Surat Kabar RBN Edisi 022

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede, SPd

SURAT KABAR

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Kuning Lt. II R 101 Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

www.suratkabarrbn.co.cc

EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Bicara Rakyat

PUTUSAN KASASI PTUN DAN PERDATA “BERTENTANGAN”

KETUA UMUM KEWADI, M. SUPRAPTO, S.SOS:

KETUA MAJELIS HAKIM SUWARDI SH. M. DILAPORKAN KE MA DAN KY

TOLAK KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN Jakarta, Kantor Berita RBN “Kewadi selaku organisasi pers menolak tegas kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan dan jurnalistik di lapangan” ujar Ketua Umum Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (Kewadi), M. Suprapto, S.Sos kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Minggu lalu memberikan tanggapan atas semaraknya kekerasan terhadap wartawan.

Kami selaku organisasi pers juga menolak keras terhadap rencana revisi Undang Undang Pers No 40/ 1999, disebabkan hal tersebut dapat dikatakan menodai reformasi dan perjuangan insan pers sebagai pelaku sejarah. Undang undang Pers lahir saat gema reformasi dikumandangkan.

Bila birokrasi tidak dapat memahami tupoksi pers selaku jurnalis dan pengawal kebenaran, maka akan dapat membuat dampak kurang baik bagi kehidupan dan masa depan pers bagnsa ini.

Akibatnya, wartawan menjadi korban kekerasan dari birokrasi. Bagaimana untuk melakukan revisi terhadap Undang Undang Pe rs,

sedangkan undang undang tentang pers yang berlaku saat ini masih sesuai dengan situasi dan situasi bangsa ini, terlebih Undang Undang Pers No 40/1999 tersebut lahir pada saat re formasi digulirkan, tandasnya.

Wartawan melakukan tugas liputan untuk terciptanya pemberitaan akurat dan berimbang adalah melaksanakan undang undang, sedangkan pejabat publik diangkat selaku pejabat berdasarkan undang undang dan tugasnya untuk menjalankan undang undang. Berarti insan pers dan pejabat publik adalah sama sama menjalankan undang undang.

“Mari kita menjalankan tupoksi masing masing secara benar dan profesional demi terciptanya keseimbangan dinamis antara pers dan pemerintah sebagai mitra kerja demi terwujudnya pelaksanaan supremasi hukum di wilayah hukum Negara Ke satuan Republik Indonesia. Jangan lakukan kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas liputan” ujar Ketua Umum Kewadi menutup pembicaraan. (STR)

Bersambung ke hal 03

FOKE TERINDIKASI MENINGGALKAN “BOROK WARISAN”

Ketua MK, Hatta Ali

Ketua KY, Eman Suparman

PENERBITAN SERTIFIKAT TERINDIKASI MARK UP LUAS

JOKOWI DIHARAPKAN KUSDINAR MACHMUD DIDUGA LAKUKAN PEMBENAHAN LAKUKAN PENYEROBOTAN TANAH Kantor Berita RBN hubungan dengan du­gaan penerbitan TERHADAP JAJARAN DKI Jakarta, Karena penerbitan sertifikat ter- sertifikat yang meng­gunakan “data

TERDAKWA KABUR

KEJARI JAKUT DIANGGAP PIHAK PALING BERTANGGUNG JAWAB Jakarta, Kantor Berita RBN Kaburnya terdakwa Cepriadi alias Cici bin Tarno dari pengawasan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, menimbulkan preseden buruk terhadap kinerja aparat penegak hukum Kejari Jakarta Utara (Jakut) dibawah pimpinan Muslihudin, SH selaku pejabat kepala kejak-

Jakarta, Kantor Berita RBN Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang memutus perkara perdata antara PT. Buana Estate dan PT. Genta Prana pada tingkat kasasi, Suwardi, SH, MH bersama anggota Majelis Hakim Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH dilaporkan kepada Ketua MA RI dan Ketua Komisi Yudisial (KY), disebabkan isi putusan kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “bertentangan” dengan isi putusan kasasi perdata.

Sebelum perkara perdata terjadi, perkara PTUN sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi disebabkan Joyo Winoto, PhD ketika menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tidak menjalankan isi putusan MA RI tersebut dengan benar dan tepat waktu, akibatnya membuat delik hukum berkepanjangan. Dampaknya juga membuat bingung masyarakat selaku pencari keadilan, karena satu objek perkara pada tingkat kasasi PTUN dan perdata, memiliki isi putusan terindikasi salah penerapan hukum.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta minggu lalu memberikan tanggapan atas keberadaan tanah Hambalang

saan negeri (Kajari) Jakut.

Pasalnya, selain dianggap ceroboh dan tidak serius dalam pelaksanaan tugas serta dinilai tidak mengedepankan kepentingan pelaksanaan kepastian hukum, dengan kaburnya terdakwa Bersambung ke hal 05

KEJAGUNG DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN

MANTAN KASUDIN JAKBAR HERYANTO

DIDUGA PERKAYA DIRI DENGAN MERUGIKAN NEGARA

Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Ahok saat dilantik (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta,

pasangan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Bersambung ke hal 07

indikasi mark up luas dengan membeli tanah seluas lima ratus meter persegi tetapi sertifikat dapat diterbitkan seluas seribu meter, Kusdinar Machmud diduga telah lakukan penyerobotan tanah dengan tipu muslihat mark up luas tanah.

Indikasi penyerobotan ta­nah oleh Kusdinar Machmud atas tanah milik keluarga I. Si­hombing (IS, alm) me­ rupakan hal yang aneh bin aneh, dan dapat dilakukan dengan skenario yang sangat rapi seperti permainan para mafia tanah.

Walaupun para ahli waris IS sudah meminta perlindungan hukum kepada Walikota Jakarta Selatan se-

palsu” atas luas tanah yang dibeli oleh Kusdinar Machmud, serta Kusdinar Machmud disinyalir juga pelaku “mark up” atas luas tanah yang dibelinya dengan menyerobot tanah orang lain, namun demikian, kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh Anas Effendi selaku Walikota Jaksel untuk menanggapi perlindungan hukum dari warganya atas penyerobotan tanah yang dialaminya terindikasi seperti “melempem” disebabkan tidak solusi maupun jawaban yang diberikan oleh Walikota Jaksel atas perlindungan hukum dari warganya.

Bersambung ke hal 06

Rekam Jejak Positif

PENYELIDIKAN KEJAGUNG DINANTIKAN

HADI POERNOMO DIDUGA TINGGALKAN “BOROK WARISAN” DARMIN NASUTION Jakarta, Kantor Berita RBN Mantan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Air Jakarta Barat (Jakbar), Heryanto diduga perkaya diri dengan merugikan Ne gara

saat menjabat selaku Kasudin sekitar empat tahun belakangan ini, tanpa dapat tersentuh oleh hukum disebabBersambung ke hal 06

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Website : www.suratkabarrbn.co.cc Email : rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap terhadap dugaan salah gunakan wewenang oleh Hadi Poernomo ketika me njabat D irje n Pajak, kepiawaian penye lidikan Ke jaksaan Agung

AKSES BACA Kantor Berita Online RAKYAT BICARA NEWS www.rakyatbicaranews.com

(Kejagung) Republik Indonesia terhadap in­di­ka­si praktek perkaya diri maupun dugaan tindak pidana perpajakan oleh mantan Dir­jen Pajak Hadi Poernomo Bersambung ke hal 06

Darmin Nasution

Akses Baca Tabloid RBN

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

Hadi Purnomo Majalah Eksekutif

BANGUN JIWA INDONESIA

Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id Online http://issuu.com/majalaheksekutif_bji

Email : tabloidrbn@yahoo.co.id

Email: redaksi@bangunjiwaindoneisa.co.id

Hukum 2 EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

PENYELIDIKAN KEJARI LAYAK TURUN TANGAN

SEKO JAKBAR RUSTAM EFFENDI DIDUGA LINDUNGI “KORUPTOR” Jakarta, Kantor Berita RBN

Penerbit: PT. BANGUN JIWA INDONESIA (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NO AHU: 0083817.01.09 TAHUN 2012 NPWP: 31.594.608.0-064.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Dicky Siahaan & Associates PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: -

PEMIMPIN PERUSAHAAN/ DIREKTUR EKSEKUTIF SURAT KABAR: Bernike M Pardede, SPd.

REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi, Ruli Ronggolawe

MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi

KOORDINATOR LIPUTAN: Minggus S.

MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing

REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun, Vicdien Nasution

ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. Sahat Tumanggor, Saudin Sinaga, SE. Dra. Englin Budi Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI: Miranda LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari Condro Pranoto

WARTAWAN/JURNALIS: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Saudin Sinaga, SE, Dra. Englin Budi Rahayu, Marbarita Galingging, Agus Sila Silitonga, Englin Budi Rahayu, Irma S, Dewi Anggraini, Piter Manurung, Ridwan, Prihandaru Eko, Tunggung Roberto S, Bernad Simatupang PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, James Samosir BIRO KOTA TANGERANG: Victor Edison S BIRO KAB. TANGERANG: Erwin Sinaga, Lamhot S BIRO TANGERANG SELATAN: - PERWAKILAN JAWA BARAT. M. Sianturi BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANG SIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kabiro), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: rakyatbicara_news@yahoo.co.id Online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Disebabkan Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Barat (Jakbar) Rustam Effendi diduga lindungi “koruptor” dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkesan “tutup mata” terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar), akibat kinerja PPK diduga keras telah lakukan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakbar terhadap kasus dan delik sertifikasi tersebut perlu dilakukan, agar terciptanya supremasi hukum

terhadap dugaan peristiwa pidana khusus yang semarak terjadi oleh PPK. Untuk terciptanya penegakan hukum terha da p pe la ngga ra n sertifikasi keahlian yang sudah terlanjur dilakukan oleh PPK di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat itu, kepiawaian penyelidikan oleh pihak Kejari Jakbar sangat dinantikan masyarakat demi tegaknya pe mberanta sa n korups i untuk penyelamatan uang Negara.

Dalam peristiwa tersebut dapat dikatakan PPK telah melakukan indikasi perbuatan “korupsi kebijakan”, dimana kebijakan itu seharusnya tidak boleh dilakukan, tetapi pejabat PPK tetap melakukannya. Diduga PPK tersebut telah langgar Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembe-

rantasan tindak pidana korupsi.

Adapun has il konfirma si terhadap Walikota Jakarta Barat, surat konfirmasi dijawab oleh Sekretaris Kota (Seko) Jakbar, Rustam Effendi dengan jawaban, “Bahwa indikasi pelanggaran terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut memang benar, dimana masih banyak Camat da n Lurah di wilaya h Kota Administrasi Jakarta Barat yang bertindak sebagai PPK, namun Camat dan Lurah tersebut belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah” serunya.

Ketika indikasi pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang dilakukan oleh Camat dan Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakbar itu dipertanyakan terhadap Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, stafnya bernama Zainal didampingi ole h P. Sipayung, menga taka n,

“Bahwa hal tersebut akan ditanyakan dulu kepada BPKP dan LKPP, atau silahkan ditanyakan sendiri kepada BPKP dan LKPP, apa seharusnya yang menjadi konsekuensi hukum ataupun sanksi terhadap pelanggaran Perpres tersebut” tandasnya.

Demi terciptanya pengawasan aparatur pemerintahan yang taat dan patuh terhadap ketentuan perundang unda ngan, diha ra pkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan timnya ke lapanga n, maupun untuk melakukan pengawasan terhadap Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang terkesan seperti “tutup mata” terhadap indikasi penyimpangan dan prosedur pengadaan barang/jasa di wilayah Jakarta Barat.

Walikota Ja kbar, H. Burhanuddin juga diduga telah lakukan persekongkolan dengan para camat

da n lura h di wilayah kota Administrasi Jakbar dengan lakukan pembiaran terha dap jaja rannya untuk tanda tangan selaku PPK walaupun para PPK tersebut belum lulus sertifikasi.

Akibatnya , dis inya lir telah te rjadi ke rugian negara da n pengelolaan anggaran yang kurang profes iona l ka re na PPK yang melakukan perikatan dengan pihak ketiga belum memiliki sertifikasi keahlian. H. Burhanuddin selaku Walikota Jakbar terindikasi lakukan persekongkolan untuk melindungi jajarannya dari pelanggaran Perpres No. 54/2010 tersebut.

Sangat dipertanyakan, apa hal tersebut merupakan arahan dari Fauzi Bowo saat menjabat Gubernur DKI atau merupakan perintah dari Walikota Jakbar terhadap camat dan lurah, imbuhnya. (Polman/STR)

LEGAL APMI, HANDIOMONO: UPAYA HUKUM DITEMPUH UNTUK BERANTAS PEMBAJAKAN SIARAN

DIRUT PLN SEHARUSNYA TINDAK TEGAS OPERATOR TV ILEGAL GUNAKAN TIANG PLN Jakarta, Kantor Berita RBN “Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) selaku wadah yang dipercayakan oleh beberapa industri TV Berlangganan (Pay TV) resmi, terus gencar dalam penanganan dan upaya hukum untuk memberantas sejumlah Pay TV Kabel pembajak atau pencuri siaran, dimana hak siar atau hak exclusive penyiarannya telah dimiliki oleh salah satu anggotanya” ujar Legal Coordinator APMI, Handiomono memberikan komentar kepada Kantor Berita RBN di Jakarta minggu lalu terkait dengan keberadaan semaraknya TV Ilegal beroperasional tanpa memiliki ijin resmi.

PTMNC Sky Vision (Indovision) Industry Pay TV Satelit merupakan salah satu anggota APMI dan sebagai pemilik hak siar atau hak exclusive liga Inggris atau Barclays Premier League (BPL) maupun beberapa chanel Premium, sangat gerah dengan keberadaan TVIlegal tersebut.

APMI menantikan proses hukum terhadap TV Ilegal dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penanganan dan upaya hukum di wilayah hukum Indonesia, APMI bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAKI).

Modus pencurian atau pembajakan siaran sudah berlangsung sekian lama dan sudah tercium sejak tahun 2007. Hal itu dilakukan oleh segelintir pengusaha operator Pay TV Kabel. Namun hingga tahun 2012 ini, pencurian/ pembajakan siaran tersebut semakin menjamur hingga mencapai ribuan operator dan beroperasi di berbagai daerah wilayah hukum Indonesia.

Jika dibiarkan berlanjut maka

operator Pay TV Kabel Ilegal di Indonesia akan cepat bertumbuh dan berkembang secara liar dan pada akhirnya akan sangat sulit diberantas sehingga dapat mematikan usaha Pay TV legal. Modus pencurian atau pembajakan siaran dilakukan oleh operator Pay TV Kabel ilegal masih tetap sama, yaitu dengan menyiarkan siaran atau conten yang sudah dilindungi hak cipta, kemudian disiarkan kembali melalui kabel kepada pelanggan tanpa ijin atau kerjasama dari pemilik hak.

Bahkan diduga kuat sejumlah operator Pay TV Kabel dapat beroperasi tanpa memiliki ijin penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lebih parahnya diduga tidak memiliki badan hukum (PT).

Disebabkan diduga tidak memiliki ijin penyiaran ataupun badan hukum, maka tidak ada instansi yang mengawasi mutu siaran dari operator Pay TV Kabel tersebut dan bahkan dikhawatirkan dapat mengakibatkan dampak psikologis maupun dampak sosial bagi pemirsa atau pelanggannya, atau mempengaruhi kestabilan negara.

Di lain sisi, Negaradan masyarakat juga sangat dirugikan akibat dari aksi operator Pay TVKabel illegalini. Hasil pembayaran sejumlah iuran bulanan berlangganan dan uang pemasangan dari masyarakat tersebut dipungut tanpa membayar pajak kepada pemerintah ataupun layanan CSR kepada masyarakat. Juga berdampak tidak baik terhadap Negarakita sebagai negara hukum disebabkan dapat menimbulkan citra buruk Indonesia di mata bisnis Pay TV Internasional, khususnya kepada para Chanel Provider seperti; HBO, FOX, Discovery dan sebagainya, tandasnya.

Dari sekian banyak laporan pengaduan AP MI kepada Kepolisian Republik Indonesia

dan HAKI di beberapa daerah wilayah hukum Indonesia terkait aksi dan tingkah laku operator Pay TV Kabel, tetapi TV illegal tersebut masih dapat beroperasi secara illegal, dan sampai saat ini beberapa laporan terkait operator Pay TV Kabel masih dipelajari dan tahap pengkajian. Namun demikian, sudah ada operator Pay TV Kabel yang berkasnya sudah lengkap P21.

Beberapa Operator Pay TV Kabel yang diduga kuat beroperasi secara ilegal di wilayah hukum Indonesia dan sudah dilaporkan kepada Kepolisian RI, yang dapat dihimpun oleh tim RBN saat ini, antara lain di Surabaya, Batam, Sulawesi, Kalimantan, Jakarta dan Tangerang.

Operator Pay TV Kabel ketika disweeping sedang beroperasi secara ilegal di daerah wilayah hukum Indonesia dan berkasnya sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) antara lain di Bandung (Jawa Barat) dengan tersangka Sujiono sebagai Direktur PT. Manda Haji.

Untuk terwujudnya supremasi hukum terhadap TV Ilegal, diharapkan seluruh instansi atau jajaran terkait, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM terkait Hak Cipta, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia dapat melakukan tupoksinya secara benar dan profesional.

Kasus pencurian siaran ini sudah lama terjadi dan digeluti oleh tim legal APMI bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan masih terus lakukan pengkajian terhadap kasus tersebut.

Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pembenahan sistem penyiaran nasional dari

berbagai sisi, baik untuk melakukan gerakan aktif penertiban terhadap semaraknya TV Kabel Ilegal yang beroperasional tanpa ijin, dan sudah merupakan tanggung jawab bersama antara instansi pemerintah terkait bersama masyarakat, supaya perjalanan bisnis yang tidak sehat dengan keberadaan TV Kabel Ilegal dapat dibasmi dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlunya penertiban dan pembasmian terhadap operasi TV Kabel Ilegal tersebut karena telah merugikan pemerintah dari sektor jenis dan tarif atas pe­nerimaan Negara bukan pajak, dengan tarif sesuai pada Peraturan Pe­merintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009. Selain itu, keberadaan TV Kabel Ilegal juga sudah merugikan masyarakat pers selaku pemilik hak paten dan sebagai salah satu industri Pay TV dengan status legal dan resmi untuk beroperasi di Indonesia.

Pembasmian secara bersinergis antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Mabes Polri bersama Jajaran Kepolisian di tingkat Polda dan Polres, Kejaksaan Agung RI bersama Jajarannya pada tingkat Kejati dan Kejari, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ke­menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI), PT PLN, dan unsur masyarakat pers supaya program penertiban tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dari unsur pers dan wartawan juga diharapkan untuk ikut serta dalam melakukan pengawalan terhadap kebenaran atas penertiban operasional dari TV Kabel Ilegal yang sudah membuat masyarakat resah.

Peran insan pers dalam mengawal untuk terciptanya supremasi hukum terhadap TV Kabel Ilegal juga dibutuhkan.

