Parlemen september 2017 by Misbah

Iwan budiharto: berjuang dan mengabdi

EDISI 9/ SEPTEMBER 2017

komisi III TINJAU PEKERJAAN DRAINASE GULUK-GULUK

BERKARYA LEWAT SASTRA

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Laporan Utama:

tekan opd tingkatkan pad

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

SUASANA Audiensi di ruang Komisi II DPRD Sumenep

Dari Redaksi Pembaca yang budimanâ&#x20AC;Ś Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Kami juga menerima tulisan berbentuk opini, artikel dan kolom. Anda bisa mengirimkan melalui : Email: redaksi.majalahparlemen@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Drs. R. Abd Halim, M.Hum Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

(Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Tabrani, S.Sos (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah, S.Sos Ahmad Yani Chandra Purnomo

Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: DAV Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

SAPA REDAKSI

Ikhtiar Meningkatkan PAD Oleh: R. Abd. Halim*

elah kita ketahui bersama bahwa arah Pembangunan Kabupaten Sumenep tidak lain mengacu terhadap visi dan misi â&#x20AC;&#x153;Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesionalâ&#x20AC;?. Di dalam didalamnya terdapat terdapat 7 makna kata kunci yaitu: Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional. Agar visi dan misi itu terwujud dengan baik maka pemerintah Kabupaten Sumenep membuat rencana kerja, baik rencana sifatnya panjang maupun rencana kerja yang sifatnya pendek. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumenep juga membuat kebijkan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk menyukseskan semuanya, pemerintah Kabupaten Sumenep harus membangun relasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan legislatif. Relasi serta pola hubungan legislatif dan eksekutif bersifat kemitraan. Maknanya adalah bahwa hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja yang menumbuhkan timbal balik. Artinya, legislatif mendukung penuh dalam mencapai itu. Sehingga produk yang dihasilkan merupakan hasil terbaik yang didapat, baik dari sudut pandang legislatif maupun eksekutif. Kenapa harus seperti itu, karena otonomi daerah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk mengelola sendiri seluh potensi dan kekayaan yang dimiliki. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih menyiapkan diri dalam menghadapi itu semua. Dalam hal, tentu Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, karena kebijakan

merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap tugas atau kegiatan pekerjaan. Namun, efektifitas pembangunan di Kabupaten Sumenep akan berjalan sesuai yang direncanakan jika pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan sempurna. Sebab PAD merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Daerah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi. Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi dari daerah itu sendiri. Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Dalam pembahasan setiap komisi terkit dengan APBD dan PAD telah tuntas dibahas ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar PAD berjalan sejajar dengan tingginya APBD. (Pemimpin Redaksi) PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

LAPORAN UTAMA

Tekan OPD Tingkatkan PAD

nggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) hampir dipastikan setiap tahunnya dilakukukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Itu dilakukan untuk mengakomodir perubahan anggaran yang tidak sempat dilaksanakan dalam APBD murni. Selain itu, juga untuk mengokomodir pergeseran anggaran. Sehingga, akan terjadi sinkronisasi anggaran dalam bidang pembangunan maupun pemerintahan di kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Sehingga, kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir dalam APBD induk bisa dimasukkan dalam anggaran perubahan ini. Ada beberapa item yang sudah dimasukkan dalam anggaran perubahan ini. Itu setelah dilakukan pembahasan secara intens dan massif dengan angggota DPRD Sumenep. Proses pembahasan itu sudah dilakukan sesuai dengan standar yang diatur dalam perundangundangan. Mulai dari nota penjelasan

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

bupati hingga paripurna pengesahan. Sebenarnya, yang paling menarik, yakni pembahasan pihak eksekutif dengan komisi sesuai dengan konterpat masing-masing. Sebab, di komisi lah biasanya anggaran yang bergeser maupun penambahan akan terjadi perdepatan dan dialog yang cukup panjang. Kendati demikian, semua proses itu sudah dilakukan. Sebab, bagi eksekutif maupun legislatif â&#x20AC;&#x153;damaiâ&#x20AC;? menjadi hal yang lebih bermartabat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sejatinya, APBD Perubahan ini sudah tuntas dibahas, hanya tinggal pelaksanaan kegiatan yang sudah diakomodir dalam perubahan anggaran keuangan ini (PAK) ini. Perubahan APBD ini juga secara yuridis sudah tepat. Yakni, sesuai dengan pasal 154 ayat (1) huruf c dan 161 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Dari hasil pembahasan yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif terungkap struktur APBD

Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusum saat menyerahkan keputusan Perubahan APBD 2017 kepada Bupati Sumenep, A Busyro Karim Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Daerah Sebesar Rp 407.000.075. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah sebelum pembahasan sebesar Rp. 523.490. 998.666. Kemudian pada pembahasan berubah sebesar Rp. 632.272.788.966 atau berkurang sebesar Rp 2. 218. 209. 700. Rinciannya, belanja tidak langsung sebelum pembahasan sebesar Rp 501. 297. 499.004, dan

setelah pembahasan sebesar Rp 511.069.199.004 atau bertambah sebesar Rp 9.771. 700.000. Sementara untuk belanja langsung sebelum pembahasan sebesar Rp 133. 193. 499. 662. Sementara setelah pembahasan terjadi pengurangan Rp 11. 989. 909.700. Sehingga, untuk belanja langsung menjadi Rp 121. 203. 589. 962. Sedangkan Dari sisi Belanja Bantuan Keuangan sebelum terjadi pembahasan berkisar sekitar Rp 401. 439. 523. 798. Namun, setelah pembahasan belanja bantuan keuangan menjadi

Rp 401.710.023.798 atau bertambah sebesar Rp 270.500.000. Anggaran perubahan itu terjadi di komisi dari sejumlah konterpat yang melakukan pembahasan. Sehingga, itu yang menjadi hasil yang tampak dalam perubahan anggaran dimaksud. Sementara komisi II juga melakukan pembahasan dengan konterpat di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari pembahasan itu hasilnya terungkap, terget pendapatan sebelum Perubahan APBD sebesar Rp 1. 964. 025. 053. 163, bertambah

sebesar Rp 38. 133. 866. 801. Sehingga, pada perubahan APBD ini menjadi sebesar Rp 2. triliun 002. 158. 91.9 964. Rinciannya, belanja tidak langsung mencapai Rp 80. 819. 752. 228, anggaran itu berkurang dari plafon sebelum perubahan yang hanya mencapai Rp 81. 451. 380. 228, atau berkurang sebesar Rp 631. 628. 000. Sedangkan untuk Belanja Langsung sebelum Perubahan APBD sebesar Rp 12. 952. 161 44, dan setelah perubahan bertambah Rp 16. 021. 183 794, sehingga belanja langsung menjadi lebih besar hingga mencapai PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Rp 3. 069. 022. 550 Komisi III juga melakukan pembahasan dengan konterpat masing-masing. Di komisi bidang pembangunan terjadi dialog yang cukup hangat, meski rekonsiliasi untuk kepentingan masyarakat tercapai.Terjadi beberapa item kegiatan yang ada perubahan dalam anggraan perubahan. Dari sisi pendapatan pembahasan Perubahan APBD TA. 2017 untuk 4 (empat) Mitra Kerja yang menjadi kewenangan Komisi III dalam. 2017 ditargetkan sebesar Rp 5. 310.491.926. Namun, setelah pembahasan terjadi penambahan sebesar Rp 15.000.000. Maka pendapatan menjadi Rp 5. 325. 491. 926. Secara umum, anggaran belanja pada mitra komisi III dalam perubahan APBD 2017 mengalami peningkatan, berkisar sebesar Rp 11.495.406.123. Sebelum adanya pembahasan anggaran sekitar Rp 358.747.571.208, dan setelah pembahasan mencapai Rp 370.242.977.331. Kenaikan anggaran itu dipicu dengan adanya kebutuhan

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

dan kepentingan masyarakat, sehingga perlu diakomodir dalam perubahan anggaran. Tentunya, semuanya diharapkan mampu bermuara kepada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat kota Sumekar ini. Otomatis, akan memberikan dampak positif bagi pembangunan warga Sumenep. Anggaran pendapatan pada komisi IV ternyata tidak mengalami perubahan, baik sebelum maupun sesudah perubahan anggaran APBD. Anggaran pendapatan pada mitra komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteran masyarakat itu mencapai Rp 117.601.700.000. Untuk belanja tidak langsung yang diperuntukkan untuk belanja pegawai mengalami pengurangan setelah pembahasan, yakni berkurang sekitar Rp 3.050.000.000. Di mana sebelum pembahasan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 692.930.314.472, dan setelah pembahasan menjadi Rp 689.880.314.472. Itu dari sepuluh

konterpat komisi IV. Sementara untuk bantuan keuangan dari sebelumnya mencapai Rp 41. 725. 380.000 dan setelah Pembahasan Perubahan APBD menjadi sebesar Rp 48. 269. 380.000. Sehingga, untuk bantuan keuangan ini meningkat menjadi Rp 6. 544.000.000. Sementara untuk belanja langsung secara keseluruhan dari mitra komisi IV mencapai Rp 416.461.053.852 dari sebelum pembahasan sebesar Rp 298.975.726.490. Dengan begitu, untuk belanja langsung mengalami peningkatan signifikan pada perubahan anggaran, yakni sebesar Rp 117.485.327.362. Itulah hasil pembahasan komisikomisi dengan mitra masing-masing secara umum. Namun, dalam realisasinya tentu bisa dilihat pada rincian APBD perubahan yang sudah diparipurnakan dalam sidang DPRD Sumenep. Di mana sudah disetujui kedua belah pihak antara eksekutif dan legislatif. Sehingga, ke depan hanya tinggal melaksanakan kegiatan yang sudah disetujui, baik

Bupati Sumenep, A Busyro Karim

pada fisik maupun hal lain di luar fisik. Apalagi, pelaksanaan kegiatan pada perubahan anggaran bisa dibilang hanya memiliki waktu yang tidak luas, layaknya APBD induk. Kendati demikian, dalam pelaksanaanya diharapkan mampu maksimal. Sehingga, pada akhir anggaran per 31 Desember semua kegiatan yang termaktub dalam APBD tahun 2017, baik APBD

murni maupun perubahan harus bisa diserap. Sehingga, dalam pelaksanaanya dipastikan tidak menghasilkan SILPA. Intinya, semua komisi mengingingkan serapan dari APBD harus 100 persen. Otomatis, anggaran yang sudah dibahas dengan penuh â&#x20AC;&#x153;keringatâ&#x20AC;? bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khusunya, kegiatan yang bersentuhan langsung

dengan kepentingan dan kebutuhan masyaraat setempat. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan semua kegiatan diharapakn juga bisa sesuai dengan peruntukannya, alias tepat sasaran. Jika meminjam istilah anggota dewan kegiatan yang sudah direncanakan harus dilaksanakan secara berhasil guna dan berdayaguna. Selain itu, anggota dewan juga meminta instansi terkait untuk selalu memerhatikan kualitas dalam setiap pekerjaan kegiatan yang dilakukan. Fisik yang baik maka semakin besar manfaatnya. Pembangunan yang berkualitas dipastikan akan bertahan lama, dan masyarakat akan senang menyambutnya. Catatan lain yang disampaikan anggota legislator itu berkaitan dengan pendapatan asli Daerah (PAD). Semua OPD (organisasi perangkat daerah) penghasil PAD itu harus menggenjot pendapatannya, agar semakin besar. Sebab, semakin besar PAD yang diraup maka akan semakin besar juga dampak pada kegiatan atau program yang akan termaktub dalam anggaran setelahnya. Minimal, target pendapatan yang sudah ditentukan di awal bisa tercapai, pendapatan yang lebih akan menjadi kebanggaan dari masyarakat kabupaten ujung timur pulau Madura ini. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

FOKUS

Komisi III Tinjau Pekerjaan Drainase Guluk-Guluk

Komisi III DPRD Sumenep saat meninjau langsung pekerjaan drainase di Guluk-Guluk

encuatnya dugaan penyimpangan pada pembangunan drainase (saluran air) di Desa/Kecamatan G u l u k - G u l u k langsung ditanggapi serius komisi III DPRD Sumenep. Sejumlah legsilator dari komisi yang membidangi infrastruktur itu langsung turun gunung ke lokasi pembangunan melalui anggaran dinas Sumber Daya Air (SDA). Rombongan komisi ini dipimpin langsung oleh ketua komisi Dul Siam. Mereka ingin melihat langsung pembangunan melalui dana APBD sekitar Rp 131 juta itu.

