89.689.244.244
REALISASI (RP,00) 73.288.386.717
84,54
BER + / (BER -) (RP,00) (13.400.857.527)
21.526.248.756
23.308.959.836
108,28
1.782.711.080
108.215.493.000
96.597.346.553
89,26
(11.618.146.447)
%
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
III - 10
2.2.2
Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos Dana
Alokasi Umum (DAU), dengan realisasi sebesar Rp517.350.526.000,00 atau 99,99% dari target sebesar Rp517.417.234.000,00. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp457.287.567.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp60.062.959.000,00 atau 11,60%. 2.2.3
Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos Dana
Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi sebesar Rp9.995.500.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp9.995.500.000,00. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp50.558.600.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp40.563.100.000,00 atau 405,80%.
Grafik 3.3 Prosentase Dana Perimbangan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 KOMPOSISI; Dana Alokasi Khusus ; 1,60; 2%
KOMPOSISI; Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak ; 15,48; 15% Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
KOMPOSISI; Dana Alokasi Umum ; 82,92; 83%
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
III - 11
2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi sebesar Rp260.061.166.232,00 atau 89,14%
dari
target
sebesar
Rp291.753.517.304,00.
Bila
dibandingkan
dengan
pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp121.230.746.109,00 terjadi kenaikan sebesar Rp138.830.420.123,00 atau 114,52%. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, terdiri atas: 2.3.1
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya, dengan realisasi sebesar Rp55.494.208.647,00 atau 99,87% dari target sebesar Rp55.568.361.054,00. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp45.686.781.969,00 terjadi peningkatan sebesar Rp9.807.426.678,00 atau 21,47%. 2.3.2
Bantuan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dengan realisasi sebesar Rp158.611.526.960,00 atau 84,96% dari target sebesar Rp.186.689.683.750,00. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp34.209.200.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp124.402.326.960,00 atau 363,65%. 2.3.3
Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dari pos
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan realisasi sebesar Rp45.955.430.625,00 atau 92,85% dari target sebesar Rp49.495.472.500,00. Bla dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010 yang mencapai Rp41.334.764.140,00 terjadi peningkatan sebesar Rp4.620.666.485,00 atau 11,18%.
3. Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah 3.1 Permasalahan Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, antara lain: a)
Permasalahan dalam pengelolaan pajak, kurang akuratnya data potensi harga dasar yang menentukan besaran pajak.
III - 12
b)
Permasalahan dalam pengelolaan retribusi, kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha (pengguna retribusi daerah) mengenai peraturan daerah baru tentang Retribusi Daerah.
c)
Permasalahan dalam dana perimbangan, ketetapan definitif maupun ketetapan sementara diterbitkan Menteri Keuangan setelah Peraturan Daerah tentang APBD murni maupun APBD perubahan ditetapkan.
d)
Permasalahan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, ketetapan definitif maupun ketetapan sementara diterbitkan Gubernur setelah Peraturan Daerah tentang APBD murni maupun APBD perubahan ditetapkan.
3.2 Solusi Solusi yang dilakukan Kabupaten Purwakarta dalam mengahadapi permasalahan Pendapatan Daerah tahun 2011, antara lain: a)
Melakukan verifikasi data dan uji petik terhadap wajib pajak sebagai dasar diterbitkannya Ketetapan Kurang Bayar.
b)
Melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan Peraturan Daerah baru yang diikuti oleh berbagai upaya dalam peningkatan pelayanan terhadap pengguna Retribusi Daerah.
c)
Optimalisasi pemungutan pendapatan daerah pada potensi-potensi yang telah ada.
B. Pengelolaan Belanja Daerah Penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah tidak terlepas dari pengelolaan Belanja Daerah. Hal ini berkaitan erat dengan upaya pelaksanaan pembangunanan yang efektif dan efisien serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu: Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Perbedaan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung terletak pada keterkaitan penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2011, yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
III - 13
2011 tentang APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011. Dalam Pengelolaan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengacu kepada arah dan kebijakan umum dan strategi prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2011 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengelola Belanja Daerah, antara lain: a)
Belanja disertai tolok ukur yang jelas untuk setiap indikator belanjanya.
b)
Belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2011.
c)
Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulus terhadap masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
d)
Alokasi belanja dilaksanakan secara rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Target dan Realisasi Belanja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah sebesar Rp986.661.755.457,00 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp1.057.355.770.123,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp630.112.373.964,00 atau 94,42% dari anggaran sebesar Rp667.312.159.426,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp356.499.381.493,00 atau 91,40% dari anggaran sebesar Rp390.043.610.697,00. Tidak terserapnya anggaran Belanja Daerah tahun 2011 secara keseluruhan atau 100%, dikarenakan adanya penghematan anggaran baik sisa anggaran akibat proses lelang yang telah dilaksanakan maupun adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2011 dan harus diluncurkan ke tahun 2012. Hal ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik secara teknis maupun administrasi, yang mengindikasikan suatu kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun 2011. Data Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9.
