Majalah parlemen april 2018 by Misbah

EDISI 4/ APRIL 2018

parlemen Majalah Bulanan DPRD Sumenep

kawal Penolakan Impor Garam

pembagian bosda dan madin belum merata? HALAMAN 5

L A P O R A N U TA M A

Dari Redaksi Pembaca yang budimanâ&#x20AC;Ś Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Kami juga menerima tulisan berbentuk opini, artikel dan kolom. Anda bisa mengirimkan melalui : Email: redaksi.majalahparlemen@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Dewan Redaksi: Tabrani, S.Sos (Kasubag Humas)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah, S.Sos Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: DAV Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

Desain sampul oleh Ahmed David

Majalah Parlemen | April 2018

DAFTAR ISI

MAJALAH 3 sapa redaksi Sumenep itu, memang bukan Sampang, tetapi jika dibiarkan, Sumenep bisa lebih parah dari Sampang. “Seharusnya, payung tersedia sebelum hujan tiba. Jangan sedia payung setelah hujan reda,” kata salah satu warga yang menggunakan kesempatan langka itu dengan memancing.

5 laporan utama Madrasah Diniyah (Madin) di Sumenep secara berkesinambungan mendapatkan jatah BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah dari Daerah). Bosda itu disalurkan kepada madrasah keagamaan ini melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Sumenep dan melalui APBD Jatim. Keberadaanya disambut sangat baik oleh sejumlah kepala sekolah dan pihak yayasan. Sebab, dinilai bisa menyokong operasional lembaga pendidikan informal, termasuk juga memberikan honor kepada guru yang secara aktif mengajar.

»»h.4

20 LEnsa

»»h.10

»»h.16

Dari serap aspirasi yang dilakukan para anggota dewan pada Reses kedua di tahun 2018 menghasilkan sebuah kesimpulan yang kemudian disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi.

10 fokus Dewan Kawal Penolakan Impor Garam

15 parlementaria Komisi IV Siap Kawal Keluhan Vaksin

32 SOsok Nia Kurnia Achmad Fauzi - Jadilah Perempuan Inspiratif

34 eksplor wisata »»h.15

Menikmati Kuliner Khas di Pantai Lombang

Majalah Parlemen | April 2018

Untuk warga kepulauan, proyek coldmix (aspal dingin) diminta untuk dilanjutkan oleh pemerintah. Dan, diajukan anggaran maksimal untuk pembangunan jalan ini. Sebab, manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat.

»»h.20

»»h.23

»»h.24

»»h.32

Majalah Parlemen | April 2018

»»h.35

SAPA REDAKSI

Suarakan Kepentingan Rakyat Oleh: Redaksi Parlemen*

i era media yang serba canggih dewasa ini, political gesture yang dipertontonkan oleh wakil rakyat seringkali dituding sebagai bentuk pencitraan tingkat tinggi yang manipulatif dan karikatif. Tentu, sahsah saja, sebab sudah sekian lama kita mengenal pemimpin itu sebagai sosok yang maha tinggi, berdiri dan duduk di atas, berjarak dengan rakyat. Bahkan saat sang pemimpin atau pejabat turun ke bawah, meninjau langsung masalah, rakyat punya penilaian miring seraya menduga ada kepentingan di balik udang. Kemudian datang era demokrasi dimana pemimpin harus populis. Rakyat yang makin cerdas kini bebas komentar, berpendapat, berunjuk rasa, mengkritik bahkan menuntut. Para pemimpin dituntut untuk bisa melayani kepentingan rakyat bukan dilayani. Tak ayal para politisi berlomba menjadi yang terdepan dalam membela kepentingan rakyat demi meraih citra sebagai pemimpin yang merakyat. Bagi rakyat, politik pencitraan itu sangat menyakitkan. Seperti penyakit, manis-manis di depan, diabetes kemudian. Rakyat yang kerap disuguhi janji-janji manis kampanye, retorika yang membuai dan seksi. Setelah jadi, mereka tak mengabdi sepenuh hati. Namun, tudingan demi tudingan yang dialamatkan kepada para pemimpin akan menjadi tidak terbukti ketika melihat cara DPRD Sumenep melakukan serap aspirasi; turun ke bawah dan melakukan aksi nyata. Selama beberapa hari semua anggota DPRD Sumenep diberikan kesempatan untuk menjadikan rakyat sebagai tuan, bukan pelayan. Dengan komunikasi yang guyub dengan aksi yang nyata

dipertontonkan tanpa batas kelas dalam suasana yang egaliter. Masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat pelan tapi pasti berhasil mereka tuntaskan. Terbukti, dari hasil reses semua fraksi, mereka betulbetul suarakan kepentigan rakyat dengan lantang. Mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, kelistrikan kepulauan, hingga soal pendidikan dan ekonomi. Mereka suarakan di depan Bupati, Wabup dan jajaran SKPD setempat. Sungguh sebuah praktek politik yang sangat sederhana yang dilakoni anggota DPRD Sumenep dalam gesture yang alamiah ketika melakukan reses dan pulang ke dapilnya masing-masing. Turun ke bawah, menyapa masyarakat kecil, para pedagang, menepuk pundak anak muda hingga selalu melempar senyum saat bertemu dengan orang-orang adalah cara mereka menepis tudingan tak berdasar. Akhirnya, rasa khawatir rakyat Sumenep mulai hilang ketika melihat cara anggota DPRD melakukan silaurrahim ke beberapa tempat, selain dirinya bekerja atas kepentingan rakyat, pula tak punya niat untuk melakukan pencitraan, sebab bagi anggota DPRD, politik itu bukan dibangun atas konsep sesaat, tetap memilki jenjang kaderisasi yang jelas. Arinya, menjadi anggota DPR memang berjuang walaupun penuh onak dan duri. Inilah sajian Parlemen edisi kali ini, mengupas tuntas tentang hasil reses semua anggota DPRD Sumenep. Mereka ingin melayani sepenuh hati. Sebab mereka sadar, berada di panggung parlemen bukanlah sesuatu yang mudah dengan tunjangan gaji yang wah, tetapi harus berjuang berdarah-darah demi masyarakat yang sejahtera. â&#x20AC;˘ Majalah Parlemen | April 2018

Memang, setiap para legislator ini menggelar reses, infrastruktur tetap mejadi yang dominan.

Majalah Parlemen | April 2018

L A P O R A N U TA M A

PEMBAGIAN BOSDA MADIN BELUM MERATA? Madrasah Diniyah (Madin) di Sumenep secara berkesinambungan mendapatkan jatah BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah dari Daerah). Bosda itu disalurkan kepada madrasah keagamaan ini melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Sumenep dan melalui A P B D Jatim. Keberadaanya disambut sangat baik oleh sejumlah kepala sekolah dan pihak yayasan. Sebab, dinilai bisa menyokong operasional lembaga pendidikan informal, termasuk juga memberikan honor kepada guru yang secara aktif mengajar. Sehingga, dianggap bisa mendorong keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di madrasah hasil swadaya masyarakat. Namun, belakangan muncul problem baru. Ternyata, tidak semua lembaga mendapatkan Bosda, bahkan pembagiannya pun dinilai tidak proporsional, tekesan jomplang. Otomatis, setiap lembaga tidak sama dalam mendapatkan jatah bantuan itu. Kadang kala ada lembaga Diniyah yang mendapatkan jatah cukup besar, padahal siswanya tidak seberapa. Sehingga, terdapat “kecemburuan” diantara sesama pengelola madrasah

diniyah ini. Pengelola bahkan meminta instansi terkait untuk melakukan kajian ulang pembagian bosda secara proporsional dan profesional. Fakta ini salah satunya disampaikan kepada anggota DPRD Sumenep saat melakukan serap aspirasi (reses). Warga memprotes pembagian Bosda ini yang terkesan tebang pilih. Sebab, madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan informal yang notabenenya dibiayai swadaya masyarakat, mulai dari proses

pembagunan. Tidak ada campur t a n g a n pemerintah d a l a m pengelolaanya. Sehingga, dengan adanya bosda dinilai cukup baik dalam membatu lembaga pendidikan ini. Meski pada faktanya, pembagian bosda itu masih perlu dilakukan evaluasi agar tidak

Majalah Parlemen | April 2018

L A P O R A N U TA M A

terjadi ketimpangan. Masalah ini sudah disampaikan anggota DPRD Sumenep dalam sidang paripurna reses di gedung wakil rakyat beberapa waktu lalu. Bahkan, ini disampaikan dihadapan pemangku kebijakan Bupati, Wakil Bupati dan sejumlah instansi eksekutif yang berwenang. Dengan harapan bisa ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan pada pembagian bosda periode berikutnya. Sehingga, keluhan semacam ini tidak lagi muncul pada reses berikutnya. Dengan kata lain, hasil reses d e w a n l a n g s u n g m e n d a p a t k a n reaksi dari instansi terkait untuk memperbaiki sistem pembagian bosda. Memang, selama sepekan 50 anggota DPRD Sumenep m e l a k u k a n reses, bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat. Yakni, mulai 19 hingga 26 Maret 2018 lalu. Mereka bertemu dengan konstituen sesuai dengan

daerah pemilihan (Dapil) m a s i n g - m a s i n g . Berbagai keluhan disampaikan oleh k o n stituen kepada wakilnya, baik berkaitan dengan infrastruktur, pemberdayaan, maupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya sekadar keluhan, usulan yang dianggap penting juga disampaikan kepada legislator dengan harapan bisa diusulkan menjadi program APBD pada masa anggaran berikutnya. Wa k i l r a k y a t t e n t u s a j a mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan para konstituen. Bahkan, mereka juga berkomitmen untuk mengawal usulan dan curhat mereka kepada eksekutif yang â&#x20AC;&#x153;notabeneâ&#x20AC;? punya kewenangan eksekusi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masya-rakat. Hal ini wajar, sebab mereka dipilih oleh masyarakat, maka efeknya juga dikembalikan kepada masyarakat. Utamanya berkaitan dengan program

Majalah Parlemen | April 2018

dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan m a s y a r a k a t . Mereka (anggota dewan) punya tanggungjawab kepada konstituennya. Maka, reses menjadi kewajiban bagi seluruh anggota DPRD Sumenep sebagai wujud menjalankan amanah konstitusi. Di mana masalah pelaksanaan reses ini sudah diatur di dalam UndangUndang (UU) nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah. Untuk itu, tidak ada alasan bagi para legislator untuk tidak bertemu, bersilaturrahmi dan berkomunikasi dengan para konstituen yang sudah membawanya menjadi wakil rakyat. Apalagi, APBD memang menyediakan anggaran untuk kegiatan dimaksud. Secara rutin, anggota dewan harus bisa bertemu dengan masyarakat yang memilihnya. Sebenarnya, hasil reses anggota dewan tidak hanya sekadar

L A P O R A N U TA M A masalah Bosda saja, banyak hasil yang diperoleh anggota dewan dari bertemu masyarakat. “Keluhan” paling dominan itu berkaitan dengan infrastruktur. Memang, setiap para legislator ini menggelar reses, infrastruktur tetap mejadi yang dominan. Sebab, infrastruktur ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Otomatis, bisa dirasakan. Apalagi, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah belum merata, dengan keterbatasan APBD. Jadi, maklum ketika warga “melulu” mengeluhkan masalah infrastruktur. Perbaikan jalan masih menjadi “trend” dalam setiap reses. Warga meminta untuk dilakukan perbaikan jalan. Misalnya, di Dusun Pengilen Prenduan, Saronggi dan sejumlah wailayah lain di Daratan Sumenep. Selain itu, warga Raas juga menginginkan pengaspalan

jalan poros kecamatan, jalan nelayan dan jalan menuju akses pertanian warga. Bahkan, pelebaran jalan mulai dari Banasere, Kecamatan Rubaru hingga Kecamatan Ambunten jika lepas dari usulan masyarakat. Maklum, jalan tersebut memang cukup sempit, dan tidak layak untuk dua mobil. Sehingga, sangat diperlukan pelebaran jalan. Untuk warga kepulauan, proyek coldmix (aspal dingin) diminta untuk dilanjutkan oleh pemerintah. Dan, diajukan anggaran maksimal untuk pembangunan jalan ini. Sebab, manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Ketahanan jalan juga menjadi pertimbangan warga untuk meminta proyek tersebut dilanjutkan secara kontinyu. Selain itu, jalan poros di sejumlah wilaya juga menjadi harapan masyarakat untuk diperbaiki dan dibangun, misalnya di kepulauan, Batang-Batang, Lenteng dan sejumlah wilayah

lainnya. Infrastruktur terus harus dilakukan pembenahan. Selain itu, masyarakat kepulauan juga menginginkan dibangun dermaga yang memadai untuk tambat perahu. Sebab, dermaga masih dinilai kurang oleh masyarakat. Misalnya, di Desa Sakala, Kecamatan Sapaken, yang merupakan pulau terpencil dan sangat membutuhkan dermaga tersebut. Di Raas, Sepudi dan sejumlah wilayah lain di kepulauan. Sebab, bagi mereka, dermaga sangat penting sebagai akses transportasi bagi masyarakat. Maka, pemerintah dituntut untuk memerhatikan hasil reses ini. Disamping itu, tambat labu, tangkis laut menjadi hal juga sangat dibutuhkan masyarakat. Makanya, optimalisasi dan pembangunan tersebut bisa dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan MCK –dari hasil reses- diminta untuk semakin

Masalah Listrik tetap menjadi usulan masyarakat kepulauan yang hanya menikmati aliran itu tidak 24 jam. Misalnya, Giligenting, Sapeken, Raas, Kangayan dan sejumlah kepulauan lainnya. Maklum, masyarakat ini sudah lama menginginkan untuk bisa menikmati aliran listrik secara sempurna, seperti yang diperoleh oleh masyarakat daratan.

