Majalah parlemen februari 2018 by Misbah

EDISI 2/ FEBRUARI 2018

parlemen Majalah Bulanan DPRD Sumenep

LAPORAN UTAMA:

empat perda baru untuk sumenep maju HALAMAN 4

empat dari enam belas raperda selesai di awal tahun HALAMAN 10

L A P O R A N U TA M A

Dari Redaksi Pembaca yang budimanâ&#x20AC;Ś Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Kami juga menerima tulisan berbentuk opini, artikel dan kolom. Anda bisa mengirimkan melalui : Email: redaksi.majalahparlemen@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Dewan Redaksi: Tabrani, S.Sos (Kasubag Humas)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah, S.Sos Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: DAV Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

Desain sampul oleh Ahmed David

Majalah Parlemen | Februari 2018

DAFTAR ISI

MAJALAH 3 sapa redaksi Seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dalam menerjemahkan tugas dantanggungjawabnya sebagai komunikator antara dua kutub yang berbeda..

5 laporan utama DPRD Sumenep menunjukkan eksistensi dan kinerja baiknya kepada publik kota keris ini. Hal itu ditunjukkan dengan tuntasnya pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang dianggap cukup mendesak pun bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Bahkan, empat raperda ini sudah diparipurnakan guna mengesahkan raperda dimaksud menjadi peraturan daerah (perda). Paripurna itu dilakukan di gedung wakil rakyat dengan disaksikan pihak legislatif dan eksekutif beberapa waktu lalu.

»»h.4

32 LEnsa Raperda bersentuhan langsung dengan hajat orang banyak, termasuk juga kepentingan masyarakat umum. Sehingga para legislator ini dituntut selalu bekerja keras agar bisa menuntaskannya. »»h.10

»»h.12

10 fokus Empat dari Enam Belas Raperda Dituntaskan Awal Tahun

12 parlementaria Pendidikan Kepulauan Butuh Penanganan Khusus

29 SOsok Anita Rosaima - Energi Berpikir Positif

34 eksplor wisata »»h.12

Lima Destinasi Wisata di Sumenep yang tak kalah indah dari Lombok.

Majalah Parlemen | Februari 2018

Keempat raperda yang sudah disahkan menjadi perda lewat mekanisme paripurna itu meliputi, raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep 2017-2025, raperda (perda) Tentang Keolahragaan, Raperda Penetapan Desa dan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keempatnya sudah resmi menjadi perda.

»»h.35

»»h.18

»»h.15

»»h.30

Majalah Parlemen | Februari 2018

»»h.22

SAPA REDAKSI

Membahas Raperda Oleh: Redaksi Parlemen*

ublik sudah memahami bahwa tugas penting sang wakil rakyat adalah, mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi rakyatnya. Setiap aspirasi yang masuk harus diperjuangkan secara maksimal agar lahir kebijakan yang tidak pincang. Bila aspirasi murni rakyat terakomodasi dalam setiap kebijakan publik maka kebijakan itu sudah pasti berpihak pada kepentingan rakyat. Bila tidak, akan sebaliknya, akan timbul kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Peluang terjadinya â&#x20AC;&#x153;biasâ&#x20AC;? antara harapan dan kenyataan akan terbuka lebar. Rakyat menilai bahwa kebijakan itu telah menguntungkan satu pihak. DPRD adalah jembatan untuk mempertemukan dua kutub tersebut; rakyat dan pemerintah. Karena salah satu tugas penting DPRD itu adalah penyampai aspirasi. Oleh karena itu, DPRD harus mampu mengkomunikasikan secara baik aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah selaku pemangku kekuasaan. Semua anggota DPRD yang ada di kursi parlemen harus berperan aktif sebagai komunikator yang baik dan andal sehingga bisa meyakinkan pemerintah daerah dalam setiap kebijakan. Pada

lain kesempatan Anggota DPRD juga harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat untuk menumbuhkan apresiasi yang lebih baik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dalam menerjemahakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai komunikator antara dua kutub yang berbeda. Kini, dalam waktu dekat anggota DPRD bakal disibukkan dengan pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (raperda). Sebab, beberapa raperda tersebut mengharuskan DPRD untuk dituntaskan secepatnya. Apalagi, raperda itu bersentuhan langsung dengan hajat orang banyak, termasuk juga kepentingan masyarakat umum. Sehingga, para legislator ini dituntut selalu bekerja keras agar bisa menuntaskannya. Sementara Raperda tersebut adalah Induk Pembangunan Pariwisata, Penetapan Desa, Lahan Pangan Berkelanjutan dan Raperda keolahragaan. Kelima raperda yang digodok oleh Panitia Khusus tidak lain untuk Sumenep yang lebih baik. Kita berharap ketika sudah menjadi Perda benar-benar dijalankan sesuai harapan publik. â&#x20AC;˘

Majalah Parlemen | Februari 2018

Kadangkala tidak jarang terjadi deadlock, yang kemudian berujung konsultasi terkait pokok materi dari draf raperda itu. Majalah Parlemen | Februari 2018

L A P O R A N U TA M A

SUMENEP MILIKI EMPAT PERDA BARU DPRD Sumenep menunjukkan eksistensi dan kinerja baiknya kepada publik kota keris ini. Hal itu ditunjukkan dengan tuntasnya pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang dianggap cukup mendesak pun bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Bahkan, empat raperda ini sudah diparipurnakan guna mengesahkan raperda dimaksud menjadi peraturan daerah (perda). Paripurna itu dilakukan di gedung wakil rakyat dengan disaksikan pihak legislatif dan eksekutif beberapa waktu lalu. Paripurna pengesahan empat raperda menjadi perda itu dilakukan setelah ada revisi atau penyelerasan dari hasil fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur. Sebab, setelah pansus melakukan pembahasan maka secara otomatis dikirim ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi. Nah, baru setelah itu dilakukan penyelerasan. Otomatis, setelah semuanya dianggap rampung dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka empat raperda ini diajukan untuk diparipurnakan dan disahkan menjadi perda sebagai rujukan peraturan yang ada di kota Sumekar ini.

Pembahasan keempat raperda (sudah menjadi perda) ini bukan perkara mudah. Sebab, draf yang disampaikan dipastikan membutuhkan telaah dan kajian secara mendalam lewat pembahasan di pansus. Kadangkala tidak jarang terjadi deadlock, yang kemudian berujung konsultasi terkait pokok materi dari draf raperda itu. Tidak hanya itu, ada sebagian pansus yang terpaksa harus meminta perpanjangan waktu pembahasan, karena dianggap terlalu mepet dan tidak menuntaskan pembahasan raperda. Hal itu mengingat pemba-

hasan yang masih membutuhkan pembahasan lebih panjang lagi. Kendati demikian, perpanjangan waktu bukan karena kelalaian, melainkan agar dari raperda ini tidak ada yang dirugikan. Bahkan, jika dipastikan anggota DPRD

Majalah Parlemen | Februari 2018

L A P O R A N U TA M A

selalu berkeinginan bagaimana produk yang dihasilkan bisa memberikan asas manfaat bagi m a s y a r a k a t Sumenep, bukan kepada kepentingan pihak lain. Untuk itu, maka diperlukan pembahasan secara mendalam, termasuk telaah pada kondisi yang sesuai dengan m a s y a r a k a t di kabupaten berlogo Sumekar ini. Kendati demikian, jerih payah dan usaha kerja anggota DPRD Sumenep, akhirnya bisa menuntaskan keempat raperda, dan (bahkan) sudah ditetapkan menjadi perda dalam sidang paripurna. Ke empat raperda yang sudah disahkan menjadi perda lewat m e k a n i s m e paripurna itu meliputi, raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep 2017-2025, raperda (perda) Tentang Keolahragaan, Raperda Penetapan Desa dan

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keempatnya sudah resmi menjadi perda. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan memang dianggap sangat mendesak untuk dituntaskan. Sebab, p e rk e mb a n g a n pariwisata di Sumenep terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, sejumlah destinasi wisata baru mulai bermunculan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Maklum, kota Sumekar ini memiliki p r o g r a m t a h u n k u n j u n g a n (visit years) di tahun 2018 ini. Maka, sudah sepantasnya semua destinasi wisata dibuka krannya untuk terus dikembangkan termasuk berbenah menjadi bagus. Nah, keberadaan wisata dituntut

Majalah Parlemen | Februari 2018

terus berinovasi dan memberikan dampak pada pendapatan Asli Daerah (PAD). Sudah menjadi keharusan untuk terus mengembangkan potensi wisata dan membangun fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menarik wisatawan datang ke Sumenep. Sebab, kemasan yang b a g u s dalam pengelolaan wisata akan menjadi magnet wisatawan untuk datang, khususnya branding pasar juga sangat menentukan dalam hal pengelolaan pariwisata di kabupaten pimpinan Dr. KH A. Busyro Karim dan Achmad Fauzi ini. Melihat perkembangan wisata yang cukup pesat dengan b e r b a g a i potensi yang dimiliki, maka pemerintah daerah dituntut untuk memiliki perencananan strategis, sistematis dan terpadu menyangkut pembangunan kepariwisataan, mulai dari destinasi

L A P O R A N U TA M A

pariwisata, industri, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Upaya tersebut harus bisa dilakukan dengan adanya peraturan daerah (perda) yang mengikat. Maka, raperda rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep (Ripparkab) 2017 dianggap akan memberikan ruang pada proses pengelolaan kepariwisataan di Sumenep. Dalam raperda itu misalnya tentang masalah pemasaran dari sebuah pariwisata. Di mana dalam konteks pemasaran, daerah dituntut untuk efektif dan sinergis untuk menarik sejumlah wisatawan. Itu dilakukan setelah dilihat destinasi wisata yang ada bisa menampilkan keunikan, kenyamanan dan keamanan dalam berwisata. Sehingga, akan melahirkan wisata yang berdaya saing, kredibel dan berkualitas. Otomatis, bisa menggerakkan ekonomi masyarakat

caption foto caption foto

dengan membangun mitra-mitra usaha. Dan, juga sudah diatur dalam raperda Riparkab.

Pembahasan raperda ini memang cukup alot. Sebab, panitia khusus masih meminta perpanjangan waktu dan baru tuntas dilaksanakan pembahasan pada 9 November 2017. Padahal seharusnya ini sudah harus bisa diselesaikan pembahasan ini pada 28 April 2017. Sehingga, pembahasan ini memakan waktu yang cukup panjang. Maklum, materi yang dibahas memang cukup seksi dan menarik bagi kepentingan stackholder maupun masyarakat sekitar. Disamping itu, telaah draf raperda itu memang berlangsung cukup teliti dan debatable. Raperda tentang keolahragaan juga sudah klir menjadi perda. Peraturan semacam ini juga dianggap penting untuk mengatur

tentang potensi dan peluang dari keolahragaan di kabupaten Sumenep. Utamanya berkaitan dengan pembangunan olahraga yang berkesinambungan dan p e n g e l o l a a n secara profesional. Hal ini sejalan dengan tuntutan p e n y e l e n g g a r a n k e o l a h r g a a n secara nasional yang profesional dan menghadapi persoalan semakin komplek, termasuk pengelolaan secara baik. Tentu saja dengan harapan bisa melahirkan atlet olahraga yang berprestasi. Maka dari itu, pemerintah kabupaten dituntut untuk melakukan pengaturan secara terencana, sistematik, holistik dan berkesinambungan. Tanpa disadari, penyeleggaraan keolahragaan merupakan bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional. Didalamnya mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga

Majalah Parlemen | Februari 2018

L A P O R A N U TA M A

Ini awal yang baik bagi kami. Semangat teman anggota DPRD luar biasa dan berhasil membuktikan menuntaskan empat raperda di awal tahun. Apalagi, ke empat raperda ini cukup mendesak karena berkaitan dengan masyarakat.

Kemudian, DPRD Sumenep berhasil menetapkan perda tentang penetapan desa. Pemberlakuan otonomi daerah membuka ruang untuk berekspresi mengembangkan potensi yang dimiliki, termasuk kebijakan daerah. Setidaknya ada ruang untuk penyelenggaraan pemerintah secara otonom agar terus berkembang, bersinergi dalam membangun untuk kesejahteraan masyarakat. Maka, dari pemerintah daerah dituntut untuk berinovasi dalam proses pengaturan daerahnya, yang terpenting bisa berjalan sinergi antara pusat dengan daerah. Termasuk, juga pengelolaan potensi desa yang dimiliki oleh daerah. Sebab, daerah memiliki pemerintahan terkecil di daerahnya berupa desa. Pengelolaan secara berkesinambungan dari pemerintah daerah hingga pada yang tekecil itu harus berjalan sinergi. Makanya, diperlukan regulasi yang secara absah bisa dijalankan oleh pemerintah. Nah, perda penetapan desa dianggap sebagai solusi dalam menjalankan otonomi daerah dalam tata pengelolaan pemerintahan terkecil di desa.

pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional dan olahrga bagi penyandang cacat. Selain itu, pengelolaan keolahrgaan harus memiliki sarana dan prasana, ilmu pengetahuan teknologi keolahrgaan, akreditasi dan sertifikasi. Semuanya menjadi pokok aturan dalam (perda) keolahragaan. Memang, secara keolahrgaan Sumenep masih perlu ada

pembenahan dan inovasi yang memadai agar bangunan keolahragaan bisa mencapai target yang ditentukan. Padahal, Kota Sumekar ini memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan olahraga. Di mana o l a h r a g a y a n g d i b a n g u n terus mengalami geliat dan menunjukkan tren positif. Hanya saja, dalam perkembangannya memerlukan pembenahan dari berbagai sektor untuk meraih prestasi gemilang.

