Fokus
Edisi 2/Februari 2015
Dorong konversi pupuk, minta ppl aktif kerja keras komisi B di tengah kelangkaan pupuk
Majalah bulanan dprd sumenep
Kebut laporan utama
23 Raperda
Wakil Ketua DPRD Sumenep : H. Moh. Hanafi
Pejuang Warga Pulau yang �Mereinkarnasi� di Demokrat
KETUA Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Subaidi memberikan penjelasan kepada massa atas sebuah persoalan.
gallery (butuh foto + caption)
MASSA dihadang aparat saat hendak masuk ke gedung DPRD Sumenep dalam sebuah aksi unjuk rasa.
PARLEMEN
Daftar isi
Majalah Bulanan DPRD Sumenep
Review 2 APBD Rp 2 Triliun untuk Siapa? Editorial 3 Mendorong Optimalisasi Fungsi Legislasi Suara Rakyat
4
Laporan Utama 6 Kebut 23 Raperda Program Pembentukan Perda 2015 Wawancara 12 BP2D DPRD Siapkan 23 Raperda Respon 15 Fokus 16 Darurat Tata Kelola Perumahan Legislator 19 Pejuang Warga Pulau yang Mereinkarnasi di Demokrat Photo Gallery
20
PotTre 24 Ibu Madrasah Pertama Bagi Anakanaknya Dinamika 26 Studi Banding 28 Kota Tua dengan Potensi Minyak Melimpah Suara Desa
32
Artikel 34 Kolom 40 Kesehatan
www.dprd-sumenepkab.go.id
Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep Pelindung: ketua dprd sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)
Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)
Dewan Redaksi: Fembri Suandy S.Ip (Kasubag Humas)
HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)
Staf Redaksi: Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: M. Asyik Abdullah Slamet Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep
FEBRUARI 2015
Parlemen
1
Review
Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
APBD Rp 2 Triliun untuk Siapa? KABUPATEN Sumenep memiliki banyak keistimewaan dibandingkan kabupaten lain di Pulau Garam. Selain daerah yang lebih luas, serta memiliki banyak pulau, Kota Sumekar juga relatif lebih besar dari segi APBD.
T
ahun ini, APBD Sumenep disahkan pada level 2 T. Ya, APBD Sumenep mencapai kurang lebih Rp 2 Triliun. Jelas angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Dengan memiliki anggaran yang relatif besar, Pemkab Sumenep memiliki peluang besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentu
2
Parlemen
FEBRUARI 2015
saja, melalui implementasi program pro masyarakat. Begitulah salah satu sajian pada Parlemen edisi Januari lalu. Mengulas secara dalam mengenai sikap dan pandangan parlemen tentang APBD. Selain itu, juga mengulas masalah kelangkaan pupuk yang terjadi di sejumlah wilayah serta dinamika lain dari gedung parlemen. (*)
www.dprd-sumenepkab.go.id
Editorial Mendorong Optimalisasi Fungsi Legislasi
F
UNGSI dan peran lembaga legislatif daerah yang paling esensial adalah fungsi legislatif fungsi anggran dan fungsi pengawasan. Sesuai dengan praktek dalam kehidupan demokrasi, keberadaan lembaga legislatif memiliki posisi sentral. Sehingga memberikan kontrobusi dalam penetapan kebijakan politik pemerintah, dan pihak eksekutif hanya menjalankan terhadap kebijakan politik yang telah di tetapkan tersebut. Khusus di negara ini, fungsi legislative disederhanakan menjadi 3 (tiga), yakni legislation, controling, dan budeting. Dalam upaya pelaksanaan fungsi legislasi sekaligus sebagai wujud perwakilan rakyat, adanya fungsi legislasi yang melekat pada DPRD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan perda yang notabenenya merupakan dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga fungsi pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan ketika dasar yuridis sebagai aturan main penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah lahir dari DPRD berdasarkan aspirasi keinginan masyarakat. Maka, dengan demikian otomatis fungsi anggaran juga dapat terlaksana dengan lebih baik, apabila fungsi legislasi dapat dilaksanakan oleh DPRD. Hal ini dikarena adanya fungsi anggaran juga didasarkan pada APBD yang tertuang dalam perda yang dibahas DPRD dan kepala daerah. Bisa dibayangkan apabila keaktifan DPRD dalam pembuatan Perda APBD optimal, maka fungsi anggaran DPRD juga dapat terlaksana dengan baik. Hal ini kemudian akan berujung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu pihak yang mengikat para wakil rakyat melalui kontrak sosial. Dalam hal pembahasan fungsi legislasi yang dimiliki DPRD, fungsi ini merupakan fungsi utama yang dimiliki
www.dprd-sumenepkab.go.id
DPRD sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Melalui fungsi ini DPRD berperan menentukan corak perda yang akan dibentuk bersama kepala daerah. Sehingga diharapkan perda yang nantinya akan terbentuk merupakan perda yang pro rakyat. Hal itu penting agar tidak ada executiv heavy sebagaimana yang dianut UU No.5 Tahun 1974 atau tidak ada legeslative heavy seperti pada UU No.22 Tahun 1999, karena berdasarkan tafsiran konstitusi sekaligus UU No.32 Tahun 2004, antara kepala daerah dengan DPRD tidak saling membawahi. Atas dasar itulah, merujuk pada tafsiran yuridis tersebut di atas, dalam tugas kewenangan membentuk perda, DPRD selalu ikut dalam tiap alur pembentukan, dari mulai perencanaan sampai pengundangan dan penyebarluasan, serta dalam pelaksanaan pun, DPRD dengan fungsi pengawasan dapat melengkapi fungsi legislasinya. Dengan begitu, sebagai lembaga legislatif, DPRD merupakan organ yang lengkap memenuhi kriteria lembaga perwakilan rakyat pemegang kewenangan dalam menjalankan fungsi legislasi. Maka, jika saat ini DPRD Sumenep mendapatkan �beban� menyelesaikan program pembentukan perda, semata-mata itu merupakan perwujudan komitmen dalam fungsi legislasi. Sehingga, dengan demikian DPRD tidak hanya aktif dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, tapi pada fungsi ini juga begitu aktif. Dalam pemahaman sederhana, salah satu indikator keberhasilan kerja-kerja DPRD, ya memang diukur dari kesuksesan menyelesaikan pembentukan perda. Untuk itu, dukungan dari berbagai pihak atas kerja-kerja legislasi DPRD mutlak diperlukan. Bukan untuk kerjakerja DPRD saja, tapi untuk kabupaten ini secara umum. (*)
FEBRUARI 2015
Parlemen
3
Suara rakyat Minta Kajian HET Elpigi Kepulauan Kami menyambut positif terhadap renncana Pemkab menetapkan HET elpiji khusus wilayah kepulauan karena di Pulau perlu biaya lain baik biaya angkut dan transportasinya, sehingga tidak bisa disamakan dengan daratan. Namun demikian, penetapan HET elpiji khusus Kepulauan yang ditetapkan Pemkab, tidak hanya mengandalkan usulan Kecamatan, sebab kecenderungannya usulan Camat kurang mengakomodir kepentingan konsumenm Pemkab perlu melakukan survey dan melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan termasuk masyarakat agar penentuan HET tidak memberatkan sebagian pihak. (Tokoh. Masyarakat Pulau Kangean, Masduki Rahmad) Pemkab hanya menampung usulan Kecamatan Kepulauan mengenai HET elpiji di daerah. Usulan HET itu belum final karena masih akan dikaji oleh Tim untuk menentukan tingkat kewajarannya, berdasarkan harga elpiji yang ditetapkan Pemerintah, dan biaya angkut, maupun kulinya. (Kepala Sub Bagian Pembina dan Pengembangan BUMD Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep Suhermanto)
Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi
Tanyakan Penerbangan Pesawat Perintis Kami menyambut positif atas rencana penerbangan pesawat perintis di Bandara Trunojoyo Sumenep ke beberapa daerah termasuk ke kepulauan. Dengan adanya penerbangan tersebut, akses masyarakat ke beberapa daerah akan lebih mudah dengan waktu relatif. Lebih singkat. Namun, Kemana rencana tersebut sekarang?. Kapal direalisasikan, sebab hingga saat ini, tidak ada kejelasan. (Wardi, warga Sumenep yang kini merantau di luar daerah). Rencana penerbangan pesawat perintis di bandara trunojoyo ke beberapa daerah pasti terwujud, sebab pihak maskapai sendiri juga telah melakukan uji coba. Hanya saja, sampai saat ini, kami masih menunggu Surat Keputusan (SKEP) irektorat Jendral Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan tentang penetapan penerbangan yang belum turun. Kalau SKEP-nya sudah terbit, tidak lama lagi penerbangan perdana pesawat perintis di Sumenep pasti segera diluncurkan. Namun, untuk ke Kepulauan masih perlu menunggu bandaranya siap. (Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Moh. Fadilah)
Minta Verifikasi Data Raskin Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima program raskin perlu ditinjau, bahkan diverifikasi ulang sebelum program raskin 2015 diluncurkan. Dilapangan, ditengarai banyak penerima yang justru tidak layak karena tergolong mampu, bahkan orang yang sudah meninggal masih masuk data. Disisi lain banyak rumah tangga miskin yang tidak masuk data. (Kordinator LSM Gerindro, Syarkawi).
Terima kasih. Data penerima raskin ditentukan oleh Pusat berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2011. Pemkab tidak punya kewenangan untuk melakukan pendataan ulang mengenai penetapan RTS, sehingga apabila dilakukan hasilnya sia-saia Namun demikian, Pemerintah Desa boleh merubah data penerima melalui musyawarah desa jika memang RTS yang masuk pada data dianggap tidak layak lagi misalnya meninggal dunia atau sudah masuk pada kelompok rumah tangga ekonomi mampu. (Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh. Hanafi)
4
Parlemen
FEBRUARI 2015
www.dprd-sumenepkab.go.id
aghalicek
Sumber: http://sinarharapan.co/img_album/medium/medium_F68090115.jpg
www.dprd-sumenepkab.go.id
FEBRUARI 2015
Parlemen
5
Laporan Utama
Kebut
23 Raperda Program Pembentukan Perda 2015 Konstitusi memberi perintah jelas atas tiga fungsi utama lembaga legislatif. Selain pengawasan, penganggaran juga ada legislasi. Semua harus berjalan seiring sebagai basis kinerja. Kerja keras dan kerja cerdas menjadi kunci kesuksesan tiga fungsi legislatif.
R
UANG Ketua DPRD Sumenep awal Februari lalu. Jarum jam baru beranjak dari pukul 12.00. Sang ketua baru saja menyelesaikan salat duhur. Beberapa wartawan yang memang sengaja diundang
6
Parlemen
terlihat berkumpul di kursi tamu. Mereka asyik bercengkerama satu dengan lainnya. Tak lama berselang, Pak Herman-demikian ketua DPRD Herman Dali Kusuma biasa disapa, langsung menyalami satu per satu wartawan
FEBRUARI 2015
yang hadir. Seperti biasa, senyum langsung mengembang dari politisi PKB yang dikenal ramah itu. Sambil menjulurkan tangan kanannya, Herman langsung menanyakan soal makan siang. ”Sudah makan semua belum, kalau belum kita makan saja
dulu,” katanya ramah. ”Oh boleh itu pak ketua, kami memang banyak yang belum makan,” ujar salah seorang wartawan media cetak harian, nyeletuk. ”Iya benar pak ketua, mantap itu,” timpal rekannya yang lain. Tanpa memberikan
www.dprd-sumenepkab.go.id
KETUA DPRD Sumenep H. Herman Dali Kusuma dalam sebuah rapat membahas program pembentukan peraturan daerah.
jawaban panjang Herman langsung memerintahkan stafnya membelikan nasi kotak. Sambil menunggu nasi kotak pesanan, Herman lantas menyampaikan maksudnya mengumpulkan sebagian wartawan. �Tidak usah terlalu
www.dprd-sumenepkab.go.id
Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
Dari tujuh raperda usulan DPRD, sebagian ada yang memang berstatus usulan baru. Tapi, ada juga yang statusnya merupakan usulan 2014.
