Jurnal Cendekia KRONIKA

CENDEKIA Jurnal Pemikiran Mahasiswa Volume 2, No. 2 Juli-Desember 2015 CENDEKIA adalah jurnal ilmiah mahasiswa dikelola oleh Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Kronika, salah satu unit kegiatan mahasiswa yang terdapat di STAIN Jurai Siwo Metro.

SUSUNAN REDAKSI Penanggung Jawab: Dr. Mat Jalil, M. Hum Redaktur: Aprina Chintya Penyunting: Suhairi, S.Ag, MH Imam Mustofa, M.Si Editor: Ahmad Surya Atmaja Sekertariat: Titin Sutriani Tata Letak dan Desain Cover: Kahfi Anwari Tata Usaha: Imam Solihin

Alamat Redaksi: Gedung UKM Lantai 2 Kampus STAIN Jurai Siwo Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur 34111 Email: kronikanews@ymail.com, web: kronikastain.com Telp: 0856-5869-5523

3 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

DAFTAR ISI Susunan Redaksi Daftar Isi Pengantar Redaksi Ahmad Afandi: 8 KEJAYAAN BAHARI DALAM KEPEMIMPINAN RATU KALINYAMAT DI JEPARA JAWA TENGAH ABAD XVI Aprina Chintya: 32 BRAND AWARENESS: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO) Arif Rachman Nur, Cindra Dan Riskayanti: 60 INTEGRATED FOREST ONLINE SYSTEM (IFOS): PERBAIKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN SECARA TERPADU DAN TRANSPARAN SEBAGAI UPAYA MERUNTUHKAN PRAKTIK KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN Azka Alin Nugraha: 91 PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI)

Fiktaj Praditiatama:120 ANALISIS PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PRODUK ASUS ZENFONE (Studi Kasus Mahasiswa STAIN Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2011)

Fransiska: 155 PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VII SEMESTER GENAP SMP NEGERI 1 PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 Muhamad Irham Arfani :175 INVENTARISASI TANAMAN PAKU DI TAMAN WISATA ALAM WIRA GARDEN PROVINSI LAMPUNG Lilly Kurnia: 191 PELARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG DI DALAM PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN Nofri Hidayat: 214 REVITALISASI PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

5 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

PENGANTAR REDAKSI Jurnal ilmiah mahasiswa KRONIKA merupakan jurnal yang menjadi wadah kreasi ilmiah bagi mahasiswa. Jurnal Volume 2, No. 2 Juli-Desember 2015 ini terdapat 9 tulisan dari berbagai mahasiswa di seluruh Indonesia. Lahir dari gagasan pengurus UKM Kronika yang ingin memiliki produk penerbitan ilmiah untuk mahasiswa pada Tahun 2015, jurnal ini akan terbit dalam 2 Volume yaitu No. 1 Januari-Juni dan No. 2 Juli-Desember 2015.

Pedoman penulisan dalam jurnal ini redaksi menggunakan format penulisan jurnal yang ditetapkan oleh tim jurnal Akademika yang dikelola oleh P3M STAIN Jurai Siwo Metro.

Sehingga mudah dibaca dan dimengerti karena bahasa yang lugas dan padat serta ilmiah. Proses pengumpulan naskah dilakukan oleh tim dengan mengajak dan mengadakan kompetisi menulis jurnal tingkat nasional dan akhirnya terseleksi 9 tulisan yang menurut tim penilai layak untuk diterbitkan.

Para penyunting dalam jurnal ini terdiri dari pembina UKM KRONIKA dan akademisi yaitu Imam Mustofa, M.Si dan Suhairi, S.Ag, MH. Kami selaku tim penyusun sangat berterimakasih atas kerjasama dan dukungan dari pembina, penanggungjawab dan para penyunting, karena berkat kerjasama tersebut jurnal ini dapat diterbitkan dengan baik.

Semoga berbagai hasil penelitian ini dapat menjadi pemecahan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat masa kini, khususnya yang terkait dalam tulisan ini. Aamiin.

Metro, Desember 2015

Redaksi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

7 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

KEJAYAAN BAHARI DALAM KEPEMIMPINAN RATU KALINYAMAT DI JEPARA JAWA TENGAH ABAD XVI Ahmad Afandi STAIN Kudus Jawa Tengah ABSTRACT In Javanese tradition, patriarchal culture is still very strong although it can not be generalized as an inevitability. The emergence of Queen Kalinyamat as women's representation in Java, it shows the condition contrary to the Javanese tradition in general. This article through semiotic analysis to discuss spiritualism Queen Kalinyamat in Jepara, Central Java, who lived in the 16th century and dared to protest against the injustices of the time. He sent a fleet of military force to repel invaders Malacca to the Portuguese until she was known as a woman whose wealthy and brave. He also brought to the heyday Jepara and prosperous outstanding. Besides, he also has a concern for the maritime life that is extraordinary. It is also an advanced representation of the involvement of women in the spirit of revival maritime archipelago. Until now there are some women who have the heroism of Queen Kalinyamat and has a maritime spirit is very high. This is a revival of the relevance of women's involvement in maritime Indonesia. That is apparently the women also have an important role in the revival of maritime Indonesia.

Keywords: Queen Kalinyamat, maritime, gender, the resurgence of maritime Indonesia.

ABSTRAK Dalam tradisi Jawa, budaya patriarki masih sangat kuat meskipun tidak bisa digeneralisasi sebagai suatu keniscayaan.

Munculnya Ratu Kalinyamat sebagai representasi perempuan di Jawa, ternyata menunjukkan kondisi bertentangan dengan tradisi Jawa secara umum. Artikel ini melalui analisis semiotik membahas spiritualisme Ratu Kalinyamat di Jepara, Jawa Tengah yang hidup di abad ke- 16 dan berani protes terhadap ketidakadilan pada

waktu itu. Dia mengirimkan armada pasukan militer ke Malaka untuk mengusir penjajah Portugis hingga ia dikenal sebagai wanita yang kaya raya dan pemberani. Ia juga membawa Jepara menuju masa kejayaan dan makmur luar biasa. Selain itu ia juga memiliki jiwa kepedulian terhadap kebaharian yang sangat luar biasa. Ini juga menajdi representasi atas keterlibatan wanita dalam semangat kebangkitan bahari Nusantara. Hingga saat ini ada beberapa wanita yang memiliki heroisme Ratu Kalinyamat dan memiliki jiwa kebaharian yang sangat tinggi. Ini merupakan sebuah relevansi keterlibatan wanita dalam kebangkitan bahari Indonesia. Artinya ternyata wanita juga memiliki peran penting dalam kebangkitan bahari Indonesia.

Kata kunci: Ratu Kalinyamat, kebaharian, gender, kebangkitan bahari Indonesia.

A. Pendahuluan Berawal dari sejarah yang mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia adalah pelaut. Mulai dari Sabang sampai Merauke sebagian besar masyarakatnya telah dikenal oleh dunia sebagai suku bangsa yang memiliki tradisi maritim yang kuat. Banyak kerajaan Indonesia dahulu yang berjaya dibidang kemaritiman. Mulai Sriwijaya, Majapahit, Demak, Samudra Pasai, Aceh, Banten, Jayakarta, Cirebon, Mataram, Tuban, Gresik, Madura, Gowa, Bone, Wajo, Makasar, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Ternate dan Tidore serta masih banyak kerajaan maritim lainnya.1 Disadari atau tidak, kehidupan laut sudah membentuk karakter dan jati diri leluhur bangsa. Tempaan di laut telah

1 Prof. Dr. Rizal M. Rompas, M.Agr. Membangun Laut Membangun Kejayaan dulu, Kini dan Masa Depan. DEKIN: Jakarta. 2011. H. 19

9 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

menjadikannya sebagai manusia yang berani, ulet, tangguh dan tekun dalam menempuh cita-cita yang mulia. Tempaan di laut telah menjadikan leluhur bangsa Indonesia menghargai hidup dan kehidupannya, manghargai orang lain dan lingkungannya, memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi, tanpa pernah mengungkit latar belakang suku, agama, ras maupun golongan. Salah satunya di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa Tengah, yang kala itu di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, yang didirikan oleh Raden Fatah. Kesultanan Demak cukup maju di bidang kemaritiman. Salah satunya ketika kesultanan Demak dipegang oleh Sultan Trenggono. Di daerah pesisir utara Jawa khususnya di pelabuhan Jepara mengalami kemajuan yang sangat pesat karena dijadikan sebagai pelabuhan internasional.

Menjadi sebuah pelabuhan internasional yang besar, menjadikan Jepara sebagai tempat peristirahatan atau tempat berlabuh para pedagang. Para pedagang yang hendak berdagang ke Cina, Malaka, Maluku, Asia, Eropa dan ke daerah-daerah dan negeri-negeri seberang atau sebaliknya. Pelabuhan Jepara menjadi maju pesat ketika dipimpin oleh Sultan Hadirin. Jepara menjadi sangat terkenal, selain mengalami kemajuan di bidang kemaritiman, juga kemajuan seni yaitu adanya ukir Jepara. yang menjadikan Jepara terkenal diseluruh Nusantara bahkan diseluruh Dunia.2 Namun kepemimpinan Sultan Hadirin tidak berlangsung lama, karena Sultan Hadirin dibunuh oleh Aryo Penangsang. Hal ini memacu kekecewaan Ratu Kalinyamat, karena pembunuhan suaminya yang sangat ia 2 Nur Said. “Spiritualisme Ratu kalinyamat: kontroversi tapa wuda sinjang Rambut kanjeng Ratu di Jepara Jawa Tengah.� Dalam Jurnal El harakah Vol 15. H.. 107-110

cintai. Selain membunuh suaminya, Aryo Penangsang sebelumnya juga membunuh Sunan Prawoto saudara Ratu Kalinyamat. Hal ini menjadikan Ratu Kalinyamat terpuruk dan meminta keadilan atas kematian suami dan saudaranya.

Sebagai bentuk protes atas kamatian suami dan saudaranya itu, Ratu Kalinyamat meminta keadilan kepada Allah SWT. Bentuk protesnya, Ratu Kalinyamat melakukan Tapa Wuda Sinjang Rambut (bertapa telanjang dengan memanjangkan rambutnya). Di bukit Danaraja Keling.3 Kata “Tapa Wuda Sinjang Rambut� ini menuai pelbagai penafsiran dari masyarakat. Ratu Kalinyamat tidak akan berhenti bertapa jika balas dendamnya belum terbalaskan.

Yaitu mandi darah Aryo Penangsang dan mengusap kakinya dengan rambut Aryo Penangsang. Kemudian Sultan Hadiwijaya menghampiri Ratu Kalinyamat dan berjanji untuk membunuh Aryo Penangsang.4 Setelah mendapatkan kabar bahwa Aryo Penangsang telah tewas terbunuh. Ratu Kalinyamat kembali lagi kekerajaan dan dilantik sebagai penguasa Jepara menggantikan suaminya. Penobatan ini terjadi dengan ditandai adanya sangkalan Trus Karya Tataning Bumi yang menurut sejarah dinobatkan pada 10 April 1549.5 Yang saat ini diperingati sebagai hari jadi Jepara.

Setelah dinobatkan menjadi Ratu Jepara, Ratu Kalinyamat mampu memakmurkan masyarakat Jepara waktu itu. Dari pelbagai bidang, diantaranya: bidang ekonomi, perdangangan, kelautan, ukir yang merupakan 3

Ibid h.. 107 Chusnul Hayati. dkk. Ratu Kalinyamat : Biografi Tokoh Wanita Abad XVI dari Jepara. Cetakan I. (Jeda: Jepara 2007) h. 63 5 Ibid. h.. 64 4

11 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

warisan dari suaminya, serta keamanan. Kebesaran Ratu Kalinyamat pernah dilukiskan oleh Diego de Conto, bahwa ia merupakan “Rainha de Jepara senhora pederose e rica�, yang artinya Kalinyamat adalah seorang wanita yang sangat kaya dan berkuasa. 6 Di bidang keamanan Ratu Kalinyamat lebih memperioritaskan keamanan di laut, namun tidak melupakan keamanan darat. Terbukti pada tahun 1551 dan 1574 Ratu Kalinyamat pernah mengirim pasukan ke Malaka untuk mengusir Portugis. Sebelum menjadi Ratu di Jepara, Ratu Kalinyamat juga pernah diutus oleh Sultan Trenggono untuk pergi ke Banten. Atas nama Sultan Demak, untuk menjemput bupati Banten. Karena pada waktu itu bupati Banten merupakan bawahan Sultan Demak. Ratu Kalinyamat memerintahkan kepada bupati Banten untuk ikut membantu berperang ke Malaka dalam rangka mengusir Portugis.

Setelah semua dipersiapkan oleh bupati Banten, para pasukan perang bersama bupati Banten dan Ratu Kalinyamat segera berlayar ke pelabuhan Jepara. Setelah 14 hari berlayar, akhirnya para rombongan tiba di Jepara. Dan telah disambut oleh 1.700 kapal perang dan 800.000 pasukan di pelabuhan Jepara.7 Masih banyak lagi kemajuan ketika Jepara dipimpin oleh Ratu Kalinyamat, terutama dibidang maritim. Pengalaman ini yang dijadikan Ratu Kalinyamat sebagai pijakan dalam memimpin Jepara, sehingga menjadikan Jepara berjaya terutama dibidang kelautan.

7

Chusnul Hayati. dkk. Ratu Kalinyamat ‌, h. 60-61

Setelah Ratu kalinyamat wafat, pelabuhan Jepara mengalami kemerosotan. Sekitar tahun 1.700 pelabuhan Jepara mengalami sedimentasi dan pendangkalan. Yang menjadikan para pedagang yang hendak berlabuh ke Jepara mengurungkan niatnya. Akhirnya membuat pelabuhan Jepara menjadi sepi dan tidak produktif lagi.

Sehingga pelabuhan Jepara dipindah ke Semarang, hingga saat ini.

Saat ini pantai-pantai di Jepara hanya menjadi tempat hiburan dan laut Jepara hanya menjadi tempat pencarian ikan oleh nelayan-nelayan kecil saja.

Upaya mengembalikan kejayaan laut Jepara tidak terlihat oleh pemerintah dan warganya. Kalau dilihat lebih luas ke seluruh Indonesia, bagaimana mungkin negeri ini mengalami kejayaan jika negeri ini terus berkiblat kepada daratan, karena sesungguhnya jati diri bangsa Indonesia ini adalah pelaut dan menjadi bangsa bahari. Sudah saatnya bangsa Indonesia kembali kejati diri bangsa sebenarnya yaitu bangsa bahari. Saat ini Indonesia memang sudah memiliki Menteri kelautan perempuan, namun akankah Menteri Kelautan Indonesia dapat melakukan gerakan kebangkitan bahari di Indonesia seperti yang pernah dilakukan Ratu Kalinyamat.

Tulisan ini berupaya untuk Mengetahui sejarah Ratu Kalinyamat dipercaya sebagai pemimpin Jepara pada abad ke XVI dan relevansi kepemimpinan Ratu Kalinyamat bagi keterlibatan perempuan dalam gerakan kebangkitan bahari Indonesia dimasa sekarang.

B. Sejarah Ratu Kalinyamat dipercaya sebagai pemimpin Jepara pada abad ke-XVI Ratu kalinyamat adalah putri Sultan Trenggono, cucu Raden Fatah. Sampai sekarang nama asli Ratu

13 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Kalinyamat masih menuai perdebatan. Ada yang mengatakan nama asli Ratu Kalinyamat adalah Ratu Retna Kemcana, Ratu Arya Jepara, ada pula yang mengatakan Raden Ayu Wuryani.8 Ratu Kalinyamat tak hanya terkenal sebagai putri Sultan yang berparas cantik, namun ia juga dikenal memiliki kanuragan yang tinggi. Terbukti ketika masih remaja sudah dipercaya sebagai adipati Jepara. Yang memiliki kekuasaan meliputui Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.

Kecantikan Ratu Kalinyamat dijadikan sebagai pengujian kepada tamu-tamunya. Apakah tamunya itu berniat baik atau tidak kepada Ratu Kalinyamat. Tamutamu Ratu Kalinyamat diundang untuk makan malam dan bermalam di istananya, bahkan tidur satu ranjang dengan Ratu. Jika tamunya itu berniat tidak baik dan tergoda dengan kecantian Ratu Kalinyamat. Maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu di pagi harinya, yaitu hukuman mati.

Beberapa waktu kemudian Ratu klinyamat menikah dengan Toyib yang mendapatkan gelar Sultan Hadirin.

Dan kemudian menyerahkan tahta kerajaan itu sepenuhnya kepada suaminya, beliau hanya mendampingi saja. Ada berbagai pendapat tentang Toyib atau Sultan Hadirin ini. Ada yang mengatakan bahwa Raden Toyib adalah putra Raja Aceh yang bernama Syech Mukhayat Syah. Yang memiliki dua putra yaitu Raden Takyim dan Raden Toyib.9 Ada perbedaan yang sangat signifikan diantara kedua saudara ini, Raden Takyim orang yang suka berfoya-foya, bermewah-mewahan dan dan malas mempelajari ilmu tata kerajaan dan agama. Sedangkan 8

Hadi Priyanto. Legenda Jepara. (Jepara: Pustaka Jungpara , 2014). h.

23 9 R. Mayapada, Rangga Mundira Nt. Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. (Jepara : Pustaka Jungpara , 1991), h. 5-6.

Raden Toyib adalah orang yang rajin mempelajari berbaga ilmu, terutama ilmu agama. Ia kelihatan begitu menonjol dan tumbuh menjadi pemuda yang matang dan terpelajar.

Itulah sebabnya setelah Sultan Mukhayat Syah merasa bahwa dirinya telah tak lagi meneruskan tahta kesultanannya, Beliau bermaksud mengangkat Raden Toyib sebagai penggantinya. Namun, Raden Takyim tak menyetujuinya. Kendati demikian Sultan Mukhayyat Syah tetap bersikeras mengangkat Raden Toyib Sebagai Penggantinya.

Pengangkatan Raden Toyib menuai Konflik.

