Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
KATA PENGANTAR
Salah satu tujuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ialah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Sesuai dengan amanat UU KIP pada pasal 26 ayat (3) �Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi�. Sebagai upaya bertanggung jawab kepada publik maupun badan publik, kami berusaha menyampaikan informasi kinerja lembaga ini, sejak dilantik Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo pada tanggal 14 Mei 2010, khusus memfokuskan pada masalah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur. Besar harapan kami pada Forum Informasi dan Akuntabilitas akhir tahun ini, bermanfaat bagi seluruh badan publik maupun publik pengguna/pemohon informasi publik mengetahui proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur, dengan maksud menjadi pijakan dan acuan Badan Publik untuk lebih menyempurnakan ketersediaan Informasi Publik di lembaga dan/atau instantasinya masing-masing guna melaksanakan UU KIP lebih baik
Surabaya, 30 Desember 2010 Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
H. Djoko Tetuko
iii
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... iii DAFTAR ISI ....................................................................................................................... v DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ......................... 1 Tabel 1. Rekap Mediasi Komisi Informasi Pusat + Provinsi Jawa Timur ................................... 5 2. Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat & Provinsi Jawa Timur ............................... 6 3. Rekap Mediasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur .................................................. 7 4. Rekap Permohonan Sengketa Informasi yang Tidak Layak Sengketa ........................... 10 PENUTUP .......................................................................................................................... 11
v
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK Forum Informasi dan Akuntabilitas tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur, merupakan bagian dari tanggung jawab Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan kepada publik mengenai kinerja lembaga mandiri ini sejak mendapat amanat untuk melaksanakan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelakksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Permendagri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pada pasal 2 ayat (1, 2 dan 4) menegaskan bahwa ; (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, pada pasal 2 ayat (1) menegaskan; Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik; (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan; (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik. Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 PERKI No. 1 Tahun 2010, disebutkan ; a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini; b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pada bagian ayat e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini; i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya. Permendagri pada pasal 7 menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.; (3) PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (4) PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. (5) PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 1
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
Sedangkan pada pasal 9 menjelaskan bahwa PPID bertugas: a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Dasar pemikiran dari cuplikan pasal-pasal terkait UU KIP, PP, PERKI, dan Permendagri di atas sebagai referensi sekaligus mengingatkan kepada Badan Publik dan masyarakat luas bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk membuka informasi publik kepada khalayak dalam hal ini warga negara untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Sebagaimana pada pasal 28F UUD 1945 dengan tegas disebutkan, �Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia�.
Mengapa Terjadi Sengketa Informasi Publik Pemaparan umum pada Forum Informasi dan Akuntabilitas dengan fokus tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur, dengan maksud ingin mengajak seluruh Badan Publik untuk segera melaksanakan amanat UU KIP sebaik-baiknya, sebagaimana cuplikan pada pasalpasal tertentu di atas terkait dengan Badan Publik dan kewajibannya serta PPIP dan tugasnya. Hal ini sangat penting mengingat dari rekapitulasi catatan sekretariat Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan Sengketa Informasi Publik, sebagian besar terjadinya sengketa informasi publik dikarenakan ketidaksiapan Badan Publik maupun belum adanya PPID sebagaimana diamanatkan UU KIP maupun Peraturan terkait. Dari 22 permohonan Sengketa Informasi Publik, hampir seluruhnya dikarenakan Badan Publik belum melaksanakan UU KIP maupun Peraturan Perundangan terkait sesuai Standar Layanan Informasi Publik, sehingga pada saat pemohon informasi menyampaikan permohonan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pada pasal 9 mengenai; Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala ; (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peratura perundang-undangan. (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Dan ketentuan pada pasal 11 mengenai ; Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat ; (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Maka hampir seluruh Badan Publik yang menerima permohonan belum menyediakan Informasi Publik yang dimaksud. Padahal UU KIP diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 atau bertepatan 2
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
dengan penetapan PERKI No. 1 Tahun 2010, yang dituangkan dalam lembar negara pada tanggal 7 Juni 2010. Sehingga mau tidak mau harus mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi (18 sengketa informasi), ajudikasi (1 Sengkeata Informasi), dan 3 permohonan tidak memenuhi syarat masuk sengketa informasi publik karena kesalahan administrasi proses permohonan awal. (lihat tabel).
