Surat Kabar RBN Edisi 024 by Kantor Berita Rakyat Bicara News

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede, SPd

SURAT KABAR

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Kuning Lt. II R 101 Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

Bicara Rakyat

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

www.suratkabarrbn.co.cc

EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER- 12 DESEMBER 2012

TERKAIT TANAH HAMBALANG BOGOR

DIDUGA TERJADI KORUPSI DIBALIK KORUPSI DAN PERKARA DIBALIK PERKARA

TELUSUR INDIKASI “BOROK WARISAN” SYAHRUL EFFENDI BAGIAN 1

GUBERNUR DKI DIMINTA UNTUK “PENGKAJIAN”

KEPIAWAIAN PENYELIDIKAN KEJAGUNG BERSAMA JAJARANNYA SANGAT DINANTIKAN

 PROBOSUTEDJO DISINYALIR GUNAKAN “SURAT PALSU”  KETUA MAJELIS HAKIM PERDATA SUWARDI DILAPORKAN

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan mantan Walikota Jakarta Selatan (Jaksel), Syahrul Effendi, SH, MSi terindikasi meninggalkan “borok warisan” kepada Walikota penggantinya

Mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi (foto:ist)

terkait dugaan korupsi yang terjadi ketika Syahrul Effendi menjabat selaku walikota, kepiawaian penyelidikan Kejaksaan Agung (KejaBersambung ke hal 04

PEMBERITAHUAN

Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan delik tanah Hambalang semarak dengan indikasi korupsi maupun perkara dan berperkara, sehingga diduga terjadi korupsi dibalik korupsi dan perkara dibalik perkara yang merugikan Negara dan masyarakat, akibatnya Ketua Majelis Hakim Suwardi dilaporkan dan sumber awal permasalahan tanah Hambang diduga sebab akibat dari Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate dapat menggunakan “surat palsu” untuk menerbitkan sertifikat. Supaya terwujudnya supremasi hukum terhadap pelaku dugaan mafia pertanahan tingkat “kelas kakap” terhadap tanah Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, karena awal delik pertanahan disebabkan Probosutedjo selaku pemilik PT. Buana Estate dapat menggunakan indikasi surat palsu sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1, kemudian sertifikat HGU Nomor 1 tersebut habis masa berlakunya, tetapi sertifikat masih dapat diperpanjang lagi dengan cara terindikasi konspirasi antara Probosutedjo dan Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) ketika itu, kepiawaian penyelidikan oleh Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait kerugian Negara yang terjadi sangat dinantikan. Sertifikat HGU Nomor 1 dengan luas tanah 7.050.550 meter

Diberitahukan kepada publik dan masyarakat luas, terkait dengan tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 211,75 Ha dimana status keberadaan tanah masih dalam proses perkara perdata antara PT. Buana Estate dan PT. Genta Prana, setelah sebelumnya telah terjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan isi putusan: - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/ Terbanding Nomor: 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi). - Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/Para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). - Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/Para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (Para Penggugat/Para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). - Menolak gugatan yang selebihnya. - Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pemberitahuan ini disampaikan terhadap masyarakat luas, karena pelepasan hak dan atau pembebasan lahan atas tanah Hambalang Kabupaten Bogor dengan status masih dalam sita jaminan oleh Pengadilan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum. Demikian diberitahukan agar dapat maklum.

Bersambung ke hal 09

JOKOWI DIMINTA PENGKAJIAN DAN KEJARI JAKBAR DIHARAPKAN LAKUKAN PENYELIDIKAN

MANTAN KASUDIN R. HERYANTO TERINDIKASI PERKAYA DIRI DENGAN GUNAKAN “IJAZAH PALSU” Jakarta, Kantor Berita RBN Sebab akibat dari mantan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Air Jakarta Barat (Jakbar), R. Heryanto diduga gunakan ijazah palsu pada saat masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu ijazah Sekolah Teknik Menengah (STM) dan Ir. R.

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews Email : rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Heryanto, SH, MM juga terindikasi lakukan perkaya diri dengan merugikan Negara saat menjabat selaku Kasudin sekitar lima tahun belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) diBersambung ke hal 07

PEKERJAAN PROYEK PT. HASAN PUTRA KARYA TERINDIKASI “BOBROK”

KINERJA PPK IRIGASI DAN RAWA II PRIYO PURWOKO LAYAK DIPERIKSA Madiun, Kantor Berita RBN Disebabkan paket pekerjaan pembangunan jaringan irigasi D.I Kedung Brubus (saluran sekunder gandul tahap v dan sayap hulu bendung) terindikasi dikerjakan “asal-asalan” alias kinerja “bobrok” oleh PT Hasan Putra Karya, dengan lokasi proyek di Desa Luworo Kecamatan Pilang

Kenceng Kabupaten Madiun, kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Priyo Purwoko, SST layak untuk “diperiksa” oleh instansi terkait. Permasalahannya, proyek dengan nilai pagu Bersambung ke hal 04

AKTA NOTARIS R. SOEROJO WONGSOWIDJOJO “PENUH TEKA TEKI”

PELEPASAN TANAH HAMBALANG DARI GUSYAAF HENDRIK MANTIK TERHADAP PROBOSUTEDJO DIPERTANYAKAN

Hormat kami PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait Direktur Utama

Probo Sutedjo (foto;rep)

Dolok F Sirait

AKSES BACA Kantor Berita Online RAKYAT BICARA NEWS www.rakyatbicaranews.com

Joyo Winoto

Jakarta, Kantor Berita RBN Pelepasan hak tanah Hambalang Kabupaten Bogor di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Buana Estate (Probosutedjo) terindikasi penuh teka teki disebabkan pelepasan hak

Akses Baca Tabloid RBN

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara Email : tabloidrbn@yahoo.co.id

dapat dilakukan walaupun surat asli tidak dapat ditunjukkan oleh PT. Buana Estate. Setelah dilakukan penelusuran terkait tanah Hambalang Bogor, dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate pada awalnya diduga berdasarBersambung ke hal 08 Majalah Eksekutif

BANGUN JIWA INDONESIA Website www.bangunjiwaindonesia.co.id Online http://issuu.com/majalaheksekutif_bji Email: redaksi@bangunjiwaindoneisa.co.id

Hukum 2 EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

KEJAGUNG DIHARAPKAN LAKUKAN TUPOKSI

PT INTI INSAN SENTOSA DISINYALIR RUGIKAN NEGARA RP 500 M Penerbit: PT. BANGUN JIWA INDONESIA (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NO AHU: 0083817.01.09 TAHUN 2012 NPWP: 31.594.608.0-064.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Dicky Siahaan & Associates PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, W. Hutagalung, R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi, Ruli Ronggolawe KOORDINATOR LIPUTAN: Minggus S. REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun, Vicdien Nasution SEKRETARIS REDAKSI: Miranda LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

PEMIMPIN PERUSAHAAN/ DIREKTUR EKSEKUTIF SURAT KABAR: Bernike M Pardede, SPd. KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi MANAGER IKLAN: Sahat Tumanggor, Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. Saudin Sinaga, SE. Dra. Englin Budi Rahayu MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari Condro Pranoto

WARTAWAN/JURNALIS: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Saudin Sinaga, SE, Marbarita Galingging, Agus Sila Silitonga, Englin Budi Rahayu, Irma S, Dewi Anggraini, Piter Manurung, Ridwan, Prihandaru Eko, Tunggung Roberto S, Bernad Simatupang, Heri Ekaputra PERWAKILAN ACEH: Am ir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Sim bolon BIRO KAB. LANGKAT: M artin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN:BIRO KOTA TANGERANG: - BIRO KAB. TANGERANG: D. Sinaga BNR (Kepala) BIRO TANGERANG SELATAN: - PERWAKILAN JAWA BARAT. M. Sianturi BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunam i BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Sim orangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: M uham ad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANG SIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kepala), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR: Kumala Jaya (Kepala) REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: rakyatbicara_news@yahoo.co.id Online http://issuu.com /rakyatbicaranews w ebsite: ww w .suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SUR AT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pengacara negara, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia bersama Jajarannya diharapkan dapat melakukan tupoksinya untuk mengembalikan kerugian negara senilai ratusan miliar rupiah, disebabkan uang negara sebesar 400 miliar rupiah sebagai pinjaman pokok oleh perseroan terbatas dengan jaminan sertifikat tanah dimana status tanahnya seperti diciptakan status quo, akibatnya kerugian negara dengan kredit macet pinjaman pokok Rp. 400 miliar serta bunga dan denda 100 miliar rupiah juga menjadi status quo. Sebab akibat dari sertifikat tanah, perkara perdata, PTUN dan perkara pidana dari delik pertanahan tersebut juga turut serta membuat kerugian Negara status quo, sedangkan di lain sisi PT Inti Insan Sentosa terindikasi menikmati uang negara dengan pinjaman pokok 400 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat HGB 170 yang terindikasi tidak lagi memiliki tanah, disebabkan dasar hak dari HGB 170 berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 61 atas nama Ainun Binti Ibrahim yang diduga palsu dan sertifikat tersebut sudah dihapus dari daftar pertanahan, sesuai dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun Joyo Winoto, PhD ketika menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI mengetahui indikasi kerugian Negara sekitar Rp. 500 Miliar dan merupakan ulah PT Inti Insan Sentosa, namun kebijakan terbaik Joyo Winoto adalah membuat status tanah menjadi “status quo” dan untuk membuat kondisi tersebut, Joyo Winoto,PhD disinyalir terima upeti agar status tanah sedemikian rupa dan akibatnya keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa sekitar Rp 500 Miliar juga menjadi status quo. Sertifikat PT Indah Bumi Bosowa selaku pembeli yang sah dari ahli waris Hasan bin Taudji terindikasi gantung dan akibatnya kerugian negara miliaran rupiah juga menjadi posisi gantung, sebab status utang PT Inti juga ikut serta menjadi status quo alias uang negara belum dapat dikembalikan kepada negara. Bila legalitas tanah Kuningan Barat syah menjadi milik PT Indah Bumi Bosowa, maka secara otomatis PT Inti Insan

Sentosa seharusnya mengembalikan uang pinjamannya kepada negara, supaya negara tidak dirugikan. Namun karena diduga Joyo Winoto tidak peduli terhadap kerugian negara tersebut, dan keberadaan status quo membuat celah yang menguntungkan terhadap PT Inti Insan Sentosa. Dalam hal ini diduga Joyo Winoto terima upeti untuk perkaya diri. Joyo Winoto selaku pejabat negara ketika itu seyogianya harus ikut serta menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang negara, tapi malah terindikasi memelihara mafia pertanahan demi perkaya diri. Sudah merupakan kewajiban setiap pejabat negara untuk menjaga kekayaan negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, berarti sewajarnya selaku pejabat negara tersebut berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya, contohnya Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI demi terwujudnya penyelamatan uang negara maupun membasmi mafia tanah dan perbankan dari bumi pertiwi Indonesia. Namun hal tersebut terindikasi bertolak-belakang dengan apa yang dilakukan oleh Joyo Winoto,PhD. Walaupun di dalam permasalahan tanah Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian negara tersebut. Malah terkesan dengan keberadaan status quo tanah membuat keuntungan terhadap orang lain. Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa yang terindikasi terjadi “korupsi perbankan” dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri tiga tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp. 500 M tersebut sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke Negara, masih dalam bayang bayang umbra serta belum dapat terjawab karena Joyo Winoto terindikasi pengecut untuk mengatakan yang benar terhadap publik saat dikon-

firmasi. Joyo Winoto disinyalir menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sentosa. Bagaimana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk membuat tegaknya kebenaran di bidang pertanahan. Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan nomor surat W7-Dd.Ht.04.10.0432829. VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hutang PT BMI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/LD-BPPN/ 0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel. Kemudian penanganan utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan delik tanah tersebut seterusnya disinyalir hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi menerima gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sento-

sa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebut. Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi status quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah. Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akta Notaris Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C-86-HT03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/ Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam. Perjanjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang. Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Graha Hexindo berkedudukan di Jakarta Di lain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan

nomor surat 032/23-550.10902-PTL-2002 tgl 12 Juni 2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971. Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Joyo Winoto saat menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI pada konferensi pers tiga tahun lalu, Joyo Winoto memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas BPN RI saat itu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa, dan Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membatalkan HGB No. 170 tersebut. Sewaktuindikasi keterlibatan Joyo Winoto dalam menutupi kerugian negara terkait dengan PT Inti Insan Sentosa yang disinyalir merugikan negara tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia memberikan komentar. Sedangkan terhadap PT Inti Insan Sentosa sangat sulit dilacak keberadaan kantornya (TIM DUA)

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

Anda ingin konsultasi hukum?

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/8 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,1/16 Halaman hitam putih : Rp 500.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Dicky R.Z. Siahaan, SH.

Rubrik Konsultasi

Pengasuh Konsultasi Hukum adalah Pimpinan LAW OFFICE DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES dan Ketua DPD Jakarta Selatan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Hans Kelsen).

