Parlemen november 2017

dubes arab saudi memuji paripurna hari jadi

dewan minta maksimalkan pendirian bumdes

EDISI 11/ NOVEMBER 2017

Moh. subaidi: berguru pada pengalaman

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Laporan Utama:

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

1

Jajaran Komisi I saat uji kelayakan Komisioner KI.

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Kami juga menerima tulisan berbentuk opini, artikel dan kolom. Anda bisa mengirimkan melalui : Email: redaksi.majalahparlemen@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Drs. R. Abd Halim, M.Hum Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

(Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Tabrani, S.Sos (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah, S.Sos Ahmad Yani Chandra Purnomo

Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: DAV Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

SAPA REDAKSI

Menuju Sumenep Sejahtera Oleh: R. Abd. Halim*

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep bersama Pemkab mulai menggenjot pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Itu dilakukan atas amanah peraturan daerah (Perda) nomor 4/2016 tentang RPJMD 2016-2021.

Pembahasan atas perubahan itu dilakukan melalui panitia khusus (pansus) yang sudah dibentuk oleh perwakilan rakyat ini. Dan, saat ini proses pembahasannya masih berlangsung dengan mengacu kepada prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang selaras diatasnya.

Ada beberapa agenda penting dalam perubahan RPJMD ini. Pertama, dalam materi akan adanya penyederhanaan indikator kinerja utama. Di mana di dalam RPJMD terdapat 13 indikator, namun pada perubahan hanya akan termaktub 8 indikator utama saja. Yakni, Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur; IKLH, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Nilai SKM / Indeks RB, Indeks Desa Membangun, Indeks keamanan; dan Indeks toleransi.

Kedua, terdapat penajaman tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran RPJMD. Sehingga, nantinya akan semakin terarah dengan spesifik. Ketiga, perubahan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, dimana terjadi penyesuaian antara kapasitas riil pendanaaan dan revisi realisasi dan target pendapatan. Keseimbangan dalam pengelolaan dan tata usaha keuangan daerah tentu saja akan menjadi perhatian dari RPJM. Sehingga, Pada tatanan keuangan akan memberikan dampak yang cukup bagus.

Keempat, penataan kembali program, indikator dan target kinerja dan pagu anggaran per tahun, yang disesuaikan dengan perangkat daerah Kabupaten Sumenep yang baru. Sebab, dari hasil pembahasan di akhir 2016 lalu, terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

Sehingga, diperlukan adanya penyesuaian. Meskipun secara garis besar bisa dilihat pada RPJMD

terdahulu. Sedangkan yang terakhir adalah adanya penyempurnaan indikator kinerja daerah dan indikator kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan dengan pembagian urusan dan kewenangan.

Kelima indikator ini sangat diharapkan mampu memberikan warna baru bagi program pemerintah.

Bahkan, program pemerintah harus bisa difokuskan kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkorelasi dengan peningkatan IPM. Sebab, di sadari atau tidak, Pertumbuhan ekonomi kabupaten Kabupaten Sumenep pada selama dua tahun terakhir ini sangat rendah. Itu apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur yaitu pada tahun 2015 hanya 1,27 persen dan di tahun 2016 sebesar 2,58 persen.

Hal sama terjadi pada penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten sumenep selama 3 tahun terakhir ini masih stagnan. Yaitu hanya turun sebesar 1,87 persen dari 21,96 persen menjadi 20,09 % pada maret 2016. Dari sisi IPM, Kabupaten ujung timur pulau Madura ini juga sangat rendah. Di mana tahun 2015 IPM Sumenep mencapai 62,38 sementara pada tahun 2016 malah mencapai 63,42.

Kenyataan ini tentu sangat miris, maka dengan perubahan ini diharapkan mampu memberikan terobosan program, khususnya program taktis. Sehingga, dampaknya bisa memberikan kesan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ini juga akan menjadi harapan masyarakat Sumenep.

Berbagai isu tentu saja menjadi perbincangan di pansus RPJMD. Hanya saja, pansus memberikan isyarat beberapa point yang harus dibenahi pemerintah daerah. Kepala Daerah memiliki misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Namun, misi itu hendaknya tidak hanya masuk pada indikator saja. Melainkan harus disertai dengan tindakan nyata dengan program yang langsung menyentuh dengan masyarakat. Istilahnya, tidak hanya sekedar bungkus bagus, namun isinya malah kosong. Selamat Membaca. (Pemimpin Redaksi) PARLEMEN | NOVEMBER 2017

1

LAPORAN UTAMA

Perubahan RPJMD

Menuju Kesejahteran Masyar akat

P

emerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan DPRD setempat mulai menggenjot pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Yakni, perubahan atas peraturan daerah (Perda) nomor 4/2016 tentang RPJMD 2016-2021. Pembahasan atas perubahan itu dilakukan melalui panitia khusus (pansus) yang sudah dibentuk oleh dewan ini. Dan, saat ini proses pembahasannya masih berlangsung dengan mengacu kepada prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang selaras diatasnya.

Perubahan Perda RPJMD ini hampir dipastikan wajib. Itu lantaran ada perubahan struktur OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemkab Sumenep ini.

Perubahan OPD itu terjadi di akhir 2016 lalu, dengan keluarnya perda nomor 9/2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Di mana dalam perubahan itu terdapat OPD baru, misalnya Dinas Perpustakaan

2

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

dan Arsip, ada juga Dinas Satpol PP. Sehingga, diperlukan penyesuaian untuk kerja menangani pemerintahan.

Tentu saja, munculnya OPD baru itu bukan hanya menjadi keinginan dari pemkab Sumenep, melainkan amanah dari PP (peraturan pemerintah) nomor 18/2016 tentang perangkat daerah. Di mana PP merupakan implementasi dari UU nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Dengan begitu, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun perangkat OPD baru, dan bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu “kewajiban�. Fakta ini tidak hanya berlaku di Sumenep saja, melainkan seluruh kabupaten/ Kota di Indonesia. Konteks Sumenep, awal 2017 dilakukan pengisian atas OPD yang baru ini, namun tetap mengacu pada RPJMD yang lama.

Keberadaan OPD yang baru itu maka sudah barang tentu berimplikasi atas tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, juga memiliki dampak pada perubahan urusan penyelenggaraan pemerintahan, di dalamnya berisi tentang pemindahan

Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusum saat menyerahkan hasil Pembahasan nota RPJMD kepada Bupati Sumenep, A Busyro Karim

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

3

urusan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat.

Kenyataan itu, otomatis akan memberikan dampak pada perubahan alokasi pendanaan dan anggaran belanja.

Jadi, keberadaan struktur perangkat baru itu merubah pada sistem pemerintahan mulai dari penyelenggaran hingga masalah anggaran.

Maka, untuk melakukan penyesuaian pada kebijakan makro yang nantinya bisa diimplementasikan kepada pengelolaan kebijakan OPD diperlukan review atau perubahan atas perda RPJMD yang telah disahkan pada 2016 lalu. Perubahan RPJMD bukan hal yang mudah, sebab harus melalui proses dan pola penyusunan yang telah diamanatkan dalam peraturan. Utamanya, mengacu kepada surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 050/4936/sj/0403/m.ppn/12/2016 tanggal 23 desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD Dengan RPJMD Nasional 2015 – 2019.

Proses tahapan pembahasan perubahan RPJMD sudah menggelinding sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana, sudah dilakukan penyampaian nota bupati terkait perubahan perda RPJMD, lalu Pemandangan Umum Fraksi (PU Fraksi), jawaban bupati atas PU Fraksi hingga pada pembentukan pansus dan pembahasan di pansus.

Tentunya, pembahasan itu tidak secepat apa yang dibayangkan karena terjadi dinamika dan pembahasan yang cukup dialogis dan sangat alot. Implikasinya, pembahasan perubahan RPJMD ini memakan waktu yang lumayan. Bahkan, tidak jarang anggota dewan juga melakukan kordinasi dan konsultasi untuk memastikan pembahasan tidak melenceng dari peraturan perundang-udangan yang berlaku alias on the track.

Kendati demikian, legislator ini tetap maksimal dan berkomitmen untuk menuntaskan perubahan perda dimaksud.

Apalagi, implikasinya sudah pasti bermuara kepada kepentingan masyarakat.

Secara umum, materi perubahan RPJMD yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPRD melalui pansus berkaitan dengan substansi penting dan mengisyaratkan adanya perubahan. Pertama, dalam materi akan

4

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

adanya penyederhanaan indikator kinerja utama. Di mana di dalam RPJMD terdapat 13 indikator, namun pada perubahan hanya akan termaktub 8 indikator utama saja. Yakni, Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur; IKLH, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Nilai SKM / Indeks RB, Indeks Desa Membangun, Indeks keamanan; dan Indeks toleransi.

Kedua, terdapat penajaman tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran RPJMD. Sehingga, nantinya akan semakin terarah dengan spesifik. Ketiga, perubahan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, dimana terjadi penyesuaian antara kapasitas riil pendanaaan dan revisi realisasi dan target pendapatan.

Keseimbangan dalam pengelolaan dan tata usaha keuangan daerah tentu saja akan menjadi perhatian dari RPJM. Sehingga, Pada tatanan keuangan akan memberikan dampak yang cukup bagus.

Keempat, penataan kembali program, indikator dan target kinerja dan pagu anggaran per tahun, yang disesuaikan dengan perangkat daerah Kabupaten Sumenep yang baru. Sebab, dari hasil pembahasan di akhir 2016 lalu, terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Sehingga, diperlukan adanya penyesuaian. Meskipun secara garis beras bisa dilihat pada RPJMD terdahulu. Terakhir, Adanya penyempurnaan indikator kinerja daerah dan indikator kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan dengan pembagian urusan dan kewenangan.

Sebenarnya, dengan perubahan RPJMD ini diharapkan mampu memberikan warna baru bagi program pemerintah. Bahkan, program pemerintah harus bisa difokuskan kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkorelasi dengan peningkatan IPM. Sebab, di sadari atau tidak, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada selama dua tahun terakhir ini sangat rendah. Itu apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur yaitu pada tahun 2015 hanya 1,27 persen dan di tahun 2016 sebesar 2,58 persen.

Hal sama terjadi pada penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten sumenep selama 3 tahun terakhir ini masih stagnan. Yaitu hanya turun sebesar 1,87 persen dari 21,96 persen menjadi 20,09 % pada maret 2016. Dari sisi IPM, Kabupaten ujung timur pulau

Madura ini juga sangat rendah. Di mana tahun 2015 IPM Sumenep mencapai 62,38 sementara pada tahun 2016 malah mencapai 63,42. Kenyataan ini tentu sangat miris, maka dengan perubahan ini diharapkan mampu memberikan terobosan program, khususnya program taktis. Sehingga, dampaknya bisa memberikan kesan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ini juga akan menjadi harapan masyarakat Sumenep.

Berbagai isu tentu saja menjadi perbincangan di pansus RPJMD. Hanya saja, pansus memberikan isyarat beberapa point yang harus dibenahi pemerintah daerah.

Kepala Daerah memiliki misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Namun, misi itu hendaknya tidak hanya masuk pada indikator saja.

Melainkan harus disertai dengan tindakan nyata dengan program yang langsung menyentuh dengan masyarakat.

Istilahnya, tidak hanya sekedar bungkus bagus, namun isinya malah kosong.

Spirit untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan harus tetap tumbuh bahkan lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan indikator utama, dari 13 ke 8 indikator utama. Sebab, dengan penurunan itu tidak akan memberikan ruang menurunnya semangat untuk berpacu mengarah kepada kualitas ekonomi masyarakat. Bahkan, semua indikator yang sudah termaktub dalam RPJMD perubahan, tidak hanya dijadikan sebatas wacana, melainkan dilaksankan secara massif dan menyeluruh. Sehingga, sebelum bupati dan wakil bupati berakhir masa jabatanya, visi dan misinya sudah terlaksana secara baik.

Sehingga, tidak menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan setelahnya.

Sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga tidak lepas dari perhatian pansus.

Sebab, di antara revisi RPJMD ini juga dii’tikadkan untuk meningkatkan PAD. Sehingga, ke depan pendapatan daerah harus lebih mapan dari sebelumnya.

Setidaknya, perubahan atas RPJMD itu harus memiliki spirit perjuangan untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Sehingga, hasilnya tidak akan mengalami stagnan, melainkan terus mengalami pertumbuhan, khususnya pada peningkatan kesejahteran masyarakat.

Kendati demikian, keberadaanya tetap memperhatikan stackholder yang ada.

Wallahua’alam. (*) Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma saat menyerahkan hasil pembahasan APBD 2018 kepada Bupati Sumenep, A Busyro Karim PARLEMEN | NOVEMBER 2017

5

FOKUS

Dubes Arab Saudi memuji Paripurna Hari Jadi

Dubes Arab Saudi (tengah) saat menghadiri Paripurna Hari Jadi. Ketua DPRD (kanan depan) dan Bupati Sumenep (kiri depan) menyambutnya.

S

idang paripurna Istimewa DPRD Sumenep terkait hari jadi kota Sumekar yang ke 748 sungguh sangat berbeda dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Lokasi kegiatan itu tidak diletakkan di ruang paripurna kantor wakil rakyat, melainkan diselenggarakan di pendopo kantor bupati, tepat pada hari lahir kabupaten ujung timur pulau Madura 31 Oktober.