Untuk terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat dan dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik itu kebijakan untuk pengaturan, pengawasan dan pengembangan siaran secara profesional, sehingga pelayanan terhadap masyarakat pada penyelenggaraan penyiaran yang sehat dengan memiliki payung hukum yang jelas badan hukumnya, serta sudah memiliki perijinan yang legal untuk dapat beroperasi selaku perusahaan TV Kabel yang memiliki ijin operasional, demi terciptanya perputaran ekonomi dengan baik.

Komisi Penyiaran Indonesia (KP I) selaku lembaga yang dibentuk oleh Negara dan diharapkan dapat menjalankan tupoksinya secara benar dan profesional untuk melakukan penertiban terhadap operasional TV Kabel Ilegal yang sudah meresahkan masyarakat. KPI diminta supaya jangan menutup mata terhadap keberadaan TV Kabel Ilegal dan diminta agar segera lakukan penertiban, disebabkan keberadaan TV Kabel Ilegal tersebut sudah merugikan Negara karena diduga telah melakukan pengemplangan pajak.

Walaupun belakangan ini sudah sering diberitakan di berbagai media massa, baik di media cetak, media online maupun media elektronik, bahkan di sosial media facebook dan twitter, tetapi keberadaan operasional dari TV Kabel Ilegal seperti kebal hukum dan sangat sulit untuk disentuh oleh penegak hukum dengan alasan yang layak dipertanyakan.

Dalam rangka penertiban secara global di wilayah hukum Indonesia, Asosiasi PenyelengBersambung ke hal 05

JanganTakut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

Anda ingin konsultasi hukum?

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/8 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,1/16 Halaman hitam putih : Rp 500.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Dicky R.Z. Siahaan, SH.

Rubrik Konsultasi

Pengasuh Konsultasi Hukum adalah Pimpinan LAW OFFICE DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES dan Ketua DPD Jakarta Selatan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Hans Kelsen).

Hukum 3 EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Ketua Majelis Hakim........................................................................dari hal. 01 Kabupaten Bogor.

Dalam surat laporannya ke pada Ketua Mahkamah Agung RI, DR. Hatta Ali SH, MH di Jakarta, Dolok Sirait menyampaikan, “Ijinkan dan maafkan kami, karena hari ini Rabu tanggal 17 Oktobe r 2012, saya bernama Drs. Dolok F. Sirait selaku Direktur Utama PT. Genta Prana beralamat di Jl. Cipinang Baru Raya No. 21-23 Jakarta Timur, dengan hormat melaporkan Hakim Agung MA, H. Suwardi, SH, MH, Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH” tandasnya.

Bahwa PT. Buana Estate/ termohon kasasi telah menyerobot/tidak membayar ganti rugi tanah PT. Genta Prana/ Pemohon kasasi seluas 211,75 Ha di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Tanah 211,75 Ha tersebut dijadikan se bahagian dari sertifikat HGU Nomor 149 tanggal 156-2002 an. PT. Buana Estate/ termohon PK. “Sertifikat No. 149 tgl 156-2006 tersebut telah dibatalkan sesuai SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt-BPN RI/2011 tanggal 15-4-2011 atas dasar putusan Kasasi TUN MA-RI No. 482 K/TUN/2007 tgl.20-22008 jo. putusan PK MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl.16-92009. Dan Surat Perintah/ Eksekusi Ketua PTUN Jakarta No. W.2TUN 1.1tanggal 9-72008 beserta arahan Bapak Presiden sesuai dengan surat Me nse sne gNo.R92/ M.Sesneg/ D4/PU.10.01/05/

2011 tanggal 2 Me i 2011, supaya menerbitkan sertifikat HGB an. PT. Genta Prana/Pemohon Kasasi atas tanah 211,75 Ha te rsebut” imbuhnya.

PT. Estate Buana menggugat perdata PT. Genta Prana ke PN Cibinong dengan putusan bahwa tanah 211,75 Ha adalah sah milik PT. Buana Estate, karena memiliki sertifikat HGU No. 149 tanggal 156-2002 yang dikeluarkan oleh BPN selaku yang berwewenang, sesuai putusan PN Cibinong No. 146/Pdt.G/2009/ PN Cbn tanggal 15-7-2010.

Putusan pengadilan pertama tersebut dikuatkan di tingkat banding dengan Putusan PT Bandung No. 3737/Pdt/ 2010/PT Bdg tanggal 12-42011, yang kemudian dikuatkan lagi di Kasasi MA oleh Suwardi SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim Agung MA bersama Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH masingmasing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung MA, dengan putusan MA No. 2980K/Pdt/2011 tanggal 215-2012.

Padahal sertifikat No. 149 tanggal 15-6-2006 yang dijadikan oleh pengadilan sebagai dasar kepemilikan PT. Buana Estate dan sertifikat tersebut sudah dibatalkan oleh Kepala BPN RI selaku instansi yang berwenang.

Bahwa putusan TUN Kasasi MA jo Putusan PK MA, memutuskan bahwa tanah 211,75 Ha adalah sah milik

PT. Genta Prana dan putusan perdata MA juga memutuskan bahwa tanah 211,75 Ha tersebut adalah sah milik PT. Buana Estate . Padahal tanah 211,75 ha tersebut adalah tanah yang diserobot/tidak memberi ganti rugi oleh PT. Buana Estate atas tanah PT. Genta Prana.

“Laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami berani angkat sumpah atas kebenarannya. Dengan hormat dimohon kesediaan Bapak Ketua untuk memeriksa dan mempertimbangkan laporan kami ini serta mengambil tindakan tegas terhadap Hakim H. Suwardi SH dkk apabila terbukti bersalah.

Semoga institusi Mahkamah Agung RI masih tempat mencari atau mendapat keadilan.

Demikianlah kiranya menjadikan maklum dan atas perhatian serta tindakan Bapak Mahkamah Agung RI diucapkan banyak terima kasih” seru Dolok dalam suratnya.

Adapun tembusan surat disampaikan dengan hormat kepada: Menteri Hukum dan Ham RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Muda Pengawasan MA-RI, Ketua Muda Pembinaan MA-RI, Ybs. Hakim Mahkamah Agung RI Bpk. H. Suwardi, SH, MH, Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH, H. Abdul Kadir Mappong, SH. Sedangkan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, DR. H. Eman Suparman, SH, MH di Jakarta, Drs. Dolok F. Sirait membuat surat laporan dengan perihal “Mohon Dikena-

kan Sanksi Hukum” terhadap hakim yang terindikasi salah pe ne rapan hukum dalam memutus perkara serta diduga keras terjadi suap dan atau gratifikasi.

“Pada hari ini Rabu tanggal 17 Oktobe r 2012, saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama: Drs. Dolok F. Sirait, selaku Direktur Utama PT. Genta Prana alamat Jl. Cipinang Baru Raya No. 21-23 Jakarta Timur, dengan ini melaporkan penyimpangan/kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Perdata PN Cibinong se suai putusan No. 146/ Pdt.G/2009/PN Cbn tanggal 15-7-2010 dan dikuatkan oleh Majelis Hakim PT Bandung dengan Putusan No. 373/Pdt/PT Bdg tanggal 12-4-2011”.

Kemudian, oleh Majelis Hakim MA-RI Yang Mulia H. Suwardi, SH, MH Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH, H. Abdul Kadir Mappong SH dengan putusannya No. 2980K/ Pdt/2011 tanggal 21-5-2012, menyatakan tanah 211,75 Ha di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor adalah sah milik PT. Buana Estate dengan alasan, bahwa PT. Buana Estate memiliki sertifikat No. 149 tanggal 15-6-2002 yang dikeluarkan oleh BPN selaku yang berwewenang. Padahal sertifikat No. 149 tersebut sudah dibatalkan sesuai Surat Keputusan Kepala BPN No. 1/ Pbt-BPN-RI/2011/tanggal 14-4-2011.

Pembatalan tersebut adalah atas dasar keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 202-2008 jo Putusan PK Mahka-

mah Agung No. 72/ PK/ TUN/2009 tanggal 16 September 2009 dan sudah ada surat pe rintah e ksekusi P TUN Jakarta No. W2TUN1.146/HK-06/VII/ 2009 tanggal 9-7-2009 serta arahan dari Presiden RI, sesuai dengan surat Mensesneg R92/M .Sesneg/ D-4/ PU10.01/05/2011 tanggal 25-2011.

Adapun hal yang akan kami laporkan adalah pokok perkara diduga telah direkayasa dengan tipu muslihat/ kebohongan, dan dapat dijadikan menjadi dasar keputusan maje lis hakim dalam membuat keputusan perdata.

Putusan hakim yang keliru tersebut dikuatkan oleh PT Bandung dan Mahkamah Agung, dengan isi putusan; mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 01/ Pe n.Pdt/ CB/ 2010/ PN.CBN Jo. 146/ Pdt.G/2009 PN. CBN tanggal 19 Juli 2010.

Menyatakan penggugat terhitung semenjak tanggal 21 Maret 1977 adalah pemegang hak yang sah atas tanah seluas 7.050.550 M2 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Hambalang Surat Ukur/ uraian Batas No. 10/1977 tanggal 14-3-1977, tercatat dan terdaftar atas nama Penggugat

(PT. Buana Estate).

Menyatakan Surat permohonan perpanjangan hak penggugat dengan No. 01/ BE/III/2000 kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III atas tanah dengan Sertifikat HGU No.1/Hambalang seluas 7.050.550 M2 yang berakhir masa berlakunya tanggal 3112-2002 adalah sah dan sesuai ketentuan hukum pertanahan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 10 (1) PP No. 40/1996.

Menyatakan permohonan pe rpanjangan hak yang diajukan penggugat dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menyebabkan hak Penggugat terhadap tanah dengan sertifikat HGU No.1/Hambalang hapus sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 47 PP No. 24/1997.

Menyatakan perpanjangan Sertifikat HGU No. 1/Hambalang untuk dan atas nama Penggugat sesuai dan berdasarkan surat keputusan Turut Tergugat I No. 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha untuk jangka waktu 25 tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2002 adalah sah serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Menyatakan proses perpanjangan, pemecahan dan penerbitan Sertifikat HGU No.

1/Hambalang untuk jangka waktu 25 tahun terhitung semenjak diterbitkannya tanggal 15 Juni 2006 HGU No. 146/Sukahati seluas 594.014 M2, HGU No. 147/Sukahati seluas 74.650 M2, HGU No. 148/Sukahati seluas 375.110 M2, HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2, HGU No. 150/Tangkil seluas 178.570 M2, HGU No. 151/ Tangkil seluas 575.070 M2. Total luasnya 6.284.389 M2 adalah sah dan sesuai prosedur serta ketentuan hukum pertanahan yang berlaku atau berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Me nyatakan Sertifikat HGU masing-masing dengan No.146/Sukahati No. 147/ Sukahati, No.149/Hambalang, No.151/Tangkil, untuk dan atas nama penggugat adalah me rupakan tanda bukti hak yang sah dijamin oleh undang-undang; Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah secara hukum atas Sertifikat HGU masing-masing dengan HGU No. 146/Sukahati,HGU No.147/ Sukahati, HGU No.148/ Sukahati, HGU 149/Hambalang, HGU 150/Tangkil HGU No. 151/Tangkil terhadap tanah tanah dengan luas keseluruhan 6.284.389 M2 (enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan masa berlaku 25 tahun, terhitung semenjak diterbitkan tanggal 15 Juni 2006 sampaidengan tanggal30 Desember 2027, ujarnya.Ketua Majelis Hakim Suwardi SH, MH dilaporkan kepada MA dan KY.

1. DASAR HAK PROBOSUTEDJO DIDUGA GUNAKAN SURAT PALSU KEPALA BPN RI BERSAMA KETUA MA DIMINTA LAKUKAN PENGKAJIAN “BERSINERGIS”

Probosutedjo (foto:ist)

D isebabkan dasar hak Probosutedjo terhadap kepemilikan tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama PT. Buana Estate diduga gunakan surat palsu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Hendarman Supandji bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hatta Ali diminta lakukan pengkajian “sinergis” terhadap keabsahan atas legalitas tanah maupun dasar penerbitan sertifikatnya HGU PT. Buana Estate.

Pasalnya, dasar hak awalnya pertama sekali berdasarkan surat palsu, dan setelah masa Hak Guna Usaha (HGU) habis masa berlakunya, kemudian diperpanjang lagi berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI “cacat hukum” ketika Kepala BPN RI dijabat oleh Joyo Winoto, PhD. Terkait dengan kusutnya tanah Hambalang di Kabupaten Bogor disebabkan terjadinya tiga perkara dengan satu objek perkara, sehingga terjadi perkara dibalik perkara

yaitu perkara perdata, PTUN dan perkara pidana.

Masing masing perkara mempunyai putusan hukum masing masing, baik pada perkara pidana, PTUN dan perdata. Ironisnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi perkara perdata dan tingkat kasasi PTUN, isi putusannya seperti “jeruk makan jeruk” yang dapat diartikan, isi putusan kasasi perdata bertentangan dengan isi putusan kasasi PTUN. Disebabkan alas hak penerbitan sertifikat HGU Nomor 1 yang notabene milik Probosutedjo dan sertifikat terindikasi diciptakan bersama istrinya Rahmani dengan menggunakan nama perseroan terbatas PT Buana Estate, dimana alas haknya diduga menggunakan “surat palsu” dan surat tersebut seterusnya disalahgunakan oleh Probosutedjo dalam menerbitkan sertifikat HGU Nomor 1 secara “persekongkolan” dan Probosutedjo diduga juga lakukan “perampokan” terhadap tanah negara maupun terhadap tanah masyarakat dengan alas hak berdasarkan “surat palsu”.

Setelah sertifikat HGU No. 149 habis masa berlakunya dan haknya juga te lah berakhir, perpanjangan HGU tersebut diduga merupakan hasil persekongkolan antara PT Buana Estate dan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika penerbitan SK Nomor 9, yaitu SK perpanjangan HGU terhadap PT Buana Estate. Sertifikat terbit secara cacat hukum dan penerbitan SK maupun sertifikat terindikasi terlibat suap untuk penerbitan sertifikasi pertanahan dan penerbitan

sertifikat No. 149 berdasarkan SK cacat hukum oleh Kepala BPN RI yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto.

Kemudian, setelah terjadi perkara PTUN Jakarta dengan proses banding dan PK Joyo Winoto juga telah ditolak oleh MA, tetapi Joyo Winoto bersikukuh untuk tak berse dia menjalankan putusan hukum tersebut dengan tepat waktu, dan Joyo Winoto juga mengatakan hal aneh ketika diminta untuk lakukan penerbitan SK pembatalan HGU PT Buana Estate, yaitu takut untuk me njalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap disebabkan takut terhadap Probosutedjo. Pengaruh Probosutedjo masih besar menjadi alasan bagi Joyo Winoto untuk tak bersedia menjalankan isi putusan kasasi dan isi putusan peninjauan kembali dari perkara PTUN itu.

Sikap ketakutan Joyo Winoto terhadap Probosutedjo dengan tidak bersedia menjalankan putusan kasasi jo. peninjauan kembali tersebut membuat dampak kurang baik terhadap nama baik BPN RI di mata masyarakat maupun dampak negatif terhadap kinerja Joyo Winoto. Terlebih lagi dengan kebijakan Joyo Winoto yang terkesan dipaksakan untuk penerbitan SK tanah dengan penerbitan terindikasi sarat korupsi dan atau gratifikasi.

Akibatnya, diduga telah terjadi tanah negara dibeli oleh negara dengan menggunakan uang negara, dan dampak persekongkolan tersebut disinyalir perkaya Probosutedjo disebabkan menerima uang miliaran rupiah sebagai hasil penjualan atas tanah negara di Hambalang Bogor dengan membuat negara di-

rugikan.

Setelah Joyo Winoto selaku orang nomor satu di BPN RI digantikan, hal tersebut menimbulkan terjadinya “borok warisan” yang belum dapat dituntaskan dengan baik dan hal itu perlu dituntaskan secara bijak demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan dan semakin meningkatnya tingkat profesional kebijakan penerbitan SK terhadap legalitas tanah serta sesuai dengan prinsip prinsip UUPA. Akibat “borok warisan” yang ditinggalkan oleh Joyo Winoto selaku mantan Kepala BPN RI, membuat terjadinya kisah tanah yang kusut dan terjadi perkara dibalik perkara terhadap tanah Hambalang Bogor. “Borok warisan” tersebut menimbulkan delik pertanahan dan delik hukum yang sangat panjang ceritanya. Semuanya itu sebab awalnya adalah akibat surat palsu yang telah digunakan oleh Probosutedjo dalam penerbitan sertifikat HGU Nomor 1 milik PT Buana Estate.

Isi putusan kasasi pada peradilan PTUN yang sudah terlebih dahulu diputuskan sampai tingkat PK diduga bertentangan atau kontroversial dengan isi putusan kasasi peradilan perdata, padahal tingkat kasasi pada PTUN maupun tingkat kasasi pada peradilan perdata, putusannya sama sama tingkat kasasi di Jajaran MA RI. Bedanya, satu di peradilan perdata dan satu lagi sudah selesai PK di PTUN. Dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung RI diminta untuk lakukan pengkajian terkait isi putusan yang kontroversial tersebut.

“Bahwa sesungguhnya tanah 2.117.500 m2, yang kemudian disebut tanah seng-

keta adalah tanah garapan masyarakat yang patut diduga telah diserobot oleh PT Buana Estate pada tahun 1976” ujar Direktur Utama PT. Genta Prana.

Dolok Sirait juga menambahkan, adapun kisah dibalik kisah terkait tanah Hambalang memiliki cerita yang sangat unik, yaitu, pada tahun 1929 s/d 1938 ada 5 bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan disebut Perkebunan Ciderati.

Merupakan Hak Erpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an.

NV. Handel e n Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ dan disingkat NV Handel. Seluas 350 Ha dari 813 Ha tersebut disewakan kepada masyarakat berupa bentuk kerja sama plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, tetapi lama kelamaan kemudian masyarakat Hambalang Bogor menjadi status penggarap dan kemudian oleh panitia Landeform dibuat menjadi milik rakyat dengan ke wajiban membayar pajak bumi.

Pada tahun 1976 PT Buana Estate membe li tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 18-061976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain, Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan Ciderati. Pada tahun 1976 Kodam V Jaya mengaku sudah membebaskan perkebunan Cideratie 623 Ha dari masyarakat Hambalang, padahal hal tersebut diduga hanya tipu muslihat dari PT Buana Estate dan masyarakat Hambalang belum pernah mene-

rima ganti rugi atas tanah garapannya.

Baru pada tahun 2009/ 2010 PT Buana Estate mencoba memberi ganti rugi kepada puluhan masyarakyat di Desa Hambalang dan Kodam V Jaya berjanji akan membebaskan lagi garapan masyarakat seluas 131 Ha yang sudah dijual tersebut. Adapun tanah yang diakui oleh Kodam V Jaya pada tgl 18-061976 sudah dibebaskan, sedangkan tanah yang akan dibebaskan lagi oleh Kodam V Jaya dapat dijual langsung pada tanggal 18 Juni 1976 lalu kepada PT Buana Estate.

Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor No. 63/ 1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebunan tersebut bukan tanah milik Kodam V Jaya.

Lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di pe raturan milite r untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalui Notaris, apalagi menjual tanah orang lain kepada orang lain.

Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep serta atas persetujuan Menteri Keuangan RI dan bukan melalui Notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate se luas 7.050.550m2, bukan atas dasar bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli oleh PT Buana Estate.

Tetapi atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/ HGU/DA/77 tgl 25-1-1977

dengan ketentuan: PT Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 jo. tgl 21-3-1974 No. SK20/ DJA/1974 yang ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri dan diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap perkebunan Ciderati tersebut.

Adapun ganti rugi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT Buana Estate, tetapi SK perpanjangan HGU dapat langsung disetujui oleh BPN RI untuk menerbitkan sertifikat PT Buana Estate atas permohonan No. 16/DIRUT/ BE/VII/76 tgl 12-7-1976 dan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/ 77 tgl 25-1-1977. PT Buana Estate tidak membayar ganti rugi terhadap masyarakat walaupun sudah ada ketentuan pada SK No. 1, yaitu harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Walaupun belum ada ganti rugi namun PT Buana Estate langsung mendapatkan hak HGU tanpa sepengetahuan masyarakat dan sertifikat dapat langsung terbit dengan praktek pilih kasih.

Masyarakat maupun aparat pemerintah Kabupaten Bogor tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah dijadikan sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Masyarakat baru mengetahui sekitar tahun 1996 ketika tanah tersebut mau diurus sertifikatnya oleh masyarakat ke BPN. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 540-07 KW Bersambung ke hal 04

Hukum

4

EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Ketua Majelis Hakim........................................................................dari hal. 03 BPN-PAN “B” 2004 tgl 24-122004, bahwa Pe rke bunan Ciderati HGU No. 1 tgl 21-031977 seluas 7.050.550m2 an PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGUnya sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-032000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 2312-2002 No. 250-46.

Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi, tanah tersebut kembali me njadi tanah ne gara di bawah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden

No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998.

Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung menerbitkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT Buana Estate, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 2 tahun 1999.

SK BPN No. 9 tersebut langsung dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu. Sertifikat No. 147, 148 dan sertifikat No. 149 seluas 4.486.975 m2 di dalamnya terdapat tanah sengketa

seluas 2.117.500 m2 dan sertifikat HGU No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPNRI/2011 tgl 15-4-2011). Delapan sertifikat tersebut diterbitkan tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM ke 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/ 1996 maupun Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979.

Patut diduga tanah tersebut telah diserobot oleh PT Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, dan sesuai dengan Akta Notaris No. 39 tgl 18-61976 bahwa tanah tersebut dibeli oleh PT Buana Estate dari

Kodam V Jaya merupakan tindakan yang tidak benar.

Te rbukti dari SK Me nte ri Dalam Negeri No. 3/DJA/ 1977 dan No. SK No. 1/HGU/ 1977, bahwa tanah perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT Buana Estate dengan cara harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap.

Dengan menyalahgunakan wewenang Kepala BPN RI yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 yakni SK perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan, PT Buana Estate harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran terhadap masyarakat penggarap.

Tetapi, tanpa membayar

ganti rugi kepada masyarakat, sertifikat No. 149 langsung dapat terbit dan di dalam areal sertifikat No. 149 terdapat tanah masyarakat Hambalang Bogor seluas 2.117.500 m2.

Penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149, belum pernah ada ganti rugi dari PT Buana Estate terhadap masyarakat, dan tanah garapan masyarakat tersebut patut diduga benar telah diserobot oleh PT Buana Estate dari masyarakat maupun dari CV. Handel serta diduga dilakukan dengan cara “persekongkolan” maupun “pembodohan” terhadap masyarakat.

2. ASAL MULA KEPEMILIKAN TANAH PT GENTA PRANA ATAS 211 HEKTAR BERASAL DARI MASYARAKAT

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Sirait dalam acara silaturahmi baru baru ini (foto:ist)

Adapun asal mula kepemilikan tanah sengketa Hambalang Bogor atas nama PT. Genta P rana berawal dari pembebasan oleh PT Genta

Prana terhadap masyarakat penggarap. Setelah dibebaskan oleh PT Genta Prana, tanah tersebut masih dapat diusahakan lagi oleh masya-

rakat penggarap menjadi kebun singkong. Pembebasan tanah itu dilakukan pada tahun 1994 s/d 1996 oleh H. Sukandi secara membebaskan tanah tersebut kepada masyarakat di beberapa lokasi di Kecamatan Citeureup. Tanah tersebut tadinya untuk kepentingan Yayasan TIRASA milik Hutomo Mandala Putra.

Sebahagian atau 2.117.500 m2 tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh Yayasan TIRASA kepada H. Sukandi, namun tanah Hambalang tersebut dikembalikan lagi oleh Yayasan TIRASA kepada H. Sukandi, sehingga H. Sukandi saat ini masih mempunyai utang ke pada Yayasan TIRASA sebesar Rp. 20 miliar yang belum dapat dibayarkan sampai saat ini.

H. Sukandi membebaskan tanah dari masyarakat penggarap dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat.

Tidak dalam keadaan sengketa.

Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan oleh H. Sukandi tersebut telah menjadi

sertifikat HGU PT. Buana Estate sejak tahun 1997. Namun demikian, H. Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena pemilik HGU No. 1 tersebut adalah Probosoetedjo yang merupakan adik Presiden Suharto.

H. Sukandi kemudian mengetahui informasi dari BPN bahwa HGU No. 1 tersebut tidak diperpanjang lagi sesuai isi surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, dan selanjutnya masyarakat meminta Bupati Bogor agar tanah negara eks perkebunan Ciderati yang sudah digarap masyarakat tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Akhirnya didapatkan kesepakatan dan persetujuan antara PT Buana Estate dengan Pemda Bogor/ instansi terkait, Ketua DPRD, Camat Citeureup dan para Kepala Desa supaya eks HGU No. 1 seluas 705,055 Ha tersebut diretribusikan kepada masyarakat.

Bupati tidak keberatan Eks HGU No. 1 seluas 455,055 Ha dipe rpanjang HGU se luas 4.550.550 m2 (455.055Ha) kepada PT Buana Estate, dan 250 Ha lagi diprioritaskan

untuk masyarakat Bogor. (Termasuk di dalamnya 211,75 Ha tanah dari PT Genta Prana).

PT Buana Estate juga telah membayar Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah 455,055 Ha (sesuai BA Pemeriksaan Tanah Panitia B tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi juga sudah mengurus sertifikat atas tanah 211,75 Ha ke BPN. Kare na luas tanah 2.117.500 m2 dan luasnya membuat persyaratan harus diurus atas nama perusahaan perseroan terbatas berbadan hukum, maka PT Genta Prana dengan dasar kepedulian terhadap masyarakat Hambalang Bogor, dan kepedulian tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar miliaran rupiah, demi mencari kepastian hukum dan demi sebuah kebenaran atas tanah Hambalang Bogor tersebut. Keberadaan H. Sukandi merupakan Komisaris di PT Genta Prana sesuai dengan Akta Notaris Yokovera Mokoagow, SH No. 01 tanggal 8 Pebruari 2006, imbuhnya Dolok Sirait dengan semangat tinggi.

3. SK JOYO WINOTO DIDUGA JUAL TANAH NEGARA Penerbitan Surat Keputusan Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI diduga menjual tanah negara, disebabkan dasar pelepasan hak atas tanah negara berdasarkan SK Kepala BPN RI dengan akibat perkaya Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate.

Adapun inti dari isi Surat Keputusan (SK) Pembatalan No. 1/ Pbt/ BP N-RI/2011 tanggal 15 April 2011, yaitu SK pembatalan terhadap SK Nomor 9. Adapun keberadaan SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149, dan HGU Nomor 149 merupakan satu diantaranya beberapa sertifikat yang sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapi asal muasal sertifikat tersebut berasal dari satu sertifikat yaitu HGU Nomor 1.

HGU Nomor 1 merupakan milik PT Buana Estate dimana pada saat penerbitan sertifikatnya berdasarkan alas hak yang diduga berdasarkan surat palsu disebabkan surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di Notaris, tetapi pelepasan hak atas tanah tersebut dapat dipindah tangan.

Kemudian masa HGU habis dan diperpanjang lagi dengan SK Kepala BPN RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika dijabat oleh Joyo Winoto.

Setelah terjadi gugat menggugat di PTUN Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, SK Nomor 9 sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dapat tercipta. Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 hanya membutuhkan waktu empat belas hari, sejak dari tanggal SK diterbitkan sampai tanggal tanda tangan penerbitan sertifikat.

Adapun inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011 diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto ketika penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011.

SK penerbitan Nomor 9 diduga salahgunakan wewenang disebabkan SK Joyo Winoto dapat terbit secara “prematur”. Kemudian digugat di PTUN dan perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana PK dari Joyo Winoto ditolak.

Setelah pergumulan yang panjang antara ke pastian hukum dan legalitas tanah dengan dikawal oleh pengawal kebenaran, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, membuat SK pembatalan No. 1/P bt/BPN-RI/ 2011, yaitu pembatalan sebagian.

Setelah SK pe mbatalan terbit, tanah PT Genta Prana

menjadi status quo. Adapun SK pembatalan adalah untuk menjalankan putusan Kasasi dan P K di P TUN, supaya BPN menerbitkan SK atas HGB PT Genta Prana karena PK dari Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ditolak oleh MA RI. Sete lah SK Pembatalan yang sudah dinanti sekian lama dan surat permohonan pembatalan juga sudah disampaikan oleh P T Ge nta Prana, namun demikian isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011 terindikasi “aneh bin aneh” karena isi SK diduga bertentangan dengan isi putusan MA RI pada tingkat PTUN. Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang dalam penerbitan SK. Seharusnya isi SK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, dalam penerbitan sertifikat tanah sifatnya hanya menjalankan putusan hukum.

Bukan tugasnya untuk membuat keputusan hukum, tetapi tupoksinya adalah menjalankan putusan hukum terkait pertanahan, bila putusan hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepiawaian Joyo Winoto dalam menerbitkan SK pertanahan diduga telah turut serta menjual tanah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila dikaji dari we we nang penerbitan SK

pertanahan di atas 7,5 hektar yang terindikasi salahgunakan jabatan.

Keberadaan SK Pembatalan oleh Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang disebabkan tidak menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan benar dan profesional. Tetapi malah sebaliknya yang terjadi terhadap tanah PT Genta Prana, karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo.

Inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 adalah, MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE. PERTAMA: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertana-

han Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009.

KE D UA :Me nya tak an bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA: Me mbatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 se bagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate.

KEEMP AT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seba-

REFORMA IDEALISME Bangunlah Jiwaku......

Bangunlah Hatiku.....

Bangunlah Negeriku.....

Bangunlah Negaraku.....

Bangunlah Tanah Airku.....

Bangunlah Bangsaku.....

Bangunlah Indonesiaku....

Bangunlah Reforma Idealisme.....

Mari Kita Pertahankan Kemerdekaan NKRI Sebagai Warisan Abadi dari Nenek Moyang Kita yang Telah Merebut Kemerdekaan dari Tangan Penjajah....

Jangan Lupakan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 gian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KELIMA: Memerintahkan kepada Ke pala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dike nal se bagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Se rtifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, se te lah dikurangi se luas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pe mbangunan Pusat Misi P emeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/ Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian P ertahanan Re publik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk ke pe ntingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto, semenjak masih menjabat selaku Kepala BPN RI sampai statusnya mantan Kepala BPN RI, Joyo Winoto belum pernah bersedia memberikan komentar terhadap pers yang melakukan konfirmasi terkait Tanah Hambalang.

Sedangkan penelusuran terhadap pihak PT Buana Estate, Probosutedjo sangat sulit untuk melakukan konfirmasi.

Adapun keberadaan surat konfirmasi te rhadap Ke tua Mahkamah Agung RI, jawaban suratnya masih dalam penantian yang sedang dinantikan. Ketika dilakukan konfirmasi terhadap Ketua Majelis dan Anggotanya, Suwardi, SH, MH bersama Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH sangat sulit untuk ditemui.

Bersambung ke hal 05

Hukum 5 EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Ketua Majelis Hakim...............................................................................................dari Hal. 04

4. PT GENTA PRANA KALAH DI PN CIBINONG, PT BANDUNG DAN KASASI DISEBABKAN JOYO WINOTO TAK TAAT HUKUM Di Pengadilan Negeri Cibinong PT Genta P rana kalah yang ke mudian dikuatkan ole h P engadilan Tinggi Bandung.

Selanjutnya pada tingkat kasasi perdata PT Genta Prana mengalami kekalahan. Kekalahan terse but diduga disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN saat itu belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2, dimana ada tanah PT Genta Prana seluas 2.117.500 m2 ikut termasuk dalam HGU No. 149. Keberadaan sertifikat HGU No. 149 yang sudah dibatalkan te rsebut, me nurut Hakim PN Cibinong statusnya masih sah milik PT Buana Estate disebabkan se rtifikatnya merupakan produk BPN dan belum dibatalkan ole h pihak BP N walaupun putusannya P TUN tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kare na sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan oleh Joyo Winoto, walaupun sudah ada surat eksekusi dari Ketua PTUN JKT kepada Kepala BPN RI supaya melaksanakan putusan MA No. 482K/ TUN/ 2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap de ngan isi putusan supaya mencabut/membatalkan sertifikat No. 149 dan memproses penerbitan sertifikat HGB an. PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, tetapi isi putusan PTUN tersebut tidak dijalankan sesuai dengan isi putusannya, tetapi diterbitkan SK yang isinya terindikasi melenceng isi putusan.

Joyo Winoto, PhD tidak patuh hukum serta tidak melaksanakan Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim PN Cibinong juga masih menyatakan sah sertifikat No. 149 tersebut walaupun oleh Mahkamah Agung RI (PTUN) sudah menyatakan bahwa sertifikat itu sudah tidak sah lagi dan diputuskan sudah dibatalkan.

Alasan Majelis Hakim P N Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 terse but adalah tanah yang pada mulanya didapatkan dari Kodam V Jaya sesuai Akta Notaris No. 38 tgl 18-06-1976 Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH. Akta tersebut berbunyi antara lain, Kodam V Jaya te lah membebaskan tanah rakyat 632 Ha dan akan membebaskan lagi 131 Ha, dan pengakuan tersebut terjadi pada tgl 18-6-1976. Tanah yang dibebaskan dan yang akan dibebaskan tersebut adalah tanah perkebunan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan surat Bupati Ke pala Dae rah Tk II Bogor cq Kepala Sub Dire ktorat Agraria Kabupaten Bogor tgl 13-8-1976 No. 63/1976 tertulis an. NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie.

Dalam pengertian, Kodam V Jaya telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada PT Buana Estate. Pengakuan itu adalah palsu, karena sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, Kodam V Jaya tidak diperbolehkan dan tidak pernah menjual tanah yang dikuasai Kodam V Jaya terhadap pihak lain, apalagi menjual tanah yang masih hak milik orang lain.

Apabila Kodam V Jaya melepas hak atas tanah yang dikuasai, maka tata cara pelaksanaannya harus melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI dan tidak dibenarkan melalui Notaris.

Ke tika hal terse but dipertanyakan kepada Ke tua Maje lis Hakim PT Bandung, jawabannya sangat

mengecewakan, yaitu, “Silahkan laporkan ke P olisi.” Dan saat ditanyakan lagi bagaimana hati nurani Bapak selaku Ke tua Pengadilan Tinggi Bandung terkait kebenaran, jawab beliau, “hati nurani itu mahal”. Dalam hal ini Hakim Bidang P engawasan Mahkamah Agung RI diminta untuk lakukan pengkajian terhadap jawaban Ke tua Pengadilan Tinggi Bandung yang kurang profesional dalam menjalankan tupoksinya.

Majelis Hakim PN Cibinong menjelaskan bahwa di atas tanah HGU No. 149 luas 4.486.975m2, dengan rincian 2.369.475 milik PT Buana Estate dan 2.117.500 m2 milik rakyat/ PT. Genta P rana (yang disengketakan tentunya) te rdapat villa, tanam-tanaman coklat, jati dan lain-lain.

Pernyataan tersebut diduga adalah pernyataan bohong.

P ada saat sidang di P N Cibinong, bahwa pihak PT Genta Prana memohon agar dilakukan sidang di lokasi (PL), dengan tegas ditolak oleh Majelis Hakim PN Cibinong dengan alasan sudah mengetahui dengan jelas keadaan lapangan/ lokasi. Majelis Hakim PN Cibinong te rindikasi berbohong, karena di atas tanah 2.117.500 m2 tersebut tidak ada villa, tanaman coklat maupun jati.

Yang ada hanya tanam-tanaman singkong milik masyarakat. Villa dan tanaman tersebut berada di atas tanah 2.369.475 M2 milik PT Buana Estate.

Para saksi dari PT Buana Estate saat bersaksi di PN Cibinong juga membuat saksi dusta, bahwa pada tahun 1970 para saksi sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik P T Buana Estate karena di atas tanah tersebut telah berdiri plang nama PT Buana Estate semenjak tahun 1970.

Ketika pihak PT Genta Prana me mbe rikan informasi kepada Majelis Hakim PN Cibinong bahwa kesaksian tersebut adalah palsu, dengan pe njelasan bahwa P T Buana Estate berdiri pada tgl 8-91972 No. 33 jo tgl 29-05-1973 No. 119, dan bagaimana bisa ada plang tahun 1970. Kebenaran pernyataan saksi PT Buana Estate dipe rtanyakan. Te tapi Majelis Hakim PN Cibinong tidak mempedulikan kebenaran sebuah fakta, dan kebohongan bahkan dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah PT Buana Estate.

Sesuai barang bukti yang diajukan oleh PT Buana Estate dalam perkara PN Cibinong berupa sertifikat HGU No. 1 yang terbit atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 bunyinya antara lain,” Bahwa PT Buana Estate diwajibkan memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV. Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie dan kepada masyarakat penggarap. Ganti rugi tersebut tidak pernah diterima masyarakat penggarap atas tanah 2.117.500 Ha. Bahkan masyarakat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terbit HGU No. 1 tahun 1977. Tanah tersebut tidak pernah dijadikan perkebunan oleh PT Buana Estate dan masyarakat tetap menguasainya sejak tahun 1960 dan secara turun temurun hingga sekarang” ujarnya.

Para Kepala Desa juga sudah membuat surat keterangan bahwa tanah 2.117.500 m2 tersebut dikuasai masyarakat cq. H. Sukandi dan juga dinyatakan tidak dalam perkara. Karena sebelumnya memang tidak pernah ada perkara sebelum perkara PTUN itu terjadi.

Uraian tersebut telah dijelaskan kepada Majelis Hakim PN Cibi-

nong, tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat lain bahwa tanah tersebut diperoleh dari Kodam V Jaya. Dijelaskan dalam SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/ 77 supaya memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Hande l en Cultuur Matschappy Tjideratie, tentunya karena tanah tersebut bukan tanah milik Kodam V Jaya. Atau tanah tersebut bukan tanah yang sudah dibebaskan oleh Kodam V Jaya. Itu terbukti dengan jelas dari SK Menteri yang sama sekali tidak ada menyinggung Kodam V Jaya. Skep No. 1 tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud adalah tanah HGU milik NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang sebahagian telah digarap oleh masyarakat.