III - 14
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO. 1. a. b. c. d. e. f. 2.
BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
JUMLAH ANGGARAN REALISASI (Rp,00) (Rp,00) 667.312.159.426 630.112.373.964
% 94,42
599.214.053.760
570.175.133.349
95,15
Belanja Hibah
20.409.495.666
15.750.700.000
77,17
Belanja Bantuan Sosial
15.194.110.000
12.624.406.620
83,09
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga
23.274.500.000
23.249.373.120
99,89
8.720.000.000
8.312.760.875
95,33
Belanja Langsung
500.000.000
0
0,00
390.043.610.697
356.499.381.493
91,40
a.
Belanja Pegawai
59.813.044.928
55.776.920.925
93,25
b.
Belanja Barang Dan Jasa
167.421.956.339
156.231.485.442
93,32
c.
Belanja Modal
162.808.609.430
144.490.975.126
88,75
1.057.355.770.123
986.661.755.457
93,31
JUMLAH BELANJA
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
Adapun realisasi dan proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 3.10 dan grafik 3.5. Tabel 3.10 Realisasi dan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 Tahun
Belanja Tidak Langsung
Proporsi
Belanja Langsung
Proporsi
2010
Rp.607.101.601.571
68,51%
Rp.278.987.689.095
31,49%
2011
Rp.630.112.373.964
63,86%
Rp.356.499.381.493
36,14%
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, TA.2010 (Audited), TA. 2011 (Unaudited), tahun 2012.
2.1 Belanja Tidak Langsung Pengelolaan
Belanja
Tidak Langsung
Kabupaten
Purwakarta
tahun 2011,
berdasarkan pos belanja, terdiri atas:
III - 15
2.1.1
Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah sebesar
Rp570.175.133.349,00 atau 95,15% dari anggaran sebesar Rp599.214.053.760,00. 2.1.2
Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah sebesar
Rp15.750.700.000,00 atau 77,17% dari anggaran sebesar Rp20.409.495.666,00. 2.1.3
Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah
sebesar Rp12.624.406.620,00 atau 83,09% dari anggaran sebesar Rp15.194.110.000,00. 2.1.4
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah sebesar Rp23.249.373.120,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp23.274.500.000,00. 2.1.5
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Realisasi
Pemerintahan
Belanja Desa
Bantuan
Keuangan
Kabupaten
Kepada
Purwakarta
Provinsi/Kabupaten/Kota
tahun
2011,
adalah
dan
sebesar
Rp8.312.760.875,00 atau 95,33% dari anggaran sebesar Rp8.720.000.000,00. 2.1.6
Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Kabupaten Purwakarta tahun 2011, tidak direalisasikan dari
anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Purwakarta tahun 2011, pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.11.
III - 16
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pada Setiap OPD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 JUMLAH NO.
BELANJA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan Dinas Binamarga dan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Kecamatan Jatiluhur Kecamatan Sukasari Kecamatan Maniis Kecamatan Tegalwaru Kecamatan Plered Kecamatan Sukatani Kecamatan Darangdan Kecamatan Bojong Kecamatan Wanayasa Kecamatan Kiarapedes Kecamatan Pasawahan Kecamatan Pondoksalam Kecamatan Purwakarta Kecamatan Babakancikao Kecamatan Campaka Kecamatan Cibatu Kecamatan Bungursari JUMLAH
ANGGARAN (Rp,00) 668.801.468 8.536.198.000 17.761.355.256 4.117.219.236 4.448.962.722 3.511.495.402 2.834.562.538 5.682.953.787
REALISASI (Rp,00) 658.415.452 8.402.193.487 16.162.195.814 3.850.887.512 4.230.774.580 3.287.608.773 2.675.115.837 5.407.785.806
3.652.350.445
3.436.726.428
94,10
% 98,45 98,43 91,00 93,53 95,10 93,62 94,37 95,16
3.817.236.846
3.646.674.842
95,53
378.657.251.339 28.853.626.440 7.026.674.867 4.645.286.507 8.094.598.813 7.302.625.856
361.441.371.315 27.555.696.485 6.612.146.879 3.979.890.406 7.772.642.403 6.844.949.093
95,45 95,50 94,10 85,68 96,02 93,73
7.291.554.815 4.314.576.663 5.456.097.812
6.873.962.278 4.081.208.527 5.217.402.489
94,27 94,59 95,62
87.444.276.861
78.587.584.701
89,87
10.260.482.124 4.922.974.910 2.349.950.300 18.603.771.497 5.489.039.584 814.668.939
