Laporan ki (tahun 2011) by Rahmad Hartono

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR ’’Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).’’ Petikan kalimat di atas merupakan alinea terakhir pada penjelasan umum Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu semangat dan upaya untuk mewujudkan terciptanya good governance menjadi tugas bersama Badan Publik, Warga Negara atau masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik dan Komisi Informasi sebagaimana amanat pada Pasal 23 UU KIP ’’Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi’’. Potret perjalanan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur selama tahun 2011 menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Publik untuk menyampaikan Informasi Wajib secara berkala sekurangkurangnya 1 tahun sekali sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik, Pasal 11 (ayat 2) ’’Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.’’ Forum Informasi dan Akuntabilitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah forum menyampaikan pengumuman atau laporan kepada khalayak mengenai sepak terjang dalam merencanakan program kerja maupun realisasi pelaksanaannya supaya diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Besar harapan kami pada Forum Informasi dan Akuntabilitas akhir tahun ini, bermanfaat bagi seluruh Badan Publik maupun warga negara pengguna/pemohon Informasi Publik untuk mengetahui seluruh program dan realisasi kegiatannya, sekaligus manakala ada usul, saran maupun kritik konstruktif yang disampaikan, tentunya sangat kami harapkan sebagai masukan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Surabaya, 27 Desember 2011 H. Djoko Tetuko Ketua KI Provinsi Jatim

iii

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................................. PENDAHULUAN ........................................................................................................

iii v 1

KONDISI OBYEKTIF 2011 ............................................................................................ Potret Internal ........................................................................................................... Potret Eksternal ......................................................................................................... Fokus ke Depan ........................................................................................................

2 2 3 3

PROGRAM KERJA DAN REALISASI ...........................................................................

Bidang Kelembagaan ........................................................................................... 1. Forum Komunikasi PPID ...................................................................................... 2. Press Gathering ................................................................................................... 3. Advertorial Media ............................................................................................... 4. Forum Informasi & Akuntabilitas (FIA) KI ..........................................................

7 7 7 7 8

Bidang Sosialisasi, Edukasi & Advokasi (SEA) ....................................................... 1. Forum Komunikasi & Sosialisasi ........................................................................... 2. Interaktif Televisi ................................................................................................... 3. Interaktif Radio ..................................................................................................... 4. Bimbingan Teknis PPID Badan Publik ................................................................ 5. Seminar Keterbukaan Informasi Publik ............................................................. 6. Jungle Spot Radio ...............................................................................................

13 13 13 14 14 14 15

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) .................................................. 1. Laboratorium PSI .................................................................................................. 2. FGD PSI .................................................................................................................. 3. Mediasi & Ajudikasi .............................................................................................

17 17 18 19

Bidang Kesekretariatan .......................................................................................... 29 1. Administrasi ........................................................................................................... 29 2. Keuangan ............................................................................................................. 34 PENUTUP .................................................................................................................... 39 - Evaluasi .................................................................................................................... 39 - Rekomendasi .......................................................................................................... 40

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

PENDAHULUAN Sebagai lembaga mandiri Komisi Informasi juga merupakan Badan Publik yang wajib membuat dan menyampaikan Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurangkurangnya tentang profil Badan Publik dan ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan antara lain; nama program dan kegiatan, penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi, target dan/ atau capaian program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik, informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat Komisi Informasi Provinsi pada Forum Informasi dan Akuntabilitas ingin menyampaikan tentang program dan kegiatan kepada Badan Publik dan khalayak pemohon/pengguna Informasi Publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga ke depan masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penyusunan program kebijakan publik lembaga ini, sehingga dapat memenuhi harapan semua pihak untuk mewujudkan pelaksanaan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik seoptimal mungkin. Titik berat pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sesuai amanat UU KIP pasal 2 (ayat 3) bahwa ’’Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana’’. Artinya bahwa segala sesuatu terkait dengan program dan kegiatan lembaga ini bersama seluruh komisioner harus mencerminkan upaya untuk mendorong Badan Publik mudah diakses Informasi Publiknya. Selain itu, sesuai dengan amanat pasal 3 (huruf c) ’’meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik’’. Artinya bahwa peran masyarakat atau warga negara terhadap Badan Publik pemerintah, bukan sekedar basa-basi, tetapi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kinerja di lembaganya masingmasing. Sehingga pada saat masyarakat berperan memberikan kontribusi pemikiran, maka landasan utama adalah mengacu kinerja Komisi Informasi sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu, harapan besar dari Forum Informasi dan Akuntabilitas pada akhir tahun 2011 ini, semakin jelas potret Badan Publik Komisi Informasi dalam upaya maksimal melaksanakan transparansi atau keterbukaan sesuai dengan nafas dan roh UU KIP sebagai tarmaktub dalam penjelasan bahwa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sekaligus menumbuhkembangkan demokrasi partisipatoris sebagai pilar terpenting good governance. Dan sebuah harapan besar forum-forum seperti ini menjadi bagian terpenting pertanggungjawaban Badan Publik dan lembaga-lembaga mandiri, terutama Komisi Informasi terkandung maksud untuk mewujudkan tatanan demokrasi ideal dengan partisipasi masyarakat cukup tinggi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara juga cukup tinggi, sekaligus mengalihkan cara-cara anarkhis dalam menyampaikan tuntutan atau upaya memberikan usul, saran, dan kritik konstruktif menjadi cara-cara cerdas dan berbudi luhur dalam bingkai akhlaqul karimah. 1

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

KONDISI OBYEKTIF 2011 Komisioner Terus Mencari Terobosan Strategi Jitu Kondisi Obyektif Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sejak dilantik Gubernur Jawa Timur DR. H. Soekarwo, pada tanggal 14 Mei 2010, terus menggelinding menjadi bagian dari simpul-simpul berbengsa dan bernegara terutama dalam pelaksaan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apalagi Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota, satu demi satu terus berbenah untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik ini seoptimal mungkin. Selayang pandang bahwa pekerjaan besar menuju tatanan masyarakat santun dan berbudi luhur dengan mewujudkan pelaksanaan UU KIP ini pada tataran terjadi kesinambungan antara warga negara atau masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik dengan Badan Publik sebagai penyedia dan pemberi Informasi Publik, yang harmonis menjadi pemikiran komisioner terus menerus dengan mencari terobosan strategi jitu terbaru untuk menunjukkan pada dunia bahwa Provinsi Jawa Timur tidak pernah diam sedikit pun untuk mencapai target “Gema Ripa Loh Jinawi” melalui Keterbukaan Informasi Publik. Konsep dasar dengan semboyan lama yang begitu membumi dan merakyat seperti “Gema Ripa Loh Jinawi” atau “Wong Cilik Melu Gemuyu” adalah pesan-pesan luhur para patriot pendahulu dalam mendorong generasi ke generasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perekat Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika, menunjukkan bahwa perjuangan panjang mewujudkan semua itu ada keyakinan kuat pasti akan terjadi dan terwujud. Sehingga jalan melalui Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu upaya mencapai cita-cita luhur itu, apalagi harapan besar UU KIP ini memang hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; sebagai langkah awal menuju kepercayaan yang diharapkan membuahkan hasil ’’Wong Cilik Melu Gemuyu’’ Potret Internal Sebagaimana diketahui pada pasal 23 UU KIP disebutkan bahwa ’’Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.’’ Pasal ini memberi gambaran konkrit bahwa Komisi Informasi harus memposisikan sebagai lembaga mandiri, dan dalam menjalankan Undang Undang dan Peraturan terkait, harus melakukan sosialisasi atau forum-forum sejenis, dan dengan keterbatasan forum tersebut dapat dilaksanakan hanya 10 persen dari program Komisi Informasi, sehingga tidak mampu melakukan sosialisasi secara maksimal. Belum lagi dalam menerapkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diamanat Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2010, dimana pada pasal 36 (ayat 1 dan 2) bahwa ’’Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir’’ dan ’’Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.’’. Tupoksi di wilayah ini harus diakui sampai UU KIP sudah berjalan 20 bulan belum menyentuh

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Kondisi Obyektif 2011

sampai ke hal yang sangat teknis. Hal ini semakin diperkuat Tupoksi sebagai Penyelesai Sengketa Informasi Publik dalam proses analisa dengan mengandalkan panitera yang ada dari bantuan staf dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, maka harus memperdayakan seoptimal mungkin dengan berusaha tanpa melakukan kesalahan. Dan kondisi obyektif yang selama ini terlaksana dengan keterbatasan ialah pelaksanaan mediasi dan ajudikasi masih di tempat yang sangat kurang representatif, sehingga Komisi Informasi harus menyampaikan permohonan maaf pada Forum Informasi dan Akuntabilitas kepada pihakpihak yang kurang nyaman dengan keadaaan ini. Potret Eksternal Sebagaimana diketahui pada pasal (ayat 2) UU KIP bahwa ’’Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.’’, mekanisme laporan pertanggungjawaban seperti perintah pasal di atas masih belum maksimal, sehingga masih bersifat memenuhi kewajiban dan belum mampu meningkatkan lebih maksimal. Demikian juga amanat pasal 29 (ayat 4) UU KIP bahwa ’’Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan’’. Alhamdulillah proses menganggaran sudah dilaksanakan melalui fasilitasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, namun karena posisi Sekretariat belum ada kepastian, maka sedikit berpengaruh pada kinerja Sekretariat yang membutuhkan kebijakan khusus. Perjalanan hampir 2 tahun pelaksanaan UU KIP di Jawa Timur juga menunjukkan tanda-tanda peningkatan cukup signifikan pada tahun ke-3 berjalan nanti akan mendekati sempurna, karena kabupaten/kota yang belum menunjuk Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi atau sudah menunjuk PPID tetapi belum melaksanakan secara optimal, jika pada tahun 2011 masih terjadi ketimpangan di sana sini dan belum mampu menerapkan pelaporan dan evalusi. Maka pada akhir tahun 2012 nanti perintah Perki No 1 Tahun 2010 mengenai Laporan dan Evaluasi bagi Badan Publik akan dilaksanakan. Sebab mengenai pelaksanaan evaluasi pasal 37 (ayat 1) sudah jelas menyatakan ’’Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun’’ dan dipertegas dengan perintah melakukan pemeringkatan seperti dituangkan pada (ayat 2) bahwa ’’Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik’’. Fokus ke Depan Kondisi obyektif dengan memotret riil internal dan eksternal yang terkait dengan Komisi Informasi secara garis besar, bukan berarti lembaga ini berhenti berkarya dan berhenti menyelesaikan sengketa informasi. Namun semua proses berjalan seperti biasanya, sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan. Bahkan dengan segala cara mencari terobosan strategi jitu kondisi di atas mampu dibungkus dalam proses ke arah lebih sempurna. Misalnya, komisioner masih harus bekerja secara bersama-sama dalam satu ruangan dan belum mempunyai asisten komisioner (staf ahli), maka dengan tetap mengedepankan semangat Jawa Timur, semangat pantang menyerah dengan kondisi seperti itu, fokus ke depan tetap berusaha memenuhi standar akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Kondisi Obyektif 2011

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Sebagai catatan kecil bahwa tahun 2012 sudah nampak di depan mata bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur harus melalukan Tupoksi untuk menilai Laporan dan Evaluasi Badan Publik, memasuki tahun ke-3 komunitas Informasi Publik dari kota sampai pedesaaan harus disentuh dengan program-program realitas, Proses Penyelesaikan Sengketa Informasi Publik lebih baik, dan posisi Sekretariat berharap segera menemukan jalan keluar terbaik, sekaligus untuk meningkatkan kompetensi panitera sebagai bagian terpenting administrasi berhukum acara. Fokus lain tidak kalah penting ialah mewujudkan pelaksanaan UU KIP benar-benar sesuai nafas dan rohnya, Keterbukaan Informasi Publik, yang terlaksana dengan kesan antara pemohon/ pengguna Informasi Publik dan Badan Publik sebagai penyedia dan pemberi informasi terjadi harmonisasi. Dan hal itu ditingkatkan pada peran aktif masyarakat pemohon Informasi Publik pada proses penyusunan kebijakan publik. Insya Allah! -- 000 ---

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

PROGRAM KERJA DAN REALISASI Program Kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

1. Forum Komunikasi PPID

Memberikan ruang diskusi & mencari solusi thdp permasalahan yang dialami PPID melalui pembentukan forum PPID

Eksplorasi & identifikasi kendalakendala yang dialami oleh PPID

2. Press Gathering

Menyampaikan progress report Komisi Informasi kepada para insan pers

Pers dapat membantu mengawal dan memberikan informasi kepada publik tentang progress report TUPOKSI KI Jatim

3. Advertorial Media

Publikasi kegiatan KI jatim secara komprehensif

Memberikan informasi kepada publik melalui media cetak (koran)

4. Forum Informasi & Akuntabilitas (FIA) KI

Memberikan informasi & Pertanggungjawaban tentang kinerja KI Jatim

- Publik dapat mengetahui kinerja & progress report KI Jatim; - Publik dapat melakukan evaluasi & memberikan konstribusi pemikiran utk penyempurnaan kinerja KI selanjutnya

1. Forum komunikasi & Sosialisasi

Memberikan informasi & ruang konsultasi bagi badan publik secara langsung dalam bentuk tatap muka tentang pernak pernik implementasi UU KIP & peraturan pendukungnya

Adanya pemahaman & kesadaran secara komprehensif tentang hak & kewajibannya dalam memberikan layanan maupun mengakses informasi publik

2. Interaktif Televisi

Memberikan informasi & ruang konsultasi/diskusi kepada badan publik & lapisan masyarakat melalui media televisi

Badan Publik & masyarakat dapat mengetahui & mengerti serta dapat berkonsultasi langsung tentang implementasi UU KIP melalui media televisi.

