Surat Kabar RBN Edisi 027 by Kantor Berita Rakyat Bicara News

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede, SPd

SURAT KABAR

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Joang 45, Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 31902408, 7361721, 94705665 Fax. 021 7361721

BERSA TU KIT A TEGUH DENG AN MOMENTUM PERS BERSATU KITA DENGAN

EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

www.kantorberitarbn.com

HP Khusus: 0812 888 17424

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

Bicara Rakyat TERDAKWA DIDUGA “SAKIT JIWA” DIBAWA BEROBAT

JPU KEJARI JAKBAR TRI MEGAWATI LAKSANAKAN TUPOKSI DENGAN BENAR

Terdakwa Irwan Parulian Sihombing di PN Jakbar Rabu, 28 Agustus 2013

Jakarta, Kantor Berita RBN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar), Tri Megawati, SH laksanakan tupoksi dengan benar, yaitu membawa terdakwa berobat dan saat terdakwa sudah dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati. Hal tersebut untuk menjalankan perintah Hakim, karena terdakwa saat sidang untuk pembacaan dakwaan tidak tahu siapa dirinya alias diduga sakit jiwa.

Sesuai dengan pantauan kantor Berita RBN, disebabkan terdakwa terindikasi “sakit jiwa” dan tak dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan benar, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tri Megawati, SH batal membacakan dakwaan terhadap terdakwa, Irwan Parulian Sihombing (46 thn) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar) Rabu, 28 Agustus 2013. Bersambung ke hal 08 Baca Hal.........03

BAHAN MASUKAN TERHADAP KAPOLRES METRO JAKPUS

KEPALA BPN HENDARMAN SUPANDJI DIMINTA UNTUK TINDAK TEGAS

PENYELIDIKAN INDIKASI PENIPUAN DAN PEMERASAN DIHARAPKAN DAPAT BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA

SELAKU PEJABAT PUBLIK IR. ANDRY NOVIJANDRI TERINDIKASI SALAHGUNAKAN WEWENANG

INTE ESTER SIREGAR DIDUGA LAKUKAN PENIPUAN

Jakarta, Kantor Berita RBN Supaya terwujudnya penegakan supremasi hukum di wilayah hukum Jakarta Pusat (Jakpus), Kepala Kepolisian Metro (Kapolres) Jakarta

Pusat diharapkan memberikan arahan yang baik kepada jajarannya, agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh penyidiknya. Setelah Bersambung ke hal 07

Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan Ir. Andry Novijandri selaku pejabat publik terindikasi salahgunakan wewenang selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan memberikan informasi yang diduga tidak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi dengan sebenarnya, Kepala BPN RI, Hendarman Supandji diminta untuk tindak tegas pejabat yang menjalankan tupoksinya kurang profesional dan tak sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, yaitu sesuai dengan kewajibannya

untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, demi terciptanya kebenaran terhadap warkah pertanahan di Jakarta Selatan. Untuk menjalankan arahan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Hendarman Supandji terhadap Jajarannya, terkait dengan surat dari Lembaga Bela Negara Republik Indonesia (LBNRI), yang sudah dibuat disposisi oleh Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI kepada Inspektur Utama (Irtama) Bersambung ke hal 06

Rekam Jejak Positif

Ir. Andry Novijandri (foto:ist)

SUDAH ADA INSTRUKSI TRY SUTRISNO SELAKU PANGAB

KEPALA BPN RI HENDARMAN SUPANDJI BERIKAN DISPOSISI KEPADA STAF KHUSUSNYA Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pejabat publik harapan masyarakat Indonesia untuk dapat lakukan pembenahan terhadap kinerja jajaran pertanahan selaku institusi administrasi pertanahan, Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) diharapkan dapat memberikan solusi kebenaran terkait keberadaan tanah Kuningan Barat yang menjadi status quo se-

kitar 61 tahun. Para ahli waris CTN (Corps Tjadangan Nasional) yang merupakan ahli waris para pejuang 45 merasa terjolimi sekitar 61 tahun, padahal sudah ada instruksi Try Sutrisno selaku Panglima Angkatan Bersenjata tarkait tanah okupasi itu pada tanggal 8 Juni 1989 lalu. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita Bersambung ke hal 08

AKSES BACA

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Redaksi Menerima Tulisan & Opini:

Kantor Berita RBN ONLINE

MEDIA SIBER

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

redaksi@kantorberitarbn.com

www.kantorberitarbn.com

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id

Sur at Kabar Surat

Investigasi 2 EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

KASUDINKES JAKBAR DIDUGA SALAHGUNAKAN WEWENANG Penerbit: PT. BANGUN JIWA INDONESIA (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NO AHU: 0083817.01.09 TAHUN 2012 NPWP No: 31.756.847.5-013.000 SIUP No: 11710-04/PM/1.824.271 TDP No: 09.03.1.46.85111 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, Laurensius G. PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Achmad Bayhaqi, SH & Partners Jl. H. Noor No. 39 Pejaten Barat. Psr Minggu-Jaksel J. Simatupang SH PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd.

REDAKTUR PELAKSANA: Polman Sianturi

DIREKTUR EKSEKUTIF SURAT KABAR -

REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, W. Hutagalung, R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi, Ruli Ronggolawe KOORDINATOR LIPUTAN: Heri Ekaputra

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi

REDAKTUR: Vicdien Nasution

ASISTEN MANAGER IKLAN: Dra. Englin Budi Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI: Miranda

MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari Condro Pranoto

LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

WARTAWAN/JURNALIS: Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Marbarita Galingging, Englin Budi Rahayu, Dewi Anggraini, Piter Manurung, Ridwan, Prihandaru Eko, Tunggung Roberto S, Bernad Simatupang, Heri Ekaputra, Robles Hatuaon Pasaribu PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S., Nahot Subando S. BIRO PARAPAT : Horasman Sinaga BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Sahat T. (Kepala), Jaingot Pakpahan BIRO KOTA TANGERANG: - BIRO KAB. TANGERANG: D. Sinaga BNR (Kepala) BIRO TANGERANG SELATAN: Sahat T. PERWAKILAN JAWA BARAT. M. Sianturi BIRO KOTA BEKASI: Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Prihandaru Eko H., Ridwan BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG:BIRO PADANG SIDEMPUAN:- PERWAKILAN JAWA BARAT: M. Sianturi PERWAKILAN JATIM: Heru Pristiyanto (Kepala), Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kepala), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR: Kumala Jaya (Kepala) ALAMAT: PT. BANGUN JIWA INDONESIA Jl. Damai Raya No. 37 Petukangan Selatan, Pesanggrahan-Jakarta Selatan, Telp./Fax.: (021) 73691694 REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Joeang 45 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat, 10340, TELP.: (021) 31902408, 7361721, 94705665, FAX: (021) 7361721 e-mail: redaksi@kantorberitarbn.com Online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.kantorberitarbn.com Percetakan: CV. MRB (isi di luar tanggung jawab percetakan). DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman Full Colour 1/2 Halaman Full Colour 1/4 Halaman Full Colour 1/8 Halaman Full Colour 1/16 Halaman Full Colour 1 Halaman hitam putih 1/2 Halaman hitam putih 1/4 Halaman hitam putih 1/8 Halaman hitam putih 1/16 Halaman hitam putih

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,8.000.000,4.000.000,2.000.000,1.000.000,500.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

KADIS KESEHATAN DKI DIEN EMAWATI TERINDIKASI “PURA PURA ONENG” *** GUBERNUR DKI LAYAK UNTUK LAKUKAN PENCOPOTAN Gubernur DKI Jakarta Ir. Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Pemerintah Daerah DKI diminta untuk lakukan pengkajian terhadap kemampuan kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan dan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Jakarta, Kantor Berita RBN Pasalnya, Kadis Kesehatan DKI dr.Dien Emawati, M.Kes terindikasi “pura pura oneng” dalam menjawab surat konfirmasi pers, sedangkan Kasudin Kesehatan Jakbar dr. Widyastuti, MKM diduga salah gunakan wewenang dalam penerbitan izin SUB PAK atas nama PT Titian Sukses Abadi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010. Pada pasal 5 ayat 1 menyatakan, “Penyaluran Alat Kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, cabang PAK dan toko alat kesehatan. Pasal 9 menyatakan, ayat 1 : Setiap PAK, cabang PAK dan toko alat kesehatan wajib memiliki izin, ayat 2 : Izin PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Direktur Jenderal, ayat 3 : Izin cabang PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ayat 4: Izin toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pasal 53 ayat 2 menyatakan: Izin PAK, Izin cabang PAK, Izin Sub PAK dan Izin toko alat kesehatan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan ini, ayat 3: Izin Sub PAK yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/ X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang tidak memiliki masa berlaku dinyatakan masih tetap berlaku selama paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini, ayat 4: Izin Sub PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 harus menyesuaikan dengan Peraturan ini menjadi PAK, cabang PAK atau toko alat kesehatan. Sesuai pantauan tim Kantor Berita RBN pada pemenang lelang kegiatan Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 394.906.050,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) yang dimenangkan oleh PT. Titian Sukses Abadi yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok C7/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng. Penyedia tersebut memiliki izin Sub PAK yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Izin Sub PAK tersebut tidak ada tanggal penerbitan yang diterbitkan pada bulan Nopember 2010, setelah Permenkes 1191 Tahun 2010 diberlakukan. Penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi saat dipertanyakan kepada Sudin Kesehatan Jakarta Barat, salah satu staff Sudin di bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) bernama Sukemi menyatakan bahwa penerbitan izin Sub

PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi masih boleh diterbitkan berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, imbuhnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi Kepada Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dijawab oleh salah seorang staf Dinas Kesehatan di bidang SDK bernama Agus Darmanto menyatakan bahwa izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi masih boleh diterbitkan berdasarkan surat edaran Kadis Kesehatan, namun izin Sub PAK yang diterbitkan masa berlakunya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Isi dari surat edaran Kadis Kesehatan tersebut diduga “aneh bin aneh” serta langgar Permenkes Nomor 1191 Tahun 2010. Setelah dikonfirmasi secara tertulis kepada Kadis Kesehatan, dr.Dien Emawati, M.Kes dalam suratnya tersurat dengan jelas untuk menjawab surat dari Pimpinan Redaksi surat kabar “Rakyat Bicara News” Nomor: 1003/Kf/KB-RBN/VIII/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013, perihal: konfirmasi terkait izin sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi diterima 28 Agustus 2013. Sehubungan dengan surat tersebut telah dilaksanakan pertemuan pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 yang dihadiri oleh Perwakilan Redaksi surat kabar Rakyat Bicara News (Bapak Polman), Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan Kepala Suku Dinas Kesehatan 5 Kota

Administrasi, Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir, Kepala Tata Usaha dan panitia pengadaan Puskesmas Kecamatan Gambir dan Staf Seksi Farmasi Makanan dan Minuman. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas permasalahan yang ditanyakan dalam surat pada point 1. Dari pertemuan tersebut dihasilkan penjelasan dan informasi yang dapat mengklarifikasi pertanyaan terkait izin SUB PAK ysng diterbitkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil dari pertemuan tersebut, pertanyaan yang ada dalam surat sesuai po-

AYO..

int 1 telah terjawab seluruhnya, ujarnya dalam surat jawaban konfirmasi. Pada sisi yang lain surat jawaban konfirmasi dari Kasudin Kesehatan Jakbar mengatakan, Permenkes omor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan diundangkan tanggal 23 Agustus 2010. Sejak Permenkes Nomor 1191/2010 diterbitkan maka perizinan Sub/ Cabang PAK (Penyalur Alat Kesehatan) masih dalam masa transisi atau sosialisasi kurang lebih 1 tahun sejak diterbitkan sambil menunggu petunjuk pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan diterbitkan dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. Bersambung ke hal 09

Berlangganan dapat discount

PASANG IKLAN Hanya di

SURAT KABAR RBN

Hubungi !!! Asisten Manager Iklan

Di No. Telp: (021) 73691694

Sur at Kabar Surat

Per tanahan 3 EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

PROBOSUTEDJO LAYAK UNTUK “DITANGKAP”

INDIKASI PERSEKONGKOLAN JOYO WINOTO, IWAN NUZIRWAN & PT BUANA ESTATE DILAPORKAN KE KPK Untuk terciptanya kebenaran dan supremasi hukum dengan membasmi oknum “mafia tanah” di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disebabkan oknum tersebut dapat memiliki tanah Negara dengan alas hak terindikasi cacat hukum, namun legalitas tanah tersebut dapat tercipta sedemikian rupa dan menjadikan perbuatannya seakan akan benar, dan perbuatan melawan hukumnya juga sudah sempat sempat terkubur sekitar 36 tahun lamanya, setelah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Buana Estate diterbitkan pada tahun 1977 dan kemudian bisa diperpanjang lagi tahun 2006 lalu.