Majalah Parlemen | Februari 2018

Terakhir, raperda yang sudah disahkan oleh DPRD Sumenep adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyakat. Sebab, perlindungan lahan produktif sangat diharapkan. Mengingat sudah banyak lahan pertanian warga yang beralih fungsi menjadi perumahan atau hal lainnya. Maka, ke depan ini akan menjadi acuan bagi p e m e r i n t a h u n t u k m e l i n d u n g i lahan-lahan produktif agar tidak beralihfungsi. Meski, ada hal â&#x20AC;&#x201C;hal lain yang menjadi fokus pembahasan dalam raperda ini. â&#x20AC;˘

SONGENNEP DOELOE

Majapahit Tak Pernah Ada Tanpa Orang Sumenep

iapa sangka kalau kota Sumenep di Madura memegang peran penting dalam kelahiran Majapahit, kerajaan besar yang sempat menguasai nusantara? Ternyata Soengenep atau Sumenep yang meliputi w i l a y a h M a d u r a s e k a r a n g sudah eksis sebagai sebuah kota jauh sebelum masa pemerintahan Kertanegara di Singosari. Di sana s u d a h t u m b u h b e b e r a p a penguasa pemerintahan lokal yang menyetorkan upeti pada pemerintahan raja-raja Singosari sebelum Kertanegara. Prasasti Mula Malurung, juga menceritakan tentang Ranggawuni atau Wisnuwardhana yang pernah mengangkat 9 anaknya untuk memerintah di beberapa kerajaan yang saat itu menjadi daerah kekuasaannya. Kesembilan anak tersebut di antaranya ditempatkan di Dhaha dan Soengenep. Tetapi sayangnya dua lempengan prasasti Mula Malurung yang ditemukan sekitar tahun 1972 hilang, sehingga sejarah Sumenep sebelum masa Arya Wiraraja sulit untuk digali lebih jauh. “Dua lempengan prasasti itu hilang sehingga nama penguasa Madura sebelum Arya Wiraraja tidak diketahui,” kata Sejarawan Sumenep, Edhy Setiawan. Analisis lain berpendapat, sebelum diperintah oleh seorang adipati Soengenep terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan administratif. Seperti halnya Tumapel yang pernah diperintah oleh akuwu terkenal, Tunggul Ametung, sebelum kemudian menjadi Kerajaan Singosari. Bukti sejarah menunjukkan sebelum kemudian Arya Wiraraja dinobatkan

sebagai adipati pada 31 Oktober 1269 oleh Singosari, sudah ada pejabat lokal yang mengatur pemerintahan di Soengenep. Pemerintahan itu sekaligus menjalankan mandat untuk menyatukan beberapa pemerintahan di bawahnya agar tunduk pada kekuasaan Kertanegara.

babad Tanah Jawa sama-sama ditulis sekitar abad ke-17 dengan bahan dongeng-dongeng yang disampaikan dari mulut ke mulut saja,” katanya.

Baru setelah akhir abad ke-20, ketika ilmu-ilmu prasasti sudah dikuasai oleh ahlinya dan lontar Negara Kertagama ditemukan, disusunlah situasi kerajaan Karena itu pemerintah Kabupaten pada masa Majapahit. Sumenep tak pernah alpa memperingati kedatangan Adipati Arya Tokoh Arya Wiraraja sendiri bukan Wiraraja ke Soengenep sebagai hari tokoh fiktif, riwayatnya ada dalam berjadi Sumenep. Tetapi bisa dikatakan bagai prasasti, salah satunya Prasasti tidak ada situs peninggalan Arya Kudadu. Dalam ilmu sejarah, bukti Wiraraja di Sumenep. Edhy Setiawan tertua adalah prasasti, sebelum sumyang selama ini ikut merumuskan hari ber-sumber yang lain seperti babad dan jadi Sumenep bersama Prof. Sukarta kidung. Nama tokoh Arya Wiraraja sendiri dari Universitas Gadjah Mada tidak dijumpai di prasasti Penanggungan dan banyak menemukan bukti yang sig- Mula Malurung. Selain itu Arya Wiraraja nifikan di Sumenep. “Kalau ditan- juga ditulis di Pararaton. Ada pula beberyakan peninggalannya, memang apa kidung yang menceritakan tentang boleh dikatakan hampir tidak ada. Wiraraja, seperti Kidung Arsa Wijaya, Setelah Wiraraja berhasil membantu Ranggalawe, Surandaka dan kidung Raden Wijaya mendirikan Majapahit, Pamancangan. dia dipindahkan ke Lumajang. Justru di Lumajang ditemukan sisa-sisa “Semua banyak bercerita tentang Arya peninggalan situs Wiraraja yang seka- Wiraraja, sikap dan tindakannya dalam rang disebut Situs Biting, Kutorenon,” membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Karena kita ketahui katanya. dalam semua buku-buku itu, terutama Menurut Edhy sumber-sumber Pararaton, ketika Kertanegara dikalahsejarah tentang Sumenep pada kan Jayakatwang pengikutnya tinggal 12 umumnya berasal dari babad orang,” terangnya. Sumenep. Tetapi karena babad Sumenep ditulis jauh setelah masa Dari peristiwa itu, Wiraraja dan Raden Arya Wiraraja dengan rentang Wijaya mengadakan persekutuan 400-500 tahun sesudahnya, cerita- dengan berjanji kalau berhasil menunceritanya menjadi kabur. Hal serupa dukkan Jayakatwang, Raja Kediri, bumi terjadi juga pada babad Tanah Jawa. Jawa akan dibagi dua. Kemudian disusunlah strategi pura-pura takluk lalu “Sebelum adanya naskah Negara diberikan tanah di Tarik dan orang-orang Kertagama, tokoh Raden Wijaya, Soengenep, pasukan Arya Wiraraja Hayam Wuruk, tidak pernah terden- yang membuka hutan Tarik, cikal bakal gar. Yang diketahui hanya Ciung Majapahit. “Sehingga orang Madura selalu Wanara dan Raden Sesuruh yang berkata kalau tidak ada Arya Wiraraja, lebih dikenal sebagai legenda. Majapahit tidak mungkin berdiri,” katanya. Karena babad tanah Sumenep dan (dari beberapa sumber) •

Majalah Parlemen | Februari 2018

FOKUS

Empat dari enam belas Raperda Dituntaskan Awal Tahun Penanaman Modal di Kabupaten Sumenep. Kemudian, rapeda Pengelolaan Barang Milik Daerah, raperda Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, raperda Penyelenggaraan Kearsipan, raperda Pelestarian Seni Budaya dan raperda Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan serta raperda Perubahan atas Perda nomor 3/2011 tentang penyelenggaraan administrasi Kependudukan. Semua raperda ini merupakan usulan dari anggota DPRD.

HOSAINI ADHIM

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep mencanangkan pembahasan 1 6 r a n c a n g a n p e r a t u r a n daerah (raperda) sepanjang tahun 2018 ini. Mayoritas puluhan raperda merupakan hasil prakarsa wakil rakyat di Parlemen. Sebab, dari 16 raperda terdapat 10 draf merupakan usulan dari legislatif, sementara sisanya, yakni 6 raperda merupakan prakarsa dari eksekutif. Itu pun tiga

raperda merupakan hal rutin yang harus dilakukan, yakni raperda APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2018 dan 2019 termasuk perubahanya. Raperda yang akan dibahas disepanjang tahun 2018 ini meliputi raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Majalah Parlemen | Februari 2018

Sementara untuk raperda usulan dari pemerintah kabupaten (pemkab) adalah Raperda tentang Desa, Raperda Rencana Detil Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Bluto, Saronggi dan Pragaan 2018-2038, Raperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Dana Partisipasi Migas (Minyak dan Gas). Kemudian, tiga raperda lainnya merupakan raperda rutin yang dilakukan eksekutif dengan legislatif, yakni pembahasan APBD 2018 dan 2019 serta perubahan APBD 2018. Semua raperda ini â&#x20AC;&#x201C; baik usulan legislatif maupun eksekutif â&#x20AC;&#x201C; diperkirakan akan tuntas pembahasan di tahun ini. Menariknya, pada awal tahun

FOKUS

ini, DPRD Sumenep sudah berhasil menuntaskan empat raperda. Di mana pembahasan ke empat raperda itu dilakukan secara maraton pada bulan Februari ini. Bulan ini hasil pembahasan ke empat raperda itu akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan fasilitasi dan evaluasi atas pembahasan yang dilakukan secara serius dan mendalam oleh wakil rakyat. Ke empat raperda yang sudah dituntaskan itu meliputi raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Raperda Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas pada kawasan Perumahan, Raperda Penyelenggaran Kearsipan, dan Raperda Desa. Ketua BP2D DPRD Sumenep Hosaini Adhim menjelaskan, tuntasnya pembahasan ke empat raperda ini m e n a n d a k a n k e s e r i u s a n DPRD Sumenep dalam menuntaskan segala bentuk usulan raperda di awal tahun. Bayangkan, di bulan Februari saja, pihaknya sudah menuntaskan empat raperda 2018. ”Ini awal yang baik bagi kami. Semangat teman anggota DPRD luar biasa dan berhasil membuktikan menuntaskan empat raperda di awal tahun. Apalagi, ke empat raperda ini cukup mendesak karena berkaitan dengan masyarakat,” katanya di ruang fraksi PAN kepada majalah Parlemen. Dia menuturkan, hasil pembahasan yang dilakukan pihaknya akan disampaikan ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi. Bahkan, sesuai rencana akan dikirim pada Selasa (20/2/2018) ke Pemprov Jatim. ”Jadi, kami tidak main-main dalam melakukan pembahasan raperda. Terbukti di awal tahun sudah bisa menuntaskan raperda. Tinggal menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jatim.

Sebab, dari setiap hasil pembahasan yang kami lakukan selalu dikirim ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi,” ujar politisi PAN ini. Bagaimana dengan raperda lainnya?, Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) III (Ganding, Guluk-guluk dan Pragaan) ini mengungkapkan, untuk raperda lainnya pihaknya juga tetap berkomitmen untuk bisa menuntaskannya di tahun ini. Bahkan, semua prolegda yang diusulkan baik dari legislatif maupun eksekutif sudah diserahkan ke badan musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep untuk segera dijadwalkan pembahasannya. ”Bola liar sudah ada di Bamus, karena kami sudah mengusulkan semua raperda itu ke Bamus untuk dijadwalkan pembahasannya. Tentu saja, kami hanya sekadar menunggu penjadwalan untuk dilakukan pembahasan,” ungkapnya. Menurut Hosaini, pihaknya dengan anggota BP2D lainnya dipastikan sudah berkomitmen untuk tidak menunggak raperda yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, semua raperda yang sudah direncanakan untuk bisa dituntaskan di tahun ini, sesuai dengan usulan yang sudah ada. ”Raperda ini juga sudah ada anggarannya, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bekerja menuntaskan sejumlah raperda.

Maka, kami berkomitmen semua raperda tuntas pembahasannya di tahun ini. Semoga tidak ada kegiatan kedewanan lainnya yang dianggap sangat mendesak,” ujarnya. Anggota komisi I ini menambahkan, sebenarnya dalam pembahasan raperda ini pihaknya tidak ada skala perioritas dalam penuntasnnya, sebab semuanya menjadi perioritas. Namun, usulan tahun 2017 yang belum tuntas dibahas akan menjadi atensi dari pihaknya. ”Semoa prolegda itu menjadi perioritas kami, namun usulan 2017 yang belum tuntas tentu menjadi atensi. Sebab, tidak memungkinkan untuk nunggak lagi. Ini sudah menjadi perhatian kami di BP2D. Kami berharap dukungan semua pihak untuk bisa menuntaskan semua raperda ini,” tuturnya. Hosaini Adhim mengungkapkan, perlu diketahui bahwa BP2D dan anggota DPRD Sumenep tidak pernah mengabaikan tugas pembahasan raperda. Apalagi, legislasi menjadi tugas kedewanan. ”Tidak ada niat mengabaikan pembahasan raperda, semua akan dilakukan secara serius. Terbukti, usulan terbanyak dari pembahasan raperda ini ternyata dari DPRD Sumenep bukan dari eksekutif. Ini merupakan bentuk komitmen kami. Meski sebelum diusulkan kami sudah berkordinasi dengan bagian hukum Pemkab,” tukasnya.•

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

Pendidikan Kepulauan Butuh Penanganan Khusus

FARID AFFANDI

Masalah pendidikan kepulauan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah karena sampai sekarang masalah klasik seperti guru tidak maksimal, sarana yang yang kurang memadai belum menemukan titik terang.

ditempatkan dimanapun termasuk kepulauan. Maka dengan janji seperti itu tidak ada alasan bagi mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab, daerah kepulauan memiliki hak yang sama dengan daerah lainnya.

Persoalan guru yang tidak maksimal mengajar selama setahun sudah menjadi pengetahuan jamak. Tetapi hingga kini belum ada sikap yang serius dari pemerintah. Misalnya memberikan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, jarang ditemukan. Terkesan masalah tersebut diabaikan begitu saja sehingga terus terjadi setiap tahun.