Majalah Parlemen | April 2018

L A P O R A N U TA M A

ditingkatkan oleh pemerintah, khususnya pembangunan MCK yang diberikan kepada Musala, Masjid dan Pondok Pesantren. Sebab, hal tersebut cukup memberikan manfaat kepada warga di lokasi maupun dari luar yang hendak menunaikan ibadah di tempat tersebut. Program ini dinilai cukup memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar lokasi. Masalah Listrik tetap menjadi usulan masyarakat kepulauan yang hanya menikmati aliran itu tidak 24 jam. Misalnya, Giligenting, Sapeken, Raas, Kangayan dan sejumlah kepulauan lainnya. Maklum, masyarakat ini sudah lama menginginkan untuk bisa menikmati aliran listrik secara sempurna, seperti yang diperoleh oleh masyarakat daratan. Memang, sudah ada dua pulau yang dialiri listrik 24 jam oleh PLN, yakni Pulau Gili Iyang dan pulau Sepudi. Ini sudah berlangsung dengan baik

dan bisa dinikmati masyarakat. Sehingga, ekonomi masyarakat sekitar mulai bergerak dengan keberadaan listrik 24 jam ini. Sementara pada konteks daratan, hanya menginginkan adanya normalisasi PJU (penerangan jalan umum). Bahkan, di wilayah kota juga sangat dibutuhkan. Sebab, di kota sudah banyak PJU yang tidak berfungsi namun tetap diabaikan. Termasuk juga, di kecamatan Ganding, Kecamatan Pasongsongan Rubaru, dan akses jalan di Daramista. Ini membutuhkan pemasangan PJU secara maksimal. Apalagi, keberadaanya berada di jalan raya. Selain itu, masalah kesehatan menjadi hal penting yang diusulkan masyarakat. Sebab, ini bisa dikategorikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan, agar masyarakat bisa

mendapatkan pelayanan medis secara paripurna. Peningkatan pelayanan ini tidak hanya di Puskesmas, melainkan juga di RSUD dr. Moh. Anwar. Sebab, di rumah sakit pelat merah ini banyak keluhan yang disampaikan oleh keluarga pasien dan masyarakat. Slogan, salam sapa dan senyum harus dipegag teguh oleh pihak rumah s a k i t . S e h i n g g a , m a s y a r a k a t akan merasa nyaman dan aman saat berobat di rumah sakit tersebut. Tidak hanya itu, warga m e n g i n g i n k a n ada ganti SPM (Surat pernyataan miskin) yang sudah dihapus oleh pemerintah. Sebab, masih warga yang tidak tercover dalam program KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan BPJS Kesehatan. Sehingga, pemerintah diminta untuk mencari solusi agar ada pengganti SPM, mengakomodir masyarakat yang tidak tercover. Keberadaan SPM kala itu dinilai sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kesehatan secara gratis, apalagi warga miskin (Gakin). Masalah keaktifan guru PNS (pegawai negeri sipil) yang bertugas di kepulauan juga tidak lepas dari perhatian masyarakat. Dari semua usulan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Sumenep diharapkan mampu diakomodir, tidak berhenti pada anggota dewan. Melainkan harus diperjuangkan untuk menjadi program. Meski disadari, tidak memungkinkan semua usulan diterima sekaligus melainkan harus bertahap. Kendati demikian, penyusunan APBD Sumenep juga harus mengacu kepada hasil reses dewan, tidak melulu hasil musrembang apalagi usulan dari eksekutif saja. Sebab, dewan mempunyai mandat untuk memperjuangkan hak rakyat dalam mengawal kegiatan di APBD Sumenep mendatang. â&#x20AC;˘

IWAN BIDIHARTO

Majalah Parlemen | April 2018

SONGENNEP DOELOE

Jokotole, Sang Penakluk Blambangan

etelah Jokotole berhasil menaklukkan kerajaan Blambangan, raja memberikan surprise menikahkan Jokotole dengan Putri Prabu Brawijaya Dewi Ratnadi. Setelah menikah, dan cukup lama berada di Majapahit, ras kangen terhadap orang tua angkat Mpu Kelleng mulai terasa. Akhirnya Jokotole pamit pulang ke Sumenep. Setelah diberi izin, maka berlayarlah Jokotole bersama sang istri Dewi Ratnadi. Dia langsung menuju ayah angkat Mpu Kelleng di Pakandangan. Rasa gembira tak terhingga terlihat diwajah kedua orang tua angkatnya. Apalagi, kedatanganya membawa seorang istri cantik putri raja Majapahit. Tidak hanya itu, warga sekitar juga ikut menyaksikan Jokotole dan istrinya. Warga Tidak menyangka Jokotole akan mempersunting putri raja. Setelah cukup lama berada di Pekandangan, Jokotole pamit untuk menghadap ayahnya Adipoday yang sedang bertapa di Gunung Geger, Bangkalan. Berat rasanya buat Mpu Kelleng dan istrinya yang sudah lama mengasuh Jokotole untuk memberikan izin. Khawatir akan melupakan dirinya. Namun, Jokotole meyakinkan kalau tidak akan melupakan kedua orang tua angkatnya itu. Kemudian diber izin. Tanpa banyak diceritakan, akhirnya Jokotole sampai ke Gunung Geger. Dia kebingungungan, sebab tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar puncak gunung tersebut. Akhirnya, Jokotole duduk termenung saja. Namun, saat Jokotole melamum akan kindahan alam ciptaan Tuhan, mendadak dihadapnnya muncul sesosok laki-laki berwibawa dan tampan dengan menggunakan pakaian putih bersih. Setelah Jokotole melihat raut muka laki-laki, yakinlah bahwa yang datang adalah Adipoday, yang tak lain adalah ayah kandungnya. Sehingga, langsung memberi hormat dan sungkeman. Setelah itu, Jokotole diajak ke gubuk yang tidak jauh dari tempat tersebut, yang merupakan tempat peristirahatan

sepuh, terasa tidak mampu lagi memimpin Sumenep. Akhirnya, dia berunding dengan Adipoday menantunya dan Jokotole sang cucunya untuk menggantikan dirinya. Secadingrat II minta Adipoday untuk menggantikan, namun Adipoday menolak. Sebab, dia akan pulang ke Sepudi untuk menggantikan ayahnya sebagai raja di pulau Sepudi. Akhirnya, Jokotole lah yang menggantikan sebagai adipati Sumenep. Dengan pusat kekuasaan dipindah ke timur di Lapa Taman, Dungkek supaya dekat dengan pulau Sepudi. Jokotole mendapatkan gelar Secadiningrat III. Sementara ayahnya Adipoday dan ibunya Potre Koneng pulang ke Sepudi dan menjadi raja di sana. Adipoday mendapat gelar Panembahan Wirakrama. Cerita unik pada masa pemerintahan Jokotole salah satunya, saat memasuki usia lanjut. Dia merasa kalau ajalnya sudah dekat, akhirnya meminta untuk dibawa ke Banasare. Akhirnya berangkatlah ke Banasare dengan cara ditandu, namun ditengah perjalan dia menghembuskan nafas terakhir. Daerah tersebut kemudian diberi nama Batang-Batang. Artinya, para pengiring mengambil bambu untuk dijadikan keranda jenazah, kemudian disebut Korong Batang. Setelah itu berangkatlah rombongan dengan membawa mayat Jokotole ke arah selatan, sampai di desa lanjuk pikulah Jenazah patah. Tempat itu diabadikan dengan nama sa-asa maksudnya ella-sa atau sudah putus. Ditempat inilah jasad Jokotole dikebumikan. Dan, menjadi tempat warga untuk berziarah hingga saat ini. Perlu diketahu, perkawinan Jokotole dengan Dewi Ratnadi dikaruniai dua orang putra. Pertama Arya Wigananda. Setelah Jokotole, Arya Wigananda yang menjadi pemimpin Sumenep dengan gelar Secadiningrat IV, dengan keraton di Gapura. Sementara saudarnya cewek yang kemudian dinikahkan dengan putra Sunan Manyuran Mandalika, Raden Bindara Dwiryapadha, yang kemudian dikenal dengan sunan Paddusan, penyebar Islam di Sumenep.(sumber : Sejarah Jokotole Menjadi Adipati Sumenep Pangeran Secadingrat II sudah Sumenep) â&#x20AC;˘ Adipoday. Jokotole langsung beristirahat dan bermalam ditempat itu. Ke esokan harinya, Adipodaya memberikan bermacam ajaran dan wejangan. Mulai dari soal dunia hingga masalah spritual. Tujuannya, agar menjadi manusia yang bermanfaat dan tidak takabur. Setelah dianggap matang, akhirnya Jokotole pulang ke Pakandangan. Beberapa hari berada di Pakandangan, Jokotole kembali pamit untuk menemui ibunya Potre Koneng dan menghadap kakeknya Secadiningrat II di Keratonnya Banasare, Rubaru. Jokotole berangkat bersama istrinya Dewi Ratnadi. Sesampainya di keraton, langsung meminta izin untuk bisa menemui Pangeran Secadingrat, namun Pangeran sedang ke Majapahit mengantarkan upeti. Setelah itu, Jokotole dan istri izin menghadap ibundanya Potre koneng, akhirnya dizinkan. Lalu, orang tua dan anak saling melepas rasa rindu dan bercengkrama tentang pengalaman masing-masing. Jokotole juga menceritakan adiknya Aguswedi yang sudah menikah dengan putri adipati Gresik. Tinggallah untuk sementara Jokotole di Banasare bersama istri dan Ibundanya, sambil menunggu kakeknya Secadiningrat II datang dari Majapahit. Sementara Secadiningrat II sedang berada di Majapahit menghadap Prabu Brawijaya. Kala itu, Brawijaya menceritakan kalau cucunya Jokotole pernah membantu Majapahit menumpas Blambangan dan dinikahkan dengan putri raja Dewi Ratnadi. Mendengar cerita itu, Pangeran Secadiningrat II langsung cepat pulang. Sampai di keraton dia ketemu Jokotole dan langsung memeluk cucu kebanggaan yang tidak pernah bertemu dirinya. Rasa bahagia bercampur haru menyelimuti keraton Banasare.

Majalah Parlemen | April 2018

FOKUS

Dewan Kawal Penolakan Impor Garam tumpuan masyarakat dalam beraktifitas, sebab dinilai sangat menjanjikan. Apalagi, ditopang dengan kebijakan pemerintah menentukan standar harga yang menguntungkan petani. Harapan itu menjadi keinginan petani garam agar bisa menjadikan harga garam melambung tinggi.

