Laporan Tahunan Komisi Informasi Prov Jatim tahun 2016 by Rahmad Hartono

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASIii KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI

Informasi Publik Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Diterbitkan oleh: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 2016

Penyusun: TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR 2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Bandilan no 2-4, Waru - Sidoarjo Telp & Fax : 031 8546945 Website: kip.jatimprov.go.id; Email: kipjatim@gmail.com

iii

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Visi dan Misi

VISI Menjadi lembaga mandiri, kredibel, profesional dalam mewujudkan budaya transparansi informasi di Jawa Timur

MISI 1.

Edukasi Publik dan Badan Publik

Mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada Badan Publik

Peningkatan kinerja dan kualitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Optimalisasi Komisi Informasi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Daftar Isi Visi dan Misi

Daftar Isi

PENGANTAR : Salam Transparansi

PROFIL PIMPINAN

viii

STRUKTUR ORGANISASI KI PROV JATIM

REALISASI ANGGARAN

xii

BIDANG KELEMBAGAAN

BIDANG ADVOKASI SOSIALISASI DAN EDUKASI

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Monitoring dan Evaluasi PPID

a. Tahap Visitasi

b. Tahap Pemantauan Website

c. Hasil Monev

d. Perkembangan PPID PERKEMBANGAN PPID

FGD Prosedur PSI

Laporan Tahunan PPID

P-SLIP Desa Sinergikan UU KIP dan UU Desa

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

PENGANTAR

Salam Transparansi

Selama tahun 2016, banyak kegiatan dan program yang telah dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Secara umum, semua kegiatan dan program itu dalam koridor tugas dan fungsi KI yang dimandatkan Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yakni; melaksanakan UU KIP, membuat dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Buku Laporan Tahunan KI Provinsi Jawa Timur 2016 ini adalah dokumentasi dari sekian banyak kegiatan dan program yang telah dilakukan selama setahun. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KI Jawa Timur kepada Gubernur, DPRD Prov Jatim dan publik.

Secara umum, laporan tahunan ini terbagi dalam beberapa poin pokok yaitu laporan tentang Kelembagaan, Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, Penyelesaian Keuangan

sengketa atau

dan

anggaran

yang dikelola KI Jatim selama 2016.

Harapan semoga

kami, buku

KETTY TRI SETYORINI Ketua

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Laporan Tahunan ini bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus memberi inspirasi dalam beragam gagasan dan ikhtiar nyata, khususnya dalam hal keterbukaan atau transparansi informasi publik di provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 31 Desember 2016

KETTY TRI SETYORINI

vii

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

PROFIL PIMPINAN

Ketty lahir di Tulungagung 19 Januari 1969. Pendidikan terakhir Ketty S2 Ilmu Pengetahuan. Sebelum dilantik menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dia aktif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Menjadi anggota KPU di Kabupaten Jember sejak 20032009 dan menjadi Ketua KPU Kabupaten Jember tahun 2009-2014.

KETTY TRI SETYORINI Ketua

ZULAIKHA Wakil Ketua

Zulakha lahir di Jogjakarta, 12 Januari 1967. Menjadi pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya hingga terpilih menjadi Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Pengalaman Zulaikha berorganisasi diantaranya adalah menjadi bendahara LPSDM Cafe Tani Mandiri, sekretaris Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Ketua Harian Ikatan Wanita Unitomo, Sekretaris Pusat Studi Wanita Unitomo, Manager area Jatim Komunitas langsungenak.com dll.

viii

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Isrowi lahir di Madiun, 10 Juli 1958. Menjadi abdi negara sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kanwil Departemen Penerangan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 1981. Isrowi merupakan perwakilan dari unsur pemerintah yang menjadi anggota Komisi Informasi Prov Jatim jilid II. Sebelumnya, ibu yang satu ini aktif di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Selain itu, ibu yang akrab dipanggil Bu Rowi ini, aktif di Pramuka sejak tahun 1974 hingga sekarang.

ISROWI FARIDA, M.Si Komisioner

Wahyu kelahiran Surabaya 15 Mei 1973. Sebelum menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Wahyu dikenal sebagai penggiat organisasi, pernah menjadi pengurus KNPI Jatim, Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim dan aktif di Karang Taruna Kota Surabaya. Selain itu Wahyu juga pernah menjadi dosen. Selama ini aktif menjadi kolumnis di berbagai media.

WAHYU KUNCORO, SIP, MIP, M. Si. Komisioner

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Mahbub lahir di Situbondo, 28 Agustus 1976. Pendidikan terakhirnya S1 Fakultas Sastra Inggris Universitas Jember (Unej). Sebelum menjadi anggota Komisi Informasi Prov Jatim, Mahbub, demikian dia biasa dipanggil, pernah mengajar bahasa inggris di STAIN â&#x20AC;&#x201C; Jember dan jurnalis TEMPO. Sejak mahasiswa, Mahbub sudah aktif di beberapa organisasi mahasiswa diantaranya di lembaga pers mahasiswa dan Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Unej.

MAHBUB JUNAIDI Komisioner

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI KI PROV JATIM 1. Komisioner

2. Sekretariat

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

REALISASI ANGGARAN KI JATIM TAHUN 2016 URAIAN

ANGGARAN

PENYERAPAN

238.920.000

18.160.000

184.760.000

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

36.000.000

PPID Award SKPD / Kab/Kota se-Jatim

263.150.000

260.320.800

Honorarium Kegiatan PNS

7.400.000

6.900.000

Honorarium Kegiatan Non PNS

5.400.000

75.000.000

2.500.000 8.000.000

2.475.000 8.000.000

2.640.000 15.950.000 94.050.000 40.960.000

1.927.000 15.220.000 94.013.200 40.165.600

11.250.000

11.220.000

942.360.000 78.240.000

932.120.130 77.060.000

Honorarium Kegiatan Non PNS

434.040.000

432.610.000

Uang Lembur

134.538.000

133.801.000

28.400.000

28.267.200

Belanja Cenderamata/ Souvenir

4.500.000

4.455.000

Belanja Surat Kabar/Majalah

5.370.000

4.692.000

70.000.000

69.500.000

Penanganan Sengketa Informasi Publik Honorarium Kegiatan PNS Honorarium Kegiatan Non PNS

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Belanja Jasa Dekorasi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Cetak dan/atau Penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Honorarium Kegiatan PNS

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Belanja Jasa Dekorasi

1.500.000

1.290.000

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

30.000.000

28.000.000

Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

15.222.000

13.656.000

Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan

24.830.000

24.661.000

Belanja makanan dan minuman tamu

3.900.000

3.885.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

61.250.000

61.013.450

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

44.600.000

43.344.480

5.970.000

5.885.000

14.500.000

10.960.000

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

7.000.000

Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

7.500.000

3.960.000

41.070.000 4.400.000

40.272.000 4.400.000

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor Prosedur Layanan Informasi

Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) Honorarium Kegiatan PNS Honorarium Kegiatan Non PNS Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Belanja Jasa Dekorasi

xii

5.800.000

5.400.000

15.000.000

14.900.000

750.000

540.000

% 100

98,925

98,913

75,586

98,057 -

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

5.000.000

Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

4.845.000

4.842.000

Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan

2.275.000

2.205.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.000.000

2.985.000

1.500.000.000

1.482.592.930

Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi

98,840

Pasal 29 ayat 6 Undang Undang Nomor 14 tahun 208 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutanâ&#x20AC;?. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dibentuk sejak tahun 2010, mendapatkan dan mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut tabel anggaran yang diterima dan dikelola KI Jatim dari tahun ke tahun:

Tahun Anggaran

Nominal Anggaran

Tahun 2010

Rp. 1.250.000.000

Tahun 2011

Rp. 2.625.472.000

Tahun 2012

Rp. 2.675.472.000

Tahun 2013

Rp. 3.510.482.000

Tahun 2014

Rp. 3.325.472.000

Tahun 2015

Rp. 2.244.500.000

Tahun 2016

Rp. 1.500.000.000

xiii

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Bidang Kelembagaan

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

idang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur secara spesifik menjalankan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan dalam lingkung internal dan eksternal. Dalam lingkup internal, bidang

Kelembagaan melakukan serangkaian kegiatan koordinasi sekretariat dan komisioner KI Jatim secara terpisah maupun menyeluruh, agar Tugas Pokok dan Fungsi setiap personil dan bagian lembaga yang ada bisa sinergis. Bidang ini juga fokus menyusun beberapa keputusan yang dibutuhkan, sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaannya, agar arah kebijakan institusi KI Jatim (sebagai Lembaga Negara dan sebagai Badan Publik) bisa tetap selaras dengan tujuan dan mandat UU KIP. Bidang ini juga melakukan serangkaian koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam upaya mendorong perbaikan iklim keterbukaan informasi di semua sektor. Kerjasama dengan beberapa lembaga lain itu bertujuan menjalin sinergi agar implementasi UU KIP semakin meluas dan merata di seluruh Badan Publik, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Selama tahun 2016, sejumlah lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan KI Jatim antara lain, beberapa Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta), organisasi profesi, dan lembaga negara.

Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) Komisi Informasi Prov Jatim Tahun 2016 di SBO TV pada 12 Desember 2016

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Pada akhir tahun, Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim) menggelar acara Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) 2016 yang disiarkan langsung dari stasiun SBO TV (21/12). FIA merupakan acara penyampaian pertanggungjawaban kinerja KI Jatim selama setahun kepada publik. Pertanggungjawaban KI Jatim, disampaikan oleh Komisioner KI Jatim yaitu Ketty Tri Setyorini (Bidang Kelembagaan), Zulaikha dan Mahbub Junaidi (Bidang PSI), dan Isrowi Farida dan Wahyu Kuncoro (Bidang ASE).

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

elama tahun 2016 bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan dua hal utama yakni: 1. Penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik (penyelenggara negara dan non penyelenggara negara) di Jawa Timur, 2. Pendampingan masyarakat dalam rangka penguatan dan perbaikan layanan informasi publik. Bersama bidang Kelembagaan KI Jatim, bidang ini juga menjalin kerjasama dengan sejumah lembaga dalam rangka sosialisasi UU KIP serta aturan turunannya. Seluruh kegiatan yang dilakukan bidang ini memiliki target utama; memastikan UU KIP dan aturan turunnnya bisa tersosialisasi secara masif di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dan implementasi UU KIP bisa membawa dampak perubahan tata kelola pemerintahan yang terbuka,akuntabel dan partisipatif.

Sosialisasi KI Jatim juga dilakukan melalui berbagai media yaitu televisi, radio, website maupun media sosial.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Berikut data sosialisasi melalui media televisi dan radio tahun 2016 : NO

Media

Tanggal

TV 9

10 Maret

Radio Praja Media Swara Lamongan

22 Maret

Radio Gita Nada Eka Sapta

28 Maret

SBO TV

30 Mei

TV 9

29 Agustus

TV 9

14 Nopember

JTV

15 Desember

SBO TV

22 Desember

Selalin media TV dan Radio, sosialisasi juga melalui website kip.jatimprov.go.id

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Selain itu sosialisasi kegiatan KI jatim juga melalui media sosial Facebook:

Sosialisasi Twitter

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Informasi

omisi Informasi (KI) dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Publik

(UUKIP)

dan

peraturan

pelaksanaannya,

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 UUKIP tugas Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, sejak terbentuk tanggal 14 Mei 2010, telah menangani ratusan sengketa informasi. Penanganan sengketa informasi oleh KI Jatim berdasar pada UU KIP, PERKI No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Pedoman Hukum Acara Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tahun 2014.

Sengketa Informasi dari Tahun ke Tahun Permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim), pada tahun 2016 mengalamai penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, jumlah permohonan sengketa informasi sebanyak 138 kasus. Berikut data permohonan sengketa informasi ke KI Jatim dari tahun ke tahun.

Jumlah permohonan sengketa informasi dari tahun 2010 hingga tahun 2016

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Sidang Ajudikasi

Penanganan Sengketa Informasi Sengketa informasi yang ditangani oleh KI Jatim pada tahun 2016 sebagian merupakan lanjutan kasus yang belum selesai pada tahun 2015. Jumlah sisa kasus pada akhir tahun 2015 sebanyak 84 kasus. Jadi jumlah dari sisa kasus 2015 sebanyak 84 kasus ditambahkan dengan kasus yang baru masuk tahun 2016 sebanyak 138 kasus, sehingga yang ditangani oleh KI Jatim pada tahun 2016 adalah 222 kasus.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Sidang Ajudikasi Tabel penanganan sengketa informasi tahun 2016 :

Penanganan Sengketa

Jumlah

Putusan (Ajudikasi)

Putusan (Mediasi)

Dicabut

Dihentikan

Dilimpahkan

Sedang Diproses

Belum Diproses

102

TOTAL

222

Perkembangan penanganan dari 222 kasus pada tahun 2016 antara lain adalah selesai Ajudikasi 33 kasus (15%), selesai mediasi 29 kasus (13%), Dicabut 29 kasus (13%), Dihentikan 2 kasus (1%), Dilimpahkan 0 kasus (0%), Sedang Diproses 27 kasus (12%), dan Belum Diproses sebanyak 102 (46%).

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Diagram perkembangan penangan sengketa informasi pada tahun 2016

Tren Materi Sengketa Tahun 2016

Sidang Ajudikasi

Materi sengketa informasi yang ditangani oleh KI Jatim Tahun 2016, paling banyak adalah Anggaran, yaitu sebesar 53%. Ini membuktikan bahwa permasalahan keuangan merupakan informasi yang paling banyak diminati oleh Pemohon informasi publik.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Pengadaan barang dan jasa ada diperingkat kedua dalam hal materi permohonan informasi, dengan prosentase sebesar 28%. Materi lain-lain, hal yang berkaitan dengan tanah, tentang pendidikan dan lingkungan merupakan hal yang juga diminati Pemohon informasi publik walaupun dengan prosentase yang lebih rendah yaitu 11%, 6% dan 1%. Beragamnya jenis permohonan informasi yang masuk di KI Jatim menunjukkan bahwa semakin meningkatnya keingintahuan masyarakat sebagai Pemohon terhadap informasi publik yang dikuasai oleh Badan Publik.

Pemohon PSI

Ada tiga jenis Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi yaitu Perorangan atau individu, Kelompok/Perkumpulan Masyarakat dan Badan Hukum. Jenis Pemohon PSI pada tahun 2016, terdiri Perorangan 58 persen, Kelompok/Perkumpulan 40 persen, dan Badan Hukum 2 persen.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Termohon PSI

Termohon PSI yaitu Badan Publik yang disengketakan oleh Pemohon PSI yang ditangani KI Jatim pada tahun 2016 antara lain adalah Badan Publik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMD dan Lembaga Vertikal.

Jumlah badan Publik yang disengketakan ke KI Jatim : NO

KETERANGAN

TOTAL

PEMDA PROV/SKPD PROV/KAB/KOTA

104

PEMDES/KELURAHAN/KECAMATAN

BUMN/BUMD

LEMBAGA VERTIKAL DAN INSTANSI LAIN

JUMLAH

137

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Sidang Ajudikasi

Mediasi

Badan Publik paling banyak disengketakan pada tahun 2016 adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 76 persen. Paling banyak kedua, yaitu

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan sebanyak 12 persen. Terbanyak ketiga yang disengketakan adalah Badan Publik Vertikal sebanyak 10 persen. Paling sedikit disengketakan BUMN/BUMD sebanyak 2 persen.