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Para wakil rakyat ini langsung meneliti dan menelaah satu persatu pekerjaan drainase, mulai dari kualitas pekerjaan hingga kesusaian spek. Tidak hanya meminta penjelasan dari pihak rekanan, para wakil rakyat ini juga melakukan dialog dengan para pekerja. Bahkan, tidak lupa juga menanyakan pekerjaan kepada masyarakat. Sehingga, data yang diterima oleh para wakil rakyat itu akurat dan akuntabel, serta tidak sepihak. Sebab, pembangunan drainase itu sangat erat kaitan dengan masyarakat. Tim turun ke lokasi pekerjaan itu didampingi tim dari Dinas SDA, rekanan, dan konsultan pengawas.

Mereka bersama-sama membelejeti pekerjaan proyek melalui APBD tersebut. Bahkan, para wakil rakyat dipastikan sangat detil melihat sisi pelaksanaan proyek dimaksud. Hal itu dilakukan untuk memastikan pekerjaan itu layak untuk dipertahankan atau malah direkomendasi untuk diperbaiki. Namun, dari hasil temuan sejumlah anggota komisi III jika pekerjaan itu sudah layak, dan sudah dianggap sesuai dengan spesifikasi yang ada. Memang, pekerjaan drainase di Desa/Kecamatan Guluk-Guluk belakangan ini menjadi sorotan. Sebab, menurut aktifis pelaksanaan itu tidak sesuai dengan RAB,

pasir yang digunakan diduga menggunakan tanah urukan. Bahkan, masalah ini juga sempat diwarnai dengan aksi demonstransi ke kantor SDA hingga dua kali berturut-turut. Oleh karena itu, masalah drainase ini menjadi perhatian khusus dari komisi yang membidangi pembangunan. Sehingga, harus meninjau langsung pekerjaan drainase dimaksud. Sehingga, bisa mendapatkan data akurat. Anggota komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi menjelaskan, pihaknya sengaja turun ke lapangan setelah ramai diperbincangan adanya dugaan penyimpangan dalam pekerjaan drainase. Hal itu untuk memastikan kondisi yang terjadi di lapangan. ”Kami sebagai anggota dewan yang memiliki tugas ikut mengawasi program pemerintah, maka menjadi kewajiban untuk bisa turun ke lapangan melihat kondisi pekerjaan yang dituding tidak sesuai dengan spesifikasi,” katanya kepada majalah Parlemen usai melakukan Papan nama pekerjaan Rehab Jaringan Irigasi yang berlokasi di Desa Guluk-Guluk yang bersumber dari dana APBN

kunjungan lapangan. Ramzi menuturkan, dari hasil kunjungan yang dilakukan ternyata tidak ada masalah dalam pekerjaan. Bahkan, dari semua sisi bangunan dipastikan semua sudah sesuai dengan aturan. ”Ternyata, setelah kami turun ke lapangan tidak ada masalah yang signifikan. Sudah sesuai dengan aturan dan spesifikasi yang ada. Jadi, kami tegaskan di lapangan tidak ada pekerjaan yang diduga menyimpang itu. Sebenarnya masalah muncul karena ada faktor lain di luar pekerjaan,” kata politisi asal daerah pemilihan (Dapil) III ini. Untuk itu, terang politisi Hanura itu, pihaknya meminta pekerjaan tersebut tidak perlu menjadi polemik. Itu agar pekerjaan tetap berlanjut dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. ”Kami berharap pekerjaan itu terus dilaksanakan. Supaya irigasi itu bisa dinikmati masyarakat. Apalagi, kami yakin itu drainase itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan dan dinikmati,” ungkapnya dengan nada penuh harap.

Kendati demikian, pihaknyna tetap berharap kontrol masyarakat dalam pekerjaan drainase itu. Supaya kualitas pekerjaan tetap terjaga dengan baik. ”Kami tidak ingin ada polemik tapi pekejeraan apapun dalam bentuk fisik hendaknya tetap harus diawasi pekerjaannya. Jika ada temuan penyimpangan maka bisa langsung disampaikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Intinya, pekerjaan tetap harus jalan namun tetap dikawal dari sisi kualitasnya. Sebab, pekerjaan dengan kualitas yang baik sangat diinginkan oleh masyarakat terdampak,” ungkapnya. Ramzi juga berharap semua kegiatan proyek itu hendaknya diawasi secara ketat oleh konsultan pengawas yang sudah ditunjuk oleh isnstansi terkait. Sehingga, rekanan tidak akan sembarangan dalam melakukan pekerjaan. ”Kami berharap semua pihak ambil bagian dalam pengawasan pekerjaan semua proyek fisik yang ada di kabupaten Sumenep ini. Supaya hasil diperoleh bisa maksimal dan berkualitas,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

Sejumlah Jabatan Kosong Harus Segera Diisi

ekretaris komisi I DPRD Sumenep Hosaini Adhim minta bupati untuk segera mengisi jabatan yang kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemkab Sumenep. Itu agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Sebab, hingga detik ini dipastikan masih banyak kursi jabatan yang kosong dan belum diisi. Padahal, kekosongan itu tidak hanya terjadi dalam rentan waktu satu bulan, melainkan sudah berbulanbulan, namun ternyata tetap dibiarkan kosong. ”Kami meminta sejumlah OPD yang masih ada jabatan kosong hendaknya dilakukan pengisian, jangan terus menerus untuk dijabat oleh pelaksanan tugas (Plt). Pejabat definitif untuk akan lebih bermanfaat, karena kebijakan dan pelayanannya pasti lebih maksimal. Kami berharap bupati dan wabup memerhatikan masalah kekosongan sejumlah kursi jabatan yang ada di lingkungan pemkab Sumenep. Jangan terlalu lama mengisi jabatan yang kosong,” ucapnya. Politisi PAN ini mengungkapkan, pihaknya menganggap Sumenep tidak kesulitan stok untuk mengisi jabatan yang kosong. Sebab, pihaknya memprediksi banyak pejabat yang memiliki dedikasi untuk mengisi jabatan yang kosong dimaksud. ”Jabatan itu kan berkarir, tentu saja generasi sudah mampu untuk mengisi jabatan yang kosong. Apalagi, kalau hanya setingkat kepala bidang (kabid) tidak perlu untuk dilakukan lelang jabatan,

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

hanya tinggal menunjuk saja. Maka tidak akan ada kesulitan,” ujarnya. Menurut Hosaini Adhim, dari hasil amatan yang dilakukan pihaknya masih ada beberapa OPD yang hingga saat ini dibiarkan kosong dari jabatan. Salah satunya, Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) yang masih dijabat Plt, ada juga Kabid Kepegawaian dinas Pendikan, dan masih banyak yang hingga saat ini masih kosong. ”Jadi, kami sangat aneh jika hingga saat ini masih dijabat Plt. Padahal, pegawai kami kira cukup banyak yang bisa menggantikan pejabat yang kosong itu,” ungkapnya. Menurut Hosaini pihaknya mengaku sangat aneh dengan masih belum terisinya jabatan yang kosong.

Pihaknya selalu mempertanyakan kekosongan itu kepada pihak terkait. ”Sangat aneh, Masak susah untuk mengisi jabatan yang kosong sih. Apalagi, stok pejabat saya kira tidak sulit. Pegawai di Sumenep cukup banyak. Untuk pihaknya meminta segera dilakukan pengisian,” tuturnya. Plt Sekda Sumenep R. Idris menjelaskan, pihaknya sudah melakukan invetarisasi kepada sejumlah pegawai yang layak untuk dipromosikan untuk menempati jabatan yang kosong. Hanya saja, pihaknya masih terus melakukan telaah secara mendalam, agar tidak salah pilih. ”Tahapan itu sudah kami lakukan untuk bisa mengisi jabatan yang kosong. Tapi, kan perlu dilakukan verifikasi secara mendalam,” katanya. (*)

Hosaini Adhim, Sekretaris Komisi I

PARLEMENTARIA

Dewan Sesalkan Lahan Pertanian Terus Menyusut

ahan pertanian produktif di Sumenep diprediksi mengalami penyusutan per tahunnya. Itu lantaran banyak lahan produktif yang sudah dialihfungsikan, salah satunya dijadikan lahan perumahan. Bayangkan, di sekitar kota hingga Kecamatan Batuan sudah banyak lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan yang dibangun oleh para developer (pengembang). Akibatnya, lahan produktif yang ada tidak bisa lagi dijadikan tempat bercocok tanam. Ketua komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam mengaku kecewa dengan menyusutnya lahan produktif pertanian yang ada di Sumenep. Sudah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan, dan itu bisa dilihat di sekitar kota kabupaten ujung timur pulau Madura ini. ”Bisa dicek, lahan yang dulu dijadikan bercocok tanam masyarakat, hari ini sudah berdiri kokoh perumahan komersil. Kami tidak paham mengapa petani rela menjual untuk

Nurus Salam, Ketua Komisi II kepentingan pengusaha,” katanya. Menurutnya, menyusutnya lahan pertanian produktif itu akibat dari instansi terkait yang tidak mampu melindungi lahan pertanian produktif. Seharusnya, lahan produktif itu boleh dialihfungsikan menjadi kegiatan lain, termasuk didirikan perumahan. ”Kami nilai pihak instansi terkait gagal melindungi lahan produktif petani untuk dipertahankan sebagai tempat bercocok tanam, bukan untuk perumahan atau lainnya,” ujarnya dengan nada sangat geram. Bayangkan, sambung dia, data yang diterima pihaknya lahan pertanian menyusut setiap tahunnya hingga 5 persen dari total luas lahan yang ada. Sehingga, apabila ini terjadi bertahun-tahun maka bisa dipastikan lahan pertanian akan habis. ”Angka 5 persen per tahunnya bukan sedikit, angka yang cukup banyak. Jadi, kami tegaskan sekali lagi jika instansi terkait tidak sukses dalam melindungi lahan produktif yang ada di daerah Sumenep ini,”

tuturnya. Dengan menyusutnya lahan tersebut, menurut politisi Gerindra ini, tentu saja akan berdampak pada swasembada pangan yang digalakkan oleh pemerintah. Jadi, bisa mengancam kepada kedaulatan pangan. ”Bagaimana kedaulatan pangan akan terwujud jika lahan pertanian setiap tahunnya mengalami penyusutan yang cukup signifikan hingga 5 persen. Sementara lahan pertanian itu merupakan sumber penghasil pangan,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya meminta instansi terkait untuk berupaya maksimal untuk bisa melindungi kedaulatan lahan produktif itu. Bahkan, pihaknya untuk segera membentuk perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan adanya perda itu diharapkan mampu mengendalkan alihfungsi lahan. ”dengan adanya perda itu maka bisa dipastikan tidak akan mudah untuk memberikan izin alihfungsi lahan kepada hal lain kecuali untuk pertanian,” tukasnya. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

Semua Puskesmas Harus Terakreditasi!

awancara dengan Roza Ardhi Kautzar mendesak semua pusat kesehatan m a s y a r a k a t (Puskesmas) yang ada di bawah naungan dinas kesehatan (dinkes) harus terakreditasi semua. Itu dilakukan agar akuntabilitas pelayanan publik dibidang kesehatan lebih terjamin, dan dipercaya oleh masyarakat. Tidak hanya itu, dengan terakreditasi itu maka dimungkinkan pelayanan akan lebih prima sesuai dengan standar pelayanan publik. ”Kami sangat menginginkan semua Puskesmas yang ada di kabupaten Sumenep ini terakreditasi semuanya. Sehingga, secara legal standing sudah bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, masalah akreditasi Puskesmas ini memang sudah termaktub dalam dalam peraturan menteri kesehatan nomor 75/2014. Dimana dalam peraturan itu, setiap puskesmas harus terakreditasi paling sedikit setiap tiga tahun sekali. Jadi, sangat penting masalah akreditasi ini,” kata

10 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

politisi Nasdem ini. Menurut politisi asal Sumenep ini, akreditasi itu sangat penting untuk peningkatan mutu pelayanan. Intinya, akreditasi itu untuk meningkatkan sistem manajemen mutu, dan sistem penyelenggaraan pelayanan. Tidak hanya itu, penerapan manajemen resiko juga menjadi perhatian dalam akreditasi itu. ”Makanya semua itu akan bermuara kepada Puskesmas yang profesional. Pelayananya akan semakin lebih baik dibandingkan sebelumnya, sesuai standart yang berlaku,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya meminta dinkes untuk pro aktif untuk meminta Puskesmas dilakukan akreditasi. Tidak boleh ada tebang, semua Puskesmas yang ada kudu sudah tuntas akreditasinya. “Semuanya harus sudah bisa diselesaikan dengan cepat, untuk pelayanan yang lebih baik. Sebab, dengan puskesmas yang terakreditasi maka akan memunculkan kesan pelayanan lebih terpercaya,” tuturnya. Kepala Dinkes Sumenep

