Laporan tahunan 2012 by Rahmad Hartono

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR Pemohon Kultural dan Pemohon Intelektual Pada program siaran langsung ’’Public Corner’’ di SBOtv, Kamis malam, tanggal 13 Desember 2012, diilhami tanya jawab pada saat Bimtek bersama Pemkab/Pemkot wilayah Bakorwil Malang dan Madiun, di Hotel Bandara sehari sebelumnya (12/12/12) bahwa sesungguhnya pemohon Informasi Publik dewasa ini sudah memasuki masa penyadaran secara kultural. Sejumlah daerah seperti kabupaten Malang, kabupaten Ngawi, kota Blitar, kabupaten Blitar, kota dan kabupaten Probolinggo, telah mempunyai tradisi membuka tanya jawab memalui berbagai forum keterbukaan Informasi Publik yang dikemas berbeda-beda. Bahkan di kabupaten Jombang pada saat acara serupa di Bakorwil Bojonegoro juga mempunyai berbagai acara menampung permohonan Informasi Publik melalui media elektronik, media cetak, maupun pertemuan langsung dengan pejabat, termasuk bupati. Pola ’’Dialog Publik’’ kepala daerah dan pejabat publik terkait di sejumlah daerah, merupakan upaya mendekatkan diri dengan masyarakat melalui program-program berbasis kerakyatan memang cukup efektif dan semakin mendekatkan pada sasaran dan target sesuai harapan masyarakat. Apalagi juga dimungkinkan menyampaikan kritik-kritik terhadap pola pelayanan publik. Program membuka dialog dengan publik sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat luas melalui media yang disediakan, kemudian pejabat publik langsung menjawab dengan media yang sama, ternyata sudah menjadi ’’tradisi baru’’ hampir di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Bahkan tradisi itu sudah semakin kuat menjadi sebuah ’’budaya baru’’. Kondisi obyektif ini sesungguhnya merupakan potret peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai kebijakan publik secara kultural. Dan inilah kami sebut sebagai pemohon kultural. Perkembangan teknologi dan diberlakukannya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang sudah hampir 2,5 tahun berjalan, telah melahirkan manajemen permohonan Informasi Publik terstuktur dengan baik. Misalnya, pemohon harus melengkapi identitas sebagai pertanggungjawaban atas Informasi Publik yang dimohon, juga menyebut alasan, maksud dan tujuan permohonan, sehingga mulai dari pintu permohonan sudah diajarkan bagaimana perencanaan dalam proses melibatkan diri pada program-program kebijakan publik untuk kemaslahatan anak bangsa sebagai upaya membangun kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. UU KIP secara tegas juga memberi kesempatan kepada warga negara sebagai pemohon Informasi Publik, baik sebagai perorangan, komunitas, maupun lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum negara, dalam melakukan uji akses melalui berbagai media menyampaikan dan menerbitkan Informasi Publik, melakukan komunikasi melalui media tersebut, dan/atau menanyakan berbagai persoalan terkait kebijakan publik sampai mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan, tentu dalam batas kewajaran. Hal itu untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai tertuang dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi.

iii

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Jaminan UU KIP yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik secara maksimal dapat diberikan kepada warga negara, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Proses melalui permohonan Informasi Publik yang harus dilakukan secara cerdas ini kami sebut sebagai pemohon intelektual. Pemohon kultural maupun pemohon intelektual dalam pandangan pembangunan Informasi Publik, merupakan warga negara yang mempunyai kemampuan lebih dari jutaan masyarakat di bumi pertiwi, mengingat para pemohon ini sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk berkarya melalui peran aktif dalam program kebijakan publik sesuai dengan koridor yang harus dilakukan, demi perbaikan penyelenggaraan Badan Publik yang baik, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Surabaya, Desember 2012 H. Djoko Tetuko Ketua KI Provinsi Jatim

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................................. PENDAHULUAN ........................................................................................................

iii v 1

KONDISI OBJEKTIF ............................................................................................ Menggugurkan Kewajiban, Dorong Kualitas Badan Publik ................................

3 3

PROGRAM KERJA ..........................................................................................................

Bidang Kelembagaan ........................................................................................... Realisasi Program .................................................................................................... Insidentil ..................................................................................................................

7 7 10

Bidang Sosialisasi, Edukasi ............................................................................................. Realisasi Program .................................................................................................... Insidentil ..................................................................................................................

15 15 16

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) .................................................. Realisasi Program .................................................................................................... Insidentil .................................................................................................................. Perkembangan Penanganan Sengketa ..................................................... Jenis Informasi yang Disengketakan ........................................................ Sengketa Informasi Diajudikasi Tahun 2012 ..................................................

19 19 26 26 27 28

Kesekretariatan .......................................................................................... Administrasi ........................................................................................................... Keuangan .............................................................................................................

31 31 36

PENUTUP .................................................................................................................... Ketika SPO Menjadi Kebutuhan Badan Publik .....................................................

41 41

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

PENDAHULUAN Laporan Tahunan & Evaluasi Salah satu perbedaan dalam menyampaikan pertanggungjawaban program kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada penghujung tahun 2012 melalui Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA), ialah pelaksasanaan evaluasi terhadap Badan Publik dan penyampaikan Laporan Tahunan Badan Publik. Dua program ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas dan menggugurkan kewajiban Badan Publik dalam melaksanaan Undang Undang Keterbukaaan Informasi Publik. Laporan Tahunan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; (ayat 1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (ayat 2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. (ayat 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain: 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya; c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi: 1. jumlah permohonan Informasi Publik; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya; d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi: 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh badan publik; 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan; 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi; (ayat 4) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk: a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik. (ayat 5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Dan, (ayat 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan peraturan Komisi Informasi.

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Amanat dalam Laporan Tahunan ialah seperti pada ayat 1 bahwa ’’Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4’’. Dan pada Pasal 4 Perki 1/2010 menegaskan mengenai 11 kewajiban Badan Publik ; 1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini; 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; 3. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; 4. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs; resmi bagi Badan Publik Negara; 6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; 7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas Seluruh Informasi Publik yang dikelola; 8. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini; 9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; 10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai Dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan 11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya. Dalam penjelasan Pasal 36 Perki 1/2010 Laporan Tahunan untuk Badan Publik provinsi disampikan ke KI Provinsi dengan tembusan KI Pusat, dan untuk Badan Publik kabupaten/kota disampaikan ke KI kabupaten/kota (jika sudah ada) dengan tembusan KI provinsi dan KI Pusat. Dan yang tidak kalah penting bahwa laporan itu harus mencerminkan Informasi wajib yang tersedia setiap saat. Sedang evaluasi merupakan salah satu tugas Komisi Informasi untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik terhadap Badan Publik 1 tahun sekali, dan hal itu terkait dengan Laporan Tahunan. Hasil evaluasi itu disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik. Pesan paling penting bahwa Evaluasi dan Laporan Tahunan merupakan pelaksanaan kongrit UU KIP yang merupakan pro aktif Badan Publik dalam mempermudah warga negara (masyarakat) memperoleh Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

KONDISI OBJEKTIF Menggugurkan Kewajiban, Dorong Kualitas Badan Publik Berbagai upaya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam melaksanaan Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mengutamakan mendorong Badan Publik meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik kepada warga negara. Pertimbangan utama program ini, semata-mata ingin mewujudkan pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik dan menggugurkan kewajiban-kewajiban Badan Publik serta PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas. Dalam dunia Islam, aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilaksanakan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelaku akan diberikan ganjaran kebaikan (pahala), sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya berdosa. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) Pada penjelasan UU KIP ditegaskan ; Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Sehingga dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Kewajiban Badan Publik sebagaimana pada Pasal 7 UU KIP dengan jelas menegaskan ; ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada (ayat 2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Ayat (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan negara. Dan ayat (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