9.843.276.609 4.706.678.975 2.201.285.408 17.606.656.660 5.142.758.677 753.804.245
95,93 95,61 93,67 94,64 93,69 92,53
1.773.537.930 847.769.313 1.411.543.778 1.094.830.121 1.233.024.574 1.223.417.093 1.157.059.918 1.351.089.607 1.343.407.410 1.437.211.002 1.664.866.037 1.179.350.158 1.386.195.919 1.479.105.955 6.163.399.136 1.520.443.390 1.456.833.388 1.449.516.634 1.580.965.036
1.672.580.232 788.391.551 1.361.203.347 1.016.073.514 1.182.701.364 1.176.798.944 1.055.819.269 1.259.535.243 1.250.438.822 1.362.792.710 1.578.893.340 1.116.854.623 1.305.918.130 1.419.067.939 5.906.590.110 1.387.914.327 1.399.726.612 1.391.753.932 1.502.453.278
94,31 93,00 96,43 92,81 95,92 96,19 91,25 93,22 93,08 94,82 94,84 94,70 94,21 95,94 95,83 91,28 96,08 96,08 95,03
667.312.159.426
630.112.373.964
94,42
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
III - 17
2.2 Belanja Langsung Pengelolaan Belanja Langsung Kabupaten Purwakarta tahun 2011, berdasarkan pos belanja, terdiri atas: 2.2.1
Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah sebesar
Rp55.776.920.925,00 atau 93,25% dari anggaran sebesar Rp59.813.044.928,00. 2.2.2
Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah
sebesar
Rp156.231.485.442,00
atau
93,32%
dari
anggaran
sebesar
Rp167.421.956.339,00. 2.2.3
Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Kabupaten Purwakarta tahun 2011, adalah sebesar
Rp144.490.975.126,00 atau 88,75% dari anggaran sebesar Rp162.808.609.430,00. Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Langsung Kabupaten Purwakarta tahun 2011, pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.12. Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pada Setiap OPD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
BELANJA Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan Dinas Binamarga dan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
III - 18
ANGGARAN (Rp,00) 36.326.317.450 25.798.848.025 2.305.370.000 2.911.204.000 810.850.000 8.238.266.250
JUMLAH REALISASI (Rp,00) 33.001.083.556 25.403.965.358 2.101.279.573 2.680.084.569 774.170.825 7.797.459.990
1.192.735.000
1.140.218.625
95,60
3.133.565.000 115.380.356.285 23.678.799.125 45.228.055.400 25.930.564.095 11.500.144.445 2.905.097.008
2.890.737.788 106.018.565.869 21.235.228.049 39.035.116.287 23.346.541.158 10.942.009.686 2.784.539.016
92,25 91,89 89,68 86,31 90,03 95,15 95,85
4.171.976.500 2.243.630.000
3.904.423.243 2.073.252.495
93,59 92,41
% 90,85 98,47 91,15 92,06 95,48 94,65
Lanjutan Tabel 3.12 NO. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44.
ANGGARAN (Rp,00) 8.621.803.400
JUMLAH REALISASI (Rp,00) 6.628.031.868
6.839.915.359
6.107.234.239
89,29
4.291.397.000 7.247.330.400 840.350.000 38.477.008.600 1.942.619.000 4.025.299.000
4.134.647.822 6.987.495.861 765.641.423 35.581.328.287 1.703.557.000 3.913.584.410
96,35 96,41 91,11 92,47 87,69 97,22
343.155.600 577.219.000 213.141.940 205.344.325 242.617.600 183.791.000 232.353.000 178.961.250 201.411.000 164.362.450 146.790.900 212.144.000 283.597.000 192.175.000 1.511.066.150 201.668.650 166.651.040 229.265.950 516.393.500
331.933.069 557.575.580 190.010.847 195.574.941 234.370.310 177.534.735 222.126.437 97.378.582 192.564.859 162.008.571 123.164.074 177.170.627 279.735.275 173.285.283 1.401.201.813 160.661.870 154.904.607 211.631.766 506.351.250
96,73 96,60 89,15 95,24 96,60 96,60 95,60 54,42 95,61 98,57 83,90 83,51 98,64 90,17 92,73 79,67 92,95 92,31 98,05
390.043.610.697
356.499.381.493
91,40
BELANJA Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Kecamatan Jatiluhur Kecamatan Sukasari Kecamatan Maniis Kecamatan Tegalwaru Kecamatan Plered Kecamatan Sukatani Kecamatan Darangdan Kecamatan Bojong Kecamatan Wanayasa Kecamatan Kiarapedes Kecamatan Pasawahan Kecamatan Pondoksalam Kecamatan Purwakarta Kecamatan Babakancikao Kecamatan Campaka Kecamatan Cibatu Kecamatan Bungursari JUMLAH
% 76,87
Sumber: LRA-TA.2011 (Unaudited), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.