Roza Ardhi K, Anggota Komisi IV A. Fatoni menjelaskan, pihaknya sudah berupaya memaksimalkan akreditasi semua Puskesmas. Namun, anggaran yang tersedia tidak mencukupi, sehingga masih banyak Puskesmas yang belum terakreditasi. ”Keterbatasan dana membuat 13 Puskesmas hingga saat ini belum bisa terakreditasi. Mayoritas yang belum itu berada di kepulauan, sementara sisanya di daratan,” katanya kepada Majalah Parlemen dalam keterangannya. Bayangkan, sambung dia, untuk bisa melakukan akreditasi pihaknya harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 50 juta per Puskesmas. Angka tersebut memang cukup besar untuk semua Puskesmas. ”Kami harap di tahun depan semua Puskesmas itu sudah bisa terakreditasi semuanya. Intinya, sudah lebih separo Puskesmas yang ada di Sumenep terakreditasi,” ungkapnya. (*)

PARLEMENTARIA

KETUA DPRD:

Maksimalkan Serapan Anggaran

Herman Dali K, Ketua DPRD

PRD Sumenep meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Itu lantaran masih ada beberapa OPD yang hingga saat ini penyerapan anggaran masih terbilang cukup rendah. Padahal, masa anggaran sudah hampir berakhir, yakni tingal sekitar empat bulan lagi, per 31 Desember 2017 mendatang. Sehingga, sudah selayaknnya serapan anggaran itu digenjot. Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menjelaskan, semua

OPD hendaknya menggenjot serapan APBD 2017. Pihaknya tidak menginginkan ada instansi yang rendah penyerapan hingga September ini, ”Sebab, informasi yang diterima pihaknya, serapan APBD per Agustus lalu baru 40 persen. Padahal, idealnya sudah harus mencapai 70 persen. Ini sangat mengecewakan. Ingat, masa anggaran 2017 ini sudah hampir berakhir,” kata politisi PKB ini. Rendahnya serapan APBD ini, sambung dia, tentunya akan berdampak kepada masyarakat. Apabila anggaran tidak segera terserap secara maksimal, maka kegiatan yang telah direncakan sejak awal masa

anggaran tidak bisa cepat dinikmati masyarakat. ”Objek kegiatan itu masyarakat. Namun, apabila program yang sudah dicanangkan tidak segera direalisasikan otomatis masyarakat pula lah yang menjadi korban. Ini harus menjadi perhatian dari masingmasing instansi,” ungkapnya. Herman Dali Kusuman mengungkapkan, utamanya serapan anggaran dibidang fisik diharapkan jangan terlalu mepet dengan akhir anggaran. Sebab, biasanya pekerjaannya akan kajar tayang, sehingga memengaruhi kualitas pekerjaan.”Jangan terbiasa bekerja dengan kejar tayang, sebab khawatir hasilnya nanti tidak akan memuaskan. Kami harap serapan anggaran ini akan lebih maksimal lagi,” tuturnya. Untuk itu, pihaknya meminta Sekda untuk mendesak OPD memaksimalkan serapan APBD 2017. Itu agar semua item kegiatan yang ada dalam anggaran sudah bisa dinikmati masyarakat secara cepat pula. ”Kami harap pemangku kebijakan di Sumenep ini memberikan warning kepada pihak terkait untuk menggenjot serapan APBD 2017. Supaya lebih maksimal lagi,” tuturnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aseta (BPKA) Sumenep Didik Untung Samsidi menjelaskan, sebenarnya untuk pekerjaan fisik sudah banyak yang dilakukan. Hanya saja, pihak rekanan tidak mengajukan termin. ”Ya, tidak terserap karena pengajuan termin tidak dilakukan. Pihaknya khawatir malah pengajuan termin nanti dilakukan serentak. Sehingga akan terjadi penumpukan. Kami yakin serapan anggaran akan maksimal,” katanya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

Penerbangan ke Kepulauan perlu disegerakan

encana adanya penerbangan ke kepulauan Sumenep melalui bandar udara (bandara) trunooyo langsung direspon anggota dewan M. Syukri. Syukri menilai penerbangan pesawat komersil ke kepulauan memang sudah sangat mendesak. Sebab, keberadaan pesawat sebagai alternatif transportasi memang sangat ditunggu oleh masyarakat kepulauan selama ini, apalagi keberadaanya bisa mempercepat mobilisasi gerak dari kepulauan menuju daratan kota Sumekar ini. ”Kami mendengar jika akan ada penerbangan dari Sumenep menuju pulau Sapeken. Kami sangat mengapresiasi itu, bahkan bisa dipastikan semua masyarakat kepulauan juga sangat bangga jika penerbangan itu direalisasikan dengan cepat. Sebab, sudah cukup lama warga menginginkan adanya transportasi udara sebagai alternatif angkutan bagi masyarakat kepulauan,

12 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

M. Syukri, Sekretaris Komisi III apalagi di musim cuaca ekstrem,” kata M. Syukri kepada majalah Parlemen beberapa waktu lalu. Menurut politisi PPP ini, penerbangan udara itu akan menjadi solusi transportasi yang selama ini sulit diatasi oleh pemkab. Mulai dari penumpukan penumpang di pelabuhan Kalianget, hingga masalah cuaca ekstrem yang selalu membuat warga kepulauan merasa terpinggirkan. “Masalah transportasi ke kepulauan sudah menjadi polemik panjang. Nah, dengan adanya transportasi udara ini diharapkan mampu untuk menjadi solusi transportasi bagi masyarakat kepulauan,” ujarnya. Kendati demikian, pihaknya mewarning masalah penerbangan ini harus menjadi atensi pemkab, jangan hanya sekadar wacana yang bisa membuat warga kepulauan bahagia. Melainkan harus direalisasikan dan jangan hanya dijadikan lip service semata. ”Apalagi landasan pacunya juga sudah siap menggunakan milik KEI. Kami warga kepulauan hanya

menunggu keseriusan pemkab dalam mengawal transportasi udara bagi masyarakat kepulauan ini,” tuturnya. Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam keteranganya menjelaskan, untuk penerbangan ke kepulauan menggunakan perintis diperkirakan akan dilakukan pada 2018 mendatang. Hanya saja, saat ini pihaknya masih mengurus izin penerbangan ke kementerian perhubungan (Kemenhub). ”Hanya tinggal menunggu izin dari kemenhub saja. Jadi, kami sangat optimis pada 2018 mendatang sudah ada rute Sumenep ke kepulauan Sapeken. Tinggal menunggu izin saja,” tuturnya. Menurutnya, pihaknya masih berupaya untuk bisa menuntaskan masalah penerbangan ke kepulauan ini. Sebab, pihaknya sudah mengurus masalah ini ke pusat. ”Kami berusaha untuk bisa menuntaskan masalah ini. Sebab, ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA

Dewan Bahas PAK Siang-Malam

Faisal Muhlis, Wakil Ketua DPRD

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep membahas Pembahasan Anggaran Keuangan (PAK) Angagran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 di masing-masing Komisi siang dan malam. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi pembangunan. Badan Musyawarah (Bamus) menjadwal Pembahasan PAK 2017 selama enam hari. Semua komisi berkomitmen agar pembahasan tersebut selesai tepat waktu. Setelah selesai di bahas, dewan melaksanakan Paripuna Selasa (26/9) malam. “Malam ini (kemarin malam, red) rapat peripurna berjalan dengan lancar. Patut disyukuri, karena mulai dari pembahasan hingga penyelarasan hasil pembahasan masing-masing komisi berjalan dengan lancar hingga pada agenda paripurna,” tutur Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis. Hasil paripurna antara legislatif

dan eksekutif diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Waktu evaluasi ini, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu membutuhkan waktu sedikitnya satu minggu untuk dikirim lagi ke Sumenep. “Kami berharap semuanya berjalan lancar hingga dikembalikan lagi ke Sumenep. Setelah sampai di Sumenep, pihaknya akan segera mengesahkan PAK APBD 2017 tersebut supaya anggaran di program-program PAK bisa langsung direalisasikan,” ungkapnya. pihaknya juga berharap agar hasil pembahasan PAK 2017 tidak banyak mendapatkan kesalahan sehingga perbaikan yang direkomendasikan oleh Gubenur tidak begitu signifikan. Meskipun pihaknya mengakui, jika memang ada sesuatu yang harus diubah, maka pihaknya akan langsung mengambil langkah untuk menindaklanjutinya dengan perbaikan. Faisal menyampaikan, agenda

pembahasan PAK 2017 berjalan dengan lancar walapun KomisiKomisi harus melaksanakan pembahasan tersebut pada siang hingga malam hari. Dewan rela berkorban hingga larut malam karena tidak ingin pembahasan tersebut molor sehingga berakibat pada agenda kedewanan lainnya. Sebab, lanjut Faisal, saat ini DPRD Sumenep memiliki tanggungjawab yang banyak, diantaranya adalah pembahasan APBD 2018 agar dilaksanakan tepat waktu. Pengalaman pahit pada tahun sebelumnya menjadi motivasi bagi dewan untuk bekerja maksimal. Pria asal Bluto ini sangat mengapreasiasi semangat anggota dewan di masing-masing komisi yang telah melakukan pembahasan dengan maksimal. “ Semuanya demi kepentingan pembangunan Sumenep, sebab jika PAK cepat selesai, maka realisasi program juga akan cepat dilaksanakan” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

Komisi IV Ajukan Syarat Pembangunan RS Kepulauan

omisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak main-main menyikapi rencana pembangunan rumah sakit (RS) kepulauan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Pembebasan lahan yang sudah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 diminta agar dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan masalah dikemudian hari. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Abrari bahkan mengajukan persyaratan atau kriteria pembebassan lahan yang direncanakan untuk bangunan RS kepulauan. Menurutnya, kriteria tersebut untuk menghindari munculnya masalah sehingga harapan masyarakat kepulauan memiliki RS segera terwujud. Kriteria tersebut diantaranya, status tanah harus jelas atau bersertifikat, kondisi tanah bisa langsung pakai atau tidak harus mengeruk dan lain sebagainya, kemudian di area yang tidak kekurangan air. Letak tanah mudah dijangkau atau di pinggir jalan, termasuk juga lokasi tanah bisa dijangkau dari tiga Kecamatan, yakni Kangayan, Arjasa dan Sapeken.