Keberatan dan Sengketa Rekapitulasi Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan Sengketa Informasi Publik, dari 22 permohonan sengketa informasi, 21 proses permohonan sengketa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 1 dari perorangan. Sedangkan rekapitulasi Bidang Konsultasi bahwa banyak pemohon awal dari perorangan/warga negara serta Badan Publik tertentu, tidak melajutkan proses permohonan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan terkait. Sedangkan keberatan pemohonan sebagai pintu awal proses mengajukan permohonan sengketa informasi publik sudah dituangkan pada pasal 35 UU KIP bahwa; (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Dalam hal pemohon informasi mengadukan keberatan atau ketidakpuasan terhadap badan publik karena, proses permohonan informasi publik sesuai ketentuan dari PPID sampai atas PPID melebihi masa tunggu sesingkat-singkatnya 40 hari kerja dan selambat-lambatnya 47 hari kerja. Apalabila dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak tanggal ketentuan tersebut mengajukan sengketa informasi publik, maka Komisi Informasi harus melakukan tahapan-tahapan sesuai ketentuan; mulai melakukan analisa sengketa, menelaah proses administrasi, melakukan register (jika memenuhi syarat sengketa informasi), melakukan penyelidikan pendahuluan, sampai proses awal musyawarah melalui mediasi. Ketentuan itu diatur pada pasal 37 mengenai ; Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi; (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/ atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat. Sedangkan ketentuan pada pasal 38 ; (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Dan, pada pasal 39 ditegaskan; �Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat�. Ke depan, setelah masyarakat luas mengetahui, mengerti dan memahami UU KIP dengan berbagai model keterbukaan bagi Badan Publik dalam menyediakan berbagai jenis Informasi Publik, apakah pemohon informasi yang keberatan atau tidak puas semakin meningkat atau menurun, hanya 3
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
waktu yang akan menentukan. Tetapi setidak-tidaknya proses Sengketa Informasi Publik tidak tertutup kemungkinan mengalami penurunan apabila Badan Publik dengan PPID nya mampu menyediakan Informasi Publik sesuai dengan harapan masyarakat luas. Forum Informasi dan Akuntabilitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur hanya merupakan majelis untuk tukar menukar ilmu dan pengalaman di bidang Informasi Publik pada masing-masing Badan Publik, utamanya dalam hal menyiapkan informasi wajib yang harus disediakan sebagaimana amanat Undang-Undang. Dan, program kami dalam memberikan keseimbangan untuk pelaksanaan UU KIP ini antara pemohon dan penyedia sama-sama mendapat keuntungan atau win-win solution. Maka Forum PPID yang sudah menjadi keputusan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi di Batam beberpa waktu lalu, menjadi tonggak penyediaan informasi publik di Badan Publik melalui pengelolaan PPID yang profesional di bidangnya mendekati Standar Layanan Informasi Publik.
---- 0 | 0 ----
4
Tabel 1 Rekap Mediasi Komisi Informasi Pusat + Provinsi Jawa Timur
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
5
Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat & Provinsi Jawa Timur
Tabel 2
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
6
Tabel 3 Rekap Mediasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
7
Rekap Mediasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Lanjutan Tabel 3
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
8
Rekap Mediasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Lanjutan Tabel 3
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
9
Tabel 4 Rekap Permohonan Sengketa Informasi yang Tidak Layak Sengketa
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur
10
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
PENUTUP
Segala Puji Bagi Tuhan Seru Sekalian Alam, Forum Informasi dan Akuntabilitas tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur dapat terselenggara dengan baik, walaupun bukan yang terbaik dan belum mampu menyajikan secara sempurna. Tetapi sebagai forum pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga mandiri, maka forum ini setidaknya menjadi sarana memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif untuk penyelenggarakan negara dan Badan Publik. Sebab membuka Informasi Publik merupakan satu ciri penting negara demokratis Informasi menjadi fokus forum ini dikarenakan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahkan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Akuntabilitas atau tanggung jawab sebagai lembaga mandiri bernama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, hal ini semata-mata ingin mengajak semua pihak melakukan pengawasan publik secara optimal terhadap semua penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Apalagi pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Akhirnya, dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Esa dan Kuasa, kami sangat mengharapkan forum seperti ini menjadi kebiasaan atau tradisi setiap penyelenggara negara dan Badan Publik, guna memberikan rasa tanggung jawab yang setinggi-tingginya terhadap warga negara sekaligus menanamkan rasa percaya dan optimis bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan pintu menuju perwujudan good governance, sekaligus sebagai lokomotif memuwujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
---- 0 | 0 ----
11
Forum Informasi dan Akuntabilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jawa Timur