3. Permasalahan Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, antara lain: a)
Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
b)
Sebagian besar penerimaan daerah berasal dari Dana Perimbangan, sehingga jumlah dana program tergantung pada besarnya Dana Perimbangan dikurangi dengan gaji.
c)
Anggaran Belanja Pegawai tidak tercapai 100%, karena belanja pegawai sudah dianggarkan lebih, hal ini sebagai antisipasi untuk menjaga ketersediaan anggaran dalam membayar gaji pegawai tunjangan PNS, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, mutasi, dan sebagainya.
d)
Kendala yang menyebabkan tidak terealisasinya belanja hibah sebesar 100% disebabkan mekanisme dan syarat-syarat pengajuan permohonan bantuan hibah
III - 19
yang diajukan pemohon tidak dipenuhi/ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pemohon. e)
Belanja Bantuan Sosial tidak tercapai 100% karena pihak yang membutuhkan tidak melengkapinya dengan proposal, diragukan keberadaan lokasi atau bangunannya, anggaran di DPA lebih kecil dari banyaknya permintaan, jadi uang di kembalikan ke kas daerah.
f)
Alokasi dana untuk Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tidak tercapai 100% karena adanya penyesuaian dengan kebutuhan.
g)
Tidak terserapnya Anggaran Belanja Barang dan Jasa 100% disebabkan adanya beberapa efesiensi yang menyangkut harga di bawah pagu, pengurangan penggunaan jasa telepon, listrik dan air, serta pengoptimalan beberapa pos anggaran lainnya tanpa mengganggu efektifitas kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
C. Pembiayaan Daerah Kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan antisipasi melalui Pos Pembiayaan Daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja. Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu, pinjaman daerah dan atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan. Pembiayaan
Daerah
Kabupaten
Purwakarta
tahun
2011,
adalah
sebesar
Rp23.381.677.969,00 atau 101,27% dari anggaran sebesar Rp23.088.609.819,00. Pembiayaan Daerah terdiri dari:
III - 20
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan
Daerah
Kabupaten
Purwakarta
tahun
2011,
adalah
sebesar
Rp30.368.692.819,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp30.369.756.819,00 yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembiayaan
Daerah
Kabupaten
Purwakarta
tahun
2011,
adalah
sebesar
Rp6.987.014.850,00 atau 95,96% dari anggaran sebesar Rp7.281.147.000.00, yang terdiri dari: a)
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dengan realisasi dan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100%. Penyertaan modal tersebut merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Raharja.
b)
Pembayaran
Utang
Rp3.987.014.850,00
kepada atau
Pihak sekitar
Ketiga, 93,13%
dengan dari
realisasi anggaran
sebesar sebesar
Rp4.281.147.000,00.
3. Permasalahan dan Solusi 3.1 Permasalahan Pembayaran
utang
kepada
pihak
ketiga
yang
merupakan
pembayaran
pemeliharaan kegiatan tahun sebelumnya tidak dapat direalisasikan seluruhnya. Hal ini disebabkan karena belum seluruhnya pihak ketiga menagihkan biaya pemeliharaan kegiatan tahun 2010.
3.2 Solusi Dikoordinasikan dengan OPD yang bersangkutan untuk segera dikomunikasikan dengan kontraktor dan team lainnya agar tidak menghambat, baik secara administrasi maupun teknis di lapangan.
4. Rincian Belanja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2011 Belanja Daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp986.661.755.457,00 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp1.057.355.770.123,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp.630.112.373.964,00 atau 94,42% dari anggaran sebesar
III - 21
Rp667.312.159.426,00
dan
Belanja
Langsung
dengan
realisasi
sebesar
Rp356.499.381.493,00 atau 91,40% dari anggaran sebesar Rp390.043.610.697,00. Sedangkan secara rinci Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 berdasarkan Urusan adalah sebagai berikut:
4.1 4.1.1
Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp467.244.866.784,00
atau
94,66%
Rp493.582.607.624,00. Terdiri dari Rp361.441.371.315,00 Rp.378.657.251.339,00
atau dan
dari
anggaran
sebesar
Belanja Tidak Langsung dengan realisasi 95,45%
Belanja
dari
Langsung
anggaran
dengan
realisasi
sebesar sebesar
Rp105.758.245.469,00 dari anggaran sebesar Rp.114.925.356.285,00. 4.1.2
Kesehatan a)
Dinas Kesehatan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta
Rp48.801.539.934,00
tahun atau
2011, 92,89%
dengan dari
realisasi anggaran
sebesar sebesar
Rp52.532.425.565,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp27.555.696.485,00
atau
95,50%
dari
anggaran
sebesar
Rp28.853.626.440,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp21.235.228.049,-
atau
89,68%
dari
anggaran
sebesar
Rp23.678.799.125,00. b)
Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar
Rp45.028.531.423,00
atau
78,89%
dari
anggaran
sebesar
Rp57.080.780.097,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp17.612.499.736,00
Rp18.603.771.497,00 dan Rp35.581.328.287,00 Rp38.477.008.600,00.