â&#x20AC;&#x153;Sebab paling tidak RS itu akan melayani tiga Kecamatan itu, sehingga harus bisa dijangkau tiga Kecamatan, utamanya dari Sapeken yang sudah beda pulau sehingga perlu dipertimbangkan pelabuhan,â&#x20AC;? terangnya. Pasalnya, lahan yang dibutuhkan bangunan RS kepulauan seluas dua hektar. Anggaran pembebasan itu mencapai Rp 4 miliar lebih. Oleh sebeb itu, Abrari mewanti-wanti ke Dinas Kesehatan agar pembebasan itu tidak menuai masalah. â&#x20AC;&#x153; Nanti kalau anggaran itu lebih dari dana yang sudah disediakan, bisa dikembalikan ke kas daerah (Kasda). Terpisah, Kepala Dinkes Sumenep Fatoni menjelaskan, anggaran Rp4 miliar lebih itu tidak hanya digunakan untuk pembebasan lahan tapi juga untuk biaya appraisal, pembuatan sertifikat dan kebutuhan lainnya. Pria berkecama itu melanjutkan, tim appraisal nantinya yang akan menentukan harga. Sehingga jika dalam realisasinya, harga dari appraisal tidak disepakati oleh pemilik, pilihannya bisa mencari lahan lain. (*)

Abrari, Wakil Ketua Komisi IV

14 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

PROGRAM PERIZINAN ONLINE DIOPTIMALKAN

legislatif Desak Eksekutif Jemput Bola

rogram perizinan online sejak dilaunching hingga sekarang sepi peminat. Masarakat tetap saja lebih banyak memilih mngurus izin secara manual meskipun pemerintah mempermudah melalui internet. Maslah tersebut dianggap menjadi problem sehingga butuh optimalisasi dari eksekutif untuk menarik masyarakat beralih menggunakan perizinan secara online. Trobosan dinas terkait untuk mewujudkan cita-cita Bupati dan Wakil Bupati Sumenep harus dilakukan. Sebab, perizinan online bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintah dalam perizinan. Namun faktanya, masyarakat lebih memilih secara manual meski urusannya lebih banyak memakan waktu. “Kenapa masyarakat lebih

memilih manual daripada izin online padahal pengurusan izin online lebih cepat dan praktis. Apakah karena sosialisasi lemah atau karena apa” tanya H Risnawi. Politisi asal kepulauan Raas ini meminta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep yang menangani program tersebut lebih maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab bisa saja, kata Risnawi, masyarakat tidak tahu bagaimana cara atau teknis mengurus izin online. “Dinas terkait harus pro aktif atau menjemput bola ke bawah agar masyarakat bisa mengurus izin secara online. Sehingga pada akhirnya hal tersebut tertular ke yang lain” tuturnya. Perbandingannya, jumlah pengurusan izin online sebanyak 30 persen sedangkan pengurusan izin secara manual sekitar 70 persen. Hal itu diakui oleh Kepala DPMPTSP

H. Risnawi, Anggota Komisi III Sumenep Abd Madjid. Bahwa sejauh ini masih didominasi oleh masyarakat yang mengurus langsung secara manual dibandingkan mengurus via online. “Tahun ini kami punya rencana untuk jemput bola. Rencana kami, antara bulan November akan menggunakan mobil keliling perizinan. Itu bagian dari kiat kami supaya perizinan online menjadi optimal. Fungsinya, kami mendekatkan diri kepada masyarakaat dan kami akan datang ke Kecamatan-Kecamatan, kami akan beri pelajaran langsung kepada masyarakat tentang perizinan online,” papar Madjid. Menurutnya, sosialisasi selama ini sudah seringkali dilakukan. Tetapi masalah jaringan masih menjadi kendala. sehingga masyarakat memilih datang langsung ke instansinya. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

JADI PINTU PERTUMBUHAN EKONOMI

Dewan Apresiasi Penerbangan Komersial

paya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mewujudkan komersialisasi Bandara Trunojoyo dengan pesawat Wings Air Lion Group, mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) setempat. Dengan diresmikannya penerbangan komersil di Bandara Trunojoyo menjadi era baru bagi masyarakat Sumenep. keberhasilan tersebut akan menjadi ‘pintu’ pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumenep, sebab kecepatan bagi pengusaha atau investor merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan untuk mengembangkan bisnisnya. “Kalau dulu, orang mau ke Sumenep harus melewati Bangkalan, Sampang, Pamekasan dengan jarak tempuh 4 sampai 5 jam, sekarang orang mau datang ke Sumenep cukup 35 menit. Tentu semua itu

16 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Dul Siam, Ketua Komisi III akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi” terang ketua Komisi III Dulsiam. Agenda penerbangan perdana sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Pemkab Sumenep. Bahkan dari pihak Kementrian Perhubungan akan hadir ke Sumenep dan beberapa instansi terkait akan menyaksikan penerbangan komersial tersebut. Dulsiam berharap, rute penerbangan terus berkembang hingga ke wilayah kepulauan. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan cepat berkembang. Sesuai dengan rencana Pemkab Sumenep, rute penerbangan yang dalam waktu dekat akan dilakukan ke Pagerungan. “Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi merata hingga ke wilayah kepulauan, tidak hanya berkembang di daratan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar” harapnya. Komersialisasi tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat

Sumenep. salah satu indikasinya, setiap hari penumpang mencapai 50 orang lebih. Apalagi pemerintah mewajibkan perjalanan dinas birokrasi Sumenep melalui jalur udara. Bupati Sumenep A Busyro Karim berharap agar semua pihak mendukung langkah maju terhadap penerbangan Bandara Trunojoyo. Sebab penerbangan komersialisasi itu menjadi momentum besar bagi Sumenep dalam hal apapun, baik dari pemerintahan, pengembangan, pembangunan dan lain sebagainya. “Ini langkah positif yang harus didukung semua pihak, makanya kami berharap dukungan semua elemen. Karena kami yakin bahwa anemo masyarakat terhadap penerbangan komersial ini sangat luar biasa, sehingga hal ini benarbenar berjalan dengan baik,” tuturnya mengharapkan. (*)

PARLEMENTARIA

Evaluasi Manajemen PT SumekaR

Suharinomo, Sekretaris Komisi II

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta PT Sumekar diminta melakukan evaluasi. Desakan tersebut berdasarkan keluahan masyarakat kepulauan atas pelayanan kapal yang dikelolanya. Diantara keluhan yang sampai pada legislatif masalah transparansi, pelayayan tiket, hingga pelayanan di atas kapal kepada penumpang. Atas masalah tersebut, menurut Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep Suharinomo, perlu ada perbaikan untuk mencegah hal-hal yang membuat dampak buruk kepada penumpang, terutaman pelayana di atas kapal. Menurut politisi PAN itu, pihaknya sudah memanggil manajemen PT Sumekar dan

mempertemukan dengan masyarakat kepulauan. Dalam kesempatan tersebut ada beberapa komitmen yang menjadi kesepakatan, diantaranya kru PT Sumekar dibuatkan seragam sebagai identitas sehingga bisa mengontrol dengan baik dan lain sebagainya. Disamping itu, perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu juga akan membuat kantor cabang. Yang tak kalah pentingnya adalah memilah antara penumpang dan barang di atas kapal. Komisi II berharap pelayanan PT Sumekar terus ditingkatkan sehingga masyarakat kepulauan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan kepada penumpang. Penumpang merasa nyaman ketika memanfaatkan jasa PT Sumekar.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Sumekar Rasul Junaidi berkomitmen akan selalu membenahi kelemahan di internal manajemennya. Karena pada prinsipnya, sejak awal perusahaan yang dipimpinya berupaya semaksimal mungkin agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun terkadang masih terjadi kelemahan. Ia menjelaskan soal keluhan masyarakat kepulauan atas peristiwa penumpang yang melebihi kapasitas. Kejadian seperti itu sering terjadi karena penumpang sudah terlanjur naik ke kapal. â&#x20AC;&#x153; Mau diturunkan sudah tidak memungkinkan. Ada hal-hal yang sulit untuk diantisipasi di lapangan, â&#x20AC;&#x153; terangnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

H. Masdawi, Anggota Komisi II

PENGAMBILALIHAN BLOK A DITARGET AKHIR BULAN

Pengelola Pasar Anom Jadi Harapan Baru

engelola baru pasar Anom blok A menjadi harapan baru untuk merubah pasar yang semrawut menjadi bersih dan tertata rapi. Sehingga bangunan yang baru saja diresmikan itu mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Semenjak diresmikan, blok A kurang diminati pedagang, sebagian besar kios dan toko tak ditempati. Salah satu yang menjadi pemicunya adalah kondisi pasar yang terlihat kumuh. Akibatnya, keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memiliki pasar semi modern belum sepenuhnya terwujud karena tidak berjalan maksimal. Saat ini, pasar tersebut

18 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

dikabarkan akan dikelola oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar melalui lembaga koperasinya. Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Sumenep itu diharapkan mampu mengelola pasar menjadi tempat berjualan yang dapat menarik minat masyarakat untuk berjualan sehingga bangunan blok A dapat dimanfaatkan dengan baik. “Harus ditata dengan sebaikbaiknya, jangan sampai setelah diambil alih kondisi pasar tidak tertata dengan rapi. Harus ada perubahan supaya keluhan-keluhan dari pedagang bisa tertangani dengan baik,” kata H Masdawi, anggota Komisi II DPRD Sumenep. Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BPRS Bakti Sumekar Sumenep Novi Sujatmiko tidak menampik

rencana pengelolaan pasar yang pernah terbakar itu. “Kalau soal serah terima antara Disperindag dengan BPRS, mudah-mudahan bisa terlaksana akhir bulan ini,” jelas Dirut BPRS Bakti Sumekar Sumenep Novi Sujatmiko. Selama ini, prestasi Novi selama memimpin BPRS dinilai cukup memuaskan. Dari sejumlah BUMD yang ada, BPRS adalah lembaga yang paling sehat. Keberhasilan itu diharapkan semua pihak tak terkecuali dari pihak legislatif, dapat terwujud pada pengelolaan pasar blok A, sehingga pasar tersebut dapat menarik masyarakat untuk menggunakan bangunan tersebut. (*)

PARLEMENTARIA

Kepulauan Butuh Fasilitas TPI

umenep sebagai kabupaten kepulauan memiliki potensi ikan yang luar biasa. Sejatinya, potensi tersebut didukung dengan fasilitas yang memadai yakni Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Namun sampai saat ini, TPI hanya tersedia di daratan. Sementara daerah kepulauan, mulai dari pulau Masalembu, Sepudi, Raas, Kangean, Sapeken tidak memiliki TPI. Padahal potensi ikan di wilayah tersebut sangat luar biasa. Mereka selama ini menjual hasil tangkapannya ke pengepul dengan harga yang berubahubah. Kondisi ini mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Masalah kemaritiman di wilayah kepulauan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebab diantara potensi daerah Sumenep yang dimiliki diantaranya adalah ikan, disamping pertanian dan wisata. “Keberadaan TPI di wilayah kepulauan menjadi keniscayaan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Meskipun pembangunan TPI tidak

mudah, tetapi upaya yang serius dari pemerintah daerah sangat diharapkan karena pengembangan potensi ikan di Sumenep sangat bisa membantu mensejahterakan masyarakat” ujar Iskandar. Luas laut Sumenep mencapai sekitar 5.000 kilometer persegi, mampu menghasilkan sekitar 46 ribu ton berbagai jenis ikan. Serta 9 dari 27 kecamatan berada di wilayah kepulauan, 170 desa diantaranya berada di wilayah pesisir. Potensi ikan di wilayah tersebut butuh fasilitas TPI. Bupati Sumenep A Busyro Karim mengakui akan hal itu. Sumenep sampai saat ini baru memiliki satu TPI yang ada di Kecamatan Pasongsongan. Menurutnya, kepulauan memang butuh TPI tapi hal tersebut butuh proses. “Memang sudah ada yang mengajukan pembangunan TPI, tapi masih menunggu karena itu dilakukan secara bertahap. Di kepulauan memang butuh TPI, karena normalnya di kepulauan memang seharusnya ada TPI nya. Tapi sejauh ini TPI masih berkutat di Kecamatan Pasongsongan,” terangnya. (*) H. Iskandar, Anggota Komisi II

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Kunjungi Pasar Anom Pasar Anom yang terletak di Jl. Tronojoyo Kolor Sumenep adalah tempat dimana warga Sumenep mencari nafkah. Melalui pasar ini, semua warga punya segudang mimpi untuk bisa bertahan dari hiruk pikuk kerasnya hidup. Bahkan mereka mampu menjadikan anaknya menjadi sarjana, politisi, polisi hingga dokter. Untuk itulah, jajaran Komisi II DPRD Sumenep meninjau langsung pasar yang beberapa tahun terakhir ini telah diperbaiki. Komisi II ingin tahu bagaimana aspirasi mereka. Foto oleh Misbah SS_Mifada.