3. Interaktif Radio

Memberikan informasi & ruang konsultasi/diskusi kepada badan publik & lapisan masyarakat melalui media radio

Badan Publik & masyarakat dapat mengetahui & mengerti serta dapat berkonsultasi langsung tentang implementasi UU KIP melalui media radio.

4. Bimbingan Teknis PPID Badan Publik

Memberikan pemahaman tentang tugas & wewenang PPID dalam membuat standar layanan informasi public (SLIP)

PPID Badan Publik dapat memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan standart layanan informasi yang telah diatur melalui UU KIP maupun Peraturan KI (Perki).

5. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Memberikan informasi dan mendapatkan masukan publik tentang SLIP pada badan publik

Terdapatnya interaksi dan diskusi konstruktif antara peserta dan narasumber yang mengarah kepada eksplorasi fakta dan gagasan

7. Jungle Spot Radio

Mempublikasikan implementasi UU KIP & kewenangan KI Jatim

Publik mengetahui keberadaan UU KIP serta memahami tata cara memperoleh informasi publik dan prosedur penyelesaian sengketa informasi.

DES

OKT NOV

AGT SEP

JUN JUL

MEI

TARGET

APR

TUJUAN

FEB

PROGRAM

MAR

BIDANG

JAN

BULAN

Kelembagaan

Sosialisasi, Edukasi, & Advokasi (SEA)

Program Kerja dan Realisasi

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Mempermudah & mempercepat proses analisa permohonan penyelesaian sengketa informasi

- Petugas kepaniteraan dapat melakukan identifikasi kelengkapan berkas permohonan - Melakukan registrasi dan pengusulan penunjukan Majelis Pemeriksa Pendahuluan (MPP).

2. FGD PSI

Mempertegas posisi Komisi Informasi (KI) dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) melaui lembaga peradilan (PN/ PTUN/MA)

Menemukan formula hukum acara PSI melalui lembaga Peradilan pasca putusan Komisi Informasi melalui ajudikasi non litigasi

3. Mediasi & Adjudikasi

Implementasi UU No. 14 Terselesaikannya sengketa tahun 2008 tentang informasi publik yang diajukan Keterbukaan Informasi oleh pemohon informasi publik. Publik, khususnya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi

1. Administrasi

Menata-mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Komisi Informasi

Tersusunnya data dan dokumentasi kegiatan Komisi Informasi secara tertib dan rapi

Manajemen anggaran sesuai dengan program kegiatan Komisi Informasi berdasarkan aturan tata kelola keuangan yang berlaku

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran

Kesekretariatan 2. Keuangan

DES

OKT NOV

AGT SEP

JUN JUL

MEI

APR

FEB

TARGET

1. Laboratorium PSI

Penyelesaian Sengketa Informasi

TUJUAN

MAR

PROGRAM

JAN

BULAN

BIDANG

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

BIDANG KELEMBAGAAN

1. Forum Komunikasi PPID Tujuan : Memberikan ruang diskusi & mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami PPID melalui pembentukan forum PPID Target : Eksplorasi & identifikasi kendala-kendala yang dialami oleh PPID Realisasi Program - Forum Komunikasi PPID, pada tanggal 19 Oktober, bertempat di Hotel Bandara Sidoarjo

Forum Komunikasi PPID, pada tanggal 19 Oktober 2011

2. Press Gathering Tujuan : Menyampaikan progress report Komisi Informasi kepada para insan pers Target : Pers dapat membantu mengawal dan memberikan informasi kepada publik tentang progress report TUPOKSI KI Jatim Realisasi Program - Pers Gathering dengan tema Implementasi UU no 14 tahun 2008 pada tanggal 1 April 2011, bertempat di Kantor PWI, Jl. Taman Apsari Surabaya

Pers Gathering pada tanggal 1 April 2011, di Kantor PWI, Jl. Taman Apsari Surabaya

- Press Gathering Hari Hak untuk Tahu, pada tanggal 30 September, bertempat di Gedung PWI Jl. Apsari Surabaya 3. Advertorial Media Tujuan : Publikasi kegiatan KI jatim secara komprehensif Target : Memberikan informasi kepada publik melalui media cetak (koran) Realisasi Program

Press Gathering,30 September 2011, Jl. Taman Apsari Surabaya

- Publikasi kegiatan KI Jatim di Media Cetak : Harian Bhirawa, Memorandum dan Memo Arema pada tanggal 30 Juni 2011 - Publikasi kegiatan KI Jatim di Media Cetak : Harian Bhirawa dan Memorandum, pada 28 September 2011 7

Bidang Kelembagaan

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

4. Forum Informasi & Akuntabilitas (FIA) KI Tujuan : Memberikan informasi & Pertanggungjawaban tentang kinerja KI Jatim

Ketua KI Jatim dan Ketua KI Pusat dalam audiensi dengan Rektor Unair, pada tanggal 22 Februari 2011

Target : - Publik dapat mengetahui kinerja & progress report KI Jatim - Publik dapat melakukan evaluasi & memberikan konstribusi pemikiran utk penyempurnaan kinerja KI selanjutnya Realisasi Program - Forum Informasi & Akuntabilitas, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di Hotel Mercure Surabaya

Insidentil - Rapat Koordinas KI tentang Sekretariat & MoU dengan Mahkamah Agung, pada 1 Februari 2011, bertempat di Kemenkominfo Jakarta KI Banten dalam Study Banding ke KI Jatim, pada 30 Maret 2011

- Rapat Koordinas KI tentang Sekretariat & MoU dengan Mahkamah Agung, pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Puri Perdanan Hotel - Blitar - Mendampingi Ketua KI Pusat dalam audiensi dengan Rektor Unair, pada tanggal 22 Februari 2011, bertempat di Unair â&#x20AC;&#x201C; Surabaya - Mendampingi Ketua KI Pusat dalam audiensi dengan Dekan FH Unair, pada tanggal 23 Februari 2011, bertempat di Fakultas Hukum Unair Surabaya

Coffee Morning dengan Fakultas Hukum Unair, 11 Maret 2011

- Konsultasi ke KI Pusat tentang FGD Nasional, pada tanggal 07 - 08 Maret 2011, bertempat di Kantor Komisi Informasi Pusat - Coffee Morning dengan Fakultas Hukum Unair, pada tanggal 11 Maret 2011, bertempat di Fakultas Hukum Unair Surabaya - Peringatan Hari Pers Nasional 2011 dan HUT ke 65 PWI tingkat Jatim, pada tangga 18 Maret 2011, bertempat di Gedung Grahadi Jatim - Pematangan FGD Nasional dengan KI Pusat, pada 21-22 Maret 2011, bertempat di Kantor Komisi Informasi Pusat - Peserta aktif dalam Seminar tentang hak azasi manusia, pada tanggal 29 Maret 2011, bertempat di Kampus Ubaya Surabaya

Dialog Interaktif Ajang Wadul melalui TVRI Jatim 2 Mei 2011

- Menerima KI Banten dalam Study Banding ke KI Jatim, pada 30 Maret 2011, bertempat di Kantor KI Jatim Jl. Bandilan 4 Sidoarjo

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Bidang Kelembagaan

- Pembekalan Aparat Disperindag Prov Jatim ttg UU no 14 tahun 2008, pada tanggal 30 Maret 2011, bertempat di Country Herritage Hotel – Surabaya - Seminar PPID sebagai Media Pelayanan Informasi bagi Masyarakat Kota Blitar, pada 7 April 2011, bertempat di RM. Ayam Bajar Bu Mamik Jl. Veteran - Blitar - Rapat pembentukan PPID Prov Jatim, pada tanggal 15 April 2011, bertempat di Ruang Rapat Asisten Admininstrasi Umum Jl. Pahlawan Surabaya - Rapat pembahasan tupoksi PPID, pada tanggal 26 April 2011, bertempat di Aula lt 3 Diskominfo Prov Jatim Jl. Rajawali Surabaya

Workshop “How to Handle Press Will”, pada tanggal 3 Mei 2011

- Dialog Publik Refleksi satu tahun pelaksanaan UU 14 Th 2008, pada tanggal 2 Mei 2011, bertempat di Hotel Mellinium Jakarta - Dialog Interaktif Ajang Wadul melalui TVRI Jatim dengan tema, Satu Tahun Diberlakukannya UU Keterbukaan Informasi Publik, pada 2 Mei 2011 di TVRI Jatim - Workshop “How to Handle Press Will, pada tanggal 3 Mei 2011, bertempat di Gedung BRI lt 17 Kantor telkomsel Jatim Jl Basuki Rahmad Surabaya - Sosialisasi UU 14 Th 2008 ttg Keterbukaan Informasi publik, pada tanggal 9 Mei 2011, bertempat di Hotel Royan Orchid Jl Indragiri Batu

Rakornas KI, 30 Juni 2011, bertempat di Hotel Shafir Jl Laksda Adi Sucipto 38 Yogyakarta

- Presentasi Publik Sengketa dan Pidana Informasi Analisa Yuridis UU Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 10 Mei 2011, bertempat di Taman Apsari Indah Restoran Jl. Taman Apsari No 3-5 Surabaya - Kunjungan Kerja Dishub Kominfo dan Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Bali, pada tanggal 24 Mei 2011, bertempat di Kantor Kominfo Jatim Jl Rajawali 6-8 Surabaya - Pembahasan Konsep Tupoksi PPID, pada tanggal 26 Mei 2011, bertempat di Kantor Kominfo Jatim

Seminar E Government, Malang, pada tanggal 7 Juli 2011

- Undangan Pertemuan Rutin Bakohumas Provinsi Jatim, pada tanggal 31 Mei 2011, bertempat di Polda Jatim - Undangan Partisipan Presentasi dan Diskusi Publik Studi Anggaran, pada tanggal 31 Mei 2011, bertempat di Hotel Mercure Surabaya - Komasda pada tanggal 28 Juni 2011, bertempat di Aula Rumah Makan Pondok Asri Sukodono Lumajang - Rakornas KI, pada tanggal 30 Juni 2011, bertempat di Hotel Shafir Jl Laksda Adi Sucipto 38 Yogyakarta