III - 22
atau
94,67%
dari
anggaran
sebesar
Belanja Langsung dengan realisasi sebesar
atau
92,47%
dari
anggaran
sebesar
4.1.3
Pekerjaan Umum a)
Dinas Bina Marga dan Pengairan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar
Rp45.647.263.166,00
atau
87,36%
dari
anggaran
sebesar
Rp52.254.730.267,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp6.612.146.879,00
atau
94,10%
dari
anggaran
sebesar
Rp7.026.674.867,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp39.035.116.287,00
atau
86,31%
dari
anggaran
sebesar
Rp45.228.055.400,00. b)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar
Rp4.825.832.851,00
atau
75,05%
dari
anggaran
sebesar
Rp6.430.513.632,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp3.979.890.406,00
atau
85,68%
dari
anggaran
sebesar
Rp4.645.286.507,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp845.942.445,00 atau 47,39% dari anggaran sebesar Rp1.785.227.125,00. c)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Pekerjaan
Umum
pada
Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp410.409.900,00 atau 99,41 dari anggaran sebesar Rp412.858.000,00. 4.1.4
Perumahan a)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Belanja Daerah berdasarkan Urusan Perumahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp4.204.965.800,00 atau 87,43% dari anggaran sebesar Rp4.809.500.000,00.
b)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Perumahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja
III - 23
Langsung dengan realisasi sebesar Rp903.665.600,00 atau 94,73% dari anggaran sebesar Rp953.928.345,00. 4.1.5
Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Belanja Daerah berdasarkan Urusan Penataan Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp18.295.632.913,00 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp19.335.836.970,00.
4.1.6
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Daerah berdasarkan Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp5.967.693.342,00 atau 92,92% dari anggaran sebesar Rp6.422.699.402,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp3.287.608.773,00
Rp3.511.495.402,00
dan
atau
Belanja
93,62% Langsung
dari dengan
anggaran
sebesar
realisasi
sebesar
Rp2.680.084.569,00 atau 92,06% dari anggaran sebesar Rp2.911.204.000,00. 4.1.7
Perhubungan Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp8.561.973.109,00 atau 93,86% dari anggaran sebesar Rp9.121.707.864,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi
sebesar Rp6.844.949.093,00 atau 93,73% dari anggaran sebesar
Rp7.302.625.856,00
dan
Rp1.717.024.016,00
atau
Belanja
Langsung
mencapai
94,39%
dengan dari
realisasi
sebesar
anggaran
sebesar
Rp1.819.082.008,00. 4.1.8
Lingkungan Hidup a)
Badan Lingkungan Hidup Belanja Daerah berdasarkan Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi
III - 24
sebesar
Rp3.449.286.662,00
atau
94,62%
dari
anggaran
sebesar
Rp3.645.412.538,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp2.675.115.837,00
atau
94,37%
dari
anggaran
sebesar
Rp2.834.562.538,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp774.170.825,00 atau 95,48% dari anggaran sebesar Rp810.850.000,00. b)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp17.400.576.589,00 atau 95,46% dari anggaran sebesar Rp18.227.956.913,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp7.772.642.403,00
atau
96,02%
dari
anggaran
sebesar
Rp.8.094.598.813,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp9.627.934.186,00
atau
95,01%
dari
anggaran
sebesar
Rp.10.133.358.100,00.
4.1.9
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp10.778.385.521,00 atau 94,02% dari anggaran sebesar Rp11.463.531.315,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp6.873.962.278,00 atau 94,27% dari anggaran sebesar Rp7.291.554.815,00
dan
Belanja
Langsung
dengan
realisasi
sebesar
Rp3.904.423.243,00 atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp4.171.976.500,00. 4.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar
Rp191.835.000,00
atau
100,00%
dari
anggaran
sebesar
Rp191.835.000,00.
III - 25
4.1.11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Belanja Daerah berdasarkan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp7.144.632.996,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp7.569.385.037,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp5.407.785.806,00 atau 95,16% dari anggaran sebesar Rp5.682.953.787,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar
Rp1.736.847.190,00
atau
92,07%
dari
anggaran
sebesar
Rp1.886.431.250,00. 4.1.12 Sosial a)
Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp536.894.000,00 atau 87,30% dari anggaran sebesar Rp615.000.000,00.
b)
Sekretariat Daerah Belanja Daerah berdasarkan Urusan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp3.821.569.000,00 atau 98,16% dari anggaran sebesar Rp3.883.889.500,00.
