Issuu on Google+

12

Surat Kabar EDISI 26 | TAHUN III SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013 EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

INSPEKTUR UTAMA DIMINTA UNTUK TINDAKLANJUTI DISPOSISI KEPALA BPN

SYAMSUDIN SIHOMBING DIDUGA TIPU NEGARA KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKSEL, IR. ANDRY NOVIJANDRI TERINDIKASI “TURUT SERTA” Untuk menjalankan arahan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Hendarman Supandji terhadap Jajarannya, terkait dengan surat dari Lembaga Bela Negara Republik Indonesia (LBNRI), yang sudah dibuat disposisi oleh Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI kepada Inspektur Utama (Irtama) BPN RI dengan tembusan Sestama dan Staf khusus BPN RI, Irtama diminta untuk tindaklanjuti surat tersebut dan diharapkan juga untuk dapat menjawab secara tertulis, demi terciptanya keterbukaan informasi publik terkait warkah pertanahan secara benar. Jakarta, Kantor Berita RBN al tersebut disam paikan oleh Sekjen LBNRI, Laspen Sianturi kepada Kantor Berita RBN di Jakarta baru baru ini terkait dengan surat laporan yang sudah dikirimkan oleh LBNRI kepada Kepala BPN RI dengan maksud dan tujuan demi terwujudnya kebenaran terhadap data warkah pertanahan Jakarta Selatan serta untuk dapat menindak tegas bila ada ditemukan unsur indikasi salahgunakan wewenang oleh pejabat pertanahan yang tidak dapat menjalankan tupoksinya dengan benar maupun tak sesuai dengan SOP (standard operasional prosedur) pada penerbitan sertifikat maupun proses balik nama sertifikat seharusnya. “Kok setelah habis satu bulan masa blokir baru kemudian Kepala Kantor Pertanahan Jaksel membuat undangan mediasi. Undangan

H

mediasi pertama, pihak Syamsudin Sihombing CS hanya menjawab undangan dengan surat dan tidak bersedia untuk datang. Kemudian undangan mediasi kedua juga pihak Syamsudin Sihombing CS tak bersedia datang. Pihak Syamsudin Sihombing CS terkesan kurang menghormati undangan pemerintah walaupun mediasi tersebut, padahal tujuannya adalah untuk pembenahan warkah tanahnya. Setelah itu, Ir. Andry Novijandri menjawab situasi dan kondisi tersebut dengan surat tertulis, supaya diselesaikan dengan melalui jalur hukum” ujarnya. Seharusnya selaku pejabat publik, Ir. Andry Novijandri memberikan informasi dengan akurat dan sebenarnya. Bila sudah terjadi balik nama, ya diberikan saja informasi sudah dibalik nama. Dari isi suratnya, “Bahwa status tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat HGB No. 1475/

Melawai atas nama Mona Sihombing CS, Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 terletak di Jalan Melawai III No. 28 Blok M/3 Persil No. 139 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 302 meter persegi”, seolah olah sertifikat yang sudah diterbitkan tanggal 6 Nopember 2012 tersebut atas nama Mona Sihombing CS, padahal adalah atas nama ahli waris sepuluh orang. Hal itu perlu dilakukan pengkajian dan telaah oleh instansi terkait demi terciptanya kebenaran dan pembenahan untuk kebenaran. Disebabkan Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Jaksel terindikasi tetap setujui proses balik nama sertifikat tersebut, walaupun sertifikat yang mau dibalik nama telah terlebih dahulu dilaporkan masyarakat kepada Kakantor Pertanahan Jaksel,

Syamsudin Sihombing (foto:ist)

