Surat kabar rbn edisi 29 ok by Kantor Berita Rakyat Bicara News

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede, SPd

SURAT KABAR

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Joang 45, Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 31902408, 7361721, 94705665 Fax. 021 7361721

BERSA TU KIT A TEGUH DENG AN MOMENTUM PERS BERSATU KITA DENGAN www.kantorberitarbn.com

EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

Bicara Rakyat

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

SERTIFIKAT HGU PT BUANA ESTATE SUDAH DIBATALKAN OLEH BPN

PUTUSAN KASASI PERDATA PRODUK HUKUM MA MEMUTUSKAN "MASIH BERLAKU"

PENYIDIK POLRES METRO JAKPUS DIHARAPKAN PROFESIONAL

TERLAPOR INTE ESTER SIREGAR DIDUGA MENIPU DAN PENGGELAPAN "MASIH BERKELIARAN"

“Walaupun sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate sudah dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) saat dijabat oleh Joyo Winoto tetapi isi putusan Kasasi Perdata memutuskan “masih berlaku” dan tanah tersebut masih sah milik dari PT Buana Estate. Akibatnya kepastian hukum dari kedua produk hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sangat dipertanyakan. Demi terciptanya kebenaran dan kepastian hukum, kepiawaian Ketua MA RI, DR. Hatta Ali, SH, MH sangat diharapkan untuk dapat memimpin lembaga yudikatif tersebut sesuai dengan tupoksinya untuk melaksanakan tugas kebenaran” imbuh Kombes Pol. (Pur) Drs. Dolok F. Sirait memulai pembicaraan.

PT MAXIMA INTI FINANCE JUGA TURUT SERTA MENJADI KORBAN JAKARTA, KANTOR BERITA RBN Gara gara Inte Ester Siregar diduga lakukan penipuan dan pangggelapan barang BPKB mobil dan sudah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus), proses penyelidikan dari penyidik Polres Metro Jakpus diharapkan dapat lakukan tupoksi dengan benar dan profesional. Dengan dalil memanfaatkan dokumen kepemilikan kendaraan/mobil dari korban untuk dijadikan jaminan utang dari Inte Ester Siregar untuk maksud dan tu-

HP Khusus: 0812 888 17424

juan diduga penipuan dan penggelapan dengan melibatkan PT. Maxima Inti Finance sebagai kreditur membuat PT Maxima Finance juga selaku korban, karena proses pinjaman tersebut penuh dengan peristiwa diduga melawan hukum, ujar pelapor berinisial RS kepada Kantor Berita RBN minggu lalu. “Saya menitipkan BPKB sebagai jaminan berupa dokumen kepemilikan mobil saya untuk pinjaman sejumlah Bersambung ke hal 08

ASINTEL KEJATI DIHARAPKAN LAKUKAN TUPOKSI KADISKES DIEN EMAWATI, KASUDIN JAKBAR WIDYASTUTI, KABID SDK RITA S DIDUGA "KORUPSI BERJAMAAH" at lakukan tupoksi dalam penegakan hukum terhadap indikasi korupsi di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terkait indikasi maraknya “korupsi berjamaah” serta secara sistemik disebabkan perijinan bisa diatur sedemikian rupa, sehingga ijin yang diterbitkan secara cacat adDIEN EMAWATI minsitrasi dan atau cacat Jakarta, Kantor Berita hukum tersebut dapat digunakan menjadi syarRBN Kinerja Asintel Kejak- at selaku pemenang tensaan Tinggi (Kejati) DKI Bersambung ke hal 08 diharapkan supaya dap-

Jakarta, Kantor Berita RBN Sebab akibat dari isi putusan Kasasi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan isi putusan Kasasi Perdata terkait tanah Hambalang Bogor seluas 211 hektar, isi putusannya saling bertentangan dan akibat sebabnya membuat masyarakat pencari keadilan bingung dalam hal kepastian

hukumnya. Kedua putusan merupakan sama sama produk hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Satu putusannya di PTUN dan satu lagi di Perdata tetapi kedua perkara tersebut memiliki objek perkara tanah yang sama. Untuk dan demi terciptanya kebenaran, keadilan hukum maupun kepastian hukum

di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dimana terjadi perkara dibalik perkara dan indikasi korupsi dibalik korupsi, DR. Hatta Ali, SH, MH seBaca Hal.........09

BASMI OKNUM TERINDIKASI MAFIA TANAH HAMBALANG

PT BUANA ESTATE DIDUGA RAMPOK TANAH NEGARA DAN DIJUAL TERHADAP NEGARA

Probosutedjo

Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan PT Buana Estate diduga rampok tanah Negara dan penjualan atas tanah Negara tersebut dilakukan untuk perkaya diri sendiri dan atau orang lain, sehingga transaksi jual beli tanah dengan merugikan Negara layak untuk dilakukan penyelidikan secara global terhadap asal usul tanah, alas hak tanah dan proses pemindahan hak tanah maupun sertifikat tanah, demi untuk terciptanya kebenaran dan supremasi hukum serta dapat membasmi oknum “mafia tanah” di Negara

Joyo Winoto

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disebabkan oknum tersebut dapat memiliki tanah Negara dengan alas hak terindikasi cacat hukum, namun legalitas tanah tersebut dapat tercipta sedemikian rupa dan perbuatannya seakan akan sudah dapat untuk dibenarkan. Tanah Negara dibeli oleh Negara dengan menggunakan uang Negara dan perbuatan melawan hukumnya juga sudah sempat sempat terkubur Bersambung ke hal 06

BAHAN KAJIAN TERHADAP GUBERNUR DKI DAN KAKANWIL BPN

TANAH FASOS/FASUM PERUMAHAN TANGKAS PERMAI DISINYALIR DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA JAKARTA, KANTOR BERITA RBN Diduga PT Tangkas Baru lakukan pemagaran tanah untuk “serobot” tanah Negara dan tanah adat membuat akibat terhadap Perumahan Tangkas Permai untuk riskan mengalami banjir disebabkan arus air menjadi dihambat oleh pagar PT Tangkas Baru. Selain itu, PT Tangkas Baru juga disinyalir menjual tanah untuk fasos/fasum Perumahan Tangkas Permai kepada pihak keti-

ga. Pelepasan hak atas tanah untuk fasos/ fasum tersebut menjadi bahan kajian maupun bahan masukan terhadap Gubernur DKI Jakarta bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pertanahan DKI Jakarta. Sesuai pantauan Kantor Berita RBN, terkait dengan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur DKI Bersambung ke hal 04

AKSES BACA

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Redaksi Menerima Tulisan & Opini:

Kantor Berita RBN ONLINE

MEDIA SIBER

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

redaksi@kantorberitarbn.com

www.kantorberitarbn.com

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id

Sur at Kabar Surat

Investigasi 2 EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

BAHAN MASUKAN TERHADAP WALIKOTA TANGSEL AIRIN RACHMI DIANY Penerbit: PT. BANGUN JIWA INDONESIA (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NO AHU: 0083817.01.09 TAHUN 2012 NPWP No: 31.756.847.5-013.000 SIUP No: 11710-04/PM/1.824.271 TDP No: 09.03.1.46.85111 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, Laurensius G. PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Achmad Bayhaqi, SH & Partners Jl. H. Noor No. 39 Pejaten Barat. Psr Minggu-Jaksel J. Simatupang SH PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rodeo Sujana REDAKTUR PELAKSANA: Muaren S. REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, W. Hutagalung, Menar Sihombing R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi, Ruli Ronggolawe KOORDINATOR LIPUTAN: Heri Ekaputra REDAKTUR: Vicdien Nasution SEKRETARIS REDAKSI: Miranda

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd. DIREKTUR EKSEKUTIF SURAT KABAR KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi ASISTEN MANAGER IKLAN: Dra. Englin Budi Rahayu MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari Condro Pranoto

LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG WARTAWAN/JURNALIS: Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Englin Budi Rahayu, J.P. Manurung, Ridwan, Prihandaru Eko, Tunggung Roberto S, Bernad Simatupang, Heri Ekaputra, Menas Sihombing, Robles Hatuaon Pasaribu, Sudianto Nababan, Mamat Matroji, Robert Tambunan. PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S., Nahot Subando S. BIRO PARAPAT : Horasman Sinaga BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Sahat T. (Kepala) BIRO KOTA TANGERANG: - BIRO KAB. TANGERANG: Ueng Tumanggor BIRO TANGERANG SELATAN: Juri Silalahi, Jaingot Pakpahan PERWAKILAN JAWA BARAT. M. Sianturi BIRO KOTA BEKASI: Banggas Rajagukguk, G. Ridwan R. BIRO KAB. BEKASI: Gurning BIRO BOGOR: BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: - PERWAKILAN LAMPUNG:-BIRO PADANG SIDEMPUAN:PERWAKILAN JAWA BARAT: M. Sianturi PERWAKILAN JATIM: Heru Pristiyanto (Kepala), Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kepala), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR: Kumala Jaya (Kepala) ALAMAT: PT. BANGUN JIWA INDONESIA Jl. Damai Raya No. 37 Petukangan Selatan, Pesanggrahan-Jakarta Selatan, Telp./Fax.: (021) 73691694 REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Joeang 45 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat, 10340, TELP.: (021) 31902408, 7361721, 94705665, FAX: (021) 7361721 e-mail: redaksi@kantorberitarbn.com Online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.kantorberitarbn.com Percetakan: CV. MRB (isi di luar tanggung jawab percetakan). DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman Full Colour 1/2 Halaman Full Colour 1/4 Halaman Full Colour 1/8 Halaman Full Colour 1/16 Halaman Full Colour 1 Halaman hitam putih 1/2 Halaman hitam putih 1/4 Halaman hitam putih 1/8 Halaman hitam putih 1/16 Halaman hitam putih

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,8.000.000,4.000.000,2.000.000,1.000.000,500.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

PENANTIAN GURU HONORER UNTUK MENJADI PNS SANGAT DIDAMBAKAN DAN DAPAT BERJALAN DENGAN BENAR TANGERANG SELATAN, KANTOR BERITA RBN Disebabkan minimnya tenaga pengajar/guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan membuat keberadaan guru dengan status tenaga honorer sangat dibutuhkan demi menunjang dapat berlangsungnya dan berjalannya proses

belajar mengajari di sekolah pendidikan dasar untuk mencerdaskan anak bangsa. Hal itu disampaikan oleh guru dengan status honorer yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Tangerang Selatan, minggu lalu. Seperti penuturan sumber, “Kami selaku guru yang masih berstatus honorer antara 10 tahun sam-

pai 20 tahun, namun sampai saat ini kami masih menantikan perubahan atas nasib kami untuk dapat menjadi PNS. Diharapkan supaya proses seleksi itu dapat berjalan sebagaimana mestinya maupun secara benar serta bersih dari praktek yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme” ujarnya. Demi terwujudnya penerimaan dan seleksi

PNS dengan benar, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany diharapkan untuk dapat jujur terhadap diri sendiri dan tidak melakukan intervensi terhadap seleksi PNS, khususnya pada persaingan guru honorer di wilayah Tangsel. Ini merupakan bahan masukan terhadap walikota dengan maksud dan tujuan yang baik. Di lain sisi, sumber lain juga mengatakan, “Janga-

nlah lagi terjadi seperti “permainan lama” di masa lalu. Makanya sampai sudah tua dan mau pensiun kami ini dari guru honorer namun belum juga diangkat menjadi PNS. Entah nasib apa yang membuat kami ini menjadi guru honorer secara abadi” seru guru honorer lain dan tak mau disebut namanya dalam berita dan umur sekitar lima puluh tahun. (SAHAT TGR)

KAKANWIL BPN DKI BERSAMA JOKOWI DIMINTA LAKUKAN PENGKAJIAN TERHADAP SIPPT

PT KEMBANGAN PERMAI DEVELOPMENT DIDUGA RAMPOK TANAH ADAT SETENGAH ABAD LEBIH AHLI WARIS KANTONG BIN NAIM DIJOLIMI DAN TAK DAPAT NIKMATI WARISAN Kepedulian Gubernur DKI, Ir. Joko Widodo bersama Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Jamaludin, SH, MH sangat dinantikan oleh para ahli waris Kantong Bin Naim untuk peduli terhadap nasib tanahnya serta turun tangan untuklakukan pengkajian terhadap keberadaan SIPPT yang diterbitkan Gubernur DKI, dan SIPPT tersebut rencananya akan digunakan dalam penerbitan sertifikatnya dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat setelah adanya arahan dari Kanwil Pertanahan DKI Jakarta. Jakarta, Kantor Berita RBN Akibat PT Kembangan Permai Development diduga rampok tanah adat milik warga Betawi yang terjolimi. Permasalahan demi permasalahan tak berhenti bagai air mengalir terus menerus menerpa ahli waris Kantong Bin Naim terkait keberadaan tanahnya yang terletak di jalan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Di atas tanah tersebut saat ini diduga oleh telah ada penggarap kota dengan cara terindikasi main rampok dengan lakukan penguasaan fisik tanah tanpa alas hak yang jelas ataupun sah secara hukum dengan lakukan pemagaran tanah dari ahli waris dengan memasang papan pengumuman yang bertuliskan “TANAH MILIK PT. PERMATA HIJAU DILARANG MASUK”. Sesuai dengan pantauan dan telusur Kantor Berita RBN di lapangan, para ahli waris dikejutkan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur terkait Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No: 1976/1-1.711.534 Tanggal 16 Oktober 2011, perihal tentang penyempurnaan SIPPT atas nama PT. Kembangan Permai Development di daerah Kembangan, Jakarta Barat (sesuai peta online tata ruang DKI Jakarta; no Blad 1929 & 1930). Diduga PT. Kembangan Permai Development lakukan pemalsuan data warkah pertanahan, akibatnya para ahli waris Kantong Bin Naim

dengan alas hak Girik C 227 dengan letak objek tanah di jalan Kembangan Utara RT00 RW02 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat terancam dapat kehilangan hak haknya selaku para ahli waris Kantong Bin Naim. Padahal menurut ahli waris mengenai tanah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun sejak ahli waris mendapat hak waris sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang tahun 2013, “kami selaku ahli waris dari tanah adat tersebut dengan alas hak Girik Nomor C 227, belum pernah menjual tanah warisan orangtua kami tersebut kepada siapapun” ungkap Munali, salah satu ahli waris di kediamannya di Jakarta Barat. Sejarah tanah Ahli Waris Almarhum Kantong Bin Naim Pada Tahun 1947 Sesuai dengan bukti yang tercatat pada salinan Putusan Pengadilan Agama, hari rabu, 26 Agustus 1992, Nomor: 410/ Pdt. G/ 1992/ PAJB. Bahwa Alm. Kantong Bin Naim telah meninggal dunia di Jakarta Tahun 1947 dalam usia ± 60 Tahun. Orangtua beliau bernama Naim (Ayah) dan Maisaroh (Ibu) telah meninggal lebih dahulu dari Almarhum. Pernah menikah satu kali dengan istrinya bernama Noce binti Cengeng dan istrinya tersebut sudah wafat lebih dahulu pada tahun 1947. Dari pernikahan Alm. Kantong Bin Naim dengan Noce Binti Cengeng tersebut telah dilahirkan 7 orang anak; Mun Binti Kan-

tong (1992 ketika pasca putusan Pengadilan Agama masih hidup), Nusi Bin Kantong (telah wafat duluan dari alm. Ayahnya, dan belum pernah menikah), Mur Binti Kantong (1992 ketika pasca putusan Pengadilan Agama masih Hidup), Awak Binti Kantong; wafat tahun 1956, pernah menikah dengan seorang suami bernama Mansyur. Mansyur juga sudah wafat dan tidak pernah menikah lagi. Dari Pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Aswawi Bin Mansyur (1992 ketika pasca putusan Pengadilan Agama masih Hidup), Kawi Bin Kantong (telah wafat duluan dan belum pernah menikah), Nawi Bin Kantong (1992 ketika pasca putusan Pengadilan Agama masih Hidup), Nawar Bin Kantong (1992 ketika pasca putusan Pengadilan Agama masih Hidup/ Tergugat) Almarhum selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga ada harta peninggalan, antara lain berupa sebidang tanah seluas ± 5.000 m2 terletak di kembangan Pinggir kali RT002/ RW002 Jakarta Barat dan batasbatasnya sebagai berikut; Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Angke, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Kecang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Misin, Sebelah Barat berbatasan dengan

Tanah milik Kisin. Juga sesuai dengan Girik/ Pajak Bumi atas nama Kantong Bin Naim Nomor 227 Persil 62 S II Nomor: 0230 dan Persil 63 DI Nomor: 0166. Semasa hidupnya almarhum tersebut dan setelah wafatnya almarhum tersebut diantara para ahli waris belum pernah mengadakan pembagian harta peninggalan.