Sehingga Raden Toyib memutuskan untuk pergi berkelana ke negeri Tiongkok. Sampai di sana Toyib diambil menjadi anak angkat Patih di Tiongkok. Karenanya orang Tiongkok susah menyebut nama Toyib, untuk mudahnya beliau disebut Toyat.

Lima tahun berada di Tiongkok akhirnya Toyib meminta izin kepada ayah angkatnya untuk mengembara ke Jawa. Setelah mendapatkan izin dari ayah angkatnya, dengan menumpang kapal Jung yang membawa dagangan sampailah Toyib di sebuah pelabuhan utara pulau Jawa, pelabuhan Jung Para namanya. Sesampainya di pelabuhan, Toyib menyamar sebagai masyarakat pribumi dan menyebarkan agama Islam disana. Beberapa waktu kemudian Toyib ingin sekali mengabdi kepada Ratu Kalinyamat. Maka dari itu Toyib ke Kerajaan, sesampainya di Kerajaan Toyib mengutarakan maksudnya kepada penjaga. Dan oleh penjaga maksud Toyib diutarakan kepada Ratu. Akhirnya permohonan Toyib dikabulkan oleh Ratu , dengan memberikan pekerjaan sebagai tukang kebun.

Pada suatu hari Ratu Kalinyamat hendak memeriksa pekerjaannya. Tiba-tiba hati Ratu berdebardebar dan merasa bahwa Toyib bukan orang sembarangan.

15 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Ratu segera menanyakan asal-usulnya, namun Toyib tak mau mengaku, akibatnya dia dipenjara. Tak tau mengapa suatu hari tiba-tiba Toyib mau mengaku asal-usul keberadaannya. Toyib mengatakan kepada Ratu Kalinyamat bahwa dia dari Aceh dan sempat diangkat menjadi Sultan di sana. Ini kali kedua hati Ratu Kalinyamat berdebar-debar. Ratu ingat ramalan mendiang ayahnya : bahwa orang laki-laki yang menjadi jodohnya kelak bukan berasal dari kalangan pribumi Jawa. Bahkan sebaliknya berasal dari negeri seberang.10 Beberapa waktu kemudian, untuk membuktikan bahwa Toyib ini benar-benar orang baik atau tidak, Ratu mengajak Toyib untuk tidur bersama. Bahkan satu ranjang.

Namun beberapa kali Ratu menggodanya Toyib tak pernah tergoda. Kemudian Ratu meminta Toyib untuk menikahinya. Usai menikah, kekuasaan kerajaan diserahkan kepada suaminya. Kemudian Toyib diberi nama baru Sultan Hadirin ada yang mengatakan Hadirin (Raja yang datang dari seberang). Ketika kerajaan dipegang oleh Sultan Hadirin, kerajaan mengalami kemajuan yang sangat pesat bahkan bandar perdagangan semakin ramai.

Berbagai versi mengenai tata letak Kerajaan Kalinyamat. Menurut penuturan H. Ali Syafi’i juru Kunci makam Mantingan. Bahwa Kerajaan Ratu Kalinyamat berada di Desa Purwogondo yang lebarnya seluas enam desa.11 Ada Juga yang mengatakan letaknya di Mantingan.

Menurut penuturan H. Ali Syafi’i. Kerajaan Ratu Kalinyamat belum terlihat megah seperti kerajaan-kerajaan umumnya, namun masih berupa benteng yang tebalnya

10

Hartojo dan Amin Budiman. Kompleks Makam Ratu kalinyamat Mantingan Jepara:Segi-segi Sejarah dan Arsitektur. Proyek Pengembangan Permuseuman jawa Tengah. 1982 h. 16 11 Ali Syafi’i, Juru Kunci Makam Mantingan Wawancara Dilakukan Pada 11 April 2015 Pukul 14.00 WIB

empat meter. Untuk menata kerajaannya, Sultan Hadirin mengangkat Patih Cie Wie Gwan yang tak lain adalah ayah angkatnya di Tiongkok. Selain berpengalaman dalam tata kerajaan, Cie Wie Gwan juga orang yang pandai mengukir batu. Hingga akhirnya kemudian mendapatkan gelar patih Sungging Badar Duwung yang artinya pemahat batu tajam.12 Patih Cie Wie Gwan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat Jepara. Yang bisa diukir hanyalah batu khusus yang didatangkan langsung dari Cina. Karena batu Jepara teksturnya keras sehingga tak dapat diukir. Namun karena batu yang didatangkan dari Cina itu terbatas akhirnya masyarakat Jepara mempraktekkan ilmunya dengan kayu Jati pada waktu itu. dan sampai sekarang menjadi ciri khas warga Jepara yaitu sebagai pengukir, yang terkenal hingga manca negara.

Setelah beberapa tahun memimpin Jepara dan belum sempat memiliki keturunan, akhirnya Sultan Hadirin wafat. Dibunuh oleh orang-orang suruhan Arya Penangsang. Menurut cerita, Sultan Hadirin dibunuh sepulang dari pemakaman Sunan Prawata kakak Ratu Kalinyamat yang juga di bunuh oleh Arya Penangsang.

Dan ini membuat Ratu Kalinyamat sangat terpukul dan mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Karena kesedihan yang sangat berat inilah yang membuat Ratu bersumpah akan pergi bertapa meninggalkan keraton.13 Tujuan dari pertapaannya itu, Ratu Kalinyamat meminta keadilan kepada Allah. Karena menurutnya yang memiliki keadilan hakiki hanya Allah.

Ratu Kalinyamat bertapa ke bukit Gilang, dekat dengan tempat pemakaman suaminya, namun tak begitu lama. Setelah itu ia pindah ke bukit Danarasa sebelah utara 12 13

Hartojo dan Amin Budiman. Kompleks Makam ‌, h. 18-19.

R. Mayapada, Rangga Mundira Nt , Sultan Hadirin ‌, h. 23-24

17 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

alun-alun Jepara dengan menghadap ke laut. Kemudian pindah lagi ke Danaraja.14 Menurut Babad Tanah Jawi Ratu Kalinyamat menjalankan tirakat “Topo Wudo Sinjang Rambut” bertapa telanjang dengan berkain rambut. Hal ini berdasarkan rakit tembang pangkur yang sangat memikat.

“Nimas Ratu Kalinyamat Tilar pura mratapa aneng wukir Tapa wuda sinjang rambut Aneng wukir Donorojo Aprasapa nora tapih-tapihan ingsun Yen tak antuk adiling hyang Patine sedulur mami” Artinya: “Nimas Ratu Kalinyamat Meninggalkan istana bertapa di gunung Bertapa telanjang berkain rambut Di gunung Donorojo Bersumpah tidak (akan) sekali-kali Memakai pakaian aku Jika tidak memperoleh keadilan Tuhan (atas) meninggalnya saudaraku”15 Kata “Tapa Wuda Sinjang Rambut” menuai beberapa arti dari masyarakat. Ada yang mengatakan bertapa tanpa memakai pakaian apapun hanya rambutnya yang menutupi tubuhnya. Namun menurut penuturan H. Ali Syafi’i, bahwa arti dari “Topo Wuda Sinjang Rambut” adalah bertapa tanpa mengenakan pakaian kerajaan.16 Setelah ditinggal oleh Ratu untuk bertapa, keadaan kerajaan menjadi hancur dan terombang ambing. Kemudian Hadiwijaya menemui dan membujuk Ratu untuk kembali 14

Hadi Priyanto, Legenda Jepara .., h. 26 R. Mayapada, Rangga Mundira Nt , Sultan Hadirin …, h. 24 16 Op.Cit H. Ali Syafi’i 15

ke kerajaan. Namun, Ratu menolak. Ia tidak akan kembali ke kerajaan sebelum mandi darah Arya Penangasang dan menginjak rambut Arya Penangsang. Beberapa waktu kemudian Hadiwijaya mengajak Ki Panjawi, Ki Pemanahan dan Ki Juru Martani untuk berembuk, bagaimana caranya membunuh Arya Penangsang.

Akhirnya pada suatu malam mereka berembuk siasat untuk membunuh Arya Penangsang sampai mendapatkan kata sepakat. Pagi harinya, siasat itu dijalankan dan akhirnya Arya Penangsang terbunuh karena ditusuk oleh Tombak Kiai Pleret oleh Danang Sutawijaya17.

Setelah Arya Penangsang terbunuh, Hadiwijaya memberitahukan kepada Ratu Kalinyamat dan akhirnya Ratu Kalinyamat bersedia kemabali ke kerajaan. Dan dilantik untuk menggantikan suaminya. Penobatan ini ditandai dengan adanya surya sengkala Trus Karya Tataning Bumi. Ini terjadi kira-kira 12 Rabiul Awal atau 10 April 1549.18 yang sekarang dijadikan sebagai peringatan hari jadi Jepara.

C. Kejayaan Bahari Pada Masa Ratu Kalinyamat Dalam Bidang Kelautan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak berlebihan jika presiden Joko Widodo ingin menjadikan negera ini sebagai poros maritim dunia. Mengingat Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah.

Sebagai negara maritim para Raja dahulu telah menjadikan bangsa ini, menjadi bangsa maritim. Hal ini menjadikan penduduk nusantara memiliki keberanian, nasionalisme, jiwa pejuang dan jiwa sebagai masyarakat bahari.

17 Wawancara Danang Suta Wijaya adalah anak Ki pemanahan yang diangkat menjadi putera oleh Hadiwijaya. Suparni. 7 Mei Jam 11.20 WIB. 18 Chusnul Hayati. dkk. Ratu Kalinyamat ‌, h. 65

19 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Ratu Kalinyamat adalah salah satu ratu yang memiliki wilayah kekuasaan di daerah pesisir utara pulau Jawa. Daerah Jepara namanya. Sebagai seorang Ratu, beliau memiliki jiwa dan semangat kemaritiman yang luar biasa. Hal ini terbukti dengan menjadikan Jepara sebagai pelabuhan internasional.

Kejayaan bahari dalam pimpinan Ratu Kalinyamat melahirkan kesuksesan dan kesejahteraan warganya.

Karena disadari atau tidak, bahwa pelabuhan adalah salah satu tempat untuk beristirahat para pelaut dari berbagai kalangan. Maka tidak heran jika masyarakat pelabuhan itu memiliki multi kultural.

Usai penobatan Ratu Kalinyamat, kemudian Ratu Kalinyamat kembali memimpin Jepara. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Antara lain: Agama Islam, ekonomi perdagangan, sosial dan kebudayaan terutama seni ukir, pertahanan dan keamanan.19 Dalam hal ini Ratu Kalinyamat lebih mementingkan pertahanan dan keamanan di bidang kelautan, sehingga Jepara mengalami kejayaan dalam bidang kelautan waktu itu. Kemajuan di bidang agama Islam ini terbukti dengan didirikannya masjid Mantingan. Pembangunan masjid mantingan ini ditandai dengan cebdra sengkala Rupa Brahmana Warna Sari, yang artinya 1748 tahun saka atau 1559 M.20 Hal ini bersamaan dengan pembangunan Mouseleum Jirat suaminya. Tepat sepuluh tahun setelah meninggal suaminya. Pembangunan masjid Mantingan ini perpaduan antara kemajuan Agama Islam dan kebudayaan di Jepara. ini terbukti dengan adanya berbagai macam ukiran yang di tempel di dinding masjid. Ukiran itu terbuat dari batu, dan pembuatnya adalah patih Cie Wie 19 20

Hadi Priyanto. Legenda Jepara ‌, h. 29 R. Mayapada, Rangga Mundira Op.Cit h. 18

Gwan. Ukir-ukiran itu sekarang menjadi jati diri warga Jepara, warga Jepara terkenal sebagai pengukir. Itu juga yang mendobrak perekonomian warga Jepara kala itu. Dan masih lestari sampai sekarang.

Setelah beberapa tahun berkuasa, Ratu Kalinyamat berhasil memulihkan ekonomi yang sempat porak poranda. Konsolidasi ekonomi memang lebih diutamakan oleh Ratu Kalinyamat. Saat itu Pelabuhan Jepara sangat ramai oleh pedagang-pedagang dari Ambon yang membawa rempah-rempah. Dari Jepara, Banten dan Semarang menjual beras kepada para pedagang Ambon.

Sedangkan Ambon menjadi produsen rempah-rempah bagi seluruh kerajaan di Jawa.21 Tercatat pedagang-pedagang Aceh, Malaka, Banten, Demak, Semarang, Tegal, Bali, Makassar, Banjarmasin, Tuban dan Gresik turut meramaikan pelabuhan Jepara .

Dapat dikatakan Pelabuhan Jepara menjadi tempat transaksi perdagangan berskala internasional. Hal ini yang menjadikan kerajaan Jepara menjadi kerajaan yang sangat kaya raya. sebab Ratu memungut cukai disetiap transaksi para pedagang.

Selain berjaya dibidang perdagangan internasional, Ratu Kalinyamat juga telah membangun galangan kapal yang sangat besar. Sehingga bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada para penduduk Jepara. Setelah pelabuhan Jepara ramai, Ratu Kalinyamat meningkatkan keamanannya, Terutama dibidang kelautan. Hal ini terbukti bahwa Ratu memilikin tentara yang besar dan kuat. Kebesaran Ratu Kalinyamat pernah di gambarkan oleh Diego de Conto, bahwa ia merupakan “Rainha de Jepara senhora pederose e rica�, yang artinya Ratu Kalinyamat

21 BKMS. JEPARA DIBAWAH PIMPINAN RATU KALINYAMAT dalam http://bkms-fsunej.blogspot.com (1546-1579) (di akses 23 April 2015)

21 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

adalah seorang Ratu dari Jepara yang sangat berkuasa.22 Hal ini terbukti selama 30 tahun berkuasa, ia berhasil membawa Jepara pada puncak kejayaan.

Dengan armadanya yang kuat, Ratu Kalinyamat juga pernah melakukan dua kali penyerangan kepada Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1551 dan 1574. Kedua penyerangan itu juga dilakukan dalam rangka membantu Sultan Johor dan Sultan Aceh untuk mengusir Portugis di Malaka. Karena sebelumnya Raja Johor meminta bantuan ke Jepara untuk menyerang Portugis di Malaka. Ratu Kalinyamat menjawab seruan itu dengan mengirimkan bala tentara tang kuat. Dalam serangan tersebut telah muncul 200 buah kapal dari negeri-negeri islam yang telah bersekutu menyerang Malaka, 40 buah diantaranya berasal dari Jepara. memuat 4.000-5.000 orang prajurit.23 Konon ekspedisi itu dipimpin oleh Kyai Demang Laksamana.24 Hal ini membuktikan bahwa Ratu Kalinyamat yang kala itu sebagai penguasa bahari lebih mementingkan kekuasaan laut dari pada kekuasaan darat. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Jepara tidak mempunyai pasukan atau prajurit angkatan darat. Dalam hal ini kekuatan darat Jepara lebih bersifat defensif, yaitu dengan membangun benteng mengelilingi kota pelabuhan yang menghadap ke darat atau daerah pedalaman Jepara. dengan demikian kota pelabuhan Jepara pada masa kekuasaan Ratu Kalinyamat merupakan salah satu kota atau kerajaan maritim di pantai utara jawa yang sangat kuat.

Chusnul Hayati. Ratu Kalinyamat ‌, h. 64 R. Mayapada, Rangga Mundira Op.Cit h. 33 24 Sumber portugis yang dikutip oleh Chusnul Hayati. nama laksamana tersebut adalah Quilimo periksa: H.J de Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud, 1990, De Earste Mouslimse Vorstendom op Java (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), h.. 273.

22 23

Artinya bahwa pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat masyarakat Jepara telah tampil dalam panggung sejarah Nusantara sebagai masyarakat bahari.

Ciri utama masyarakat bahari adalah di dalam kehidupan mereka, khususnya dalam berkehidupan sehari-hari diperoleh dari kegiatan atau pekerjaannya mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya laut. Pada waktu itu, selain berkehidupan sebagai nelayan, aktivitas yang paling utama adalah pelayaran dan perdagangan.

Bukti kejayaan Jepara pada zaman itu antara lain dapat diketahui dari armada laut yang besar dan kuat yang dimiliki oleh Ratu Kalinyamat. Dalam ekspedisinya ke Malaka pada tahun 1574, Ratu Kalinyamat mampu menyiapkan dan mengirimkan 300 kapal perang, yang 80 di antaranya merupakan jung-jung dengan tonase 400 ton.

Hal itu merupakan indikasi bahwa Jepara waktu itu merupakan kota pelabuhan dan kaya.

Selain Malaka Jepara juga memiliki hubungan baik dengan Ambon. Hal ini terbukti dengan adanya permohonan bantuan dari para pemimpin “Persekutuan Hitu� di Ambon ke Jepara untuk melawan Portugis dan etnis lain yang masih seketurunannya, yakni orang Hative.25 Ini menunjukkan bahwa pada zaman itu Jepara merupakan masyarakat yang diperhitungkan, ditakuti dan pemberani. Ini terbukti dengan laporan orang Portugis yaitu Mendez Pinto kepada P.J Veth yang dikutip oleh Chusnul Hayati dalam bukunya Ratu Kalinyamat: Biografi Tokoh Wanita Abad XVI Dari Jepara. Mendez Pinto menyebutkan bahwa Masyarakat Jepara di pada abad XVI dibawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat umumnya beraktivitas sebagai masyarakat bahari, yaitu sebagai pelaut dan pedagang yang pemberani, perantau dengan 25 Purwadi dan Maharsi. BABAD DEMAK: Sejarah perembangan Islam di Tanah Jawa. Cetakan III. Pustaka Utama: Yagyakarta. 2012 h.. 122-123

23 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

mendirikan kloni-kloni tanpa rasa takut. Namun di balik semua itu masyarakat Jepara dan Jawa umumnya memiliki penilaian negatif, yaitu mudah tersinggung, terlalu percaya diri dan haus darah.26 Sebagai seorang Ratu yang telah berhasil membawa kejayaan masyarakatnya merupakan prestasi tersendiri bagi Ratu Kalinyamat. Hal ini menunjukkan bahwa tak hanya pemimpin laki-laki saja yang mampu membawa kesuksesan masyarakatnya. Tetapi, hal ini juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah berlaku sejak kurang lebih 466 tahun yang lalu, tepatnya sejak abad ke XVI. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa wanita juga berperan penting dalam kebangkitan masyarakat bahari Nusantara.