ANGGOTA KOMISI II BAMBANG PRAYOGI (TENGAH BERKEMEJA BIRU) SAAT MENEMUI PARA PENGUNJUK RASA YANG MENDATANGI KANTOR DPRD SUMENEP

Potensi garam rakyat di Sumenep tidak perlu diragukan lagi keberadaanya. Setiap tahunnya hasil panen masyarakat melimpah, apalagi didukung dengan kondisi cuaca sangat baik. Bahkan, suplay garam dari masyarakat kabupaten ujung timur pulau Madura itu memang terbilang cukup besar dibandingkan dengan daerah lainnya, khususnya di Madura. Maklum, sejumlah wilayah berprofesi sebagai petani

garam. Sebut saja, di Pinggir Papas, Kertasada, Marengan hingga di kepulauan. Sehingga, stok garam rakyat di petani masih terbilang cukup. Keberadaan garam itu sudah menjadi “pendapatan” yang menggiurkan bagi petani. Sebab, dengannya petani bisa membeli barang hingga menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Kristal putih menjadi

Majalah Parlemen | April 2018

Namun, diantara keinginan dan harapan petani itu muncul problem baru bagi petani garam di Sumenep, secara khusus. Yaitu, merebaknya garam impor yang dilakukan perusahaan. Garam impor tampaknya menjadi “momok” bagi petani. Sebab, adanya garam impor mempengaruhi harga garam rakyat. Bahkan, bisa jadi harga garam anjlok dan petani akan merugi. Bahkan, petani menginginkan tidak ada impor garam tatkala garam milik rakyat masih ada. Sebab, petani berlomba-lomba satu musim untuk mendapatkan garam melimpah dengan harga melangit, namun ketika ada garam impor semuanya akan punah. Kabarnya, belakangan muncul garam impor yang didatangkan dari luar negeri, semisal Australia. Itu diimpor oleh salah satu perusahaan garam yang memang konsen membeli garam rakyat. Fakta ini membuat masyarakat resah. Sebab, stok garam rakyat belum habis, masih ada garam

FOKUS

yang “ditimbun” oleh petani garam. Otomatis, garam masyarakat tidak akan terbeli. Petani berharap pemerintah tegas untuk tidak memberikan izin adanya impor garam, melainkan lebih memperioritaskan petani lokal apalagi menggunakan alat tradisional seadanya. Maka tidak salah, ketika beberapa waktu lalu masyarakat menggelar aksi ke kantor DPRD Sumenep. Mereka mengecam terjadinya impor garam. Bahkan, meminta wakil rakyat mengawal dan menolak adanya impor garam yang dinilai merugikan masyarakat. Bahkan, mereka mendesak agar komisi II bidang perekonomian untuk konsisten membela rakyat dengan menyatakan “tolak impor garam”. Sebab, para wakil rakyat merupakan harapan petani untuk bisa memperjuangakan nasib petani. Khusunya, agar petani garam tetap berjaya dengan hasil melimpah dan harga melangit. Wakil rakyat saat bertemu warga pun tidak canggung untuk menyatakan menolak impor garam. Bahkan, mereka dengan tegas akan memperjuangkan hak rakyat, agar hasil pertanian garam milik rakyat bisa terbeli oleh perusahaan, tidak mendahulukan impor garam.Maka, pihaknya memastikan menolak dan mengawal agar tidak ada impor garam. Garam rakyat harus menjadi skala perioritas pemerintah. Impor garam harus dicegah, petani di Sumenep akan menjadi resah dengan kebijakan tersebut. ”Impor lebih murah dari garam rakyat, maka tidak salah apabila garam rakyat akan dibeli murah, karena stok perusahaan melimpah. Otomatis, daya belinya pun akan berkurang dan petani lah yang akan mejadi korban. Seharusnya, kebijakan itu diambil apabila stok garam rakyat

BAMBANG PRAYOGI

tidak lagi ada. Namun, apabila masih terdapat stok melimpah, maka impor tidak diperlukan. Kami meminta pemerintah harus tegas dalam hal impor garam, agar petani tidak dirugikan,” kata Bambang Prayogi, anggota komisi II DPRD Sumenep. Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak mengawal dan menolak impor garam. Sebab, sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab yang besar dalam mensejahterakan petani. ”Jika impor garam ini membuat masyarakat merugi, maka secara tegas kami menolak impor garam yang dilakukan oleh perusahaan. Apalagi, impor dilakukan saat stok garam miliki petani masih ada. ini pukulan bagi petani,” ujarnya.

Bahkan, sambung dia, pihaknya akan melakukan pengawalan agar Impor garam ini diminimalisir untuk masuk ke Sumenep, meskipun kabarnya sudah masuk ke kota Sumekar ini. ”Penolakan ini tidak hanya terjadi di Sumenep, melainkan diseluruh Madura. Ini harus disikapi bersama, agar impor garam tidak mewabah dan menyengsarakan rakyat. Kami secara tegas menolak impor garam dan siap untuk mengawalnya agar bisa dihentikan, dan petani bisa sejahtera. Bahkan, dalam hal ini pihaknya memanggil instansi terkait, dalam hal ini BUMN PT Garam dan perusahaan lain yang disinyalir melakukan impor garam di tengah stok garam masih ada di petani,” tuturnya.•

Penolakan ini tidak hanya terjadi di Sumenep, melainkan diseluruh Madura. Ini harus disikapi bersama, agar impor garam tidak mewabah dan menyengsarakan rakyat. Kami secara tegas menolakn impor garam dan siap untuk mengawalnya agar bisa dihentikan, dan petani bisa sejahtera.

Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

Dinkes Harus Maksimal Kawal Proyek RS Kepulauan Rumah sakit (RS) kepulauan sudah lama dinanti-nanti warga setempat. Sebab selama ini, warga kepulauan sangat bergantung pada layanan kesehatan yang ada di daratan sementara jarak tempuh yang jauh sangat menyulitkan saat pasien butuh penanganan yang serius. Menyikapi masalah tersebut, sejak lama Pemerintah Kabupaten Sumenep merencanakan pembangunan RS di kepulauan dengan fasilitas yang lengkap dan tenaga medis memadai. Namun upaya itu sempat terkendala hingga akhirnya terlaksana tahun ini. Pembangunan RS kepulauan tahun ini tentu menjadi angin segar bagi warga pulau yang selalu kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang optimal seperti di daratan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep diminta agar maksimal mengawal proyek tersebut. Kemungkinan bangunan tidak selesai tahun ini harus segera diantisipasi sejak sekarang. “Agar harapan masyarakat pulau mendapatkan layanan kesehatan yang memadai seperti di daratan segera terwujud. Karena pemb a n g u n a n RS kepualauan

merupakan kebutuhan yang mendesak dari kebutuhan lainnya yang harus segera dipenuhi,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Imran. Saat ini, setelah ada pemenang konsu lt a n p e re n c a n a a n RS kepulauan, gambar atas desain pembangunannya sudah dikerjakan. Tahapan demi tahapan harus dilaksanakan dengan maksimal agar proyek tersebut selesai dengan jadwal yang ditentukan. Sementara itu, Kepala Dinkes Sumenep Fatoni menjelaskan, konsultan perencanaannya sudah mulai bekerja. Konsultan perencana, kata Fatoni, memiliki batas waktu satu bulan setengah atau akhir bulan Mei harus selesai. “Baru setelah perencanaannya selesai, kemudian dilanjutkan ke tahap pekerjaan fisiknya. Tapi sebelum itu, tentunya harus dilakukan lelang dulu di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumenep guna mencari rekanan yang akan mengerjakan pembangunan fisik RS Kepulauan,” paparnya. Rencananya, lelang untuk p e n e g e r j a a n fisiknya akan

Majalah Parlemen | April 2018

IMRAN

dilaksanakan bulan Mei. Pembangunan RS kepulauan dipastikan akan berjalan sesuai dengan rencana. Karena Fatoni mengaku telah mematangkan rencana pembangunannya. Proyek tersebut dianggarkan sebesar Rp 48 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan gedungnya. Proyek ini ditarget tahun 2018 selesai. Pembangunan RS kepulauan ini juga disiapkan dana dari APBD Sumenep sebesar Rp3,8 miliar untuk pengadaan lahannya. Harga pembebasan lahan yang ada di desa Sambakati Kecamatan Arjasa pulau Kangean itu sebesar Rp 200 ribu per meternya setelah melalaui tim appraisal untuk menentukan harga lahan.•

PA R L E M E N TA R I A

Riuh #returnTheKhilafah, Ketua DPRD Angkat Bicara Beberapa waktu lalu, Kabupaten di ujung timur Pulau Madura riuh dan ramai tentang foto sejumlah orang dengan membentangkan spanduk bertuliskan #ReturnTheKhilafah dan #KhilafahAjaranIslam di depan Masjid Agung Sumenep. Sontak, spanduk itu mengundak reaksi dari berbagai kalangan. Selain Ketua Takmir Masjid yang tak terima, spanduk yang diupload oleh akun bernama Hidayatullah Al Furqon di grup facebook SUMENEP BARU tersebut juga dikomentari beragam warganet. Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma ikut angkat bicara terkait ramainya foto sejumlah orang di depan Masjid Agung yang telah dibagikan 100 lebih itu. Menurut Politisi PKB itu, mestinya hal itu tidak terjadi. Apalagi sampai menimbulkan keriuhan

di tengah-tengah masyarakat. “Sumenep itu guyub. Menghargai keberagaman. Seharusnya kita bersama-sama menjaga kondisifitas,” jelas Herman Oleh karena itu, politisi PKB ini mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar mengusut siapa yang telah membentangkan foto tersebut. “Sudah saya sampaikan ke Kapolres kemarin agar secepatnya dicari siapa yang memasang. Karena Sumenep jauh dari bau khilafah,” pungkasnya.

HERMAN DALI KUSUMA

Apalagi, lanjut Herman. Konsep

Khilafah itu bukan budaya kita. Pemerintah juga secara resmi telah melarang ormas yang berbau khilafah. Bupati Sumenep, A. Busyro Karim sebelumnya juga menyayangkan hal itu terjadi. “Karena kita tahu semua, bahwa Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya dilarang di Indonesia,” kata dia. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini meminta semua pihak agar menaati peraturan yang berlaku. “Terlepas dari setujuh atau tidak, tetapi secara aturan itu sudah dilarang,” tegasnya.•

Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

Kapal Anggaran Rp 39,6 Miliar Capai 44 Persen sudah tersedia adalah Rp30,9 miliar lebih, karena masih kurang, jadi Pemkab pada tahun 2018 kembali menganggarkan Rp8,7 miliar lebih,”paparnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memenuhi keinginan masyarakat kepulauan bidang transportasi laut. Saat ini pembuatan kapal sudah mencapai 44 persen.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Sustono meyakini kapal tersebut akan selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Setiap bulan ada progres yang diminta laporannya oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Kapal yang dibuat di daerah Bangkalan itu diharapkan selesai sesuai target akhir tahun sehingga tahun depan sudah bisa dimanfaatkan. Disamping itu, Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep M Syukri sangat berharap proses pembuatan kapal tidak ada masalah. Selan itu, pihaknya mengingatkan pembuatan kapal itu supaya desainnya sesuai dengan perencanaan. Untuk memastikan apa yang menjadi harapan masyarakat pulau ini, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendatangi lokasi pembuatan kapal untuk mengecek langsung dan memastikan progresnya. Sebab menurut Syukri, kapal itu merupakan kebutuhan warga pulau yang harus dikawal hingga benar-benar terwujud. “ Ini yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat pulau. Kami sebagai wakilnya berkewajiban memantau dan mengawasinya agar harapan

M. SYUKRI

warga bisa terwujud dengan maksimal,” ungkapnya. Anggaran untuk pembuatan kapal itu adalah multi years. Secara keseluruhan dana yang dibutuhkan mencapai Rp39,6 miliar, berasal dari dua sumber, yakni dari APBD Jawa Timur dan APBD Sumenep. Pada tahun 2017, dianggarkan Rp30,9 miliar lebih. Dalam anggaran tersebut terdapat dana sharing berupa dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekitar Rp18 miliar. “Jadi kebutuhan anggaran untuk pembuatan kapal dengan menggunakan tahun jamak itu total anggarannya mencapai Rp39,6 miliar lebih. Pada tahun 2017 yang

Majalah Parlemen | April 2018

Target penyelesiaan kapal tersebut Desember tahun ini. Sehingga tidak boleh tidak, pihak ketiga yang melaksanakan pembuatan kapal, yakni PT Adiluhung harus menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak. Rencananya, Pemkab Sumenep akan malaksanakan peresmian sekaligus peluncuran kapal itu di bulan Januari 2019. Sekaligus pertama kalinya untuk melayani transportasi laut ke wilayah kepulauan. Kapal jenis Propeks 300 itu berkapasitas 300 penumpang. Selain itu, kapal tersebut juga bisa muat mobil enam unit dan tentunya antara mobil dan penumpang itu tempatnya terpisah.•

PA R L E M E N TA R I A

Komisi IV Siap Kawal Keluhan Vaksin

HJ. ZULFA

Akhir-akhir ini sering terjadi dugaan keracunan yang mengakibatkan mual dan panas bahkan ada yang dilarikan ke rumah sakit. Diduga karena adanya penyuntikan vaksin. Di Bumi Sumekar sendiri kasus tersebut juga ada. Baik suntik vaksin difteri atau vaksin imunisasi. Masalah itu mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Hj. Zulfa. Politisi Gerindra ini mengaku miris, ketika melihat siswa muntah atau mual setelah di suntik. “Saya sangat menyayangkan, harusnya hal-hal seperti itu tidak

sampai terjadi. Bagi masyarakat yang dirugikan, wajib hukumnya melapor ke kita jika memang terjadi kasus seperti itu,” tuturnya. Jika memang benar ada kasus gara-gara vaksin difteri, Zulfa berjanji akan langsung menegur, bahkan akan memangil pihak terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. “Kita siap menindak lanjuti semua laporan yang menjadi penyimpangan dari petugas, apapun itu. Kita juga akan menegur ke dinas terkait jika prosedurnya tidak sesuai, bahkan saya akan panggil kesini. Sehingga, jika memang benar ada penyimpangan, maka bisa disanksi

petugasnya dan mereka harus bertanggungjawab,” kata Zulfa. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika terjadi dugaan p e n y i m p a n g a n . Asalkan, kasusnya sesuai fakta, dengan membawa bukti atau surat dari pihak rumah sakit yang merawat. “Kita tidak akan menutup diri, dan kapanpun itu kita siap menerima laporan 24 jam. Karena ini memang tugasnya komisi IV, dan kami siap mengawalnya, jika yang menjadi problem itu adalah masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya.•

Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

EMPAT R AP E R DA TUNG G U R E G I S TE R

H. R. MOH. MULKI

Empat rancangan peraturan daerah (Raperda) hasil pembahasan tahun 2017 yang sudah dilakukan perbaikan oleh Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep menunggu nomor register dari Gubernur Jawa Timur.