KI Prov Jatim sangat memahami walaupun pelaksanaan UU KIP sejak 30 April 2010 (sudah 2 tahun sejak diundangkan pada 30 April 2008), tetapi perjalanan selama 2 tahun 8 bulan, ibarat balita masih baru belajar mengenal huruf dan menyanyi, mulai menyerap berbagai ilmu pengetahuan kebaruan. Sehingga masih membutuhkan proses belajar secara terus menerus dalam berbagai bentuk pembelajaran melalui beberapa program kepada Badan Publik, terutama kepada PPID sebagai motor pelaksanaan pelayanan Informasi Publik dengan berbagai ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dituangkan melalui Peraturan Komisi Informasi No 1 (Perki 1) Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Selain itu, budaya Ketertutupan Informasi Publik telah terbangun sejak masa penjajahan dan ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai Era Reformasi 1999 baru menyadari akan pentingnya Kebebasan Informasi Publik Tentunya kebebasan yang bertanggung jawab dengan harapan mengubah penyelenggaraan negara dan pemerintahan menjadi jauh lebih baik dengan berbagai lompatan. Kendati UU KIP akhirnya baru diundangkan 9 tahun kemudian pada saat nuansa Reformasi sudah mulai kehilangan jati diri, dan hampir saja kembali ke titik kulminasi korupsi. Ketika keterbukaan Informasi Publik menjadi Undang Undang dengan berbagai kewajiban Badan Publik, sebagaimana tujuan UU KIP pada Pasal 3 ; (ayat a). menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (Ayat d). mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e). mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f). mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (g). meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Menggugurkan kewajiban Badan Publik untuk melaksanakan beberapa hal pokok di atas, sekaligus mampu melaksanakan Informasi Publik sesuai standar, juga memberikan layanan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna Informasi Publik mendekati tujuan UU KIP, maka satu-satunya upaya adalah meningkatkan kualitas Badan Publik secara bertahap melalui berbagai kegiatan ; Bimbingan Teknis PPID, Forum PPID, Forum Komunikasi dan Sosialisas Badan Publik., Focus Group Discussion (FGD). Selain itu, juga melalui beberapa publikasi via media cetak maupun media elektronik, secara terus mendorong Badan Publik meningkat kualitas dalam upaya menggugurkan kewajiban dan menyediakan maupun menerbitkan secara pro aktif ; Informasi yang wajib disediakan dan diumukan secara berkala ; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sehingga sekali mendayung melampaui 2 (dua) pulau menggugurkan kewajiban dan informasi yang wajib disediakan Badan Publik, sekaligus meningkat kualitas layanan Informasi Publik sebagimana diamanatkan tujuan UU KIP.

Program Kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

PROGRAM KERJA

3. Seminar Akuntabilitas Anggaran Badan Publik

Program Kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

BIDANG KELEMBAGAAN

Realisasi Program Rapat kerja KI Jatim diikuti oleh semua Komisioner dan Staf, pada 13 – 14 Januari 2012 di Hotel Surya Indah Batu. FGD tentang Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim, pada 26 Maret 2012 di Hotel Inna Simpang Surabaya Forum Komunikasi dan Sosialisasi Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/ Kota se-Jatim untuk Bakorwil Bojonegoro + Pamekasan, pada 28 Maret 2012 di Hotel Inna Simpang Surabaya

FGD Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/ Kota se-Jatim, pada 23 Mei 2012 di Hotel Bandara Sidoarjo

Forum Komunikasi dan Sosialisasi tentang Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim untuk Bakorwil Malang & Madiun, pada 29 Maret 2012 di Hotel Montana Malang Press Gathering Komisi Informasi dengan Mercury Group, pada 19 Maret di Mercury Press Gathering Komisi Informasi dengan TVRI Jawa Timur, pada 19 Maret di gedung TVRI

Press Gathering Komisi Informasi dengan Mercury Group, pada 19 Maret di Mercury

Forum Komunikasi dan Sosialisasi tentang Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim untuk SKPD Prov Jatim, pada 12 April 2012 di Hotel Inna Simpang Surabaya Koordinasi dan Konsultasi Metode Evaluasi dan Pemeringkatan dengan Fisip Unair, pada 8 Mei 2012 di ruang Fisip Unair Jl. Dharmawangsa Sby FGD tentang Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim, pada 23 Mei 2012 di Hotel Bandara Sidoarjo

Press Gathering Komisi Informasi dengan TVRI Jawa Timur, pada 19 Maret di gedung TVRI

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Forum Komunikasi & Sosialisasi Evaluasi Badan Publik di Karasidenan Kediri, pada 30 Mei 2012 di Hotel Insumo Kediri Menghadiri Undangan pelantikan Aggota KI Kaltim di Samarinda, pada 29-30 Mei 2012 Rakor PPID tentang Evaluasi Badan Publik Kab/Kota dan Prov Jatim, pada 31 Mei 2012 di Hotel Bandara Sidoarjo Audiensi dan Koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur tentang Laporan Tahunan KI dan Program Kerja, pada 31 Mei 2012 di Gedung Grahadi.

Audiensi dan Koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur tentang Laporan Tahunan KI dan Program Kerja, pada 31 Mei 2012 di Gedung Grahadi Koordinasi PSI dengan DPPKA Sumenep, pada 4 Juni 2012 di Kantor DPPKA Kab. Sumenep Koordinasi Program dengan Bakorwil Kab. Pamekasan, pada 14 Juni 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Koordinasi Program dengan Bakorwil Malang, pada 18 Juni 2012 di Kantor Bakorwil Malang

Rakor PPID tentang Evaluasi Badan Publik Kab/Kota dan Prov Jatim, 31 Mei 2012 di Hotel Bandara Sidoarjo

Koordinasi Program dengan Bakorwil Pamekasan, pada 20 Juni 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Koordinasi Program dengan Bakorwil Madiun, pada 22 Juni 2012 di Kantor Bakorwil Madiun Koordinasi Program dengan Kepala Bakorwil Kab. Bojonegoro, pada 21 Juni 2012 di Bakorwil Bojonegoro Pers Gathering PWI, pada 26 Juni 2012 di Kantor PWI Jatim

Pers Gathering PWI, pada 26 Juni 2012 di Kantor PWI Jatim.

Pers Gathering pengumuman hasil evaluasi BP tingkat awal, pada 27 Juli 2012 di Kantor PWI Jatim Koordinasi dan Sosialisasi ke Perwakilan Jatim di Jakarta, pada 30 Juli 2012 di Kantor Perwakilan Jatim di Jakarta Blocking kolom di Harin Bhirawa, Berita Metro dan Memorandum, pada 31 Juli 2012 Blocking kolom di Harin Bhirawa, Berita Metro dan Memorandum, pada 6 Oktober 2012

Narasumber Diskusi Publik tentang Laporan Pemantauan Pelaksanaan Informasi Publik dalam tubuh Polri, diselenggarakan Kontras Surabaya, pada 5 Januari 2012, di Fakultas Psikologi Ubaya

Kunjungan monitoring dan evaluasi badan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

publik, pada 11 Oktober 2012 di Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Banyuwangi Blocking kolom di Harian Surya dan Berita Metro, pada 10 November 2012 Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) KI Jatim, pada 19 Desember 2012 di JTV Insidentil