Sosialisasi pembentukan PPID dilingkungan Provinsi Jawa Timur, 10 Agustus 2011

Bidang Kelembagaan

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

- Finalisasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta PPID Pembantu Provinsi Jatim, pada tanggal 7 Juli 2011, bertempat di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum - Kesiapan SKPD Dalam Pelaksanaan E Government, pada tanggal 7 Juli 2011, bertempat di Hotel Pelangi Jl Merdeka Selatan No 3 Malang

Kegiatan Bakohumas Kota Malang, pada tanggal 12 Juli 2011

- Kegiatan Bakohumas Kota Malang, pada tanggal 12 Juli 2011, bertempat di Hotel Wisata Tidar Kota Malang - Konsultasi Kode Etik dan Tatib KI, pada tanggal 29 Jul 2011, bertempat di KI Pusat Jakarta - Undangan Rapat Koordinasi Diklat PPID Tahun 2011, pada tanggal 11 Agustus 2011, bertempat di Bandiklat Prov Jatim - Undangan menghadiri pidato kenegaraan Presiden RI, pada tanggal 16 Agustus 2011, bertempat di Kantor DPRD Prov Jatim - Pengelolaan Humas di Era Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 8 September 2011, bertempat di Ruang Utama Lt.3 Bappeda Prov Jatim

Tenaga Pengajar dalam Diklat PPID, pada tanggal 13 – 22 September 2011 bertempat di Bandiklat Prov Jatim

- Tenaga Pengajar dalam Diklat PPID, pada tanggal 13 – 22 September 2011, bertempat di Bandiklat Prov Jatim - Undangan Bakohumas Prov Jatim tentang Taspen, pada tanggal 22 September 2011, bertempat di Kantor BTPN Cab. Surabaya Jl. Kertajaya 3 Lt III Surabaya - Undangan malam Anugerah Penyiaran KPID Award 2011, pada tanggal 27 September 2011, bertempat di Hotel Mercure Surabaya - Undangan Hari Hak untuk Tahu, pada tanggal 28 September 2011, bertempat di Hotel Lumire Jakarta

Tenaga Pengajar dalam Diklat PPID, pada tanggal 13 – 22 September 2011 bertempat di Bandiklat Prov Jatim

- Pameran Pelayanan Publik & Gelar Budaya Kerja Prov Jatim, pada tanggal 29 September - 2 Oktober 2011, bertempat di Alun-Alun Kota Madiun - Undangan peserta seminar nasional Chief Information Officer (CIO) 2011, pada tanggal 29 September 2011, bertempat di UGM, Jl. Pancasila - Jogja - Sosialisasi + pemantapan PPID pembantu di lingkungan Kota Malang, pada tanggal 10 Oktober 2011, bertempat di Ruang Sidang Balai Kota Malang Jl. Tugu No. 1 Malang - Upacara Hari Jadi Prov. Jatim ke 66 Th. 2011, pada tanggal 12 Oktober 2011, bertempat di Grahadi

Pameran Pelayanan Publik & Gelar Budaya Kerja Prov Jatim, di Madiun pada tanggal 29 September - 2 Oktober 2011

- Undangan Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III Th. 2011 DPRD, tanggal 12 Oktober 2011, bertempat di Prov.Jatim

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Bidang Kelembagaan

dengan Acara Hari Jadi Prov Jatim ke 66 Gedung DPRD Prov Jatim - Undangan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Kehutanan, pada tanggal 20 Oktober 2011, bertempat di Hotel Utami Jl. Bandara Juanda - Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 83 tahun 2011 Prov Jatim, pada tanggal 28 Oktober 2011, bertempat di Gedung Grahadi Jatim - Sarasehan Pemuda “Pembangunan Partisapatoris Madura Pascasuramadu Menuju Madura Bangkit”, pada tanggal 29 Oktober 2011, bertempat di Cafe and Resto “Kampoeng Kita” Pamekasan

Acara penganugerahan badan publik sebagai pelayanan publik terbaik, di Surabaya pada tanggal 8 November 2011

- Acara penganugerahan badan publik sebagai pelayanan publik terbaik, pada tanggal 8 November 2011, bertempat di Hotel Garden Palace Jl. Yos Sudarso Surabaya - Undangan FGD klasifikasi informasi, pada tanggal 8 November 2011, bertempat Gedung Bappeda Jatim - Bedah buku “Negara Paripurna”, pada tanggal 9 November 2011, bertempat di Kantor PDI-P Jatim, Jl. Kendangsari Surabaya - Rakor, pada tanggal 9 November 2011, bertempat di Hotel Orchid - Batu

Bakohumas Jember, pada tanggal 30 November 2011

- Menerima kunjungan kerja PPID DPR RI, pada tanggal 9 November 2011, bertempat di Kantor KI Jatim - Undangan Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Th 2011, pada tanggal 10 November 2011, bertempat di Lapangan Tugu Pahlawan - Pembukaan Pekan Informasi Masyarakat (KIM) Prov Jatim, pada tanggal 16 November 2011, bertempat di Lapangan Wiramandala (Pasar Pahing) Kab. Tulung Agung - Acara Bakohumas Jember, pada tanggal 30 November 2011, bertempat di Aula PB Sudirman – Jember

Diklat kehumasan dan protokol, Bandiklat Prov Jatim, pada tanggal 1 Desember 2011

- Diklat kehumasan dan protokol, pada tanggal 1 Desember 2011, bertempat di Bandiklat Prov Jatim - Undangan FGD klasifikasi informasi, pada tanggal 6 Desember 2011, bertempat di Hotel Bisanta Surabaya - Kunjungan Kerja dari Pemkot Probolinggo, pada tanggal 6 Desember 2011, bertempat di KI Jatim - Undangan Fokus Grup Diskusi pada tanggal 8 Desember 2011, bertempat Hotel Santika Surabaya

Kunjungan kerja PPID DPR RI, 9 November 2011, di Kantor KI Jatim

Bidang Kelembagaan

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

- Diskusi Terbatas KI tentang Perma, pada tanggal 16 – 17 Desember 2011, bertempat di Hotel Alila – Jakarta - Kunjungan Kerja Ke KI Jateng, pada tanggal 21 Desember 2011, bertempat di Kantor KI Jateng - Seminar Nasional Refleksi KIP pada tanggal 22 – 23 Desember 2011, bertempat di Hotel Sol Elite Marbella - Anyer Focus Discusion tentang Informasi Publik, pada tanggal 8 April 2011, Surabaya

--- 000---

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI & ADVOKASI (SEA) 1. Forum Komunikasi & Sosialisasi Tujuan : Memberikan informasi & ruang konsultasi bagi badan publik secara langsung dalam bentuk tatap muka tentang pernak pernik implementasi UU KIP & peraturan pendukungnya Target : Adanya pemahaman & kesadaran secara komprehensif tentang hak & kewajibannya dalam memberikan layanan maupun mengakses informasi publik Realisasi Program - Koordinasi Forum Komunikasi & Sosialisasi Pembentukan PPID, pada tanggal 17 Maret 2011, bertempat di Kantor Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro

Forum Komunikasi Sosialisasi Pemantapan PPID, pada tanggal 27 Juni 2011, Surabaya

- Forum Komunikasi & Sosialisasi UU no 14 tahun 2008, pada tanggal 28 April 2011, bertempat di Aula Pemkab Sampang - Forum Komunikasi Sosialisasi Pemantapan PPID, pada tanggal 27 Juni 2011, bertempat di Hotel Mercure Surabaya - Forum Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 dengan Parpol seJatim, pada tanggal 24 April 2011, bertempat di Hotel Bandara Surabaya 2. Interaktif Televisi

Forum Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 dengan Parpol se-Jatim, 24 April 2011, di Hotel Bandara Surabaya

Tujuan : Memberikan informasi & ruang konsultasi/diskusi kepada badan publik & lapisan masyarakat melalui media televisi Target : Badan Publik & masyarakat dapat mengetahui & mengerti serta dapat berkonsultasi langsung tentang implementasi UU KIP melalui media televisi.

Realisasi Program - Dialog Interaktif tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 3 Maret 2011, bertempat di JTV Surabaya

Dialog Interaktif di JTV, pada tanggal 28 April 2011

- Dialog Interaktif Refleksi 1 tahun pelaksanaan UU no 14 tahun 2008, pada tanggal 28 April 2011 bertempat di JTV Surabaya

Bidang Sosialisasi, Edukasi & Advokasi (SEA)

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

3. Interaktif Radio Tujuan : Memberikan informasi & ruang konsultasi/diskusi kepada badan publik & lapisan masyarakat melalui media radio Target : Badan Publik & masyarakat dapat mengetahui & mengerti serta dapat berkonsultasi langsung tentang implementasi UU KIP melalui media radio. Dialog Interaktif di Radio RGS 12 Maret 2011

Realisasi Program - Dialog Interaktif tentang UU no 14 tahun 2008, pada tanggal 12 Maret 2011, bertempat di Radio RGS Surabaya - Dialog Interaktif tentang UU No. 14 tahun 2008, tgl 17 Maret 2011 melalui Radio Swara Karimata FM. Pamekasan - Dialog Interaktif tentang UU no 14 tahun 2008, pada tanggal 19 Maret 2011, bertempat di Radio RGS Surabaya 4. Bimbingan Teknis PPID Badan Publik

Dialog Interaktif tentang UU No. 14 tahun 2008, tgl 17 Maret 2011 melalui Radio Swara Karimata FM. Pamekasan

Tujuan : Memberikan pemahaman tentang tugas & wewenang PPID dalam membuat standar layanan informasi public (SLIP) Target : PPID Badan Publik dapat memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan standart layanan informasi yang telah diatur melalui UU KIP maupun Peraturan KI (Perki).

Realisasi Program - Bimbingan Teknis PPID, pada tanggal 9 Desember 2011, bertempat di Hotel Bandara Sidoarjo Bimbingan Teknis PPID, pada tanggal 9 Desember 2011, bertempat di Hotel Bandara Sidoarjo

5. Seminar Keterbukaan Informasi Publik Tujuan : Memberikan informasi dan mendapatkan masukan publik tentang SLIP pada badan publik Target : Terdapatnya interaksi dan diskusi konstruktif antara peserta dan narasumber yang mengarah kepada eksplorasi fakta dan gagasan Realisasi Program

Seminar 1 tahun diberlakukannya UU 14 tahun 2008, pada tanggal 11 Mei 2011

- Seminar 1 tahun diberlakukannya UU Keterbukaan Informasi Publik , pada tanggal 11 Mei 2011, bertempat di Hotel Inna Simpang Jl Gubernur Suryo Surabaya

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Bidang Sosialisasi, Edukasi & Advokasi (SEA)

- Seminar Hari Hak untuk Tahu, pada tanggal 3 Oktober 2011, bertempat di Oval Hotel Surabaya 6. Jungle Spot Radio Tujuan : Mempublikasikan implementasi UU KIP & kewenangan KI Jatim Target : Publik mengetahui keberadaan UU KIP serta memahami tata cara memperoleh informasi publik dan prosedur penyelesaian sengketa informasi.