“Saat ini kami masih menunggu nomor register tersebut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kami sudah menanyakan dan berkoordinasi dengan Pemprov mengenai hal itu,” terangnya.

Empat Raperda yang menunggu register dari Gubernur, antara lain Raperda retribusi tentang jasa usaha, Raperda tentang retribusi jasa umum, Raperda tentang retribusi perizinan tertentu dan Raperda tentang retribusi pajak.

Pada dasarnya, empat Raperda tersebut sudah selesai difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur. Sementara BP2D DPRD Sumenep telah melakukan perbaikan terhadap poin-poin yang diminta diubah oleh Gubernur.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Sumenep R Muh Mulki menyampaikan, bahwa empat Raperda hasil pembahasan di tahun 2017 lalu masih belum resmi menjadi peraturan daertah (Perda). Sebab sampai saat ini nomor registernya masih belum turun.

Setelah BP2D DPRD Sumenep melakukan sinkronisasi, empat Raperda tersebut kemudian dikembalikan lagi ke Pemprov untuk mendapatkan nomor register. “Nomor register itulah yang masih ditunggu. Ketika register turun akan disahkan melalui paripurna” imbuhnya.

Majalah Parlemen | April 2018

Selama 2018, DPRD Sumenep juga telah menyelesaikan tiga dari empat Raperda yang di jadwal awal tahun. Tiga Raperda itu adalah Raperda tentang utilitas perumahan yang dibahas oleh panitia khusus (pansus) di Komisi III, Raperda Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh pansus di Komisi II dan tentang kearsipan dibahas oleh pansus di Komisi IV. Tiga Raperda yang sudah selesai dibahas itu, kata Mulki, sudah dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk difasilitasi. “Sementara Raperda yang masih belum selesai adalah Raperda tentang desa yang dibahas oleh pansus di Komisi I. Sebab ada hal-hal yang masih belum selesai, antara lain naskah akademiknya,” jelas Mulki.•

PA R L E M E N TA R I A

MASYARAKAT KEPULAUAN BERHARAP ADA TRANSPORTASI UDARA Sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat kepulauan khususnya daerah pemilihan (dapil) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Berdasarkan hasil reses atau serap apirasi di sejumlah wilayah kepulauan seperti Masalembu, Raas, Sepudi dan Nonggunong ada banyak harapan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya, masalah penerangan disebagian pulau belum maksimal. Lampu tidak nyala 24 jam. Masyarakat berharap terpenuhinya lampu penerangan di kepulauan karena keberadaan lampu antara daratan dan kepulauan sangat timpang. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan penerangan yang layak di kawasan Dapil VI. Disamping itu, pemerintah juga didesak untuk memperhatikan pengaspalan dan atau pengerasan jalan di kepulauan. Sejumlah jalan yang menghubungkan poros dusun, desa dan kecamatan banyak yang membutuhkan program pemerintah daerah. Yang tak kalah pentingnya masalah transportasi laut. Darul Hasyim Fath mengungkapkan hasil reses. Menurutnya, konstituen yang ditemui juga menyampaikan harapannnya kepada pemerintah untuk memperhatikan jalur transportasi laut yang menghubungkan antar pulau termasuk dari pulau ke pusat kota Sumenep.

DARUL HASYIM FATH

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan bagaimana perjuangan warga kepulauan terutama dari Masalembu saat cuaca buruk. Transportasi udara menjadi keniscayaan yang harus direalisasikan oleh pemerintah untuk menjawab kebutuhan itu. Sebab masyarakat pulau terpaksa harus melawan ganasnya ombak pada saat ada keperluan

yang tidak boleh ditunda harus berangkat ke darat seperti ke kota Sumekar. â&#x20AC;&#x153;Masyarakat berharap terea-lisasinya kapal angkutan orang dan barang. Selain itu, ada angkutan udara yang menghubungkan kepulauan ke daratan untuk menghindari badai laut yang menganggu aktivitas warga kepulauanâ&#x20AC;? terang anggota Komisi I DPRD Sumenep ini.â&#x20AC;˘

Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

Warga Minta Bantuan Bibit Kedelai Ganti Bawang Merah “Keluhan masyarakat bahwa bantuan bibit kedelai tidak bisa tumbuh dengan baik, sehingga masyarakat berharap agar bantuan bibit tersebut di ganti dengan bibit bawang merah saja, agar bantuan tersebut lebih bermamfaat untuk masyarakat,” terang Hosaini. Pria yang saat ini menjabat Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumenep ini juga menyinggung masalah pupuk. Dalam temuan anggotanya pada saat reses, ternyata kelangkaan pupuk masih dialami para petani. Menurut anggota Komisi I ini, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan bibit kedelai bagi kelompok tani (poktan) tahun ini cukup banyak. Program pemerintah pusat melalui pemerintah daerah mengucurkan mengalokasikan bantuan bibit kedelai sebanyak 100 hektar.

Sumenep) melaksanakan reses atau serap aspirasi dua tahun ini, warga malah meminta kepada wakilnya di parlemen untuk mengubah bantuan tersebut ke bibit lain yang lebih cocok untuk ditanam di Sumenep.

Setiap poktan penerima bantuan akan diberikan bantuan sebanyak 40 hektar melalui rekening poktan sendiri untuk dibelikan bibit.

H. A Hosaini Adhim dalam rapat paripurna reses dua menyampaikan sejumlah keluhan dan permintaan masyarakat. Diantaranya soal bantuan bibit kedelai. Di bawah, petani menilai bantuan bibit kedelai kurang cocok ditanam di sebagian lahan yang ada di Bumi Sumekar.

Program bantuan bibit dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Hanya saja bantuan berupa bibit kedelai tersebut justeru kurang diminati oleh masyarakat. Faktanya, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD

Sehingga petani yang pernah ditemui anggota fraksinya dalam kesempatan reses meminta agar bantuan kedelai diganti dengan bibit bawang merah.

Majalah Parlemen | April 2018

“Seringnya terjadi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam membuat para petani resah, para petani berharap Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat membantu menyelesaikan kelangkaan pupuk tersebut,” ungkapnya.•

H. A. HOSAINI ADHIM

PA R L E M E N TA R I A

Ketika DPRD Jembatani Masyarakat dengan Pemerintah Sebagai dapur rakyat DPRD Sumenep memang dituntut terbuka bagi siapa saja. Apalagi jika berkaiatan dengan aspirasi warga. Sehingga mau tidak mau DPRD harus mampu menjembatani jika ada keluhan dari warga terkait masalah Sumenep. Seperti yang dilakukan oleh Komisi III DPRD saat menerima audiensi antara aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polres Sumenep. Akhirnya, Komisi III sebagai jembatan antar aktivis dan pemerintah. Dalam audiensi tersebut, para aktivis meminta pemerintah menghapus Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan tersebut mengatur setiap pemilik

Komisi III saat menerima audiensi antara aktivis GMNI dengan Dinas Perhubungan dan Polres Sumenep.

kendaraan bermotor untuk membayar biaya parkir berlangganan sebesar Rp 20 ribu per tahun. Menurut Ruqi Abdillah, para aktivis itu menilai kewajiban membayar retribusi tersebut tidak adil. Sebab, fasilitas parkir yang disediakan pemerintah hanya bisa dinikmati di wilayah daratan. ”Saya setuju dengan para aktivis itu. Sepertinya memang perlu ada perbaikan. Tapi, bukan lantas dihapuskan. Kita cari jalan terbaik dulu. Kita kumpulkan semua pihak yang terlibat untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.

RUQI ABDILLAH

Dia menjelaskan, hasil audiensi tersebut, tiap pihak sepakat akan dilakukan pengkajian ulang

terhadap perda tersebut. Politikus PKB itu mengaku sangat menghargai setiap aspirasi masyarakat. Sebab, menurut dia, pendapat masyarakat adalah hal paling utama untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. ”Kita tidak bisa mengambil atau membuat kebijakan tanpa memperhitungkan masyarakat. Mau ke mana kebijakan itu ditujukan kalau akhirnya bukan kepada masyarakat,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, dia mengajak masyarakat tidak sungkan menyatakan pendapat. Dia juga berjanji menerima keluh-kesah masyarakat terkait program dan rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep.•

Majalah Parlemen | April 2018

LENSA

Penyampaian laporan reses II TA. 2018 melalui fraksi-fraksi melalui rapat paripurna

IWAN BUDIHARTO - FRAKSI GOLKAR

SUROYO - FRAKSI GERINDRA SEJAHTERA

Majalah Parlemen | April 2018

MASâ&#x20AC;&#x2122;UD ALI - FRAKSI PPP

AHMAD - FRAKSI PAN

LENSA

AHMAD JAZULI - FRAKSI DEMOKRAT

ZAINAL - FRAKSI PDIP

IMRAN - FRAKSI PKB

Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

TA K ADA TEN AGA ME DIS D I PU L AU MAN OK Layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Tidak hanya di daratan, wilayah kepulauan juga berharap mendapat layanan yang sama dengan di daratan. kesetaraan ini wajar dikehendaki warga pulau karena mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seperti warga di pulau Manok Kecamatan Nonggunong. Berdasarkan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep pada reses dua 2018, disana belum ada tenaga medis. Atas kondisi tersebut, warga berharap pemerintah memperhatikan secara serius dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab masyarakat disana kesulitan untuk mendapatkan penanganan medis yang maksimal.Bahkan untuk mendapatkan layanan medis, warga harus menyeberang ke pulau lainnya seperti ke pulau Gayam. “Di pulau Manok Kecamatan Nonggunong masyarakatnya sangat padat, sehingga membutuhkan tenaga perawat serta bidan. Selama ini, khusus di pulau Manok masih belum ada tenaga medisnya padahal penduduknya sangat banyak,” jelas H Mas’ud Ali anggota Komisi IV. Politisi dari fraksi PPP menceritakan, ketika masyarakat di pulau Manok butuh pertolongan medis, baik itu hendak berobat dan mau melahirkan, harus menyeberang ke Kecamatan Nonggunong. Ketika

H. MAS’UD ALI

cuaca ekstrim, maka masyarakat tidak bisa menyeberang. Selain itu, masalah lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah masalah Puskesmas pembantu (Pustu) yang banyak tidak ditempati sehingga nyaris tidak berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep mengatakan bahwa di Kecamatan Nonggunong sudah tersedia perawat dan bidan yang statusnya suka relawan (sukwan). Bahkan tenaga medisnya merupakan penduduk setempat. Sementara untuk Pulau Manok diakui memang tidak ada tenaga medis. Tetapi pemerintah akan segera berusaha menyelesaikan masalah tersebut. “Kami berusaha di tahun ini kalau ada pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) bidan atau perawat, akan

Majalah Parlemen | April 2018

diupayakan dan kami prioritaskan di pulau Manok. Maka untuk sementara warga Manok bisa ke Nonggunong,” kata Fatoni. Kepala Dikes Sumenep itu menyampaikan tentang kondisi Sumenep yang memiliki banyak pulau membutuhkan perhatian ekstra untuk pelayanan kesehatan. Sehingga tidak bisa serta merta langsung terpenuhi semua. Tetapi bukan berarti pihaknya tidak akan mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Fatoni berjanji akan terus bekerja maksimal agar semua wilayah kepulauan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. “ Terkait Pustu yang dikabarkan tidak ditempati, kami akan kroscek ulang. Sebab sepengetahuan kami, Pustu yang ada di kepulauan sudah ada tenaga medisnya dan sudah aktif melayani masyarakat.•

PA R L E M E N TA R I A

PEN ATAA N PA S A R T R AD I S I ONA L D I TATA U L A NG mengganggu akses jalan dan memperlambat laju transportasi masyarakat yang berlalu lintas.