Jika guru kepulauan tidak mau ditempatkan di pulau dengan sikap yang tidak konsisten, maka sama saja dengan mengingkari amanah dari negara. Guru yang sudah di tugaskan di kepulauan sementara tidak ingin di pulau, maka harus berhenti, dan dinas terkait harus bertindak tegas, beri sanksi sesuai dengan pelanggarannya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ditugaskan menjadi guru sudah memiliki komitmen untuk

Selain sanksi, juga perlu ada instrumen atau program khusus pendidikan kepulauan agar mutu sama dengan di daratan. Semua itu

Majalah Parlemen | Februari 2018

butuh penanganan khusus karena kepulauan tidak bisa disamakan dengan di daratan bagaimana penanganannya. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap kepulauan mendapat perhatian khusus agar masalah pendidikan yang selama ini menjadi problem tak terselesaikan menemukan titik terang. Anak didik juga bisa memiliki kemampuan atau skill yang sama dengan mereka yang belajar di darat,â&#x20AC;? Harap Farid. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep juga menekankan masalah infrastruktur atau sarana dan prasarana lembaga pendidikan dapat terpenuhi dengan maksimal. Karena bagaimanapun. Fasilitas yang representatif sangat mendukung kemajuan pendidikan.â&#x20AC;˘

PA R L E M E N TA R I A

Kebijakan Pendidikan Sumenep Pikat DPRD Probolinggo rujukan atau referensi oleh komisi D Probolinggo.

Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat terobosan dalam memperbaiki dunia pendidikan. Diantara yang saat ini dikembangkan adalah program wajib dua bahasa asing, Inggris dan bahasa Arab untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

di Sumenep. Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo ini berkunjung ke DPRD Sumenep untuk studi banding tentang dunia pendidikan pada 22 Februari 2018. Kota yang berlambang Kuda Terbang ini, dinilai sebagai salah satu daerah yang berkembang dan maju dari sisi pendidikan.

Setiap sekolah wajib menerapkan dua bahasa asing dalam waktu yang ditentukan, disamping itu juga mewajibkan bahasa daerah atau bahasa Madura dalam hari tertentu untuk menjaga atau melestarikan budaya Madura sendiri. Kebijakan atau terobosan lain adalah program wajib Madrasah Diniyah. Saat ini program tersebut sudah diberlakukan di Kecamatan Kota Sumenep. Termasuk juga ada ada Peraturan Daerah (Perda) wajib tahu baca Alquran.

Ketua komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim menyampaikan, pihaknya sengaja memilih sumenep sebagai rujukan dalam hal pendidikan. Hal itu sudah menjadi pertimbangan melalui rapat di Komisinya. “Jadi kami ke Sumenep, untuk studi banding mencari informasi tentang tupoksi kami di komisi D. Dimana tupoksi kami adalah tentang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan pariwisata. Namun, kami memprioritaskan soal pendidikan untuk sumenep ini,“ terangnya.

Kebijakan-kebijakan itu ternyata membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo terpikat untuk mengetahui dan mencontoh model pendidikan yang dikembangkan

Alasan lain memilih Sumenep untuk studi banding, karena terdapat beberapa kebijakan tentang pendidikan yang dinilai cukup bagus. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut bisa dijadikan

Lukman menilai Sumenep daerah yang maju dari segi pendidikannya sehingga dinilai layak ketika pihaknya datang ke Bumi Sumekar untuk mengadopsi berbagai kebijakan pendidikan untuk di bawa ke Probolinggo. “Setelah datang dari Sumenep kami akan mencoba untuk merumuskan kembali apa yang didapat dari sini (Sumenep, rerd). K a l a u m e m a n g b i s a diterapkan di Probolinggo dan dinilai akan menambah kemajuan pendidikan, maka akan kami undanga ke beberapa stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan, ” terangnya. Kemudian yang tak kalah penting dari pendidikan di Sumenep seperti, kebijakan wajib Madin, Baca Alquran, dan sebentar lagi penerapan dua bahasa, yang kani daerah dan asing.“Itu menurut kami luar biasa, sehingga bisa dijadikan rujukan,” pugkasnya. Sementara itu, ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma yang menemui rombongan komisi D Kabupaten Probolinggo pihaknya sudah sharing dengan tamu dari Probolinggo yang membtuhkan beberapa referenci tentang pendidikan. “Kami berterimakasih kepada teman DPRD Probolinggo yang telah percaya memilih Sumenep sebagai rujukan dalam hal Pendidikan. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik terhadap yang dibutuhkan tentang pendidikan, “ terangnya.•

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

Raperda Tentang Desa Butuh Uji Publik Uji publik dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan keniscayaan. Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan regulasi akan berdampak pada kualitas produk hukum. Namun dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang desa yang saat ini sedang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep tidak ada uji publik dan naskah akademiknya. Poin itu dinilai sangat penting sebab akan berdampak pada pemerintah desa manakala menjadi peraturan daerah (Perda). DPRD Sumenep menghendaki Perda yang dibuat benarbenar memberikan sumbangsih terhadap pembangunan utamanya di tingkat desa. Sehingga tidak hanya menjadi macan kertas, di mana keberadaannya itu kurang memberikan fungsi dan bahkan dikhawatirkan tidak digunankan karena tidak bermanfaat. Draf Raperda itu disebutkan mengatur pola kerjasama kelembagaan ekonomi antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga dan hak dan kewenangan pemerintah desa lainnya. Semua itu semestiya dilakukan uji publik terlebih dahulu.

DARUL HASYIM FATH

“Namun dalam draf itu tidak ada naskah akademik dan tidak dilaksanakan uji publik, sehingga kami pun kesulitan untuk memastikan apakah Raperda yang ada itu sudah mengakomodir semua pihak, terutama Kepala Desa (Kades) dan masyarakat desa serta publik secara umum. Jadi secara kualitas patut dipertanyakan”. terang Darul Hasyim Fath. Menurut Darul, manakala uji publik ditiadakan maka akan berdampak pada otoritas Kades yang tidak akan memiliki legitimasi publik. Kades akan kehilangan kekuatan muril karena dirinya dibuat tidak paham apa sesungguhnya yang menjadi otoritasnya. Polisiti PDI Perjuangan yang saat ini menjadi anggota Komisi

Majalah Parlemen | Februari 2018

I DPRD Sumenep ini menilai, selama Raperda tentang desa tidak ada naskah akademiknya, belum bisa dilaksanakan. Apalagi anggaran Bidang Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumenep hanya mengalokasikan anggaran Rp300 juta. “Karena kami ingin, Perda itu berusia panjang dan tidak hanya menjadi macan kertas. Mesti ada output yang bisa memberikan edukasi kepada publik dengan adanya Perda tentang desa tersebut,” pintanya. Disamping itu, Perda yang dibuat diharapkan tidak sekedar mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan Kades. Tapi lebih luas lagi seperti anggaran, pembinaan kesehatan desa, irigasi dan infrastruktur desa termasuk pertaniannya berjalan dengan baik.•

PA R L E M E N TA R I A

Paripurna Istimewa, Lantik Ahmad Gantikan Iskandar pengawasan, maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” ajak politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini saat melantik Ahmad sebagai anggota DPRD yang baru. Pelantikan tersebut, lanjut Herman, sudah sesuai dengan keputusan dari Gubernur. “Pengangkatan saudara Ahmad sebagai dewan PAW sudah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur dan sudah disahkan pada Jum’at 2 Februari 2018 kemarin,” terangnya.

Setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur per tanggal 2 Februari 2018 diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Ahmad dilantik menjadi anggota dewan baru melalui paripurna istimewa pada 13 Februari 2018. Ahmad menggantikan Iskandar setelah Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi kadernya di DPRD Sumenep. Kedua politisi ini mencalonkan diri dari daerah pemilihan (Dapil V) yang meliputi Kecamatan Gapura, Batu Putih, Batang-Batang dan Dungkek pada pemilihan legislatif (Pileg) 2014. Rapat istimewa itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, dan dihadiri oleh Wakil B u p a t i Ahmad Fauzi, serta

Wakil Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Perwakilan Polres dan Perwakilan Kodim 0827 beserta anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Dalam kesempatan itu, Herman Dali Kusuma mengingatkan semua anggota dewan agar terus meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pembangunan Sumenep butuh peran aktif legislator untuk selalu membuat peraturan yang berpihak kepada rakyat, membahas anggaran sesuai kebutuhan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Semua itu agar pembangunan di Sumenep semakin baik. “Mari bersama-sama meningkatkan peranan dan fungsi DPRD Sumenep secara legislasi,

Sementara itu, Ahmad sebagai anggota dewan baru menyatakan, jika dirinya akan melakukan dan mematuhi semua peraturan serta berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.“Pada prinsipnya, saya akan mematuhi segala aturan dan saya berkomitmen untuk itu,” jawabnya saat ditanya komitmennya menjadi wakil rakyat. Dengan menjadi anggota baru tersebut, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mengaku akan melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan cepat, agar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai wakil rakyat tetap berjalan. “Yang pasti akan melakukan penyesuaian dulu, karena masih anggota baru dan harus sama dengan anggota lama. Intinya yang jelek-jelek kita tinggalkan dan yang baik-baik kita teruskan,” imbuhnya.•

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

DEWA N U S U L U B A H SIN G KATAN P K L Keberadaan Pedagang Kaki Lima atau PKL di kota Sumenep tumbuh subur. Pemerintah berupaya untuk mengatur melalui regulasi agar keberadaan mereka tidak mengganggu ketertiban umum tetapi tidak merugikan para pedagang kecil itu. Dalam regulasi yang berupa Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini sedang digodok, aspek kesejahteraan untuk menata mereka merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan sehingga penataan yang dilakukan tidak hanya sekedar memperindah tata kota tetapi juga menguntungkan bagi pedagang. Saat ini, draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah ada di meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. para politisi yang duduk di kursi parlemen tidak menghendaki setelah menjadi Perda, aturan tersebut merugikan para pedagang. “Kami perlu mengkaji kembali terhadap setiap isi yang ada di dalam draf Reperda tetang PKL tersebut. Karena ini menyangkut hajat masyarakat yang sedang beradu nasib mencari rezeki, sehingga kami juga butuh detail dan hatihati,” terang Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam. Salah satu yang perlu jadi pertimbangan, yakni nomenklatur kepanjangan PKL. Politisi Gerindra ini,

NURUS SALAM

tidak sepakat dengan kepanjangan PKL yang diartikan Pedagang Kaki Lima. Pihaknya menginginkan PKL disingkat menjadi Pedagang Kreatif Lapangan. Kepanjangan PKL menjadi Pedagang Kreatif Lapangan itu dinilai lebih pas disandangkan kepada pedagang yang ada di beberapa titik di Sumenep. Kepanjangan itu juga dinilai lebih bermakna dan lebih memotivasi masyarakat PKL. “Kendati demikian, sebenarya itu merupakan usulan, nanti akan kambali bahas lebih detail lagi,” tuturnya. Di samping itu, titik atau zona yang akan dijadikan tempat PKL juga harus menjadi kajian bersama. Zona yang ditentukan Jangan sampai tidak menguntungkan PKL tanpa menyalahi aturan yang sudah ada, salah satunya tentang

Majalah Parlemen | Februari 2018

tata ruang. Untuk memenuhi keinginan dewan ini, pembahasan Raperda PKL bukan urusan mudah. Sebab harus menyerap semua aspirasi, baik PKL sendiri maupun dari pihak pemerintah Sumenep. “Dimana lokasi yang pas dan tidak melanggar zona, ini yang perlu dibahas bersama. Termasuk juga membuat PKL sejahtera karena titiknya berada di lokasi yang tepat,” paparnya. Agar Raperda PKL menjadi aturan yang bisa mengakomodir keinginan pemerintah dan masyarakat, Komisi II akan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membicarakan Raperda itu. Sebab semua OPD terkait dinilai perlu terlibat langsung, supaya aturan yang akan dibuat benar-benar matang.•

PA R L E M E N TA R I A

BERHARAP RUU PEMERINTAH KEPULAUAN DISAHKAN Saat ini, pemerintah pusat kembali membahas Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pemerintahan kepulauan. Kabar ini menjadi angin segar bagi masyarakat kepulauan. Sebab jika nantinya disahkan menjadi UU maka kepulauan akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan. Untuk memaksimalkan pembangunan di wilayah kepulauan tidak bisa mengadalkan APBD Sumenep, sehingga butuh peran serta pemerintah pusat. Sumenep yang memiliki banyak pulau selalu terkendala anggaran sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap, itupun belum maksimal

karena anggaran yang ada terbatas, harus dibagi dengan daratan. Sementara sektor yang harus diperbaiki di wilayah kepulauan cukup banyak. Apalagi tidak hanya berkenaan dengan fisik, melainkan juga ada hal lain yang juga harus dibangun sehingga menjadi maju dan berkembang, seperti pembangunan Sumber Daya Manusi (SDM) pendidikan dan kesehatan. “Kalau ditanya berapa persentase anggaran untuk pembangunan di wilayah kepulauan dari APBD, dirasa sangat sulit dipersetasekan. Karena ada banyak OPD yang menganggarkan untuk kepulauan dan tidak hanya soal infrastruktur. Sebenarnya sudah ada alokasi

dana untuk kepulauan dari APBD, tapi tidak bisa dengan maksimal karena melihat APBD yang juga terbatas,” kata Ahmad Salim. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD S u m e n e p i n i m e n g a t a k a n , jika RUU itu disetujui dan disahkan menjadi UU, wilayah kepulauan akan mendapatkan dana khusus dari pusat untuk percepatan pembagunannya. RRU pemerintah kepulauan ini sudah lama diwacanakan tepatnya sejak dua tahun lalu. Awalnya ide pembuatan RUU pemerintahan daerah kepulauan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena DPD tidak bisa membuat UU, maka RUU itu harus dimasukkan ke program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI. Namun kabar terbaru pemerintah kembali membahas pentingnnya RUU ini. Sumenep sendiri masuk kategori Kabupaten kepulauan, sehingga jika pada nantinya benarbenar diundangkan akan berdampak positif bagi kepulauan. Diceritakan, “Mudah-mudahan itu terealisasi sehingga Sumenep yang mempuyai banyak kepulauan dapat dana khusus dari pusat untuk pembangunan dan lain s e b a g a i n y a ,” harapnya.•

AHMAD SALIM

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

Kenaikan Tunjangan K2 Butuh Kajian Matang

MOH. SUBAIDI

Masalah kesejahteraan tenaga honorer dua (K2) memang menjadi perhatian semua pihak. Sebab tunjangan yang mereka dapat dari pemerintah tidak seperti yang mereka harapkan, apalagi K2 yang ada di kota Sumekar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memberikan tunjangan kepada K2 sebesar Rp 350 ribu. Angka itu naik dari sebelumnya Rp 250 ribu perbulan. Besaran uang yang diterima memang sangat sedikit tetapi semua itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep. APBD Sumenep tahun anggaran 2018 mencapai Rp 2 triliun lebih. Lebih separuh dari anggaran itu dipergunakan untuk belanja aparatur. Sementara Kabupaten Sumenep memiliki wilayah yang sangat luas, daratan dan kepulauan yang membutuhkan pembangunan dari kekuatan APBD tersebut.