Tanpa sepengetahuan ahli waris ternyata pernah terjadi peralihan hak yang diduga fiktif, dari Girik C 227 kepada oknum disebut di bawah ini, sesuai dengan apa yang tercatat pada Akte Pembatalan No.92 yang dibuat oleh Notaris PPAT Ridwan Soeselo pada hari senin, 21 Agustus 1978. Adapun pelepasan hak tersebut, adalah sebagai berikut; Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No. 021/ LBT/ 1973 pada tanggal 16 Desember 1973, mengenai pelepasan hak atas tanah milik adat nomor C.1462, Persil 62 S III seluas 1725 m2 tercatat atas nama DJUR BIN MUKRY. Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No. 224/ LBT/ 1973 pada tanggal 26 Juni 1973, mengenai pelepasan hak atas tanah milik adat nomor C.843, Persil 62 S III seluas 2524 m2 tercatat atas nama AMAT BIN BIIH. Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No. 093/ LBT/ 1973 pada tanggal 12 Februari 1973, mengenai pelepasan hak atas tanah milik adat nomor C.2401, Persil 62 S III seluas 1031 m2 tercatat atas nama MURAH BIN KISAN.

Pada Tahun 1973 Sesuai dengan Surat dari Direktur Utama PT. LABRATA, Tomas Subrata, tertanggal 30 Juli 2001 kepada Bpk. Munali Ahli Waris Almarhum Kantong Bin Naim. Bahwa PT. LABRATA memberitahukan tentang tanah atas nama Kantong Bin Naim dengan Girik C. Nomor 227, terletak di Kampung Bulak, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Wilayah Jakarta Barat. Pada Tahun 1973 telah dibebaskan oleh PT. LABRATA berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) dan telah di Konversi menjadi Girik C. Nomor 2469 tercatat atas nama PT. LABRATA. Kemudian atas permintaan ahli waris dari Kantong Bin Naim PT. LABRATA telah MEMBATALKAN Pelepasan Pada Tahun 1978 Hak atas Tanah dengan bukti Sesuai dengan Surat dari Akte Pembatalan No.92 yang Direktur Utama PT. LAdibuat oleh Notaris PPAT Rid- BRATA, Tomas Subrata, terwan Soeselo pada hari senin, Bersambung ke hal 03 21 Agustus 1978.

Sur at Kabar Surat

Investigasi 3 EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

PT KEMBANGAN PERMAI DEVELOPMENT .....................................................................................dari Hal. 02 tanggal 30 Juli 2001 kepada Bpk. Munali, Ahli Waris Almarhum Kantong Bin Naim. Bahwa PT. LABRATA memberitahukan tentang tanah atas nama Kantong Bin Naim dengan Girik C. Nomor 227, terletak di Kampung Bulak, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Wilayah Jakarta Barat. Pada Tahun 1973 telah dibebaskan oleh PT. LABRATA berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) dan telah di Konversi menjadi Girik C. Nomor 2469 tercatat atas nama PT. LABRATA. Atas permintaan ahli waris dari Kantong Bin Naim PT. LABRATA telah MEMBATALKAN Pelepasan Hak atas Tanah dengan bukti Akte Pembatalan No.92 yang dibuat oleh Notaris PPAT Ridwan Soeselo pada hari senin, 21 Agustus 1978. Pada Tahun 1990 Sebahagian ahli waris melihat bahwa ahli waris dari Nasar bernama Muhammad GR & CS, dengan tidak beritikad baik melakukan penyerobotan tanah waris seluas 3170 m2, dengan mendirikan rumah untuk dikontrakkan. Muhammad GR dan CS ketika menyerobot menggunakan Girik No.1587, sedangkan girik tersebut tidak ada tanahnya setelah dicek alias fiktif. Pada Tahun 1992 Tahun 1978 sudah ada oknum yang diketahui yang diduga menyerobot tanah warisan almarhum Kantong Bin Naim. Namun tahun 1992 justru tantangan dilakukan oleh “oknum” pengurus akta pembagian ahli waris yang tak bertanggung jawab, sehingga ahli waris hanya seorang saja (tunggal), padahal masih ada empat orang lagi ahli warisnya. Akhirnya setelah digugat, Pengadilan Agama memutuskan bahwa ahli waris dari Girik C. 227 atas nama Kantong Bin Naim tersebut dinyatakan menjadi lima orang sebagai ahli waris yang sebenarnya. Kemudian sebahagian ahli waris yang namanya tidak tertulis di Akta Pembagian Waris membuat gugatan ke Pengadilan Agama pada hari senin, 12 Agustus 1992, Nomor: 410/ Pdt. G/ 92/ PAJB, dengan tergugat Nawar Bin Kantong, 51 Tahun, Kampung Bali RT002/ RW003 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Adapun ahli waris yang tidak tertulis namanya di Akta Pembagian Waris tersebut adalah Nawi Bin Kantong, 59 Tahun, Kampung Pesing Koneng RT003/ RW012 Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mun Binti Kantong, 72 Tahun, Kampung Bali Pesing Koneng RT002/ RW003 Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Emur Binti Kantong, 52 Tahun, Kampung Pesing Koneng RT003/ RW01 Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Asmawi (Awi) bin Mansyur, 40 Tahun, Kampung Pesing Koneng RT002/ RW003 Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ternyata tergugat dalam salinan putusan tersebut pernah mengajukan sebagai ahli waris tunggal satusatunya ahli waris dari Alm. Kantong Bin Naim dengan Akte Pembagian Warisan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal 1 Juni 1992 Nomor: 125/ APW/ 1992/ PAJB. Ternyata tergugat bukan satu-satunya ahli waris (ahli waris

tunggal) dari Alm. Kantong Bin Naim, akan tetapi melalui tergugat tersebut masih ada ahli waris lainnya yaitu para penggugat di atas. Semasa hidupnya almarhum tersebut dan setelah wafatnya almarhum tersebut diantara para ahli waris belum pernah mengadakan pembagian harta peninggalan. Tergugat tidak menguasai fisik dari harta peninggalan almarhum Ayahnya tersebut, akan tetapi harta berupa fisik dari tanah tersebut saat ini sedang digarap oleh orang lain dan pernah dimusyawarahkan tapi belum berhasil. Pada pokoknya tergugat mengakui telah membuat akta pembagian warisan di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 1 Juni 1992 Nomor: 125/ APW/ 1992/ PAJB dan mengaku sebagai ahli waris tunggal tanpa mengikut serta para penggugat tersebut karena tergugat tidak tau soal urusan tersebut dan disuruh mengaku demikian oleh orang yang dipercaya untuk mengurus hal itu. Diantara para ahli waris tersebut di atas telah tercapai kata sepakat untuk berbagi harta warisan tersebut secara bagi sama rata diantara para ahli waris tersebut di atas sesuai hukum waris Islam. Pengadilan Agama Jakarta Barat MEMUTUSKAN pada hari rabu, 26 Agustus 1992 dengan nomor: 410/ Pdt. G/ 1992/ PAJB, Menyatakan ahli waris sah Almarhum Kantong Bin Naim (meninggal dunia di Jakarta Tahun 1947 dalam usia ± 60 Tahun) adalah; Mun Binti Kantong (Anak Perempuan) dengan pembagian 1/5 bagian, Mur Binti Kantong (Anak Perempuan) dengan pembagian 1/5 bagian, Asmawi Bin Mansyur (Anak dari Alm. Awak Binti Kantong sebagai ahli waris) dengan pembagian 1/5 bagian, Nawi Bin Kantong (Anak Laki-laki) dengan pembagian 1/5 bagian, Nawar Bin Kantong (Anak Laki-laki) dengan pembagian 1/5 bagian. Menyatakan batal dan tidak berlaku Akte Pembagian Warisan yang dibuat tergugat di hadapan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari senin, 1 Juni 1992 Nomor: 125/ APW/ 1992/ PAJB. Pada Tahun 1993 Perjuangan dari ahli waris Kantong Bin Naim terhadap hak waris tidak berhenti begitu saja. Pada tanggal 14 Juli 1993, Lurah Kembangan Selatan mengeluarkan Peta Situasi Girik yang ada di sekitar Girik C Nomor 227 milik Alm. Kantong Bin Naim, Kembangan Selatan. Seluruhnya ada 11 Girik termasuk girik atas nama Alm. Kantong Bin Naim. Namun ada beberapa Girik yang diduga fiktif yang menyerobot tanah dari Girik C. Nomor 227. Lagi-lagi ahli waris Alm. Kantong Bin Naim masih harus menyelesaikan permasalahan hak waris, dari tahun 1978 sudah diketahui siapa oknum yang diduga menyerobot tanah warisan almarhum Kantong Bin Naim. Dan pada tahun 1992 tantangan selanjutnya justru dilakukan oknum pengurus yang tak bertanggung jawab sehingga ahli waris menjadi tunggal, pada hal masih ada empat orang lagi ahli warisnya. Dimana Putusan Pengadilan Agama tersebut menyatakan menjadi lima orang sebagai ahli waris yang sebenarnya. Lurah Kembangan Selatan (pada saat itu masih belum pemekaran wilayah jadi objek tanahnya masih di wilayah Kembangan Se-

latan, dan yang sekarang ini tahun 2013 sudah menjadi Kembangan Utara), masih mengakui tanah tersebut sesuai dengan pendaftaran tanahnya milik oknum diduga penyerobot sesuai dengan Girik yang juga diduga fiktif. Pada Tahun 1995 Akhirnya oknum-oknum yang diduga menyerobot tersebut membuat Surat Pernyataan Jual Beli Tanah di atas kertas segel dan disaksikan oleh RT dan RW, karena mereka juga tidak tahu menahu mengenai persoalan tersebut. Adapun oknum-oknum tersebut adalah sebagai berikut; Djamhuri Bin H. Djamiri, KTP: 3806.4325/ 2312510173, Pekerjaan: Dagang, Alamat: Kp. Kembangan RT002 RW02 Kel. Kembangan Utara, Kota Jakarta Barat. Dalam surat pernyataannya pada tanggal 18 Agustus 1995 di Jakarta, mengatakan “Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah ahli waris dari Murah Kasih (Ibu saya) seingat saya belum pernah beli tanah dari Kantong Bin Naim C.227 Persil 62 S.III Luas: 1350 m2, apalagi jual kepada PT Kembangan Permai atau kepada PT. lain belum pernah, dan tanah tersebut saya belum pernah garap. Maka dari itu bila ada yang menjual kepada PT atau kepada orang lain saya tidak bertanggung jawab tanah tersebut di atas. Karena nyatanya girik tersebut dimutasikan kepada Ibu saya tersebut di atas (Murah Kasih) tidak tahu. Demikianlah surat pernyataan tersebut ini saya buat dengan sebenarnya tidak ada paksaan dari siapapun juga atau tekanan dari pihak lain dan sehat rohani dan jasmani”. Disaksikan oleh RT 005/ RW Kel. Kembangan Utara, Sukri, dan diketahui oleh RW 08 Kel. Kembangan Utara, M. Sodri Sobari. Mursid Bin Biun, KTP: 3501.14718/ 110252251, Pekerjaan: Buruh, Alamat: Kp. Kembangan RT002 RW02 Kel. Kembangan Utara, Kota Jakarta Barat. Dalam surat pernyataannya pada tanggal 18 Agustus 1995 di Jakarta, mengatakan “Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah ahli waris dari Jurmukri (Ibu saya) seingat saya belum pernah beli tanah dari Kantong Bin Naim C.227 Persil 62 S.III Luas: 2160 m 2 , apalagi jual kepada PT Kembangan Permai atau kepada PT. lain belum pernah, dan tanah tersebut saya belum pernah garap. Maka dari itu bila ada yang menjual kepada PT atau kepada orang lain saya tidak bertanggung jawab tanah tersebut di atas. Karena nyatanya girik tersebut dimutasikan kepada Ibu saya tersebut di atas (Jurmukri) tidak tahu. Demikianlah surat pernyataan tersebut ini saya buat dengan sebenarnya tidak ada paksaan dari siapapun juga atau tekanan dari pihak lain dan sehat rohani dan jasmani”. Disaksikan oleh RT 005/ RW Kel. Kembangan Utara, Sukri, dan diketahui oleh RW 08 Kel. Kembangan Utara, Sodri Sobari. H. Bazar Bin Nawi, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT001 RW08 Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Dalam surat pernyataannya pada tanggal 26 Juli 1995 di Jakarta, mengatakan “Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah membeli, mengambil alih, atau pun mengua-

sai secara melanggar hukum atas tanah milik Almarhum Kantong Bin Naim Girik C 227 Persil 63 D I dan Persil 62 S III dari dahulu hingga sekarang ini. Dan saya tidak bertanggung jawab atas segala jual beli yang terjadi atas tanah tersebut, yang telah dilakukan oleh orang lain atau oknum petugas, secara melanggar hukum. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga, serta dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Disaksikan oleh Hairul Anwar, Otis, Gabriel,Husen, dan diketahui oleh Ketua RT 001/ RW08 Kel. Kembangan Utara, Sukri, dan RW 08 Kel. Kembangan Utara, Sodri Sobari. Kemudian pada tanggal 18 September 1995 atas permintaan ahli waris Alm.Kantong Bin Naim, Sekretaris Wilayah/ Daerah DKI Jakarta, Drs. H. Harun Al Rasyid, dengan Nomor Surat: 1718/ k/ Sekwilda/ IX/ 95 melayangkan surat kepada Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan guna meminta penjelasan terhadap daftar keterangan objek pajak Girik C. No. 227 Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat, sebagai berikut: Girik C. No. 227, Persil 62 - S III seluas ± 1.350 m2, Girik C. No. 227, Persil 62 - S III seluas ± 2.160 m2,Girik C. No. 227, Persil 63 - D I seluas ± 3.170 m2. Tanpa sepengetahuan pemegang hak/ pemilik semasa hidupnya (Sdr. Kantong Bin Naim) serta tanpa sepengetahuan ahli waris, telah beralih/ berubah kepada orang lain, yakni: Girik C. No. 227, Persil 62 S III seluas ± 1.350 m 2, telah berubah menjadi Girik C. No. 2401 atas nama Murah Kasih. Girik C. No. 227, Persil 62 - S III seluas ± 2.160 m2, telah berubah menjadi Girik C. No. 1362 atas nama Djur Mukri. Girik C. No. 227, Persil 63 - D I seluas ± 3.170 m 2, telah berubah menjadi Girik C. No. 772 atas nama H. Basar Bin Nawi. Padahal menurut pengakuan ahli waris tentang hal tersebut belum pernah diperjual-belikan, termasuk pengakuan dari H. Basar Bin Nawi, Djur Mukri, dan waris Murah Kasih yaitu Mursid Bin Biun (sesuai dengan surat pernyataannya). Ahli waris meminta kepada Sekretaris Wilayah/ Daerah DKI Jakarta, Drs. H. Harun Al Rasyid agar tanahnya tersebut berikut persil-persilnya yang dimutasikan ke Girik lain, dikembalikan ke Girik yang sebenarnya. Sehingga Sekretaris Wilayah/ Daerah DKI Jakarta, Drs. H. Harun Al Rasyid melayangkan surat kepada Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan terkait permasalahan tersebut di atas.