Nasional 3 EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

KADIS P2B DKI JAKARTA TERKESAN

TEMPAT HIBURAN MALAM DIDUGA PERDAGANGAN NARKOBA DAN AJANG PROSTITUSI

“TUTUP MATA” TERHADAP KINERJA JAJARANNYA

Bangunan di Jl. Tomang Asli No. 35 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Foto : Polman)

Jakarta, Kantor Berita RBN Kepala Dinas (Kadis) Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta, I Putu Ngurah Indiana terkesan “tutup mata” terhadap indikasi kinerja buruk jajarannya, disebabkan dengan semaraknya bangunan terindikasi langgar Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tetapi indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat ditertibkan oleh Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta dengan benar selaku instansi terkait pada Jajaran DKI Jakarta. Akibat kinerja dari Kadis P2B kurang maksimal dalam menjalankan tupoksinya maupun pengawasan terhadap kinerja jajarannya yang terindikasi manipulasi data laporan terkait penindakan maupun pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, bangunan terindikasi langgar perda menjadi semarak di wilayah DKi Jakarta. Terkait dengan keberadaan bangunan di Jalan Tomang Asli No. 35 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan

Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, dimana bangunan tersebut diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Kasi P2B Kecamatan Palmerah, jawaban dari Kasi P2B Kecamatan Palmerah yang mengaku bernama Bonar Ambarita mengatakan, berdasarkan data yang ada di Kecamatan Palmerah, bangunan tersebut sudah ditindak dan dibongkar oleh Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta. Ketika dipertanyakan ke bagian Penertiban Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta, hal itu dijawab oleh Syukur dan mengatakan bangunan tersebut benar sudah dibongkar, tetapi ketika dipertanyakan keberadaan pembongkaran yang belum ada dilakukan di lapangan, Syukur menjadi tidak bisa menunjukkan data atau fakta bahwa bangunan tersebut telah benar telah dibongkar. Sedangkan pantauan wartawan Kantor Berita Rakyat Bicara News di lapangan, keberadaan bangunan tersebut belum pernah dibongkar. Syukur diduga kuat manipulasi data

laporan pembongkaran terhadap bangunan di Jalan Tomang Asli No. 35 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Kemudian, saat dikonfirmasi kepada Kadis P2B Provinsi DKI Jakarta terkait indikasi manipulasi data yang diduga dilakukan oleh Syukur, sampai berita ini diturunkan, Kepala Dinas belum bersedia memberikan jawaban dan terkesan “tutup mata” terhadap kinerja jajarannya yang diduga kuat manipulasi data laporan pembongkaran terhadap bangunan. Demi terciptanya keakuratan data penindakan bangunan yang melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan pembinaan maupun tindak tegas Kadis P2B dan Jajarannya terindikasi manipulasi data laporan pembongkaran bangunan serta diduga langgar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Polman)

KINERJA KASUDIN P2B JAKBAR DIDUGA BOBROK Jakarta, Kantor Berita RBN Kinerja Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pengawasan dan Penertiban (P2B) Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar), Widodo Soerprayitno diduga “bobrok” disebabkan semaraknya bangunan terindikasi langgar Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di wilayah Jakbar. Terkait dengan bangunan di Jalan Kebon Jeruk Raya (Depan Pondok Super Bandeng) Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota dimana bangunan tersebut diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut narasumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, bahwa bangunan tersebut di “back up” oleh Sudin P2B Kota Administrasi Jakbar, akibatnya proyek pem-

bangunan tersebut dapat berlangsung terus walaupun belum memiliki IMB. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kasudin P2B Kota Administrasi Jakarta Barat, sampai berita ini diekpos, Kasudin P2B belum bersedia memberikan jawaban untuk pemberitaan berimbang, dan menurut sekretaris Kasudin bernama Namin mengatakan, keberadaan surat konfirmasi masih di meja Kasudin. Demi terciptanya keterbukaan informasi public terkait pengawasan dan penertiban bangunan yang melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 denganbaik danbenar diwilayah Provinsi DKI Jakarta, Kadis P2B Provinsi DKI Jakarta, I Putu Ngurah Indiana diminta untuk lakukan pembinaan terhadap Kasudin P2B Jakbar agar kinerja Kasudin dapat menjalankan Perda denganbaik dan benar.(Polman)

Bangunan di Jl. Kebon Jeruk Raya (Depan Pondok Super Bandeng) Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat (Foto : Polman)

KEBIJAKAN JOKOWI DINANTIKAN MASYARAKAT

FOKE DIDUGA MENINGGALKAN “BOROK WARISAN” DELIK TANAH MARUNDA dengan berbagai alasan an dan penipuan data mauP2T JAKUT DIDUGA PALSUKAN PETA sulit yang kurang masuk akal se- pun penyalahgunaan jabatan Jakarta, Kantor Berita RBN Delik tanah Marunda Jakarta Utara yang “terkatungkatung” disebabkan belum dapat diselesaikan dengan baik oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzie Bowo (Foke) dan akibatnya Foke terindikasi meninggalkan “borok warisan” serta dinilai kurang mampu untuk menjalankan tupoksinya ketika menjabat selaku Gubernur DKI, disebabkan sejak menjabat wakil gubernur (wagub) sampai jabatannya selaku Gubernur ber-

akhir, delik pertanahan tersebut menjadi delik tinggal delik, dan janji tinggal janji, serta tidak ada realisasi dari hasil pertemuan dan musyawarah dimana disposisinya telah diberikan Foke ketika itu kepada stafnya supaya tanah tersebut diselesaikan secara mufakat. Tetapi arahan tersebut terkesan hanya “omdo” (omong doang, red) karena realisasi ganti rugi tidak dilakukan. Setelah terpilihnya Jokowi menjadi Gubernur DKI, Jokowi diharapkan dapat memberikan

Fauzi Bowo

solusi terbaik terkait tanah Marunda Jakarta Utara. Kebijakan Jokowi yang pro kebenaran selaku Gubernur DKI terpilih sangat dinantikan oleh masyarakat Jakarta. Hal itu disampaikan oleh sumber RBN yang meminta supaya identitasnya jangan ditulis dalam berita Minggu lalu di Jakarta untuk memberikan komentar terkait tanahnya yang sudah menjadi BKT sebagian dan sebagian lagi sudah terbit sertifikat atas nama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Sumber juga menambahkan, terkait dengan tanah Marunda atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 seluas 1,8 Hektar Alamat Kampung Kebon Kelurahan Marunda RT 007 RW 01 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dimana sampai saat ini ganti rugi atas tanah tersebut belum diselesaikan walaupun tanah tersebut sudah menjadi sungai BKT (banjir kanal timur). Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakut selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) diduga memper-

hat, dan kurang menghormati keterbukaan informasi publik, ujarnya. Sesuai dengan surat Seko Jakut Nomor 6697/1.711.1 tanggal 5 Oktober 2011 yang menyarankan supaya ahli waris Wasim bin Dadjad mengajukan gugatan klaim kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN), padahal yang menggunakan tanah adalah Pemda DKI Jakarta melalui P2T Jakut dan tanah tersebut sudah menjadi BKT. Surat Seko tersebut terindikasi lakukan pembodohan terhadap masyarakat. Diduga telah terjadi pemalsuan peta oleh oknum oknum di P2T disebabkan adanya perbedaan data di dalam peta lama dan peta baru. Dalam peta baru P2T tahun 2009 tanah atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 tidak terdaftar, sedangkan peta P2T tahun 2005 ada terdaftar, sesuai dengan peta di Kecamatan Cilincing, peta di Kantor Pertanahan Jakarta Utara maupun di Peta Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Disinyalir terjadi pemalsu-

oleh oknum oknum di P2T Jakarta Utara. Dalam hal ini Gubernur DKI yang baru terpilih, Jokowi setelah dilantik nantinya bersama Inspektorat Provinsi DKI supaya menindak tegas jajarannya yang terlibat dengan pemalsuan peta, tandasnya. Pada hasil risalah rapat di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Desember 2011 lalu, bahwa rapat telah disimpulkan supaya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta membuat surat ke P2T Jakarta Utara untuk diajukan pembayaran kepada ahli waris. Tetapi, setelah ditelusuri kembali kepada Biro Hukum DKI terkait hasil rapat, terjadi peristiwa “aneh bin aneh” karena notulen “hasil rapat” tidak dibuat suratnya ke P2T Jakut dan malah disarankan supaya ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tergugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam hal ini, P2T Jakut bersama sama dengan PT Bersambung ke hal 04

DINAS PARIWISATA DKI JAKARTA DIHARAPKAN TURUN TANGAN UNTUK LAKUKAN PENERTIBAN Jakarta, Kantor Berita RBN “Semaraknya tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang tidak sesuai peruntukan dan belum memiliki Undang Undang Gangguan (UUG) perlu dilakukan penertiban demi tegaknya perda DKI terkait ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Jakarta” ujar sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam berita di Jakarta minggu lalu. Diduga terjadi kerugian negara dari pajak penghasilan dan penerimaan, disebabkan adanya indikasi salahgunakan ijin maupun peruntukannya dengan tak sesuai perijinannya, dan diduga juga terjadi perdagangan narkoba dan bahkan disinyalir menjadi ajang prostitusi. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke beberapa tempat hiburan malam di Jakarta Selatan tepatnya di kawasan Melawai, Asosiasi Karaoke Indonesia (AKRIN JAYA) selaku wadah resmi tempat hiburan malam yang berada di kawasan tersebut menempik semua indikasi tersebut. Seperti komentarnya, “kami sudah mengurus semua perijinan setiap anggota AKRIN JAYA yang ada di lokasi kawasan Melawai ini, baik mulai dari perijinan usaha hiburan malam, ijin menjual minimuman keras, pajak, bahkan dana CSR atau zakat dari anggota kami juga sudah disalurkan secara layak”, tandas Bagas selaku salah satu pengurus asosiasi tersebut. Namun ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Arie Budhiman selaku Kepala Unit Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Arie Budhiman sampai saat ini belum ada jawaban alias belum bersedia memberikan tanggapan. Di lain sisi, Edi sesuai dengan nama panggilannya di Kantor Walikota Jakarta Selatan dan merupakan salah satu staf dari Suku Dinas Pariwisata Jakarta Selatan bagian perijinan, mengatakan, “tupoksi kami hanya monitoring setiap tempat-tempat hiburan malam, namun masalah mereka sudah punya ijin atau tidak, merupakan tupoksi dari Dinas Pariwisata. Kami hanya menjalankan tugas sesuai arahan dari Dinas, dan jika kami memiliki informasi atau temuan di lapangan, sudah pasti kami laporkan kepada Dinas Pariwisata”, imbuhnya. Untuk terciptanya supremasi hukum maupun penertiban terhadap tempat hiburan malam, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan atau berdampak buruk terhadap struktur sosial masyarakat sekitarnya, dan bahkan bisa merusak generasi muda serta penyebaran virus penyakit HIV Aids, diharapkan Dinas Pariwisata DKI Jakarta turun tangan untuk lakukan penertiban. (MS)

AYO..

