Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
PENUTUP Forum Informasi dan Akuntabilitas secara standar telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, baik pada akhir tahun 2010, dan tepat 1 tahun Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan, dan akhir tahun 2011 ini sekaligus pemberitahuan bahwa forum sebagai penyampaian Informasi Wajib secara Berkala, sebagai laporan program dan realisasi kegiatan, sebagai perwujudan pelaksanaan laporan Badan Publik sesuai standar Perki No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan semacam ini bukan semata-mata menyampaikan pertanggungjawaban saja, tetapi lebih dari itu tersimpan harapan ada usul, saran, kritik konstruktif dari masyarakat pemohon/ pengguna Informasi Publik dan Badan Publik, untuk mengoreksi, memantau, dan mengevaluasi kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga mandiri yang diharapkan menjadi salah satu lokomotif perubahan besar menuju tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kelembagaan Badan Publik, tepercaya dalam penilaian khalayak. Mengapa demikian ? Pertimbangan pembuatan UU KIP sudah jelas dan gamblang disebutkan ’’Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik’’, sehingga mau tidak mau, cepat atau lambat akan menuju ke perubahan paradigma bahwa keterbukaan Informasi Publik, benar-benar menjadi syarat mutlak menuju good governance. Evaluasi Pada beberapa kesempatan forum atau kegiatan terkait dengan Implementasi UU KIP, selalu menjadi kunci utama bahwa Undang Undang akan berjalan sesuai dengan nafas dan rohnya sebagaimana tertuang pada asas dan tujuannya, maka semua tergantung pada profesionalisme tiga pilar utama ; Badan Publik, Warga Negara atau masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik, dan Komisi Informasi yang mampu mengimplementasikan UU KIP dengan baik. Tiga pilar utama itu dalam mengimplementasi ; ’’Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik’’. Harus dicerminkan dengan; Pertama, Badan Publik harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Kedua, Pemohon/Pengguna Informasi (Warga Negara) aktif memohon sesuai dengan konsentrasi Informasi Publik yang dikuasai, fokus, dan bertanggung jawab, dan ketiga, Komisi Informasi menjalankan UU KIP semaksimal mungkin dan seadil-adilnya dalam menyelesaikan Sengketa Informasi. Tiga pilar itu juga akan menjadi jembatan perwujudan tujuan UU KIP ini, dimana Badan Publik dan masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik, sudah mampu menjalin komunikasi dan koordinasi dalam proses penentuan program-program terkait kebijakan publik. Sehinggga putaran antara Badan Publik, masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik (aktif) akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedang Komisi Informasi akan memantau laporan dan mengevaluasi sekaligus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Itulah sebuah cita-cita luhur sebagai evaluasi pada Forum Informasi dan Akuntabilitas, bahwa Badan Publik dan masyarakat Pemohon/Pengguna Informasi Publik, masih belum mampu melaksanakan secara optimal. Sehingga masih terkesan begitu kuat bahwa UU KIP masih dinikmati segelintir pemohon/pengguna Informasi Publik, belum menyentuh pada substansi asas dan tujuan Undang Undang ini. 39