Parlemen september 2015 by Misbah

Fokus

Edisi 9/ September 2015

Perubahan apbd untuk siapa?

Majalah bulanan dprd sumenep

laporan utama

Perubahan apbd 2015

Lagu lama di kaset baru

Ketua Komisi I Darul Hasyim Fath:

Ada Energi Listrik dalam Gelombang

IMAM SYAFIâ&#x20AC;&#x2122;E, salah seorang aktivits PMII Sumenep menyampaikan tuntutannya ke DPRD, ketika audiensi soal Raperda

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir didampingi Ketua BP2D DPRD, Iskandar ketika menemenemui perwakilan mahasiswa

gallery (butuh foto + caption)

AUDIENSI aktivis PMII Sumenep dengan Komisi I DPRD soal penyelesaikan Program Legislasi Daerah 2015

PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Dewan Perjuangkan Aspirasi Reses Editorial 3 Suara Rakyat

Laporan Utama 6 Rp 2,2 T APBD Perubahan Mengalir dari Hulu Tanpa Hilir Wawancara 10 Lalu Waktu Perubahan APBD 2015 Respon 12 fokus 13 Perubahan APBD Untuk Siapa? Legislator Darul Hasyim Fath

Photo Gallery

Dinamika 28 Studi Banding 30 Berkursus Perpustakaan di Balikpapan 34

Artikel 36 Kolom 40 Piracy

www.dprd-sumenepkab.go.id

Pelindung: ketua dprd sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

SOSOK 26 Tak Ada Keterbatasan untuk Sebuah Pengabdian

Suara Desa

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Review

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

rakyat belum merdeka dan teraniaya

Momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan yang ke 70 semestinya menjadi ajang refleksi bagi semua pihak. Beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sumenep mengatakan, refleksi tersebut bisa dilakukan dengan merenung seberapa jauh masing-masing kita sudah melakukan kewajiban dan tugas kita sesuai profesi yang kita sandang.

ertanyaan sekarang, merdeka dari apa dalam kontek kekinian? Tentu saja, harus merdeka dalam banyak konteks. Pemerintah harus bisa memerdekakan masyarakat menuju kestabilan ekonomi, misalnya. Memberikan penghidupan yang layak untuk masyarakat, itulah hakikat kemerdekaan kini,â&#x20AC;? kata Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. Baginya makna kemerdekaan pada era sekarang bukan lagi soal bangsa asing atau praktek penjajahan secara fisik. Ketika masyarkat masih berkubang dalam kemiskinan dan ketidak menentuan nasib, itu sama

Parlemen

SEPTEMBER 2015

halnya dengan tidak merdeka. Dan tugas pemerintah lah untuk memerdekakan mereka dari semua itu. Selain dalam kontek ekonomi, yang terpentin adalah dalam konteks hukum. Bila masih saja penegakan hukum pandang bulu, maka di situlah pada dasarnya ada tindak penjajahan dan ketidak merdekaan. Orang kecil tidak merdeka karena terjajah oleh keangakuhan penegak hukum, sementara penegak hukum itu sendiri terjajah oleh keangkuhan dan arogansinya sendiri. Dan itu artinya juga tidak merdeka! (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id

Editorial Dari Pojok Redaksi

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

ebih dari setahun, para anggota parlemen dilantik. Ada yang berbahagia, berduka, ada juga yang mati suri; tidak bergairah. Inilah sunnatullah politik yang mendedahkan kisah secara beragam. Tetapi dalam teologi politik, semua anggota dewan memiliki fardu ain politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, aspirasi yang mana, yang seperti apa, dan bagaimana cara merealisasikannya, di sinilah pertanyaannya. Di sinilah ayat-ayat politik bertebaran dengan tafsir yang beragam. Pada posisi anggota parlemen yang sedang berjuang, anggota dewan dipuji meski pada saat yang sama mereka juga dicaci. Anggota dewan dianggap tidak aspiratif dalam mengembala anggaran dimana hak budget melekat pada tusinya. Tetapi anggota dewan harus dimenegrti. Ia bukan dewa meski pada diktum tertentu mereka juga dianggap serdadu tuhan karena divote dengan cara vox populi, vox dei. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, anggota dewan adalah manusia setengah dewa. Namun, dewan tentu saja tidak bisa sendiri. Jika ini terjadi, anggota dewan akan merasa sunyi. Jika ia teralienasi, sepi pasti menepi. Anggota parlemen tidak menyukai situasi ini karena akan tersergap senyap kemudian perihnya terasa lebih tajam dari belati, dan ia

www.dprd-sumenepkab.go.id

akan onani. Inilah sebabnya, dalam hal-ihwal mengawal legislasi, control dan budgetting, anggota dewan butuh suara tuhan; rakyat. Tetapi rakyat juga menyadari bahwa anggota dewan adalah habitat yang sama, bukan dewa dan tidak segala-galanya. Pada perubahan anggaran di tahun ini, terjadi defisit Rp 222 juta karena total pendapatan daerah mencapai Rp. 1,9 triliun untuk belanja Rp. 2,2 triliun. Kemudian defisit ini tertutupi oleh penerimaan lainnya Rp. 298,7 miliar dan pengeluaran Rp. 222 miliar. Sebenarnya, perubahan ini bukan pada konteks angka saja tetapi yang lebih diharapkan adalah maksimalisasi pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien. Dewan, dalam keyakinan politik kita, pasti melakukan tusinya, sepanjang yang mereka bisa. Inipun tak afdol bila rakyat hanya diam dan tidak terlibat aktif untuk mengawal program pembangunan. Dewan, sesuai jabatannya, bertindak sebagai legislatif sebagaimana Montisque mengkursus sistem politik negeri ini. Pada konteks anggota dewan menjalankan sebagian tugasnya, adakalanya, rakyat meminta lebih dengan menjadikannya sebagai â&#x20AC;&#x153;eksekutifâ&#x20AC;?. Padahal, migrasi tugas atas desakan rakyat, ini sebentuk tranmigrasi tusi yang menyebabkan legislatif pada akhirnya bernafas dalam lumpur. Salam Noah, cobalah mengerti. (*)

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Suara rakyat Infrastruktur Makam Jokotole terbengkalai Saya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi penjaga pasarena Jokotole di Desa Lanjuk ini. Dan saya menyaksikan dengan matakepala saya sendiri pasang surut perhatian pemerintah terhadap keberadaan pasarena ini. Lewat surat pembaca ini saya jujuru ingin mengatakan bahwa pemerintah akhir-akhir perhatiannya sangat minim. Berbeda dengan pemerintahan di waktu-waktu yang lalu seperti pada pemerintahan Soekarno Marsaid dan Ramdlan Siraj. Pada masa pemerintahan Soekarno Marsaid pemakaman tokoh penting Sumenep di masa lalu ini, kami dibantu untuk membangun komplek berupa cungkup makam dan juga pendopo serta mushalla. Sementara pada masa pemerintahan Ramdlan Siraj, kami dibantu membangun pagar dan kamar mandi. Kini, terus terang kami berharap perhatian serupa, mengingat bangunan ini atapnya sudah mulai runtuh dan beberapa bagian pagar serta kamar mandi perlu direnovasi. Saya pikir ini penting diperhatikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur yang telah berjasa ikut membangun kejayaan Sumenep. (H. Yasin, Penjaga Pasarean Jokotole)

Akses Jalan Menuju Pasarean Sangat Membahayakan Dari Redaksi Pembaca yang budimanâ&#x20AC;Ś Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi pemerintah memperhatikan Pasarean Jokotole. Kabupaten Sumenep. Menghormatinya dalam kepada Jokotole, tapi juga sebagai bentuk menghargai dan mengerti arti penting rasa Memperbaikin pasarena maupun lewat dinas terkiat di pemerintahan Kabupaten (Disbudparpora) misalnya. Akan kami sampaikan sampaikan pula Kepada PU Cipta Karya atau PU Yang Kedua, perbaikan Kompleks Pasaren memang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme yang ada untuk mengalokasikan

Parlemen

SEPTEMBER 2015

Selain soal kompleks pasarean, akses jalan menuju kompleks ini juga perlu mendapat perhatian serius. Sebab jalan tersebut kini kondisinya sudah sangat parah dan bahkan sudah sampai pada taraf cukup membahayakan untuk para pengemudi yang melintas. Menurut Hemat saya, ada dua alasan mengapa kompleks pasarean dan jalan aksesnya perlu mendapat perhatian dan perbaikan secara memadai. Pertama, Jokotole adalah tokoh penting yang perlu dikenal oleh generasi-generasi muda Sumenep untuk diteladani semangatnya dan dicontoh cara-caranya dalam berjuang. Jokotole akan dilupakan bila kompleksnya tidak diperbaikan dan dikenalkan secara massif kepada mereka. Saya betul-betul miris para siswa di Sumenep lebih mengenal Cut Nyak Dien dari pada Jokotole yang leluhuru mereka sendiri . Kedua, dari sisi ekonomi, perbaikan kompleks dan akses jalan menuju pasarean Jokotole ini akan membantu pemerintah menggerakkan ekonomi di tengah-tengah masyarkat. Sebab kompleks ini sangat potensial disulap menjadi obejek wisata religi. Selama ini jarang ada orang mau berkunjung ke pasarean ini karena akses jalannya sangat sempit dan rusak pula. (Masyaril Harom, Warga Desa Lanjuk, Manding)

Keprihatinan Bapak H. Yasin dan juga Bapak Maysâ&#x20AC;&#x2122;aril Harom sungguh menggugah kami tim redaksi. Memang sangat penting rasanya Sebab diakui atau tidak, beliau adalah bagian dari sejarah gemilang bentuk merawat pasareannya tidaklah hanya karena kewajiban kita pendidikan kepada generasi-generasi penerus kita agar pandai hormat terhadap para leluhur. memperbaikan akses jalannya bisa ditempuh dari dua jalur. Pertama Sumenep. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga permintaan ini, agar segera ditindak lanjuti. Selian itu akan kami Bina Marga terkait akses jalannya. tersebut bisa didanai dengan Dana Desa yang penggunaannya pemerintahan desa. Warga bisa meminta kepala desa lewat dana tersebut bagi perbaikan pasarena dan akses jalan.

www.dprd-sumenepkab.go.id

aghalicek

www.dprd-sumenepkab.go.id

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Laporan Utama

Rp 2,2 T

apbd Perubahan mengalir dari hulu tanpa hilir Setelah melalui proses panjang dan pembahasan alot, DPRD Kabupaten Sumenep menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2015 ditandai rapat paripurna.

alam rapat p a r i p u r n a dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2015 itu dihadiri Bupati A Busyro Karim dan Wakil Bupati

Parlemen

Sungkono Siddik, serta sejumlah perwakilan Forum Pimpinan Daerah dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab. Pengesahan Raperda Perubahan APBD 2015 itu diawali dengan

SEPTEMBER 2015

pembahasan di tingkat Komisi-Komisi, setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan APBD 2015.

Kemudian, selama kurang lebih lima hari dari tanggal 28 September hingga 2 Oktober 2015, empat Komisi di DPRD membahas draf anggaran Perubahan APBD 2015 bersama konterpatnya di eksekutif. Hasilnya dilaporkan pada Forum Paripurna melalui

www.dprd-sumenepkab.go.id

BADAN Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Eksekutif dalam pembahasan Kebijan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan APBD 2015

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

juru bicara masing-masing Komisi. Secara umum, hasil pembahasan Perubahan APBD 2015 di seluruh Komisi mengalami penambahan, walaupun sebagian kecil ada yang mengalami penurunan khususnya disektor belanja daerah. Komisi I misalnya, dalam

www.dprd-sumenepkab.go.id

Dari selisih antara Pendapatan sebesar Rp. 1 triliun 984 milyar 156 juta dengan total belanja sebesar Rp. 2 triliun 206 milyar 398 juta terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp. 222 milyar 242 juta.

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Laporan Utama

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen KETUA Komisi I yang juga Anggota Badan Anggaran, Darul Hasyim Fath menyampaikan pendapatnya di pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran.

Dari Defisit anggaran antara pendapatan dan belanja sebesar Rp. 222 milyar 242 juta, maka ditutup dengan Surplus pembiayaan antara Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah Rp. 222 milyar 242 juta.