Berlangganan dapat discount

PASANG IKLAN Hanya di SURAT KABAR RBN Hubungi !!! Asisten Manager Iklan Di No. Telp. (021) 93244786 Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar - Tabloid - Media Online - Majalah

Membuka Peluang Bagi Yang Ingin Berkarya Untuk Bergabung Menjadi:

1. Kepala Perwakilan 2. Kepala Biro 3. Wartawan-Wartawati

di Seluruh Wilayah Indonesia

Silahkan Hubungi Redaksi 0812-888.174.24

Hukum

EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

Gubernur DKI Diminta.....................................................................................................................dari Hal. 01 gung) RI dan Jajarannya, baik kinerja dari JAMINTEL (Jaksa Agung Muda Intelijen) maupun JAMPIDSUS (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), sangat dinantikan gebrakannya untuk lakukan tupoksi demi terciptanya supremasi hukum terhadap indikasi pelaku korupsi. Pasalnya, pada saat Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel diduga lakukan korupsi dan membuat indikasi “borok warisan” korupsi dengan merugikan Negara untuk perkaya diri. Namun demikian, Syahrul Effendi masih dipercaya juga menjabat Deputi di Jajaran Gubernur DKI Jakarta. Indikasi “borok warisan” korupsi tersebut seharusnya merupakan tanggung jawab dari Syahrul Effendi dan bukan merupakan tanggung jawab Sotar Harahap maupun tanggung jawab dari Ciptoyo. Sotar Harahap bersama Ciptoyo terindikasi menjadi “korban” dari “borok warisan” yang diduga dilakukan oleh Syahrul Effendi ketika menjabat walikota Jaksel. Untuk terciptanya kebenaran terkait indikasi “borok warisan” Syahrul Effendi tersebut, kebijakan Gubernur DKI Jokowi diharapkan untuk lakukan pengkajian terkait siapa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap indikasi “borok warisan”. Hal itu disebabkan mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek dengan mark up, setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan dengan Norek 5.2.1.01.01 dan setoran dari kegiatan lainnya maupun dari indikasi “upeti” pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Jaksel, dan harta kekayaan Syahrul Effendi perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan uang negara yang mengakibatkan kerugian negara. Selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, Syahrul Effendi terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi,

kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek kotor untuk merugikan Negara dan masyarakat. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” ketika masih menjabat Walikota Jaksel di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi. Bila dikonfirmasi wartawan, Syahrul seperti menghindar untuk menjawab konfirmasi. Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Syahrul Effendi saat menjabat Walikota Jaksel juga diduga doyan setoran untuk perkaya diri dengan melakukan konspirasi. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif untuk antisipasi korupsi demi terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tujuan dari Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri. Seperti pelesetkan amanah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga Syahrul Effendi melakukan perbuatan melanggar hukum dengan perkaya diri serta terindikasi “selingkuh” terhadap Negara terkait dengan indikasi

Foke Diduga.........................................................................dari Hal 03 KBN terindikasi “rampok” tanah masyarakat dan lakukan “pembodohan” terhadap masyarakat disebabkan tanah masyarakat sudah menjadi BKT tetapi, masyarakat belum mendapat ganti rugi atas tanahnya. P2T juga diduga merugikan negara karena membuat rapat dengan anggaran dari negara, tetapi hasil rapat tersebut tidak direalisasikan tetapi malah menyarankan supaya masyarakat membuat gugatan kepada pihak ketiga yaitu PT KBN. Sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 050-60905.2002 kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 9 Juli 2002 yang memberikan informasi, bahwa SK KINAG Nomor 206/VIII-D/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, atas nama: Anang, Atja As, A. Suhara, Tarta, Bibin, Mastra, Tjotjo, Sutisna, D. Hidayat, Utja, Isti Komah, Marta, Meang, Roup, Djanan dan SK KINAG Nomor 134/ VIII-D/51/1964 tanggal 10 Desember 1964 atas nama: Sumajo, Noto dan SK KINAG Nomor 47/VIII/Insp-C/51/1964 atas nama Emad tanggal 21 September 1964 terdaftar di dalam BUKU PENGELOMPOKAN PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH PERDESA KABUPATEN BEKASI (Buku A). Setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata lokasi yang yang dimaksud yang semula secara administrasi berada di Desa Segaramakmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dan sekarang sudah berada dalam wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan surat dari Direktur Utama PT KBN kepada ahli waris untuk menjawab suratnya, “1. Bahwa lokasi tanah tanah yang saudara maksudkan tidak mempunyai bukti alas hak yang kuat, dan tidak jelas keberadaannya, baik dalam batas batas, lokasi maupun bloknya. 2. Tanah milik PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) seluruhnya telah memiliki sertifikat HPL, yang diterbitkanoleh KepalaKantor BPNKodya Jakarta Utara, dimana pembebasannya dilakukan oleh Panitia IXyang terdiridari unsurKantor Walikota Jakarta Utara, Kantor BPN Jakarta Utara, Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu penerbitan sertifikat HPL dimaksud telah melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku dan didahului dengan penelitian yuridis dan fisik terhadap tanah tersebut. 3. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka permoho-

nan ganti rugi yang saudara ajukan adalah tidak beralasan dan tidak dapat kami proses, karena kami telah membebaskan tanah tersebut melalui Panitia IX”. Demikian isi surat Direktur Utama PT KBN, Raharjo Arjosiswoyo kepada Ahli waris. Terkait dengan surat Direktur Utama PT KBN tersebut, disinyalir Jajaran Pemda DKI Jakarta “sekongkol” untuk perdaya masyarakat terkait tanahnya yang tidak dapat diselesaikan sesuai perintah Gubernur DKI tetapi malah disuruh untuk berperkara kepada PT KBN. Sehubungan dengan surat KESEPAKATAN PEMBATALAN atas perjanjian dasar antara TNI Angkatan Laut dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (d/h PT Pusat Perkayuan Marunda) tentang tukar menukar (Rutlslag) Tanah/ Bangunan TNI AL di Marunda Jakarta Utara NomorBA/09/II/2001/Faslan/ 04/PJ/DIRUT/ II/2001, dan Surat Direktur Operasi PTKBN, Soetrisno, SE bahwa “Tanah tanah tersebut sudah dibebaskan oleh PT KBN dalam rangka proses rutlslagdenganpihakTNIALuntukpembangunan Pangkalan KOLINLAMIL.” DidugaPTKBN menyalahgunakan/mengunakannama TNIAL dan Panitia IX untuk lakukan dugaan “perampokan” terhadaptanahmasyarakyat dankurang menjaga namabaik instansipemerintah, ujarnya. Pemberian dasar hak sertifikat HPL terhadap PT KBN juga sangat dipertanyakan dari mana dasar alas haknya dan SIPPT atas tanah tersebut diterbitkan pada masa siapa yang menjabat Gubernur DKI juga menimbulkan delik pertanahan yang belum dapat terjawab dengan baik terkait legalitas tanahanya dan dasar penerbitan sertifiktanya. Dalam hal ini jajaran pertanahan juga diminta agar bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap keberadaan delik tanah tersebut, baik dari Jajaran BPN RI, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Foke saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Foke tak bersedia memberikan komentar terkait tanah tersebut, walaupun sertifikat atas tanah Marunda tersebut dapat diterbitkan BPN disebabkan adanya penerbitan SIPPT oleh Gubernur DKI. (Minggus/STR)

setoran setoran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi hukum demi terwujudnya pemerintahan yang bersih maupun transparan. Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning service terindikasi sudah diatur sedemikian rupa dan diduga melanggar Keppres 80/ 2003 serta Perpres perubahannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; poin b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya, tandas sumber. Syahrul Effendi juga disinyalir konspirasi untuk perkaya diri secara bersama sama dengan melakukan mark up terhadap honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan nomor rekening 5.2.1.01.01 senilai miliaran rupiah dan belum dapat tersentuh hukum sampai saat ini. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Syahrul Effendi saat masih menjabat Walikota Jaksel, Sekretaris Kota Jaksel Syamsudin Noor menjawab surat konfirmasi dengan membantah keras, bahwa Syahrul Effendi tidak ada melakukan korupsi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel. Saat ini Syamsudin Noor sudah menjabat selaku Wakil Walikota Jaksel.

SYAMSUDDIN NOOR SAAT SEKO JAKSEL BANTAH KERAS INDIKASI KORUPSI SYAHRUL EFFENDI Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Seko Jaksel Syamsuddin Noor termasuk figur “pemberani” untuk membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Effendi, disebabkan seolaholah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, atau ikut mendengar, atau melihat dan atau menyaksikan, sehingga bila dikaji terhadap surat bantahan tersebut, Syamsuddin Noor seakan sudah siap menjadi saksi bila dipanggil untuk proses penyelidikan, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi selaku Walikota dengan tembusan surat kepada Syamsuddin Noor saat menjabat Seko. Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersurat dengan jelas, Menanggapi surat saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 September 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp 143.799.000.000,- dan total rekening Rp 135.983.149.600,-dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaskan, bahwa anggaran kegiatan maupun total rekening pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secara bertahap dan berjenjang bahwa proses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pelaksanaan di lapangan diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pencairan dilakukan sesuai dengan aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23 tahun 2008 sistem kontraknya menggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak kegiatan tersebut masih tanggungjawab pihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil Dinas tahun anggaran 2008, 2009, 2010 diduga terjadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan

kecil telah diatur oleh Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 bahwa Service Kendaraan bermotor dinas operasional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 10 kali dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari perkalian jenis service, jumlah bulan dengan patokan harga service yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun perbaikan Kendaraan Dinas Operasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendy, SH, MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan konspirasi bersama Sotar Harahap dari setoran-setoran hal ini tidak benar sama sekali bahwa semua kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur, kegiatan yang dipihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Berkembangnyaopini bahwa rehab Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau direalisasikan dan dikembalikan keKas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih, jawab Seko dalam suratnya. Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kembali terhadapSyamsuddin Nooryang saat ini duduk selaku Wakil Walikota Jaksel, bagaimana keberadaan Syamsuddin Noor dapat berani membantah keras terhadap indikasi korupsi Syahrul Effendi, disebabkan ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor juga belum menjabat Seko Jaksel, Syamsuddin Noor tak bersedia memberikan komentar dan sulit untuk ditemui. (Polman/Minggus/STR) Daftar Data Bersambung ke hal 05

Kinerja PPK......................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...................dari Hal. 01 anggaran Rp 4.000.000.000 tersebut dimenangkan oleh PT. Hasan Putra Karya dengan cara terindikasi sudah diatur pemenangnya. PT. Hasan Putra Karya menjadi pemenang proyek dengan penawaran Rp 3.507.467.000,- dan nomor kontrak HK.02.03-AN 12/IV/2012-01 tanggal 09 April 2012. Proyek tersebut diduga multi pelanggaran dan berdampak buruk terhadap kualitas pekerjaan. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN di lapangan, pembangunan proyek tersebut baru saja selesai dibangun dengan anggaran tahun 2012 ini, tetapi kondisi proyek sudah banyak hancur, dan pembangunannya

juga terkesan dikerjakan dengan asal jadi. Diduga pihak pengguna jasa serta penyedia jasa “bermain mata” untuk mengeruk keuntungan dan perkaya diri sendiri, dan disinyalir terjadi “permainan indikasi korupsi” dalam menentukan pemenang tender maupun dalam pengawasannya dengan merugikan keuangan Negara. Pengawasan terhadap kualitas pembangunan proyek juga terindikasi lemah dan diduga sarat dengan suap, sehingga keberadaan kualitas “bobrok” tersebut seperti terjadi pembiaran dan terkesan “tutup mata”, walaupun pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor PT. Hasan Putra Karya

diduga tidak sesuai dengan bestek maupun terhadap rincian anggaran biaya. Disebabkan proyek pembangunan tersebut sudah selesai dengan kualitas pekerjaan buruk dan kondisi hasil pembangunan di lapangan sudah retak dan pecah, karena diduga campuran semen tak sesuai dengan perencanaan, membuat terjadinya dugaan kerugian Negara yang layak untuk dilakukan penyelidikan, dan hal itu merupakan tanggung jawab dari PPK Irigasi dan Rawa II, Priyo Purwoko, SST dan bidang pengawasan. Ketika hal tersebut dikonfirmasi melalui telepon, PPK Irigasi dan Rawa II belum bersedia memberikan komentar. (Heru)

Daftar Data 5 EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

Gubernur DKI Diminta (Daftar Data)......................................................................................................................dari Hal. 04 Berikut Anggaran TA 2010 Terindikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.575.000,00 Gratifikasi oleh Syahrul Effendi dan Sotar Harahap Untuk Perkaya Diri - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 Penelitian/Pengujian dan Pengesahan Pertanggungjawaban - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan 89.177.000,00 -BelanjaJasa PengumumanLelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.874.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 392.725.000,00 - Belanja Fotocopy 59.339.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.964.000,00 Cleaning Service Lantai 3 s/d 5 Kantor Walikota Jakarta Selatan Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Adm Jl. Prapanca Raya 9 500.000.000,00 Jakarta Selatan Tahun 2011 85.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dn Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 459.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00 Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 Kantor Walikota Penyusunan Perubahan Anggaran Pemerintah Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 630.000.000,00 Kota Adm. Jakarta Selatan 2010 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.440.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 5.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 582.060.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Surat Penyediaan Dana 100.000.000,00 Cleaning Service Lantai 10 s/d 13 Kantor Walikota - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Asisten - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 Perekonomian dan Administrasi 75.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Fotocopy 16.000.000,00 Cleaning Service Lantai 14 s/d 17 Kantor Walikota - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.000.000,00 Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 Cleaning Service Blok I Kantor Walikota Pengembangan Wawasan Bidang Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 275.000.000,00 Administrasi and Keuangan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Fotocopy 5.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 248.300.000,00 - Biaya Kepesertaan 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Uang Saku/Transport 10.000.000,00 Cleaning Service Blok II Kantor Walikota Pengamanan Pasca Penertiban Jakarta Selatan 2.000.000.000,00 Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 24.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Penjilidan 12.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 24.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.654.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Cleaning Service Blok III Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 2.000.000.000,00 Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 250.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 50.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Penjilidan 30.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 300.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 80.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 80.000.000,00 Cleaning Service Blok IV Kantor Walikota - Belanja sewa Sound System 40.000.000,00 Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 980.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Koordinasi Pemerintah Kota Jak-Sel - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 dengan Organisasi Sosial, Keagamaan dan - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 Kemasyarakatan serta Lembaga Pendidikan 493.400.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 Cleaning Service Blok V Kantor Walikota - Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 330.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 15.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.150.000,00 - Belanja Pelayanan Santunan Sosial 0,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 35.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Fotocopy 25.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja sewa Sound System 3.400.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 300.850.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 200.000.000,00 Cleaning Service Plaza dan Taman Kantor Walikota Pelaksanaan Tutup Buku Setko. Adm. Jakarta Selatan 86.300.000,00 Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.364.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Belanja Fotocopy 14.736.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 34.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 Cleaning Service Bassment I, II Kantor Walikota - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 Cleaning Service Halaman Kantor Walikota - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 177.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 Cleaning Service Lantai 1 dan 2 Kantor Walikota Jakarta Selatan - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00 Jl. Prapanca Raya No. 9 430.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00

Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Rumah Dinas Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Cleaning Service Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 43.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Taman Waduk Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Potnisasi di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengharum Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap B JL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Jakarta Selatan 7.200.000.000,00 - Belanja Telepon 1.650.000.000,00 - Belanja Air 1.900.000.000,00 - Belanja Listrik 3.650.000.000,00 Evaluasi dan Koordinasi Tertib Administrasi Ketatausahaan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.350.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000,00 - Belanja Penjilidan 3.000.000,00 - Belanja Fotocopy 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.850.000,00 - Uang Saku/Transport 4.000.000,00 Peningkatan Kinerja Operasional Induk Tata Usaha dan Cabang Tata Usaha di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.250.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.530.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.620.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 - Uang Saku/Transport 68.000.000,00 Penataan, Penyusutan dan Perawatan Arsip Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00 - Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.750.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 33.000.000,00 - Belanja Penjilidan 7.500.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.500.000,00 - Uang Saku/Transport 8.000.000,00 Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan RKA, DPA dan Laporan Kinerja 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 9.000.000,00 Bersambung ke hal 06

Daftar Data

EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

Gubernur DKI Diminta (Daftar Data).....................................................................................................................dari Hal. 05 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 18.000.000,00 - Belanja Sewa Komputer dan Printer 12.000.000,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Antara Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Instansi Terkait 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.500.000,00 Monitoring Gaji, SPP, SPM Giro 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.390.000,00 - Belanja Fotocopy 20.646.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00 Pembinaan Bendaharawan 53.483.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 7.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 26.286.000,00 - Belanja Fotocopy 9.813.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.184.000,00 Pelaksanaan Operasional Tim Pertimbangan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu 77.361.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 41.127.000,00 - Belanja Penjilidan 400.000,00 - Belanja Fotocopy 11.362.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.822.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.650.000,00 Peningkatan Bidang Perbendaharaan dengan Instansi Terkait 57.562.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 11.011.000,00 - Belanja Fotocopy 13.263.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.288.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Operasional Belanja Pegawai 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.924.000,00 - Belanja Fotocopy 36.452.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.624.000,00 Penerapan Sistem Pencairan SPM Giro 373.900.000,00 - Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 149.850.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.560.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 41.226.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00 - Belanja Pengadaan Komputer Mainframe/Server 100.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyediaan Penunjang Kegiatan Rutin dan Rapat-rapat Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Sarana Penyedia Tenda, Kursi dan Sound System Kegiatan Operasional Kerumahtanggaan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 75.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 100.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 25.000.000,00 Peninggian Pagar Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Pagar Tanaman 132.050.000,00 Pemeliharaan Building Management System (BMS) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 91.000.000,00 Pemeliharaan Pengolahan IPAL Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/ - Limbah (IPAK/IPAL) 45.665.000,00 Pemeliharaan Jam Dinding Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 30.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00 - Belanja Pemeliharaan Jam Dinding/Meja 26.965.000,00 Penyediaan Kelengkapan Kamar Mandi di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 47.940.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 Peremajaan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Taman dan jalur Hijau 88.250.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional (Perbaikan, Service Besar dan Kecil) 2.930.794.000,00 -Belanja PmlhrnAlat2 AngkutanDarat BermotorMikro Bus 1.326.686.000,00 - Belanja Pmlhrn Alat2 Angkutan Darat Bermotor Truck 417.296.000,00 - Belanja Pmlhrn Ala2 Angkutan Darat Bermotor Pick Up 729.238.000,00 - BelanjaPmlhrnAlat2AngkutanDaratBermotorSepedaMotor 457.574.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Bermotor (KDO-BBM) 3.458.312.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.920.000,00 - Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 2.873.660.000,00 - Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 564.732.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan KDO (Perpanjangan STNK) 50.824.000,00 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.824.000,00 Pelaksanaan Pengamanan Dalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Jabatan Walikota Jakarta Selatan 1.760.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.699.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.780.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.520.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Atribut Petugas Pengamanan Dalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 89.400.000,00 Pelaksanaa Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Kota Administrasi Jakarta Selatan 159.371.400,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.318.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.500.200,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00 - Belanja Penjilidan 902.000,00 - Belanja Fotocopy 4.312.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.339.200,00 Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bidang Tatapraja Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.200,00 - Belanja Penjilidan 690.000,00 - Belanja Fotocopy 1.230.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13.072.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan 176.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.679.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.496.000,00 - Belanja Penjilidan 10.145.000,00 - Belanja Fotocopy 6.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.480.000,00 Persiapan Kegiatan Pekan Panutan PBB Kota Administrasi Jakarta Selatan 82.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.999.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00 - Belanja Cetakan Khusus 12.250.000,00 - Belanja Penjilidan 900.000,00 - Belanja Fotocopy 3.045.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.805.400,00 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Bendara Pengeluaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 120.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 49.970.000,00 - Belanja Cetakan Umum 10.030.000,00 - Belanja Fotocopy 60.000.000,00 Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Petugas Penatausahaan Keuangan 106.832.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.651.000,00 - Belanja Fotocopy 9.581.000,00 - Belanja Sewa Tempat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00 - Uang Saku/Transport 8.000.000,00 Cleaning Service I s/d III Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 Cleaning Service IV s/d VI Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 Cleaning Service VII s/d X Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00

- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 647.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Sistem Pengendalian Program dan Anggaran 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 24.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Internet 12.000.000,00 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi dan Inventarisasi/Penegasan Batas Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.214.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.961.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 425.000,00 - Belanja Penjilidan 7.480.000,00 - Belanja Fotocopy 1.260.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.660.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Pendudukan, Monografi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan 36.637.500,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 14.457.300,00 - Belanja Penjilidan 1.064.000,00 - Belanja Fotocopy 596.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.520.000,00 Paparan Kantor Walikota Jakarta Selatan 60.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Otda Bagi Pengurus Rt/Rw 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 Sosialisasi Sadar Kebersihan di Lingkungan Bagi Rt/Rw 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 - Belanja Fotocopy 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 Pembinaan Penanganan Pengaduan Masalah Hukum Bagi Rt/Rw 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 - Belanja Fotocopy 35.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.000.000,00 Penyuluhan Sadar Hukum Generasi Muda 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 -Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi otonomi Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan Ibadah Haji 160.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur Pemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 1.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 934.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Travo dan Cubicle Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 179.900.000,00 Pemeliharaan Lift Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 990.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.400.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator 925.100.000,00 Pemeliharaan Gondola dan Pembersihan Gedung Luar (CS) Lantai 1 s/d 16 Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat - Bermotor Lift/Elevator 463.500.000,00 Pemeliharaan Instalasi Fire Hydrant Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.100.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 Bersambung ke hal 11

Lampiran Berita

EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

LAMPIRAN BERITA

Mantan Kasudin..........................................................................dari Hal. 01

ALOKASI ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN SALURAN AIR T.A. 2010 DIDUGA SARAT KORUPSI minta lakukan pengkajian terhadap besar nilai kerugian Pemda DKI selama R. Heryanto menerima gaji dari Negara dengan dasar indikasi ijazah palsu. Indikasi korupsi Ir. R. Heryanto, SH, MM juga belum dapat tersentuh oleh hukum disebabkan teknik pengaturan dan permainan dari indikasi korupsinya sangat rapi serta terorganisir dengan baik, termasuk dengan “beck up” oleh oknum premanisme alias orang belakang dari Heryanto yang mempunyai jaringan luas serta loyalitas tinggi. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap indikasi korupsi R. Heryanto, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakbar diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan juga mempersiapkan tuntutan secara perdata atas dugaan kerugian Negara yang terjadi sebagai akibat dari ijazah palsu tersebut. Keberadaan indikasi korupsi Heryanto saat menjabat Kasudin Tata Air Jakbar untuk perkaya diri dan diduga terjadi perampokan terhadap uang Negara, baik dari sisi pengaturan pemenang tender proyek terindikasi langgar Keppres/Perpres, dugaan proyek fiktif dari proyek PL (penunjukan langsung), dan indikasi salahgunakan wewenang pada pengelolaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Ketika indikasi korupsi Heryanto tersebut diekpos oleh wartawan Kantor Berita RBN beberapa edisi terakhir dimana saat Heryanto masih aktif selaku Kasudin Tata Air Jakbar, dan setelah Heryanto memasuki masa pensiun baru baru ini, dicoba untuk dikonfirmasi melalui telepon genggamnya dengan sms, “Slmt sore Bos, apa kbr? Mohon maaf minta waktunya sedikit dan atau komentar. Disebabkan pemberitaan terkait indikasi korupsi mantan Kasudin Tata Air Jakbar mau naik ekpos lagi oleh wartawan penulisnya, tolong petunjuk dan atau komentar pembelaan diri bapak, supaya beritanya benar benar berimbang. Terima kasih.” Setelah sms tersebut berhasil terkirim, tidak beberapa lama berselang, oknum premanisme yang mengaku bernama Tete selaku orang belakang dari Heryanto lakukan

ancaman terhadap jurnalis penulis berita indikasi korupsi Heryanto dan sekaligus kepada Pemimpin Redaksi RBN. Seperti ucapannya melalui telepon, “Saya sudah mengetahui kantor kamu berada dimana. Saya akan membawa pasukan. Besok kamu akan saya cari” ujar oknum preman yang mengaku Tete tersebut sambil memaki dengan mengucapkan kata kata bersifat mengancam dengan kasar. Untuk terwujudnya supremasi hukum terhadap indikasi korupsi Heryanto yang telah membuat kerugian Negara miliaran rupiah sejak tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan sebelum memasuki masa pensiun tahun 2012 baru baru ini, karena disinyalir melakukan permainan proyek dengan setor dan penyetoran, indikasi proyek fiktif, pemecahan proyek dan dugaan multi pelanggaran lainnya, baik terhadap Keppres No. 80 /2003, Perpres No. 54/2010 dan Perpres No. 70/2012, dengan berbagai bentuk cara dan pengaturan yang rapi, akibatnya Heryanto seperti aman terkendali untuk menikmati hasil indikasi korupsinya tanpa dapat tersentuh oleh hukum, demi terciptanya supremasi hukum terhadap indikasi semaraknya kasus korupsi ketika Heryanto menjabat. ya Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta, saat Heryanto masih aktif menjadi Kasudin Tata Air Jakbar, Heryanto juga terkenal selaku pejabat yang mempunyai banyak pasukan dari oknum preman untuk lakukan “beck up” terhadap indikasi korupsinya, dan tidak segan segan untuk lakukan teror terhadap wartawan yang melakukan konfirmasi. Kinerja Heryanto saat menjabat Kasudin Tata Air Jakbar juga diduga mempunyai kinerja buruk dan sarat dengan berbagai korupsi. Disebabkan indikasi korupsi Heryanto ketika menjabat Kasudin Tata Air Jakbar diekpos oleh Redaksi RBN pada edisi 020 dengan judul, “Kinerja Kasudin Tata Air Jakbar Heryanto Diduga Bobrok” dan Edisi Bersambung ke hal 11

PROGRAM KEGIATAN

: 05/PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR : 007/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SARANA SALURAN LOKAL MENDESAK/SEWAKTU-WAKTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2010 (ABT) KODE REKENING : 5.2.2.20.23.009 NO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

URAIAN/LOKASI 2 1. KEC. KEBON JERUK Sal. Jl. Asem (Kel. Duri Kepa) Sal. Jl. Fly Over Jl. Panjang Sal. Jl. H. Sulaiman Sal. Jl. Musyawarah Sal. H. Domang Sal. Jl. AA Sukabumi Selatan Sal. Jl. Tomang Patra Sal. Jl. Harun Saluran Jl. Salam (Kel. Kebon Jeruk Sal. Jl. Ins. Sodetan K. Sekretaris sisi Utara Sal. PHB Anggrek Cakra

5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009

6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383

48.217.480,00 48.713.053,00 48.721.249,00 43.916.323,00 48.024.763,00 48.675.494,00 48.398.647,00 48.397.555,00 47.051.413,00 48.505.881,00 46.658.167,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2. KEC. CENGKARENG Sal. Jl. Kapuk Raya (Dari Cengkareng Drain s/d Pr. A) 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Kapuk Raya (Dari Kapuk Pulo s/d Pr. A) 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Peternakan Rakyat Sisi Selatan 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Rawa Buaya Sisi Barat 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Rawa Buaya Sisi Timur 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Ring Road Pertemuan Kayu busier 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Ring Road Sisi Barat 5.2.2.20.23.009 Sal. PHB Pedongkelan Atas (Jl. Daan Mogot s/d Pompa) 5.2.2.20.23.009 Sal. PHB Pedongkelan Atas (Dari Pompa s/d Jl. Melati Indah)5.2.2.20.23.009 Pemagaran Jl. Ring Road (Aset Pemda) 5.2.2.20.23.009