Sidang paripurna itu dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma didampingi tiga pimpinan lainnya.

Hadir pula pada kesempatan

6

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

itu Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Wakil Bupati Achmad Fauzi.

Pelaksana tugas (Plt) Sekdakab R. Idris dan jajaran forum pimpinan daerah (forpimda) tampak hadir pada kesempatan itu. Tidak hanya, sejumlah pimpinan OPD (Organiasi Perangkat Daerah), pihak kecamatan dan seluruh undangan tampak terlihat pada kegiatan sidang paripurna istimewa ini. Acara rutinitas tahun para wakil rakyat ini berjalan sukses dan penuh khidmat.

Menariknya, pada paripurna hari jadi ini hadir sebagai tamu kehormatan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi, Mohammed Abdullah Al Shuaib. Kedatangannya untuk

menghadiri rangkaian hari jadi, termasuk membalas kunjungan bupati bebeberapa waktu lalu. Dubes Arab tampak sangat menikmati kegiatan yang diselenggarakan wakil rakyat, bahkan mengaku sangat senang. Tidak hanya itu, dia juga mangaku kagum dengan budaya, dan potensi yang dimiliki kabupaten dengan slogan Sumekar ini.

Tidak segan-segan Dubes juga memuji keindahan alam Sumenep yang cukup eksotis. Kabupaten dengan nahkoda A. Busyro Karim dan Achmad Fauzi dinilai memiliki potensi alam yang luar biasa.

Sehingga, semua orang yang datang ke Sumenep akan selalu kagum dan

menarik hati. Selain itu, Dubes juga mengaku berkeinginan menjalin kerjasama dibidang investasi. Hal ini merujuk kepada tawaran yang dilayangkan bupati Sumenep, agar Arab Saudi bisa melakukan investasi di kabupaten banyak pulau ini.

Terlepas dari itu, paripurna istimewa hari jadi ini terasa sangat khidmat pelaksanaanya. Apalagi, budaya Madura cukup kental dalam pelaksanaan sidang paripurna tersebut. Biasanya setiap paripurna anggota legislator mengunakan pakaian rapi dan batik, namun pada kesempatan ini memakai pakaian adat ala keraton. Ini menandakan jika warna adat yang keraton dulu tetap harus melekat pada kegiatan kenegaraan, semisal sidang paripurna kota Sumekar ini.

Sehingga, semua lapisan masyarakat akan mengenang sejarah raja masa lalu, mulai dari raja pertama di Arya Wiraraja yang menjabat Adipati pada 31 Oktober 1269.

Arya Wiraraja merupakan adipati pada masa kerajaan Singasari dipimpin oleh Prabu Kartanegara.

Arya Wiraraja dimutasi dari jabatan Demang menjadi adipati Madura Timur yakni Sumenep. Pemindahan yang dilakukan itu sebagai bentuk upaya ekspansi atau perluasan kerajaan termasuk ke wilayah Madura. Arya Wiraraja sendiri merupakan ahli strategi. Dia sangat dikagumi sebagai orang yang bisa mengatur siasat politik pertahanan negara. Mulai dari pemerintahan inilah Sumenep dianggap berdiri.

Makanya, di setiap 31 Oktober selalu diperingati sebagai Dies Natalis Sumenep.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menjelaskan, pelaksanaan sidang paripurna istimewa hari jadi ini sebagai kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh DPRD Sumenep. Itu sebagai wujud rasa syukur atas berdirinya Sumenep yang sudah mencapai

ratusan tahun. ”Namun, pada kali ini paripurna cukup berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, selain tempatnya berada di pendopo agung.

Juga kedatangan Dubes Arab Saudi yang merupakan tamu kehormatan.

Ini bagi kami sebagai penghargaan yang luar biasa,” katanya.

Dia mengungkapkan, paripurna merupakan puncak dari rangkaian hari jadi Sumenep. Sebab, sebelum kegiatan paripurna sudah banyak kegiatan yang digelar oleh pemerintah, mulai dari pameran hingga prosesi pengukuhan Arya Wiraraja dan masih banyak kegiatan lainnya. ”Kegiatan itu sebagai bagian dari cara bersyukur atas hari lahir Sumenep. Makanya, setiap tahunnya harus diperingati oleh pemerintah, termasuk lapisan masyarakat yang ada di bumi Sumenep,” tuturnya.

Menurut Politisi PKB ini, sejumlah rangkaian termasuk paripurna ini juga bisa dijadikan sebagai refleksi dan renungan untuk mengenang jasa raja Sumenep. Termasuk memberikan

pengetahuan kepada generasi muda tentang sejarah berdirinya Sumenep.

Sehingga, perjuangan dan jasa masa lalu tentang Sumenep bisa diketahui oleh generasi muda ”Sebab, kami yakin banyak nilai dan pelajaran berharga yang harus diketahui oleh generasi muda saat ini dari raja-raja terdahulu,” tuturnya.

Pria periang ini mengungkapkan, di usia Sumenep yang ke 748 ini semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, DPRD hingga masyarakat biasa hendaknya bisa membangun spirit kebersamaan.

Yakni, kegotongroyongan dalam membangun Kabupaten tercinta. ”Spirit kebersamaan juga sudah diletakkan oleh para raja terdahulu untuk membangun wilayahnya.

Makanya, saat ini sprit itu juga harus tercipta oleh elemen masyarakat untuk membangun Sumenep lebih baik lagi. Sebab, membangun Sumenep bukan hanya menjadi tugas individu, melainkan semua elemen masyarakat,” ungkapnya dengan penuh harap. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

7

PARLEMENTARIA

CSR Migas Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bambang Prayogi, Anggota Komisi II

S

ejumlah perusahaan melakukan ekploitasi minyak dan gas (migas) di Sumenep. Bahkan, perusahaan migas itu ada yang sudah menyalurkan dana CD (Community Deplovment) atau CSR (Corparate Social Responsibility) yang –

8

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

informasinya – diberikan langsung kepada masyarakat. Sebab, dana itu merupakan dana sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Baik dari sisi fasilitas infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Penyaluran CSR Perusahaan migas di Sumenep jelas menjadi

perhatian anggota komisi II DPRD Sumenep Bambang Prayogi. Akis mewarning sejumlah perusahaan dan pemkab Sumenep dalam pengelolaan dana CSR itu. Pihakya menginginkan dana CSR itu hendaknya diperuntukkan murni kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga, dampaknya dana sosial itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar. ”Kami berharap dana itu bisa mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Politisi Partai Nasional Demokrat ini mengungkapkan, pihaknya juga menginginkan dana tersebut bisa diperuntukkan untuk kegiatan yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga memiliki keterampilan untuk meningkatkan pendapatan perkapita. ”Pada akhirnya memberikan dampak kemandirian dan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat. Itu yang lebih baik dibandingkan hanya bantuan barang. Kami harap ini menjadi perhatian dari perusahaan mapun pemerintah,” ujarnya.

Menurutnyna, keberadaan dana sosial itu harus bisa membantu kebutuhan masyarakat, dan bisa diterima secara personal, bukan

PARLEMENTARIA

melalui kepala desa (kades).

Tentunya, dengan melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. ”Kalau fisik mungkin bisa kades atau kelompok, tapi kalau bantuan modal atau beasiswa atau pemberdayaan lainnya bisa dilakukan secara person, by name by address. Itu agar bisa diterima penerima manfaat secara utuh,” tuurnya.

Setidaknya, menurut Alumnus UM Malang ini, dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat hendaknya mengurangi masyarakat terdampak bekerja ke luar negeri.

Sebab, jika mereka terampil dan bisa menghasilkan di rumahnya, tidak mungkin akan keluar daerah.

Informasi yang didapat pihaknya masih saja banyak warga terdampak

yang bekerja ke luar kota. ”Itu yang kami harapkan ke depan.

Perusahaan migas melalui dana CSR nya bisa memberika dampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya .

Memang, Bambang menambahkan, dalam penentuan kegiatan yang dilakukan melalui dana CSR ini biasanya digelar musyawarah. Namun, pihaknya khawatir musyawarah atau serap aspirasi hanya dijadikan formalitas belaka. Sehingga, tidak menjadi rujukan atas pencairan dana dimaksud. ”Makanya, di 2018 ini kami mewarning agar peruntukannya diperjelas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Otomatis, akan memberikan dampak positif kepada perusahaan migas. Sebab,

keberadaanya memberikan manfaat khusunya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini bisa saja menjadi cita-cita masyarakat,” ujar anggota parlemen dua periode ini.

Untuk itu, pihaknya meminta pemkab Sumenep ikut ambil bagian dalam mengawal peruntukan dana sosial migas itu. Sehingga, bisa tepat sasaran. ”Bisa saja pemkab tidak dilibatkan di dalam penentuan nominal CD, tapi pengawasan atas pemanfaatannya harus dilakukan secara ketat. Bahkan, kalau peruntukan itu pemkab juga mengintervensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Jadi, pemkab jangan menjadi penonton dalam pemanfaatan dana CD migas itu,” ucapnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

9

PARLEMENTARIA

Inginkan Motor Listrik Beroperasi di Pulau Giliyang

B

adrul Aini, Anggota Komisi II DPRD Sumenep menginginkan masyarakat pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek beralih menggunakan motor listrik.

Sebab, keberadaan motor listrik itu dinilai ramah lingkungan, dan tidak akan mengurangi apalagi menggerus keberadaan oksigen di pulau yang sudah dicanangkan menjadi destinasi wisata kabupaten ujung timur pulau Madura. Apalagi, hasil serap aspirasi yang dilakukannya masyarakat sangat mengapresiasi. ”Kami ingin kendaraan masyarakat pulau dengan dua desa itu bisa mengunakan motor listrik sebagai operasionalnya.

Sebab, sangat memungkinkan kalau hanya berkeliling di sekitar pulau tersebut, apalagi memang sangat ramah lingkungan. Otomatis, tidak akan mengurangi kadar oksigen.

Rencana ini sudah kami bicarakan dengan perangkat desa, dan sangat mengapresiasi ide kami. Ini perlu kami tidak lanjuti dengan sejumlah pihak,” katanya saat peresmian PLTD di pulau Giliyang.

Dia mengungkapkan, keberadaan motor listrik tidak hanya dijadikan untuk kepentingan pribadi masyarakat, melainkan juga bisa dijadikan transportasi bagi para wisatawan yang datang ke pulau oksigen terbesar ke dua di dunia ini. Sehingga, keberadaanya juga bisa menjadi daya tarik bagi para pengunjung ke pulau tersebut. ”Kami kira masih langka tempat wisata menggunakan motor listrik.

Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan,” ucap politisi Partai Bulan Bintang ini.

Menurut Badrul Aini, masyarakat ke depan akan mudah mendapatkan motor listrik, sebab dalam waktu

10 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

Badrul Aini, Anggota Komisi II dekat sudah ada yang akan masuk ke Indonesia. Sehingga, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan motor listrik ini. ”Hasil kordinasi yang kami lakukan, memang dalam waktu dekat ada perusahaan yang akan menjual motor listrik di Indonesia. Sehingga, masyarakat bisa memanfaatkan hal ini sebagai transportasi di pulau kami ini.

Apalagi, keberadaanya lebih ekonomis,” tuturnya.

Ide itu muncul, terang dia, pihaknya melihat adanya motor listrik milik PLN yang digunakan di pulau Giliyang, dan sangat menarik.

Masyarakat tidak perlu lagi mencari BBM (bahan bakar minyak) ke daratan, tinggal mengunakan listrik. ”Motor listrik itu simpel, tinggal ngecase saja baterai yang ada. Dan, itu sudah bisa digunakan siang harinya. Menurut kami itu sangat bagus jadi tidak perlu suplai BBM dari daratan. Pokoknya lebih enak, dampak lingkungannya tidak ada,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya sangat

berharap ke depan bisa terealiasasi dan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat pulau Giliyang.

Jika ini terealisasi penuh maka akan mencetak sejarah bagi masyarakat kabupaten ujung timur pulau Madura ini. ”Kami berharap konsep ini bisa terealiasi, tidak lagi ada knalpot motor yang bisa mencemari lingkungan pulau Oksigen,” ucapnya.

Pulau Giliyang merupakan tujuan wisata bahari yang ada di Sumenep.

Pulau satu paket dengan pulau Gili Labak, di Kecamatan Talango, dan pulau pantai Sembilan, di Giligenteng. Gili Iyang merupakan wisata kesehatan.

Sebab, di pulau mengandung oksigen cukup baik, bahkan hasil penelitian menyebutkan jika kandungan oksigen itu terbaik nomor dua di dunia. Dan, sudah banyak wisatawan yang datang ke pulau dengan jarah tempuh kurang lebih setengah jam dari pelabuhan Kecamatan Dungkek ini. (*)

PARLEMENTARIA

Jelang Tutup Anggaran, Desak Tuntaskan Proyek Fisik

A

M. Syukri, Anggota Komisi III

nggota komisi III DPRD Sumenep M. Syukri mendesak Pekerjaan proyek fisik tahun anggaran 2017 untuk segera dituntaskan dengan cepat. Mengingat, tahun anggaran sudah memasuki akhir tahun, yang otomatis mengakhiri masa pekerjaan proyek.