Mediasi

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Mediasi

Sedangkan kedudukan Termohon, apabila kami kelompokkan dapat kami sajikan sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KETERANGAN Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pacitan 18

TOTAL 0 1 4 8 2 2 0 3 4 0 0 0 4 2 2 3 0 0

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

NO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

KETERANGAN Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungaggung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya JUMLAH

TOTAL 31 3 2 1 20 6 9 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 3 20 137

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Monitoring & Evaluasi

PPID

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

alah satu amanat Undang Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab

di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. UU KIP dan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 juga menyatakan secara tegas bahwa, penunjukan PPID di setiap badan publik untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim) menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID. Kegiatan itu menjadi acara tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2012. Kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas PPID dalam melaksanakan amanah UU KIP, dan menciptakan kompetisi yang sehat, serta evaluasi atas kinerja tahunan pelayanan informasi, sekaligus pelecut semangat semua badan publik di Jawa Timur dalam hal keterbukaan atau transparansi. Monev PPID pada tahun 2016, dilakukan melalui sertangkaian tahap yaitu: 1. Pemberitahuan monev ke Badan PPID Kab/Kota/Provinsi (11-29 Juli 2016), 2. Visitasi (1-26 Agustus 2016), 3. Pemantauan website Badan Publik (13-23 September 2016), 4. Penyampaian hasil penilaian sementara dan masa sanggah (3 - 14 Oktober 2016), 5. Rekapitulasi akhir (17 - 21 Oktober 2016 ), dan 6. Pengumuman hasil monev/PPID Award (Desember 2016).

Visitasi ke Dinas Pendidikan Prov Jatim

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

a. Tahap Visitasi Pada tahap visitasi, Komisi Informasi mengunjungi PPID SKPD Provinsi dan Kabupaten kota se-Jawa Timur guna melihat secara utuh kepatuhan Badan Publik dalam menyediakan layanan informasi. Terdapat 48 PPID SKPD Provinsi dan 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang dilakukan penilaian. Dalam visitasi tersebut, penilaian dilakukan pada Meja Layanan Informasi dalam menyediakan informasi setiap saat sebagaimana diamanatkan pasal 11 UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Visitasi ke Dinas Kehutanan Prov Jatim

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Visitasi ke Kabupaten Blitar

Visitasi ke Kabupaten Situbondo

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Adapun instrumen visitasi monev PPID tahun 20016 adalah sebagai berikut :

0 = tidak ada sama sekali Nama Badan Publik Alamat Kantor Nama dan pangkat PPID No. Telepon Pejabat Konten

1 = ada tapi kurang lengkap 2 = lengkap

: : : :

Subjek Penilaian

Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Deskripsi Informasi ini dapat diwakili dengan ketersediaan dokumen : 1. Daftar informasi publik yang dikuasai oleh badan publik; Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: a. nomor b. ringkasan isi informasi c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi e. waktu dan tempat pembuatan informasi f. bentuk informasi yang tersedia g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

nilai konten I

Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya

Informasi ini dapat diwakili dengan ketersediaan dokumen sebagai berikut : 1. Dokumen hasil peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik beserta pertimbangannya; informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut c. risalah rapat dari proses

Nilai 1

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

2. Dokumen Prosedur kerja pegawai BP yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, berupa Standart Operating Procedure (SOP) Layanan Masyarakat; 3. Dokumen yang memuat tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain: a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan b. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima c. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik; 4. Dokumen yang memuat informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, dapat berupa notulensi atau berita acara. 5. Dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. nilai konten II

III

Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga

Informasi ini dapat diwakili dengan ketersediaan dokumen sebagai berikut : 1. Dokumen surat perjanjian badan publik dengan pihak ketiga berikut

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

dokumen pendukungnya;

nilai konten III Informasi ini dapat diwakili dengan ketersediaan dokumen sebagai berikut : 1. Dokumen laporan kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan; 2. Dokumen daftar sarana dan prasarana layanan informasi publik Laporan mengenai yang dimiliki dan kondisinya; pelayanan akses 3. Dokumen profil pejabat badan informasi publik publik yang menangani pelayanan informasi publik dan personil yang membantu beserta kualifikasinya; 4. Dokumen anggaran layanan informasi pertahun anggaran dan tahun anggaran berjalan serta laporan penggunaanya pada tahun anggaran yang telah berjalan. nilai konten IV seluruh informasi Informasi ini dapat diwakili minimal dengan ketersediaan dokumen : lengkap yang 1. Laporan lengkap DIPA- RKA-KL wajib disediakan dan diumumkan 2. Data perbendaharaan atau secara berkala inventaris; nilai konten V

Visitor memberikan penilaian terhadap dukungan terhadap meja informasi : No 1

Apakah terdapat

Meja / ruangan layanan khusus informasi publik 2 Petugas khusus 3 Komputer khusus 4 Lemari dokumen khusus 5 Formulir permohonan informasi 6 Telepon 7 Papan informasi publik 8 Buku register permohonan informasi item lain yang ada 1 Papan keterangan meja layanan informasi/ppid

ada Tidak Bobot (1) (0) nilai X2 X2 X1 X1 X2 X1 X2 X2

Nilai

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Papan keterangan jam layanan informasi publik 3 ................................... 4 ................................... 5 ................................... 6 ................................... Total Nilai

X1 X1 X1 X1 X1

1. Minta salinan dokumen SK PPID jika sudah terbentuk ? 2. Minta surat keputusan tentang biaya penggandaan dokumen informasi publik, jika tidak lazimnya berapa / siapa yang berkewajiban membiayai foto copy dokumen fisik ? 3. Apakah pemohon informasi dapat langsung meminta dokumen dalam bentuk soft copy ?

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Selain intrumen penilaian, Komisi Informasi juga memberikan kuisioner untuk mengetahui persepsi keterbukaan informasi Badan Publik, sebagai berikut:

Kuesioner Penilaian Persepsi Penyediaan Layanan Informasi Publik Identitas Kuesioner : Nama PPID Lama Menjabat sebagai PPID Lembaga

: ................................................. : ................................................ : ...............................................

Menurut anda jika masyarakat mengetahui tentang segala informasi publik yang dimiliki badan publik, apakah hal ini akan mendukung kerja lembaga anda ?

a. b. c. d. e.

Sangat setuju Setuju Netral Tidak setuju Sangat tidak setuju

Jelaskan alasan saudara ............................. ............................. .............................

Jika ada seorang pemohon Warga Negara Indonesia atau LSM mengajukan permohonan informasi yang sudah jelas merupakan informasi terbuka kepada Saudara namun saudara tidak mengetahui latar belakang mereka, tidak mengetahui latar belakang organisasinya dengan baik, informasi tersebut akan digunakan untuk apa sebenarnya. Apakah saudara akan tetap memberikan informasi tersebut ?

a. Menolak memberikan b. Tetap memberikan c. Memberikan dengan syarat .......................... .......................... .......................... .......................... ............... (jelaskan)

Jelaskan alasan saudara ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .................

Apakah sebagai PPID anda masih memiliki kekhawatiran bahwa Pemohon Informasi akan menyalahgunakan informasi publik yang ia dapat untuk kepentingan pribadi yang akan merugikan orang lain atau lembaga anda ?

a. Iya b. Tidak c. Tidak tahu

Jelaskan alasan saudara ............................. ............................. ............................. ........

Menurut anda apakah semua informasi publik yang diminta oleh pemohon harus dimintakan

a. Semua memerlukan persetujuan

Jelaskan alasan saudara .............................

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

persetujuan dari pimpinan badan publik ?

b. Tidak semua memerlukan persetujuan c. Tidak tahu

............................. ............................. ............................. ..................

Menurut anda apakah kewajiban yang dibebankan oleh UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terlalu berat bagi lembaga anda ?

a. b. c. d. e.

Jelaskan alasan saudara ............................. ............................. .....................

Apakah anda merasa terancam dengan ancaman denda 5.000.000 dan kurungan 1 tahun bagai badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi publik berdasar UU ini ?

a. b. c. d. e.