Seminar Hari Hak untuk Tahu, 3 Oktober 2011, di Oval Hotel Surabaya

Realisasi Program - Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 & Jingle Iklan Radio, pada tanggal 21 & 22 Maret 2011, bertempat di Dishubkominfo Kab+Kota Madiun &Radio Swara Madiun - Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 & Jingle Iklan Radio, pada tanggal 21 & 22 Maret 2011, bertempat di Diskominfo Kab+Kota Malang & Radio Kalimaya Malang - Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 & Jingle Iklan Radio, pada tanggal 23 & 24 Maret 2011, bertempat di Diskominfo Kab+Kota Kediri & Radio Andika Kediri

Seminar Advokasi Hukum dan Pelayanan Publik se-Madura , 28 Februari 2011

- Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 & Jingle Iklan Radio, pada tanggal 24 & 25 Maret 2011, bertempat di Humas Kab Jember & Radio Kiss FM Jember Insidentil - Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 28 Januari 2011, bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov Jatim - Seminar Advokasi Hukum dan Pelayanan Publik se-Madura , pada tanggal 28 Februari 2011, bertempat di Gedung Serbaguna Pamekasan

Sosialisasi UU No 14 tahun 2008, pada tanggal 23 Mei 2011, di Jember

- Pemateri kajian tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 28 Februari 2011, bertempat di Kantor Kecamatan Pamekasan - Forum Komunikasi dan Sosialisasi PPID, pada tanggal 31 Maret 2011, bertempat di Wisma Dharmakusuma Bojonegoro - Pembentukan jejaring antar LSM/Ormas/NGO se-Jatim, pada tanggal 8 April 2011, bertempat di RM. Tasty Jl. Karang Menjangan Surabaya - Sosialisasi UU No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 23 Mei 2011, bertempat di Jl. Danau Toba No. 17 Bumi Tegal Gede Jember

Sarasehan/sosialisasi Undang-undang KIP, Tuban 28 â&#x20AC;&#x201C; 30 November 2011

Bidang Sosialisasi, Edukasi & Advokasi (SEA)

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

- Rapat Koordinasi dan Advokasi Pembentukan PPID, pada tanggal 4-5 Juni 11, bertempat di Hotel Sukowati No 81 Ngawi - Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Th 2010 ttg Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian dan Pemda serta peraturan KI No1 Th 2010 ttg Standart Layanan Informasi terhadap PPID Kab. Bojonegoro, pada tanggal 8-9 Juni 2011, bertempat di Ruang Angling Dharma lt II Pemkab Bojonegoro Jl Tumapel No 1 Bojonegoro Nara Sumber Keterbukaan Informasi Publik PPID di UNAIR, 17 November 2011

- Dialog publik ttg implementasi UU No. 14 Th 2008, pada tanggal 15-16 Juni 2011, bertempat di Jl Mastrip No. 56 Kota Blitar - Sosialisasi UU No14 Th 2008, pada tanggal 22 Juni 2011, bertempat di Aula Rapat Kemenag Kanwil Jl Raya Juanda - Kesiapan PPID Sosialisasi UU No 14 Th 2008, pada tanggal 28 Juli 2011, bertempat di Probolinggo - Sosialisasi teknik implementasi KIP, pada tanggal 24 November 2011, bertempat di Ruang Bina Bhakti Praja Gedung Sekretariat Daerah Kab. Ngawi - Sosialisasi PPID di Kab. Sidoarjo, pada tanggal 25 November 2011, bertempat di Hotel Vanda Gardenia Trawas

Forum Fasilitasi Jaringan Kerja Bantuan Hukum untuk Pendampingan Masyarakat, Surabaya 6-7 Desember 2011

- Sarasehan/sosialisasi Undang-undang KIP, pada tanggal 28 â&#x20AC;&#x201C; 30 November 2011, bertempat di Kecamatan di Tuban - Undangan Forum Fasilitasi Jaringan Kerja Bantuan Hukum untuk Pendampingan Masyarakat, pada tanggal 6 Desember 2011, bertempat di Hotel ELMI - Surabaya - Bimtek Keprotokolan & Kehumasan Tahun 2011, pada tanggal 13 Desember 2011, bertempat di Klub Bunga - Batu - Dialog publik anti korupsi se-Jatim, pada tanggal 14 Desember 2011, bertempat di Aula Utama Fak.Ilmu Pendidikan Univ Negeri Malang - Sosialisasi pembentukan PPID, pada tanggal 15 Desember 2011, bertempat di Ruang Rapat, Magetan

Sosialisasi pembentukan PPID, Magetan, 15 Desember 2011

- Pemantapan PPID, pada tanggal 20 Desember 2011, bertempat di Aula Pemkab Bojonegoro

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (PSI) 1. Laboratorium PSI Tujuan : Mempermudah & mempercepat proses analisa permohonan penyelesaian sengketa informasi Target : - Petugas kepaniteraan dapat melakukan identifikasi kelengkapan berkas permohonan; - Melakukan registrasi dan pengusulan penunjukan Majelis Pemeriksa Pendahuluan (MPP) Realisasi Program Inventarisasi, identifikasi dan tabulasi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Tabulasi selama tahun 2011: jumlah permohonan 170 potensi sengketa; - Sebanyak 165 layak sengketa; (memenuhi syarat) - Sebanyak 5 tidak layak sengketa; (tidak memenuhi syarat) - Sebanyak 78 penyelesaian melalui proses mediasi; - Sebanyak 14 penyelesaian melalui proses ajudikasi. - Sebanyak 62 dikembalikan.

MPP dengan 13 SKPD Sumenep, pada 19 Juli 2011

Perkembangan Penanganan Sengketa Informasi Jumlah kasus sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sebanyak 170 kasus. Rincian penanganan kasus pada tahap Kaukus 2 kasus (1.2%), sampai pada tahap Mediasi 78 kasus (4.6%), hingga Ajudikasi 14 kasus (8.2%), tahapan Proses 9 kasus (5.3), Batal 5 kasus (2.9%), Dikembalikan 62 kasus (36%). Perkembangan penanganan sengketa pada tahun 2011 dapat dilihat pada diagram di bawah.

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Jenis Informasi yang Disengketakan pada Tahun 2011 Adapun informasi yang disengketakan cukup beragam, baik dari individu ataupun LSM selaku Pemohon. Jenis informasi yang disengketakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: - DPA& DIPA : 65 (38.2%) - LHKPN : 29 (17.1%) - KONTRAK : 17 (10%) - PROGRAM & PENERIMANYA : 30 (17.6%) - DIP : 7 (4.12%) - SPJ : 11 (6.47%) - LAIN-LAIN : 11 (6.47%)

2. FGD PSI Tujuan : Mempertegas posisi Komisi Informasi (KI) dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) melaui lembaga peradilan (PN/PTUN/MA)

FGD Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) bersama pakar hukum Jawa Timur, 28 Maret 2011, di aula Fak. Hukum Unair Surabaya

Target : Menemukan formula hukum acara PSI melalui lembaga Peradilan pasca putusan Komisi Informasi melalui ajudikasi non litigasi

Realisasi Program - FGD Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) bersama pakar hukum Jawa Timur, tgl. 28 Maret 2011, bertempat di aula Fak. Hukum Unair Surabaya - Fokus Grup Diskusi Nasional pada tanggal 29 â&#x20AC;&#x201C; 30 Maret 2011, bertempat di Hotel Bandara Sidoarjo Fokus Grup Diskusi Nasional, 29 â&#x20AC;&#x201C; 30 Maret 2011

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

3. Mediasi & Ajudikasi Tujuan : Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Target : Terselesaikannya sengketa in-for-masi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik. Realisasi Program - Sidang Mediasi antara LSM Gebrak dengan BKD Kab Sumenep, pada tanggal 20 Januari 2011, bertempat di Hotel Utami -Sumenep

Mediasi antara LSM BCW dengan Disperindag Kab. Bangkalan 24 Januari 2011, di Kantor KI Jatim Jl. A. Yani Surabaya

- Sidang mediasi antara LSM BCW dengan Dinsosnakertrans Kab. Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2011, bertempat di Kantor KI Jatim Jl. A. Yani - MPP antara LSM Gebrak dengan 25 SKPD di Sumenep, pada tanggal 02 & 03 Maret 2011, bertempat di Dinas Kominfo Kab. Sumenep - MPP ke LSM Gebrak Sumenep, pada tanggal 11 Maret 2011, bertempat di Hotel Suramadu Sumenep

AjudikasiBCW Bangkalan dan Dinsosnaker Kab Bangkalan, 9 Mei 2011

- Sidang mediasi antara Pusaka Jatim dengan Dinas Peternakan Prov Jatim, pada tanggal 16 Maret 2011, bertempat di Kantor KI Jatim Jl. Bandilan 4 Sidoarjo - Sidang mediasi antara Pusaka Jatim dengan Bapemas Prov Jatim, pada tanggal 16 Maret 2011, bertempat di Kantor KI Jatim Jl. Bandilan 4 Sidoarjo - Sidang Ajudikasi Fahrillah dgn Camat Geger, pada tanggal 13 April 2011, bertempat di Kantor KI Jatim Jl. Bandilan Sidoarjo

Ajudikasi Gebrak dan RSUD Moh Anwar Sumenep, 22 Agustus 2011

- Sidang Ajudikasi antara BCW vs Dinsos Kab Bangkalan, pada tanggal 9 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim - Sidang Ajudikasi antara Fahrillah vs Geger, pada tanggal 9 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim - Sidang Mediasi antara Soetomo vs Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 26 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim - Sidang Mediasi antara Agus Yahya vs Humas Setda Pasuruan, pada tanggal 26 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim - Sidang Ajudikasi Antara Fahrillah vs Camat Geger, pada tanggal 27 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim

Ajudikas (pembuktian) ir Soeharminto dan BPN surabaya II, tangga 13 Oktober 2011

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Sengketa Informasi Dimediasi Tahun 2011

TGL PENGAJUAN SENGKETA

10-Dec-10

21-Dec-10

PEMOHON

GeBRaK

TERMOHON

INFORMASI YG DIMOHON

Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kab Sumenep

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dalam penguasaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep 2. Laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiap pejabat publik/pejabat Negara sesuai dengan perintah UndangUndang 3. Rincian DPA yang memuat RAB pada seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep APBD tahun anggaran 2010 yang sumber dananya berasal dari APBD I dan APBN tahun anggaran 2010.

Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pem. Desa - Bangkalan

1. Data nama-nama kepala desa & sekretaris desa se Kabupaten Bangkalan (definitif & non definitif) 2. Data besaran anggaran ADD per desa se kabupaten bangkalan 3. Data nama-nama desa penerima PNPM mandiri tahun 2007 s.d 2010

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bangkalan

1. Data nama-nama debitur/penunggak pinjaman melalui APBD Kabupaten maupun APBD Propinsi Jawa Timur 1. Data lulusan SD & SMP thn ajaran 2007-2008 s.d 2009-2010 2. Data penerima BOS SD & SMP thn ajaran 2007-2008 s.d 20092010 3. Data penerima beasiswa miskin tahun 2008 s.d 2010 4. Data SD penerima DAK tahun 2007 s.d 2010

BCW

21-Dec-10

BCW

Dinas Pendidikan Nasional

21-Dec-10

BCW

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

21-Dec-10

BCW

Dinas Koperasi dan UKM

21-Dec-10

18-Feb-11

18-Feb

1-Feb-11

BCW

PuSaKa Jatim

GeBRaK

1. Data dan Realisasi DAK 2008 untuk belanja alat-alat kesehatan 2. Data dan Realisasi DAK 2008 untuk belanja obat-obatan 1. Data nama-nama Koperasi Wanita (Kopwan) se Kabupaten Bangkalan 2. Data nama-nama Koperasi & UKM yang tidak bayar pinjaman/ tunggakan terhadap APBD Kabupaten maupun APBD Prov Jatim

TGL MEDIASI

20-Jan-11

24-Jan-11

7-Feb-11

8-Feb-11

Badan Kepegawaian Daerah - Bangkalan

1. Data Tenaga Harian Lepas (THL) se Kab. Bangkalan di tiap SKPD 2. Data Tenaga Harian Lepas (THL) yang masuk data base tahun 2009-2010

Dinsosnaker dan Transmigrasi

1. Data pengungsi Sampit, Kalteng, dan Sambas tahun 20042. Data pengungsi penerima bantuan terminasi tahun 2004-20053. Data pengungsi penerima bantuan pemulangan tahun 200420054. Data PKH5. Realisasi bantuan bencana alam melalui DAK tahun 2008 & tahun 2009

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

1. Data Juknis & PTO Program Jalin Kesra Berbasis RTSM Jawa Timur 2010 2. Data Penerima Program Jalin Kesra Berbasis RTSM se Jawa Timur 2010 3. Spec/Standarisasi pengadaan barang/ternak Program Jalin Kesra Berbasis RTSM Jawa Timur 2010 Besaran Anggaran Program Jalin Kesra Berbasis RTSM Jawa Timur 2010

16-Mar-11

Bapemas Provinsi Jawa Timur

1. Data Juknis & PTO Program Jalin Kesra Berbasis RTSM Jawa Timur 2010 2. Data Penerima Program Jalin Kesra Berbasis RTSM se Jawa Timur 2010 3. Besaran Anggaran Program Jalin Kesra Berbasis RTSM Jatim 2010