Jakarta, Kantor Berita RBN ndikasi “borok warisan” Probosutedjo tersebut layak untuk “ditangkap” setelah dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terhadap dugaan persekongkolan oleh Joyo Winoto, Iwan Nuzirwan dan PT Buana Estate sehingga menyebabkan terjadinya kerugian Negara sekitar Rp. 700 Miliar. Supaya terciptanya kebenaran dan supremasi hukum terhadap aspek penerbitan legalitas tanah Hambalang Bogor karena diduga terjadi korupsi dibalik korupsi dan perselingkuhan dibalik perselingkuhan terhadap Negara, maka hal tersebut kita laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 14.00 WIB dengan nomor surat 1.517/LBNRI-LAPOR.KPK/ IX/2013, dengan harapan agar terjadinya pembenahan bangsa terhadap “borok warisan” dari masa lalu dengan membasmi para “perampok” tanah Negara. Hal itu disampaikan Sekjen LBNRI (Lembaga Bela Negara Republik Indonesia), Laspen Sianturi kepada Kantor Berita RBN di Jakarta memberikan tanggapan terkait keberadaan tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat maupun dengan dasar hak dan asal usul Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate. Pasalnya, PT Buana Estate diduga gunakan dua kali surat terindikasi palsu tersebut sebagai alas hak penerbitan sertifikat HGU dengan persekongkolan bersama Joyo Winoto saat menjabat Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (BPN RI) dan Iwan Nuzirwan selaku pejabat yang melakukan tanda tangan sertifikat HGU. Setelah digunakan pada tahun 1977 kemudian digunakan lagi pada tahun 2006. Kepiawaian dari figur harapan rakyat Indonesia kepada Ketua KPK, Abraham Samad bersama tim penyidiknya sangat diharapkan menurunkan timnya agar lakukan penyelidikan terhadap delik tanah Hambalang, supaya permasalahan Hambalang dapat terungkap secara global dan dituntaskan dengan segera. Oknum oknum pelaku yang terlibat “perselingkuhan” terhadap Negara tersebut dapat diamankan secara hukum

untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Korupsi harus dibasmi dari bumi pertiwi Indonesia agar tujuan bangsa dapat tercapai. “Darimana asal usul tanahnya dan berapa kerugian Negara, serta siapa yang diuntungkan maupun dirugikan dari keberadaan delik tanah tersebut. Tanah Negara sudah saatnya untuk kembali kepada Negara dan tanah rakyat kembali kepada rakyat dengan tujuan supaya fungsi tanah dapat berfungsi sosial sesuai dengan visi misi UUPA bahwa bumi, air, udara Indonesia adalah milik bangsa Indonesia serta merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wajib untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di wilayah hukum NKRI tanpa pilih kasih. Jangan tanah Negara dibeli oleh Negara dengan menggunakan uang Negara da akibatnya menguntungkan orang lain”serunya. Lembaga Bela Negara Republik Indonesia selaku wadah yang menghimpun potensi bangsa di segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita cita Pembangunan Nasional, beserta dapat tercapainya dengan baik target program Pembangunan Nasional dengan pengawasan dan monitoring yang baik dan benar, sesuai dengan visi misi LBNRI menjadi lembaga yang menghimpun seluruh komponen bangsa dalam usaha Pembelaan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk dapat terciptanya kepatuhan terhadap undang undang dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, imbuhnya. Adapun kronologis indikasi persekongkolan yang telah merugikan Negara oleh Joyo Winoto, PhD dan Ir. Iwan Nuzirwan secara “salahgunakan wewenang” serta dugaan kolusi dengan PT. Buana Estate dalam hal penerbitan SK dan sertifikat HGU milik PT. Buana Estate tersebut adalah sebagai berikut. Sesuai dengan pantauan Lembaga Bela Negara Republik Indonesia berdasarkan temuan, informasi, data dan fakta yang dapat dihimpun maupun dikumpulkan terkait

keberadaan Tanah Hambalang Kabupaten Bogor, bahwa dasar hak kepemilikan Hak Guna Usaha Nomor 1/ Hambalang tanggal 21 Maret 1977 oleh PT Buana Estate seluas 7.050.550 meter persegi sangat dipertanyakan asal usulnya dan diduga sertifikat Hak Guna Usaha Nomor (HGU) Nomor 1/Hambalang tersebut cacat hukum, disebabkan alas hak dari sertifikat HGU Nomor 1/Hambalang adalah Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH Nomor 39 tanggal 18 Juni 1976, yaitu pelepasan dan penyerahan kembali hak garapan dari Gustaaf Hendrik Mantik qq. Komando Daerah Militer (Kodam) V Jaya kepada Negara dan sekaligus kepada Probosutedjo. Dalam Akta Notaris tersebut tertulis bahwa Probosutedjo bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 15 Juni 1976 dari Ratmani (istri Probosutedjo, red) selaku Direktur PT Buana Estate. Gustaaf Hendrik Mantik (alm.) mendapatkan ijin untuk menggarap tanah tersebut berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/Kapad/P/ 1967, dimana surat aslinya tidak dapat diperlihatkan kepada Notaris. Pada Pasal 1 Akta Notaris Nomor 39 tersebut juga tertulis bahwa Pihak Pertama (Gustaaf Hendrik) dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia atas lima bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yakni bekas tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karangsem yang luasnya kurang lebih 813 hektar dan tanah tersebut masih ada pemegang hak yang sah, yaitu Hak Erfpacht Nomor 107, Hak Erfpacht Nomor 108, Hak Erfpacht Nomor 220, Hak Erfpacht Nomor 213, Hak Erfpacht Nomor 79. Sesuai dengan investigasi kami di lapangan, ditemukan bahwa Hak Erfpacht Nomor 107, Hak Erfpacht Nomor 108, Hak Erfpacht Nomor 220, Hak Erfpacht Nomor 213, Hak Erfpacht Nomor 79 adalah milik

NV Handel en Matschappij Tjideratie seluas 813 hektar yang masih berlaku sampai tanggal 23 September 1980 dan dikenal dengan sebutan Perkebunan Ciderati, dimana sekitar 350 hektar tanah tersebut disewa oleh masyarakat Bogor dari NV Handel en Matschappij Tjideratie untuk dijadikan kebun. Kemudian sejak tahun 1961 setelah Undang Undang Pokok Agraria terbit pada tahun 1960, masyarakat Bogor tidak membayar sewa lagi kepada NV Handel en Matschappij Tjideratie dan sudah mulai membayar Pajak Bumi kepada Negara selaku masyarakat Bogor yang tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku wajib pajak yang taat peraturan. Tgl. 25 Januari 1977, terbit Surat Keputusan Mendagri No. SK1/HGU/DA/77 untuk memberikan HGU kepada PT Buana Estate dengan alas hak berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor terindikasi “palsu” tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/Kapad/ P/1967, dengan kewajiban, memberikan ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan kepada masyarakat penggarap atas tanah tersebut. Tetapi PT Buana Estate tidak ada memberikan ganti rugi terhadap NV Handel en Cultuur Matschappij maupun terhadap masyarakat penggarap. Dan tgl. 21 Maret 1977, tanah Perkebunan Ciderati dan garapan masyarakat tersebut kemudian terbit sertifikat HGU No 1/Hambalang tanpa sepengetahuan masyarakat dan Kepala Desa Hambalang. Tgl. 23 September 1980 seharusnya Erfpacht Perkebunan Ciderati baru berakhir, tetapi tanah tersebut sudah menjadi HGU milik PT Buana Estate sebelum berakhir. Kemudian sertifikat HGU Nomor 1 milik PT Buana Estate berakhir pada tgl. 31 Desember 2002 dan kembali menjadi tanah Negara. Tanah tersebut disinyalir menjadi tanah terlantar sekitar 4 (empat) tahun. Sesuai dengan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl. 23 Desember 2002 dan surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat No. 540-1243 tgl. 26 Juni 2001 bahwa HGU Nomor 1 tersebut tidak dapat memenuhi syarat untuk perpanjangan HGU. Kemudian terbit surat Ri-

salah Pemeriksaan tanah Panitia “B” No. 540-07-KWBPNPAN-2004 tgl. 24 Desember 2004 dengan keanggotaan dari pihak BPN dan Pemda Bogor serta instansi terkait, melaporkan bahwa tanah Negara eks HGU No.1 tersebut telah digarap dan fisiknya dikuasai oleh 611 orang masyarakat Bogor untuk dijadikan sebagai kebun singkong masyarakat. Selanjutnya, sesuai dengan surat Bupati Kabupaten Bogor No. 593.4/135.Pem-Um tgl. 13 Juli 2004 kepada Kepala BPN RI di Jakarta selaku Pemerintah Daerah yang berwenang atas tanah Negara sesuai dengan ayat (1) Pasal 15 PP No 36/1998, untuk mendapatkan kepastian dan penyelesaian atas tanah eks HGU No 1 tersebut, maka Bupati Bogor menyetujui untuk dialokasikan kepada PT Buana Estate seluas 405,055 Ha dan 250 Ha dialokasikan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Tanggal 1 Juni 2006 Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI tanpa peduli terhadap Surat Bupati Kabupaten Bogor dan surat Risalah Pemeriksaan tanah Panitia “B”, langsung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006, dimana PT Buana Estate belum melakukan pembebasan tanah terhadap masyarakat penggarap tanah yang berkebun dan sudah menguasai fisik tanahnya secara turun temurun dan merupakan masyarakat Kabupaten Bogor. Kemudian diduga lakukan pembiaran untuk penerbitan 6 (enam) sertifikat sebagai pemecahan sertifikat HGU Nomor 1/Hambalang pada tanggal 15 Juni 2006 tanpa adanya pembebasan tanah terhadap masyarakat Bogor. Dalam hal ini diduga terjadi “persekongkolan bersinergi” untuk merampok tanah Negara. Disebabkan sertifikat HGU PT Buana Estate sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan kembali menjadi tanah Negara serta tidak dapat diperpanjang lagi karena tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan HGU, akibatnya tanah tersebut 4 (empat) tahun menjadi tanah terlantar, kemudian Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu memberikan perpanjangan HGU dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanpa melewati standar operasional prosedur yang benar, disebabkan PT Buana Estate seharusnya untuk

bisa mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan permohonan baru dan ijin lokasi baru. Tetapi PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU seperti “anak emas” dengan diduga terjadi “pilih kasih”. Berdasarkan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, kemudian terbit 6 (enam) sertifikat HGU atas nama PT Buana Estate dengan diduga terjadi persekongkolan yang merugikan Negara oleh Joyo Winoto, PhD dan Ir. Irwan Nuzirwan dengan salahgunakan wewenang untuk berkolusi dengan PT. Buana Estate. Joyo Winoto, PhD dan Ir. Iwan Nuzirwan dengan PT. Buana Estate diduga lakukan persekongkolan perbuatan secara melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan Negara atau perekonomian Negara, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Joyo Winoto, PhD dan Ir. Iwan Nuzirwan diduga melanggar Undang Undang No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20/2001 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 9. Adapun indikasi kerugian Negara dan Masyarakat dengan asumsi perkiraan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Rp. 200.000,- per meter persegi adalah sebagai berikut, A. Dari sektor Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU dimana seharusnya bukan diberikan perpanjangan HGU, tetapi dengan permohonan HGU baru dan ijin lokasi baru. Juga ada peristiwa indikasi pidana yang terkubur bertahun tahun lamanya. Tetapi akibat Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang pada saat penerbitan SK No. 9/HGU/ BPN/2006, dan PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU tersebut dengan dugaan pilih kasih, akibatnya PT Buana Estate menjadi bebas dari kewajibannya untuk seharusnya membayar BPHTB. Dari awal kepemilikan HGU sampai diperpanjang kembali, PT Buana Estate diduga belum Bersambung ke hal 04

Sur at Kabar Surat

Sambungan 4 EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

Indikasi Persekongkolan....................................................................................dari Hal. 03 pernah membayar BPHTB, yang nilainya sebagai berikut: Asumsi: NJOP Tanah = Rp. 200.000,- / meter persegi. Besar BPHTB seharusnya= 5% x luas tanah x harga NJOP. Besarnya=Rp. 70.050.550.000,(Tujuh puluh miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (DIDUGA KERUGIAN NEGARA). Dari sektor ganti rugi garapan terhadap masyarakat (GRG). Disebabkan PT Buana Estate diduga mendapatkan tanah tanpa melakukan pembebasan terhadap masyarakat, mulai dari terbit HGU Nomor 1 sampai dengan diperpanjang, masyarakat mengalami kerugian. Bila asumsi perkiraan ganti rugi garapan masyarakat senilai Rp. 50.000,- / M2. GRG = 7.050.550 M2 x Rp. 50.000,=Rp. 350.252.750.000,- (Tiga ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (DIDUGA KERUGIAN MASYARAKAT). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan merugikan Negara disebabkan menjual tanah Negara kepada Dewi Capriana dkk melalui Notaris Bogor Makbul Suhada, SH. Keuntungan PT Buana Estate =293.926 M2 x Rp. 200.000,-=Rp. 58.785.200.000,(Lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DARI MENJUAL TANAH NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan merugikan Negara disebabkan Negara membeli Tanah Negara dengan menggunakan Uang Negara. PT Buana Estate menjual tanah Negara kepada Kemeterian Pertanahan Republik Indonesia guna Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara nasional Indonesia (PMPP TNI). Keuntungan PT Buana Estate = 1.797.414 M2 x Rp. 200.000,=Rp. 359.482.800.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MERUGIKAN NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan menjual tanah Negara Kepada Kemenpora untuk pembangunan Diklat Olah Raga Pelajar Nasional seluas 30 hektar. Keuntungan PT Buana Estate = 300.000 M2 x Rp. 200.000,=Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MENJUAL TANAH NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan menjual tanah Negara Kepada PT Keramikatama Intirona Persada seluas 70.010 M2. Keuntungan PT Buana Estate = 70.010 M2 x Rp. 200.000,=Rp. 14.002.000.000,- (Empat belas miliar dua juta rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MENJUAL TANAH NEGARA). Dari sektor biaya pelayanan pertimbangan teknis pertanahan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil acuan luas tanah

23 hektar maka membayar Rp. 5.154.100,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 157.715.000,- (DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Dari sektor biaya pengukuran dan pemetaan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil

jadi kabur dan membingungkan serta diduga sarat korupsi, kolusi dan atau gratifikasi. Hakim Ketua H. Abdul Kadir Mappong, SH bersama Hakim Anggota H. Suwardi, SH, MH dan Prof. Dr. Abdul Gani, SH selaku Hakim yang telah memutus perkara pada tingkat Kasasi Perdata tersebut layak