Parlemen

SEPTEMBER 2015

laporannya di forum paripurna disebutkan bahwa dari 11 Satker mitra kerjanya tercatat pada sektor pendapatan daerah ditetapkan Rp. 860 juta 970 ribu atau tidak ada perubahan dari draf yang diusulkan. Di sektor belanja daerah tidak ada perubahan dari usulan karena ditetapkan Rp. 510 Milyar 352 Juta, sedangkan total bantuan keuangan Rp. 290 Milyar 783 Juta. Kemudian, total Bantuan Keuangan pada mitra kerja komisi I dalam Draf Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebelum pembahasan dianggarkan sebesar Rp. 290 Milyar 783 Juta, setelah pembahasan tetap tidak ada perubahan. Lalu, hasil pembahasan di Komisi II bersama sejumlah mitra kerjanya pada Perubahan APBD 2015 umumnya mengalami perubahan dari APBD murni baik sektor pendapatam maupun belanja. Target pendapatan yang sebelum Perubahan APBD Rp. 1 triliun 752 milyar, bertambah sebesar Rp. 116 milyar 581, sehingga setelah pembahasan Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 1 triliun 869 milyar. Pada sisi anggaran belanja dari yang semula sebesar Rp. 163 milyar 528 juta di APBD murni, setelah pembahasan di Komisi II mengalami penambahan sebesar Rp. 20 milyar 32 juta, sehingga menjadi sebesar Rp. 183 milyar 560 juta. Rinciannya, belanja tidak langsung sebelum

Perubahan APBD yang semula sebesar Rp. 80 milyar 38 juta 425 ribu 824 rupiah, setelah pembahasan di Komisi II menjadi Rp. 86 milyar 289 juta dan belanja tidak langsung, sebelum Perubahan APBD yang semula sebesar Rp. 83 milyar 489 juta di APBD murni, setelah pembahasan di Komisi II mengalami penambahan menjadi Rp. 97 milyar 99 juta. Sementara, hasil pembahasan Perubahan APBD 2015 di Komisi III disebutkan dari 7 SKPD mitra kerjanya hanya empat SKPD yang memberi kontribusi pada sektor pendapatan yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan dan Kantor Kebersihan yaitu sebesar Rp. 5 Miliar 453 juta. Anggaran pendapatan pada Perubahan APBD 2015 itu terbilang naik sebesar Rp. 508 juta lebih dibanding APBD murni yang ditetapkan Rp. 4 Miliar 945 juta. Adapun total anggaran belanja pada 7 mitra kerja Komisi III di Perubahan APBD 2015 ditetapkan Rp. 341 milyar 167 juta. Anggaran tersebut terbilang bertambah sebesar Rp. 65 milyar 368 juta dibanding APBD murni 2015 lalu yang hanya sebesar Rp. 275 milyar 799 juta. Sedangkan, hasil pembahasan perubahan di Komisi IV bersama sembilang Mitra Kerjanya pada perubahan APBD 2015 mengalami penambahan di sektor pendapatan dan mengalami pengurangai pada sisi belanja tidak langsung.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Laporan Utama Data yang tercatat dalam laporan Komisi IV disebutkan, anggaran Pendapatan yang terdapat pada empat mitra kerja Komisi IV yang semula Rp. 94 Milyar 30 Juta, setelah Pembahasan Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 108 Milyar 773 Juta atau bertambah sebesar Rp. 14 Milyar 742 Juta. Pada sisi belanja tidak langsung di 9 mitra kerja Komisi IV mengalami penyusutan baik di belanja pegawai maupub bantuan keuangan. Rinciannya, belanja pegawai yang semua Rp. 789 Milyar 232 Juta di APBD murni, setelah Pembahasan Perubahan APBD menjadi Rp. 786 Milyar 483 Juta atau berkurang Rp. 2 Milyar 748 Juta. Lalu bantuan keuangan yang semua Rp. 34 Milyar 638 Juta menjadi Rp. 33 Milyar 738 Juta pada Perubahan APBD 2015 atau berkurang sebesar Rp. 899 Juta. Kemudian, total anggaran belanja langsung yang terdapat pada 9 Mitra Kerja Komisi IV pada perubahan APBD 2015 ditetapkan Rp. 351 miliar 268 juta. Anggaran tersebut terbilang naik sebesar Rp. 24 Miliar 554 juta dibanding APBD murni di tahun anggaran 2015 yang ditetapkan Rp. 326 Milyar 713 Juta. Catatan Komisi, Mulai Perencanaan APBD Hingga Optimalisasi PAD Selain menguraikan mengenai hasil pembahasannya terhadap raperda Perubahan APBD 2015, Komisi-Komisi di DPRD Sumenep menyampaikan masukan kepada sejumlah SKPD dilingkungan Pemkab setempat. DPRD menekankan supaya dalam perubahan anggaran di masingmasing SKPD diharapkan agar dalam megerjakan anggaran harus dibuat schedule yang tepat dengan selalu memperhatikan waktu yang ada. Estimasi perencanaan anggaran pada masing-masing kegiatan yang dialokasikan dalam APBD hendaknya dilakukan secara matang dan cermat sehingga komposisi anggaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD murni tidak mengalami perubahan. SKPD juga diharapkan dapat melakuan efisiensi Anggaran terutama dari sisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terkait dengan Biaya perjalanan Dinas dan Alat tulis kantor (ATK). DPRD juga menekankan

www.dprd-sumenepkab.go.id

supaya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dioptimalkan. Satker penghgasil PAD hendkanya mengacu pada potensi-potensi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD yang optimal, tetapi bukan sematamata hanya untuk memperbesar belanja saja. Dalam menentukan target PAD diantaranya harus memeperhatikan kompetisi serta parameter yang jelas sehingga PAD yang diharapkan benarbenar terarah. Persentase motivaasi dalam pencapaiannya harus jelas dan transparan, sehingga struktur dalam komposisi kemampuan APBD Kabupaten Sumenep akan menjadi lebih baik. Untuk lebih mengoptimalkan terhadap perolehan PAD dari sektor pendapatan di Dinas Perhubungan diharapkan ada evaluasi kembali terhadap pemberlakuan parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep. Diharapkan penggunaan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur jalan dan pengairan agar memprioritaskan pada kegiatankegiatan kebutuhan yang mendesak. Keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang di beberapa titik lokasi di wilayah Kabupaten Sumenep sebagian lampunya sudah mati. Dishub diharapkan dapat melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap keberadaan PJU. Bupati Apresiatif Pembahasan Tuntas Sementara itu, Bupati Sumenep A Busyro Karim dalam sambutannya pada Paripurna pengesahan Perubahan APBD 2015 menyatakan apresiatif dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan yang telah menyampaikan pendapat dan pandangannya melalui Laporan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Bupati menegaskan, dari saran dan harapan yang disampaikan sejatinya merupakan bahan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan, baik dari sisi penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan APBD Tahun Anggaran 2015 sekaligus menjadi bahan acuan untuk penyusunan APBD pada tahun

yang akan datang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Busyro juga menguraikan penjelasan secara garis besar tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, setelah Hasil Pembahasan Komisi-Komisi dan Badan Anggaran sebagai. Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar Rp. 1 triliun 854 milyar 424 juta lebih, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran bertambah sebesar Rp. 129 milyar 732 juta atau naik7%, menjadi sebesar Rp. 1 triliun 984 milyar. Disektor anggaran belanja daerah pada Perubahan APBD 2015 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar Rp. 2 triliun 12 milyar 685 juta, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran bertambah sebesar Rp. 193 milyar 713 juta atau naik 9,62% menjadi sebesar Rp. 2 triliun 206 milyar 398 juta. ”Dari selisih antara Pendapatan sebesar Rp. 1 triliun 984 milyar 156 juta dengan total belanja sebesar Rp. 2 triliun 206 milyar 398 juta terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp. 222 milyar 242 juta,” jelasnya. Sedangkan disektor pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2015 juga mengalami penambahan. Yakni, penerimaan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 161 milyar 416 juta,setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran, bertambah sebesar Rp. 137 milyar 318 juta atau naik 85,07% menjadi sebesar Rp. 298 milyar 734 juta. Kemudian pengeluaran daerah yang awalnya Rp. 3 milyar 155 juta melonjak drastis Rp. 73 milyar 336 juta atau naik 2.324%,menjadi Rp. 76 milyar 492 juta 196 ribu 657 rupiah. Dari selisih Pembiayaan antara Penerimaan Daerah sebesar298 milyar 734 juta 726 ribu 172 rupiah dengan Pengeluaran Daerah sebesar 76 milyar 492 juta 196 ribu 657 rupiahterdapat Surplus sebesar 222 milyar 242 juta 529 ribu 515 rupiah. ”Dari Defisit anggaran antara pendapatan dan belanja sebesar Rp. 222 milyar 242 juta, maka ditutup dengan Surplus pembiayaan antara Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah Rp. 222 milyar 242 juta,” pungkas Bupati. (*)

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Wawancara

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

lalu waktu perubahan apbd 2015

embahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2015 dinyatakan final. Meski ada beberapa catatan dari Gubernur Jawa Timur terhadap hasil pembahasan perubahan APBD 2015 itu, namun evaluasi tersebut tidak segnifikan karena hanya penjelasan. Bahkan, hasil evaluasi tersebut telah ditindak lanjuti antara Tim Anggaran dan Badan Anggaran, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melaksanakan program tersebut. Namun disisi lain, tingkat penyerapan terhadap anggaran APBD 2015 masih

Parlemen

SEPTEMBER 2015

rendah. Lalu bagaimana proses penyusunan APBD Kabupaten termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkab agar penyerapan APBD tetap maksimal. Berikut hasil wawancara Parlemen dengan Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran, Hadi Sutarto. Pak Sekda, bagaimana proses penyusunan Perubahan APBD 2015? Perubahan APBD sebenarnya hanyalah kelanjutan dari APBD murni 2015, hanya sifatnya adalah perubahan baik pengurangan maupun penambahan. Dan

penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 juga mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang telah disepakati bersama, meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015. Sudah sampai dimana tahapan Perubahan APBD 2015? Tahapannya sekarang sudah masuk tahap

pelaksanaan. Artinya sudah final, setelah sejumlah catatan dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur Sukarwo sudah dibahas diinternal Badan Anggaran dan Tim Anggaran Eksekutif beberapa waktu lalu, bahkan sudah diputuskan melalui rapat Paripurna. Hasil hasil pembahasan terhadap Evaluasi tersebut, kemudian disampaikan kembali ke Gubernur. Untuk itu,sekarang ini, sudah bisa dilaksanakan karena Perda Perubahan APBD 2015 itu sudah disahkan. Artinya SKPD bisa mulai merealisasikan program dan kegiatannya yang dianggarkan dalam perubahan APBD 2015.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Wawancara

Pemkab akan mendorong seluruh SKPD supaya sejumlah program dan kegiatan yang dianggarakan di APBD murni maupun perubahan APBD segera dilaksanakan supaya penyerapan angggaran terserap secara maksimal.

Apa saja catatan Gubernur terhadap hasil pembahasan Perubahan APBD 2015? Secara umum sama dengan tahun lalu, adalah perbaikan. Namun, hasil evaluasinya lebih banyak yang minta penjelasan. Salah satunya soal belanja hibau yang terap berpedoman pada UU 23 Tahun 2014. Kami mengiginginkan bahwa hibau itu sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 sesuai hasil Gubernur Jawa Timur yang menegaskan bahwa harus berbadan hukum. Namun, disis lain ada penjelasan Wdari pejabat Mendagri bahwa untuk APBD awal dan Perubahan merupakan siklus yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu, Undang-Undang 23 yang menegaskan bantuan hibah harus berbadan hukum berlaku paling lama 2 tahun. Karena ditetapkan di tahun 2014 berarti baru bisa diberlakukan untu tahun anggaran 2016. Untuk kami Tim Anggaran bersama seluruh Pimpinan SKPD akan konsultasikan masalah ini dengan pihak-pihak terkait pada Pemerintahan diatas.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Berapa besar kekuatan anggaran Perubahan APBD 2015? Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar Rp. 1 triliun 854 milyar 424 juta, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran, bertambah sebesar Rp. 129 milyar 732 juta atau naik 7 persen menjadi sebesar Rp. 1 triliun 984 milyar 156 juta. Sedangkan, kekuatan belanjanya secara akumulatif mengalami penambahan dari semula sebesar Rp. 2 triliun 12 milyar 685 juta, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran bertambah sebesar Rp. 193 milyar 713 juta atau naik 9,62% menjadi sebesar Rp. 2 triliun 206 milyar 398 juta. Prioritas program pada Perubahan APBD 2015? Prioritasnya sama dengan APBD 2015 murni, sebab perubahan APBD satu siklus. Perubahan APBD dilakukan apabila ada pergeseran antar rekening, perubahan lokasi, dan ada anggaran yang tidak terakomudir di APBD 2015.