16-Mar-11

Dinas Kesehatan Kab. Sumenep

Kominfo Kab. Sumenep

1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiap pejabat publik/pejabat negara sesuai dengan perintah Undang-Undang2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD TA 20103. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 1 dan APBN TA 2010 1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiap pejabat publik/pejabat negara sesuai dengan perintah Undang-Undang 2. Salinan DPA APBD tahun ajaran 2010 3. Salinan DPA APBD I dan APBN tahun ajaran 2010 4. Salinan informasi HPS, Spec, & SPK atau Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor denga total anggaran sebesar Rp 10.505.500,5. Salinan informasi HPS, Spec, & SPK & SPK atau Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi dengan total anggaran sebesar Rp 29.477.500,-

8-Feb-11

10-Feb-11

24-Mar-11

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

TGL PENGAJUAN SENGKETA

1-Feb-11

10 des 10 berkas lengkap tgl 11 Feb 11

8-Feb-11

PEMOHON

GeBRaK

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

TERMOHON

LPP RRI Kab. Sumenep

BPR Syariah Bhakti Sumekar

RSD dr.H.Moh.Anwar

Dinas Pengairan Kab Sumenep

8-Feb-11

GeBRaK

Dinas Pendidikan Kab Sumenep

8-Feb-11

GeBRaK

BPN Kab Sumenep

8-Feb-11

GeBRaK

BPMP & KB Kab Sumenep

INFORMASI YG DIMOHON 1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK & telah diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan perintah Undang-UndangSalinan informasi anggaran/ rincian daftar isian penggunaan anggaran (rincian DIPA) TA 2010 1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK 2. Salinan laporan Bulanan Program Penguatan Modal bulan Oktober 2010 3. Salinan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2010 1. Laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK & telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiap pejabat publik/pejabat negara sesuai dengan perintah Undang-Undang 2. Salinan rincian DPA yang memuat RAB pada seluruh program & kegiatan yang dilaksanakan oleh RSD dr.H.Moh Anwar Sumenep APBD tahun anggaran 2010 3. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrak pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan total anggaran sebesar Rp 713.000.000,4. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrak pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan total anggaran sebesar Rp 399.647.000,5. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrak pengadaan komputer dengan total anggaran sebesar Rp 66.500.000,6. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrak pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan total anggaran sebesar Rp 49.850.000,7. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrak pengadaan pada program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rs/rsj/rs paru2/rs mata dengan total anggaran sebesar Rp 2.105.355.000,-Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrak pengadaan alat2 rumah sakit dengan total anggaran sebesar Rp 1.194.113.000,1. Daftar Informasi Publik yg berada dibawah penguasaan Dinas Pengairan Kab. Sumenep 2. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang sumber dananya berasal dari APBD I dan APBN tahun ajaran 2010 3. Rincian DPA yang memuat RAB pada seluruh program & kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Kab Sumenep APBD tahun anggaran 2010 1. Daftar Informasi Publik yg berada dibawah penguasaan Dinas Pendidikan Kab. Sumenep 2. Laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK & telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiap pejabat publik/pejabat negara sesuai dengan perintah Undang-Undang 3. Salinan rincian DPA yang didalamnya memuat RAB pada seluruh program & kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab Sumenep tahun anggaran 2010 yang sumber dananya dari APBD & APBN 4. Salinan informasi yang berupa HPS berikut dokumen kontrak pengadaan meubeler dengan total anggaran sebesar Rp 182.955.000,5. Salinan informasi yang berupa HPS berikut dokumen kontrak pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan total anggaran sebesar Rp 152.200.000,6. Salinan informasi yang berupa HPS berikut dokumen kontrak pengadaan komputer dengan total anggaran sebesar Rp 267.061.000,-Salinan informasi yang berupa HPS berikut dokumen kontrak pengadaan alat-alat studio & komunikasi dengan total anggaran sebesar Rp 75.000.000,Salinan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur & dimaksud dalam pasal 11 UU no 14 tahun 2008 jo. Pasal 13 PERKI SLIPSalinan informasi yang memuat tentang tata cara, prosedur, mekanisme beserta rincian biaya yang harus dikeluarkan dalam pendaftaran pengakuan hak atas tanah.

1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK yang telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiap pejabat publik/pejabat negara sesuai dengan perintah Undang-Undang. 2. Salinan DPA SKPD APBD tahun anggaran 2010 3. Salinan DPA SKPD APBD I dan APBN TA 2010

TGL MEDIASI

24-Mar-11

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

TGL PENGAJUAN SENGKETA

PEMOHON

TERMOHON

8-Feb-11

GeBRaK

Dinas Sosial Kab Sumenep

8-Feb-11

GeBRaK

Bappeda Kab Sumenep

8-Feb-11

GeBRaK

Koperasi&UKM Kab Sumenep

8-Feb-11

GeBRaK

Kebersihan & Pertamanan Kab Sumenep

8-Feb-11

GeBRaK

BudParPemOr

8-Feb-11

GeBRaK

Bakesbangpol

8-Feb-11

GeBRaK

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

8-Feb-11

GeBRaK

8-Feb-11

GeBRaK

8-Feb-11

GeBRaK

10-Feb-11

1. Salinan hasil laporan harta kekayaan bagi setiap pejabat publik/ pejabat negara yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK sesuai dengan perintah Undang-Undang 2. Salinan DPA-SKPD APBD tahun anggaran 2010 Salinan DPA-SKPD APBD I dan APBN TA 2010 1. Salinan DPA APBD tahun ajaran 20102. Salinan DPA APBD I dan APBN tahun ajaran 2010 2. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK sesuai dengan perintah Undang-Undang 1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan 2. Salinan DPA APBD TA 2010 3. Salinan DPA APBD I dan APBN TA 2010 Salinan informasi HPS, Spec, SPK/Surat Perjanjian dalam Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan total anggaran sebesar Rp 35.300.000,1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK 2. Salinan DPA APBD TA 2010 3. Salinan DPA APBD I dan APBN TA 2010 Salinan informasi HPS, Spec, SPK/Surat Perjanjian Jual Beli/ Kontrak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan total anggaran sebesar Rp 20.000.000,1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK & telah diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan perintah UU 2. Salinan DPA APBD TA 2010Salinan DPA APBD I dan APBN TA 2010 1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK 2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010, Salinan DPA APBD I dan APBN TA 2010

25-Mar-11

24-Mar-11

25-Mar-11

Perpus & Arsip Kab. Sumenep

1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK 2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010

25-Mar-11

Pertanian & Tanaman Pangan

1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK 2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010

25-Mar-11

ESDM Kab Sumenep

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Kantor ESDM Kab. SumenepSalinan DPA Kantor ESDM Kab Sumenep TA 2010

25-Mar-11

Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Sumenep

Biro Pusat Statistik Kab Sumenep

Dinas Cipta Karya Kab. Bangkalan BCW

1. Daftar pelaksanaan anggaran yang sumber dananya berasal dari APBD I dan APBN tahun anggaran 2010 2. Rincian DPA yang memuat RAB pada seluruh program & kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab Sumenep APBD TA 2010 3. Salinan informasi yang berupa HPS, spec berikut dokumen kontrak pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan total anggaran sebesar Rp 21.050.000,-Salinan informasi yang berupa HPS, spec berikut dokumen kontrak pengadaan komputer dengan total anggaran sebesar Rp 31.050.000,-

TGL MEDIASI

1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK 2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010

GeBRaK

INFORMASI YG DIMOHON

Inspektorat Kab Sumenep GeBRaK

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Pusat Statistik Sumenep 2. Salinan hasil laporan harta kekayaan bagi setiap pejabat publik/ pejabat negara yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan perintah Undang-Undang 3. Salinan DPA APBD dan APBN tahun anggaran 2010 1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Pusat Statistik Sumenep 2. Salinan hasil laporan harta kekayaan bagi setiap pejabat publik/ pejabat negara yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan perintah Undang-Undang 3. Salinan DPA APBD dan APBN tahun anggaran 2010 1. Data 65 proyek infrastruktur perkotaan & pedesaan senilai 4,2 M tahun 2009 aliran dana APBD Jawa Timur 2. Data detail sebaran wujud fisik ke 65 proyek, kecamatan dan desa mana saja yang mendapat kucuran dana tersebut 3. Berapa besaran dana dialokasikan ke setiap desa yang mendapat bantuan tersebut

11-Mar-11

14-Apr-11

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

TGL PENGAJUAN SENGKETA

PEMOHON

TERMOHON

23-Mar-11

GeBRaK

Dinas Perhubungan Kab. Sumenep

1-Feb-11

8-Feb-11

9-May-11

19-Apr-11

GeBRaK

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Sumenep

RSUD dr.Moh.Anwar Kab. Sumenep

Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Sumenep

INFORMASI YG DIMOHON 1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK 2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010 1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diverifikasi dan diperiksa oleh KPK dan telah diwajibkan diumumkan sesuai dengan perintah Undang-Undang 2. Salinan DPA APBD TA 2010 3. Salinan DPA APBD I dan APBN TA 2010 4. Salinan informasi HPS & dokumen kontrak pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan total anggaran Rp 17.629.500,5. Salinan informasi HPS & dokumen kontrak pengadaan computer dengan total anggaran Rp 79.850.000,6. Salinan informasi HPS & dokumen kontrak pengadaan sarana air minum dengan total anggaran sebesar Rp 1.193.244.800,7. Salinan informasi HPS & dokumen kontrak pengadaan AP, pengadaan sarana air minum dengan total anggaran sebesar Rp 31.725.600,1. Salinan LHKPN yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK 2. Salinan DPA-SKPD APBD TA 2010 3. Salinan DPA-SKPD APBD I dan APBN TA 2010 1. Salinan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2010 2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Perubahan Tahun Anggaran 2010 3. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 4. Salinan Dokumen kontrak Pengadaan dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 1. Salinan Surat pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2010 dengan sumber dana yang berasal dari APBD dan APBN 2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA APBD) Tahun Anggaran 2011 3. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA APBN) Tahun Anggaran 2010Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA APBN) Tahun Anggaran 2011 1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan perintah Undang-Undang 2. Salinan DPA APBD tahun anggaran 2010 3. Salinan DPA APBD I dan APBN tahun anggaran 2010 4. APBD TA 2010 (PAK)5. RAPBD TA 2011

TGL MEDIASI 27-Apr-11

27-Apr-11

30-May-11

1-Feb-11

GeBRaK

DPPKA Kab. Sumenep

10-Mar-11

GeBRaK

Sek DPRD Sumenep

1. Salinan daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaan sekretariat DPRD kabupaten Sumenep 2. Salinan DPA Tahun Anggaran 2010

20-Jun-11

1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2010 2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Tahun Anggaran 2011 3. Salinan Daftar Penerima Manfaat Beras Bersubsidi (Raskin)

20-Jun-11

18-Apr-11

GeBRaK

Bagian Perekonomian Setkab. Sumenep

12-Apr-11

Said Soetomo

Pengadilan Negeri Bangil

6-Apr-11

Agus Yahya

BPD Tanggulangin Kec. Kejayan Kab. Pasuruan

21-Apr-11

PuSaKa Jatim

Bappeda Prov Jatim

30-Apr-11

PuSaKa Jatim

Biro Kesra Setda Prov. Jatim

Apakah sama antara pengertian teks ancaman pidana paling lama 5 tahun dalam KUHP dengan teks ancaman pidana paling singkat 5 tahun atau lebih dalam PERDA Kab. Pasuruan no. 7 tahun 2006 pasal 36 ayat (1)? 1. Dokumentasi surat BPD Tanggulangin tertanggal 25 Oktober 2010 2. Dokumentasi kegiatan BPD Tanggulangin selama tahun 2010 3. Batasan dalam pelanggaran larangan bagi Kepala DesaAlasan dari belum diterimanya surat teguran dari BPD Tanggulangin 1. Regulasi tentang pelaksanaan PKBL/CSR di Prov. Jatim 2. Dokumentasi penandatanganan MoU antara Pemprov Jatim dengan BUMN/BUMD dan swasta di Jatim tentang CSR/PKBL 3. Realisasi CSR/PKBL yang dikelola oleh pemprov Jatim tahun 2009-2010 1. Besaran Anggaran Bantuan Hibah dan bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) point 1 (satu)Data Penerimaan point 1 (satu) se Jawa Timur by name by address