FEBRUARI 2015
Parlemen
7
Laporan Utama
KETUA Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumenep Iskandar memimpin rapat.
serius, sambil santai dan sambil menunggu nasi. Kami ini harus menjelaskan kepada publik soal rencana pembentukan peraturan daerah tahun 2015,” ujarnya memulai pembicaraan. Herman lalu menjelaskan, DPRD Sumenep sebagai lembaga legislatif memiliki tugas penting selain pengawasan dan penganggaran. Tugas itu adalah tugas dalam konteks legislasi. ”Seperti halnya fungsi pengawasan dan penganggaran, fungsi legislasi juga harus dijalankan. Semuanya harus sejalan,” paparnya. Karena itulah, DPRD Sumenep telah menyusun program pembentukan peraturan daerah (properda) tahun 2015. Dalam properda itu terdapat sejumlah raperda yang sudah disiapkan. Baik berasal dari usulan prakarsa DPRD maupun yang berasal dari usulan pemkab. Lebih jauh dijelaskan, tahun ini terdapat 23 raperda yang menjadi
8
Parlemen
FEBRUARI 2015
properda. Rinciannya, sebanyak 7 raperda berasal dari usulan DPRD dan sisanya berasal dari pemkab. ”Nah, dari tujuh raperda usulan DPRD, sebagian ada yang memang berstatus usulan baru. Tapi, ada juga yang statusnya merupakan usulan 2014,” paparnya. Adapun yang menjadi usulan pada tahun 2014 antara lain raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep serta raperda kesejahteraan lanjut usia. Sedangkan yang merupakan usulan 2015 antara lain raperda perubahan atas Perda No 3/2011 tentang penyelenggaraan adminitrasi kependudukan, raperda tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), raperda kepelabuhanan, raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan raperda perubahan
Juga, masih ada properda wajib yang terdiri dari tiga raperda. Yakni, raperda pertanggungjawaban APBD 2014, raperda PAK APBD 2015 dan raperda APBD 2016.
www.dprd-sumenepkab.go.id
Laporan Utama Perda No 13/2008 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. ”Sementara yang berasal dari eksekutif terdapat tiga belas raperda. Hal itu merupakan gabungan dari properda 2013, 2014 dan 2015,” terang Herman Dali Kusuma. Untuk properda yang 2013, yakni raperda perubahan ketiga atas Perda Sumenep No 16/2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, raperda perubahan kedua atas Perda Sumenep No 17/2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah serta raperda organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja. Sedangkan untuk properda yang berasal dari 2014, yakni raperda rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Batuan, Rubaru dan Manding tahun 2014-2024; raperda rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Kalianget, Talango dan Gapura tahun 2014-
Sementara yang berasal dari eksekutif terdapat tiga belas raperda. Hal itu merupakan gabungan dari properda 2013, 2014 dan 2015. 2024 dan raperda penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, untuk properda yang memang usulan 2015 antara lain, raperda perubahan ketiga atas Perda Sumenep No 3/2012 tentang retribusi jasa usaha; raperda izin lingkungan; raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan; raperda pengelolaan barang milik daerah; raperda
perubahan atas Perda Sumenep No 2/2012 tentang retribusi jasa umum. Selain itu, raperda desa; raperda organisasi dan tata kerja badan penenaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. ”Juga, masih ada properda wajib yang terdiri dari tiga raperda. Yakni, raperda pertanggungjawaban APBD 2014, raperda PAK APBD 2015 dan raperda APBD 2016,” terang Herman. Menurut dia, DPRD memiliki komitmen untuk menuntaskan semua properda yang diamanatkan untuk dituntaskan tahun ini. Karena itulah, selaku pimpinan pihaknya sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar mempercepat pembahasan. ”Intinya, semua properda pasti akan dituntaskan. Mohon agar masyarakat memberikan dukungan kepada DPRD,” paparnya. Usai memberikan penjelasan, tak lama berselang staf datang membawa sejumlah nasi kotak. Herman yang semula serius memberikan penjelasan
ANGGOTA Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumenep saat mengikuti rapat di ruang bamus. Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
www.dprd-sumenepkab.go.id
FEBRUARI 2015
Parlemen
9
Laporan Utama kembali melempar senyum sambil meminta wartawan segera menyantap nasi kotak di depannya. ”Seriusnya sudah, sekarang makan dulu,” katanya disambut ucapan siap oleh wartawan.
Dari dua raperda prakarsa itu, semuanya mengenai pembangunan ekonomi. Insyaallah kami tuntaskan dengan sesuai waktu yang direncanakan.
*** Dari sekian properda usulan prakarsa DPRD, terdapat beberapa raperda yang berasal dari usulan komisi. Dari komisi A misalnya, terdapat dua raperda yang merupakan usulan prakarsa. Yakni, raperda perubahan atas Perda No 3/2011 tentang penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan raperda perubahan Perda No 13/2008 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. Ketua Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim mengatakan, dari dua raperda yang merupakan usulan komisinya, semua bisa dibilang mendesak. Karena itulah, tahun ini komisinya menargetkan bisa selesai dibahas.
”Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu sesuai harapan kami semua,” kata politisi PDIP itu. Dikatakan, dari dua raperda yang menjadi usulan komisi A, semuanya merupakan raperda perubahan. Untuk itu, pihaknya yakin pembahasan bisa lebih cepat karena hanya bersifat penyesuaian saja. ”Dua-duanya memang perubahan dari perda sebelumnya. Mohon doanya agar bisa cepat selesai,” harap politisi muda dari Masalembu itu. Sedangkan untuk komisi B, juga terdapat dua raperda yang harus dibahas dan merupakan usulan sendiri. Yakni, raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Sumenep serta raperda tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan. ”Dari dua raperda prakarsa itu, semuanya mengenai pembangunan ekonomi. Insyaallah kami tuntaskan dengan sesuai waktu yang
KEPALA Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sumenep Setiawan Karyadi saat mengikuti rapat di gedung DPRD. Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
10
Parlemen
FEBRUARI 2015
www.dprd-sumenepkab.go.id
Laporan Utama
Kalau sudah ada perdanya, nanti CSR perusahaan akan bisa lebih dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat.
direncanakan,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep Nurus Salam. Menurut Oyuk-sapaan akrabnya, raperda CSR terutama, saat ini memang mendesak untuk diselesaikan. Sebab, peraturan mengenai CSR memang belum memadahi. Terutama, yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan CSR di Kota Sumekar. ”Kalau sudah ada perdanya, nanti CSR perusahaan akan bisa lebih dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Oyuk. Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, komisinya memiliki tanggungjawab usulan raperda hanya satu buah. Yakni, raperda kepelabuhanan. Menurutnya, raperda kepelabuhanan juga sangat penting keberadaannya. ”Jelas itu sudah berdasarkan kebutuhan mendesak, makanya harus dituntaskan,” kata politisi PKB itu. Karena yang menjadi usulan prakarsa hanya satu raperda, komisi C akan mendorong pembahasannya bisa tepat waktu. Sehingga tahun ini raperda mengenai kepelabuhanan itu sudah bisa menjadi perda dan dapat diterapkan di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, untuk raperda yang berasal dari usulan prakarsa komisi D terdapat dua, yakni raperda kesejahteraan lanjut usia dan raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi, dua raperda yang menjadi usulan prakarsa komisinya itu akan diupayakan tepat waktu. Sehingga tahun ini
bisa menjadi perda dan dapat diterapkan di Kabupaten Sumenep. ”Dua raperda yang menjadi beban kepada kami itu sudah pasti penting. Karena itulah, kami harus segera menyelesaikannya juga,” kata Subaidi yang politisi PPP itu. (*)
Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
www.dprd-sumenepkab.go.id
FEBRUARI 2015
Parlemen
11
Wawancara
Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
BP2D DPRD
Siapkan 23 Raperda
S
ebagai Wakil Rakyat, DPRD khususnya di Kabupaten Sumenep memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah. Perda merupakan produk hukum yang dibentuk untuk menyikapi persoalan
12
Parlemen
FEBRUARI 2015
di daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan diatasnya atau sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan dan dan aturan diatasnya. Saat ini, DPRD Sumenep telah menetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun Anggaran 2015 yang disahkan melalui rapat
paripurna. Seluruh Raperda tersebut nantinya akan dibahas Dewan sebagai implementasi dari fungsi legislasi yang melekar pada Wakil Rakyat tersebut. Lalu seperti Penyusunan Prolegda tersebut?. Dan berapa total Raperda yang diprolegdakan, kemudian target DPRD dalam
pembentukan Peratura Daerah tersebut?. Berikut hasil wawancara Parlemen bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Sumenep, Iskandar. Bagaimana proses penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)
www.dprd-sumenepkab.go.id
Wawancara 2015? Pertama memang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) yang dulu disebut Badan Legislasi (Baleg) melakukan rapat internal untuk menginventarisir Raperda-Raperda yang dapat diproyeksikan dalam Prolegda 2015. Inventarisir tersebut perlu kami lakukan untuk mendata berapa Raperda usul Prakarsa Legislatif, dan inisiatif eksekutif, termasuk juga Raperda sisa priode sebelumnya yang belum dibahas. Hasilnya, total ada 23 Raperda yang ditetapkan sebagai Prolegda Tahun Anggaran 2015. Bahkan, sudah diparipurnakan di DPRD, hanya saja untuk pembahasannya belum ditentukan karena perlu dilakukan beberapa kajian terhadap Raperda-Raperda tersebut. Selain itu, memang penjadwalan pembahasan Raperda tersebut bukan ranahanya BP2D, tetapi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Rinciannya pak. Berapa Raperda Usul Prakarsa dan Raperda Inisiatif, termasuk Raperda sisa? Rinciannya Raperda usul prakarsa Legislatif sebanyak 7 Raperda yang diusulkan Komisi-Komisi. Sebenarnya ada delapan usul prakarsa eksekutif, namun setelah dilakukan singkronisasi dengan Bagian Hukum Pemkab ternyata ada Raperda yang sama dengan eksekutif, sehingga dimasukkan pada Inisiatif eksekutif. Jadi dari 8 ditetapkan 7 Raperda. Untuk Raperda inisiatif eksekutif jumlahnya 13 Raperda. Selain itu Raperda Wajib berkaitan dengan APBD, yakni Penghitungan APBD Tahun anggaran 2014, Perubahan APBD Tahun 2015, dan Raperda
www.dprd-sumenepkab.go.id
APBD 2016. Itu juga sudah termasuk sisa tahun Raperda yang masuk pada prolegda tahun sebelumnya. Sisa Tahun sebelumnya sampai berapa? Perkiraan ada delapan Raperda. Dan itu sudah masuk pada bagian 23 Raperda yang telah diprolegdakan tersebut baik yang sifatnya inisiatif eksekutif maupun usul prakaras Legislatif. Seperti Raperda kesejahteraan lanjut usia yang menjadi usulan Komisi D dan Raperda Raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah penyelenggaraan kegiatan usaha migas yang diusulan Komisi B. Itu adalah sisa tahun sebelumnya yang belum dibahas, sehingga ditetapkan menjadi usul Prakarsa Legislatif yang ditetapkan menjadi Prolegda. Kemudian Raperda sisa Prolegda tahun lalu yang dikumpulkan menjadi inisiatif eksekutif di Prolegda 2015 kurang lebih enam Raperda. Diantaranya tentang Rencana Detil Tata Ruang Wilayah Perkotaan 20142024 seperti Kecamatan Batuan, Kalianget, Manding dan Batuan, kemudian Raperda Penyelenggaraan Perumahan Di Kabupaten Sumene. Bahkan, ada juga sisa tahun 2013 lalu seperti Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP. Sudah ada jadwal, Kapan Agenda Pembahasan Terhadap Raperda tersebut? Sejauh ini belum ada. Karena seperti yang dikatakan tadi menjadi kewenangan Bamus. Dan Bamus tentu juga perlu melihat agenda-agenda lainnya yang sifatnya penting dan mendesak.