Sangat setuju Setuju Tidak tahu Tidak setuju Sangat tidak setuju Sangat terancam Terancam Tidak tahu Biasa saja Sangat tidak terancam

Menurut anda apakah tugas PPID terlalu berat bagi anda ?

a. b. c. d. e.

Menurut anda apakah anggaran ke PPID an / penyediaan layanan informasi publik di kantor anda sudah mencukupi ?

Sangat setuju Setuju Tidak tahu Tidak setuju Sangat tidak setuju Sangat mencukupi Cukup Tidak tahu Tidak cukup Sangat kurang

Jelaskan alasan saudara ............................. ............................. ............................. ........................ Jelaskan alasan saudara ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ................

Berapa anggaran penyediaan layanan informasi publik di kantor anda dalam satu tahun ...................................................... ...................................................... .............................. Menurut anda apakah masingmasing bidang/bagian/satuan kerja/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dll di lembaga anda sudah sangat kooperatif dalam membangtu anda menyediakan layanan informasi publik ? Sebutkan kendala yang anda hadapi dalam menyediakan informasi publik selama ini ? Jelaskan dukungan apa saja yang anda butuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas ke PPID an yang anda emban ? Menurut anda berapa lama waktu

b. c. d. e.

Jelaskan alasan saudara ............................. ............................. ............................. ..........................

a. Sangat Jelaskan alasan kooperatif saudara b. Kooperatif ............................. c. Tidak tahu ............................. d. Tidak kooperatif ............................. e. Sangat tidak ............................. kooperatif ........................................................................ ........................................................................ ........ ........................................................................ ........................................................................ ........ ........................................................................

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

ideal untuk menyiapkan sistem ........................................................................ dokumentasi informasi publik ........................................................................ yang baik berdasar ketentuan UU ............................................ Keterbukaan Informasi Publik ? Keterangan : 1. Kuesioner ini diisi oleh PPID atau pejabat yang melayani layanan informasi publik di badan publik; 2. Kuesioner ini tidak memperngaruhi penilaian terhadap layanan informasi publik; Kirim kembali kuesioner ini melalui ............................................. (email, fax/telp, alamat)

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

b. Tahap Pemantauan Website

Penyampaian hasil pemantauan website pada masa sanggah di Kabupaten Kediri

Setelah melakukan penilaian meja layanan informasi, monev PPID juga dilakukan melalui website Badan Publik, untuk mengetahui informasi berkala sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 11 Perki No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hasil penilaian sementara website oleh Komisi Informasi disampaikan kepada Badan Publik masing-masing untuk memberikan kesempatan menyanggah. Kesempatan sanggah ini diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam menilai sekaligus memberikan edukasi tentang konten informasi berkala.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Penyampaian hasil pemantauan website di Kota Mojokerto

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI WEBSITE BADAN PUBLIK NAMA BADAN PUBLIK : ALAMAT WEBSITE : TANGGAL DAN JAM PEMERIKSAAN : NAMA PEMERIKSA : TANDA TANGAN :

No A

Konten

Dasar Hukum

Deskripsi

Skor

Bob ot

INFORMASI TERKAIT BADAN PUBLIK Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan

pasal 11 huruf a angka 1 Perki SLIP

Konten ini diwakili dengan informasi mengenai kedudukan kantor alamat kantor, no telepon yang disediakan untuk layanan

Skor akhir

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 kontak

masyarakat.

Informasi mengenai maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik

Konten ini diwakili dengan informasiinformasi tersebut yang bersumber dari peraturan perundangundangan atau akta pendirian yang mendasari pembentukan badan publik.

Screen capture a.1

pasal 11 huruf a angka 1 Perki SLIP

Screen capture a.2

Struktur Organisasi beserta profil singkat Pejabat Struktural

pasal 11 huruf a angka 2 Perki SLIP

konten ini diwakili dengan informasi mengenai, struktur organisasi dan profil pejabat.

Screen capture a.3

Informasi tentang gambaran masingmasing satker

pasal 11 huruf a angka 2 Perki SLIP

konten ini diwakili dengan informasi mengenai satuan kerja beserta uraian tugas dan fungsi dan unit pelayanan teknis dibawahnya.

Screen capture a.4 pasal 11 huruf f Perki SLIP

Informasi tentang peraturan,keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publik

Informasi ini diwakili oleh : 1) daftar peraturan perundangundangan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat yang dikeluarkan oleh badan publik; 2) salinan peraturan perundangundangan dan keputusan yang berdampak kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh badan

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 publik. Baik yang masih berupa rancangan dan/atau yang telah disahkan. Screen capture a.5

Nilai sub kategori A

INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK pasal 11 huruf b Perki SLIP (tidak Ringkasan Informasi termasuk tentang Program angka 7, 8 dan/atau kegiatan dan 9) yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik

Konten tersebut dapat diwakili oleh : ringkasan table yang memuat : 1) nama program dan kegiatan; 2) penanggung jawab; 3) kontak; 4) besaran anggaran yang bersumber dari ringkasan DIPA dan/atau RKA-KL.

Screen capture b.1

Ringkasan informasi tentang Kinerja dalam lingkup badan publik

pasal 11 huruf c Perki SLIP KIP

Informasi ini diwakili dengan table berupa rencana kinerja tahunan (RKT) dan capaiannya pada tahun lalu dan RKT pada tahun berjalan.

Screen capture b.2 Pasal 11 huruf e Perki SLIP

Ringkasan laporan akses Informasi publik

Konten tersebut dapat diwakili oleh ringkasan laporan akses informasi publik yang memuat : a)jumlah permohonan informasi publik yang diterima; b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; c) Jumlah

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian/seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; d) Alasan penolakan permohonan informasi publik. Screen capture b.3 Nilai Sub Kategori B C

INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN

Informasi rencana dan laporan realisasi anggaran

Pasal 11 huruf d Perki SLIP

Konten ini diwakili oleh informasi mengenai rencana kerja anggaran dan realisasi yang dapat bersumber dari RKAKL dan laporan realisasi anggaran.

Screen capture c.1 2

Informasi Neraca

Pasal 11 huruf d Perki SLIP

Konten ini diperoleh dari laporan neraca tahunan badan publik

Screen capture c.2 3

25 Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Pasal 11 huruf d UU KIP

Konten ini diperoleh dari laporan arus kas tahunan badan publik

Screen capture c.3

Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara)

Pasal 11 huruf d Perki SLIP

Konten ini diwakili oleh tabel yang berisi daftar investasi dan aset beserta nominal masing-masing pada tahun lalu.

Screen capture c.4 Nilai Sub Kategori C

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 11 Konten ini berisi huruf I informasi mengenai Perki SLIP rencana pengadaan barang dan jasa serta Pengadaan barang dan realisasi sesuai dengan jasa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa

Screen capture d.1 Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi Pasal 11 huruf g Perki SLIP

Informasi ini dapat berupa gambar diagram alur layanan informasi publik berdasar ketentuan UU KIP Screen capture d.2 Nilai Sub Ketgori D Total nilai

Keterangan : Skoring per Kategori ÎŁ Xp ---------- x nilai bobot = Skor per kategori Nx2 Keterangan X = Skor (0: tidak ada /1: tidak lengkap /2: lengkap) p = jenis informasi N = jumlah total Jenis Informasi per kategori

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Konten Khusus Mengenai Pembentukan PPID di Badan Publik

Salinan SK Pembentukan PPID Ada Tidak (1) Ada (0)

Total

Informasi Mengenai Struktur PPID Ada Tidak (1) Ada (0)

SOP Layanan Informasi Publik Ada (1)

Tidak Ada (0)

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

c. Hasil Monev

Memasuki tahun ke-7, implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur, dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi baik di tingkat SKPD Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Badan Publik yang dapat dikatakan Terbuka masih sedikit jumlahnya. Berdasar hasil Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016, dari 47 SKPD Provinsi (tidak termasuk Biro-Biro dan Dinas Kominfo), Badan Publik tingkat SKPD Provinsi yang termasuk kategori Sangat Terbuka tidak ada (0%), Terbuka berjumlah 3 Badan Publik (6%), Cukup Terbuka 10 badan Publik (21%), Kurang Terbuka 11 Badan Publik (23%) dan Tidak Terbuka 23 Badan Publik (49%).

