Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
PENDAHULUAN Sebagai lembaga mandiri Komisi Informasi juga merupakan Badan Publik yang wajib membuat dan menyampaikan Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurangkurangnya tentang profil Badan Publik dan ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan antara lain; nama program dan kegiatan, penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi, target dan/ atau capaian program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik, informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat Komisi Informasi Provinsi pada Forum Informasi dan Akuntabilitas ingin menyampaikan tentang program dan kegiatan kepada Badan Publik dan khalayak pemohon/pengguna Informasi Publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga ke depan masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penyusunan program kebijakan publik lembaga ini, sehingga dapat memenuhi harapan semua pihak untuk mewujudkan pelaksanaan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik seoptimal mungkin. Titik berat pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sesuai amanat UU KIP pasal 2 (ayat 3) bahwa ’’Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana’’. Artinya bahwa segala sesuatu terkait dengan program dan kegiatan lembaga ini bersama seluruh komisioner harus mencerminkan upaya untuk mendorong Badan Publik mudah diakses Informasi Publiknya. Selain itu, sesuai dengan amanat pasal 3 (huruf c) ’’meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik’’. Artinya bahwa peran masyarakat atau warga negara terhadap Badan Publik pemerintah, bukan sekedar basa-basi, tetapi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kinerja di lembaganya masingmasing. Sehingga pada saat masyarakat berperan memberikan kontribusi pemikiran, maka landasan utama adalah mengacu kinerja Komisi Informasi sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu, harapan besar dari Forum Informasi dan Akuntabilitas pada akhir tahun 2011 ini, semakin jelas potret Badan Publik Komisi Informasi dalam upaya maksimal melaksanakan transparansi atau keterbukaan sesuai dengan nafas dan roh UU KIP sebagai tarmaktub dalam penjelasan bahwa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sekaligus menumbuhkembangkan demokrasi partisipatoris sebagai pilar terpenting good governance. Dan sebuah harapan besar forum-forum seperti ini menjadi bagian terpenting pertanggungjawaban Badan Publik dan lembaga-lembaga mandiri, terutama Komisi Informasi terkandung maksud untuk mewujudkan tatanan demokrasi ideal dengan partisipasi masyarakat cukup tinggi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara juga cukup tinggi, sekaligus mengalihkan cara-cara anarkhis dalam menyampaikan tuntutan atau upaya memberikan usul, saran, dan kritik konstruktif menjadi cara-cara cerdas dan berbudi luhur dalam bingkai akhlaqul karimah. 1