SekdaKab SUmenep

Hadi Sutarto

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Bagaimana tingkat penyerapan APBD 2015? Semua Kabupaten atau Kota di Jawa Timur umumnya sama bahwa tingka penyerapan anggarannya di tahun 2015 rendah. Berdasarkan surat Gubernur tertanggal 25 Oktober 2015 tentang percepatan penyerapan APBD disebutkan bahwa rata-rata penyerapan APBD per 16 Oktober baru mecapai 53 persen. Artinya semua daerah sama, tidak hanya Kabupaten Sumenep. Bahkan, Sumenep dapat dikatakan malampaui dari rata-rata penyerapan anggaran tersebut sebab mencapai 56 persen lebih. Namun demikian, kami tetap mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih mengoptmalkan penyerapan anggaran

Bagaimana langkah Pemkab supaya anggaran di tahun 2015 terserap maksimal? Saya optimis Anggaran perubahan APBD di tahun 2015 akan terserap secara maksimal. Beberapa waktu lalu, Bupati telah memerintahkan para asisten untuk mengevaluasi penyerapan anggaran di masing-masing SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil evaluasi tersebut disampaikan ke kami sebagai Ketua Tim Anggaran untuk selanjutnya disampaikan ke Bupati. Pemkab akan mendorong seluruh SKPD supaya sejumlah program dan kegiatan yang dianggarakan di APBD murni maupun perubahan APBD segera dilaksanakan supaya penyerapan angggaran terserap secara maksimal. (*)

SEPTEMBER 2015

Parlemen

respon

Warning Pelaksanaan Anggaran

isahkannya Raperda Perubahan APBD 2015 mendapat perhatian sejumlah pihak tidak terkecuali dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumenep, Syarkawi. Fungsionaris LSM Gerindo Sumenep ini mengaku apresiatif terhadap Eksekutif dan Legislatif yang telah menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD 2015. Menurutnya, saat ini, hasil pembahasan Perubahan APBD 2015 itu sudah mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, bahkan sejumlah program yang dianggarkan sudah bisa dilaksanakan oleh sejumlah SKPD tekhnis. Namun, Syarkawai memperingatkan supaya pelaksanaan APBD itu tidak berimplikasi hukum. Untuk itu, realisasi kegiatan di APBD itu harus tepat manfaat, tepat waktu, dan sesuai dengan

tujuan dari penganggaran APBD. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan APBD itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan. LSM asal Kalianget itu juga berharap, semua pihak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dianggarkan di Perubahan APBD. ”Yang terpenting juga Eksekuti harus selektif melihat anggaran terutama yang bernuasa politis, sehingga tidak berimplikasi hukum,” ujarnya. (*)

20 Persen Anggaran Pendidikan

nggota Dewan Pendidikan Sumenep, Ahmad Firdaus menyatakan, undang-undang mengamanatkan pendidikan mendapatkan porsi 20 persen dari total anggaran. Namun, demikian dalam APBD kecenderungannya anggaran untuk program yang bersentuhan dengan peningkatan mutu pendidikan minim diabaikan, karena dari porsi 20 persen anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan pada belanja gaji tenaga didik. ”Memang di APBD diakomudir bahwa dana untuk pelaksanaan pendidikan 20 perse, bahkan bisa saja lebih. Namun, Saya tidak melihat bahwa anggaran 20 persen ebih di APBD itu untuk pendidikan itu betul-betul terarah pada peningkatan mutu pendidikan, melainkan lebih diorientasikan pada kesejahteraan pegawai,”

katanya. Menurut Firdaus, DPRD harus peka terhadap draf pembahasan yang diusulkan eksekutif. Legislatif harus membelejeti dan merasionalisasi anggaran pendidikan tersebut supaya lebih diarahkan untuk peningkatan mutu. ”Persoalan pendidikan di daerah ini sangat komplek, mulai sengketa sekolah, sekolah rusak, fasilitas yang tak lengkap, dan tidak meratanya penempatan guru. Kenapa persoalan tersebut tidak dijadikan perhatian serius,” pungkasnya. (*)

Butuh Pengawasan dalam Realisasi Program

K 12

etua Gerakan Pemuda Ansor Sumenep, M. Muhri meminta DPRD Sumenep memperketat pengawasan terhadap pelaksanan program atau kegiatan yang dianggarkan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Hal ini dikukan supaya kegiatan khususnya berkaitan dengan fisik yang diprogram dapat dilaksanakan secara maksimal. ”Kami sangat mengaperesiasi terhadap Eksekutif dan Legislatif. Walaupun, pembahasannya terbilang molor, namun pembahasan Perubahan APBD 2015 juga selesai. Hanya saja, kedepan pengawasan harus dimaksimalkan,” kata Muhri. Muhri mengemukakan, tugas dan fungsi Legislatif bukan hanya penganggaran dengan membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran, namun juga memiliki fungsi controlling yaitu pengawasan terhadap pelaksanana Parlemen

SEPTEMBER 2015

kegiatan. Pasca pembahasan tersebut, DPRD diharapkan mengotimalkan pengawasannya terhadap pelaksanaan program yang oleh Eksekutif. ”Artinya jangan hanya semata-mata membahas dan menetapkan anggaran. Tapi, kontrol terhadap pelaksanaan proyek atau kegiatan yang telah dianggaran di APBD juga dilakukan,” tandasnya. Muhri menekankan, akhir tahun anggaran perlu menjadi atensi khusus bagi Legislatif dalam pengawasan tersebut. Menjelang akhir tahun anggaran, Eksekutif kecenderungannya berupaya melaksanakan sejumlah program yang tidak selesai supaya anggarannya dapat terserap. Namun, upaya Eksekutif tersebut terkadang mengabaikan kwalitas dari pelaksanaan program. ”Saya kira, fenomena yang selalu terjadi tiap tahun anggaran ini perlu diwaspadai supaya tidak sekedar selesai, tapi kwalitasnya juga harus dijamin. Makanya pengawasan itu penting,” tandasnya. (*) www.dprd-sumenepkab.go.id

fokus

Perubahan APBD, untuk Siapa?

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

PIMPINAN DPRD bersama Wakil Bupati Sungkono Siddik saat serah terima nota kesepakatan APBD Perubahan 2015

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengusulkan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2015 sebesar Rp 129 miliar. Usulan tersebut disampaikan kepada DPRD Sumenep untuk dibahas, September-Oktober.

www.dprd-sumenepkab.go.id

nggaran ini disesuaikan dengan pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 yang mengalami peningkatakan seputar 7 persen. Ini setara dengan Rp 129 Milyar lebih dari total APBD murni yang mencapai Rp 1,854 T. Pada sisi belanja, Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp 193 milyar lebih atau 9,62 persen dari APBD murni tahun 2015, yakni dari Rp 2,12 T menjadi Rp 2,206 T. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas bersama melalui fraksi-fraksi terutama

SEPTEMBER 2015

Parlemen

fokus

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

yang berada di badan anggaran sebelum akhirnya ke komisi untuk seterusnya diparipurnakan dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Mengapa harus ada perubahan APBD? Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah kabupaten untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan ini dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran dan atau sebaliknya. Oleh karena itu, perubahan APBD tidak selalu berarti tentang penambahan anggaran. Pemkab umenep melakukan proses Perubahan APBD yang tahapannya melalui; pertama, mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran berakhir. Kedua, persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran dan ketiga, proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ini diatur dalam pasal 47, 48, 52, dan pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005. Rukun iman politik anggaran inipun, sudah dilalui Pemkab Sumenep dengan cara hard

Parlemen

SEPTEMBER 2015

PENANDATANGANAN nota kesepakatan oleh Ketua DPRD Herman Dali Kusuma

landing, mengingat sempat terjadi perbedaan pandangan antar anggota dewan dengan eksekutif serta antar sesama sanggota dewan. Sampai akhirnya, pada tubuh yang berkeringat, perubahan APBD pun selesai meski pada akhirnya penuh dengan catatan terutama setelah Gubernur Jatim melakukan evaluasi.

Rukun Iman Politik

Mengacu permendagri 13/2006 Pasal 154, Terdapat beberapa kondisi kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD. Pertama, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA). Misalnya, terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Jika ini yang terjadi, kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut. Selain itu, rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat secara lengkap penjelasan mengenai (a) perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. (b) program dan

www.dprd-sumenepkab.go.id

fokus kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan (c) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan (d) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. Setelah Kepala Daerah merumuskannya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD berikut plafon sementara perubahannya, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang â&#x20AC;&#x153;Pedoman Penyusunan RKA-SKPDâ&#x20AC;? yang memuat program dan kegiatan baru untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD). Rukun iman politik anggaran ini pun dilalui dengan (nyaris tidak) mulus karena terjadinya perbedaan kepentingan (politik) Kedua, kondisi perubahan APBD ini juga dapat terjadi apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dalam pelaksanaannya, kadang kala sering juga terjadi pergeseran

Kondisi perubahan APBD ini juga dapat terjadi apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

PENANDATANGANAN nota kesepakatan oleh Wakil Bupati Sumenep Soengkono Siddik

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Fokus WABUP Sungkono Siddik ketika menyampaikan Nota Perubahan APBD 2015 pada Rapat Peripuna

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan adanya pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang kesemuanya harus diformulasikan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) dengan persetujuan dari PPKD. Pergeseran anggaran ini dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah

Parlemen

SEPTEMBER 2015

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

SUASANA Paripurna APBD Perubahan 2015 di Gedung DPRD

tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, yang untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD. Anggaran yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan di atas harus dijelaskan dalam kolom keterangan tentang penjabaran perubahan APBD. Tata cara pergeseran anggaran harus diatur dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Ketiga, perubahan APBD juga bisa dilakukan manakala menemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Saldo anggaran lebih tahun

www.dprd-sumenepkab.go.id

fokus

PENYAMPAIAN Pemandangan Umum Fraksifraksi terhadap Perubahan APBD tahun 2015 oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Iwan Budiharto

sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk kegiatan yang sudah diatur seperti (a) Pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia yang mendahului perubahan APBD, (b) Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok hutang, (c) Pendanaan kenaikan gaji tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah, (d) Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai ketentuan Pasal 138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, (e) Pendanaan program

www.dprd-sumenepkab.go.id

dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan (f) Pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Penggunaan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan kegiatan seperti tersebut pada butir (a), (b), (c), dan (f) tersebut di atas harus diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Kecuali, untuk kegiatan butir (d) yang formulasinya dicantumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) dan kegiatan (e) yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Keempat dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan/ harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Keadaan darurat ini pun harus

memenuhi beberapa hal seperti (a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, (b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang, (c) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya tersebut dapat menggunakan pos belanja tak terduga. Dalam hal pos belanja tak terduga tidak mencukupi kebutuhan, pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara: (1) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau; (2) memanfaatkan uang kas yang tersedia. Kelima, perubahan APBD juga terjadi apabila terjadi keadaan luar. Pemaknaan dari KLB ini adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase ini merupakan selisih kenaikan

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Fokus atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Apabila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami peningkatan lebih dari 50%, pemerintah daerah dapat menambah kegiatan baru yang harus diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, dan/atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPASKPD. Namun demikian, bila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami penurunan lebih dari 50%, pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD.