Utamanya, dalam pekerjaan proyek fisik “gede” yang ada di sejumlah OPD (organiasi perangkat daerah) yang ada di kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Sehingga, tidak akan ada proyek pemerintah yang mengalami putus kontrak.

”Kami sangat berharap semua pekerjaan proyek fisik, baik melalui APBD Sumenep maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) hendaknya segera dituntaskan. Sebab, dalam waktu dekat sudah hampir memasuki

tutup anggaran. Sehingga, rekanan hendaknya berlomba dengan waktu untuk bisa menuntaskan pelaksanaan di lapangan. Lebih-lebih proyek fisik yang anggarannya cukup besar.

Sehingga, harus dituntaskan sebelum berakhir anggaran,” katanya kepada majalah Parlemen.

Politisi PPP ini mengungkapkan, pihaknya sangat tidak menginginkan adanya putus kontrak, hanya gara-gara tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sebab, dengan begitu tentu saja masyarakat yang akan dirugikan. ”Semua tidak boleh ada yang putus kontrak hanya karena tidak menyelesaikan sesuai jadwal yang ditentukan. Makanya, rekanan tidak santai lagi, melainkan harus menggenjot pekerjaanya biar

penerima manfaat dalam hal ini masyarakat tidak akan merugi,” tuturnya.

Kendati demikian, sambung dia, meski kerja dengan deadline yang sudah ditentukan, semua rekanan hendaknya tetap memerhatikan kualitas dari pekerjaan. Sehingga, hasil pekerjaanya bagus dan bertahan lama. ”Intinya, tetap mengacu kepada RAB (rincian anggaran belanja) yang sudah disusun saat perencanaan beberapa waktu lalu. Jangan sampai kejar tayang, tapi malah mengabaikan kualitas, kami tidak mau itu terjadi.

Makanya, ini harus menjadi perhatian dari semua pekerja yang ada di lapangan,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta instansi terkait untuk melakukan inventarisasi pekerjaan yang masih pekerjaanya cukup banyak. Sehingga, mulai sekarang bisa memberikan warning atau peringatan agar segera menuntaskan pekerjaan itu. ”Kami meminta semua instansi yang memiliki proyek fisik untuk memantau semua pekerjaan yang ada.

Agar bisa dituntaskan tepat waktu dengan tetap memerhatikan kualitas pekerjaan. Ini menjadi tugas dari OPD terkait yang menangani masalah proyek fisik ini. Mulai sekarang harus sudah mulai bergerak,” ungkapnya.

Politisi asal Kepulauan ini menambahkan, pihaknya juga akan ikut memantau pekerjaan yang ada di lapangan. Bahkan, secara tegas apabila ada yang putus kontrak karena tidak tuntas pekerjaanya, maka instansi terkait tidak segansegan untuk melakukan black list, sebab itu dianggap tidak komitmen dengan kontrak yang sudah ditandatangani. ”Intinya harus tegas.

Kendati demikian, kami berharap semua pekerjaan proyek fisik, baik kecil maupun besar bisa tuntas tepat waktu. Kami sangat berharap serapan anggaran fisik bisa seratus persen,” tukasnya.(*) PARLEMEN | NOVEMBER 2017

11

PARLEMENTARIA

Dewan Minta Maksimalkan Pendirian BUMDes

M

Jhoni Tunaidi, Anggota Komisi I

asih banyaknya desa di Sumenep yang belum mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) m e n d a p a t k a n perhatian anggota komisi I DPRD Sumenep Jhoni Tunaidi. Politisi asal Demokrat ini mendesak sejumlah desa untuk segera mendirikan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat menuju desa mandiri.

Sebab, baginya keberadaan perusahaan desa itu menjanjikan untuk bisa mensejahterakan masyarakat.

Apalagi, BUMDes memang menjadi perioritas program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Dengan begitu, keberadaanya dianggap sangat penting, makanya masuk pada program unggulan.

Maka, tidak ada alasan bagi desa untuk tidak mendirikan BUMDes itu. Sebenarnya, selain BUMDes ada juga program periortas, seperti pembangunan embung, produk unggulan desa dan sarana olah raga. ”BUMDes kami kira sangat cocok untuk memajukan ekonomi desa,” katanya.

Dia mengungkapkan, dengan berdirinya BUMDes diharapkan mampu menggerakan ekonomi

12 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

desa, dan membuka lapangan kerja.

Sehingga, dengan profit usaha yang dimiliki bisa mensejahterakan masyarakat. ”Toh, pada akhirnya hasil usahanya juga akan kembali kepada masyarakat. Maka, keberadaanya pun menjadi sangat prospek untuk ditekuni dan dikelola secara profesional dengan standar perusahaan yang ada.

Sehingga, bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi desa,” ujarnya.

Kendati demikian, sambung dia, dalam proses pendirian hendaknya tidak sembarangan, melainkan harus diinvetarisir terlebih dahulu potensi yang dimiliki oleh desa.

Yakni, jangan sampai BUMDes hanya sekedar berdiri saja, melainkan harus memiliki usaha yang jelas dan profit. Otomatis, keberadaanya akan berkesinambungan. ”Jadi, harus dipikirkan secara matang, sehingga setiap tahunnya pendapatannya akan semakin besar. Ini yang menjadi cita-cita bersama,” ucap politisi asal Lenteng.

Menurut Jhoni, apabila memang sudah dinyatakan siap, maka tidak ada alasan bagi desa untuk mendirikan BUMDes. Yakni, dengan memberikan penyertaan modal atas berdirinya badan usaha tersebut. ”Kalau tidak salah pendirian BUMDes

itu, modal usahanya bisa disertakan lewat Dana Desa (DD). Nah, dengan demikian, maka bisa dianggarkan dalam APBDesnya. Sehingga, di tahun depan sudah bisa dilaksanakan pendirian badan usaha yang menjadi program andalan dari kementerian itu,” tuturnya.

Apalagi, terang dia, masalah badan usaha secara regulasi sudah lengkap, bahkan sudah mengantongi peraturan daerah (perda) tentang BUMDes. Dengan demikian, aturannya semakin lengkap, tidak hanya mengacu kepada permendes saja. ”Sebenarnya desa di Sumenep sudah bisa memaksimalkan pendirian badan usaha desa. Bahkan, bisa jadi one village, one BUMDes. Semua desa bisa berlomba-lomba untuk mendirikan BUMDes yang berkesinambungan,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap di tahun depan usaha milik desa itu akan terus bertambah dengan kemauan desa melaksanakan pendirian BUMDes. Sementara BUMDes yang sudah berdiri bisa dimaksimalkan pengelolaanya agar lebih menghasilkan usahanya, sehingga berdirinya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. (*)

PARLEMENTARIA

Minta Warga Kepulauan Jaga Stok Sembako

B

Risnawi, Anggota Komisi II

iasanya musim penghujan menjadi “petaka” bagi warga kepulauan, khususnya pada musim cuaca ekstrem. Di mana stok sembako untuk warga sejumlah kepulauan akan mengalami krisis. Itu lantaran di musim ekstrem perahu maupun kapal besar tidak akan banyak kapal berlayar. Lumrahnya, ketinggian gelombang bisa mencapai hingga 3 meter, sehingga membahayakan bagi aktifitas pelayaran di kepulauan kabupaten ujung timur pulau Madura ini.

Tidak hanya mobilitas perorangan, melainkan pengiriman sembako akan tersendat dan hingga mengalami krisis. Kondisi ini menjadi perhatian anggota dewan asal kepulauan Risnawi. Politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini meminta masyarakat untuk mulai memerhatiakn masalah stok sembako di kepulauan, agar tidak terjadi krisis pada tahuntahun sebelumnya. ”Masalah krisis sembako ini merupakan tahunan, jadi setidaknya harus diantisipasi

oleh masyarakat. Jangan sampai terjadi berulang-ulang,” katanya kepada majalah Parlemen.

Dia menuturkan, masyarakat hendaknya mulai menyiapkan stok sembako persiapan cuaca ekstrem.

Itu supaya saat cuaca ekstem tidak akan ada lagi warga yang kekurangan sembako. ”Kami sangat berharap masyarakat bisa menyimpan sembako sebagai persiapan untuk musim cuaca ekstrem. Sehingga, saat memasuki cuaca ekstrem dan tidak ada kapal berlayar, maka masyarakat tidak akan mengalami kesulitan sembako, khususnya beras, dan peralatan dapur lainnya,” ungkapnya.

Kendati demikian, stok untuk sembako jangan sampai untuk diperjualbelikan dengan untung yang lebih, melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Jadi, yang menyiapkan stok itu bukan pedagang. ”Lumrahnya jika sudah stok menipis maka harga sembako pun akan melambung tinggi. Ini akan merugikan masyarakat. Namun, yang kami harapkan masyarakat

secara pribadi lah yang menyimpan stok itu, bukan pada tengkulak atau pedangang,” ungkapnya dengan nada serius.

Anggota komisi II ini menuturkan, pihaknya juga meminta perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Sehingga, masyarakat tidak akan mengalami kekurangan stok sembako. Misalnya dengan menyiapkan kapal yang anti ombak untuk bisa menyuplai sembako ke kepulauan. ”Ini kejadian tahunan, setidaknya pemerintah sudah berpikir untuk mencarikan solusi atas serinya terjadinya kelangkaan sembako ini. Kami harap tahun ini ada langkah solutif dari pemkab,” ungkapnya.

Sebenarnya, terang dia, tidak hanya pada sembako, pemerintah juga mencarikan solusi alternatif angkutan masyarakat kepulauan disaat cuaca ekstrem.

Sebab, biasanya akan banyak warga yang hendak ke darat maupun sebaliknya terpaksa harus ditunda, atau tidak sedikit yang telantar di pelabuhan Kalianget. ”Oleh karenanya maka harus ada solusi tepat, agar masyarakat kepulauan tidak menjadi korban. Masalah angkutan laut harus menjadi perhatian pemkab, misalnya dengan disediakannya kapal besar yang tahan ombak,” tuturnya.

Risnawi mengungkapkan, pihaknya hanya ingin ada perhatian dari pemerintah terhadap warga kepulauan.

Sebab, pihaknya selalu menerima keluh kesah atas masalah transportasi laut ini. ”Semua lini masyarakat kepulauan harus bisa diperhatian, mulai dari pembangunan infrastruktur, transportasi, penerangan dan lainnya.

Sehingga, persepsi masyarakat akan berubah, bahwa warga kepulauan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tukasnya. (*) PARLEMEN | NOVEMBER 2017

13

PARLEMENTARIA

BANTUAN RTLH TEMBUS RP 6,9 MILIAR

Dewan Berharap Tidak Salah Sasaran

P

emerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah berupaya keras untuk mengentaskan kemiskinan. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dianggarkan dana sebesar Rp6,9 miliar.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Ahmad Jazuli, salah satu kriteria bahwa seseorang itu tidak mampu, yakni dilihat dari tempat tinggal atau rumahnya. Sebab rumah itu merupakan gambaran ketidakmampuan seseorang.

Oleh karenanya, pihaknya berharap jumlah rumah yang tidak layak huni terus berkurang dengan adanya program pemerintah. Dirinya akan berupaya untuk terus meningkatkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan diantaranya adalah untuk RTLH. Pada pembahasan APBD 2018, pihak legislatif dan eksekutif telah menyetujui anggaran RTLH sebesar Rp6,9 miliar. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta. “Kami berharap, di tahun-tahun bertikutnya nominalnya bisa ditambah, lebih-lebih jumlah

Ahmad Jazuli, Anggota Komisi IV

14 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

penerimanya,� imbuhnya.

Yang paling penting, lanjutnya, program RTLH benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Penerima di bawah tidak salah sasaran, benar-benar keluarga miskin yang membutuhkan rumah yang layak.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep R Akh Aminullah mengatakan, jumlah penerima RTLH 2018 mencapai 644 penerima. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2017, yang hanya berjumlah 50 penerima saja.

Perubahan angka penerima yang cukup drastis itu sebagai bukti komitmen Pemkab Sumenep untuk terus menekan angka kemiskinan. Pihaknya berharap, supaya bantuan itu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Salah satu persoalan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat adalah tempat tinggal.

Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan bantuan perlindungan sosial agar masalah kemiskinan secara bertahap terus berkurang. (*)

PARLEMENTARIA

12 Calon Komisioner KI Sampaikan Visi-Misi

Suasana Uji Kelayakan dan Kepatuhan Komisioner Komisi Informasi (KI) oleh Komisi I DPRD Sumenep

K

omisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep melanjutkan proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) setempat.

Para politisi yang bergabung di Komisi I sangat menentukan siapa yang layak mengisi lembaga yang mengurus keterbukaan publik tersebut.

Dari 12 calon komisioner KI Sumenep menyampaikan visimisinya dihadapan Komisi I DPRD Sumenep, Selasa (14/11). Mereka meyakinkan para anggota legislatif untuk bisa lolos menjadi komisoner KI periode selanjutnya.