20 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Lensa

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

Perhatikan Kualitas Proyek Pembangunan Jalan

A. Zainurrahman, Anggota Komisi III

ealisasi proyek pembangunan jalan atau pengaspalan di sejumlah titik tahun ini mendapat perhatian dari Bupati Sumenep A Busyro Karim. Kualitas pekerjaan peningkatan jalan di wilayah kepulauan dinilai cukup memperihatinkan. Masalah tersebut langsung mendapat respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Intansi terkait diminta agar tidak hanya memperhatikan serapan anggaran atau pekerjaan tepat waktu. Jauh lebih penting adalah memperhatikan kualitas pekerjaan. Pengawasan yang maksimal diharapkan dilakukan di daratan terlebih di kepulauan agar hasil pekerjaannya lebih berkualitas. ”Kami berharap masalah kualitas

22 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

pekerjaan proyek benar-benar diperhatikan. Masalah ketepatan waktu dari pekerjaan itu penting, tapi tak kalah pentingnya juga masalah kualitas” tutur Achmad Zainurrahman, Anggota Komisi III. Politisi demokrat itu juga berharap agar masyarakat ikut andil mengawasi proses pekerjaan proyek yang berlangsung. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui rekanan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Menurut kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi, pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan fisik di wilayah kepulauan maupun daratan telah dilakukan karena sudah menjadi kewajiban. Tetapi tetap saja ada kualitas pekerjaan

yang tidak sesuai dengan harapan. Hal itu disebabkan mentalitas dari pelaksana. Bagi rekanan yang demikian, Edy mengatakan tidak akan memberikan pekerjaan lagi. Disamping itu, kontraktor juga harus bertanggungjawab jika pekerjaan rusak sebelum masa pemeliharaan habis. “Jika proyek dengan anggaran di atas Rp200 juta, maka masa pemeliharaannya sampai satu tahun dan kontraktor harus bertanggung jawab jika ada pekerjaan yang rusak sebelum habis masa pemeliharaannya. Sementara kalau proyek di bawah Rp200 juta masa, pemeliharaanya adalah 6 bulan. Kalau rusak sebelum habis masa pemeliharaan itu, maka rekanan juga wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki, “terangnya. (*)

PARLEMENTARIA

SDM Pengelola BUMDes Jadi Kendala?

asalah yang menjadi kendala pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Akibatnya, keberadaan lembaga yang diharapkan mampu mendorong perekonomian rakyat itu sampai kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Diantara desa yang sudah memiliki BUMDes terlihat jalan ditempat. Geliat perkembangan BUMDes di bumi Sumekar belum ada tanda-tanda yang menjanjikan. Sehingga keberadaannya hanya sebagai pelengkap saja. “BUMDes ini menjadi harapan bersama untuk menjembatani masyarakat untuk mengembangkan usaha sehingga pada akhirnya memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Namun

Hj. Zulfa, Anggota Komisi I vitalitas BUMDes belum dimanfaatkan dengan baik” Terang Zulfa, anggota Komisi I DPRD Sumenep. Pihaknya berharap, pemerintah melakukan kegiatan peningkatan SDM pengurus BUMDes. Sebab tidak mungkin sebuah organisasi akan maju manakala tidak didukung dengan pengalaman dan kemampuan yang mamadai. “Sebenarnya, masyarakat atau pemuda yang potensial di desa banyak. Karena sekarang sudah banyak sarjana di Desa. Kalau mau ideal, pemerintah desa memanfaatkan para sarjana yang ada untuk mengembangkan potensi desa” sarannya. Sementara itu, berdasarkan ifnormasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni, desa yang memiliki BUMDes baru mencapai 160 atau separuh dari

330 desa yang ada se Kabupaten Sumenep. Kendati demikian, eksistensi BUMDes sebagian besar belum memiliki program yang terencana dengan matang karena hanya sebatas administrasi. Pihaknya juga menyadari lemahnya SDM yang ada dalam struktur BUMDes itu sendiri sehingga butuh sentuhan berupa pelatihan, bimbingan untuk mengelola Dana Desa (DD) melalui badan usaha tersebut. “BUMDes itu memang sangat penting, karena pihak desa bisa mengelola DD nya melalui badan usaha itu. Jika nanti semua desa sudah membentuk BUMDes, kami berencana untuk studi banding ke daerah lain yang sukses mengelola BUMDes nya. Sebab di bawah memang harus ada pembenahan di SDM,” terangnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

Porsi Anggaran Pemberdayaan Perlu Ditingkatkan

ntuk melakukan pemberdayaan, saat ini bisa dilakukan melalui Dana Desa (DD). Setiap tahun, dana yang dikucurkan pemerintah pusat terus meningkat untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Pada tahun anggaran 2017, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai Rp394 miliar lebih, dengan rincian DD Rp271 miliar dan ADD Rp123 miliar.DD 2017 naik Rp59 miliar dibandingkan tahun 2016 sebesar 212. Besaran anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dimaksudkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat idealnya mengalami perubahan dan peningkatan. Joni Tunaidy, Anggota Komisi I DPRD Sumenep mengatakan, anggaran

24 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Joni Tunaidy, Anggota Komisi I yang digelontorkan pemerintah harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan. Porsi anggaran melalui DD di tingkat desa harus ditingkatkan. Disamping itu, program tersebut kata Joni harus terencana secara matang, bukan asal program pemberdayaan namun harus disesuaikan dengan potensi yang ada sehingga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomia masyarakat. “Selama ini pemerintah desa sudah memberikan ruang bagi program pemberdayaan namun porsinya masih sangat minim, sehingga kami berharap program pembedayaan lebih ditingkatkan tanpa mengesampingkan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan lainnya,” ujar Joni.

Menurut Politisi Demokrat ini, banyak yang bisa dilakukan pemerintah desa melalui DD untuk mengembangkan potensi yang ada. Sebab setiap desa memiliki potensi yang berbeda. Ia mencotohkan potensi kelapa yang ada di wilayah timur daya kota Sumenep. “Selama ini, kelapa hanya dijual gelondongan. Tidak ada yang mengelola potensi tersebut dengan maksimal padahal kelapa, mulai dari lidi, batok hingga pohon kelapa sendiri bisa dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis” paparnya mencontohkan. Begitu juga dengan wilayah lain seperti di kepulauan. Semua itu sangat mungkin dikelola oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga semuanya terlibat. “Apalagi sekarang banyak sarjana di desa yang memiliki pemikiran berilian. Mereka harus dimanfaatkan agar desa bisa maju” pungkasnya. (*)

PARLEMENTARIA

Banyak Keluarga Miskin Luput Dari Bantuan Sosial

Nayatullah, Anggota Komisi IV

unculnya sejumlah pemberitaan tentang keluarga miskin yang luput dari bantuan perlindungan sosial mendapat tanggapan serius dari sejumlah pihak, tak terkecuali Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Keluarga miskin yang tersebar di bumi Sumekar masih cukup memperihatinkan. Yang paling parah, ketika mereka tidak tersentuh program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kartua Indoesia Sehat (KIS) dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Seperti yang terjadi di Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek, pasangan suami istri Jumo (30) dan Alimah (41) dengan beban seorang anak dan ibunya yang sudah tua dan rabun, Sutabar (100) dan Jutiye (80). Hal serupa juga dialami tetangganya, Ummi, Hamid, dan Murtati.

Rumah Sutabar, seorang kakek berusia 100 tahun yang tinggal sebatangkara. Keluarga miskin ini sempat rame di media sosial. Mereka semua tinggal di gubuk gedek yang sudah lusuh, sehingga butuh mendapatkan perhatian serius dari pemerintah melalui program yang sudah ada. Nayat sebagai wakil rakyat merasa sangat terharu melihat kondisi keluarga miskin seperti yang ada di Taman Sare. Menurutnya, keberadaan keluarga miskin diyakini tidak hanya ada di timur daya tapi di daerah lain termasuk kepulauan banyak yang mengalami nasib yang sama. “Kami berharap kepada Dinas Sosial agar memperhatikan nasib mereka dengan memasukkan dalam program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya masukkan pada program RTLH agar rumahnya menjadi layak” harap Nayatullah bin Superrang, anggota Komisi IV DPRD Sumenep. Menurutnya, anggaran program RTLH sebaiknya ditambah. Paling tidak, masalah kemiskinan harus menjadi skala prioritas pemerintah,

sebab jumlah keluarga miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak masih cukup banyak. “Memang perlu disadari bahwa Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara keseluruhan tetapi setidaknya pemerintah mempriorotaskan masalah tersebut” imbuhnya. Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Akhmad Aminullah menyarankan agar keluarga miskin yang tidak dapat RTLH agar diajukan ke instansinya. Mantan Kepala Bappeda itu berjanji akan mengupayakan keluarga miskin yang benar-benar layak akan dimasukkan dalam program perlindungan sosial seperti RTLH. Minul, sapaan akrab Akhmad Aminullah, menambahkan bahwa untuk pendataan PKH dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh TNP2K. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

Perbaiki Pendidikan Kita

ejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Sumenep butuh perhatian bersama, terutama dari pemangku kebijakan. Sebab hingga kini masih banyak yang harus ditangani secara serius untuk memperbaikinya. Diantara sekian persoalan pendidikan yang harus diperhatikan adalah masalah kekosongan Kepala Sekolah (Kasek) pada Sekolah Dasar (SD). Masalah ini sudah berlangsung lama sehingga banyak sekolah yang tanpa Kasek tapi hanya di isi dengan Plt. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep H Masâ&#x20AC;&#x2122;ud Ali menjelaskan, Kasek sebagai pemimpin di sebuah lembaga pendidikan memiliki peran dan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan pendidikan. Sementara untuk memperbaiki kualitas pendidikan, salah satunya adalah menata manajemen dan sistem pendidikan itu sendiri. Jika sekolah tidak memiliki Kasek definitif sangat sulit untuk sampai pada konteks tersebut. Oleh karena itu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, sejumlah sekolah yang tidak memiliki Kasek definitif harus menjadi perhatian khusus agar segera di isi. Karena pejabat Plt tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengambil keputusan terkait langkah-langkah strategis untuk kemajuan pendidikan. Disamping itu, masalah lain adalah kerajinan guru terutama

26 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

diwilayah kepulauan. pihaknya juga berharap kepada instansi terkait untuk selalu mengawasi secara ketat terhadap sejumlah tenaga pendidik terutama daerah kepulauan. Menurutnya, diantara penghambat pertumbuhan pendidikan juga dari guru yang tidak profesional dan nakal. â&#x20AC;&#x153;Masalah kekosongan Kasek dan guru yang sering tidak masuk ke sekolah harus menjadi perhatian yang serius. Sebab meskipun pemerintah mengucurkan dana yang besar seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahun ke sekolah untuk perbaiki sarana dan prasarana, tetapi gurunya tidak maksimal mengajar maka tidak akan maksimal pula perkembangan pendidikan kita. Ayo perbaiki pendidikan kita ini secara bersama-sama,â&#x20AC;?terangnya. (*)

H. Masâ&#x20AC;&#x2122;ud Ali, Anggota Komisi IV

PARLEMENTARIA

FRAKSI PAN:

Pemda Jangan Terlalu Tergantung Pemerintah Pusat

etelah mencermati Draf Perubahan APBD 2017 dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan beberapa catatan agar diperhatikan oleh pemerintah daerah. Salah satunya soal ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat. Menurut Fraksi PAN, ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Daerah kehilangan keleluasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap daerah. “Oleh karena itu, Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar melakukan pemetaan potensi-potensi pajak dan retribusi daerah secara teliti dan strategis sehingga berkontribusi lebih maksimal bagi pembangunan daerah yang selama ini belum tergarap,” kata Ketua Fraksi PAN, Hosaini Adhim Besarnya PAD, lanjutnya, satu daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah tersebut dalam membangun daerahnya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Dengan mengidentifikasikan kontribusi tiap komponen dari PAD, maka pemerintah kabupatan Sumenep dapat mengelola dan mengambil penekanan kebijakan komponen pendapatan apa saja yang perlu menjadi perhatian dan komponen pendapatan apa yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara dalam hemat PAN,

Hosaini Adhim, Ketua Fraksi PAN dalam kaitannya dengan belanja daerah, terdapat dua aspek yang secara konseptual berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat, yaitu kebijakan belanja dan manajemen belanja. Kebijakan belanja terkait dengan penentuan apa yang akan dilakukan yang berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran atau belanja. Sedangkan manajemen belanja terkait dengan bagaimana melaksanakan anggaran untuk membiayai aktivitas secara ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah ditentukan pada tahap perencanaan anggaran. Sedang maanajemen belanja daerah dilakukan pada tahap implementasi anggaran. Pada dasarnya manajemen belanja akan menyesuaikan kebijakan

belanja yang diambil pemerintah daerah. “Oleh karena itu, dalam implementasi atau melaksanakan (perubahan) APBD yang akan ditetapkan nanti, Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan hendaknya manajemen belanja daerah harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Sumenep agar optimalisasi manajemen keuangan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan anggaran (kebijakan belanja),” paparnya Hal ini penting, kata Hosanini mengingat belanja daerah memiliki karakteristik mudah membelanjakannya, sulit menghematnya, dan mudah menyelewengkannya. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

PARLEMENTARIA

FRAKSI PKB:

