In vestig asi Inv estigasi
8
EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013
Hakim Agung Diminta Lakukan..............................................................................................................dari Hal. 07
SK Djoyo Winoto Diduga Jual Tanah Negara Penerbitan Surat Keputusan Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI diduga menjual tanah negara, disebabkan dasar pelepasan hak atas tanah negara berdasarkan SK Kepala BPN RI dengan akibat perkaya Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate. Adapun inti dari isi Surat Keputusan (SK) Pembatalan No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011, yaitu SK pembatalan terhadap SK Nomor 9. Adapun keberadaan SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149, dan HGU Nomor 149 merupakan satu diantaranya beberapa sertifikat yang sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapi asal muasal sertifikat tersebut berasal dari satu sertifikat yaitu HGU Nomor 1. HGU Nomor 1 merupakan milik PT Buana Estate dimana pada saat penerbitan sertifikatnya berdasarkan alas hak yang diduga berdasarkan surat palsu disebabkan surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di Notaris, tetapi pelepasan hak atas tanah tersebut dapat dipindah tangan. Kemudian masa HGU habis dan diperpanjang lagi dengan SK Kepala BPN RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika dijabat oleh Joyo Winoto. Setelah terjadi gugat menggugat di PTUN Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, SK Nomor 9 sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dapat tercipta. Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 hanya membutuhkan waktu empat belas hari, sejak dari tanggal SK diterbitkan sampai tanggal tanda tangan penerbitan sertifikat. Adapun inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto ketika penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011. SK penerbitan Nomor 9 diduga salahgunakan wewenang disebabkan SK Joyo Winoto dapat terbit secara “prematur”. Kemudian digugat di PTUN dan perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana PK dari Joyo Winoto ditolak. Setelah pergumulan yang panjang antara kepastian hukum dan legalitas tanah dengan dikawal oleh pengawal kebenaran, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, membuat SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011, yaitu pembatalan sebagian. Setelah SK pembatalan terbit, tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Adapun SK pembatalan adalah untuk menjalankan putusan Kasasi dan PK di PTUN, supaya BPN menerbitkan SK atas HGB PT Genta Prana karena PK dari Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ditolak oleh MA RI. Setelah SK Pembatalan yang sudah dinanti sekian lama dan surat permohonan pembatalan juga sudah disampaikan oleh PT Genta Prana,
namun demikian isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 terindikasi “aneh bin aneh” karena isi SK diduga bertentangan dengan isi putusan MA RI pada tingkat PTUN. Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang dalam penerbitan SK. Seharusnya isi SK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, dalam penerbitan sertifikat tanah sifatnya hanya menjalankan putusan hukum. Bukan tugasnya untuk membuat keputusan hukum, tetapi tupoksinya adalah menjalankan putusan hukum terkait pertanahan, bila putusan hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kepiawaian Joyo Winoto dalam menerbitkan SK pertanahan diduga telah turut serta menjual tanah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila dikaji dari wewenang penerbitan SK pertanahan di atas 7,5 hektar yang terindikasi salahgunakan jabatan. Keberadaan SK Pembatalan oleh Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang disebabkan tidak menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan benar dan profesional. Tetapi malah sebaliknya yang terjadi terhadap tanah PT Genta Prana, karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Inti dari isi SK Pembatalan No. 1/ Pbt/BPN-RI/2011 adalah, MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/ BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE. PERTAMA: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Ham-
balang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM
di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
LAMPIRAN BERITA Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor Jl. Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/ II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/ PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/ B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/ 2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.
kegiatan Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 394.906.050,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) yang dimenangkan oleh PT. Titian Sukses Abadi yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok C7/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng. Penyedia tersebut memiliki izin Sub PAK yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Izin Sub PAK tersebut tidak ada tanggal penerbitan dan diterbitkan pada bulan Nopember
2010, setelah Permenkes 1191 Tahun 2010 diberlakukan. Penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi dipertanyakan kepada Sudin Kesehatan Jakarta Barat, salah satu staff Sudin di bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) bernama Sukemi menyatakan bahwa penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi masih boleh diterbitkan berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, imbuhnya. Kemudian hal tersebut dipertanyakan Kepada Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang dijawab oleh salah satu staf Dinas Kesehatan di bidang SDK bernama
Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi
Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Diminta.................................................................................................................................dari Hal. 01 lah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang tidak memiliki masa berlaku dinyatakan masih tetap berlaku selama paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini, ayat 4: Izin Sub PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 harus menyesuaikan dengan Peraturan ini menjadi PAK, cabang PAK atau toko alat kesehatan. Sesuai pantauan tim Kantor Berita Rakyat Bicara News pada pemenang lelang
terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto, semenjak masih menjabat selaku Kepala BPN RI sampai statusnya mantan Kepala BPN RI, Joyo Winoto belum pernah bersedia memberikan komentar terhadap pers yang melakukan konfirmasi terkait Tanah Hambalang. Sedangkan penelusuran terhadap pihak PT Buana Estate, Probosutedjo sangat sulit untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi. (TIM RBN)
Agus Darmanto menyatakan bahwa izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi masih boleh diterbitkan berdasarkan surat edaran Kadis Kesehatan, namun izin Sub PAK yang diterbitkan masa berlakunya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Namun sampai saat ini isi dari surat edaran Kadis Kesehatan tersebut masih “aneh bin aneh” yang diduga kuat langgar Permenkes Nomor 1191 Tahun 2010. Pada tanggal 22 Agustus 2013 hal tersebut diatas dikonfirmasi tertulis dengan surat nomor 1004/Kf/KB-RBN/VIII/ 2013 kepada Kasudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat namun sampai saat ini
belum ada jawaban. Pada tanggal yang sama hal tersebut di atas juga dikonfirmasi tertulis dengan nomor surat 1003/Kf/ KB-RBN/VIII/2013 yang ditujukan kepada Kadis Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, surat konfirmasi didisposisi kepada Kepala Bidang Kabid SDK, kemudian Kabid SDK mendisposisi surat kepada Kepala Seksi (Kasi) Farmasi bernama Titis. Kasi Farmasi tidak berkenan menjelaskan apa yang dikonfirmasi karena sebab akibat Titis diduga belum memahami apa yang dipertanyakan. Penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi patut diduga menyimpang dari Permenkes Nomor 1191 Tahun 2010. Namun hal tersebut bisa terjadi diduga sebab akibat dari
surat edaran Kadis Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang terindikasi langgar Permenkes 1191 Tahun 2010. Demi terciptanya penerbitan izin Penyaluran alat kesehatan yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jokowi diminta lakukan pengkajian terhadap kepemimpinan Kadis Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Dien Ermawati, M.Kes disebabkan Kadis diduga membuat surat edaran kepada jajarannya yang terindikasi langgar Permenkes 1191 tahun 2010. (Polman/STR)