Ketua komisi I DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengaku cukup puas melihat visi misi yang disampaikan oleh calon komisioner KI. Menurut politisi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, semua calon memiliki wawasan yang cukup mumpuni untuk mengisi KI, meskipun pada akhirnya harus memilih yang terbaik.

Hamid menambahkan, setelah penyampaian visi-misi, 12 calon komisioner KI juga harus mengikuti proses selanjutnya, yaitu fit and proper test atau uji kelayakan. Dalam kesempatan itu, menurut Hamid, dewan akan memperdalam apa yang telah disampaikan dalam visi-misi Sementara itu, penetapan 5 anggota komisioner KI, akan ditentukan melalui rapat diinternal Komisi I. Salah satu yang menjadi prioritas dari penetuan komisioner KI adalah profesionalisme. �Prinsipnya adalah yang pertama profisionalisme, dan penilaian yang sudah dilakukan oleh tim panitia seleksi menjadi suatu pertimbangan

wajib bagi kami ,�paparnya.

Karena lembaga KI sifatnya terbuka, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar bisa memantau sendiri lembaga agar keberadaan KI memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*)

Hamid Ali Munir, Ketua Komisi I

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

15

PARLEMENTARIA

RAPERDA USULAN EKSEKUTIF

Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

R

ancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan eksekutif diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan Sumenep tanpa membebani masyarakat.

Pasalnya, Raperda yang diusulkan untuk di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep sebanyak tujuh. Legislatif berharap, Raperda yang nantinya akan menjadi Perda atau aturan benar-benar sesuai kebutuhan dan bersentuhan dengan masyarakat.

Harapan dewan itu disampaikan pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumenep yang digelar Rabu (15/11).

Menurut Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi, poin penting pandangan umum fraks-fraksi terhadap usulan tujuh Raperda itu, yakni diharapkan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat secara umum, bukan untuk kepentingan sekelompok saja.

“Makanya, dari pandangan fraksi diharapkan supaya Raperda yang akan dijadikan Perda itu tidak merugikan masyarakat.

Dalam artian, aturan yang ditegakkan melalui Perda itu harus sesuai dan mengacu pada kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Diantara Raperda yang diusulkan adalah tentang Raperda terkait pajak dan retribusi daerah, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kalianget, Talango dan Gapura. Juga Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang penetapan desa.

16 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

Moh. Hanafi, Wakil Ketua DPRD Dalam kontek ini, pemerintah daerah menginginkan agar bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari adanya regulasi retribusi. Semangat dari Raperda itu dinilai cukup baik sebab akan berdampak pada program pemerintah.

Tetapi Hanafi mengingatkan agar jangan sampai semangat menaikkan PAD justru membebani terhadap masyarakat karena retribusi itu akan diambil dari masyarakat sendiri.

Oleh sebab itu, pihaknya berjanji akan melakukan pembahasan dengan maksimal dan hati-hati untuk menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan tanpa

merugikan masyarakat.

Sementara itu Bupati Sumenep A Busyro Karim menyampaikan, Raperda usulan eksekutif dirancang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencontohkan 4 Raperda tentang pajak dan retribusi. Menurutnya, Raperda tersebut akan menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2016 hingga tahun 2021, target penerimaan pajak harus naik 15 persen pertahunnya,” paparnya. (*)

PARLEMENTARIA

PROMOSIKAN PROGRAM VISIT SUMENEP 2018

Sekretariat Dewan Ikut Festival Sate Gajah

S

ekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sumenep ikut serta promosikan kuliner sate sebagai makanan khas Madura pada acara Songennep Jazz and Kulture Festival yang diselenggarakan pemerintah setempat dalam rangka promosi program Visit 2018.

Kegiatan yang berlangsung di perempatan Odheng kota Sumenep itu berlangsung dengan meriah.

Ribuan masyarakat tumpah menyaksikan sejumlah pagelaran, diantaranya festival sate gajah, penampilan komunitas musik Jazz, komunitas Mercedez Benz toron ka Madura, pegelaran topeng, slalom dan freestyle.

Untuk membantu promosikan pariwisata yang digagas dengan

program tahun kunjungan pariwisata atau Visit 2018, sekretariat DPRD Sumenep ikut festival sate gajah berukuran 3,5 kilo gram dengan membuka stan. Disamping itu, stan tersebut juga menyediakan sate yang disiapkan kepada pengunjung untuk mencicipinya.

“Semua itu dalam rangka menyukseskan program pemerintah dalam mengembangkan pariwisata Sumenep” kata Sekretaris DPRD Sumenep R Moh.Mulki Menurutnya, program festival sate gajah adalah bagian dari cara pemerintah menjual pariwisata kepada publik. Sehingga wisatawan tertarik untuk datang ke Sumenep untuk menikmati objek wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, termasuk wisata kuliner.

“Wisata alam, Sumenep punya Giliyang dengan kadar oksigen terbaik kedua setelah Jordania,

kemudian Gili Labak dan lainnya.

Sementara wisata religi disini ada masjid Jamik, Asta Tinggi, dan wisata sejarah ada Keraton dan masih banyak wisata lainnya” paparnya.

Semua potensi yang dimiliki kota Sumenep itu, lanjut Mulki, harus didukung oleh semua pihak agar apa yang menjadi harapan bapak Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terwujud. Harapan pemerintah adalah bagaimana menciptakan pariwisata menjadi pemicu untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.

Sebab, apabila sektor wisata maju maka perekonomian masyarakat akan meningkat.

Disamping Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik, pendapatan masyarakat sekitar wisata juga akan meningkat. (*)

Stand Sekretariat DPRD Sumenep di Festival Sate Gajah PARLEMEN | NOVEMBER 2017

17

PARLEMENTARIA

Zainal Arifin, Sekretaris Komisi III

Tradisi Realisasi Program Akhir Tahun Harus Diakhiri

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendesak agar eksekutif lebih maksimal dalam melaksanakan program .

Sebab sampai Nopember 2017, serapan anggaran dinilai sangat minim.

Rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) akan berpengaruh pada kualitas realisasi program di lapangan. Oleh sebab itu, pihak eksekutif diminta agar tetap menjaga mutu dari program tersebut.

“Kami meminta kepada eksekutif agar tetap memperhatikan kualitas dalam waktu yang cukup mepet ini” Ungkap Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sumenep Zainal Arifin.

Politisi Partai Demokrasi

18 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga meminta agar pengalaman tahun ini tidak terulang lagi ditahun mendatang. Program kegiatan yang telah dicanangkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2018 harus direalisasikan sejak awal tahun.

“Karena pembahasan APBD 2018 sudah selesai dibahas. Tradisi realisasi program diakhir tahun harus dihentikan” ucapnya.

Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja OPD, kinerja sejumlah instansi yang berkaitan dengan serapan angggaran dinilai kurang maksimal. Bahkan ada sebagian OPD yang belum merealisasikan program hingga 50 persen.

“Kami memang ingin kinerja OPD bergerak lebih bagus. Sebab

sekitar 20 persen dari SOPD di Sumenep, serapan anggarannya rendah “ jelas Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep R Idris .

Pihaknya berkomitmen akan memperbaiki masalah tersebut agar tidak terulang kembali ditahun mendatang. Pihaknya akan mencari tahu kendala yang terjadi selama ini, apakah karena regulasi atau masalah internal sehingga menyebabkan lambatnya serapan anggaran “Kami akan memberikan solusi-solusi berdasarkan evaluasi tim. Namun tahun depan, sudah ditunjang dengan lebih cepatnya penyelesaian APBD sehingga kami yakin serapan anggaran akan jauh lebih baik,” paparnya dengan penuh optimis. (*)

PARLEMENTARIA

Kembangkan Pariwisata Dengan Ripparkab

P

engembangan pariwisata yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab). Kini, pembahasan Raperda Ripparkab itu akan segera tuntas.

Subtansi dari Ripparkab adalah untuk mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di kabupaten palingbujung timur pulau garam Madura. Sumenep memiliki sejumlah destinasi wisata yang layak jual. Diantaranya adalah pulau Giliyang di Kecamatan Dungkek. Pulau itu juga disebut pulau oksigen karena memiliki kadar oksigen terbaik se dunia setelah Jordania.

Masyarakatnya banyak yang sudah berumur di atas 100 tahun.

Disamping itu, Sumenep juga memiliki pulau Gili Labak di Kecamatan Talango. Objek wisata ini memiliki terumbu karang dan pasir yang bersih dengan air laut yang begitu jernih.

Masih banyak objek wisata lainnya termasuk wisata budaya dan sejarah. Dari sejumlah potensi yang ada, Sumenep masuk pada agenda pengembabangan pariwisata nasional. Maka kedepan, pariwisata di bumi Sumekar akan menjadi jujukan para wisatawan domestik maupun internasional.

Tujuan pengembangan sektor wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sumenep.

Sebab ketika pariwisata banyak didatangi pengunjung maka secara otomatis, perputaran ekonomi akan berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. “Kami berharap supaya pariwisata di Sumenep bisa layak jual atau bernilai ekonomis.

Dul Siam, Ketua Pansus Ripparkab Sehingga pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat” tutur Ketua Panitia Khusus Ripparkab Dul Siam.

Untuk mewujudkan semua itu, pengelolaan pariwisata harus melibatkan masyarakat sehingga tercipta lapangan kerja baru, serta masyarakat akan mendapat penghasilan dari peluang yang ada. Salah satu contoh, dengan membuat kerajinan dan kreativitas lainnya untuk dijual pada wisatawan.

Perda Ripparkab akan menjadi acuan pengembangan wisata. Untuk merampungkan regulasi ini, Pansus sejak awal serius melakukan pembahasan. terakhir Pansus Raperda Ripparkab telah selesai melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk memadukan dengan Rencana Induk Pengenbangan Pariwisata Provinsi (Riparprov).

Ripparkab akan segera tuntas karena hanya tinggal beberapa pasal yang belum diselesaikan, yang selama ini menjadi perdebatan di internal pansus.

“Dari hasil konsultasi kami ke Pemprov, disarankan agar tidak membentuk badan promosi pariwisata yang ada dalam draf. Sebab untuk tingkat Provinsi saja masih belum terbentuk. Jadi masih belum jelas apakah akan dibentuk atau tidak,” terangnya.

Menurut Dulsiam, meskipun badan promosi wisata tidak dibentuk, belum tentu poin di dalam draf dihapus sekaligus menunggu tindaklanjut Pemprov.

“Kalau soal dihapus atau tidak poin pembentukan badan promosi itu, lihat diperkembangannya nanti,” ujarnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

19

Berwisata di Pulau Awet Muda Giliyang adalah salah satu pulau yang memiliki oksigen tertinggi kedua di dunia. Kini, pulau tersebut merupakan salah satu aset wisata yang dimiliki oleh Pemkab. Bahkan Giliyang akan dijadikan ikon wisata kesehatan. Wisata yang bebas polusi dan segala penyakit. Jadi, mari berkunjung ke pulau Giliyang. Anda dijamin sejuk dan awet muda.

Foto oleh Misbah SS_Mifada.

20 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

Lensa

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

21

PARLEMENTARIA

Lindungi Lahan Pertanian Dengan Perda

Nurus Salam, Ketua Pansus PLP2B

F

enomina alih fungsi lahan pertanian menjadi lokasi pembangunan perumahan yang semakin marak menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Kegundahan sejumlah pihak atas meyusutnya persawahan dan lahan produktif akan dilindungi dengan peraturan daerah (Perda) sehingga tidak semakin meluas.

Di wilayah kota Sumekar, sejumlah persawahan menjadi objek bangunan properti dan lainnya. Kondisi tersebut terus mengancam swa sembada pangan. Bahkan kota Sumekar yang asri akan menjadi banjir ketika lahan produktif tidak lagi menjadi serapan air.

Semua itu yang melatar belakangi munculnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

22 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

yang dibahas di legsilatif. Salah satu targetnya adalah menjaga swa sembada pangan dari hasil produksi pertanian.

“Minimal per hektarnya hasil prduksi pertanian dari lahan yang dilindungi mencapai 4 ton ” terang ketua panitia khusus (Pansus) Raperda PLP2B Nurus Salam Rapeda tersebut, nantinya akan menjadi regulasi yang dapat melindungi dan menjaga lahan pertanian dari maraknya pembangunan perumahan dan lainnya. Sehingga produksi pertanian tetap terjaga serta serapan air yang mengancam kota Sumenep dikepung banjir dapat teratasi.

Sebab, jika properti terus tumbuh dilahan pertanian, maka Sumenep akan menjadi kota lain yang selalu dilanda banjir karena tidak memiliki lahan serapan. Dan pemerintah dapat menghentikan ancaman itu dengan regulasi yang ada.

“Kalau lahan pertanian berkelanjutan jadi lahan properti, maka jangan harap Sumenep pada akhirnya memliki lahan serapan air” lanjunya.

Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap lahan pertanian, nantinya Perda PLP2B harus bersinergi dengan program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) yang ada.

Program pemerintah untuk meningkatkan swa sembada pangan butuh keseriusan dari semua pihak.

Sehingga perda yang ada harus benarbenar diterapkan agar kegelisahan akan hilangnya lahan pertanian dapat diantisipasi.