JUHARI

Pasar merupakan sarana perekonomian yang paling strategis. Pasar memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan.Pasar yang dimaksud adalah pasar tradisional disejumlah kecamatan dan desa yang ada.

direlokasi,â&#x20AC;? terang Juhari.

Pasar Lenteng merupakan pasar tradisional terbesar kedua setelah pasar Anom Sumenep. Banyaknya pedagang dan pengunjung membutuhkan perhatian dan penataan agar tidak menyebabkan kebutuhan lain terganggu.

Sekretaris Fraksi PPP ini menyampaikan masalah tersebut berdasarkan keluhan warga saat DPRD Sumenep menggelar serap aspirasi atau reses dua 2018, yang dilaksanakan oleh anggotanya. Aspirasi tersebut kata Juhari butuh keseriusan pemerintah untuk menindaklanjutinya.

â&#x20AC;&#x153;Pasar yang ada di Kecamatan Kota tepatnya dibelakang Kantor DPRD juga harus segera ditata rapi karena selain kumuh dan sempitnya jalan dan bertambahnya PKL membuat pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat sangat sulit untuk berlalu lintas di area tersebut. Kalau bisa

Pria yang menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP Sumenep ini juga menyampaikan adanya gorong - gorong yang jarang dibersihkan mengakibatkan rawan terjadinya genangan air apabila musim penghujan. Hal itu dinilai sangat mengganggu akses jalan dan aktivitas warga.â&#x20AC;˘

Hanya saja, tata kelola pasar masih ada yang terlihat semrawut, tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah penting untuk memperhatikan keberadaan pasar yang butuh penataan yang lebih maksimal. Seperti pasar Lenteng. Penataan pasar yang ada di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep diminta agar segera ditertibkan karena terkesan kumuh sehingga Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENTANI, NELAYAN DAN UKM Setiap tahun pemerintah membuat program yang diantaranya untuk mekingkatkan perekonomian. Namun dari sekian program yang ada belum mampu menyelesaikan masalah yang ada. Hal itu wajar karena untuk menuntaskan semua persoalan membutuhkan waktu yang tidak cukup satu, dua tahun tapi butuh proses yang relatif panjang. Namun bukan berarti hal itu manjadi alasan pemerintah tidak bertindak atas keluhan masyarakat. Sebab program yg ideal adalah program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hari Ponto juga menyampaikan agar pemerintah terus mendorong perekonomian petani, nelayan dan para usaha menengah mikro (UKM) untuk lebih berkembang. Menurutnya, setelah anggota fraksinya turun ke bawah melalui program reses atau serap aspirasi, petani, nelayan dan UKM butuh bantuan Modal sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan mampu meningkatkan kesejahtraan.

â&#x20AC;&#x153;Agar lebih perhatian lagi kepada para petani, pemerintah daerah lebih memperhatikan harga gabah, mengingat sebentar lagi menghadapi musim kemarau, lanjut Ponto, sapaan akrabnya. Penting juga memeratakan pembangunan saluran irigasi di wilayah- wilayah pertanian agar tidak terjadi genangan air apabila hujan yang sangat deras sehingga dapat menyebabkan kegagalan panen.â&#x20AC;˘

Diantara masalah ekonomi yang sering terjadi setiap tahunnya, kenaikan harga bahan pokok yang menyulitkan masyarakat. Pemerintah daerah khususnya harus mengamati masalah yang sering terjadi itu. Dalam konteks ini, pemerintah Sumenep diharapkan turut mengontrol harga kebutuhan pokok yang sering mengalami kenaikan harga. Apalagi menjelang bulan puasa dan hari raya keagamaan agar masyarakat kecil tidak banyak yang mengeluh. Sekretaris Fraksi Partai Golkar AF.

Majalah Parlemen | April 2018

AF. HARI PONTO

PA R L E M E N TA R I A

DARATAN-KEPULAUAN BUTUH PERBAIKAN JALAN Draenase di sepanjang jalan PUD, Jalan Desa disemua desa daerah pemilihan (Dapil IV)” Kata Hamid Ali Munir. Ketua Fraksi PKB ini juga meminta adanya pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dipasang di jalan yang rusak di pelosok desa Kecamatan Rubaru. Tidak hanya di daratan, infrastruktur di Kecamatan Ra’as seperti jalan poros Kecamatan antar Desa, jalan nelayan, juga butuh perbaikan.

HAMID ALI MUNIR

Akses jalan yang disejumlah daerah Kabupaten Sumenep membutuhkan perbaikan. Beraneka ragam kerusakan yang butu sentuhan dari dinas terkait terutama Dinas PU Bina Marga Sumenep.

“Perbaikan jalan protokol Desa Karang Nangka sampai Desa Poteran Kecamatan Talango. Desa Brakas Timur sampai Alas Malang, jalan Desa Ketupat, Desa Jungkat. Desa Kropoh sampai Desa Alas Malang juga butuh perbaikan,”

lanjut Hamid. “Masyarakat Kecamatan Manding membutuhkan pengaspalan, paving dan saluran,” imbuhnya. Semua lokasi jalan yang membutuhkan perbaikan merupakan harapan warga agar pemerintah dapat segera memperbaikinya. Mujur jika tahun ini, pemerintah telah menyiapkan program untuk daerah teraebut. “ Setelah semua anggota fraksi melaksanakan reses tahun ini menemukan sejumlah harapan warga, salah satunya jalan rusak agar diperbaiki,” paparnya. Tetapi pihaknya tetap berharap agar jalan tersebut masuk skala prioritas untuk segera diperbaiki. Sebab, kondisi jalan seperti di kepulauan sudah sangat memperihatinkan.•

Diantara akses jalan yang membutuhkan perbaikan di Desa Bantelan sampai Desa Legung. Kondisi jalan tersebut rusak parah. Warga berharap perbaikan menggunakan hotmik total. Di Kecamatan Batang-Batang dan Batuputih membutuhkan jalan Makadam. “Banyaknya Jalan rusak yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya

Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

Rusak Parah, Dorong Perbaikan Sub Terminal Dungkek kerusakan pada sub terminal bukan terbilang ringan, melainkan sudah parah. Anehnya, pemerintah terkesan abai untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan sehingga meski sudah diketahui rusak namun tetap tidak diperbaiki. ”Kerusakan ini bukan hanya terjadi saat ini, namun ternyata tidak ada perhatian. Kami harap pihak terkait untuk turun ke lapangan agar bisa mengecek langsung kondisi sub terminal dimaksud,” ungkapnya. AHMAD

Anggota komisi II DPRD Sumenep Ahmad mempertanyakan keberadaan sub terminal yang terletak di kecamatan Dungkek. Pasalnya, sejak dibangun hingga saat ini belum tersentuh perbaikan sama sekali. Akibatnya, bangunan di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) terlihat sangat kumuh, terdapat banyak kerusakan pada berbagai sudut. Sehingga, keberadanya bisa dikatakan tidak layak untuk digunakan sebagai transit kendararaan MPU (mobil penumpang umum). Informasinya, sub terminal ini terkesan sangat mubazir keberadaanya, lantaran tidak difungsikan sebagai tempat “parkir” kendaraan sebagaimana fungsi sub terminal. Bahkan, tidak tampak adanya aktifitas di sekitar lokasi dimaksud. Tidak hanya itu, sejumlah toko yang ada di lokasi tersebut juga mulai gulung tikar,

karena roda perekonomian tidak berjalan normal. Bahkan, ada sebagian toko yang malah menjadi tempat garasi mobil pribadi warga sekitar. Otomatis, keberadaanya sangat memprihatikan. ”Keberadaan sub terminal di Kecamatan Dungkek ini sudah tidak terawat. Tidak terlihat adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan pemeliharaan terhadap bangunan aset pemkab ini. Buktinya, kondisi bangunan rusak, kumuh namun tetap dibiarkan, tidak ada sentuhan perbaikan sama sekali. Seharusnya, fakta ini menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dishub untuk melakukan perbaikan agar bisa dimanfaatkan oleh kendaraan sebagai tempat berhenti, parkir atau transit,” kata Ahmad. Politisi Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan,

Majalah Parlemen | April 2018

Padahal, sambung dia, keberadaan sub terminal itu sangat penting dan vital menuju akses wisata oksigen di pulau Gili Iyang. Sub terminal itu bisa digunakan sebagai tempat berhenti atau “parkir” kendaraan bagi pengunjung yang hendak menuju pulau Oksigen itu. Namun, dengan kondisi yang seperti itu maka dipastikan pengunjung enggan untuk menitipkan kendaraanya. ”Jadi, ini bisa dijadikan infrastruktur pendukung akses wisata pulau Gili Iyang. Pendukung yang menarik akan menjadi daya tarik juga,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan terkait masalah ini. Sebab, ini masih menjadi tanggungjawab dari pemerintah melalui anggaran negara. ”Jika ini memang menjadi perhatian, tentu saja akan dianggarkan dalam APBD. Kami akan terus mengawal dan mendesak penganggaran untuk pemeliharaan sub terminal ini,” tukasnya.•

PA R L E M E N TA R I A

Dewan Desak Percepatan Pencairan DD Belum adanya desa di Sumenep yang mencairkan dana desa (DD) hingga bulan April ini menjadi perhatian serius Sekretaris komisi I DPRD Sumenep Syaiful Bari. Politisi PPP ini malah mendesak desa untuk segera mencairkan dana transfer dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ini. Dengan harapan, dana itu bisa dimanfaatkan oleh kepala desa untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Apalagi, keberadaanya memang sangat dinanti oleh warga terdampak. ”Ini sudah memasuki bulan April, namun sampai detik ini (dari informasi yang diterima pihaknya, Red) belum ada desa yang mencairkan. Padahal, sesuai dengan edaran menteri bulan Januari desa sudah mencairkan yang 20 persen. Namun, faktanya hingga saat ini belum ada desa di Sumenep yang mencairkan dana transfer itu. Jadi, kami menilai pencairan DD sudah bisa dikatakan terlambat, jika mengacu kepada regulasi yang ada,” kata politisi Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Pasongsongan, Ambunten, Dasuk dan Rubaru). Menurutnya, keberadaan DD bagi desa menjadi sangat penting karena bisa melakukan pembangunan secara menyeluruh hingga ke pelosok. Itu tebukti banyak wilayah pelosok pedesaan yang tersentuh pembangunan pemerintah selama ini, dengan adanya dana tersebut bisa dibangun. Di tambah lagi dengan Alokasi Dana

SYAIFUL BARI

Desa (ADD). ”Hikmanya banyak dengan adanya DD dan ADD pada pembangunan di desa, termasuk juga pemberdayaan kepada warga, agar tercipta ekonomi masyarakat mandiri,” tuturnya. Namun, terang dia, apabila pencairan dana tersebut tidak segera dilakukan maka pembangunan pun akan lambat dilakukan oleh pihak desa. Untuk itu, pihaknya meminta kepada instansi terkait untuk mendorong mempercepat pencairana DD ini. ”Silahkan diinventarisir kendala apa yang menjadikan desa tidak melakukan pencairan, dan kemudian dicarikan solusi. Intinya, bagaimana desa segera melakukan pencairan dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tuturnya.