JAYAMIX

Mengucapkan

Selamat Hari Natal 25 Desember 2013

& Selamat Tahun Baru 01 Januari 2014

untuk dikontrakkan yang merugikan ahli waris. Dalam penyerobotan tersebut, pelaku menggunakan Girik No.1587, sedangkan girik tersebut tidak ada tanahnya setelah dicek alias fiktif. Pada Tahun 2000 Pada tanggal 2 Oktober 2000, Lurah Kembangan Utara membuat surat kepada Lurah Kembangan Selatan, Drs. Yanto Satyar, mengenai penjelasan Girik Nomor C. 227 atas nama Kantong Bin Naim, dengan nomor surat 169/ 1.711.01. Kemudian Lurah Kembangan Selatan, Drs. Yanto Satyar, menjelaskan melalui suratnya dengan nomor 278/ 1.711.01 tertanggal 4 Oktober 2000 (copy terlampir), bahwa berdasarkan catatan buku C. Kelurahan Kembangan Selatan, sebagai berikut: C. No. 227, Persil 62 - S III luas 1.350 m2, pada tanggal 12 – 07 – 1963 dari nomor C. No. 227, Persil 62 - S III luas 1.350 m2 dijual ke nomor C. 2401 seluas 1.350 m2 atas nama Muroh binti Kisan. C. No. 227, Persil 62 - S III seluas ± 2.160 m2, pada tanggal 24 – 03 – 1948 dari nomor C. No. 227, Persil 62 - S III luas 2.160 m2 dijual ke nomor C. 1362 seluas 1.350 m2 atas nama Djur bin Mukri. C. No. 227, Persil 63 - D I seluas ± 3.170 m2, pada tanggal 12 – 07 – 1963 dari nomor C. No. 227, Persil 63 - D I luas 3.170 m2 dijual ke nomor C. 772 seluas 3.170 m2 atas nama H. Basar Bin Nawi. Pada Tahun 2001 Direktur Utama PT. LABRATA, Tomas Subrata, dalam suratnya tertanggal 30 Juli 2001 kepada Bpk. Munali, Ahli Waris Almarhum Kantong Bin Naim. Bahwa; PT. LABRATA memberitahukan tentang tanah atas nama Kantong Bin Naim dengan Girik C. Nomor 227, terletak di Kampung Bulak, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Wilayah Jakarta Barat. Pada Tahun 1973 telah dibebaskan oleh PT. LABRATA berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) dan telah di Konversi menjadi Girik C. Nomor 2469 tercatat atas nama PT. LABRATA. PT. Labrata berharap ahli waris segera menyelesaikan masalah administrasi/ pengukuran/ pembayaran PBB, selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2001.

Pada Tahun 1997 Pada tanggal 30 Juli 1997, Ahli waris melaporkan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh ahli waris dari Nasar bernama Muhammad GR dan CS sejak tahun 1990, kepada Kepolisian Resort Jakarta Barat, dengan No. Pol. 2287-677/ K/ VII/ 1997/ ResJB. Sesuai dengan laporan tersebut, pelaku yaitu ahli waris dari Nasar bernama Muhammad GR dan CS dalam hal ini dikenai pasal 335 KUHP, yaitu melakukan penyerobotan tanah waris seluas 3170 m2 yaitu dengan mendirikan Rumah Pada Tahun 2003

Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2003, Munali H.S, lahir di Jakarta 27 Desember 1951, yang beralamat di jalan Pesing Koneng RT007 RW08 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, melalui Surat Pernyataan, menyatakan bahwa sesungguhnya dan berani diangkat sumpah, saya adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT (tidak disebutkan) RW008 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat tercatat dalam Girik C. Nomor 227 Persil 63 D I seluas 3.170 m2 atas nama Kantong Bin Naim dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Kali Angke, Barat: Misim bin Naim, Selatan: Kicang bin Naim, Timur: Tanah Wakab Keluarga. Adapun tanah seluas tersebut di atas yang akan saya jual/ pindah tangankan kepada pihak lain, adalah: Tanah tersebut belum pernah dijual belikan, Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, Tanah tersebut tidak dibebani suatu jaminan utang piutang, Surat Pernyataan tersebut diketahui oleh Lurah Kembangan Utara, Drs. A. Hidayat dengan nomor surat 202/ 1.711.01. Pada Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 ahli waris sudah rutin membayarkan pajak tanah tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun hingga saat ini pada tahun 2013, Sesuai dengan pantauan dan telusur dari redaksi Kantor Berita RBN di lapangan terkait dengan tanah adat dengan alas hak Girik nomor C 227; Persil 62 S III seluas ± 1350 m2, Persil 62 S III seluas ± 2160 m2, Persil 63 D I seluas ± 3170 m2, atas nama Kantong Bin Naim. Dimana letak objek tanah tersebut saat ini di jalan Kembangan Utara, Pinggir Kali Angke, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, disebabkan tanah tersebut diduga banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga para ahli waris dari pemilik tanah tersebut di atas menderita dan merasa terjolimi dalam kurun waktu 66 tahun sejak ahli waris mengetahui hak warisnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada PT Kembangan Permai Development, pihak perusahaan kurang bersedia memberikan tanggapan taupun komentar. (MS/STR)

Sur at Kabar Surat

DKI Jakar ta 4 EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

RESTORAN

AYAM PANGGANG SITU GINTUNG PT JAYA REAL PROPERTY, Tbk

Bintaro Trade Center Lantai 2, Blok H 4 No. 1-33 Jl. Jenderal Sudirman, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang. 15224. Indonesia.

Mengucapkan

Selamat Tahun Baru 01 Januari 2014

Mengucapkan

Selamat Hari Natal

MUNANDAR

25 Desember 2013

Pengelola

Selamat Tahun Baru 01 Januari 2014

TERKAIT TANAH KUNINGAN BARAT STATUS QUO SELAMA 61 TAHUN

TANAH FASOS/FASUM PERUMAHAN TANGKAS PERMAI.........................dari Hal. 01 Jakarta Nomor 1385/A/k/ BKD/1979 tanggal 3 Juli 1979, kepada PT Tangkas Baru diberikan SIPPT seluas ± 10 hektar yang terletak di Desa Kretek Pisangan Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna membangun perumahan sederhana. Adapun SIPPT tersebut ditanda tangani oleh Tjokropranolo selaku Gubernur DKI Jakarta. Kemudian tanggal 28 Juli 1982 kepada PT Tangkas Baru mendapatkan SIPPT Tambahan dari Gubernur DKI dengan ditanda tangani oleh Tjokropranolo selaku Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 05048/ VII/1982, yaitu SIPPT seluas ± 71.700 meter persegi yang terletak di Pisangan Kretek Kelurahan Patukangan Kecamatan Kebayoran Lama Wilayah Jakarta Selatan DKI Jakarta guna membangun perumahan Walikota Jakarta Selatan. Tetapi disebabkan sesuatu hal, tanggal 29 April 1985 Kepala Direktorat Agraria, Drs. Soemardijono dengan atas nama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kemudian mencabut Surat Gubernur No. 05048/VII/1982 tanggal 28 Juli 1982 dan pengurangan luas areal ijin penunjukan penggunaan tanah No. 1385/A/ k/BKD/1979 tanggal 3 Juli 1979 dengan Nomor surat pencabutan 1036/V/RE/2/1985. Pada tanggal 17 April 1985 R. Suprapto selaku Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta membuat pencabutan surat Gubernur No. 05048/VII/1982 dan pengurangan luas areal ijin penunjukan penggunaan tanah dalam surat Gubernur No. 1385/A/k/BKD/1979 tanggal 3 Juli 1979. Dalam surat pencabutan tersebut tersurat dengan jelas bahwa SIPPT seluas ± 71.700 meter persegi yang terletak di Pisangan Kretek Kelurahan Patukangan Kecamatan Kebayoran Lama Wilayah Jakarta Selatan DKI Jakarta guna membangun perumahan karyawan Walikota Jakarta Selatan dicabutkembali.Sedangkanluastanah dalam SIPPT 1385/A/k/BKD/1979 tanggal 3 Juli 1979 dikurangi luasnya 50.000 M2 yaitu (100.000 M2-50.000 M2) = 50.000 M2. Sesuai dengan surat Walikota Jakarta Selatan, Drs. Soelarman kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku Ket-

ua BPUT pada tanggal 30 Januari 1985 dijelaskan, bahwa berdasarkan salinan bermaterai akte perjanjian untuk jual beli, pelepasan dan pemindahan serta penyerahan hak atas tanah, Notaris Drs. Anwar Makarim tgl 12 Mei 1981 No. 34 oleh PT Tangkas Baru dilepaskan kepada PT Bangun Tjipta Sarana atas tanah seluas 10 hektar. Bahwa berdasarkan salinan bermaterai akte perjanjian untuk jual beli, pelepasan dan pemindahan serta penyerahan hak atas tanah, Notaris Drs. Anwar Makarim tgl 24 Juni 1983 No. 84 oleh PT Tangkas Baru dilepaskan kepada PT Bangun Tjipta Pratama atas tanah seluas 1,85 hektar. Jumlah tanah yang telah dilepaskan ± 11,85 hektar. Di lain sisi PT Tangkas Baru juga mengklaim sebagian tanah di lokasi tersebut dengan dasar hak sertifikat Hak Guna Bangunan No. 981 atas nama PT Tangkas Duta Persada dengan luas 12.649 M2 yang masih

berlaku sampai 27 Juli 2026 dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juli 2006 dan ditanda tangani oleh Ir. Desrizal K. Gindow, MSc selaku Kepala Kantor. Diduga sertifikat Hak Guna Bangunan No. 981 atas nama PT Tangkas Duta Persada tersebut disinyalir seharusnya merupakan tanah untuk fasos/fasum untuk Perumahan Tangkas Permai. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Jokowi bersama Walikota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor lakukan penelitian dan pengkajian terhadap keberadaan PT Tangkas Baru yang masih menggunakan SIPPT yang sudah kadaluarsa. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada PT Tangkas Baru, pihak perusahaan PT Tangkas Baru sangat sulit untuk ditemui, dan domisili perusahaannya sangat dipertanyakan keberadaannya. (MS/BS)

STAF KHUSUS & DEPUTI V SUPAYA MENJALANKAN DISPOSISI KEPALA BPN RI DENGAN BAIK DAN BENAR JAKARTA, KANTOR BERITA RBN Supaya permasalahan tanah Kuningan Barat dapat terselesaikan dengan baik dan terciptanya kebenaran, keadilan maupun kepastian hukum terhadap status tanahnya, Jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), yang memiliki tupoksi selaku staf khusus dan Deputi V yang menangani bagian sengketa konflik pertanahan, supaya menjalankan disposisi dari Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI dengan baik dan benar. Dapat terjawab dan terselesaikan sesuai dengan koridor hukum maupun aturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Delik tanah Kuningan barat berawal dari beberapa pejuang 45 yang tidak ingin melanjutkan karirnya di militer, kemudian oleh Negara dibentuk Corp Tjdangan Nasional (CTN) dan sebagian anggota CTN tersebut telah membeli tanah secara bersama sama di Kuningan Barat. Selanjutnya para anggota CTN tersebut mewariskan tanah Kuningan Barat kepada ahli warisnya. Tetapi, saat ini para ahli waris CTN sudah terjolimi selama 61 tahun, disebabkan tanahnya menjadi status quo selama 61 tahun. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Hendarman Supandji diharapkan bisa memberikan solusi terbaik terhadap delik tanah Kuningan Barat. Sangat diharapkan supaya para ahli waris CTN bisa dibantu untuk membuat sertifikat pengganti, untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 1990. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Lembaga Bela Negara Republik Indonesia, Laspen Sianturi kepada Kantor Berita RBN, demi untuk terwujudnya kebenaran,

Tri Sutrisno (alm) keadilan hukum, dan kepastian hukum terhadap legalitas pertanahan dengan dasar alas hak kepemilikan tanah yang benar dan sah secara hukum di Negara yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945, terkait dengan keberadaan tanah Kuningan Barat yang status quo selama 61 tahun, serta untuk dapat terciptanya pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria terhadap status tanah anak bangsa selaku ahli dari para pejuang bangsa. Dengan ini kami mohon petunjuk dan atau arahan terkait penerbitan sertifikat tanah atas nama 15 Anggota/ Ahli waris CTN (Corps Tjadangan Nasional), demi terciptanya kebenaran dan kepastian hukum terhadap legalitas tanah Kuningan Barat dengan berdasarkan alas hak Girik C. 1552 atas nama Ainun Binti Ibrahim, disebabkan status tanah dari 15 Anggota/ Ahli waris CTN tersebut yang telah dibeli dari Ainun Binti Ibrahim (alm) pada tahun 1952 menjadi “status quo” sekitar 61 tahun (1952-2013). Untuk dapat tegaknya kebenaran dan keadilan hukum di wilayah hukum NKRI terkait legalitas tanah khususnya terhadap 15 Anggota/ Para Ahli waris CTN (Corps Tjadangan Nasional) yang sudah

sekian lama dijolimi, kami mohon petunjuk dan atau arahan supaya dapat diterbitkan sertifikat pengganti dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 61 atas nama Ainun Binti Ibrahim kepada 15 Anggota/ Para Ahli waris CTN, demi terwujudnya kebenaran dan keadilan hukum serta pelaksanaan reforma agraria, maupun untuk menjalankan putusan hukum sebagai berikut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pdt/G/1984/ PNJS Tahun 1984, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/Pdt/1985/PT.DKI Tahun 1985, Surat Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Eks/Pts/ PT/1989/PNJS Tahun 1990, dan surat penyerahan fisik tanah dari Kodam Jaya kepada CTN/Ahli Waris yang dikuatkan dengan surat dari Direktorat Hukum Mabes TNI AD Nomor K/93-04/02/10/TU Tahun 1991. Ketika surat kalrifikasi untuk mohon petunjuk terkait tanah Kuningan Barat tersebut ditindak lanjuti sesuai disposisi Kepala BPN RI kepada Staf Khusus Hukum BPN RI, kemudian diteruskan ke Direktur Perkara dibawah jajaran dari Deputi V BPN RI dan selanjutnya ditugaskan kepada staf bagian perkara untuk lakukan pengkajian dan telaah. Namun sampai saat ini, surat tersebut belum dapat terjawab, dan sertifikat tanah dari para ahli waris CTN belum terjawab apa dapat diterbitkan atau tidak, disebabkan staf bagian perkara yang menangani berkas Kuningan Barat sudah mutasi ke bagian lain. Sebagai figur harapan masyarakat untuk pembenahan, Hendarman Supandji diharapkan lakukan pembinaan terhadap jajarannya agar disposisi suratnya dijalankan sesuai dengan arahannya.(TIM SATU)