49%

21%

23%

6% 0%

Sementara, tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang berjumlah 38 Badan Publik, dapat dikelompokkan sebagai berikut : Badan Publik dengan kategori Sangat Terbuka 2 Badan Publik (5%), kategori Terbuka 4 Badan Publik (10%), kategori Cukup

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

6 Badan Publik (16%), kategori Kurang Terbuka 9 Badan Publik (24%) dan kategori Tidak Terbuka 17 Badan Publik (45%).

45%

24% 16% 10% 5%

Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 : NO

SKPD

VISITASI

WEBSITE

RATA-RATA

KET

SAIFUL ANWAR

100

86,6

93,3

TERBUKA

DIN KESEHATAN

88,5

97,5

TERBUKA

DIN DIK

100

74,5

87,2

TERBUKA

KPID

95,5

52,9

74,2

CUKUP TERBUKA

BKD

65,8

71,9

CUKUP TERBUKA

BAKORWIL PAMEKASAN

74,5

66,4

70,4

CUKUP TERBUKA

PERWAKILAN

90,5

48,3

69,4

CUKUP TERBUKA

DIN KEHUTANAN

100

38,7

69,3

CUKUP TERBUKA

BPBD

42,5

95,6

CUKUP TERBUKA

RSJ MENUR

CUKUP TERBUKA

BAPPEMAS

84,1

CUKUP TERBUKA

BPM

84,1

61,5

CUKUP TERBUKA

DIN KOP DAN UKM

31,2

61,1

CUKUP TERBUKA

DIN SOS

57,5

55,7

KURANG TERBUKA

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

BADAN PERPUSTAKAAN

DISPORA

54,5

48,7

KURANG TERBUKA

39,5

55,8

47,6

KURANG TERBUKA

DISPERINDAG

56,2

47,6

KURANG TERBUKA

INSPEKTORAT

11,6

47,3

KURANG TERBUKA

BAKORWIL BOJONEGORO

12,5

47,2

KURANG TERBUKA

DIN PETERNAKAN

KURANG TERBUKA

BAKESBANGPOL

80,4

45,2

KURANG TERBUKA

BAPPEDA

32,5

42,2

KURANG TERBUKA

DIS PERIKANAN KELAUTAN

58,5

41,2

KURANG TERBUKA

DIN PU CIPTAKARYA

61,4

41,2

KURANG TERBUKA

RSUD DR. SUTOMO

TIDAK TERBUKA

SEKRET DPRD PROV JATIM

59,5

17,5

38,5

TIDAK TERBUKA

DLLAJR

70,8

37,4

TIDAK TERBUKA

BALITBANG

50,5

20,8

35,6

TIDAK TERBUKA

RS HAJI

32,9

35,4

TIDAK TERBUKA

BAKORWIL MADIUN

47,7

34,8

TIDAK TERBUKA

DIN PU PENGAIRAN

48,1

32,5

TIDAK TERBUKA

DISPERTA

48,6

31,3

TIDAK TERBUKA

DISPENDA

56,2

30,1

TIDAK TERBUKA

DIN PU BINA MARGA

46,6

25,3

TIDAK TERBUKA

RS. SOEDONO

TIDAK TERBUKA

BADAN KETAHANAN PANGAN

26,6

22,8

TIDAK TERBUKA

SATPOL PP

42,5

21,2

TIDAK TERBUKA

KORPRI

40,8

20,4

TIDAK TERBUKA

DISNAKERTRANSDUK

TIDAK TERBUKA

DIN ESDM

32,5

7,5

TIDAK TERBUKA

DISBUN

39,7

19,8

TIDAK TERBUKA

DISBUDPARTA

TIDAK TERBUKA

BANDIKLAT

32,7

16,3

TIDAK TERBUKA

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

BPKAD

29,1

14,5

TIDAK TERBUKA

BADAN PEMBERDY PEREMPUAN

26,6

13,3

TIDAK TERBUKA

BAKORWIL MALANG

TIDAK TERBUKA

BLH

18,3

9,1

TIDAK TERBUKA

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Kab/kota se-Jawa Timur Tahun 2016 : NO

KAB/KOTA

VISITASI

WEBSITE

RATA-RATA

KETE

Kab Blitar

100

SANGAT TERBUKA

Kab Bojonegoro

100

97,5

98,75

SANGAT TERBUKA

Kab Banyuwangi

91,666

90,833

TERBUKA

Kab Pamekasan

91,5

87,5

89,5

TERBUKA

Kota Blitar

79,16

81,58

TERBUKA

Kota Surabaya

73,5

87,5

80,5

TERBUKA

Kab Sampang

95,5

50,416

72,958

CUKUP TERBUKA

Kota Malang

76,5

66,875

71,688

CUKUP TERBUKA

Kota Mojokerto

56,458

65,729

CUKUP TERBUKA

Kab Bangkalan

56,25

63,125

CUKUP TERBUKA

Kota Probolinggo

40,5

62,75

CUKUP TERBUKA

Kab Lamongan

63,5

56,875

60,188

CUKUP TERBUKA

Kota Madiun

66,25

56,625

KURANG TERBUKA

Kab Ponorogo

56,5

49,375

52,938

KURANG TERBUKA

Kab Mojokerto

64,791

52,896

KURANG TERBUKA

Kab Ngawi

46,875

50,438

KURANG TERBUKA

Kab Pacitan

53,33

49,165

KURANG TERBUKA

Kab Lumajang

72,5

48,25

KURANG TERBUKA

Kab Trenggalek

82,91

45,455

KURANG TERBUKA

Kab Tuban

53,5

35,833

44,667

KURANG TERBUKA

Kota Pasuruan

38,33

40,165

KURANG TERBUKA

Kab Magetan

41,25

35,625

TIDAK TERBUKA

Kab Jombang

50,625

35,313

TIDAK TERBUKA

Kab Kediri

39,166

35,083

TIDAK TERBUKA

Kab Malang

35,833

33,667

TIDAK TERBUKA

31,5

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Kab Probolinggo

36,5

33,25

TIDAK TERBUKA

Kota Batu

24,166

30,083

TIDAK TERBUKA

Kab Pasuruan

57,916

29,958

TIDAK TERBUKA

Kab Bondowoso

54,791

29,396

TIDAK TERBUKA

Kab Gresik

56,25

28,125

TIDAK TERBUKA

Kota Kediri

44,791

27,396

TIDAK TERBUKA

Kab Tulungagung

13,5

36,458

24,979

TIDAK TERBUKA

Kab Sumenep

17,5

23,25

TIDAK TERBUKA

Kab Nganjuk

27,5

19,75

TIDAK TERBUKA

Kab Madiun

TIDAK TERBUKA

Kab Sidoarjo

29,166

16,583

TIDAK TERBUKA

Kab Situbondo

17,5

14,75

TIDAK TERBUKA

Kab Jember

20,625

14,313

TIDAK TERBUKA

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

d. Perkembangan PPID

Perkembangan PPID, dapat kita lihat dari hasil monev dari tahun ke tahun. Hasil monev PPID SKPD Prov Jatim dalam 3 tahun terakhir, dapat kami sajikan data berikut :

2014

2015

2016

Dari grafik di atas, dapat kita lihat perkembangan PPID SKPD Provinsi ada sedikit kemajuan. Pada kategori A, dari tahun ke tahun tetap 0%. Pada kategori B ada perkembangan dari tahun 2014 sebanyak 2% ke tahun 2015 sebanyak 6% , dan tetap pada tahun 2016 yaitu 6%. Dapat kita simpulkan pula bahwa Badan Publik yang kurang dari cukup yaitu pada tahun 2014 sebanyak 83%, tahun 2015 sebanyak 68%, dan tahun 2016 sebanyak 72%.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Sedangkap perbandingan hasil Monev PPID Kab/kota dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

2014

2015

2016

Grafik di atas, menunjukkan perkembangan PPID Kab/Kota selama 3 tahun terakhir. Pada Kategori A, tahun 2014 dan tahun 2015 sebanyak 0% kemudian pada tahun 2016 menjadi 5%. Badan publik yang memperoleh kategori E, dari tahun ke tahun juga menurun, pada tahun 2014 sebanyak 61%, pada tahun 2015 sebanyak 53% dan pada tahun 2016 turun menjadi 45%. Hal ini merupakan kemajuan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan perkembangan PPID SKPD.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

PPID AWARD

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

PID Award merupakan acara puncak dari rangkaian monev PPID. Acara itu dilakukan untuk memberi penghargaan kepada PPID, sebagai pelecut bagi PPID semangat memberikan pelayanan terbaik dalam

layanan informasi. Acara ini merupakan penganugerahan penghargaan bagi PPID di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa timur, dan Penyelengara Pemilu di Kabupaten-Kota se Jawa Timur.