PT Buana Estate melakukan tuntutan hukum secara perdata kepada PT Genta Prana di PN Cibinong disebabkan Joyo Winoto, PhD saat menjabat Kepala BPNRI tidak be rsedia mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo.

72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009.

Joyo Winoto juga belum membatalkan sertifikat No. 149 padahal putusan hukum P TUN sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di lain sisi, Ketua Pengadilan Ne geri Cibinong selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara perdata tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/ TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/ TUN/2009 tgl 16-09-2009. Majelis Hakim menyatakan sertifikat No. 149 masih sah milik PT. Buana Estate karena belum dibatalkan oleh Kepala BPN RI ketika itu.

Atas tidak patuhnya Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI terhadap Keputusan hukum yang sudah me mperoleh kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim PN Cibinong juga sangat menghargai “ketidakpatuhan” Joyo Winoto dengan tak bersedia melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung secara PTUN yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim PN Cibinong memutuskan perkara perdata antara PT Buana Estate dan PT Genta Prana, dengan memenangkan PT Buana Estate dan putusan itu juga dikuatkan oleh PT Bandung.

Dalam arti, PT Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi disebabkan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI tidak taat hukum serta tak menghormati putusan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor juga tidak menghargai putusan Mahkamah Agung PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/ BPN-RI tgl 15-4-2011 te lah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT Buana Estate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 2.117.500 m2 sesuai dengan putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. Juga petunjuk Presiden RI telah memberi arahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai surat Mensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/ PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei 2011, supaya seharusnya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 jo. 72PK/TUN/2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke pada Mahkamah Agung RI, jawaban konfirmasi masih dalam penantian.

Saat Suwardi SH, MH, bersama anggota maje lis lainnya ingin dikonfirmasi susah untuk ditemui dengan alasan sedang sibuk.

(Tim RBN II)

Sertifikat HGU No. 149 dengan pengurusan kilat disebabkan dapat selesai hanya 14 hari

Dirut PLN................................................................................................................dari Hal. 02 gara Multimedia Indonesia (APMI) sebagai wadah resmi industri televisi berlangganan (Pay TV) mengajak Jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar lakukan penertiban dan pembasmian secara sinergis.

Supaya operasi penertiban dengan menjaring sekaligus menindak Industri TV berlangganan yang beroperasi secara ilegal di berbagai wilayah Indonesia, antara lain: Batam, Pekanbaru, Kepri, Jakarta, Tangerang, Bandung, Malang, Surabaya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Makassar, dan Operator TV Kabel Ilegal lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu disebabkan jumlahnya sudah mencapai ribuan operator. Tetapi, TV Kabel Ilegal tersebut masih dapat tetap beroperasional tanpa dapat tersentuh hukum demi terciptanya supremasi hukum pada penertiban TV Kabel Ilegal.

Menanggapi penertiban terhadap TV Kabel Ilegal karena telah merugikan Negara dan masyarakat, Legal Coordinator APMI, Handiomono mengatakan “Upaya hukum ini ditempuh untuk memberantas praktik pembajakan siaran oleh operator operator TV kabel di berbagai daerah. Dalam hal ini kami tidak main main untuk memberantas keberadaan operator yang beroperasi secara illegal, dan telah melakukan redistribusi siaran ke masyarakat

padahal mereka tidak memiliki ijin operasional ataupun kontrak kerja sama dengan perusahaan pemegang kontrak resmi” tandasnya.

Dari sekian banyak Operator TV Kabel yang terjaring ketika dilakukan penertiban di lapangan, rata rata perusahaan TV Kabel Ilegal sedang menayangkan sejumlah chanel premium dan pertandingan olahraga dari berbagai liga, baik itu liga Indonesia maupun liga di luar Negeri.

Seperti Liga Eropa, Liga Inggris, dan beberapa chanel luar negeri yang belum disensor dan diketahui tentang keabsahan keberadaan siaran, apakah siaran tersebut sudah layak ditonton atau tidak, karena tidak diawasi oleh pemerintah. Dalam hal ini merupakan tupoksi dari KPI. Aki­bat­nya, pengaruh dari siaran yang diasiarkan secara bebas tersebut disinyalir dapat membawa dampak buruk terhadap karakter sosial budaya masyarakat Indonesia, bahkan dapat menggangu ter­hadap terhadap stabilitas Negara karena siaran dari TV ilegal tersebut tidak diawasi secara maksimal.

Sejumlah operator TV Kabel yang beroperasi secara illegal dan sudah banyak yang terjaring, tetapi masih banyak operator yang belum terjaring dan disinyalir jumlahnya bisa mencapai ribuan operator.

Dapat diba­yangkan berapa jumlah kerugian Negara bila perusahaan operator TV Kabel Ilegal tersebut dibiarkan untuk dapat tetap beroperasional. Sesuai dengan

Peraturan Pe­merintah Republik Indo­ nesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas pe­nerimaan Negara bukan pajak dan sudah diberlakukan pada Departemen Ko­munikasi dan Informatika.

Lebih ironisnya lagi, perusahaan TV Kabel Ilegal itu sangat berani untuk menggunakan tiang PT PLN dalam menyalurkan siaran terhadap pelanggannya. Keberadaan indikasi persekongkolan antara perusahaan TV Kabel Ilegal dengan oknum petugas PLN, sehingga tiang PT PLN dapat dimanfaatkan menjadi sarana jaringan operator TV Kabel Illegal untuk menyalurkan siarannya kepada masyarakat pelanggannya dengan aman dan terkendali, tanpa takut untuk diketahui Bidang Pengawasan dari PT PLN Pusat.

Dalam hal ini, Bidang Pengawasan PT PLN Pusat diminta untuk segera turun tangan lakukan penertiban secara global di wilayah hukum Indonesia terhadap penggunaan tiang PLN dalam penyaluran siaran TV Kabel Ilegal tersebut. Termasuk dengan keterlibatan oknum petugas PLN yang terindikasi bekerja sama untuk lakukan indikasi persekongkolan dan pembiaran terhadap penggunaan tiang PLN dengan tujuan tidak benar.

Anehnya, ketika oknum petugas PLN di wilayah maupun di daerah ketika dipertanyakan tentang keberadaan

berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan semakin berkurang, khususnya warga kota Administrasi Jakarta Utara meragukan kemampuan aparat Kejari Jakut di bawah kepemimpinan Muslihudin, SH, MH bisa menyelesaikan penanganan perkara sesuai konsekwensi hukum dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan.

Terjadinya pembacaan tuntutan dan vonis hakim tanpa kehadiran terdakwa dalam ruang persidangan pada beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, penyebabnya karena terdakwa kabur dari pengawasan pihak Kejari Jakut.

Hal yang sangat mengundang perhatian pengunjung sidang maupun pihak praktisi hukum, ketika Majelis Hakim Pimpinan Dr. Lilik Muladi, SH dengan anggota, H. Zaini, SH dan Sifa, SH mengetuk palunya serta mengatakan sidang dalam perkara terdakwa Cepriadi alias Cici bin Tarno dibuka dan terbuka untuk umum.

“Saudara jaksa , mana terdakwanya, kenapa tidak dihadirkan ke

ruang persidangan” ucap Ketua Majelis Hakim. Saida Hotmaria, SH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jakut dengan wajah pucat dan kepala tertunduk, menjawab, “P ak Hakim saya sudah memanggil terdakwa sampai tiga kali, tapi terdakwa tetap tidak hadir”kata Saida dengan tegas.

Ketua Majelis hakim Dr. Lilik Muliadi, “Kalau benar sudah dipanggil secara patut tetapi tetap tidak hadir, sidang dilanjutkan sekaligus menanyakan agenda persidangan dan dijawab oleh JPU Saida, pembacaan tuntutan pak Hakim”. Dengan berat hati Ketua Majelis mempersilahkan untuk membacakan tuntutan.

JPU Saida Hotmaria, SH dalam tuntutannya kepada Majelis Hakim Pimpinan Dr Lilik Muliadi SH, meminta agar terdakwa Cepriadi alias Cici bin Tarno dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun tanpa menyebutkan agar terdakwa segera ditahan.

Mendengarkan tuntutan Jaksa, Hakim takut disalahkan dengan ketidakhadiran terdakwa ke ruang persidangan, setelah musyawarah dengan majelis hakim anggota, Dr.

Lilik Muliadi tak mau ketinggalan, usai mendengar tuntutan jaksa seketika itu Ketua Majelis Hakim Dr. Lilik Muliadi, SH mengawali pembacaan vonis dengan mengucapkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdakwa Cepriadi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 hurup (b) UU No. 22 tahun 2001 tentang migas, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun.

Ironisnya, persidangan pembacaan tuntutan dan vonis tidak berjalan sebagaimana lazimnya dalam hukum acara pidana, sebab terdakwa sendiri tidak jelas keberadaannya dan menimbulkan pertanyaan para pengunjung sidang, “siapa yang terbukti melakukan tindak pidana, siapa yang dituntut, dan siapa yang menerima tuntutan, serta siapa yang dihukum, dan siapa yang menerima hukuman, karena tak terdengar ucapan Majelis Hakim yang mempertanyakan, saudara terdakwa, apakah menerima putusan hakim” ujar pengunjung sidang Dicky Siahaan, SH. (Dewi Angraeni)

Bersambung ke hal 07

Sambungan 6 EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Kusdinar Machmud Diduga....................................................................................dari Hal. 01 Hal itu disampaikan para ahli waris IS melalui pengacaranya di Jakarta Minggu lalu terkait tanahnya yang be­lum pernah diperjual­ belikan kepada siapa pun, tetapi Kusdinar Machmud dapat menerbitkan sertifikat atas tanahnya dengan riwayat tanah yang sa­ngat di­ pertanyakan asal usulnya, dan saat ini di atas tanah tersebut sedang dibangun rumah tiga lantai dan sudah mau rampung pem­bangunannya.

Sesuai dengan isi surat dari Kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Nomor: S.21.998/WPJ.06/ KB.05/1990 tanggal 13 Desember 1990 lalu kepada Camat Ci­lan­dak, perihal keterangan Girik C. No. 222 Persil 10 D I Kelurahan Cipete Selatan, mengatakan, “Sehubungan dengan Saudara tanggal 20-11-1990 No. 538 perihal se­per­ti tersebut pada pokok surat, dapat kami jalankan sebagai berikut, berdasarkan pencatatan buku pemajakan (Buku C) yang ada pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan, klasiran/rincikan pada ta­hun 1937/ 1938.

Persil 10 d I luas 0.298, tanggal 20-4-1969 luas 0.051 Jb ke No. 785 a/n M. Aripin Rp. 17.500,- tanggal 10-3-1960. Persil 10 d I luas 0.247, tanggal 20-2-1964 0.017 Jb. Ke

No. 830 a/n Oyon Supardjan Rp. 10.000,- tanggal 5-3-1961 No. 211/ 12/61. Persil 10 d I luas 0.230, tanggal 30/76 luas 0.049 Jb. Ke No. 1094 a/n Iskandar Rp. 1.960.000,akte Pejabat 25-2-76 Sihombing No. 061/1976. Demikian harap maklum. KEPALA KAN­TOR PELA­ YANAN PBB JAKARTA SELATAN Drs. BAKRI ONI AH NIP. 060044503, de­ngan tem­busan surat; Bapak Walikota Jakarta Selatan; Kepala Ba­gi­an Ketertiban Jakarta Selatan; Kepala Kantor Pertanahan Ja­karta Selatan; Kepa­ la Kelurahan Cipete Selatan; Arsip.

Akibat ulah Kusdinar Machmud diduga gunakan data palsu untuk terbitkan ser­tifikat karena data luas ta­nah yang digunakan pemohon merupakan praktek “mark up” sehingga luas tanah di dalam sertifikat tidak sesuai de­ngan luas tanah yang dibelinya, serta diduga terjadi penyerobotan tanah dengan “pemalsuan data” oleh Kus­di­nar Machmud, dan Kusdi­nar Mac­ hmud juga telah di­somasi oleh Pe­ ngacara ahli waris IS. Dalam surat somasinya kepada Kusdinar Machmud, Kantor Hukum Dicky Siahaan dan Associates, memaparkan, “Bahwa klien kami adalah ada­lah Para Ahli Waris Is­

kandar Sihombing (Alm) ha­sil pernikahan dengan Pasti Si­regar (Alm) yang mewarisi dan oleh karenanya secara hukum adalah para pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Puri Sakti II RT.002/07 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, Girik C No. 1094 atas nama Iskandar Sihombing berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 061 tanggal 25 Februari 1976 dan sampai saat ini tanah ter­sebut belum pernah diper­jual­belikan kepada siapapun” “Bahwa berdasarkan lapo­ran dari klien kami, saat ini di atas tanah tersebut telah terdapat hak lain yaitu Sertifikat No. 2636 yang merupakan hak milik saudara, sehingga klien kami mempertanyakan atas dasar/alas hak apa hing­ga saudara bisa memiliki hak ta­nah di atas tanah milik klien kami” tandasnya.

“Bahwa atas kehadiran sertifikat No. 2636 di atas ta­nah klien kami tersebut, telah menyebabkan kerugian pada klien kami sehingga tidak dapat meningkatkan status hak atas tanahnya serta tidak dapat menikmatinya, meng­usa­hakan dan mendiami tanah miliknya sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Undang Undang No. 5 Ta­hun

Hadir Poernomo Diduga..........................................................................................dari Hal. 01 sangat dinantikan.

Indikasi kinerja buruk Ha­di Poernomo tersebut diduga telah menjadi “borok warisan” yang diting­galkan terha­dap Darmin Nasution selaku D irjen Pa­jak penggantinya, akibatnya dugaan tindak pidana perpajakan maupun kasus pengemplangan per­pajakan yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak dapat dituntaskan dengan baik.

Pejabat mantan Dirjen Pajak yang diduga telah terlibat korupsi tetap masih dapat menikmati hasil indikasi korupsinya dengan duduk selaku pejabat terhormat atau pejabat Negara tanpa dapat tersentuh hukum demi terciptanya supremasi hukum terkait “borok warisan” atas pelanggaran perpajakan pada Jajaran Direktorat Jenderal Pajak maupun terhadap dugaan korupsi mantan pejabat Dirjen Pajak.

Untuk terciptanya pembenahan bi­dang perpajakan secara global dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kinerja mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak khususnya Hadi Poernomo dan Darmin Na­sution perlu dilakukan pe nye lidikan ter­hadap rekam jejaknya ketika men­jabat Dirjen Pajak, apa ada kekayaannya yang berasal dari perselingkuhan dengan uang negara.

P re stasi pe nyelidikan ole h Kejagung pada bidang perpajakan maupun pemeriksaan terhadap harta kekayaan mantan pejabat Dirjen P ajak yang te rindikasi perkaya diri perlu segera dituntaskan, agar pembenahan terhadap pe rpajakan dapat berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan dengan baik.

Sesuai dengan pantauan wartawan, berawal dari telusur in­san pers terhadap indikasi salahgunakan wewenang oleh Jajaran Dirjen pajak, sehingga insan pers mengirimkan surat kon­fir­masi kepa­ da Kepala Kantor Pela­yanan Pajak (KPP) Keba­yoran Baru Satu dan saat ini KPP tersebut menjadi KPP Kebayoran Baru Tiga, dengan tembusan surat kepada Dirjen pajak dimana pada saat itu Dirjen Pajak dijabat oleh Darmin Nasution, dise babkan adanya infor­masi indikasi salahgunakan wewenang pejabat pajak terhadap pengemplang pajak, sehingga dilakukan konfirmasi demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang.

Namun demikian, Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menjawab surat kon­firmasi de­ ngan menolak untuk mem­berikan jawaban konfirmasi ter­kait pe­ ngemplangan pajak demi menjalankan Undang Undang Pajak Pasal 16 Tahun 2000.

Untuk menjawab konfir­masi pers, dalam isi suratnya Nomor S1894/PJ.02/2007 Darmin Nasution ketika itu menjawab, “Sesuai dengan pa­sal 34 ayat satu tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pe rpajakan se bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No 16 Ta­hun 2000, diatur bahwa se tiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang dike­tahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan per­pajakan”.

Adapun surat konfirmasi diki­ rimkan untuk men­jalan­kan tugas jurnalistik agar pem­beritaan berimbang, ter­kait indikasi pe­ ngemplangan pajak tahun 2002 s/ d 2006 sekitar Rp. 242 miliar dari sek­tor pajak PPN, PPH, dan pa­jak barang mewah yang sa­ngat dipertanyakan keberadaannya.

Tetapi, disebabkan Dirjen Pajak kurang transparan kepada publik saat itu, indikasi pengemplangan pajak te rsebut diduga se pe rti “dicuek bebek”.

Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakbe re san” atas penagihan pajak ole h Kan­tor P elayanan P ajak P ra­tama Kebayoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boedi­man, M.M menjabat Kepala Kantor.

Surat konfirmasi dituju­kan kepada Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru Satu, dengan tembusan Dirjen Pajak, tetapi yang menjawab surat konfirmasi menjadi langsung Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menjawab surat konfirmasi dengan menolak memberikan informasi.

Kemudian, dalam konfe­ren­si pers sekitar empat tahun lalu di gedung Ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution juga menjawab konfirmasi wartawan terkait dugaan pengemplangan pajak dan tunggakan pajak dari Pasar­aya Tosersajaya yang nota­bene milik mantan Me nteri Abdul Latif, dengan lugas Darmin Nasution menjawab konfirmasi, “Saya akan jawab hal tersebut bulan depan.

Jadi… Dirjen Pajak fair dalam memberikan informasi kepada publik.”

Tapi ironisnya, sampai Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dijanjikan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers tersebut hanya menjadi se­kedar “penantian” alias tidak terjawab sampai saat ini.

Ketika indikasi “borok warisan” Da­rmin Nasution ter­sebut, terkait indikasi pengem­plangan pajak tahun pa­jak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah dikonfirmasi secara tertulis ke Kepala Badan Pe­meriksa Keua­ ngan (BPK) RI, tanggal 20 Nopembe r 2009 lalu, Hadi P oe rnomo belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi kepada Dirjen Pajak yang dikirimkan pada tang­gal­ sama juga memiliki nasib yang sama alias belum di­jawab konfirmasinya.

Untuk membasmi korupsi perpajakan terhadap pengemplang pajak di Bumi Pertiwi In­donesia dan terciptanya pe­nagihan pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku, mantan Dirjen Pajak Darmin Na­su­tion dan Hadi Poernomo di­ minta untuk dilakukan penyelidikan terhadap sumber harta kekayaannya, apakah ada kekayaan tersebut berasal dari indikasi ko­ rupsi atau “per­se­ling­ku­han ter­ hadap uang negara”.

Koruptor pengerat uang negara seharusnya di­basmi dan jangan ha­nya oknum “tikus kecil” tapi ju­ ga pada “tikus be­sar” yang sampai saat ini masih belum dapat terjamah hukum serta masih duduk selaku pejabat negara dengan terhormat, padahal juga terindikasi ikut serta dalam mafia per­pajakan dan me nga­kibatkan kerugian negara.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi baru baru ini dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada Darmin Nasution, tetapi Darmin Nasution yang saat ini menjabat Gubernur BI belum bersedia memberikan komentar.