Sur at Kabar Surat

DKI Jakar ta 5 EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

KAPOLRI AGAR TINDAK LANJUTI LAPORAN MASYARAKAT

DIRUT PT TANGKAS BARU SENA WIDJA MUNDISUGIH DISINYALIR “RAMPOK” TANAH NEGARA DAN MASYARAKAT JAKARTA, KANTOR BERITA RBN Untuk terwujudnya kebenaran terhadap warkah tanah dan dapat terbasminya oknum diduga mafia tanah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman agar tindak lanjuti laporan masyarakat dengan membuat disposisi terhadap jajarannya supaya dilakukan penelitian, penyelidikan dan pemanggilan saksi saksi maupun panggilan terhadap pelapor dan terlapor demi terciptanya supremasi hukum. Pasalnya, Direktur Utama PT Tangkas Baru Sena Widjaja Mundisugih disinyalir “rampok” tanah Negara dan tanah adat milik masyarakat berdasarkan gambar situasi sementara, dan pada gambar sementara tersebut disinyalir gunakan sertifikat dan girik “salah alamat”. Penyelidikan terhadap dugaan penyerobotan tanah oleh tim Mabes Polri sangat dinantikan masyarakat demi tegaknya kebenaran terhadap legalitas tanah dengan dasar alas hak yang benar. Berawal dari PT Tangkas Baru lakukan pembebasan lahan di lokasi tanah RT 010 RW 02 Kelurahan Petukangan Se-

latan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan indikasi penyerobotan tanah terhadap tanah Negara dan tanah ahli waris Nakib Bin Saiyan dengan alas hak Girik C 502 Persil 41 Blok S II, dan pembebasan lahan disinyalir secara arogan dan anarkis oleh PT Tangkas Baru, dengan menggunakan legalitas pertanahan berdasarkan gambar situasi sementara yang diterbitkan oleh BPN, dimana dalam gambar situasi sementara tersebut alas haknya sebagian sudah sertifikat dan sebagian lagi masih bentuk girik serta diduga terjadi “salah alamat” lokasi tanah giriknya serta terjadi “mark up” luas tanah oleh PT Tangkas Baru terhadap luas sertifikatnya maupun terhadap luas giriknya, untuk menipu Negara dengan membuat “data palsu” terhadap warkah pertanahan, dimana pembebasan lahan menggunakan tangan oknum preman untuk lakukan teror dan menggusur paksa masyarakat penjaga/penggarap tanah, dan rencananya lokasi tanah tersebut akan dibangun menjadi perumahan dengan nama “GREEN PESANGGRAHAN”. Telusur Kantor Berita Rakyat Bicara News berdasar-

kan temuan, informasi, data dan fakta yang dihimpun di lapangan, terkait indikasi penyerobotan tanah dan pembebasan lahan secara arogan dan anarkis, dengan menggunakan legalitas pertanahan berdasarkan gambar situasi sementara yang diterbitkan oleh BPN (menurut penjelasan dari PT Tangkas Baru) serta diduga terjadi “mark up” luas tanah untuk menipu Negara terhadap warkah pertanahan, dengan menggunakan tangan oknum preman. Diduga Direktur PT Tangkas Baru, Sena Mundisugih bersama Manager Operasional, Bram Bimotejo, dengan menggunakan tangan oknum preman, “TEUKU RAJASA”, Akibatnya tanah dari ahli waris Nakib Bin Saiyan diduga ikut disinyalir telah diserobot oleh PT Tangkas Baru dengan menggunakan Girik C 340, Girik C 1036, dan Girik C 1037 di lokas tanah Girik C 502 Persil 41 Blok S II. Saat ini tanah tersebut sudah selesai dipagar oleh PT Tangkas Baru, sehingga membuat seolah olah bahwa PT Tangkas Baru telah membebaskan tanah dari para penggarap tanah. PT Tangkas Baru bukan membebaskan kepada ahli waris yang masih

LAMPIRAN BERITA SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KAPOLRI Jakarta, 14 November 2013 Kepada Yth. Bapak Kepala Kepolisan Republik Indonesia (Bapak Jenderal Polisi Sutarman) Di Jakarta. Nomor Perihal

: :

Sifat

2.908/LINKUM.MABES-POLRI/XI/2013 permohonan perlindungan hukum supaya insan pers/wartawan dap at menjalankan tupoksinya SELAKU PENGAWAL KEBENARAN DAN KEADILAN sesuai dengan Undang Undang No. 40 Tahun 1999 dapat terlaksana dengan aman dan baik, serta tidak diintervensi oleh oknum pada saat melakukan saat tugas liputan maupun setelah selesai liputan. PENTING.

Dengan hormat Kami turut serta mendoakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Bapak Jenderal Polisi Sutarman bersama Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku pengayom dan pelindung masyarakat untuk dapat tegaknya kebenaran dan keadilan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi terwujudnya kebenaran dan keadilan hukum terhadap masyarakat Indonesia untuk dapat hidup berbangsa dan bernegara dengan aman dan terkendali di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya para insan pers/wartawan dalam menjalankan tugasnya selaku pengawal kebenaran dan keadilan dengan baik, secara independen dan pemberitaan berimbang, dengan ini kami memohon perlindungan hukum kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Sutarman bersama Jajarannya agar masyarakat pers dalam menjalankan tupoksinya dilindungi hukum serta dapat aman dan terkendali untuk tinggal dan menajalankan profesi wartawan di NKRI. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : LASPEN SIANTURI Pekerjaan : Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS Alamat : Gedung Joang 45 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat. Dengan ini memohon perlindungan hukum supaya insan pers/wartawan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan amanah di dalam Undang Undang No. 40 Tahun 1999 terlaksana dengan aman dan baik, serta tidak diintervensi oleh oknum siapapun saat melakukan tugasnya selaku pengawal kebenaran dan keadilan, yakni ketika melaksanakan tugas liputan dan setelah selesai tugas liputan pada kegiatan pembebasan tanah terindikasi secara arogan dan anarkis oleh Dirut PT Tangkas Baru, SENA MUNDISUGIH bersama kelompoknya, BRAM BIMOTEJO, ROBIN, bersama oknum diduga preman, TEUKU RAJASA di lokasi tanah 010 RW 02 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2013 lalu, tetapi sampai saat ini kami masih merasa kurang nyaman dalam melakukan aktifitas kami sehari hari. Kami merasa khawatir terhadap keselamatan jiwa raga kami dan keluarga disebabkan kami merasa diteror oleh orang tak dikenal diduga suruhan PT Tangkas Baru untuk menakutnakuti, disebabkan telah melakukan tupoksi untuk mencari, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi secara berimbang, namun akibatnya wartawan kami merasa kurang nyaman dalam melakukan tugas dan aktivitas sehari hari. Hal itu juga disebabkan kami memiliki dokumen, data dan fakta bahwa PT Tangkas Baru diduga melakukan penipuan terhadap Negara dan masyarakat terkait dengan warkah pertanahan. Demikian surat permohonan perlindungan hukum ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Sutarman bersama Jajarannya terhadap insan pers, khususnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara aman dan terkendali, kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam Pers Nasional dan salam anak bangsa. Hormat kami Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS, D.T.O LASPEN SIANTURI Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi HP. 081288817424

Pihak PT Tangkas Baru: Bram Bimotejo, Robin dan mantan RT saat mediasi di kantor Kelurahan Petukangan Selatan (foto: Berto)

memiliki hak tanah adat di lokasi tersebut. Kapolri juga diharapkan untuk dapat menghentikan segala kegiatan yang terindikasi perbuatan melawan hukum pada lokasi tanah tersebut, dan atau perpindahan balik nama (jual beli) atas tanah di lokasi tanah tersebut, demi menjaga kebenaran dan keakuratan atas patok batas dari tanah Negara, tanah PT Tangkas Baru, tanah PT Bangun Tjipta Sarana, tanah PT Tangkas Duta Persada, dan tanah adat seluas 13.040 M2 milik dari ahli waris Nakib Bin Saiyan (Mantan Mandor Desa Patukangan, sekarang Kelurahan Petukangan Selatan Jakarta Selatan), demi terciptanya data keterangan tanah dan warkah pertanahan dengan benar, dan alas haknya jelas dan akurat, serta tak menggunakan pembohongan data atau penipuan data tanah terhadap Negara maupun kepada masyarakat. Adapun indikasi penyerobotan tanah dan pembebasan lahan secara arogan dan anarkis, dengan gunakan legalitas pertanahan berdasarkan gambar situasi sementara diduga terjadi “mark up” luas tanah untuk menipu Negara terhadap warkah pertanahan, dengan menggunakan tangan oknum preman, membuat sebab akibat tanah dari ahli waris Nakib Bin Saiyan diduga ikut disinyalir diserobot oleh PT Tangkas Baru dengan menggunakan Girik C 340, Girik C 1036, dan Girik C 1037 di lokas tanah Girik C 502 Persil 41 Blok S II. Saat ini tanah tersebut sudah dipagar semuanya oleh PT Tangkas Baru, untuk tujuan membuat seolah olah PT Tangkas Baru telah membebaskan tanahnya dari para penggarap tanah. Pembebasan dilakukan terhadap penggarap tanah dan penjaga tanah tersebut, tetapi kepada ahli waris Nakib Bin Saiyan yang memiliki tanah di areal tersebut belum dibebaskan, dengan alas hak Girik C 502 ataupun kepada Negara yang berhak atas tanah Negara. PT Tangkas Baru selaku badan hukum Indonesia juga san-

gat dipertanyakan legalitasnya maupun terkait perpajakan perusahaannya, disebabkan domisili perusahaannya tak jelas saat ini dan telah membuat surat menyurat terhadap masyarakat dengan domisili perusahaan tidak teregister di Kelurahan Gunung Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Saat ini PT Tangkas Baru dengan secara paksa dan arogan sudah ikut melakukan pemagaran terhadap tanah ahli waris Nakib Bin Saiyan seluas 13.040 meter persegi dan pekerjaan pemagaran tersebut dilakukan oleh tukang PT Tangkas Baru pada malam hari. Adapun para ahli waris Nakib Bin Saiyan memiliki tanah adat tersebut dengan alas hak Girik 502 Persil 41 Blok SII merupakan hasil verifikasi tahun 1976 dan sampai saat ini girik tersebut masih terdaftar di Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan sebagai tanah adat, serta belum pernah diperjual belikan oleh ahli warisnya. Tanah milik adat tersebut berasal dari tanah hasil penukaran tanah Bengkok Desa Patukangan yang terletak di Blok Pentet Persil 7.D.III berdasarkan Keputusan Desa tanggal 19 Juli 1971 Nomor 01/ KPSD/1/1 dan telah disahkan oleh Bupati Tangerang tanggal 8 Oktober 1971 dengan nomor surat 45/I/Pemda/71, sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Patukangan Kecamatan Ciledug Kabupaten Tangerang tanggal 17 Pebruari 1974. Sesuai dengan pernyataan ahli waris, pada awalnya sebelum tahun 1976 sampai saat ini fisik tanah tersebut masih dikuasai oleh para ahli waris Nakib Bin Saiyan, dan tanah etrsebut dititipkan kepada para penggarap tanah, karena tanah tersebut sempat dibuat untuk perencanaan jalan, akibatnya tanah Girik 502 Persil 41 Blok SII tidak laku untuk dijual, karena terkena rencana jalan. Hal itu membuat ahli waris Nakib Bin Saiyan mengijinkan masyarakat di sekitar tanah untuk memanfaatkan tanahnya sebagai kebun dan sekaligus memiliki fungsi selaku penjaga tanahnya supaya dapat aman

dan terkendali. Tetapi, karena ada perkembangan baru pada tahun 2008 lalu dari Departemen Pekerjaan Umum Badan Pengatur Jalan Tol, bahwa pada tanah tersebut tidak ada lagi rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Serpong, karena peruntukan awalnya adalah rencana jalan, membuat tanah tersebut naik harganya serta sudah laku untuk diperjual-belikan, membuat terjadinya indikasi penyerobotan tanah oleh PT Tangkas Baru dengan gaya permainan rapi dan “nyentrik” secara arogan dan anarkis. Lebih anehnya lagi, pada arsip Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok, diminta untuk turun tangan karena pembebasan lahan dilakukan PT Tangkas Baru berdasarkan SIPPT yang diduga sudah kadaluarsa. Disebabkan adanya telah ada penambahan tulisan aneh yang diduga tujuannya juga membuat “aneh bin aneh” dengan ada tulisan spidol merah, “Girik C 502 double dengan Girik C 664”. Kemudian PT Tangkas Baru juga melakukan pembebasan lahan yang diakuinya sebagai tanahnya dengan diduga lakukan penyerobotan tanah Negara dan tanah Masyarakat dengan alas hak tanah adat. Secara kenyataan pada kedua girik tersebut ada tertulis dan tersurat bahwa Girik C 502 dan C 662 memang dimiliki oleh orang yang sama, yaitu Nakib Bin Saiyan dengan persil tanah yang sama, tetapi letak tanahnya berbeda. Tanah Girik C 664 telah dijual kepada PT Bangun Tjipta Sarana, bukan dijual kepada PT Tangkas Baru, dan lokasi tanah yang dibebaskan juga bukan lokasi tanah Girik 664. Akibatnya tanah Girik C 502 diduga diserobot oleh tanahnya Girik C 664. Indikasi perbuatan melawan hukum ini diduga dilakukan oleh seorang pemain “ki dalang” yang bermain tingkat tinggi dan dapat dikategorikan sebagai “mafia tanah” kelas kakap yang dapat membuat legalitas tanah dari alas hak tak benar bisa menjadi seolah olah benar, dan legalitas tanahnya terindikasi menjadi “borok warisan” disebabkan surat suratnya dapat diterbitkan oleh oknum pejabat di masa lalu. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak PT Tangkas Baru, Sena Widjaja Mundisugih, Bram Bimotejo, Robin sangat sulit ditemui untuk meminta tanggapannya. Sedangkan surat konfirmasi kepada Kepala BPN RI saat ini sudah disposisi terhadap Staf Khusus BPN RI bidang hukum. (TIM SATU)

Sur at Kabar Surat

Sambungan 6 EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

Dengan Segala Kerendahan Hati………

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mengucapkan

Selamat Hari Natal 25 Desember 2013

“Marilah kita sambut kelahiran Yesus Kristus selaku juru selamat manusia dengan Merayakan Natal dalam suasana damai serta bersedia untuk mengampuni orang yang bersalah dan berdosa terhadap kita, karena adanya kasih yang berasal dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bahwasanya manusia selaku hasil ciptaan Tuhan Allah harus bisa untuk dapat saling menyayangi maupun saling mencintai”

& Selamat Tahun Baru 01 Januari 2014

“Marilah kita rayakan Tahun Baru 2014 dengan hidup baru, hati baru serta rejeki baru, karena Tuhan di surga adalah Maha Pengasih serta Maha Penyayang yang telah menciptakan langit dan bumi, dan bahwasanya memberikan tahun 2014 kepada manusia sebagai tahun untuk sukses dan tahun penuh berkat maupun rejeki melimpah”