K2 di Bumi Sumekar selama ini terus menyuarakan kenaikan tunjangan yang dialokasikan pemerintah Sumenep. Sebab uang sebesar Rp 350 ribu dinilai sangat rendah. Harapan mereka sampaikan langsung kepada eksekutif maupun legislatif, namun untuk memenuhi harapan K2 itu tentu butuh kajian yang komprehensif. Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Subaidi juga mengakui jika tunjangan sebesar Rp 350 bagi K2 sudah tidak layak atau terlalu kecil. Untuk itu, pihaknya sepakat jika pemerintah menaikkan tunjangan tersebut agar kesejahteraan K2 semakin meningkat. Akan tetapi untuk menaikkan tunjangan yang menggunakan APBD itu bukanlah perkara mudah. Kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini butuh proses dan pertimbangan atau kajian yang matang. Sebab

Majalah Parlemen | Februari 2018

kebijakan untuk menaikkan tunjangan erat kaitannya dengan kekuatan APBD Sumenep. “Tentunya tahapan yang harus dilalui, misalnya butuh waktu dan harus dikaji secara matang tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan k e n a i k a n t u n j a n g a n K2 itu. Karena hal itu berkaitan dengan kebijakan dan harus melihat kekuatan APBD,” katanya. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A Shadik menyampaikan, jika tunjangan terhadap K2 memang belum sesuai dengan harapan. Pemerintah sendiri pada dasarnya memiliki keinginan untuk menaikkan, tapi semua itu harus melihat postur APBD yang dimiliki Sumenep. “Besarannya adalah Rp 350 ribu, kemudian ada potongan keikutsertaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Rp 25 ribu. Jadi, memang belum sesuai harapan,” terangnya.•

PA R L E M E N TA R I A

Jadwal Pembahasan Raperda setiap Triwulan eksekutif, dan tiga Raperda lainnya merupakan prakarsa legislatif. Pembahasan terhadap keempat Raperda itu dijadwal selesai akhir bulan Februari. Untuk kemudian dikirm ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk dievalausi Apabila pembahasan terhadap empat Raperda di triwulan pertama selesai dibahas, maka dewan akan melanjutkan pembahasan Raperda lainnya pada triwulan kedua. Sehingga jika tidak ada kendala, 16 Raperda akan tuntas dibahas dalam setahun. R. MOH. MULKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep tahun ini harus bisa bekerja ekstra. Sebab Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus dituntas tidaklah sedikit, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup untuk menuntaskannya. Melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep, Raperda yang ditetapkan untuk dibahas selama 2018 sebanyak 16. Namun untuk menyelesaikan itu semua, dewan telah merumuskan pembahasan agar ditahun politik ini semua agenda dewan

terselesaikan dengan baik. Dewan mengupayakan, Raperda yang akan dibahas menghasilkan aturan yang berkualitas sehingga dapat membantu pembangunan Sumenep. Sesuai jadwal Bamus yang telah ditetapkan, pembahasan terhadap 16 Raperda dibagi atau akan dibahas setiap triwulan. Triwulan pertama, DPRD Sumenep akan membahas empat Raperda. Empat Raperda yang akan dibahasa pada triwulan pertama, diantaranya satu Raperda usulan

â&#x20AC;&#x153;Begitu juga di triwulan ketiga, juga akan diisi dengan pembahasan Raperda. Jika jadwal yang sudah ditetapkan Bamus berjalan dengan baik, maka pembahasan terhadap 16 Raperda itu akan selesai dalam satu tahun ini,â&#x20AC;? tuturnya. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumenep R Moh Mulki, teknis pembahasan empat Raperda dibagi kepada empat Komisi. Setiap komisi nantinya memiliki tugas untuk membahas Raperda yang sudah dijadwalkan.â&#x20AC;˘

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

DEWA N M INTA TI N GK ATK AN PENG E L OL A A N B U M D Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumenep diminta untuk meningkatkan profesionalisme p e n g e l o l a a n d i b a n d i n g k a n dengan tahun sebelumnya. Hal itu agar keberadaan badan usaha pelat merah itu lebih menghasilkan profit (keuntungan) lebih besar lagi. Otomatis, akan memberikan dampak melonjakkan pendapatan asli daerah (PAD) kepada pemerintah kabupaten (pemkab). Sebab, PAD yang besar tentu sangat diharapkan dalam pendirian usaha dimaksud. Hal tersebut disampaikan anggota komisi II DPRD Sumenep Akis Jazuli. Menurutnya, pengelolaan secara profesional akan semakin memberi ruang kepada perusahaan untuk terus berkembang dan menghasilan nilai lebih dari sisi profit. Bahkan, pimpinan BUMD itu dituntut untuk kreatif dalam mengelola perusahaan yang mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah itu. ”Kami tidak mengatakan pengelolaan sebelumnya tidak profesional, namun harus ditingkatkan agar hasilnya lebih maksimal lagi,” katanya. Politisi Nasdem ini mengungkapkan, pengelolaan yang perlu ditingkatkan lagi adalah perusahaan pelat merah yang belum “sehat”. Dengan kata lain, belum memiliki pendapatan yang tidak signifikan, utamanya dalam memberikan sumbangan kepada PAD. ”Misalnya kami bisa menyebut PD

Sumekar yang sempat mau tutup, dan akhirnya dengan inovasi baru. Termasuk, BUMD yang lain yang masih terus berkembang, dan harus ditingkatkan,” ucapnya. Intinya, terang dia, di 2018 ini hendaknya para pimpinan BUMD milik pemkab ini harus bertindak layaknya Direktur Utama di perusahaan yang dikelola swasta atau perorangan. Sehingga, berlomba untuk menghasilkan keuntungan besar, dan memberikan dampak pada pendapatan Sumenep. Sehingga, cita-cita berdirinya BUMD ini bisa memberikan sumbangan PAD ke kota Sumekar dengan jumlah besar akan terwujud. ”Kami melihat pengelolaan sebagian BUMD masih setengah hati. Sehingga, hasil dari usaha yang digeluti juga setengah, tidak full memberikan kontribusi kepada daerah. Hasil amatan kami, Bank BPRS Bhakti Sumekar yang sudah pengelolaanya cukup bagus dan memiliki omzet perusahaan yang luar biasa besar. Mungkin perlahan PT Wus juga sudah mulai membaik. Nah, yang lain juga harus berbenah agar memberikan dampak yang bagus pula,” ucapnya. Menurut Akis Jazuli, pemkab juga harus mengontrol pengembangan perusahaan daerah tersebut. Apabila memang dianggap tidak produktif dan tidak visioner dalam pengembangan perusahaan, maka hendaknya bisa diusulkan penggantian lewat mekanisme

Majalah Parlemen | Februari 2018

AKIS JAZULI

yang ditentukan, misalnya RUPS (rapat umum pemegang saham) atau mekanisma lain. ”Jangan membiarkan perusahaan daerah yang hanya stagnan usaha. Dan, tidak punya sumbangsih apapun kepada daerah,” ungkapnya. Akis menambahkan, yang terpenting juga, di samping pengembangan bisnis, p e n g e l o l a a n k e u a n g a n juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan profesional. ”Paradigma lama harus dirubah, saat ini harus dilakukan pengelolaan BUMD secara bagus dan profesional. Sehingga, bisa memberikan efek yang bagus bagi pemerintah Sumenep. Kami kira masyarakat Sumenep menunggu hal ini,” tuturnya.•

PA R L E M E N TA R I A

komisi iv:

PELAYANA N K E S E H ATA N HARU S M E M U A S K A N diberikan kepada pasien Keluarga Miskin (Gakin) harus lebih bagus. Yakni, tidak mempermudah proses, namun disesuaikan dengan aturan yang berlaku. ”Selama ini ada kesan mempersulit administrasi atau pelayan yang kabarnya dibedakan. Nah, kesan ini harus dihapus dari benak masyarakat dengan cara berbenah dan memberikan pelayanan lebih baik lagi. Itu harus ditunjukkan, agar tidak ada gejolak,” tuturnya dengan nada tegas. ABRARI

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat masih menjadi perhatian dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Abrari. Sebab, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat kabupaten ujung timur pulau Madura. Apalagi, bersentuhan langsung dengan warga. Bahkan, politisi asal Kecamatan Pragaan meminta tenaga medis untuk bisa memberikan maksimal dengan memberikan service yang memuaskan kepada para warga yang hendak mendapatkan p e l a ya n a n kesehatan. ”Pelayanan kesehatan harus lebih maksimal lagi di tahun ini. Masyarakat harus merasa dilayani. Sebab, pelayanan tidak nyaman sedikit itu langsung bisa dirasakan dan akan menjadi buah bibir warga. Sebab, masalah kesehatan ini masih terus menjadi keluhan

dari masyarakat. Kadangkala yang menjadi keluhan terkait pelayanan medis, hingga masalah administrasi. Pengaduan ini sering saja kami terima meski tidak secara formal diperoleh, namun itu masih saja terjadi,” kata Abrari. Dia mengungkapkan, yang namanya pelayan tentu harus banyak mengalah dengan yang dilayani. Yakni, memberikan sapa dengan senyum dan selalu mempermudah segala pelayanan. ”Sebab, biasanya yang dilayani kebanyakan masyarakat awam, jadi butuh penjelasan secara detil dan kesabaran. Terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) maupun di rumah sakit. Masalah kesehatan ini juga menjadi atensi dari bupati untuk dimaksimalkan dan berjalan optimal,” tuturnya. Lebihlebih, terang dia, pelayanan yang

Untuk itu, pihaknya meminta instansi terkait untuk melakukan pembenahan, utamanya pembinaan kepada SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Utamanya, pembangunan karakter pelayan masyarakat. ”R i a k r i a k p e l a y a n a n kesehatan tidak akan terjadi lagi di Sumenep. Setidaknya bisa diminimalisir meskipun tidak total. Memang, yang namanya pelayanan pasti akan ada keluhan, namun diharapkan tidak terjadi kegaduhan,” ucapnya. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tahun 2018 ini harus ada perubahan signifikan dalam wajah pelayanan publik di bidang kesehatan. Sehingga, p e l a y a n a n optimal tidak hanya menjadi slogan semata, melainkan harus dijalankan oleh pihak terkait. Sehingga, dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat kabupaten ujung timur pulau Madura ini.•

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

GUNA KAN I N V E S TO R L O K AL KELO L A PAN TA I L O M B A N G DAN S L OPE N G Pemerintah Kabupaten Sumenep menghendaki Pantai Lombang dan Slopeng bisa dikelola oleh pihak swasta. Keterlibatan pihak ketiga dinilai akan lebih cepat dam maksimal mengelola pembangunan dan pengembangan pariwisata. Namun keinginan itu terkenda luas lahan yang tidak memenuhi standart. Masing-masing luas lahan Lombang dan Slopeng hanya sekitar empat hektar. Sementara investor membutuhkan 20 hingga 30 hektar untuk bisa mengelola dua wisata itu. Menyikapi masalah kekurangan lahan ini, menurut H. Masdawi bisa komunikasi dengan masyarakat yang memiliki lahan disekitar pantai untuk menambah luas lahan objek wisata. Karena luas lahan Lombang sendiri mencapai 5 hektar, sementara luas lahan milik masyarakat sekitar mencapai kurang lebih 10 hektar.

itu tidak terabaikan.”Sambil menunggu proses itu harus cari investor lokal dulu,” ujarnya. “Jadi jangan menunggu investor besar yang membutuhkan lahan 20 sampai dengan 30 hektar. Tapi kerjasama dengan pihak ketiga lokal, sehingga ada perubahan cara pengelolaan Lombang agar berkembang,” imbuh penasehat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini. Jika Pemkab Sumenep menunggu investor besar dengan kebutuhan lahan yang luas, maka pantai Lombang tidak akan berkembang dengan baik dan tidak bisa bersaing dengan objek wisata lain di Sumenep yang saat ini sudah

mulai bermunculan. Sementara saat ini sangat dibutuhkan percepatan pengembangan pantai Lombang, termasuk pantai Slopeng. Karena saat ini sudah memasuki tahun kunjungan atau visit. “Kami pikir, pihak ketiga tingkat lokal juga mampu, apalagi sifatnya sementara. Terbukti, ketika libur hari raya, ketika dikelola oleh pihak ketiga, ada peningkatan pendapatan yang sangat signifikan. Kemudian wisata lain yang tidak dikelola Pemkab, juga berkembang dengan pesat,” ungkapnya.•

Anggota DPRD Sumenep ini menyarankan agar cari investor lokal untuk mengelola wisata Pantai Lombang dan Slopeng. Sehingga dua destinasi wisata H. MASDAWI

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

TAK HARUS SALING MENYALAHKAN, PROGRAM VISIT HARUS DIDUKUNG semua pihak. Ahmad Jasuli menyatakan, keterlibatan semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan program visit merupakan keniscayaan. Kekurangan dan kelemahan pasti terjadi apalagi program visit membutuhkan proses yang panjang. Oleh sebab itu, saling mendukung untuk perbaikan dan pengembangan wisata di Sumenep akan mewujudkan kualitas maksimal. Tentu dengan adanya pengunjung yang banyak datang ke objek wisata sumenep.