6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393

48.527.755,00 48.527.755,00 48.568.402,00 48.432.398,00 48.554.492,00 48.242.533,00 48.680.309,00 48.533.979,00 48.500.413,00 47.414.631,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3. KEC. TAMBORA Sal. Jl. Kali Anyar Raya 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Pekapuran III 5.2.2.20.23.009 Sal. Angke Jaya 13 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Tanah Sereal 18 5.2.2.20.23.009 Sal. Jl. Kali Anyar IV 5.2.2.20.23.009 Pemagaran Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment I 5.2.2.20.23.009 Pemagaran Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment II 5.2.2.20.23.009 Pemagaran Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment III 5.2.2.20.23.009 Pemagaran Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment IV 5.2.2.20.23.009 Cor Landasan Parkir Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment I 5.2.2.20.23.009 Cor Landasan Parkir Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment II 5.2.2.20.23.009 Cor Landasan Parkir Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment III 5.2.2.20.23.009 Cor Landasan Parkir Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment IV 5.2.2.20.23.009 Cor Landasan Parkir Aset Pemda Jl. Jembatan Besi Segment V 5.2.2.20.23.009

6394 6395 6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6405 6406 6407 6408 6409

48.368.894,00 48.124.051,00 48.196.828,00 48.428.467,00 48.335.831,00 48.381.362,00 48.381.362,00 48.381.362,00 26.902.720,00 48.219.471,00 48.567.818,00 48.567.818,00 48.567.818,00 33.820.117,00

5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009

6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 6423 6424 6425

48.549.175,00 48.681.622,00 48.681.622,00 48.681.622,00 46.813.327,00 48.166.361,00 48.704.155,00 48.501.211,00 48.521.417,00 48.281.282,00 48.024.763,00 48.279.535,00 48.005.560,00 48.361.120,00 48.105.772,00 48.183.651,00

4. KEC. PALMERAH 1. Sal. Jl. Tomang Asli 2. Sal. Jl. Garuda Segmen I 3. Sal. Jl. Garuda Segmen II 4. Sal. Jl. Garuda Segmen III 5. Sal. Jl. Garuda Segmen IV 6. Sal. Jl. Kota Bambu Utara IV 7. Sal. Jl. Slipi II 8. Sal. Jl. Insp. K. Grogol (Kemanggisan s/d Jl. Sulaiman) 9. Sal Jl. Palmerah Barat depan SMP 16 10. Sal Jl. Kemanggisan Utama I 11. Sal. Jl. Kota Bambu Utara I 12. Sal. PHB Wijaya Kusuma Sisi Barat 13. Sal. PHB Wijaya Kusuma Sisi Timur 14. Sal. PHB Waduk Hankam Segmen I 15. Sal. PHB Waduk Hankam Segmen II 16. Sal. PHB Waduk Hankam Segmen III

KODE REKENING NO. SPT 3 4

BIAYA (RP) 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5. KEC. GROGOL PETAMBURAN Sal. Jl. Indraloka Raya Sal. PHB Muwardi Segmen I Sal. PHB Muwardi Segmen II Sal. PHB Muwardi Segmen III Sal. PHB Muwardi Segmen IV Sal. PHB Makaliwe Segmen I Sal. PHB Makaliwe Segmen II Sal. PHB Makaliwe Segmen III Sal. PHB Makaliwe Segmen IV Sal. PHB Makaliwe Segmen V Sal. PHB Makaliwe Segmen VI

5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009

6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436

48.251.851,00 48.679.157,00 48.679.157,00 48.679.157,00 48.336.734,00 48.504.176,00 48.504.176,00 48.504.176,00 48. 504.176,00 48. 504.176,00 48. 504.176,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6. KEC. TAMAN SARI Sal. Jl. Mangga Besar IV R Sal. Jl. Gedong Sal. Jl. Keutamaan Sal. Jl. Pintu Besar Utara Sal. Jl. Tangki Lio Timur Sal. Jl. Talib I Sal. Jl. Taman Sari X Sal. Jl. Mangga Besar VI Selatan Sal. Jl. Mangga Besar VI Utara

5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009

6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6403 6404

47. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48.

896.55800 164.150,00 413.126,00 424.467,00 149.419,00 041.857,00 107.554,00 227.707,00 227.707,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

7. KEC. KEMBANGAN Sal. Jl. H. Lebar Sisi Barat Sal. Jl. Madrasah Sal. Jl. Komplek BTN Basmol Sal. Jl. Masjid At’ Taqwa Sal. Jl. Bugis Utama Sal. Jl. Kembangan Karang Tengah Sal. Jl. Kembangan Utara Sisi Barat Sal. Jl. Pos Pengumben Lama Sal. Jl. Joglo Raya Sal. Jl. Joglo Raya Lanjutan Sal. PHB Melati Sal. PHB Mawar Merah Sal. PHB Jl. Murni

6444 6445 6446 6447 6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456

48. 47. 48. 47. 47. 48. 48. 48. 43. 48. 48. 48. 48.

128.047,00 857.006,00 144.202,00 624.603,00 510.674,00 134.181,00 172.334,00 279.535,00 202.734,00 055.620,00 671.894,00 378.823,00 230.570,00

8. KEC. KALIDERES Sal. Jl. Daan Mogot Jalur Tengah (Dari Perbatasan s/d Jl. Peta Selatan) Sal. Jl. Warung Pojok RW 05 Semanan Sal. Jl. Warung Gantung Sal. Jl. Bambu Larangan Sal. PHB Kumbang Sal. PHB Bakti Pramuka Sal. Jl. PHB TPU Tegal Alur Sisi Barat Sal. Jl. PHB TPU Tegal Alur Sisi Timur Thp I Sal. Jl. PHB TPU Tegal Alur Sisi Timur Thp II Sal. Jl. PHB Kamal Benda Tahap I Sal. Jl. PHB Kamal Benda Tahap II

5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.009

6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467

41. 48. 47. 48. 40. 48. 48. 48. 48. 48. 46.

625.475,00 493.936,00 150.020,00 477.716,00 990.649,00 247.734,00 648.621,00 648.621,00 648.621,00 359.030,00 658.167,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

JUMLAH KESELURUHAN

4.526.695.246,00

Sambungan

EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

Pelepasan Tanah Hambalang.................................................................................................................dari Hal. 01 kan “surat palsu” dengan diciptakan sedemikian rupa oleh Direktur Utama PT. Buana Estate yang saat itu dijabat oleh Ratmani (istri Probosutedjo) serta terindikasi konspirasi dengan Gusyaaf Hendrik Mantik (alm) pada tahun 1967 silam. Kemudian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 yang diduga diterbitkan berdasarkan surat palsu tersebut dapat diperpanjang lagi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan jabatan dan sudah selesai proses peradilannya di PTUN Jakarta. Disebabkan dalam penerbitan SK untuk perpanjangan HGU tersebut Joyo Winoto, PhD terindikasi konspirasi dan gratifikasi dalam penerbitannya, Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN, Drs Dolok F. Sirait di Jakarta Minggu lalu. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu diduga dalam melaksanakan isi putusan tersebut penuh dengan “teka teki” yang patut dipertanyakan. Sumber yang berniat untuk membela masyarakat kecil terjolimi ini juga mengatakan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; poin b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” imbuhnya. Adapun kronologis kisah dibalik ki-sah Tanah Hambalang tersebut adalah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d 1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107, 108, 220, 213 milik NV Handel en Cultuur Matsc Tji-deratie seluas 813 Ha yang masih berlaku sampai dengan 1980 di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan selanjutnya di-singkat Perkebunan Ciderati. Tahun 1961 tanah perkebunan Ciderati yang tadinya disewa rakyat dari NV Handel en Cultuur Matsc Tji-deratie seluas 350 Ha tidak lagi mem-bayar sewa dan tahun 1961 masya-rakyat mulai membayar pajak bumi tanah tersebut. Kemudian pada tahun 1967 tang-gal 25 Nopember, Surat Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria No. 1364/Kepad/P/1967 (Diduga surat palsu) yang memberi ijin kepada KODAM V JAYA untuk menggarap perkebunan Ciderati, de-ngan ketentuan diwajibkan membayar ganti rugi garapan kepada rakyat bu-kan kepada NV Handel en Cultuur Ma-tschppij Tjideratie selaku pemilik sah HGU atas tanah dimaksud. Selanjutnya, 15 Juni 1976, Ratmani (is-tri Probosutedjo selaku Direktur Utama PT. Buana Estate) memberi su-rat kuasa kepada suaminya Probosoetedjo untuk memanfaatkan surat yang patut diduga palsu yaitu No.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas. Tgl 18 Juni 1976, Probosoetedjo dan Gustaf Hendrik Mantik (Almar-hum) menghadap Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, membuat akta pese-tujuan, KODAM V Jaya men-jual/melepas tanah kepada PT. Buana Estate perkebunan Ciderati seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 dan sekaligus melepas/ menyerahkan ke Negara objek tanah perkebunan Ciderati tersebut. Akta tersebut patut diduga palsu dan isinya juga tipu muslihat serta rangkaian kebohongan. Pada tgl 13 Agustus 1976, No.63/1976 surat keterangan pendaftaran ta-nah dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tertulis an. De te Duitenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie yang berarti tidak ada penyerahan tanah Perkebunan

Ciderati ke Negara RI se-suai akta No. 39 tgl.18-6-1976. Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25 Ja-nuari 1977, SK Mendagri No. SK1/ HGU/DA/77, memberikan HGU atas tanah perkebunan Ciderati ke-pada PT. Buana Estate dengan ke-wa-ji-ban: Memberi ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan ke-pada rakyat penggarap di atas tanah tersebut. Akan tetapi baik kepada NV Handel en Cultuur Matschappij Tji-deratie maupun kepada rakyat peng-garap, tidak ada menerima ganti rugi dari PT. Buana Estate. Setelah itu pada tgl 21-3-1977, ta-nah perkebunan Ciderati dijadikan HGU No.1 an. PT. Buana Estate oleh BPN tanpa sepengetahuan masyarakat dan Kepala Desa Hambalang, dan tanpa membayar ganti rugi garapan kepada masyarakyat maupun kepada NV Handel en Cultuur Matschappij. Baru diketahui masyarakat bahwa tanah garapan mereka sudah terbit HGU pada tahun 1996 yaitu setelah ± 19 tahun sudah terbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Ciderati sebe-narnya baru akan berakhir dan kembali menjadi tanah Negara Tanggal. 23 September1980. Tgl. 23 Desember 2002, Surat Keterangan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang me-nyatakan HGU No. 1 an PT. Buana Estate berakhir mulai tanggal 31-12-2002 dan kembali menjadi tanah negara, dan tidak dapat diperpanjang karena tidak me-menuhi syarat perpanjangan HGU. Tgl 1 Juni 2006, terbit SK BPN No. 9/ HGU/BPN/2006 tentang perpanjangan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru. SK tersebut mewajibkan PT. Buana Estate supaya terlebih dahulu menyelesaikan penggarapan rakyat yang ada di atas lahan tersebut. Tgl 15 Juni 2006, atas dasar SK No 9 tersebut terbit HGU No 149 tan-pa sepengetahuan rakyat dan ke-pala desa dan tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakyat. Setelah itu, 20 Juli 2007, Putusan Pidana No. 207 dan 208/Pid.B/2007 PN Cibinong memasukkan pen-jara 6 orang penggarap tanah per-ke-bu-nan Ciderati/sengketa ke Rutan Plen-dang Bogor, dengan alasan merusak tanaman di atas tanah perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuai sertifikat HGU No 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate. Padahal rakyat telah menggarap tanah tersebut secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Pada 20 Februari 2008, Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat HGU No 149 Tgl 15 Juni 2006. 16 September 2009, Putusan MA-RI No. 72 PK/TUN/2009 yaitu yang menolak PK yang diajukan Kepala BPN-RI dkk, dan Tgl. 14 Desember 2009, surat Kepala Kantor Pertanahan Bogor No. 600 ke-pa-da Kanwil BPN Jawa Barat yang me-mo-hon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tgl. 9 Juli 2010 No. W2.TUN.146/ AK.06/Vll/2009 surat Ketua PTUN Jakarta kepada kepala BPN-RI dan Ke-pala Kantor Pertanahan Bogor perihal Pengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Tgl 17 Pebruari 2010 surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat kepada Kepala BPN-RI No. 663/19-32/ll/2010 yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai ke-kuatan hukum tetap. Kemudian Tgl. 1 Maret 2010, pengumuman Ketua PTUN Jakarta tentang Amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 16-2-2008 agar diketahui oleh masyarakat. Dan, Tgl. 24 Maret 2010, Surat Ketua PTUN Jakarta No.W2/TUN I.57/HK.06/lll/2010 kepada: Presiden RI dan kepada Ketua DPR-RI perihal pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hu-kum tetap. Setelah itu tgl 22 Juli 2010, Majelis Hakim Perdata PN Cibinong mengucapkan putusan perkara perdata No.146 /Pid.G/ 2009/PN Cbn yang intinya menyebut bahwa tanah seng-keta 211,75 Ha adalah sah milik PT. Bu-ana Estate memiliki HGU No.149 tgl 15-6-2006 dan akta Notaris R.