MANGARA PARDEDE Sekretaris Dewan PT BUANA ESTATE DIDUGA RAMPOK..........................................................dari Hal. 01 sekitar 36 tahun lamanya, setelah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Buana Estate diterbitkan pada tahun 1977 dan kemudian bisa diperpanjang lagi tahun 2006 lalu. Diduga PT Buana Estate dua kali menggunakan “surat palsu”. Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap persekongkolan Joyo Winoto, Iwan Nuzirwan dan PT Buana Estate sangat dinantikan masyarakat demi terciptanya dan terwujudnya kebenaran terhadap keberadaan tanah Hambalang. Sudah saatnya supaya tanah Negara kembali kepada Negara dan tanah masyarakat kembali kepada masyarakat. Indikasi “borok warisan” Probosutedjo dan atau putrinya Rita Probosutedjo tersebut layak untuk “ditangkap” setelah dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terhadap dugaan persekongkolan oleh Joyo Winoto, Iwan Nuzirwan dan PT Buana Estate sehingga menyebabkan terjadinya kerugian Negara sekitar Rp. 700 Miliar. Supaya terciptanya kebenaran dan supremasi hukum terhadap aspek penerbitan legalitas tanah Hambalang Bogor karena diduga telah terjadi korupsi dibalik korupsi dan perselingkuhan dibalik perselingkuhan terhadap Negara, maka hal tersebut dilaporkan oleh Lembaga Bela Negara Republik Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 14.00 WIB dengan nomor surat 1.517/LBNRI-LAPOR.KPK/IX/2013, dengan harapan agar terciptanya kebenaran pada pembenahan bangsa terhadap “borok warisan” dari masa lalu dengan membasmi para “perampok” tanah Negara. Mengawal kebenaran dan keadilan terhadap keberadaan tanah juga merupakan sebuah bukti aktifitas dan usaha Bela Negara terhadap Bumi Persada Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekjen LBNRI (Lembaga Bela Negara Republik Indonesia), Laspen Sianturi kepada Kantor Berita RBN di Jakarta memberikan tanggapan terkait keberadaan delik tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat maupun dengan dasar hak dan asal usul Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate. Pasalnya, PT Buana Estate diduga dua kali gunakan surat terindikasi palsu sebagai alas hak penerbitan sertifikat HGU dengan diduga lakukan persekongkolan bersama Joyo Winoto saat menjabat Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (BPN RI) dan Iwan Nuzirwan selaku pejabat kepala kantor yang melakukan tanda tangan sertifikat HGU. Setelah surat terindikasi palsu tersebut digunakan pada tahun 1977 kemudian masih digunakan lagi pada tahun 2006 lalu. Kepiawaian dari figur harapan rakyat Indonesia kepada Ketua KPK, Abraham Samad bersama tim penyidiknya sangat diharapkan untuk dapat lakukan penyelidikan terhadap delik tanah Hambalang, supaya indikasi korupsi Hambalang dapat terungkap secara global dan oknum oknum pelaku yang terlibat “perselingkuhan” terhadap Negara tersebut dapat diamankan secara hukum untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Korupsi harus dibasmi dari NKRI agar tujuan dan cita cita bangsa dapat tercapai dengan baik, tandasnya. “Darimana asal usul tanahnya dan berapa kerugian Negara, serta siapa yang diuntungkan maupun dirugikan dari keberadaan delik tanah tersebut. Tanah Negara sudah saatnya untuk

kembali kepada Negara dan tanah rakyat kembali kepada rakyat dengan tujuan supaya fungsi tanah dapat berfungsi sosial sesuai dengan visi misi UUPA bahwa bumi, air, udara Indonesia adalah milik bangsa Indonesia serta merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wajib hukumnya untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di wilayah hukum NKRI tanpa pilih kasih. Jangan tanah Negara dibeli oleh Negara dengan menggunakan uang Negara untuk merugikan Negara dengan menguntungkan orang lain” serunya. Adapun kronologis indikasi persekongkolan yang telah merugikan Negara oleh Joyo Winoto, PhD dan Ir. Iwan Nuzirwan secara “salahgunakan wewenang” serta dugaan kolusi dengan PT. Buana Estate dalam hal penerbitan SK dan sertifikat HGU milik PT. Buana Estate tersebut adalah sebagai berikut. Sesuai dengan telusur, informasi, data dan fakta yang dapat dikumpulkan terkait keberadaan Tanah Hambalang Kabupaten Bogor, bahwa dasar hak kepemilikan Hak Guna Usaha Nomor 1/Hambalang tanggal 21 Maret 1977 oleh PT Buana Estate seluas 7.050.550 meter persegi sangat dipertanyakan asal usulnya dan diduga sertifikat Hak Guna Usaha Nomor (HGU) Nomor 1/Hambalang tersebut cacat hukum, disebabkan alas hak dari sertifikat HGU Nomor 1/Hambalang adalah Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH Nomor 39 tanggal 18 Juni 1976, yaitu pelepasan dan penyerahan kembali hak garapan dari Gustaaf Hendrik Mantik qq. Komando Daerah Militer (Kodam) V Jaya kepada Negara dan sekaligus kepada Probosutedjo. Dalam Akta Notaris tersebut tertulis bahwa Probosutedjo bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 15 Juni 1976 dari Ratmani (istri Probosutedjo, red) selaku Direktur PT Buana Estate. Gustaaf Hendrik Mantik (alm.) mendapatkan ijin untuk menggarap tanah tersebut berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/Kapad/P/1967, dimana surat aslinya tidak dapat diperlihatkan kepada Notaris. Pada Pasal 1 Akta Notaris Nomor 39 tersebut juga tertulis bahwa Pihak Pertama (Gustaaf Hendrik) dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia atas lima bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yakni bekas tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karangsem yang luasnya kurang lebih 813 hektar dan tanah tersebut masih ada pemegang hak yang sah, yaitu Hak Erfpacht Nomor 107, Hak Erfpacht Nomor 108, Hak Erfpacht Nomor 220, Hak Erfpacht Nomor 213, Hak Erfpacht Nomor 79. Tanggal 1 Juni 2006 Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI tanpa peduli terhadap Surat Bupati Kabupaten Bogor dan surat Risalah Pemeriksaan tanah Panitia “B”, langsung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006, dimana PT Buana Estate belum melakukan pembebasan tanah terhadap masyarakat penggarap tanah yang berkebun dan sudah menguasai fisik tanahnya secara turun temurun dan merupakan anggota masyarakat Kabupaten Bogor. Kemudian diduga lakukan pembiaran untuk penerbitan 6 (enam) sertifikat sebagai pemecahan

sertifikat HGU Nomor 1/Hambalang pada tanggal 15 Juni 2006 tanpa adanya pembebasan tanah terhadap masyarakat Bogor. Dalam hal ini diduga terjadi “persekongkolan bersinergi” untuk merampok tanah Negara. Adapun indikasi kerugian Negara dan Masyarakat dengan asumsi perkiraan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Rp. 200.000,- per meter persegi adalah sebagai berikut, A. Dari sektor Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU dimana seharusnya bukan diberikan perpanjangan HGU, tetapi dengan permohonan HGU baru dan ijin lokasi baru. Juga ada peristiwa indikasi pidana yang terkubur bertahun tahun lamanya. Tetapi akibat Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang pada saat penerbitan SK No. 9/HGU/ BPN/2006, dan PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU tersebut dengan dugaan pilih kasih, akibatnya PT Buana Estate menjadi bebas dari kewajibannya untuk seharusnya membayar BPHTB. Dari awal kepemilikan HGU sampai diperpanjang kembali, PT Buana Estate diduga belum pernah membayar BPHTB, yang nilainya sebagai berikut: Asumsi: NJOP Tanah = Rp. 200.000,- / meter persegi. Besar BPHTB seharusnya= 5% x luas tanah x harga NJOP. Besarnya=Rp. 70.050.550.000,- (Tujuh puluh miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (DIDUGA KERUGIAN NEGARA). Dari sektor ganti rugi garapan terhadap masyarakat (GRG). Disebabkan PT Buana Estate diduga mendapatkan tanah tanpa melakukan pembebasan terhadap masyarakat, mulai dari terbit HGU Nomor 1 sampai dengan diperpanjang, masyarakat mengalami kerugian. Bila asumsi perkiraan ganti rugi garapan masyarakat senilai Rp. 50.000,- /M2. GRG = 7.050.550 M2 x Rp. 50.000,- =Rp. 350.252.750.000,- (Tiga ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (DIDUGA KERUGIAN MASYARAKAT). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan merugikan Negara disebabkan menjual tanah Negara kepada Dewi Capriana dkk melalui Notaris Bogor Makbul Suhada, SH. Keuntungan PT Buana Estate =293.926 M2 x Rp. 200.000,-=Rp. 58.785.200.000,- (Lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DARI MENJUAL TANAH NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan merugikan Negara disebabkan Negara membeli Tanah Negara dengan menggunakan Uang Negara. PT Buana Estate menjual tanah Negara kepada Kemeterian Pertanahan Republik Indonesia guna Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara nasional Indonesia (PMPP TNI). Keuntungan PT Buana Estate = 1.797.414 M2 x Rp. 200.000,- =Rp. 359.482.800.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MERUGIKAN NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan menjual tanah Negara Kepada Kemenpora untuk pembangunan Diklat Olah Raga Pelajar Nasional seluas 30 hektar. Keuntungan PT Buana Estate = 300.000 M2 x Rp. 200.000,-=Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MENJUAL

TANAH NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan menjual tanah Negara Kepada PT Keramikatama Intirona Persada seluas 70.010 M2. Keuntungan PT Buana Estate = 70.010 M2 x Rp. 200.000,=Rp. 14.002.000.000,- (Empat belas miliar dua juta rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MENJUAL TANAH NEGARA). Dari sektor biaya pelayanan pertimbangan teknis pertanahan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil acuan luas tanah 23 hektar maka membayar Rp. 5.154.100,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 157.715.000,(DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Dari sektor biaya pengukuran dan pemetaan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil acuan luas tanah 23 hektar maka membayar Rp. 18.600.000,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 509.160.000,- (DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Dari sektor retribusi ijin untuk peruntukan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil acuan luas tanah 23 hektar maka membayar Rp. 57.783.000,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 1.768.159.000,- (DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Demi terwujudnya kebenaran dan supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan terciptanya tanah Negara kembali kepada Negara dan tanah rakyat kembali kepada rakyat sesuai dengan visi misi reforma agraria, serta untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme yang diduga “borok warisan” Joyo Winoto kepada Kepala BPN RI penggantinya Hendarman Supandji, dan saat ini menjadi “pekerjaan rumah” yang sulit terhadap Jajaran Pertanahan Republik Indonesia, diminta dan diharapkan tim KPK untuk melakukan penelitian, pengkajian dan penyelidikan terkait keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor secara bersinergis dengan instansi terkait lainnya, disebabkan pada awalnya PT Buana Estate saat penerbitan HGU No. 1/Hambalang diduga lakukan perbuatan melawan hukum dengan penipuan data warkah tanah terhadap Negara, karena alas haknya yaitu surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/ Kapad/P/1967 diduga “palsu” dan indikasi perbuatan melawan hukum tersebut sudah memasuki masa kadaluarsa saat ini, namun disebabkan saat melakukan perpanjangan HGU pada tahun 2006 lalu surat alas hak terindikasi “palsu” tersebut kembali digunakan lagi, akibatnya indikasi pidana perbuatan melawan hukumnya otomatis menjadi hidup kembali dan dapat memenuhi unsur untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait indikasi penipuan data warkah pertanahan terhadap Negara oleh PT Buana Estate. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI saat Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI dan sampai Joyo Winoto digantikan oleh Hendarman Supandji, Joyo Winoto belum pernah bersedia untuk menjawab konfrimasi pers walaupun surat konfirmasi sudah dikirimkan surat secara tertulis beberapa kali demi terwujudBersambung ke hal 07

Sur at Kabar Surat

Rekam J ejak Jejak

EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

Dengan Segala Kerendahan Hati………

Bidang Penertiban Dinas P2B DKI Jakarta

Sudin P2B Kota Administrasi Jakarta Timur

Mengucapkan

Selamat Hari Natal

25 Desember 2013

& Selamat Tahun Baru 01 Januari 2014

25 Desember 2013

& Selamat Tahun Baru 01 Januari 2014

IR. FEBRIANA TAMBUNAN

Ir. Andor Relawan Siregar

Kepala Bidang

Kepala Suku Dinas

PT BUANA ESTATE DIDUGA RAMPOK.............................dari Hal. 06 nya keterbukaan informasi publik. Sedangkan pihak PT Buana Estate, baik Probosutedjo maupun putrinya Rita Probosutedjo saat ditelusuri untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi sangat sulit untuk bertemu. Lain juga dengan keberadaan Iwan Nuzirwan yang pernah menjabat terakhir sebagai kepala kantor, sebelum memasuki masa pensiun tetapi sudah mengundurkan diri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan alasan yang sangat dipertanyakan serta diduga untuk menghilangkan jejaknya. Di lain sisi setelah Hendarman Supandji menjabat Kepala BPN RI, dapat terlihat jelas real-

isasi dari program reforma agraria dan reforma birokrasi terhadap jajaran BPN RI, dan selaku pejabat publik yang telah terbiasa dengan hukum dan produk hukum maupun hukum pertanahan dengan memahami dan menjalankan tupoksinya dengan baik serta telah membuat terjadinya perubahan positif pada Jajaran BPN RI, termasuk dalam hal menanggapi surat konfirmasi dari pers dengan memberikan respon terhadap informasi masukan dari masyarakat, baik itu dalam memberikan tanggapan ataupun membuat disposisi kepada jajarannya agar dilakukan pengkajian dan evaluasi untuk mendapatkan solusi terbaik. (TIM DUA)