Sedangkan surat konfir­masi terhadap Hadi Poe­rnomo yang saat ini menjabat selaku Ketua BPK juga belum bersedia untuk memberikan tanggapan. Adapun surat konfirmasi terhadap Dirjen Pajak, sampai berita ini diturunkan masih dalam penantian untuk dijawab de mi terciptanya keterbukaan informasi publik. (TIM)

1960 tentang Undang Un­dang Pokok Agraria dan peraturan lainnya” tegasnya.

“Bahwa klien kami akan mengambil segala upaya hu­kum yang diperlukan untuk men­dapatkan kembali hak­nya yaitu dengan mem­ buat laporan ke­polisian, termasuk dan tidak terbatas pada penyerobotan tanah sebagai­mana dimak­ sud Pasal 385 KUH Pidana dan pembuatan surat palsu serta keterangan palsu dan perbuatan pidana lainnya” ujarnya.

“Bahwa melalui somasi ini, kami menghimbau saudara untuk tidak melakukan aktivitas apapun terhadap tanah aquo, termasuk tapi ti­dak terbatas pada mengalihkan/menjual kepada pihak lain, membuat bangunan, melaku­kan pengrusakan dan/atau aktivitas lainnya di atas tanah tersebut karena akan merugikan saudara sendiri” seru Dicky Siahaan da­lam suratnya.

“Bahwa untuk itu maka ka­­mi selaku penasehat hukum dengan ini mengundang kehadiran saudara di kantor kami untuk membahas permasalahan tersebut, pada Hari: Kamis, 4 Mei 2012 Tem­pat: Kantor Hukum DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES Waktu: Pukul 16.00 WIB”.

“Bahwa apabila Saudara tid­ak hadir, kami me­ngang­gap bahwa saudara tidak me­ngindahkan somasi ini. Demi­kian surat somasi/ teguran ini disampaikan. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih” tandas Dicky dalam su­ratnya.

Dicky juga menambahkan, “Namun demikian, walaupun somasi dan sekaligus undangan tersebut dianggap seperti angin lalu dan sudah berlalu kesempatannya, ya…. biarlah hukum yang akan berbicara untuk sebuah kebenaran. Namanya kebenaran selalu benar dan akan tetap benar. Kita akan membuktikan kebenaran tersebut dengan pengujian hu­kum agar terciptanya kepastian hukum atas tanah tersebut” serunya.

Dalam hal ini, Anas Effendi selaku Walikota Jaksel diminta un­tuk dapat berikan solusi atas permasalahan dugaan penyerobotan tanah tersebut, dan selaku orang nomor wahid di Jakarta Selatan, kepedulian Walikota Anas Effendi atas perlindungan hukum warganya sangat

dinantikan” imbuhnya.

“Tetapi, bila masih ada niat baik untuk menyele­sai­kan persoalan secara musya­warah dan kekeluar­ gaan, pintu hati kami terbuka lebar karena musyawarah adalah merupakan langkah terbaik. Namun, tidak ada persoalan ataupun permasalahan yang tidak dapat diselesaikan bila ada niat untuk menyelesaikannya” ujarnya.

Menanggapi persoalan tanahnya, ahli waris Is­kan­dar Sihom­ bing (alm) ber­inisial SS mengata­ kan, “Perm­asalahan tanah tersebut su­dah pernah dicoba di­se­lesaikan secara mediasi be­berapa tahun lalu di Kelu­ra­han Cipete Selatan. Te­ tapi, solusi damai tid­ak dapat dite­ mukan saat itu dan akibatnya terjadi delik permasalahan yang berkepanjangan.”

SS juga mengatakan, jawa­ban Kusdinar Machmud me­nimbulkan pertanyaan. Saat itu Kusnidar mengatakan, “Saya akan tuntut kelurahan kalau surat tanah saya palsu.

Mungkin…. hal ini bisa saja merupakan ulah anak buah saya. Jadi bukan saya yang buat pemalsuan itu” ujarnya.

Sedangkan ahli waris lainnya berinisial LS juga me­nyampaikan, “Selaku ahli wa­ris kami sangat memper­tanyakan dapat terbitnya sertifikat Kusdinar Machmud.

Kusnidar Mach­mud diduga hanya membeli tanah yang asalnya dari P. Sihombing. Kebetulan tanah­nya merupakan milik orang yang bermarga sama yaitu sama sama Sihombing, tetapi orangnya sebenarnya berbed­a, yaitu satu I. Si­ hombing dan satu lagi P. Sihombing” imbuhnya.

Diduga telah terjadi “mark up” atas luas tanah tersebut ke­tika pengurusan sertifikatnya. Tanah kita seluas 496 meter persegi juga ikut dibuat sertifikatnya oleh saudara Kusnidar. Adapun tanah P. Sihombing pindah tangan menjadi tanah Kusdinar Mac­hmud sekitar 504 meter persegi. Tetapi dalam penerbitan sertifikat bisa diatur dan diciptakan oleh Kusnidar se­hingga luas tanahnya men­ja­di sekitar seri­ bu meter persegi. Dari mana dapat munculnya akte jual beli atas tanah tersebut kepada Kusdinar, sangat dipertanyakan keberadaannya.

Kinerja ins­tansi pertanahan

juga diperta­nyakan sehingga sertifikat tersebut dapat terbit. Delik ta­nah terindikasi berawal dari kelurahan yang mener­bitkan surat keterangan tidak sengketa atas tanah seluas seribu meter, padahal luas tanahnya yang sah sesuai girik hanya 504 meter persegi.

Menurut LS, “Sertifikat tersebut juga sudah pernah diblokir, tetapi karena belum didaftar ke pengadilan maka blokir tersebut dapat dicabut kembali. Kalau Kusdinar tiak bersedia menyele­saikannya secara kekeluargaan, maka selaku ahli waris kami akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan atas penyerobotan tanah dan atau pemalsuan data terhadap akta autentik” katanya.

Bangunan juga Langgar Perda Selain tanahnya sebagian berasal dari dugaan penye­robotan tanah serta indikasi pemalsuan data, bangunan tersebut juga terindikasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang ijin mendirikan bangunan (IMB).

Sesuai dengan pantauan RBN di lapangan, IMB pem­ba­ngunan dua rumah tinggal tersebut masih dalam proses dan adapun PIMB adalah Nomor 303/P-IMB/S/CLD/ 2/2012 dan 304/P-IMB/S/CLD/2/ 2012 dengan spe­si­fi­kasi teknis untuk dibangun dua lapis, tetapi secara fakta di lapangan kedua rumah tinggal tersebut dibangun tiga lapis serta diduga langgar garis sepadan bangunan.

Menanggapi keberadaan bangunan di atas tanahnya, ah­li waris Is­ kandar Sihom­bing (alm) yang ber­ inisial SS meminta petugas P2B untuk turun ke lapangan secara langsung. Baik Kasi P2B Kecam­atan Cilandak maupun petu­gas dari Su­ din P2B Jaksel di­ha­rapkan untuk dapat laku­kan tupoksi secara benar dan pro­fesional. “Ka­lau bangu­nan­nya melanggar perda, ya…. seharusnya di SP4 atau­pun disegel. Jangan terkesan se­perti pembiaran. Situasi se­perti ini tidak boleh dito­le­ran­si dan seharusnya ditindak tegas oleh Pemerintah Provinsi DKI agar bangunan bangunan melanggar Perda DKI Nomor 7 Tahun 2010 dapat ditertibkan” serunya. (TIM DUA)

Mantan Kasudin Heryanto......................................................................................dari Hal. 01 kan permainannya maupun trik pengaturannya sangat rapi dan terorganisir dengan baik, serta didukung oleh berbagai aspek serta pasukan pe ndukungnya yang mempunyai loyalitas tinggi.

Untuk terwujudnya supremasi hukum terhadap indikasi Heryanto yang membuat kerugian Negara miliaran rupiah se jak tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan bahkan memasuki masa pensiun 2012 ini, disebabkan disinyalir melakukan permainan proyek dengan setor dan penyetoran, indikasi proyek fiktif, pemecahan proyek dan dugaan multi pelanggaran lainnya, baik terhadap Keppres No. 80 /2003, Perpres No. 54/2010 dan Perpres No. 70/2012, dengan berbagai bentuk cara dan pengaturan yang rapi, akibatnya Heryanto dapat aman terkendali untuk menikmati hasil indikasi korupsinya tanpa dapat tersentuh oleh hukum.

Kejaksaan Agung (Ke jagung) Republik Indonesia diminta untuk menurunkan timnya lakukan penye lidikan te rhadap indikasi perkaya diri oleh Heryanto dengan mengakibatkan kerugian Negara.

Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN terkait kinerja Heryanto saat menjabat Kasudin Tata Air Jakbar, diduga mempunyai kinerja buruk dan sarat dengan korupsi.

Dise babkan indikasi korupsi Heryanto ketika menjabat Kasudin Tata Air Jakbar diekpos oleh Redaksi RBN pada edisi 020 dengan judul, “Kinerja Kasudin Tata Air Jakbar Heryanto Diduga Bobrok” dan Edisi 021 dengan judul, “Kejari Jakbar Diminta Lakukan Pe nyelidikan, Kasudin Tata Air Jakbar

He ryanto Te rindikasi P erkaya Diri”, Heryanto mengirim utusannya untuk mencoba melakukan suap terhadap pers Rp. 2,5 juta dengan tujuan untuk menghentikan pemberitaan. Heryanto sepertinya “takut” bila indikasi korupsinya ditulis secara berseri secara benar dan berimbang demi terwujudnya supremasi hukum terhadap indikasi perkaya diri yang dilakukan Heryanto ketika menjabat Kasudin.

Anggaran dana saluran di wilayah Kota Adminis­trasi Jakarta Barat se suai dengan Re ncana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU Tata Air Tahun Ang­ga­ran 2012 juga diduga menjadi”ladang duit” untuk perkaya diri oleh Kasudin PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat, Heryanto yang nilai­nya milyaran rupiah.

Di lapa­ngan masih banyak di­ temukan saluran lokal di beberapa kecamatan wilayah Jakarta Barat yang kondisinya butuh perbaikan dan perawatan, dimana dana nya sudah ada dianggarkan Sudin PU Tata Air Jakarta Selatan dengan cara pengadaan swakelola, teta­pi dana tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Contohnya saluran lokal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk maupun di Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah, kondisinya sudah parah tetapi sampai saat ini be lum ada perbaikan.

Adapun dana yang dianggarkan oleh Sudin PU Tata Air Kota Jakbar Tahun Anggaran 2012 adalah Pe­me­liharaan Saluran Air Ke­ca­matan Kembangan (Re ­ fung­si) sebesar Rp. 960.000. 000,­ (sembilan ratus enam puluh juta ru-

piah) ditambah de ­ngan biaya penertiban Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), P emeliharaan Sa­luran Air Kecamatan Kebon Jeruk (Re fungsi) se be sar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah de ngan biaya penertiban Rp. 1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah), Pemeliharaan Saluran Air Kecamatan Palmerah (Re fungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya penertiban Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar ru­piah) dengan cara swa­kelola.

Selain dari dana pemeliharaan saluran air tersebut di atas, masih ada lagi dana pemeliharaan infrastruktur sarana lokal Kota Administrasi Jakbar dengan pelak­sanaan triwulan I untuk wi­layah Kecamatan Kemba­ngan, Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Pal­merah Jakarta Barat sebesar Rp. 2.417.519.

635,- (dua mi-lyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan dana layanan pembersih sistem saluran Kodya Jakarta Barat (pekerjaan mendesak sepanjang tahun) sebesar Rp. 450.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) per triwulan untuk empat triwulan tahun 2012 dengan cara swakelola.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi tertulis kepada Heryanto ketika masih menjabat Kasudin PU Tata Air Jakbar, Heryanto tak bersedia memberikan komentar, sedangkan Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakbar juga saat dikonfirmasi juga belum bersedia memberikan tanggapan ataupun komentar. (TIM EMPAT)

Sambungan

7

EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Jokowi Diharapkan..................................................................................................dari Hal. 01 Tjahaja Purnama (Ahok) diharapkan dapat lakukan pe mbenahan terhadap pejabat Jajaran DKI, te rmasuk untuk e valuasi kinerja para pejabat teras, kepala dinas, walikota, sekretaris kota, kepala suku dinas yang memiliki kinerja “bobrok”, tetapi masih dapat menduduki jabatan dengan alasan yang sangat dipertanyakan, dan hal tersebut diduga menjadi “borok warisan” peninggalan dari mantan Gubernur Fauzi Bowo (Foke).

Kepiawaian Jokowi selaku Gubernur DKI dalam menyusun struktur pejabat teras pada jajarannya merupakan salah satu kunci sukses untuk tercapainya kemajuan dengan pembenahan Jakarta.

Penggantian terhadap pejabat lama

yang memiliki kinerja “bobrok” perlu dilakukan secepatnya, agar tidak dapat menjadi virus kepada kinerja Gubernur Jokowi.Juga sekaligus menjadi program pembersihan maupun pembenahan terhadap semaraknya indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi dan multi pelanggaran lainnya yang te rjadi di Jajaran P emerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN yang dapat dikumpulkan ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Fauzi Bowo, diduga sarat dengan multi pelanggaran serta “salahgunakan wewenang”.

Ketika indikasi multi pelanggaran tersebut dikonfirmasi demi terciptanya tugas pers selaku penga-

wal kebenaran dengan pemberitaan berimbang, namun demikian realisasi untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan belum dapat terwujud dengan baik dan benar.

Berikut hasil telusur dan pantauan Kantor Berita RBN terkait indikasi “borok warisan” yang ditinggalkan oleh Fauzi Bowo selaku mantan Gubernur DKI bersama Jajarannya terhadap gubernur penggantinya. Kemampuan dan kepiawaian Jokowi selaku gubernur pilihan masyarakat Jakarta diminta untuk dapat lakukan pembenahan pada berbagai sektor maupun di berbagai bidang dengan kebijakan yang sangat bijaksana.

SEKO JAKBAR, RUSTAM EFFENDI: BELUM SELURUHNYA MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN SEKO JAKUT, TRI KURNIADI: PELANGGARAN MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING Pasca pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan kemenangan Jokowi selaku Gubernur terpilih, dan Jokowi juga sudah dilantik menjadi Gubernur DKI baru baru ini. Selaku orang namor satu di DKI, Jokowi langsung mempunyai tugas yang berat terkait dengan semaraknya Camat dan Lurah di wilayah DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan perikatan dengan penyedia barang dan jasa sebagai pihak ketiga, padahal para PPK tersebut belum memiliki sertifikasi keahlian tetapi berani untuk melakukan perikatan kepada pihak ketiga selaku PPK. Akibatnya, kontrak yang dibuat oleh PPK de ngan pihak ke tiga tersebut menjadi “cacat hukum” dan selayaknya untuk dibatalkan.

Fauzi Bowo (Foke) selaku mantan Gubernur DKI disinyalir telah meninggalkan “borok warisan” yang pe rlu pe mbenahan ole h Jokowi selaku Gubernur DKI yang baru, demi terwujudnya kelulusan standar operasional prosedur oleh PPK dalam melakukan tugasnya.

Camat dan Lurah di wilayah hukum Pemda DKI Jakarta selaku PPK terindikasi semarak telah melakukan pelanggaran terhadap P eraturan P re side n (P erpres) Nomor 54 Tahun 2010, disebabkan tanpa memiliki sertifikasi keahlian, tetapi para PPK berani melakukan perikatan atas uang Negara dimana Camat dan Lurah selaku PPK belum mempunyai sertifikasi dan perikatan yang dibuatnya menjadi “cacat hukum”.

Akibatnya, keberadaan PPK tanpa sertifikasi tersebut menimbulkan delik kontroversi ter­hadap kebera­ daan Perpres yang seharusnya dipatuhi, tetapi pada sisi lain, para Camat dan Lurah selaku PP K disinyalir “cuek bebek” terhadap peraturan yang telah tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

PPK yang belum memiliki sertifikat tersebut diduga telah melakukan salahgunakan wewenang selaku PP K, disebabkan me lakukan kegiatan perikatan atas anggaran dari uang Negara padahal PPK be rsangkutan belum memiliki sertifikat keahlian.

Hal tersebut dapat terjadi disebabkan kinerja Fauzi Bo­wo ketika menjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta diduga kinerja “bobrok” te rkait dengan sertifikasi para camat dan lurah yang belum lulus sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khususnya ang­garan tahun 2012 saat ini, kegiatannya ada yang sudah selesai maupun sedang berlangsung, padahal PPK membuat perikatan yang diduga “cacat hukum”.

Pe ngadaan barang jasa disinyalir sudah tidak sesuai dengan

ketentuan perundang undangan yang berlaku di wilayah hu­kum Indonesia, disebabkan PPK yang melakukan tan­da tangan tentang perikatan uang Negara dengan pihak ketiga tersebut, perikatannya dapat dikatakan ti­dak sah karena Lurah dan Camat selaku PPK yang me lakukan pe rikatan be lum memiliki sertifikat keahlian.

Lurah dan Camat tersebut diduga telah melanggar Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 se­bagaimana te lah diubah de­ngan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebabkan telah melakukan transaksi dan kegiatan atas uang negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan disebabkan PPK belum memiliki sertifikasi.

Lurah dan Camat yang belum memiliki sertifikat keahlian tetapi telah bertindak menjadi PPK, dan telah melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sudah selayaknya untuk ditindak tegas oleh Gubernur maupun walikota di wilayah masing masing agar terwujudnya pengelolaan atas uang Negara secara benar, transparan dan se suai dengan prosedur.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba­rang/Jasa Pe­ merintah Pasal 12 ayat 2 dimana salah satu syarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa serta Pasal 127 bagian b bahwa PPK pada Kementerian/Lem­baga/Instansi lain yang ditu­gaskan di Unit Pelaksana Tek­nis (UPT) Pusat/Kabupaten/ Kota wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa paling lambat 1 Januari 2012.

Dan sesuai dengan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba­rang/Ja­ sa Pemerintah Nomor 027/824/SJ tanggal 16 Maret 2011 lalu, dimana dalam kegiatan pada SKPD tidak memerlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti Ke­ca­matan atau Kelurahan, maka Pengguna Anggaran (P A) juga sekaligus bertindak selaku PPK. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba­rang/Jasa Peme­ rintah (LKPP), ditemukan masih banyak PPK termasuk para ca­mat dan lurah di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki sertifikat keahlian, tetapi Lurah dan Camat tersebut tetap melakukan pe ngadaan dan perikatan atas uang Negara dengan pihak ketiga.

Diduga telah terjadi sa­lahgunakan wewenang oleh Camat dan Lurah selaku PPK.

Ketika delik PPK tersebut dikonfirmasi terhadap bebe­rapa Walikota di DKI Jakarta, “Apa­kah PPK boleh melaku­kan pengadaan apabila belum memiliki sertifikat keahlian, dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Walikota apabila ada Lurah dan Camat PP K yang sudah mela­kukan pengadaan namun Lurah dan Camat terse but be ­lum memiliki sertifikat keahlian”.

Adapun jawaban surat konfirmasi dari Walikota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota, Rustam Effendi, mengatakan, “Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jajarannya, sampai saat ini belum seluruhnya memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah”.