KETUA BP2D Sumenep
ISKANDAR
Kalau ada waktu, tentu dapat dijadwal. Apalagi, saat ini, kami masih meminta draf Raperda khususnya inisiatif eksekutif untuk dilakukan kajian akademik. Dan untuk kepentingan itu, BP2D telah melayangkan surat melalui Pimpinan DPRD untuk meminta draf tersebut. Sejauh ini, draf tersebut belum kami terima. Namun, untuk RaperdaRaperda Wajib walaupun belum dijadwalkan sudah dapat diperkirakan. Yaitu Raperda Penghitungan
APBD Tahun Anggaran 2014 yaitu tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan, kemudian Raperda Perubahan APBD 2015 paling akhir Agustus, dan Raperda APBD Tahun 2016 yaitu paling lambat Desember. Tapi Ada Target, Berapa Raperda Yang Harus Tuntas Tahun ini? Kami tidak bisa menentukan sebab tergantung pada Bamus dan kegiatan di Dewan juga. Ada tidak, waktu untuk
FEBRUARI 2015
Parlemen
13
Wawancara pembahasan Raperda. Tapi, pastinya kami akan berupaya semaksimalkan mungkin Raperda tersebut dapat terbahas dan disahkan terutama yang berkaitan dengan Pendapatan dan Retribusi. Yang paling penting adalah kwalitas Raperda tersebut. Kami tidak ingin hanya mengejar kuantitas atau jumlah Raperda yang tuntas dibahas. Yang sangat penting adalah kwalitasnya, sehingga Produk hukum yang dihasilkan tidak hanya menjadi macan kertas. Idealnya tiap Pembahasan Raperda membutuhkan waktu berapa lama? Kalau berangkat dari nol diperkirakan butuh tiga bulan, itupun kalau konsisten. Sebab, bagaimanapun Raperda itu merupakan Produk hukum yang akan menjadi payung
14
Parlemen
FEBRUARI 2015
hukum, sehingga perlu sandaran hukum diatasnya dan ada mekanisme dan proses yang harus dilakukan sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas. Dan belum lagi harus ada kajian akademik, konsultasi, bahkan study banding ke daerah yang memiliki perda sejenis termasuk uji publik. Bahkan, setelah dibahas, masih juga perlu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur Apa agenda selanjutnya, setelah Prolegda 2015 Ditetapkan? Kami sebenarnya menginginkan diawalawal tahun sudah ada beberapa Raperda yang materinya sifatnya ringan mulai dibahas. Itu seperti Raperda perubahan karena setelah antara bulan Akhir Januari dan Maret waktunya cukup longgar, sehingga
bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk menyelesaikan satu atau dua raperda yang sifatnya ringan tersebut. Namun ternyata ada agenda yang lebih mendesak lagi, yaitu berkaitan dengan Perubahan Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik DPRD. Sehingga, Bamus DPRD perlu mendahulukan Pertubahan Tatib dan Kode Etik. Setelah Pembahasan Perubahan Tatib dan Kode Etik selesai, DPRD dibentur lagi dengan kegiatan serap aspirasi (reses). Tapi, kami dalam waktu dekat akan melakukan kajian akdemik terhadap sejumlah Raperda baik inisiatif eksekutif maupun usul prakarsa DPRD. Dan kepentingan itu kami meminta draf Raperda tersebut. Dan batu setelah materinya ada, BP2D akan rapat interal untuk menentukan dengan
lembaga mana melakukan kajian meteri Raperda tersebut. Yang terakhir Pak, Perubahan Baleg menjadi BP2D apakah juga berpengaruh terhada Fungsinya? Tidak ada, hanya perubahan nama saja. Dan Perubahan tersebut mengacu pada UndangUndang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya mengenai pembentukan peraturan daerah. Yang semula Baleg dirubah menjadi BP2D. Salah satu poinnya juga yaitu tiga fungsi DPRD, yang semula fungsi kontrol atau pengawasan, kemudian anggaran atau budgeting dan legislasi atau kebijakan. Kini, fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Tapi subtansinya sama, tidak ada perbedaan. (*)
www.dprd-sumenepkab.go.id
respon
Jangan Hanya Kejar Target, Tapi Kualitas
M
antan Ketua Badan Legislasi DPRD Sumenep, Ahmad Mawardi m e m i n t a Legislatif tidak hanya kejar target dalam membahas Raperda. Kwalitas hasil pembahasan jauh sangat penting dibanding hanya mengejar kuantitas, sehingga produk hukum yang dihasilkan benarbenar berkwalitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Setiap membahas Raperda memakan banyak anggaran APBD baik untuk kepentingan konsultasi, kajian, dan sebagainya. Sehingga sudah sepatutnya Raperda yang dibahas itu benar-benar mengutamakan aspek kwalitas demi kepentingan masyarakat luas. ”Pansus yang dibentuk membahas Raperda
tersebut jangan hanya asalasalan membahas, tapi kwalitas harus diperhatikan,”
ujarnya. Mawardi menyarankan agar mengoptimalkan uji publik demi kwalitas raperda tersebut. Dalam masa uji publik tersebut seluruh komponen masyarakat hendaknya diberi ruang untuk memberi masukan, saran, bahkan kritikan terhadap materi raperda. ”Uji publik itu jangan sampai diabaikan,” ucapnya. (*)
Jangan Hanya Asal Memperdakan
A
nggota Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sumenep, Ahmad Firdaus mengapresiasi positif terhadap DPRD yang telah menetapkan Prolegda Tahun anggaran 2015. Prolegda tersebut merupakan langkah awal pembentukan Perda sebagai bentuk impelementasi fungsi legislasi yang diemban DPRD di daerah. Namun, menurut Firdaus, yang terpenting dalam pembentukan Perda adalah impelementasi dan manfaatnya terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep. Pihaknya tidak ingin, Legislatif maupun eksekutif asalasalan dalam menyusun Raperda tanpa memerhatikan implementasi dan manfaatnya. ”Pelaksanaan dan manfaatnya itu harus diperhatikan. Saya tidak ingin, Raperda yang diprolegdakan itu asal dibahas, tapi
manfaatnya tidak jelas. Satu contoh pada Perda Melek Baca-Tulis Al-Qur’an bagi siswa yang hingga saat ini tidak jelas implementasikan
seperti,” katanya. Pihaknya berharap seluruh Raperda yang telah diprolegdakan DPRD itu telah dilakukan kajian awal khususnya di internal Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D). Hal itu agar Raperda yang nantinya akan dibahas itu tidak memunculkan persoalan apalagi pro dan kontra dikalangan masyarakat (*)
KMS Dorong Perda CSR
K
ordinator Kaukus Mahsiswa Sumekar (KMS), Ahmad Zainullah meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Sumenep memprioritaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Corporat Social Responsibility (CSR) pada prolegda tahun anggaran 2015. Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatur perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumenep dalam merealisasikan CSR-nya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhada masyarakat sekitar. ”Kami bersyukur Raperda CSR masuk pada Prolegda. Itu artinya ada peluang bagi daerah untuk memaksimalkan CSR demi kepentingan masyarakat,” kata
www.dprd-sumenepkab.go.id
Zainullah. Dia mengungkapkan, dirinya sudah lama menginginkan agar Pemerintah Daerah menginisiasi terbentuknya Perda CSR. Pasalnya, selama ini, realisasi CSR oleh sejumlah perusahaan tidak jelas, bahkan ditutuptutupi dan tanpa memerhatikan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, Pemkan terkesan tidak punya kekuatan untuk melakukan pengawalan dengan alasan tidak ada payung hukum. ”Kedepan dengan terbentuknya Perda CSR diharapkan perusahaan tidak hanya transpran mengenai anggarannya. Tetapi juga programkan dapat disinergikan dengan program Pemkab dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
FEBRUARI 2015
Parlemen
15
fokus
DARURAT Tata Kelola Perumahan Komisi C Konsultasi ke Pemkot Balikpapan
ROMBONGAN Komisi III saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan
PERSOALAN tata kelola perumahan menjadi hal penting saat ini. Maklum, selain sudah menjadi kebutuhan mendesak, jika dibiarkan tanpa manajemen yang betul akan berdampak buruk pada generasi penerus. Hal itulah yang mendasari perlunya membicarakan sejak dini masalah tata kelola perumahan.
T
AK ada yang lebih berharga dari pupuk bagi petani di awal masa tanam. Tak mendapatkan pupuk berarti masalah. Ini maklum karena pupuk di masa tanam
16
Parlemen
memang sangat diperlukan. Alasan lainnya, karena jumlah penduduk saat ini terus meningkat. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan. Berbanding lurus
FEBRUARI 2015
dengan persoalan ini, tentu saja masalah perumahan menjadi bagian penting di sana. Ini karena semua penduduk berpikir keras untuk memiliki tempat hidup. Oleh karena
itulah, DPRD Sumenep melalui Komisi C yang membidangi pembangunan, memberikan perhatian serius. Komisi C bertekad untuk menuntaskan masalah tata kelola perumahan yang kini memang memasuki fase serius di Kota Sumenep. Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, masalah perumahan saat ini sudah menjadi persoalan penting. Hal itu didasarkan pada semakin meningkatnya tingkat kebutuhan akan perumahan dalam beberapa waktu terakhir. �Kita menyadari, kebutuhan akan perumahan semakin meningkat karena jumlah penduduk juga semakin tinggi,� katanya kepada Parlemen. Atas dasar itulah, beberapa waktu lalu komisi C sudah melakukan kegiatan konsultasi ke Pemkot Balikpapan terkait rencana tata kelola perumahan. Mengapa ke Balikpapan? Menurut Dulsiam, Pemkot Balikpapan bisa dibilang sukses dalam mengelola perumahan. Sehingga tata ruang yang sudah digariskan berhasil ditata dengan baik, meski perumahan terus meningkat. �Sumenep juga akan menghadapi darurat perumahan seperti pernah dialami Balikpapan. Makanya, kami ke Balikpapan untuk sharing tentang tata kelola perumahan,� terangnya. Lebih jauh dikatakan, kegiatan konsultasi ke Pemkot Balikpapan merupakan bagian
www.dprd-sumenepkab.go.id
Fokus dari upaya komisi C menuntaskan program pembentukan perda 2015. Dimana, salah satu yang dibebankan kepada komisi C adalah membahas raperda soal penyelenggaraan perumahan di Kota Sumenep. ”Banyak hal yang sudah kami dapatkan dari kegiatan konsultasi yang nantinya akan berguna untuk membahas masalah perda perumahan,” paparnya. Salah satu yang menjadi keberhasilan Balikpapan dalam tata kelola perumahan karena saat ini Balikpapan bertekad menjadi kota yang sehat. Saat ini, Pemkot Balikpapan tengah merintis program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) yang menjadi program nasional. Dengan manajemen sanitasi pemukiman yang baik, maka semakin mudah membudayakan masyarakat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. “Sebagai langkah awal akan dibentuk tim pembina, pengarah dan pelaksana kelompok kerja (pokja, Red) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL),” ujar Kabag Humas Pemkot Balikpapan, Aji
www.dprd-sumenepkab.go.id
Muhammad Sofyan SH MH, sebagaimana disampaikan kepada sejumlah wartawan. Dijelaskannya, percepatan pembangunan santitasi pemukiman warga di Balikpapan sangat penting. Balikpapan sendiri merupakan dua kota di Kaltim bersama Samarinda yang ditunjuk melaksanakan program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang pada 2010 ini akan dilaksanakan di 41 kota di Indonesia. Bahkan, program ini seara tidak langsung mendukung persiapan Adipura ASEAN. “Pemkot Balikpapan sangat merespon program Bappenas itu dengan melakukan berbagai persiapan termasuk membentuk pokja AMPL ini. Pokja ini dipimpin langsung oleh walikota” kata Sofyan. Dijelaskannya, pemerintah pusat mendukung dan akan memfasilitasi seluruh proses yang terjadi pada pelaksanaan program PPSP di provinsi Kalimantan Timur, khusunya di tingkat Kota Balikpapan melalui penyediaan konsultan, narasumber dan kegiatan pelatihan lokakarya. Bahkan, Bappeda Pemkot akan segera menyurati DPRD
untuk persetujuan alokasi anggaran kerja Pokja AMPL pada ABPD-Perubahan 2010 mendatang. Program PPSP merupakan terobosan dalam pembangunan sanitasi yang terintegrasi dalam suatu rencana tata ruang kota. “Terobosan ini sebagai upaya mendorong pemerintah daerah untuk menyusun suatu perencanaan strategis yang mengadopsi prinsip swakelola. Tentunya berskala kota dan multi sektor,” kata pria yang sebelumnya menjabat Kabag Hukum ini. Pokja AMPL yang dibentuk mewakili semua pemangku kepentingan pembangunan dan pengelolaan sanitasi
Banyak hal yang sudah kami dapatkan dari kegiatan konsultasi yang nantinya akan berguna untuk membahas masalah perda perumahan.