LAMPIRAN BERITA

KETEGASAN GUBERNUR JOKOWI SANGAT MENENTUKAN

REKAM JEJAK PEMBEBASAN LAHAN OLEH PT TANGKAS BARU DIDUGA SECARA AROGAN DAN ANARKIS laku pemilik tanah tersebut, tadinya kami memiliki tanah seluas 17 hektar sesuai dengan batas-batasnya, dan pada tahun 2008 kami juga sudah pernah memberikan uang kerohiman kepada masyarakat penggarap di lokasi tanah kami dan kami bahkan sudah memagari tanahnya dengan seng. Namun demikian, bila masyarakat masih tetap menginginkan kerohiman lagi, kami akan membuat kebijakan baru dan akan memberikan uang kerohiman lagi kepada masyarakat” tandasnya. Disebabkan mediasi pertama pada tanggal 17 September 2013 tidak berhasil untuk mencapai mufakat, kemudian masyarakat diundang lagi mediasi untuk kedua kali. Namun demikian, mediasi kedua juga Acara Mediasi Kedua di Kelurahan Petukangan Selatan Jakarta gagal untuk mufakat disebabkan warga tetap melonSelatan September 2013 tarkan pertanyaan sama seperti pada saat mediasi JAKARTA, KANTOR BERITA RBN pertama, yaitu siapa pemilik tanah sebenarnya denKetegasan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Joko Widodo gan menunjukkan legalitas tanahnya. Acara mediasi (Jokowi) dalam menindak dan membasmi oknum ter- tersebut ditengahi langsung oleh Lurah dan serta diindikasi mafia tanah sangat menentukan masa depan hadiri oleh Babinsa Kelurahan Petukangan Selatan kota Jakarta, serta untuk dapat terciptanya pembenah- dan Babinkamtibmas dari Polsek Pesanggrahan. an kota Jakarta dengan baik, khususnya dapat mem- Akhirnya karena acara mediasi gagal musyawarah, basmi oknum terindikasi mafia pertanahan yang warga juga pulang dari kantor kelurahan dengan melakukan prakteknya di wilayah hukum Pemerintah harapan kosong. Provinsi DKI. PT Tangkas Baru kembali mengeluarkan Surat Rekam jejak pembebasan lahan oleh PT Tangkas Edaran Kedua tanggal 27 September 2013, dan surat Baru diduga secara arogan dan anarkis disebabkan edaran kedua kali ini sudah ada tertulis alamat kanmengunakan tangan oknum diduga preman. Sesuai tor/ domisili perusahaannya dengan nomor surat: dengan data dan fakta yang dapat dikumpulkan se- 008/Edaran/TB/IX/2013. Sesuai suratnya, PT Tangbagai rekam jejak pembebasan lahan demi terciptanya kas Baru menggunakan kop surat perusahaan PT kebenaran dan keadilan adalah sebagai berikut. Tang- Tangkas Baru tertanggal 27 September 2013 dengan gal 10 September 2013: Warga penjaga tanah dan ditanda tangani oleh Direktur Utama Sena Widjaja penggarap tanah menerima Surat Edaran. Berawal Mundisugih. Adapun oknum yang memberikan sudari masyarakat yang memanfaatkan tanah dan ter- rat tersebut adalah salah satu dari perwakilan PT masuk warga yang menjaga tanah dari ahli waris Na- Tangkas Baru dan dalam pengakuannya bernama kib Bin Saiyan dengan alas hak Girik 502 Persil 41 Robin. Blok SII menerima surat edaran dari PT Tangkas Baru Setelah dilakukan investigasi oleh wartawan terdengan nomor surat: 006/Edaran/TB/V/2013 dima- kait alamat atau domisili yang tertera di Surat Edarna surat tersebut tanpa alamat kantor/ domisili peru- an PT Tangkas Baru yakni di Jl. Sinabung Raya No.10 sahaan yang jelas, dengan tanggal surat 27 Mei 2013 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Tangkas Jakarta Selatan. Kasi Perekonomian Kelurahan GuBaru atas nama Sena Widjaja Mundisugih. nung Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kemudian, tanggal 16 September 2013 pembe- Sumarli, SE, mengatakan bahwa PT Tangkas Baru basan lahan dilakukan oleh PT Tangkas Baru den- tidak teregister di Kelurahan Gunung. gan penggusuran paksa pada gelombang pertama, Pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, PT dan masyarakat menjadi korban. Pada awalnya Lu- Tangkas Baru diduga menggunakan tangan oknum rah Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan preman yang kondisinya sedang mabuk untuk Jakarta Selatan, Fachrudin langsung turun tangan ke mengusir penjaga tanah dari ahli waris Nakib Bin lapangan disebabkan adanya laporan warga pengga- Saiyan dari lokasi tanah. Disebabkan orang terindikarap yang mengadukan nasibnya kepada Kelurahan, si suruhan PT Tangkas Baru, oknum preman dengan dan kebetulan warga tersebut ketemu langsung den- nama panggilan “TEUKU RAJASA” mendatangi rugan Lurah, dan warga meminta tolong supaya kelura- mah ANTONIO SITOMPUL selaku penjaga tanah han melakukan mediasi terhadap perusahaan yang dan memaksa penjaga tanah dari ahli waris NAKIB akan membebaskan lahannya, dan warga bisa menda- BIN SAIYAN yang bernama ANTONIO SITOMPUL patkan ganti rugi atau kerohiman atas tanah garapan- ALIAS TONI untuk membongkar sendiri rumahnya nya. Penggusuran paksa tersebut dialami seorang dan memaksa untuk segera pindah dari lokasi tanah warga bernama Ibu Suparman. dengan bahasa yang kurang etis sebagai manusia Mediasi pertama tanggal 17 September 2013 dilak- normal. sanakan di Kelurahan Petukangan Selatan dengan Oknum Teuku diduga sudah dalam kondisi maLurah sebagai mediator, namun mediasi itu tidak dap- buk, dan langsung masuk ke dalam rumah penjaga at berhasil secara mufakat, karena satu hal permintaan tanah bernama Antonius Sitompul, dan menarik narik warga terkait legalitas tanah, siapa pemilik tanah yang baju Antonius dengan mengucapkan kata kata mensebenarnya tidak dapat dijawab oleh pihak PT Tang- gajak dan menantang untuk berkelahi, akhirnya kas Baru dan seolah olah ada yang mau ditutup tutupi membuat terjadinya perkelahian jantan secara laki oleh pihak PT Tangkas Baru. Seperti ucapan warga laki. Akibatnya membuat terjadinya lapor melapor penggarap tanah, “Banyak yang datang kepada kami dimana Antonius melaporkan Teuku di Polres Metro mengaku bahwa mereka adalah pemilik adalah tanah Jaksel dengan pasal penyerangan dan Tengku meini. Ada yang mengaku PT A dan si B dan banyak lagi laporkan Antonius dengan pasal penganiayaan. oknum oknum yang mengaku ngaku. Yang pasti kami Adapun status dari “TEUKU RAJASA” dalam hal bukan mengaku bahwa ini tanah kami, tetapi kami urusan pembebasan tanah tersebut sangat dipertanhanya menjaga dan memanfaatkan lahan itu sejak dari yakan, apakah “TEUKU RAJASA” sebagai karyawan tahun 1991. Pada waktu itu tanah tersebut masih rawa atau petugas resmi dari PT Tangkas Baru, atau sedan banyak semak berduri. Pada tahun 1995 selaku laku diduga lakukan praktek oknum preman yang penggarap kami mulai ramai memanfaatkan tanah dibayar untuk lakukan intimidasi dan menakut-natersebut dan sama sekali tidak pernah ada terjadi kon- kuti masyarakat, karena lakukan eksekusi tanah seflik ataupun sengketa. Hingga tahun 2008 mulai ban- cara arogan dan anarkis. Akibat dari kejadian perkelahian itu, ANTONIO yak datang dan mengaku bahwa ini tanah mereka. Bahkan ada sebahagian warga yang sudah pernah SITOMPUL lari ke pemukiman penduduk untuk menyelamatkan dirinya dari amukan massanya menerima uang kerohiman. Setelah acara mediasi selesai, salah seorang per- “TEUKU RAJASA”, yang diduga sudah disiapkan wakilan dari PT Tangkas Baru, Dedi memberikan ketBersambung ke hal 10 erangan pers kepada wartawan, “kami memang se-

Sur at Kabar Surat

Sambungan

EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

Dengan Segala Kerendahan Hati………

Kantor Perberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan

Bidang Pengawasan Pembangunan Dinas P2B DKI Jakarta Mengucapkan

Selamat Hari Natal

01 Januari 2014

25 Desember 2013

& Selamat Tahun Baru

RADOT LUMBAN TOBING, SH.

IR. MARBIN HUTAJULU, MM.

Kepala Kantor

Kepala Bidang

ASINTEL KEJATI DIHARAPKAN LAKUKAN TUPOKSI ............................................................dari Hal. 01 der dengan disinyalir pengaturan pemenang tender. Dapat terbitnya ijin “cacat hukum” itu diduga karena Kepala Dinas (Kadis) DKI, dr. Dien Emawati, M.Kes secara bersama sama dengan dr. Widyastuti, MKM selaku Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Jakarta Barat (Jakbar) salahgunakan wewenang terhadap penerbitan ijin perusahaan penyedian barang dan jasa alat kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Ir. Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Pemerintah Daerah DKI diminta untuk lakukan pengkajian terhadap kemampuan kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan dan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Akibat indikasi persekongkolan tersebut, Negara menjadi dirugikan dan terjadi multi pelanggaran terhadap penerbitan ijin yang digunakan menjadi persyaratan mengikuti tender di jajaran Dinas DKI Jakarta. Supaya Kadis menjadi seolah oleh bersih dari korupsi, Kadis Kesehatan memberikan arahan kepada Kepala Bidang (Kabid) SDK (sumber daya kesehatan), Rita S. untuk membuat pertemuan, sehubungan dengan surat konfirmasi dari Redaksi Kantor Berita RBn terkait ijin sub PAK atas nama PT Titian Abadi Sukses. Untuk melindungi Kadis Kesehatan DKI selaku atasannya, diduga Kabid SDK Rita S selaku konseptor surat membuat jawaban konfirmasi terhadap pers dengan terindikasi lakukan pembohongan publik serta diduga “pura pura oneng” dalam memberikan informasi. Hal itu juga sesuai dengan surat Kadis Kesehatan DKI dr.Dien Emawati, M.Kes terindikasi “pura pura oneng” dalam menjawab surat konfirmasi pers, sedangkan Kasudin Kesehatan Jakbar dr. Widyastuti, MKM diduga salah gunakan wewenang dalam penerbitan izin SUB PAK atas nama PT Titian Sukses Abadi sebagai akibat menjalankan surat edaran dari Kadis Kesehatan DKI terindikasi salahgunakan wewenang. Hal tersebut berawal dari delik yang terjadi, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010. Pada pasal 5 ayat 1 menyatakan, “Penyaluran Alat Kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, cabang PAK dan toko alat kesehatan. Pasal 9 menyatakan, ayat 1 : Setiap PAK, cabang PAK dan toko alat kesehatan wajib memiliki izin, ayat 2 : Izin PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Direktur Jenderal, ayat 3 : Izin cabang PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ayat 4: Izin toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pasal 53 ayat 2 menyatakan: Izin PAK, Izin cabang PAK, Izin Sub PAK

dan Izin toko alat kesehatan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan ini, ayat 3: Izin Sub PAK yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/ Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang tidak memiliki masa berlaku dinyatakan masih tetap berlaku selama paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini, ayat 4: Izin Sub PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 harus menyesuaikan dengan Peraturan ini menjadi PAK, cabang PAK atau toko alat kesehatan. Sesuai pantauan tim Kantor Berita RBN pada pemenang lelang kegiatan Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 394.906.050,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) yang dimenangkan oleh PT. Titian Sukses Abadi yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok C7/ 19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng. Penyedia tersebut memiliki izin Sub PAK yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Izin Sub PAK tersebut tidak ada tanggal penerbitan yang diterbitkan pada bulan Nopember 2010, setelah Permenkes 1191 Tahun 2010 diberlakukan. Penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi saat dipertanyakan kepada Sudin Kesehatan Jakarta Barat, salah satu staff Sudin di bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) bernama Sukemi menyatakan bahwa penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi masih boleh diterbitkan berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, imbuhnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi Kepada Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dijawab oleh salah seorang staf Dinas Kesehatan di bidang SDK bernama Agus Darmanto menyatakan bahwa izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi masih boleh diterbitkan berdasarkan surat edaran Kadis Kesehatan, namun izin Sub PAK yang diterbitkan masa berlakunya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Isi dari surat edaran Kadis Kesehatan tersebut diduga “aneh bin aneh” serta langgar Permenkes Nomor 1191 Tahun 2010. Setelah dikonfirmasi secara tertulis kepada Kadis Kesehatan, dr.Dien Emawati, M.Kes dalam suratnya tersurat dengan jelas untuk menjawab surat dari Pimpinan Redaksi surat kabar “Rakyat Bicara News” Nomor: 1003/Kf/KBRBN/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, perihal: konfirmasi terkait izin sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi diterima 28 Agustus 2013. Sehubungan dengan surat tersebut telah dilaksanakan pertemuan pada hari

Jumat tanggal 13 September 2013 yang dihadiri oleh Perwakilan Redaksi surat kabar Rakyat Bicara News (Bapak Polman), Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan Kepala Suku Dinas Kesehatan 5 Kota Administrasi, Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir, Kepala Tata Usaha dan panitia pengadaan Puskesmas Kecamatan Gambir dan Staf Seksi Farmasi Makanan dan Minuman. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Rita S. Dalam pertemuan tersebut sudah dibahas permasalahan yang ditanyakan dalam surat pada point 1. Dari pertemuan tersebut dihasilkan penjelasan dan informasi yang dapat mengklarifikasi pertanyaan terkait izin SUB PAK yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil dari pertemuan tersebut, pertanyaan yang ada dalam surat sesuai point 1 telah terjawab seluruhnya, ujarnya dalam surat jawaban konfirmasi. Pada sisi yang lain surat jawaban konfirmasi dari Kasudin Kesehatan Jakbar mengatakan, Permenkes omor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan diundangkan tanggal 23 Agustus 2010. Sejak Permenkes Nomor 1191/2010 diterbitkan maka perizinan Sub/Cabang PAK (Penyalur Alat Kesehatan) masih dalam masa transisi atau sosialisasi kurang lebih 1 tahun sejak diterbitkan sambil menunggu petunjuk pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan diterbitkan dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. Surat izin pendirian Sub PAK (Penyalur Alat Kesehatan) atas nama PT. Titian Sukses Abadi diterbitkan pada bulan November 2010 masih dalam masa transisi atau masa sosialisasi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka proses penerbitan Surat Izin Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan PT. Titian Sukses Abadi tetap dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi

Jakarta Barat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, tandas dr. Widyastuti, MKM dalam surat jawabannya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi melalui telepon genggam, Pimpinan PT Titian Sukses Abadi, Manahan SP Simajuntak, memberikan tanggapan, “Biar saya tahan badan saja, karena saya mengalami nasib sudah jatuh dan ditimpa tangga lagi” tandasnya.

Saat diminta tanggapan Sekjen LBNRI (Lembaga Bela Negara Republik Indonesia), Laspen Sianturi mengatakan, “Asintel Kejati DKI bersama timnya layak untuk turun tangan dan Gubernur DKI Jokowi juga diharapkan untuk lakukan evaluasi terhadap keberadaan Kadis dan Kasudin yang diduga kinerjanya bobrok, termasuk dengan kinerja Kabid SDK, Rita S yang juga terindikasi memiliki kinerja bobrok” imbuhnya. (TIM REDAKSI)

TERLAPOR INTE ESTER SIREGAR DIDUGA MENIPU..........................................................dari Hal. 01 uang kepada Inte Ester Siregar. Saya juga sudah membayarkan setengah dari total pinjaman saya beserta bunganya, dan saat mau melunasi sisa utang saya serta mau ambil BPKB, Ester selalu membuat berbagai macam alasan untuk tidak mengembalikan BPKB mobil saya. Padahal saya mau melunasi hutang saya. Tetapi kenapa justru PT. Maxima Inti Finance yang datang mau menarik paksa mobil saya karena wanprestasi atas kredit macet? Sedangkan mobil bukan atas nama Inte Ester Siregar. Yang punya utang kepada Maxima Inti Finance adalah Ester dan bukan saya. Ada apa ini sebenarnya?” tandas korban kebingungan. Menurut sumber, diduga Ester telah mengikat kredit selama setahun

dengan jaminan mobil yang bukan atas namanya dengan menggunakan PT. Maxima Inti Finance sebagai krediturnya. Padahal Ester bukan pemiliki dokumen kepemilikan mobil yang tidak sah. “Bagi saya itu sangat aneh, bagaimana bisa seseorang bukan pemilik yang sah tetapi bisa mengajukan kredit, akibatnya saya selaku pemilik merasa dirugikan. Ester juga diduga membuat data palsu dan membuat surat keterangan RT dengan stempel palsu. Akibatnya, menyebabkan sejumlah dokumen kepemilikan mobil korban; BPKB asli, Surat Pelepasan asli, Kwitansi asli (penjualan) dari PT. TDP kepada ARS, Kwitansi asli (rangkap dua) dari Tunas Daihatsu, Delivery Order warna hijau, Faktur Biru, Sertifikat

Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIKB) diduga tidak jelas keberadaannya. Perbuatan Inte Ester Siregar terindikasi penipuan dan penggelapan. Diminta penyidik Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat supaya mengenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan untuk tindak lanjuti laporan masyarakat nomor 1003/K/VII/2013/RESTRO JP, tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Ester, keberadaan Ester sangat jarang berada di rumah karena disinyalir dicari oleh banyak orang karena diduga bayak menipu warga sekitar. Sedangkan penyidik Metro Polres Jakpus saat dihubungi telepon genggamnya, sedang tidak aktif. (MS/ HER/STR)