Tanggaplah Pada Bencana, Jalan Rusak dan Kekeringan

Abrori, Anggota Komisi I

eringkali, kemerdekaan Republik Indoesia terjebak pada nalar formal, dan hanya ramai dengan beragam lomba. Sementara esensi dari kemerdekaan itu sendiri menjadi terlupakan. Berkenaan dengan kondisi cuaca yang kurang menentu, pemerintah diminta untuk tanggap bencana. Sebab memasuki pergantian musim, kesigapan terhadap bencana sangat diperlukan. Pasalnya bencana alam tidak bisa ditaksir kapan akan terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep diharapkan mampu tanggap darurat, baik dalam hal peyediaan dana dan tenaga dalam rangka mengantisipasi Penanggulangan Bencana Alam seperti halnya Jembatan putus, Tanah Longsor, banjir, dll. Hal itu disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa saat memberikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

28 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Daerah (APBD) 2017 di Graha DPRD. “Sebab jika tak sigap, maka bencana akan memakan korban. Oleh karena itu, pemerintah harus sedia payung sebelum hujan, bukan sedia payung pada saat hujan,” ucap Abrori, Sekretaria Fraksi PKB Selain tanggap bencana, Fraksi PKB juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memaksimalkan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap jalan. Sehingga akses Kabupaten yang kondisinya berlubang atau rusak dapat segera diperbaiki. Sementara pada sisi pendapatan, Fraksi PKB berharap agar antara besarnya APBD berimbang. Artinya, dalam rangka meningkatan Pendapatan Asli Daerah, harus mengimbangi kreatifitas penggunaan belanja. “Fraksi kami senantiasa mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Dinas yang berkompeten, untuk selalu menggali dan mengembangkan sumber pendapatan yang masuk dalam kategori ekstensifikasi, salah satu contohnya adalah mengembangkan destinasi wisata, misalnya Gili Labak, Lombang, Salopeng dan lain sebagainya,” tuturnya Hal ini sangat bersesuaian dengan

visi dan misi pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan yang pada akhirnya secara otamatis akan membuka lapangan pekerjaan baru. Tidak hanya pada sisi pendapatan, Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap petani. Menurut partai besutan Muhaimin Iskandar itu, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM petani dan juga hasil pertanian, sangat penting kiranya, dan mungkin sudah saatnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan lembagalembaga peneliti atau universitas agar nanti bisa menempatkan tenaga peneliti atau penyuluh pertanian di masing-masing desa. “Sehingga pertanian kita semakin berkualitas,” tegas Abrori. Pada waktu bersamaan, Fraksi PKB juga memberikan warning kepada pemerintah terkait dampak kekeringan pada musim kemarau ini. Kata Abrori, Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa tanggap untuk menanggulanginya, baik kebutuhan air bersih maupun kebutuhan air minum, dimana saat ini ada banyak daerah terindikasi mengalami bencana kekeringan. (*)

LEGISLATOR

DRS. EC. IWAN BUDIHARTO, MH

Berjuang dan Mengabdi

emang, hidup itu adalah perjuangan. Tak ada sesuatu yang bisa diraih tanpa perjuangan. Kerja keras yang sungguh-sungguh dilandasi dengan keteguhan hati, tentu bisa diyakini akan membuahkan hasil yang baik. Sikap hidup seperti inilah yang melandasi perjalanan hidup Drs Ec Iwan Budiharto MH, politisi kawakan Partai Golkar yang kini mewakili rakyat di DPRD Sumenep. Bertubuh gagah dan caranya berbicara menandakan sosok yang tegas. Dengan penuh perjuangan, ia mengaku harus menunjukkan kemampuan dan kepercayaan diri, jika dirinya mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Walaupun ia menyadarinya

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

LEGISLATOR

bahwa perjuangan itu takkan pernah berhenti, sebab sebagai anggota DPRD itu, perjuangan lebih besar dari sekadar menahkodai sebuah partai politik. katanya, seseorang itu dituntut untuk menyuarakan aspirasi dari daerah pemilihannya, tapi juga aspirasi seluruh rakyat Sumenep. Menurutnya pria kelahiran Sumenep, 14 Mei 1966 tersebut terjun ke dunia politik, juga merupakan suatu perjuangan. Sebab kata Aristoteles, tokoh filsafat empirisme, kita adalah makhluk politik. Sebab setiap hari kita sebenarnya berpolitik. Oleh karena itu, orang perlu berpolitik jika hendak membangun negara. Pula mendakwakan kebaikan melalui negara. Sebab negara tanpa agama akan buta, agama tanpa negara juga pincang. Maka diawali dengan dengan mencari kekuasaan, setelah berkuasa baru bisa merubah keadaan. Tentunya perubahan yang positif. Karena politik itu bukan menadapatkan kekuasaan, tetapi mengatur kekuasaan. Tanpa berpolitik perjuangan akan Iwan dalam salah satu rapat paripurna.

30 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

percuma. Karena dalam berpolitik, apapun masalahnya, seberapapun keterbatasannya, kapanpun masanya kalau kita yakin dan dilandasi dengan kesungguhan niat, pasti kita bisa mengatasinya. “Karena politik itu perjuangan,” ujar pria yang akrab disapa Iwan tersebut. Bagi Iwan, apa yang ditegaskannya bukanlah sekadar slogan atau janji manis semata. Namun lebih memperlihatkan sebuah semangat dan optimisme hidup dalam menghadapi kondisi bangsa yang selalu berubah. Maka tak terlalu berlebihan bilamana orang bisa memantapkan diri terjun ke dunia politik praktis. “Tentu bukan hanya mengejar prestise, tetapi untuk berjuang dan mengabdi kepada rakyat. itulah demokrasi yang seutuhnya. Perubahan arah angin politik terus ia ikuti. Menjelang pemilu 2014 kemarin, ia berangkat dari partai kebanggaannya, Golkar. Rupanya kepiawaiannya menggalang massa membuat dirinya melenggang mulus masuk gedung DPRD Sumenep daerah pemilihan 1. Pada saat KPU menetapkan dirinya menjadi anggota DPRD, bapak tiga anak tersebut pun

merasa sangat takut. Sebab rakyat telah mengamanahkan tanggung jawab yang besar kepadanya. “Bagi saya politik kan perjuangan, sehingga rasa khawatir dan takut pasti ada. Sebab saya takut tak bisa menjaga amanah rakyat. Wakil rakyat harus benar-benar melayani, bukan malah menjadi tuan. Sebab demokrasi itu mengajarkan kita bagaimana menjadi pelayan yang baik bagi rakyat,” jelasnya. Ia pun berjanji akan menjadikan rakyat sebagai tuan, bahkan beberapa masalah yang melilit Sumenep kita selesaikan segera, sehingga rakyat benar-benar berdaulat di negerinya sendiri. “Mari kita kawal DPRD periode selanjutnya agar berpihak kepada rakyat kecil. Jangan biarkan APBD tidak pro pada rakyat,” tegas pria berumur 48 tahun tersebut.

Pandai Bergaul

Selain sebagai politisi yang tegas, Iwan masuk ke gedung DPRD karena dirinya memang teruji, tidak hanya pengalamannya sebagai menahkodai Partai Golkar, tetapi tak terlepas dari luasnya pergaulannya dengan masyarakat hingga ke desa. Ia tidak hanya pandai bergaul dengan

LEGISLATOR

orang-orang elit, namun juga pandai bergaul dengan orang-orang di setiap desa. Ia mengenal karakter , masalah dan keinginan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini ia bangun sejak dirinya aktif di partai Golkar, yang akhirnya menjadi salah satu modal besar dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Sumenep. Disamping pandai bergaul dan dekat dengan masyarakat, ia juga memiliki sifat sosial yang tinggi dan dermawan, terutama menengah ke bawah. Ia pandai merawat dukungan, tidak hanya turun ke bawah saat berjuang namun juga setelah meraih kekuasaan, ia tiada lelah menyambung rasa. Sifat inilah yang membuatnya tetap bertahan di tengah situasi sesulit apapun sampai saat ini dan terlihat berpengaruh ( power full ) di dunia politik. “Turun dan sambung rasa ke bawah memang hobi saya. Baik sebelum jadi dewan ataupun setelah berada di gedung dewan,” akunya.

Delinkuensi Wakil Rakyat

Sementara saat perbincangan itu mengarah pada banyaknya wakil rakyat yang tersandung kasus hukum, Iwan mengungkapkan bahwa hal demikian sudah tak terbantahkan. Bahkan menjadi rahasia umum di negeri ini. Maraknya

wakil rakyat yang terlibat aksi korupsi memang pantas mengelus dada, karena telah memiriskan hati rakyat sekaligus sebagai pemberi amanah kepada mareka. Ketika kebenaran menunjukkan kekuatannya, siapapun tak memiliki kesempatan berdalih dan apologi. “Akibat itu semua, apatisme rakyat terhadap lembaga ini pun sedikit demi sedikit mulai mengalami eskalasi penurunan yang tajam. Bahkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Wakil Rakyat sungguh rendah. Korupsi yang dianggap sebagai delinkuensi atau tingkah laku yang menyalahi secara norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat justru inheren dengan lembaga DPR,” jelas Iwan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Menurutnya, ada sisi pedangkalan pemahaman para wakil rakyat terhadap esensi politik, partai politik, parlemen dan hakikat keterlibatan mareka sebagai representasi rakyat dalam kehidupan politik. Politik didistorsikan secara konkret sekedar sebagai kekuasaan sehingga perdebatan dan diskursus tentang nurani, moralitas, etika dan keberpihakan mareka kepada rakyat yang mareka wakili tak ada lagi dalam kamus para wakil rakyat. Lembaga ini cenderung dipraktekkan sebagai

Iwan dalam salah satu kesempatan saat menyerahkan laporan kepaada Ketua DPRD

tempat mengambil ketimbang untuk mengabdi bagi rakyat dan Ibu pertiwi. Sehingga lanjut Iwan, upaya demi upaya memang harus dilakukan dalam menciptakan wakil rakyat yang berkualitas dan mumpuni sebagai aspirator rakyat dan legislator yang berpihak kepada rakyat. “Sehingga stigma korupsi sebagai bagian delinkuensi atau kejahatan yang melekat dalam pikiran dan nurani rakyat akan terhapus. Dan kewibawaan DPR sebagai lembaga terhormat makin berwibawa dan terhormat,” terangnya. Termasuk, Iwan juga mengungkapkan bahwa masyarakat sebagai penguasa negeri ini dan pemberi suara pada bilik suara sudah saatnya cerdas dalam memilih wakil rakyat di DPR. “Saatnya kita memberikan hukuman kepada Wakil rakyat yang korup dan penggiat aksi purba korupsi yang memiskinkan kita sebagai wakil mareka. Saatnya kita cerdas dalam memilih. Jangan mudah tertipu oleh janji-janji manis dan politik uang. Sebab rakyat harus jadi tuan, bukan pelayan. Pilih mereka yang bersedia mengabdi untuk rakyat ,” ajaknya. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

SOSOK

BERKARYA LEWAT

a bernama lengkap Ummul Khair. Lahir di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batangbatang. Sebagai gadis desa, dara kelahiran Sumenep 1995 ini bukanlah apa-apa. Ia lugu dan pemalu. Namun berkat keinginan yang bebal, tekad yang kuat, ternyata dalam dirinya tersimpan sejuta potensi. Buktinya, ia mempersembahkan sebuah prestasi yang membanggakan. Keluarganya pun meneteskan air mata rasa bangga untuknya. Iya, tepat pada 2011 lalu adalah hari dimana Ummul mampu membangun mental yang selama ini mengurung dirinya dari khalayak. Pada tahun itu di sekolahnya— MA Annuqayah 1 Putri—ia mulai mengumpulkan pundi-pundi prestasi dengan merebut juara III lomba baca puisi pada Class Meeting MA 1 Annuqayah Putri dan Juara I Lomba Baca Puisi berbahasa Inggris,

32 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

SASTRA English Competition Arena, No Gain Without Pain, English Club. Sejak itulah, Ummul memberanikan diri untuk memasuki dunia kepenulisan, hidupnya berada dalam lingkaran sastra. Ia mengaku bahwa sejak berada di MA Annuqayah, ia mulai mencintai dunia sastra. Mulai dari puisi hingga pertunjukan teater—pernah menjadi Ketua Sanggar Teater Sareyang MA 1 Annuqayah Putri Guluk-guluk Sumenep. Wahasil, selain berhasil menerbitkan buku antologi, karya cerpennya juga banyak dimuat di media cetak seperti Radar Madura, Jawa Pos, Buletin Jejak, Buletin AlFikr, dan sebagainya. Proses kreatif Ummul dalam dunia sastra semakin bergulir hingga akhir masa MA. “Ini adalah proses yang menyenangkan, banyak tantangan dan aku suka.” Katanya. Tahun 2013 ia harus hijrah ke Kota Apel untuk melanjutkan pendidikannya menempuh S-1 di Universitas Islam