Insidentil

Narasumber Diskusi Publik tentang Laporan Pemantauan Pelaksanaan Informasi Publik dalam tubuh Polri, diselenggarakan Kontras Surabaya, pada 5 Januari 2012, di Fakultas Psikologi Ubaya Peserta Rapat pembahasan rencana kerja AIPD 2012 diselenggarakan oleh Bappeprov Jatim, pada 5 Januari 2012 di Gedung Bappeprov Jatim Memenuhi Undangan DPRD Jatim kunjungan ke KI Kepri, pada 16 – 18 Jan 2012 di Batam Peserta Undangan pertemuan BAKOHUMAS Prov Jatim oleh Kominfo Prov Jatim, pada 24 Januari 2012 di RM Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya

Blocking kolom di Harin Bhirawa, Berita Metro dan Memorandum, pada 31 Juli 2012

Menghadiri Pelantikan pengurus PWI Jatim, pada 31 Januari 2012 di Gedung Negara Grahadi Narasumber Cangkrukan Anti Korupsi JTV, pada 31 Januari 2012 di Surabaya Plaza Hotel Peserta Aktif FGD Evaluasi Pelaksanaan UU KIP oleh Kementrian Kominfo RI, pada 10 Februari 2012 di Grand Quality Hotel Jl. Adisucipto Yogyakarta Narasumber Rapat Teknis bagi PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur oleh Dinas Kehutanan Prov Jatim, pada 6 Maret 2012 di Ruang Rapat Dinas Kehutanan Prov Jatim Narasumber Rakor dan Sinkronisasi Program Komunikasi & Informatika se-Jawa Timur Tahun 2012 oleh Dinas Kominfo Prov Jatim, pada 12 Maret 2012 di Hotel Utami Sidoarjo Peserta aktif Cangkrukan Anti Korupsi - JTV, pada 12 Maret 2012 di Studio Lobby JTV Surabaya Menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional dan HUT PWI ke-6 Tingkat Jatim oleh PWI Jatim, pada 16

Blocking kolom di Harin Bhirawa, Berita Metro dan Memorandum, pada 6 Oktober 2012

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Maret 2012 di Jl. Alun-Alun No. 1 Jombang Menghadiri Hari Penyiaran Nasional ke 79 oleh KPID Prov Jatim, pada 1 April 2012 di Hotel JW Marriot Narasumber Workshop peningkatan kapasitas SDM PPID Kab. Banyuwangi oleh Bandiklat Kab. Banyuwangi, pada 9 April 2012 di Gedung Diklat PNS Banyuwangi Mendampingi Komisi A, menerima kunjungan kerja studi banding Pansus Pembahasan Raperda tentang KIP DPRD Prov Banten, pada 23 April 2012 di Ruang Rapat Komisi A DPRD Prov Jatim Peserta FGD dan Tasyakuran KI Prov Jateng, pada 27 April 2012 di Kantor KI Jateng Menghadiri Rakernis Bidang PSI, ESA, dan Kelembagaan Tahun 2012 oleh KI Pusat, pada 30 april – 1 Mei 2012 di Hotel Millenium Jakarta Bloking kolom di Harian Surya dan Berita Metro, pada ... November 2012

Menghadiri Upacara Peringatan Harkitnas Ke104 Tahun 2012 Prov. Jatim, pada 21 Mei 2012 di Grahadi - Surabaya Peserta Bimtek Regulasi KI Nasional, pada 24 Mei 2012 di Hotel Quality Jogja Narasumber Koordinasi program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Puger) oleh Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Pamekasan, pada 14 Juni 2012 di Ruang Rapat Bakorwil Pamekasan Peringatan Isrob Mi’raj Nabi Muhammad SAW oleh Gubernur Jawa Timur, pada 20 Juni 2012 di Gedung Islamic Center Surabaya

Forum Komunikasi dan Sosialisasi Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim untuk Bakorwil Malang & Madiun, pada 29 Maret 2012 di Hotel Montana Malang

Menghadiri Pembahasan Rencana Kerja Program AIPD di Prov. Jatim oleh AIPD, pada 22 Juni 2012 di Kantor Bappeprov Jatim Peserta Diskusi tukar pendapat program dukungan kepemiluan di Prov. Jatim oleh Australia Indonesia Electoral Support Program (AIESP), pada 25 Juni 2012 di Hotel Sheraton Surabaya

Forum Komunikasi dan Sosialisasi Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim untuk SKPD Prov Jatim, pada 12 April 2012 di Hotel Inna Simpang Surabaya

Narasumber Seminar antar Badan Publik dengan tema Upaya Mendorong Penerapan asas transparansi di Badan Publik Melalui Sengketa Informasi oleh Center for Participatory Development Indonesia, pada 28 Juni 2012 di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan 34 Surabaya

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Menghadiri Rakornas KI Se- Indonesia oleh KI Pusat, pada 3 Juni 2012 di Bandung Menghadiri Laporan Kinerja KPP Prov. Jatim, pada 5 Juni 2012 di RM Taman Apsari No. 3 Surabaya Menghadiri Undangan Pagelaran Wayang Kulit oleh Gubernur Jawa Timur, pada 7 Juli 2012 di Alun-alun Kab. Lamongan Menghadiri Undangan Soft Opening Kantor Baru IPHI Prov. Jatim oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, pada 31 Juli 2012 di Kantor IPHI Prov. Jatim Jl. Bandilan No. 1 Sidoarjo

FGD tentang Evaluasi Badan Publik tingkat Pemerintah Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim, pada 26 Maret 2012 di Hotel Inna Simpang Surabaya

Menghadiri Undangan pidato kenegaraan Presiden RI oleh Gubernur Jawa Timur, pada 16 Agustus 2012 di Kantor DPRD Prov. Jatim Menghadiri Pembentukan dan Pengefektifan Peran KI Jatim oleh Pattiro, pada 28 Agustus 2012 di H. Santika Bogor Menghadiri Pelantikan Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Prov. Jatim oleh KNPI Prov Jatim, pada 07 September 2012 di Grahadi Narasumber Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP oleh Kominfo Bojonegoro, pada 12 September 2012 di Aula Dinas Kominfo Bojonegoro

Forum Komuniksi PPID Kab. Bojonegoro, pada 26 Nopember 2012 di Bakorwil Bojonegoro

Narasumber Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU Pamekasan, pada 26 September 2012 di Jl. Niaga No. 40 Pamekasan Menghadiri Undangan Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Internasional, pada 27 September 2012 di Redtop Hotel Jakarta Menghadiri Undangan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pada 01 Oktober 2012 di Gedung Grahadi Surabaya Narasumber Undangan Pembukaan Sosialisasi Implementasi KIP Regional II di Surabaya, pada 03 Oktober 2012 di Hotel Singgasana Surabaya

Forum Komunikasi & Sosialisasi Evaluasi Badan Publik di Karasidenan Kediri, pada 30 Mei 2012 di Hotel Insumo Kediri

Menghadiri Rapat paripurna peringatan hari jadi ke 67 Jatim, pada 12 Oktober 2012 di Gedung

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

DPRD Jatim Undangan narasumber oleh LP3S, pada 14 Oktober 2012 di stasiun JTV Gedung Graha Pena Narasumber Rapat koordinasi PPID, pada 23 Oktober 2012 di Kantor Walikota Blitar Peserta lokakarya (AIESP), pada 16 Oktober 2012 di Ruang kahuripan Hotel Sheraton Surabaya Narasumber Sosialisasi UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik oleh Community Acces to Information (CATI), pada 30 Oktober 2012 di Situbondo.