Apalagi, menurut Syaiful Bari, dana itu sudah masuk di kas daerah (kasda) hanya tinggal mencairkan ke desa. Tentunya, dengan mekanisme yang sudah ditentukan dalam tahapan pencairan tersebut. ”Ini kan masalah dokumen saja dari desa. Makanya, tinggal berupaya bagaimana melengkapi kemudian lalu mencairkan dana itu. Sebab, itu sudah sangat dinanti oleh masyarakat,” ujarnya. Syaiful Bari menambahkan, pihaknya juga meminta pihak desa untuk pro aktif mempertanyakan pemberkasan pencairan dana tersebut. ”Dengan kata lain, desa hendaknya melakukan upaya agar proses pencairan bisa cepat dilakukan. Tentunya, instansi terkait akan membantu melakukan upaya pendampingan,” tukasnya.•

Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

P E ME R I NTA H DITUNTUT P E R H ATI A N HASIL RESES

JUBRIYANTO

Secara berkala anggota DPRD Sumenep menggelar serap aspirasi (reses), bertemu dan berdialog untuk menyerap keinginan konstituen di daerah pemilihan (dapil) mereka. Bahkan, saat reses berbagai persoalan dimunculkan oleh masyarakat, mulai dari pemberdayaan, infrastruktur, ekonomi dan sejumlah bidang lainnya. Hasilnya pun kemudian di bawa ke paripurna untuk dilaporkan, termasuk kepada bupati sebagai pemangku kebijakan di kabupaten Sumenep ini. Namun, versi dewan hasil reses ini terkesan hanya angin lalu. Alasanya, banyak hasil reses yang

diterima oleh wakil rakyat ini tidak diakomodir menjadi kegiatan atau program pemerintah dalam tahun berjalan maupun tahun yang akan datang. ”Sehingga, pada reses berikutnya akan kembali muncul persoalan yang sama disampaikan oleh masyarakat. Sebab, apa yang disampaikan ternyata tidak bisa diakomodir oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini eksekutif yang ada di tim anggaran (timgar), atau mungkin bupati,” kata anggota komisi II DPRD Sumenep Jubriyanto.

Memang, terang dia, tidak mungkin semua hasil reses anggota dewan ini dimasukkan dalam program di satu tahun. Kendati demikian, itu bisa dilakukan secara bertahap dengan skala perioritas. ”Anggaran kita terbatas. Namun, setidaknya separuh dari hasil reses itu bisa dimasukkan dalam anggaran dan menjadi kegiatan. Sehingga, masyarakat yang kami temui tidak akan selalu bertanya hasil aspirasi yang mereka sampaikan. Ini kami kira harus menjadi perhatian eksekutif,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, padahal aspirasi yang disampaikan oleh anggota dewan dari hasil reses itu sudah dianggap sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Maka, seyogyanya bisa diakomodir menjadi sebuah kegiatan yang dimasukkan dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Sumenep. Sehingga, keberadaan reses menjadi manfaat nyata masyarakat. ”Reses ini merupakan hasil amanah UU. Maka sudah sepantasnya juga diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi, sudah dilaporkan dalam paripurna yang juga dihadiri oleh Bupati, Wabup dan juga seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk itu, pihaknya mengusulkan sebelum pembahasan APBD maka dilakukan pertemuan yang bisa mengakomodir hasil reses dengan musrembang. Sehingga, akan terjadi sinkronisasi anggaran antara eksekutif dan legislatif. ”Bukan saat pembahasan timgar dan banggar, namun jauh sebelum itu harus bisa bertemu untuk menyatukan persepsi terkait program kerakyatan. Intinya, hasil reses ini harus menjadi perhatian, biar tidak ada kesan hanya sebatas formalitas belaka,” tuturnya.

Majalah Parlemen | April 2018

Selama ini, menurutnya, bukan tidak ada yang masuk dalam APBD Sumenep, namun tidak maksimal. Sehingga, perlu digenjot lagi adanya kegiatan yang bisa didorong melalui reses ini.•

PA R L E M E N TA R I A

DESAK TERTIBKAN PENAMBANG GALIAN C “penikmat” galian C ini. Ada beberapa aktifitas tersebut yang sudah bertahun-tahun dilakukan.

Ini harus dilakukan tindakan tegas,” kata M. Ramzi anggota komisi III DPRD Sumenep. Dia mengungkapkan, pemerintah tidak boleh kalah dengan para penambang itu, penertiban dilakukan para penambangan. Melainkan bagaiman mereka bisa melakukan penambangan secara legal dan sah. ”Sebab, mayoritas tak berizin maka diperlukan pengurusan dokumen agar legal. Utamanya, soal dampak lingkungannya. Ini harus dilakukan. Sebab, yang ditertibkan karena dianggap melanggar. Itu dibuktikan dengan penertitiban yang dilakukan oleh pihak provinsi beberapa waktu lalu,” tuturnya.

M. RAMZY

Sebenarnya, aktifitas penambangan itu sudah sempat dihentikan oleh pemerintah provinsi. Namun, tampaknya hal itu hanya berlangsung sesaat saja, terbukti aktifitas itu kembali dilakukan oleh para penambang. Di berbagai sudut Sumenep masih tampak adanya penambangan pasir. Maklum, masalah penambangan saat ini bukan lagi menjadi wewenang dari pemerintah kabupaten, melainkan dari provinsi. Kendati demikian, pelaksanaan penambangan itu tetap membuat anggota dewan kecewa. Sehingga, diperlukan adanya penertiban.

Sumenep tampaknya masih menjadi “surga” bagi para penambang galian C. Sebab, sampai detik ini masih marak aktifitas galian di sejumlah titik yang ada di Sumenep, bahkan hal itu dilakukan secara terang-terangan di siang hari. Padahal, kabarnya banyak aktifitas tersebut tidak mengantongi izin dokumen penggalian alias illegal. Namun, hal tersebut tetap saja dilakukan, apalagi memang sudah dianggap sebagai pendapatan bagi masyarakat

”Kami meminta pihak terkait untuk menyikapi serius masalah ini. Apalagi, keberadaanya tidak mengantongi izin alias ilegal. Sehingga, harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk melakukan penertiban supaya penambangan galian C tidak semakin menjadi di kabupaten Sumenep. Sebab, sudah banyak penambangan terjadi di Sumenep, ada yang awalnya mengantongi izin, namun sekarang tidak lagi diperpanjang atau masih proses.

Untuk itu, pihaknya meminta pemkab untuk melakukan koordinasi dengan pemprov Jatim terkait masalah ini. Itu agar pihak pemprov memiliki langkah yang tepat untuk melakukan tindakan menertibkan para penambang ini. ”Memang bukan menjadi wewenang dari pemerintah kabupaten, namun setidaknyna melakukan koordinasi dengan pemprov terkait masih maraknya penambangan. Ini harus dilakukan agar negara tidak kalah dengan para penambang,” tuturnya.•

Majalah Parlemen | April 2018

PA R L E M E N TA R I A

Jelang Pilgub, DPRD Minta ASN Netral di UU nomor 10/2016. ”Intinya, aturan itu sudah ada, para ASN itu hanya tinggal melaksanakan di lapangan dengan bersikap netral dan tidak condong kepada kepentingan politik manapun,” tuturnya.

MOH. HANAFI

Perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanafi memita ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk bersikap netral, tidak dalam kapasitas mendukung salah satu calon yang sedang bertarung. Sebab, sesuai dengan aturan para abdi negara itu sangat dituntut untuk bersikap netral dan tidak cawe-cawe soal politik praktis. Otomatis, tidak akan mengampanyekan salah satu calon kepada ASN lainnya. ”ASN tidak boleh ikut terbawa arus politik dalam pemilihan gubernur nanti. Pegawai tidak boleh terlibat dalam proses politik. Otomatis, tidak boleh condong kepada pihak manapun. Apalagi, sikap netral itu memang sudah sering didengungkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Bahkan, juga sudah tertuang dalam surat yang dilayangkan KemenPAN RB Desember 2017 lalu, ASN harus bersikap netral. Sikap ini harus dilakukan oleh para pegawai yang ada di bawah naungan pemkab Sumenep,” katanya kepada Majalah Parlemen. Bahkan, sambung politisi Asal Partai Demokrat ini, sikap Netral pegawai itu sudah ada dalam UU nomor 5/2014 tentang ASN. Utamanya, dalam pasal 2 huruf f, yang salah satunya berbunyi setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Termasuk juga

Majalah Parlemen | April 2018

Sebab, sambung dia, apabila diketahui ada ASN yang ikut terlibat dalam politik praktis, misanya foto bersama calon atau lainnya bisa terancam sanksi. Sanksi itu mulai dari yang ringan hingga yang berat. ”Biasanya itu semua tergantung kepada temuan dan rekomendasi dari pengawas pemilu yang punya wewenang “mengadili”. Kendati demikian, kami yakin untuk Sumenep tidak ada yang melibatkan diri dalam politik praktis. Ini hanya sebatas warning saja yang perlu menjadi perhatian pegawai,” tuturnya. Untuk itu, pihaknya berharap Bupati, Wabup dan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk juga memberikan warning kepada ASN agar selalu menjaga netralitas. Pengawasan jelang pilkada ini juga harus dilakukan lebih ekstra. ”Kami berharap pengawasan dilakukan secara lebih massif, untuk menghindari adanya ASN yang terlibat dalam kegiatan politik pasangan calon. Jika terbukti, maka jangan segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.•

PA R L E M E N TA R I A

Hari Buku Sedunia

Momentum Ajarkan Anak Ramah pada Buku Indonesia merupakan bangsa berpenduduk cukup besar dan diperkirakan 270 juta. Namun, budaya membaca kita masih lemah. Menurut studi Most Littered Nation In The World, minat baca masyarakat Indonesia menempati posisi paling buncit, yakni peringkat ke 60 dari 61 negara. Sementara berdasarkan Global Competitiveness Index, Indonesia m e n d u d u k i p e r i n g k a t ke 36 dari 137 negara. Kita masih di bawah Malaysia, Singapura dan Thailand. Melihat kondisi budaya baca yang lemah, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Ahmad Salim mengungkapkan bahwa momentum Hari Buku Se Dunia adalah momentum tepat untuk mengajarkan kita ramah pada buku. “Sudah saatnya setiap hari buku tiba, pemerintah harus membuat kegiatan yang dapat menggugah semua orang. Itu untuk membudayakan semangat membaca bagi masyarakat terutama bagi generasi muda,” katanya Politisi PPP ini menyayangkan betul pada setiap momentum Hari Buku, baik hari buku nasional maupun hari buku se Dunia. Katanya, di Indonesia, khususnya Sumenep, gaung

AHMAD SALIM

perayaan Hari Buku Sedunia seolah terdengar senyap. Kita seolah luput dari perayaan tersebut, jika pun ada hanya perayaanperayaan komunal yang digagas komunitas baca atau organisasi nirbala lainnya, bukan perayaan nasional. “Telinga kita lebih populer dengan perayaan tahun baru atau valentine. Sementara hari buku kalah pamor,” jelasnya. Oleh karena itu, keluarga harus mulai mengajarkan anak-anaknya kepada buku. “Jangan kenalkan mereka pada gadget duluan, kenalkan mereka pada buku,” pintanya. Kata Salim, orang tua adalah jantung peradaban anak. “Mereka benteng kokoh pendidikan. Sekolah itu nomor dua,” tambahnya.

Selain itu, Salim juga berharap agar pemerintah mampu menghilangkan kesenyapan hari buku. Ia mencontohkan membuat even seperti yang dilakukan oleh negera-negara maju. Seperti Swedia misalnya, merayakan Hari Buku Sedunia dengan menyelenggarakan kontes buku terbaik yang dipilih, baik oleh anak-anak maupun dewasa. Irlandia menyelenggarakan festival buku sebulan penuh di ibukota negara, Dublin. “Atau bisa meniru Mexico. Karena sejak tahun 2008 mengadakan pembacaan buku di depan publik selama 12 jam berturut-turut. Saya yakin, jika didorong oleh event-event yang bagus, budaya baca anak-anak kita tinggi,” pungkasnya.•

Majalah Parlemen | April 2018

SOSOK

Place for mission and vision here Non hent veliquam, ut faccum cor millut volenem labo. Nam simil meod exer sequi et lam tat. Orpercidunt cum cor millut volenem labo. Nam simil met aliquiscin dolorerosto od exer el in ea facillaore eum quat. Num soluptatus autecat aliolut qui odit, sit acius.