AHMAD JASULI

Untuk mensukseskan program visit atau tahun kunjungan yang dimulai tahun ini butuh dukungan dari semua elemen masyarakat tanpa saling menyalahkan. Sebab pogram yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep ini untuk kepentingan masyarakat. Kepemimpinan Bupati A Busyro Karim dan Wakil Bupati Achmad Fauzi menghendaki perekonomian masyarakat meningkat melalui sektor pariwisata. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita mulia itu harus butuh saran dan masukan serta kritik yang membangun dari

“Program visit di tahun ini, memang masih awal untuk di evaluasi. Mumpung masih awal, mendiskusikan bersama semua elemen masyarakat, baik tokoh agama, budayawan, pemuda dan bahkan masyarakat biasa sekalipun sangat penting. Supaya bisa memberikan masukan dan saran lainnya, demi kemajuan visit,” terangnya. Mindset masyarakat terhadap pariwisata dinilai menjadi faktor yang sangat urgen. Sebab, selama pola pikir tentang wisata masih kaku maka akan berdampak terhadap perkembangan pariwisata sendiri. Oleh sebab itu masyarakat harus sadar wisata. Pemerintah harus terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya

wisata, terutama bagi warga sekitar destinasi wisata. “Juga harus dijelaskan kepada masyarakat mengenai budaya luar agar tidak kaget ketika ada wisatawan manca negara (wisman) yang datang ke sejumlah objek wisata di Sumenep berpenampilan tidak sama dengan warga Sumenep. Strategi jitu untuk menarik wisatawan juga harus diberi pemahaman,” imbuhnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terutama dinas terkait, kata Jasuli, juga harus kompak dan bersama-sama mensukseskan program visit. Semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) saling membahu memperbaiki kelemahan yang berkaitan dengan wisata. Seperti jalan menuju destinasi wisata ,transportasi yang layak untuk mengantarkan para wisatawan, harus dipikirkan bersama. Tak kalah pentingnya, tempat istirahat dan fasilitas lainnya yang bisa memberikan kesan nyaman bagi wisatawan harus disediakan oleh pemerintah. “Paling tidak orang yang datang ke destinasi wisata Sumenep, pulangnya memiliki kenangan dan bisa menjadi sebuah cerita yang indah tentang wisata yang sudah dikunjunginya,” pungkasnya.•

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

Galian C Marak Karena Penindakan Lemah

DWITA ANDRIANI

Masalah galian C yang sempat ditutup disejumlah titik Kabupaten Sumenep oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena diduga ilegal mengundang perhatian semua pihak. Tidak terkecuali dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Masalah tersebut harus disikapi dengan serius. Apalagi setelah penutupan dikabarkan tetap beroperasi kembali. Pemerintah tidak boleh membiarkan begitu saja, harus mengambil langkah agar persoalan yang sama tidak muncul di tempat lain. Dwita Andriani mengatakan, pemerintah Sumenep tidak boleh kalah terhadap pihak-pihak yang jelas melanggar hukum, seperti penambang ilegal. Jika memang benar ada pelanggaran yang bisa dibawa ke ranah hukum, politisi PAN ini meminta untuk menindak dengan serius, supaya tidak terus

melakukan pengrusakan l i n g k u n g a n di wilayah Sumenep. Meskipun Pemkab Sumenep tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan, Pemkab tetap harus terus berkordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya aktivitas tambang mendapat perhatian lebih serius lagi. â&#x20AC;&#x153;Lebih-lebih dengan pihak penegak hukum, Pemkab juga harus berkoordinasi. Bahkan, Pemkab bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkan pemilik atau penanggungjawab tambang itu ke pihak kepolisian, sebab galian C yang ilegal jelas melanggar hukum dan terjadi di wilayah Sumenep,â&#x20AC;? terangnya. Ita menilai, maraknya penambangan ilegal di Kota Sumekar karena penertiban atau penegakan hukum tidak maksimal. Oleh karena itu, memberikan efek jera

Majalah Parlemen | Februari 2018

kepada mereka sudah menjadi k e n i s c a y a a n agar tidak berkembang biak masalah yang sama. Selama ini, aktivitas tambang ilegal di Sumenep terkesan tidak mendapatkan perhatian serius. Jika disikapi dengan serius, pihaknya yakin ada efek jera sehingga para penambang nakal di Sumenep berpikir dua kali untuk melakukan aktivitas tambang ilegal. Di lain pihak, Kepala Satpol PP Sumenep Fajar Rahman mengaku tidak akan tinggal diam dengan aktvitas tambang ilegal di Sumenep. Bahkan pihaknya akan meminta pertimbangan Sekretaris Pemerintah Daerah (Sekda) Sumenep untuk menentukan langkah yang lebih serius seperti langkah hukum, Disisi lain, koordinasi pihaknya degan Satpol PP Pemprov Jawa Timur terus juga dilakukan.â&#x20AC;˘

PA R L E M E N TA R I A

Dewan Dukung Pembangunan TB Seperti Tempo Dulu Kota yang memiliki akar sejarah yang kuat diantaranya adalah Kabupaten Sumenep yang berdiri sejak 748 tahun silam. Kota yang dulunya dipimpin oleh seorang raja memiliki sejumlah situs dan peninggalan sejarah yang hingga kini tetap terpelihara.

TB memiliki dua pintu utama, masing-masing berada di sisi barat lurus dengan masjid Jamik dan sebelah timur lurus dengan jalan menuju Keraton Sumenep. Jalan dari arah Keraton menuju masjid Jamik tembus. Konon para raja saat hendak ke masjid Jamik dan sebaliknya melewati dua pintu utama itu. “Rencananya TB itu, kami tata kembali disesuaikan dengan kondisi zaman dahulu. Zaman dulu jalan di tengah TB itu tembus antara masjid Jamik dan Keraton,” Kata Bambang Irianto.

Di kota, salah satu peninggalan raja Sumenep adalah masjid Jamik dan Pendopo atau Keraton Sumenep yang hingga sekarang masih kokoh. Pemerintah saat ini memiliki tanggungjawab untuk terus memelihara peninggalan para raja Sumenep. Namun ada sebagian yang sudah berubah dari bentuk asalnya. Salah satunya adalah jalan para raja antara Keraton Sumenep dengan masjid Jamik. Tepatnya di tengah-tengah Taman Bunga (TB) terdapat taman yang menghalangi jalan yang biasa dilalui para raja terdahulu. Namun tahun ini pemerintah berencana mengembalikan bangunan TB kembali ke tempo dulu. Rencana ini mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung rencana itu, “ Kata Zainurrahman. Politisi Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep ini mengatakan, pemerintah memang memiliki kewajiban

ACHMAD ZAINURRAHMAN

untuk memelihara peninggalan sejarah yang ada di Sumenep. Menurutnya, nilai-nilai sejarah yang ada harus dijaga agar kota yang berlambang Kuda Terbang ini memiliki karakter sesuai dengan historinya. Pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri akan membangun dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih. Salah satu yang mendorong pembangunan ini adalah masukan dari sejumlah tokoh masyarakat agar bangunan tersebut dikembalikan seperti pada masa zaman kerajaan Sumenep.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Sumenep ini mengungkapkan, a n g g a r a n sebesar Rp 5 miliar itu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep sebesar Rp 200 juta, sebagai tambahan dana dari pusat. Saat ini, perencanaan pembangunan itu sudah selesai dan akan segera ditender. Bangunan itu juga dirancang sebagai titik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka penataan nata kota berkaitan dengan Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL).•

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

MINTA T E ND E R F I S I K DILA KUK A N FAIRPLAY Elektronik). Lelang terhadap pekerjaan itu dilakukan atas proyek yang nilainya di atas Rp 200 juta, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaanya dilakukan secara online, bahkan terkadang peserta dan panitia lelang tidak mengenal. Namun, selalu ada kesan “pengondisian” dalam pelaksanaan lelang proyek tersebut.

DUL SIAM

Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dul Siam meminta pelaksanaan tender sejumlah proyek fisik dilakukan secara profesional dan fairplay. Yakni, disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Sehingga, tidak ada kesan pengondisian dalam pelaksanaan lelang sejumlah proyek dimaksud. Maka, jika dilakukan secara fair akan menghasilkan output rekanan atau pihak ketiga yang berkualitas dan memiliki tanggungjawab (kapabel) atas pekerjaan. Memang, sejumlah proyek fisik sudah tuntas dilakukan perencanaan, otomatis memasuki tahap lelang atau tender di LPSE (Layanan Pengadan Secara

”Ada beberapa proyek yang sudah memasuki tahap lelang di awal tahun ini. Itu dilakukan setelah perencanaan tuntas dilakukan. Biasanya lelang dilakukan secara terbuka kepada publik dan diikuti oleh semua elemen yang memenuhi syarat. Namun, pihaknya meminta dilaksanakan secara profesional, yakni tidak boleh ada pengondisian untuk memenangkan satu rekanan, dengan berbagai modus yang akan dilakukan. Kami minta lelang dilakukan secara profesional,” kata politisi asal Kepulauan ini. Politisi PKB ini menuturkan, sebenarnya sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dugaan adanya pengondisian lelang. Namun, setidaknya pihaknya perlu untuk mengingatkan agar dilakukan secara profesional dan kapabel. Sebab, gejolak usai pelaksanaan tender seperti tahun sebelumnya tidak akan terjadi. ”Tahun lalu sampai

Majalah Parlemen | Februari 2018

ada demo jika ada pengondisian dalam pelaksanaan tender,meski tidak ada bukti yang jelas. Nah, hal itu perlu kami lakukan antisipasi agar tidak ada gejolak usai pelaksanaan tender,” tuturnya kepada majalah Parlemen. Dul Siam menambahkan, ketika pelaksanaan tender dilakukan secara profesional, maka akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan. Yakni, ketika rekanan mendapatkan pekerjaan dengan cara yang benar tanpa ada pengondisian, maka sudah dipastikan akan berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. ”Akan ada tanggungjawab, karena dia mendapatkannya dengan pertarungan sehat. Tidak melalui pengondisian. Rumor pengondisian biarlah menjadi angin, kami minta tetap dilakukan secara profesional,” tuturnya. Kendati demikian, pihaknya memastikan akan melakukan pengawasan sesuai dengan tugas anggota dewan controling. Dengan kata lain, pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tender proyek fisik ini. ”Kami akan ikut memantau berjalannya tender ini. Sejak awal kami ingin pelaksanaan lelang ini on the track, sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukasnya.•

PA R L E M E N TA R I A

VISIT YEARS 2018, HARUS BISA GERAKKAN EKONOMI MASYARAKAT

JUBRIYANTO

Tahun kunjungan 2018 atau yang biasa dikenal dengan visit years 2018 diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar lokasi destinasi wisata yang ada di kabupaten Sumenep ini. Jadi, keberadaanya tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan ada dampak bagi warga untuk m e n i n g k a t k a n pendapatan per kapita. Yakni, bangkitnya usaha-usaha yang digerakkan oleh warga sekitar lokasi. Sehingga, mendapatkan nilai positif dari program pemerintah ini. Hal tersebut disampaikan anggota komisi II DPRD Sumenep Jubriyanto. Menurut Jubriyanto dalam program tahun kunjungan ini sudah banyak even yang digelar

oleh pemkab selama satu tahun, termasuk juga sejumlah wisata yang disiapkan. Bahkan, kalender even pun sudah menyebar ke sejumlah pelosok negeri, dengan harapan bisa menarik wisatawan datang ke kabupaten dengan slogan Sumekar ini. ”Berbagai cara sudah dilakukan untuk mensukseskan program tahun kunjungan ini. Salah satunya, dengan puluhan even atau kegiatan, agar masyarakat datang ke Sumenep,” katanya.

bisa membuka warung makanan atau minuman. Atau bahkan bisa membuka gerai souvenir yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan,” ucapnya.

Termasuk, sambung dia, sejumlah destinasi wisata sudah mulai dipromosikan oleh pemkab untuk dijadikan jujugan pariwisata. Misalnya, wisata bahari yang lagi ngetrend, semisal Gili Labak, Giliiyang dan Pantai Sembilan di Giligenting. Tak ketinggalan juga wisata-wisata yang dikelola swasta yang sudah mulai bergeliat. ”Semua itu dilakukan agar program pemerintah ini sukses dan bisa mencapai target kunjungan sebagaimana sudah direncanakan,” tuturnya.

”Kami minta libatkan dan gerakkan masyarakat untuk program ini, agar bisa meningkatkan ekonomi dan pendapatan per kapita guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus juga bisa dirumuskan oleh pemerintah,” ujarnya.