“Berkenaan dengan butir (1) tersebut di atas, maka Wali­kota Jakar­ ta Barat pada bulan Juni 2012 telah mengirimkan para Kepala UKPD yang ter­diri dari para Camat, para Kepa­la Bagian dan para Lurah un­tuk mengikuti Ujian Ser­ti­fikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP bekerja sama dengan TVRI” tandas Seko dalam suratnya.

Sedangkan jawaban Walikota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Kota, Tri Kurniadi, mengatakan, “Bahwa sesuai de­ngan Pe­ raturan Gubernur No­mor 86/2012 tentang Pe ng­guna Anggaran/ Pengguna Ba­rang dan Kuasa Pe­ ngguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat daerah (SKPD)/Unit Ke rja Perangkat Daerah (UKPD) Ta­hun Anggaran 2012, Camat dan Lurah berfungsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

Camat dan Lurah yang be­lum lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengeluarkan keputusan untuk menunjuk pengawai yang telah memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Pembuat Ko­mi­tmen dan Pejabat Pe­ngadaan.

Selaku Pengguna Ang­garan (PA), maka keberadaan Camat dan Lurah yang te rindikasi te lah melanggar Perpres Nomor 54/ 2010, dalam hal pelanggaran pelaksanaan APBD te r­sebut adalah menjadi tanggung ja­wab masing masing Camat dan Lurah selaku PPK sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012, tandasnya.

Ketika hal tersebut diko­nfirmasi kepada Fauzi Bowo saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Foke tak berse dia untuk memberikan memberikan tang­gapan ataupun komentar.

PENERBITAN ADVIS PLANNING DAN IMB BERNUANSA “SUAP MENYUAP” PENERBITAN SIPPT GUBERNUR DKI TERINDIKASI KINERJA BOBROK

IMB dari bangunan dibawah sutet milik PT Inti Utama Dharma Real Estate (foto:minggus)

Penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI Jakarta saat dijabat oleh Fauzi Bowo (Foke) terhadap PT Inti Utama Dharma Real Estate, yaitu SIPPT pembangunan mall dan fasilitasnya karena posisinya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi (sutet) sangat dipertanyakan, disebabkan SIPPT merupakan surat ijin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanahnya seluas 5.000 M2 atau lebih.

Apakah luas tanah tersebut di atas 5.000 M2 atau tidak, perlu ditinjau kembali terhadap keberadaan mall, apalagi di atas lahan tersebut sudah terlebih dahulu dibangun sutet baru kemudian pembangunan gedung mall.

Adapun penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pemba­ ngunan mall dan fasilitasnya tersebut diterbitkan oleh Dinas P2B DKI berdasarkan advis planning yang diterbitkan Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penerbitan yang bernuansa “suap menyuap”|.

Diduga terjadi sebab akibat berkepanjangan yang berawal dari penerbitan SIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke) ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Bila dasarnya kurang

pas maka akibatnya juga berdampak panjang, karena Dinas P2B dan Dinas Tata Ruang menjalankan program yang kurang pas penerbitannya. Dalam hal ini, Foke diduga tinggalkan “delik perda” terhadap keberadaan SIPPT yang terlanjur diterbitkan, karena alasan pemberian SIPPT tersebut sangat dipertanyakan.

Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, salah seorang warga Jakarta yang kurang berkenan identitasnya ditulis dalam pemberitaan memberikan komentar terhadap pembangunan maal dibawah sutet.

“Penerbitan SIIPT, IMB dan advis planning terhadap pembangunan mall dan fasilitasnya setelah gedung mau rampung menjadi bahan pengkajian disebabkan terindikasi langgar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 maupun SK Gubernur Nomor 955 Tahun 2008 disebabkan dasar penerbitan SIIPT, IMB maupun advis planning penuh dengan teka teki, bila ditinjau dari letak dan keberadaan gedung terhadap sutet. Padahal penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning dari sebuah gedung adalah untuk menegakkan Perda.

Diduga terjadi sebab akibat dan akibat sebab penerbitan SIIPT, IMB maupun advis planning yang ku-

rang tepat terhadap keberadaan gedung” imbuh sumber.

Dampaknya dapat dikatakan menjadi “melawan perda”. Akibatnya satu sisi menegakkan perda tetapi di lain sisi juga melawan perda. Penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning juga terindikasi suap menyuap dan gratifikasi.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya diminta lakukan penyelidikan terhadap keberadaan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terindikasi langgar aturan teknis maupun petunjuk pelaksanaan penerbitan IMB serta diduga terjadi suap menyuap dalam penerbitan IMB dan penerbitan advis planning serta SIPPT mall tersebut. ”Dise babkan pembangunan mall dan fasilitasnya yaitu gedung milik PT Inti Utama Dharma Real Estate dengan posisi mall dan fasilititasnya berada di bawah aliran listrik tegangan tinggi (sutet), tetapi pembangunan mall tersebut memiliki IMB dan adapun penerbitan IMB adalah setelah penerbitan advis planning dari Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta bersama dengan Kepala Dinas P2B DKI Jakarta Bersambung ke hal 08

Dirut PLN ...........................................................................................................dari Hal. 05 tiang P LN yang disalahgunakan, oknum petugas diduga pura pura tidak tahu terkesan “pura pura oneng” terhadap keberadaan penyaluran siaran TV Kabel Ilegal.

PT. MNC SKY Vision (Indovision) sebagai salah satu industri Pay TV (TV Berlang­ganan) yang resmi di Indonesia dan telah mendapatkan hak exclusive dari beberapa pemilik channel provider luar negeri untuk me­nyiarkan dan sekaligus meredistribusikan siaran tersebut kepada masyarakat pelanggannya di wilayah Indonesia. Hak siar secara exclusive pada beberapa chanel Premium, liga Inggris dan liga Eropa sampai saat ini masih resmi dipegang oleh Indovision.

Lebih lanjut Handiomono menegaskan, “Aksi upaya hukum ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku operator TV Kabel Ilegal yang nakal dan masih tetap beroperasi secara illegal, demi terwujudnya supremasi hukum terhadap pelaku pelanggar hukum dengan harapan agar

terjadinya pembenahan dan perbaikan di kemudian hari dengan tidak adanya lagi pencurian siaran” imbuhnya.

Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap pelaku operator TV Kabel Ilegal serta untuk mencegah terjadinya kerugian Negara dari Tarif atas pe­nerimaan Negara bukan pajak, akibat maraknya TV Kabel yang beroperasi tanpa memiliki ijin, diharapkan peran aktif dari instansi terkait, yakni KPI, Kemenkominfo, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ke­menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sangat diharapkan melakukan tupoksinya secara benar dan profesional demi terciptanya penertiban terhadap operator TV Ilegal.

Ketika hal tersebut d­ikon­firmasi kepada pihak PT PLN, Sampurno Marnoto selaku Staf Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, menjawab konfirmasi, “Sehubungan dengan surat Bapak, Nomor: 1127/ Kf-RBN/2012 tanggal 27 Agustus 2012

perihal konfirmasi dan atau klarifikasi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:1.Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan balasan surat ini, sekaligus pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang telah disampaikan” Kedua: Untuk menindaklanjuti informasi ini, mohon dapat disampaikan kepada kami titik-titik lokasi penggunaan tiang-tiang listrik PLN dimaksud di Batam, Surabaya dan Tangerang.

“Ketiga: Sebagai informasi penataan dan penertiban pemanfaatan asset ketenagalistrikan PT PLN (Persero) untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) dikelola sepenuhnya oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT Indonesia Comnets Plus (ICON+). Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih” tandas Sampurno Marnoto dalam suratnya. (Polman/STR)

Sambungan 8 EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Jokowi Diharapkan........................................................................................................................dari Hal. 07 diminta untuk lakukan cek dan recek maupun pe ngkajian terhadap penerbitan adv is planning dan IMB gedung tersebut, karena peruntukannya lahan juga dipertanyakan” ujar sumber RBN. Terkait dengan penerbitan IMB Nomor 5310/IMB/2011 yaitu objek Mall dan Fasilitasnya, atas nama PT Inti Utama Darma Real Estate, dengan spesifikasi 5 (lima) lapis dan 1 (satu) basement di Jl. Raya Kalimalang Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, penerbitan IMB tersebut dipertanyakan apa sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur penerbitan IMB serta advis planningnya, sangat dipe rtanyakan ke be radaannya. Patut diduga terjadi konspirasi dan suap menyuap sehingga IMB dan advis planning tersebut dapat diterbitkan, ujarnya.

“Se suai dengan Pe rda Nomor 7 Tahun 2010 tentang

bangunan gedung, sebelum IMB Nomor 5310/IMB/2011 diterbitkan, penerbitan IMB dan penerbitan advis planningnya sudah melalui survei lapangan dan telah melewati penelitian secara fakta dan yuridis, sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah hukum DKI Jakarta, dan keberadaan mall tersebut juga tealah terlebih dahulu disetujui oleh Gubernur DKI. Tetapi setelah dilihat kondisi sekarang, menimbulkan pertanyaan bagi orang yang melihat dan mengerti, bagaimana itu keberadaan mall di bawah sutet memiliki IMB. Keberadaan gedung mall yang sedang dibangun, posisi ge dungnya te rlalu de kat dengan kabel tegangan tinggi yang dapat mengganggu keamanan dan ke se lamatan penghuni gedung nantinya.

Supaya terciptanya keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, selayaknya bangunan mall tersebut dibangun berapa lapis dan basementnya berapa lapis,

sebaiknya dilakukan pengkajian ulang oleh Gubernur DKI Jakarta, demi keindahan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tandasnya.

Menanggapi keberadaan pembangunan mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat kabel tegangan tinggi (sutet), Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang DKI Jakarta, Ir. M Agus Subandono, MPM dalam menjawab surat konfirmasi terkait penerbitan advis planning terhadap PT Inti Utama Dharma RE membantah indikasi pelanggaran, bahwa dalam penerbitan advis planning tersebut sudah be nar dan te lah mengacu pada prosedur yang berlaku.

Dalam isi suratnya Nomor 271/073.7 tgl 12 April 2012 untuk menjawab surat konfirmasi dari Kantor Be rita RBN, Kadis Tata Ruang DKI menyampaikan: 1. Telah diterbitkan Ketetapan Rencana Kota (KRK/Advis Planning) atas nama PT Inti Utama Dharma Real Estate pada

lokasi dimaksud dengan nomor: 0446/GSB/JT/VII/2009.

2. Ketetapan Rencana Kota/ Advis Planning dimaksud diterbitkan oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. 3. Sesuai dengan Pedoman Detail Teknis Ketatakotaan tentang Bangunan Tipe Tunggal, jarak bebas antara massa bangunan dengan jaringan tegangan tinggi listrik adalah 20 meter dari as jaringan te gangan tinggi listrik. 4. Untuk hal keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang tidak berkaitan langsung dalam tugas pokok dan fungsinya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Foke kurang berkenan memberikan tanggapan, sedangkan Kepala Dinas P2B serta Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, dengan tembusan surat ke pemilik bangunan, satupun surat konfirmasi belum me ndapatkan hasil konfirmasi.

P2T JAKUT DIDUGA PALSUKAN PETA

FOKE KURANG MAMPU SELESAIKAN DELIK TANAH MARUNDA

Mantan Gubernur DKI, Fauzie Bowo

Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzie Bowo (Foke) dinilai kurang mampu untuk menjalankan tupoksinya ketika menjabat Gubernur DKI te rkait de lik maupun permasalahan tanah Marunda Jakarta Utara (Jakut), disebabkan sejak menjabat wakil gubernur (wagub) dan sampai jabatannya se laku Gubernur DKI sele sai, delik pertanahan tersebut menjadi delik tinggal delik, dan janji juga tinggal janji, karena tidak ada realisasi dari hasil pertemuan dan musyawarah yang disposisinya diberikan Foke kepada stafnya supaya tanah tersebut diselesaikan secara mufakat terindikasi “omdo” (omong doang, red).

Hal itu disampaikan oleh sumber RBN yang meminta supaya identitasnya jangan ditulis dalam berita Minggu lalu di Jakarta memberikan komentar terkait tanahnya yang sudah BKT sebagian dan sebagian lagi sudah terbit sertifikat atas nama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Sumber menambahkan, terkait dengan tanah Marunda atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 seluas 1,8 Hektar Alamat Kampung Kebon Kelurahan Marunda RT 007 RW 01 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dimana sampai saat ini ganti rugi atas tanah tersebut belum diselesaikan walaupun tanah tersebut sudah menjadi sungai BKT (banjir kanal timur). Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakut selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) diduga mempersulit dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal sehat, ujarnya.

Sesuai dengan surat Seko Jakut Nomor 6697/1.711.1 tanggal 5 Oktober 2011 yang menyarankan supaya ahli waris Wasim bin Dadjad mengajukan gugatan klaim kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN), padahal yang menggunakan tanah adalah Pemda DKI Jakarta melalui P2T Jakut dan tanah tersebut sudah menjadi BKT. Diduga terjadi pemalsuan peta oleh oknum oknum di P2T disebabkan adanya perbedaan data di dalam peta lama dan peta baru. Dalam peta baru P2T tahun 2009 tanah atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 tidak terdaftar, se dangkan pe ta P 2T tahun 2005 ada terdaftar, sesuai dengan peta di Kecamatan Cilincing, pe ta di Kantor P ertanahan Jakarta Utara maupun di Pe ta D inas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Disinyalir terjadi pemalsuan dan penipuan data serta pe nyalahgunaan jabatan ole h oknum oknum di P2T Jakarta Utara. Dalam hal ini Jokowi selaku Gubernur DKI yang baru dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta supaya menindak tegas jajarannya yang terlibat dengan pemalsuan peta, tandasnya.

Pada hasil risalah rapat di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Desember 2011 lalu, bahwa rapat telah disimpulkan supaya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta membuat surat ke P2T Jakarta Utara untuk diajukan pembayaran kepada ahli waris. Tetapi, setelah ditelusuri kembali kepada Biro Hukum DKI terkait hasil rapat, terjadi sebab akibat yang diduga “aneh bin aneh” yaitu surat “Hasil Rapat” tidak dibuatkan ke P2T Jakut dan malah disarankan supaya ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tergugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Dalam hal ini, P2T Jakut bersama sama dengan PT KBN terindikasi “rampok” tanah masyarakat dan lakukan “pembodohan” terhadap masyarakat disebabkan tanah masyarakat sudah menjadi BKT tanpa mendapat ganti rugi atas tanahnya. P2T juga

diduga merugikan negara karena membuat rapat dengan anggaran dari negara, tetapi hasil rapat tersebut tidak direalisasikan tetapi menyarankan supaya masyarakat membuat gugatan kepada pihak ketiga yaitu PT KBN. Sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 050609-05.2002 kepada Ke pala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 9 Juli 2002 yang memberikan informasi, bahwa SK KINAG Nomor 206/VIII-D/ 51/1965 tanggal 16 Maret 1965, atas nama: Anang, Atja As, A. Suhara, Tarta, Bibin, Mastra, Tjotjo, Sutisna, D. Hidayat, Utja, Isti Komah, Marta, Me ang, Roup, Djanan dan SK KINAG Nomor 134/VIII-D/ 51/1964 tanggal 10 Desember 1964 atas nama: Sumajo, Noto dan SK KINAG Nomor 47/ VIII/Insp-C/51/1964 atas nama Emad tanggal 21 September 1964 terdaftar di dalam BUKU PENGELOMPOKAN PENERIMA RED ISTRIBUSI TANAH PERDESA KABUPATEN BEKASI (Buku A).

Setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata lokasi yang yang dimaksud yang semula secara administrasi berada di Desa Segaramakmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dan sekarang sudah berada dalam wilayah DKI Jakarta.

Sehubungan dengan surat dari Direktur Utama PT KBN kepada ahli waris untuk menjawab suratnya, “1. Bahwa lokasi tanah tanah yang saudara maksudkan tidak mempunyai bukti alas hak yang kuat, dan tidak jelas keberadaannya, baik dalam batas batas, lokasi maupun bloknya. 2.

Tanah milik P T Kawasan Be rikat Nusantara (Persero) seluruhnya te lah memiliki sertifikat HPL, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kodya Jakarta Utara, dimana pembebasannya dilakukan oleh Panitia IX yang terdiri dari unsur Kantor Walikota Jakarta Utara, Kantor BPN Jakarta Utara, Kecamatan dan Kelurahan.

Selain itu pe ne rbitan sertifikat HP L dimaksud telah melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku dan didahului de ngan penelitian yuridis dan fisik terhadap tanah tersebut. 3. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka permohonan ganti rugi yang saudara ajukan adalah tidak beralasan dan tidak dapat kami proses, karena kami telah membebaskan tanah tersebut melalui Panitia IX”.

Demikian isi surat Direktur Utama PT KBN, Raharjo Arjosiswoyo kepada Ahli waris. Terkait dengan surat Direktur Utama PT KBN tersebut, disinyalir Jajaran Pemda DKI Jakarta “sekongkol” untuk perdaya masyarakat terkait tanahnya yang tidak dapat diselesaikan se suai perintah Gubernur DKI tetapi malah disuruh untuk berperkara kepada PT KBN. Sehubungan dengan surat KESEPAKATAN PEMBATALAN atas perjanjian dasar antara TNI Angkatan Laut dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (d/h PT Pusat Pe rkayuan Marunda) tentang tukar menukar (Rutlslag) Tanah/ Bangunan TNI AL di Marunda Jakarta Utara Nomor BA/ 09/II/2001/Faslan/ 04/PJ/DIRUT/II/ 2001, dan Surat Direktur Operasi PT KBN, Soetrisno, SE bahwa “Tanah tanah tersebut sudah dibebaskan oleh PT KBN dalam rangka proses rutlslag dengan pihak TNI AL untuk pembangunan Pangkalan KOLINLAMIL.” Diduga PT KBN menyalahgunakan/mengunakan nama TNI AL dan Panitia IX untuk lakukan dugaan “perampokan” terhadap tanah masyarakyat dan kurang menjaga nama baik instansi pemerintah, ujarnya.

Pemberian dasarhak sertifikat HPL kepada PT KBN juga dipertanyakan dari mana dasar alas haknya dan SIPPT atas tanah tersebut diterbitkan pada masa siapa menjabat Gubernur DKI, sangat dipertanyakan.

Dalam hal ini jajaran pertanahan juga harus bertanggung jawab, baik Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Ke pala Kantor Pe rtanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tandas sumber.

Ketika haltersebut dikonfirmasikepada Fauzie Bowosaat menjabatGubernurDKI Jakarta dengan Nomor surat 192/Kf-SK/12 tanggal 16 Februari 2012, Fauzie Bowo belum bersedia memberikan komentar terkait tanah tersebut.Sedangkan salah seorang Staf Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Jakut yang tak berkenan namanya ditulis dalam berita membenarkan, “Memang….. aneh… ada sertifikat dapat terbit tanpa memiliki dasar girik” tandasnya.