4.1.13 Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar
Rp5.495.593.018,00
atau
94,70%
dari
anggaran
sebesar
Rp5.803.206.663,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp4.081.204.523,00
Rp.4.314.576.663,00
dan
atau
Belanja
94,59% Langsung
dari dengan
anggaran
sebesar
realisasi
sebesar
Rp1.414.388.495,00 atau 95,01% dari anggaran sebesar Rp1.488.630.000,00.
III - 26
4.1.14 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp6.765.863.092,00 atau 95,47% dari anggaran sebesar Rp7.087.115.212,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp5.217.402.489,00 atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp.5.456.097.812,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.548.460.603,00 atau 94,94% dari anggaran sebesar Rp1.631.017.400,00. 4.1.15 Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belanja Daerah berdasarkan Urusan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp4.576.945.053,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp4.845.085.445,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp.3.436.726.428,00 atau 94,10% dari anggaran sebesar Rp.3.652.350.445,00
dan
Belanja
Langsung
dengan
realisasi
sebesar
Rp1.140.218.625,00 atau 95,60% dari anggaran sebesar Rp1.192.735.000,00. 4.1.16 Kebudayaan Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kebudayaan pada Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp807.265.000,00 atau 97,79% dari anggaran sebesar Rp825.515.000,00. 4.1.17 Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp260.320.400,00 atau 57,21% dari anggaran sebesar Rp455.000.000,00.
III - 27
4.1.18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kesatuan dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp6.846.315.677,00 atau 92,12% dari anggaran sebesar Rp7.431.658.584,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp5.142.758.677,00 atau 93,69% dari anggaran sebesar sebesar Rp5.489.039.584,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.703.557.000,00
atau
87,69%
dari
anggaran
sebesar
Rp1.942.619.000,00. b)
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kesatuan Dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp4.667.388.655,00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp4.839.967.939,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp753.804.245,00 atau 92,53% dari anggaran sebesar Rp814.668.939,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp3.913.584.410,00 atau 97,22% dari anggaran sebesar Rp4.025.299.000,00.
4.1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Belanja Daerah berdasarkan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp8.402.193.487,00
atau
98,43%
dari
anggaran
sebesar
Rp8.536.198.000,00. b)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa belanja tidak langsung
III - 28
dengan realisasi sebesar Rp658.415.452,00 atau 98,45% dari anggaran sebesar Rp668.810.468,00. c)
Sekretariat Daerah Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan
Persandian
pada
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp43.711.138.720,00 atau 90,31% dari anggaran sebesar Rp48.400.783.206,00. Terdiri dari Belanja Tidak Tangsung dengan realisasi sebesar Rp16.162.195.814,00 atau 91,00% dari anggaran sebesar Rp17.761.355.256,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp27.548.942.906,00 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp30.639.427.950,00. d)
Sekretariat DPRD Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp29.254.852.870,00 atau 97,79% dari anggaran sebesar Rp29.916.067.261,00.
Terdiri dari Belanja Tidak
Langsung dengan realisasi sebesar Rp3.850.887.512,00 atau 93,53% dari anggaran sebesar Rp4.117.219.236,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp25.403.965.358,00 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp25.798.848.025,00. e)
Inspektorat Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp6.332.054.153,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp6.754.332.722,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp4.230.774.580,00 atau 95,10% dari anggaran sebesar Rp4.448.962.722,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp2.101.279.573,00
atau
91,15%
dari
anggaran
sebesar
Rp2.305.370.000,00.
III - 29
f)
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp84.694.818.940,00
atau
89,83%
dari
anggaran
sebesar
Rp94.284.192.220,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp78.587.584.701,00
atau
89,87%
dari
anggaran
sebesar
Rp87.444.276.861,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp6.107.234.239,00
atau
89,29%
dari
anggaran
sebesar
Rp.6.839.915.359,00. g)
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten
Purwakarta
Rp6.537.412.630,00
tahun
atau
2011,
94,05%
dengan dari
realisasi
sebesar
anggaran
sebesar
Rp6.950.801.846,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp3.646.674.842,00
atau
95,53%
dari
anggaran
sebesar
Rp3.817.236.846,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp2.890.737.788,00
atau
92,25%
dari
anggaran
sebesar
Rp3.133.565.000,00. h)
Kecamatan Jatiluhur Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan
Persandian
pada
Kecamatan
Jatiluhur
Kabupaten
Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.551.214.194,00 atau 95,48% dari anggaran sebesar Rp1.624.685.718,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.361.203.347,00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp1.411.543.778,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp190.010.847,00 atau 89,15% dari anggaran sebesar Rp213.141.940,00.