D. Relevansi Kepemimpinan Ratu Kalinyamat Bagi Keterlibatan Perempuan Dalam Gerakan Kebangkitan Bahari Indonesia Saat ini banyak wanita yang menggantungkan dirinya kepada laki-laki atau suaminya. Hal ini merupakan suatu hal yang kurang tepat. Walaupun memang sebenarnya kaum adamlah yang seharusnya memberikan nafkah kepada wanita. namun, wanita tak selayaknya hanya menggantungkan kehidupannya kepada laki-laki.

Banyak hal yang harus ditiru oleh wanita Indonesia dari Ratu Kalinyamat. Seorang ratu yang menjadi pelopor kesetaraan gender di Indonesia. Beliau membuktikan bahwa wanita tak sepenuhnya menjadi “Konco wingking�.

Namun, mampu berdiri dan naik ke atas panggung untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa wanita mampu membawa kesejahteraan.

26

Chusnul Hayati. Ratu Kalinyamat .., h. 66

Beberapa hal yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bisa dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya.

1. Mensejahterakan rakyat Heroisme Ratu Kalinyamat dalam memimpin Jepara sangat luar biasa dan patut di teladani.

Sebenarnya jiwa kepemimpinanya sudah nampak ketika ia masih remaja. Selain menguasai ilmu tata pemerintahan yang mumpuni, beliau juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

Hal ini terbukti bahwa tak terlalu lama dari beliau dinobatkan sebagai penguasa Jepara, beliau mampu memulihkan ekonomi yang sempat porak poranda kembali seperti sedia kala. Bahkan lebih makmur lagi. Menjadi pemimpin yang ikhlas dan benar-benar demi kepentingan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa wanita juga mampu memimpin dengan baik dan mampu membawa rakyatnya menuju sejahtera.

Hal ini juga di dukung dengan mindsite kejayaan sebuah bangsa terletak pada kemakmuran rakyatnya. Mindsite itu juga ada pada pandangan Ratu Kalinyamat, yang meyakini bahwa, untuk mensejahterakan rakyat, maka ia harus memperhatikan dan memanfaatkan potensi kelautannya. Karena disadari atau tidak bahwa jiwa bahari ini sudah melekat pada diri sang Ratu. Dengan memperhatikan dan memanfaatkan potensi kelautan ini, beliau mampu membawa masyarakat Jepara menjadi bangsa yang kuat dan makmur sejahtera. Kehidupan menjadi pelaut juga mampu menjadikan masyarakat Jepara menjadi bangsa yang pemberani, menghargai perjuangan dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi.

25 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Hal ini dapat ditiru wanita masa kini, bahwa wanita juga bisa hadir kepermukaan, menjadi pemimpin dan membawa masyarakat menuju sejahtera. Ini tentunya harus didukung dengan ketegasan dan keuletan dalam memimpin masyarakat.

Selain itu, harus ikhlas dan semata-mata demi kesejahteraan rakyat.

Sebagai pemimpin di Indonesia masa kini harus merubah mindsite dari kejayaan rakyatnya terletak pada berdirinya gedung-gedung bertingkat yang menjulang ke langit, kesejahteraan rakyat terlihat hanya dari hanya pemanfaatan potensi alam daratan. Menjadi kesejahteraan rakyat terlihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang telah di anugerahkan kepada bangsa.

Bukan hanya daratan saja, namun yang terpenting pemanfaatan potensi kelautan.

Sebagai bangsa strategis yang di apit dua Benua yaitu Asia dan Australia dan dua Samudera yaitu Hindia dan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sangat potensial, Apa lagi potensi lautnya.

Ini menjadikan Indonesia sebgai jalur sutera bagi pelaut dunia.

Sebagaimana bunyi pidato Soekarno pada tahun 1953 "Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali.

Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.".27 27

Adp. Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri. dalam http://www.bakosurtanal.go.id di akses 23 April 2015

Ini menunjukkan bahwa semangat menuju bangsa bahari telah tergaung sejak era Soekarno. Saat ini Presiden RI Ir. Joko Widodo menggalakkan bahwa bangsa Indonesia harus kembali menjadi bangsa bahari lagi. Program unggulan yang diusungnya adalah menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia�.

2. Pelopor seni ukir Budaya seni ukir ini berasal dari Cina yang di bawa oleh patih Cie Wie Gwan pada masa pemerintahan Sultan Hadirin. Cie Wie Gwan yang merupakan ayah angkat dari Sultan Hadirin di Tiongkok ini memiliki jasa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jepara. karena telah memberikan ilmunya kepada masyarakat Jepara. Ilmu yang telah diberikan oleh Cie Wie Gwan ini kemudian di lestarikan oleh Ratu Kalinyamat seusai suaminya wafat. Seni ukir merupakan sebuah warisan yang sangat luar biasa bagi masyarakat Jepara. Hal ini yang menjadi pendobrak ekonomi Jepara hingga saat ini.

Ukir Jepara yang dilestarikan oleh Ratu Kalinyamat ini sangat terkenal ke daerah luar kota, luar pulau bahkan luar negeri. Hal ini harus tetap di lestarikan oleh masyarakat Jepara.

Pelestarian ukir atau budaya apapun seperti yang di lakukan oleh Ratu Kalinyamat seharusnya ditiru oleh generasi penerus. Sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan Ratu Kalinyamat.

3. Dakwah Islam Penyebaran agama Islam di Jepara tak lepas peran penting Ratu Kalinyamat. Seperti yang di amalkannya dalam laku “Tapa Wuda Sinjang Rambut� bertapa telanjang dengan memanjangkan rambutnya.

27 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Dari penafsiran masyarakat awam memang “lelakon” perbuatan ini sebagai bentuk representasi bahwa Ratu Kalinyamat sebagai “pengumbar seks”. Namun, dalam penafsiran kalangan sufi, itu adalah sebuah representasi untuk mendekatkan diri pada Allah.

Meninggalkan segala gemerlapan dunia yang selama ini beliau miliki. Dengan meningalkan semua gemerlap dunia, maka akan sampai pada pndekatan diri yang sedekat-dekatnya kepada Allah.

Sebagaimana pemaknaan dari kalangan sufi dan ahli Thariqat, seperti Naqsyabandiyah, Khalidiyah dan Mujaddidiyah di Jepara menganggap Ratu Kalinyamat sebagai “bojo njero” (istri dalam/istri bayangan). “Bojo njero” biasanya melibatkan perempuan sebagai representasinya untuk mendongkrak spiritualitas para wali atau ahli thariqat yang kebanyakan laki-laki untuk sampai Tuhan.28 Kalo ditarik lebih dalam, para ahli thariqat menjadikan laku “Tapa Wuda” Ratu Kalinyamat sebagai media dakwah dengan memasukkan aliran thariqat dalam perspektif Jawa. Caranya dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal (kepopuleran Ratu Kalinyamat), kemudian di bungkus dengan nilainilai Islam melalui ajaran thariqat. Ratu Kalinyamat juga sebenarnya telah memberikan filosofi kehidupan yang dikenal dengan rahasia huruf Alif sebgai ajaran Tauhid tingkat tinggi. Ajaran rahasia huruf Alif yang berorientasi tauhid (pernyataan keesaan Tuhan) juga tercermin secara monumental dalam tulisan bahasa Arab pada gapura pintu masuk kompleks masjid Mantingan dan Makam Kramat Ratu Kalinyamat.

Gupura ini menjadi “tugu identitas” yang dibanggakan 28

Nur Said. “Spiritualisme Ratu…, . h. 118

oleh warga Jepara. Bunyinya adalah “asyhadu an lâ ilâha illâh” (saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah).29 Dengan dibuatnya tugu identitas tersebut, maka menandakan bahwa Ratu Kalinyamat memang berperan penting dalam pneyebaran agama Islam. Apa lagi bagi para Sufi yang mengidolakan beliau sebagai “Guru Spiritual” dalam ajaran thariqat. Karena menurut mereka “Laku Tapa Wuda” adalah suatu bentuk khalwat.

E. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kehadiran Ratu Kalinyamat yang dikenal “De Krange Dame” (wanita yang gagah berani) dan “Rainha de Jepara senhora Poderosa e rice” (Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan mempunyai kekuasaan besar) dalam ruang sejarah kesultanan di pesisir Jawa telah menjadi counter budaya “atas realitas tradisi sosial yang patriarkhi.

Selama menjabat sebagai ratu di Jepara ia juga mampu memabawa masyarakat Jepara menuju sejahtera. Hal ini terbukti bahwa Ratu Kalinyamat bisa memajukan berbagai aspek di kerajaannya, seperti agama, budaya, ekonomi, politik dan terutama kelautan.

Ratu Kalinyamat juga merupakan wanita pelopor kebangkitan bahari di nusantara, hal ini terbukti dengan berbagai upaya yang di lakukan Kalinyamat demi kemajuan kerajaannya, terutama dibidan Bahari. bukti lain juga ia mengirimkan pasukan untuk menyerang portugis di Malaka sebanyak dua kali.

29

Ibid. h. 119

29 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Banyak hal yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bisa dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya. Yaitu berusaha mensejahterakan rakyat, melestarikan budaya lokal dan dakwah Islam Beberapa wanita yang mewarisi semangat kebaharian ratu kalinyamat antara lain Laksamana Malahayati, Nada Faza Soraya, menteri Kelautan Susi Pujiastuti.

DAFTAR PUSTAKA Adityo Nugrohoon dalam http://jurnalmaritim.com di akses 20 April 2015 Adp. Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri. dalam http://www.bakosurtanal.go.id di akses 23 April 2015 BKMS. JEPARA DIBAWAH PIMPINAN RATU KALINYAMAT dalam http://bkms-fsunej.blogspot.com (1546-1579) (di akses 23 April 2015) Chusnul Hayati, DKK. Ratu Kalinyamat : Biografi Tokoh Wanita Abad XVI dari Jepara. Cetakan I. (Jeda: Jepara 2007) Hadi Priyanto. Legenda Jepara. (Pustaka Jungpara : Jepara. 2014.)

Hartojo dan Amin Budiman. Kompleks Makam Ratu kalinyamat Mantingan Jepara:Segi-segi Sejarah dan Arsitektur.

Proyek Pengembangan Permuseuman jawa Tengah. 1982 Nur Said. Spiritualisme Ratu kalinYamat: kontroversi tapa wuda sinjang Rambut kanjeng Ratu di Jepara Jawa tengah. Jurnal El harakah Vol 15 pemuda bahari dalam http://www.pemudamaritim.com di akses 10 Mei 2015 Prof. Dr. Rizal M. Rompas, M.Agr. Membangun Laut Membangun Kejayaan dulu, Kini dan Masa Depan. DEKIN: Jakarta. 2011 Purwadi dan Maharsi. BABAD DEMAK: Sejarah perembangan Islam di Tanah Jawa. Cetakan III. Pustaka Utama: Yagyakarta. 2012 R. Mayapada, Rangga Mundira Nt. Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. : Jepara. 199

31 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

BRAND AWARENESS: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO) Aprina Chintya STAIN Jurai Siwo Metro Lampung ABSTRACT This research is motivated by competitive conditions industrial business product from time to time that is more strict, so the company must create a new marketing strategy to maintain and achieve a higher market share that is by creating and encouraging product innovation based on community needs and current market developments. The purpose of this research is to investigate the influence of brand awareness (one of consumer behavior) to the purchasing decision at State Islamic Collage of Jurai Siwo Metro (STAIN Jurai Siwo Metro). In this study refers to the students in the State Islamic Collage of Jurai Siwo Metro (STAIN Jurai Siwo Metro). In this study the data collected through questionnaire method to the 611 respondents using propotional random sampling method. Questionnaire method is used to determine the response of respondents to the variable. The collected data were analyzed using Pearson Corellation to test the validity of question items, Cronbach's Alpha to test the reliability of the instrument, simple regression analysis, to test the magnitude of the effect of independent variables were tested by t test to test and prove the effect of partially independent variable. The results showed that brand awareness (one of consumer behavior) has positive influence on purchase decisions, with the contribution of 52.7% and the remaining 47.3% is determined by other variables. It can be seen from the t count > T Table (1,960 <3,119> 2,576) at 5% and 1% significance level.

Keywords : brand, brand awareness, consumer behaviour, purchase decisions.

A. PENDAHULUAN Modernisasi menghadirkan perubahan sosial, meliputi dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, kesenian, dan hal lainnya. Modernisasi digunakan untuk menunjukkan pada berbagai tahapan perkembangan sosial yang didasarkan pada industrial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa yang modern, urbanisasi, infrastruktur atau tata kota dan lain sebagainya. Adanya era modernisasi ini menjadikan tingkat keragaman kebutuhan manusia semakin meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi produsen untuk berlomba-lomba memberikan inovasi baru. Produk yang menarik dengan kualitas yang baik menjadi incaran bagi setiap konsumen, sehingga semakin banyak produk-produk maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen.

Tanggapan masyarakat, khususnya mahasiswa dalam modernisasi ini akan melahirkan perilaku konsumtif bila tidak dikelola dengan baik. Menurut Sumartono, seseorang akan melakukan perilaku konsumtif dengan mengacu pada apa yang ditentukan oleh kelompok referensinya. Hal ini diperjelas oleh Sehiffmann dan Kanuk bahwa kelompok referensi merupaan tempat bagi individu untuk melakukan perbandingan, memberi nilai, informasi, dan menyediakan suatu bimbingan ataupun petunjuk untuk melakukan konsumsi. Kelompok referensi dalam hal ini teman sebaya yakni sesama mahasiswa. Kelompok referensi ini sebaiknya saling memberi masukan tentang dunia kampus, saling tukar pikiran mengenai mata kuliah yang diajarkan dan berbagi ilmu pengetahuan. Namun pada kenyataannya mereka saling berlomba menunjukkan hal baru dari mereka, dan berusaha mengejar dari ketinggalan tersebut.30 Gaya hidup (life style) berbeda dengan cara hidup (way of life). Cara hidup ditampilkan dengan ciri-ciri seperti norma,ritual, pola-pola tatanan sosial, dan mungkin juga cara seseorang 30

Sumartono, Terperangkap Dalam Iklan, (Bandung: Alvabetha, 2002),

h. 9

33 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

berbahasa. Sedangkan gaya hidup bisa diekspresikan melalui apa yang dikenakn seseorang, apa yang mereka konsumsi, dan bagaimana cara mereka bersikap atau berperilaku ketika di hadapan orang lain. Bagong Suyanto menyatakan bahwa gaya hidup mengandung pengertian sebagai cara hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-pola respon terhadap hidup, serta terutama perlengkapan hidup.31 Gambaran gaya hidup mahasiwa yang diharapkan yakni mahasiswa merupakan sekelompok pemuda yang mengisi waktunya dengan belajar untuk menambah pengetahuan, ketrampilan, keahlian, serta mengisi kegiatan mereka dengan berbagai macam kegiatan yang positif sehingga akan memiliki orientasi ke masa depan sebagai manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Dengan mengikuti berbagai aktivitas kampus, aktif di kelas, maupun dalam hal organisasi, dan lain sebagainya. Berpikir secara rasional dengan perkembangan yang ada, tidak memilih serta merta akan kepuasan tapi kebutuhan. Tidak tergoda akan pengaruh yang berkembang diluar sana karena tetap fokus pada masa perkuliahannya.

Tambunan mengatakan bahwa kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan orang lain inilah yang menyebabkan remaja berusaha mengikuti atribut yang sedang menjadi mode dan berperilaku konsumtif.32 Kehadiran merek dan promosinya dapat menjangkau lebih jauh lagi kepada konsumen kapan pun dan dimana pun mereka berada.33

31

Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 139 32 Raymond Tambunan, Remaja Dan Perilaku Konsumtif, (Jakarta : Artikel, 2001), h. 2 33 Marc Gobe, Emotional Banding, Bayu Mahendra, Dalam Emotional Banding: Paradigma Baru Menghubungkan Merek Dengan Pelanggan, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. xxxv

Masuknya perilaku konsumtif tersebut membawa perubahan pada gaya hidup mahasiswa. Perilaku konsumtif mahasiswa yang yang mulai terbiasa lama kelamaan mulai menjadi kebiasaan yang menjadikan sebuah gaya hidup. Hal ini membawa mahasiswa ke dalam tindakan yang mementingkan penampilan luar mereka, harga diri mereka, serta bagaimana mengikuti perkembangan dilingkungan sekitar supaya setara, kebiasaan ini menjadikan mereka sulit untuk bersikap rasional yang pada mulanya mahasiswa diharapkan mampu bertindak rasional dalam menyikapi perkembangna ynag ada. Menjadikan mahasiswa tidak lagi berorientasi pad amasa depan, justru berorientasi pada gaya hidup yang mereka jalani pada masa sekarang.

Mahasiswa tidak lagi membeli barang karena kebutuhan, melainkan karena hal-hal lain, misalnya karena gengsi, ingin tampil percaya diri, dan sebagainya. Salah satu hal yang mempengaruhi mahasiswa dalam keputusan pembelian, adalah merek. Merek merupakan gambaran produk secara keseluruhan yang membedakannya dengan produk lain. Merek bisa menggambarkan kualitas suatu produk, sehingga tidak heran jika banyak konsumen yang memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan merek-merek tertentu.

Merek (brand) diyakini mempunyai kekuatan dasyat untuk memikat hati orang untuk membeli produk dan jasa yang diwakilinya. Ekuitas merek (brand equity) adalah asset intangible yang dimiliki oleh sebuah merek karena value yang diberikan kepada sang pelanggan. Kalau kita melakukan program pemasaran muulai dari promosi di koran atau tv, embenahi distribusi atau memperbaiki layanan, sesungguhnya kita sedang berupaya meningkatkan ekuitas merek.34

34 Hermawan Kartajaya dan Yuswohady, Attracting Traders, Tourists, and Investor: Strategi Memasarkan Daerah di Era Ekonomi, (Jakarta: MarkPlus&Co, 2005), h. 176

35 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Semakin tingggi ekuitas merek ini akan semakin tinggi pula value yang diberikan oleh merek tersebut baik kepada si pelanggan. Karena ekuitas merek tergantung pada upaya membangun merek (brand building efforts) yang kita lakukan, maka nilai ekuitas itu pun naik turun dari waktu ke waktu tergantung dari upaya yang kita lakukan. Secara umum, ekuitas merek terbagi kedalam lima unsur utama yaitu brand awareness,35 brand association,36 perceivied quality,37 brand loyalty38 dan asset merek lain seperti trademark dan paten.