Ir. Andry Novijandri (foto:ist)

namun Kakantor kurang peduli terhadap kebenaran ataupun menjalankan pembenahan untuk kebenaran. Sudah diketahui bahwa sertifikat tersebut diduga cacat administrasi dan atau cacat hukum, tetapi masih disetujui juga untuk balik nama. Seharusnya dia memiliki kewajiban untuk lakukan penegakan kebenaran, khususnya untuk warkah pertanahan, tetapi dia terindikasi tidak melakukannya. Seharusnya, bila ada surat masyarakat kepada pejabat publik demi terciptanya keterbukaan informasi publik dan dia harus memberikan informasi yang benar, tetapi ini diduga dia memberikan informasi yang kurang benar dan kurang akurat. Dalam hal ini perlu dilakukan penyelidikan, agar data warkah pertanahan di wilayah hukum Jakarta Selatan semakin akurat dan benar, serta semakin terwujudnya dengan baik program Kepala

BPN RI, Hendarman Supandji dalam melakukan reforma agraria maupun reforma birokrasi di jajaran pertanahan. Indikasi penipuan data warkah pertanahan terhadap Negara oleh Syamsudin, disebabkan memberikan data pertanahannya secara kurang benar, karena satu dari ahli waris yang sudah meninggal dunia masih bisa memberikan tanda tangan surat kuasa pengurusan, dan surat kuasa tersebut menjadi ikut tersimpan sebagai warkah pertanahan. “Sesuai dengan surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Ir. Andry Novijandri, perihal informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan dimana para pihak sudah dua kali diundang untuk mediasi tetapi pelaksanaan mediasinya gagal disebabkan pihak Syamsudin Sihombing CS tidak bersedia untuk memenuhi undangan dan kurang menghormati un-

AKSI PEMAKSAAN OLEH KOLEKTOR TERJADI LAGI POLRESTRO JAKPUS DIMINTA TINDAK LANJUTI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT Jakarta, Kantor Berita RBN Aksi pemaksaan yang dilakukan oleh kolektor terjadi lagi di Jakarta Pusat bulan Juli 2013 yang lalu. Aksi tersebut diduga atas perintah dari PT. Maxima Inti Finance (MAXIMA FINANCE) melalui surat kuasanya kepada Collector KHUSUS, Antonius Maria Klaret Maku, disebabkan debitur telah wanprestasi. “Saya tidak tahu permasalahan sebenarnya, tiba-tiba saja dua orang (Kiki dan Simon) mendatangi kantor tempat saya bekerja mengatasnamakan MAXIMA FINANCE hendak menarik mobil saya secara paksa tanpa memperdulikan atasan saya dan mengganggu jam kerja kantor”, komentar korban sekaligus sumber berinisial ARS kepada Kantor Berita RBN. Adapun surat kuasa tersebut dari PT. Maxima Inti Finance kepada Antonius Maria Klaret Maku, dimana isi surat kuasa tersebut tertulis, diantaranya “SURAT KUASA, No :

814RAL201307000423, Yang bertandatangan dibawah ini: Nama: LAUW WA LIANG, Alamat: RUKO MERDEKA MAS BLOK.C NO.3, Dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT . MAXIMA INTI FINANCE berkedudukan di TANGERANG, Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA dengan ini memberi kuasa kepada Nama: ANTONIUS MARIA KLARET MAKU, Jabatan: Collector KHUSUS, Untuk menarik, menerima dan menguasai kembali 1 (satu) unit kendaraan DEBITUR atau pihak ketiga yang memegang kendaraan tersebut di bawah ini: Merk/type/th: DAIHATSU-XENIA-LI VVTI/ 2005, Warna: HITAM METALIK, No. Rangka: MHKFMREEJ5K025347, No. Mesin: DN28949, No. Polisi: B 8024 DB, Atas Nama: INTE ESTER SIREGAR, Alamat: JL. TAMAN IV BLK E NO. 16 BEKASI, Yang mana pembeli kendaraan tersebut adalah menggunakan fasilitas kredit PT. MAXIMA INTI FINANCE TANGERANG. Penarikan ini dilakukan karena debitur terse-