Anggaran (seharusnya) untuk Rakyat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau perubahab APBD sejatinya merupakan dokumen hasil kesepakatan antara eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD). Ini agar dijadikan sebagai pedoman pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam

satu tahun anggaran. Tentu publik berhak tahu, pajak dan retribusi yang dibayarkan selama ini berapa kumulatifnya. Sebagai bentuk check and balances serta memastikan bahwa dokumen APBD yang disusun dan disahkan benarbenar bisa mengakomodasi kebutuhan ril masyarakat, dan dokumen tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Sebagai dokumen milik daerah, struktur APBD memuat pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan yang sah. Termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah masuk kategori pendapatan asli daerah. Kelompok pendapatan dari dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sebelum masuk pada substansi APBD sebenarnya yang dituangkan dalam penjabaran kepala daerah, pemerintah daerah menyusun rancangan APBD yang memuat Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Di sinilah pemerintah

daerah menggunakan asumsi-asumsi makro, perubahan fiskal, maupun acuan lain sebagai pedoman. Akhirnya, hal mendasar yang paling ingin diketahui publik terhadap APBD adalah, apakah pemerintahan daerah pro publik atau pro aparatur? Dengan kata lain, apakah APBD yang disusun sudah mencerminkan kepentingan rakyat? Perdebatan mengenai alokasi APBD yang tidak pro rakyat ini memang tidak pernah usai. Padahal, sejumlah cendekiawan dan analis termasuk masyarakat awam berkeinginan agar, alokasi dana APBD berpihak kepada masyarakat kecil bukan sekadar mimpi. Tidak sedikit yang menilai, bahwa sulitnya merancang APBD pro rakyat merupakan bagian dari kesulitan menerapkan konsep ideal otonomi daerah. Sehingga alokasi APBD, yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah, seolah-olah tidak demikian tulus pada kenyataannya. Oleh sebab itu, mempertanyakan keberpihakan APBD kepada rakyat bukan suatu yang salah, terutama karena adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dan birokrasi. Diantaranya, dalam menyikapi besarnya komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak

PENYERAHAN Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Perubahan APBD Tahun 2015 oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat H. Masdawi kepada Ketua DPRD

Parlemen

SEPTEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id

fokus

langsung. Masyarakat menilai, anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat berupa belanja langsung, sedangkan belanja tidak langsung dianggap tidak untuk mereka. Di pihak lain, menurut perhitungan para penyusun anggaran (birokrat), banyak komponen anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat secara langsung masuk dalam belanja tidak langsung. Bentuknya berupa belanja hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan kota hingga desa. Membincang APBD pro rakyat tentunya bicara mengenai berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, kehidupan umat beragama, lingkungan hidup, informasi, hukum, penanganan bencana, dan sebagainya. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik. Pemerataan pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. Sementara itu, fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.

www.dprd-sumenepkab.go.id

PENYAMPAIAN Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Perubahan APBD tahun 2015 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh Juhari

Itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. APBD harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat. Harus diakui, selama ini kecenderungan yang terjadi, skala prioritas penggunaan APBD untuk membiayai belanja rutin birokrasi, baru untuk membiayai pembangunan. Pemerintahan yang demokratis bisa terlihat dari administrasi yang efisien dan efektif. Secara politis, dia demokratis, di mana keterlibatan, akses dan kontrol publik diberikan ruang yang sangat luas. Secara ekonomi, dia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara sosial, dia mampu menciptakan rasa aman bagi rakyatnya, dan secara yuridis dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ada empat hal dalam penyusunan APBD pro rakyat serta menjalankan fungsi pemerintahan yakni, Partisipasi, dimana warga mendapatkan ruang berpartisipasi dalam proses perencanaan,

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Fokus

A. Busyro Karim pada saat Penyampaian Jawaban Bupati

pembangunan yang secara utuh dan lengkap. Akses, warga mendapatkan akses pelaksanaan pembangunan. Manfaat, warga menerima manfaat langsung dari pembangunan dari berbagai level perwujudannya, serta tentunya Kontrol, dimana warga dapat mengevaluasi proses dan hasil program pembangunan dan terlibat dalam menentukan kelanjutannya. Pemerintah daerah tidak mungkin membiarkan masyarakat dalam kebodohan. Masyarakat harus dibuat pintar dan berdaya. Dari situ mereka pun akan lebih peduli kepada proses pembangunan. Mereka harus diupayakan untuk makin terlibat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

Parlemen

SEPTEMBER 2015

SUASANA Paripurna Jawaban Bupati di Gedung DPRD

dan pemanfaatan. Jadi mereka akan tahu bagaimana pembangunan direncanakan, bagaimana pembangunan dilaksanakan, bagaimana proses pengawasannya, dan pada akhirnya mereka jugalah yang akan memanfaatkan hasil-hasilnya. Jadi, mereka akan tahu bagaimana pengelolaan dana APBD, dan untuk siapa dana-dana itu. Mewujudkan APBD pro rakyat diperlukan dukungan semua pihak, pemerintah, DPRD, partai politik, dan masyarakat luas. Kalangan parpol tentu perlu berfikir cerdas untuk bisa menghasilkan APBD yang benarbenar mencerminkan aspirasi konstituen mereka. Sudahkah APBD Sumenep sebesar-besarnya untuk kepentingan publik secara massif? (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id

Legislator

Karena tuhan tidak teknis, siapa urus ombak untuk listrik

mumnya banyak orang berpandangan menjadi Anggota Dewan tidak lebih untuk mencari atau memperkuat kekuasaan dan kekayaan. Pandangan tersebut sah saja, sebab memang ada kewenangan yang diberikan kepada wakil rakyat dan ada pula fasilitas negara yang diberikan diantaranya berupa gaji dan tunjangan.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak politiknya, perlu terus didorong untuk menciptakan atmosfir berbangsa dan bernegera yang benar-benar demokratis. Masyarakat, khususnya di kepulauan tidak boleh menentukan pilihan dalam berbagai pemilu hanya karena pengaruh hal-hal yang bersifat pragmatif. Darul Hasyim Fath, Anggota DPRD dari PDI Perjuangan asal Kecamatan

Masalembu mengaku cukup gerah mendapati banyak warga masih belum benar-benar memiliki kesadaran dalam berpolitik. Sebab kondisi seperti ini menurutnya sangat gampang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang justeru akan semakin membuat masyarakat semakin sengsara. â&#x20AC;&#x153;Utamanya sekarang, mengahadapi

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Legislator

Yang terpenting antara rakyat dan wakil rakyat tidak boleh ada sekat pemisah dalam hal penyampaian aspirasi. Dan saya membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat dimanapun dan kapanpun menyampaikan aspirasinya.

pemilihan kepala daerah, kita ingin memastikan apa yang menjadi harapan masyarakat pulau tidak terwujud hanya karena pemerintah menunaikan kewajibannya. Tapi juga karena mereka menyalurkan hak-hak politiknya pada pilihan-pilihan yang benar,” ujar Darul penuh antusias. Menurutnya, di antara tugastugas penting dia sebagai politisi, salah satunya adalah membangun kesadaran berpolitik tersebut. Diakuinya, pekerjaan tidak lah mudah. Sebab aspek kesadaran dalam diri seseorang bukan hal bersifat materil yang bisa sekali sentuh langsung berubah. “Kesadaran dibangun oleh beberapa asepek. Salah satunya adalah pengetahuan, lingkungan dan cita-cita. Oleh karenanya pasti tidak mudah,” lanjut pria yang sudah dua kali duduk sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sumenep ini. Namun demikian, sesulit apa pun, upaya dan usaha menumbuhkan kesadaran berpolitik di tengah-tengah masyarakat ini tetep perlu dilakukan. Sebab bila tidak, khusunya bagi pemimpin, membiarkan warga apatis terhadap politik adalah tindakan kriminal dalam bentuknya yang lain. “Kejahatan politik para pemimpin yang paling tidak bisa diampuni adalah ketika para rakyat ini dibuat menjadi apolitis. Dibuat hanya mengerti cari uang dan makan. Dia tidak mengeri salah pilih, apa yang harus dipilih, tidak mengerti apa konsekuensi dari pilihannya,” katanya. Menurut Darul, hal ini masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kepulauan yang jauh dari mainstream kekuasaan, jauh dari akses informasi. “Oleh karena itu, adalah tugas kamikami sebagai politisi membuat mereka mandiri secara politik. Tidak boleh lagi mereka memilih karena imingiming, tidak boleh lagi mereka memilih karena rayuan. Mereka harus memilih karena mereka memang menyadari pentingnya menjatuhkan pilihan pada sosok atau partai yang diyakininya akan membawa perubahan yang lebih baik buat mereka,” lanjutnya.

Serap Aspirasi

“Memperbaiki sesuatu yang sudah sikian lama dirusak,” ujar Darul “akan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kami secara konsisten

Parlemen

SEPTEMBER 2015

memanfaatkan reses, serap aspirasi untuk mendorong warga mencapai kemandiriannya secara politik.” Diakui Darul, dalam kesempatankesempatan reses tersebut ia memastikan kepada warga bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kehendaki harus masuk dalam kerangka perjuangan politik yang benar. “Saya pikir, tidak hanya harus dilakukan saya sendirian di kepulauan, namun juga oleh seluruh anggota legislatif. Mereka berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan dorongan sekaligus agar warga yang diwakili mandiri secara politik”. Dalam reses ini pula Darul mengaku sebanyak mungkin menyerap apa dikehendaki dan dibutuhkan oleh warga. Ia dengan sadar merumuskan berbagai keluhan warga sebagai bentuk amanah yang harus diperjuangkan dalam prosesproses legislasi dan budgeting. “Mendengarkan dan mewujudkan apa yang mereka harapkan, menurut saya adalah bagian dari upaya menyadarkan mereka teradap politik. Dengan seperti itu mereka menjadi tahu bahwa aspirasi mereka tersalurkan, aspirasi mereka didengar oleh para pengambil kebijakan,” ujarnya. Terkait dengan upaya pembangunan di daerah kepulauan, Darul menilai sudah ada peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. “Bila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan hidup, harus kita akui sudah ada peningkatan selama sepuluh tahun terakhir. Namun begitu, bukan berarti perjuangan telah usai. Apa yang sudah dicapai selama ini perlu terus ditingkatkan semaksimal mungkin. Saya sebagai anggota DPRD akan terus berupaya mendorong percepatan pembangunan di kepulauan,” tegasnya. Membangun ekonomi di tengahtengah masyarakat, menurut Darul harus dimulai dari membangun paradigma dan kesadarannya terlebih dahulu. “Misalnya seperti ini, masyarakat kita harus berpikir bahwa ia berkontribusi setara dengan warga negera lainnya dalam membayar pajak, dalam menunaikan kewajibankewajiban konstitusional lannya. Sehingga dengan begitu, secara sadar mereka akan menuntut hak-haknya untuk sejahtera, hidup aman dan

www.dprd-sumenepkab.go.id

legislator mendapat kesempatan yang sama untuk meraih semua itu,” Kemandirian dan kesadaran warga terhadap hak-hak konstitusionalnya, kata Darul, bisa dimulai dari hal-hal kecil. Seperti mendorong keterlibatan mereka dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan), baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. “Selain itu juga bisa dilakukan dengan mengkritisi tugas para legislator, tugas aparat desa, camat dan semua pemangku kebijakan. Sehingga nantinya bisa terbangun integrasi komunikasi antara warga dengan pemerintah,” tuturnya panjang lebar. Dengan integrasi komunikasi tersebut bupati dan para pembantunya akan secara jelas mengetahui kebutuhan dan keinginan di kepulauan. “Bahwa mereka butuh ketersediaan BBM, listrik, dan perbaikan infrastruktur jalan. Harapannya, bila informasi tersebut bisa dikelola dengan baik, maka distribusi pembangunan akan lebih mereta dan berkeadilan,” paparnya. Menurutnya, Integari informasi akan lebih memudahkan pemerataan

pembangunan karena integrasi komunikasi artinya membuat semua pemangku kebijakan sama-sama tahu dan mencurahkan pikirannya untuk sebuah tujuan. “Tidak akan mudah mewujudkan sesuatu bila yang menginginkan hanya bupati, dan begitu pula sebaliknya, tentu akan sulit bila yang mau hanya anggota legislatif,” jelasnya.