PPID Award 2016

dilaksanakan pada Selasa (13/12) di Hotel Santika Gubeng Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf dalam sambutannya mengatakan bahwa di era keterbukaan ini, seluruh penyelenggara pemerintah harus transparan, akuntabel dan melibatkan peran serta masyarakat. “Jadi semua yang dilakukan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Ini adalah satu kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang harus direalisasikan. Bisa diibaratkan dengan aquarium, semuanya bisa dilihat dari luar oleh masyarakat,” ujar Gus Ipul. Gus Ipul juga mengapresiasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran dan manfaat strategis dalam mendorong pemerintah untuk bisa melakukan pelayanan informasi yang terbaik bagi masyarakat. “Terima kasih kepada Komisi Informasi yang telah bekerja keras untuk memberikan terbaik bagi masyarakat. Saya berharap Komisi Informasi akan semakin bagus, sekaligus ikut menyejahterakan masyarakat dalam pemberian informasi, serta menjembatani jika ada sengketa informasi,” katanya.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Menurut Gus Ipul, Komisi Informasi memiliki peran dan manfaat strategis mendorong pemerintah untuk bisa melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat utamanya keterbukaan informasi. Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setyorini mengatakan, PPID Award merupakan agenda tahunan untuk memberi masukan bagi peningkatan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun demikian, menurut Ketty, meskipun PPID Award sudah memasuki tahun kelima, namun PPID yang masuk dalam kategori bagus dalam kinerjanya pemenangnya belum banyak perubahan. â&#x20AC;&#x153;Ibarat kompetisi, pemenangnya tetap yang itu-itu saja,â&#x20AC;? ungkap Ketty. Pada Monitoring dan Evaluasi (monev) PPID tahun 2016, Komisi Informasi mengkategorikan Sistem layanan Informasi dari kategori A, B, C, dan D. Sistem Layanan Informasi Kategori A berarti Sangat Terbuka, B berarti Terbuka, C berarti Cukup Terbuka, D berarti Belum Terbuka, dan E berarti Tidak Terbuka. Dalam kategori ini, KI Jatim hanya memberikan penghargaan kepada PPID Badan Publik yang termasuk kategori A dan B. Selain kategori tersebut, KI Jatim juga memberi penghargaan khusus sebagai apresiasi kinerja PPID diantaranya Meja Layanan Informasi Terbaik, Website Paling Informatif, Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi, Pendorong Keterbukaan Informasi di Desa dan Pendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Hadir dalam acara tersebut PPID Provinsi Jawa Timur Ir. Edy Santoso, MM, Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dizar Al-Farizi, PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Berikut daftar PPID penerima penghargaan dalam PPID Award 2016 : A. Sistem Layanan Informasi SKPD Prov Jatim

SKPD

NILAI

KATEGORI

KET

SAIFUL ANWAR

93,3

TERBUKA

DIN KESEHATAN

TERBUKA

DIN DIK

87,2

TERBUKA

B. Sistem Layanan Informasi Kabupaten/Kota NO

KAB/KOTA

NILAI

KATEGORI

KET

100

SANGAT TERBUKA

Kab Blitar

Kab Bojonegoro

98,75

SANGAT TERBUKA

Kab Banyuwangi

90,833

TERBUKA

Kab Pamekasan

89,5

TERBUKA

Kota Blitar

81,58

TERBUKA

Kota Surabaya

TERBUKA

80,5

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

C. Website Terinformatif SKPD Prov Jatim - Dinas Kesehatan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) - RSUD Dr. Saiful Anwar

D. Website Terinformatif Kab/Kota - Kab Blitar - Kab Bojonegoro - Kab Banyuwangi

E. Meja Layanan Informasi Terbaik SKPD Prov Jatim - Dinas Pendidikan - RSUD Dr. Saiful Anwar - Kantor Perwakilan

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

F. Meja Layanan Informasi Terbaik Kab/Kota - Kab Bojonegoro - Kab Blitar - Kab Sampang

G. Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi SKPD Prov Jatim - RSUD Dr. Soetomo - Bakorwil Madiun - Dinas Perikanan dan Kelautan

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

H. Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Kab/Kota - Kota Blitar - Kab Blitar - Kab Bojonegoro I. Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi KPU Kab/Kota se-Jatim - KPU Jember - KPU Bojonegoro - KPU Tulungagung J. Inisitor Penggerak Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa - Kab Bojonegoro - Kab Trenggalek - Kab Blitar - Kab Magetan

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

K. Pendorong Keterbukaan Informasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timu

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

FGD Prosedur PSI

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

omisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) menyikapi fenomena Vexatious Request atau permohonan informasi yang menjengkelkan pada bulan Mei 2016.

Diskusi itu membahas implementasi Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur tentang permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik.

Ketty Tri Setyorini, Ketua KI Jatim mengatakan, setidaknya dalam dua tahun terakhir, banyak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke kantor KI Jatim yang isinya terkait sengketa informasi antara seorang pemohon atau sebuah badan hukum (LSM) dengan banyak Badan Publik. "Ada satu orang pemohon yang memohon informasi ke sejumlah Badan Publik secara bersamaan dan dalam jumlah banyak,"kata dia saat membuka diskusi. Agus Dwi Muhanan, PPID Provinsi Jawa Timur mengungkapkan, saat ini PPID Provinsi Jawa Timur sedang menangani permohonan informasi yang ditujukan kepada

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

48 SKPD dalam waktu bersamaan. Menurutnya, PPID merasa kerepotan melayani permohonan informasi dalam jumlah besar dan ditujukan ke hampir seluruh SKPD di lingkungan provinsi Jatim itu."Belum selesai proses permohonan informasi tersebut kami layani, kini kami kembali menerima 16 permohonan informasi dari pemohon yang sama," ungkapnya.