Menghadiri Rapat paripurna peringatan hari jadi ke 67 jatim, pada 19 Oktober 2012 di Gedung DPRD Jatim Peserta FGD Implementasi UU KIP, pada 19 Oktober 2012 di Hotel Ibis Surabaya Menghadiri penghargaan KPID award th. 2012, pada 23 Oktober 2012 di Ballroom ICBC Surabaya Narasumber Sosialisasi UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik oleh Community Acces to Information (CATI), pada 30 Oktober 2012 di Situbondo

Forum komunikasi dan Sosialisasi, pada 14 Nopember 2012 di Bakorwil Kab. Pamekasan

Narasumber Implementasi UU No. 14 th. 2008 dan pembentukan PPID, pada 31 Oktober 2012 di R. Rapat Bawarasa Pemkab. Trenggalek Peserta Diskusi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik th 2012, pada 31 Oktober 2012 di Jl. Raya Puncak KM.79/62 Cisarua Bogor Forum Komuniksi dan Sosialisasi tentang Evaluasi Badan Publik, pada 31 Oktober 2012 di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya

Rakor dan Sinkronisasi Program Komunikasi & Informatika se-Jawa Timur Tahun 2012 oleh Dinas Kominfo Prov Jatim, pada 12 Maret 2012 di Hotel Utami Sidoarjo

Forum komunikasi dan Sosialisasi tentang Implementasi Kewajiban BP dan Laporan Tahunan BP, pada 14 Nopember 2012 di Bakorwil Kab. Pamekasan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Forum Komuniksi PPID Kab. Bojonegoro tentang Implementasi Kewajiban BP dan Laporan Tahunan BP, pada 26 Nopember 2012 di Bakorwil Bojonegoro Menghadiri peringatan hari pahlawan, pada 10 Nopember 2012 di Lapangan Tugu Pahlawan Surabaya Menghadiri Rapat Pleno V TDAF th. 2012, pada 13 Nopember 2012 di H.Garden Palace Surabaya

Rapat Teknis bagi PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur oleh Dinas Kehutanan Prov Jatim, pada 6 Maret 2012 di Ruang Rapat Dinas Kehutanan Prov Jatim

Menghadiri Seminar KI Pusat di Banten, pada 26-29 Nopember 2012 di Banten Menghadiri Diskusi Publik dengan tema UU KIP sebagai lokomotif Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran di Badan Publik oleh KI NTB, pada 29-30 Nopember 2012 di Hotel Grand Leg Mataram Narasumber Interaktif radio di RGS, pada 21 Nopember 2012 di Radio RGS Jl. Tambaksari Surabaya Narasumber Pengelola Web SKPD (Kominfo Jatim) oleh Kominfo Jatim, pada 6 Desember 2012 di Kantor Kominfo Jatim Jl. Rajawali 6-8 Surabaya

Rakernis Bidang PSI, ESA, dan Kelembagaan Tahun 2012 oleh KI Pusat, pada 30 april – 1 Mei 2012 di Hotel Millenium Jakarta.

FGD Instrumen evaluasi badan publik bersama Pattiro, pada 7 Desember 2012 di H. Bandara Juanda Menghadiri Malam Anugerah Wisata Jatim, pada 8 Desember 2012 Disbudpar di Taman Candra Walkita Pandaan Koordinasi sosialisasi KIP dengan Banwaslu dan KPU, pada 11 Desember 2012 di Kantor KI Jatim Menghadiri Diskusi Ahli, pada 17 Desember 2012 KI Prov Jateng di Kantor KI Provinsi Jateng Rakornas KI Se- Indonesia oleh KI Pusat, pada 3 Juni 2012 di Bandung

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

BIDANG SOSIALISASI DAN EDUKASI Realisasi Program

FGD Standarisasi Kinerja PPID, pada 15 ktober 2012 di Hotel Bandara Juanda

Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi UU No 14 Tahun 2008, pada 27 Februari 2012 di Hotel Bandara Sidoarjo

Interaktif Radio di RGS tentang Implementasi Kewajiban Badan Publik, pada 6 November 2012 di Studio RGS

Dialog Interaktif di TVRI 2 Tahun UU KIP, pada 25 Maret 2012 di Studio TVRI

Interaktif Radio di Radio Mercury tentang Implementasi Kewajiban Badan Publik, pada 8 November 2012 di Studio Mercury

Dialog Interaktif di JTV tentang UU KIP, pada 29 Maret 2012 di Studio JTV Seminar 2 Tahun Pelaksanaan UU KIP tentang Keterbukaan Anggaran BP Menuju Indonesia Bebas korupsi, pada 26 April 2012 di Hotel Garden Palace Surabaya Interaktif Radio di RGS tentang UU KIP, pada 25 Mei 2012 di Studio RGS Interaktif Radio di RGS tentang Evaluasi Badan Publik, pada 29 Mei 2012 di Studio RGS Dialog di SBO TV tentang Evaluasi Badan Publik, pada 28 Juni 2012 Dialog di SBO TV tentang September sebagai Bulan Keterbukaan Informasi, pada 5 September 2012

Interaktif Radio di RGS tentang Laporan Tahunan Badan Publik, pada 20 November 2012 di Studio RGS Interaktif Radio di di Radio Mercury tentang Laporan Tahunan Badan Publik, pada 22 November 2012 di Studio Mercury Interaktif Radio di di Radio Mercury tentang FIA, pada 19 Desember 2012 di Studio Mercury Bimtek PPID Prov. Jatim tentang Klasifikasi Informasi dan Laporan Tahunan BP, pada 17 Desember 2012 di Hotel Bisanta Bidakara

Siaran di SBO TV tentang Peringatan Hari Hak Untuk Tahu dan Penyampaian Hasil Evaluasi BP, pada 3 Oktober 2012 Siaran di TVRI tentang Peringatan Hari Hak Untuk Tahu dan Penyampaian Hasil Evaluasi BP, pada 3 Oktober 2012 Public Corner di SBO TV tentang Kewajiban BP dan Laporan Tahunan BP, pada 3 Oktober 2012

Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi UU No 14 Tahun 2008, pada 27 Februari 2012 di Hotel Bandara Sidoarjo

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Narasumber Sosialisasi PPID di lingkungan Pemkab Pasuruan oleh Dinas Kominfo Kab. Pasuruan, pada 25 April 2012 di Hotel Tretes Raya - Prigen Narasumber Sosialisasi UU KIP dan Penyusunan DIP dan SOP PPID Pembantu Bappeda Prov. Jatim oleh Bappeprov Jatim, pada 24 Mei 2012 di Hotel Singgasana Surabaya

Seminar 2 Thn Pelaksanaan UU KIP, pada 26 April 2012 di Hotel Garden Palace Surabaya

Publik Corner, pada 27 Desember 2012 KI Prov Jatim di SBOTV Insidentil Insidentil Narasumber Sosialisasi dan bintek UU KIP oleh Pemkab Sampang, pada 8 Februari 2012 di Aula Pemkab Sampang Narasumber Seminar UU KIP bersama HMI Tuban, pada 11 Februari 2012 di Gedung Pertemuan Dispora Kab. Tuban Narasumber Peningkatan Pemahaman & Ketrampilan anggota PPID Satpol PP Prov Jatim, pada 13 Februari 2012 di Ruang Rapat “Adi Loka Abinawa” Satpol PP Jatim Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Informasi melalui KI dan Pengadilan oleh Institut Studi Arus Informasi, pada 20 Maret 2012 di Aula Pemerintah Kota Probolinggo Narasumber Sosialisasi UU KIP oleh Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, pada 22 Maret 2012 di Ruang Rapat Kantor Bupati Kutai Kartanegara Narasumber Pembinaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP oleh Kanwil Kemenag Prov Jatim, pada 22 Maret 2012 di Kemenag Prov Jatim Narasumber Sosialisasi UU KIP oleh Sekda Kota Probolinggo, pada 24 April 2012 di Kantor Walikota Probolinggo 16