“Perda ini nantinya akan berlaku untuk semua wilayah Sumenep, tidak hanya daerah kota. Hanya saja, yang akan dimaksimalkan atau kawal di Kecamatan kota karena berkaitan dengan pengembangan” jelasnya. (*)

PARLEMENTARIA

KOMISI IV:

Kembangkan Dunia Olahraga Dengan Peraturan Daerah

K

Fathor Rozi, Anggota Komisi IV

abupaten Sumenep memiliki sejumlah potensi cabang olahraga yang cukup bagus. Mulai dari bulu tangkis, tennis meja hingga sepak bola. Semua potensi itu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar keberadaannya dapat berkembang dengan maksimal sehingga melahirkan prestasi yang membanggakan.

Masalah tersebut ternyata direspon dengan serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Untuk mengembangkan olahraga di bumi Sumekar, legislatif mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai wadah untuk menampung semua potensi yang ada.

Raperda tersebut sudah dibahas bersama sejumlah Rapeda lainnya.

Regulasi keolahragaan itu dinilai sangat penting dimiliki Sumenep, sehingga diharapkan dapat menunjang banyak hal tentang olahraga termasuk sarana dan prasaranya.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD

Sumenep Fathor Rozi, pertimbangan dewan mengusulkan Raoerda keolahragaan, salah satunya adalah memberikan wadah bagi semua atletatlet yang ada di Sumenep. Karena potensi atlet di kota Sumekar sangat luar biasa. Disamping itu, banyak prestasi yang diraih dari berbagai cabang olahraga, baik tingkat pelajar maupun umum pada level event nasional.

Menurutnya, regulasi keolahragaan akan memberikan dampak yang luar biasa pada Sumenep. Sebab pemerintah daerah dapat melaksanakan event olahraga berskala nasional dan internasional yang bisa digelar di Sumenep.

Otomatis, akan banyak masyarakat luar Sumenep yang akan datang.

Semua itu sangat relevan dengan program yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, tahun kunjungan wisata atau visit 2018. Sehingga keberadaan Raperda tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah Selama ini anggaran keolahragaan sangat minim sehingga menyulitkan dunia olahraga untuk berkembang.

Tetapi dengan ada regulasi, anggaran olahraga termasuk sarana dan prasaran bisa dinaikkan jauh lebih besar. Sebab pemerintah daerah sudah memiliki payung hukum yang jelas untuk mengajukan dana ke pemerintah pusat atau ptovinsi. “Jadi, ketika pembinaan dan perencanaan keolahragaan terencana dengan baik dan berkesinambungan, tentunya prestasi-prestasi akan terus mengalir yang dihasilkan oleh para atlet,� ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, dalam draf Raperda yang saat ini masih digodok, terdapat poin penting yang di dalamnya mengatur tentang sarana dan prasarana olahraga. Sehingga nantinya, berbagai sarana olahraga dapat dibangun. “Tentunya, olahraga unggulan yang akan didahulukan. Mengenai olahraga apa yang akan diprioritaskan, akan dilihat dari berbagai prestasi, yakni prestasi apa yang sudah banyak menghasilkan selama ini, mungkin itu yang akan menjadi prioritas nantinya,� urainya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

23

PARLEMENTARIA

PEMBANGUNAN PASAR

Harus Selesai Tepat Waktu dan Tepat Kualitas

P

rogram revitalisasi pasar tradisional disejumlah wilayah atau kecamatan diminta oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat diminta agar selesai tepat waktu dan tepat kualitas.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep A. Fajar Hari Ponto. Pihaknya memastikan akan melakukan pengawasan melihat kualitas pembangunan sejumlah renovasi pasar tradisional.

Menurutnya, kualitas pembangunan pasar harus benarbenar sesuai dengan perencanaan.

Jika kualitas tidak sesuai, lanjut politisi Golkar itu, dewan akan melakukan penindakan.

Sebab

24 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

AF. Hari Ponto, Anggota Komisi II pelaksanaan proyek saat ini diawasi langsung masyarakat.

“Namanya dewan itu kan pengawas, pasti diawasi. Saya berharap renovasi itu selesai tepat waktu dan tepat kualitas,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, jika pembangunan renovasi itu tidak selesai 100 persen pada waktu yang ditentukan, pemerintah harus bayar sesuai dengan hasil pembangunan yang sudah dikerjakan oleh rekanan, dan rekanan tersebut harus diputus kontrak.

“Jadi, mau dikebut atau tidak, mau selesai atau tidak pembangunan itu, nanti bayar sesuai hasilnya dan putus kontrak dengan pihak ketiga,” tegasnya Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep optimis pelaksanaan

renovasi sejumlah pasar tradisional selesai dengan batas waktu yang telah disepakti. Dinas juga mendesak agar pembangunan pasar tersebut harus rampung pada waktu yang telah ditentukan.

“Insyaallah tanggal 23 Desember persis selesai. Kami sudah sepakat bahwa semua pekerjaan fisik pasar di tahun 2017 harus sesuai jadwal,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumenep Sukaris .

Untuk mengantisipasi terjadinya kemoloran dalam pelaksanaan, Sukaris menegaskan pihaknya sudah mengantisipasi kepada pihak ketiga agar proses pembangunan pasar tersebut selesai dengan tepat waktu.

“Dinas sudah mewanti-wanti dan tanya ke CV, nutut ngak waktunya, nutut, ya sudah beres,” paparnya. (*)

PARLEMENTARIA

Sumenep Jangan Sampai Banjir

A. Kurdi HA, Anggota Komisi III

H

ujan lebat yang mengguyur pada minggu kedua dan ketiga November 2017 membuat kota Sumekar terkepung banjir. Bahkan air masuk keperumahan warga sehingga mengganggu aktivitas masyarakat terganggu. Kondisi harus segera disikapi dengan serius agar kota Sumenep tidak menjadi kota yang tidak tergenang air setiap kali turun hujan. Sebab Masalah banjir menjadi kegelisahan bersama yang mengakibatkan tata kelola kota tidak menarik.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep A Kurdi HA meminta pemerintah segera mengambil

sikap atas masalah banjir. Apa saja penyebabnya dicarikan solusi agar banjir tidak menjadi rutinitas saat hujan turun.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, salah satu penyebab terjadinya banjir karena lahan serapan air beralih fungsi menjadi lahan pembangunan.

Diantara lokasi produktif yang seharusnya menjadi wilayah serapan air, diantaranya di Desa Kolor dan Terminal Baru Sumenep.

“Pemerintah harus lebih selektif memberikan ijin kepada pengembang.

Jangan sampai Sumenep banjir karena tidak memperhatikan serapan air” tuturnya. Disamping itu, goronggorong disejumlah titik juga harua diperhatikan. Bisa saja terjadi banjir

karena saluran ait tersumbat. “Yang tak kalah pentingnya masyarakat juga harus sadar agar tidak membuag sampah sembarangan karena bisa membuat saluran air tersumbat sehingga terjadi banjir,” harapnya.

Menurut pengamatannya terjadinya banjir yang melanda kota Sumenep terparah tahun ini.

Itu artinya, lanjut pria berkecamata ini, jika tidak ada tindakan yang cepat dan tegas atas penyebab terjadinya banjir maka tahun berikutnya diyakini akan lebih parah lagi.

“Saya berharap Sumenep tidak jadi langganan banjir. Pemerintah harus bergerak menata kot menjadi lebih baik” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

25

PARLEMENTARIA

MENGHADAPAI PENERAPAN BANTUAN RASTRA NON TUNAI

Pendataan Warga Miskin Harus Tepat

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta agar bantuan beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) tepat sasaran.

Pendataan terhadap masyarakat miskin yang berhak harus benar keluarga tidak mampu.

Pasalnya, pemerintah pusat berencana realisasi rastra akan disalurkan berupa bantuan tunai atau menggunakan vocher melalui e-warung (elektornik warung).

Untuk daerah Sumenep, penerapan program tersebut akan diterapkan pada 2019.

Sebelum diterapkan, pemerintah terlebih dahulu harus memperbaiki data penerima manfaat (DPM).

Oleh karena itu pemerintah harus benar- benar serius melaksanakan pendataan agar bantuan untuk membantu masyarakat miskin itu tidak salah sasaran.

Bantuan rastra dimaksudkan untuk mengurangi beban hidup masyarakat kurang mampu agar perekonomian mereka lebih berdaya.

Diharapkan, dari bantuab tersebut, perekonomian masyarakat miskin bisa meningkat sehingga terentas dari garis kemiskinan dan menjadi keluarga sejahteta. “Agar bantuan itu bermanfaat maka pendataan warga miskin harus benar dan tepat” Kata Mohammad Yusuf Anggota Komisi I DPRD Sumenep

26 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

Moh. Yusuf, Anggota Komisi I ini menambahkan, pendataan warga miskin harus terhindar dari kepentingan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin, hanya karena faktor kedekatan atau lainnya.

Jika memang tidak memenuhi syarat jangan sampai dipaksakan karena akan mengorbankan hak warga yang berhak.

Berdasarkan Perekonomian dan Pemerintahan Setkab Sumenep Hery Koentjoro , selama ini ditemukan DPM yang tidak memenuhi syarat.

Pihaknya akan membenahi dan mewanti-wanti Kepala Desa (Kades) untuk mengkroscek ulang data DPM. Sebab kalau program non

tunai itu dijalankan, sementara penerima manfaat yang dinilai tidak memenuhi syarat itu tidak diganti oleh yang lebih berhak, maka urusannya akan panjang dan bisa jadi masalah.

“Kalau seandainya data penerima manfaat itu betul memang tidak memenuhi syarat, pihak desa diberi kewenangan untuk melakukan musyawarah desa untuk menentukan siapa yang sebenarnya berhak. Setelah ada yang lebih berhak menerima, lalu dibuatkan berita acara untuk dilakukan perubahan penerima manfaat,” jelasnya. (*)

PARLEMENTARIA

Rumah Kos Nakal dan Tak Berijin Harus Ditindak

Syaiful Bari, Seretaris Komisi I

I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Syaiful Bahri.

Politisi partai berlambang Ka’bah itu mendesak agar mencabut izin rumah kos yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Terlebih bagi yang selalu menjadi tempat asusila. Sebab penghuni rumah kos banyak pelajar sehingga mereka harus dijaga dengan ketat agar tidak terjerumus pada dunia yang merusak mental mereka.

“Jika pemerintah tidak tegas maka tidak akan pernah selesai masalah tersebut. Hal itu sudah meresahkan masyarakat serta membahayakan masa depan generasi muda” imbuhnya.

Pembangunan rumah kos di Sumenep setiap tahun terus bertambah. Manakala penertiban tidak dilakukan secara serius maka pemerintah akan semakin kesulitan untuk mengawasinya.

“Sumeneo sebagai kota santri harus terbebas dari tempattempat yang tidak bermoral. Maka penegakan peraturan daerah harus benar-benar ditegakkan sehingga ada efek jera bagi rumah kos yang lain. Tetapi sebaliknya, jika setengah-tengah maka hal itu akan memberikan peluang bagi yang lain” punhkasnya.(*)

B

anyaknya rumah kos yang belum mengantongi ijin, dijadikan tempat asusila harus ditindak tegas. Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah harus lebih maksimal melakukan razia dan menindak bagi yang melanggar.

Selama ini rumah kos yang tidak mengantongi ijin dan sebagian menjadi tempat asusila seperti minuman keras, narkoba hingga perbuatan mesum selalu menghiasi kota Sumekar.

Setiap tahun pemberitaan hal serupa selalu terjadi padahal Satpol PP gencar melakukan razia.

“Sebaiknya razia itu dilakukan tidak sekedar formalitas. Tapi benarbenar menertibkan rumah kos yang tak kantongi ijin dan sering jadi tempat asusila, serta perhotelan yang nakal” ujar Sekretaris Komisi PARLEMEN | NOVEMBER 2017

27

PARLEMENTARIA

Farid Affandi :

Semua Masyarakat harus menikmati jamkes

Farid Affandi, Anggota Komisi IV

J

aminan Kesehatan (Jamkes) bagi masyarakat, khususnya warga miskin (Gakin) harus bisa dinikmati secara menyeluruh, termasuk bagi rakyat Sumenep. Sehingga, program pemerintah baik dari pusat hingga daerah itu bisa dinikmati langsung oleh penerima manfaat. Otomatis, Gakin tidak perlu kebingungan untuk mendapatkan tindakan medis tatkala sakit, lantaran sudah bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis melalui program jamkes tersebut. Jamkes itu bisa berupa BPJS Kesehatan, Jamkesda, SPM (Surat Pernyataan Miskin).

Sayangnya, realitas yang terjadi di lapangan masih ada saja warga yang tidak menikmati jamkes yang dianggarkan oleh pemerintah. Baik karena tidak terdata, atau faktor ketidakpahaman atas program pemerintah tersebut. ”Masih

28 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

banyak warga yang tidak terakses dalam program jaminan kesehatan pemerintah, khususnya warga yang kurang mampu. Sehingga, saat sakit enggan untuk berobat karena tidak memiliki uang dan tidak bisa menikmati Jamkes tersebut,” kata Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Farid Affandi.