Pdt/2011yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan putusan: 1.) Bahwa sertifikat HGU No. 1 Desa Hambalang tanggal 21 Maret 1977 tanah dengan status HGU seluas 7.050.550 m2 tersebut, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2001, dan kemudian sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996, yaitu 2 tahun sebelum berakhirnya waktu HGU tersebut, PT Buana Estate mengajukan permohonan perpanjangan HGU dimaksud, dan atas permohonan tersebut Kepala BPN RI telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang pemberian perpanjangan waktu HGU dan selanjutnya diterbitkan sertifikat HGU atas nama pemegang hak PT Buana Estateyang sertifikatnya dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat. 2). Bahwa perpanjangan HGU tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2027 dan tanah objek sengketa seluas 2.117.500 m2 tersebut berada dalam sertifikat HGU No. 149/ Hambalang. Demi terwujudnya kebenaran dan supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan terciptanya tanah Negara kembali kepada Negara

dan tanah rakyat kembali kepada rakyat sesuai dengan visi misi reforma agraria, serta untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme yang diduga “borok warisan” Joyo Winoto kepada Kepala BPN RI penggantinya Hendarman Supandji, dan saat ini menjadi “pekerjaan rumah” yang sulit terhadap Jajaran Pertanahan Republik Indonesia, diminta dan diharapkan tim KPK untuk melakukan penelitian, pengkajian dan penyelidikan terkait keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor secara bersinergis dengan instansi terkait lainnya, disebabkan pada awalnya PT Buana Estate saat penerbitan HGU No. 1/Hambalang diduga lakukan perbuatan melawan hukum dengan penipuan data warkah tanah terhadap Negara, karena alas haknya yaitu surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/Kapad/P/1967 diduga “palsu” dan indikasi perbuatan melawan hukum tersebut sudah memasuki masa kadaluarsa saat ini, namun disebabkan saat melakukan perpanjangan HGU pada tahun 2006 lalu surat alas hak terindikasi “palsu” tersebut kembali

digunakan lagi, akibatnya indikasi pidana perbuatan melawan hukumnya otomatis menjadi hidup kembali dan dapat memenuhi unsur untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait indikasi penipuan data warkah pertanahan terhadap Negara oleh PT Buana Estate. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI saat Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI dan sampai Joyo Winoto digantikan oleh Hendarman Supandji, Joyo Winoto belum pernah bersedia untuk menjawab konfrimasi pers walaupun surat konfirmasi sudah dikirimkan surat secara tertulis beberapa kali demi terwujudnya keterbukaan informasi publik. Sedangkan pihak PT Buana Estate saat ditelusuri untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi sangat sulit untuk ketemu. Lain dengan keberadaan Iwan Nuzirwan yang menjabat terakhir sebagai kepala kantor, sebelum pensiun mengundurkan diri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan alasan yang sangat dipertanyakan serta diduga untuk menghilangkan Bersambung ke hal 05

LAMPIRAN BERITA acuan luas tanah 23 hektar maka membayar Rp. 18.600.000,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 509.160.000,- (DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Dari sektor retribusi ijin untuk peruntukan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil acuan luas tanah 23 hektar maka membayar Rp. 57.783.000,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 1.768.159.000,- (DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Pada saat ini, terhadap sebagian tanah bekas HGU Nomor 1 tersebut sedang terjadi sengketa dan berperkara perdata pada tingkat banding Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara PT Buana Estate dengan PT Genta Prana, setelah sebelumnya terjadi perkata PTUN dengan objek perkara yang sama, yaitu terkait tanah seluas 2.117.500 m2 di Kabupaten Bogor dengan isi putusan masing masing, dimana antara putusan Kasasi PTUN dan Putusan Kasasi Perdata yang merupakan sama sama produk hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia terindikasi “saling bertentangan”. Hal itu disebabkan Surat Keputusan No. 9/HGU/BPN/ 2006 dan sertifikat HGU No. 149 yang sudah dibatalkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI untuk menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, bisa berlaku kembali dan sah kembali, alias seperti “orang mati hidup kembali”. Putusan Kasasi PTUN menyatakan tanah seluas 2.117.500 m2 tersebut bukan tanah milik PT Buana Estate lagi, sedangkan Putusan Kasasi Perdata menyatakan bahwa tanah seluas 2.117.500 m2 masih tanah milik PT Buana Estate. Kepastian hukum atas kedua putusan tersebut terindikasi men-

untuk dilakukan penelitian, pengkajian, telaah dan penyelidikan, supaya terciptanya kebenaran, keadilan hukum, kepastian hukum dan supremasi hukum terhadap tanah Hambalang, sesuai dengan undang undang yang berlaku di wilayah hukum NKRI dengan berazaskan Pancasila dan UUD 1945, demi terciptanya peradilan yang bebas dan bersih dari korupsi. Adapun putusan tersebut adalah, sesuai putusan PTUN Jakarta No. 120/G/2006/ PTUN-JKT Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/ PT.TUN-JKT Jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 482 K/ TUN/2007 Jo Peninjauan Kembali No. 72 PK/TUN/ 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan putusan: 1). Menyatakan batal SK No. 9/HGU/BPN/2006 tentang pemberian perpanjangan Jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama PT Buana Estate seluas 6.578.315 m2 dan sertifikat HGU No. 149 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 2). Memerintahkan kepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor untuk mencabut keputusannya masing masing, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh PT Genta Prana seluas 2.117.500 m2. 3). Memerintahkan kepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Usaha atas nama PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2 sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sesuai putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong No. 146/Pdt.G/2009 Jo. Pengadilan Tinggi Bandung 373/Pdt/ 2010/PT.Bdg Jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 2980 K/

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348, 3810350, 3457661 Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010 Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.goid Jakarta, 12 Oktober 2012 Nomor : 909/PAN/X/2012 Perihal : Penjelasan Kepada Yth. Sdr. Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News Gedung Kuning Jl. Melawai III No. 28 Blok M, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi Putusan tersebut. Demikian untuk menjadi maklum. MAHKAMAH AGUNG RI PANITERA TTD SOEROSO ONO, SH, MH Tembusan Kepada Yth.: 1. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2. Pertinggal

Sur at Kabar Surat

Lampiran Berita 5 EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

Indikasi Persekongkolan.....................................................................................dari Hal. 04 jejaknya. Di lain sisi setelah Hendarman Supandji menjabat Kepala BPN RI dapat terlihat realisasi dari reforma agraria dan reforma birokrasi, dan selaku pejabat publik yang memahami tupoksinya telah membuat terjadinya perubahan positif pada Jajaran BPN RI dalam hal menanggapi surat konfirmasi dari pers ataupun memberikan respon terhadap informasi masukan dari masyarakat, baik dalam memberikan tanggapan ataupun membuat disposisi kepada jajarannya agar dilakukan pengkajian dan evaluasi untuk mendapatkan solusi. Saat diminta tanggapan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor minggu lalu, M. Setia Boedhi yang saat ini menjabat selaku Direktur Landreform BPN RI, menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuannya dan bukan merupakan tanggung jawabnya karena saat itu dirinya ikut dalam kegiatan pendidikan dan latihan. “Dalam hal penerbitan sertifikat tersebut saya bersih serta tidak ikut terlibat dan prosesnya terjadi tanpa sepengetahuan saya”. Pejabat

pertanahan yang melakukan tanda tangan pada sertifikat adalah Iwan Nuzirwan dan dasar penerbitan sertifikatnya adalah berdasarkan surat keputusan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu. “Kami selaku Jajaran Landreform BPN RI memiliki tupoksi untuk lakukan pendistribusian tanah Negara kepada Warga Negara Indonesia secara adil dan tanpa pilih kasih sesuai dengan peraturan pemerintah maupun perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia dengan tetap melakukan koordinasi terhadap instansi terkait, baik dengan instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Adapun program kerja kami pada tahun 2014 yang akan datang, Direktur Landreform akan menjalankan program untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dari aspek pertanahan dengan bekerja sama kepada Bapenas, dimana dalam hal penyediaan lahannya merupakan tupoksi kami, sedangkan urusan infrastukturnya adalah tugas instansi teknis terkait ataupun dinas teknis terkait” imbuhnya menutup pembicaraan. (TIM DUA)

LAMPIRAN BERITA Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi

Surat jawaban perlindungan hukum dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Nomor Sifat Derajat Lampiran Perihal

: : : : :

SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Jakarta, 11 April 2012 Biasa Segera Pemberitahuan Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih. a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001 Tembusan : Arsip

Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS kepada Presiden Republik Indonesia Jakarta, 17 Januari 2012 No. : 187/Kf-SK/12 Perihal : Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta.

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta. 10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Sur at Kabar Surat

Sambungan 6 EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

Kepala BPN Hendarman Supandji Diminta............................................................dari Hal. 01 BPN RI dengan tembusan Sestama dan Staf khusus BPN RI, Irtama diminta untuk tindaklanjuti surat tersebut dan diharapkan juga untuk dapat menjawab secara tertulis, demi terciptanya keterbukaan informasi publik terkait warkah pertanahan secara benar. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen LBNRI, Laspen Sianturi kepada Kantor Berita RBN di Jakarta baru baru ini terkait dengan surat laporan yang sudah dikirimkan oleh LBNRI kepada Kepala BPN RI dengan maksud dan tujuan demi terwujudnya kebenaran terhadap data warkah pertanahan Jakarta Selatan serta untuk dapat menindak tegas bila ada ditemukan unsur indikasi salahgunakan wewenang oleh pejabat pertanahan yang tidak dapat menjalankan tupoksinya dengan benar maupun tak sesuai dengan SOP (standard operasional prosedur) pada penerbitan sertifikat maupun proses balik nama sertifikat seharusnya. “Kok setelah habis satu bulan masa blokir baru kemudian Kepala Kantor Pertanahan Jaksel membuat undangan mediasi. Undangan mediasi pertama, pihak Syamsudin Sihombing CS hanya menjawab undangan dengan surat dan tidak bersedia untuk datang. Kemudian undangan mediasi kedua juga pihak Syamsudin Sihombing CS tak bersedia datang. Pihak Syamsudin Sihombing CS terkesan kurang menghormati undangan pemerintah walaupun mediasi tersebut, padahal tujuannya adalah untuk pembenahan warkah tanahnya. Setelah itu, Ir. Andry Novijandri menjawab situasi dan kondisi tersebut dengan surat tertulis, supaya diselesaikan dengan melalui jalur hukum” ujarnya. Seharusnya selaku pejabat publik, Ir. Andry Novijandri memberikan informasi dengan akurat dan sebenarnya. Bila sudah terjadi balik nama, ya diberikan saja informasi sudah dibalik nama. Dari isi suratnya, “Bahwa status tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat HGB No. 1475/Melawai atas nama Mona Sihombing CS, Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 terletak di Jalan Melawai III No. 28 Blok M/3 Persil No. 139 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 302 meter persegi”, seolah olah sertifikat yang sudah diterbitkan tanggal 6 Nopember 2012 tersebut atas nama Mona Sihombing CS, padahal adalah atas nama ahli waris sepuluh orang. Hal itu perlu dilakukan pengkajian dan telaah oleh instansi terkait demi terciptanya kebenaran dan pembenahan untuk kebenaran. Disebabkan Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Jaksel terindikasi tetap setujui proses balik nama sertifikat tersebut, walaupun sertifikat yang mau dibalik nama telah terlebih dahulu dilaporkan masyarakat kepada Kakantor Pertanahan Jaksel, namun Kakantor kurang peduli terhadap kebenaran ataupun menjalankan pembenahan untuk kebenaran. Sudah diketahui bahwa sertifikat tersebut diduga cacat administrasi dan atau cacat hukum, tetapi masih disetujui juga untuk balik nama. Seharusnya dia memiliki kewajiban untuk lakukan penegakan kebenaran, khususnya untuk warkah pertanahan, tetapi dia terindikasi tidak melakukannya. Seharusnya, bila ada surat masyarakat kepada pejabat publik demi terciptanya keterbukaan informasi publik dan dia harus memberikan informasi yang benar, tetapi ini diduga dia memberikan informasi yang kurang benar dan kurang akurat. Dalam hal ini perlu dilakukan penyelidikan, agar data warkah pertanahan di wilayah hukum Jakarta Selatan semakin akurat dan benar, serta semakin terwujudnya dengan baik program Kepala BPN RI, Hendarman Supandji dalam melakukan reforma agraria maupun reforma birokrasi di jajaran pertanahan. Indikasi penipuan data warkah pertanahan terhadap Negara oleh Syamsudin, disebabkan memberikan data pertanahannya secara kurang benar, karena satu dari ahli waris yang sudah meninggal dunia masih bisa memberikan tanda tangan surat kuasa pengurusan, dan surat kuasa tersebut menjadi ikut tersimpan sebagai warkah pertanahan. “Sesuai dengan surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Ir. Andry Novijandri, perihal informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan dimana para pihak sudah dua kali diundang untuk mediasi tetapi pelaksanaan mediasinya gagal disebabkan pihak Syamsudin Sihombing CS tidak bersedia untuk memenuhi undangan dan kurang menghormati undangan dari instansi pemerintah. Adapun surat jawaban dari kepala kantor terindikasi ngawur, disebabkan isi surat jawaban tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi dengan sebenarnya. Diduga telah terjadi opera dramastis dengan penuh rekayasa” imbuh Sekjen Lem-