35

Brand awareness adalah ukuran kekuatan eksistensi merek kita di

(Trader, Tourist and Investor-Talent, Developer, and Organizer). Brand awareness mencakup brand recognition (merek yang pernah TTI-TDO

diketahui oleh pelanggan; Brand recall (merek apa yang diingat pelanggan untuk suatu kategori tertentu); Top of Mind (merek pertama apa yang disebut oleh pelanggan untuk suatu kategori produk tertentu); hingga dominant brand (satusatunya merek yang diingat pelanggan). Ibid, h. 177 36 Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas dan superioritas produk suatu daerah relatif terhadap pesaingnya. Sering kali persepsi kualitas sulit ditentukan mengingat ia merupakan hasil persepsi dan judgement dari pelanggan. Bagi pemilik merek, persepsi kualitas mendatangkan manfaat karena menjadi respon-to-buy pelanggan, menjadi basis diferensiasi dan positioning produk. Persepsi kualitas bisa berdasarkan kemampuan layanan daerah (servicabity), kelengkapan destinasi dan tawaran produk, kinerja birokrasi dan layanan publik, kompetensi dan kecepatan aparat layanan dan sebagainya.

Ibid.

37 Brand association adalah asosiasi apa pun yang terkait dengan sebuah merek tertentu. Beberapa contoh asosiasi merek adalah, Yogyakarta yang memiliki asosiasi kuat sebagai “Kota Pelajar” dan “Kota Budaya”; Jakarta memiliki beberapa asosiasi baik yang bagus seperti “Pusat Bisnis dan Pemerintahan” atau “Kota Metropolitan” maupun asosiasi yang buruk seperti “macet”, “polusi dan “penggusuran’. Asosiasi ini biasanya dibentuk oleh identitas yang dimiliki merek tersebut. Dalam banyak riset, biasanya asosiasi dipakai sebagai positioning produk. Ibid.

38 Brand loyalty adalah loyalitas yang diberikan pelanggan kepada merek. Loyalitas merek menjadi ukuran seberapa besar kemungkinan TTI-TDO. Ia merupakan satu-satunya unsur ekuitas merek yang terkait dengan sustainability suatu daerah dimasa depan, mengingat loyalitas akan selalu terkait dengan pembelian pelanggan di masa depan. Loyalitas merekalah yang menjamin bahwa TTI-TDO tidak berpindah ke merek pesaing walaupun mungkin merek pesaing memiliki kualitas yang lebih baik. Ibid.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana brand awareness menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun ajaran 2014/2015.

Penelitian ini dilakukan di STAIN Jurai Siwo Metro. Populasi penelitiannya adalah seluruh mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro semester gasal tahun ajaran 2014/2015, yaitu sejumlah 6109 mahasiswa. Sampel dari penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi, yaitu 611 mahasiswa yang dipilih berdasarkan proporsional random sampling.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk medeskripsikan secara rinci mengenai sejauh mana brand awareness menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pada mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dimana peneliti bertindak juga sebagai partisipan dan membagikan angket guna mengetahui sejauh mana Brand awareness menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pada mahasiswa.

Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh sumber tertulis mengenai brand awareness. Dokumentasi dilakukan dengan menggali informasi yang dilakukan baik melalui buku, jurnal, majalah, koran, dan sumber-sumber lain yang diperlukan.

B. KAJIAN TEORI 1. Brand Awareness a. Tentang Istilah Merek adalah nama, istilah, logo, tanda atau lambang dan kombinasi dari dua atau lebih unsur yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang-barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. 39 39 Jackie Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, Mengelola Merek, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), h. 2

37 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Sedangkan Bill Gates menyatakan bahwa merek adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan penguasaan pasar. Tidak heran jika produsen dan pengusaha rela menghabiskan milyaran rupiah untuk berpromosi. Semua barang pada dasarnya dikaitkan dnegan merek seperti Coca-cola, FedEx, Star Mild, dan lain-lain. Suatu merek adalah label yang mengandung arti dan asosiasi. Merek yang hebat dapat berfungsi lebih dalam memberi warna dan getaran produk atau jasa. 40 Setiap produk yang terjual di pasaran memiliki citra tersendiri di mata konsumennya yang sengaja diciptakan oleh pemasar untuk membedakannya dari para pesaing. Citra adalah cara masyarakat mempersepsi (memikirkan) perusahaan atau produknya yang dibentuk untuk menguatkan posisi merek di benak konsumennya, karena merek yang kuat adalah kemampuannya untuk menciptakan persepsi konsisten berdasarkan hubungannya dengan pelanggan. Sebuah produk yang dapat mempertahankan citranya agar lebih baik dari para pesaingnya akan memberikan perlindungan bagi produk tersebut.

Sedangkan Brand Image merupakan interprestasi akumulasi berbagai informasi yang diterima 41 konsumen.

Jadi yang menginterpretasi adalah konsumen dan yang diinterpretasikan adalah informasi. Sebuah informasi citra dapat dilihat dari logo atau symbol yang digunakan oleh perusahaan untuk mewakili produknya. Dimana symbol dan logo ini bukan hanya sebagai pembeda dari para pesaing sejenis namun juga dapat merefleksikan mutu dan visi 40 41

Ibid Bison Simamora dan Johanes Lim , Aura merekâ&#x20AC;Ś, h. 117

misi perusahaan tersebut. Contoh sederhana adalah Rokok Djarum Super mencerminkan citra sebuah rokok yang diperuntukkan bagi pria-pria yang gemar berpetualang.

Menurut Kotler dalam Bison Simamora dan Johanes Lim, merek (brand) merupakan nama, istilah, tanda, simbol; atau desain atau paduan dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan identitas bagi barang atau jasa yang dibuat atau disediakan suatu penjual atau kelompok penjual serta untuk membedakannya dari barang atau jasa yang disediakan pesaing.42 Atau bisa juga berarti entitas pengidentifikasi yang memberi janji nilai tertentu.43 Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek sebagai suatu bagian dari suatu produk tertentu.44 Sedangkan menurut Rangkuti, brand awareness merupakan kemampuan seorang pelanggan untuk mengingat suatu merek tertentu atau iklan tertentu secara spontan atau setelah dirangsang dengan kata-kata kunciâ&#x20AC;?.45 Sedangkan menurut Durianto, dkk, brand awareness (kesadaran merek), menunjukan kesanggupan konsumen (atau calon pembeli) dalam mengingat kembali (recognize) atau mengenali (recall) bahwa suatu merek merupakan suatu bagian dari kategori produk tertentu.46 42

Ibid, h. 3 Ibid 44 AB Susanto dan Himawan Wijanarko, Power Branding: Membangun Merek Ungul dan Organisasi Pendukungnya, (Jakarta: Quantum Bisnis dan Manajemen, 2003), h. 131 45 Freddy Rangkuti, The Power of Brand: Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004),h. 243 46 Darmadi Durianto, dkk., Strategi Menaklukkan Pasar. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 54 43

39 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa brand awareness merupakan tujuan umum komunikasi pemasaran, adanya brand awareness yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan kategori muncul, brand tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan.

Brand awareness menunjukkan pengetahuan konsumen terhadap eksistensi suatu brand.

Bagian dari suatu produk perlu ditekankan karena terdapat suatu hubungan yang kuat antara kategori produk dengan merek yang dilibatkan.

Misalnya publikasi tentang Garuda Indonesia tidak akan membantu brand awareness dari kacang garuda.

Brand awareness membutuhkan continum ranging (jangkauan continum) dari perasaan yang tidak pasti bahwa merek ttertentu telah dikenal sebelumnya, sehingga konsumen yakin bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya merek dalam suatu kelompok produk. Kontinum ini dapat terwakili dalam tingkatan brand awareness yang berbeda yang dapat digambarkan dalam suatu piramida berikut ini:

Puncak Pikiran (Top Mind) Pengingatan Kembali Merek (Brand recall) Pengenalan Merek (Brand Recognize) Tidak Menyadari Merek (Brand Unware)

Peran brand awareness dalam brand equity tergantung pada tingkatan akan pencapaian kesadaran di benak konsumen. Tingkatan brand awareness paling rendah adalah adalah brand recognize (pengenalan merek) atau disebut saja tingkatan pengingatan kembali dengan bantuan (aided recall). Tingkatan berikutnya adalah brand recall (pengingatan kembali) atau tingkatan mengingat sejauh mana keberadaan merek tersebut dapat diingat kembali oleh konsumen.

Selanjutnya adalah tingkat puncak pikiran (top mind).

Dalam tingkatan ini merek akan selalu diingat dan dicari oleh konsumen, baik ketika ia membutuhkan produk merek tersebut atau hanya sekedar membicarakannya.

Brand atau merek pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam keputusan pembelian konsumen. Pertama, merek memberikan identifikasi terhadap suatu produk sehingga konsumen mengenali merek dagang yang berbeda dengan produk lain.

41 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Kedua, merek membantu untuk menarik calon pembeli. Kebanyakan pengusaha selalu berusaha agar produknya terus bertahan pada tahap kejayaan di pasar. Tidak heran jika pengusaha melakukan berbagai macam upaya dan kiat-kiat baru agar nama produk tidak hilang dalam ingatan konsumen, memperluas geografis pemasaran untuk memperoleh konsumenkonsumen baru dengan cara memberi potongan harga (discount) atau hadiah-hadiah menarik lainnya. Akan tetapi, kalangan pelanggan yang fanatik tidak mau beralih dari suatu merek favorit walaupun ada merek lain yang menawarkan lebih menarik dari merek favoritnya. 47 Sebagian besar pelaku bisnis mengetahui hal-hal yang harus mereka ketahui untuk melakukan branding dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Mereka tahu bahwa branding itu penting, namun begitu banyaknya informasi yang terkait dengan branding membuat mereka bingung.48 b. Brand Awareness dan Hubungannya dengan Keputusan Pembelian Konsumen Nilai ekuitas merek bisa berpengaruh kepada konsumen maupun perusahaan. Ekuitas merek dapat menambah atau mengurangi nilai produk bagi konsumen. Konsumen dibantu dalam mentafsirkan, memproses, menyimpan informasi mengenai produk dan merek. Ekuitas merek juga mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan

47

Jackie Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, Mengelola Merekâ&#x20AC;Ś,

h. 5 48 Mike Moser, United We Brand: Menciptakan Merk Kohesif Yang Dilihat, Didengar Dan Diingat, Alih Bahasa: Sri Isnaini Husayati, (Jakarta: Esensi, 2008), h. 6

pembelian (baik itu pengalaman masa lalu dalam menggunakannya maupun kedekatan dengan merek dan aneka karakteristiknya. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa persepsi kualitas dan asosiasi merek bisa meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan produk.49 Persaingan merek yang tajam belakangan ini memaksa para marketer untuk memberikan daya tarik yang lebih baik daripada pesaingnya. Maklum, adanya berbagai merek membuat konsumen diuntungkan.

Konsumen memiliki kebebasan memilih produk.

Merek atau brand selain digunakan untuk memberikan diferensiasi produk dari pesaing juga berfungsi mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Kotler dalam Astuti dan Cahyadi juga menyebutkan fungsi merek (brand) adalah untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penyaji dan membedakan dengan produk sejenis dan penyaji lainnya. Maksudnya adalah dengan pemberian merek yang khas atau berbeda dan mudah diingat, akan membuat konsumen mudah mengenali produk tersebut sekalipun produk tersebut berada di antara produk-produk sejenis di dalam suatu pasar.50 Mungkin saja produk tersebut menguatkan mereknya dengan memberikan identitas berupa nama merek atau tanda merek yang telah didaftarkan dan dilindungi hak ciptanya oleh hukum.

Lebih jauh lagi citra merek yang positif dapat membantu konsumen untuk menolak aktifitas yang 49

Bison Simamora, Aura Merek: Tujuh Langkah Membangun Merek Yang Kuat, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 48 50 Sri Wahjuni Astuti dan I Gde Cahyadi, â&#x20AC;&#x153;Pengaruh Elemen Ekuitas Merek terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan di Surabaya Atas Keputusan Pembelian Kartu Perdana IM3â&#x20AC;?. Majalah Ekonomi, Tahun XVII, No. 2 Agustus 2007, h. 145

43 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

dilakukan oleh pesaing dan sebaliknya menyukai aktifitas yang dilakukan oleh merek yang disukainya serta selalu mencari informasi yang berkaitan dengan merek tersebut.

Beberapa perusahaan yang berhasil yakin bahwa reputasi atau citra jauh lebih penting dalam menjual produk daripada sekedar ciri-ciri produk yang spesifik. Hal tersebut bisa terwujud karena citra tersebut dipersepsikan secara homogendi setiap kepala manusia atau sebaliknya yang mana setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda, sehingga apabila dari persepsi homogen tersebut menghasilkan sebuah citra positif akan sangat menguntungkan perusahaan.

Sebelum membeli produk, konsumen dengan seksama akan mempertimbangkan mengenai kualitas produk yang akan dibeli. Dengan adanya kualitas produk yang bagus menurut konsumen, maka merek dari produk tersebut akan menimbulkan kesan positif dalam benak konsumen yang secara tidak langsung menyebabkan citra merek yang positif dari produk tersebut. Konsumen akan memutuskan untuk membeli produk tersebut jika citra merek dari produk tersebut bagus dan kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah timbul citra yang positif terhadap produk tersebut maka konsumen akan memutuskan untuk membeli.

Karena itu, wajar apabila suatu merek mempunyai tingkat kepuasan tinggi, merek tersebut memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi lagi. Dengan pangsa pasar yang lebih tinggi, maka perusahaan akan banyak mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah skala ekonomi yang memungkinkan perusahaan lebih mampu menekan biaya produksi dan pemasaran.

Pada akhirnya, perusahaan tersebut akan memberikan value yang terbaik untuk para pelanggannya. Ini juga dibuktikan bahwa sekitar 80 % peringkat atas ICSI adalah market leader.51 2. Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian a. Perilaku Konsumen Menurut James F. Engel sebagaimana dikutip Anwar Prabu, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut.52 Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.53 Sementara itu Loudon dan Bitta lebih menekankan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan.

Mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau

51

Handi Irawan D., Indonesian Costumer Satisfication: Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang ICSA, (Jakarta: Elex Media Komputindo , 2003), h. 107 52 Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 3 53 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2

45 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

mengatur barang dan jasa.54 Kotler dan Amstrong mengartikan prilaku konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk konsumen personal.55 Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. b. Keputusan Pembelian Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan kebutuhan akan barang maupun jasa. Keputusan pembelian adalah segala sesuatu yang dikerjakan konsumen untuk membeli, membuang, dan menggunakan produk dan jasa.56 Menurut Ristiyani Prasetijo, keputusan pembelian adalah suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang muncul untuk mendapatkan barang atau jasa.57 Sedangkan menurut Mahmud Machfoedz keputusan pembelian adalah tindakan yang diajukan orang dalam pembelian dan pemanfaatan suatu produk.58 54 David L. Loudon & Albert J. Della Bitta, Consumer Behavior, Alih Bahasa: Lina Salim, Perilaku Konsumen, Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 8 55 Philip Kotler & Gery Amstrong, Prinsiple of Marketing, Alih Bahasa: Bob Sabran, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 6 56 Richard L. Oliver, Satisfaction: A. Behavioral Perspective on The Consumer, Alih Bahasa: Agus Maulana, (Jakarta, Erlangga, 2006), h. 59 57 Ristiyani Prasetijo dan John J.O.I Ihalauw, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 226 58 Mahmud Machfoedz, Pengantar Pasar Modern, (Yogyakarta: YKPN, 2005), h. 37

Terdapat lima peran yang terjadi dalam keputusan membeli: 1) Pemrakarsa (initiator) Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu.

2) Pemberi pengaruh (influencer) Orang yang member pandangan, nasihat, atau pendapat sehingga dapat membantu keputusan pembelian.

3) Pengambil keputusan (decider) Orang yang menentukan keputusan pembelian, apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau dimana membelinya.

4) Pembeli (Buyer) Orang yang melakukan pembelian secara actual.

5) Pemakai (user) Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa.59 3. Tahap dalam Proses Keputusan Membeli Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pembelian. Model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. Setiap konsumen tentu melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka buat.

59 Bison Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 15

47 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka membalik tahap-tahap tersebut.

Sementara itu Engel sebagaimana dikutip Anwar Prabu menyatakan pendapat yang berbeda.

Tahap awalnya adalah kesadaran kebutuhan (need recognize), lalu pencarianinformasi (information search), kemudian evaluasi alternatif menjelang pembelian (pre-purchase alternative evaluation), setelah itu dilakukan pembelian (purchase), konsumsi (consumption) barulah hasil berupa kepuasan (satisfication) ataupun ketidakpuasan (disatisfication).60 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Menurut Hendri Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf, ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yaitu demografi dan gaya hidup. Seorang konsumen berusia 30 tahun, bujangan dan bekerja di lingkungan perkantoran di pusat kota Jakarta akan mempunyai pilihan kendaraan berbeda dari konsumen lain berusia sama tapi sudah berkeluarga dengan satu anak berusia satu tahun dan bekerja di wilayah Bekasi.61 Sementara itu, Bisson Simamora mnyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pada perilaku konsumen dalam keputusan pembelian adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis. Ini sesuai dengan pendapat Engel et. al. hanya saja, mereka memambahkan faktor situasi. berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pada perilaku konsumen dalam keputusan pembelian:

60 61

Ibid, h. 16 Hendri Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf, Pemasaran Ritel, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 62

Kebuday aan

Sosial

Personal

Psikologi

Situasi

Kultur

Kultur rujuka n

Usia

Motivasi

Tahap daur hidup

Persepsi

Kebutu han

Subkultu r Kelas sosial

Keluar ga Peran dan status sosial

Jabatan Keadaan ekonomi

Learning Kepercay aan Sikap

Keingin an Promosi penjual an

Gaya hidup Kepribad ian Konsep diri Merek / kualitas barang

Faktor-faktor tersebut pada dasarnya berlaku untuk produk yang berbeda-beda. Dengan kata lain, ada faktor dominan pada pembelian suatu produk sementara faktor lain kurang berpengaruh. Contoh pilihan wanita terhadap lipstik kurang dipengaruhi oleh keluarga. Yang mungkin berpengaruh adalah faktor sosial lain, misalnya lingkungan pergaulan.