Dalam pasal 4 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 dinyatakan bahwa "Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik. Dan ayat berikutnya menyatakan bahwa "permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baikitu ditandai dengan tiga indikator yakni; Melakukan permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulangulang namun tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan; Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa dan Melakukan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakukan di luar prosedur penyelesaian sengketa. "Dalam konteks ini, harus diakui bahwa UU KIP kurang memenuhi unsur kejelasan (lex certa), ketegasan (lex stricta), sehingga muncul celah hukum (rechtskloof),"ujar Dyah Aryani, P, anggota Komisi Informasi Pusat.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Agus Wijayanto Nugroho, seorang Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat mengungkatkan data bahwa selama jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik per tahun Selama tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2015 terdapat 2.620 permohonan sengketa yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dengan peyelesaian sengekta 816 register sehingga tersisa 1804 register. Kata Agus, data tersebut menunjukan bahwa jumlah permohonan penyelesaian sengketa pada tahun 2015 berjumlah 71. " Memang ada penurunan secara kuantitatif yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014," kata dia. Namun kondisi itu bukan menandakan penurunan secara kualitas karena permohonan yang berjumlah 1209 permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi didominasi oleh pemohon tertentu yaitu Muhammad Hidayat S. (MHS) dengan menggunakan nama pribadi pemohon selaku Warga negara Indonesia dan menggunakan nama kelompok Mata Ummat, Perkumpulan Mata Umat, Pergerakan Mata Umat, Sahabat

Muslim,

Sahabat

Muslim

Indonesia,

dan

Perkumpulan

Sahabat

Muslim. Berdasarkan data yang ada, dari sisa 1354 register tahun 2014 permohonan penyelesaian sengketa hanya 145 dari pemohon yang lain sementara satu dan lainya tidak memiliki hubungan dan memiliki kepentingan langsung dengan obyek permohoan informasi yang dijadikan sengketa informasi publik. "Data itu juga menunjukkan bahwa

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

permohonan sengketa informasi yang patut diduga mengandung unsur tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik adalah dengan kareakteristik jumlah permohonan sangat banyak dalam waktu tertentu dengan menyebutkan atau menuliskan objek permohonan informasi yang ada di dalam undang-undang yakni seluruh informasi yang diatur dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 UU KIP," katanya menambahkan.

FGD itu menghasilkan kesepakatan bahwa Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/kota akan menerapkan kebijakan yang dianggap perlu dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diduga kuat terkait permohonan informasi yang dilakukan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik dan menjengkelkan badan publik. Selama Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP belum direvisi, maka Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota bisa menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi yang berisi penghentian proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan secara masif dan membikin jengkel itu. FGD tersebut melibatkan sejumlah narasumber antara lain Dyah Aryani (KI Pusat), Fuat Adi (KI Jawa Tengah), Zainal Petir (KI Jawa Tengah), Iin Rohimah (KI Banten), Agus Dwi Muhanan (PPID Provinsi Jawa Timur), Taufik Aris Saputra (Eks.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Ketua Ormas), Dr. Siti Marwiyah SH. MH (Akademisi), Agus TA (Staf Ahli KI Pusat), Ketty Tri Setyorini (Ketua KI Jatim), Zulaikha (Wakil Ketua KI Jatim), Isrowi Farida (Anggota KI Jatim), Wahyu Kuncoro (Anggota KI Jatim), Mahbub Junaidi (Anggota KI Jatim), dan Agni Istifgfar (Staf Ahli KIP Jatim). (*)

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Laporan Tahunan

PPID

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Gambaran Umum

ebagai sebuah lembaga negara lembaga negara penunjang (state auxiliary body) yang dibentuk berdasarkan mandat UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, adalah Badan Publik.

Karenanya, lembaga ini juga wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim) mulai dibentuk dan dilantik sejak tahun 2010. Saat itu, struktur PPID hanya terdiri dari seorang PPID, Meja Layanan dan Atasan PPID. Hal itu dikarenakan, staf KI Jatim yang hanya berjumlah 3 orang. Pada tahun 2016, struktur PPID ditetapkan berdasarkan SK PPID Nomor 188/01/SK/KI-Prov. Jatim/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi 1. Sarana Prasarana Sarana prasarana PPID KI Jatim selama ini bergabung dengan bagian kesekretariatan. Sarana prasara yang tersedia antara lain, meja layanan, telpon dan komputer, papan pengumuman dan papan nama.

2. Sumber Daya Manusia Mengingat staf KI Jatim yang

terbatas, struktur KI Jatim dibentuk dengan

sederhana. Berikut ini susunan staf PPID KI Jatim : 1. Atasan PPID

: Ketua KI (Ketty Trisetyorini)

2. Pertimbangan Kelembagaan : Ketty Tri Setyorini 3. Pertimbangan ASE

: Isrowi Farida dan Wahyu Kuncoro

4. Pertimbangan PSI

: Zulaikha dan Mahbub Junaidi

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

5. PPID

: Supriyanto

6. Sekretaris

: Ayu Saulina

7. Dokumentasi/Klasifikasi

: Edy Mugi dan R. Soegiarto

8. Publikasi

: Feby Krisbiantoro, Rahmad Hartono

9. Sengketa

: Sarjono dan Dwi Susila

10. Meja Layanan

: Anjaina/Eko Ujianto

Struktur Organisasi PPID

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

3. Anggaran Pelayanan Informasi Anggaran pelayanan informasi sebanyak Rp 58.600.000.

4. Permohonan Informasi Publik Selama tahun 2016, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menerima 43 permohonan informasi dan semua dijawab sebelum 10 (sepuluh) hari kerja. Berikut table permohonan informasi yang masuk di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 : NO

TGL

NAMA

INFORMASI YANG DIMOHON

KETERANGAN ALASAN DTG

SRT

EML

15-Jan16

Renny

Berkenaan kasus Probolinggo

15-Jan16

Daniel

Perkembang an kasus sengketa

Yeni Purwanti

Prosedur tata cara sengketa informasi,bi aya,dan prosedur hukumnya

Membantu kepentigan klien

15-Jan-16

Meminta Informasi pengumpul an alat bukti

19-Jan-16

Untuk kejelasan Informasi

19-Jan-16

15-Jan16

19-Jan16

Fany Sri Jambore

Meminta Nomor telpon Panitera

19-Jan16

Muntomo

Penyelesaian Sengketa Informasi

19-Jan16

Agung Hidayat

Informasi mengenai Komisi Informasi jatim

19-Jan16

Tria

Dimana letak Kantor KI Jatim

segera di buatkan surat kuasa Supaya mengerti materi sengketa yang ada

TLP

TANGGAL PEMENUH AN

Menambah Informasi guna Optimalka n PPID di Polrestabes Surabaya Menghadir i Sidang Ajudikasi

15-Jan-16

19-Jan-16

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

19-Jan16

26-Jan16

Depri

Bicara dengan Pak Supriyanto

Untuk menambah Informasi

Dedi

Form kelengkapan Desk PPID,Gamb ar alur Pelayanan,M ekanisme Pelayanan

Menambah Informasi dan dapat di tempatkan pada SKPD Bina Marga

26-Jan16

Sofyan

26-Jan16

Dodi

Menyampaik an ketidak hadiran dalam sidang Ajudikasi Syarat mengajukan PSI

19-Jan-16

26-Jan-16

Memperla ncar Persidanga n

26-Jan-16

Untuk koordinasi

26-Jan-16

Supaya bisa di bayar tagihan hari ini Menjalank an Sengketa Informasi Menjalank an Sengketa Informasi

26-Jan16

Nurhadi

Bisa di tagih hari ini ( Rekening Jawa Pos )

29-Jan16

Pujiono

Mendaftarak an PSI

29-Jan16

Roni Wijaya

Mendaftarak an PSI

16-Feb16

Anas

Prosedur PSI

Dftar PSI

18-Feb16

Muntomo

data sengketa kasus

Untuk penelitian

11-Maret16

Johan

Menanyakan jangaka waktu pengiriman surat PSI

Untuk mengirimk an surat PSI

15-Maret16

11-Mar16

15-Mar16

Eko

Konfirmasi ketidak hadiran dalam persidangan

17-Mar16

Wahyudi aryanto

Tentang syarat PSI

17-Mar16

Yani

Menanyakan prosedur pelayan Informasi

Konfimasi ketidak hadiran dalam persidanga n Untuk mendaftar PSI mau praktik di Kantor KI Jatim