Hanya saja, menurut politisi PKS ini, sisi yang harus jadi perhatian dengan keberadaan program pemerintah, akankah bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Keberadaan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. ”Misalnya, di sekitar lokasi wisata masyarakat

Tidak hanya itu, terang dia, perekonomian masyarakat bisa bergerak lewat trasnportasi para wisatawan dengan melibatkan warga. Otomatis, masyarakat akan menjadi senang, dan tidak akan merasa menjadi budak di daerahnya sendiri.

”Sehingga, keberadaanya tidak hanya sekadar destinasi wisata menjadi tontonan para pengunjung, sementara masyarakatnya tidak memiliki dampak ekonomis. Makanya, ini belum terlambat jika masyarakat dilibatkan untuk menggerakkan ekonomi lewat usaha kecil. Maka, keberadaan lokasi akan memberikan angin segar bagi masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Intinya, harus bisa menciptakan lapangan kerja,” tukasnya.•

Majalah Parlemen | Februari 2018

PA R L E M E N TA R I A

Desak Pemkab Serius Tangani Genangan Air sangat mengejutkan, sebab sebelumnya tidak terdengar Sumenep tergenang air meski hujan lebat sekalipun. Makanya, perlu dilihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab air tidak surut dan malah menjadi genanngan. ”Apakah di Sumenep serapan air itu sudah minim dengan banyaknya bangunan yang berdiri di sejumlah wilayah. Sehingga, menyebabkan lemahnya serapan air. Ini harus dilakukan kajian secara mendalam oleh instansi terkait,” tuturnya. K. KURDI

Genangan air di Sumenep sering terlihat di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sumenep, bahkan jalan protokol tidak lepas dari genangan air tersebut. Kenyataan itu biasanya terjadi saat kabupaten yang belakangan dikenal dengan kota keris ini diguyur hujan lebat. Menariknya, jantung kota seperti depan Masjid Jamik atau sekitar taman Adipura juga tidak lepas dari genangan air. Padahal, di tahuntahun sebelumnya tidak tampak adanya genangan air sehebat tahun ini. Dengan begitu, masyarakat menjadi resah khawatir akan menjadi banjir yang tak berkesudahan. Kadangkala, ketika hujan lebat mengguyur kota Sumekar warga merasa enggan untuk datang ke kota, dikhawatirkan akan susah untuk melintas di sejumlah jalan yang diperkirakan akan digenanangi air hujan

itu. Nah, kenyataan ini membuat anggota DPRD Sumenep meminta instansi terkait untuk serius dalam mengatasi masalah “banjir kecil ini”. Apalagi, tampaknya belum ada sejarah kabupaten ujung timur pulau Madura ini tergenang banjir. ”Masalah banjir kecil (genangang air) ini hendaknya menjadi perhatian instansi terkait untuk mengatasinya. Sebab, setidaknya masalah ini sudah membuat resah masyarakat, khususnya yang akan melintas di sekitar lokasi genangan air. Ini harus segera diatasi mengingat belum masuk kategori banjir, hanya sekadar genangan air saja. Sehingga, perlu dilakukan antisipasi sejak dini supaya tidak menyebabkan terjadinya banjir besar di kota Sumekar ini,” kata K. Kurdi, anggota komisi III DPRD Sumenep. Menurutnya, ini kejadian yang

Majalah Parlemen | Februari 2018

Selain itu, terang politisi Demokrat ini, pihaknya juga meminta untuk selalu memantau selokan atau irigasi yang ada di kota dengan selogan Sumekar ini. Bisa jadi selokan yang ada tersumbat dengan sampah atau sejenisnya. Kalau itu terjadi, maka masyarakat juga harus berperan serta dalam mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sumenep ini. ”Intinya, harus dilakukan penelaahan secara mendalam dan menyeluruh, sehingga diketahui sebabnya dan apa yang bisa dilakukan untuk melakukan antisipasi,” tuturnya. Politisi asal Kecamatan Lenteng ini menuturkan, pihaknya hanya menginginkan tidak adanya banjir di Kabupaten Sumenep, maka perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya banjir. ”Kami harap ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah untuk diantisipasi. Semua instansi terkait harus bisa bekerjasama agar terhindar dari masalah banjir,” tukasnya.•

PA R L E M E N TA R I A

Kembali Ingatkan Perangkat Tempati Balai Desa Keberadaan Balai Desa di Sumenep tampaknya belum dimanfaatkan maksimal oleh pihak perangkat desa. Terbukti, masih banyak perangkat yang enggan untuk masuk ke balai desa, atau ngantor setiap hari sehingga masih ada beberapa balai yang terkesan kosong melompong. Padahal, perangkat desa sudah mendapatkan gaji dari negara. Maka, sudah sepatutnya mereka untuk masuk ngantor ke balai desa layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah. ”Masih ada beberapa desa yang balai desanya belum ditempati maksimal oleh perangkat desa. Sehingga, pelayanan dilakukan di rumah bukan di balai. Padahal, sesuai dengan aturan, balai desa itu menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat. Ketika masyarakat hendak mendapatkan pelayanan maka dipastikan tinggal datang ke balai desa. Tentunya, dari berbagai aspek pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Sebab, itulah yang diinginkan dan dicita-citakan masyarakat,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Sumenep Syaiful Bari. Dia mengungkapkan, posisi perangkat desa dan kepala desa tak ubahnya

SYAIFUL BARI

sama dengan ASN atau yang biasa dikenal dengan PNS (pegawai negeri sipil). Mereka juga mendapatkan hak gaji dari pemerintah, maka otomatis juga mendapatkan kewajiban untuk masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan. ”Yang terpenting lagi, keberadaan balai yang dibangun melalui ADD (alokasi dana desa) tidak mubazir melainkan bermanfaat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyakat,” tuturnya. Sebenarnya, sambung politisi PPP ini, juga sudah tidak sedikit balai desa di Sumenep yang aktif dan masuk setiap hari. Dan, ada juga pelayanan yang sudah dilakukan dengan satu atap di balai desa. ”Kami tidak menafikannya adanya sejumlah desa yang

sudah aktif ngantor di balai desa. Namun, tetap mendorong sejumlah yang belum aktif untuk menggantikannya. Sehingga, pelayanan masyarakat tidak terganggu dan bisa diberikan secara tepat dan cepat,” tuturnya. Untuk itu, pihaknya meminta pemkab untuk memberikan pembinaan secara menyeluruh kepada desa dan perangkatnya, agar bisa aktif masuk kantor balai desa. Bahkan, jika diperlukan h e n d a k n y a dibuatkan regulasi khusus yang mengatur tentang pentingnya kepala desa dan perangkat untuk masuk ke balai desa. ”Harus top down dari pemerintah untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh. Bahkan, jika dibutuhkan juga diberlakukan sanksi tegas,” tukasnya.•

Majalah Parlemen | Februari 2018

SOSOK

Place for mission and vision here Non hent veliquam, ut faccum cor millut volenem labo. Nam simil meod exer sequi et lam tat. Orpercidunt cum cor millut volenem labo. Nam simil met aliquiscin dolorerosto od exer el in ea facillaore eum quat. Num soluptatus autecat aliolut qui odit, sit acius.

ENERGI BERPIKIR POSITIF B

anyak orang jika diberi pertanyaan mengenai tujuan mereka sekolah dan bekerja, jawabannya pasti untuk mencapai kesuksesan. Iya, kesuksesan sudah menjadi tujuan hidup hampir semua orang. Walaupun kesuksesan bukan mereka yang hanya bergelimang harta. Iya, definisi kesuksesan sesungguhnya ada pada masing-masing individu dalam mengarungi kehidupan. Kesuksesan bagi si A belum tentu kesuksesan bagi si B,

Majalah Parlemen | Februari 2018

tergantung apa tujuan hidup dan keadaan mereka sendiri. Misalnya, bagi si A kehidupan yang sederhana dan tercukupi adalah sebuah kesuksesan hidup, namun bagi si B itu belum dapat disebut sebagai kesuksesan, pun begitu pula sebaliknya. Itulah cara Anita Rosamia dalam mengarungi hidup. Bagi perempuan kelahiran Sumenep, 16 September 1997 tersebut punya tujuan untuk sukses. Tidak mudah memang, tetapi dengan niat serta usaha

SOSOK

Berpikirlah positif meskipun dalam keadaan yang sulit, tentu juga selalu bersyukur dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah.

yang kuat, maka tak ada yang tidak mungkin, satu hal katanya, orang yang sukses selalu memiliki kunci dan kebiasaan yang menjadikannya sukses. Salah satu adalah kebiasaan itu adalah selalu berpikir positif. “Berpikir positif adalah energi untuk mengisi ruang-ruang di dalam pikiran, yakni nalar, naluri, dan nurani, dengan muatan yang positif. Muatan positif ini adalah berbagai bentuk pemikiran yang kriterianya adalah benar, baik, dan bermanfaat,” katanya. Sehingga mahasiswi di salah satu kampus di Sumenep itu ingin selalu menfungsikan pikiran untuk hal-hal positif. Bagi perempuan yang akrab disapa Nita tersebut, pikiran adalah sebuah kelebihan yang Tuhan berikan kepada manusia. Memiliki pikiran akan membimbing seseorang menuju tujuannya; mengontrol, dan mengembangkan pikirannya sendiri. “Apabila ia menggunakan pikirannya untuk hal negatif, maka tujuan yang akan dicapai adalah negatif dan tidak sesuai dengan harapan, begitu

Juara Favorit Duta Wisata Sumenep 2017

Anita Rosamia

pula sebaliknya,” ungkapnya. Orang-orang sukses di zamannya, selalu berpandangan positif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha menyemangati diri sendiri dan selalu mengontrol pikirannya untuk berhasil mencapai tujuan. Terkadang mereka juga mampu menyemangati orang lain untuk meraih sukses yang diinginkan. Menggunakan pikiran positif sudah ia rasakan. Kata perempuan yang kini aktif di dunia modeling itu, benar-benar meningkatkan fokus dalam berusaha dan bekerja. Jika seseorang berpikir negatif, ia akan membuang-buang waktu dan energi. Apabila meningkatkan fokus, ia akan mampu membuat keputusan dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Nita pun ingin terus memupuk diri untuk selalu memiliki pikiran poisitif.

Karena ia akan selalu menumbuhkan optimisme dan transformasi. Optimisme adalah kunci membangun pikiran positif dalam diri. Keyakinan dalam diri menciptakan pola pikir positif bahwa seseorang bisa menghadapi setiap tantangan. Sementara transformasi selalu menuntut kita agar selalu melakukan aktualisasi diri dan memperbaharui diri, hingga potensi. Kini, ia ingin mengatakan bahwa berpikir positif selalu memberikan banyak cara untuk mencapai sukses. Berpikir positif dapat dilakukan mulai dari hal yang paling sering dilakukan. Bahkan energinya, masalah yang sedang dihadapi juga bisa diselesaikan dengan pikiran positif. “Berpikirlah positif meskipun dalam keadaan yang sulit, tentu juga selalu bersyukur dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah,” ajak perempuan dinobatkan sebagai Juara Favorit Duta Wisata Sumenep itu. •

Majalah Parlemen | Februari 2018

LENSA

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dalam menerjemahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai komunikator dua kutub yang berbeda yaitu rakyat dan eksekutif. Empat raperda yang telah digodok oleh Panitia Khusus yaitu

Majalah Parlemen | Februari 2018

Induk Pembangunan Pariwisata, Keolahragaan, Penetapan Desa dan Lahan Pangan Berkelanjutan. Berikut foto-foto rapat para anggota di masing-masing komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.â&#x20AC;˘

LENSA

Majalah Parlemen | Februari 2018

E K S P L O R W I S ATA

5 Destinasi Wisata Sumenep yang Tak Kalah Indah dari Lombok Jika ingin bercerita tetang pulau-pulau indah, kita lupakan dulu tentang Pulau Lombok, Kepulauan Seribu, Pulau Bunaken, Pulau Derawan, ataupun pulau-pulau yang sudah tersohor lainnya. Sebab ada 5 pulau di Kabupaten

Padang Lamun, pemandangan unik dari Pulau Sapudi. P ulau ini kaya akan

sumber daya alamnya. Terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang cantik, keberadaan hutan mangrove yang sejuk, dan padang lamun terhampar luas di tepi perairan laut dangkal. Padang lamun ini terlihat menyerupai tanaman rumput laut, namun ini berasal dari 6 flora berbeda. Saat berkunjung ke sini jangan lewatkan juga untuk berwisata religi. Destinasi yang lengkap bukan untuk kamu kunjungi?

Satu Pulau Beragam Suku di Pulau Mamburit.

M enyepi di pinggir pantai sambil menatap senja dengan background kapal-kapal besar, rona merah menyemburat dari ufuk barat begitu indah. Atau berkeliling pulau dengan sewa perahu, pun bisa berjalan melihat ikan-ikan di keramba nelayan. Pulau ini cukup sepi yang hanya ditinggali 47 kepala keluarga saja. Kamu tak perlu ke Kalimantan untuk bertemu Suku Dayak, tak perlu pula berkunjung ke Sulawesi untuk

Sumenep yang tak kalah indah dari Lombok atau kepulauan Seribu. Sebab lima destinasi wisata lima pulau ini menawarkan selera yang menggona para pelancong. Apa dan dimana saja?

mengenal dekat dengan Suku Bugis. Karena di pulau ini mereka hidup secara rukun: antara Suku Madura, Jawa, Bugis, dan Dayak yang masih memegang tradisi. Nikah muda salah satunya masih dianut oleh penduduk Pulau Mamburit. Sehingga tidak banyak anak-anak Pulau Mamburit bisa bersekolah apalagi sampai meraih gelar tinggi. Salah satu alasannya adalah akses jalan menuju sekolah sulit. Kamu belum akan merasa cukup puasa jika berkunjung hanya sehari. Saat matahari terbenam, camilan sukun goreng khas Mamburit dan segelas kopi panas menjadi bisa menjadi pelengkapmu menatap matahari tenggelam di tepian Pulau Mamburit.