Contoh lain, dalam menentukan tempat kuliah, faktor

49 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

keluargalah yang paling berpengaruh. Faktor budaya sangat kecil pengaruhnya.62

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Karakteristik Responden Tabel Distribusi Kecenderungan Karakteristik Jumlah No. Keterangan Mahasiswa 1

2

Berdasarkan Gender Laki-Laki

160

26,19

Perempuan

451

73,81

Jumlah

611

100 %

Tarbiyah

325

53,20

Syariâ&#x20AC;&#x2122;ah dan Ekonomi Islam

277

45,33

9

01,47

611

100 %

Pendidikan Agama Islam (PAI)

123

20,12

Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)

106

17,34

Berdasarkan Jurusan

Dakwah dan Komunikasi Jumlah 3

62

Persentase (%)

Berdasarkan Prodi

Bison Simamora, Panduan Risetâ&#x20AC;Ś, h. 6-7

Pendidikan Guru Madrasah Ibditai’yah (PGMI)

42

06,86

Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

54

08,82

Akhwalus Syakhsiyah (AHS)

31

05,07

Ekonomi Syari’ah (Esy)

111

18,16

D3 Perbankan Syari’ah (D3 PBS)

68

11,12

Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy)

47

07,69

S1 Perbankan Syari’ah (S1 PBS)

20

03,26

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

9

01,47

611

100 %

2014

190

34,37

2013

155

26,18

2012

148

24,23

2011

76

08,68

≥ 2010

42

06,54

Jumlah

611

100 %

Jumlah 3

Berdasarkan Angkatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Ini dikarenakan jumlah mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro tahun ajaran 2014/2015 didominasi oleh perempuan.

Berdasarkan program studi yang ditempuh, peneliti

51 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

mengambil jumlah responden secara proposional sebanyak 10 % dari jumlah keseluruhan mahasiswa setiap prodi.

Sementara itu, untuk jumlah responden berdasarkan angkatan, ini diambil berdasarkan pertimbangan perbandingan jumlah mahasiswa yang ada setiap prodi.

2. Uji Validitas dan Reabilitas Dalam penelitian ini, validiatas dari indikator dianalisis menggunakan df (degree of freedom) dengan rumus df = n-k, dimana n = jumlah sampel, k = jumlah variable independen. Jadi df yang digunakan adalah 611 - 1 = 610 dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan nilai r tabel sebesar 0,080. Jika r hitung (untuk tiap butir dapat dilihat pada kolom Corrected Item â&#x20AC;&#x201C;Total Correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan dikatakan valid. Dibawah ini dapat dilihat hasil pengujian validitas pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Hasil uji validitas variabel citra merek Variabe Indikator Kod rhitun rtabel Keteranga e l n g Item Citra Merek

Mengenal merek

q1

0,069 0,08 0

Valid

Populer

q2

0,075 0,08 0

Valid

Merek Terpercay a

q3

0,066 0,08 0

Valid

Tabel 2.2 Hasil uji validitas variabel keputusan pembelian Kod rhitun rtabel Keteranga Variabel Indikator

e Item Keputusa n pembelia n

n

g

Kebutuhan prioritas

q4

0,06 4

0,08 0

Valid

Keinginan membeli

q5

0,06 3

0,08 0

Valid

Pertimbang an manfaat

q6

0,07 6

0,08 0

Valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap semua item pernyataan variabel independen maupun variabel dependen menunjukkan bahwa semua item adalah valid. Hal ini dibuktikan dari nilai r tabel < dari nilai r hitung. Hasil nilai cronbachâ&#x20AC;&#x2122;s alpha variabel brand awareness dan keputusan pembelian > 0,60 sehingga instrumen atau indikator dari kelima variabel tersebut reliabel atau layak dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut ini: Tabel 2.3 Hasil Uji Reabilitas Crobanch Cut of Keterangan Variabel Alpha Value Brand (X)

awareness 0,786

Keputusan Pembelian (Y)

0,729

0,60

Reliabel

0,60

Reliabel

Berdasarkan pengujian pada tabel uji reliabilitas, diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Maka dapat

53 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

3. Analisis dan Pengujian Hipotesis Untuk menguji hipotesis digunakan uji t. Sementara itu, untuk pembuktian hipotesis penelitian digunakan analisis regresi sederhana. Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (brand awareness) secara parsial atau individual menerangkan variabel terikat (keputusan pembelian). Nilai t hitung pada variabel Brand adalah sebesar 3,119 dengan tingkat signifikansi 0,05 dan t tabel sebesar 1,960. Untuk taraf signifikasi 0,01, nilai t tabel adalah 2,576 Karena 1,960<3,119>2,576 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa, variabel brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator dalam brand awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan taraf signifikasi sebesar 1% dan 5%. Pada taraf signifikasi 1% = 0,105 dan 5% = 0,080 Sementara itu, r hitung sebesar 0,125 Karena r hitung lebih besar dari r tabel maka hipotesis nihil (Ho) ditolak sedangkan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini berarti bahwa untuk taraf signifikasi 1% dan 5% brand awareness mempengaruhi konsumen cukup kuat dalam keputusan pembelian mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro.

4. Pembahasan Dari hasil pengujian hipotesis, terlihat bahwa brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro.

Kriteria dalam pengukuran brand awareness mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yaitu top mind, brand recall dan brand recognize.

Indikator-indikator tersebut dilakukan

berdasarkan telaah pustaka dan dikembangkan sesuai dengan keadaan. Masing-masing indikator mendapat tanggapan positif dari 611 responden yang diteliti.

Variasi keputusan pembelian dijelaskan oleh variabel brand awareness sebesar 52,7%, sedangkan sisanya 47,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Brand awareness yang dimaksudkan adalah kesadaran konsumen (mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro) yang dirasakan konsumen ketika ia akan membeli suatu produk barang dan atau jasa. Merek tidak hanya menggambarkan deskripsi suatu produk dari sisi kualitas dan kuantitasnya saja, melainkan sebagai suatu pembeda dengan produk-produk lain. Untuk itu, tidak heran jika merek juga berdampak pada pengklasifikasian konsumen ke dalam kelas-kelas tertentu.

Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro memiliki brand awareness yang cukup tinggi. Dari semua responden yang diteliti, 86 % responden yang menyatakan lebih memilih untuk mementingkan kualitas suatu produk berdasarkan merek ketimbang kuantitasnya. Artinya, ketika seorang mahasiswa membeli suatu produk, misalnya jilbab, maka ia akan memilih untuk membeli satu jilbab berkualitas dengan merek tertentu ketimbang membeli dua jilbab yang lebih murah dengan kualitas yang tidak terjamin dari merek yang tidak dikenal.

Sementara it 14 % responden lainnya menyatakan bahwa baik kualitas maupun merek bukanlah hal penting dalam melalukan keputusan pembelian. Kebutuhan dan harga merupakan faktor yang lebih dominan.

Selain itu, besarnya brand awareness mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro juga bisa dilihat melalui jawaban responden yang menyatakan bahwa mereka semakin tertarik untuk membeli barang-barang dengan merek yang sudah terkenal ketimbang membeli barang-barang dengan merek yang belum pernah dikenal.

55 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Tingginya brand awareness ini di satu sisi tentu akan membuat merek-merek tertentu semakin laku di pasaran dan berkompetisi untuk meningkatkan produk dan layanannya.

Disisi lain, brand awareness ini akan membuat produk dari merek-merek yang kurang gencar melakukan promosi dan iklan kalah dipasaran.

Secara parsial, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel brand awareness memberikan dampak yang cukup besar terhadap keputusan pembelian. Namun, brand awareness ini kebanyakan disadari oleh mahasiswa dengan perekonomian menengah keatas. Sementara itu, mahasiswa dengan kelas menengah kebawah cenderung lebih mementingkan faktor lain seperti harga dibandingkan dengan brand awareness pada keputusan pembelian.

Brand awarenss yang mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro ini diantaranya adalah kualitas (47 %), lebih baik dari merek lain (28 %), fanatik (12 %) faktor demografis seperti gender, lingkungan dan keadaan ekonomi (10%), dan faktor-faktor lain (3%).

D. SIMPULAN Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa brand awareness merupakan perilaku konsumen yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian terlihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel. Nilai t tabel pada taraf signifikasi 1% = 2,576 dan 5% = 1,960 dan nilai t hitung 3,119.

Karena t hitung lebih besar dari r dan t tabel maka hipotesis nihil (Ho) ditolak sedangkan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini berarti bahwa untuk taraf signifikasi 1% dan 5% brand awareness mempengaruhi keputusan pembelian secara signifikan.

Variasi keputusan pembelian dijelaskan oleh variabel brand awareness sebesar 52,7%, sedangkan sisanya 47,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Brand

awarenss yang mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro ini diantaranya adalah kualitas (47 %), lebih baik dari merek lain (28 %), fanatik (12 %) faktor demografis seperti gender, lingkungan dan keadaan ekonomi (10%), dan faktor-faktor lain (3%).

57 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

DAFTAR PUSTAKA AB Susanto dan Himawan Wijanarko, Power Branding: Membangun Merek Ungul dan Organisasi Pendukungnya, Jakarta: Quantum Bisnis dan Manajemen, 2003 Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen, Bandung: Refika Aditama, 2002 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013 Bison Simamora, Aura Merek: Tujuh Langkah Membangun Merek Yang Kuat, Jakarta: Gramedia, 2003 , Panduan Riset Perilaku Konsumen, Jakarta: Gramedia, 2000 Darmadi Durianto, dkk., Strategi Menaklukkan Pasar. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004 David L. Loudon & Albert J. Della Bitta, Consumer Behavior, Alih Bahasa: Lina Salim, Perilaku Konsumen, Edisi Ketiga, Jakarta: Erlangga, 2006 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002 E. Sugiarto, Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999 Freddy Rangkuti, The Power of Brand: Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004 Handi Irawan D., Indonesian Costumer Satisfication: Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang ICSA, Jakarta: Elex Media Komputindo , 2003 Hendri Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf, Pemasaran Ritel, Jakarta: Gramedia, 2005 Hermawan Kartajaya dan Yuswohady, Attracting Traders, Tourists, and Investor: Strategi Memasarkan Daerah di Era Ekonomi, Jakarta: MarkPlus&Co, 2005

Jackie Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, Mengelola Merek, Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007 James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Alih Bahasa: Kartini Kartono, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 Mahmud Machfoedz, Pengantar Pasar Modern, Yogyakarta: YKPN, 2005 Marc Gobe, Emotional Banding, Bayu Mahendra, Dalam Emotional Banding: Paradigma Baru Menghubungkan Merek Dengan Pelanggan, Jakarta: Erlangga, 2005 Mike Moser, United We Brand: Menciptakan Merk Kohesif Yang Dilihat, Didengar Dan Diingat, Alih Bahasa: Sri Isnaini Husayati, Jakarta: Esensi, 2008 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2008 Paul Hersey, et.al, Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Ed. 4, Jakarta: Erlangga, 1996 Philip Kotler & Gery Amstrong, Prinsiple of Marketing, Alih Bahasa: Bob Sabran, Jakarta: Erlangga, 2006 Raymond Tambunan, Remaja Dan Perilaku Konsumtif, Jakarta : Artikel, 2001 Richard L. Oliver, Satisfaction: A. Behavioral Perspective on The Consumer, Alih Bahasa: Agus Maulana, Jakarta, Erlangga, 2006 Ristiyani Prasetijo dan John J.O.I Ihalauw, Perilaku Konsumen, Yogyakarta: Andi, 2005 Sri Wahjuni Astuti dan I Gde Cahyadi, â&#x20AC;&#x153;Pengaruh Elemen Ekuitas Merek terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan di Surabaya Atas Keputusan Pembelian Kartu Perdana IM3â&#x20AC;?. Majalah Ekonomi, Tahun XVII, No. 2 Agustus 2007 Sumartono, Terperangkap Dalam Iklan, Bandung: Alvabetha, 2002

59 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

INTEGRATED FOREST ONLINE SYSTEM (IFOS): PERBAIKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN SECARA TERPADU DAN TRANSPARAN SEBAGAI UPAYA MERUNTUHKAN PRAKTIK KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN

ARIF RACHMAN NUR, CINDRA DAN RISKAYANTI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR ABSTRACT Indonesia's forests is one of the largest forest in the world. In addition, Indonesia's forests are also rich in minerals such as gold and iron ore and has a diversity of flora and fauna are high. Based on the natural resources, forests Indonesia should be able to become the main driver of development progress in Indonesia.

Unfortunately such property be used as a pretext to exploit the forests on a large scale through a variety of ways. One of them is doing conspiracy in conducting concession licenses. This paper seeks to determine the condition of the management of the forestry sector in Indonesia at this time and knowing the flow improvement of forest management policies in an integrated and transparent by using the concept of Integrated Forest Online System (IFOS). The method of writing used the descriptive method. From the analysis conducted created a solution that is expected to be implemented by the government or other institutions as a solution in order to tear down the dynasty of corruption in the forestry sector. The data used is secondary data which is then processed by content analysis techniques to generate conclusions. Based on analysis of these data, the results are as follows: First, the conditions of forest management in Indonesia is not yet optimal. This is supported by the many laws and regulations that salingtumpang overlap, poor licensing system and management policy. Second, the implementation of the Integrated

Forest Online System (IFOS) as a form of government transparency in terms of forest pengeloloaan to the community that includes mapping, licensing, management and reporting. Integrated Forest Online System (IFOS) is an integrated solution in breaking down the dynasty of corruption in the forestry sector in Indonesia.

Keywords: IFOS, Indonesia's development, policy.

forests,

forest

management,

ABSTRAK Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan yang terluas di dunia. Selain itu, hutan Indonesia juga kaya akan berbagai bahan galian seperti emas dan biji besi serta memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Berdasarkan kekayaan alam tersebut, seharusnya hutan Indonesia mampu menjadi pendorong utama kemajuan pembangunan di Indonesia. Sayangnya kekayaan tersebut dijadikan dalih untuk mengeksploitasi hutan secara besarbesaran melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melakukan kongkalikong dalam melakukan perizinan pengusahaan hutan.

Tulisan ini berupaya mengetahui kondisi pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia saat ini dan mengetahui alur perbaikan kebijakan pengelolaan hutan secara terpadu dan transparan dengan menggunakan konsep Integrated Forest Online System (IFOS). Adapun metode penulisan yang digunakan yakni menggunakan metode deskriptif. Dari analisis yang dilakukan dibuat suatu solusi yang diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah maupun institusi lainnya sebagai solusi guna meruntuhkan dinasti korupsi dalam sektor kehutanan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang kemudian diolah dengan teknik content analysis untuk menghasilkan kesimpulan.

Berdasarkan analisis terhadap data-data tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, kondisi pengelolaan hutan di Indonesia saat ini belum optimal. Hal ini dukung dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang salingtumpang tindih,

61 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

buruknya sistem perizinan dan kebijakan pengelolaan. Kedua, penerapan Integrated Forest Online System (IFOS) sebagai wujud transparansi pemerintah dalam hal pengeloloaan hutan kepada masyarakat yang mencakup pemetaan, perizinan, pengelolaan dan pelaporan. Integrated Forest Online System (IFOS) merupakan suatu solusi terpadu dalam meruntuhkan dinasti korupsi dalam sektor kehutanan di Indonesia.

Kata Kunci: IFOS, hutan pembangunan, kebijakan.

Indonesia,

pengelolaan

hutan,

A. Pendahuluan Indonesia merupakan negara yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) melimpah di berbagai bidang, salah satunya pada sektor kehutanan. Dinas Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 1950, menerbitkan peta vegetasi Indonesia yang menggambarkan hampir 84% luas daratan Indonesia tertutup hutan primer. Titik awal dimulainya deforestasi dan degradasi hutan Indonesia terjadi sejak awal 1970-an. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, mulai mengkomersilkan penebangan hutan kepada investor dengan memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Dalam kurun waktu 2000 â&#x20AC;&#x201C; 2005, hutan Indonesia mengalami deforestasi dan degradasi hutan mencapai 1,87 juta ha per tahun. 2 Pada tahun 2010, luas tutupan hutan di Indonesia tinggal tersisa 94 juta ha. Di tahun 2009, persentase luas tutupan hutan terhadap luas daratan di Papua seluas 79,62%, Kalimantan 51,35%, Sulawesi 46,65%, Maluku 47,13%, Sumatera 25,41%, Bali-Nusa Tenggara 16,04%, dan Jawa 6,90%. 4 Pasal 18 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur dan menetapkan batas bahwa:

(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Jika mengacu kepada data tersebut, maka luas tutupan hutan di pulau Sumatera, Bali-Nusa Tenggara dan Jawa tidak memenuhi kriteria pada Pasal 18 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Deforestasi dan degradasi hutan terus terjadi karena tidak adanya batasan jelas mengenai batasan wilayah hutan sehingga alih fungsi kawasan hutan dengan mudah dilakukan.

Kehilangan hutan diberbagai wilayah disebabkan kerena pemerintah memberikan Hak Pengelolaan Hutan kepada investor dengan tidak terkontrol. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan semakin mudah ketika diterapkannya otonomi daerah, yang lebih mengedepankan kebebasan daerah tersebut mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya, termasuk hutan. Tercatat sejak awal 2004 hingga akhir tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan 2426 Hak Pengelolaan Hutan yang mencakup wilayah seluas 212.62 juta ha. 7 Banyaknya Hak Pengelolaan Hutan yang diberikan dan luasnya cakupan areal kerja pengelolaan hutan belum memberikan dampak besar pada pembangunan suatu daerah. Hal ini bisa dilihat pada kawasan Kalimantan yang pemnbangunannya belum merata,padahal hutan daerah tersebut juga mengalami deforestasi paling cepat daripada pulau lainnya.