FEBRUARI 2015
Parlemen
17
fokus seperti, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, PDAM, Kantor Departemen Agama (Depag), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain menyusun buku putih sanitasi, menyusun SSK dan melakukan koordinasi pembangunan sanitasi, Pokja AMPL itu juga harus mampu memberikan penyadaran pentingnya sanitasi, menyampaikan keputusan Pokja ke SKPD dan mengawal pembangunan sanitasi. “Ada tiga indikator yang menjadi sasaran PPSP itu yakni, masalah persampahan, drainase dan limbah domestik atau rumah tangga,” terang Sofyan. Balikpapan, Kalimantan Timur, tampil sebagai kota paling nyaman dan
layak huni di Indonesia. Berdasarkan survey Indonesian Most Livable City Index yang dilansir Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), kota ini memiliki nilai di atas rerata secara nasional. Saat ini, Balikpapan adalah kota di Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan pintu gerbangnya Kaltim. Sejak beberapa tahun lalu selalu rutin mendapatkan penghargaan Adipura, yang nota bene penghargaan ini diberikan kepada kota yang selalu menjaga kebersihannya dan didukung oleh semua warganya. Beriman adalah sebutan untuk kota Balikpapan yang artinya Bersih Indah Aman dan Nyaman. Pada tahun 2004 sebutan ini didukung
dengan adanya Perda 10 tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan atau sering disebut Perda Kebersihan. Dalam 3-4 tahun belakangan ini di Kota Balikpapan, terdapat program yang bertajuk Green, Clean And Healthy yang belakangan program tersebut berubah menjadi Green And Clean di tahun 2010. Memang semakin membanggakan bisa menjadi bagian warga Balikpapan, apalagi jika turut membantu menerapkan program kebersihan tersebut. Namun, ada hal yang sedikit mengganggu adalah jika coba melihat kembali. Jika pada setiap RT yang ada di balikpapan terlebih bagi mereka yang bisa
dikategorikan masuk dalam nominasi Program tersebut. Pastinya akan berlombalomba mempercantik RT nya masing-masing. Program yang bertajuk Green and Clean pun diartikan sebenar-benarnya warna hijau, dan kejadian selanjutnya adalah dimana di setiap lorong2 jalan akan dijumpai pagar rumah yang di seragamkan, kemudian ada pula pagar rumah menjadi berwarna hijau, pot bunga berwarna hijau. Dan sebagian besar RT pun akhirnya berwarna sama, yakni ‘HIJAU’. Green dalam program kebersihan di Balikpapan bukan berarti semuanya harus berwarna hijau dan setiba-tibanya rumah di kampung menjadi sebuah perumahan berwarna hijau. (*)
ROMBONGAN Komisi III saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan sedang foto bersama
18
Parlemen
FEBRUARI 2015
www.dprd-sumenepkab.go.id
Legislator
Pejuang Warga Pulau Yang
D
imana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung”. Begitulah prinsip hidup Drs. Moh. Hanafi, tidak terkecuali dalam hal berpolitik. Ia dikenal loyal terhadap Partai Politik (Parpol) dan konsituennya. Sebagai Wakil rakyat tentu kepentingan rakyat menjadi prioritas perjuangannya dibawah komandan Partai sebagai organisasi Politiknya. Ia memahami bahwa jabatannya di Kursi Legislatif yang diemban sekarang adalah amanat rakyat. Ada aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang harus disuarakan di kursi legislatif. ”Sebagai Angggota Legislatif yang nota benenya adalah wakil dari masyarakat Kepulauan, tentu ada amanat konstituen yang wajib saya dijunjung untuk diperjuangkan,” ujar Legislator asal Daerah Pemilihan 7, Sapeken, Arjasa, dan Kangayan ini. Hanafi terjun kedunia Politik karena memiliki tekad kuat untuk
Mereinkarnasi Di Demokrat memperjuangkan nasib masyarakat Kepulauan. Sejauh ini, pembangunan di kepulauan di sejumlah aspek jauh tertinggal dibanding daerah lainnya utamanya daratan. Kepulauan mempunyai banyak potensi alam, tetapi pembangunannya justru termarginalkan. Keluhan masyarakat Kepulauan mengenai infrastruktur di daerahnya masih terus mengemuka sepanjang tahun, bahkan sepanjang zaman. Tidak hanya kondisinya yang tidak representatif karena kwalitas proyeknya yang buruk, tetapi banyak juga yang tidak tersentuh pembangunan sama sekali. ”Kondisi jalan di Kepulauan umumnya sangat buruk. Jembatan dan tangkis laut banyak yang rusak. Bahkan, masih banyak Pulau yang tidak dilengkapi dermaga, padahal itu sarana yang sangat vital,” ujar Hanafi. Disisi lain, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui lembaga
pendidikan di Kepulauan sangat timpang dibanding daratan. Selain tenaga pengajarnya yang terbatas, sarana dan fasilitas pendukungnya sangat tidak memadahi. Praktis kwalitas SDM di kepulauan jauh tertinggal dibanding daratan. ”Belum lagi masalah lainnya seperti transportasi, listrik, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang banyak dikeluhkan. Praktis Kepulauan dibanding daratan sangat timpang dan Kepulauan termarginalkan,”tandas Hanafi. Menurut Hanafi, seluruh keluhan masyarakat Kepulauan itu harus diperjuangkan. Dan untuk memperjuangkan itu perlu terlibat dalam proses kebijakan khususnya di Pemerintah Daerah. Tanpa ikut terlibat dalam proses kebijakan, maka kepentingan masyarakat Kepulauan sulit diakomudir. Hanafi terjun ke politik praktis hanya untuk memperjuangkan nasib Bersambung ke hal. 22
www.dprd-sumenepkab.go.id
FEBRUARI 2015
Parlemen
19
ARTIKEL
20
Parlemen
FEBRUARI 2015
www.dprd-sumenepkab.go.id
ARTIKEL
KETUA DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berbincang dengan salah seorang pengunjuk rasa di gedung dewan.
www.dprd-sumenepkab.go.id
FEBRUARI 2015
Parlemen
21
Legislator kepulauan. Politik adalah bagian dari iktiyarnya untuk memperjuangkan masyarakat Pulau, sebab melalui politiklah aspirasi masyarakat Pulau bisa disalurkan, apalagi jika sampai duduk di kursi Parlemen. ”Saya pikir perlu masuk sistem untuk memperbaiki sistem itu sendiri. Sulit rasanya mengawal kebijakan Pemerintah yang berpihak pada warga Pulau jika tidak ambil bagian dari proses kebijakan itu. Sekuat apapun jika berada diluar sistem tidaklah sekuat ketika berada dalam sistem,” ujarnya.
Agar DPRD itu tetap dihormati dan disegani, maka sudah seharusnya Wakil Rakyat melakukan hal-hal yang terhormat demi kepentingan masyarakat.
22
Parlemen
FEBRUARI 2015
"Mereinkarnasi" Di Partai Demokrat Politik bagi Hanafi bukanlah hal yang baru. Keinginannya terjun ke politik praktis tumbuh bersamaan dengan kegelisahaannya terhadap nasib masyarakat Kepulauan. Sejak masih pelajar, Alumnus Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo itu sudah terlibat dalam politik praktis baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan nasib warga Kepulauan. Hanafi mengawali karir politiknya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di masa orde baru Ia aktif di Parpol berlambang Kakbah tersebut, bahkan dua kali dipercaya menjadi Komisiris PPP Arjasa Kangean. Selama bergabung di PPP, ia merasakan langsung tekanan politik oleh rezim Sueharto waktu itu. Singkatnya, ketika rezim orde baru guling dan diganti reformasi, kondisi politik berubah ditandai dengan munculnya banyak Parpol. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dimotori tokohtokoh Nahdlatul Ulama (NU). Karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh NU dan keaktifannya di organisasi NU dan IPNU, Hanafi akhirnya pindah partai dan memilih bergabung PKB. Di partai yang berlambang bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu, Hanafi dipercaya sebagai Ketua PAC PKB Kecamatan Arjasa Pulau Kangean. ”Saya juga bisa dibilang perintis PKB di Arjasa. Ketika PKB baru ada, kebetulan saya langsung dipercaya menjadi Ketua PAC PKB Arjasa Kangean,” kata Ketua Ikatan Anak Muda Kangean Tidak hanya sebagai pengurus, melalui PKB Hanafi memiliki ”tiket” ke
kursi Legislatif Kabupaten Sumenep Priode 1999-2004 melalui Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di masa reformasi tahun 1999. Bahkan, berlanjut di priode berikutnya tahun 2004-2009 melalui Parpol dan Daerah Pemilihan yang sama. ”Dan di saat masuk di DPRD Kabupaten Sumenep, saya dipercaya oleh teman-teman Partai saat itu untuk menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Sumenep,” tuturnya. Namun, perkembangan selanjutnya, takdir rupanya berkata lain. Di Pemilu Legislatif 2009, Hanafi gagal masuk di jajaran kursi Legislatif. Ia tidak terpilih lagi menjadi Anggota DPRD Sumenep dipriode 2009-2014. Meski demikian, komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepulauan tidak berhenti. Kendati tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD di Priode 2009-2014, tetap konsisten memperjuangkan nasib warga Kepulauan. Obsesinya untuk mengubah nasib warga Pulau tidak berhenti dalam kondisi apapun. Menjelang Pemilu Legislatif 2014 lalu, Hanafi mendapat banyak dorongan dari masyarakat khususnya di Pulau Kangean dan Sapeken untuk kembali maju mencalonkan diri. Melihat dorongan masyarakat yang begitu kuat tersebut, Hanafi akhirnya maju kembali walaupun harus melepas jabatannya sebagai Komisaris PT Sumekar Line. ”Saya sempat menjabat sebagai Komisaris PT Sumekar Line. Dan selama menjabat sebagai Komisaris tentu tidak boleh nyalon di Pemilu. Karena harapan masyarakat yang begitu besar, akhirnya saya lepas jabatan tersebut,” ungkap Hanafi. Hanafi tidak ingin menolak permintaan masyarakat tersebut karena dorongan kepada dirinya adalah salah satu kepercayaan kepadanya yang harus dipegang. Apalagi, permintaan tersebut selaras dari komitmennya memperjuangkan nasib warga Pulau. Untuk itu, Ia akhirnya memilih maju di Pileg 2014. Namun, di Pileg 2014 itu, lulusan INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep itu tidak lagi maju melalui PKB, melainkan Partai Demokrat. Ia mendapat peluang untuk mencalonkan diri di Pileg melalui Partai berlambang mercy tersebut hingga terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sumenep untuk priode 2014-2019.
www.dprd-sumenepkab.go.id
legislator Kehadiran Hanafi di kursi Legislatif adalah kelanjutan dari perjuangan sebelumnya yang sempat terbilang vakum lima tahun karena gagal di Pileg 2009. Kini, oleh Partai Demokrat, mantan Ketua IPNU Cabang Istimewa Kangean ini dipercaya menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumeenep priode 2014-2019. Ia mengaku untuk tidak menyianyiakan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya kembali untuk duduk di kursi Parlemen Sumenep. Posisinya sebagai unsur Pimpinan DPRD cukup strategis guna mengawal kepentingan masyarakat Kepulauan. ”Di Priode ketiga ini, saya ingin bekerja lebih maksimal lagi berjuang untuk masyarakat Kepulauan khususnya di dapil 7 yang saya wakili,” harapnya. Jaga Marwah DPRD Sumenep Selain untuk memperjuangkan masyarakat Kepulauan, Hanafi mempunyai obsesi untuk menjunjung nama baik dan harga diri Parlemen. Marwah legislatif khususnya di Kabupaten Sumenep harus dijaga agar keberadaannya sebagai Wakil Rakyat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu cara untuk menjaga marwah legislatif itu yaitu mencegah Wakil Rakyat dari prilaku dan sikap
yang menyimpang. Sebagai Wakil Rakyat, Anggota DPRD merupakan sosok yang terhormat, sehingga sudah sepatutnya melakukan tindakan yang kurang atau bahkan tidak terhormat. ”Agar DPRD itu tetap dihormati dan disegani, maka sudah seharusnya Wakil Rakyat melakukan hal-hal yang terhormat demi kepentingan masyarakat,” ujarnya. Dalam pandangan Hanafi, DPRD mempunyai peran strategis untuk mengawal pelaksanaan pemerintahan menuju yang lebih baik. DPRD mempunyai fungsi yang luar biasa yakni fungi kebijakan (legislasi), penganggaran (budgeting), dan pengawasan (contoling). Jika tri fungsi tersebut dioptimalkan, maka DPRD tetap menjadi lembaga terhormat dan berwibawa yang menjadi harapan masyarakat. Wakil Rakyat yang duduk dikursi Legislatif mengemban amanat rakyat. Di Pundak merekalah seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat dititipkan. Maka sebagai Legislatif mempunyai kewajiban untuk mengawal kepentingan masyarakat. ”Artinya apa, DPRD jangan hanya tahu mengenai fungsinya, tetapi harus benar-benar diiplementasikan,” ucapnya. DPRD harus kritis dan tegas terhadap
kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak populis. Kebijakan Pemerintah atau eksekutif yang kurang memihak terhadap kepentingan masyarakat luas harus dievaluasi. ”Jika ada persoalan dan itu menyangkut kepentingan masyarakat luas tentu jangan diam dan dibiarkan. Legislatif harus ambil bagian dalam melakukan pengawalan,” tegas Hanafi. Di kursi Parlement, Hanafi dikenal sebagai sosok yang kritis. Tidak hanya kepada eksekutif, tetapi Ia juga tidak segan-segan bersuara keras dan lantang menyikapi persoalan di lembaganya sendiri. Sebagai unsur Pimpinan, Ia merasa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban agar lembaga atau anggota DPRD melakukan tindakan yang menyimpang. Menurutnya, ada instrumen atau pedoman yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan termasuk legislatif. Instrumen tersebut harus dijadikan haluan agar tidak terjerumus pada tindakan yang menyimpang. ”Memang beda kepentingan di Legislatif wajar ada. Tapi ada intrumen yang harus dilakukan, sehingga apa yang kita lakukan tidak menyimpang,” tandasnya. (*)
Biodata
Nama Lengkap : H. Moh. Hanafi Tetala : Sumenep, 3 April 1967 Alamat : Jl. Matahari No. 34 Perumahan Satelit Agama : Islam Istri : Hj. Siri Subaidah Anak : Moh. Afif
Pengalaman Organisasi Riwayat Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5.
SDN Negeri Kalikatak I Kecamatan Arjasa SMPN Negeri 1 Arjasa SMA Ibrohimi Situbondo Strata 1 STIKA Guluk-Guluk Sumenep Strata 2 STIKEN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua IPNU Cabang Istimewa Kangean Pengurus NU Kangean Sekretaris BP2M Arjasa Kangean Ketua Ikatan Anak Muda Kangean Pengurus PPP Kangean Wakil Ketua DPC PKB Sumenep Anggota Partai Demokrat Sumenep
Pengalaman Pekerjaan
1. Anggota DPRD Kabupaten Sumenep (Dua Priode) 2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep (2014-Sekarang)
www.dprd-sumenepkab.go.id
FEBRUARI 2015
Parlemen
23
pottre
Ibu Madrasah Pertama Bagi Anak-Anaknya
K
ualitas pendidikan dan pengetahuan seorang ibu, sangat menentukan kemampuan yang dimiliki anaknya. Sebab Ibu adalah madrasah pertama bagi anakanaknya. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa dari ibulah terbentuk generai yang berkwalitas. Sebaliknya, dari ibulah juga terbentuk generai yang kwalitasnya dibawah stadart. Begitulah yang disampaikan Cory Nelia Damayanti, Kepala
24
Parlemen
FEBRUARI 2015
Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, ketika berbincang dengan Parlemen. Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep ini berpesan agar seorang ibu atau perempuan terus meningkat kwalitas dirinya demi menumbuhkan generasi yang berkwalitas. �Sebagai madrah utama bagi anak-anaknya, sangatlah penting bagi ibu untuk terus belajar meningkatkan kwalitas dirinya. Sebab dari ibulah nanti akan lahir generai berdaya saing,� ungkapnya. Menurut Cory, banyak yang berpandangan salah bahwa menjadi seorang perempuan
tidak perlu belajar dan mencari ilmu tinggi-tinggi. Sebab, ketika sudah berumah tangga perannya hanyalah merawat anak dan mendampingi suami saja. Padahal tugas tersebut justru sangat berat karena berhubungan dengan generasi, bahkan nasib ummat selanjutnya. Mendidik perempuan sebenarnya tidak hanya mendidik satu orang saja, tetapi sama halnya mendidik satu keluarga. �Karena dampaknya adalah keluarga, bahkan ummat yang akan datang. Makanya sangat penting bagi seorang perempuan untuk terus belajar agar generasinya
www.dprd-sumenepkab.go.id
pottre
Karena dampaknya adalah keluarga, bahkan ummat yang akan datang. Makanya sangat penting bagi seorang perempuan untuk terus belajar agar generasinya berkualitas.