PERINTIS BIRO KONSULTASI PSIKOLOGI PERTAMA DI SUMENEP ”Saya in gin b e rkon t ribusi terhadap Sumenep dan menjadi bagi an da la m m encerdaskan generasi .”

emikian pernyataan yang disampaikan Evi Febriani kepada Parlemen. Tidak cuma berbagai ilmu dengan menjadi nara sumber pada sejumlah acara seminar, pelatihan dan berbagai tulisan, perempuan kelahiran 16 Februari 1981 itu mengabdi di lembaga perguruan tinggi dengan menjadi Dosen STKIP PGRI Sumenep. Bahkan, tidak cukup disitu saja, lulusan Magister Psikologi

Universitas 17 Agustus 1945 itu merintis Biro Konsultasi Psikologi, yang kemudian dilabeli namanya Pusat Layanan Psikologi Eviera Permata Konsultant. Biro Konsultasi Psikologi yang dibuka pada 2014 itu menjadi Biro Konsultasi Psikologi yang pertama sekaligus satu-satunya di Bumi Sumekar. ”Sesuai bidang dan keahlian saya tentunya, akhirnya impian saya untuk mendirikan Pusat atau Biro Konsultasi Psikologi terwujud. Dan Al-hamdulillah, sekarang ini respon masyarakat terlebih pemerintah sangat positif,” kata Dosen Program Study Bimbingan dan Konseling

Majalah Parlemen | April 2018

STKIP PGRI ini. Usahanya mengelola Biro Konsultasi Psikologi dilatarbelakangi banyak hal. Selain ingin menjalankan usaha sesuai bidang dan keahliannya, Ia melihat masyarakat sangat membutuhkan pendampingan dan konseling dibidang Psikologi. Tidak hanya untuk kepentingan rekruitmen tenaga kerja dalam rangka psikotes, namun juga pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan psikologi. Dalam pandangannya, Dewasa ini banyak kasus di Sumenep

SOSOK

seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), anak terlantar, narkoba, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan lainnya membutuhkan pendampingan dan bimbingan Psikolog. Biro Konsultasi Psikologi bisa ikut andil dan ambil bagian dalam penyelesaian persoalan tersebut. Namun, Evi menyadari bahwa Biro Konsultasi Psikologi yang dikelolanya tidaklah mudah dan hampang dijalankan mengingat mindset atau pandangan masyarakat terhadap yang belum utuh memahami tentang Psikologi. ”Walaupun sebenarnya mereka membutuhkan penanganan psikolog, namun mereka justru kurang tahu atau paham apa yang dibutuhkan karena mindset-nya,” ungkap lulusan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang ini. Evi menyebutkan, di Kota besar seperti Surabaya Biro Psikologi sudah familiar di tengah-tengah masyarakat, bahkan sangat dibutuhkan sebab mereka paham mengenai manfaat dan kegunaannya. ”Di Kota besar seperti Surabaya Biro Konsultasi Psikologi sudah biasa dan lumrah karena masyarakatnya sudah lebih paham apa itu Psikologi dan manfaat konsultasi Psikologi, sehingga tidak jarang mereka datang dalam rangka Psikotes, Rekruitmen Guru atau siswa, pelatihan Leadrship dan kewirausahaan” terangnya. Sementara di Sumenep, masyarakatnya masih belum akrab dengan Biro Psikologi. Bahkan, masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa ketika datang ke Biro Konsultasi Psikologi dianggap sebagai orang atau pasien yang bermasalah dengan kejiwaan. ”Pandangan seperti itu sebenanya salah, sehingga ini yang tentu menjadi tantangan saya ketika

Psikolog

evi febriani

mengawali diri di Sumenep merintis Biro Konsultasi Psikologi. Kalaupun ada yang sadar bahwa butuh konselling, mereka masih malu sehingga datang diamdiam bahkan melalui telphon,” kata Lulusan Magister Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 ini. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk membangun Biro Konsultasi Psikologi. Sebab, tujuannya bukan masalah untung atau rugi, tapi obsesinya mendirikan Biro Konsultasi Psikologi ingin berkonstribusi bagi Sumenep dan memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Kedepan, Ia memiliki obsesi

besar supaya Biro Konsultasi Psikologi yang dirintisnya tidak hanya melakukan psikotes, pelatihan, konseling dan terapi, tapi bagaimana dapat menampung sekaligus wadah bagi alumni psikologi untuk menunjukkan eksistensinya sekaligus mengesplorasi keahliannya. ”Bahkan, jangka panjang saya bagaimana kedepan juga ada pendidikan bagi anak berkubutuhan khusus di Biro ini dengan memberdayakan alumni Psikologi, sebab Saya melihat banyak alumnialumni Psikologi di Kabupaten Sumenep, namun mereka umumnya masih belum memiliki wadah untuk mengesplorasi keahliannya,” pungkasnya. •

Majalah Parlemen | April 2018

E K S P L O R W I S ATA

Menikmati Kuliner Khas di Pantai Lombang Pantai Lombang merupakan salah satu wisata pantai andalan yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura. Pantai ini merupakan wisata andalan yang ada di bumi Sumekar, selain juga Pantai Slopeng. Selain deburan ombaknya yang cukup tenang dan pasir putihnya yang begitu halus, pantai ini juga menghadirkan pohon cemara udang yang begitu rindang yang berjajar mengikuti garis pantai. Pantai yang terletak di sebelah timur kota Sumenep atau sekitar 25 km dari kota Sumenep, tepatnya berada di desa Lombang sangat ramai dikunjungi para wisatawan, baik lokal maupun asing. Sejak jaman penjajahan Belanda dahulu, pantai ini memang dikenal sebagai tempat wisata. Dan konon, dahulu Noni-Noni Belanda sangat menyukai berwisata ke Pantai Lombang ini. di pantai ini juga terdapat pohon cemara udang yang merupakan tumbuhan endimi yang ada di pantai ini. pohon cemara udang memiliki ketinggian sekitar 4 meter dari permukaan tanah, namun tidak seperti kebanyakan cemara pada umumnya berdi

tegak, pada cemara udara pohonnya nampak membungkus yang miring sekali dengan udang. Di pantai yang tekenal dengan cemara udangnya tersebut, memiliki deburan ombak yang tidak begitu besar sehingga aman bagi para pengunjung, baik dewasa ataupun anak-anak untuk berenang, selian karena air pada pantai ini juga jernih, bersih dan berwarna kebiru-biruan. Dengan menikmati es kelapa muda dari pedagang di sekitar pantai selain itu juga sembari menikmati rujak khas madura yang terkenal dengan kelezatannya, pengunjung juga bisa sambil bersantai dibawah rindangnya pohon cemara udang. Untuk fasilitas, sudah banyak tersedia di tempat ini, seperti warung makan dan minum, kamar bilas seusai berenang di pantai. Untuk tiket masuk ke lokasi Pantai Lombang pengunjung akan dikenai biaya sebesar Rp 6.000 saja, namun akan berbeda bila pada Hari Raya Ketupat, harga tiket bisa mencapai Rp 15.000/orang. â&#x20AC;˘

Majalah Parlemen | April 2018

E K S P L O R W I S ATA

foto: ss_mifada

Majalah Parlemen | April 2018

ARTIKEL

”GEMAH RIPAH LOH JENAWI” YANG TERCEMAR Oleh: Kholilatur Rahmah*

Jadilah polopor kehidupan berkualitas, pejuang kemajuan dan anti kemunduran. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang sukses.

oto titi tenterem kerto raharjo” merupakan sebentuk kesakralan dari ”gemah ripah loh jenawi” hingga kini masih diyakini sebagai pedoman pelestari lingkungan. Tergantung bagaimana manusia membangun kesadaran guna mengembalikan pesona itu menjadi langkah taktis membangun industri maju berwawasan lingkungan. Karena saat sekarang pesona ”gemah ripah loh jenawi” hampir punah. Maka, mau tidak mau Indonesia mesti mengembalikan pesona itu agar lingkugan kita tetap asri, damai dan sejahtera. Untuk membangun industri maju tidak perlu menggunduli hutan, mengerus bumi dengan penambangan yang berlebihan dan merusak ekosistem. Biarkan lingkungan berjalan dinamis, masih banyak cara dan strategi yang lebih arif. Salah satunya adalah membudidayakan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis lingkungan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya akan sangat bermanfaat apabila dikelola dengan baik. Sudah saatnya Indonesia menyelamatkan diri dari keterpurukan kejahatan lingkungan, dehutanisasi mesti segera dikubur, dan bersegera menjadi negara yang tenterem kerto raharjo. Lingkungan yang ”lestari” adalah impian kita bersama. Perlu disadari, luas hutan Indonesia mencapai 144 hektar. Dari 144 hektar tipe hutan kita sangat beragam dan sangat menentukan terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Sehingga, hutan menjadi

salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Dengan adanya hutan, manusia dapat hidup layak; hutan dapat menyediakan bahan makanan yang sangat berhaga, baik protein hewani manupun nabati. Yang tak kalah pentingnya hutan juga dapat menghasilkan bahan baku industri; tekstil, farmasi, dll. Maka, tidak ada alasan bagi Indonesia bersegera mengembalikan pesona alam yang gemah ripah loh jenawi, menghargai lingkungan adalah kunci utama bahwa kita benarbenar ber-khalifah di buka bumi. Agar bencana alam yang datang silih berganti menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Manusia Sebagai Makhluk Kreatif Manusia, sebagaimana dalam proses penciptaannya; memiliki naluri bumi, pada hakekatnya mempunyai kesempatan untuk memakmurkan lingkugannya. Lumrah kita kenal kalau manusia selalu mempunyai kegelisahan rasional. Hal itu, bisa dilihat dari sifatnya sebagai makhluk yang tidak pernah merasa puas. Sehingga, ia selalu berusaha untuk memperbaiki dan mencari yang terbaik bagi hidup dan kehidupannya. Maka, dengan kegelisahan rasioanal inilah manusia ditempatkan sebagai makhluk kreatif; membedakan diri dari makhluk-makhluk yang tidak punya kesempatan berbudidaya. Namun, tuntutan sebagai makhluk kreatif tidak selempang membalikkan telapak tangan. Manusia butuh pematangan berpikir guna mengimplementasikan naluri kreatifnya menuju kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkualitas.

Majalah Parlemen | April 2018

Lalai sedikit, kontra ekologis akan disandangnya. Membedakan diri sama halnya memilih hidup yang berkualitas dan siap menjadi ”panglima” kehidupan di muka bumi. Dalam hal ini Allah menuangkan gagasan penciptaan manusia dalam Q. 17:61: Dialah yang menciptakan kamu dari unsur tanah dan memerintahkan kalian untuk memakmurkan dan mengelola lingkungan. Melalui pesan tersirat ini kita dapat merekam, bahwa manusia diciptakan oleh Allah guna memakmurkan bumi. Menurut Ibn Katsir ayat tersebut dapat dipahami dengan makna melaksanakan pembangunan dan mengolah bumi. Secara fungsional ekoteologis memakmurkan bumi esensinya adalah pengelolaan lingkungan secara baik dan benar. Baik dan benar dalam hal ini sebagai makhluk kreatif (pembangun) yang berbudi. Muhammad Iqbal ikut mendebat, bahwa Tuhan dalam merekacipta lingkungan masih belum selesai. Sehingga, dalam hal ini manusia yang harus melanjutkan penyempurnaan lingkungan dengan dukungan talenta kreatifnya. Dalam perspektif ekoteolgi Islam, Tuhan dan manusia saling mengisi dan melengkapi. Dalam artian, Tuhan sebagai pencipta pertama lingkugan, yakni berposisi sebagai perekacipta, dan manusia sebagai pencipta kedua, berposisi menjadi pengolah daya dukung lingkungan potensial guna membangun industri maju berwawasan lingkungan. (Duta Wisata Sumenep)

ARTIKEL

RUMITNYA PENDIDIKAN NON FORMAL Oleh: Denny f. P.*

erkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan kesistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu, walaupun melalui pendidikan jalur nor formal. Pendidikan non formal ialah pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Pendidikan nonformal dalam UU 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan non formal, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka medukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam hal ini, tenaga, pengajar, fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dipakai serta komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta atau peserta didik supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi untuk melaksanakan pendidikan non formal itu tidaklah semudah yang dikatakan orang. Banyak kesulitan yang di hadapi, yang seringkali melibatkan terjadinya kegagalan ataupun kurang berhasilnya suatu program pendidikan luar sekolah, dan akhirnya muncul pula masalah-masalah baru di hadapan kita.