Malang (UNISMA). Di Malang, dara Sumenep ini mulai stagnan dalam dunia kepenulisan. Ia mengaku; “Ada yang berubah entah kenapa.” Sejak itu, peraih Miss ESA 2014 English Students Association, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang ini akhirnya memilih jeda dalam dunia kepenulisan. My Father, is My Hero Melintasi nusantara, mengarungi lautan, merasuk dalam semak belukar, tersesat dalam belantara, hingga berhenti sejenak saat kaki mulai berat untuk melangkah. Namun kemudian kembali melangkah, mengumpulkan buih demi buih yang berderai agar kembali menyatu dalam jiwa. Dengan motivasi dan semangat membaja itulah bekal itu kembali ada, kaki itu melangkah lagi demi menantang realita yang terhampar. Dari sana lah, Ummul semakin

Aku suka mencoba hal-hal baru. Nice to try it all, berkarya, apapun karyanya seperi sudah menjadi fitrah manusia bagiku. Semifinalis Muda Sabudarta Indonesia

Ummul Khair

sadar bahwa jalan yang akan dihadapi semakin terjal. Dalam menghadapi lika-liku hidup yang kadang membuat kita memandang jalan sebagai sebuah kebuntuan itu, ia hadapi dengan semangat dan rasa syukur yang tinggi. Ya, Finalis Duta Bahasa Jawa Timur 2014 ini mengaku beruntung dan sangat bersyukur memiliki keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung penuh pilihannya. “Terutama Abah, beliau adalah inspirasi terbesar dalam hidupku. Beliau-lah yang selalu mengatakan do your best Ummul.” Maka di masa kesulitannya, ia selalu mengingat pesan abahnya untuk terus melakukan yang terbaik dalam pendidikan. “Abah tu gitu, beliau selalu pengen Ummul nasibnya jauh lebih baik. Makanya Ummul dikuliahkan sampai Malang, di kampung teman sebaya sudah pada nikah. Itulah yang kadang bikin haru. Thanks, Abah.” Cerita Ummul, matanya berkaca-kaca. Satu hal yang menarik dari Ummul Khair adalah; selalu berfikir positif dan menyukai hal-hal baru. Tantangan demi tantangan selalu ia jadikan kawan. Diakuinya bahwa hal baru selalu membuka kemungkinan baru. Jeda dalam kepenulisan bukan berarti berhenti berkarya, sebab di

kampus ia sebenarnya masih berkutat daam kepenulisan karena menjadi Pimpinan redaksi LPM Fenomena. Selain itu di UNISMA ia kembali menguji dirinya sendiri dengan menyibukkan masa kemahasiswaannya dalam area organisasi kampus dan komunitaskomunitas. Ia tidak ingin masa mudanya habis hanya dengan mata kuliah-pulang-mata kuliah-pulang. “Monotone sekali, aku nggak suka” katanya. Kini ia telah menyelesaikan S-1nya di UNISMA dan ia semakin produktif dalam berkarya. Akhir-akhir ini ia sedang mencoba ikut merawat sastra—pembacaan puisi—lewat suaranya dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram dan youtube. “Biar kekinian, aku pikir kita perlu untuk terus mengimbangi perkembangan dunia. Hari ini kan digital, nah aku mau eksplore itu.” Katanya dengan semangat. Di media sosial, Ummul membuat sebuah karya video puisi. Ia membacakan karya-karya penyair muda kenalannya dari berbagai kota. Kemudian ia upload ke channel youtube dan akun instagramnya. Ketika ditanya, tujuannya sederhana saja, bahwa ia ingin berbagi hal positif dengan berkarya. Ia ingin mengubah stigma kebanyakan orang

tentang efek negatif media sosial. Bahwa menurutnya media sosial adalah tentang bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkannya. Finalis Muda Sabudharta Indonesia 2017 ini juga sedang menyiapkan project media sosial bersama temantemannya di Malang. Salah satunya adalah mengeksplore tempat-tempat wisata melalui sastra, musik dan visual. “Aku suka mencoba hal-hal baru. Nice to try it all, berkarya, apapun karyanya seperti sudah menjadi fitrah manusia bagiku. Hehehe,” sambungnya. Nah, hal yang bisa kita teladani darinya adalah tekad berkaryanya dan memberi kontribusi kepada sekitar. Juga bahwa sebuah proses harus dinikmati dan disyukuri, termasuk proses dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ummul adalah salah satu contoh anak muda yang memanfaatkan masanya dengan baik, seperti para pendahulu yang membangun bangsa ini. Kini, Ummul bukan sekadar diri, tetapi (sebuah) pribadi. Prestasi yang ia torehkan dalam bidang sastra ibarat emas permata. Kilauaunnya mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya, maka tak jarang jika emas permata itu menjadi rebutan. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

ARTIKEL

Refleksi Hari Aksara

MEMBUDAYAKAN MEMBACA Oleh: HF. Maskuri*

Secara nasional jumlah buta aksara sungguh miris. Berdasarkan data Kemendikbud, buta aksara masih mencapai 5.984.075 jiwa. Memang, angka tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah buta aksara pada 2010 yang mencapai 7.752.627 jiwa. Khusus untuk Sumenep, sampai saat ini masih terbilang tinggi, nomor dua setelah Jember yang masih memegang rekor angka buta aksara tertinggi dengan jumlah 167.118 jiwa. Kemudian disusul Sumenep yang tersisa 43 persen atau sekitar 57.850 orang dari 134.540 penyandang buta aksara di Sumenep.

antas mengelus dada, sebab Kabupaten yang kita banggakan belum bisa beranjak dari pilu buta aksara. Kenapa bisa seperti ini? Selain pengentasan buta aksara yang belum membuahkan hasil yang signifikan, pula diperparah dengan semangat membaca di kalangan masyarakat kita yang masih minim. Kita masih enggan mengakrabi buku sebagai jendela ilmu dan wawasan. Padahal seperti yang diungkapkan oleh Yudi Latif dalam bukunya bahwa “Kehormatan orang terpelajar berasal dari baca buku” Siapapun yang membaca buku, kehormatan akan menjadi miliknya, yaitu kehoraman bagi orang yang mencari tahu dan kehormatan bagi orang yang berilmu. Buku akan memberikan banyak hal terhadap kita. Pengalaman, informasi, ilmu dan banyak lagi

34 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

yang lainnya. Lewat buku kita akan mengenal Nabi Muhammad, dan bertemu dengan Aristoteles, Plato, JK Rowling, Pramodya dlsb. Sehingga ada orang yang berucap bahwa yang mencari, dia akan menemukan. Yang mengetuk, pintu dibukakan. Namun, sepertinya buku seakan hanya tumpukan kertas yang tak berarti apa-apa. Bahkan slogan “tiada hari tanpa membaca” yang terpampang di tempat-tempat umum cukup menjadi hiasan dan pajangan an sich. Banyak dari kita beranggapan bahwa buku adalah benda mati. Sehingga tak salah, jika berolahraga, memelihara tanaman, memelihara hewan ternak, bepergian, menonton televisi dan bermaian play station adalah kegiatan yang banyak digemari oleh orang. Utamanya anakanak. Tidak ada jawaban tegas ketika ada pertanyaan, apakah anda biasa

membaca buku? Pasti degan serentak menjawab “kadang-kadang” atau “ketika sempat”. Tak terlalu berlebihan apabila fakta berbicara bahwa, kebiasaan membaca anak di bawah rata-rata. Seperti fakta yang dihasilkan oleh riset Bank Dunia dan Internasional Association For the Evaluation of Education Achievement (IEA) menunjukkan bahwa peringkat kebiasaan membaca anak-anak Indonesia paling lemah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Indonesia hanya mendapatkan skor 51,7. Angka itu masih kalah jauh dibandingkan dengan Filipina (52,6), Thailan (65,1), Singapura (75), dan China (75,5). Selain itu, kemampuan membaca rata-rata siswa SD dan SLTP di Indonesia jua menduduki urutan ke-38 dan ke-34 dari 39 negara (Kompas, 02/05/09). Uraian memilukan ini ternyata masih dianggap biasa oleh kita.

foto: pixabay

Padahal, secara tidak langsung hal di atas menggambarkan bahwa bangsa dan negara kita tidak mempunyai daya saing mutu dibading dengan negara-negara lain. Kita sudah kehilangan peradaban. Tak pelak bilamana Indonesia sering dihujat oleh bangsanya sendiri. Hal itu, terjadi oleh karena Indonesia tidak mempunyai visi masa depan yang cerah. Semua orang mungkin bingung, kenapa Indonesia dulunya menjadi sebuah negara yang begitu disegani dan “bergigi” tiba-tiba menjadi negara bebek; lemah dan bodoh. sumber daya manusia yang ada hanya ibarat boneka, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dulu, negara tetangga belajar banyak terhadap negara kita, tetapi saat sekarang sudah berbalik arah. Kita yang banyak belajar ke negeri tetangga. Sederhana sekali, karena Indonesia lebih menghargai otot daripada otak. Otak sebagai kepanjagan tangan dari proses berpikir yang bisa “menyetir” kemana pun kita bergerak, tidak pernah

dipupuk. Padahal, menurut Imam Al-Ghazali “memaksimalkan akal untuk proses berpikir lebih bernilai daripada beribadah seribu tahun”. Maka, melihat begitu pentingnya menfungsikan otak, mau tidak mau Indonesia harus membenahi mesti segera menghapus paradigma otot. Cara yang paling taktis menumbuh-kembangkan otak bangsa yang berkualitas mesti menggelorakan budaya membaca. Membaca merupakan budaya cerdas. Tetapi kegiatan membaca acapkali luput dari perhatian kita. Justru yang ironis kita lebih mementingkan budaya “foya-foya” dan hura-hura. Akhirnya, kegiatan membaca merupakan kegiatan kelas dua. Jika bercermin dengan negara Maju, hasil penelitian yang dipublikasikan Universitas Oxford memaparkan bahwa remaja berusia 16 tahun yang membaca minimal

satu buku selama sebulan akan menempati level manajerial atau profesional pada usia 33 tahun. Hasil riset itu menunjukkan korelasi positif kesuksesan pendidikan anak dengan kemampuan membaca. Semakin rendah minat baca, maka akan berakibat pada rendahnya daya saing anak dalam percaturan internasional, yang berarti pula ancaman dropout sekolah, kemiskinan, dan pengangguran semakin menganga. Sejarah belum pernah mencatat ada orang pintar dan hebat yang sedikit membaca. Nabi Muhammad saja (yang bukan berasal dari golongan pembaca) di awal misi kerasulannya diperintah untuk membaca (iqra’). Apalagi sekarang ini, di tengah kondisi bangsa yang terpuruk, generasi membaca mutlak dibutuhkan.. (Kasubag Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

ARTIKEL

36 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

foto: pixabay

DANDAN MENOR BIKIN TUMOR Oleh: Yondriani Akbar*

Setiap kali saya keluar rumah, baik di jalan umum bahkan di pelosokpelosok sekalipun dandan menor menjadi pemandangan nyata. Kaum menor memoles dirinya sedemikian elok merupakan tuntutan sebuah tradisi. Entah tradisi apa namanya saya belum paham. Yang jelas, mereka sedang menuju/pulang dari sebuah sukuran yang dikemas dengan berbagai acara kesenian.

ntuk sementra, mungkin bisa disebut tradisi mantenan, namun belum agamis. Sebab hanya kesepakatan setempat melakukan sukuran lengkap dengan seni musik tradisional. Sebut saja, Seni Tayub. Musik Tayub merupakan ramuan dari beberapa alat musik tradisional yang dianut sebagi sebuah tradisi masyarakat tertentu. Terutama masyarakat madura, termasuk pula sumenep Timur Daya. Masih soal kesenian tradisional, kita kenal juga musik saronen misalnya. Instrumen musik tradisional mirip obo, tetapi berpelindung mulut dari tempurung kelapa hampir menyerupai kumis. Saronen telah menjadi istilah, dari lama dan seringnya dipamerkan. Sekalipun sebenarnya musik tersebut berkomposisi gong, kempul, bonang, kenong, gendang, dan simbal kecil. Dau macam musik tersebut menjadi target acara tahunan bagi masyarakat tertentu, dalam rangka tasakuran tunangan dan pernikahan

anak-anak mereka. Terlepas apakah mereka tergolong, masyarakat penyandang ekonomi kelas menengah atau menengah kebawah. Walaupun termasuk kelas ekonomi menengah ke bawah, tetapi musik tersebut menjadi kesenangannya bukan masalah. Kantong baju kempis sekalipun masih mencari alternatif untuk bisa jos kalau musik Tayub sedang Tayang. Pecinta musik demikian, bisa kita golongkan sebagai penganut musik yang rosionalis. Bagi sebagian kalangan, momen pameran musik tayub menjadi acara penting, seakan melebihi hal-hal sakral semisal hari lebaran/jum’at manis. Masih belum luntur dalam ingatan saya, hanya dalam hitungan hari setelah lebaran, tepat malam jum’at manis, lengking tabuhan reprepan, semacam gendang, seruling dan sejenisnya menghiasi sejauh telinga mendengar. Kalau musik tayub dinyalakan, terdengar dari ruas-ruas arah, maka dandan-dandan menor mulai menghiasi tubuh-tubuh mereka.