Bersambung ke hal 09

Lampiran Berita

9

EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Jokowi Diharapkan....................dari Hal. 08 KEJATI DKI DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN SYAHRUL EFFENDI DIDUGA PERKAYA DIRI KETIKA MENJABAT WALIKOTA JAKSEL dijabat Syamsudin Noor sesuai dengan prosedur atau atu- Kendaraan Dinas O­p­erasional “BOROK WARISAN” BUKAN TANGGUNG ketika menjawab surat konfirmasi dengan ran yang berlaku mulai dari proses melalui bengkel-bengkel yang telah membantah keras, bahwa Syahrul perencanaan dengan pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Badan ndi tidak ada me lakukan di lapangan. Secara bertahap dan Pengelola Keuangan Daerah ProJAWAB SOTAR HARAHAP Effe korupsi, padahal ketika indikasi berjenjang bahwa proses sudah vinsi DKI Jakarta.

Disebabkan indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi terindikasi dilakukan oleh Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jakarta Selatan menjadi “bo­rok warisan”, dan terjadinya “bo­rok warisan” tersebut di­du­ga juga setoran kepada Foke ketika menjabat Gu­bernur DKI Jakarta. Aki­ batnya disinyalir ter­jadi “setor dan menyetor” disebabkan sama sama “doyan duit”.

Kelihaian penyelidikan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan perkaya diri oleh Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jaksel sangat di­nantikan demi terwujudnya supremasi hukum, disebabkan indikasi perkaya diri oleh Syahrul Effendi tersebut disinyalir memiliki hubungan erat dengan “setoran” terhadap Foke.

Akibatnya, walaupun terindikasi perkaya diri, tetapi setelah menjabat Walikota Jaksel, kemudian Syahrul Effendi masih juga diangkat menjadi Deputi di Jajaran Gubernur DKI. Indikasi “borok warisan” tersebut merupakan tanggung jawab Syahrul Effendi selaku penanggung jawab anggaran dan bukan tanggung jawab Sotar Harahap selaku bawahan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap atasannya.

Sampai masa jabatan Foke berakhir, Foke terkesan lakukan pembiaran terkait indikasi “borok warisan” tersebut. Adapun “borok warisan” seperti dibiarkan disebabkan adanya aliran dana yang disinyalir ikut dinikmati oleh Fauzi Bowo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Akibatnya, penegakan supremasi hukum di wilayah hukum DKI Jakarta khususnya terkait indikasi “borok warisan” Syahrul Effendi terkesan “status quo” dan disinyalir terjadi peristiwa dibalik peristiwa, dan Syamsudin Noor selaku Seko Jaksel ketika itu lakukan pembantahan keras terkait indikasi korupsi Syahrul Effendi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsudin Noor sendiri belum menjabat sebagai Seko Jaksel, dan saat ini Syamsudin Noor sudah menjabat Wakil Walikota Jakarta Selatan.

Mantan Walikota Jaksel Syahrul

Effe ndi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek dengan indikasi mark up, setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan dengan Nore k 5.2.1.01.01 dan setoran dari kegiatan lainnya. Maupun dari indikasi “upeti” pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Jaksel. Harta kekayaan Syahrul Effendi perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya ada yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan uang negara yang mengakibatkan ke rugian negara.

Selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, Syahrul Effendi terindikasi “do­yan setoran” dan “doyan du­it” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masya­rakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena se­marak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor untuk merugikan Ne gara maupun masyarakat.

Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” ketika menjabat Walikota Jaksel bila dibandingkan dengan li­ma walikota lainnya di wi­layah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi terkesan ku­rang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi.

Penuturan tersebut disampaikan sumber RBN yang ti­dak ber­ kenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Ja­karta baru baru ini.

Se laku pe jabat pe me rintah, Syahrul Effendi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif untuk antisipasi dan membasmi korupsi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku sistem setor dan se toran. D iduga Syahrul perkaya diri ber­sama dengan kro­ ninya. M­e­reka seperti pelesetkan a­manah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber.

Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri serta terindikasi “selingkuh terhadap negara” terkait dengan indikasi setoran setoran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan.

Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum demi terciptanya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih maupun transparan.

Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning service terindikasi sudah diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/ 2003 serta Perpres perubahannya.

Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara.

Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya, tandas sumber.

Syahrul Effendi disinyalir perkaya diri dari hasil melakukan mark up te rhadap honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan nomor rekening 5.2.1.01.01 senilai miliaran rupiah yang sampai saat ini belum dapat tersentuh hukum.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Syahrul Effendi saat menjabat Walikota, Sekretaris Kota Jaksel

korupsi tersebut terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel.

Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Syamsuddin Noor “berani” membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Effendi, seolah olah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau ikut melihat dan atau menyaksikan se hingga dari surat bantahan tersebut, seolah olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil penyidik bahwa indikasi korupsi tersebut tidak benar, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi selaku Walikota dengan tembusan surat Seko ketika itu. Syamsudin Noor diduga lindungi indikasi korupsi Syahrul Effendi.

Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersurat dengan jelas, menanggapi surat Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 September 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp 143.799.000.

000,- dan total re ke ning Rp 135.983.149.600,- dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.

400,- dapat kami jelaskan bahwa Anggaran Kegiatan maupun total Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi.

Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan

dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pelaksanaan di lapangan diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pencairan dilakukan se suai dengan aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23 tahun 2008 sistem kontraknya me nggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak kegiatan tersebut masih tanggungjawab pihak Penyedia Jasa.

Bahwa perawatan Mobil Dinas tahun anggaran 2008, 2009, 2010 diduga terjadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan kecil telah diatur oleh Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 bahwa Se rv ice Kendaraan bermotor dinas operasional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 10 kali dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari per­ka­lian jenis service, jumlah bulan de ngan patokan harga service yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khu­sus Ibukota Jakarta. Adapun perbaikan

Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendy, SH, MM terindikasi perkaya diri dari setoran setoran, hal ini tidak benar sama sekali, bahwa semua kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur, kegiatan yang dipihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

“Berkembangnya opini bahwa rehab Rumah D inas Walikota Jakarta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak se pihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih” ujarnya dalam surat jawaban.

Adapun keberadaan surat jawaban konfirmasi dibuat de ngan tembusan surat kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan.

Ketika dikonfirmasi kembali, apakah Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas indikasi korupsi Syahrul Effendi, karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsuddin Noor belum menjabat sebagai Seko Jaksel, namun Syamsuddin Noor sangat sulit untuk ditemui.

Di lain sisi, saat indikasi “borok warisan” tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada Syahrul Effendi selaku Deputi Gubernur dengan tembusan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Syahrul Effendi belum bersedia memberikan komentar demi terwujudnya keterbukaan informasi publik. (Rodeo/Polman/ Minggus/W. Hutagalung)

ANGGARAN TAHUN 2010 TERINDIKASI KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME DAN GRATIFIKASI OLEH SYAHRUL EFFENDI KETIKA MENJABAT WALIKOTA JAKARTA SELATAN Anggaran Tahun 2010 Terindikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi oleh Syahrul Effendi Ketika Menjabat Walikota Jakarta Selatan dan Sotar Harahap Saat Me njabat Kabag Umum Penelitian/Pengujian dan Pengesahan Pertanggungjawaban Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan 89.177.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.874.000,00 - Belanja Fotocopy 59.339.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.964.000,00 Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Adm Jakarta Selatan Tahun 2011 85.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00 - Belanja Makanan dn Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00 Penyusunan Perubahan Anggaran Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 2010 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Surat Penyediaan Dana 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.000.000,00 Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Asisten Perekonomian dan Administrasi 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 - Belanja Fotocopy 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 Pengembangan Wawasan Bidang Administrasi and Keuangan 75.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 5.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 - Biaya Kepesertaan 15.000.000,00 - Uang Saku/Transport 10.000.000,00 Pengamanan Pasca Penertiban Jakarta Selatan 2.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 24.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6.000.000,00 - Belanja Penjilidan 12.000.000,00

- Belanja Fotocopy 24.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.654.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 250.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 30.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 50.000.000,00 - Belanja Penjilidan 30.000.000,00 - Belanja Fotocopy 300.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 80.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 80.000.000,00 - Belanja sewa Sound System 40.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 980.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Koordinasi Pemerintah Kota Jak-Sel dengan Organisasi Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan serta Lembaga Pendidikan 493.400.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 15.000.000,00 - Belanja Pelayanan Santunan Sosial 0,00 - Belanja Cetakan Umum 35.000.000,00 - Belanja Fotocopy 25.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja sewa Sound System 3.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 200.000.000,00 Pelaksanaan Tutup Buku Setko. Adm. Jakarta Selatan 86.300.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.364.000,00 - Belanja Fotocopy 14.736.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 34.200.000,00 Cleaning Service Bassment I, II Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 177.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 1 dan 2 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 430.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.575.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 392.725.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 3 s/d 5 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

- Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Cleaning Serv ice Lantai 10 s/d 13 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Cleaning Serv ice Lantai 14 s/d 17 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Cleaning Service Blok I Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Cleaning Service Blok II Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Cleaning Service Blok III Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.500.000,00 4.000.000,00 459.000.000,00 1.000.000,00 630.000.000,00 32.440.000,00 8.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 582.060.000,00 1.000.000,00 650.000.000,00 33.150.000,00 8.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 601.350.000,00 1.000.000,00 650.000.000,00 33.150.000,00 8.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 601.350.000,00 1.000.000,00 275.000.000,00 15.700.000,00 4.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 248.300.000,00 1.000.000,00 250.000.000,00 14.250.000,00 4.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 224.750.000,00 1.000.000,00 250.000.000,00 14.250.000,00 4.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 224.750.000,00 1.000.000,00

Cleaning Service Blok IV Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok V Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 330.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 300.850.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Plaza dan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Halaman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Rumah Dinas Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Cleaning Service Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00

Bersambung ke hal 10

. 01

Lampiran Berita 10 EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Jokowi Diharapkan...................................................................................................dari hal. 09 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Taman Waduk Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Potnisasi di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengharum Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap B JL. Prapanca Raya No. 9 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Jakarta Selatan - Belanja Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik Evaluasi dan Koordinasi Tertib Administrasi Ketatausahaan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi - Belanja Penjilidan - Belanja Fotocopy - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Uang Saku/Transport Peningkatan Kinerja Operasional Induk Tata Usaha dan Cabang Tata Usaha di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi - Belanja Cetakan Khusus - Belanja Fotocopy - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Uang Saku/Transport Penataan, Penyusutan dan Perawatan Arsip Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi - Belanja Cetakan Khusus - Belanja Penjilidan - Belanja Fotocopy - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai - Uang Saku/Transport Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan RKA, DPAdan Laporan Kinerja - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Fotocopy - Belanja Sewa Tempat - Belanja Sewa Komputer dan Printer - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan Koordinasi Antara Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Instansi Terkait - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Fotocopy - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Monitoring Gaji, SPP, SPM Giro - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Fotocopy - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pembinaan Bendaharawan - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Fotocopy - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pelaksanaan Operasional Tim Pertimbangan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Penjilidan - Belanja Fotocopy - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai - Belanja Modal Pengadaan Printer Peningkatan Bidang Perbendaharaan dengan Instansi Terkait - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Fotocopy - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pelaksanaan Kegiatan Operasional Belanja Pegawai - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Fotocopy - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

500.000,00 43.000.000,00 500.000,00 100.000.000,00 6.150.000,00 2.600.000,00 300.000,00 500.000,00 89.950.000,00 500.000,00 300.000.000,00 16.775.000,00 5.600.000,00 500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 270.625.000,00 1.000.000,00 300.000.000,00 16.775.000,00 5.600.000,00 500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 270.625.000,00 1.000.000,00 450.000.000,00 23.580.000,00 7.600.000,00 500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 411.320.000,00 1.000.000,00 7.200.000.000,00 1.650.000.000,00 1.900.000.000,00 3.650.000.000,00 50.000.000,00 10.350.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 800.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 16.850.000,00 4.000.000,00 150.000.000,00 17.250.000,00 4.000.000,00 13.530.000,00 2.620.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 14.600.000,00 10.000.000,00 68.000.000,00 250.000.000,00 20.250.000,00 8.000.000,00 27.000.000,00 24.000.000,00 11.750.000,00 33.000.000,00 7.500.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 50.500.000,00 8.000.000,00 100.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.500.000,00 100.000.000,00 19.390.000,00 20.646.000,00 59.964.000,00 53.483.000,00 7.200.000,00 26.286.000,00 9.813.000,00 10.184.000,00 77.361.000,00 41.127.000,00 400.000,00 11.362.000,00 22.822.000,00 1.650.000,00 57.562.000,00 11.011.000,00 13.263.000,00 33.288.000,00 100.000.000,00 19.924.000,00 36.452.000,00 43.624.000,00

Penerapan Sistem Pencairan SPM Giro 373.900.000,00 - Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 149.850.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.560.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 41.226.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00 - Belanja Pengadaan Komputer Mainframe/Server 100.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyediaan Penunjang Kegiatan Rutin dan Rapat-rapat Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Sarana Penyedia Tenda, Kursi dan Sound System Kegiatan Operasional Kerumahtanggaan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 75.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 100.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 25.000.000,00 Peninggian Pagar Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Pagar Tanaman 132.050.000,00 Pemeliharaan Building Management System (BMS) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 91.000.000,00 Pemeliharaan Pengolahan IPAL Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) 45.665.000,00 Peme liharaan Jam Dinding Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 30.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00 - Belanja Pemeliharaan Jam Dinding/Meja 26.965.000,00 Penyediaan Kelengkapan Kamar Mandi di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00

- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 47.940.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 Peremajaan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Taman dan jalur Hijau 88.250.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional (Perbaikan, Service Besar dan Kecil) 2.930.794.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 1.326.686.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck 417.296.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 729.238.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 457.574.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Bermotor (KDO-BBM) 3.458.312.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.920.000,00 - Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 2.873.660.000,00 - Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 564.732.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan KDO (Perpanjangan STNK) 50.824.000,00 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.824.000,00 Pelaksanaan Pengamanan Dalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Jabatan Walikota Jakarta Selatan 1.760.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.699.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.780.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.520.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Atribut Petugas Pengamanan Dalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 89.400.000,00 Pelaksanaa Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Kota Administrasi Jakarta Selatan 159.371.400,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.318.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.500.200,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00 - Belanja Penjilidan 902.000,00 - Belanja Fotocopy 4.312.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.339.200,00 Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bidang Tatapraja Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.200,00 - Belanja Penjilidan 690.000,00 - Belanja Fotocopy 1.230.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13.072.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan 176.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.679.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.496.000,00 - Belanja Penjilidan 10.145.000,00 - Belanja Fotocopy 6.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.480.000,00 Persiapan Kegiatan Pekan Panutan PBB Kota Administrasi Jakarta Selatan 82.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.999.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00 - Belanja Cetakan Khusus 12.250.000,00 - Belanja Penjilidan 900.000,00 - Belanja Fotocopy 3.045.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.805.400,00 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Bendara Pengeluaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 120.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 49.970.000,00 - Belanja Cetakan Umum 10.030.000,00 - Belanja Fotocopy 60.000.000,00 Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Petugas Penatausahaan Keuangan 106.832.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.651.000,00 - Belanja Fotocopy 9.581.000,00 - Belanja Sewa Tempat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00 - Uang Saku/Transport 8.000.000,00 Cleaning Service I s/d III Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 Cleaning Service IV s/d VI Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 Cleaning Service VII s/d X Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 647.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Sistem Pengendalian Program dan Anggaran 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 24.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Internet 12.000.000,00 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi dan Inventarisasi/Penegasan Batas Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.214.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.961.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 425.000,00 - Belanja Penjilidan 7.480.000,00 - Belanja Fotocopy 1.260.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.660.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Pendudukan, Monografi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan 36.637.500,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 14.457.300,00 - Belanja Penjilidan 1.064.000,00 - Belanja Fotocopy 596.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.520.000,00 Paparan Kantor Walikota Jakarta Selatan 60.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Otda Bagi Pengurus Rt/Rw 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 Sosialisasi Sadar Kebersihan di Lingkungan Bagi Rt/Rw 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 - Belanja Fotocopy 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 Pembinaan Penanganan Pengaduan Masalah Hukum Bagi Rt/Rw 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 - Belanja Fotocopy 35.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.000.000,00 Penyuluhan Sadar Hukum Generasi Muda 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi otonomi Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan Ibadah Haji 160.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur Pemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 1.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00

- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Instalasi Travo dan Cubicle Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9

934.000.000,00

-

9.600.000,00 4.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 179.900.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik

Pemeliharaan Lift Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator

200.000.000,00

990.000.000,00 46.400.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 925.100.000,00

Pemeliharaan Gondola dan Pembersihan Gedung Luar (CS) Lantai 1 s/d 16 Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 25.600.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 16.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.375.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.200.000,00 Monitoring Usaha Industri di Jakarta Selatan 145.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.216.600,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 20.405.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.718.400,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Flora dan Fauna(FLONA) Tahun 2010 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.722.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 8.015.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.620.000,00 - Belanja Sewa Alat Kesenian 13.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.712.500,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 Pelaksanaan Monitoring Produk Unggulan Daerah (PUD) di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.633.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 18.561.500,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.365.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.400.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan Berkala Bidang Perekonomian 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.216.000,00 - Belanja Penjilidan 1.800.000,00 - Belanja Fotocopy 19.909.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.770.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 Pelaksanaan Monitoring Transportasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.363.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 24.944.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Monitoring Ketenagakerjaan Usaha Kecil Menengah dan PMA di Jakarta Selatan 205.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 22.135.950,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.610.000,00 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 23.007.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 52.181.250,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Kepariwisataan di Jakarta Selatan 275.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 30.080.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.580.000,00 - Belanja Fotocopy 33.300.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.720.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Bidang Perekonomian 130.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.280.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.729.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 19.293.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.572.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.125.000,00 Operasional Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi di Jakarta Selatan 222.208.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.512.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.390.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 29.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 65.206.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV 0,00 Pembinaan Program Pelayanan Publik Kecamatan 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.620.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 22.464.200,00 - Belanja Penjilidan 3.600.000,00 - Belanja Fotocopy 1.715.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 57.702.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.290.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.713.500,00 - Belanja Cetakan Khusus 11.000.000,00 - Belanja Fotocopy 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.698.500,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta dan HUT RI di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.500.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 5.000.000,00 - Belanja Sewa Level/Panggung 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 970.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 87.350.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 7.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.000.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Sarana Keprotokol Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 93.900.000,00 Operasional Keprotokol Dalam Rangka Penyelenggaraan Resepsi Dan Pene rimaan Kunjungan TamuDi Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir 40.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 21.8850.000,00 - Belanja Fotocopy 7.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.975.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Layanan Publik Kota/ Kabupaten Administrasi 128.963.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.683.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.688.500,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8.000.000,00