Dia mengungkapkan, yang terjadi di lapangan masih ada saja warga yang tidak terdata dalam program tersebut. Padahal, nyatanya memang warga yang tidak mampu. Ini menandakan jika pendataan yang dilakukan kurang maksimal. ”Ada yang terdata namun takut tidak bisa mendapatkan perawatan medis gratis. Tidak mengetahui prosedur mengurus program jamkes ini. Ini yang menjadi kendala,” ujar Farid.

Menurutnya, warga kabupaten ujung timur pulau Madura ini harus bisa menikmati pelayanan gratis lewat program pemerintah. Tentunya, dengan validatas pendataan yang bagus. ”Program semisal SPM itu harus menyasar kepada penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan, yakni warga miskin.

Supaya pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin bisa terwujud. Maknya, kuncinya tentu berada pada pendataan yang dilakukan. Jangan sampai ada warga yang mampu malah mendapatkan program Jamkes ini,” tuturnya dengan penuh harap.

Sebab, sambung dia, pihaknya menginginkan program itu tepat sasaran, betul diterima oleh penerima manfaat yang membutuhkan.

Sehingga, anggaran yang dikeluarkan

pemerintah sebagai penjamin tidak menjadi sia-sia. ”Kami ingin semua program pemerintah dilakukan secara baik dan sesuai dengan penerima manfaat. Intinya, anggaran itu memang sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, warga yang menerima program atau belum hendaknya bisa melakukan kordinasi dengan pihak desa.

Sehingga, bisa mengetahui prosedur dan mekanisme pengajuan. ”Kalau SPM kan bisa diurus sekaligus di desa hingga kabupaten. Tinggal kemauan masyarakat saja, mau menggunakan program itu atau tidak. Kalau memang membutuhkan maka dipastikan prosedurnya akan dilalui secara bertahap. Kami berharap ke depan akan lebih baik dari tahun ini,” tukasnya.

Direktur RSUD dr.

Moh. Anwar Fitril Akbar menjelaskan, memang ada masyarakat yang tidak mengakses program jamkes itu dengan dalih khawatir tidak ditangani.

Sehingga, pihaknya secara rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar paham dan mengerti tentang alur prosedur pegurusan jaminan kesehatan itu, semisal BPJS, Jamkesda, dan SPM. ”Kami sering turun ke bawah, bahwa pengguna jaminan kesehatan itu akan diperlakukan sama dengan yang umum. Makanya, hendaknya digunakan secara baik, dan dimanfaatkan. Jangan khawatir pasti akan mendapatkan tindakan medis,” tukasnya. (*)

LEGISLATOR

H. MOH. SUBAIDI, SE, MM

BERGURU PADA

PENGALAMAN

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

29

LEGISLATOR

P

olitisi yang satu ini merupakan satu dari sekian petahana yang bertahan di kursi DPRD. Lahir di Sumenep, 28 Februari 1961. Pada periode yang kedua ini, Subaidi masih dipercaya memegang nahkoda sebagai Ketua Komisi IV setelah sebelumnya ia juga memegang jabatan yang sama.

Sebagai Komisi yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, kepariwisataan dan kesejahteraan masyarakat itu juga sebagai ketua Fraksi PPP, anggota Badan Anggaran DPRD, dan juga sebagai angota Badan Pembentukan Perda. Ia tak pernah menyangka akan terpilih lagi untuk yang kedua kalinya. Namun, berkat kepercayaan masyarakat kepadanya, Subaidi kembali memperjuangkan amanah rakyat di parlemen.

Mengenal lebih jauh sosoknya, tentu semua orang tak mengiria bahwa dirinya adalah angota DPRD. Perawakannya yang bermuka rakyat dan caranya berpenampilan sebagai gambaran bahwa dirinya adalah politisi yang sederhana. Ia terpilih karena kepiawaiannya merawat pertemanan dan persahabatan. Supel juga bagian dari caranya bergaul dengan masyarakat. Tak salah rakyat Dwita Andriani disela-sela paripurna.

kembali memberika kepercayaan bagi dirinya untuk berjuang di parlemen. Berangkat dari Dapil II tentu bukanlah perjuangan yang mudah. Subaidi yang dimotori oleh PPP itu harus melawan orangorang yang kuat yang bersaing merebut suara. Sebab Dapil II adalah dapil neraka. Namun, niatnya untuk nyalon adalah tulus. Rakyat pun mendukung, akhirnya, ia terpilih untuk yang kedua kalinya.

“Saya merasa bersukur memiliki rakyat tulus, mereka memilih tanpa harus dipaksa. Mereka memilih sesuai dengan hati nurani. Sebab mereka tahu, siapa layak mereka pilih,”ucap Subaidi sembari mengenang perjuangannya.

Apa yang Subaidi katakan itu tentu bukan tanpa dasar, ia merasa yakin rakyat memilihnya, karena selama lima tahun melakoni sebagai anggota DPRD Subaidi bukan tipe legislator yang mengumbar janji.

Ia buktikan dengan janji. Sebab obsesinya masuk ke gedung Parlemen tak ada lain untuk mengabdikan dirinya terhadap masyarakat.

Motivasinya semata-mata untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Itulah obsesi dan motivasi saya,” ucap suami. Hj. Rahmani Kartini itu.

Tiga fungsi sebagai anggota legislatif pun ia jalankan dengan

baik. Di Komisi IV, Subaidi tak segansegan beruara lantang ketika masalah kesehatan tak kunjung tertangani.

Seperti beberapa kasus yang menimpa RSUD. Dinkes diminta oleh Komisinya agar merombak sistem RSUD. “Sebab rumah sakit kita sering mendapat keluhan. Tidak hanya satu kali, tetapi seringkali,” tegas Subaidi.

Maka Subaidi pun tak menyalahkan masyarakat ketika mereka mengeluh ke DPRD. Bahkan saat dirinya berpura-pura mengurus pasien di RSUD. Rumah sakit kita sepertinya angker, seperti rumah yang kehilangan kharisma. Sedikit sekali kata Subaidi beberapa orang pegawai dan staf yang murah senyum. “Semuanya bersikap acuh tak acuh. Apalagi kalau mengurus SPM atau Askes, miris betul.

Kenapa saya berbicara lantang, karena tugas dan tanggung jawab DPRD itu memberikan pengawasan pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,” paparnya.

Pada penganggaran misalnya.

Subaidi juga tak segan-segan mempleteti satu persatu ketika pembahasan APBD. Subaidi sering menemukan beberapa anggaran yang terkesan copy paste dari tahun sebelumnya. Kata Subaidi, budaya copy paste harus dihilangkan. “Sebab ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Realisasinya harus jelas dan tepat sasaran,” tegas Subaidi.

Dalam bidang kebijakan, Subaidi juga tak segan mengumpulkan referensi ketika ada usulan raperda.

Baik usulan eksekutif maupun legislatif itu sendiri. Sebelum jadi perda, Subaidi tak sembarang langsung menyetujui. Ia masih mengumpulkan referensi lebih dulu sebelum Rapeda itu diketok jadi Perda. Sebab setiap Perda yang dikeluarkan itu tak boleh mengeberi kesejahteraan rakyat.

Sehingga sebagai anggota Badan Pembentukan Perda, Subaidi merupakan anggota yang gigih untuk membuat kebijakan yang menyejahterakan bagi rakyat.

Tugaskan Guru untuk Bercerita Tentang Pahlawan

Ketika pembicaraan itu sampai pada pendidikan, anggota DPRD yang satu ini semakin menunjukkan kualitasnya sebagai anggota DPRD tak

30 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

LEGISLATOR

sekadar numpang tenar jabatannya.

Ayah tiga anak ini memulainya dengan melontarkan sebuah pepatah terkenal dari Nelson Mandela, yakni “Pendidikan adalah senjata yang paling kuat untuk mengubah dunia.

Subaidi sepakat denga Nelson Mandela bahwa pendidikan memang merupakan alat untuk membuat perubahan. Terbukti kata Subaidi, jauh sebelum ada Mandela, bangsa ini memiliki bangunan pendidikan yang berkualitas. Bahkan ada banyak negara tetangga yang belajar ke Nusantara.

Selain itu, ada sederet tokoh yang luar biasa memberikan inspirasi.

Sebut saja Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar kata Subaidi mengajarkan banyak hal terhadap pendidikan.

Ki Hajar Dewantara juga menjadikan pendidikan sebagai alat perjuangan yakni untuk membangun kesadaran nasional.

Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa sebagai sekolah alternatif yang tidak hanya mementingkan aspek intelektualitas semata melainkan juga menjunjung tinggi budi pekerti (budi : gabungan dari cipta, rasa dan karsa, pekerti).

Banyak tokoh perjuangan nasional merupakan jebolan Taman Siswa atau setidaknya pernah terlibat aktif di Taman Siswa. Selain itu ada RA Kartini yang mampu membuka banyak mata tentang makna pendidikan. Sehingga kita mejadi tahu bahwa pendidikan adalah jalan keluar untuk mengubah adat istiadat bangsa Jawa yang kala itu sangat feodal dan mengkungkung kaum perempuan. “Mereka semua membangun pendidikan dengan kesadaran moral yang tinggi,” kata Subaidi ketika menjelaskan banyak hal tentang arti pendidikan.

Oleh karena itu, menyadari bahwa peran pendidikan sangat strategis untuk melakukan perubahan, apalagi sebagaimana kita ketahui bahwa penjajahan saat ini boleh dikatakan sebagai penjajahan kesadaran, maka penting sekali bagi para pejuang kemanusiaan, khususnya perempuan dan organisasi pergerakan agar lebih memasifkan perjuangannya melalui bidang ini.

Perjuangan melalui pendidikan sebagai alat untuk membangun dan membangkitkan kesadaran, barangkali dapat kita lakukan dengan mulai mendirikan dan

Ita saat memberikan pendapatnya pada suatu kesempatan rapat yang digelar oleh DPRD

menggarap serius sekolah alternatif (non formal) seperti Madrasah Diniyah yang mengajarkan tentang arti penting pendidikan moral.

Ketika sampai pada pertanyaan tentang Hari Guru yang setiap tanggal 25 November diperingati.

Subaidi mengungkapkan bahwa semua orang bisa menjadi guru.

Bahkan sebelum diserahkan ke sekolah, guru terbaik adalah keluarga.

Sebab pendidikan di sekolah saja tidaklah cukup untuk membentuk pikiran dan perasaan manusia, rumah pun harus turut mendidik.

Subaidi menilai bahwa dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mempunyai pandangan bahwa pendidikan keluarga adalah juga pusat pendidikan. Menurutnya, alam keluarga sebetulnya bukan hanya saja berperan sebagai pusat pendidikan individual, akan tetapi keluarga juga adalah sebagai pusat untuk melakukan pendidikan sosial. “Inilah refleksi pada setiap 25 November,” ucapnya.

Tetapi yang paling penting adalah guru di sekolah. Dari beberapa peristiwa amoral seorang guru sejatinya harus dijadikan refleksi oleh pemerintah untuk menugasi semua

Semuanya bersikap acuh tak acuh. Apalagi kalau mengurus SPM atau Askes, miris betul. Kenapa saya berbicara lantang, karena tugas dan tanggung jawab DPRD itu memberikan pengawasan pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. guru materi tambahan. Sebut saja misalnya, sebelum mereka mengajar, guru diwajibkan untuk menceritakan banyak hal tentang pendidikan, baik itu tokoh maupun motivasimotivasi tentang pendidikan karakter. “Sebab kita hari sedang krisis keteladanan,” jelas Subaidi. (*) PARLEMEN | NOVEMBER 2017

31

SOSOK

JANGAN SILAU PADA HASIL “Hidup dan nasib bisa tampak berantakan, fantastik, mesterius dan sporadis. Karena setiap elemennya adalah subsistem keteraturan holistik yang sempurna. Berani menerima hidup, harus berani menerima kenyataan, bahwa hal sekecil apapun tidak terjadi secara kebetulan.”

B

egitulah kata Andrea Hirata dalam salah satu novel terbaiknya, Edensor. Iya, penulis buku Laskar Pelangi itu benar, kita memang harus percaya bahwa hal sekecil apapun tidak terjadi secara kebetulan, maka sudah seharusnya, dalam menjalani kehidupan, seseorang memiliki tujuan yang jelas. Jika tidak, maka ia akan seperti nahkoda yang bingung hendak kemana. Sehingga, ia akan berjalan tanpa arah.

Oleh karena itu, dalam hidup itu, orang

32 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

dituntut untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. “Arah yang dituju sudah kita tahu. Maka kita pun gak bakalan nyasar, apalagi tersesat,” ucap Waqi’ah, salah satu perempuan yang mulai berani menantang gelombang.

Waqi’ah adalah salah satu perempuan yang visioner. Sebab kata perempuan yang lahir di Sumenep, 24 Juni 1994 tersebut tanpa tujuan yang jelas, maka mustahil masa depan itu bisa kita rengkuh. Karena tujuan adalah motivasi. Qigi yang biasa dipanggil sedang menggeluti dunia tulis, utamanya fiksi (cerpen dan pusi).

Oleh sebab itu, ia akan berusaha untuk

Jangan percaya pada bakat, tetapi percayalah pada usaha dan proses yang kita lakukan. sebab orang sukses itu bukan dibentuk karena bakat, tetapi tekad.

mewujudkan keinginannya sebagai penulis andal, meski harus berjuang sekuat tenaga.