III - 30
i)
Kecamatan Sukasari Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan
Persandian
pada
Kecamatan
Sukasari
Kabupaten
Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.211.648.455,00 atau 93,19% dari anggaran sebesar Rp1.300.174.446,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.016.073.514,00 atau 92,81% dari anggaran sebesar Rp1.094.830.121,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp195.574.941,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp205.344.325,00. j)
Kecamatan Maniis Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.417.071.674,00 atau 96,03% dari anggaran sebesar Rp1.475.642.174,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.182.701.364,00 atau 95,92% dari anggaran sebesar Rp1.233.024.574,00 dan belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp234.370.310,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp242.617.600,00. k)
Kecamatan Tegalwaru Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.354.333.679,00 atau 96,24% dari anggaran sebesar Rp1.407.208.093,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.176.798.944,00 atau 96,19% dari anggaran sebesar Rp1.223.417.093,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp177.534.735,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp183.791.000,00. l)
Kecamatan Plered Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.277.945.706,00 atau 91,98% dari
III - 31
anggaran sebesar Rp1.389.412.918,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.055.819.269,00 atau 91,25% dari anggaran sebesar Rp1.157.059.918,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp222.126.437,00 atau 95,60% dari anggaran sebesar Rp232.353.000,00. m) Kecamatan Sukatani Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan
Persandian
pada
Kecamatan
Sukatani
Kabupaten
Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.356.913.825,00 atau 88,68% dari anggaran sebesar Rp1.530.050.857,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.259.535.243,00 atau 93,22% dari anggaran sebesar Rp1.351.089.607,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp97.378.582,00 atau 54,41% dari anggaran sebesar Rp178.961.250,00. n)
Kecamatan Darangdan Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.443.003.681,00 atau 93,41% dari anggaran sebesar Rp1.544.818.410,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.250.438.822,00 atau 93,08% dari anggaran sebesar Rp1.343.407.410,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp192.564.859,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp201.411.000,00. o)
Kecamatan Bojong Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan
Persandian
pada
Kecamatan
Bojong
Kabupaten
Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.524.801.281,00 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp1.601.573.452,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.362.792.710,00 atau 94,82% dari anggaran sebesar Rp1.437.211.002,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp162.008.571,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp164.362.450,00.
III - 32
p)
Kecamatan Wanayasa Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.702.057.414,00 atau 93,95% dari anggaran sebesar Rp1.811.656.937,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.578.893.340,00 atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp1.664.866.037,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp123.164.074,00 atau 83,90% dari anggaran sebesar Rp146.790.900,00. q)
Kecamatan Kiarapedes Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.294.025.250,00 atau 93,00% dari anggaran sebesar Rp1.391.494.158,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.116.854.623,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp1.179.350.158,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp177.170.627,00 atau 83,51% dari anggaran sebesar Rp212.144.000,00. r)
Kecamatan Pasawahan Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.585.653.405,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp1.669.792.919,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.305.918.130,00 atau 94,21% dari anggaran sebesar Rp1.386.195.919,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp279.735.275,00 atau 98,64% dari anggaran sebesar Rp283.597.000,00. s)
Kecamatan Pondoksalam Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten
III - 33
Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.592.353.222,00 atau 95,28% dari anggaran sebesar Rp1.671.280.955,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.419.067.939,00 atau 95,94% dari anggaran sebesar Rp1.479.105.955,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp173.285.283,00 atau 90,17% dari anggaran sebesar Rp192.175.000,00. t)
Kecamatan Purwakarta Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp7.307.791.923,00 atau 95,22% dari anggaran sebesar Rp7.674.465.286,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp5.906.590.110,00 atau 95,83 dari anggaran sebesar Rp6.163.399.136,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.401.201.813,00 atau 92,73% dari anggaran sebesar Rp1.511.066.150,00. u)
Kecamatan Babakancikao Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.548.576.197,00 atau 89,92% dari anggaran sebesar Rp1.722.112.040,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.387.914.327,00 atau 91,28% dari anggaran sebesar Rp1.520.443.390,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp160.661.870,00 atau 79,67% dari anggaran sebesar Rp201.668.650,00. v)
Kecamatan Campaka Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Campaka
Kabupaten
Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.554.631.219,00 atau 95,76% dari anggaran sebesar Rp1.623.484.428,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.399.726.612,00 atau 96,08% dari anggaran sebesar Rp1.456.833.388,00 dan Belanja Langsung dengan
III - 34
realisasi sebesar Rp154.904.607,00 atau 92,95% dari anggaran sebesar Rp166.651.040,00. w) Kecamatan Cibatu Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan
Persandian
pada
Kecamatan
Cibatu
Kabupaten
Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.603.385.698,00 atau 95,51% dari anggaran sebesar Rp1.678.782.584,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.391.753.932,00 atau 96,01% dari anggaran sebesar Rp1.449.516.634,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp211.631.766,00 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp229.265.950,00. x)
Kecamatan Bungursari Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp2.008.804.528,00 atau 95,78% dari anggaran sebesar Rp2.097.358.536,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.502.453.278,00 atau 95,03% dari anggaran sebesar Rp1.580.965.036,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp506.351.250,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp516.393.500,00. 4.1.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a)
Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp5.868.777.800,00 atau 95,027 dari anggaran sebesar Rp6.160.050.000,00.