Perizinan merupakan suatu yang kondisi rawan terjadinya kecurangan yang dilakukan tidak sesuai

63 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

prosedur, yang akhirnya akan menguntungkan satu pihak dan merugikan perekonomian Indonesia. Korupsi dalam sektor kehutanan Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kerugian negara akibat korupsi di sektor kehutanan setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp 22 Miliar. 8 Bahkan dalam kurun waktu 20112012, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 691 Miliar.

Kompleksnya permasalahan dalam sektor kehutanan membuatnya menjadi sasaran empuk pelaku korupsi yang sampai saat ini masih belum terungkap sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk meruntuhkan dinasti korupsi dalam sektor kehutanan, maka penulis menggagas suatu solusi yakni, â&#x20AC;&#x153;Integrated Forest Online System (IFOS): Perbaikan Sistem Pengelolaan Hutan Secara Terpadu dan Transparan Sebagai Upaya Meruntuhkan Praktik Korupsi di Sektor Kehutanan.â&#x20AC;?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode literature research yakni artikel, buku dan website internet. Data yang diperoleh yaitu data sekunder yang kemudian diolah dengan teknik content analysis untuk menghasilkan kesimpulan. Penulis melakukan analisis data secara kualitatif dengan memasukkan data-data kuantitatif untuk memperkuat argumentasi bagi penyelesaian masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

B. KERANGKA TEORI 1. Hutan Hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan di dunia mencakup 9,4% dari permukaan bumi atau 30% luas daratan di bumi. 13 Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki hutan kedelapan terluas di dunia dan memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Hingga tahun 2011, luas hutan dan perairan di Indonesia diperkirakan mencapai 134.275.567,98 juta ha.63 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan acuan pokok dalam penyelenggaraan kehutanan, di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secaraterpadu.64 Dalam mengelola hutan, pemerintah Indonesia memberikan izin pengelolaan kepada pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hak tersebut nantinya akan dijabarkan dalam izin yang lebih spesifik seperti, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Notosusanto Nugroho, Kondisi Hutan di Indonesia Lalu, Saat Ini dan Masa Depan, (Jakarta: Balai Pustidaka, 2008), h. 3.

64 Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

63

65 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatankegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

2. Korupsi Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih yang lebih tua.

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption dan Belanda, yaitu corruptive (korruptie).65 J. S. Nye mengartikan korupsi dalam perspektif pada jabatan pemerintah, yaitu perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan atau teman).

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 65 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai berikut: â&#x20AC;&#x153;Pasal 2: Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.â&#x20AC;?66 Korupsi di Indonesia masih berada pada titik yang mengkhawatirkan. Korupsi dan suap-menyuap terjadi bukan hanya di kalangan penegak hukum seperti polisi dan hakim, namun terjadi di kalangan legislatif dan eksekutif. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang merupakan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, memberikan kejelasan ukuran bagi upaya-upaya antikorupsi di Indonesia melalui sejumlah indikator keberhasilan yang capaiannya ditargetkan meningkat setiap tahun.

3. Prinsip Transparansi dalam Good Governance Keterbukaan informasi bagi publik di Indonesia pertama kali dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 66 Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 2

67 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengartikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.67 Transparansi yang merupakan wujud keterbukaan pemerintah kepada masyarakat akan membuat suatu pemerintahan lebih dekat dengan rakyatnya. Transparansi adalah salah satu prinsip dari good governance atau tata pemerintahan yang baik.

Penerapan good governance harus tercermin tiga karakteristik. Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada pihak di luar penyelenggara negara untuk berperan optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi antar berbagai pihak. Kedua, terkandung nilai-nilai dalam praktek good governance yang membuat penyelenggara negara maupun swasta dan dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, praktek good governance adalah praktek bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik.68 Negara yang mengakui good governance sudah seharusnya mengedepankan prinsip transparansi dalam tata pemerintahannya. Hal tersebut dikarenakan sebagai

Lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 68 Achmad Daniri. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), h. 7 67

pertanggungjawaban pemerintah, negara dan daerah dan kepada masyarakat.

Kondisi pengelolaan sektor kehutanan di indonesia saat ini: 1. Ketentuan Pengelolaan Hutan di Indonesia Pengelolaan kehutanan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklame hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.69 Dalam pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan juga mencakup masalah perizinan, yang terdiri atas izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan dan Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Perizinan usaha pengelolaan kawasan hutan dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Untuk Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dan untuk izin pemungutan 69 Salim H. S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 29

69 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.70 Selanjutnya rehabilitasi dan reklame hutan, dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa: â&#x20AC;&#x153;Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.â&#x20AC;?71 Tahap terakhir adalah kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perlindungan hutan dan konservasi alam.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari tetap terjaga. 40 Pemerintah mengatur perlindungan Lihat Pasal 27 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

71 Lihat Pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

70

hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berikut dengan larangan dan pelanggaran pada kawasan hutan.

2. Kenyataan Pengelolaan Hutan di Indonesia Telah diuraikan di atas, bagaimana aturan yang mengatur tentang pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia. Namun dari aturan-aturan tersebut ternyata belum menjamin pengelolaan hutan jauh dari tindak pidana korupsi hal inilah yang menimbulkan banyak celah bagi koruptor untuk melakukan aksinya.

Korupsi menjadi faktor pemicu peningkatan deforestasi hutan di Indonesia dalam satu dekade terakhir (2000-2010). Kerugian negara akibat korupsi mencapai kisaran Rp. 3 Triliun hingga Rp. 4.5 Triliun per tahun. Korupsi di sektor kehutanan telah mengakar dan sistemik. Mulai dari sisi hulu hingga ke hilir, mulai dari peraturan-perundangan, perizinan, proses teknis pemanfaatan hasil hutan, hingga penegakan hukum.

Pelaku yang telibat dalam hal ini mulai level eksekutif, legislatif, perusahaan, kepolisian, kejaksaan, hingga pemerintah daerah.72 Bila dipetakkan, titik kritis potensi korupsi kehutanan di Indonesia dapat jabarkan seperti: Pertama, dimulai dari pemetaan kawasan hutan dimana hal ini adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan 73 tahapannya.

Kegiatan pemetaan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan untuk Forest Government Integrity (FGI), Transparency International di Indonesia (TII), Teguh Setiono di Jakarta, Jumat (25/11).

73 Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

72

71 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luas kawasan hutan.74 Permasalahan utama dalam pengelolaan data dan informasi kawasan hutan adalah belum tersedianya data dan peta yang memenuhi kebutuhan tingkat kabupaten/kota dengan mudah dan cepat. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan awal dari pengelolaan secara terpadu.

Kedua, yakni menyangkut Perizinan. Dalam hal ini perizinan adalah peraturan yang didasarkan pada persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh pejabat tata usaha negara. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup khususnya bidang kehutanan tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini namun juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perizinan dalam undang-undang, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan kegiatan sektoral.

Permasalahan yang terjadi adalah perlunya dibentuk satu bentuk perencanaan nasional yang menjadi pedoman daerah.

Ketiga, yakni menyangkut pengelolaan hutan, kondisi tata kelola pemerintah di Indonesia khususnya di bidang pengelolaan hutan telah menjadi tantangan tersendiri, dengan kawasan hutan di seluruh Indonesia sebanyak Âą 130 juta Hektar atau setara dengan 60% seluruh daratan di Indonesia, tata kelola kehutanan menjadi aspek yang perlu untuk diperhatikan.

Lihat Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan NoP10Thn2012 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota.

74

BAPPENAS pada tahun 2000 telah melakukan analisa dan menemukan bahwa hampir seluruh aspek governance menjadi faktor penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia. Ketua Umum Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB (HAE IPB) periode 2012-2015, Bambang Hendroyono, menjelaskan bahwa pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Sustainable Forest Management) merupakan isu utama sektor kehutanan. Persoalan ini harus secara konsisten dijawab melalui tahapan sistematis. Pengelolaan hutan tersebut berada pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan harus dikordinir secara terpadu.

Keempat, Pelaporan sejak tahun 2010, World Resource Institute (WRI) menjelaskan ada tahapantahapan penilaian dalam tata kelola lingkungan. Hal ini didasarkan pada 4 (empat) aspek prioritas, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi, untuk dipenuhi sebagai pra syarat agar terlaksananya tata kelola hutan yang baik. Keempat aspek ini akan dilihat dari sisi jaminan hukum, aktor yang menjalankan, serta praktiknya.75 Transparansi sebagai salah satu bagian dari tahapan tersebut menghendaki pengelolaan kawasan hutan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi.

Rangkaian titik kritis inilah yang menunjukkan pola dari terjadinya praktik korupsi di sektor kehutanan. Selain masalah diatas terdapat pula masalah yang lain seperti kewajiban finansial pajak Forest Watching Indonesia. 2013. Terciptanya pelaksanaan tata kelola hutan yang baik. Diakses Melalui: http://fwi.or.id/publikasi/mendorongterciptanya-pelaksanaan-tata-kelola-hutan-yang-baik-good-forest-governance- diindonesia/ Pada 05 November 2013.

75

73 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

perusahaan, PSDH dan DR dapat dikurangi dari jumlah yang seharusnya dengan permainan â&#x20AC;&#x153;kongkalikongâ&#x20AC;? dengan pemerintah daerah terkait.

Selain itu korupsi pada sektor kehutan juga terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya transparansi dari pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan hal tersebut dapat dibuktikan dengan kurang terbaharuinya informasi pada website-website resmi sektor kehutanan yang ada. Sehingga sektor kehutanan menjadi lahan subur bagi koruptor untuk menjalankan aksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi yang mampu memperbaiki sistem pengelolaan hutan dan mampu mentransparansikan sesuai dengan amanah good governance.

C. Alur Perbaikan Kebijakan Pengelolaan Hutan Secara Terpadu dan Transparan dengan Menggunakan Konsep Integrated Forest Online System (IFOS) Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, rangkaian titik kritis sebagai permasalahan dalam sektor kehutanan dapat kita lihat dalam hal pemetaan, perizinan, pengelolaan, dan pelaporan. Keempat hal inilah yang menjadi celah untuk melakukan praktik korupsi mulai dari eksekutif pusat dan daerah, hingga pihak swasta.

Maka dari itu keseriusan pembenahan sistem pembangunan kehutanan melalui serangkaian kebijakan merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan.

Keberhasilan kebijakan-kebijakan ini tentunya dilandaskan pada sinergitas stakeholders di sektor kehutanan.

Stakeholders ini akan menjadi sasaran dari kebijakankebijakan tersebut dan harus mudah diimplementasikan serta dipantau sebagai sebuah alternatif pemecahan untuk memberantas praktik korupsi di sektor kehutanan.

Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan.76 Pengukuhan kawasan hutan sebagai rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan yang mengarah pada penunjukan suatu kawasan tertentu secara partial dalam suatu wilayah biasanya dalam provinsi dengan keputusan pejabat tata usaha negara terkait dalam hal ini adalah Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota menegaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan.77 Kawasan hutan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok, luas serta titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk kawasan hutan skala tertentu sebagai dasar untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan. Sebagai salah satu kegiatannya yakni pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara. Kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan Lihat Pasal 6 Ayat 1 Huruf d Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

77 Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MenhutII/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota.

76

75 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

hutan haruslah disesuaikan dengan tahapannya.

Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Selain itu, berdasarkan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia salah satu permasalahan dalam sektor kehutanan dalam pemetaan adalah tidak ada regulasi yang menetapkan peta kawasan hutan tunggal yang menjadi acuan semua stakeholder pada skala operasional. Hal ini sejalan dengan rekomendasi perbaikan yang disampaikan KPK dalam hal pengelolaan kawasan hutan adalah dalam aspek regulasi, seperti persoalan tidak adanya penetapan peta tunggal kawasan hutan yang menjadi acuan semua stakeholders pada skala operasional.78 Dalam hal ini direkomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan Peta Definitif Kawasan Hutan skala operasional sebagai satu-satunya peta kehutanan yang menjadi acuan semua stakeholders dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Penataan ulang dan kejelasan mekanisme pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk tercapainya perencanaan pembangunan berbasis ketataruangan. Peta tunggal ini haruslah disusun dengan jelas, akurat, dan tepat baik dalam hal luas, posisi geografis, dan variabel-variabel yang digunakan dalam penetapan. Dengan adanya peta yang lengkap dan tunggal (dalam satu wilayah hanya ada satu peta) akan sangat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Banyaknya permasalahan akibat tumpang tindih penggunaan lahan dengan kawasan hutan, 78

24

Majalah Integrito, Korupsi dan Kehutanan, Edisi Februari-Maret 2013, h.

memerlukan penyelesaian lebih lanjut dalam rangka kepastian hukum melalui review tataruang sebagai landasan awal dalam penetapan batas kawasan hutan melalui peta tunggal Adapun teknis pelaksanaan pemetaan peta tunggal ini dalam bentuk skema yang berhubungan antara proses yang satu dan yang lainnya, berikut skemanya: D. Perbaikan Sistem Perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebelumnya merupakan hak yang diberikan negara kepada pihak pemohon, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Perusahaan Campuran untuk mengelola hutan. Hak Pengusahaan Hutan merupakan izin umum yang diberikan negara yang menjadi dasar dalam pemberian izin-izin khusus seperti IUPK dan IUPJL. Berlakunya otonomi daerah makin memperumit jalannya hak pengusahaan hutan.

Kabupaten/kota sering memberikan HPH kepada pemohon dengan mudahnya. Hal tersebut karena dimaknainya otonomi daerah sebagai kebebasan yang tidak terkendali dan terbatas. Pemberian HPH seringkali dilakukan dengan pemberian sejumlah uang kepada pemerintah untuk mempermudah pemberian HPH tersebut atau biasa disebut dengan istilah â&#x20AC;&#x153;kongkalikongâ&#x20AC;?.

Prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatnya luas hutan semakin berkurang dengan mudah dan cepat yang merugikan negara dari segi ekonomi maupun lingkungan.79 Mekanisme pemberian HPH selama ini dinilai masih menjadi lahan subur korupsi. HPH yang berlaku 79 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Citra Aditya, 2005), h. 79.

77 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

selama 20 tahun membuat perusahaan yang mempunyai HPH dapat mengeksploitasi hutan secara besar-besaran hingga sering melewati luas wilayah yang diberikan. Hal tersebut juga sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah karena perusahaan tersebut membayar sejumlah uang kepada pemerintah. Selain itu, perusahaan yang telah mengeksploitasi hutan haruslah menyediakan bibit pohon untuk ditanam dihutan yang gundul. Namun, sampai hari ini banyak perusahaan yang tidak melakukannya dan hanya membayar sejumlah uang untuk membeli bibit pohon kepada pemerintah daerah tapi dana tersebut tidak dipergunakan sebagai mana mestinya.80 Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya lahan tandus di Kalimantan yang sebelumnya merupakan hutan yang diberikan HPH. Melalui gagasan penulis, perbaikan sistem perizinan HPH dilakukan melalui pembentukan divisi dibawah Kementerian Kehutanan. Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan berwenang mengeluarkan HPH kepada pemohon tanpa berurusan dengan lembagalembaga lainnya dalam mekanisme terdahulu. Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan terdiri dari tenaga ahli tata ruang dan kehutanan yang akan menangani pemberian hak pengusahaan hutan serta pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan melakukan pengawasan dari dalam divisi tersebut. Dalam koordinasinya, pihak pengawas internal tersebut bertanggung jawab kepada KPK. Sedangkan para tenaga ahli tetap bertanggung jawab kepada Kementerian Kehutanan.

Martha Ruth Thertina. 2011. ICW: Dana Reboisasi Bisa Jadi Ladang korupsi. Diakses Melalui http://www.tempo.co/read/news/2011/05/19/063335405/ICW-DanaReboisasi-Bisa-Jadi-Ladang-Korupsi Pada 10 November 2013.

80

Tata cara pengajuan HPH kepada Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan dimulai dengan pemohon mengajukan rekomendasi yang lebih dulu didapat dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta berkas permohonan kepada Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan.

Berkas yang diajukan haruslah memuat mengenai lokasi hutan yang akan dieksploitasi, luas areal hutan yang diinginkan, analisis mengenai dampak lingkungan, tujuan pemanfaatan hutan dan hal lain yang dianggap perlu.

Dalam tahapan ini Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan dapat menerima dengan penuh, menerima dengan perbaikan ataupun menolaknya.

Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan berwenang mempersempit apa yang diminta oleh pemohon. Setelah berkas pemohon dinyatakan layak oleh Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan, maka pemohon akan dipanggil untuk menandatangani klausul yang dibuat oleh Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan. Klausul tersebut nantinya harus berisi mengenai waktu HPH maksimal 10 tahun dan bisa diperpanjang sebanyak 2 kali, pelanggaran areal kerja pengusahaan hutan akan dikenakan denda sebanyak Rp 10.000.000 untuk setiap lima m3 , serta laporan mengenai luas lahan yang telah dimanfaatkan, jumlah dan kualitas pohon yang ditebang, arah tujuan kayu tersebut. Dalam mengeluarkan HPH, Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan harus memperhatikan luas tutupan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Divisi Perizinan Pengusahaan Hutan dalam tugasnya akan meminimalkan wewenang pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki peran menyetujui kawasan hutan yang akan dikonversi. Hutan yang memiliki kompleksitas masalah dalam pengusahaannya, nantinya akan ditangani secara khusus oleh Divisi

79 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Perizinan Pengusahaan Hutan. Selama ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa mengurus perizinan apapun, termasuk perizinan HPH, melalui pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan ruang korupsi. Modus operandi yang biasanya dilakukan adalah pemerintah daerah meminta sejumlah uang kepada pemohon agar pengeluaran izin dipermudah.