- Belanja Cetakan Umum 23.850.000,00 - Belanja Penjilidan 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.341.500,00 Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap 9 Unit Kerja dan 3 Sekolah Kota Administrasi Jakarta Selatan 1.100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.412.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 8.000.000,00 - Belanja Sertifikasi 1.076.125.000,00 - Belanja Penjilidan 1.000.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 282.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Penyediaan Pengadaan Meubelair Gedung Sayap Belakang Kiri dan Kanan JL. Prapanca Raya No. 9 24.360.408.100,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.510.408.100,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.050.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.180.200.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Lemari 1.300.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 300.000.000,00 Pengadaan Elektrik (Sound System) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sound System 283.000.000,00 Pengadaan Komputer dan Printer di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 93.700.000,00 Pengadaan Laptop di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 35.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 32.380.000,00 Pengadaan Papan Nama Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Pengadaan Sofa dan Kursi Tamu Ruangan Pimpinan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sofa 93.700.000,00 Pengadaan Penunjuk Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Penyediaan Karpet Mesjid dan Musholla Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Tong Sampah 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Vertikal Blind Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden 479.000.000,00 Pembuatan Partisipasi Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 1.500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan 933.000.000,00 Pelaksanaan dan Pengawasan larangan Merokok di Ruang Kerja di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 282.500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 Penyediaan Konsumsi Tamu dan Para Pejabat Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 300.000.000,00 Operasional Bendahara Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 125.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 50.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 150.000.000,00 Pendataan, Inventaris dan Pengamanan Aset Pemda di Lingkungan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 110.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.650.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.000.000,00 - Belanja Bahan Peraga 20.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 14.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 29.950.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 168.000.000,00 - Uang Saku/Transport 180.000.000,00 Penyediaan Surat Kabar dan Majalah untuk Para Pejabat di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Surat Kabar/Majalah 75.000.000,00 Pelaksanaan Penggandaan Surat-surat Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 75.000.000,00 Operasional Petugas Pengawalan Para Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 48.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kelengkapan dan Kelayakan Fasilitas Gedung Bertingkat dan Pusat Perbelanjaan 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.336.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 21.544.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 42.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 51.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bangunan Menara Telekomunikasi 260.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.840.000,00

Bersambung ke hal 11

Lampiran Berita

11

EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Jokowi Diharapkan..................................................................................................dari hal. 10 - Belanja Alat Tulis Kantor 29.816.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 13.144.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 66.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Monitoring dan Pemantauan Pembangunan Utilitas 140.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.771.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 7.819.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bidang Pe mbangunan 260.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.160.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.930.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.430.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.476.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.865.000,00 - Belanja Penjilidan 1.440.000,00 - Belanja Fotocopy 3.479.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.610.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.196.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.969.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.300.000,00 - Belanja Penjilidan 480.000,00 - Belanja Fotocopy 7.555.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Organisasi Kemasyarakatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.490.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.969.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.300.000,00 - Belanja Penjilidan 800.000,00 - Belanja Fotocopy 7.341.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring TPUKS Jakarta Selatan 149.925.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.772.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.302.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 47.175.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Kesehatan 70.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.930.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.166.500,00 - Belanja Fotocopy 1.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.250.000,00 Pelaksanaan Monitoring Keluarga Berencana 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.810.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.814.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.090.000,00 - Belanja Penjilidan 360.000,00 - Belanja Fotocopy 1.326.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 27.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Sosial 149.950.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.432.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.805.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.660.500,00 - Belanja Penjilidan 100.000,00 - Belanja Fotocopy 10.273.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.240.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.240.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 17.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.700.000,00 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.144.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.085.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.205.000,00 - Belanja Penjilidan 300.000,00 - Belanja Fotocopy 6.986.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.820.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 Koordinasi Asisten Kesmas Sekko Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.576.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.770.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.250.000,00 - Belanja Penjilidan 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 12.164.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 600.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kota Sehat 149.900.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.497.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.777.500,00 - Belanja Fotocopy 2.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.400.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Gerakan Jum’at Sehat 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.672.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.154.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.216.500,00 - Belanja Fotocopy 2.062.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.960.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.375.000,00 Koordinasi Penanganan Sengketa Hukum Dengan Instansi Terkait 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.367.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Tekonilogi Informasi 13.525.000,00 - Belanja Penjilidan 2.595.000,00 - Belanja Fotocopy 38.013.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Rakor Wakil Camat dan Instansi Terkait 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.998.300,00 - Belanja Penjilidan 300.000,00 - Belanja Fotocopy 1.496.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.152.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.053.500,00 Koordinasi MUSPIKO Jakarta Selatan 1.150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 250.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 250.000.000,00 Pelaksanaan Operasional Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.030.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.542.400,00 - Belanja Registrasi/Keanggotaan 70.000.000,00 - Belanja Penjilidan 2.125.000,00 - Belanja Fotocopy 702.600,00 - Belanja Sewa Tempat 7.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 50.000.000,00 Penyelenggaraan Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI 553.800.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.638.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 373.800.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 17.188.600,00 - Belanja Penjilidan 480.000,00 - Belanja Fotocopy 1.994.600,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.698.800,00 Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyediaan Bahan/Data Pemetaan Wilayah Kota/Ke camatan Dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.280.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 36.124.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 5.850.000,00

- Belanja Penjilidan 746.000,00 - Belanja Fotocopy 5.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.400.000,00 Pelaksanaan Evaluasi dan Pendataan dalam Rangka Potensi Wilayah Kota/Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.960.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 15.431.000,00 - Belanja Penjilidan 4.185.000,00 - Belanja Fotocopy 9.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.024.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.000.000,00 Pelaksanaan Monitoring Juru Pemantau Jentik di Kota Administrasi Jakarta Selatan 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.824.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.640.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.464.000,00 - Belanja Fotocopy 2.637.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.040.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.770.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.625.000,00 Pelaksanaan Audiensi Bidang Kesejahteraan Sosial 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.988.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.175.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.360.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 6.122.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 25.355.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 53.000.000,00 Pembinaan Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa SLTA 125.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.938.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 816.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 3.306.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.940.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 54.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 30.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.000.000,00 Pembinaan Guru-Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.242.500,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6.000.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.000.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 10.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 11.757.500,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.000.000,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.000.000,00 Pembinaan Tentang Perpustakaan Bagi Ketua OSIS SLTP 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.242.500,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6.300.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.442.100,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 4.800.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.380.000,00 - Belanja Cetakan Umum 8.757.500,00 - Belanja Penjilidan 4.500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.877.900,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.000.000,00 Koordinasi Dengan Dewan Pendidikan di Bidang Pendidikan 100.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.600.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.011.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.035.000,00 - Belanja Penjilidan 125.000,00 - Belanja Fotocopy 3.560.900,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.869.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 800.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Bidang Pendidikan dan Perpustakaan 80.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 7.526.700,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 15.742.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.100.000,00 - Belanja Penjilidan 2.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.894.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.736.800,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 2.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan White Board 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 2.000.000,00 Pelaporan dan Evaluasi Saran dan Prasarana Bidang Pendidikan dan Perpustakaan 70.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 7.727.300,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.950.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.322.700,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Saresehan Ulama dan Umaro 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.395.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.600.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.320.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.330.000,00 - Belanja Penjilidan 250.000,00 - Belanja Fotocopy 2.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 69.205.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan STQ dan MTQ Tingkat Kota Jakarta Selatan 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.955.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 116.800.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.240.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 9.660.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan 42.000.000,00 - Belanja Penjilidan 570.000,00 - Belanja Fotocopy 4.300.000,00 - Belanja Sewa Gedung 50.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 0,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 78.875.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 50.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Ramadhan 1431 H/2010 M 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.632.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.840.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.610.000,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.068.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Syawal 1431 H/2010 M 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.282.500,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.337.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.517.500,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Jum’at 105.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.146.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.687.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 3.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 71.004.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Tempat Ibadah 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.816.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.917.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 4.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.104.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.050.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Tempat Ibadah 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.816.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.917.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 4.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.104.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.050.000,00 Pendataan Tempat dan Fasilitas Olah Raga 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.735.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.428.700,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 707.000,00 - Belanja Penjilidan 100.000,00

- Belanja Fotocopy 3.566.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.512.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 200.000,00 Pembinaan Bidang Olah Raga dan Pemuda TK Jakarta Selatan 200.000.000 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.725.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 36.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 49.883.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7.110.000,00 - Belanja Cetakan Umum 10.000.000,00 - Belanja Penjilidan 1.250.000,00 - Belanja Fotocopy 12.031.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.000.000,00 - Uang Saku/Transport 1.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Audiensi dan Rapat Bidang Me ntal Spiritual 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.516.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.250.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.530.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.504.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.060.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.640.000,00 Pelaksanaan Kerja Bidang Kepemudaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.200.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.550.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 17.548.600,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.448.000,00 - Belanja Cetakan Umum 3.000.000,00 - Belanja Penjilidan 375.000,00 - Belanja Fotocopy 3.878.400,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.250.000,00 - Uang Saku/Transport 15.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bidang Pemuda dan Olah Raga 100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 7,290.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5,138.200.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 985.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.980.000.00 - Belanja Penjilidan 11.500.000.00 - Belanja Fotocopy 14.414.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.948.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.400.000.00 Monitong Pembe nahan RW Kumuh Se dang dan Pe mbangunan Rumah Sehat PKK di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.225.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.300.000.00 - Belanja Penjilidan 2.400.000.00 - Belanja Fotocopy 10.000.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.550.000.00 Pembinaan dan Peningkatan Ketrampilan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.860.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /instruktur/Nara sumber 5.600.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.784.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.475.000.00 - Belanja penjilidan 800.000.00 - Belanja Fotocopy 3.981.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000.00 - Uang saku/transport 5.000.000.00 Sosilisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Masyarakat/ Perempuan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.860.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 5.600.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.784.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.475.000.00 - Belanja Penjilidan 800.000.00 - Belanja Fotocopy 3.981.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000.00 - Uang Saku/Transport 5.000.000.00 Inventarisasi Data Pengurus RT/RW Dewan Kelurahan dan Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 20.405.700.00 - Belanja Penjilidan 875.000.00 - Belanja Fotocopy 3.555.275.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 75.164.025.00 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Bimbingan Teknis (BINTEK) Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Bagi Sekcam dan Sekkel Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 14.614.000.00 - Belanja penjilidan 700.000.00 - Belanja Fotocopy 4.084.400.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.601.000.00 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Pelaksananan Lomba Kinerja RT/RW dan Dewan Kelurahan Tingkat Kota Adm Jakarta selatan 125.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.012.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 9.803.200.00 - Belanja Hadiah Lomba /Penghargaan/Souvenir 572.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0.00 - Belanja Penjilidan 3.795.000.00 - Belanja Fotocopy 512.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.305.000.00 Donor Darah 25.564.360.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.228.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000.00 - Belanja Fotocopy 1.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.900.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 936.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0.00 Program peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai Senam kesegaran jasmani Kota Administrasi Jakarta selatan 300.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.245.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000.00 - Belanja Fotocopy 2.000.000.00 - Belanja Sewa Sound System 30.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 187.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta /Petugas/Panitia 64.255.000.00 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia(HAM) Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Di 10 Kecamatan Kota Adm. Jakarta Selatan 175.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.942.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 30,000.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 10.000.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 31.104.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.053.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.700.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 46.645.000.00 - Belanja Fotocopy 2.426.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.250.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.500.000.00 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di 10 Kelurahan kota Adm. Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.890.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber 22.500.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 7.500.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.293.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 350.000.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 3.000.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 23.400.000.00 - Belanja Fotocopy 192.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.750.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.750.000.00 Lomba Keluarga Sadar Hukum T k. Kota Adm. Jakarta Selatan 45.500.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.049.500.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 15.000.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.250.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 844.500.00 - Belanja Hadiah Lomba /Penghargaan/Souvenir 3.775.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 875.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 950.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 875.000.00 - Belanja Fotocopy 2.256.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.875.000.00 Pengadaan dan Penyebarluasan Produk Hukum 62.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.654.000.00 - Belanja Alat Tulis kantor sarana Teknologi informasi 828.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 37.000.000.00 - Belanja Penjilidan 280.000.00 - Belanja Fotocopy 14.363.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 Kliping Warta Hukum 63.000.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.712.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 528.000.00 - Belanja surat kabar/Majalah 10.800.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 43.200.000.00 - Belanja Fotocopy 5.760.000.00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penerimaan PBB,BPHTB,PPH Pasal 21 obyek pajak Dalam Negeri (OPDN) Terhadap Pengurus RT/RW di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 - Belanja Barang Pakai Habis 22.902.000.00 - Belanja Penjilidan 3.325.000.00 - Belanja Fotocopy 1.043.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 46.130.000.00 Program Pelayanan dan Bantuan Hukum Penanganan Perkara Pengadilan 149.950.000,00

- Belanja Penjilidan 375.000.00 - Belanja Fotocopy 5.111.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.880.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 45.220.000.00 Pelaksanaan Monitoring Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Rumah Bersalin di Kota Adm. Jakarta Selatan 60.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan publikasi 1.186.500.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8,400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Pelaksanaan Monitiring Klinik Pengobatan Tradisional di Kota Adm. Jakarta selatan 60.000.000.00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan publikasi 1.186.000.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Pelaksanan Monitoring Apotik dan Toko Obat di Kota Adm. Jakarta Selatan 60.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 1.186.500.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Monitoring Pelaksanan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kota Adm. Jakarta Selatan 120.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.824.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.721.500.00 - Belanja Dokumentasi,dekorasi dan publikasi 1.666.500.00 - Belanja Fotocopy 2.353.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.040.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.770.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 61.625.000.00 Pembina Penanganan Sengketa Hukum Bagi Aparat Pemko Adm. Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.338.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 26.670.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4.875.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.100.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.344.000.00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 900.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 15.450.000.00 - Belanja Penjilidan 10.000.000.00 - Belanja Fotocopy 40.006.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 38.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000.00 Pembekalan Penyelesaian Hukum Bagi PNS di Lingkungan Kota Adm. Jakarta Selatan 104.500.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.968.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 10.800.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.127.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 7.675.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.125.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 36.000.000.00 - Belanja Fotocopy 6.480.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000.00 - Uang Saku/Transport 1.200.000.00 Program Koordinasi Kebijakan Pembangunan Monitoring Kawasan Industri Yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan 123.568.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.928.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7.500.000.00 - Belanja Penjilidan 3.500.000.00 - Belanja Fotocopy 15.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.928.000.00 Pelaksanaan Kegiatan Fasos Fasum di Wilayah Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000.00 - Belanja Fotocopy 17.082.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 54.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.850.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bidang Tata Ruang Kota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.512.000.00 - Belanja Fotocopy 8.200.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000.00 Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Bangunan Berubah Fungsi 240.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 40.532.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Cetakan Umum 12.000.000.00 - Belanja Fotocopy 45.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 54.450.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.450.000.00 Monitoring Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.995.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 4.000.000.00 - Belanja Fotocopy 13.529.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.561.600.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.561.600.00 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.521.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000.00 - Belanja Penjilidan 600.000.00 - Belanja Fotocopy 2.469.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Masalah Pembangunan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.620.500.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000.00 - Belanja Penjilidan 2.600.000.00 - Belanja Fotocopy 3.269.500.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Bagian Tata Ruang dan LH tahun 2011 147.562.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 47.557.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 7.500.000.00 - Belanja Fotocopy 19.793.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000.00 Monitoring Pembuatan Sumur Resapan 162.568.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.808.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.568.000.00 - Belanja Penjilidan 10.000.000.00 - Belanja Fotocopy 15.000.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.480.000.00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bidang Prasarana Kota 115.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 23.801.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.000.000.00 - Belanja Penjilidan 600.000.00 - Belanja Fotocopy 4.489.500.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Monitoring Pembangunan di Kawasan PBB 173.248.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.243.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 6.000.000.00 - Belanja Fotocopy 19.573.000.00 Rehab Gedung Kantor Camat 1.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.200.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 929.900.000,00 Rehab Gedung Kantor Lurah 3.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 242.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 52.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.250.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2.681.550.000,00 Rehab Gedung Rumah Dinas Lurah 1.500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.400.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00

12

Kapling Rakyat

EDISI 22 | TAHUN II RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Surat Kabar EDISI 22 | TAHUN II | RABU, 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2012

Pengurus Pusat

KESATUAN WARTAWAN DEMOKRASI INDONESIA (KEWADI)

SUSUNAN PANITIA NATAL Anggota

Dewan Penasehat:

: Arur Hutasoit, Binsar Simatupang

Drs. Effendy MS Simbolon, Djunker Sianturi, Edward Seksi Humas/Publikasi Aritonang, Jamombang Aritonang, Kombes Drs. Koordinator : Jefri Siregar Somuntul Simatupang, MM, Drs. Oscar Siregar, MM, Anggota : Laspen Sianturi, Jonifair St. Ir. Kuradis Siregar, Johari Sianturi, Dr. Arles Sitanggang, Hartip Simorangkir, Ompusunggu, Ir. Adon Ompusunggu, Maurid Jubakner Nainggolan Siburian, Kombes Leo Bajoka Togatorop, Ir. Parel Sudianto Tamba, Lister Sianturi, Drs. Djaidin Rajagukguk, Dr. Wilson Rajagukguk, Budi Sianturi Rajagukguk Penasehat Panitia Panitia Pelaksana Ketua Umum Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Seksi Acara Koordinator Anggota

Seksi Dana Koordinator Anggota

Seksi Keamanan Koordinator Anggota

: Eslon Rajagukguk : : : :

Ir. Lindur Siburian, MM Refelino Siregar, SE Adolf Rajagukguk, S.kom Bornok Ompusunggu, Amd

: Mark Majus Rajagukguk : Maretta Sianturi, Henry Sihombing, Aida Sianturi, Nelly Sianturi, Riris Sianturi

: Meyer Silaban : Julianto Sihombing, Marsanggul Siringoringo, Melvin Sianturi, Tagor Sianturi, SE Japerson Togatorop, Tamlin Sianturi, Anatasya Sihotang, Abner Sinaga, Pinta Siregar, Hotlida Rajagukguk, Paido Siregar, Jonifaer S, Despen Ompusunggu dan semua panitia

Seksi Perlengkapan Koordinator : Gerlive Aritonang

Seksi Dekorasi Koordinator Anggota

: Bobot Siregar : Duga Samosir, Murtopo Siregar, Ombun Simatupang, Eliper Siregar

: Restuala Pakpahan : John Sianturi, Novalina Naibaho, Achis Martua Siregar, Sari Siregar

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Dilantiknya OZZY S. SUDIRO Ketua Umum KOMITE WARTAWAN REFORMASI INDONESIA

(KWRI)

Seksi Dokumentasi Koordinator : Untung Siahaan Anggota : Gama Rajagukguk, Polman Sianturi Seksi Konsumsi Koordinator Anggota

: Herawaty Sihombing : Ika Manullang, Mariza Sihombing Sekretariat : Jl. Pangkalan Jati VII Kompleks Perumahan Jatiwaringin Blok B 29 Jakarta Timur No. Rekening: BRI No 110501-005831-50-4 an. Bornok Dormauli Ompusunggu BCA No. 0840346242 an. Lindur Siburian.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan akses http://www.muara.info/proposal.htm

Usahakan Kesejahteraan Kota, Dimana Kamu Ada (Yeremia 29 : 7)

Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar - Tabloid - Media Online - Majalah

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Dilantiknya OZZY S. SUDIRO Ketua Umum KOMITE WARTAWAN REFORMASI INDONESIA

M. Suprapto Ketua Umum

PT. BANGUN JIWA INDONESIA Penerbit: Kantor Berita, Surat Kabar, Tabloid, Majalah dan Buku Head Office: Gedung Kuning Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Dilantiknya

(KWRI)

OZZY S. SUDIRO Ketua Umum KOMITE WARTAWAN REFORMASI INDONESIA

Laspen Sianturi

Laspen Sianturi

Pemimpin Umum

Direktur Utama

(KWRI)