Kepala Desa pangarangan Kecamatan kota Sumenep berkwalitas,” ujar perempuan yang berulang tahun 16 Marer ini. Disis lain, lanjut dia, hingga saat ini, masih ada pandangan perempuan berkarir adalah hal yang tidak wajar. Padahal, agama tidak melarang perempuan untuk berkarir dengan cacatan tidak melampaui kodratnya sebagai seorang perempuan. Dalam sejarah, istri nabi Siti Aisyah sekalipun dulu ikut berperang dan menunggang kuda. Hal tersebut sebenarnya mengisyaratkan bahwa perempuan atau ibu rumah tangga tidak salah berkarir. ”Tidak ada larangan perempuan berkarir. Silahkan perempuan berkarir asal jangan kebablasan. Menangalkan tanggung jawabnya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan meninggalkan
www.dprd-sumenepkab.go.id
Cory Nelia Damayanti
kewajibannya sebagai seorang istri,” tambahnya. Memang untuk menjadi ibu rumah tangga yang ideal tersebut sangat tidak mudah. Namun, Cory mayakini hal tersebut bukan berarti hal yang tidak bisa dilakukan. ”Kuncinya adalah harus bisa melawan malas. Kalau malas-malasan, malas belajar, malas menambah pengetahuan, dan malas berikhtiyar tentu sulit untuk sukses,” pesannya. (*)
FEBRUARI 2015
Parlemen
25
Dinamika
A
Permen KP Demi Keberlanjutan Hidup Nelayan
nggota DPRD Sumenep asal Pulau Masalembu, Darul Hasyim menilai keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela dan Tarik sebenarnya demi keberlanjutan hidup nelayan. “Laut adalah tempat nelayan mencari nafkah untuk hidup. Ketika keabadian ekosistem dan biota laut selalu terjaga berarti laut sebagai tempat nelayan mencari nafkah akan selalu memberikan kehidupan,” katanya di Kantor DPRD. Darul menjelaskan, sejak dulu, semua insan maritim sesungguhnya menyadari dan mengetahui pukat hela dan tarik
M
Parlemen
Legislator asal PDI Perjuangan ini juga mengemukakan, keluarnya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 merupakan bentuk penyelamatan generasi mendatang. Substansi atau urgensinya sebenarnya pada konteks penyelamatan generasi mendatang. ”Ketika laut sudah tidak bisa memberikan harapan hidup, jangan salahkan jika anak-anak nelayan lebih memilih eksodus ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), dan itu sudah terjadi,” katanya. Dia menjelaskan, nelayan di Indonesia seharusnya menjadi kaum yang kaya raya, karena mereka bisa memanen ikan setiap hari. “Namun, saat ini, sebagian besar nelayan, tentunya nelayan tradisional, menjadi kaum miskin. Itu disebabkan sumber penghidupan mereka mengalami dekadensi yang cukup serius akibat penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan,” pungkasnya. (*)
Komisi B Minta DKP Galakkan Sosialisasi
araknya penggunaan alat tangkap ikan terlarang memantik perhatian wakil rakyat di Komisi B DPRD Sumenep. Komisi B DPRD Sumenep meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) lebih serius melakukan sosialisasi terhadap larangan dan konsekuensi hukumnya menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Ahmad Juhari mengatakan, penggunaan alat tangkap seperti sarkak dapat merusak lingkungan. Sejauh ini, para pelaku seolah leluasa melakukan penangkapan terlarang tersebut karena pengawasannya juga dinilai lebih. ”Masalah tersebut harus menjadi perhatian serius. Tidak hanya pengawasan, tetapi Instansi tekhnis harus melakukan pendekatan intensif kepada para nelayan sebagai upaya pencegahan,” kata Juhari. Menurut Juhari, setiap tahunnya, telah dianggarkan di APBD Kabupaten
26
itu mengancam dan merusak keabadian ekosistem dan biota laut. “Nelayan itu sebenarnya lebih tahu dan paham soal itu. Namun, kami memahami jika masih ada penolakan. Menyetujui atau menolak adalah sikap berdasar pada sudut pandang subjektif masing-masing pihak,” ujarnya, menambahkan. Namun demikian, lanjut dia, secara pribadi sebagai warga yang terlahir di komunitas nelayan, dirinya menilai keluarnya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 itu sudah tepat sebagai bentuk keberpihakan kepada nelayan tradisional. “Sekali lagi, tafsir itu adalah pendapat dan sikap yang subjektif. Ketika pukat hela dan tarik dilarang, ekosistem dan biota laut akan lebih terjaga. Alam pun akan lebih alami,” ucapnya.
FEBRUARI 2015
mengenai sosialisasi tentang larangan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan mengenai zona terlarang pada alat tangkap tertentu. Instansi tekhnis semestinya dapat mengoptimalkan anggaran tersebut untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat utamanya nelayan agar tidak melakukan tindak terlarang dalam menangkap ikan. ”Sosialisasi perlu lebih dintensifkan terutama di Kepulaua yang memang nyaris tidak terjangkau oleh pengawasan. Dengan sosialisasi itu masyarakat setempat secara tidak langsung akan ikut melakukan pengawasan,” ujarnya. Legislator asal PPP ini menyatakan, dengan menggalakkan sosialisasi juga diharapkan dapat mengarahkan nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. ”Alat tangkap tak ramah lingkungan itu bisa merusak tempat ikan berkembang
biak. Dalam jangka panjang, nelayan sendiri yang akan dirugikan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala DKP Sumnep Mohammad Jakfar belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan mengenai hal tersebut. Namun, pada kesempatan sebelumnya Jakfar menyatakan bahwa selain kegiatan pengawasan, DKP menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut terutama dalam kegiatan penangkapan ikan. Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu ditemukan nelayan menggunakan alat tangkap jaring sarkak. Neyalan yang menggunakan alat tangkap itu ditangkap Satpolair Polres Sumenep. Alat tangkap tersebut bisa merusak terumbu karang. Selain itu, di Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, ditemukan benda yang diduga sebagai bom ikan atau bondet. (*)
www.dprd-sumenepkab.go.id
Dinamika
P
Fasilitas Puskesmas Mengecewakan Dewan
elayanan kesehatan di sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) ditengarai tidak maksimal. Indikasinya, fasilitas dan saranan kesehatan yang ada tidak memadai. Anggota Komisi D DPRD Sumenep Fathor Rozi mengatakan, banyak puskesmas yang minim sarana dan prasarana. Misalnya, ada puskesmas yang hanya memiliki seorang tenaga dokter. Tidak hanya itu, dokter tersebut masih merangkap sebagai kepala puskesmas. ”Mau bekerja maksimal bagaimana kalau seperti itu (rangkap jabatan),” ucapnya. Legislator asal daerah pemilihan (dapil) 5 itu menyatakan, kejadian luar biasa adalah deman berdarah dengue (DBD) menjadi bukti bahwa Puskesmas
D
Rozi mestinya ada skala prioritas dalam membangun sarana dan prasarana puskesmas. Tujuannya, memberikan kenyamanan dan pelayanan agar pasien tidak terganggu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep A. Fatoni menjelaskan, pihaknya mengaku telah menginventarisasi puskesmas yang minim fasilitas. Hasilnya, tahun ini ada beberapa puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) yang akan direhabilitasi. Rehabilitasi yang akan dimulai Maret mendatang itu tersebar di daratan dan kepulauan. ”Semoga ke depan semakin baik dalam membantu melayani masyarakat,” harapnya. (*)
Komisi B Pertanyakan PT WUS
ibalik adem ayem pengelolaan minyak dan gas (migas) Sumenep ternyata ada sejumlah persoalan. Salah satunya, dugaan penyimpangan dana participating interest (PI) yang dikelola PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Dugaan tersebut dilaporkan salah satu LSM di Sumenep ke KPK. Menanggapi kabar tersebut, wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Sumenep angkat bicara. Menurut Anggota Komisi B DPRD Sumenep Risnawi, selama ini PT WUS selalu tertutup ketika ditanya soal PI migas yang mereka kelola. ”Masak setiap kali kami panggil dan diminta membawa neraca keuangan tidak membawa data. Padahal, melalui data di neraca itu akan diketahui terkait
www.dprd-sumenepkab.go.id
dan rumah sakit tidak dapat menampung pasien secara maksimal. Sementara itu, fasilitas di pusat layanan kesehatan itu terbatas. Rozi juga mengemukakan, berdasarkan temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisinya di sejumlah tempat, mayoritas fasilitas puskesmas yang minim fasilitas berpengaruh pada pelayanan pasien. ”Ada yang kipas anginnya rusak. Ada yang kasurnya kurang. Bahkan, ada puskesmas yang lingkungannya kumuh,” bebernya. Berdasarkan temuan tersebuit, lanjut
berbagai dana yang diperoleh PT WUS,” kata Risnawi. Diungkapkannya, Komisi B tidak pernah mendapat laporan terperinci dana PI yang memang jadi bagian Sumenep. Menurutnya, komisi B hanya mendapat informasi jika terhitung mulai 2009 hingga 2011 terkumpul dana Rp 8,8 miliar dari hasil pengelolaan migas. Tetapi, PT WUS selaku BUMD pengelola tidak memiliki laporan terperinci ke mana dana tersebut dimanfaatkan. ”Ini kan, memunculkan pertanyaan besar. Kenapa PT Wus enggan memberi laporan pengelolaan PI secara detil,” tandasnya. Selain itu, tambah Legislator asal PKB ini, selama 2013 hingga 2014 tidak ada sumbangan sama sekali dari pengelolaan
tersebut ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumenep. ”Sudah sering kami meminta data, terutama laporan keuangan secara rinci tentang penggunaan dana PI. Tapi, pihak PT WUS selalu mokong dengan pendapatnya sendiri,” tambah nya. Kekesalan wakil rakyat juga dipicu sejumlah aset milik PT WUS yang tidak maksimal. Aset tersebut di antaranya SPBU di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan. ”Seluruh aset itu dibangun dari APBD Sumenep, bukan dari dana PI. Memang layak penegak hukum turun tangan untuk mengusut dana yang tidak rinci penggunaannya itu,” pungkas politikus PPP ini. Sementara itu, Direktur PT WUS Sitrul Arsy enggan memberikan komentar mengenai masalah tersebut. ”Saya masih ada di acara. Ke Kantor saja,” katanya singkat ketika dikonfirmasi melalui telpon gengamnya. (*)
FEBRUARI 2015
Parlemen
27
Studi Banding
Sekilas Tentang Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
Kota Tua dengan Potensi Minyak Melimpah
SALAH satu sudut Kota Balikpapan dalam sebuah kesempatan.
BALIKPAPAN adalah salah satu kota di Kalimantan Timur (Kaltim), Indonesia. Balikpapan memiliki penduduk sebanyak 701.066 jiwa, yang merupakan 22 % dari keseluruhan penduduk Kaltim. Balikpapan merupakan kota dengan biaya hidup termahal se-Indonesia.