Wajah dimanjakan dengan sejumlah penambah kecantikan, dan tubuh tertutup kain-kain mahal sekelas sutra. Sarung sekelas Lamiri bagi yang cowok juga tidak terlupakan untuk dipakai. Mereka berdandan menor alasannya sederhana, ialah hanya ingin nyabe’ /mabeli tengka (memberi/mengembalikan hutang/ barang pinjaman) baik berupa, beras, uang dan lain-lain. Tengka ini menurut pengetahuan mereka; bukan saya, merupakan bagian dari hutang/barang pinjaman yang harus dikembalikan. Mampu/ tidak kalau tiba saatnya dikembalikan tidak boleh ditawar. Begitulah sekilas tengka yang telah mentradisi di bagian masyarakat tertentu. Selaholah tengka telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan ekonomi mereka. Soal “tengka”, entah tafsir apa yang digunakan memaknai tengka sebagi akad hutang/barang pinjaman. Tapi yang jelas, bukan tafsir “Jalalain”. Kalau “jalan lain” mungkin saja. (Pegiat Literasi IAA dan Kader Muda Ansor Dungkek)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

SUARA DESA

Pantai Sembilan yang Mempesona

umenep benar-benar kaya wisat. Tidak hanya wisata religi dan budaya, di Kota Sumekar juga tersebar obyek wisata pantai yang elok dan mempesona bagi para wisatawan yang hendak berkunjung. Sebut saja, Pantai 9. Pantai yang terletak di Desa Bringsang Pulau Giligenting itu menawarkan aura pantai indah. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, M. Sutlan bahwa Pantai 9 cukup banyak di datangi wisatawan, meskipun mungkin tidak sebanyak kunjungan tempat wisata lainnya di Sumenep yang sudah kesohor lebih dulu, seperti Pantai Lombang, Slopeng, Ponjuk, dan Gili Labak. “Pantai 9 pemandangannya sangat mempesona, dengan pasirnya yang berwarna putih dan bersih dengan deburan ombak serta angin yang sepoi-sepoi, memang menarik pengunjung,”ungkapnya.

38 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Dijelaskan Sutlan, jika pantai tersebut disebut pantai 9, karena terdapat gundukan pasir putih yang terbentuk secara alami menyerupai angka 9. Bahkan, kondisi alamnya juga tidak kalah dengan pantai lain, selain rindang juga masih perawan. Keunikan lainnya juga ada di Pantai 9 ini, karena aneka terumbu karang yang bagus dan memang dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan alami. Bahkan, di sekitar Pantai 9 tersebut juga terdapat nama Pantai lain, yakni Pantai Miring dan Pantai Ro’om (wangi). “Kami yakin, seiring adanya makin majunya Sumenep sebagai destinasi wisata, Pantai 9 ini akan menjadi tujuan wisatawan di kemudian hari, karena jarak tempuhnya dari Ujung Tanjung Saronggi relatif dekat, dan tidak sampai 1 jam jarak tempuh, dan ongkos perahu yang murah,”pungkasnya. (*)

SOENGENNEP DOELOE

Menelusuri Sejarah Pembangunan Masjid Agung Sumenep

asjid Agung Sumenep merupakan salah satu bangunan dari 10 masjid tertua di Indonesia yang memiliki gaya arsitektur indah dan unik. Masjid ini biasa disebut dengan nama Masjid Jamik. Masjid Agung Sumenep terletak menghadap taman Adipura Sumenep. Terletak di Kec. Kota Sumenep. Dibangun pada masa Adipati Pangeran Natakusuma 1 yang berjuluk Panembahan Somala. Arsitek pembangunan masjid adalah Lauw Piango, seorang berkebangsaan Cina yang menetap di Sumenep pada saat itu. Pembangunan dimulai tahun 1779 M, dan selesai pada tahun 1787 M. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan pendukung Karaton, yakni sebagai tempat ibadah bagi keluarga Karaton dan Masyarakat, masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh keluarga keraton, di mana sebelumnya kompleks masjid berada tepat di belakang keraton yang lebih dikenal dengan nama Masjid Lajhu

yang dibangun oleh Kanjeng R. Tumenggung Ario Anggadipa, penguasa Sumenep XXI. Arsitektur bangunan masjid sendiri, secara garis besar banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura. Bagian badan masjid menampilkan ciri khas perumahan Jawa. Sedangkan pintu gerbangnya terlihat ciri khas arsitektur cina. Minaret yang terdapat di sebelah barat Masjid merupakan pengaruh arsitektur Eropa atau Portugis. Minaret tersebut menjulang setinggi 50 m. Pewarnaan pada bagian pintu dan jendela kental dengan arsitektur Madura. Dari perpaduan beberapa arsitektur tersebut, tak heran jika sampai detik ini, arsitektur Masjid Agung Sumenep masih dipertahankan. Arsitektur Beragam Etnis Sisi lain yang tak kalah uniknya juga terletak arsitek bangunan yang beragam etnis. Lihatlah secara seksama. Bangunan yang mengadopsi arsitektur dari berbagai budaya itu menandakan bahwa Masjid Jami benar-benar sarat makna.

Bentuknya yang unik dibalut warna cat putih dan kuning keemasan membuat tampilan masjid ini sangat fotogenik. Sejarah mencatat bahwa Masjid Agung Sumenep dibangun pada kurun tahun 1779 hingga 1787 Masehi atau sesaat setelah Keraton Sumenep selesai dibangun. Bangunan masjid ini memadukan gaya arsitektur Arab, Persia, Eropa, Jawa, India, dan China. Hal ini melambangkan beragamnya etnis yang tinggal di Madura. Kekhasan arsitekturnya bisa Anda lihat mulai dari gerbang masuknya yang mengadopsi gaya arsitektur China. Sementara bagian badan masjid menampilkan ciri khas perumahan Jawa. Minaret atau menara yang terdapat di sebelah barat masjid merupakan pengaruh arsitektur Eropa atau Portugis. Pewarnaaan pada bagian pintu dan jendela kental dengan arsitektur khas Madura. (berbagai sumber) Di samping arsitekturnya yang menawan, Masjid Agung Sumenep juga termasuk 10 besar masjid tertua di Indonesia. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

KOLOM

Lapang Oleh: Achmad Fauzi*

eberapa hari terakhir ini, negeri ini gaduh tak menentu. Situasinya genting seperti mau berperang. Rantai peristiwa silih berganti terjadi. Yang satu belum kelar, kasus lain muncul. Bahkan riakriak emosi yang terlempar ke publik membuat banyak orang khawatir. Khawatir negeri ini terberai dan terpecah belah. Dari kasus penistaan agama yang menguras energi hingga hoax yang mengancam keutuhan NKRI, bangsa ini cukup shock. Ditambah dengan kasus terbaru terkait dengan ciutan seorang bocah yang menghina dan mengumpat Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Medsos. Sontak, sikap kurang santun sang bocah memancing amarah publik. Jutaan umat, wabil khusus warga nahdliyin meluapkan emosi dan mengutuk keras sikap yang ditunjukkan kepada panutan umat itu. Bahkan hanya tinggal komando saja, jutaan umat di berbagai belahan negeri dipastikan akan melakukan demo besar-besaran. Membaca secara seksama situasi panas ini mengingatkan kita pada situasi Guru Bangsa (Gus Dur) saat lengser dari tampuk kepemimpinan. Masih sangat segar ingat itu, jika Gus Dur egois dan tak memikirkan

40 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

keutuhan bangsa, negeri ini bisa belepotan darah dan terpecah, sebab jutaan umat (tidak hanya dari kalangan muslim) sudah bersiap turun ke Istana Negara untuk melakukan demo besar-besaran agar Gus Dur tetap jadi Presiden. Sebab bagi mereka, Gus Dur sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh negeri, selain tegas, Gus Dur juga mampu mendamaikan. Pelengseran Gus Dur pun dianggap bentuk kedzaliman kaum elite. Tak ayal, pelengseran tak beralasan itu memicu amarah publik. Namun seketika saat mendengar jutaan umat akan datang ke Istana Presiden, Gus Dur dengan tegas meminta agar menahan diri dan mendinginkan emosi. Sebab baginya, lebih baik turun dari singgana daripada negeri ini berperang dan terpecah belah. Sebuah keteladanan yang pantas ditiru dari keluhuran seorang Gus Dur, sosok ulama yang memiliki kelapangan hati saat didzalimi. Pun seperti kasus Gus Mus (KH Mustofa Bisri) yang lebih memilih menahan diri ketika dirinya diserang secara tidak santun oleh seorang pemuda di Twitter. Tidak ada aroma kebencian dalam diri beliau. Padahal, tokoh sekaliber beliau bisa melakukan apa saja jika mau, namun ia lebih memilih memaafkan. Keluhuran sikap begitu nampak ketika secara khusus, Gus Mus meminta perusahaan tempat pemuda bekerja agar tidak memecatnya. Seperti kasus Ketua PBNU yang mendapat perlakuan yang kurang arif dari sang bocah. NU, Ansor atau banum NU lain pantas emosinya meluap, karena kiai panutan NU dan para ulama di tanah air itu sangat tak pantas mendapat cercaan dan hinaan kurang santun itu. Melihat dari peristiwa ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, sudah seyogyanya kita

berucap syukur telah memiliki banyak kiai yang berhati lapang. Boleh saja beliau-beliau menyerang balik atas serangan dan cercaan yang mereka terima, tetapi keluhuran sikap beliau, malah mengambil inisiatif menenangkan umat. Gus Dur, Gus Mus dan Kiai Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf merupakan ulama yang pantas diteladani. Kedua, insiden demi insiden yang diterima oleh kiai/ulama harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ulama itu harus dijaga marwahnya. Sebab perjalanan bangsa ini tak bisa dilepaskan dari peran para ulama. Teramat panjang jika narasi panjang peran ulama ditulis; membutuhkan berlembar-lembar halaman. Selain ikut berperang melawan penjajah, melalui tangan dingin dan keluhuran sikap seorang ulama, generasi terdidik yang tercerahkan lahir dari mereka. Selama puluhan tahun, ormas ini tak kontaminasi oleh apapun; tetap berwajah Aswaja, beraroma Pancasila. Islam yang penuh kesejukan. Sehingga sikap yang ditunjukkan oleh kiai NU ketika diserang semakin menjelaskan bahwa NU lebih memilih tawassuth (moderat) ketimbang ekstrem. Sebuah sikap melindungi, mengayomi, dalam bingkai kebhinekaan. Maka dari itu, sudah sepantasnya semua orang mawas diri dah hatihati dalam bertutur dan â&#x20AC;&#x153;melemparâ&#x20AC;? sikap ke publik. Sebab bangsa ini multikultur dan menghargai setiap perbedaan. Berperang dan saling hantam bukan budaya kita. Budaya kita adalah guyub, rukun, santun. Selain jadi shock therapy bagi semuanya, kita juga beharap, media sosial bukan jadi tempat mengumpat, apalagi mengumbar emosi publik. Jadilah tempat yang menyenangkan bagi siapapun. Sebab yang kita butuhkan hari ini adalah kelapangan hati dan keluhuran sikap yang ditunjukkan para ulama kita. (Mantan jurnalis. Kini, Wabup Sumenep)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2017

Aspirasi Anda untuk sumenep sejahtera email redaksi: redaksi.majalahparlemen@gmail.com email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

42 PARLEMEN | SEPTEMBER 2017