Sur at Kabar Surat

Sambungan

EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

Dengan Segala Kerendahan Hati………

Selamat Hari Natal

25 Desember 2013

& Selamat Tahun Baru 01 Januari 2014

CISPAYER SINAGA

25 Desember 2013

& Selamat Tahun Baru 01 Januari 2014

(Staf Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jaksel)

TIMBUL MANALU, SH. (Kasi P2B Kecamatan Pesanggrahan) PUTUSAN KASASI PERDATA PRODUK HUKUM.............................dari Hal. 01 laku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) maupun selaku figur pejabat publik yang memimpin para Hakim Agung di MA RI diharapkan dapat lakukan pengkajian hukum maupun pendalaman materi hukum terkait delik tanah Hambalang yang memiliki isi putusan saling bertentangan. Hendarman Supandji juga selaku figur harapan masyarakat diminta untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung dengan profesional, disebabkan BPN RI adalah badan administrasi pertanahan dengan tupoksi menjalankan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hukum yang sudah terlebih dahulu memiliki kepastian hukum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap seharusnya dijalankan terlebih dahulu tanpa menunggu putusan yang lain. Sesuai dengan narasumber Kombes Pol. (Pur) Drs. Dolok F. Sirait maupun berdasarkan telusur, temuan, informasi, data dan fakta yang dapat dihimpun oleh Kantor Berita RBN di lapangan, dan hasil investigasi terhadap beberapa sumber, terkait dengan Putusan Perdata Kasasi MA RI No. 2980 K/ Pdt/2011 tanggal 21 Mei 2012 yang diterbitkan oleh H. Abdul Kadir Mappong SH selaku Ketua Majelis Hakim Agung dan H. Suwardi SH, MH serta Prof DR Abdul Gani SH, yang telah memutuskan bahwa tanah 2.117.500 M2 objek sengketa adalah sah milik PT. Buana Estate. Dimana putusan dimaksud diduga keliru karena diputuskan atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung No. 2980K/Pdt/2011 yang cacat hukum sebagaimana putusan Kasasi pada halaman 68 yang menjelaskan antara lain: “Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung RI berpendapat/memutuskan pada tanggal 21 Mei 2011. Bahwa tanah seluas 2.117.500 m2 (objek sengketa) tersebut adalah sah milik PT. Buana Estate karena berada pada Sertifikat HGU No. 149 tanggal 15 Juni 2006 atas nama PT. Buana Estate yang luasnya 4.486.975 m2 dimana di dalamnya ada tanah 2.117.500 m2 (objek sengketa) tersebut yang berlaku sampai dengan sampai dengan tanggal 30 Desember 2027. Bahwa HGU No. 149 tanggal 15 Juni 2006 dimaksud sudah dibatalkan oleh pejabat yang

berwenang yaitu Kepala BPN RI sesuai Skep BPN No. 1/PbtBPN RI/20 tanggal 15 April 2011, tetapi menurut Majelis Hakim Agung MA RI, HGU No. 149 masih sah sesuai dengan isi putusan Kasasi Perdata pada tanggal 21 Mei 2012, padahal HGU No. 149 sudah dibatalkan pada tanggal 15 Juni 2006 disebabkan cacat hukum. Keberadaan Putusan Kasasi TUN MA RI No. 472 K/ TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dikuatkan oleh Putusan PK No. 72/PK/TUN/ 2009 tanggal 16 September 2009 antara lain sebagai berikut: Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding No. 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu HGU atas tanah terletak di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atas nama PT. Buana Estate seluas 6.578.315 m2 (enam juta limaratus tujuhpuluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) dan Surat Keputusan Tergugat II/Terbanding No. 149/ Desa/Kel. Hambalang, seluas 4.486.975 m2 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Buana Estate. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding memproses lebih lanjut penerbitan HGB atas Nama PT. Genta Prana (Para Penggugat/ Para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). Surat Eksekusi Ketua PTUN Jakarta kepada Kepala BPN RI No. W2.TUN1.146/HK.06/ VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 telah memerintahkan Kepala BPN RI untuk memproses Putusan TUN Kasasi MA RI No. 472K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 tersebut. Bahwa Presiden di dalam surat Mensesneg No. R.92/M.sesneg/D4/PU.10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011 telah memberikan arahan kepada Kepala BPN RI supaya memproses Putusan TUN No. 472K/TUN/2007 tersebut demi terciptanya kepastian hukum. Bahwa Kepala BPN RI telah memproses Putusan TUN No. 472 K/ TUN/2007. Bahwa Sertifikat HGU No. 149 tanggal 15 Juni 2006 dan SK BPN RI No. 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 01 Juni 2006 atas nama PT. Buana Estate telah dibatalkan oleh

Kepala BPN RI selaku pejabat yang berwewenang, sesuai Surat Keputusan (SK) BPN No. 1/Pbt-BPN RI/2012 tanggal 15 April 2011. Dengan demikian tidak ada lagi legalitas kepemilikan PT. Buana Estate atas tanah 2.117.500 M2 (objek sengketa) di Desa Hambalang Desa Citeureup. Sumber juga menuturkan, bahwa, H. Probosoetedjo adalah mantan Guru Taman Siswa di Tano Batak Simalungun Pematang Siantar Sumatera Utara. Pada tahun 1960 hijrah ke Jakarta dan oleh abang tirinya Soeharto/ PANGKOSTRAD ketika itu, “menitipkan” Probosoetedjo kepada Ali Murtopo untuk cari makan. Probosoetedjo memanfaatkan kondisi tersebut untuk menggunakan perpanjangan tangan oknum KODAM V JAYA untuk menyerobot tanah garapan masyarakat Desa Hambalang seluas 2.117.500 M2 pada tahun 1996 (sesuai Akta No. 39 tanggal 18 Juni 1976 Notaris R. Soerodjo Wongsowidjojo, SH). Dalam yang sangat waktu singkat, Probosoetedjo dapat memiliki puluhan ribu Hektar tanah di Indonesia dengan diduga tanpa alas hak yang jelas dan sesuai dengan aturan koridor dan hukum yang berlaku. Satu contoh yaitu tanah Hambalang Bogor disebabkan PT Buana Estate terindikasi dapat menggunakan surat diduga palsu dua kali. Pertama digunakan saat penerbitan sertifikat HGU Nomor 1, dan kedua kalinya saat perpanjangannya. Rita K putri Probosoetedjo pada tanggal 05 Februari 2007 pada malam hari memanfaatkan oknum TNI mempertahankan/menjaga wibawa ayahnya dengan cara merusak kebun rakyat Desa Hambalang yang dahulu diserobot Probosoetedjo. Terjadi peristiwa “aneh” disebabkan kebun rakyat yang dirusak, tetapi malah rakyatnya yang masuk penjara, sesuai Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid/PN Cibinong tanggal 12 Juli 2007. Majelis Hakim Perdata maupun Pidana di Pengadilan Negeri Cibinong terindikasi menjalankan praktek “sandiwara” dan terindikasi menjadi oknum hakim yang luar biasa dan hebat dalam membela pilihannya. Patut diduga terjadi salahgunakan wewenang demi memenangkan pilihannya, dan layak untuk dilakukan pengkajian, penelitian dan penyelidikan oleh Tim Mahka-

mah Agung RI terhadap Jajarannya, demi terwujudnya sebuah kebenaran dan keadilan hukum terkait tanah Hambalang. Investigasi di lapangan, ditemukan bahwa Hak Erfpacht Nomor 107, Hak Erfpacht Nomor 108, Hak Erfpacht Nomor 220, Hak Erfpacht Nomor 213, Hak Erfpacht Nomor 79 adalah milik NV Handel en Matschappij Tjideratie seluas 813 hektar yang masih berlaku sampai tanggal 23 September 1980 dan dikenal dengan sebutan Perkebunan Ciderati, dimana sekitar 350 hektar tanah tersebut disewa oleh masyarakat Bogor dari NV Handel en Matschappij Tjideratie untuk dijadikan kebun. Kemudian sejak tahun 1961 setelah Undang Undang Pokok Agraria terbit pada tahun 1960, masyarakat Bogor tidak membayar sewa lagi kepada NV Handel en Matschappij Tjideratie dan sudah mulai membayar Pajak Bumi kepada Negara selaku masyarakat Bogor yang tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tgl. 25 Januari 1977, terbit Surat Keputusan Mendagri No. SK1/HGU/DA/77 untuk memberikan HGU kepada PT Buana Estate dengan alas hak berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor terindikasi “palsu” tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/ Kapad/P/1967, dengan kewajiban, memberikan ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan kepada masyarakat penggarap atas tanah tersebut. Tetapi PT Buana Estate tidak ada memberikan ganti rugi terhadap NV Handel en Cultuur Matschappij maupun terhadap masyarakat penggarap. Dan tgl. 21 Maret 1977, tanah Perkebunan Ciderati dan garapan masyarakat tersebut kemudian terbit sertifikat HGU No 1/Hambalang tanpa sepengetahuan masyarakat dan Kepala Desa Hambalang. Tgl. 23 September 1980 seharusnya Erfpacht Perkebunan Ciderati baru berakhir, tetapi tanah tersebut sudah menjadi HGU milik PT Buana Estate sebelum berakhir. Kemudian sertifikat HGU Nomor 1 milik PT Buana Estate berakhir pada tgl. 31 Desember 2002 dan kembali menjadi tanah Negara. Tanah tersebut disinyalir menjadi tanah terlantar sekitar 4 (empat) tahun.

Sesuai dengan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl. 23 Desember 2002 dan surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat No. 540-1243 tgl. 26 Juni 2001 bahwa HGU Nomor 1 tersebut tidak dapat memenuhi syarat untuk perpanjangan HGU. Kemudian terbit surat Risalah Pemeriksaan tanah Panitia “B” No. 540-07-KWBPNPAN-2004 tgl. 24 Desember 2004 dengan keanggotaan dari pihak BPN dan Pemda Bogor serta instansi terkait, melaporkan bahwa tanah Negara eks HGU No.1 tersebut telah digarap dan fisiknya dikuasai oleh 611 orang masyarakat Bogor untuk dijadikan sebagai kebun singkong masyarakat. Selanjutnya, sesuai dengan surat Bupati Kabupaten Bogor No. 593.4/135.Pem-Um tgl. 13 Juli 2004 kepada Kepala BPN RI di Jakarta selaku Pemerintah Daerah yang berwenang atas tanah Negara sesuai dengan ayat (1) Pasal 15 PP No 36/1998, untuk mendapatkan kepastian dan penyelesaian atas tanah eks HGU No 1 tersebut, maka Bupati Bogor menyetujui untuk dialokasikan kepada PT Buana Estate seluas 405,055 Ha dan 250 Ha dialokasikan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Tanggal 1 Juni 2006 Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI tanpa mempedulikan Surat Bupati Kabupaten Bogor dan surat Risalah Pemeriksaan tanah Panitia “B”, langsung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006, dimana PT Buana Estate belum melakukan pembebasan tanah terhadap masyarakat penggarap tanah yang berkebun dan sudah menguasai fisik tanahnya secara turun temurun dan merupakan masyarakat Kabupaten Bogor. Kemudian diduga lakukan pembiaran untuk penerbitan 6 (enam) sertifikat sebagai pemecahan sertifikat HGU Nomor 1/Hambalang pada tanggal 15 Juni 2006 tanpa adanya pembebasan tanah terhadap masyarakat Bogor. Dalam hal ini diduga terjadi persekongkolan bersinergis untuk “merampok” tanah Negara. Disebabkan sertifikat HGU PT Buana Estate sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan kembali menjadi tanah Negara serta tidak dapat diperpanjang lagi karena tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan HGU, akibatnya

tanah tersebut 4 (empat) tahun menjadi tanah terlantar, kemudian Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI ketika itu memberikan perpanjangan HGU dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanpa melewati standar operasional prosedur yang benar, dimana PT Buana Estate seharusnya untuk bisa mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan permohonan baru dan ijin lokasi baru. Tetapi PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU seperti “anak emas” dengan diduga terjadi “pilih kasih”. Berdasarkan SK Nomor 9/ HGU/BPN/2006, kemudian terbit 6 (enam) sertifikat HGU atas nama PT Buana Estate dengan diduga terjadi persekongkolan yang merugikan Negara oleh Joyo Winoto, PhD dan Ir. Irwan Nuzirwan dengan salahgunakan wewenang untuk berkolusi dengan PT. Buana Estate. Joyo Winoto, PhD, Ir. Iwan Nuzirwan dengan PT. Buana Estate diduga lakukan persekongkolan perbuatan secara melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan Negara atau perekonomian Negara, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Joyo Winoto dan Ir. Iwan Nuzirwan diduga melanggar Undang Undang No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001. Ketika hal tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada DR. Hatta Ali, SH, MH selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, jawaban surat konfirmasi masih ditunggu dan dinantikan demi terwujudnya keterbukaan informasi publik. Saat dikonfirmasi kepada Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan tanggapan. Ir. Iwan Nuzirwan pensiun dini sebelum masa jabatannya habis selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Sedangkan surat konfirmasi terhadap Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI saat sudah dibuat disposisinya kepada Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI. (TIM TIGA) Bersambung ke hal 10

Surat Kabar

Lampiran Berita

EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

LAMPIRAN BERITA PUTUSAN KASASI PERDATA PRODUK HUKUM........................................dari Hal. 09 SURAT KONFIRMASI DARI KANTOR BERITA RBN KEPADA KETUA MA Jakarta, 18 November 2013 Kepada Yth. YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (BAPAK DR. HATTA ALI, SH, MH) Di Jakarta. Nomor Perihal

: :

Lamp.

2.910/RBN/MOHJUK-MA/XI/2013 KONFIRMASI DAN ATAU MOHON PETUNJUK TERKAIT KEBERADAAN LEGALITAS SERTIFIKAT TANAH HAMBALANG BOGOR ATAS NAMA PT BUANA ESTATE, DISEBABKAN TERJADI PERKARA DIBALIK PERKARA, DAN ISI PUTUSAN HUKUM KASASI PTUN DAN KASASI PERDATA DIDUGA SALING BERTENTANGAN. Tembusan Surat.