B
atam merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan
28
Parlemen
FEBRUARI 2015
pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Logo dari kota yang sering disebut
Kota Minyak (Banua Patra) dan Bumi Manuntung ini adalah beruang madu, maskot Balikpapan yang mulai di ambang kepunahan. Nama asli Balikpapan adalah Billipapan atau Balikkappan[(logat Banjar). Ada beberapa hikayat populer yang menceritakan asal usul kota yang berada di pesisir timur Kalimantan ini, yaitu adanya 10 keping papan yang kembali ke Jenebora dari 1.000 keping yang diminta oleh Sultan Kutai sebagai sumbangan bahan bangunan untuk pembangunan Istana Baru Kutai Lama. Kesepuluh papan yang balik tersebut disebut oleh orang Kutai Balikpapan Tu. Sehingga wilayah sepanjang Teluk Balikpapan, tepatnya di Jenebora disebut Balikpapan.
www.dprd-sumenepkab.go.id
studi banding Di sana, Suku Pasir Balik (suku asli Balikpapan) adalah keturunan kakek dan nenek bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun. Sehingga daerah sepanjang Teluk Balikpapan oleh keturunannya disebut Kuleng-Papan atau artinya Balikpapan (dalam bahasa Paser, Kuleng artinya Balik). Dalam legenda lain juga disebutkan asal usul Balikpapan, yaitu dari seorang putri yang dilepas oleh ayahnya seorang raja yang tidak ingin putrinya tersebut jatuh ke tangan musuh. Sang putri yang masih balita diikat di atas beberapa keping papan dalam keadaan terbaring. Karena terbawa arus dan diterpa gelombang, papan tersebut terbalik. Ketika papan tersebut terdampar di tepi pantai ditemukan oleh seorang nelayan dan begitu dibalik ternyata terdapat seorang putri yang masih dalam keadaan terikat. Konon putri tersebut bernama Putri Petung yang berasal dari Kerajaan Pasir. Sehingga daerah tempat ditemukannya dinamakan Balikpapan. Hari jadi kota Balikpapan adalah tanggal 10 Februari 1897. Penetapan tanggal ini merupakan hasil Seminar Sejarah Balikpapan pada tanggal 1 Desember 1984. Tanggal 10 Februari 1897 ini adalah tanggal pengeboran minyak pertama di Balikpapan yang dilakukan oleh perusahaan Mathilda sebagai realisasi dari pasalpasal kerjasama antara J.H. Menten dengan Mr. Adams dari Firma Samuel dan Co. Daerah Balikpapan dan Balikpapan Seberang (Penajam) merupakan bagian dari wilayah negara dependen Kesultanan Kutai. Tahun 1942 Penajam termasuk dalam wilayah Balikpapan. Sejak sekitar tahun 1636, Kalimantan pada umumnya termasuk negara bagian Kutai, negara bagian Paser dan negara bagian
www.dprd-sumenepkab.go.id
Berau diklaim sebagai wilayah mandala negara Kesultanan Banjarmasin. Pada 13 Agustus 1787, Sunan Nata Alam telah menyerahkan kedaulatannya atas sebagian besar Kalimantan kepada perusahaan VOC, yang kemudian diperbarui lagi pada tanggal 4 Mei 1826 di masa Sultan Adam. Setelah itu Kalimantan pada umumnya menjadi wilayah negara Hindia Belanda. Tahun 1844, bekas negara bagian Kutai secara resmi mendapat pengakuan sebagai negara dependensi di dalam negara Hindia Belanda. Menurut Staatsblad van Nederlandisch IndiĂŤ tahun 1849, Kutai termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan BĂŞsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8[22] Tahun 1855, Kutai merupakan sebagian dari de zuid- en oosterafdeeling van Borneo yang beribukota di Banjarmasin. Dengan ditemukannya sumber-sumber minyak di daerah Balikpapan dan daerah sekitarnya (Samboja, Sanga-Sanga dan Muara Badak), pemerintah Hindia Belanda akhirnya membeli wilayah ini dari Sultan Kutai Kertanegara serta dibangun untuk mendukung usahausaha pertambangan khususnya perminyakan dengan mendirikan kilang minyak, kantor operasi serta perumahan pegawai (sisasisa usaha pembangunan Hindia Belanda dapat dilihat dari pemukiman para staf Pertamina). Aktivitas perminyakan ini juga membantu perpindahan penduduk terutama para pekerja dari Jawa, serta dari berbagai daerah. Saat itu perusahaan minyak yang dikenal adalah BPM, Shell dan KPM. Wilayah Balikpapan pada tahun 1930 itu meliputi
Balikpapan Seberang (Penajam). Pada masa Perang Dunia II, Jepang mengincar wilayah ini sebagai batu loncatan mengadakan serangan ke Jawa. Pada tanggal 23 Januari 1942, armada Jepang dibawah pimpinan Shizuo Sakaguchi merebut Balikpapan dari tangan pasukan Sekutu dan Hindia Belanda. Wilayah Balikpapan saat itu meliputi Balikpapan Seberang (Penajam). Nilai strategis kota Balikpapan juga diperhitungkan tentara sekutu, pada tahun 1945 tentara sekutu di bawah komando Australia merebut kota ini dari tangan Jepang pada pertempuran 26 Juni15 Juli 1945 dalam usaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Jepang. Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia agak terlambat sampai di kota ini, sekitar tahun 1945-1946 melalui pekerja BPM yang datang dari Jawa dalam rangka rehabilitasi kilang minyak yang hancur akibat perang yang dilanjutkan dengan pernyataan rakyat di Lapangan FONI. Namun karena Belanda berniat menguasai kembali kota ini maka terjadi peperangan yang berlanjut sampai pada pertempuran
Peningkatan jumlah penduduk terjadi akibat tingginya arus migrasi pendatang serta pertambahan alamiah (kelahiran), sehingga Balikpapan mulai tahun 2005 hingga saat ini menjadi kota terpadat penduduk di Kaltim.
PEMANDANGAN Taman Bekapai pada malam hari.
FEBRUARI 2015
Parlemen
29
Studi Banding Sangatta. Pada masa pengakuan kedaulatan tahun 1949, wilayah ini diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang berlanjut kepada Republik Indonesia. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah, kota ini terus menerus dibanjiri oleh pendatang dari berbagai daerah, sehingga pemerintah kota memberlakukan operasi kependudukan berupa Operasi KTP di pintu masuk kota, jalan raya, pemukiman, bandara serta pelabuhan. Penduduk terutama dari etnis pendatang yang sudah lama menetap di Balikpapan yakni berasal dari etnis Banjar, Bugis, Makassar, Jawa Timur kemudian pendatang lain yang di antaranya beretnis Manado, Gorontalo, Madura, Jawa, Sunda dan lain-lain. Di awal Juni 2014, jumlah penduduk mencapai 684.339 jiwa dengan jumlah pendatang selama tahun 2012 sebanyak 21.486 jiwa yang merupakan jumlah tertinggi selama tiga tahun terakhir. Jumlah pendatang tersebut mampu melampaui jumlah pendatang yang masuk di Singapura pada tahun yang sama yakni
KANTOR Walikota Balikpapan yang bersih dan indah.
sebanyak 20.693 jiwa. Antara tahun 2003 hingga 2012, jumlah pendatang tercatat 170 ribu jiwa lebih, sebagian besar dari pendatang tersebut memenuhi persyaratan dan menjadi warga tetap, sedangkan sisanya dipulangkan atau pindah sendiri. Peningkatan jumlah penduduk terjadi akibat tingginya arus migrasi pendatang serta
SALAH satu pantai yang menjadi favorit warga di Kota Balikpapan
30
Parlemen
FEBRUARI 2015
pertambahan alamiah (kelahiran), sehingga Balikpapan mulai tahun 2005 hingga saat ini menjadi kota terpadat penduduk di Kaltim. Pertumbuhan pendatang dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kelahiran. Jumlah pendatang yang tinggi tidak dibarengi dengan kompetensi yang memadai dan tidak sesuai dengan sektor yang dibutuhkan. Tercatat
sekitar 9 ribuan pendatang dengan pendidikan lulusan SD sempat mencari kerja di kota ini, namun tidak ada permintaan tenaga kerja dari lulusan SD. Daya tampung Balikpapan terhadap tenaga kerja sudah sangat minim, jumlah pencari kerja selalu jauh lebih tinggi dibandingkan permintaan tenaga kerja. Jumlah pendatang yang mencari kerja melonjak drastis, sementara permintaan tenaga kerja yang rendah hanya mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran dan pekerja sektor informal menjadi penyebab masalah penataan kota, pemukiman tak layak, kekumuhan dan peningkatan kriminalitas. Pemerintah kota pun telah membuat peraturan kota yang mewajibkan seluruh pendatang untuk membayar dana jaminan serta memenuhi beberapa persyaratan hingga setengah tahun. Setiap penduduk juga diwajibkan untuk membawa KTP Balikpapan dalam perjalanan kemanapun.
www.dprd-sumenepkab.go.id
studi banding Kota Balikpapan memiliki daerah wisata yang cukup banyak dan beragam, di antaranya Taman Agrowisata. Diresmikan tanggal 17 Desember 1997 oleh Bapak Tri Sutrisno, berlokasi di Jl. Soekarno Hatta km 23, dengan luas 100 ha dan memiliki berbagai koleksi tanaman tropis serta dilengkapi dengan tempat piknik terbuka, rumah panjang Dayak, tempat berkemah dan pemandangan alami, dilengkapi play ground, shelter, tempat parkir, mushola dan play group, dapat dikunjungi dengan angkutan kota trayek nomor 8. Selanjutnya, Wana Wisata Km 10 adalah taman arboretum yang dibangun oleh PT. Inhutani I Unit Balikpapan, dengan berbagai jenis pohon hutan dan buah-buahan langka, sebagai tempat berkemah dan jogging yang sejuk dan alami, dilengkapi gedung pertemuan, pusat informasi, gazebo, play ground dan warung kaki lima, dapat ditempuh dengan angkutan
kota trayek nomor 8. Juga, Karang Joang Resort, Golf dan Country Club Balikpapan, yaitu padang Golf Kariangau terletak di Kelurahan Karang Joang, tidak jauh dari sungai Wain, terdapat drive rain, hotel berbintang dengan teras dan pembakaran barbeque, club house dengan kolam renang dan activity room dengan karaoke, meja bilyard, bar dan ruangan dengan acara khusus serta tersedia menu masakan Tionghoa, Eropa dan Indonesia, dapat dipesan pada Resort & Golf Karang Joang, Jl. Soekarno Hatta Km 5,5 Balikpapan. Jembatan Ulin Kariangau merupakan jembatan ulin terpanjang dengan panjang 800 m dan lebar 2 m, terletak 11 km dari pusat kota Balikpapan, terdapat hutan bakau dengan pemandangan lepas ke teluk Balikpapan dengan aktivitas nelayan dan kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Somber menuju Pelabuhan Penajam. Ada juga Pantai Manggar Segarasari merupakan tempat
rekreasi pantai terletak 22 km dari pusat Kota Balikpapan tepatnya di kecamatan Balikpapan Timur. Di sana terdapat shelter, banana boat, speed boat, ruang informasi dan warung kaki lima. Pantai ini dapat dicapai dengan angkutan kota trayek nomor 7. Hutan Lindung Sungai Wain merupakan hutan lindung dengan luas 10.025 ha yang dilalui sungai Wain yang panjangnya 18.300 m dengan airnya yang jernih dengan hutan bakau dan habitat burung, ikan ,
kepiting dan orang hutan. Selain itu, ada Panorama Dermaga Penyeberangan Somber, Penangkaran Buaya, Monumen Jepang, Monumen Perjuangan Rakyat, Perkebunan Salak, Tugu Peringatan Divisi 7 Australia, Kilang Minyak Balikpapan, Monumen Mathilda, Taman Bekapai, Pantai Melawai, Pantai Polda, Pantai Strans (Pantai Banua Patra), Goa Jepang, Meriam Peninggalan Jepang, Kampung Atas Air (Kampung Baru), Museum Tanjungpura dan Lapangan Merdeka. (*)
KILANG minyak yang ada di salah satu sudut Kota Balikpapan
www.dprd-sumenepkab.go.id
FEBRUARI 2015
Parlemen
31
Suara Desa
Harap Penambangan Batu Bata Diijinkan
W
arga Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih menginginkan lahan negara di daerahnya yang biasa dijadikan objek Penambangan batu bata putih dilegalkan. Lokasi tersebut merupakan sumber penghasilan warga setempat khususnya penambang. Kepala Desa Batu Putih Daya, Harno mengatakan, masyarakat didaerahnya mayoritas penambang batu bata, sehingga ekonominya menggantungkan pada hasil produksi batu bata. Namun demikian, beberapa waktu lalu, kegiatan penambangan batu bata berkurang, bahkan sempat berhenti total karena penambang khatir ditangkap oleh petugas karena lahan yang dieksploitasi masuk kawasan lahan perhutani. “Awal Maret lalu ada yang ditangkap oleh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
Perhutani Pamekasan. Tiga penambang semuanya, sehingga yang lain ketakutan,” tutur alumi Pondok Pesantren Annuqoyah Guluk-Guluk ini. Harno berharap lahan tersebut diijinkan untuk ditambang demi kesejahteraan masyarakat batu putih daya. Apalagi, kegiatan. Penambangan di daerahnya sudah bertahun-tahun, bahkan berlangsung secara turun temurun. Pihaknya siap mengurus ijin apabila memang harus ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui. “Kami berharap tetap diijinkan dan dibawah pembinaan pemerintah daerah tentunya untuk mengantisipasi dampaknya. Sebab, jika lahan tersebut ditutup akan mengganggu ekonomi warga. Beberapa waktu lalu, ketika penambang berhenti produksi bisa dibilang krisis,” pungkasnya. (*)
Minta Segera Krisis BBM Diatasi
K
ondisi infrastruktur khususnya diwilayah Kepulauan memang umumnya tidak representatif. Namun, bagi warga Desa Bilis-Bilis, Kecamatan Arjasa Pulau Kangena, infrastruktur bukanlah prioritas kebutuhan. Masyarakat di daerah tersebut khususnya yang tinggal di Pulau Mamburit menginginan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) utamanya jenis solar dapat tercukupi. Menurut Kepala Desa Bilis-Bilis, Fadlan mengatakan, Pemerintah Desa menginginkan agar ketersediaan BBM khususnya jenis solar bagi warganya dipenuhi. Warga yang tinggal di daerah tersebut kerap kali mengalami krisis solar, padahal bahan bakar tersebut adalah kebutuhan vital khususnya bagi warga yang ekonominya menggantungkan pada hasil melaut. ”Di Pulau Mamburit bisa dipastikan masyarakat disana semuanya adalah
32
Parlemen
FEBRUARI 2015
nelayan. Jadi bisa dibayangkan, bagaimana kalau solar tidak ada, sumber pendapatan masyarakat bisa mati karena berhenti melaut,” ujarnya. Fadlan menuturkan, nelayan di Bilis-Bilis dan Pulau Mamburit kerap kali kekurangan pasokan BBM khususnya jenis solar. Di Sejumlah pengecer kerap kali tidak ada stok, sementara di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) Arjasa Kangean stoknya juga terbatas. ”Sehingga tidak hanya sulit, tetapi juga mahal. Bahkan, kondisi ini pulau kerap kali dijadikan permainan oleh para pengusaha minyak dengan cara ditimbun agar harganya lebih mahal,” ujarnya. Pihaknya berharap Instansi terkait di Pemkab Sumenep mengatasi masalah tersebut agar keluhan masyarakat yang kerap kali mengemuka selama ini dapat diakhiri. ”Kami juga berharap kepada bapak Dewan di DPRD tidak tinggal diam menyikapi asalah tersebut,” pungkasnya. (*)
www.dprd-sumenepkab.go.id
suara desa
Tiga Dusun Kondisi Jalan Hancur
P
emerintah Desa Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten, Sumenep menginginkan jalan desa di daerahnya diperbaiki. Pasalnya, kondisi jalan di tiga Dusun, yakni Dusun Congkak, Dusun Beta Tengah, dan Dusung Bulengan sangat tidak representatif, sehingga mengganggu akses masyarakat di Desa tersebut. Kepala Desa Beluk Kenek, Epi Mulyo mengatakan, selama bertahun-tahun, jalan di daerahnya terbengkalai tidak tersentuh perbaikan sama sekali. Masyarakat di daerahnya sangat mengeluh dengan kondisi tersebut. ”Sangat terbengkala sekali karena walaupun kondisinya sudah hancur belum ada perbaikan,” ungkapnya. Tidak memadahinya infrastruktur jalan di Desanya itu sangat berpengaruh terhadap akses perekonomian
masyarakat setempat. Pihaknya telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah daerah baik melalui Instansi tekhnis termasuk Legislatif, namun sampai saat ini, belum ada respon. Selain infrastuktur jalan, tabah Epi Mulyo, pihaknya berharap Pemerintah dapat memerhatikan kondisi ekonomi petani di daerah. Umumnya, petani di daerahnya kesulitan modal untuk melakukan penananam utamanya ketika memasuki musim tanam. Petani di daerahnya kerap kali harus terbelit hutang ketika musim tanam, karena modal yang dimilikinya tidak ada. ”Kami berharap petani juga mendapat perhatian miniman suntikan modal untuk menguatkan perekonomian petani. Sebab, tidak sedikit petani yang harus menjual hasil panennya kembali hanya untuk bayar hutang,” pungkasnya. (*)
Raskin Kapan Turun?