30-May-11

22-Jun-11

15-Jul-11

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

TGL PENGAJUAN SENGKETA

26-Apr-11

PEMOHON

BCW

TERMOHON

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

8-Jun-11

GeBRaK

BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

8-Jun-11

GeBRaK

DINAS PENDIDIKAN KAB. SUMENEP

8-Jun-11

GeBRaK

SEKRETARIS DAERAH KAB. SUMENEP

8-Jun-11

GeBRaK

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMENEP

1-Jul-11

LMPL

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KAB. SAMPANG

21-Jul-11

4-Aug-11

GeBRaK

DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUMENEP

DPC PKB Kab. Sumenep

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

INFORMASI YG DIMOHON 1. Data jumlah pengungsi Sampit Kalimantan Tengah dan Sambas kalimantan Barat tahun 2004 - 2205 2. Data jumlah pengungsi penerima Bantuan Terminasi tahun 2004 -2005 3. Data jumlah pengungsi penerima Bantuan Pemulangan tahun 2004 -2005 4. Data besaran dana yang diberikan setiap Kepala Keluarga ke Pengungsi Sampit Kalteng dan Sambas Kalimantan Barat th 2004-2005 5. Data Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Penyerahan bantuan Terminasidan Pemulangan Pengungsi Sampit Kalteng dan Sambas Kalbar th. 2004-2005 6. Data jumlah penerima bantuan lauk pauk dan beras pengungsi Sampit Kalteng dan Sambas Kalbar th. 2004-2005 1. Salinan Surat Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan TA 2010 dengan sumber dana yang berasal dari APBD dan APBN 2. Salinan DIPA APBN Tahun Anggaran 2010 3. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2011 4. Salinan DIPA APBN Tahun Anggaran 2011 1. Salinan Laporan Harta Kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK (LHKPN) 2. Salinan daftar sekolah penerima dana DAK tahun 2010 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK tahun 2010 1. Salinan DPA beserta perubahan anggarannya (DPPA) yang sumber dananya dari APBD I, APBD II dan APBN Tahun Anggaran 2010 2. Salinan SPJ pengelolaan anggaran tahun 2010 yang sumber dananya berasal dari APBD II, APBD I dan APBN tahun anggaran 2010 3. Salinan dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan total anggaran sebesar Rp 1.600.000.000,4. Dokumen Kontrak Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan total anggaran sebesar Rp 277.521.250,5. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2011 1. Salinan LHKPN 2. Salinan DPA Tahun Anggaran 2011 secara utuh & terperinci 3. Salinan SPJ pengelolaan anggaran tahun 2010 1. Data rincian tahun 2008, 2009, dan 2010 beserta rincian seluruh program dan kegiatan yang mempergunakan dana APBD 2. Data biaya operasional Bupati Sampang tahun 2008-2010 beserta seluruh rincian program dan kegiatannya 1. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2. Salinan DPA Tahun Anggaran 2010 beserta perubahannya (PAK) 3. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dengan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2010 4. Salinan DPA Tahun Anggaran 2011 5. Salinan informasi dan data beserta dokumen pendukungnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan pengembangan/perluasan lapangan terbang Trunojoyo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 1. Salinan Ad dan ART beserta susunan organisasi kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten 2. Salinan informasi dan data mengenai sumber dana yang terdiri atas: a. Besarnya iuran yang dipungut dari masing-masing anggota dalam tahun 2010 s/d 2011 b. Besarnya sumbangan yang diperolah diluar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 s/d 2011 baik yang berupa uang, barang dan/atau jasa c. Total jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota termasuk iuran yang diperoleh diluar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 dan 2011 d. Besarnya bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD e. Total & jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan dari luar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD tahun anggaran 2010 dan 2011 3. Salinan informasi/data program dan kegiatan berikut rincian besarnya anggaran yang digunakan pada setiap program dan kegiatan

TGL MEDIASI

4-Aug-11

9-Aug-11

10-Aug-11

11-Aug-11

14-Sep-11

20-Sep-11

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

TGL PENGAJUAN SENGKETA

21-Jul-11

4-Aug-11

11-Aug-11

PEMOHON

GeBRaK

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

TERMOHON

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB. SUMENEP

DPD Golkar Kab. Sumenep

INFORMASI YG DIMOHON 1. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dengan pengelolaan anggaran 2010 3. Salinan DPA Tahun Anggaran 20114. Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 1. Salinan Ad dan ART beserta susunan organisasi kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten 2. Salinan informasi dan data mengenai sumber dana yang terdiri atas: a. Besarnya iuran yang dipungut dari masing-masing anggota dalam tahun 2010 s/d 2011 b. Besarnya sumbangan yang diperolah diluar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 s/d 2011 baik yang berupa uang, barang dan/atau jasa c. Total jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota termasuk iuran yang diperoleh diluar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 dan 2011 d. Besarnya bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD e. Total & jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan dari luar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD tahun anggaran 2010 dan 2011Salinan informasi/data program dan kegiatan berikut rincian besarnya anggaran yang digunakan pada setiap program dan kegiatan

TGL MEDIASI

21-Sep-11

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 2. Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Sumenep yang sumber dananya berasal dari APBD II, APBD II dan APBN 3. Daftar sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2011 beserta juknis dan juklak pekerjaan/kegiatan

21-Sep-11

1. Salinan Daftar Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2007 s/d 2010 di seluruh Kab. Sumenep 2. Seluruh salinan informasi & data yang wajib disediakan & diumumkan secara berkala sesuai dengan perintah UU No. 14 tahun 2008. 3. Seluruh salinan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan perintah UU no 14 tahun 2008

22-Sep-11

1-Jul-11

GeBRaK

DINAS SOSIAL KAB. SUMENEP

15-Aug-11

PuSaKa Jatim

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

11-Jul-11

Fitra

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Kantor Sekretaris DPRD Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Kantor Sekretaris Daerah Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Badan Lingkungan Hidup Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

17-Oct-11

11-Jul-11

Fitra

Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

24-Aug-11

1. DPA SKPD Tahun 2010 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Bantuan KOPWAN se-Jawa Timur tahun 2010 dan Laporan Evaluasi Pertumbuhan KOPWAN Tahun 2010 se-Jawa Timur

27-Sep-11

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

TGL MEDIASI

TGL PENGAJUAN SENGKETA

PEMOHON

TERMOHON

INFORMASI YG DIMOHON

11-Jul-11

Fitra

Dinas Perhubungan Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

24-Aug-11

11-Jul-11

Fitra

Dinas Pertanian Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

24-Aug-11

11-Jul-11

Fitra

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan & Capil Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

24-Aug-11

11-Jul-11

Fitra

Dinas Perekonomian & Pariwisata Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

24-Aug-11

11-Jul-11

Fitra

Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

24-Aug-11

11-Jul-11

Fitra

Kantor Inspektorat Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

24-Aug-11

11-Jul-11

Fitra

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tuban

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.

24-Aug-11

4-Aug-11

Moh. Sidiq

DPC Hanura Kab. Sumenep

1. Salinan AD dan ART beserta susunan organisasi kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten 2. Salinan informasi dan data mengenai sumber dana yang terdiri atas: a. Besarnya iuran yang dipungut dari masing-masing anggota dalam tahun 2010 s/d 2011 b. Besarnya sumbangan yang diperolah diluar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 s/d 2011 baik yang berupa uang, barang dan/atau jasa c. Total jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota termasuk iuran yang diperoleh diluar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 dan 2011 d. Besarnya bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD e. Total & jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan dari luar anggota, perusahaan dan/atau badan usaha dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD tahun anggaran 2010 dan 2011 3. Salinan informasi/data program dan kegiatan berikut rincian besarnya anggaran yang digunakan pada setiap program dan kegiatan

22-Nov-11

4-Aug-11

Moh. Sidiq

DPC PDI-P Kab. Sumenep

23-Sep-11

PuSaKa Jatim

Bakesbangpol Prov Jatim

25-Oct-11

Moh. Sidiq

DINAS PENDIDIKAN KAB. SUMENEP

14-Oct-11

Moh. Sidiq

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumenep

1. Laporan dana bantuan LSM, Ormas, OKP, dan Parpol Jawa Timur Tahun 2009-2010 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Bakesbangpol Prov. Jatim 2009 - 2010 Salinan Surat Keputusan Mendiknas tentang alokasi Dana BOS yang memuat rincian jumlah siswa penerima dana BOS pada masingmasing sekolah beserta rincian besarnya dana BOS yang diterima oleh setiap siswa mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat. 1. Salinan dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011; 2. Salinan LHKPN yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK; 3. Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumenep yang sumber dananya berasal dri APBD II, APBD I dan APBN; 4. Informasi tentang kerusakan hutan atau jumlah kasus kerusakan hutan di wilayah Kab. Sumenep dari thn 2005-2010; 5. Bagaimana bentuk dan berapa luas kerusakan hutan dari thn 20072010;Khusus untuk permintaan informasi/data pada point 4 dan 5, dimohon pula disertakan dokumen pendukungnya yang berkaitan dengan masalah kerusakan hutan di wilayah Kab. Sumenep

28-Nov-11

14-Dec-11

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Sengketa Informasi Diajudikasi Tahun 2011

TGL

NO PENGAJUAN PEMOHON

TERMOHON

AJUDIKASI

KETUA AGENDA

SENGKETA 26 Des 2010 1

diterima

Fahrillah

Camat Geger

31-May-11

Putusan

12-Apr-11

Pemeriksaan

Dinsosnakertrans

9-May-11

Pembuktian

Kab. Bangkalan

31-May-11

Putusan

5-Jul-11

Pemeriksaan

8-Jul-11

Pembuktian

diterima

BCW

11diterima

Gebrak

1 Feb 11

18-May-11

9-May-11

DPPKA Kab. Sumenep

Soeharminto BPN Kota Surabaya II

Gebrak

RSU Moh. Anwar Sumenep

19-Apr-11

21-Jul-11

8-Jun-11

Gebrak

M Sidiq

Gebrak

12-Jul-11

Gebrak

11-Jul-11

Putusan

22-Aug-11

Pemeriksaan

13-Oct-11

Pembuktian

20-Oct-11

Putusan

22-Aug-11

Pemeriksaan

13-Oct-11

Pembuktian

18-Oct-11

Putusan

22-Aug-11

Pemeriksaan

Kabag Perekonomian

10-Oct-11

Pembuktian

Kab. Sumenep

25-Oct-11

Pembuktian

1 nov

Putusan

18-Oct-11

Pemeriksaan

Dinas Cipta Karya

23-Nov-11

Pembuktian

Kab. Sumenep

1-Dec-11

Putusan

18-Oct-11

Pemeriksaan

25-Oct-11

Pembuktian

Dinas Peternakan Kab Sumenep

Pembuktian

20 Des 2010

24 Jan

Pemeriksaan

9-May-11

30 Des 2010

21 Des 2010 3

13-Apr-11

1 nov

Putusan

20-Oct-11

Pemeriksaan

Bagian Pemerintahan Desa Kab. Sumenep

& Pembuktian 17-Nov-11

Putusan

20-Oct-11

Pemeriksaan

17-Jun-11

Gebrak

Dinas Kesehatan

1-Nov-11

Pembuktian

Kab. Sumenep

17-Nov-11

Putusan

14-Jul-11

Pusaka

Petrogas Jatim

23-Nov-11

Pemeriksaan

Utama

1-Dec-11

Putusan

23-Aug-11

Gebrak

DPPKA Kab.