baga LBNRI, terkait dengan delik pertanahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/ Melawai terindikasi cacat administrasi dan atau cacat hukum. Dalam surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Jaksel tersurat dengan jelas, “Bahwa status tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat HGB No. 1475/Melawai atas nama Mona Sihombing CS, Surat Ukur No. 0047/Melawai/ 2012 tanggal 6 Nopember 2012 terletak di Jalan Melawai III No. 28 Blok M/3 Persil No. 139 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 302 meter persegi”. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Jaksel telah menindak lanjuti dengan mengundang para pihak untuk mediasi, yaitu: mediasi pertama tanggal 22 Pebruari 2013 dan mediasi kedua tanggal 27 Maret 2013, namun para pihak tidak hadir. Adapun alasan ketidakhadiran pihak Syamsudin Sihombing dkk sesuai dengan suratnya tanggal 22 Pebruari 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, intinya karena bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1475/Melawai telah dijual kepada pihak lain sehingga pihak Syamsudin Sihombing, dkk tidak mempunyai kaitan hukum lagi dengan tanah dan bangunan tersebut. Segala permasalahan hukum tindak pidana ada pihak kepolisian, masalah perdata ada pengadilan perdata, dan kalau ada yang merasa dirugikan dapat melalui jalur tersebut, demikian isi suratnya. Menanggapi surat Kepala Kantor Pertanahan tersebut, Sekjen LBNRI mengatakan, “Darimana dasarnya sehingga sertifikat HGB No. 1475/Melawai tersebut menjadi atas nama Mona Sihombing. Keberadaannya sangat dipertanyakan karena membingungkan serta berada di luar logika. Tetapi karena warkah tanah merupakan rahasia Negara, maka Kakantor pastinya lebih mengetahui situasi dan kondisi sebenarnya. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pertanahan Jaksel No. 476/ HGB/BPN-31-74/2012 yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Jaksel selaku dasar penerbitan sertifikat HGB No. 1475/Melawai adalah atas nama ahli waris sepuluh orang dan diantara nama sepuluh orang para ahli waris tersebut tidak ada nama Mona Sihombing secara tertulis. Adapun Surat Ukur Nomor 00047/ Melawai/2012 NIB 09.02.05.06 tanggal 6 Nopember 2012 tersurat atas nama Ramaida Sihombing CS dan bukan atas nama Mona Sihombing CS. “Kok.... setelah mediasinya gagal dan terjadi delik... tiba tiba saja menjadi muncul nama Mona Sihombing dalam surat jawaban kepala kantor. Apa maksud dan tujuannya itu. Emangnya,... Ramaida Sihombing serupa dengan Mona Sihombing walaupun sama sama Sihombing? Disinyalir sudah ada terjadi konspirasi dan persekongkolan antara pihak Syamsudin Sihombing CS dengan Kepala Kantor Pertanahan Jaksel. Seperti mengada ada saja isi dari surat jawabannya dan jawabannya juga terindikasi kurang profesional selaku pejabat publik” ujarnya. Laspen Sianturi yang juga seorang jurnalis ini menambahkan, “Munculnya permasalahan ini merupakan akibat dari berbuat baik untuk tolong menolong sesama manusia dan sesama saudara sebangsa dan setanahair. Syamsudin Sihombing dan Lelo Pamuji Sihombing adalah dua orang diantara sepuluh ahli waris yang mempunyai warisan dari orang tuanya yaitu gedung kuning di Kawasan Blok M Square, dimana sertifikatnya sudah habis masa berlakunya selama sembilan belas tahun dan sudah mau mendekati dua puluh tahun. Mereka berdua adalah perwakilan dari sepuluh ahli waris yang meminta tolong untuk dibantu dalam pengurusan perpanjangan hak sertifikatnya”. Kemudian, setelah itu dibuat surat kuasa pengurusan dimana surat kuasa tersebut saya tanda tangani setelah sepuluh orang para ahli waris terlebih dahulu sudah menandatangani surat kuasa tersebut. Pada awalnya saya tidak kenal dengan semua ahli waris walaupun saya sudah diberikan surat kuasa pengurusan. Tugas saya adalah mengurus sertifikat dari SK yang sudah ada sebelumnya. Rupanya SK Nomor 720/554/550-1-09-02-2009 itu sudah kadaluarsa. Terjadinya SK kadaluarsa disebabkan sejak SK diterbitkan belum pernah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Jaksel dan juga belum membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) ketika itu. Saat saya bersama Syamsudin Sihombing melakukan pengecekan dan meminta informasi ke Sudin Pelayanan Pajak Jaksel terkait berapa besar pajak BPHTB yang harus dibayarkan, menurut salah seorang staf pajak Sudin Pelayanan Pajak Jaksel yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, mengataBersambung ke hal 07

LAMPIRAN BERITA SURAT DARI LBNRI KEPADA KEPALA BPN RI Jakarta, 3 Juni 2013 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di Jakarta. Nomor: 1.504/LBNRI-KLA/III/2013 Perihal: melaporkan indikasi persekongkolan untuk lakukan penipuan data pertanahan terhadap Negara oleh Ir. Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lamp. : 1 (satu) bundel dokumen. Dengan hormat Salam dalam Rahmat dan Kasih Tuhan Yang Maha Esa. Kami turut serta mendoakan Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehat walafiat serta dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas mulia untuk melakukan Reforma Agraria dan Reforma Birokrasi. Lembaga Bela Negara Republik Indonesia (LBNRI) selaku wadah yang menghimpun potensi bangsa di segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita cita Pembangunan Nasional beserta program Reforma Agraria dengan pengawasan dan monitoring yang baik sesuai dengan visi misi LBNRI menjadi lembaga yang menghimpun seluruh komponen bangsa dalam usaha pembelaan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk dapat terciptanya kepatuhan terhadap undang undang dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Jakarta Selatan. Demi terciptanya kebenaran terhadap data warkah pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan untuk terwujudnya supremasi hukum di wilayah hukum Jakarta Selatan, dengan ini kami melaporkan indikasi persekongkolan untuk lakukan penipuan data pertanahan terhadap Negara oleh Ir. Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun kronologis indikasi persekongkolan untuk lakukan penipuan data pertanahan terhadap Negara tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pada tanggal 12 April 2013 baru baru ini, Ir. Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan membuat surat jawaban terhadap Pers dengan perihal informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan, bahwa status tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1475/ Melawai atas nama Mona Sihombing CS Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 terletak di Jalan Melawai III No. 28 Blok M/3 Persil No. 139 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 302 meter persegi. 2. Sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya, bahwa penerima hak dari sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1475/ Melawai adalah 10 (sepuluh orang) dan merupakan ahli waris dari Ny. Pasti Siregar (alm), yaitu atas nama: 1. Donald Sihombing, 2. Ramaida Sihombing, 3. Syamsudin Sihombing, 4. Minar Sihombing, 5. Annie Sihombing, 6. Rosita Sihombing, 7. Parlindungan Sihombing, 8. Conny Mardiana Sihombing, 9. Lelo Pamuji Sihombing, 10. Wilson Antonius Sihombing, dan tidak ada atas nama Mona Sihombing selaku ahli waris, tetapi Ir. Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan keterangan bahwa sertifikat No. 1475/ Melawai Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tersebut adalah atas nama Mona Sihombing dengan maksud dan tujuan yang patut dipertanyakan serta layak dilakukan penelitian, pengkajian dan penyelidikan demi terciptanya kebenaran dan keakuratan data terhadap warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 3. Dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 476/ HGB/BPN-31-74/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Andry Novijandri dimana SK tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1475/ Melawai, penerima hak adalah ahli waris dari Ny. Pasti Siregar (alm) sebanyak 10 (sepuluh) orang dan juga tidak ada tertulis atas nama Mona Sihombing. 4. Sedangkan di dalam Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dengan NIB 09.02.05.06 yang ditandatangani oleh Ir. Isgiyanto selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Surat Ukur pengganti dari Surat Ukur No. 00791/2007 tgl 21 Juni 2006 adalah atas nama Ramaida Sihombing CS (merupakan salah satu dari ahli waris) dan tidak ada atas nama Mona Sihombing. Adapun keberadaan munculnya nama Mona Sihombing diduga merupakan pembohongan informasi publik yang menyesatkan serta terindikasi penipuan data pertanahan terhadap Negara. 5. Sesuai dengan pantauan Lembaga Bela Negara Republik Indonesia terkait keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1475/Melawai dengan lokasi tanah di Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bahwa sertifikat HGB Nomor 1475 tersebut terindikasi cacat administrasi disebabkan diterbitkan berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 476/HGB/BPN31-74/2012 yang terindikasi cacat administrasi karena permohonan untuk penerbitan SK tersebut berasal dari surat kuasa “aneh bin aneh” serta diduga cacat hukum. Pasalnya satu orang dari ahli waris yang sudah meninggal dunia masih dapat memberikan kuasa untuk surat kuasa pengurusan. Surat kuasa diduga cacat hukum tersebut menjadi ikut tersimpan sebagai warkah tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 6. Di lain sisi, surat dari Lurah Cipete Selatan, dengan Nomor surat 32/1.755.1 tanggal 12 Februari 2013, menerangkan dengan jelas, berdasarkan surat keterangan dari RT 013 RW 05 bahwa warganya yang bernama DONALD SIHOMBING benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2009 dan terekap di Kelurahan Cipete Selatan dengan register kematian Nomor: 15/1.755.2/2009. Hal tersebut membuat akibat keanehan dalam warkah tanah, disebabkan DONALD SIHOMBING masih bisa memberikan tanda tangan untuk surat kuasa pada tanggal 6 Agustus 2011 padahal sudah meninggal dunia dua tahun sebelumnya yaitu tanggal 19 Januari 2009. Dan saat ini surat kuasa tersebut menjadi tersimpan sebagai arsip warkah tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Diduga telah terjadi penipuan data terhadap Negara yang dilakukan oleh Syamsudin Sihombing bersama Lelo Pamuji Sihombing. 7. Setelah kedua belah pihak diundang untuk mediasi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2013 dan pada tanggal 27 Maret 2013, dan mediasi tersebut gagal disebabkan pihak Syamsudin Sihombing CS kurang menghormati pemerintah dan instansi terkait disebabkan tidak bersedia untuk datang mediasi dengan alasan bahwa Hak Guna Bangunan No. 1475/Melawai tersebut telah diual kepada pihak lain sehingga pihak Syamsudin Sihombing CS selaku penjual tidak mempunyai kaitan hukum lagi dengan tanah dan bangunan tersebut. Setelah mediasi gagal, kemudian diduga terjadi persekongkolan untuk lakukan penipuan data pertanahan terhadap Negara yang perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan penyelidikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersama tim Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi terwujudnya kebenaran terhadap data warkah pertanahan. Demikian surat laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Lembaga Bela Negara Republik Indonesia, t.t.d Laspen Sianturi Sekretaris Jenderal

Sur at Kabar Surat

Sambungan

EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

Kepala BPN Hendarman Supandji Diminta............................................................dari Hal. 06 kan, “BPHTB bisa dibayarkan setelah SK tersebut diperbaharui alias SK baru diurus dulu kembali dan diusahakan selesai secepatnya supaya masa kadaluarsa sertifikat tersebut jangan sampai memasuki angka dua puluh tahun. Bisa bisa nanti tanah tersebut karena berasal dari tanah Negara jadi bisa kembali lagi kepada Negara”. Mendengar hal tersebut setelah pulang dari Kantor Sudin Pelayanan Pajak, Syamsudin Sihombing merasa khawatir sehingga meminta pendapat kami selaku insan pers dan minta dicari bagaimana solusi terbaiknya. Kemudian kami sepakat untuk memindahkan Kantor Redaksi Rakyat Bicara News dari Jl Anggrek Garuda Slipi Jakarta Barat ke Gedung Kuning Blok M dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengawalan pengurusan sertifikat dan mempertahankan fisik gedung tersebut. Sebelum pindah kantor ke Blok M, terjadi kesepakatan dengan dituangkan dalam surat kesepakatan bersama, yakni Syamsudin Sihombing dan Lelo Pamuji Sihombing masing masing menjadi pemegang saham sebesar 20 persen di perusahaan pers Kantor Berita Rakyat Bicara News, dan sekaligus menjadi wartawan untuk tujuan mengawal urusannya sendiri selaku pengawal kebenaran. Sebagai tanda jadi dan persekot modal Syamsudin dan Lelo Pamuji kemudian menyetor modal masing masing sebesar 5 juta rupiah ke perusahaan. Tetapi, setelah modal tersebut disetor, Syamsudin kemudian memberikan arahan supaya membayarkan kontrakan kantor kepada dua saudara laki laki lainnya dengan total sebesar sepuluh juta rupiah. Selama berkantor di Blok M, Syamsudin sangat banyak memberikan janji manis dan bila kewajibannya ditagih selaku pesero, Syamsudin Sihombing menjawab akan membayar kewajiban terutangnya setelah gedung terjual dan sesudah mereka mendapatkan duit dari penjualan gedungnya, tandasnya. Setelah pengurusan sertifikatnya selesai, Syamsudin tidak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban terutangnya selaku pemegang saham dan terjadi wanprestasi ratusan juta rupiah alias ingkar janji terhadap surat kesepakatan bersama yang ditanda tanganinya sendiri. Syamsudin dan Lelo juga mengatakan, bila perusahaan pers merasa dirugikan, agar membuat gugatannya. Syamsudin dan Lelo tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya. Pada saat diundang untuk rapat para pemegang saham, Syamsudin datang untuk memenuhi undangan sedangkan Lelo Pamuji tidak bersedia datang untuk rapat pemegang saham. Di dalam rapat Syamsudin mengatakan tidak bersedia untuk membayar kewajiban terutangnya, disebabkan uang pembagiannya dari hasil penjualan gedungnya tersebut ditransfer ke rekening istrinya. Seperti ucapannya, “Daripada saya ribut dengan istri saya sendiri karena mengeluarkan anggaran untuk membayar hutang, lebih baik kita berperkara saja lae” ujar Syamsudin Sihombing di forum rapat ketika itu. Setelah dilakukan pengkajian dan pengujian materi terhadap keberadaan sertifikat, disebabkan pihak Syamsudin Sihombing CS menantang untuk berperkara, ditemukan data dan fakta bahwa sertifikat tersebut diduga cacat administrasi karena salah seorang ahli waris yang sudah meninggal dunia masih dapat memberikan tanda tangan pada surat kuasa pengurusan, akibatnya seperti diduga orang yang sudah meninggal dunia “bangkit lagi” untuk lakukan tanda tangan terhadap surat kuasa, disebabkan adanya surat jawaban konfirmasi dari Lurah Cipete Selatan, dengan Nomor surat 32/1.755.1 tanggal 12 Februari 2013, menerangkan dengan jelas, berdasarkan surat keterangan dari RT 013 RW 05 bahwa warganya yang bernama Donald Sihombing (salah seorang dari ahli waris) benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2009 dan terekap di Kelurahan Cipete Selatan dengan register kematian Nomor: 15/1.755.2/2009. Hal tersebut membuat keanehan dalam warkah tanah, disebabkan Donald Sihombing masih bisa memberikan tanda tangan untuk surat kuasa pada tanggal 6 Agustus 2011 padahal sudah meninggal dunia dua tahun sebelumnya, yaitu tanggal 19 Januari 2009. Dan saat ini surat kuasa tersebut menjadi tersimpan sebagai arsip warkah tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Diduga telah terjadi penipuan data terhadap pengurusan sertifikat dan sekaligus penipuan terhadap Negara, tandas Sianturi. Di lain sisi, sesuai dengan isi Diktum Kelima SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jaksel Nomor No. 476/HGB/BPN-3174/2012, selaku dasar untuk penerbitan sertifikat 1475/Melawai, yaitu, “Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan ini batal dengan sendirinya, apabila: poin (3) terbukti penerima hak

memberikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.” Dalam hal ini, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diminta untuk lakukan pengkajian, apakah keberadaan cacat administrasi tersebut akan dilakukan pembiaran begitu saja, walaupun sudah diketahui informasinya bahwa keberadaan sertifikat 1475/ Melawai tersebut terjadi indikasi cacat administrasi. Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya Walikota Jakarta Selatan selaku pejabat berwenang atas tanah Negara di wilayah hukum Jakarta Selatan diharapkan untuk lakukan pengkajian terhadap keberadaan sertifikat terindikasi cacat administrasi tersebut. Apakah sertifikat terindikasi cacat administrasi tersebut bisa berlaku sah secara hukum, sangat dipertanyakan keberadaannya. Selaku pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan sertifikat terindikasi cacat administrasi tersebut adalah Syamsudin Sihombing dan Lelo Pamuji Sihombing, disebabkan mereka berdua diduga selaku pemeran utama dari cerita “film rusak” tersebut. Mereka berdua termasuk orang yang kurang memiliki nurani kemanusian disebabkan tidak komitmen terhadap kesepakatan bersama yang ditanda tanganinya sendiri. Rupanya, Syamsudin Sihombing juga pensiunan dari Kementerian Perhubungan ini pada awal proses pengurusan sertifikat juga sudah melakukan “pembohongan” terhadap instansi pertanahan karena memberikan data tidak benar dan dapat dikategorikan terindikasi lakukan penipuan terhadap Negara. Demi terciptanya kebenaran warkah tanah di wilayah hukum Jakarta Selatan, tupoksi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pengacara Negara diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan terhadap indikasi pidana khusus penipuan Negara tersebut, ujarnya menutup pembicaraan. Saat hal indikasi salahgunakan wewenang tersebut dikonfirmasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Jaksel, Ir. Andry Novijandri kurang bersedia memberikan komentar. Sedangkan Syamsudin Sihombing dengan alamat di Jl. Sapta No. 28 RT 003 RW 01 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan dan Lelo Pamuji Sihombing yang berdomisili di Jl. Perkici IV Blok EA 6/B Bintaro Sektor 5 ini, saat dikonfirmasi juga tak bersedia memberikan tanggapan. Keberadaan surat laporan kepada Kepala BPN RI yang sudah disposisi kepada Inspektur Utama, kemudian didisposisi lagi kepada Inspektur Wilayah V dan saat ini masih dalam proses pengkajian diharapkan supaya dapat melakukan tupoksinya dengan benar. (TIM SATU)

LAMPIRAN BERITA SURAT DARI KAKANTOR PERTANAHAN JAKSEL

Penyelidikan Indikasi Penipuan...........................................................................................................................................................dari Hal. 01 laporan tersebut diterima, pelapor mengharapkan laporannya ditindak lanjuti agar penegakan supremasi hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini kita sampaikan sebagai bahan masukan terhadap Kapolres Metro Jakarta Pusat demi terciptanya pelayanan masyarakat dengan profesional. Sesuai dengan pantauan kantor Berita RBN, indikasi penipuan dan pemerrasan dilakukan oleh orang berbeda tetapi diduga dengan persekongkolan, yaitu aksi pemaksaan yang dilakukan oleh kolektor atas perintah dari PT. Maxima Inti Finance (MAXIMA FINANCE) melalui surat kuasanya kepada Collector KHUSUS, Antonius Maria Klaret Maku, disebabkan debitur telah wanprestasi. Seperti penuturan korban, “Saya tidak tahu permasalahan sebenarnya, tiba-tiba saja dua orang (Kiki dan Simon) mendatangi kantor tempat saya bekerja mengatasnamakan MAXIMA FINANCE hendak menarik mobil saya secara paksa tanpa memperdulikan atasan saya dan mengganggu jam kerja kantor”, komentar korban sekaligus sumber berinisial ARS kepada Kantor Berita RBN. Adapun surat kuasa tersebut dari PT. Maxima Inti Finance kepada Antonius Maria Klaret Maku, dimana isi surat kuasa tersebut tertulis, diantaranya “SURAT - KUASA, No : 814RAL201307000423, Yang bertandatangan dibawah ini: Nama: LAUW WA LIANG, Alamat: RUKO MERDEKA MAS BLOK.C NO.3, Dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT . MAXIMA INTI FINANCE berkedudukan di TANGERANG, Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA dengan ini memberi kuasa kepada Nama: ANTONIUS MARIA KLARET MAKU, Jabatan: Collector KHUSUS, Untuk menarik, menerima dan menguasai kembali 1 (satu) unit kendaraan DEBITUR atau pihak ketiga yang

memegang kendaraan tersebut di bawah ini: Merk/type/th: DAIHATSU-XENIA-LI VVTI/ 2005, Warna: HITAM METALIK, No. Rangka: MHKFMREEJ5K025347, No. Mesin: DN28949, No. Polisi: B 8024 DB, Atas Nama: INTE ESTER SIREGAR, Alamat: JL.TAMAN IV BLK E NO. 16 BEKASI, Yang mana pembeli kendaraan tersebut adalah menggunakan fasilitas kredit PT. MAXIMA INTI FINANCE TANGERANG. Penarikan ini dilakukan karena debitur tersebut diatas telah wanprestasi yaitu menunggak angsuran dan atau telah memindahtangankan pada pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 814MF201210000165. Demikian Surat Kuasa ini dibuat di TANGERANG pada tgl. 08/07/ 2013 dan berlaku s/d tgl. 15/07/2013 untuk dipergunakan sesuai dengan maksudnya” demikian surat kuasa tersebut tertulis. Akibat aksi pemaksaan tersebut sumber sekaligus korban membuat laporan pengaduan kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat dengan nomo: 1004/K/VII/2013/RESTRO JP, tentang perbuatan tidak menyenangkan, disebabkan mobil tersebut bukan atas nama Inte Ester Siregar. Awalnya korban tidak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana bisa ia terlibat dengan PT. Maxima Inti Finance. “Mobil ini adalah atas nama perusahaan saya, yangs sudah saya beli kontan dari perusahaan pada bulan Mei tahun 2011. Wajar saja saya tidak terima atas perlakuan kolektor tersebut karena tanpa tedeng aling mau menarik paksa mobil saya” tandas sumber kesal disebabkan aksi kolektor tersebut. Sesuai dengan data dan fakta yang dapat dihimpun oleh Kantor Berita RBN dari korban, melalui Surat Pelepasan tertulis, “SURAT PELEPASAN, yang bertanda tangan di bawah

ini:, Nama: Andy Rahmansyah, Alamat: PT. TDP Jl. Tanah Abang II No.37 Jakarta Pusat 10160, dengan ini menyatakan bahwa kendaraan dengan data-data sebagai berikut: Nomor Polisi: B 8024 DB, Merk/type: Daihatsu Xenia, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2005, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKFMREEJ5K025347, Nomor Mesin: DN28949, Atas nama STNK: PT. TDP, Nomor BPKB: 6977826G, Benar telah dijual kepada pihak lain dan terhitung sejak tanggal tersebut di bawah tidak menjadi tanggung jawab perusahaan lagi, demikian isi surat pernyataan surat pelepasan tersebut tertulis. Sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor: 1044/K/VII/2013/RESTO JP, Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini: selasa tanggal 16 Juli 2013 jam 21:05 WIB, telah datang melaporkan ke RESORT METRO JAKAPUS mengaku bernama: Nama: ROLASTA ARNI SIANTURI, Tempat/Tanggal lahir: Muara/20 September 1977, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: 1004/K/VII/2013/RESTO JP, Pada Tanggal: 16 Juli 2013 pukul, 21:05 WIB, melaporkan tentang: perbuatan tidak menyenangkan. Uraian Kejadian “Telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Oleh Terlapor ( KIKI dan SIMON ) terhadap Pelapor”. Adapun kronologisnya sebagai berikut, awalnya Pelapor menggadaikan BPKB Mobil milik pelapor ke INTE ESTER SIREGAR lalu digadaikan kembali oleh INTE ESTER SIREGAR ke PT MaBersambung ke hal 08

Sur at Kabar Surat

Sambungan

EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

Sudah Instruksi Try Sutrisno.................................................................................................................dari Hal. 01 RBN, tanah Kuningan Barat termasuk termasuk tanah okupasi yang sudah dikembalikan kepada masyarakat pemiliknya yang sah. Untuk menjalankan instruksi Panglima Angkatan Bersenjata tahun 1989 dengan nomor surat INST/02/VI/1989 tentang tanah atau bangunan okupasi di lingkungan ABRI oleh Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal TNI Try Sutrisno ketika itu memberikan instruksi secara tertulis kepada KSAD, KSAL, KSAU, Kapolri dan Kasum ABRI/Panglima Mabes ABRI untuk melaksanakan inventarisasi dan penelitian tanah okupasi. Dalam instruksi Pangab tersebut terurai dengan jelas, yaitu Instruksi Panglima Angkatan Bersenjata dengan Nomor instruksi INST/02/VI/ 1989 tentang Penertiban Tanah/ Bangunan Okupasi di Lingkungan ABRI. Panglima Angkatan Bersenjata menimbang: (1) Bahwa sampai saat ini masih terdapat tanah/ bangunan okupasi yang digunakan ABRI, baik secara perorangan maupun oleh satuan satuan di jajaran ABRI. (2) Bahwa dengan adanya tuntutan/ permohonan dari berbagai pihak untuk pengembalian tanah/bangunan yang diokupasi oleh ABRI, perlu dipertimbangkan pengembaliannya kepada pemegang hak yang sah untuk menjaga citra ABRI di masyarakat. (3) Bahwa untuk menghindari ketidakseragaman dan penyimpangan dalam pengembaliannya, maka perlu diatur tata cara pengembaliannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi ABRI maupun pemegang hak. Mengingat: (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). (2) Instruksi Menhankam/ Pangab Nomor Inst/16/XI/1979 tanggal 22 September 1979 tentang

pengurusan hak atas tanah yang dikuasai/ digunakan oleh Dephankam/ABRI. Memperhatikan: Pertimbangan dan saran Staf Mabes ABRI. Menginstruksikan kepada: (1) Kepala Staf TNI AD, (2) Kepala Staf TNI AL, (3) Kepala Staf TNI AU, (4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, (5) Kasum ABRI/PANGLIMA Mabes ABRI untuk melaksanakan inventarisasi dan penelitian tanah yang diokupasi oleh ABRI dijajaran masing masing terhadap bukti bukti pemilikan haknya dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut: (1) Apabila berdasarkan penelitain dapat dibuktikan bahwa hak yang ada di atas tanah okupasi adalah Hak Milik Adat, maka dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemegang hak yang sah. (2) Apabila hak yang ada atas tanah okupasi adalah hak yang berasal dari konversi hak Barat yang sudah habis masa berlakunya dan sudah menjadi tanah Negara, maka tidak perlu dikembalikan, tetapi segera diajukan Hak Pakai bagi ABRI melalui Kantor Badan Pertanahan setempat, sedangkan bangunannya diberikan ganti rugi menurut peraturan yang berlaku. (3) Apabila tanah/bangunan okupasi tersebut memenuhi persyaratan di bawah ini: a.Tanah/bangunan tidak dimanfaatkan lagi atau sudah tidak memenuhi fungsinya, b.Sudah ada tanah/bangunan pengganti, c.Pemegang hak dapat memberikan kompensasi untuk membangun/mengadakan tanah/bangunan pengganti yang nilainya ditetapkan atas dasar musyawarah dengan pemegang hak, maka tanah/bangunan tersebut dapat dikembalikan kepada pemegang hak yang sah. (4) Pelaksanaan pengembalian, penyerahan atau pengalihan hak atas tanah/bangunan oku-