Dengan hormat Kami turut serta mendoakan YANG MULAI BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, BAPAK DR. HATTA ALI, SH, MH DAN JAJARANNYA sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh TUHAN YANG MAHA ESA UNTUK MENJALANKAN TUGAS MULIA SEBAGAI WAKIL TUHAN DALAM MENJALANKAN TUGAS HAKIM DEMI KEBENARAN, serta dapat lakukan tupoksi dengan kebijakan dan keputusan untuk terciptanya kebenaran, keadilan hukum dan kepastian hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya terkait tanah Hambalang Bogor Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Demi terciptanya keterbukaan informasi publik dengan pemberitaan akurat dan berimbang, serta untuk dapat menjalankan fungsi dan peranan pers selaku kontrol sosial maupun selaku pengawal kebenaran dan keadilan, sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40/1999 tentang TUPOKSI PERS untuk dapat berkarya dengan pemberitaan akurat dan berimbang, sangat diharapkan kesediaan YANG MULIA, BAPAK DR. HATTA ALI SELAKU KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk dapat dikonfirmasi, demi tegaknya kebenaran dan keadilan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai secara bersama sama. Mohon maaf sebelumnya bila ada untaian kata yang kurang cocok dalam penempatan kata ataupun ucapan kami dalam surat ini, dan dengan segala kerendahan hati kami sampaikan mohon maaf kami yang sebesar besarnya kepada YANG MULIA, BAPAK DR. HATTA ALI SELAKU KETUA KETUA MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA (MA RI), hal tersebut janganlah disimpan di dalam hati. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk KONFIRMASI DAN ATAU MOHON PETUNJUK TERKAIT KEBERADAAN LEGALITAS SERTIFIKAT TANAH HAMBALANG BOGOR ATAS NAMA PT BUANA ESTATE, DISEBABKAN TERJADI PERKARA DIBALIK PERKARA, DAN ISI PUTUSAN HUKUM KASASI PTUN DAN KASASI PERDATA DIDUGA SALING BERTENTANGAN. AKIBATNYA MEMBUAT DAMPAK KURANG BAIK DISEBABKAN MASYARAKAT SELAKU PENCARI KEADILAN MENJADI BINGUNG TERKAIT DENGAN KEPASTIAN HUKUM DARI KASASI PTUN DAN KASASI PERDATA TERSEBUT. SESUAI DENGAN HASIL INVESTIGASI KAMI TERHADAP NARASUMBER, KAMI MOHON PETUNJUK DAN ATAU ARAHAN TERKAIT ISI PUTUSAN MANA SEHARUSNYA DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU, APAKAH ISI PUTUSAN PTUN YANG SUDAH SELESAI TINGKAT PK ATAU ISI PUTUSAN KASASI PERDATA, SUPAYA BPN SELAKU INSTANSI ADMINISTRASI PERTANAHAN DAPAT MENJALANKAN TUPOKSINYA DENGAN BENAR DAN PROFESIONAL DALAM MENJALANKAN ISI PUTUSAN HUKUM YANG SUDAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP. PADA OBJEK PERKARA YANG SAMA, DI PERKARA PTUN PT GENTA PRANA MENANG PERKARA SAMPAI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI. SEDANGKAN PT BUANA ESATATE SAAT INI DALAM POSISI MENANG PERKARA SAMPAI TINGKAT KASASI, DAN SAAT INI PERKARA TERSEBUT MASIH DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI SECARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG RI. Adapun materi dan atau unsur yang akan dikonfirmasi serta sekaligus untuk dilaporkan kepada publik, adalah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita Rakyat Bicara News berdasarkan telusur, temuan, informasi, data dan fakta yang dapat kami himpun di lapangan, hasil investigasi kami terhadap nara sumber kami, terkait dengan Putusan Perdata Kasasi MA RI No. 2980 K/Pdt/2011 tanggal 21 Mei 2012 yang diterbitkan oleh H. Abdul Kadir Mappong SH selaku Ketua Majelis Hakim Agung dan H. Suwardi SH, MH serta Prof DR Abdul Gani SH, yang telah memutuskan bahwa tanah 2.117.500 M2 objek sengketa adalah sah milik PT. Buana Estate. Dimana putusan dimaksud tersebut diduga keliru karena diputus atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung No. 2980K/Pdt/2011 yang cacat hukum sebagaimana putusan Kasasi pada halaman 68 yang menjelaskan antara lain: “Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung RI berpendapat/memutuskan pada tanggal 21 Mei 2011. Bahwa tanah seluas 2.117.500 m2 (objek sengketa) tersebut adalah sah milik PT. Buana Estate karena berada pada Sertifikat HGU No. 149 tanggal 15 Juni 2006 atas nama PT. Buana Estate yang luasnya 4.486.975 m2 dimana di dalamnya ada tanah 2.117.500 m2 (objek sengketa) tersebut yang berlaku sampai dengan sampai dengan tanggal 30 Desember 2027. Bahwa HGU No. 149 tanggal 15 Juni 2006 dimaksud sudah dibatalkan oleh yang berwenang Kepala BPN RI sesuai Skep BPN No. 1/Pbt-BPN RI/20 tanggal 15 April 2011 tetapi menurut Majelis Hakim Agung MA RI, HGU No. 149 masih sah sesuai dengan isi putusan Kasasi Perdata pada tanggal 21 Mei 2012, padahal HGU No. 149 sudah dibatalkan pada tanggal 15 Juni 2006 disebabkan cacat hukum. Bagaimana tanggapan YANG MULIA, BAPAK DR. HATTA ALI SELAKU KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait hal tersebut diatas? Mohon petunjuk dan atau tanggapannya terkait hal terserbut. 2. Keberadaan Putusan Kasasi TUN MA RI No. 472 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dikuatkan Putusan PK No. 72/PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 antara lain sebagai berikut: Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu HGU atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat atas nama PT. Buana Estate seluas 6.578.315 m2 (enam juta limaratus tujuhpuluh delapan ribu tigaratus limabelas meter persegi) dan Surat Keputusan Tergugat II/Terbanding No. 149/Desa/Kel. Hambalang, seluas 4.486.975 m2 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Buana Estate. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding memproses lebih lanjut penerbitan HGB atas Nama PT. Genta Prana (Para Penggugat/Para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). Mohon petunjuk dan atau arahan YANG MULIA, BAPAK DR. HATTA ALI, SH, MH SELAKU KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA mengenai kepastian hukum atas putusan terkait sertifikat tersebut. Untuk menjalankan putusan TUN yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sertifikat HGU No. 149 sudah dibatalkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI. Sedangkan menurut isi putusan Kasasi Perdata, tanah tersebut masih sah sebagai tanah milik PT Buana Estate? Putusan mana yang seharusnya dijalankan terlebih dahulu? Mohon arahan dan atau petunjuk untuk dapat konfirmasi. 3. Sesuai dengan Surat Eksekusi Ketua PTUN Jakarta kepada Kepala BPN RI No. W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 telah memerintahkan Kepala BPN RI untuk memproses Putusan TUN Kasasi MA RI No. 472K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 tersebut. Bahwa Presiden di dalam surat Mensesneg No. R.92/M.sesneg/D-4/PU.10.01/ 05/2011 tanggal 02 Mei 2011 telah memberikan arahan kepada Kepala BPN RI supaya memproses Putusan TUN No. 472K/TUN/2007 tersebut demi terciptanya kepastian hukum. Bahwa Kepala BPN RI telah memproses Putusan TUN No. 472 K/TUN/2007. Bahwa Sertifikat HGU No. 149 tanggal 15 Juni 2006 dan Skep BPN RI No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 01 Juni 2006 atas nama PT. Buana Estate telah dibatalkan oleh Kepala BPN RI selaku pejabat yang berwewenang, sesuai Surat Keputusan (SK) BPN No. 1/Pbt-BPN RI/

2012 tanggal 15 April 2011. Dengan demikian tidak ada lagi legalitas kepemilikan PT. Buana Estate atas tanah 2.117.500 M2 (objek sengketa) di Desa Hambalang Desa Citeureup. Terkait dengan hal tersebut di atas, mohon tanggapan, petunjuk dan atau arahan YANG MULIA, DR. HATTA ALI, SH, MH SELAKU KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, apakah sertifikat No. 149 tersebut masih sah atau sudah tidak sah lagi disebabkan sudah dibatalkan? Diharapkan untuk dapat konfirmasi dan atau mohon petunjuk. 4. Sesuai dengan hasil telusur dan investigasi kami, maupun dengan penelitian berdasarkan daftar pustaka yang ada, terkait dengan latar belakang perjalanan awal Probosuredjo, Sumber Kantor Berita RBN menuturkan, bahwa, H. Probosoetedjo adalah mantan Guru Taman Siswa di Tano Batak Simalungun Pematang Siantar Sumatera Utara. Pada tahun 1960 hijrah ke Jakarta dan oleh abang tirinya Soeharto/PANGKOSTRAD ketika itu, “menitipkan” Probosoetedjo kepada Ali Murtopo untuk cari makan. Probosoetedjo memanfaatkan kondisi tersebut untuk menggunakan perpanjangan tangan oknum KODAM V JAYA untuk menyerobot tanah garapan masyarakat Desa Hambalang seluas 2.117.500 M2 pada tahun 1996 (sesuai Akta No. 39 tanggal 18 Juni 1976 Notaris R. Soerodjo Wongsowidjojo, SH). Dalam yang sangat waktu singkat, Probosoetedjo dapat memiliki puluhan ribu Hektar tanah di Indonesia dengan diduga tanpa alas hak yang jelas dan sesuai dengan aturan koridor dan hukum yang berlaku. Satu contoh yaitu tanah Hambalang Bogor disebabkan PT Buana Estate terindikasi dapat menggunakan surat diduga palsu dua kali. Pertama digunakan saat penerbitan sertifikat HGU Nomor 1, dan kedua kalinya saat perpanjangannya. Rita K putri Probosoetedjo pada tanggal 05 Februari 2007 pada malam hari memanfaatkan Oknum TNI mempertahankan/menjaga wibawa ayahnya dengan cara merusak kebun rakyat Desa Hambalang yang dahulu diserobot Probosoetedjo. Terjadi peristiwa “aneh” disebabkan kebun rakyat yang dirusak, rakyatnya yang masuk penjara, sesuai Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid/PN Cibinong tanggal 12 Juli 2007. Majelis Hakim Perdata maupun Pidana di Pengadilan Negeri Cibinong terindikasi menjalankan praktek “sandiwara” dan terindikasi menjadi oknum hakim yang luar biasa dan hebat dalam membela pilihannya. Patut diduga terjadi salahgunakan wewenang demi memenangkan pilihannya, yang layak untuk dilakukan pengkajian, penelitian dan penyelidikan oleh Tim Mahkamah Agung RI terhadap Jajarannya, demi terwujudnya sebuah kebenaran dan keadilan hukum terkait tanah Hambalang. Bagaimana tanggapan YANG MULIA BAPAK DR. HATTA ALI, SH, MH SELAKU KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait hal tersebut diatas? Mohon petunjuk dan atau untuk dapat konfirmasi. 5. Demi terwujudnya kebenaran terhadap alas hak dan asal usul tanah Hambalang sebagai tanah milik PT Buana Estate, diminta dengan segala hormat supaya Tim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk lakukan peninjauan langsung ke lokasi tanah 2.117.500 M2 yang menjadi objek sengketa tersebut, demi terciptanya data yang lebih akurat terkait asal usul tanah, alas hak tanah, situasi dan kondisi tanah di lapangan dengan sebenarnya, baik itu kondisi saat ini maupun kondisi masa lalunya, demi terciptanya sejarah dan warkah pertanahan dengan rekam jejak data yang benar dan untuk kebenaran. Bagaimana tanggapan YANG MULIA, BAPAK DR. HATTA ALI, SH, MH SELAKU KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait hal tersebut diatas? Mohon petunjuk untuk dapat konfirmasi dan atau tanggapannya. 6. Sesuai dengan hasil investigasi dari Aktivis Lembaga Bela Negara Republik Indonesia (LBNRI) terkait dengan penerbitan SK Nomor 9 dan HGU Nomor 149 beserta sertifikat lainnya yang diterbitkan berdasarkan SK Nomor 9 terindikasi cacat hukum dan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI juga diduga salahgunakan wewenang” bersama sama dengan Iwan Nuzirwan selaku kepala kantor yang melakukan tanda tangan terhadap penerbitan sertifikatnya. Bagaimana tanggapan YANG MULIA, BAPAK DR. HATTA ALI, SH, MH SELAKU KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait hal tersebut diatas? Mohon petunjuk untuk dapat konfirmasi dan atau tanggapannya. Demikian surat konfirmasi ini disampaikan secara tertulis dan harapan kami juga dapat terjawab secara tertulis, demi terciptanya keterbukaan informasi publik dengan benar, lugas dan transparan secara nyata tanpa rekayasa. Atas perhatian YANG MULIA, BAPAK DR. HATTA ALI, SH, MH SELAKU KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terhadap INSAN PERS dalam melaksanakan tupoksinya selaku pengawal kebenaran dan keadilan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Hormat kami Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS, D.T.O. LASPEN SIANTURI Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Baca Hal.........11

REKAM JEJAK PEMBEBASAN LAHAN...........................................................dari Hal. 07 dan diatur sedemikian rupa untuk menyerang para penjaga dan penggarap tanah. Sesuai dengan laporan dari ANTONIO SITOMPUL kepada Polres Metro Jakarta Selatan, Nomor: LP/2120/K/X/ 2013/PMJ/ Restro Jaksel melaporkan Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), sesuai dengan uraian kejadian: “Pada hari jumat tanggal 25 Desember 2013 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Damai Tangkas Permai RT 16 RW 02 Kelurahan Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan diduga telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh ADI dan kawan kawan (lidik). Kejadian berawal saat datang orang bernama TEUKU menantang saya dan ia dalam keadaan mabuk, dan sempat ribut dengan korban. Kemudian ANTONIO SITOMPUL lari dan dikejar oleh 7 (tujuh) orang, dan yang mengeroyok, dan yang mengeroyok korban ada tiga orang diantaranya saudara ADI. Pelapor minta tolong kepada Pak Maruli, tetapi pelaku tetap mengeroyok korban. Ada yang memukul dengan tangan kosong dan ada dengan bambu, dan ada juga yang membawa golok. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka kepala bocor, bibir memar. Dengan keja-

dian tersebut, dilaporkan ke Polres Metro Jaksel guna penyidikan lebih lanjut. Kemudian, akibat perkelahian tersebut diduga membuat teman teman dari TEUKU mengamuk dengan membabi buta dan membakar rumah ANTONIO SITOMPUL. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut lebih meluas, akhirnya petugas Kepolisian dari Polres Metro Jaksel dan Polsek Metro Pesanggrahan membuat “police line” pada tanah tersebut pada malam hari sekitar pukul 11.WIB. Walaupun tanah tersebut masih dalam kondisi “police line”, tetapi diduga pihak PT Tangkas Baru terindikasi kebal hukum dan masih tetap bisa lakukan kegiatan di atas tanah tersebut, padahal sudah ada tanda “police line”, dan kemudian rumah penjaga tanah dan penggarap tanah yang masih ada berdiri di atas tanah dari ahli waris Nakib Bin Saiyan dibongkar dan dirobohkan pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2013 Ketika hal tersebut dikonfirmasi terhadap PT Tangkas Baru, Sena Widjaja Mundisugih, Bram Bimotejo, Robin dan Teuku sangat sulit ditemui untuk konfirmasi. (MS/HER/BS)

Sur at Kabar Surat

Lampiran Berita

EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

Surat jawaban perlindungan hukum dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto â&#x20AC;&#x201C; Jakarta 10270 Nomor Sifat Derajat Lampiran Perihal

: SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Jakarta, 11 April 2012 : Biasa : Segera : : Pemberitahuan Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN BERITA

a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001 Tembusan : Arsip

PUTUSAN KASASI PERDATA PRODUK HUKUM........................................dari Hal. 10

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348, 3810350, 3457661 Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010 Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.goid Jakarta, 12 Oktober 2012 Nomor : 909/PAN/X/2012 Perihal : Penjelasan Kepada Yth. Sdr. Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News Gedung Kuning Jl. Melawai III No. 28 Blok M, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi Putusan tersebut. Demikian untuk menjadi maklum. MAHKAMAH AGUNG RI PANITERA TTD SOEROSO ONO, SH, MH

Tembusan Kepada Yth.: 1. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2. Pertinggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011

Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Surat Kabar EDISI 29 | TAHUN III SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013 EDISI 29 | TAHUN III | SELASA, 17 - 31 DESEMBER 2013

AKSES BACA

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Redaksi Menerima Tulisan & Opini:

Kantor Berita RBN ONLINE

MEDIA SIBER

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

redaksi@kantorberitarbn.com

www.kantorberitarbn.com

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id