E. Perbaikan Pengelolaan Kawasan Hutan Melalui Pengawasan Periodik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pengelolaan hutan adalah upaya terpadu dalam penataan hutan, pemanfaatan hutan dan kawasan hutan, penanaman hutan, pemeliharaan, pemulihan, pengamanan/perlindungan hutan, pengawasan dan pengendalian hutan.81 Dalam sektor ini, ada beberapa titik kritis potensi korupsi di sektor kehutanan82 diantaranya adalah: 1. Pertama, Pembalakan: masalah dalam pembalakan meliputi tebangan diluar blok.

2. Kedua, Pengangkutan: masalah dalam pengangkutan meliputi Surat angkutan kayu bulat (SAKB) tidak dimatikan.

3. Ketiga, Pengolahan: masalah dalam hal pengolahan meliputi kayu tanpa SKAU, LMKB tidak sesuai.

4. Keempat, Penjualan: masalah dalam hal penjualan meliputi SAKO tdk sesuai jenis yang diakibatkan adanya pungutan liar oleh oknum tertentu.

Dalam permasalahan yang lebih kompleks, keempat hal ini dibagi ke dalam empat tahap yakni: Supriadi. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.10.

82 Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 94.

81

1. Tahap Penebangan: praktek korupsi dilakukan dalam bentuk â&#x20AC;&#x153;pencucianâ&#x20AC;? kayu, perusahaan kayu mendapatkan kayu-kayu ilegal dan kemudian dijual kembali seakan-akan menjadi kayu yang legal. Demikian juga pembalakan di luar izin atau konsesi yang diberikan. Fakta ini dapat dilihat dari keterangan Menteri Kehutanan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada 11 Februari 2011 lalu yang menyatakan di Provinsi Kalimantan Tengah dari 352 perusahaan perkebunan sawit dengan luas setidaknya 4,6 juta ha, hanya 67 perusahaan (kurang dari 20 %) yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Diduga banyak praktek illegal logging melibatkan oknum aparat penegak hukum sehingga tidak ada penegakan hukum dengan sanksi yang menjerakan. Demikian juga petugas dari Kementrian Kehutanan di tingkat nasional atau petugas dari Dinas Kehutanan di tingkat lokal diduga terlibat dalam jaringan korupsi di sektor kehutanan.

2. Tahap Pengangkutan: dalam tahap pengangkutan, korupsi dilakukan dalam bentuk penerbitan dokumen resmi (asli tapi palsu) untuk kepentingan pengangkutan seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Demikian juga dalam pengangkutan kayu hasil tebangan baik melalui darat,sungai maupun laut praktek korupsi terjadi dalam bentuk suap kepada penegak hukum, militer dan pengawas dari Dinas Kehutanan.

3. Tahap Pelelangan: terutama bagi kayu yang berhasil disita oleh penegak hukum, justru bisa menjadi legalisasi kayu. Lelang bisa diatur

81 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

dengan sedemikian rupa sehingga kayu illegal yang disita dengan dilelang kemudian menjadi kayu yang legal. Dalam perkara ini para cukong kayu berkolusi dengan oknum polisi dalam melakukan â&#x20AC;&#x153;penyisiranâ&#x20AC;? untuk menyita kayu hasil pembalakan liar (diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pelaku di lokasi untuk ditangkap).

Selanjutnya melaksanakan pelelangan kayu yang disandiwarakan sehingga mereka dapat membeli kembali kayu kayu mereka dengan harga yang murah dan dengan dokumen yang sah pula.

4. Tahap Pembayaran Retribusi dan Pajak: bentuk korupsi lainnya adalah perusahaan dengan sengaja tidak membayar iuran hasil hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada setiap kubik kayu legal terdapat 13 jenis pungutan , yaitu: (1) Dana reboisasi, (2) Provisi sumber daya hutan (PSDH), (3) iuran HPH, (4) dan jaminan kinerja, (5) pajak bumi dan bangunan, (6) levy and grant, (7) dana investasi pelestarian hutan, (8) dana koperasi, (9) dana kompensasi masyarakat/hak adat atau hak ulayat, (10) pembinaan masyarakat sekitar hutan, (11) BBNPKB atas alat-alat berat, (12) PPh atas Tenaga Kerja,PPh atas Badan dan PPh atas Jasa, dan (13) pungutan lainnya berdasarkan peraturan daerah. Sayangnya, dalam praktek seringkali terdapat praktek korupsi terhadap pungutan liar hasil hutan kayu tersebut.

Untuk memberantas korupsi yang terjadi dalam berbagai pelaksanaan tahap pengelolaan hutan ini maka diperlukan sebuah mekanisme pengawasan yang periodik dari pihak yang

terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, di tahun 2010 Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan agar KPK memprioritaska sektor kehutanan dalam upaya pemberantasan korupsi.83 Beberapa catatan untuk implementasi pemberantasan korupsi sektor kehutanan ini, diantaranya: a. Meminta KPK memprioritaskan penanganan perkara dugaan korupsi kehutanan yang pernah dilaporkan pada KPK dengan menjerat aktor utama mafia kehutanan; b. Meminta KPK berbagi strategi dan melibatkan masyarakat sipil yang sejak lama bekerja secara serius di sektor Kehutanan; c. Meminta KPK, menjalankan fungsi supervisi dan koordinasi untuk memimpin pemberantasan korupsi dan kejahatan kehutanan yang juga dilakukan di Kepolisian dan Kejaksaan; d. Mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membantu KPK menyelamatkan hutan, dengan juga memprioritaskan audit kerugian keuangan negara di sektor kehutanan.

Indonesia Corruption Watch bersama Human Rights Watch mendorong dan memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dengan alasan bahwa pengawasan terhadap hutan tidak efektif dan tidak utuhnya penanganan selama ini. Hal inilah yang melandasi bahwa perlunya

83

Majalah Integrito, Korupsi dan Kehutananâ&#x20AC;Ś

83 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

pengawasan periodik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

F. Konsep Integrated Forest Online System (IFOS) sebagai Bentuk Transparansi Informasi Publik terhadap Pengelolaan Kawasan Hutan Lemahnya kebijakan dan penegakan hukum telah menyuburkan praktik korupsi di sektor kehutanan. Praktik korupsi subur karena minimnya kapasitas sumberdaya manusia di lembaga pemerintah untuk memantau kegiatan pengelolaan hutan. Selain itu, sistem desentralisasi juga menjadi celah dalam kasus korupsi di kehutanan. Karena pengelolaan kekayaan hutan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Indonesia sekarang sedang bergerak cepat dalam pelaksanaan sistem baru yang disebut "otonomi daerah", tetapi pemerintahan kabupaten, penerima manfaat dari pelaksanaan desentralisasi, pada umumnya tidak memiliki kemampuan atau dana untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif. Prioritas tertinggi mereka adalah meningkatkan pendapatan asli daerah, dan intensifikasi eksploitasi sumber daya hutan sudah terjadi di banyak daerah. Hal ini terbukti dengan banyaknya aparat-aparat pemerintah daerah yang terlibat kasus korupsi di kehutanan. Tata kelola hutan yang harus diperbaiki guna mengatasi korupsi sektor kehutanan meliputi transparansi, partisipasi, responsive gender, serta akuntanbilitas. Maka dari itu dibutuhkan tata pemerintahan yang baik dalam mengelola sektor kehutanan.

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani.

Tata pemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga

pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat). Hal inilah yang biasa kita kenal dengan prinsip good governance. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip good governance dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Namun, hingga sekarang ini kualitas pelayanan pemerintah masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses dan prosedur yang berbelit-belit. Tak terlepas dari hal itu adalah para birokrat dalam sektor kehutanan. Ketika harus mengurus suatu perizinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli) serta pengelolaan sektor hutan yang buruk merupakan indikator rendahnya kualitas pemerintah yang bergelut di sektor ini.

Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar. Karena itu sebaiknya pemerintah khususnya pada tingkat daerah memberikan prioritas pada reformasi birokrasi sebagai bagian dari tindakan kongkrit dalam membangun good governance.

Praktik korupsi pada wilayah kebijakan publik mengalami keleluasaan yang luar biasa karena minimnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakankebijakan publik tersebut. Kesimpulan bahwa minimnya partisipasi masyarakat diakibatkan oleh tidak adanya kebebasan informasi. Masalah minimnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik harus dapat diatasi dengan suatu kebijakan strategis pemberdayaan publik.

Kebijakan ini haruslah melibatkan strategi pemberantasan korupsi yang berkesinambungan dengan pelayanan informasi. Hal inilah yang menjadi sebuah gerakan

85 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

membasmi korupsi yang dapat dijadikan agenda nasional dengan melibatkan masyarakat, termasuk mengontrol korupsi kebijakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi Tahun 2013 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Enam tahun kemudian, strategi nasional (Stranas) pencegahan dan pemberantasan korupsi ditandatangani Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012.84 Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang strategis dalam menyusun, melaksanakan, melaporkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini juga sejalan dengan 6 fokus kegiatan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang terdapat pada fokus ke 6 yakni Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Mekanisme pelaporan yang dimaksud terkait dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan keterbukaan informasi.

Integrated Forest Online System (IFOS) adalah konsep transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh birokrasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Konsep ini adalah implementasi dari adanya good governance dalam sektor kehutanan sebagai cita-cita bangsa yang menginginkan adanya kontrol terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh para birokrat. Bentuk IFOS sendiri adalah website resmi yang terintegrasi oleh

84 Akmal Ramadhani. 2013. Implementasi Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2013 Terhadap Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Transnasional. Diakses melalui: http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=3370 Pada 10 November 2013.

Kementrian Kehutanan bersama stakeholders terkait. Pembuatan website-website resmi dalam sektor kehutanan ini merupakan salah satu strategi (strategi 6) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.

Dalam tahapan pengembangan e-Government di Indonesia memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah pusat maupun daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Integrated Forest Online System (IFOS) adalah Website resmi Kementrian Kehutanan yang berfungsi untuk mempublikasikan berbagai perbaikan kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan secara terpadu dalam hal pemetaan, perizinan, pengelolaan maupun pelaporan sebagai wujud IFOS itu sendiri. IFOS sendiri berbeda dari website resmi departemen kehutanan yang ada selama ini dikarenakan perbedaan isi (substansi) dari website, dan berbeda pula dengan website resmi organisasi/LSM yang bergerak dibidang perlindungan hutan seperti Forest Watch Indonesia dan JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) yang membidangi pemantauan hutan independen ataupun website lainnya seperti portal perizinan dan lain-lain. Isi dari IFOS lebih mengkhusus pada permasalahan yang terjadi di sektor kehutanan beserta solusinya. IFOS dievaluasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari tim pengelola dikarenakan IFOS merupakan website resmi yang berfungsi sebagai wujud transparansi pemerintah pusat/daerah dalam melaksanakan pengelolaan hutan.

Evaluasi akan diadakan setiap 3 bulan sekali dengan diadakannya Lokakarya rutin yang

87 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

mempertemukan seluruh stakeholders terkait yang bergelut di sektor sumber daya alam (SDA). Pada dasarnya IFOS adalah bentuk aplikatif untuk memberantas praktik korupsi di sektor kehutanan melalui pengembangan eGovernment sebagai wujud tranparansi good governance.

G. Kesimpulan Kondisi pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia saat ini tidaklah berjalan seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hutan yang semestinya dapat memakmurkan rakyat dalam kenyataannya hanya memperkaya segelintir pihak.

Perizinan penguasaan hutan yang sering diperjualbelikan oleh pemerintah kepada investor dengan mekanisme yang tidak sesuai membuat hutan Indonesia mengalami deforestasi dan degradasi hutan yang terus meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan terdapat empat titik kritis yang menjadi akar permasalahan dari munculnya kasus korupsi di sektor kehutanan, antara lain: pada tahap pemetaan, perizinan, pengelolaan dan pelaporan.

Alur perbaikan kebijakan pengelolaan hutan secara terpadu dengan menggunakan konsep Integrated Forest Online System (IFOS) dibagi menjadi empat tahapan, yakni: pertama, melakukan green mapping atau membuat peta tunggal hutan di Indonesia Kedua, perbaikan sistem perizinan HPH. Ketiga, pebaikan pengelolaan kawasan hutan melalui beberapa kebijakan. Keempat, Integrated Forest Online System (IFOS) yang merupakan wujud transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan sektor kehutanan yang diwujudkan melalui pembuatan situs resmi oleh Kementerian Kehutanan yang memaparkan tiga tahapan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, Jakarta: Citra Aditya, 2005.

Achmad Daniri. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Jakarta: Ray Indonesia, 2005.

Akmal Ramadhani. 2013. Implementasi Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2013 Terhadap Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Transnasional.

Diakses dari http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=3370 Pada 10 November 2013.

Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Forest Watching Indonesia. 2013. Terciptanya pelaksanaan tata kelola hutan yang baik.

Diakses Melalui: http://fwi.or.id/publikasi/mendorong-terciptanyapelaksanaan-tata-kelola-hutan-yang-baik-good-forestgovernance- di-indonesia/ Pada 05 November 2013.

Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MenhutII/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota.

Lihat Pasal 6 Ayat 1 Huruf d Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Majalah Integrito, Korupsi dan Kehutanan, Edisi Februari-Maret 2013 Martha Ruth Thertina. 2011. ICW: Dana Reboisasi Bisa Jadi Ladang korupsi.

Diakses Melalui http://www.tempo.co/read/news/2011/05/19/06333540 5/ICW-Dana-Reboisasi-Bisa-Jadi-Ladang-Korupsi Pada 10 November 2013.

89 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Notosusanto Nugroho, Kondisi Hutan di Indonesia Lalu, Saat Ini dan Masa Depan, Jakarta: Balai Pustidaka, 2008.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan NoP10Thn2012 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Salim H. S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Supriadi. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI) Oleh: Azka Alin Nugraha Abstract PERMA as stated in No. 1 of article 17, paragraph 1 which mentions "religious court can convene a session outside the court building, especially for cases that proof be easy or simple. This study aims to describe how the divorce case settlement procedures performed religious court Kotabumi through circuit court. This study uses data collection techniques interviews and documentation. Interviews were conducted with the Chairman of the Religious Courts, Judges, Pansek, and Clerk Religion Kotabumi related procedures concerning circuit courts. And documentation used to obtain secondary data, ie by collecting the documents and literature relevant to this study, which was obtained from the Religious Court Kotabumi form, History of Religious Court Kotabumi, Organizational Structure, staff and employee data as well as the copy of the judgment. So in this case the analysis of data using qualitative descriptive method using inductive way of thinking, namely: "the starting point of the particular facts, events are drawn generalizations that have common properties. From the research conducted by the author to the procedure Divorce cases through the circuit court in the Religious Kotabumi concluded that the procedure is a divorce case to the circuit court (outside the court) was essentially the same as the trial in the court building, just that there are specific provisions are set as explained in Articles 14 and 15 Perma No. 1 of 2014. As well as the implementation of the circuit court conducted religious court Kotabumi help people who want justice because the material limitations of distance and also the time to access the Religious Courts itself.

91 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Keywords: religious courts, relative authority, Kotabumi Religious Courts, Circuit Courts, divorce.

ABSTRAK Sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No 1 pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan â&#x20AC;&#x153;Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan Sidang diluar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi melalui sidang keliling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Pansek, dan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi yang terkait mengenai Prosedur Sidang Keliling. Dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kotabumi berupa, Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi, Struktur Organisasi, Data staf dan karyawan serta salinan putusan. Maka dalam hal ini analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu : â&#x20AC;&#x153;bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwaperistiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap prosedur perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kotabumi menyimpulkan bahwa Prosedur perkara perceraian dengan sidang keliling (di luar gedung Pengadilan) pada intinya sama dengan sidang dalam gedung Pengadilan, hanya saja ada ketentuan khusus yang mengaturnya sebagaimana di jelaskan dalam pasal 14 dan 15 Perma No 1 Tahun 2014. Serta pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi sangat membantu masyarakat yang menginginkan keadilan karena keterbatasan materi jarak dan juga waktu untuk mengakses Pengadilan Agama itu sendiri.

Kata Kunci: peradilan agama, kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kota Bumi, Sidang Keliling, perceraian.

A. PENDAHULUAN Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian yakni UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan di atur dalam pasal 38 menyebutkan perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.85 Namun pada kenyataannya hal ini masih sangat dirasa sulit bagi masyarakat yang tinggal jauh dari Pengadilan yang ingin mendapatkan keadilan di karnakan masih jarangnya transfortasi, kurangnya biaya menuju Pengadilan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007 menjelaskan bahwa masyarkat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama.86 Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung terhadap dari penelitian tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 yang kini sudah diperbarui dengan Sema No 1 Tahun 2014 tentang layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.87 Dalam hal ini salah satu bentuk dari bantuan layanan hukum bagi masyarakat miskin yang tinggal jauh dari Pengadilan namun masih dalam ruang lingkup Peradilan itu sendiri tentunya adalah dengan diadakannya sidang keliling atau sidang yang dilakukan diliar gedung Pengadilan Agama.

85

Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: perdana media group 2005) h. 115 86 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No: 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010, di keluarkan Jakarta, 30 Agustus 2010 87 Surat Edaran No: 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan mahkamah agung RI No 1 tahun 2014 tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.