K
epala Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Imam Idafi mempertanyakan realisasi program beras murah untuk masyarakat miskin (raskin) tahun anggaran 2015. Hingga saat ini, program beras bersubsidi untuk rumah tanggak miskin itu belum cair, padahal sudah masuk akhir bulan ketiga di tahun 2015. Menurut Dafi, masyarakat di daerahnya banyak bertanya ke Pemerintah Desa mengenai realisasi raskin. Jika berkaca pada tahun lalu, paling lambat, Februari program raskin sudah dapat diluncurkan. ”Sementara di tahun ini, sampai sekarang tidak ada
www.dprd-sumenepkab.go.id
kejelasan, padahal sudah akhir Maret ini,” tandasnya. Pihaknya meminta Instansi tekhnis di Daerah dan Gudang Bulog segera meluncurkan program raskin agar rumah tangga sasaran penerima manfaat segera menerima program beras murah tersebut. Saat ini, harga beras di sejumlah pasar tradisional cukup mahal karena belum memasuki masa panen. ”Tentu keberadaan beras raskin tersebut sangat dibutuhnya ditengah mahalnya harga beras di pasaran. Apalagi, saat ini, petani masih belum memasuki masa panen,” tandas Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) ini. (*)
FEBRUARI 2015
Parlemen
33
ARTIKEL
Sulitnya Memberantas Narkoba Oleh: Slamet Riady*
KEPALA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Anang Iskandar menyebutkan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai 4,9 juta lebih. Sebagian besar mereka adalah pengguna narkotika jenis ganja. Untuk itu, perlu penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat. Sebab narkoba sudah tidak lagi musuh hukum, tetapi juga musuh masyarakat.
H
al tersebut menjukkan bahwa persoalan narkoba ini harus dilawan dan masyarakat harus terlibat langsung. Sebab kalau tidak bersamaan dalam melakukan pencegahan maka kemungkinan apa yang kita inginkan itu bisa-bisa tidak akan terwujud. Dulu banyak yang berpendapat, mayoritas remaja mengonsumsi narkoba atau miras karena latar belakang sosial yang buruk, seperti keretakan keluarga dan kemiskinan. Tapi, sekarang argumen ini sangat lemah. Banyak sekali remaja dari keluarga yang mapan dan harmonis yang menjadi pecandu narkoba.
34
Parlemen
FEBRUARI 2015
Dewasa ini, perkembangan kasus narkoba tampaknya semakin “tumbuh subur�. Bahkan, jumlah pemakainya semakin meningkat, sehingga ini perlu dilawan. Pasalnya, narkoba yang sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi atau merubah watak dan prilaku yang sesungguhnya tanpa dia sadari, sehingga ini harus diberi perhatian khusus. Sebab perubahan itu mulai orang dewasa hingga anak-anak. Wajar saja jika sekarang kasus narkoba ini semakin hari semakin bertambah seiring dengan berputarnya waktu. Meski aparat yang berwenang didalamnya tetap gigih dalam melakukan berbagai pencegahan dan pemberantasan agar pemakai atau korban narkoba dapat diselamatkan. Sebab kalau hal ini tidak dilakukan maka kedepan generasi muda akan merasakan dampaknya. Oleh karenanya, kita tidak perlu lagi menunggu waktu dalam melakukan sesuatu untuk menyelamatkan generasi muda. Kita harus melawan dan berkata “Perang Melawan Narkoba�. Jangan takut untuk berbuat kebaikan demi untuk generasi masa depan. Mengapa usia remaja rawan terjerumus? Remaja memiliki karakter alamiah, yaitu kecepatan
pertumbuhan-perkembangan biologis dan psikologis. Inilah yang membuatnya rentan pada berbagai pengaruh negatif. Apalagi pengaruh buruk ini mengepung dari berbagai sudut. Penyalahgunaan zat psikotropika ini bisa menghancurkan generasi. Kekuatan SDM bangsa kita makin lemah karena makin meningkatnya generasi koplo. Tubuh mereka rentan terserang penyakit. Sekitar separo kasus AIDS berasal dari pengguna obat injeksi. Separonya lagi disebabkan oleh infeksi karena penularan heteroseksual, tapi berkaitan dengan penggunaan narkoba. Anggaran negara yang dialokasikan untuk merawat dan menyembuhkan para korban koplo ini jauh lebih besar ketimbang seluruh uang yang sudah dipakai untuk membeli barang haram ini. Singkatnya, para pencandu ini mengeluarkan X rupiah untuk berkoplo ria, tapi negara terpaksa mengeluarkan XXX rupiah untuk menangani dan merawat mereka. Lebih banyak lagi anggaran negara yang dikeluarkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan. Masihkah kita akan tinggal diam dengan ini semua? (*/ Jurnalis di Sumenep)
www.dprd-sumenepkab.go.id
ARTIKEL
Mengapa Pendidikan Kita Lemah? Oleh: Siti Fatimah*
MASALAH pendidikan menjadi hal yang menarik untuk selalu diperbincangkan. Pendidikan merupakan gerbang utama dan pertama yang harus dilewati suatu Negara untuk menuju Negara maju. Pendidikan juga menjadi tolak ukur dari suatu Negara, apakah Negara tersebut maju atau berkembang.
B
erbicara mengenai “Menuju Indonesia 2014�, tentu banyak faktor-faktor penghambat yang mesti diperbaiki di Indonesia. Dari sekian banyaknya faktor penghambat tersebut, permasalahan pendidikan adalah salah satu faktor utama penghambat suatu Negara berkembang seperti Indonesia untuk menjadi Negara maju. Di Indonesia, pendidikan memang tidak ada habisnya untuk dibahas.
www.dprd-sumenepkab.go.id
Apabila kualitas pendidikan suatu Negara itu bagus, maka caloncalon pemimpin bangsa juga akan cemerlang seperti yang kita harapkan. Mereka inilah gerbang keduanya. Jadi, apabila gerbang utama rusak, maka akan rusak pula gerbang selanjutnya. Begitu juga sebaliknya. Karena, pada faktanya tugas pendidikan adalah untuk menciptakan kader-kader bagi bangsa indonesia untuk hal pembangunan. Pada tahun 2013 ini, cukup banyak yang mesti diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam dunia pendidikan kita. Salah satunya soal kesenjangan pendidikan. Hal ini terlihat jelas dengan adanya perbedaan kualitas pendidikan di desa dan di kota. Banyak sekali anakanak desa yang tidak sekolah dengan alasan tidak ada sekolah dan biaya yang mahal. Mereka lebih senang membantu orang tua mereka bekerja daripada belajar dengan biaya mahal.
Padahal menurut UUD 1945 Pasal 31 (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tetapi, bagaimana dengan faktanya sekarang? Tidak hanya di desa, di kota saja masih sangat banyak anak-anak yang tidak sekolah. Padahal mereka adalah bibitbibit penggerak bangsa di masa depan nanti. Selain itu, juga terkait mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyaknya anak putus sekolah karena tidak mampu menjangkau biaya yang tinggi. Akibat mahalnya biaya pendidikan banyak mengakibatkan anak usia sekolah menjadi putus sekolah. Untuk itulah, semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan harus bisa memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Tanpa kepedulian kita semua, sulit pendidikan akan lebih maju. (*/ Guru MI di Kecamatan Lenteng)
FEBRUARI 2015
Parlemen
35
Artikel
Mendamba Lingkungan Bersih Oleh: Hendra Apri*
MEKANISME dan pengelolaan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan sekarang ini sudah mulai membaik meskipun masih ada sejumlah peersoalan atau atau masalah yang mau tidak mau harus diselesaikan.
P
elaksanaan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan kota apabila dikelola dengan baik maka sudah dapat dipastikan akan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Melindungi sumber daya alam khususnya air bawah tanah yang terletak pada cekungan air, dari pencemaran dan menunjang sektor strategis seperti pariwisata, pembangunan daerah kumuh dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari aspek kesehatan, upaya kebersihan menjadi sangat penting karena kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan
36
Parlemen
FEBRUARI 2015
merupakan salah satu unsur yang mutlak diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat. Arah dari pelaksanaan kebersihan, keindahan dan penghijauan lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ini yang berkaitan dengan pengaturan kualitas pengelolaaan kebersihan keindahan serta penghijauan lingkungan. Terutama pengawasan dari dampak terhadap kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi resiko terhadap kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang mungkin timbul oleh pengelolaan sampah. Salah satunya dengan mengupayakan agar pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber hingga pemusnahan di tempat pembuangan akhir sampah, diharapakan agar tidak menimbulkan pencemaran atau melorotnya kualitas lingkungan. Mekanisme pengelolaan
kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan melibatkan beberapa Instansi seperti Bapedalda, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu Instansi yang mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan kota yang memadai, memerlukan Keterpaduan Serasi antara semua pihak yang terkait dengan kondisi atau atau kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan aspek kesehatan dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan merupakan upaya untuk publikasi dan pencegahan penyakit dalam mempercepat proses pemberatasan beberapa penyakit menular yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak bersih dan sehat seperti demam berdarah, diare, infeksi saluran pernapasan atas, koreng dan lain-lain. (*/ Penggiat Isu Lingkungan)
www.dprd-sumenepkab.go.id
Artikel
Mengangkat Pariwisata dari Pendidikan Oleh: Andi Perkasa*
PADA abad 21 ini, pariwisata mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang berimplikasi pada suatau daerah tujuan pariwisata, termasuk di Madura. Dengan potensi kekayaan alam, sosial budaya sebagai modal dasar kegiatan pariwisata, sesungguhnya kita memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan utama pariwisata.