Listrik

Dari sisi infrastruktur, kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat kepulauan, menurut Darul adalah ketersedian listrik.Menurutnnya listrik sangat penting bagi pembangunan dan pemberdayaan warga di kepulauan. Sebab dengan listrik mereka akan lebih ringan dan leluasa dalam mengerjakan aktifitas sehari-hari. Air yang seharusnya ditimba dari dalam sumur akan bisa mengalir dengan lebih mudah ke kamar-kamar mandi mereka. Proses belajar mengajar yang masih banyak dilakukan secara manual, akan dengan cepat bisa dikembangkan melalui pemanfaat berbagai macam teknologi seperti laptop, infokus dan lain-lain.

Selain itu yang juga tidak kalah pentingnya, listrik akan memicu pertumbuhan dunia usaha. Baik kerajinan maupun industri-industri rumahan. “Nah ini juga sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup mereka dari sisi ekonomi. Tanpa listrik, sangat sulit rasanya untuk mendorong kepulaun menjadi lebih baik dari sektor finansial. Sebab betapa pun pintar warganya, namun aktifitas sehari-hari masih harus dilakukan secara manual, rasanya tidak akan ada percepatan roda ekonomi yang signifikan,” tandasnya. Semua itu, kata Darul, hanya bisa dilakukan dengan ketersedian energi listrik yang memadai. Harus segera digagas bagaiman listrik harus dibangkitkan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi alam yang memang ada di kepulaun. “Selama ini saya berpikir, sudah saatnya masyarkat kepulauan menggunakan listrik tenaga surya. Jadi malam hari menggunakan diesel dan siang hari menggunakan tenaga surya. Ini bagus kan? Dengan seperti itu, listrik jalan terus, baik siang atau malam. ” tutupnya. (*)

http://mediaindonesia.com/assets/upload/news/inside/2015-06-20_::00-12660_1_27.jpg

www.dprd-sumenepkab.go.id

SEPTEMBER 2015

Parlemen

SEPTEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id

PETANI tembakau demo DPRD soal progra bantuan DBHCHT 2015, di depan Gedung DPRD

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Sosok

tak ada keterbatasan untuk sebuah pengabdian

isik boleh tidak sempurna, tapi perbuatan yang dilakukan sungguh amat sangat mulia. Begitulah sosok Untung, 45 tahun, warga Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Ditengah keterbatasan fisiknya yang tanpa tangan sejak lahir, tidak menyurutkan dirinya dalam mencerdaskan anak didik. Ditakdirkan hidup serba terbatas secara fisik, bukanlah alasan baginya untuk tidak menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Parlemen

SEPTEMBER 2015

Untung tercatat sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Miftah, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang. Di lembaga itulah, Untung menggunakan waktunya untuk berbagi pengetahuaan dan pengalaman kepada anak didiknya. Dan di rumahnya juga mengajar pulung santri membaca kitab suci Al-Qur’an. Motivasinya untuk menjadi tenaga didik, buka dilatar belakangi karena ingin mendapat royalti atau bayaran. Bahkan, Ia mengaku sangat iklas tidak dibayar asalkan mendat kesempatan mengajar. ”Niat saya sangat ikhlas. Tidak ingin karena ada bayarannya,

sebab obsesi saya yaitu ingin meniru jejak para pendahulu yang mengabdi tanpa pamrih,” ujarnya. Untung mengaku kagum dengan sosok Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Ahmad Dahlan, Budi Utomo, dan penjuang lainnya. Mereka mengabdi tanpa pamrih dalam mendidik generasi bangsa sekaligus memperjuangkan bangsa Indonesia dari penajajah. ”Sosok mereka itulah yang menginspirasi sekaligus mendorong saya untuk berbuat baik dan mengabdian kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan ditengah keterbatasan,” tambahnya. Metode dan pola mengajar

www.dprd-sumenepkab.go.id

Sosok

Saya yakin, ada rencana tuhan yang amat sangat baik pada diri saya, walaupun tidak memiliki dua tangan. Kalau tangan saya lengkap, mungkin ceritanya lain lagi

Guru Honorer

Untung

Untung tidak berbeda dengan guruguru pada umumnya. Hanya saja, untuk menjelaskan di papan tulis, dia harus menggunakan kakinya. Meski demikian, tulisannya begitu bagus, tidak kalah dengan tulisan tangan. Bahkan, Untung juga kerap menggunakan LCD projector untuk menjelaskan materi pelajaran. Untung piawai mengoperasikan laptop dengan kedua kakinya. Lalu menggeserkan pointer dan mengetikkan kalimat memakai kaki. Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang mata pelajaran yang dipegangnya, Untung juga memanfaatkan teknologi internet. Dia berselancar di dunia maya menggunakan laptop milik sekolah dan membagikan hasilnya kepada anak didik.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Untung tidak pernah berprasangka negatif (su’uddhan) terhadap takdir tuhan kepada dirinya yang memiliki keterbatasan fisik. Ia mengaku pasrah, bahkan Untung menilainya kondisi tersebut merupakan takdir terbaik bagi dirinya. ”Saya yakin, ada rencana tuhan yang amat sangat baik pada diri saya, walaupun tidak memiliki dua tangan. Kalau tangan saya lengkap, mungkin ceritanya lain lagi,” ujarnya dengan nada ikhlas. Bagi anak didiknya, Untung dikenal sebagai sosok guru penyabar. Untung juga dikenal nyaman dalam menyampaikan materi pelajaran dan tidak pernah putus asa mengajar mata pelajaran Agama Islam dari kelas empat hingga kelas enam. Dikalangan guru tempatnya

mengabdi, Untung dikenal sebagai sosok guru yang berdedikasi tinggi. Walaupun memiliki keterbatasan, Ia mengajar sesuai dengan standar kegiatan belajar mengajar (KBM). Untung mengingatkan kepada semua orang yang memiliki nasib sama dengan dirinya supaya tidak mengeluh walaupun kondisi fisiknya yang tak sempurna. Menurutnya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. ”Terlepas dari kekurangan fisik, maka yakinlah kita memiliki banyak kelebihan. Dan apapun yang diberikan Allah, yakinlah adalah yang terbaik untuk kita. Maka jangan mengeluh dan berbuatlah sesuatu yang mulia dan bermanfaat bagi orang lain,” pungkasnya. (*)

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Dinamika

Ada Kura-kura di Alih Status Puskesmas Arjasa

nggota DPRD Sumenep asal Pulau Kangean, Badrul Aini menyesalk an terhadap lambannya peralihan Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit tipe D. Ia menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep kurang serius mengurus peralihan pusat pelayanan kesehatan bagi warga Pulau karena wacana peningkatan status Puskesmas Arjasa tersebut sudah bertahun-tahun. ”Sampai sekarang peralihan Puskesmas Arjasa menjadi rumah sakit tipe D itu belum terwujud. Masyarakat Pulau bertanyatanya soal realisasi program tersebut, sebab memang sangat butuh dalam rangka peningkatan pelayanan,” katanya kepada Parlemen. Menurut Badrul, sebagai legislator asal Kepulauan, dirinya menyambut positif terhadap wacana peningkatan status

Parlemen

melengkapi tenaga yang akan melayani masyarakat Pulau. ”Siapkan dulu fisiknya, baru datangkan dokternya. Soal dokter bisa tenaga kontrak atau menyekolahkan putra daerah di kepulauan dengan beasiswa,” pinta Anggota Komisi II DPRD Sumenep ini. Sementara itu, Kepala Dinkes Sumenep, dr. Fathani menyatakan, perubahan Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit tidak dapat terealisasi satu atau dua tahun ini karena kekuatan anggaran APBD cukup terbatas. Menurutnya, jika mengacu pada Kabupaten Gresik membutuhkan Rp. 25 Miliar untuk merubah Puskesmas Pulau Bawean menjadi Rumah Sakit. ”Yang kami ketahui, seperti di Pulau Bawean Gresik menelan anggaran Rp. 25 Miliar untuk pembangunan gedungnya saja, sementara kekuatan anggaran di APBD Sumenep cukup terbatas. Perlu dianggarkan secara bertahap,” tandasnya. Namun, persiapan mengenai perubahan Puskesmas tersebut dilakukan baik sarana maupun fasilitasnya. Bahkan, Pemkab juga mempersiapkan tenaga dokter spesialis yang akan ditempatkan di Pulau. (*)

Publik Harus Awasi Penambangan Liar

omisi III DPRD Sumenep menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi praktik terlarang yang merusak ekosistem laut dan lingkungan seperti penambangan pasir ilegal. Peran aktif masyarakat tersebut penting untuk menyelamatkan lingkungan dan ekosistem, sebab pengawasan terhadap kegiatan penambangan oleh Instansi berwenang tidak memadahi, apalagi diwilayah Kepulauan. ”Saya sangat khawatir dengan kegiatan penambangan yang merajalela dimana-mana akhir-akhir ini. Sementara, masyarakat sejauh ini, umumnya diam seolah pengawasan tersebut hanya menjadi tugas pemerintah daerah dan kepolisian,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dulsiam. Diungkapkannya, selama ini, kegiatan penambangan diwilayah Sumenep sangat marak. Aksi terlarang tersebut tidak hanya dipesisir pantai yang ada di Kecamatan daratan seperti wilayah pantai utara Pasongsongan, Ambunten, dan Dasuk. Namun, pesisir pantai diwilayah

Puskesmas Arjasa menjadi rumah sakit. Bahkan, pihaknya telah mendukung anggaran lahan untuk Puskesmas yang akan dialihkan tersebut, ketika diusulkan ke DPRD. ”Kebetulan saya juga Badan Anggaran, makanya kami dukung segala hal yang diperlukan untuk peningkatan status Puskesmas Arjasa. Namun, realitasnya sudah dua tahun dana itu tidak dipakai,” tandas Politi asal Partai Bulan Bintang ini. Badrul menyatakan, belum terwujudkan peralihan Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit tipe D merupakan kegagalan sistemik. Disamping kendalanya sarana, penyebab tidak terealisasikannya perubahan status Puskesmas tersebut yaitu syarat administratif antara lain ketersediaan sumber daya manusia khususnya dokter spesialis. Dinkes diminta untuk lebih fokus pada persiapan fisik dan fasilitas kesehatan. Apabila, sarana tersebut sudah dinyatakan selesai, maka langkahg selanjutnya adalah

SEPTEMBER 2015

Kepulauan justru juga tidak luput dari sasaran penambang. Penambang secara leluasa mengeksploitasi sejumlah pasir pantai diwilayah Kepulauan. Mereka seolah tidak peduli dengan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya akibat dari aksi terlarang tersebut. ”Selain memang kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan terhadap aksi penambangan pasir di Kepulauan menjadi faktor pelaku penambangan begitu leluasa mengeruk pasir pantai,” terangnya. Menurut Dulsiam, aksi penambangan secara ilegal tersebut tentu sangat mengancam terhadap ekosistem dan lingkungan sekitar. Jika masyarakat passif dengan persoalan tersebut, maka ancaman penambangan pasir berupa abrasi dan kerusakan ekosistem laut serta lingkungan bukan hal yang mustahil akan terjadi. Untuk itu, Legislator asal Pulau Sapeken itu memandang perlunya kerjasama masyarakat dan Pemerintah serta Kepolisian menyelamatkan pantai

dan lingkungannya dari pelaku penambang pasir tanpa ijin. ”Guna memberantas penambangan pasir secara liar, dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak terutama warga sekitar area penambangan,” ujar Dulsiam. Ditegaskannya, jika penanangan terhadap penambang ilegal itu hanya mengandalkan aparat tentu tidak akan mudah mengatasinya. Penanganan yang tepat harus dilakukan pada masyarakat sekitar dengan memberikan pemahaman tentang akibat dari penambangan pasir liar tersebut. “Dan supaya masyarakat ikut andil, maka perlu adanya pemahaman kepada mereka tentang bahaya dan dampak penambangan sehingga akan tumbuh rasa memiliki. Makanya, sekali lagi sosialisasi itu juga penting digalakkan,” ucap Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id