Persoalan yang muncul diantaranya, adanya kelemahan di dalam menentukan diagnosa perencanaan program. Ini bersumber pada kurang pandainya si perencana dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan apa yang sebenarnya di kehendaki oleh masyarakat, serta kurang bisa menggali, mengatur dan memanfatkan sumber potensial yang ada. Program pendidikan yang tidak konsepsional, asal dibuat dan asal dilaksanakan karena ada sumber dananya. Sudah barang tentu hal yang demikian ini akan merupakan suatu pemborosan. Dan adanya beberapa program kegiatan yang boleh di bilang sama, tetapi dilaksanakan oleh beberapa pihak. Program semacam ini tentu saja tidak efektif, tidak efesien karen abanyak menghabiskan waktu, menghabiskan uang dan tenaga, dan akhirnya justru merupakan kegiatan yang membosankan banyak orang. Kurang atau tidak adanya pengertian, kesadaran serta tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan, baik dari pihak pelaksana, para pejabat maupun masyarakat. Heterogenitas latar belakang pendidikan dan pengalaman para petugas di satu pihak dan warga belajar di lain pihak dapat menimbulkan perbedaan yang tajam, dalam hal ini nilai kecakapan dan ketrampilan yang dimilikinya. Kelemahan pada metode atau cara-cara pendekatan yang formal sehingga jarak antara sumber belajar dan warga belajar tetap jauh, hal ini akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Sikap warga belajar yang kurang serius atau unen-unen jawa, â&#x20AC;&#x153;obor blarakâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;hangat-hangat tai ayamâ&#x20AC;?, hanya satu dua kali datang, sesudah itu menjadi bosan, dan akhirnya tidak pernah kelihatan lagi. Tidak adanya kemampuan

warga belajar untuk berwiraswasta (meskipun semangat dan minatnya ada) sehingga apa yang diharapkan sesudah selesai mengikuti kegiatan program, akhirnya tetap hanya sebagai harapan saja. Keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana seta faktor penunjang kegiatan lainnya, boleh dibilang merupakan sandungan yang bisa memporakporandakan kegiatan suatu program. Kelemahan dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait kurang baik. Cara-cara yang digunakan untuk mengadakan supervisi, monitoring dan evaluasi nampak masih kurang tepat, dalam arti kurang sistemik dan kurang metodis, sehingga sulit diketahui apakah suatu program itu berhasil ataukah tidak berhasil. Banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktorfaktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. (Dosen Prodi Teknologi Multimedia Broadcasting AKNS)

Majalah Parlemen | April 2018

ARTIKEL

MENGHARGAI BUMI Oleh: Salim Mubarak*

â&#x20AC;&#x153;Mengistimewakan bumi sama halnya dengan memelihara jiwa kita sendiri dan memberikan peluang bagi keasrian bumiâ&#x20AC;?

angkaian kata di atas menyiratkan makna â&#x20AC;&#x153;sakralâ&#x20AC;?. Bumi yang kita pijaki, sejatinya tidak lepas dari jiwa manusia itu sendiri, karena dalam kacamata Rendra, manusia adalah makhluk lingkungan. Naluri bumi -unsur tanah- yang melekat dalam diri manusia merupakan miniatur dari proses penciptaannya sebagai Manusia Lingkungan (homo ecologius). Artinya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, manusia selalu menyadari posisinya menjadi salah satu sub dari ekosistem, dan memiliki kecenderungan untuk mencermati akan lingkungannya. Naluri bumi itu akan tetap menjadi pengikat bagi manusia itu sendiri. Sehingga manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terlepas dari simbiosis mutualis antara manusia dan lingkungan sepertinya tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Hubungan simbiolis mutualis itu hanya sebuah adagium belaka. Kenyataan yang muncul, ternyata hubungan itu

menciderai salah satunya, akhirnya pun berbuah disharmonisasi. Manusia dan lingkungan saling mencela dan menyakiti. Hal itu, bisa dilihat pada fenomena alam yang semakin tak bersahabat. Memotret fenomena alam (lingkungan) dari masa ke masa. Ternyata, memang sudah dan telah tercemar. Di akui atau tidak, manusia pertama, yakni Adam telah mencemarkan lingkungan. Adam telah melakukan kontra ekologis dengan memakan buah lindung, khuldi. Menurut Dr. Mujiyono Abdillah, MA kontra ekologis yang dilakukan Adam dapat dipahami sebagai sesuatu yang menarik dan memberikan keuntungan pintas. Sudah tahu buah itu dapat mencemarkan lingkungan dan dilarang oleh Tuhan tetap saja mengeksploitasinya, akibatnya Adam pun disebut sebagai manusia yang kontra ekologis, dan terpuruk bersama lingkungan yang tercemar. Maka, tidak terlalu berlebihan bagi sang perekacipta sampai melempar Adam ke bumi. Niatnya, tak lain guna meminta pertanggungjawaban

Majalah Parlemen | April 2018

sebagai manusia yang kontra ekologis, karena ia tidak mampu menjaga dan memelihara keasrian lingkungan. Kemudian, ditebarkanlah anak cucu Adam untuk mengembalikan keasrian lingkungan pada habitatnya. Namun, tugas mulia sebagai pemelihara lingkungan masih tersendat dan mengalami kegagalan. Alih-alih memilihara, menjaga pun manusia tidak punya kekuatan. Sehingga, kontra ekologis tetap menjadi sifat yang tidak pernah singgah dalam diri manusia. Menyikapi fenomena kontra ekologis Adam, sepertinya merembet terhadap anak cucunya -manusia-manusia yang bertebaran-. Implikasinya, persoalan lingkungan sampai saat ini masih menjadi fenomena yang sulit dicarikan obatnya. Salah satu dari sekian banyak korban akibat kontra ekologis manusia adalah keasrian lingkungan Indonesia. Sulit dibantah, saat sekarang negeri kita tercinta masih sibuk mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang sudah berurat berakar dan menjalar kemana-mana. UU nomor 32 tahun

ARTIKEL

Fo to : p exe l s. co m

2009 tentang Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum ”bergigi”. Buktinya, mereka yang haus akan lahan dibiarkan bebas menjarah dan menggunduli hutan kita. Tidak hanya itu, ”kabar” buruk akibat gundulnya hutan kita bisa dilihat dari indeks prestasi dari kejahatan lingkungan yang semakin merajalela. Sejak tahun 2002 hingga 2008 tingkat kehancuran hutan di Indonesia setiap tahunnya setara dengan 51 kilometer persegi per hari. Selain itu, buku rekor dunia (Guinnes Book Of World Records) mencatat, bahwa Indonesia termasuk negara terbesar di dunia dengan kerusakan hutan. Lebih terpukul ketika penelitian Greenpeace memaparkan, bahwa tingkat kerusakan hutan di Indonesia tindak tanduknya adalah penebangan liar (illegal logging) dan penggundulan hutan. Dalam pada itu, deretan kasus kejahatan lingkungan juga tidak

lepas dari penambangan yang terlalu berlebihan, sehingga keasrian ekosistem mudah dikorbankan kepada kebutuhan yang sangat mendesak; keserakahan, kenikmatan dan kemudahan yang berlebihan. Sehingga, negeri kita tengah mengalami goncangan alam yang katastrofal bagi masa depan Asia Tenggara. Meminjam bahasanya Prof. Dr. Martin Harun, OFM, guru besar Ilmu Teologi pada Sekolah Tinggi Filsat (STF) Driyarkara, ”ini bukan permainan alam, tetapi ulah manusia yang haus akan lahan”. Maka, jangan menggugat ketika PBB tanpa ada keraguan sedikit pun menobatkan Indonesia sebagai kota tercemar nomor 3 di dunia, setelah Mexico City dan Bangkok. Sedikit dibenarkan dalam desertasinya, Dr. Mujiono Abdillah, MA menggambarkan, bahwa persoalan lingkungan akan menjadi mata rantai dari sekian banyak isu aktual masa kini: isu globalisasi,

demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), dan kesetaraan gender. Dalam kacamata M.T. Zein jika dicermati dan diteliti secara seksama, persoalan lingkungan sebenarnya bersumber pada 5 aspek, yaitu aspek dinamika kependudukan, pengembangan sumber daya alam dan energi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi serta benturan terhadap lingkungan. Lima aspek ini terjadi afiliasi satu sama lain, sehingga menimbulkan problem serius. Implikasinya, keasrian lingkungan jadi pertaruhan: pemanasan global, lapisan ozon kian menepis, dan parahnya lagi dehutanisasi semakin digalakkan. Akhirnya, terjadi kerusakan ekosistem. Buktinya bisa direkam dari peristiwa tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan peristiwa ganas alam lainnya yang sering hinggap menghampiri kita. (Kader Muda NU)

Majalah Parlemen | April 2018

KOLOM

Perahu Nuh dan Banjir Zaman Now Oleh: syamsuni*

epat saat adzan penanda salat Jumat berkumandang, awan mulai menebal. Mendung akhirnya tak bisa dibendung. Secara beraturan, mereka membentuk sebuah pola yang sulit dijangkau oleh akal. Dan ternyata benar, tak menunggu waktu lama birunya langit tertutup oleh awan. Sepertinya, kali ini jurus penangkal tak lagi kebal. Karena Tuhan memang tak pernah mainmain dalam urusan hujan. Des... des... des..., bunyi rintik hujan benar-benar menyapa dedaunan serta langit-langit warung tempat saya ngopi. Mereka mulai membentuk alunan musik yang cukup syahdu. Cukup padu dengan sayup-sayup semilir angin yang datang. Saya menikmati itu semua, namun bunyi knalpon motor bikin irama terganggu. Tetapi dengan sekejab, hujan membuat para pengendara harus menepi. Sebab air tumpah membasahi bumi. Warga khawatir, sebab beberapa terakhir ini, hujan seringkali menyisakan genangan hingga

setinggi lutu orang dewaaa. Dan sesuai prediksi, hujan menyisakan genangan, secara pelan-pelan menyumbat lubang. Air-air mengalir kemana saja, tanpa diminta dan memilih untuk berlabuh. Seperti hati yang tak perlu memilih, karena ia selalu tahu kemana harus berlabuh. Tentang cerita air ini, saya teringat pada kisah Nuh yang membuat perahu lantaran doanya dimakbul oleh Jibril. Kita tahu, Nuh adalah salah satu Nabi yang penuh uji. Beberapa ujian kenabian datang bertubi-tubi. Bahkan anak istrinya yang kafir tak menerima Nuh sepenuh hati. Belum lagi ulah orang kafir yang sering menfitnah, mencela hingga mencemoohnya. Dakwah kenabiannya serinkali dilukai. Bahkan Nuh dikeroyok hingga tak sadarkan diri. Atas perlakuan tidak manusiwi orang kafir itulah Nuh berdoa dan meminta kepada Tuhan agar jangan ada seorang pun orang kafir yang tinggal di dunia ini. Doanya dimakbul, Jibril yang diutus oleh Allah memintanya membuat perahu berlantai tiga (versi lain menyebutkan disuruh membuat kerangka perahu berukuran 600 hasta x 300 hasta/1 hasta= 48 cm). Tanpa banyak tanya, Nuh mengumpulkan bahan-bahan. Bahan-bahan itupun harus sesuai dengan jumlah bilangan para Rasul dan Nabi, yakni 124.313. Dan setiap papan pun harus bertuliskan nama Rasul dan Nabi. Nuh pun patuh, papan pertama langsung dimulai dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Syits dan seterusnya. Walaupun dalam keterangan, nama-nama Rasul dan Nabi tertulis dengan sendirinya. Nuh terus mengumpulkan bahan, orang kafir semakin terheran-heran, buat apa perahu dibuat pada musim kemarau yanh kering dan berdataran tinggi.

Majalah Parlemen | April 2018

Nuh, tak bergeming, ia hanya berdoa agar perahu berlantai tiga selesai tepat waktu. Singkat cerita, Nuh akhirnya menandai penyelesaian perahu itu dengan sebilah papan bertuliskan Nabi Muhammad saw., ia hanya menunggu keputusan Allah kapan banjir itu akan datang. Orang kafir terus mengejek dan tertawa geli lantaran akan datang Banjir seperti yang Nuh sampaikan tak pernah terbukti. Mafhum, sebelum banjir datang melalui tungku batu besar peningalan Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah menandainya dengan ujian kemandulan bagi warga Nuh. Baru setelah 40 tahun tak melahirkan anak, banjir besar itu datang tanpa ampun. Akhirnya pada tanggal 10 rajab mulailah banjir. Air tak hanya tumpah dari langit, bumi juga memuncratkan air. Banjir tak terhindarkan, Nabi Nuh menyuruh semua umatnya untuk ikut perahu yang ia buat. Hanya orangorang kafir atau yang membangkang saja tenggelam bersama tingginya air. Nah, bercerita tentang banjir â&#x20AC;&#x153;zaman nowâ&#x20AC;? tentu banyak faktor. Jauh berbeda dari kisah Nuh. Karena banjir tak melulu soal petaka bagi umat. Tetapi juga berkaitan dengan Tentu, jika di Sumenep benarbenar terjadi banjir, tentu tak harus membuat perahu berlantai tiga seperti yang Nabi Nuh lakukan. Karena Sumenep tak butuh perahu, tetapi butuh pembangunan yang bermutu. Jika pun karena faktor sampah, solusinya pun juga bukan binatang pemakan sampah seperti tikus pada masa Nuh. Karena di dunia ini sudah ada beragam tikus. So, butuh kesadaran untuk menjadi pelopor kehidupan.. (Jurnalis dan Pengurus PC ISNU Sumenep)

Majalah Parlemen | April 2018