P
erkembangan pariwisata suatu destinasi akan berpengaruh pada semua aspek pendukung majunya daerah pariwisata, tak terkecuali SDM. Semakin berkembangannya daerah pariwisata akan semakin banyak SDM yang di butuhkan. Dengan kata lain efek dari berkembanganya pariwisata akan secara langsung di rasakan oleh masyarakat khususnya masyrakat sekitar destinasi wisata. Bukan berarti dengan banyaknya SDM yang di butuhkan masalah lapangan kerja bisa di pecahkan, secara kasat mata dan kuantitas memang tidak bisa di pungkiri bahawa efek perkembangan pariwisata mampu memberi dampak positif, mengurangi pengangguran yang selama ini menjadi permasalahan. Akan tetapi,
www.dprd-sumenepkab.go.id
bila di cermati dengan seksama, pekerja di bidang pariwisata lebih banyak di bidang informal dengan kemapuan dan kualitas SDM rendah. Dalam data BPS menyebutkan 62,71% atau sekitar 49,1 juta warga negara Indonesia bekerja di bidang informal, meskipun tidak disebutkan berapa banyak pekerja di bidang pariwisata akan tetapi tentunya pariwisata dimungkinkan menyumbang jumlah yang tidak sedikit. Dengan pemahaman yang kurang mendalam, hal ini memungkinkan mereka di jadikan alat untuk mengeksploitasi destinasi pariwisata dengan embel-embel kesejahteraan. Disinilah peran dari instansi pendidikan untuk menghasilkan SDM yang mampu menjawab permasalah ini. Dengan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi �pelayan� pasar, akan tetapi juga bagaimana membuat kebijakan yang sesuai dan juga memiliki sifat keberlanjutan. Keberlanjutan suatu obyek pariwisata akan terjadi apa bila masyarakat sekitar destinasi merasakan secara langsung manfaat dari kegiatan pariwisata, dengan keadaan seperti ini tentunya aspek sosial budaya menjadi perhatian utama.
Dengan kompleksitas permasalahan pariwisata seperti ini, instansi pendidikan diharapkan mampu menciptakan tenaga ahli pariwisata yang memiliki pola pikir yang orientasinya kesejahtaraan masyarakat. Menciptakan konsep pariwisata yang mampu mempertahankan orisinalitas suatu destinasi wisata sehingga mampu meminimalisir degradasi fundamental destinasi wisata yang di bawa oleh wisatawan. Untuk itulah, kita semua yang merasa peduli terhadap persoalan pariwisata di daerah masingmasing, memang harus secara sadar meningkatkan kepedulian itu. Salah satunya dengan mendidik masyarakat terdekat agar lebih familiar dengan wisatawan. Inilah yang sesungguhnya juga pernah dilakukan secara komprehensif di Bali jauh sebelum menjadi lokasi wisata. Selain memberikan advokasi kepada warga sekitar, pemerintah daerah juga perlu memikirkan jalur khusus untuk menopang kemajuan pariwisata. Salah satunya dengan menyediakan tenaga khusus yang memang memiliki keahlian bidang pariwisata. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengirim sumber daya lokal ke sekolah pariwisata atau merekrut PNS dengan latar belakang pendidikan pariwisata. (*/ Pemerhati Pariwisata)
FEBRUARI 2015
Parlemen
37
artikel
Pentingnya Pendidikan Karakter Oleh: Arum YM*
MASIH pentingkah pendidikan karakter saat ini? Seperti apakah karakter itu? Karakter ada yang mengartikan sebagai suatu sifat atau kepribadian yang dimiliki seseorang. Karater juga diartikan sebagai kekuatan dan respon terhadap sesuatu. Karakter juga menggambarkan suatu watak dan kebiasaan seseorang.
K
embali pada karakter, ada beberapa ilmuwan yang menjelaskan berbagai definisi karakter yang dihubungkan dengan moralitas seperti menurut Lawrence Kohlberg dalam bukunya The Psychology of Moral Development (1927) menyimpulkan hasil penelitian empiriknya terhadap perkembangan moralitas anak-anak dari berbagai latar belakang agama, yaitu Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, dan Islam, bahwa agama dan institusi agama tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan moral seseorang. Penelitian Kohlberg dikenal dengan teori kognitif-developmental, yaitu 3 (tiga) tingkatan dan 6 (enam) tahapan perkembangan moral yang menegaskan bahwa pada intinya moralitas mewakilil seperangkat pertimbangan dan putusan rasional yang berlaku untuk setiap kebudayaan, yaitu prinsip kesejahteraan dan prinsip keadilan. Menurutnya, prinsip keadilan merupakan komponen pokok dalam proses perkembangan moral yang kemudian diterapkan dalam proses
38
Parlemen
FEBRUARI 2015
pendidikan moral. Pendekatan Kohlberg yang sangat empirik tersebut tidak mempertimbangkan potensi suci (homo devinans and homo religious) yang dimiliki oleh setiap manusia yang sangat berpengaruh dalam proses perkembangan moral dan pembentukan perilaku. Kohlberg lebih menitikberatkan pada adanya interaksi sosial dan perkembangan kognitif seseorang. Ini dapat dimaklumi sebagai tradisi ilmiah Barat yang hanya menumpukan pada konsep empirisme, apa yang terlihat oleh analisis penelitian. Kemudian Sigmund Freud memiliki pendapat tentang potensi pada diri manusia yang sangat berpengaruh terhadap karakternya, yaitu: id, ego, dan superego (es, ich, ueberich). Menurutnya, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irrasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada enam tahun pertama dalam kehidupannya. Berdasarkan teorinya tersebut, Freud menyimpulkan bahwa moralitas merupakan sebuah proses penyesuaian antara id, ego, dan superego. Di dalam Islam, Al-Ghazali memiliki pandangan unik tentang pebentukan karakter manusia dalam kitab alMaqshad al-Asna Syarh Asma Allah al-Husna (tt). Ia menyatakan bahwa sumber pembentukan karakter yang baik itu dapat dibangun melalui internalisasi nama-nama Allah (asma’ al-Husna) dalam perilaku seseorang. Artinya, untuk membangun karakter yang baik, sejauh kesanggupannya,
manusia meniru-niru perangai dan sifat-sifat ketuhanan, seperti pengasih, penyayang, pengampun (pemaaf ), dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas beragama, dan sebagainya. Sumber kebaikan manusia terletak pada kebersihan rohaninya dan taqarub kepada Tuhan. Karena itu, Al-Ghazali tidak hanya mengupas kebersihan badan lahir tetapi juga kebersihan ruhani. Dari beberapa definisi para ahli tentang apa itu karakter, maka dapat disimpulkan karakter manusia meliputi dua hal baik dan buruk. Dan setiap tokoh memiliki karakter yang bisa dijadikan penutan. Mengenai pendidikan karakter yang sedang digalakan meliputi membentuk mahasiswa cendikiawan, mandiri dan berhati nurani. Maka kita dapat menelaah apa saja bentuk-bentuk karakter yang dapat kita ambil sebagai pegangan untuk mewujudkan mahasiswa cendikiawan, mandiri, berhati nurani. Nurani dalam diri manusia berfungsi sebagai kotak hitam (black box) untuk merekam segala cerita dan kejadian hidup. Dimensi waktunya mencakup waktu dulu dan yang sedang terjadi sekarang. Selain itu nurani berfungsi sebagai ‘radar’ untuk mendeteksi pengaruh baik dan buruk yang datang dari dalam maupun luar diri manusia, yang kemudian disesuaikan dengan mengikuti fitrahnya, yaitu menerima kebenaran. Inilah perlunya kita mengasah hati nurani. Semoga kita menjadi mahasiswa yang cendikiawan, mandiri dan berhati nurani. (*/ Mahasiswi)
www.dprd-sumenepkab.go.id
artikel
Menjadi Guru Profesional Oleh: Fathor Rahman*
SEBAGIAN orang berpendapat, bahwa mengajar adalah proses penyampaian atau mentransfer ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik. Tetapi tampaknya pendapat ini harus jauh-jauh ditinggalkan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Kini mengajar harus kita maknai sebagai sebuah kegiatan yang komplek, yaitu penggunaan secara integratif sejumlah keterampilan untuk menyampaikan ilmu.
P
engintegrasian keterampilanketerampilan yang dimaksud di sini harus dilandasi dengan seperangkat teori dan diarahkan oleh suatu pengetahuan/ wawasan. Sedangkan penearapannya akan menjadi unik bila dipengaruhi oleh semua komponen belajar mengajar. Komponen yang dimaksud
www.dprd-sumenepkab.go.id
adalah tujuan yang hendak digapai, ilmu yang ingin disampaikan, seubjek didik, fasilitas dan lingkungan belajar, dan yang tidak kalah penting adalah keterampilan, kebiasaan dan wawasan guru tentang dunia pendidikan dan misinya sebagai pendidik. Jika mengajar dipahami sebagai kegiatan mentransfer ilmu kepada siswa, maka mengajar itu sendiri hanya akan terbatas pada penyampaian ilmu itu saja. Guru di pihak pertama menyampaiakan ilmu dan siswa di pihak kedua akan menerima secara pasif. Prosesnya pun bisa diketahui, pembelajaran akan berjalan secara membosankan. Karena yang mendominasi pembelajaran adalah guru, sedangkan siswa hanya sebagai penerima. Namun, apabila mengajar dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan proses belajara pada siswa dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka jelas bahwa yang menjadi sasaran akhir dari proses pengajaran itu ialah siswa
belajar. Artinya dalam hal ini segala upaya apapun dapat dilakukan selagi bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa menghantarkan siswa menuju pencapaian tujuan belajar yang telah dicanangkan, artinya siswa belajar secara aktif, dan yang mendominasi dikelas adalah siswa. Kesimpulannya, hakekat menjajar itu merupakan usaha guru menciptakan dan mendesain proses belajar pada siswa. Jadi yang terpenting dalam belajar mengajar itu bukanlah bahan yang disampaikan oleh guru, akan tetapi proses siswa dalam mempelajari bahan tersebut (guru lebih menghargai proses dari pada hasil). Sekali lagi peranan yang menonjol dalam belajar mengajar ada pada siswa, ini bukan berarti bahwa peranan guru tersisihkan, hanya diubah saja. Jadi, guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik melalui keterampilan-keterampilan khusus agar tercipta sebuah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. (*/ Dosen PTN)
FEBRUARI 2015
Parlemen
39
Kolom
Kesehatan Oleh: Moh. Subaidi*
SEKARANG mari bicara kesehatan. Lupakan hiruk pikuk yang menguras energi. Lebih-lebih soal politik. Mari sementara kita puasa politik.
S
ekarang mari bicara kesehatan. Masalah yang oleh sebagian orang dianggap penting. Masalah yang oleh sebagian orang lainnya dianggap tak penting. Sekarang mari bicara kesehatan. Ini masalah. Masalah yang, oleh karenanya bisa jadi tak lagi urusan penting dan tidak penting. Tapi bisa menjadi genting! Menjadi penting bagi mereka yang menganggapnya sebagai investasi. Ketika kesehatan sudah dianggap sebagai investasi, maka pastilah penting. Namanya investasi, tentu kita harus menyiapkan modal. Namanya investasi, kita harus memilih standar, untuk mengurus investasi kita itu. Di sini, tentu tak bisa kita percayakan begitu saja pada broker tak kredibel. Itu sebabnya, memerlukan
40
Parlemen
JANUARI 2014
ketekunan memilah dan memilih, kapan harus melepas saham atau membeli. Sama juga dengan kesehatan, kita harus selalu maintenance. Tak cukup hanya dengan rajin olahraga. Tapi, harus memilah dan memilih makanan serta mengatur pola hidup. Sekarang mari bicara kesehatan. Sedemikian pentingnya kesehatan hingga kita harus menganggapnya penting. Tak heran, banyak yang ikut asuransi mahal untuk jaminan kesehatan. Itu karena kesadaran diri menganggap kesehatan sebagai hal penting. Sekarang mari bicara kesehatan. Bagi mereka yang menganggapnya tak penting, saya percaya juga hakikatnya menganggap penting. Golongan ini biasanya mereka yang level
hidupnya tingkat bawah. Petani dan buruh tani. Petani dan buruh tani, jarang menganggap kesehatan penting. Ini karena mereka maqamnya memang tak bicara kesehatan. Bagi mereka, lebih penting urusan perut. Urusan kesehatan tak lebih dimaknai sebagai keringat saat mencangkul di bawah terik. Jika urusan perut, mereka menganggap sangat penting. Bayangkan, bagaimana mau bicara kesehatan kalau mau makan hari ini saja harus mencari hari ini atau kemarin. Sedangkan kesehatan dianggap tak penting karena urusan perut lebih penting. Ketika urusan perut kelar, maka urusan kesehatan dengan sendirinya terjamin. Ini karena nilai kesehatan hanya bermakna keringat saat kerja di sawah itu.
Jangankan berpikir ikut asuransi mahal, beli bodrex saja tak mampu. Sekarang mari bicara kesehatan. Masih mending golongan yang menganggap penting dan tak penting itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang berpikir kesehatan sebagai urusan genting. Jika demikian, berarti kita tengah memasuki gawat darurat dimana sebenarnya kita sudah mendekati sakit. Bahkan, mungkin super sakit. Ini karena hanya pada urusan genting kita bicara kesehatan. Maka, mulai sekarang mari bicara kesehatan. Jangan sampai kita berpikir tentang ini saat kita sudah sakit. Jika sudah begitu, kita baru akan merasakan betapa kesehatan itu penting. Sekarang, masihkah Anda mau menomorduakan kesehatan. (*Ketua Komisi IV DPRD Sumenep)
www.dprdsumenep.com
Suara Desa
gallery
KETUA Komisi II Nurus Salam saat melakukan sidak ke Pasar Anom Baru Sumenep
(butuh foto + caption)
ROMBONGAN Komisi II saat berdialog dengan pedagang Pasar Anom Baru Sumenep
ROMBONGAN Komisi II saat bercengkerama dengan pedagang Pasar Anom Baru Sumenep
Salurkan Aspirasi Anda
untuk sumenep yang lebih maju email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id