“Karena, kita tak boleh berharap bisa meraih intan di seberang lautan, kalau hujan dan badai dianggap tantangan. Oleh karena itu, hujan dan badai itu jadikan sebagai ujian mencapai kesuksesan,” ujar perempuan yang sering juara pidato dan puisi bahasa Inggris itu.

Soal karya tulis fiksi yang ia geluti, memang merupakan hobinya sejak kecil, bahkan ia sudah jatuh hati dan mencintainya. Bahkan, ia menganggap bahwa menulis sudah menjadi bagian dari dirinya. Sampai-sampai, mahasiswa STAIN Pamekasan ini, memiliki keinginan yang kuat agar anak muda lainnya juga bisa tergugah untuk menulis. Sebab menulis ada kaitannya dengan literasi. Tak salah jika impian terbesarnya adalah membangun komunitas yang khusus untuk anak muda yang suka menulis,” jelas Bendahara LPM Activita STAIN Pamekasan ini.

Tips dari Waqi'ah

“Sukes itu berawal dari motivasi dan tekad yang kuat. Tak ada kesuksesan itu di dapat dengan mudah, semuanya karena proses yang panjang. Lihatlah orang-orang yang sukses di zamanya, bukan karena memiliki cukup materi atau lahir karena bakat, tetapi karena tekad yang kuat,” ucap Waqi’ah, perempuan yang baru dinobatkan oleh Forwapar sebagai juara III Duta Wisata Sumenep.

Juara III duta wisata sumenep

Waqi'ah

Perempuan semester akhir tersebut hendak mengatakan kepada kita semua bahwa kesuksesan itu diraih bukan dari malas dan berlaha-leha, namun dengan keringat, tekat dan kerja keras. Siapapun akan bersepakat bahwa sukses itu tidak datang dari langit, ia datang ketika seseorang melewati jalan terjal yang berliku.

Sebab takdir itu hanya akan bersahabat dengan orang-orang yang punya keinginan yang kuat.

Maka tak salah jika Qiqi merupakan salah satu dari sekian perempuan yang punya keinginan kuat untuk menjadi orang yang sukses. Dan bisa diabadikan oleh sejarah.

Bahkan ia memimpikan seperti perempuanperempuan yang abadi bersama karya.

Melihat impianya itu, Qiqi seolah kian memiliki energi besar dalam membangkitkan semangat dan motivasi untuk menjadi seorang yang tidak sekadar sukses, tetapi juga mulia dalam kehidupan.

Apa yang ia katakan menggambarkan potret perjuangan hidupnya saat masih berproses, baik di kampus maupun di luar kampus.

Qiqi menyadarkan kita bahwa setiap insan akan meraih kesuksesan yang ia inginkan sejauh ia yakin bahwa dirinya memang akan sukses. “Hanya satu hal, jangan percaya pada bakat, tetapi percayalah pada usaha dan proses yang kita lakukan. Sebab orang yang sukses itu bukan dibentuk karena bakat, tetapi tekad,” ucapnya sembari mengakhiri pembicaraan kita waktu itu. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

33

ARTIKEL

foto: pixabay

TENTANG PAHLAWAN Oleh: Didik F. Rahman*

Tulisan ini tidak punya tujuan apa-apa, kecuali hanya untuk mengajak anak negeri untuk melalukan refleksi dan aksi nyata demi negeri yang suci dan berdikari.

Karena saya, anda dan kita semua telah menyadari bahwa setiap zaman menyediakan tantangan dan kesempatan yang berbeda bagi generasi berikutnya.

Sehingga menuntut kita untuk melakukan tindakantindakan besar, tindakan-tindakan yang bermakna, yaitu sebuah tindakan yang tidak hanya berbuat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kebaikan orang lain dan kepentingan orang banyak.

D

engan bekal cita-cita, keberanian, semangat pantang menyerah, dan kemauan untuk berkorban di abad ke 21, kita meyakini bahwa generasi itu akan mampu menjaga marwah kepahlawanan. Demi satu impian, demi Indonesia yang lebih berperadaban; cerdas, sejahtera dan penuh cita. Sehingga sebagai

34 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

kaum muda, suatu melenium baru yang penuh dengan tantangan. Satu dunia baru yang berani, “A brave new World�. Kita pun merenungkan untaian kata: Tiada pengorbanan yang sia-sia, tiada rintangan yang tak dapat diatasi.

Berimajinasi

Bangsa ini tidak akan besar kalau tidak punya imajinasi. S o c r a t e s ,

Plato, Aresto dan tokoh-tokoh filsafat yang lain telah menyadarkan kepada kita bahwa hidup itu tidak hanya sekadar hidup, tetapi memberi hidup bagi yang hidup. Setiap generasi yang mampu menjadi pelaku sejarah, mereka yang punya imajinasi. Soekarno tentu tidak akan pernah dikenang kalau dirinya tidak pernah berimajinasi tentang Indonesia yang merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. Bung Hatta pun demikian, tanpa imajinasi koperasi, kita tidak akan pernah punya konsep perekonomian yang cocok bagi alam Indonesia. Pun seperti, KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, Tan Malaka, Wahid Hasyim, Tan Malaka, Gus Dur, BJ Habibi hinggga sederet tokoh lain yang telah menginspirasi bagi negeri. Mereka semua dibadikan oleh sejarah hanya karena satu kata, “imajinasi�.

Tentu imajinasi mereka bukanlah khayalan yang sifatnya semu, imajinasi lebih konkret dan berpandangan ke depan. Bahkan mereka yang terbiasa berimajinasi

akan tahu tentang makna kemerdekaan yang sebenarnya. Misal, seseorang berimajinasi tentang sebuah bolpoin.

Bagi sebagian orang, bolpoin itu hanya sebuah benda untuk menulis, tetapi bagi mereka, bolpoin akan menjadi emas ketika digunakan dengan baik.

Sama halnya imajinasi tentang Indonesia, tentu bukan hanya sebuah negeri dengan jutaan penduduknya, tetapi Indonesia adalah surga yang kaya raya dan menyejahterakan bangsanya.

Dengan demikian, momentum hari kemerdekaan bukanlah semata-mata ajang seremonial dengan diisi aneka ragam lomba.

Tetapi hari kemerdekaan menuntut kita untuk punya imajinasi baru tentang masa depan negeri ini.

Ingat, negeri kita sedang krisis multidimensi. Bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik, pendidikan, agama dan sosial budaya. Dari seluruh sisi, jika kita lihat secara seksama, Indonesia tak seindah masa dulu.

Indonesia “kita� telah menjadi surga bagi koruptor, tempat orang-

orang hanya berpikir tentang perut dan jabatan.

Indonesia kita juga tidak setegas dahulu. Contoh sederhana, negara tetangga menyadap, malah dianggap biasa, perbatasan kita diporakporanda, dibiarkan begitu saja.

Selain itu pula, Indonesia kita juga lebih suka menampung si kaya daripada si miskin. Maka benar ketika hukum di negeri ini malah tumpul ketika berhadapan dengan kejahataan, tetapi terlihat tegas ketika berhadapan pada ketidakadilan.

Sungguh, pada era ini, sulit mencari pahlawan yang siap berjuang untuk negeri.

Mereka lebih suka terbuai oleh keseksian jabatan dan harta. Generasi kita mulai pragmatis dan hedonis.

Padahal hanya pada generasi, kita bisa berharap banyak. Semangat kritis dan pantang menyerah hanya bisa dilakukan oleh generasi. Mari berimajinasi bagaimana cara menumpas tikus-tikus negeri, mari berimajinasi bagaimana membangun negeri yang berdikari, mari berimajinasi bagaimana caranya agar keadilan itu selalu berpihak pada rakyat jelata. Selamat Hari Pahlawan! (Pemuda asal Tenonan)

foto: ss_mifada

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

35 35

ARTIKEL

foto: pixabay

NALAR INSTAN Oleh: Nurul Amin*

Dalam rekam jejak sejarah, mahasiswa memang menjadi komunitas yang unik. Mereka selalu menjadi garda terdepan dan motor penggerak perubahan. Mahasiswa dikenal memiliki jiwa patriot serta berkorban yang tulus tanpa pamrih. Bahkan melalui gagasannya itu, mereka mampu mengubah ketidakadilan menjadi keadilan, mengubah hegemoni penguasa yang menyengsarakan rakyat menjadi berdaya.

36 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

foto: pixabay

dahulu berkata: “beri aku sepuluh pemuda, maka kutaklukkan dunia�. Tentu, pemuda yang dimaksud oleh sang proklmator bangsa itu adalah mahasiswa, sebab hanya merekalah yang mempunyai kualitas dan tampil sebagai satu lapisan masyarakat yang vokal, berorientasi ke depan sehingga menjadi idealis.

Sebutnya saja misalnya, di negara-negara tiran dan despotik, mahasiswa selalu menjadi pemicu dan pembawa mainstream perubahan. Kesadaran politik dan sosial mahasiswa adalah kesadaran subjektif yang diinternalisasikan dari realitas obyektif yang berkembang di sekitarnya.

Sehingga sebagai creative minority, menurut Alm. Cak Nur, tugas gerakan mahasiswa adalah menggugah pribadi masayarakat yang tulus, tetapi diam atau bersama klise, dan memberikan rasa aman kepada mereka untuk berani.

T

erbesit dalam benak saya tentang jawaban itu.

Pikiranku terguncang dan langsung menemukan satu alasan. Mungkin Indonesia yang kita cintai tidak lagi seagung dulu, rumah ini sudah kotor dan bising.

Korupsi telah menjamur, bahkan menggurita.

Maka tak salah jika mahasiswa menyandang banyak gelar.

Iya, kita menyebutnya sebagai kaum intelektual serta sebagai agen perubahan sosial. Bahkan Soekarno, mendiang pemimpin kita

Namun, kini mahasiswa memiliki masalah yang semakin rumit. Belakangan, banyak kampus makin sepi, bahkan tak hanya dari sepi aktivitas, tapi juga sepi sikap kritis mahasiswanya.

Kondisi mahasiswa saat ini menghadapi masalah yang lebih kompleks dimana gelombang liberalisasi tidak hanya terjadi pada wilayah ekonomi tapi juga terjadi pada wilayah jasa khususnya pendidikan. Iya, liberalisasi pendidikan menjadi salah satu hambatan mahasiswa yang kian pragmatis. Bahkan mereka mulai apatis akibat dari liberalisasi pendidikan yang mengharuskan mereka harus cepat-cepat keluar dari kampus karena biaya yang mahal.

Maka tak jadi terlalu berlebihan jika akhir-akhir ini, banyak ditemukan, skripsi strata 1 mahasiswa banyak yang menjiplak dari skripsi yang sudah ada.

Topik-topik yang belum pernah

diangkat biasanya hanya digarap oleh para mahasiswa yang aktif di kampus. Ini adalah kenyataan bagi para mahasiswa bahwa mereka mulai kehilangan arah dan idealismenya. Sehingga mereka terlena dengan budaya pragmatis, yang menawarkan jalan pintas tanpa kerja keras.

Sekadar menyebut contoh, sosok Soe Hok Gie yang luar biasa memberikan pencerahan bagi tujuan luhur mahasiswa. Gie dengan hebat menggencarkan kritik bahwa mahasiswamahasiswa kita sekarang sangat berorientasi pada pemuasan kepentingan diri sendiri, tidak peka lagi pada masalah-masalah kemasyarakatan di tanah air.

Dan itu menjadi benar hari ini, mahasiswa telah terlena budaya pragmatis.

Tentu, realitas ini akan menjadi pembenaran jika mahasiswa benarbenar telah terlena oleh budaya pragmatis. Sebab menegakkan dan meneguhkan idealisme menjadi barang langka pada era hedon ini.

Secara umum, kegiatan mahasiswa tetap berjalan, namun peminat budaya hedonis dan study oriented lebih banyak ketimbang bergabung dengan lembaga kemahasiswaan.

Nampaknya atmosfer pragmatisme menjadi udara yang biasa kita hirup setiap saat di kampuskampus Indonesia era sekarang.

Sehingga penyakit yang menjangkiti mahasiswa sekarang adalah penyakit pragmatis.

Menyandang titel sarjana itu tak menjamin mendapat pekerjaan, dan karir yang baik. Karena sejatinya, pekerjaan itu tak usah dilamar, tapi dimulai. Perguruan Tinggi tak dapat menggaransi apa-apa, ia hanya menyediakan gelar, bukan penentu kesuksesan.

Oleh karena itu, mahasiswa hari ini harus kreatif dan kritis, tidak boleh terjebak budaya pragmatis.

Wallahu A’lam. (Mantan Aktivis, asal Pasongsongan)

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

37

SUARA DESA

Menghirup Udara Segar di Pulau Awet Muda

G

ili Iyang termasuk salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sumenep.

Pulau ini punya sejumlah daya tarik alami bagi wisatawan. Salah satunya Titik Oksigen, lokasi yang diklaim memiliki kadar oksigen terbaik dunia.

Sekilas, destinasi ini tak tampak seperti tempat wisata.

Lokasinya tidak begitu luas dan hanya berpagar bambu sebagai pembatas titik oksigen. Namun wisatawan dijamin betah di sini, apalagi setelah menghirup udara segarnya.