Narasumber Sosialisasi SOP Pelayanan Informasi Publik bagi Pegawai di Lingkungan Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim, pada 22 Juni 2012 di Royal Tretes Narasumber Narasumber Keterbukaan Informasi Publik dalam memajukan Situbondo, pada 8 Juli 2012 Narasumber Sosialisasi PPID di lingkungan Pemkot Surabaya oleh Dinas Kominfo Kota Surabaya, pada 18 Juli 2012 di R. Rapat Dinas Kominfo Surabaya Jl. Jimerto 25-27Sby Narasumber Sosialisasi UU KIP oleh Pemkab Blitar, pada 02 Agustus 2012 di R. Perdana Sekab. Blitar Narasumber Sosialisasi tentang Informasi Publik oleh Biro SDA Sekdaprov Jatim, pada 03 Agustus 2012 di Ruang Rapat Biro Adm. SDA lt. 3 Kantor Setda Prov. Jatim Narasumber Sosialisasi UU KIP oleh Pemkab Blitar, pada 09 Agustus 2012 di Ruang Perdana Sek,Kab. Blitar Jl. Sudanco. SupriyadiNo.17 Blitar Narasumber Sosialisasi Perundang-undangan Dinkes Prov. Jatim oleh Dinkes Jatim, pada 18 September 2012 di Hotel Salaris - Malang Narasumber Sosialisasi UU No. 14 th 2008 oleh Pattiro, pada 19 September 2012 di Ruang Rapat Anuspati Malang 222 Narasumber Dialog Khusus tentang KIP, pada 15 Oktober 2012 di stasiun TV 9 Jl. Raya Darmo Narasumber Perbup No. 32 th 2012 tentang PPID, pada 24 Oktober 2012 di Gedung Korpri Tuban Narasumber dinas sosial prov. Jatim sosialisasi PPID, pada 16 Oktober 2012 di Hotel Tretes Raya - Prigen

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Peserta Aktif dalam FGD tentang Peningkatan Integritas Layanan PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR oleh Kualita Prima, pada 24 oktober 2012 Hotel Mercure Surabaya Narasumber oleh Sosialisasi UU KIP Pemkab Trenggalek, pada 10 Desember 2012 di Pemkab. Trenggalek Narasumber Kehumasan oleh Pemkab. Ngawi, pada 10 Desember 2012 di Kantor Bupati Ngawi Narasumber Sosialisasi uji kompetensi informasi yang dikecualikan, pada 11 Desember 2012 Pemkab Sidoarjo di Hotel Utami Juanda

Peningkatan Pemahaman & Ketrampilan anggota PPID Satpol PP Prov Jatim, pada 13 Februari 2012 di Ruang Rapat “Adi Loka Abinawa” Satpol PP Jatim

Narasumber Bojonegoro, pada 20 Desember 2012 Pemkab. Bojonegoro di Pemkab. Bojonegoro

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (PSI) Realisasi Program Mengikuti Short Course di Ubaya, pada 20, 22, 27 Maret 2012 di Fakultas Hukum Ubaya FGD tentang Penguatan Kepaniteraan dan Majelis Komisioner KI Jatim, pada 21 Desember 2012 di Hotel Inna Simpang Surabaya Mediasi Moh. Sidiq dengan 4 SKPD di Sumenep, pada 11 Januari 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep. Mediasi APGI dengan Dinas Kelautan Sampang, pada 11 Januari 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep. Sidang Ajudikasi, Pembacaan Putusan antara Gebrak vs DPPKA Kab. Sumenep, pada 25 Januari 2012 di KI Jatim Kantor KI Jatim Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq vs PU Bina Marga Sumenep, pada 2 Februari dan 23 Februari 2012, di Ruang Sidang Kantor KI Jatim Sidang Ajudikasi Pusaka vs Bapemas Prov Jatim, pada 25 Januari dan 26 Februari 2012, di Ruang Sidang Kantor KI Jatim

Kantor KI Jatim Mediasi Moh. Sidiq dengan 6 SKPD di Sumenep, pada 31 Januari 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi SPBI dengan Disnaker Kab. Sda, pada 1 Februari 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Pusaka Jatim dengan Biro AP Prop. Jatim, pada 1 Februari 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi pusaka dengan DPRD Jatim, pada 2 Februari 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi BCW dengan PU Cipta Karya Jatim Satker Air Minum, pada 2 Februari 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi antara Moh. Sidiq dengan 6 Badan Publik di Kab. Sumenep, pada 21 Februari 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi BCW dengan PU Cipta Karya Jatim Satker Air Minum, pada 24 Februari 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi SPBI dengan Disnaker Kab. Sda,

Sidang Ajudikasi Agus Yahya vs Kominfo Pasuruan, pada 26 Januari, 5 Februari, 3 April dan 18 April 2012 di Ruang Sidang Kantor KI Jatim Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq vs Bag Hukum Setda Kab Sumenep, pada 26 Januari, 1 Maret dan 15 Maret 2012 di Ruang Sidang Kantor KI Jatim Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq vs Bag Umum Setda Kab Sumenep, pada 26 Januari, 1 Maret dan 15 Maret 2012 di Ruang Sidang

Sidang Ajudikasi Pusaka Jatim dengan Bapemas Prov Jatim, pada 1 Maret 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

pada 24 Februari 2012 di Kantor KI Jatim

Mei dan 16 Juni 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Mediasi BCW dengan PU Cipta Karya Jatim Satker Air Minum, pada 2 Maret 2012 di Kantor KI Jatim

Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq dengan RSUD Moh. Anwar, pada 4 April, 19 April, 23 Mei dan 6 Juni 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Mediasi SPBI dengan Disnaker Kab. Sda, pada 2 Maret 2012 di Kantor KI Jatim

Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq dengan Bapemas Kab. Sumenep, pada 4 April dan 18 April 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Mediasi Agus Soeseno dengan BPN Prov Jatim oleh KI Pusat, pada 2 Maret 2012 di Hotel Inna Simpang Mediasi Tan Eric Tandra vs PPID Kota Surabaya, pada 13 Maret 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi BCW dengan PU Cipta Karya Jatim Satker Air Minum, pada 13 Mar 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Format Jatim dengan Disdik Kota Probolinggo, pada 16 Maret 2012 di Hotel Tampiarto Plasa Probolinggo MPP Format Jatim dengan Dishub Kota Probolinggo, pada 16 Maret 2012 di Kantor Dishub Kota Probolinggo Sidang Ajudikasi BCW dengan PU Cipta Karya Jatim Satker Air Minum, pada 3 April, 18 April, 9 Mei dan 16 Mei 2012 di Ruang Sidang KI Jatim Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq dengan Sekwan DPRD Kab. Sumenep, pada 3 April, 19 April dan 9 Mei 2012 di Ruang Sidang KI Jatim Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq dengan Disbudpar Sumenep, pada 4 April, 18 April, 9

Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq dengan DPPKA Kab. Sumenep, pada 4 April, 19 April, 23 Mei dan 6 Juni 2012 di Ruang Sidang KI Jatim MPP ke Kantor Penanaman Modal & Perijinan Kota Probolinggo, pada 5 April 2012 di Kantor Penanaman Modal & Perijinan Probolinggo Mediasi Moh. Sidiq dengan DPPKA Sumenep, pada 13 April 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi Puja dengan PNPM Mandiri Sumenep, pada 13 April 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi Pusaka Jatim dengan Dinas Pendidikan Prov Jatim, pada 16 April 2012 di Kantor KI Jatim MPP Kasus A2H dengan Kepala Disdik Sampang, pada 23 April 2012 di Kantor Disdik Sampang Mediasi IJS Kediri dengan Walikota Kediri, pada 23 April 2012 di Hotel Merdeka Kediri Mediasi IJS vs Walikota Kediri, pada 10 Mei 2012 di Hotel Merdeka Kediri Mediasi Sidiq vs DPPKA Sumenep, pada 10 Mei 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi Puja dengan PNPM Mandiri, 10 Mei 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi A2H vs Disdik Sampang, 10 Mei 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep

Ajudikasi Sidiq vs PU Bina Marga, 23 Februari 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Mediasi Moh. Sidiq vs 3 SKPD, pada 24 Mei 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Pamekasan Mediasi Sidiq vs DPPKA Sumenep, pada 17 Juli 2012 di Bakorwil Pamekasan Mediasi Bongkar vs 4 Camat Kab. Sumenep, pada 17 Juli 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi Sidiq vs DPPKA Sumenep, pada 17 Juli 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Sidang Ajudikasi Agus Yahya dengan Kominfo Kab. Pasuruan, pada 23 Februari 2012, di Ruang Sindang KI Jatim

Mediasi A2H vs Disdik Sampang, pada 24 Mei 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi Pusaka vs Inspektorat, pada 24 Mei 2012 di Kantor KI Jatim MPP Kasus Bongkar vs 10 Camat di Madura, Kab. Pamekasan, pada 25 Mei 2012 di Bakorwil Kab. Pamekasan Mediasi Pusaka vs Inspektorat, pada 5 Juni 2012 di Kantor DPPKA Kab. Sumenep

Mediasi Pusaka vs PT. PWU, pada 18 Juli 2012 di Kantor KI Jatim Ajudikasi Sidiq vs DPPKA Sumenep, pada 27 Juni dan 18 Juli 2012 di Ruang Sidang KI Jatim Mediasi A2H dengan 4 SKPD Kab. Sampang, pada 25 Juli 2012 di PKP RI Kab. Sampang Mediasi Bongkar dengan 3 Camat Sampang, pada 26 Juli 2012 di PKP RI Kab. Sampang

Mediasi Gebrak vs Dinas Peternakan Jatim, pada 19 Juni 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi LSM Bongkar dengan 4 Camat Sumenep, pada 02 Agustus 2012 di Hotel Utami Sumekar

Mediasi APTL vs Dishub + DLLAJ Jatim, pada 19 Juni 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi Sidiq dengan 4 SKPD Sumenep, pada 02 Agustus 2012 di Hotel Utami Sumekar

Ajudikasi Pusaka vs Inspektorat Jatim, pada 27 Juni, 18 Juli dan 8 Agustus 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Ajudikasi LSM Bogkar dengan Disdik Pamekasan, pada 3 Agustus dan 8 Agustus 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Ajudikasi IJS dengan Walikota Kediri, pada 13 Juli dan 1 Agustus 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Mediasi Gebrak vs 12 SKPD Sumenep, pada 09 Agustus 2012 di Utami Sumekar Sumenep

Mediasi Bongkar vs Camat Sampang, pada 16 Juli 2012 di Dishub Kominfo Sampang

Ajudikasi Pusaka vs PWU, pada 10 Agustus, 26 September, 21 November dan 3 Desember 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

MPP Forum A2H vs 7 SKPD Sampang, pada 16 Juli 2012 di Dishub Kominfo Sampang Mediasi Bongkar vs Dinas Pendidikan Pamekasan, pada 17 Juli 2012 di Bakorwil Pamekasan Mediasi Bongkar vs Dinas Pertanian Pamekasan, pada 17 Juli 2012 di Bakorwil

Sidang Ajudikasi Sidiq vs DPPKA Sumenep KI Jatim, pada 10 Agustus dan 25 September dan 8 November 2012 di Ruang Sidang KI Jatim Mediasi Pusaka Jatim dengan Biro Adm Kemasyarakatan Setda Prov, pada 15 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim 21

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Mediasi LPKP vs RSUD Dr Soetomo, pada 31 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Kantor KI Jatim Mediasi vs RSU Haji Surabaya, pada 31 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi LPKP vs RSU Swadan Daerah Gambiran Prov Jatim, pada 31 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Sidang Ajudikasi LSM Bogkar dengan Disdik Pamekasan, pada 03 Agustus 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Mediasi Pusaka Jatim dengan Biro Pemerintahan Setda Prov, pada 15 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi SCW dengan Sekwan DPRD Jatim, pada15 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Sahabat Muslim dengan PPID Jatim, pada 15 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim MPP A2H dengan 4 SKPD di Sampang, pada 15 Agustus 2012 di PKP RI Kab. Sampang Mediasi LPKP dengan UPT RS Paru Dungus Madiun, pada 16 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi LPKP dengan UPT Kusta Sumberglagah Mojokerto, pada 16 Agustus 2012 di Kantr KI Jatim Mediasi LPKP dengan UPT RS Paru Batu KI Jatim, pada 16 Agustus 2012 di Kantr KI Jatim

Mediasi LPKP vs Dr. Soedomo Madiun, pada 31 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi LPKP vs UPT RSU Dr. Iskak Tulungagung, pada 31 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Ajudikasi LSM Bongkar vs Camat Camplong, Sampang, pada 4 September, 17 Oktober dan 8 November 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan Ajudikasi LSM Bongkar vs Camat Karang Penang Sampang, pada 4 September, 17 Oktober dan 8 November 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan Ajudikasi LSM Bongkar vs Camat Omben Sampang, pada 4 September, 17 Oktober dan 8 November 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan Ajudikasi LSM Bongkar vs Camat Bluto, Sumenep, pada 4 September, 17 Oktober dan 8 November 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan

Mediasi LPKP vs RS Jiwa Menur, pada 30 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi LPKP vs UPT Paru Dungus Madiun, pada 30 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi LPKP dengan RS Saiful Anwar Malang, pada 30 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi LPKP dengan UPT Kusta Sumberglagah Mojokerto, pada 30 Agustus 2012 di Kantor KI Jatim

Ajudikasi Pusaka vs Inspektorat Jatim, pada 18 Juli 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Sampang, pada 5 September dan 18 Oktober 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan Ajudikasi LSM Bongkar vs Bupati Sampang, pada 5 September dan 18 Oktober 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan Mediasi LPKP vs Bapemas Prov. Jatim, pada 06 September 2012 di Kantor KI Jatim Sidang Ajudikasi Moh. Sidiq dengan Bapemas Kab. Sumenep, pada 4 April 2012 di Ruang Sidang KI Jatim

Mediasi LPKP vs ESDM Prov Jatim, pada 06 September 2012 di Kantor KI Jatim

Ajudikasi LSM Bongkar vs Camat Ganding, Sumenep, pada 4 September, 17 Oktober dan 8 November 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan

Mediasi LPKP vs Bappeda Prov Jatim, pada 06 September 2012 di di Kantor KI Jatim

Mediasi A2H vs Bappeda Sampang, pada 04 September 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan

Mediasi Pusaka vs Biro Adm Pemerintahan Prov Jatim, pada 07 September 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi A2H vs Dinas Pertanian Sampang, pada 04 September 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan

Mediasi LPKP vs BPKAD Jatim, pada 07 September 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi A2H vs Dinas Kesehatan Sampang, pada 04 September 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan Mediasi A2H vs Dinas PU Cipta Karya Sampang, pada 04 September 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan Ajudikasi LSM Bongkar vs Camat GulukGuluk Kab. Sumenep, pada 5 September, 18 Oktober dan 8 November 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan

Mediasi SCWI vs Sekwan DPRD Jatim, pada 06 September 2012 di di Kantor KI Jatim

Mediasi vs Kominfo Surabaya, pada 07 September 2012 di di Kantor KI Jatim MPP Ke Pusat Humaniora Jatim, pada 11 September 2012 di Jl. Indrapura Surabaya Mediasi LPKP vs Disperindag Prov Jatim, pada 12 September 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi LPKP vs Dinas Pertanian Prov Jatim, pada 12 September 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi LPKP vs Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim KI Jatim, pada 13 September 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi LPKP vs Dinas Peternakan Prov. Ajudikasi LSM Bongkar vs Camat Pragaan Jatim, pada 13 September 2012 di Kantor KI Sumenep, pada 5 September, 18 Oktober dan 8 Jatim November 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan Mediasi SCWI vs Sekretariat DPRD Prov. Jatim, pada 13 September 2012 di Kantor KI Ajudikasi A2H vs BPR Bhakti Artha Jatim

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

pada 05 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi sekwan DPRD Jatim vs SCWI, pada 05 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Dinas Perkebunan Jatim vs LPKP, pada 08 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim vs LPKP, pada 08 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi LPKP vs Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim KI Jatim, pada 13 September 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi LPKP vs Dinas Pengairan Prov. Jatim, pada 13 September 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi RSUD DR. Soekandar mojosari vs LPKP, pada 08 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Biro adm pembangunan jatim vs LPKP, pada 08 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi PPID Prov. Jatim vs sahabat muslim, pada 08 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi LPKP vs Dinas Kehutanan Prov. Ajudikasi Moh sidiq vs PU Cipta Karya Jatim, pada 13 September 2012 di Kantor KI Sumenep, pada 16 Oktober, 8 November dan 5 Jatim Desember 2012 di Ruang Sidang KI Jatim Mediasi LPKP vs Dinas Perikanan dan Ajudikasi Moh. Sidiq vs PU Cipta Karya Kelautan Prov. Jatim, pada 24 September 2012 Sumenep, pada 16 Oktober, 8 November dan 5 di Kantor KI Jatim Desember 2012 di Ruang Sidang KI Jatim Mediasi LPKP vs DisnakerTransDuk vs Mediasi LSM Bongkar vs BPMD Prov Jatim KI Jatim, pada 24 September 2012 di Pamekasan, pada 18 Oktober 2012 di Bakrorwil Kantor KI Jatim Pamekasan Mediasi LPKP vs Dinas Pendapatan Prov Mediasi Pusaka vs Dinas Koperasi Prov Jatim KI Jatim, pada 24 September 2012 di Jatim , pada 19 Oktober 2012 di kantor KI Jatim Kantor KI Jatim Mediasi LPKP vs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim, pada 24 September 2012 di Kantor KI Jatim

Mediasi Moh. Sidiq vs Diskominfo Sumenep, pada 22 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep

Mediasi LPKP vs RSUD Gambiran Kota Kediri, pada 24 September 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Dinas Peternakan jatim vs LPKP, pada 05 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Dinas Tenaga kerja vs LPKP, pada 05 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi Dinas Pendapatan vs LPKP, pada 05 Oktober 2012 di Kantor KI Jatim Mediasi sekwan DPRD Jatim vs LPKP, 24

Mediasi LPKP vs Dispenda Jatim, 6 November 2012 di Kantor KI Jatim

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

sumenep, pada 23 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi moh sidiq vs bag. Umum setkab sumenep, pada 23 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi dinas PU Bina marga vs Moh Sidiq, pada 24 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar

Mediasi A2H vs Dinas Kesehatan Sampang, pada 04 September 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi

Mediasi Moh. Sidiq vs Bappeda Sumenep, pada 22 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi moh. Sidiq vs bag. Hukum sumenep, pada 22 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi moh sidiq vs dinas PU Pengairan Sumenep, pada 22 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi moh sidiq vs DPPKA Sumenep, pada 22 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep

Mediasi dinas pendidikan sumenep vs moh sidiq, pada 24 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Ajudikasi Moh Sidiq vs Bag Hukum Kab Sumenep, pada 4 Desember 2012 di PKPRI Pamekasan Ajudikasi Moh Sidiq vs Bag Umum Kab Sumenep, pada 4 Desember 2012 di PKPRI Pamekasan Ajudikasi Moh Sidiq vs DPPKA Kab Sumenep, pada 4 Desember 2012 di PKPRI Pamekasan Ajudikasi Moh Sidiq vs Sekwan DPRD Sumenep, pada 4 Desember 2012 di PKPRI Pamekasan

Ajudikasi Moh Sidiq vs Dinas Kesehatan Mediasi LSM Bongkar vs Dinas Kab Sumenep, pada 4 Desember 2012 di PKPRI Pendidikan Sumenep, pada 22 Oktober 2012 di Pamekasan Hotel Utami Sumekar Sumenep Ajudikasi Moh Sidiq vs Dinas Mediasi LSM Bongkar vs dinas pertanian Perhubungan Kab Sumenep, pada 4 Desember Sumenep, pada 22 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi Moh Sidiq vs Sekwan DPRD Sumenep, pada 23 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi moh sidiq vs dinas kesehatan sumenep, pada 23 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi moh sidiq vs bupati sumenep, pada 23 Oktober 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep Mediasi moh sidiq vs dinas perhubungan

Mediasi A2H vs Dinas Pertanian Sampang, pada 04 September 2012 di Kantor Bakorwil Pamekasan Jl. Slamet Riyadi Pamekasan

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

2012 di PKPRI Pamekasan

Januari 2012 di PTUN Surabaya

Ajudikasi Moh Sidiq vs Dinas PU Bina Marga Kab Sumenep, pada 5 Desember 2012 di PKPRI Pamekasan

Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Mahkamah Agung RI, pada 20 - 21 Februari 2012 di Hotel Millenium Sirih Jakarta

Ajudikasi Moh Sidiq vs Dinas Pendidikan Kab Sumenep, pada 5 Desember 2012 di PKPRI Mengikuti TOT Penyelesaian Sengketa Pamekasan Informasi oleh KI Pusat, pada 03 Oktober 2012 di Hotel Aston Bogor Ajudikasi LSM Bongkar vs Dinas Pendidikan Kab Sumenep, pada 5 Desember Mengikuti pilot training oleh KI Pusat, 2012 di PKPRI Pamekasan pada 08 Oktober 2012 di Novotel Bogor Insidentil Insidentil Menghadiri Sidang Pembacaan Putusan PTUN LSM Gebrak vs DPPKA Sumenep, pada 19

Case Management dan Panitera Tentang Register, Rabu - Kamis, 7 - 8 November 2012 di Makassar Golden Hotel, Jl. Pasar Ikan 50 Makassar.