Dinamika

Pemerintah Perlu Antisipasi Kelangkaan Pupuk

ingkat kebutuhan pupuk bersubsidi oleh petani dipastikan akan meningkat, memasuki masa tanam di musim hujan nanti. Fenomena tersebut harus diantisipasi oleh Instansi Tekhnis supaya tidak ada gejolak di kalangan petani akibat minimnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Ahmad Juhari mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, kelangkaan pupuk kerap kali dialami petani ketika masa tanam di musim penghujan. Mereka kesulitas mencari pupuk di sejumlah kios, sehingga tidak jarang harga dilapangan justru mahal. ”Kami tidak menginginkan persitiwa kelangkaan pupuk itu terulang kembali pada musim tanam mendatang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah kurang serius mengurus masalah kebutuhan petani,” ujar Juhari. Komisi II meminta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) melakukan langkah-langkah antisipasi supaya masalah kelangkaan pupuk tidak terung kembali di musim tanam mendatang. ”Dinas Pertanian tentu

harus memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut,” ucapnya. Juhari menyebutkan, stok pupuk bersubsidi yang dialokasikan Pemerintah Provinsi di Kabupaten Sumenep memang dibawah kebutuhan ideal yang dibutuhkan. Namun, pihaknya yakin, jika stok tersebut dimaksimalkan dan diawasi sistem distribusinya dari Gudang, hingga kios dan petani, maka akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. ”Persoalannya sekarang sebenarnya banyak oknum yang diduga mempermainkan distribusi pupuk tersebut. Makanya, Disperta harus lebih meka dalam mengawasi distribusinya,” pintanya. Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyatakan, DPRD melalui Komisi II dipastikan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi

pupuk. Bahkan, apabila ditemukan pelanggaran yang melanggar peraturan, pihaknya tidak akan segan untuk merekomendasikan sampai ke jalur hukum. Sementara itu, Kepala Disperta Sumenep, Bambang Heriyanto mengaku akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk ke masing – masing kecamatan. Hal itu dilakukan supaya tidak ada oknum nakal yang mempermainkan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Menurut Bambang, saat ini, Disperta tengah mengajukan alokasi pupuk bersubsidi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang lebih 34 ribu ton. Pagu pupuk tersebut nantinya akan dialokasikan untuk masing-masing Kecamatan berdasarkan rasio kebutuhan dan luas areal pertanian. ”Tentu dalam proses distribusinya juga tidak boleh ada jatah Kecamatan yang satu, kemudian dialihkan kepada Kecamatan lainnya. Hal ini untuk menyetabilkan kebutuhan pupuk,” jelas Mantan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini. (*)

Tersesat Dimanakah Ganti Rugi Lapter Kangean?

omisi III DPRD S u m e n e p menyesalkan soal rencana pembangunan lapangan terbang (lapter) perintis di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Pasalnya, hingga saat ini, proses pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi lapter Kangean antara Pemkab dan pemilik lahan belum selesai. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dwita Andriani mengatakan, Komisinya mempertanyakan realisasi pembebasan lahan Lapter Pulau Kangean. Dinas Perhubungan dinilai tidak serius menyelesaikan proses pembebasan lahan karena hingga saat ini tidak selesai, apalagi sudah hampir memasuki akhir tahun anggaran 2015. ”Kalau sekarang belum selesai. Lalu kapan pembebasan lahan itu dilakukan, sebab saat ini, sudah hampir memasuki akhir tahun anggaran 2015. Atau justru mau dikembalikan ke kas daerah,”ucapnya

www.dprd-sumenepkab.go.id

menyesalkan. Komisi III berencana memanggil Dinas Perhubungan selaku Instansi tekhnis yang bertanggung jawab dalam proses pembabasan lahan Lapter Kangean. Pihaknya akan mempertanyakan sejauh mana perkembangan proses pembebasan lahan Lapter Pulau Kangean tersebut. ”Dari sisi anggaran sebenarnya sudah siap sejak awal karena dialokasikan di APBD murni, namun kenapa sampai saat ini tak selesai. Kalau sampai melewati akhir Desember bisa hangus dan kembali ke kasda,” katanya. Adapun Anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan Lapter Kangean itu kurang lebih Rp. 1, 1 Miliar rupah untuk luas lahan 18 hektar di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Sementara itu, Kepala Dishub Sumenep, Moh Fadilah menyatakan, proses pembebasan lahan tidak semuda membalikkan tangan, sebab banyak

mekanisme yang perlu dilakukan dalam kegiatan tersebut. Meski demikian, Dishub menargetkan proses ganti rugi itu selesai pada tahun ini. Berdasakan hasil strudy kelayakan, lahan di Paseraman, Kecamatan Arjasa yang akan dibebaskan dinyatakan layak untuk dijadikan Lapter Kangean. Namun, pihaknya masih menunggu hasil appraisal oleh pihak ketiga yang melakukan taksiran harga lahan yang akan dibebaskan. ”Kami juga melibatkan pihak ketika yang independent untuk menaksir harga lahan yang akan dibebaskan. Jadi tidak serta merta langsung dibebaskan,” ujar Mantan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep ini. Fadilah memastikan akan segera memproses ganti rugi lahan apabila hasil taksiran harga oleh Tim Independent itu dinyatakan selesai. ”Pada Prinsipnya kami berkomitmen Bandara Pulau Kangean harus terwujud. Dan setelah pembabasan lahan selesai, maka kami akan fokus pada pembangunan fisiknya di tahun 2016 mendatang,” pungkas Fadilah. (*) SEPTEMBER 2015

Parlemen

Studi Banding

ANGGOTA Komisi IV bersama Kepala dan Petugas Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan

Berkursus Perpustakaan di Balikpapan 30

Parlemen

SEPTEMBER 2015

Perpustakaan, tidak saja menjadi gudang buku. Membaca atau belajar, tidak saja kernyit dahi atau sekerut wajah biar terlihat seolah-olah serius. Sebab setiap orang, memiliki tipikal yang berbeda.

elajar atau membaca, tidak saja berada di dekat buku dan referensi lainnya. Belajar adalah membuka mata, hati, telinga, dan tentu saja perasaan. Sehingga, perpustakaan pada akhirnya, menjadi tempat hunian siapa saja yang ingin berileksasi, bereferensi dan bertukar informasi.

www.dprd-sumenepkab.go.id

studi banding Dalam konteks p e n g e m b a n g a n perpustakaan ini, komisi IV DPRD bertolak ke Kalimantan Timur pada paruh Oktober lalu. Mengapa harus ke sana atau setidak-setidaknya sampai sejauh itu? Jarak adalah satu hal, dan lebih dari jauh, adalah hal lain yang dapat mengkursus siapapun agar lebih berkualitas dan profesional. Profil Lembaga Perpustakaan Kota Balikpapan berada di Jalan Kapten Piere Tendean Balikpapan. Daerah ini terkenal dengan kawasan pelajar. Ini lantaran di sekitar perpustakaan terdapat beberapa sekolah negeri seperti SMP Negeri 1, 2, dan 12 Balikpapan. Selain itu ada pula SMA Negeri 1 Balikpapan, dan beberapa kampus swasta. Di sekitar perpustakaan, ikut menopang aktivitas perpustakaan seperti book fair dan bazaar buku murah. Kantor Arsip dan Perpustakaan di kota ini sendiri terdiri dari 4 lantai dan 1 basement. Bagian basement digunakan sebagai areal

www.dprd-sumenepkab.go.id

parkir. Lantai 1 untuk ruang informasi, ruang pendaftaran, cafe, dan musala. Lantai 2 untuk ruang pegawai, arsip, dan perpustakaan khusus anak. Lantai ke 3 untuk ruang pegawai, arsip, dan perpustakaan umum, sedangkan lantai 4 untuk ruang pertemuan. Ketika memasuki pintu utama, rombongan komisi IV DPRD Sumenep langsung disambut petugas bagian informasi yang tentu saja ramah. Di sebelah kiri terdapat locker untuk menyimpan barangbarang bawaan pengujung (termasuk helm). Sedangkan di belakang bagian informasi, dimanfaatkan untuk bazaar buku. Di ujung paling kiri depan, terdapat cafe, dan musala di bagian luarnya, sedangkan di ujung kanan untuk ruang pendaftaran. Perpustakaan ini dilengkapi dengan lift yang tidak menuntut pengunjung terengah-engah saat naik turun lantai. Di lantai 2, ada sebuah perpustakaan yang didesain khusus untuk anak-anak.

Ruangan perpustakaan anak ini dibuat sedemikian rupa sehingga setiap anak yang berkunjung bisa betah berlama-lama di sana. Rakrak buku di desain rendah sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak. Di bagian tengah ruangan digunakan sebagai ruang baca, dengan meja-meja rendah yang dilengkapi dengan bantalbantal besar sebagai alas duduknya. Ruangan ini dibuat berbeda karena pengunjungnya anak-anak. Maka mendesain dewasa dalam ruangan yang sama, ini pantas diduga ketidakadilan profesionalitas. Berikutnya, rombongan diantar pemandu menaiki lantai 3. Di sini terdapat perpustakaan umum. Banyak siswa-siswi SMP, SMA, atau SMK di sini. Ada juga beberapa mahasiswa dan masyarakat umum. Rak-rak yang ada sudah sebagaimana lazimnya sebuah perpustakaan, dengan fasilitas ruang baca yang nyaman di bagian ujungnya. Semua katalog di perpustakaan ini berbasis e-katalog.

KETUA Komisi IV H. Subaidi (memakai topi) dan beberapa anggota lainnya saat meninjau ruang baca

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Studi Banding

Pada saat rombongan memasuki lantai 4, di sini terdapat ruang rapat dan pertemuan. Di lantai ini juga terdapat ruangan untuk memutar film. Perpustakaan kota ini memang sangat bersih dan nyaman, karena semua ruangan sudah dilengkapi dengan alat pendingin ruangan. Koleksi buku yang ada ternyata mencapai sekitar 100.000 ribu judul buku. Bagi pengunjung yang lebih suka belajar melalui layar lebar, disediakan juga di kantor ini, tenatu saja bergantian, tertib sesuai nomor antri dan waktu buka-tutup perpustakaan. Sarana Rekreasi, Edukasi dan Informasi Ada yang berbeda dalam perpustakaan ini. Selain taman baca, arena perpustakaan menggabungkan tiga konsep yang meliputi rekreasi, referensi, dan penunjang informasi. Di arena ini,

Parlemen

SEPTEMBER 2015

pengunjung bisa berlibur atau melakukan relaksasi dari rasa jenuh. Pada setiap beranda di masing-masing lantai, terdapat gazebo dan kantin. Di lokasi ini, pengunjung dapat rehat sejenah dari lelah dan letih hari-hari. Dari ketinggian lantai, pengunjung bisa melihat kota Balikpapan dari ketinggian. Selain itu, di beranda luar maupun dalam ruangan terdapat pot bunga hidup. Ada melati, mawar, dan tetumbuhan lainnya yang memberi kesan bahwa di kantor ini tidak hanya buku, komputer, dn penunjang lainnya layaknya perpustakaan umum. Di belakang kantor perpustakaan, terdapat danau buatan yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk sekedar melakukan dayung pada perahu kecil. Di pinggir danau buatan ini terdapat pepohonan yang sengaja mengadaptasi

danau sebenarnya. Di dekat pepohonan yang berjejer, terdapat sejumlah gazebo, tempat orang beristirahat, bersantai memandangi perahu-perahu kecil atau sepeda air berlalu lalang di permukaan air danau buatan. Pada saat rombongan komisi IV bertandang ke kantor ini, pihak perpustakaan setempat masih mengupayakan sarana penunjang lainnya relaksasi lainnya berupa flying fox. Penunjang ini melengkapi koleksi yang ada untuk menyeberangkan pengunjung di atas danau yang memanjang dari arah utara â&#x20AC;&#x201C; selatan, di belakang gedung ini. Perpustakaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat karena pengadaan buku saja, setiap bulan mencapai Rp. 100 juta, belum pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas lainnya, keren!