Soerojo Wongsowidjojo SH No. 39 tgl. 18 Juni 1976 yang diduga asli teta-pi palsu. Sampai dengan saat ini tahun 2011 tanah sengketa/garapan rakyat 211,75 Ha tersebut, fisik tanahnya masih dikuasai dan diu-sa-hakan oleh PT. Genta Prana cq ma-syarakat. Namun demikian, pada tgl 19 Januari 2011 kembali PT. Buana Estate memasang plang PT. Buana Esta-te di atas sengketa 211,75 ha dengan cara kekerasan/tidak mau dilarang kepala desa dan rakyat. Masyarakat Desa Hambalang Bogor tidak berani ber-tindak lebih keras karena trauma pada peristiwa yang sama pada tahun 2007 lalu, dimana beberapa orang masyarakat masuk penjara karena mencabut plang yang dipasang PT. Bu-ana Estate. Adapun isi dari akta persetujuan yang dibuat di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, antara KODAM V Jaya yang menjual/melepas tanah perkebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 adalah, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.” Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama. Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian atas nama Ibu Ratmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua. Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor:1364/Kapad/ P/1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris. Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tanah terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian luas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya. Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan di bawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat. Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama. Bahwa di dalam lingkungan tanah-tanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik rakyat yang tetap menjadi hak milik rakyat yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini. Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 ha tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Pertama atas

tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut. Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain. Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karangasem, yang luasnya kurang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanah-tanah: Bekas Hak Kripacht nomor: 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/ 1934, Bekas Hak Kripacht nomor : 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor: 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/ 1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/ 1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2, yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (peta) yang diberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minut akta ini. Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah. Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua karena sebab apapun juga tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah yang diuraikan diatas. Pasal 4. Untuk pelepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap meter persegi atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.500.000,- dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitansinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut. Apabila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain pembayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan. Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat

ukur/gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini. Pasal 6. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benarbenar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanahtanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/ mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanah-tanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa. Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan dapat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut. Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua. Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanahtanah hak milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut diatas. Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang. Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanahtanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biayabiaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanah-tanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna Bersambung ke hal 11

Sambungan

EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

Diduga Terjadi Korupsi............................................................dari hal. 01 persegi diperpanjang secara memecah luasnya menjadi beberapa sertifikat atas nama PT. Buana Estate berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPN RI Nomor 9/ HGU/BPN/2006 yang terindikasi cacat hukum, dimana SK tersebut ditanda tangani oleh Joyo Winoto, PhD saat menjabat Kepala BPN RI, akibatnya Joyo Winoto selaku pejabat publik terindikasi lakukan konspirasi bersama Probosutedjo dengan merugikan Negara, baik dalam penerbitan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006 maupun penerbitan SK pembatalannya Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011. Setelah terjadi perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dimana PK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI sudah ditolak, tetapi akibat Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI tidak taat dalam menjalankan isi putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan tepat waktu, membuat PT. Buana Estate selaku penggugat masih dapat melakukan gugatan perdata terhadap PT. Genta Prana. Padahal dalam gugatan PTUN sebelumnya, PT Buana Estate termasuk sebagai pihak tergugat. Hal tersebut disampaikan dengan lugas oleh Direktur Utama PT. Genta Prana, Kombes Pol (Purn) Drs. Dolok F. Sirait di Jakarta kepada Kantor Berita RBN baru baru ini. Pensiunan Kepolisian ini juga menambahkan, “Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang telah memutus perkara perdata antara PT. Buana Estate dan PT. Genta Prana pada tingkat Kasasi, Suwardi, SH, MH bersama anggota Majelis Hakim Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH sudah saya laporkan kepada Ketua MA RI dan Ketua Komisi Yudisial (KY), disebabkan isi putusan kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seperti bertentangan dengan isi putusan kasasi perdata. Selaku masyarakat pencari keadilan, saya menjadi bingung atas putusan tersebut. Kedua putusan tersebut merupakan sama sama produk hukum dari Mahkamah Agung, tetapi isi putusannya dapat kontroversial” imbuhnya. Sebelum perkara perdata dimulai, perkara PTUN sebelumnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI terindikasi takut menjalankan putusan hukum karena takut terhadap pengaruh Probosutedjo, akibatnya membuat dampak delik hukum yang berkepanjangan. Terjadi tiga perkara pada satu objek perkara. Perkara pada PTUN, Pidana dan Perdata dengan objek perkara adalah tanah Hambalang Bogor. Isi putusan pada tingkat Kasasi PTUN dan Kasasi Perdata, memiliki isi putusan terindikasi salah penerapan hukum. Dalam surat laporannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI, DR. Hatta Ali SH, MH di Jakarta, Dolok Sirait menyampaikan, “Ijinkan dan maafkan kami, karena hari ini Rabu tanggal 17 Oktober 2012, saya bernama Drs. Dolok F. Sirait selaku Direktur Utama PT. Genta Prana beralamat di Jl. Cipinang Baru Raya No. 21-23 Jakarta Timur, dengan hormat melaporkan Hakim Agung MA, H. Suwardi, SH, MH, Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH dan H.Abdul Kadir Mappong, SH” tandasnya. Bahwa PT. Buana Estate selaku termohon Kasasi telah menyerobot/tidak membayar ganti rugi tanah PT. Genta Prana selaku Pemohon Kasasi atas seluas 211,75 Ha di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Tanah 211,75 Ha tersebut telah dijadikan sebahagian dari sertifikat HGU Nomor 149 tanggal 15-6-2002 an. PT. Buana Estate/termohon PK. “Sertifikat No. 149 tersebut telah dibatalkan oleh Joyo Winoto sesuai SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt-BPN RI/2011 tanggal 15-4-2011 atas dasar putusan Kasasi TUN MA-RI No. 482 K/TUN/2007 tgl.20-2-2008 jo. putusan PK MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl.16-9-2009. Surat Perintah atau Surat Eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta No. W.2TUN 1.1tanggal 9-7-2008, beserta arahan dari Presiden RI sesuai dengan surat Mensesneg No.R92/M.Sesneg/ D4/ PU.10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011, supaya BPN menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) an. PT. Genta Prana selaku Pemohon Kasasi atas tanah 211,75 Ha

tersebut. Namun demikian, sampai Joyo Winoto digantikan oleh Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI, sertifikat HGB PT. Genta Prana tersebut seperti terkatung katung “ imbuhnya. PT. Estate Buana menggugat perdata PT. Genta Prana ke PN. Cibinong dengan putusan bahwa tanah 211,75 Ha adalah sah milik PT. Buana Estate, karena PT. Estate Buana memiliki sertifikat HGU No. 149 yang dikeluarkan oleh BPN selaku pejabat berwewenang, sesuai putusan PN Cibinong No. 146/Pdt.G/2009/PN Cbn tanggal 15-7-2010. Kemudian, putusan pengadilan pertama tersebut dikuatkan lagi pada tingkat banding, yaitu putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung No. 3737/Pdt/2010/PT Bdg tanggal 12-4-2011, dan dikuatkan lagi pada isi putusan Kasasi Mahkamah Agung oleh Suwardi SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim Agung MA, bersama Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH masing masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung, dengan putusan MA No. 2980K/Pdt/2011 tanggal 21 Mei 2012. Padahal, keberadaan sertifikat No. 149 atas nama PT. Buana Estate yang telah dijadikan oleh Pengadilan Negeri (PN) Cibinong sebagai dasar kepemilikan PT. Buana Estate tersebut sudah dibatalkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI maupun selaku pejabat yang berwenang untuk melakukan pembatalan atas SK yang ditanda tangani sendiri. Bahwa isi putusan TUN Kasasi MA RI jo. putusan PK MA RI, telah memutuskan, “bahwa tanah seluas 211,75 Ha adalah sah milik PT. Genta Prana” sedangkan isi putusan perdata MA RI juga memutuskan bahwa tanah seluas 211,75 Ha tersebut adalah sah milik PT. Buana Estate. Padahal tanah 211,75 Ha tersebut merupakan tanah yang diserobot dengan tidak memberi ganti rugi oleh PT. Buana Estate terhadap PT. Genta Prana” tandasnya. “Laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami berani angkat sumpah atas kebenarannya. Dengan hormat dimohon kesediaan Bapak Ketua untuk memeriksa dan mempertimbangkan laporan kami ini, serta mengambil tindakan tegas terhadap Hakim H. Suwardi SH dkk apabila terbukti bersalah. Semoga institusi Mahkamah Agung RI masih tetap sebagai tempat mencari atau mendapat keadilan bagi masyarakat. Demikianlah kiranya menjadikan maklum dan atas perhatian serta tindakan Bapak Mahkamah Agung RI, diucapkan banyak terima kasih” seru Dolok mengakhiri suratnya. Adapun tembusan surat tersebut disampaikan dengan hormat kepada: Menteri Hukum dan Ham RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Muda Pengawasan MARI, Ketua Muda Pembinaan MA-RI, dan Hakim yang bersangkutan H. Suwardi, SH, MH, dengan Anggota Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH, bersama H. Abdul Kadir Mappong, SH. Sedangkan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, DR. H. Eman Suparman, SH, MH di Jakarta, Drs. Dolok F. Sirait juga telah membuat surat laporan dengan inti pokok surat “Mohon Dikenakan Sanksi Hukum” terhadap Hakim yang terindikasi salah penerapan hukum dalam memutus perkara serta diduga keras terjadi suap dan atau gratifikasi. “Pada hari ini Rabu tanggal 17 Oktober 2012, saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama: Drs. Dolok F. Sirait, selaku Direktur Utama PT. Genta Prana Alamat Jl. Cipinang Baru Raya No. 21-23 Jakarta Timur, dengan ini melaporkan penyimpangan/ kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Perdata PN Cibinong sesuai putusan No. 146/ Pdt.G/2009/PN Cbn tanggal 15-7-2010 dan dikuatkan oleh Majelis Hakim PT Bandung dengan Putusan No. 373/Pdt/ PT Bdg tanggal 12-4-2011”. Kemudian, oleh Majelis Hakim MA RI, Yang Mulia H. Suwardi, SH, MH bersama Anggotanya Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH dengan putusannya No. 2980K/Pdt/ 2011 tanggal 21 Mei 2012, menyatakan, tanah 211,75 Ha di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor adalah sah milik PT. Buana Estate dengan alasan, bahwa PT. Buana Estate memiliki sertifikat No. 149 yang dikeluarkan oleh BPN selaku instansi berwewenang. Padahal sertifikat No. 149

tersebut sudah dibatalkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN No. 1/Pbt-BPN-RI/2011 tanggal 14 April 2011 lalu, serunya. SK Pembatalan No. 1/Pbt-BPN-RI/ 2011 tersebut adalah untuk menjalankan keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 jo. Putusan PK Mahkamah Agung No. 72/ PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 dan juga sudah ada surat perintah eksekusi dari PTUN Jakarta No. W2TUN1.146/ HK-06/VII/2009 tanggal 9-7-2009 serta arahan dari Presiden RI, sesuai dengan surat Mensesneg R92/M.Sesneg/D-4/ PU10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011. Adapun hal yang kami laporkan adalah terkait dengan pokok perkara diduga telah terjadi rekayasa dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan, dan tipu muslihat itu dapat dijadikan menjadi dasar keputusan oleh majelis hakim dalam membuat keputusan perdata. Putusan hakim terindikasi keliru tersebut kemudian dikuatkan oleh PT Bandung dan Mahkamah Agung RI, dengan isi putusan, “mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 01/ Pen.Pdt/CB/2010/PN.CBN Jo. 146/ Pdt.G/2009 PN. CBN tanggal 19 Juli 2010” tegas Dolok dalam suratnya. Menyatakan PT Buana Estate selaku penggugat terhitung semenjak tanggal 21 Maret 1977 adalah pemegang hak yang sah atas tanah seluas 7.050.550 M2 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Hambalang Surat Ukur/Uraian Batas No. 10/1977 tanggal 14-3-1977, tercatat dan terdaftar atas nama Penggugat (PT. Buana Estate). Menyatakan Surat permohonan perpanjangan hak penggugat dengan No. 01/BE/III/2000 kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III atas tanah dengan Sertifikat HGU No.1/ Hambalang seluas 7.050.550 M2 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 3112-2002 adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 10 (1) PP No. 40/1996. Menyatakan permohonan perpanjangan hak yang diajukan penggugat dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menyebabkan hak Penggugat terhadap tanah dengan sertifikat HGU No.1/Hambalang hapus sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 47 PP No. 24/1997. Menyatakan perpanjangan Sertifikat HGU No. 1/Hambalang untuk dan atas nama Penggugat sesuai dan berdasarkan surat keputusan Turut Tergugat I No. 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang “Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Untuk Jangka Waktu 25 Tahun”, sejak haknya berakhir tanggal 31 Desember 2002 adalah sah serta sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan proses perpanjangan, pemecahan dan penerbitan Sertifikat HGU No. 1/Hambalang untuk jangka waktu 25 tahun, terhitung semenjak sertifikat diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2006, HGU No. 146/Sukahati seluas 594.014 M2, HGU No. 147/Sukahati seluas 74.650 M2, HGU No. 148/Sukahati seluas 375.110 M2, HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2, HGU No. 150/Tangkil seluas 178.570 M2, HGU No. 151/ Tangkil seluas 575.070 M2. Total luasnya 6.284.389 M2 adalah sah dan sesuai prosedur serta ketentuan hukum pertanahan yang berlaku atau berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan Sertifikat HGU masingmasing dengan No.146/Sukahati No. 147/Sukahati, No.149/Hambalang, No. 151/Tangkil, untuk dan atas nama penggugat adalah merupakan tanda bukti hak yang sah dijamin oleh undang-undang; “Menyatakan PT Buana Estate selaku Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah secara hukum atas Sertifikat HGU masing-masing dengan HGU No.146/Sukahati, HGU No.147/