Pulau Gili Labak, Surga Bawah Laut di Pulau Garam. P ulau ini tidak sebe-

sar Raja Ampat ataupun Maratua, namun pulau kecil bisa menjadi rekomendasi kunjunganmu ketika ke Sumenep. Pantai ini menjadi bukti bahwa sesuatu yang kecil dan jarang terekspos tidak berarti tidak memiliki

Majalah Parlemen | Februari 2018

daya tarik. Tak hanya bisa bermainmain di pantai, namun di pulau ini kamu juga bisa melakukan snorkeling. Karang dan ikan-ikan tak kalah cantik. Saat malam, pulau ini seperti tak berpenghuni. Sepi. Namun, di pulau ini terdapat 35 kepala keluarga yang merupakan penduduk asli Pulau Gili Labak. Jangan puas hanya berenang dan melakukan snorkeling. Kamu perlu mencoba berkeliling pulau ini, hanya 30 menit berjalan kaki. Karena dengan berjalan kaki, adalah cara tepat untuk mengenal lebih dekat terhadap suatu destinasi.

Tidak Hanya Indah, Pulau Sapeken pun Menjadi Lumbung Ikan. P antai Keunikan dari pulau Kagean adalah pulau wisata yang tidak hanya terkenal akan pantai nan elok untuk bermain ataupun tentang aneka flora dan fauna bawah laut yang membuat orang-orang merasa memiliki aquarium priadi. Pulau ini juga berpotensi sebagai lumbung ikan oleh

E K S P L O R W I S ATA

para nelayan. Pelabuhan cukup besar membuat pemandangan lain dari pantai ini. Sepanjang pulau ini, kamu pun akan diajak untuk menikmati wisata hutan mangrove yang sejuk. Pohon-pohon ini sangat berguna untuk ekosistem ke depannya.

Pesona Pulau Kangean di Ujung Timur Madura. K eraton Memiliki pasir pantai bertekstur sangat

lembut dengan warna putih berkilau terkena matahari, bak butiran permata. Memandang jauh ke ujung batas antara laut dan langit menyesapi udara yang sejuk. Airnya sangat jernih dengan pemandangan koral beragam, dengan bentuk koral lembut maupun keras, pun ada juga yang berbentuk sponge. Di pinggir pantai terdapat sebuah kolam kecil sebagai penampungan air. Bak kecil ini biasa digunakan oleh warga sekitar untuk kegiatan mencuci. â&#x20AC;˘

Batu Guluk, Pulau Kangean, Kecamatan Arjasa

foto: ss_mifada

Majalah Parlemen | Februari 2018

ARTIKEL

KHILAFAH; BUKAN NILAI, MELAINKAN STRATEGI MENJAJAH Oleh: Ahmad Junaidi*

Khilafah Islamiah atau “Negara Tuhan“ setidaknya telah berhasil membentuk opini publik muslim Indonesia sebagai suatu nilai ajaran Islam yang sempurna yang wajib di perjuangkan dengan berdarah – darah. Sebagai solusi terakhir dan terbaik atas kegagalan sistem “ kafir “ Barat atau sistem atheis Soviet.

emua ajaran di luar formal syari’at dalam paradigma ini dituduh tidak sesuai dengan prinsip – prinsip fundamental Islam. Bahkan, dibilang sebagai sistem sesat yang menyengsarakan. Pengikut ajaran diluar formal syari’at adalah kafir, murtad, pengacau dan melawan islam. Serta halal untuk pertumpahan darah dan menghilangkan nyawanya. Demikian itu sering kita dengar dari pendapat sempit berbagai oknum golongan kanan Islam garis keras ( Islam politik ) atau kasus yang akhir – akhir ini masih hangat adalah gerakan para aktivis khilafah yang melakukan pencucian otak serta aksi bunuh diri para teroris yang mengatasnamakan Islam. Setelah dilakukan penelusuran dark side sejarah, ditemukan bahwa kanan Islam adalah ideologi Islam politik yang menjadi aktor devil’s

game bersama Amerika Serikat untuk menghancurkan Uni Soviet. Einsenhover, presiden AS, menjalin kemesraan politik dengan raja Saud, Saudi Arabia. Einsenhover juga mengkampanyekan kepada negara – negara Timur Tengah lain akan diberi bantuan dana dan suplai senjata tempur bagi negara Timur Tengah yang mau bersama Amerika melawan Soviet. Koalisi “ permanen “ keduanya memberikan semangat bagi Saudi untuk memobilisasi gerakan kanan Islam militan dalam jumlah besar dengan komando teologis. Yakni, agama atau dalih formal syari’at Islam dijadikan legitimasi dalam menggerakan masa militan demi menghancurkan kekuatan – kekuatan sosialis dan pro nasionalisme dibelahan negara manapun. Komando politik teologis ini sangat hebat karena dilegitimasi oleh payung “ Negara Tuhan “ dan memperjuangkan “ Mandat Tuhan “

Majalah Parlemen | Februari 2018

lewat formal – formal syari’at demi mendirikan imperium Khilafah Islamiyah dunia. Gerakan pejuang formalisasi syari’at dan Khilafah Islamiah di Indonesia merupakan strategi politik ( politisasi ) agama demi mencapai tujuan yang hendak di capai oleh gerakan kanan Islam. Yakni, penguasaan wilayah Indonesia menggunakan jalur ideologi ekstrim. Ironis, sungguh gerakan ini sangat bertentangan dengan nilai – nilai negara Pancasila yang sangat menghormati dan toleran terhadap multi perbedaan. Kanan Islam, yang menghembuskan virus anti pluralisme agama jika dibiarkan saja, dalam suatu masa akan meruntuhkan kesatuan dan persatuan Indonesia yang di bangun atas dasar ikatan multi agama, kepercayaan, bukan penganut aliran kepercayaan (atheis), adat, suku, warna kulit, dsb. Kadang kita terlalu lugu

ARTIKEL

foto: pixabay

memahami fenomena gerakan keagamaan yang mengusung isu kampanye tersebut. Misalnya, formalisasi syari’at yang menjadi satu paket dengan promosi khilafah / daulah islamiah. Dengan lugu, kampanye itu di anggap benar – benar sesuai tata nilai keislaman yang ada pada masa Rasul saw dan sahabat. Terbuai iming – iming bahwa formalisasi syari’at dan khilafah adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan problem bangsa. Masyarakat Islam masih mudah diperdaya menggunakan segala sesuatu yang di beri simbol Islam atau Islami. Logikanya, segala yang Islami akan memudahkan jalan hidup dan merupakan tiket kilat khusus masuk surga. Formalisasi syari’at bukan nilai atau ajaran tentang kebaikan dan solusi masalah bangsa dan keumatan. Melainkan, jebakan !!! nama “ jebakan “ adalah senjata rahasia (bom) dalam peperangan fisik, ketika di injak atau di tekan maka akan menimbulkan ledakan. Akibatnya, salah satu bagian tubuh hilang, bahkan lebih buruk nyawa melayang. Demikian halnya jebakan formalisasi syari’at, ketika Indonesia menerapkan formalisasi syari’at sama

halnya menginjak jebakan dalam peperangan yang dipasang musuh. Apa konsekuensinya jika Indonesia menginjak jebakan itu ? Pertama, bertentangan dengan pluralisme beragama. Yakni, pengakuan bahwa di dalam setiap agama ada ajaran kebenaran dan kemaslahatan yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Kedua, akan memunculkan gejolak hebat dari setiap pemeluk agama yang beda ketika menginginkan penerapan syari’at agamanya ( Kristen, Hindu, Budha, dll ). Di Indonesia, masing – masing merasa memiliki Indonesia ( dalam arti cauvinis ) sehingga berhak menerapkan syari’at agama atau kepercayaannya. Jika terjadi, mampu memobilisasi gelombang pertikaian dan pemaksaan hukum agama tertentu agar diterima agama lain. Mengingat nalar Indonesia yang oposisi biner ( kebenaran ada pada satu sisi ), maka demi memperjuangkan kebenaran, lainnya salah dan perlu dihabisi. Hasilnya, rakyat Indonesia hidup dalam kecamuk, pertikaian, dan

perang saudara. Ketiga, Ideologi Wahabi yang mencengkeram kuat, lewat formalisasi syari’at dapat dijadikan legitimasi menggerakan masyarakat Indonesia berlaku sesuai kehendak otoritas Wahabi. Jelasnya, Wahabi adalah gerakan agama yang bermesraan dengan politik, maka masyarakat Indonesia hanya dijadikan tumbal demi mendapatkan target politik dari penguasa Wahabi. Keempat, dampak paling buruk setelah poin – poin sebelumnya dari jebakan formalisasi syari’at, hancurlah bangunan keutuhan NKRI yang didirikan foundhing mothers dan foundhing fathers kita dari landasan filosofis tinggi. Walaupun multi agama, ras, suku, golongan dan warna kulit, persatuan dalam wadah NKRI dan Pancasila sebagai dasarnya tetap utuh. Kemudian di ganti dengan bentuk khilafah islamiah dan formalisasi syari’at yang sejak awal pendirian ini penuh kebusukan. (Pengurus PC ISNU Sumenep)

Majalah Parlemen | Februari 2018

ARTIKEL

TANTANGAN PELAJAR ZAMAN NOW Oleh: Musyfiqurrahman*

ak terasa, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) sudah tak muda lagi. Kini organisasi yang menjadi benteng bagi pelajar telah genap berumur 64/63 tahun. Sungguh, bukanlah perjungan yang sekejab jika melihat beragam tantangan dan rintangan yang telah dilaluinya. Tak ada yang berani bayar penulis kira, sebab organiasi ini lahir memang tak ada tujuan lain kecuali untuk membentengi pelajar dari arus zaman yang deras mengalir. KH. Miftahul Ahyar, Rois Syuriah PWNU Jatim sempat berpesan saat bertandang ke Anuuqayah beberapa waktu lalu. Ia tanpa sungkan mengatakan bahwa tidak lama lagi Jatim akan dikepung, kemudian diserang. Serangan itu bukan datang atas nama penjajah kolonialisme klasik. Tetapi ada neo-koloniaslisme yang siap memporak-poranda ketutuhan warga NU. Siapa mereka? Jelas adalah kelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok yang membawa ideologi tunggal, dalam bahasa penulis neo wahabi. Sasaran empuk dari ideologi tunggal tersebut adalah palajar dan mahasisawa. Inilah sebabnya, menimbang kaum pelajar di masa depan harus selalu memasang kudakuda agar ideologi tunggal ala timur tengah itu tidak merasuki jiwa dan raga kaum pelajar. Tak dapat dibantah, maraknya aliran-aliran baru yang bertentangan dengan tata nilai keaswajaan -yang mereka semua merupakan note bene wujud dari sebuah gerakan neo wahabi (wahabi model baru- secara pelan tapi pasti akan mangancam NU dan banom-banomnya. Dengan kemasan nuansa Islami yang cantik nan ayu telah mampu menipu banyak mata dari kalangan kaum palajar itu sendiri. Untuk konteks kekinian, setelah merenungi realitas di atas, Warisanwarisan pertentangan lama akan

selalu hadir untuk mengancam eksistensi kaum pelajar nahdliyin. Hal itu terbukti dalam konteks hari ini. Jika tidak percaya (walaupun penulis masih orang awam dalam hal ini), mari penulis ajak untuk melihat fakta dalam 10 tahun terakhir ini, sudah terjadi penyusupan dan penggembosan kader-kader di wilayah basis NU. Sebagai sebauh bukti, kasus menurunnya loyalitas ke-NUan di titik-titik basis NU di Sumatera Utara (Tapanuli), Palembang, Banten, Jakarta, Banjarmasin, dan masih banyak daerah lainnya. Kemudian terjadinya perebutan masjid-masjid NU di beberapa wilayah. Belum lagi untuk wilayah Jabodetabek, tercatat hampir ribuan Masjid, Musholla, Pesantren dan Majlis Ta’lim yang dulu berhaluan dan loyal dengan NU, kini telah beralih dan tidak mau disebut sebagai bagian dari NU. Di Jatim, aroma klasik pun kian mengemuka. Konflik ideologi SunniSyiah (kalau pun tidak mau disebut sebagai konflik ideologi) mulai dijual murah. Ini sudah menandakan bahwa Jatim juga dalam keadaan tidak aman. Kasus Sampang misalnya adalah contoh nyata. Dan realitas di atas tidak boleh dianggap enteng, sebab neo-wahabi garannya sungguh tertata dan sistematis, bukan hanya pada tataran agama saja mereka bergerak. Tetapi juga pada tataran kemahasiswaan, pelajar dan sosial kemasyarakatan. Dan hasus diakui, suguhan dan kemasan-kemasan Islam yang manis dan cantik telah membuat kaum terpelajar tersungkur. Nah, hemat penulis, menimbang tantangan kaum pelajar zaman now, realitas ini mau tidak mau harus sesegera mungkin disikapi oleh kaum pelajar, dalam hal ini adalah IPNUIPPNU. Sebab bagi penulis, NU sebagai nenek moyang IPNU-IPPNU sudah tidak sempat memikirkan tentang hal ini. Sehingga yang harus turun tangan menjemput bola adalah organisasi kepemudaan, baik IPNU-