ANGGOTA Komisi IV beristirahat sejenak sebelum melanjutkan studi bandingnya

www.dprd-sumenepkab.go.id

Wawancara dengan Ketua Komisi IV H Subaidi SE, MM Berawal dari Mimpi Apa pendapat Anda setelah berguru ke Kalimantan? Amazing. Tidak bermasud membandingkan antara perpustakaan di Sumenep dengan Balikpapan. Yang kita ingin adalah, mengadaptasi idenya. Soal kemudian terealisasi dengan lambat atau cepat, saya kira itu soal lain. Tetapi yang ingin saya katakan, ada perpustakaan yang mengkonfergensi antara taman baca, tempat hiburan, dan ruang bagi pengunjung agar tidak kehilangan hakhaknya untuk mendapatkan informasi. Untuk Sumenep, memungkinkan tidak? Mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Cuma apakah mungkin dalam waktu dekat

www.dprd-sumenepkab.go.id

studi banding atau jangka panjang, di sinilah pertanyaannya. Tetapi dalam keyakinan saya, perpustakaan kita (Sumenep), semua akan indah juga pada waktunya. Menunggu itu pasti, tetapi sampai kapan, hanya waktu yang bisa menjelaskan. Harapan Anda? Saya ingin, perpustakaan itu tidak hanya memajang buku dan menjadi tempat hunian para pengunjung dengan dahi yang sengkarut. Saya kira itu bisa dilakukan jika petugas di dalamnya berikut pemanfaat menyadari pentingnya arsip dan perpustakaan. Konsepnya kan hanya tahu diri, memahami orang lain, mafhum situasi, dan mengerti tuntutan masa. Santai tapi serius saya kira bukan hal yang tidak boleh untuk dilakukan menuju harapan yang ingin dicapai. (* )

Tetapi dalam keyakinan saya, perpustakaan kita (Sumenep), semua akan indah juga pada waktunya.

KETUA Komisi IV H. Subaidi menerima cinderamata dari Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Suara Desa

Untuk Air, Rakyat Butuh Sumur Bor

ANDING TIMUR-Musim kemarau yang tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir membuat resah masyarakat di Desa Mnding Timur, Kecamatan Manding, Sumenep. Pasalnya sumber air semakin menipis dan mereka harus super hemat dalam menggunakannya. Mito, suami kepala desa Manding Timur bahkan menyebutkan kesulitan air tersebut mereta di seluruh dusun yang ada desa tersebut. “Jangankan untuk dipergunakan mandi dan mencuci, untuk dikonsumsi saja kita saat ini sangat kesulitan. Bila musim hujan tidak kunjung datang, hampir bisa dipastikan kita harus mencari air ke desa-desa tetangga yang memiliki sumber air memadai,” ujarnya. Untuk itu ia berharap pemerintah Kabupaten Sumenep mau memperhatikan keadaan ini. Sebab bila tidak, hal ini bisa menjadi pemicu konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Sebab bila warga

Desa Manding Timur harus mengambil air dari desa tetangga, warga di desa tersebut belum tentu rela. Pasalnya, di tengah musim kemarau ini, sumber air di mereka pasti juga tidak melimpah. “Mereka pasti khawatir sumber air mereka habis dan mereka sendiri kekurangan,” sambungnya. Perhatian pemerintah, terang Mito, bisa dalam bentuk penganggaran pengadaan sumur bor. “Saya pikir uang 20 hingga 30 juta bukan jumlah yang banyak bagi negera. Bukankah kita punya anggaran hingga Rp 1 Triliun lebih,” ungkapnya dengan nada agak satir. Bila pemerintah tidak punya kemauan kuat untuk itu, ia berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar ikut membantu dengan cara menganggarkannya. “Bukankah mereka adalah wakil kita, yang dengan sengaja kita pilih untuk mewakili dan menyuarakan apa yang kita butuhkan di desa? Saya pikir tidak ada alasan untuk tidak bisa,” tutupnya. (*)

Menanti Realisasi Anggaran Guru Madin

ILAPORA REBBA- Persoalan honor untuk guru di Madrasah Diniyah ternyata hampir merata dikeluhkan olah tokoh-tokoh masyarkat di Kabupaten Sumenep, tak terkecuali di Desa Bilapora Rebba, Kecamatan Lenteng. Para Kiayi, yang rata-rata mengelola Madrasah Diniyah mengaku kesulitan membina para pengelolanya karena nyaris tidak ada kompensasi apa pun atas kerja keras mereka. “Dulu pada masa pemerintahan KH. Ramdlan Siraj bantuan ini pernah ada, bahkan guru-guru ngaji juga ada. Makanya saat ini kita mempertanyakan itu. Bila dulu pada saat APBD Sumenep masih di bawah Rp 1 Triliun bisa memberikan bantuan, kenapa setelah kini naik di atas Rp 1 Triliun justeru ditiadakan?” tanya Ustadz Faiz, salah satu warga dan guru madrasah diniah di desa setempat. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan antara sekolah formal dengan sekolah non formal seperti madrasah diniyah. Sebab mereka secara nyata sudah sama-sama memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan generasi muda. “Bila madrasah formal memberikan tekanan pada pelajaran-pelajaran eksakta, maka diniyah memberikan

Parlemen

SEPTEMBER 2015

prioritas pada ilmu-ilmu keagamaan. Diakui atau tidak, kaduanya sama-sama penting. Ibarat mata uang, kedua belah sisinya tidak bisa pisah,” terangnya. Menurutnya, penting sekali membekali generasi penerus bangsa ini dengan ilmu keagamaan yang fokus pada pendidikan moral dan integritas kepribadian. Bahkan hal itu lebih penting dari sekedar piawai dalam ilmu hitung dan ilmu bumi. “Sebab seperti apa pun kemajuan berpikir dan pengetahuan seseorang, bila tidak ditopang dengan kepribadian dan akhlak yang baik, itu semua tidak ada artinya. Bahkan di tangan orang yang tidak baik, pengetahuan bisa jadi berbahaya,” paparnya panjang lebar. Untuk itu ia berharap, pemerintah mau menganggarkan kembali bantuan untuk guru ngaji dan guru madrasah diniyah. “Kepada wakil kita yang ada di legislatif kita berharap untuk menjadi yang terdepan membantu kita. Sebab merekalah yang melakukang penganggaran dan bisa langsung bersentuhan dengan pihak eksekutif. Kalo kiita, masyarakat kecil ini, paling jauh hanya bisa demo, Itu pun bila ada uang untuk mobilisasi dan transportasi,” keluhnya dengan nada harap yang tinggi. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id

suara desa

Jalan Rumit Dalam Pupuk Bersubsidi

LUTO-Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam, membuat para petani resah. Sebab tanpa pupuk, hasil tani mereka tidak akan cukup baik seperti diharapkan. Ini dialami secara mereta oleh masyarakat peteni di Kabupaten Sumenep, termasuk di Desa Ginggig, Kecamatan Bluto. “Membuat kami sulit mendapatkan pupuk, sama halnya dengan memenjarakkan kami. Sebab dengan tidak ada pupuk, hasil tani kami akan turun dan kerapkali tidak bisa dijadikan bekal hidup hingga musim tanam berikutnya,” ujar Hobri, salah satu warga di Desa Gingging. Menurutnya, bagi masyarkat kecil, bercocok tanam bukan hanya soal ingin mendapatkan uang dari hasil tani, tapi soal kelangsungan hidup. Sebab hasil tani mereka rata-rata memang bukan untuk dijual, tapi untuk disimpan sebagai persediaan makan untuk satu tahun. Hobri sangat menyesalkan aturan pemerintah yang menetapkan ketentuan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa diperoleh oleh mereka yang menjadi kelompok tani. Ini dinilai sangat menyulitkan, sebab nyatanya tidak semua petani tergabung dalam kelompok tani. “Mungkin maksud pemerintah baik, mereka tidak mau pupuk bersubsidi ini salah sasaran. Tapi mbok ya ditinjau ulang realisasinya. Sebab aturan tersebut justeru membuat para petani semakin sengsara,” ujarnya.

“Saat ini mas,” lanjutnya “pupuk tidak hanya sulit didapat, kalaupun ada harganya bisa sangat mahal. Jadi sangat memberatkan betul buat kita. Saya menduga ada permainan oleh entah siapa yang ingin mengambil keuntungan secara sepihak tanpa memikirkan nasib kita para petani.” Karenanya, Hobri ingin pemerintah membuat Perturan Daerah yang lebih baik untuk mengatur distribusi pupuk bersubsidi. Sebab bila tidak diatur ulang, maka petani akan terus terjepit. “Ini perlu dipikirkan betul, sebab petani hanya menggantungkan hidupnya pada hasil tani mereka. Bila tidak, mereka akan bisa frustasi dan memicuk konflik-konflik horizontal atau paling tidak tindak kriminalitas. Misalnya pencurian ternak dan lainlain,” ucapnya. Hobri mengaku pernah mendengar pemerintah pusat akan meluncurkan kartu sakti untuk masyarakat miskin. Dimana subsidi tidak lagi dikucurkan kepada sebuah produk, tapi diberikan langsung kepada masyarakat lewat kartu tersebut. “Katanya kalau kita beli pupuk dan membawa kartu tersebut, maka kita langsung mendapatkan diskon. Tapi itu kan belum jelas kapan akan direalisasikan, mengingat luas wilayah negeri kita ini sangat besar. Jadi saya berharap ada tindakan penanggulangan sementara atau apalah namanya agar kita tidak terus seperti ini,” tutupnya penuh harap. (*)

Merindu Kemudahan Layanan SIM

ERINGIN-Kini banyak masyarakat di Kabupaten Sumenep mengeluhkan sulitnya membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM). Mereka mengaku harus datang berkali-kali ke kantor Samsat untuk mengikuti ujian, tapi juga belum tentu lulus. Hal ini membuat masyakarat resah, sebab di lain sisi pihak kepolisian makin gencar melakukan razia dan menilang mereka yang tidak memiliki SIM. Hamidi, warga Desa Beringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep mengungkapkan hal ini di depan Anggota DPR RI, MH. Said Abdullah saat menggelar silaturrahim di Desa setempat. “Begini pak, saya ini sudah berkali-kali datang ke Polres Sumenep, namun sampai saat ini saya tidak punya SIM. Katanya, disuruh buat, tapi kami mau buat justru dipersulit. Harus bisa baca lah, bisa ini lah, bisa itu lah..” keluh Madani, warga Desa Beringin Senin (26/10/15) “Saya faham,” lanjutnya, “Pemerintah mewajibkan para pemohon SIM bisa baca adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tapi apa iya pak, kami yang bodoh ini kemudian tidak boleh naik motor hanya karena bodoh? Padahal kami sangat bisa kalau cuma

www.dprd-sumenepkab.go.id

mengemudikan motor.” Mendengar keluhan polos ini, Said dan juga warga yang hadir dalam acara silaturrahim tersebut riuh tertawa. “Ini tentu bukan bidang kerja saya.Namun. sekalipun saya bukan polisi, saya merasa terpanggil untuk menjelaskannya,” Ujar Said. Menurut Said, pembuatan SIM bukan dipersulit. Namun, petugas sengaja ingin betul-betul memastikan siapa pun yang mendapatkan SIM benar-benar piawai mengemudi dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. “Pengemudi tidak hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya sendiri, tapi juga pada keselamatan pengguna jalan yang lain. Harga nyawa manusia tentu tak ternilai. Makanya, tidak setiap orang boleh mengemudi di jalan raya,” ujarnya. “Ini bukan soal uang seperti orang beli rokok,” lanjutnya, “tidak hanya karena punya uang terus bisa dapat SIM. Kalau tidak bisa baca rambu-rambu, tidak benar-benar piawai mengemudi trus nabrak, kan kasian sama korbannya.” Said meminta warga bisa memaklumi hal ini. Sebab menurutnya, itu semua demi keselamatan bersama. (*)

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Artikel

Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh: Jovi AS*

OTONOMI daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri.

ara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi : Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal

Parlemen

SEPTEMBER 2015

maupun horizontal dengan baik. Value for money, prinsip ini diopersionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan. Selanjutnya, transparansi, merupakan keterbukaanpemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam merumuskan kebijaksanaan, bimbingan dan pembinaan dalam

rangka menyelenggarakan program kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : (a). penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, (b). perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan daerah, (c). perumusan rencana, pelaksanaan program, pemberian bimbingan dan pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan, (d). Juga, perumusan rencana dan pelaksanaan program pengelolaan kas daerah, (e). penyusunan rencana APBD dan pembinaan pelaksanaan pengelola APBD, (f ). perumusan rencana dan pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, (g). pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program dibidang pengelolaan keuangan daerah, (h). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dibidang pengelolaan keuangan daerah, (i). penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, (j). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. (*/ Mahasiswa FH Unija)

www.dprd-sumenepkab.go.id

artikel

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Oleh: Hasyik Abdullah*

DALAM Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Di era Otonomi daerah menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur Negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan.