Sukahati, HGU No.148/ Sukahati, HGU 149/Hambalang, HGU 150/Tangkil HGU No. 151/Tangkil terhadap tanah tanah dengan luas keseluruhan 6.284.389 M2 (enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan masa berlaku 25 tahun ke depan, terhitung semenjak sertifikat sudah diterbitkan tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Desember 2027” ujarnya. Dolok Sirait juga menambahkan, adapun kisah dibalik kisah terkait tanah Hambalang memiliki cerita yang sangat unik, yaitu, pada tahun 1929 s/d 1938 ada 5 bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan disebut Perkebunan Ciderati. Merupakan Hak Erpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an. NV. Handel en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ dan disingkat NV Handel. Seluas 350 Ha dari 813 Ha tersebut disewakan kepada masyarakat berupa bentuk kerja sama plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, tetapi lama kelamaan kemudian masyarakat Hambalang Bogor menjadi status penggarap dan kemudian oleh panitia Landeform dibuat menjadi milik rakyat dengan kewajiban membayar pajak bumi. Pada tahun 1976 PT Buana Estate membeli tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 1806-1976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain, Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan Ciderati. Pada tahun 1976 Kodam V Jaya mengaku sudah membebaskan perkebunan Cideratie 623 Ha dari masyarakat Hambalang, padahal hal tersebut diduga hanya tipu muslihat dari PT Buana Estate dan masyarakat Hambalang belum pernah menerima ganti rugi atas tanah garapannya. Baru pada tahun 2009/2010 PT Buana Estate mencoba memberi ganti rugi kepada puluhan masyarakyat di Desa Hambalang dan Kodam V Jaya berjanji akan membebaskan lagi garapan masyarakat seluas 131 Ha yang sudah dijual tersebut. Adapun tanah yang diakui oleh Kodam V Jaya pada tgl 18-06-1976 sudah dibebaskan, sedangkan tanah yang akan dibebaskan lagi oleh Kodam V Jaya dapat dijual langsung pada tanggal 18 Juni 1976 lalu kepada PT Buana Estate. Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor No. 63/1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebunan tersebut bukan tanah milik Kodam V Jaya. Lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di peraturan militer untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalui Notaris, apalagi menjual tanah orang lain kepada orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep serta atas persetujuan Menteri Keuangan RI dan bukan melalui Notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate seluas 7.050.550m2, bukan atas dasar bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli oleh PT Buana Estate. Tetapi atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-11977 dengan ketentuan: PT Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 jo. tgl 21-3-1974 No. SK20/DJA/1974 yang ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri dan diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap perkebunan Ciderati tersebut. Adapun ganti rugi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT Buana Estate, tetapi SK perpanjangan HGU dapat langsung disetujui oleh BPN RI untuk menerbitkan sertifikat PT Buana Estate atas permohonan No. 16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 12-7-1976 dan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. PT Buana Estate tidak membayar ganti rugi terhadap masyarakat walaupun sudah ada ketentuan pada SK No. 1, yaitu harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Walaupun belum ada ganti rugi namun PT

Buana Estate langsung mendapatkan hak HGU tanpa sepengetahuan masyarakat dan sertifikat dapat langsung terbit dengan praktek pilih kasih. Masyarakat maupun aparat pemerintah Kabupaten Bogor tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah dijadikan sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Masyarakat baru mengetahui sekitar tahun 1996 ketika tanah tersebut mau diurus sertifikatnya oleh masyarakat ke BPN. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 540-07 KW BPN-PAN “B” 2004 tgl 2412-2004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 21-03-1977 seluas 7.050.550 m2 an. PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGU sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 23-12-2002 No. 250-46. Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara di bawah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998. Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT Buana Estate, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999. SK BPN No. 9 tersebut langsung dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu.Sertifikat No. 147, 148 dan sertifikat No. 149 seluas 4.486.975 m2 di dalamnya terdapat tanah sengketa seluas 2.117.500 m2 dan sertifikat HGU No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-42011). Delapan sertifikat tersebut diterbitkan tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM ke 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 maupun Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979. Patut diduga tanah tersebut telah diserobot oleh PT Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, dan sesuai dengan Akta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 bahwa tanah tersebut dibeli oleh PT Buana Estate dari Kodam V Jaya merupakan tindakan yang tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/ 1977, bahwa tanah perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT Buana Estate dengan cara harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap. Dengan menyalahgunakan wewenang Kepala BPN RI yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 yakni SK perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan, PT Buana Estate harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran terhadap masyarakat penggarap. Tetapi, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat, sertifikat No. 149 langsung dapat terbit dan di dalam areal sertifikat No. 149 terdapat tanah masyarakat Hambalang Bogor seluas 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149, belum pernah ada ganti rugi dari PT Buana Estate terhadap masyarakat, dan tanah garapan masyarakat tersebut patut diduga benar telah diserobot oleh PT Buana Estate, baik dari masyarakat maupun dari CV. Handel serta diduga juga hal itu dilakukan secara konspirasi dan atau “persekongkolan” antara Joyo Winoto dengan Probosutedjo, tandasnya. Penerbitan Surat Keputusan Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI diduga menjual tanah negara, disebabkan dasar pelepasan hak atas tanah negara berdasarkan SK Kepala BPN RI dengan akibat perkaya Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate. Adapun inti dari isi Surat Keputusan (SK) Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011, yaitu SK pembatalan terhadap SK Nomor 9. Adapun keberadaan SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149, dan HGU Nomor 149 merupakan satu Bersambung ke hal 10

Lampiran Berita

EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

Diduga Terjadi Korupsi...........................................................................................................................dari Hal. 09 diantaranya beberapa sertifikat yang sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapi asal muasal sertifikat tersebut berasal dari satu sertifikat yaitu HGU Nomor 1. HGU Nomor 1 merupakan milik PT Buana Estate dimana pada saat penerbitan sertifikatnya berdasarkan alas hak yang diduga berdasarkan surat palsu disebabkan surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di Notaris, tetapi pelepasan hak atas tanah tersebut dapat dipindah tangan. Kemudian masa HGU habis dan diperpanjang lagi dengan SK Kepala BPN RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika dijabat oleh Joyo Winoto. Setelah terjadi gugat menggugat di PTUN Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, SK Nomor 9 sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dapat tercipta. Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 hanya membutuhkan waktu empat belas hari, sejak dari tanggal SK diterbitkan sampai tanggal tanda tangan penerbitan sertifikat. Adapun inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto ketika penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011. SK penerbitan Nomor 9 diduga salahgunakan wewenang disebabkan SK Joyo Winoto dapat terbit secara “prematur”. Kemudian digugat di PTUN dan perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum te-

tap, dimana PK dari Joyo Winoto ditolak. Setelah pergumulan yang panjang antara kepastian hukum dan legalitas tanah dengan dikawal oleh pengawal kebenaran, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, membuat SK pembatalan No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011, yaitu pembatalan sebagian. Setelah SK pembatalan terbit, tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Adapun SK pembatalan adalah untuk menjalankan putusan Kasasi dan PK di PTUN, supaya BPN menerbitkan SK atas HGB PT Genta Prana karena PK dari Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ditolak oleh MA RI. Setelah SK Pembatalan yang sudah dinanti sekian lama dan surat permohonan pembatalan juga sudah disampaikan oleh PT Genta Prana, namun demikian isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 terindikasi “aneh bin aneh” karena isi SK diduga bertentangan dengan isi putusan MA RI pada tingkat PTUN. Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang dalam penerbitan SK. Seharusnya isi SK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, dalam penerbitan sertifikat tanah sifatnya hanya menjalankan putusan hukum. Bukan tugasnya untuk membuat keputusan hukum, tetapi tupoksinya adalah menjalankan putusan hukum terkait pertanahan, bila putusan hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kepiawaian Joyo Winoto dalam menerbitkan SK pertanahan diduga telah turut serta menjual tanah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila dikaji dari

wewenang penerbitan SK pertanahan di atas 7,5 hektar yang terindikasi salahgunakan jabatan. Keberadaan SK Pembatalan oleh Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang disebabkan tidak menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan benar dan profesional. Tetapi malah sebaliknya yang terjadi terhadap tanah PT Genta Prana, karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 adalah, MEMUTUSKAN Menetapkan: PERTAMA: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/ 2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006

LAMPIRAN BERITA Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS kepada Presiden Republik Indonesia

Jakarta, 17 Januari 2012 No. Perihal

: :

187/Kf-SK/12 Kepada Yth. Permohonan perlindungan Bapak Presiden Republik Indonesia hukum dan sekaligus (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) konfirmasi terkait indikasi di Jakarta. penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta. 10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto, semenjak masih menjabat selaku Kepala BPN RI sampai statusnya mantan Kepala BPN RI, Joyo Winoto belum pernah bersedia untuk memberikan komentar terhadap pers yang melakukan konfirmasi terkait tanah Hambalang Bogor. Sedangkan penelusuran terhadap pihak PT Buana Estate, Probosutedjo sangat sulit untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi. Di lain sisi, Soeroso Ono, SH, MH selaku Panitera Mahkamah Agung RI menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, “Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi putusan tersebut. Demikian untuk menjadi maklum” ujarnya. Saat dilakukan konfirmasi terhadap Ketua Majelis Hakim Kasasi Perdata, Suwardi, SH, MH dan Anggotanya, Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH beserta H. Abdul Kadir Mappong, SH, keberadaan tim Majelis Hakim Kasasi tersebut sangat sulit ditemui untuk diminta komentar. (TIM SATU RBN)

Surat jawaban perlindungan hukum dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Nomor Sifat Derajat Lamp Perihal

: : : : :

SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Biasa Segera Pemberitahuan

Jakarta, 11 April 2012

Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih. a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001 Tembusan : Arsip

Lampiran berita Bersambung ke hal 11

Sambungan

EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

Gubernur DKI Diminta (Daftar Data).................................................................................................................dari Hal. 06 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 275.400.000,00 Pemeliharaan AC Chiller Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 750.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 707.400.000,00 Pemeliharaan Pompa Air Bersih Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.100.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 275.400.000,00 Pemeliharaan Air Limbah STP Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/ Limbah (IPAK/IPAL) 657.400.000,00 Pemeliharaan Pembangkit Listrik (Genset) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 179.900.000,00 Pemeliharaan AC Split Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 88.250.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Almatur Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 750.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00

Mantan Kasudin.......................................................................................................................................dari Hal. 07 021 dengan judul, “Kejari Jakbar Diminta Lakukan Penyelidikan, Kasudin Tata Air Jakbar Heryanto Terindikasi Perkaya Diri”, Heryanto langsung mengirim utusannya untuk lakukan suap terhadap insan pers Rp. 2,5 juta, dengan tujuan agar Kantor Berita RBN menghentikan pemberitaan. Heryanto terkesan seperti “takut” bila indikasi korupsinya ditulis dengan berseri secara benar dan berimbang, demi terwujudnya supremasi hukum terhadap indikasi perkaya diri yang dilakukan Heryanto ketika menjabat Kasudin. Anggaran dana saluran di wilayah Kota Adminis-trasi Jakarta Barat sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU Tata Air Tahun Anggaran 2012 juga diduga menjadi ”ladang duit” untuk perkaya diri oleh Heryanto dengan nilai- milyaran rupiah. Di lapangan masih banyak di-temukan saluran lokal di be-berapa kecamatan wilayah Jakarta Barat dengan kon-disinya membutuhkan perbaikan dan perawatan, dimana dananya sudah ada diang-garkan pada Sudin PU Tata Air Jakarta Barat dengan cara pengadaan swakelola, teta-pi dana tersebut belum dapat juga terealisasi dengan baik. Contohnya saluran lokal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk maupun di Kecamatan Kembangan, Kecamatan Pal-merah, kondisinya sudah parah tetapi sampai saat ini belum ada realisasi perbaikan.