yang dikeluarkan oleh Walikota wilayah Jakarta Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria tanggal 12 Nopember 1983 atas nama Ainun Binti Ibrahim atas tanah di Jl. Kapten Piere Tendean Jakarta Selatan seluas kira kira 12.230 m2, (5) Buku I-5 Data Inventaris Barang Tak Bergerak Kodam Jaya, khususnya tanah dan bangunan eks. CTN di Jl. Piere Tendean yang tercatat masih dalam penelitian (6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 95/Pdt/G/1984/ PN.JS tanggal 25 Oktober 1984 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 522/Pdt/1985/PT. DKI tanggal 31 Desember 1985 tentang sengketa tanah eks. CTN Jl. Piere Tendean Jakarta Selatan dinyatakan bahwa saudara Rochyadi Cs (14 orang) adalah satu satunya yang menurut hukum memperoleh hak milik sah atas tanah eks. CTN. Diperintahkan kepada: (1) Pangdam Jaya, (2) DIRZIAD, (3) DIRKUMAD, untuk: (1) Tersebut nomor 1, (a) Seterimanya Surat Perintah ini, segera mengadakan perubahan status tanah dan bangunan eks. CTN di Jl. Piere Tendean Jakarta Selatan seluas 12.230 m2 semula berstatus milik TNI AD Cq. Kodam Jaya menjadi status okupasi TNI Cq. Kodam Jaya. (b) Mengadakan pembetulan administrasi dalam buku I-E Data Inventaris Barang Tak Bergerak Kodam Jaya khususnya tanah dan bangunan eks. CTN di Jl. Piere Tendean Jakarta Selatan sesuai aset milik TNI AD menjadi okupasi TNI AD. (2) Tersebut nomor 2: mengadakan perubahan status tanah/bangunan eks. CTN di Jl. Piere Tendean Jakarta Selatan seluas 12.230 m2, dan mengadakan

pembetulan administrasi dalam buku I-E Data Inventaris BTB Kodam Jaya yang berada di Dirziad dari Status milik TNI AD Cq. Kodam Jaya menjadi status okupasi TNI AD Cq. Kodam Jaya. (3) Tersebut nomor 3: membantu penyelesaian administrasi perubahan status tanah eks. CTN Jl. Piere Tendean di bidang hukum. (4) Mengadakan koordinasi dengan Tim Peneliti Mabesad dan pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. (5) Lapor kepada Kasad Up. Aslog Kasad atas pelaksanaan Surat Perintah ini. (6) Melaksanakan Surat Perintah ini dengan seksama serta penuh rasa tanggungjawab. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1991 atas nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf, Ub. Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI. Tembusan kepada : (1) Kasad (2) Wakasad (3) Irjenad (4) Para Asisten Kasad (5) Dandenmabesad. Kemudian tanggal 25 Mei 1991, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Direktorat Hukum dengan Nomor surat: K/9304/02/10/TU pada tanggal 25 Mei 1991, perihal: Pendapat Hukum atas Surat Kodam Jaya/Jayakarta Nomor: B/444-4/V/1991 tanggal 17 Mei 1991 perihal penghapusan dari Daftar Aset TNI AD tanah/bangunan CTN Jl. P. Tendean Jakarta. Kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Jakarta dengan isi, dari dasar dasar yang dilaksanakan, diperoleh fakta fakta sebagai berikut: (a) Bahwa Putusan Badan Peradilan tersebut adalah untuk menetapkan pihak yang berhak atas tanah CTN yang terletak

pasi di jajaran Angkatan/Polri harus berdasarkan izin/persetujuan Kas Angkatan/Kapolri. Sedangkan di Jajaran Mabes ABRI harus berdasarkan izin/ persetujuan Kasum ABRI yang sebelumnya harus diteliti secara cermat bukti bukti kepemilikan serta kejelasan terhadap pemegang hak yang sah. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1989 oleh Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI Try Sutrisno. Tembusan disampaikan kepada (1) Menhankam (2) Irjun ABRI (3) Asrehum Pangab (4) Asintel, Aster, Aslog Kasum ABRI. Kemudian ditindaklanjuti oleh surat perintah KASAD dengan nomor surat Sprint 1021/VI/1991 tanggal 22 Juni 1991. Surat Perintah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan Nomor: Sprint/1021/VI/1991. Pertimbangan: Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Perintah dalam rangka penertiban administrasi tanah dan bangunan eks. CTN di Jl. Pierre Tendean Jakarta Selatan. Dasar: (1) Surat Dirkusad Nomor: K/93-04/02/10/ TU tanggal 25 Mei 1991, perihal pendapat hukum atas tanah/bangunan eks. CTN di Jl. Pierre Tendean Jakarta, (2) Surat Pangdam Jaya Nomor: B/ 444-4/V/1991 tanggal 17 Mei 1991 perihal penghapusan dari daftar asset TNI AD tanah/bangunan eks. Bersambung ke hal 10 CTN di Jl. Pierre Tendean di Jakarta, (3) Surat Perintah Kasad Nomor: Sprint/367/II/1991 tanggal 22 PePenyelidikan Indikasi Penipuan...............................................dari Hal. 07 bruari tentang pembentukan tim peneliti tanah dan bangunan eks. CTN di Jl. Pierre Tendean Jakarta Selatan, xima Finance tanpa sepengetahuan adalah Ester danbukan saya. Ada (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 61 Pelapor. Setelah itu datang dua or- apa ini sebenarnya?” tandas korban ang kolektor ke kantor pelapor me- kebingungan. maksa ingin mengambil mobil milik Disebabkan diduga prosedur pemTerdakwa Diduga “Sakit Jiwa”..............................................................................................................dari Hal. 01 pelapor dengan alasan bahwa pela- berian fasilitas kredit oleh Maxima Fipor sudah menunggak 6 Bulan. Ke- nance tersebut melanggar hukum, Hakim Ketua, Oloan, SH menun- mentalnya serta pemeriksaan keter- ofesi selaku pendeta yang sudah mudian terlapor mengadukan ke ata- diminta pihak Otoritas Jasa Keuadijalaninya selama sembilan tahun san pelapor lalu atasan pelapor ngan (OJK) lakukan audit dan pengda sidang dua minggu ke depan, dan gantungan terhadap narkoba. Dalam isi suratnya tanggal 3 Sep- karena merasa malu terhadap diri menegur pelapor karena menggang- kajian terhadap perusahan PT. Mamemerintahkan supaya terdakwa dibawa berobat. Saat Hakim Ketua tember 2013 minggu lalu, orang tua sendiri. Sejak itulah dia menjadi de- gu jam kerja kantor. Atas kejadian xima Inti Finance terkait pemberian menanyakan kepada pengunjung sid- kandung Irwan menuliskan, “De- presi mental dan sering aneh bica- tersebut pelapor merasa dipermalu- kredit kepada debitur yang tidak jelas ang, “Siapa dan apa ada di sini kelu- ngan perantaraan surat ini kami da- ranya. Asal mau dibawa berobat atau kan di depan umum”. Kemudian pe- hak kepemilikannya. Menurut sumber, bahwa diduga arga terdakwa?” Pengunjung sidang tang memohon kepada Yth. Bapak diperiksa ke dokter, dia selalu meng- lapor membuat Laporan Polisi di PolKepala Kejaksaan Negeri Jakarta Ba- hindar dan bila dipaksa bisa menjadi res Metro Jakarta Pusat guna pengu- Ester mengikat kredit selama setahun diam dan tak ada yang menjawab. Saat ditelusuri Kantor Berita RBN rat untuk dapat memberikan ijin dan marah padahal urusan ke dokter ada- sutan lebih lanjut, tanggal kejadian: dengan jaminan mobil yang bukan kepada pihak keluarga terdakwa atau mohon petunjuk pemeriksaan i- lah untuk kesehatan dirinya sendiri. 8 Juli 2013 pukul 15:00 WIB, Tempat atas namanya dengan menggunakan Irwan, ayah kandungnya berinisial jin untuk dapat dilakukan pemerik- Kami juga kadang menjadi takut me- kejadian: Jl. Tanah Abang II No 37 PT. Maxima Inti Finance sebagai kreAS mengatakan, “Sebagai ayah kan- saan kondisi dan kesehatan anak lihat dia, padahal dia adalah anak Jakarta Pusat, Atas Kerugian: Pela- diturnya. Padahal Ester bukan pemidungnya..... saya merasa kecewa de- kandung kami an. Irwan Parulian Si- kandung kami sendiri. Kami meng- por dan Saksi, Alamat: Tersebut dia- liki dokumen kepemilikan mobil yang ngan perilaku anak saya itu. Dari kecil hombing yang saat ini menjadi taha- harapkan dia menjadi pahlawan di tas, Kerugian: Immaterial, Surat Tan- tidak sah. “Bagi saya itu sangat aneh, dia menjadi anak yang baik. Ke- nan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat usia senja ini, karena pada masa ke- da Penerima Laporan/ Pengaduan bagaimana bisa bukan pemilik yang mudian menjadi pendeta dan sembi- yang dititipkan di Rumah Tahanan cilnya dia adalah anak yang baik, na- ini diperlukan untuk: Proses penyidi- sah tetapi bisa mengajukan kredit, lan tahun lamanya dia pakai jubah Negara Salemba Jakarta Pusat”, mun entah nasib apa yang kami alami kan lebih lanjut. Demikian Surat ke- akibatnya saya selaku pemilik merasa yaitu: Nama : Irwan Parulian Sihom- sehingga Irwan Parulian tidak bisa terangan tanda penerimaan laporan/ dirugikan, tandas korban mengakhiri untuk berkotbah”. “Tetapi... tidak tahu apa yang bing, Tempat/tgl. lahir: Jakarta, 14 menjadi panutan terhadap keluarga, pengaduan ini agar dapat dipergu- wawancara dengan kantor Berita membuat anak saya bisa menjadi be- September 1967, Pekerjaan: Pendeta tetapi menjadi menyusahkan kami nakan seperlunya. RBN disela-sela kesibukannya akhirgitu. Rumah tangganya hancur dan (Non aktif) Alamat:Jl. Cilandak II No. selaku orang tua kandungnya. KareDemi terciptanya supremasi hu- akhir ini ketika mengurus permasamengalami perceraian. Akibatnya dia 76 RT 004 RW 003 Cilandak Barat na memikirkan hal tersebut, kami kum dan pelaksanaan hukum di Ne- lahan ini yang menjadi beban pikiramengundurkan diri dari seorang Kecamatan Cilandak. Jakarta Se- selaku orang tua yang sudah mema- gara Kesatuan Republik Indonesia, nnya, disebabkan delik hukum yang pendeta. Karena mengalami depresi latan. Dengan ini kami memohon ijin suki usia senja serta rentan untuk Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat dilakukan oleh Ester menyebabkan yang berat, dia menjadi sering sering untuk dapat dilakukan pemeriksaan sakit menjadi sering sakit akibat diharapkan untuk tindaklanjuti lapo- sejumlah dokumen kepemilikan mobil aneh kalau berbicara dengan kelu- kondisi dan kesehatan anak kami pikiran. ran pengaduan masyarakat. korban; BPKB asli, Surat Pelepasan arganya termasuk kepada saya selaku oleh dokter: Nama: Dr. Abdul Azis Di lain sisi, rupanya dibalik aksi asli, Kwitansi asli (penjualan) dari PT. Tanpa sepengetahuan kami belaayah kandungnya”. Alamat klinik :Komplek Taman Asri kangan ini, rupaya dia menjadi sema- pemaksaan kolektor juga diduga telah TDP kepada ARS, Kwitansi asli Ini memang menjadi cobaan hidup Blok J3/15 Kreo Ciledug. kin parah dan salah bergaul serta ter- terjadi tindak pidana penipuan (rangkap dua) dari Tunas Daihatsu, buat keluarga kita. Setelah semakin Kami juga sangat mendukung dan libat parah terhadap narkoba. Sema- KUHP 378, yang diduga dilakukan Delivery Order warna hijau, Faktur gelap gaya hidupnya, kemudian dia setuju apabila pihak Kejaksaan Ne- kin aneh perilakunya dan sering men- oleh Inte Ester Siregar kepada korban. Biru, Sertifikat Nomor Identifikasi tertangkap dengan kasus narkoba. geri Jakarta Barat bila menunjuk dok- jadi miskomunikasi terhadap keluar- Dengan dalil memanfaatkan doku- Kendaraan Bermotor (NIKB) diduga Jadi tambah pusing keluarga kita meter atau instansi kesehatan terkait un- ga maupun terhadap saudara sauda- men kepemilikan kendaraan/mobil tidak jelas keberadaannya. Perbuatan mikirkannya. Hanya Tuhanlah yang tuk melakukan pemeriksaan keseha- ranya. Bahkan diduga menjadi “sakit korban untuk dijadikan milik pribadi Inte Ester Siregar terindikasi peniputahu segala sesuatunya. Semuanya tan dan kondisi anak kami, Irwan jiwa” yang perlu dilakukan pemerik- Inte Ester Siregar yang melibatkan PT. an dan diminta Kepolisian Resort kami serahkan kepada hukum. Klo Parulian Sihombing secara fisik, men- saan. Terhadap hal tersebut di atas Maxima Inti Finance sebagai kreditur. Metro Jakarta Pusat supaya mengememang dia seharusnya dihukum tal dan psikologis, sesuai dengan atu- kami memohon arahan Yth. Bapak “Saya menitipkan BPKB sebagai ja- nakan pasal 378 KUHP tentang peniakibat perbuatannya, silahkan dihu- ran hukum yang berlaku di wilayah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Ba- minan berupa dokumen kepemilikan puan untuk tindak lanjuti laporan kum sesuai dengan aturan hukum hukum Negara Kesatuan Republik rat dan Jajarannya. Demikian surat mobil saya untuk pinjaman sejumlah masyarakat nomor 1003/K/VII/ yang berlaku. Tetapi klo dia diduga Indonesia. permohonan ini kami sampaikan, uang kepada Inte Ester Siregar. Saya 2013/RESTRO JP, tandasnya. seorang penderita “sakit jiwa”, apaKami selaku orang tua yang sudah atas kebijaksanaan dan kepedulian juga sudah membayarkan setengah Ketika hal tersebut dikonfirmasi mekah harus tetap dihukum? Kami ya- lanjut usia saat ini, pada dasarnya Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri dari total pinjaman saya beserta bu- lalui telepon kepada pihak PT. Maxima kin dan percaya bahwa Hakim yang kurang mengerti kenapa nasib kami Jakarta Barat dan Jajarannya ter- nganya, dan saat mau melunasi sisa Inti Finance, Hendrik selaku Head mulia adalah Wakil Tuhan dan sa- selaku orang tua dari Irwan Parulian hadap masyarakat kami mengucap- utang saya serta mau ambil BPKB, Kolektor kurang berkenan untuk memngat bijak dalam memutuskan per- Sihombing bisa menjadi begini, di- kan banyak terima kasih, ujar orang Ester selalu membuat berbagai ma- berikan jawaban. Sedangkan Nalan Pekara, imbuhnya. cam alasan untuk tidak mengemba- rangin-angin yang menurut pengakuan mana anak kami menjadi korban nar- tua Irwan dalam suratnya. Supaya kondisi dan ketergantu- koba. Hal ini berawal sejak rumah Adapun tembusan surat tersebut likan BPKB saya. Padahal saya mau Ester merupakan bosnya dan diduga ngan anak saya terhadap narkoba tangganya hancur serta mengalami disampaikan kepada Kasi Pidana melunasi hutang saya. Tetapi kenapa merupakan dalang persekongkolan dapat diperiksa oleh dokter, maupun perceraian. Akibat hal tersebut peri- Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Ba- justru PT. Maxima Inti Finance yang untuk penipuan tersebut, ketika kondisi phisikologisnya, dengan ini laku anak kami menjadi semakin seri- rat di Jakarta, Jaksa Penuntut Umum datang mau menarik paksa mobil sa- dikonfirmasi melalui telepon gengamnya kami selaku orang tua kandung meng aneh bin aneh. (JPU), Ibu Tri Megawati, SH di Ja- ya karena wanprestasi atas kredit juga kurang berkenan memberikan tangmohon ijin kepada Kepala Kejaksaan Semenjak anak kami mengalami karta dan Dr. Abdul Azis, Alamat Kl- macet? Sedangkan mobil bukan atas gapan. Sedangkan Inte Ester Siregar saat Negeri Jakarta Barat untuk dilakukan kehancuran rumah tangganya, dia inik Komplek Taman Asri Blok J3/15 nama Inte Ester Siregar. Yang punya dikonfirmasi sangat sulit untuk ditemui. pemeriksaan kesehatan fisik dan akhirnya mengundurkan diri dari pr- Kreo Ciledug. (Polman/STR) utang kepada Maxima Inti Finance (MS/Polman/STR)