23-Nov-11

Pemeriksaan

1-Dec-11

Pembuktian

25-Jan-12

Putusan

Sumenep 13

1-Jul-11

Moh. Sidiq

ANGGOTA

MAJELIS

KOMISIONER

H. Djoko Tetuko

- Imadoeddin

PANITERA

R. Soegiarto

- Didik P. - Daan R. Tanod

- Imadoeddin

Sarjono

- Didik P. Didik Prasetiyono - H. Djoko Tetuko-

Sarjono

Nurul Amalia H. Djoko Tetuko - Daan R. Tanod

Ayu Saulina

- Imadoeddin Didik Prasetiyono

- Imadoeddin

R. Soegiarto

- H. Djoko Tetuko Imadoeddin

- Daan R. Tanod

Sarjono

- H. Djoko Tetuko

H. Djoko Tetuko

- Didik P.

Sarjono

- Daan R. Tanod Daan R. Tanod - H. Djoko Tetuko

Ayu Saulina

- Imadoeddin Imadoeddin

- Didik P.

Sarjono

- Daan R. Tanod H. Djoko Tetuko

- Didik P.

R. Soegiarto

- Imadoeddin H. Djoko Tetuko

- Imadoeddin

Ayu Saulina

- Daan R. Tanod Daan R. Tanod - H. Djoko Tetuko

PU Bina Marga Kab.

23-Nov-11

Pemeriksaan Didik Prasetiyono

Sumenep

2-Feb-12

Pembuktian

23-Feb-12

Putusan

Ayu Saulina

- Imad - Imadoeddin

R. Soegiarto

- H. Djoko Tetuko

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Insidentil - Sidang Ajudikasi non litigasi antara ICW dengan Mabes POLRI, pada tanggal 18 Januari 2011, bertempat di MK - Jakarta - Teleconference Sidang Ajudikasi non litigasi antara ICW dengan Mabes POLRI, pada tanggal 18 Januari 2011, bertempat di Fakultas Hukum UNAIR - Surabaya - Konsultasi ke KI Pusat tentang beberapa kasus mediasi yang ada di Jatim, pada tanggal 16 & 17 Februari 2011, bertempat di Komisi Informasi Pusat - Jakarta - Konsultasi tentang Ajudikasi, pada tanggal 12 Mei 2011, bertempat di Kantor Pusat Jakarta --- 000 ---

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

BIDANG KESEKRETARIATAN

1. Administrasi Tujuan : Menata mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Komisi Informasi Target : Tersusunnya data dan dokumentasi kegiatan Komisi Informasi secara tertib dan rapi

Surat Masuk Tahun 2011 Surat masuk di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011, total 467 surat; dengan rincian sebagai berikut: - Undangan Umum : 54 surat - Kerjasama : 7 surat - Sengketa : 209 surat - Narasumber : 50 surat - Permohonan Informasi : 51 surat - Lain-lain : 96 surat

Bidang Kesekretariatan

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Surat Keluar Tahun 2011 Surat keluar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011, total 303 surat, dengan rincian sebagai berikut : - Undangan Umum : 70 surat - Kerjasama : 4 surat - Sengketa : 146 surat - Narasumber : 6 surat - Permohonan Informasi : 3 surat - Lain-lain : 74 surat

Daftar Permohonan Infomasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

PEMOHON

MEDIA

INFORMASI YANG DIMOHON

KET

TANGGAL

13-Jan-11

M. Said Sutomo

Datang ke kantor KI

Konsultasi kasus sengketa

dipenuhi tgl13/01/2011

2-Feb-11

Saleh Alhasni

Datang ke kantor KI

Konsultasi keberatan informasi

dipenuhi tgl02/02/2011

4-Feb-11

M. SyuebAridant H.W

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang UU KIP

dipenuhi tgl04/02/2011

9-Feb-11

Agus Yahya

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang sengketa informasi

dipenuhi tgl09/02/2011

23-Feb-11

M. Syarif MsBuyung P.

Datang ke kantor KI

Koordinasi tim seleksi KI Kab. Bangkalan

dipenuhi tgl23/02/2011

8-Mar-11

H. MusawwirKab. Sidoarjo

Datang ke kantor KI

Konsultasi pembentukan PPID

dipenuhi tgl08/03/2011

30-Mar-11

EsaDarsalam (Dishubkominfo Bangkalan)

Datang ke kantor KI

Organisasi Sekretariat KI Jatim

dipenuhi tgl30/03/2011

1-Apr-11

Johanes K(Polda Jatim)

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang UU KIP

dipenuhi tgl01/04/2011

2-May-11

Fatkul Bashri

Datang ke kantor KI

Konsultasi Sengketa Informasi

dipenuhi tgl02/05/2011

2-May-11

Kepolisian Negara RI Jatim

Surat

Bantuan buku terkait sosialisasi & supervisi yang direncanakan

dipenuhi tgl09/05/2011

Bidang Kesekretariatan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

PEMOHON

MEDIA

INFORMASI YANG DIMOHON

TANGGAL

23-May-11

Anwari

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang UU KIP

dipenuhi tgl23/05/2011

25-May-11

Drs.Es.Djumari,MsiHari Purnomo

Datang ke kantor KI

Konsultasi sosialisasi PPID

dipenuhi tgl25/05/2011

23-May-11

Biro Umum Prov Jatim

Surat

Pendataan Pemanfaatan Rumah Dinas

dipenuhi tgl31/05/2011

7-Jun-11

Djunaedi Tedja

Datang ke kantor KI

Konsultasi permohonan sengketa

dipenuhi tgl07/06/2011

8-Jun-11

Kukah Widigdo

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang UU KIP

dipenuhi tgl08/06/2011

9-Jun-11

LSM LPML

Datang ke kantor KI

Konsultasi Penyelesaian Sengketa Informasi

dipenuhi tgl09/06/2011

9-Jun-11

KI Pusat

Telp

Data Informasi alamat, no telp, dan fax KI Jatim

dipenuhi tgl09/06/2011

10-Jun-11

Sekwan DPRD Blitar

Telp

Informasi tentang KIP

dipenuhi tgl10/06/2011

14-Jun-11

Sekwan Blitar

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang PPID

dipenuhi tgl14/06/2011

21-Jun-11

Humas Kab.Jember

Telp

Bagaimana mengadakan sosialisasi tentang PPID di Jember

dipenuhi tgl21/06/2011

28-Jun-11

Polres Bangkalan

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang sengketa informasi

dipenuhi tgl28/06/2011

12-Jul-11

PT. Gresik Migas Gresik

Datang ke kantor KI

Prosedur pengujian data yang dikecualikan dari akses publik

dipenuhi tgl12/07/2011

18-Jul-11

Pengadilan Agama Sumenep

Telp

Tindak lanjut pengaduan pembangunan PA

dipenuhi tgl18/07/2011

18-Jul-11

Djunaedi Tedja

Telp

Konsultasi mengenai sengketa

dipenuhi tgl18/07/2011

19-Jul-11

Disbun Prov Jatim

Telp

Konsultasi mengenai KIP

dipenuhi tgl19/07/2011

21-Jul-11

Eddy

Telp

Informasi tentang prosedur permohonan informasi

dipenuhi tgl21/07/2011

21-Jul-11

Disbun Prov Jatim

Telp

Konsultasi tentang informasi publik

dipenuhi tgl21/07/2011

25-Jul-11

Disbun Prov Jatim

Datang ke kantor KI

Konsultasi mengenai permohonan informasi

dipenuhi tgl25/07/2011

26-Jul-11

LAST

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang sengketa informasi

dipenuhi tgl26/07/2011

1-Aug-11

Drs.Tri Prayogo

Datang ke kantor KI

Konsultasi kasus sengketa

dipenuhi tgl01/08/2011

2-Aug-11

Dinsos Prov Jatim

Datang ke kantor KI

Konsultasi kasus sengketa

dipenuhi tgl02/08/2011

3-Aug-11

Drs.Tri Prayogo

Datang ke kantor KI

Konsultasi kasus sengketa

dipenuhi tgl03/08/2011

9-Aug-11

Infokom DPD Jatim

Datang ke kantor KI

Konsultasi tentang UU KIP

dipenuhi tgl09/08/2011

25-Oct-11

Gebrak

Surat

Rekaman Sidang Ajudikasi

dipenuhi tgl17/11/11

25-Oct-11

Moh. Sidiq

Surat

Salinan DPA & LHKPN

tidak dipenuhi *

31-Oct-11

Sekretariat DPRD Jatim

Surat

Bantuan buku terkait peraturan perundangundangan ttg PPID

31-Oct-11

9-Nov-11

Setjen DPR RI

Datang ke kantor KI

PPID di Jatim dan jumlah kasus/sengketa yang sudah masuk di KI Jatim

dipenuhi tgl09/11/2011

16-Nov-11

Bakorwil Pamekasan

Datang ke kantor KI

PPID

dipenuhi tgl16/11/2011

23-Nov-11

Komisi Informasi Pusat

Datang ke kantor KI

Permohonan beberapa data untuk penelitian

dipenuhi tgl23/11/2011

KET

Bidang Kesekretariatan

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

TANGGAL

PEMOHON

MEDIA

INFORMASI YANG DIMOHON

KET

7-Dec-11

UGM Jogja

Datang ke kantor KI

Implementasi UU KIP di KI Jatim

dipenuhi tgl7/12/2011

7-Dec-11

Setkot Probolinggo

Datang ke kantor KI

Koordinasi ttg KI Jatim

dipenuhi tgl7/12/2011

16-Dec-11

Eric Tandra

Datang ke kantor KI

Prosedur permohonan informasi ke badan publik

dipenuhi tgl16/12/2011

16-Dec-11

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Surat

Buku peraturan KIP

dipenuhi tgl27/12/2011

Ket : - * tidak dipenuhi karena bukan merupakan kewenangan KI Jatim, dijawab tgl 1 Nov 2011 - Jumlah Pemohon informasi perorangan : 20 orang - Jumlah Pemohon informasi lembaga/badan publik/instansi: 28

Alur Pelayanan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesekretariatan

Struktur Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesekretariatan

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

2. Keuangan Tujuan : Manajemen anggaran sesuai dengan program kegiatan Komisi Informasi berdasarkan aturan tata kelola keuangan yang berlaku Target : Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran

RINCIAN REALISASI DPA KOMISI INFORMASI TA 2011 NO.

KODE REKENING

5 2 1 01 001

Honorarium Pelaksana Kegiatan

498.050.000

5 2 1 01 004

Honorarium Tenaga Ahli/Instrukstur/ Narasumber

5 2 1 01 005

Honorarium Tenaga Kontrak Non BLUD

5 2 1 01 008

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi

5 2 2 01 001

Belanja Alat Tulis Kantor

5 2 2 03 012

KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

SISA DANA

476.350.000

95,64

21.700.000

227.250.000

219.750.000

96,70

7.500.000

12.300.000

100

3.600.000

100

35.717.700

35.715.260

99,99

Belanja Partisipasi Kegiatan

226.500.000

100

5 2 2 03 013

Belanja transportasi, akomodasi dan konsumsi

245.500.000

235.578.000

95,96

5 2 2 03 017

Belanja Jasa Kerja

140.000.000

100

5 2 2 03 020

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi

118.150.000

118.145.750

100

4.250

10.

5 2 2 03 021

Belanja Jasa Dekorasi

6.400.000

100

11.

5 2 2 05 001

Belanja Cetak

68.750.000

68.447.500

99,56

12.

5 2 2 05 002

Belanja Penggandaan

12.064.800

100

13.

5 2 2 06 003

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

9.600.000

100

14.

5 2 2 07 001

Belanja makanan dan minuman

15.450.000

100

15.

5 2 2 08 002

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

10.250.000

10.147.500

99,00

102.500

16.

5 2 2 09 001

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

281.000.000

280.800.000

99,93

200.000

17.

5 2 2 09 002

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

380.000.000

379.949.000

99.99

50.400

18.

5 2 2 09 003

Belanja Bantuan Transport dan/atau uang saku

39.600.000

39.500.000

99,75

100.000

19.

5 2 2 14 002

Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin

15.000.000

8.088.000

53,92

6.912.000

20.