9-Feb-16

16-Feb-16

18-Feb-16

17-Maret16

17-Maret16 23-Maret16

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

23-Mar16

Subhan hanif rohandi

29-Mar16

Suswanto

29-Mar16

Legiana Reise

31-Mar16

Iwan Wisman

4-Apr-16

Jimni Rusni

19-Apr16

Bagus Pancasunu

2-Mei2016

M. Syarief

13-Mei2016

Arin Riza syah

6-Jun-16

Ricard Arjuna Butar Butar

16-Jun16

Anang

16-Jun16

Lutfi

16-Jun16

Yani

27-Jun16

28-Jun16

Jimni Rusni

Badrus Imam Khafi

Batas hari pelaporan PSI Syarat mengajukan PSI jumlah Kasus dari awal sampai sekarang,Str uktur KI Jatim,Mekan isme PSI,Jenis jenis pelayanan KI Jatim Persyaratan Pendaftaran Batas hari pelaporan PSI Syarat pengajuanPS I Syarat mengajukan PSI Foto dan Vidio Sidang Putusan SBS ( KBS ) Koordinasik an mendaftarka n sengketa Prosedur Surat Kuasa Persidangan Alamat Kantor KI Jatim Pembentuka n KI Jatim di atur dalam Perda apa? Mendaftarka n PSI dengan Camat Balongbend o Soft copy sidang dari bulan Maret s/d Juni 2016

Karena belum mengerti

29-Feb-16

Mendaftar akan kasus

29-Feb-16

Sebagai bahan penelitian

29-Maret16

31-042016

4-Apr-16

Bahan penelitian

19-Apr-16

Mendaftar kan sengketa

2-Mei2016

Sebagai Arsip

13-Mei2016

6-Jun-16

Untuk pendaftara n PSI Karena belum mengerti

Mendaftar kan sengketa Datang ke Persidanga n Datang ke Persidanga n Untuk mengetahu i

16-Jun-16

Supaya Kasusnya dapat di sengketaka n

27-Jun-16

Keperluan File Arsip,kare na arsip lama terhapus

28-Jun-16

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

13-Jul-16

M. Nuryahya

14-Jul-16

Badrus Imam Khafi

18-Jul-16

Jimni Rusni

21-JUli2016

Sari Ristyawati

07-Spt16

Anang Wicaksono

26-Sep16

Deni Ariyanto

Syarat mengajukan PSI Kesediaan KI Jatim Untuk memberikan Soft Copy / Fax : Surat panggilan sidang kantor Perijinan Pelayanan Terpadu ( KPPT ) Kab Pamekasan Tanggal 24 Mei 2016,surat Panggilan sidang Pemdes Blumbangan Kec Larangan Kab Pamekasan Memberikan syarat PSI apakah benar? Langkah apa yang harus di ambil agar Pemkot Probolinggo melaksakan Putusan sidang Pembelajara n gereja tentang Keterbukaan Informasi Hasil lengkap tentang pemeringkat an badan Publik dan Pemeringkat an badan Publik,Pemk ab,dan Pemkot di lingkungan Provinsi Jatim

Mendaftar kan sengketa

13-Jul-16

14-Jul-16

Mendaftar kan sengketa

18-Jul-16

Pemohon belum mendapatk an haknya esuai Putusan Sidang

21-JUli2016

07-Spt-16

Sebagai bahan Penelitian

26-Sep-16

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

27-Sep16

Indonesia Parlemanta ry center

03-Okt16

Abd. Wahab

20-Okt16

Lulus Harka

Permohonan daftar regristrasi permohonan sengketa informasi tahun 20102013,Rekap Kasus tahun 2014-2016 Surat Tugas data colletor riset putusan sengketa informasi publik Permohonan buku standart layanan informasi Publik

27-Sep-16

03-Okt-16

20-Okt-16

Dari tabel tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1.

Cara melakukan permohonan informasi : a. 26 orang dengan cara datang langsung ke Kantor KI Jatim b. 13 orang dengan cara telp ke Kantor KI Jatim c. 4 orang melalui email KI Jatim.

Pemohon informasi : a. 42 orang bertindak sebagai pemohon informasi individu b. 1 pemohon informasi berlatar belakang LSM.

Semua permohonan informasi direspon dan ditanggapi kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja.

5. Waktu Layanan

Senin â&#x20AC;&#x201C; Kamis

pk 08.00 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 WIB

Jumat

pk 09.00 â&#x20AC;&#x201C; 14.00 WIB

6. Layanan via online : Email

kipjatim@gmail.com

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Website

kip.jatimprov.go.id

Telp & Fax

031 854 6945

Pelayanan informasi atau baik berupa penyampaian informasi berkala melalui website maupun melalui permohonan informasi telah dilakukan secara baik KI Jatim. Hal itu dapat dilihat dari semua jumlah permohonan telah dipenuhi. Sedangkan informasi berkala juga telah diupdate secara berkala di website kip.jatimprov.go.id :

Informasi berkala yang disampaikan di website KI Jatim

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Kendala dan Rekomendasi Secara umum, pelayanan informasi di KI Jatim tidak mengalami kendala karena pelayanan informasi telah berjalan sesuai SOP. Namun demikian, pelayanan informasi bukan berarti tanpa kendala. Kendala muncul saat ada pergantian beberapa staf KI Jatim yang ditugaskan oleh Dinas Kominfo Prov Jatim. Staf baru yang ditempatkan di KI Jatim lebih dari 50% dari jumlah staf lama, yang tentu saja memerlukan penyesuaian dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Menghadapi permasalahan tersebut, kami merekomendasikan agar diadakan pelatihan khusus untuk peningkatan kapasitas staf KI PPID KI Jatim baik oleh internal KI Jatim atau dari pihak luar.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

P-SLIP Desa Sinergikan UU KIP dan UU Desa

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

omisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur meluncurkan buku Pedoman Standar Layanan Informasi untuk Pemerintahan Desa (PSLIP-Desa), Rabu, 20 April 2016. Launching atau peluncuran

buku PSLIP Desa itu, secara resmi dilakukan di aula kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kety Tri Setyorini, ketua KIP Jatim mengatakan, buku ini merupakan insiatif KIP Jatim untuk mensinergikan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). "Ada semangat dan tujuan yang sama kedua undang undang itu dalam hal mendorong partisipasi publik, mewujudkan transparansi demi akuntabilitas pemerintahan desa,"kata Ketty.

Peluncuran P-SLIP Desa

Buku itu terdiri dari empat (4) bab yang disusun dalam 70 halaman. Isinya, merupakan panduan bagi aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, berdasarkan mandat UU KIP dan UU Desa. "Dan

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

sampai saat ini, buku ini adalah buku pertama tentang sinergi UU KIP dan UU Desa di Indonesia, yang diterbitkan oleh Komisi informasi,"katanya menambahkan. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam sambutannya mengatakan,bagi pemerintah provinsi Jawa Timur yang memiliki 7.723 desa yang tersebar di 38 kabupaten/kota, kehadiran buku PSLIP Desa sangat bermanfaat untuk menjadi acuan bagi aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, demi mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebh baik di tingkat desa. "Buku ini adalah terobosan, yang memperkuat sinergi UU KIP dan UU Desa dalam mengawal amanat desentralisasi pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat desa,"kata Soekarwo.

Sebagai panduan bagi aparatur pemerintahan desa, buku PSLIP Desa itu juga disusun dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan gambar-gambar. Setiap bab dan sub bab, dalam buku tersebut selalu dimulai dengan pertanyaan, seperti pada bab 1 ; Mengapa Pemerintah Desa Harus Terbuka ?. "Tujuannya agar lebih mudah dipahami sekaligus diterapkan oleh aparat pemerintahan desa,"ujar Mahbub Junaidi, salah satu penyusun buku. Setelah buku itu diluncurkan, kata Mahbub, KIP Jawa Timur akan segera melakukan serangkaian sosialisasi ke seluruh desa yang tersebar di 38 kabupaten/kota di

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Jawa Timur. Untuk itu, kata dia, KIP Jatim akan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Biro Pemerintahan provinsi Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat), Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, PPID Kabupaten/kota, Perguruan Tinggi serta organisasi non pemerintah (NGO). "Kami berharap, buku PSLIP Desa dan modulmodul pelatihannya, bisa tersosialisasi secara luas, dan bermanfaat tidak hanya bagi desa-desa di Jawa Timur tapi juga di provinsi lain di Indonesia,"kata Mahbub. (*)

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016