Sur at Kabar Surat

Lampiran Berita

EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

Lurah Petukangan Selatan Fachruddin.......................................................................................................................dari Hal. 12

menganggap ini tanah negara. Jika memang pemiliknya adalah PT Tangkas Baru, maka kami bersedia menyerahkan-

nya.Namun mengapa kami tidak diberitahu nomor hak ataupun nomor sertifikatnya? Karena itu, kami minta kebija-

kannya supaya jangan main buldoser aja” ketus juru bicara masyarakat kebingungan pada saat mediasi di ruang Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Jakarta Selatan. Setelah selesai acara mediasi dan peninjauan lapangan, pihak Kelurahan Petukangan Selatan juga mengatakan agar masyarakat tak perlu menanyakan alas hak kepemilikan dari PT. Tangkas Baru. Seperti uacapannya, “Masyarakat tak perlu menanyakan alas hak kepemilikan dari PT. Tangkas Baru, dan yang patut dipertanyakan adalah, dasar masyarakat menggunakan tanah tersebut apa?” tandas Fac-

hruddin, Lurah Petukangan Selatan. Sedangkan menurut perwakilan PT. Tangkas Baru, sebelumnya juga sudah pernah memberikan kerohiman kepada masyarakat dan memagar tanahnya dengan seng pembatas pada tahun 2008. “Tanah itu memang benar milik kami, awalnya seluas 17 hektar sesuai dengan alas Hak yang ada, dan memang kami sudah pernah memberikan kerohiman kepada masyarakat pada tahun 2008. Walaupun begitu, kami tetap bersedia membuat kebijakan dan akan membayarkan kerohiman kepada masyarakat tersebut untuk kedua ka-

LAMPIRAN BERITA

linya” tandas Perwakilan dari PT. Tangkas Baru ketika dikonfirmasi Kantor Berita RBN setelah acara mediasi selesai di Kantor Kelurahan Petukangan Selatan. Di sisi lain, salah seorang perwakilan dari PT. Tangkas Baru juga mengatakan, “Dulu pada tahun 2008 sejak memberikan kerohiman kami juga sudah memagarinya dengan seng pembatas, namun entah kenapa seng pembatas tersebut sekarang ini sudah hilang” tandasnya. Untuk terciptanya supremasi hukum dan agar jangan sampai terjadi penjoliman terhadap masyarakat penggarap serta terwujudnya kebenaran terkait warkah tanah dengan dasar hak yang jelas, diminta Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk turun tangan ke lapangan serta lakukan cek dan recek terhadap legalitas tanah dari PT Tangkas Baru. Pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) beserta jajarannya juga diharapkan untuk melakukan pengkajian terkait dengan pernyataan perwakilan PT Tangkas Baru bahwa tanahnya ada seluas 17 hektar di Jalan Damai Kelurahan Petukangan Selatan. Menurut sumber Kantor Berita RBN yang layak dipercaya dan kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, “Pada tanah tersebut sudah pernah terbit sertifikat Hak Guna Bangu-

Kasudinkes Jakbar Diduga Salahgunakan......................................................................................................dari Hal. 02 Surat izin pendirian Sub PAK (Penyalur Alat Kesehatan) atas nama PT. Titian Sukses Abadi diterbitkan pada bulan November 2010 masih dalam masa transisi atau masa sosialisasi. Berdasarkan

hal tersebut diatas maka proses penerbitan Surat Izin Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan PT. Titian Sukses Abadi tetap dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat

sesuai dengan kewenangan yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, tandas dr. Widyastuti, MKM dalam surat jawabannya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi melalui telepon genggam,

Pimpinan PT Titian Sukses Abadi, Manahan SP Simajuntak, memberikan tanggapan, “Biar saya tahan badan saja, karena saya mengalami nasib sudah jatuh dan ditimpa tangga lagi” tandasnya. (Polman/STR)

Bersambung ke hal 11

nan Nomor 205 terindikasi cacat adminsitrasi dan atau cacat hukum atas nama PT Tangkas Baru, dimana dasar hak dari penerbitan sertifikat HGB Nomor 205 tersebut sebagian berasal dari Girik C 664 Persil 41 Blok S II, akibatnya tanah dari ahli waris Nakib Bin Saiyan dengan girik Nomor C 502 Persil 41 Blok S II diduga juga ikut dibuat sertifikatnya oleh PT Tangkas Baru. Anehnya lagi, buku Letter C saat ditelusuri pada tahun 2009 yang merupakan buku induk milik pemerintah, ada coretan yang mengatakan bahwa Girik C 664 “double” dengan girik C 502. Akibatnya girik C 664 jadi mempunyai dua bidang tanah, sedangkan Girik C 502 jadinya tidak memiliki tanah. Dalam hal ini instansi pertanahan, Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jaksel diminta untuk lakukan pengkajian terhadap keberadaan sertifikat PT Tangkas Baru terindikasi cacat hukum, demi terciptanya kebenaran terhadap warkah tanah di wilayah hukum DKI Jakarta maupun untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pertanahan dan buku letter C. Disinyalir PT Tangkas Baru melakukan “pembodohan masyarakat” baik masyarakat pemilik tanah dengan girik C 502 maupun masyarakat penggarap tanah. Oknum diduga mafia tanah seharusnya dibasmi dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan dilindungi, tandasnya. (MS/PS)

Surat Kabar

Lampiran Berita

EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

LAMPIRAN BERITA

Sudah Instruksi Try Sutrisno...................................................................................dari Hal. 08 di Jl. P. Tendean Jakarta. (b) Bahwa dalam Putusan Badan Peradilan telah ditetapkan yang memiliki hak atas tanah adalah pihak penghuni. (c) Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya mempunyai akibat hukum, bahwa tanah tersebut adalah hak dari para penghuni. (d) Bahwa dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah menetapkan pihak yang berhak atas tanah tersebut, maka tidak mungkin ada pihak lain secara bersamaan memiliki hak yang sama atas sebidang tanah yang sama. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: (a) Bahwa TNI AD belum mempunyai bukti hak atas tanah untuk diklasifikasikan sebagai aset TNI AD. (b) Para pemilik telah ditetapkan sesuai Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 522/ Pdt/1985/PT DKI tanggal 31 Desember 1985). Selanjutnya disampaikan saran langkah tindakan sebagai berikut: (a) Membuat ralat daftar aset TNI AD atas tanah CTN jalan P. Tendean Jakarta menjadi bukan aset TNI AD sesuai dengan permohonan Pangdan Jaya/Jayakarta. (b) Memberi izin prinsip kepada Kodam Jaya/Jayakarta sebagai dasar untuk penyelesain sesuai dengan prosedur yang berlaku. (c) Dalam pelaksanaannya agar memenuhi ketentuan teknis hukum untuk menghindarkan usaha pihak pihak yang akan mendiskreditkan nama baik TNI AD. Di lain sisi, pada tanah tersebut sudah pernah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 170 atas nama PT Inti Insan Sentosa dengan alas hak SHM Nomor 61 atas nama Ainun Binti Ibrahim. Kemudian

PT Inti Insan Sentosa juga membuat sertifikat HGB Nomor 170 menjadi agunan hutang terhadap BDN sebesar Rp. 400 miliar bila dirupiahkan pada tahun 1994, dengan bunga dan denda sekitar Rp. 100 miliar rupiah. Adapun hutang PT Inti Insan Sentosa juga sudah terjadi pembaharuan utang kepada PT Bali Marina Internasional dan saat ini menjadi delik yang belum dapat terselesaikan dengan baik dan keberadaannya menjadi ikut status quo, karena terjadi perkara dibalik perkara. Diduga juga terjadi gugatan kabur antara ahli waris Hasan bin Taudji dengan PT Inti Insan Sentosa dan PT Inti Insan Sentosa mendapatkan tanah dengan jual beli dari ahli waris Ainun Binti Ibrahim, dan tanah tersebut sebelumnya sudah dijual kepada pihak CTN dengan W.O. Silalahi selaku perwakilan CTN. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada PT Inti Insan Sentosa, kantor perseroan tersebut sangat sulit untuk ditelusuri. Sedangkan surat permohonan petunjuk dan atau arahan dari Lembaga Bela Negara Republik Indonesia terhadap Kepala BPN RI dengan perihal: mohon petunjuk dan atau arahan terkait penerbitan sertifikat tanah atas nama 15 Anggota/Ahli waris CTN (Corps Tjadangan Nasional) demi terciptanya kebenaran dan kepastian hukum terhadap legalitas tanah Kuningan Barat dengan alas hak Girik C. 1552 atas nama Ainun Binti Ibrahim, disebabkan status tanah dari 15 Anggota/Ahli waris CTN menjadi “status quo” sekitar 61 tahun, sudah dilakukan disposisi oleh Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI kepada Staf Khususnya untuk dilakukan pengkajian. (TIM TIGA RBN)

Jakarta, 12 September 2013 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di Jakarta. Nomor: Perihal:

Lamp. :

1.945/LBNRI-MP/IX/2013 mohon petunjuk dan atau arahan terkait penerbitan sertifikat tanah atas nama 15 Anggota/Ahli waris CTN (Corps Tjadangan Nasional) demi terciptanya kebenaran dan kepastian hukum terhadap legalitas tanah Kuningan Barat dengan alas hak Girik C. 1552 atas nama Ainun Binti Ibrahim, disebabkan status tanah dari 15 Anggota/Ahli waris CTN menjadi “status quo” sekitar 61 tahun. 1 (satu) bundel dokumen.