Perkembangan Penanganan Sengketa Permohonan sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi Prov Jatim selama Tahun 2012 sebanyak 161 kasus. Rincian penanganan permohonan sengketa informasi pada tahap Mediasi 60 kasus (37 %), hingga Ajudikasi 23 kasus (14 %), tahapan Proses 20 kasus (13 %), Dilimpahkan 15 kasus (9 %), Batal 19 kasus (12 %), Dikembalikan 24 kasus (15 %). Perkembangan penanganan sengketa pada tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Penanganan Sengketa Informasi di KI Jatim Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Jenis Informasi yang Disengketakan Jenis informasi yang disengketakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: - DPA : 61 (31%) - DIP : 15 (7.61%) - LHKPN : 5 (2.54%) - SPJ : 14 (7.11%) - KONTRAK : 20 (10.2%) - LAIN-LAIN : 10 (5.08%) - PROGRAM : 72 (36.5%)

Jenis informasi yang disengketakan di KI Jatim tahun 2012

Total sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi Prov Jatim sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 : Tahun 2010 = 21 kasus Tahun 2011 = 175 kasus Tahun 2012 = 161 kasus Total = 357 kasus

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Sengketa Informasi Diajudikasi Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Sengketa Informasi Diajudikasi Tahun 2012

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

KESEKRETARIATAN

Administrasi Surat Masuk Tahun 2012 Surat masuk selama Tahun 2012 yang diterima KI Prov Jatim adalah: - Surat Masuk Kasus : - Permohonan Sengketa Informasi : 127 - Pencabutan Sengketa :3 - Kesimpulan Para Pihak : 22 - Tembusan : 88 - Lain-lain : 156 - Total : 396

Surat Masuk Kasus

- Surat Masuk Biasa : - Undangan Narasumber - Undangan Peserta - Kunjungan Kerja - Laporan Badan Publik - Lain-lain - Total Total Surat Masuk

: 57 : 34 :4 : 46 : 120 : 261 = 760 Surat Surat Masuk Biasa

Surat Keluar Tahun 2012 Surat keluar selama Tahun 2012 yang diterima KI Prov Jatim adalah: - Surat Keluar Kasus - Undangan Mediasi : 148 - Panggilan Ajudikasi : 102 - Klarifikasi : 60 - Penolakan :3 - Pelimpahan : 11 - Lain-lain : 93 - Total : 417

Surat Keluar Kasus

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

- Surat Keluar Biasa : - Undangan Narasumber - Undangan Peserta - Kunker - Surat Tugas - Mohon Penjelasan - Lain-lain - Total

: 21 : 26 :3 : 17 :5 : 46 : 118

Total Surat Keluar

: 535 Surat

Surat Keluar Biasa

Permohonan Informasi Tahun 2012 Rekap permohonan informasi baik melalui tatap muka atau surat, email, telp dan lain2 selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Lanjutan : Rekap Permohonan Informasi ...

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Lanjutan : Rekap Permohonan Informasi ...

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Lanjutan : Rekap Permohonan Informasi ...

Struktur Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 -2014

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Keuangan REALISASI DPA KOMISI INFORMASI TA 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

NERACA TA 2012

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

PENYERAPAN DANA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

DAFTAR INVENTARIS BARANG KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 NO

JENIS BARANG

MERK

TYPE

JUMLAH

Meja Kerja

16 buah

Meja Rapat

6 buah

Filling Cabinet

Daito,Brother, Lion

5 unit

White Board

Sansiba

2 buah

Kursi Tamu

2 set

Kursi Lipat

Chitose

21 buah

Kursi Putar

Malvin

15 buah

Kursi Kerja Eselon IV

Brother

1 buah

AC Split

National

1,5 PK

3 Unit

Camera Digital

Canon

6 Unit

Handycam

Panasonic

2 Unit

Notebook

Toshiba

5 Unit

PC. Komputer

Tower

6 Unit

Brankas

OKIDA

1 Unit

LCD Projector

3 M x 36

1 Unit

Faximile

Panasonic

Mobil Dinas

Toyota Avanza

Tahun 2011

1 Unit

Mobil Dinas

Toyota Kijang

Tahun 1992

1 Unit

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

PENUTUP Ketika SPO Menjadi Kebutuhan Badan Publik Puji syukur kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayat, serta kenikmatan kesehatan dan kemampuan menjalan kinerja di Komisi Informasi selama 2 tahun. Pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimanatkan Pasal 28 (ayat 2) UU KIP harus disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur; ’’Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan’’ Laporan Pertanggungjawaban Komisi Informasi setelah disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi, sebagaimana diatur pada Pasal 28 (ayat 4) harus bersifat terbuka untuk umum ; ’’Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum’’. Sehingga Komisi Informasi setiap tahun 2 (dua) kali menggelar Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) dan forum sejenis untuk menyampaikan kepada khalayak kinerja KI Jatim setiap 6 bulan sekali pada bulan Juni dan Desember. Besar harapan Komisi Informasi Jawa Timur Laporan Pertanggungjawaban ini menjadi bagian dari Daftar Informasi Publik, informasi wajib yang harus diumumkan secara berkala, dan informasi wajib yang harus tersedia setiap saat, dalam menjalankan roda kelembagaannya. Sehingga pertanggungjawaban kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Timur terpenuhi, demikian juga kepada masyarakat luas karena sifatnya sebagai pertanggungajawaban terbuka untuk umum. Forum Informasi dan Akuntabilitas secara standar telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, baik pada akhir tahun 2010, dan tepat 1 tahun Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan, dan akhir tahun 2011 serta 2 tahun pelaksanaan UU KIP, sebagai pemberitahuan bahwa forum ini merupakan penyampaian Informasi Wajib secara Berkala, sebagai laporan program dan realisasi kegiatan, sebagai perwujudan pelaksanaan laporan Badan Publik sesuai standar Perki No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan semacam ini bukan semaata-mata menyampaikan pertanggungjawaban saja, tetapi lebih dari itu tersimpan harapan ada usul, saran, kritik konstruktif dari masyarakat pemohon/ pengguna Informasi Publik dan Badan Publik, untuk mengoreksi, memantau, dan mengevaluasi kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga mandiri yang diharapkan menjadi salah satu lokomotif perubahan besar menuju tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kelembagaan Badan Publik non pemerintah, terpercaya dalam penilaian khalayak. Sehingga mampu menerjemahkan implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan harapan semua pihak dalam berbangsa dan bernegara yang santun dan sejuk tanpa anarkhisme. Pada tahun 2012 dalam berbagai program kegiatan KI Jatim maupun kegiatan Badan Publik SKPD wilayah Pemprov Jatim serta Badan Publik kabupaten/kota se Jawa Timur, yang sudah mempunyai PPID bahkan sampai mencoba menerapkan Daftar Informasi Publik (DIP), ternyata masih banyak yang belum mampu melaksanakan dengan optimal. Demikian juga dalam hal Klasifikasi Informasi maupun ketika menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) belum meyakinkan, termasuk menyangkut teknis kinerja PPID dan Atasan PPID. Sehingga KI Prov Jatim terus menerus mengevaluasi hal ini. Mengingat ketika kesadaran Keterbukaan Informasi Publik sudah masiv di seluruh tatanan kehidupan demokrasi sejati, maka SPO/SOP menjadi kebutuhan utama Badan Publik dalam mengendalikan manajemen Informasi Publik yang akhlaqul karimah. 41

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012

Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik sebagaimana pada Pasal 38 Perki 1/2010 ; (ayat 1) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.; (ayat 2) Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: a. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; b. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan; c. Kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; d. Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; e. Standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan f. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik. Dalam hal lebih startegis dalam kinerja Badan Publik dengan motor PPID dan Atasan PPID, termasuk membuat SPO pada Pasal 39 Komisi Informasi mendapat mandat dapat memberikan masukan dan rancangan. Setelah sejumlah Badan Publik menyatakan meminta draft, maka pada program tahun 2013 nanti menjadi salah satu prioritas KI Jatim dalam upaya meningkatkan kualitas badan Publik beserta PPID dan Atasa PPID nya. Pasal 39 menegaskan ; (ayat 1) Badan Publik dapat meminta masukan kepada Komisi Informasi mengenai rancangan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik yang telah disusun.; (ayat 2) Komisi Informasi dapat memberikan masukan atas rancangan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).; (ayat 3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar bagi Badan Publik sebagai alasan pembenar dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. (ayat 4) Masukan yang diberikan oleh Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi independensi Komisi Informasi dalam memutus penyelesaian sengketa Informasi Publik. Penguatan dengan meningkatkan kualitas Badan Publik semata-mata ingin mewujudkan keterbukaan Informasi Publik yang sesungguhnya sebagaimana pertimbangan lahirnya UU KIP : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2012