b)
Sekretariat Daerah Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011,
III - 35
hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp221.505.000,00 atau 81,44% dari anggaran sebesar Rp272.000.000,00. 4.1.21 Kearsipan Kantor Arsip Daerah Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kearsipan pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi Rp2.004.513.301,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp2.116.693.530,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.672.580.232,00 atau 94,31% dari anggaran sebesar Rp1.773.537.930,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar
Rp331.933.069,00
atau
96,73%
dari
anggaran
sebesar
Rp343.155.600,00. 4.2.22 Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Komunikasi dan Informasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.418.066.650,00 atau 92,62% dari anggaran sebesar Rp1.531.000.000,00. 4.2.23 Perpustakaan Kantor Perpustakaan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan Kabupaten Purwakarta tahun 2001, dengan realisasi sebesar Rp1.345.967.113,00 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp1.424.988.313,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp788.391.551,00 atau 91,34% dari anggaran sebesar Rp847.769.313,00 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp557.575.580,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp577.219.000,00.
4.2 Urusan Pilihan 4.2.1
Pertanian a)
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta tahun 2011,
III - 36
dengan realisasi sebesar Rp12.446.082.231,00 atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp12.951.904.124,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp9.843.276.609,00 atau 95,93% dari anggaran sebesar Rp10.260.482.124,00 dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp2.602.805.622,00
atau
96,71%
dari
anggaran
sebesar
Rp2.691.422.000,00. b)
Dinas Peternakan dan Perikanan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.447.619.950,00 atau 94,15% dari anggaran sebesar Rp1.537.638.350,00.
4.2.2
Kehutanan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp1.531.842.200,00 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp1.599.975.000,00.
4.2.3
Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp2.966.926.831,00 atau 93,00% dari anggaran sebesar Rp3.190.300.300,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp2.201.285.408,00 atau 93,67% dari anggaran sebesar Rp2.349.950.300,00
dan
Belanja
Langsung
dengan
realisasi
sebesar
Rp765.641.423,00 atau 91,11% dari anggaran sebesar Rp840.350.000,00. 4.2.4
Pariwisata Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Realisasi
Belanja
Daerah
berdasarkan
Urusan
Pariwisata
pada
Dinas
Perhubungan, Kebudayaan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp260.250.000,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp260.500.000,00.
III - 37
4.2.5
Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dengan realisasi sebesar
Rp10.246.554.886,00
atau
96,37%
dari
anggaran
sebesar
Rp10.632.666.960,00. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar
Rp4.706.678.975,00
Rp4.922.974.910,00
dan
atau
Belanja
95,61% Langsung
dari
anggaran
sebesar
realisasi
sebesar
dengan
Rp5.539.875.911,00 atau 97,03% dari anggaran sebesar Rp5.709.692.050,00. 4.2.6
Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp4.778.999.765,00 atau 71,48% dari anggaran sebesar Rp6.685.786.000,00.
4.2.7
Industri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Industri pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp300.571.500,00 atau 98,55% dari anggaran sebesar Rp305.000.000,00.
4.2.8
Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tahun 2011, hanya berupa Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp121.970.000,00 atau 87,12% dari anggaran sebesar Rp140.000.000,00.
4.3 Permasalahan dan Solusi 4.3.1
Permasalahan Secara umum permasalahan yang timbul pada setiap OPD dalam pengelolaan
Belanja Daerah, baik untuk Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan, adalah sebagai berikut:
III - 38
a)
Belanja Langsung Adanya sisa anggaran hasil pelaksanaan lelang serta adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga menjadi Silpa.
b)
Belanja Tidak Langsung ďƒ˜ Adanya pegawai yang pensiun dan mutasi serta sanksi dispilin pegawai (pengurangan gaji). ďƒ˜ Penghematan pemakaian listrik, telepon dan air.
4.3.2 a)
Solusi
Perencanaan
yang
matang
untuk
setiap
program
dan
kegiatan,
dengan
mempertimbangkan man, machines, money, methodes dan materials yang tersedia, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. b)
Kegiatan fisik konstruksi hendaknya dianggarkan pada APBD murni, sehingga tidak akan muncul masalah tidak terserapnya anggaran dimaksud yang disebabkan mepetnya waktu dan penjadwalan.
c)
Manajemen
kepegawaian
hendaknya
dikelola
dengan
mempertimbangkan
rekruitmen, masa kerja serta jenjang kepangkatan pegawai. Diharapkan dengan peningkatan kualitas pengelolaan manajemen kepegawaian, efesiensi dan efektivitas pengelolaan belanja pegawai dapat lebih ditingkatkan.
III - 39