Adapun besar anggaran dari Sudin PU Tata Air Kota Jakbar Tahun Anggaran 2012, adalah Pe-me-liharaan Saluran Air Ke-ca-matan Kembangan (Refung-si) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah de-ngan biaya penertiban Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Pemeliharaan Sa-luran Air Kecamatan Kebon Jeruk (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ra-tus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya pe-ner-tiban Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Peme-liharaan Saluran Air Kec-am-atan Palmerah (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (se-m-bilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah de-ngan biaya penertiban Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar ru-piah) dengan cara swakelola. Selain dari dana peme-li-haraan saluran air tersebut di atas, masih ada lagi dana pemeliharaan infrastruktur sa-rana lokal Kota Ad-mi-nis-trasi Jakbar dengan pelak-sanaan triwulan I untuk wi-layah Kecamatan Kemba-ngan, Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Pal-merah Jakarta Barat sebesar Rp. 2.417.519.635,- (dua mi-lyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan da-na layanan pembersih sis-tem saluran Kodya Jakarta Barat (pekerjaan mendesak sepanjang tahun) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) per triwulan

untuk empat triwulan tahun 2012 dengan cara swakelola. Adapun anggaran tahun 2008 lalu, proyek peningkatan saluran Jalan Daan Mogot sisi utara (dari Jl. Penerangan s/d Jl Latumenten) Kecamatan Grogol Petamburan diduga fiktif dengan nilai HPS Rp. 928.589.092,- maupun proyek peningkatan saluran Jalan Jelambar Barat Kecamatan Grogol Petamburan dengan nilai proyek Rp. 686.873.849,-. Juga proyek pembangunan saluran PHB sejajar rel kereta api di Kecamatan Kembangan tahun anggaran 2011 dengan nilai HPS Rp. 934.136.021 terindikasi fiktif. Ketika hal tersebut di-kon-firmasi tertulis kepada Her-yanto saat masih menjabat selaku Ka-sudin PU Tata Air Jakbar, Her-yanto tak bersedia memberikan komentar, sedangkan Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakbar saat dikonfirmasi juga belum bersedia untuk memberikan tanggapan ataupun komentar serta terkesan menutup mata terhadap kerugian Negara yang terjadi. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap oknum yang terindikasi perkaya diri dari perbuatan korupsi, dalam hal ini BPKP bersama Inspektorat DKI Jakarta diminta untuk lakukan audit secara sinergis terhadap indikasi kerugian Negara ketika Her-yanto menjabat Ka-sudin PU Tata Air Jakbar. (TIM EMPAT)

Pelepasan Tanah Hambalang....................................................................................................................dari Hal. 08 pelepasan dan penyerahan kembali tanahtanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia serta mengajukan permohonan kepada yang berwajib. Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melakukan dan mengerjakan apapun juga yang diperlukan. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga. Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua. Selama Pihak Kedua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya. Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanahtanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demi-

kian dengan tidak mengurangi peraturanperaturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau diderita dengan apa yang dioperkan/dilepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut mulai tanggal pengoperan tanah-tanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua. Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan

Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Walaupun pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Perkara tanah antara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana yang objek perkaranya di Desa Hambalang Kabupaten Bogor dan saat ini dalam proses banding, rupa rupanya diduga telah terjadi kisah misteri dibalik kisah yang sangat unik jalan ceritanya. Adapun dasar penggarapan tanah oleh PT. Buana Estate berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana surat aslinya tidak dapat diperlihatkan termasuk pada saat membuat akta Notaris pelepasan hak menggarap dari Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya kepada PT Buana Estate. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI, sampai Joyo Winoto diganti selaku kepala badan tidak bersedia memberikan komentar. Sedangkan Probosutedjo sangat sulit untuk dikonfirmasi dalam melakukan konfirmasi. (Tim Red)

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 707.400.000,00 Perawatan Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 45.365.000,00 Perawatan Alat Fitness Lantai 13 Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga Fitness 88.250.000,00 Pemeliharaan Komputer di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Komputer/PC 88.250.000,00 Pemeliharaan Mesin Tik, Manual, Elektronik dan Faximile di Lingkungan Sekretariat Kota Adm. Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.100.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00

Diduga Terjadi Korupsi (Lamp Berita)....................................dari Hal. 10

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI Kepada Yth. Sdr. Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News Gedung Kuning Jl. Melawai III No. 28 Blok M, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi Putusan tersebut. Demikian untuk menjadi maklum. MAHKAMAH AGUNG RI PANITERA TTD SOEROSO ONO, SH, MH Tembusan Kepada Yth.: 1. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2. Pertinggal

Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Surat Kabar EDISI 23 | TAHUN II RABU, 14 NOVEMBER 12 DESEMBER 2012 EDISI 24 | TAHUN III | RABU, 29 NOVEMBER - 12 DESEMBER 2012

UNDANGAN KEBERSAMAAN PERAYAAN “ACARA KEBERSAMAAN” SEMINAR & DISKUSI – NATAL BERSAMA – MALAM KEAKRABAN JAKARTA, 14 DESEMBER 2012 THEMA: MARI KITA LAKUKAN PEMBENAHAN TERHADAP BANGSA SECARA BERSAMA SAMA DAN BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

ANTARA

KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS

harmonis antara insan pers, mitra pers, masyarakat pers dan masyarakat secara bersatu kita teguh pada sebuah momen bersama” : JUMAT, 14 DESEMBER 2012 : 21.00 WIB S/D SELESAI : GEDUNG KUNING LT.2 JL. MELAWAI III NO. 28 KAWASAN BLOK M SQURE JAKARTA SELATAN.

HARI/TGL WAKTU TEMPAT

BERSAMA D.

1. KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) 2. POKJA WARTAWAN PERTANAHAN (PWP) 3. POKJA WARTAWAN DKI JAKARTA (PWD) 4. LAW OFFICE DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES 5. DPD LSM GANNAS JAKARTA SELATAN 6. LAW FIRM HARATUA PANGGABEAN & ASSOCIATES 7. PT. BANGUN JIWA INDONESIA (PERUSAHAAN PERS) 8. MASYARAKAT BLOK M DAN SEKITARNYA A.

SEMINAR & DISKUSI a. SUB THEMA: “Supaya terciptanya peningkatan pemahaman materi standar kompetensi wartawan (SKW) terhadap insan pers secara bersama dengan diskusi bersama, demi terwujudnya insan pers untuk melakukan tupoksi pers sesuai dengan koridor pers.” b. ACARA HARI/TGL : JUMAT, 14 DESEMBER 2012 WAKTU : TERMIN I : 09.00 WIB S/D 11.00 WIB TERMIN II : 14.00 WIB S/D 16.00 WIB TEMPAT : GEDUNG KUNING LT.2 JL. MELAWAI III NO. 28 KAWASAN BLOK M SQURE JAKARTA SELATAN SYARAT PESERTA : WARTAWAN/JURNALIS MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK, MEDIA SIBER (MEDIA ONLINE) DAN BERSEDIA UNTUK MELAMPIRKAN FOTO KOPI KARTU PERS PENDAFTARAN : SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA GEDUNG KUNING LT.2 JL. MELAWAI III NO. 28 KAWASAN BLOK M SQURE JAKARTA SELATAN. TGL 3 DESEMBER 2012 S/D 10 DESEMBER 2012 NATAL BERSAMA SUB THEMA

HARI/TGL WAKTU TEMPAT C.

: “Bangun dan bangkitlah…! Rayakan Natal dengan damai dan penuh kasih. Kerajaan Allah sudah dekat. Juru selamat telah lahir. Mari kita lakukan tupoksi kita masing masing dengan benar dan berimbang. Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia.” : JUMAT, 14 DESEMBER 2012 : 19.00 WIB S/D 21.00 WIB : GEDUNG KUNING LT.2 JL. MELAWAI III NO. 28 KAWASAN BLOK M SQURE JAKARTA SELATAN.

MALAM KEAKRABAN SUB THEMA : “Terwujudnya perayaan acara kebersamaan dengan akrab dan

SUSUNAN PANITIA PENASEHAT

KETUA UMUM WAKIL KETUA UMUM SEKJEN WAKIL SEKJEN BENDAHARA WAKIL BENDAHARA A. SEKSI ACARA KOORDINATOR B. SEKSI DANA KOORDINATOR ANGGOTA C. D. E. F. G. H.

: KOMBES POL. (PUR) DRS. DOLOK F. SIRAIT, M. SUPRAPTO S.Sos, SYAMSUDIN SIHOMBING, DICKY R.Z. SIAHAAN, SH, LELO SIHOMBING, SH, ISMET FAUZIE, HARATUA PANGGABEAN, SH, PARLINDUNGAN SIHOMBING, WILSON SIHOMBING : LASPEN SIANTURI : JOSAPAT MARBUN : WITMAN HUTAGALUNG : AGUS SILITONGA : BERNIKE MIRANDA PARDEDE : POLMAN S. : P. PANJAITAN : MINGGUS SIHOMBING : JONTER SITUMORANG, LAMSIAR HUTAGALUNG, DEWI ANGRAENI

SEKSI KOMSUMSI KOORDINATOR : BERNARD SIMATUPANG SEKSI HUMAS KOORDINATOR : MONANG SIMORANGKIR SEKSI PERLENGKAPAN KOORDINATOR : M. SIANTURI SEKSI KEAMANAN KOORDINATOR : HERI EKAPUTRA SEKSI DEKORASI KOORDINATOR : BERNHARD SINAGA SEKSI DOKUMENTASI KOORDINATOR : BERTO SIMAJUNTAK JAKARTA, 27 NOPEMBER 2012 PANITIA PELAKSANA PERAYAAN “ACARA KEBERSAMAAN”

KETUA UMUM,

SEKJEN,

LASPEN SIANTURI

WITMAN HUTAGALUNG

SUSUNAN PANITIA NATAL Dewan Penasehat:

Drs. Effendy MS Simbolon, Djunker Sianturi, Edward Aritonang, Jamombang Aritonang, Kombes Drs. Somuntul Simatupang, MM, Drs. Oscar Siregar, MM, St. Ir. Kuradis Siregar, Johari Sianturi, Dr. Arles Ompusunggu, Ir. Adon Ompusunggu, Maurid Siburian, Kombes Leo Bajoka Togatorop, Ir. Parel Sianturi, Drs. Djaidin Rajagukguk, Dr. Wilson Rajagukguk Penasehat Panitia Panitia Pelaksana Ketua Umum Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Seksi Acara Koordinator Anggota

Seksi Dana Koordinator Anggota

: Eslon Rajagukguk : : : :

Ir. Lindur Siburian, MM Refelino Siregar, SE Adolf Rajagukguk, S.kom Bornok Ompusunggu, Amd

: Mark Majus Rajagukguk : Maretta Sianturi, Henry Sihombing, Aida Sianturi, Nelly Sianturi, Riris Sianturi

: Meyer Silaban : Julianto Sihombing, Marsanggul Siringoringo, Melvin Sianturi, Tagor Sianturi, SE Japerson Togatorop, Tamlin Sianturi, Anatasya Sihotang, Abner Sinaga, Pinta Siregar, Hotlida Rajagukguk, Paido Siregar, Jonifaer S, Despen Ompusunggu dan semua panitia

Seksi Perlengkapan Koordinator : Gerlive Aritonang Anggota : Arur Hutasoit, Binsar Simatupang Seksi Humas/Publikasi Koordinator : Jefri Siregar Anggota : Laspen Sianturi, Jonifair

Sitanggang, Hartip Simorangkir, Jubakner Nainggolan Sudianto Tamba, Lister Rajagukguk, Budi Sianturi Seksi Keamanan Koordinator Anggota

Seksi Dekorasi Koordinator Anggota

Seksi Dokumentasi

: Bobot Siregar : Duga Samosir, Murtopo Siregar, Ombun Simatupang, Eliper Siregar

: Restuala Pakpahan : John Sianturi, Novalina Naibaho, Achis Martua Siregar, Sari Siregar

Koordinator Anggota Seksi Konsumsi Koordinator Anggota Sekretariat

: Untung Siahaan : Gama Rajagukguk, Polman Sianturi

: Herawaty Sihombing : Ika Manullang, Mariza Sihombing : Jl. Pangkalan Jati VII Kompleks Perumahan Jatiwaringin Blok B 29 Jakarta Timur No. Rekening: BRI No 110501-005831-50-4 an. Bornok Dormauli Ompusunggu BCA No. 0840346242 an. Lindur Siburian.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan akses http:// www.muara.info/proposal.htm

Usahakan Kesejahteraan Kota, Dimana Kamu Ada (Yeremia 29 : 7)