Masuk ke sini pun tidak perlu mengeluarkan biaya.

Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jawa Timur menyatakan kadar oksigen di titik ini melampaui rata-rata 20 persen.

Penelitian bahkan menyebutkan angka 21,5 persen. Tak heran udaranya terasa sangat menyegarkan dan sejuk.

Menuju Gili Iyang tidak terlalu sulit. Anda bisa menyeberang ke pulau ini dari pelabuhan Dungkek,

38 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

Sumenep. Kapal-kapal motor pengangkut wisatawan di pelabuhan ini mampu memuat sekitar 10-20 orang.

Menyeberang bisa dengan cara reguler (bareng dengan penumpang lain), ongkosnya Rp 10 ribu sekali jalan. Atau jika bosan menunggu, bisa mencarter kapal dengan biaya Rp 200 ribu sekali jalan.

Selama perjalanan ke Pulau Gili Iyang mata penumpang akan disegarkan pemandangan laut biru dihiasi lalu-lalang perahu-perahu nelayan. Satu jam perjalanan menuju Gili Iyang seperti tidak terasa.

Selain ke Titik Oksigen, Anda juga bisa menyempatkan diri berkunjung ke lokasi menarik lain di Gili Iyang.

Salah satunya, Batu Canggah, jajaran tebing batu yang menghadap ke laut sepanjang kurang lebih 200 meter.

Banyak batu unik di lokasi ini, beberapa mirip binatang.

Destinasi lain di Gili Iyang adalah Wisata Goa. Batu-batu kristal di dalam goa menjadi salah satu pemandangan yang sayang untuk dilewatkan. (*)

SOENGENNEP DOELOE

Keraton yang Sakral dan Berwibawa

K

eraton Sumenep menjadi menjadi saksi bisu kejayaan Soengennep tempo doeloe. Sumenep, satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang memiliki keraton, warisan para Raja. Dari ornamen Keraton, menuntun kita bahwa para Raja, dulu, telah berpikir kosmopolit, dengan menempatkan seni budaya Jawa, Islam, China dan Eropa, yang menjadi desain arsitek Liaw Piau Ngo, warga China.

Keraton kebanggan warga Sumenep ini dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Sumolo, Tumenggung Arya Nata Kusuma I, tahun 1762. Keraton ini terdiri dari, Pendopo Agung, kamar pribadi Raja dan keluarganya, dan bekas Keraton Raden Ayu Tirtonegoro yang saat ini dijadikan tempat penyimpanan benda-benda kuno.

Sepintas, tidak ada istimewa dari fisik keraton. Kecuali bangunan kuno yang berjejer di tengah bangunan modern. Tapi, aura kharisma lahir dari dalam Keraton karena masih banyak sisa-sisa barang ghaib peninggalan para Raja. Maklum, para Raja Sumenep, bukan manusia biasa. Tepatnya sosok pilihan yang memiliki kelebihan ilmu bathiniyah.

Warga menyebutnya, sosok Raja Sumenep seorang waliyullah (kekasih Allah Swt). Tidak heran, apabila sisa tempat semedi, Bindara Saod, Raja Sumenep, masih dinilai angker.

Kenapa? Menurut Muzakki, 55, ahli metafisika, sisa tempat ibadah atau tempat tinggal para waliyullah, memang disenangi kaum Jin. Tempat itu, terasa sejuk bagi bangsa Jin, karena sisa tempat orang yang ahli ibadah. “Semasa hidupnya, para

Jin tidak berani mendekat karena beraura panas dengan suasana penuh dzikrullah. Tapi, setelah ahli dzikir wafat, tempat itu menjadi sejuk bagi para Jin,” jelas Muzakki yang melihat dari kacamata mistis.

Penjelasan Muzakki bisa jadi sulit dinalar atau dirasionalkan.

Setidaknya, Muzakki menyebut dalam Islam, faham mistisisme bisa dipahami lewat tasawuf. Raden Bagus Roeska Pandji Adinda, membenarkan jika keangkeran Keraton Sumenep sebagai dampak dari sosok Raja yang menempatinya.

Juru kunci Asta Tinggi ini menunjuk sisa kamar pribadi Sultan Abdurrahman, di dalam Keraton, bagi sebagian orang bisa terlihat angker.

Tapi, baginya, nuansa angker kembali ke masing-masing individu. Sebab, kata Roeska, Sultan Abdurrahman seorang waliyullah. Sehingga, sisa kamar pribadinya, perlu pemahaman dan keseimbangan hati. ”Jika ada yang merasa Keraton Sumenep itu angker, itu hanyalah perasaan takut dan ketidak seimbangan amal perbuatan baik Sultan Abdurrahman dengan masyarakat yang ada pada saat ini,” jelas Gus Roeska, saat ditemui Mata Sumenep.

Gus Roeska menyimpulkan Raja Keraton Sumenep mayoritas waliyullah. Sehingga, sampai saat ini aura mistis Keraton Sumenep masih terasa. “Dalam dzikir Sultan Abdurrahman, dapat menemukan gumpalan cahaya di Talango.

Sehingga Sultan mendatangi tempat itu, lalu berdo’a, kemudian ada selembar daun jatuh dan bertuliskan nama Sayyid Yusuf.

Sultan juga mampu menulis mushaf al–Qur’an, 30 juz, dalam

waktu satu malam. Al-Qur’an, hasil tulisan tangan Sultan Abdurrahman, kini tersimpan di musium Sumenep.

Selain itu, Sultan Abdurrahman juga mampu berbahasa asing.

Sultan diangkat Profesor oleh Belanda karena kemampuan menerjemahkan prasasti kuno.,” cerita Gus Roeska. Memang, memasuki suasana Keraton Sumenep, terasa perpaduan aura kewibawaan dan suasana angker. Beberapa bangunan yang tetap tegar dan tegak berdiri, diikuti aksesoris kehidupan kala itu, mempresentasikan betapa Keraton Sumenep berkharisma adiluhung, yang terasa hingga saat ini. Tapi, di tempat tertentu di dalam Keraton, terasa suasana angker. Buluk kuduk terkadang berdiri bila memasuki ruangan yang dianggap keramat.

Gus Roeska menyebut tempat pribadi atau kamar pribadi para Raja yang tidak boleh sembarangan orang masuk.

Ia menyebut kamar pribadi Sultan Abdurrahman. Selain itu, Gus Roeska juga menunjuk sejumlah benda ghaib, sisa para Raja Sumenep dulu, yang tersimpan di dalam Keraton. Benda ghaib itu berupa keris yang memiliki khasiat tinggi untuk menjaga kewibawaan Keraton dan penghuninya.

Sayang, Gus Roeska tidak menyebut tempat pusaka itu. “ Sudah ini menyangkut kerahasiaan. Barang-barang itu, tidak boleh bocor ke publik. Kasihan Sumenep, bila barang itu lepas dari Keraton,” ujarnya, sambil menutup pembicaraan.

Abd. Kadir, Kepala Bagian Humas Pemkab, bercerita jika almarhum Gus Dur, sang mantan Presiden RI, termasuk Imam Utomo (mantan Gubernur Jatim) dan beberapa pejabat lainnya, pernah masuk dan sholat di salah satu ruang yang dianggap berkharisma. “Tidak semua orang boleh masuk ke tempat keramat itu,” katanya. (Diambil dari berbagai sumber)

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

39

KOLOM

Merindukan "Oemar Bakri" Zaman Now Oleh: syamsuni*

“Oemar Bakri.. Oemar Bakri..

40 tahun ia mengabdi Jadi guru yang jujur dan berbakti Memang makan hati Oemar Bakri banyak ciptakan menteri Oemar Bakri, profesor, doktor, insinyur pun jadi Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri”

P

enggalan syair ‘Oemar Bakri’ dari Iwan Fals yang fenomenal ini adalah gambaran guru berhati mulia di zaman dahulu kala. Pengabdian Oemar Bakri kadang membuat hati miris. Sebuah kondisi yang menguras emosi dan berempati. Betapa profesi guru melalui figur ‘Oemar Bakri’ begitu menyedihkan. Sosok guru yang mengantarkan para petinggi dan pejabat menduduki jabatan-jabatan strategis, para ilmuwan dan cendekia yang berburu menemukan teknologi terbaru, namun profesi guru masih dipandang sebelah mata. Bahkan jauh kalah pamor dari para politisi.

Saya sering ketemu dengan orangorang yang sudah berumur paruh baya, dan mendengar cerita-cerita tempo dulu.

Satu diantaranya adalah cerita betapa mulia dan terhormatnya profesi guru

40 PARLEMEN | NOVEMBER 2017

di zaman dahulu. Sebut saja, apabila guru datang, murid menyambut dengan hormat dan gembira ria. Tasnya disambut, tangannya direbut. Sepedanya dilap dengan hati yang tulus. Bahkan orangtua dan masyarakat menaruh hormat kepada mereka.

Melihat pengabdian guru “zaman now” malah berbanding terbalik. Guru hanya dianggap profesi biasa. Bahkan ada yang menganggap hanya “alat” untuk mencapai tujuan. Kalau sudah tercapai, mereka dilupakan dan dicampakkan.

Ungkapan ‘Habis manis sepah dibuang’ pun seolah berlaku.

Buktinya, dalam dekade terakhir ini, budaya santun menjadi barang langka. Begitu mudahnya seorang siswa mengumpati gurunya di medsos. Ada anak yang sudah berani mengancam orang tuanya sendiri hanya gara-gara hal sepele atau sudah banyak yang muncul generasi-generasi kita (anak didik) yang tidak tahu malu memamerkan naluri birahi di dunia maya.

Siapa yang salah? Muridkah atau gurukah? Saya masih belum punya keberanian untuk menghakimi diantara keduanya. Tetapi yang jelas, tidak sedikit perilaku guru yang tak pantas digugu dan ditiru. Bahkan membuat publik jengah, mereka telah menabrak susila dan budaya sebagai kiblat pembangun peradaban itu sendiri. Ada guru yang tega membuat asusila kepada siswanya. Atau guru zaman now, yang berani membawa kabur muridnya. Maka benar kata guru saya saat masih mondok. Jika guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari.

Ini yang kita khawatirkan ketika budaya santun sudah menjadi barang langka. Mereka menabrak etika. Tentu, fenomena ini tidak hanya dilakukan anak didik atau guru, tetapi bisa dilakukan siapa saja. Sekadar menyebut contoh, perilaku amoral itu meluas di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan oleh masyarakat luas.

Pada saat yang sama juga kita ikut menjadi saksi, sarana ibadah kita seolah hanya menjadi tempat yang tak berdampak apa-apa. Kondisi kita seperti Italia, negeri maju dan sejahtera. Gerejanya pun penuh sesak, namun kesantunan dan rasa malu sudah tidak ada, politisinya bermasalah,

sistem hukumnya dipengaruhi suap dan ancaman mafia, penjara penuh sesak para narapidana. Kita sangat berbeda dengan negara Austria, gerejanya tidak sesak, tetapi penjaranya juga kosong. Politisinya tak banyak masalah, kriminalistas nyaris tidak ada.

Kaisar Hirosito benar, tugas mulia seorang guru adalah melahirkan generasi yang cerdas dan unggul untuk bangsa dan negara. Kisah Jepang bangkit dari nestapa bom Hirosima dan Nagasaki, bukan karena Jepang punya harta karun, tetapi punya guru yang layak diteladani. Dari tangan-tangan guru itulah, generasi emas lahir.

Mengenai hal itu, masih sangat segar dalam ingatan, pada awal kemerdekaan hingga awal tahun 2000-an, guru begitu mulia dan diagungkan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Di sekolah misalnya, guru seperti malaikat, sedangkan di lingkungan masyarakat guru bak nabi, baik ucapan, perbuatan, maupun pemikirannya dianggap mewakili kesantunan nabi.

Pada setiap 25 November (hari guru) kita tak pernah alpa memperingati.

Seminar-seminar digelar bahkan beragam lomba di helat. Namun, yang perlu direfleksikan bagaimana caranya agar momentum ini tak sekadar seremonial, tetapi menjadi refleksi bagi para guru untuk menuntaskan tugasnya sebagai benteng moral.

Mungkin sudah saatnya negara kita perlu menugasi setiap guru dan dosen agar setiap kali mengajar, menyisihkan waktu tiga menit untuk menyampaikan contohcontoh nilai kehidupan yang luhur, baik dari pengalaman pribadi, keteladanan tokoh-tokoh, maupun keteladan lain.

Tentu hal ini untuk mengembalikan posisi guru sebagai murabbi; pendidikan, pelatih, dan pembimbing moral.

Oleh karena itu, saya (atau anda semua) benar-benar merindukan sosok Oemar Bakri di zaman ini. Ia hadir tidak hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja.

Tetapi hadir sebagai guru yang mampu menjelaskan, menunjukkan bagaimana caranya, hingga mampu menginspirasi murid-muridnya. Selamat Hari Guru.

(Pegiat Literasi. Kini, Ketua IAA Dungkek)

Aspirasi Anda untuk sumenep sejahtera email redaksi: redaksi.majalahparlemen@gmail.com email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

PARLEMEN | NOVEMBER 2017

41

42 PARLEMEN | NOVEMBER 2017