Dengan hormat Salam dalam Rahmat dan Kasih Tuhan Yang Maha Esa. Kami turut serta mendoakan Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Bapak Hendarman Supandji sehat walafiat serta selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas mulia untuk melakukan pembenahan di Jajaran BPN RI dengan reforma agraria dan reforma birokrasi, serta untuk menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas pertanahan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena kami yakin dan percaya bahwasanya Bapak dikirim Tuhan untuk menjadi “pahlawan kebenaran” dalam menegakkan kebenaran terhadap legalitas tanah di Bumi Persada Nusantara Indonesia. Lembaga Bela Negara Republik Indonesia (LBNRI) selaku wadah yang menghimpun potensi bangsa di segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita cita Pembangunan Nasional, beserta dapat tercapainya dengan baik target program Pembangunan Nasional dengan pengawasan dan monitoring yang baik sesuai dengan visi misi LBNRI menjadi lembaga yang dapat menghimpun seluruh komponen bangsa dalam usaha Pembelaan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk dapat terciptanya kepatuhan terhadap undang undang dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi terwujudnya kebenaran, keadilan hukum, dan kepastian hukum terhadap legalitas pertanahan dengan dasar alas hak kepemilikan tanah yang benar dan sah secara hukum yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 terkait keberadaan tanah Kuningan Barat, serta untuk dapat terciptanya pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria, dengan ini kami mohon petunjuk dan atau arahan terkait penerbitan sertifikat tanah atas nama 15 Anggota/ Ahli waris CTN (Corps Tjadangan Nasional), demi terciptanya kebenaran dan kepastian hukum terhadap legalitas tanah Kuningan Barat, dengan alas hak Girik C. 1552 atas nama Ainun Binti Ibrahim, disebabkan status tanah dari 15 Anggota/ Ahli waris CTN yang sudah dibeli dari Ainun Binti Ibrahim (alm) menjadi “status quo” sekitar 61 tahun (1952-2013). Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk dapat tegaknya kebenaran dan keadilan hukum di wilayah hukum NKRI khususnya terhadap 15 Anggota/Ahli waris CTN (Corps Tjadangan Nasional) yang sudah sekian lama dijolimi, dan kami mohon petunjuk dan atau arahan supaya dapat diterbitkan sertifikat pengganti dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 61 atas nama Ainun Binti Ibrahim, demi terwujudnya kebenaran serta pelaksanaan reforma agraria maupun untuk menjalankan putusan hukum sebagai berikut: 1.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pdt/G/1984/PNJS Tahun 1984. 2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/Pdt/1985/PT.DKI Tahun 1985. 3. Surat Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Eks/Pts/PT/1989/PNJS Tahun 1990. 4. Surat penyerahan fisik tanah dari Kodam Jaya kepada CTN/Ahli Waris yang dikuatkan surat dari Direktorat Hukum Mabes TNI AD Nomor K/93-04/02/10/TU Tahun 1991. Demikian surat mohon petunjuk dan atau arahan ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Kepala BPN RI untuk peduli menegakkan kebenaran terkait legalitas pertanahan kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam kebenaran. Hormat kami Lembaga Bela Negara Republik Indonesia,

Laspen Sianturi Sekretaris Jenderal Tembusan surat ini akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. 3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. 4. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta. 5. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia di Jakarta. 6. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Jakarta. 7. Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta. 8. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta. 9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. 10. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 11. Inspektur Utama BPN RI di Jakarta. 12. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 13. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 14. Kapus Hukum dan Humas BPN RI di Jakarta. 15. Gubernur DKI Jakarta di Jakarta. 16. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta di Jakarta. 17. Pangdam V Jaya di Jakarta. 18. Kapolda Metro Jaya di Jakarta. 19. Walikota Jakarta Selatan di Jakarta. 20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. 21. Kapolres Metro Jakarta Selatan di Jakarta. 22. Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum H.Z.A. SALEH TOMPO, SH & REKAN di Jakarta.

Sur at Kabar Surat

UU P ok ok Ag Pok okok Agrraria

EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 Tentang PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA Menimbang : a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur; b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta; c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat; d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum; Berpendapat : a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbanganpertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama; b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya,fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria; c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhanian Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undangundang Dasar. d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong; e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hokum agraria nasional tersebut diatas;

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1960 (5/1960) Tanggal : 24 SEPETEMBER 1960 (JAKARTA) Sumber : LN 1960/104; TLN NO. 2043 Presiden Republik Indonesia, PERTAMA BAB I DASAR-DASAR POKOK

DAN

Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7 Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8 Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang KETENTUAN-KETENTUAN dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 1 (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Pasal 2 (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti Memperhatikan : Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam Indonesia No. I/Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Tanah dan Penggunaan Tanah; (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas Mengingat : pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan b. Pasal 33 Undang-undang Dasar; dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut c. Penetapan Presiden No. I tahun 1960 (Lembaran- ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Negara 1960 No. 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis- Pasal 3 garis besar dari pada haluan Negara dan Amanat Presiden Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan tanggal 17 Agustus 1960; 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari d. Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar; masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong- kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas Royong. persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Memutuskan: Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dengan mencabut: 1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai Pasal 4 yang termuat dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 2. a. “Domienverklaring” tersebut dalam pasal 1 kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun “Agrarisch Besluit “ (Staatsblad 1870 No. 118); bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. b. “Algemene Domienverklaring” tersebut dalam Staatsblad (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1875 No. 119A; ini member wewenang untuk mempergunakan tanah yang c. “Domienverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f; yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55; dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturane. “Domienverklaring untuk residentie Zuider en peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Oosterafdeling van Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat Staatsblad 1888 No.58; (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. 3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 Pasal 5 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya; Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan Alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan- dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangmulai berlakunya Undang-undang ini; undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar Menetapkan : Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok pada hukum agama. Agraria.

Pasal 9 (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Bersambung ke edisi berikut

Kasudinkes Jakbar Diduga Salahgunakan.......dari Hal. 09

LAMPIRAN BERITA

Surat Kabar EDISI 27 | TAHUN III SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013 EDISI 27 | TAHUN III | SELASA, 24 SEPTEMBER - 06 OKTOBER 2013

JOKOWI DAN SYAMSUDIN NOOR SUPAYA LAKUKAN PEMBINAAN LURAH PETUKANGAN SELATAN FACHRUDDIN BERSAMA PT TANGKAS BARU TERINDIKASI LAKUKAN PEMBODOHAN MASYARAKAN Karena Lurah Petukangan Selatan bersama PT Tangkas Baru terindikasi lakukan pembodohan masyarakat terkait keberadaan tanah di Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan Walikota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor supaya lakukan pembinaan terhadap jajarannya yang terkesan kurang pro terhadap kebenaran serta diduga lakukan persekongkolan dengan PT Tangkas Baru. Jakarta, Kantor Berita RBN esuai dengan pantauan Kantor Berita RBN di la pangan, keberadaan PT Tangkas Baru saat ini sangat dipertanyakan, dan apakah perseroan tersebut masih eksis perusahaannya bisa dikatakan sangat diragukan, disebabkan PT Tangkas Baru memberikan surat edaran kepada masyarakat dengan alamat domisi perusahaan yang tak jelas keberadaannya. Namun demikian, Lurah Petukangan Selatan Fachruddin, AP membuat undangan musyawarah terkait

pemanfaatan lahan milik PT Tangkas Baru yang saat ini fisik tanahnya dikuasai oleh masyarakat untuk berkebun. Terjadinya delik sosial antara masyarakat dan PT Tangkas Baru berawal dari penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT. Tangkas Baru tanpa ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu kepada masyarakat penggarap yang berkebun demi kelanjutan hidupnya sesuai dengan prinsip UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) di lokasi tanah Jalan Damai Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggra-

han Kota Administrasi Jakarta Selatan, tepatnya di belakang perumahan komplek Tangkas Permai. Seperti penuturan warga, “Pada awalnya (tahun 1991), kami melihat tanah tersebut dipenuhi semak duri dan rawa. Hingga tahun 1995 sampai sekarang kami sudah memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun, koq malah menggusur main buldoser aja? Kami juga kan manusia dan merupakan warga Indonesia, jadi bersikaplah manusiawi,” ujar masyarakat yang baru saja selesai mediasi dengan PT.

Tangkas Baru di Kantor Kelurahan Petukangan Selatan, Selasa, 17 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB. Adapun acara mediasi tersebut dihadiri oleh pihak Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan dan pihak Babinsa Kelurahan Petukangan Selatan di Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Jakarta Selatan. Mediasi antara PT. Tangkas Baru dengan masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut kurang transparan karena PT.

Tangkas Baru tidak bersedia untuk menyebutkan dasar kepemilikannya, berdasarkan sertifikat nomor berapa dan terindikasi seperti ada yang ditutup-tutupi ketika ditanyakan oleh masyarakat. “Ketika kami berkebun di lahan tersebut untuk memanfaatkan tanah terlantar, tidak pernah ada masalah…., namun baru-baru ini sudah berkali-kali orang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka…., Ada yang mengatasna-

makan PT A dan si B, dan sekarang bapak selaku perwakilan dari PT. Tangkas Baru juga mengaku bahwa tanah tersebut merupakan milik PT Tangkas, namun koq tidak mau memberitahu apa dasar kepemilikannya? Selama ini kemana saja pemilik tanah yang mengaku sah? Dari awal kami sudah menyatakan bahwa tanah ini bukan milik kami, dan kami Bersambung ke hal 09

GUBERNUR DAN INSPEKTUR DKI JAKARTA AGAR LAKUKAN TINJAU LAPANGAN

LAPORAN KEPALA DINAS P2B TERINDIKASI “PEMBOHONGAN”

Jakarta, Kantor Berita RBN Semaraknya indikasi pelanggaran yang terjadi terkait bangunan yang menyimpang dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan hal tersebut terjadi adalah merupakan sebab akibat dari pengawasan yang lemah serta penindakan yang terindikasi “main mata”. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN di lapangan dan sesuai dengan laporan masyarakat melalui situs pelaporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tentang

bangunan di Jl. Tiong No. 9A RT 04/RW 01 dan di Jl. Tiong No. 3A RT 05/RW 01 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terindikasi langgar Perda Nomor 7 tahun 2010. Adapun laporan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan mengirimkan surat teguran kepada Kepala Dinas (Kadis) Pengawasan dan Penertiban (P2B) Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat 1635/079.3 pada tanggal 22 Oktober 2012. Kemudian Kadis P2B Provinsi DKI Jakarta membuat laporannya terkait bangunan itu dengan nomor surat 3928/

1.758.1 pada tanggal 11 Desember 2012 menjawab: bahwa menindaklanjuti hal tersebut di atas Seksi Pengawasan Bangunan Sudin Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta Seksi DPPB Kecamatan Setiabudi telah melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 29 Oktober 2012. Tindakan terhadap bangunan di Jl. Tiong No. 9A RT 04 RW 01 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi dengan jenis bangunan Rumah Tinggal, peruntukan wisma sedang, nomor IMB: 5890/IMB/ 2012 tanggal 23 Mei 2012, ketinggian bangunan 2 lapis + mezzanine, pelaksanaan yang tidak sesuai IMB: pada ketinggian bangunan, tindakan pe-

nertiban bangunan : SP4 No. 809 tanggal 25 September 2012, Segel No. 809 tanggal 29 September 2012, SPB No. 688 tanggal 01 Oktober 2012, bongkar tanggal 05 sampai dengan 06 November 2012. Tindakan terhadap bangunan di Jl. Tiong No. 3A RT 05 RW 01 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi dengan jenis bangunan Rumah Tinggal, peruntukan wisma sedang, nomor IMB: 4572/IMB/ 2012, ketinggian 2 lapis, pelaksanaan yang tidak sesuai IMB : pada jarak bebas belakang, tindakan penertiban bangunan: SP4 No. 808 tanggal 25 September 2012, Segel No. 808 tanggal 28 September 2012, SPB No. 688 tanggal 01 Oktober 2012, bongkar pada tanggal 25 Oktober 2012. Sedangkan pantauan tim Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News pada tanggal 13 April 2013, bangunan di Jl. Tiong No. 9A RT 04 RW 01 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, aktual bangunan didirikan 3 (tiga) lantai, menurut narasumber warga di lokasi yang tidak berkenan disebutkan namanya pada pemberitaan ini mengatakan, bahwa bangunan tersebut di atas belum pernah dibongkar, imbuhnya. Dilain sisi, bangunan di Jl. Tiong No. 3A RT 05 RW 01 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, aktual pada bagian belakang tidak ada jarak bebas dan didirikan 3 (tiga) lantai pada bagian belakang, menurut narasumber warga di lokasi yang juga tidak

berkenan disebutkan namanya dalam pemberitaan ini mengatakan, bahwa bangunan tersebut belum pernah dibongkar. Berdasarkan fakta pada lokasi patut diduga terjadi laporan penindakan palsu. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada DPPB Kecamatan Setiabudi, Kepala Seksi DPPB Kecamatan Setiabudi, Ony sangat susah ditemui di kantornya pada jam kerja dan kantornya sering sering kelihatan seperti terkunci. Saat hal tersebut dipertanyakan kepada Sudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kasudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan Ir. Dedy Widaryman juga sangat susah ditemui di kantornya pada saat jam kerja. Kemudian surat Kadis P2B yang ditandangani oleh Ir. Putu Ngurah Indiana, MT dikonfirmasi kepada Dinas P2B Pro-

vinsi DKI Jakarta, Kasi di Bidang Penertiban yang tidak berkenan nama ditulis pada pemberitaan ini mengatakan bahwa Dinas P2B hanya meneruskan laporan yang dibuat dari Kasudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan, imbuhnya. Demi terciptanya kebenaran dan keakuratan laporan penindakan terhadap bangunan yang terindikasi langgar Perda Nomor 7/2010 di wilayah Provinsi DKI Jakarta tersebut, Gubernur Jokowi dan Inspektur Franky Mangatas diminta lakukan pengkajian terhadap surat dari Kadis P2B DKI serta tinjau lapangan terhadap laporan Kepala Dinas P2B Ir. Putu Ngurah Indiana yang terindikasi “pembohongan” terhadap publik. (Polman/Berto)

STOP PERS

Syamsudin Sihombing

Lelo Pamuji Sihombing

AKSES BACA

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Redaksi Menerima Tulisan & Opini:

Kantor Berita RBN ONLINE

MEDIA SIBER

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

redaksi@kantorberitarbn.com

www.kantorberitarbn.com

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id