5 2 3 02 002

Belanja Modal Alat-Alat Angkutan

165.000.000

157.050.000

95,18

7.950.000

21.

5 2 3 02 005

Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

80.000.000

78.138.500

97,67

1.861.500

22.

5 2 3 02 006

Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi

36.000.000

35.216.500

97,82

783.500

2.625.472.000

2.568.080.910

97.81

58.101.590

Jumlah

2.440 0 9.922.000

302.500

Bidang Kesekretariatan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur NERACA TAHUN 2011 JANUARI URAIAN Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

71.000.000

47.155.000

23.845.000

Jumlah

23.845.000

PEBRUARI URAIAN Saldo Bulan Januari Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

23.845.000

102.848.000

30.997.000

110.000.000

Jumlah

30.997.000

MARET URAIAN Saldo Bulan Pebruari Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

30.997.000

245.159.015

88.860.485

303.022.500

Jumlah

88.860.485

APRIL URAIAN Saldo Bulan Maret Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

88.860.485

163.047.500

95.812.985

170.000.000

Jumlah

95.812.985

MEI URAIAN Saldo Bulan April Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

95.812.985

220.500.000

25.812.985

150.500.000

Jumlah

25.812.985

JUNI URAIAN Saldo Bulan Mei Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

25.812.985

162.037.500

23.775.485

160.000.000

Jumlah

23.775.485

JULI URAIAN Saldo Bulan Juni Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

23.775.485

146.629.400

17.146.085

140.000.000

Jumlah

17.146.085

AGUSTUS URAIAN Saldo Bulan Juli Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

17.146.085

115.909.375

1.236.710

100.000.000

Jumlah

1.236.710

SEPTEMBER URAIAN Saldo Bulan Agustus Pengisian Kas Jumlah

PENERIMAAN 1.236.710

PENGELUARAN

SALDO KAS

188.706.125

7.530.585

195.000.000 7.530.585

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Bidang Kesekretariatan OKTOBER URAIAN Saldo Bulan September Pengisian Kas

PENERIMAAN 7.530.585

PENGELUARAN

SALDO KAS

195.918.710

25.061.875

213.450.000

Jumlah

25.061.875

NOPEMBER URAIAN Saldo Bulan Oktober Pengisian Kas

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

25.061.875

280.541.875

24.270.000

279.750.000

Jumlah

24.270.000

DESEMBER URAIAN Saldo Bulan Nopember Pengisian Kas Jumlah

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO KAS

24.270.000

416.168.410

58.101.590

450.000.000 58.101.590

82.700.000

95.200.000

53.900.000

14.600.000

Honor PPTK

Alat Tulis Kantor

Forum Komunikasi dan Sosialisasi

Fokus Group Diskusi (FGD)

Seminar Keterbukaan Informasi

Forum Komunikasi PPID

Forum Informasi dan Akuntabilitas

Bintek

Raker KI

Press and Gathering

Jumpa Pers

Interaktif melalui Radio

Interaktif melalui Televisi

Mamin Rapat

Pakaian Kerja Lapangan

Honor Mediator

Honor Majelis Ajudikasi

Bloking Kolom

Advertorial Media Cetak

Jingle Spot

Cetak

Penggandaan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Bantuan Transport

Pemeliharaan Ringan Peralatan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

25.

15.000.000

39.600.000

380.000.000

281.000.000

12.064.800

68.750.000

20.000.000

30.000.000

45.000.000

24.000.000

40.000.000

10.250.000

7.200.000

119.000.000

45.500.000

33.000.000

44.700.000

89.300.000

40.500.000

285.900.000

35.717.700

3.600.000

148.050.000

Uang Sidang

240.000.000

Honor Komisioner

DPA

Uraian

No.

475.000

1.750.000

8.600.000

4.800.000

900.000

630.000

300.000

9.700.000

20.000.000

Januari

950.000

16.328.125

1.200.000

34.000.000

5.750.000

15.300.000

23.350.000

17.150.000

47.528.000

6.852.890

300.000

11.300.000

20.000.000

Maret

7.150.000

45.600.000

55.000

900.000

32.400.000

6.750.000 46.100.000

950.000

358.000

10.000.000

1.390.000

150.000

10.500.000

20.000.000

Pebruari

1.500.000

20.500.000

13.000.000

950.000

10.147.500

17.000.000

Juli

Agustus

September

Oktober

47.600.000

1.812.500

22.499.400

1.800.000

17.000.000

5.750.000 13.000.000

8.250.000

47.350.000

22.499.400

1.800.000

14.500.000

35.350.000

44.750.000

600.000

22.859.375 16.328.125

47.550.000

53.900.000 14.600.000

1.200 30.000.000 20.000.000 3.437.500 5.902.800

9.796.875 -

24.000.000 -

102.500 40.000.000

842.000

2.000.000

8.250.000 11.000.000

8.250.000

14.900.000

47.600.000

1.922.000

17.000.000 32.000.000 1.200.000

47.750.000

1.000.000

2.328.000

11.142.000

18.700.000 19.700.000 29.400.000 17.500.000 31.550.000 23.900.000 41.850.000 27.750.000 41.300.000 20.500.000 48.880.000 15.200.000 27.700.000 13.300.000 55.820.000 50.200.000 600.000 2.100.000 1.650.000 4.650.000 4.650.000 2.850.000 11.800.000

8.250.000

44.550.000

46.050.000

Juni

Nopember Desember 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 11.875.000 32.025.000 900.000 900.000 600.000 450.000 975.000 19.219.310 5.650.500 Mei

47.550.000

1.000.000

10.850.000

20.000.000

April

PENYERAPAN DANA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Bidang Kesekretariatan

Bidang Kesekretariatan

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

DAFTAR INVENTARIS BARANG KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011

JENIS BARANG

MERK

TYPE

JUMLAH

Meja Kerja

16 buah

Meja Rapat

6 buah

Filling Cabinet

Daito,Brother, Lion

5 unit

White Board

Sansiba

2 buah

Kursi Tamu

2 set

Kursi Lipat

Chitose

21 buah

Kursi Putar

Malvin

15 buah

Kursi Kerja Eselon IV

Brother

1 buah

AC Split

National

1,5 PK

3 Unit

Camera Digital

Canon

6 Unit

Handycam

Panasonic

2 Unit

Notebook

Toshiba

5 Unit

PC. Komputer

Tower

6 Unit

Brankas

OKIDA

1 Unit

LCD Projector

3 M x 36

1 Unit

Faximile

Panasonic

Mobil Dinas

Toyota Avanza

Tahun 2011

1 Unit

Mobil Dinas

Toyota Kijang

Tahun 1992

1 Unit

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

PENUTUP Forum Informasi dan Akuntabilitas secara standar telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, baik pada akhir tahun 2010, dan tepat 1 tahun Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan, dan akhir tahun 2011 ini sekaligus pemberitahuan bahwa forum sebagai penyampaian Informasi Wajib secara Berkala, sebagai laporan program dan realisasi kegiatan, sebagai perwujudan pelaksanaan laporan Badan Publik sesuai standar Perki No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan semacam ini bukan semata-mata menyampaikan pertanggungjawaban saja, tetapi lebih dari itu tersimpan harapan ada usul, saran, kritik konstruktif dari masyarakat pemohon/ pengguna Informasi Publik dan Badan Publik, untuk mengoreksi, memantau, dan mengevaluasi kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga mandiri yang diharapkan menjadi salah satu lokomotif perubahan besar menuju tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kelembagaan Badan Publik, tepercaya dalam penilaian khalayak. Mengapa demikian ? Pertimbangan pembuatan UU KIP sudah jelas dan gamblang disebutkan ’’Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik’’, sehingga mau tidak mau, cepat atau lambat akan menuju ke perubahan paradigma bahwa keterbukaan Informasi Publik, benar-benar menjadi syarat mutlak menuju good governance. Evaluasi Pada beberapa kesempatan forum atau kegiatan terkait dengan Implementasi UU KIP, selalu menjadi kunci utama bahwa Undang Undang akan berjalan sesuai dengan nafas dan rohnya sebagaimana tertuang pada asas dan tujuannya, maka semua tergantung pada profesionalisme tiga pilar utama ; Badan Publik, Warga Negara atau masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik, dan Komisi Informasi yang mampu mengimplementasikan UU KIP dengan baik. Tiga pilar utama itu dalam mengimplementasi ; ’’Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik’’. Harus dicerminkan dengan; Pertama, Badan Publik harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Kedua, Pemohon/Pengguna Informasi (Warga Negara) aktif memohon sesuai dengan konsentrasi Informasi Publik yang dikuasai, fokus, dan bertanggung jawab, dan ketiga, Komisi Informasi menjalankan UU KIP semaksimal mungkin dan seadil-adilnya dalam menyelesaikan Sengketa Informasi. Tiga pilar itu juga akan menjadi jembatan perwujudan tujuan UU KIP ini, dimana Badan Publik dan masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik, sudah mampu menjalin komunikasi dan koordinasi dalam proses penentuan program-program terkait kebijakan publik. Sehinggga putaran antara Badan Publik, masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik (aktif) akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedang Komisi Informasi akan memantau laporan dan mengevaluasi sekaligus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Itulah sebuah cita-cita luhur sebagai evaluasi pada Forum Informasi dan Akuntabilitas, bahwa Badan Publik dan masyarakat Pemohon/Pengguna Informasi Publik, masih belum mampu melaksanakan secara optimal. Sehingga masih terkesan begitu kuat bahwa UU KIP masih dinikmati segelintir pemohon/pengguna Informasi Publik, belum menyentuh pada substansi asas dan tujuan Undang Undang ini. 39

Penutup

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011

Demikian juga Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke depan bukan lagi hanya melaksanakan mediasi untuk Informasi Publik yang secara otomatis sudah diketahui khalayak, tetapi memang bermediasi pada Informasi Publik setengah samar yang membutuhkan pemahaman Badan Publik dan pemohon/pengguna Informasi Publik sama visi dan misinya. Dan jalannya Sidang Ajudikasi juga elegan dan fokus pada pertimbangan hukum atau dasar hukum jika Informasi itu masuk klasifikasi pengecualian. Rekomendasi Bagaimana ke depan pelaksanaan UU KIP benar-benar menjadi kebanggaan semua pihak, dan benar-benar dirasakan sebagai salah satu upaya mengikis praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), kemudian tingkat kepercayaan terhadap pemerintah cukup tinggi, termasuk perilaku pejuang demokrasi lebih santun dan sejuk tanpa melakukan anarkhisme apalagi sampai ke pengrusakan alat-alat vital milik negara yang sekaligus milik bangsa ini dalam penyampaian aspirasi selama ini. Maka tidak ada pilihan kecuali harus melaksanakan langkah-langkah strategis : Pertama, Badan Publik pemerintah harus memberi contoh konkrit menyiapkan diri sebaik mungkin dengan membuat dan menyediakan Informasi Publik Wajib sesuai dengan jenis informasi yang diamanatkan UU KIP dan Perki tentang SLIP, termasuk menjelaskan Informasi Pengecualian dan Informasi Publik yang dimohon/diminta. Kedua, Badan Publik non pemerintah, terutama organisasi politik (orpol) memberi contoh konkrit menyediaan Informasi Publik Wajib yang sesuai dengan amanat UU KIP dan Perki tentang SLIP Ketiga, Pemohon/pengguna Informasi Publik masyarakat yang sangat membutuhkan informasi yang berkualitas, bertanggungjawab dalam penggunaannya, sehingga dapat dijadikan data informasi peran aktif masyarakat dalam proses penyusunan/pengambilan keputusan kebijakan publik dan bertanggung jawab atas Informasi Publik tersebut sampai mampu berperan aktif dalam proses penyusunan kebijakan publik. Keempat, Komisi Informasi dapat menjalankan fungsi Sekretariat secara mandiri, memantau dan menerima laporan dari Badan Publik, melakukan evaluasi dan mengumumkan pemeringkatan Badan Publik dengan memberi Penghargaan. Kelima, memfasilitasi penyebaran pengetahuan tentang Informasi Publik secara merata. --- 000 ---

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011