but diatas telah wanprestasi yaitu menunggak angsuran dan atau telah memindahtangankan pada pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 814MF201210000165. Demikian Surat Kuasa ini dibuat di TANGERANG pada tgl. 08/ 07/2013 dan berlaku s/d tgl. 15/07/2013 untuk dipergunakan sesuai dengan maksudnya” demikian surat kuasa tersebut tertulis. Akibat aksi pemaksaan tersebut sumber sekaligus korban membuat laporan pengaduan kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat dengan nomor: 1004/K/VII/2013/RESTRO JP, tentang perbuatan tidak menyenangkan, disebabkan mobil tersebut bukan atas nama Inte Ester Siregar. Awalnya korban tidak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana bisa ia terlibat dengan PT. Maxima Inti Finance. “Mobil ini adalah atas nama perusahaan saya, yangs sudah saya beli kontan dari perusahaan pada bulan Mei tahun 2011. Wajar saja saya tidak

terima atas perlakuan kolektor tersebut karena tanpa tedeng aling mau menarik paksa mobil saya” tandas sumber kesal disebabkan aksi kolektor tersebut. Sesuai dengan data dan fakta yang dapat dihimpun oleh Kantor Berita RBN dari korban, melalui Surat Pelepasan tertulis, “SURAT PELEPASAN, yang bertanda tangan di bawah ini:, Nama: Andy Rahmansyah, Alamat: PT. TDP Jl. Tanah Abang II No.37 Jakarta Pusat 10160, dengan ini menyatakan bahwa kendaraan dengan data-data sebagai berikut: Nomor Polisi: B 8024 DB, Merk/type: Daihatsu Xenia, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2005, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKFMREEJ5K025347, Nomor Mesin: DN28949, Atas nama STNK: PT. TDP, Nomor BPKB: 6977826G, Benar telah dijual kepada pihak lain dan terhitung sejak tanggal tersebut di bawah tidak menjadi tanggung jawab perusahaan lagi, demikian isi surat pernyataan surat pelepasan tersebut tertulis.

dangan dari instansi pemerintah. Adapun surat jawaban dari kepala kantor terindikasi ngawur, disebabkan isi surat jawaban tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi dengan sebenarnya. Diduga telah terjadi opera dramastis dengan penuh rekayasa” imbuh Sekjen Lembaga LBNRI, terkait dengan delik pertanahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Melawai terindikasi cacat administrasi dan atau cacat hukum. Dalam surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Jaksel tersurat dengan jelas, “Bahwa status tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat HGB No. 1475/ Melawai atas nama Mona Sihombing CS, Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 terletak di Jalan Melawai III No. 28 Blok M/3 Persil No. 139 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 302 meter persegi”. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Jaksel telah menindak lanjuti dengan mengundang para pihak untuk mediasi, yaitu: mediasi pertama tanggal 22 Pebruari 2013 dan mediasi kedua tanggal 27 Maret 2013, namun para pihak tidak hadir. Adapun alasan ketidakhadiBersambung ke hal 10-11

STOP PERS

Syamsudin Sihombing

Lelo Pamuji Sihombing

Sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor: 1044/K/VII/2013/ RESTO JP, Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini: selasa tanggal 16 Juli 2013 jam 21:05 WIB, telah datang melaporkan ke RESORT METRO JAKAPUS mengaku bernama: Nama: ROLASTA ARNI SIANTURI, Tempat/Tanggal lahir: Muara/20 September 1977, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, ber-

dasarkan Laporan Polisi No.Pol: 1004/K/VII/2013/ RESTO JP, Pada Tanggal: 16 Juli 2013 pukul, 21:05 WIB, melaporkan tentang: perbuatan tidak menyenangkan. Uraian Kejadian “Telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Oleh Terlapor ( KIKI dan SIMON ) terhadap Pelapor”. Adapun kronologisnya sebagai berikut, awalnya Pelapor menggadaikan BPKB Mobil milik pelapor ke INTE ESTER SIREGAR lalu digadaikan Bersambung ke hal 09

AKSES BACA

AKSES BACA

EMAIL

AKSES BACA

AKSES BACA

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Redaksi Menerima Tulisan & Opini:

Kantor Berita RBN ONLINE

MEDIA SIBER

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

redaksi@kantorberitarbn.com

www.kantorberitarbn.com

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id


SURAT KABAR RBN EDISI 026