Majalah Parlemen | Februari 2018

IPPNU maupun PMII. Tetapi jika NU masih punya kesempatan, juga bisa bergerak, baik dari kalangan struktural NU maupun dari kalangan kultural NU yang memang masih peduli terhadap nasib kaum pelajar di masda yang akan datang. Atas dasar itu itulah, melihat realitas di atas, IPNU-IPPNU untuk memulai dan bergerak untuk menyikapi segala tantangantantangan tersebut. Dalam hemat penulis, kita bisa mulai dari dua pendekatan, yaitu pendekatan skultural dan pendekatan cultural. Pendekaan structural yang penulis sebut adlaah melalui jalur pesantren, struktur desa, politik, birokrat dan struktur sekolah. Namun, hal paling penting yang tak bisa kita lupakan adalah pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini lebih ditekankan kepada pendekatan langsung (face to face). Sehingga ke depan IPNU-IPPNU tampil lentur di depan banyak orang, terutama pelajar. Tentu kelenturan tubuh IPNU-IPPNU hanya bisa diakukan dengan model kemasan yang lebih segar, gaul, trendy, agamis, dll. Atas dasar itualh, maka wajar apabila tantangan bagi IPNUIPPNU dalam konteks kekiniaan kian berat. Dalam analisa penulis, kasus-kasus di atas terjadi bukan karena semakin melemahnya kita, tetapi lebih disebabkan karena “kita” sudah mulai lalai dalam melakukan pengawalan yang seharusnya dilakukan secara istiqomah baik oleh NU maupun IPNU-IPPNU. Di samping itu, gerakan-gerakan aliran yang berseberangan dengan kita (neo-wahabi), semakin lama semakin sistematis, solid dan matang. Sementara, pada saat mereka gencar melakukan propaganda ideologinya, ternyata kita malah dininakbobokkan oleh romantisme sejarah masa lalu. Karena hari ini, tak cukup bagi warga Nahdliyin bilang “kami organisasi yang besar dengan ratusan banun dimana-mana”. (Ketua PC IPNU Sumenep)

ARTIKEL

Sebuah Catatan Hari Pers Nasional

WAJAH PERS KITA

eringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018 kali ini tentu akan menjadi momentum refleksi bagi seluruh awak media di segala penjuru negeri. Mengembalikan pers pada “akhlaknya” adalah harapan kita semua. Perayaan puncak HPN yang dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat tentu diharapkan tidak hanya sekadar foya-foya dan megah dalam bingkai seremonial belaka, tetapi membawa manfaat bagi masa depan pers Indonesia yang lebih baik, profesional dan bermartabat. Harapan itu tentu tidak mengadangada, tetapi memang sesuai dengan fakta. Sebab jika menengok beberapa dasawarsa belakangan ini, tak dapat dipungkiri, pers kita mulai kehilangan akar yang kuat. Akar yang menjadikan pers memiliki benteng yang kokoh dan bermartabat. Bahkan pasca orde baru runtuh, pers selalu mengedepakan kepentinga rakyat dan menjadi nafas dari empat pilar demokrasi. Namun, apalagi dikata, perjuangan para kuli tinta harus dibayar dengan nista. Produk mereka menuai cibiran, bahkan ada yang mulai tidak simpati kepada pers. Di satu sisi memang tidak dapat disalahkan jika melihat gelagat pers yang mulai keluar dari “rukun” jurnalistiknya. Bisa disaksikan sendiri, tak sedikit para “kuli tinta” acapkali menjual kesadisan, membuat belepotan darah, suka pada pornografi hingga keluar dari kaidah jurnalistik. Akhirnya, masyarakat mulai kehilangan simpati terhadap pers. Padahal pasca orde baru runtuh, pers kita adalah senjata ampuh bagi rakyat ketika keadilan terpasung oleh kekuasaan. Melihat realitas sekarang ini, suguhan beberapa peristiwa menyedihkan terjadi di negeri ini. Tak sedikit, media menerima amok massa dari masyarakat. Kantor dibakar hingga ada beberapa media dibredel lantaran tidak patuh pada rukun iman jurnalistik. Belum lagi, pada tahun 2017 adalah tahun kelabu para kuli tinta. Sebab berdasarkan data yang dirilis oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), kekerasan terhadap jurnalis tak kunjung turun drastis. AJI mencatat terdapat 640 kasus kekerasan terhadap wartawan selama 10 tahun terakhir. Tahun 2017 terdapat 60 kasus kekerasan, 81 kasus pada 2016, 42

Oleh: Ahmad fauzi*

pada 2015, 40 pada 2014, 40 pada 2013, 56 pada 2012, 45 pada 2011, 51 pada 2010, 38 pada 2009 dan 58 kasus pada 2009. Inilah sisa-sisa problema yang harus direspon cepat pada HPN kali ini. Dewan Pers sebagai benteng terakhir pengontrol akhlak para kuli tinta harus membuat desain jitu dan regulasi khusus agar para media tidak berjalan sesuai kemamuannya sendiri. Jika tetap dibiarkan menggelinding bak bola salju, maka jangan salahkan masyarakat kalau menghujat dan tidak simpati bagi pers.

Cerdas memilih Solusi dari problem ini, hemat saya tidak hanya dibebankan kepada Dewan Pers, LBHP atau KPI, tetapi juga berada di tangan publik. Karena publik yang menilai dan mengoreksi. Memilih media yang sehat, berkualitas dan profesional juga merupakan salah satu langkah untuk mendukung pers yang semakin maju dan bermutu. Sebagai orang yang pernah bergelut dengan dunia jurnalis, saya meyakini bahwa ada seleksi alam dalam hal apapun. Hanya media yang berkualitas dan profesional yang mampu bertahan. Sementara media yang “abalabal”, suka menjual kesadisan (kurang santun), dan membuat belepotan darah akan habis dengan sendirinya. Sebab saban hari kita akan selalu dihidangkan oleh informasi di media massa, baik cetak maupun elektronik. Dapat dibayangkan, sebanyak 1.771 perusahaan media berdiri di Indonesia pas orde baru runtuh atau pada pasca pemilu 1999. Tentu, dari ribuan media itu, mereka berlomba-lomba untuk menurunkan informasi berdasarkan karakter media itu sendiri. Belum lagi digitalisasi telah membuat jumlah media online meningkat. Saat ini ada sekitar 2.000 media online ada. Lalu, pertanyaannya, dari 2.000 media online apakah memiliki kelayakan sebagai perusahaan dan sesuai dengan kode etik jurnalistik? Jawabannya tentu tidak, sebab berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Dewan Pers, hanya 211 media saja yang memiliki kelayakan sebagai perusahaan dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Oleh karena itu, kejituan memilih media yang mendidik dan profesional merupakan salah langkah untuk mendukung pers yang bermutu.

Karena hemat penulis, tumbuh suburnya media baru, juga akan membuka persoalan baru. Penerapan etika jurnalistik dan independensi media dalam pemberitaan menjadi perhatian utama dalam menyelamatkan wajah pers kita yang tak lagi ayu. Dengan demikian, masyarakat juga ikut andil menyelamatkan wajah pers dengan cara memilih media yang tepat, profesional dan berkualitas.

Peace Jurnalism Berita yang menarik itu memang diperlukan, tetapi tidak selamanya yang menarik harus bombastis, apalagi sadis dan cabul. Karena pers sejatinya sebagai penegak demokrasi dengan menjunjung nilai-nilai keadilan, bukan hanya fokus ngejar rating, tiras, atau apalah namanya itu yang berujung pada keuntungan saja, jauh lebih besar dari itu, pers adalah mampu mencerdaskan, bukan menyesatkan. Jika itu terjadi, akhirnya, gema kebebesan pers dalam cibiran rakyat. Sungguh, mengelus dada pun tidak cukup ketika mendengar nada sinis “Wartawan ya, ah…..pasti cari kasus dan ujung-ujungnya uang”. Namun, semua itu harus menjadi renungan tersendiri bagi pelaku profesioanlisme jurnalis, kondisi apa yang menyebabkan sinisme itu banyak ditemukan, apakah persoalan demokrasi yang tak matang, pendidikan yang masih limbung, ataukah karena etika dan pekerjaan pers itu sendiri yang memang tidak mendidik masyarakat menjadi cerdas. Jawabannya simple, dunia jurnalisme sudah mengalami shifting paradigm; era jurnalisme negatif. Dimana jargon ‘bad news is a good news’ marak diusung oleh berbagai media, mulai dari media nasional hingga lokal. Akibatnya, masyarakat mulai jengah dengan pemberitaan bombastis yang bersifat menghasut dan propagandis. Maka menghadirkan jurnalisme yang damai, santun dan tidak berbau sadis hingga cabul juga perlu dilakukan semua media. Agar pers betul-betul sesuai fungsinya, tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mencerdaskan dan mendidik. Selamat Hari Pers Nasional. (Mantan Jurnalis dan Wabup Sumenep)

Majalah Parlemen | Februari 2018

KOLOM

Dilan (da) Banjir Oleh: syamsuni*

ada siang itu langit tak sebiru biasanya. Ia terkesiap. Awan tak berbentuk, menghitam dan tebal. Lalu lalang orang-orang seperti dikejar binatang jalang. Sesuai prediksi, hujan benar-benar turun. Membasahi bumi. Yang tak sempat bawa beli mobil atau jas hujan harus rela berlindung di gazebo atau emperan toko. Sementara yang tak kebagian tempat harus mencari “jalan lain” agar aman dari kejaran hujan. Mereka memilih warung kopi dan SPBU. Walau hanya numpang, tetapi mereka pura-pura beli kopi. Kemudian di SPBU? Jika malu, mereka bisa beralasan beli bensin. Tetapi berkah hujan warung kopi dan nasi jadi laku. Toko dan rumah warga mendadak jadi terminal. Hujan benar-benar membawa keberentungan dan rejeki. Namun, pertanyaannya, kenapa harus berlindung dari air? Padahal

ia lunak dan bisa dibelah. Bukan pula bangsa pemangsa. Walaupun air memiliki banyak rupa. Selain mendatangkan basah, air juga serupa malapetaka. Sehingga tanpa diduga bisa meminta nyawa. Buktinya, karena air, datang banjir. Rumahrumah hancur, kondisi karut-marut, beberapa warga pun sakaratul maut. Seperti pemandangan yang kerap kali kita lihat beberapa hari terakhir ini, baik lewat televisi maupun kita sendiri yang jadi saksi. Sebut saja Sampang. Banjir menjadi hajatan rutin setiap tahun. Ketika tiba, warga harus hidup nelangsa. Rumahrumah mereka teredam air. Aktivitas lumpuh. Pemerintah tak bisa apa-apa, hanya pasrah. Bagaimana di Sumenep? Memang curah hujan yang tinggi tak menyisakan banjir seperti Sampang, tetapi tentu masih segar dalam ingatan kita pada Senin, 26 Februari 2018. Semua orang menjadi saksi, curah hujan yang tinggi adalah banjir terparah yang melanda Kota Sumekar. Air mengepung warga. Hujan lebat sekitar 1 jam lebih itu benarbenar menyisakan genangan di mana-mana. Arus lalu lintas lumpuh, karena mengepung warga dari segala penjuru. Akhirnya, pengendara harus menepi lantaran motornya mati. Rumah-rumah warga yang berada di dataran rendah menjadi nelangsa. Yang bisa mereka lakukan adalah mengamankan barang-barang berharga. Bahkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar, air membuat panik pasien dan keluarga. Sungguh, pemandangan yang tak biasa membuat semua orang mengelus dada. Kok bisa Kota Sumekar akrab dengan Banjir?

Majalah Parlemen | Februari 2018

Kondisi yang tak biasa itu pun mengundang kritik dari banyak kalangan, termasuk warga itu sendiri. Kritikan itu memang tak disampaikan langsung kepada Bupati-Wabup atau dinas terkait. Mereka layangkan kritik dengan beragam ekspresi. Ada yang menulis surat terbuka untuk Bupati-Wabup di medsos. Ada yang “memancing” di lokasi genangan air. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menata kota. Sumenep itu memang bukan Sampang, tetapi jika dibiarkan, Sumenep bisa lebih parah dari Sampang. “Seharusnya, payung tersedia sebelum hujan tiba. Jangan sedia payung setelah hujan reda,” kata salah satu warga yang menggunakan kesempatan langka itu dengan memancing. Bupati Sumenep, A. Busyro Karim sempat menjawab. Namun, jawaban orang nomor satu di Kota Sumekar itu dinilai masih normatif. Katanya, banjir terjadi lantaran hujan yang begitu lebat. Tidak salah, tetapi masih miskin analisa. Sebab banjir tak hanya kali ini, tetapi seringkali. Seperti kejadian akhir Desember lalu, kota dan desa juga dilanda banjir. Maka yang bisa kita harap, pemerintah tak tinggal diam, sebab melihat peristiwa siang itu, mafhum menimbulan tanya, sebab baru kali Sumenep akrab dengan banjir. Apakah cara pemerintah dalam menata kota yang salah arah atau karena ulah warga yang membuang sampah? Untuk menjawab itu semua, tidak semudah yang dibilang “Dilan”. Karena kita benar-benar “Dilan”da banjir. (Jurnalis dan Pengurus PC ISNU Sumenep)

Aspirasi Anda untuk sumenep sejahtera email redaksi: redaksi.majalahparlemen@gmail.com email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id Majalah Parlemen | Februari 2018