alam negara dunia yang penuh kompetisi, sangat diperlukan kemampuan seorang pemimpin dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan atau responsive terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif. Munculnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan konsekwensi dari komitmen terhadap demokrasi, sehingga perlu diupayakan agar pemimpin dalam otonomi daerah dapat

www.dprd-sumenepkab.go.id

membangkitkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam programprogram pemerintah. Layanan kepada masyarakat tidak, semata-mata berdasar pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga unsur kebersamaan (equality). Dengan demikian perlunya kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Memasuki perubahan dunia yang begitu cepat, kita dihadapkan paling tidak dua tantangan, yaitu tantangan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakat industri , dan tantangan dalam menerima arus perubahan peradaban masyarakat pasca Industri. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan baru masyarakat dan lingkungannya terhadap perubahan dan penyusuaian paradigma dan praktek kepemimpinan dalam pemerintahan dan pembangunan. Salah satu kriteria efektifitas kepemimpinan adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan kemampuan dalam mengambil keputusan tidak terutama diukur dengan ukuran kuantitatif, dalam arti jumlah keputusan yang diambil , tetapi jumlah keputusan yang diambil yang bersifat praktis, realistic dan dapat

dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian tujuan organisasi. Menurut Siagian, (1988;47) dalam menjalankan kepemimpinan menuju tercapainya tujuan organisasi diperlukan fungsi kepemimpinan. Misalnya, pemimpin yang sebagai penentuh arah. Kemampuan pimpinan sebagai penentu arah yang hendak dicapai dimasa depan merupakan saham yang teramat penting dalam kehidupan organisasi strategi, taktik dan teknik clan keputusan operasional yang diambil pemimpin yang tidak tepat akan mengakibatkan organisasi bergerak pada arah yang tidak benar, yang apabila dibiarkan berlanjut, bukan hanya akan merugikan organisasi yang bersangkutan, akan tetapi akan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dengan perkataan lain, arah yang hendak dicapai oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemamfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi clan taktik yang disusun dan dijalankan oleh organisasi. Perumusan strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi. (*/ Pemerhati Sosial)

SEPTEMBER 2015

Parlemen

artikel

Mendamba Pendidik Profesional Oleh: Hartono*

BERBICARA masalah pendidikan, tentu tidak akan ada habisnya. Selama zaman bergerak secara dinamis, maka dinamika pendidikan pun akan mengikutinya.

aat dunia pendidikan berbenah untuk menformat dirinya , tentu di dalamnya guru sebagai ujung tombaknya mau tidak mau, dan harus dimulai dari guru yang bersangkutan untuk mengubah pola pikir, pola tindakan, pola social, pola kepribadian, pola spiritualitas untuk menuju sesuai harapan pemerintah saat ini. Demikian pula, dari aspek guru atau pengajar, sesuai Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1 atau D4). Selain kualifikasi akademik, seorang guru juga dituntut memiliki kompentensi pedagogik, kompetensi sosial,kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Guru – guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1 dan memiliki empat kompetensi tersebut merupakan guru profesional. Akan tetapi , apakah semua guru sudah seperti yang diharapkan

Parlemen

SEPTEMBER 2015

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tersebut ? Selain beberapa hal yang disebutkan di atas, tentu saja guru yang ingin berbenah harus meningkatkan kompetensi secara terus – menerus . Selain itu, ranah pedagogik, ranah social dan ranah kepribadian yang mendeskripsikan profesional tersebut. Guru sebagai subjek di sini berusaha membentuk pola pikr. Bila dulu pola pikir atau paradigma selalu terfokus kepada sesuatu yang mengacu dari pusat ke daerah ( desentralisasi ) dengan pola menunggu. Saat ini, sejalan diberlakukan School Base Management ( SBM ) dan KTSP guru diharapkan pola pikirnya dari bawah ke atas (bottom – up) . Sekadar contoh saja, bila guru belum siap program baik program pelaksanaan mengajar sampai kepada program penilaian, pengayaan dan perbaikan tentu hal ini juga akan membuat hasil ketuntasan belajar siswa tidak optimal. Demikian pula kaitannya dengan sarana pendukung,semisal sumber atau alat belajar seperti Lembar Latihan bagi Siswa atau buku diktat dan buku penunjang tidak ada sama sekali, itu pun juga mempengaruhi ketuntasan belajar siswa. Selain hal tersebut,guru juga

diharapkan mampu mengolah pola tindakan yang sistematis. Tindakan guru yang bersistem akan mengerucut dengan sendirinya sesuai perkembangan zaman. Dalam pola sosial, diharapkan guru semakin memahami, menumbuhkembangkan kepekaan dan empati, sehingga gejala – gejala social yang kurang baik bisa diminimalkan. Hal ini akan membentuk kemitraan yang baik dan menyenangkan ,baik secara horisontal dan vertikal. Semisal, antara guru dengan siswa, guru dengan teman sejawat dan atasan serta institusi terkait. Guru memiliki kepribadian yang tentu beragam. Dari sinilah kiranya pola kepribadian sosok guru diharapkan ideal. Idealitas guru dapat dilihat dari kepribadiannya. Kepribadian ini akan membentuk jati diri dan identitas. Hal ini memang membutuhkan perjalanan waktu. Tidak sekadar membalik tangan, identitas dan atau jati diri yang berkarakter melekat pada sosok guru. Pola spiritualitas seorang guru tidak hanya sekadar stempel beragama, melainkan perwujudan spiritualitas tersebut berwujud konkret dan terpola sebagai identitas pribadi yang berintegritas. (*/ Tenaga Pendidik)

www.dprd-sumenepkab.go.id

artikel

Membaca Psikologis Masa Remaja Oleh: A. Rifai*

MASA remaja menunjukkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batas umurnya tidak dirinci dengan jelas, tetapi secara kasar berkisar antara umur 12 sampai akhir belasan tahun, ketika pertumbuhan jasmani hampir selesai. Dalam masa ini, remaja itu berkembang ke arah kematangan seksual memantapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga, dan menghadapi tugas menentukan cara mencari mata pencaharian.

ara remaja belum diberi banyak hak istimewa orang dewasa sampai mereka menginjak usia belasan lebih lanjut, di sebagian besar negara bagian, mereka tidak dapat bekerja secara penuh, tidak dapat menandatangani dokumen resmi,

www.dprd-sumenepkab.go.id

minum-minuman beralkohol, menikah, atau memberi hak suara. Pada awal masa remaja, sebagian besar anak muda mengalami suatu masa perkembangan jasmani yang sangat cepat (Lonjakan pertumbuhan masaremaja) diiringi dengan perkembangan bertahap dari organ-organ reproduksi serta karakteristik seks kedua (perkembangan buah dada pada anak perempuan, tumbuhnya janggut pada anak laki-laki, dan munculnya bulubulu kelamin pada anak perempuan dan laki-laki). Perubahan-perubahan ini terjadi kira-kira selama dua tahun dan memuncak pada masa pubertas, yang ditandai oleh menstruasi pada anak perempuan dan munculnya sel-sel sperma hidup dalam urine anak laki-laki. Terdapat berbagai ragam usia pada saat mencapai masa pubertas. Beberapa anak perempuan mendapat haid pada awal usia 11, dan yang lainnya sampai usia 17- rata-rata adalah pada usia 12 tahun 9 bulan. Anak laki-laki menunjukkan ragam usia yang sama dalam pencapaian kematangan seks,

tetapi rata-rata mereka mengalami pancaran perkembangan dan menjadi matang dua tahun lebih lambat dari anak perempuan. Meskipun anak perempuan umumnya menjadi matang lebih awal dari pada anak laki-laki, terdapat perbedaan individual yang besar. Beberapa anak perempuan menjadi matang lebih lambat daripada beberapa anak laki-laki. Anak laki-laki yang terlambat matang menghadapi kesulitan utama dalam penyesuaian yang disebabkan oleh pentingnya kekuatan dan keunggulan fisik dalam kegiatan sesama teman. Beberapa perbedaan kepribadian antara yang cepat dan yang lambat matang tetap ada pada masa dewasa, lama sesudah perbedaan fisik menghilang (Mussen dan Jones, 1958). Pada tahap ini, anak perempuan yang terlambat matang, seperti halnya anak laki-laki kurang memiliki konsep diri dan mempunyai hubungan yang jelek dengan orang tua dan teman sebaya mereka. (*/ Mantan Aktivis)

SEPTEMBER 2015

Parlemen

Kolom

Piracy Oleh: Abrari Alzael*

Paus Alejandro VI, tahun 1493, memberikan hak kepada Spanyol dan Portugis untuk memiliki tanah asing yang mereka temukan pasca kedatangan Christopher Columbus di Dunia Baru. Spanyol memiliki garis batas tanah yang ditentukan, 100 league (3 mil) ke sebelah barat Pulau Cabo Verde. Sedangkan di sebelah timur, adalah teritori Portugis.

etapi, Francis I protes Paus karena merasa bagian testamen Adam namun tidak dimasukkan ke dalam bagian dari dunia. Waktu itu, Inggris belum memiliki Angkatan Laut. Kerajaan ini tidak bisa ikut campur dalam masalah perbatasan yang berpotensi tidak damai ini. Perancis dan Inggris akhirnya terdampar di luar garis kekayaan Amerika. Sementara Spanyol, dengan gergaji politik, memperburuk situasi dengan menutup perdagangan orang asing di Dunia Baru. Semua kapal asing yang berlalu di lautan Dunia Baru, dianggap bajak laut. Sekelumit cerita atas masa lalu perompak di Karibia itu menggedor dada. Memang,

Parlemen

JANUARI 2014

kita tidak tinggal di laut. Karena itu, tak mungkin ada bajak laut di darat. Tetapi pembajak di darat, seringkali menjadi pembajak meski di laut. Di lingkungan sedadu, angkatan darat memiliki peluang yang lebih besar untuk membajak dibanding angkatan udara dan laut. Pembajak, di manapun, ia tetap pembajak. Ada dua model pembajak mutakhir. Pertama, pembajak binafsihi. Ia menjadi pembajak karena dirinya berpotensi menjadi itu baik ada atau tidak ada lingkungan di sekitarnya yang menuntunnya untuk menjadi pembajak. Kedua, pembajak bighairi nafsihi. Sosok ini pada mulanya tidak berpotensi pembajak. Ia menjadi itu karena situasi di sekelilingnya mayoritas

pembajak. Dua model pembajak ini mengadaptasi dari dua pekerjaan di dunia yang hanya terdiri atas dua hal, pembajak dan bukan pembajak. Adakah pembajak di parlemen, di pemerintahan, di NGO atau di sekitar kita? Mungkin atau tidak mungkin ada. Semua tergantung amal dan perbuatannya masing-masing. Lihatlah Anne Bonny, ia sangat macan, manis dan cantik. Perempuan Irlandia itu siapa sangka pada akhirnya menjadi bajak laut terkenal dan memiliki teritori di Karibia. Begitu pula, Bartolomeus Roberts pembajak yang menyerang kapal dari Amerika dan Afrika Barat di sekitar tahun 1719 dan 1722. Ia adalah bajak laut paling sukses Golden Age of

Piracy. Selain itu, Benjamin Hornigold, yang berkarir sebagai bajak laut dimulai abad ke-18. Namun setelah diberi jabatan, ia menjadi orang yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Tugas baru yang ia jabat justru sebagai penyerang bajak laut, The Hero. Pembajak terkenal lainnya, Edward Teach, Calico Jack Rackham, Charles Vane, Edward England, Henry Every, Howell Davis, dan Mary Baca. Kini, tidak satu nama pun para pembajak yang serupa anggota parlemen. Tetapi adakah prilaku yang hampir sama? Tanya kenapa, pada hatimu, lalu di depan cermin; belajar menertawakan diri sendiri. (*Muallaf Politik PDI Perjuangan)

www.dprdsumenep.com

Suara Desa

gallery

DRAMA kolosal pada peringatan HUT RI Ke 70 di halaman Pemkab

(butuh foto + caption)

BUPATI A Busyro Karim dan Wabup Sungkono Siddik Serta Sekretaris DPRD Moh. Mulki, usai Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di DPRD

PIMPINAN DPRD dengan sejumlah Anggotota dan perwakilan Forum Pimpinan Daerah di ruangan VIP DPRD, sebelum Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden

Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id