93 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Sebagaiman yang tertuang dalam pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan â&#x20AC;&#x153;Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan Sidang diluar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkaraperkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.88 Penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling sendiri merupakan suatu hal yang relatife baru,dalam institusi pengadilan. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan sudah cukup tinggi.89 Pengadilan Agama Kotabumi sendiri merupakan institusi pengadilan dengan beban perkara yang cukup banyak yakni pada tahun 2014 saja perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kotabumi mencapai 468, 113 cerai talak, dan 355 cerai gugat.90 Sementara itu Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Lampung, luas wilayahnya 2.725,63 km hal itu terdiri dari 23 kecamatan.91 Faktanya bahwa masyarakat yang tinggal jauh dari Pengadilan Agama Kotabumi merasa sangat terbantu dengan adanya sidang keliling, hal ini diharapkan akan dapat meringankan beban, yang dirasakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan mengajukan gugatannya kepada Pengadilan.92 Tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag untuk menciptakan kondisi dimana 88

Juknis Perma No 1 tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 tentang sidang di luar gedung pengadilan di tetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 89 Fariha ,Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling, http://lib.uin-malang.ac.id. Diakses pada tanggal 22 Januari 2015 90 Wawancara dengan panitera Pengadilan AgamaKotabumi Edy Riyadi, S. Sos, SH. Pada tanggal 20 Januari 2015 91 http://www.lampungutara.go.id/ di akses pada tanggal 22 Januari 2015 92 Wawancara dengan ketua Pengadilan AgamaKotabumi DRS. H. ASRORI,SH., MH. Pada tanggal 25 Januari 2014

masyarakat (pencari keadilan) dapat dengan mudah mendapatkan akses dan menyalurkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dari lembaga pengadilan, dengan semboyan â&#x20AC;&#x153;Justice for the allâ&#x20AC;? (keadilan untuk semua). Yang pada prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.93 Hal ini diharapkan akan dapat meringankan beban, yang dirasakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agma Kotabumi khususnya dalam perkara perceraian. Dari beberapa uraian di atas, menarik untuk dikaji pada penelitian kali ini mengingat hukum acara sidang keliling tidak diatur dalam PERMA No 1 tahun 2014.

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan PA Kotabumi melalui sidang keliling.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber bersumber langsung dari Pengadilan Agama Kotabumi dan pihak-pihak yang mengikuti sidang keliling di PA Kotabumi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer bersumber dari Panitera/Sekertaris dan Hakim Pengadilan Agama Kotabumi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari AlQurâ&#x20AC;&#x2122;an dan Al-Hadits serta materi yang ada dalam bukubuku dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan sidang keliling.

Tekhnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data yang penulis gunakan ada beberapa tahap yaitu deskripsi, reduksi data, penyajian 93

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012) h.132

95 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

data dan penarikan kesimpulan.

B. Kerangka Teori 1. Sidang Keliling a. Pengertian Sidang Keliling Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang pengadilan yang dilaksankan di luar gedung pengadilan ditunjukan untuk mempermudah setiap warga Negara yang tidak mampu atau sulit untuk menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.94 Yang di peruntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, maupun biaya.95 Pada prinsip pokoknya adalah sederhana,cepat dan biaya ringan.96 Menurut Roihan A Rasyid mengatakan Sidang keliling adalah sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan. Misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.97 Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktuwaktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetap di luar tempat kedudukan Pengadilan, dan harus berdasarkan Surat putusan Ketua Pengadilan Agama yang menyebutkan lokasi, waktu,

94

Surat Edaran No: 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indinesia. Jakarta 26 Maret 2014 95 www.pa-kotabumi.go.id/ diakses pada tanggal 20 Februari 2015 96 UU No 7 Thn 1989 Tentang Peradialan Agama 97 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), h.130-131

petugas/pejabat yang melaksanakan.98 b. Dasar Dan Tujuan Sidang Keliling 1) Dasar Hukum Sidang Keliling Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang- Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan tinggal jauh dari Peradilan Agama, pedoman pemberian bantuan hukum ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 yang terbagi dalam 2 lampiran: a) Penerima jasa layanan dari bantuan hukum Pengadilan Agama adalah setiap prang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. b) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dibuktikan dengan Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkuta bener-benar tidak mempu membayar biaya perkra.99 Dalam hal ini pemberian bantuan hukum terhadap sesama manusia adalah suatu perbuatan yang mulia.

Sebagaimana firman Allah:    …                  Artinya:

Dan

tolong-menolonglah

98

kamu

dalam

Pasal 18 Ayat 2 PERMA No: 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia. Jakarta 26 Maret 2014 99 Peraturan Mahkamah Agung Pasal 19 ayat 1 dan 2 huruf a.

97 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya100, (Qs. Al Maidah [5]: 2) Ayat di atas menegaskan bahwa hukum Islam membolehkan pemberian bantuan hukum tapi dalam hal yang positif.

Kemudahan yang diberikan melalui sidang keliling ini juga sejalan dengan firman Allah SWT:                   Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.( Qs. Al-Baqarah101, [2]: 185) Ayat di atas menerangkan bahwa dalam Islam pun menghendaki kelonggaran atau keringanan dalam menjalankan syari'at Islam disaat seorang hamba mengalami kesukaran atau kesulitan.

Hal ini didukung oleh hadits Nabi SAW: ‫ َوبَ ِِّشُرْو َاوالَتُنَِّ​ِفُرْوا‬،‫يَ ِِّسُرْوا َوالَ تُ َّع ِسُرْوا‬ Artinya: “Mudahkanlah dan jangan engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka

100 101

Dapartemen Agama Al-Qur’an dan Terjemahan juz 1-30,h.842 Ibid

menjadi lari”102 (HR. Bukhari) Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi juga sejalan dengan kaidah fiqih yaitu: ِ ‫ب التَيْ ِسْي ُر‬ ُ ‫اَل َْم َش َقةُ َ​َتْل‬ Artinya: “Kesulitan akan mendatangkan kemudahan”.103 Dengan adanya bantuan hukum seperti sidang keliling ini pihak-pihak yang sebelumnya merasa kesulitan dengan jarak dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kotabumi karena jarak yang jauh, akhirnya menjadi terbantu dengan diadakannya sidang keliling yang dilaksanakan dekat dengan tempat kediamannya. Kesulitan yang sebelumnya menjadi penghalang akhirnya membuka jalan menuju kemudahan dengan diadakannya sidang keliling.

Dalam hukum positif pelaksanaan sidang keliling diatur dalam SEMA nomer: 10 Tahun 2010, bahwa Peradilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling dilakukan pada lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Kotabumi atau dilokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaaya, transportasi dan proses apabila sidang dilaksanakan dikantor Pengadilan Agama Kotabumi sesuai dengan DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2013 dana yang tersedia adalah sebanyak Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Sidang Keliling dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan . b) Sidang Keliling dapat melayani perkara bisaa dan perkara Prodeo c) Sidang Keliling harus dapat dilaksanakan

102 Abi Abdillah al-Bukhairy, Sahih Al-Bukhairy, Juz. 1 Dar al Kutub al Ilmiyyah, ( Jakarta: Departemen Agama RI 2006), h. 112.

103

Abdullah bin Said Muhammad Ibadi, Idhah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah Juz 3 Mekkah 1410H, h,37

99 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

dengan seefektif dan seefesien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.104 d) 2) Tujuan Sidang Keliling Tujuan dari sidang keliling pada dasarnya adalah: 1) lokasi sidang yang dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all and justice for the poor).

2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

3) Meningkatkan kesadaran hukum mesyarakat terhadap hukum syariâ&#x20AC;&#x2122;ah Islam yang menegakkannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.105 C. Prosedur Dan Teknik Sidang Keliling a. Prosedur Sidang Keliling Sesuai dengan SEMA No: 10 tahun 2010 sidang keliling atau sidang yang dilakukan diluar pengadilan dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA, Kantor Kepala Desa, atau gedung lainnya. Adapun Prosedur dalam mengajukan perkara dalam sidang keliling 1) Mencari informasi tentang sidang keliling yang dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, 104

www.pa-kotabumi.go.id diakses senin 27 oktober 2014 Wawancara Pansek Pengadilan Agama Kotabumi Nasron Husen, SH pada tanggal 26 Februari 2014 105

telepon,website pengadilan, kecamatan atau di balai desa.

2) Melengkapi persyaratan administrasi, membuat surat gugatan atau permohonan,melengkapi dokumen, membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan, pada saat persidangan harus membawa minimal 2 orang saksi, menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap, meminta tanda bukti pembayaran (SKUM) .

3) Mengikuti proses persidangan datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang sudah di tentukan bersama 2 oarang saksi dengan membawa SKUM beserta salinan surat gugatan atau permohonan, mengikuti proses persidangan sampai akhir, jika tidak bisa hadir dalam proses sidang keliling maka pemeriksaan sidang persidangan ditunda.

4) Setelah perkara diputus salinan putusan bisa diambil di pengadilan atau di tempat sidang keliling.106 b. Teknik Pelaksanaan Sidang Keliling Sementara itu dalam hal teknik pelaksanaan sidang keliling yaitu tidak jauh berbeda dari sidang-sidang pada umumnya yang dilakukan di Pengadilan Agama yang berwenang menangani kasus perceraian yaitu : 1) Tahapan Sidang Pertama Sampai Anjuran Damai.

Dalam tahapan ini terdiri dari: a) Ketua Majlis Hakim Membuka Sidang, sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketokan palu sebanyak 1 atau 3 kali.107 b) Hakim Menanyakan Identitas Para Pihak. c) Pembacaan Surat Gugatan atau Permohonan.

106

Sureat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No 10 tahun2010 pasal 1ayat 1tentang pedoman pemberian bantuan hukum 107 UU No 14 tahun 1970 Pasal 17 ayat 1.Tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

101 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

d) Anjuran Damai.108 2) Tahapan Jawab-Berjawab (Replik-Duplik) Sesudah pembacaan surat gugatan atau permohonan dan anjuran damai tidak berhasil ketua majlis akan menanyakan kepada tergugat/termohon, apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Hal yang perlu diingat betul disini ialah sebagai berikut: a) Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara sampai terakhir. b) Pertanyaan Hakim kepada para pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan hukum. Begitu pula replik-duplik dari para pihak. c) Semua jawaban atau pertanyaan dari para pihak atau pun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majlis. d) Pertanyaan dari hakim kelpada para pihak, yang bersifat umum atau policy arahnya sidang, selalu oleh hakim ketua majlis.109 3) Tahap Pembuktian Dalam hal-hal yang perlu ditekankan disini dalam tahapan pembuktian ialah: a) Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus member kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.

108

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012) , h.135 109 Ibid, h. 135

b) Semua alat bukti yang disodorkan oleh para pihak, harus disampaikan kepada ketua majlis lalu ketua majlis memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti. c) Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang, adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh para pihak, seperti memanggilkan saksi di dalam persidangan.110 4) Tahapan Penyusunan Konklusi Setelah tahapan pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majlis hakim, para pihak boleh mengajukan konklusi (Kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkaraperkara yang simple, sehingga hakim boleh meniadakannya.

5) Musyawarah Majlis Hakim Menurut Undang-Undang Musyawarah Majlis harus dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin yang ada di ruang sidang dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.

6) Putusan Pengucapan Putusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum yang sebelumnya sidang tertutup untuk umum guna musyawarah majlis dalam menentukan putusan persidangan.

Keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah 110

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012) , h.136

103 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

keputusan selesai terkonsep rapih yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitra sidang.111

2. Perkara Perceraian 1. Pengertian Dan Dasar Hukum a. Pengertian Perceraian Perceraian atau dalam Hukum Islam disebut dengan istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.112 Talak diambil dari kata "ithlaq" artinya melepaskan atau meninggalkan.113 Menurut AlJaziry mengatakan: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.114 Adapun tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, yaitu bergantung pada niat suami.

Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak itu maka jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka tidak jatuh.115 Talak itu sendiri adalah hak suami karena dalam hal ini suamilah yang berniat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam iddah. b.

Dasar Hukum Imam Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak 111

Ibid, h.136 Al washliyah tetap jaya â&#x20AC;&#x153;pengertian talak atau perceraian dalam Islamâ&#x20AC;? http:/saktirangkuti. B;ogspot.com. diakses pada tanggal 22 januari 2015 113 Amir Bin Muâ&#x20AC;&#x2122;allim,Yurisprudensi Peradilan Agama,. (Badan Litbang & Diklat Departemen Agama 2006) h.217 114 Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group)h. 192 115 Ibid, h. 196 112

boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al Qur’an.116 :                                                Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteriisterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.117 (Qs: Ath Tallaq ayat: 1) Ayat ini menjelaskan bahwa apabila istir hendaklah ditalak maka jatuhkanlah diwaktu suci sebelum dan dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

116

Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Depok: Gema Insani Juz 9 tahun 2007 ) h.323 117 Dapartemen Agama Al-Qur’an dan Terjemahan juz 1-30,h.557

105 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Walaupun dalam Islam talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun perbuatan talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu: ‫اَّللِ ت َ َعالَى ه‬ ‫َض ْال َح َ​َل ِل ِإلَى ه‬ ‫الط َ​َل ُق‬ ُ ‫أ َ ْبغ‬ Artinya: “Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak”.118 Yang dimaksud dengan perkara yang halal disini adalah perkara yang perbuatannya bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunnah, wajib, dan makruh. Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali menyebutkan sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab.119 Hukum talak juga dapat beerbeda-beda sseusai dengan ketentuan dan niatnya yang diantaranya: 1) Talak menjadi wajib apabila suami istri tidak dapat didamaikan lagi, dua orang wakil dari pihak suami maupun istri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka.

2) Talak menjadi haram apabila menceraikan istri swdang haid atau nifas, dan masa suci dia pergauli.120 3) Talak menjadi sunnah hukumnya apabila suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya.

4) Talak menjadi makruh apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan Agama, akan tetapi suami memiliki keinginan untuk menikah lagi.

118

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, pentj Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. AS SYIFA', 1992), h.

728.

119 Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Depok: Gema Insani Juz 9 tahun 2007 ) h.323 120 Ibid . h 323

5) Talak dapat menjadi mubah ketika suami lemah keinginan nafsunya begitupun bagi istrinya.121

2. Wewenang Penyelesaian Perkara Perceraian Kata“wewenangan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”,yang berasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kekuasaan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kewenangan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, bisaanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kewenangan Relatif” dan Kewenangan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta perkara yang menjadi kekuasaan pengadilani.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga haruslah di maksudkan tidak sebagai peradilan bisaa.122 Peradilan Agama merupakan salah satu di antara tempat lembaga peradilan di Indonesia yang merupakan peradilan khusus karena Peradilan Agama khusus mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan masyarakat yang ber Agama Islam, dan perkara yang ditanganinya adalah perkara perdata tertentu berdasarkan hukum Islam, penganut Agama lain non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.123 a. Kewenangan Relatif

121

Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Depok: Gema Insani Juz 9 tahun 2007 ) h.324 122 Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, ( Jakarta: PRENADA MEDIA) h.104 123 Abdul Manan, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 206

107 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Yang dimaksud dengan kewenangan relatif (relative competentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradian Agama.124 Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Dalam perbedaannya dengan kuasaan pengadilan yang sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Kotabumi dan Pengadilan Agama Metro, antara Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis.

Sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama.

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu,125 atau dikatakan mempunyai â&#x20AC;&#x153;yurisdiksi relatifâ&#x20AC;? tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh, di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. b. Kewenangan Absolut Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang ber Agama 124

Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset 2004), h 87 125 Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

Islam. Kekuasaan asbsolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.126 Kewenangan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan yang berhubungan dengan perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepdanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan, kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya. Pengadian Agama dilarang menerimanya, jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut â&#x20AC;&#x153;eksepsi absolutâ&#x20AC;? dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, ekspsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Makamah Agung untuk membatalkan batas kekuasaan absolutnya.127 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang ber Agama Islam di bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infa shadaqoh dan ekonomi syariâ&#x20AC;&#x2122;ah.128 Perkara-perkara perdata tersebut di atas merupakan Kompetensi Absolut atau Yurisdiksi Pengadilan Agama, selain kompetensi absolute, Pengadilan Agama juga memiliki

126

Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset 2004), h.91 127 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), h. 27-28 128 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas undangundang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama

109 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Kompetensi Relatif, yaitu kewenangan yang dibatasi oleh faktor wilayah hukum.

Setiap Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk di dalamnya kewenangan wilayah hukumnya, kompetensi Absolut tersebut yang dapat dihalangi oleh Kompetensi Relatif yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama lain.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia.

3. Prosedur Dan Teknik Perkara Perceraian Pihak yang ingin mengajukan perkaranya terutama perkara perceraian dapat langsung datang ke Pengadilan Agama yang berada di wilayahnya. Jika ada dalam waktu sidang keliling para pihak yang ingin mengajukan perkaranya bisa datang langsung kelokasi dimana sidang keliling diadakan.129 Sebagaimana waktu yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama, yang tidak boleh diwakilkan, kecuali jika telah menguasakan pada Pengacara atau Advokat yang telah diberi kuasa oleh para pihak yang ingin berperkara. a. Prosedur (tata cara pengajuan perkara) Dalam hal ini langkah yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin berperkara (Pemohon) atau kuasa hukumnya yaitu:

129

Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama kotabumi, NANA, S.Ag. pada tanggal 16 Februari 2015

1)

2)

3) 4)

5)

6)

Mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah.130 Pemohon dianjurkan untuk meminta kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah tentang tata cara membuat surat permohonan.

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Permohonan memuat Nama, Umur, Pekerjaan, Agama,dan Tempat tinggal kediaman Pemohon, dan termohon. Posita (Fakta kejadian dan fakta hukum), Petitum (Hal-hal yang dituntut sesuai posita).

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri (bila prkara cerai talak), dan harta bersama.131 Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).132

b. Teknik Penyelesaian Perkara perceraian 1) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah syari’ah 2) Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah syari’ah untuk menghadiri sidang 3) Tahapan persidangan: a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.133 130

Pasal 118 HIR,142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 131 Pasal 66 ayat 5 UU No 7 Tahun 1989.

132 Pasal HIR, 237 R.Bg UU No. 3 Tahun 2006

111 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

b) Apabila tidak berhasil maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi.134 c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawab, menjawab, pembuktian, dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik).

4) Putusan pengadilan Agama/mahkamah syari’ah: a) Permohonan dikabulkan. Apabila termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/mahkamah syari’ah tersebut b) Permohonan ditolak dan pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/mahkamah syari’ah tersebut c) Permohonan tidak diterima. Dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

5) Permohonan dikabulkan dan mempunyai hukum tetap maka: a) Pengadilan Agama/mahkamah syari’ah menentukan hari sidang ikrar talak b) Pengadilan Agama/mahkamah syari’ah memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak c) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak,atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak dipersidangan maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat

133

Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun

134

Pasal 3ayat 1 PERMA No 2 Tahun 2003.

2006

diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.135 6) Setelah ikrar talak diucapkan panitra berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.136 D. Proses Berperkara Di Pengadilan Agama Kotabumi Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama, yang menyebutkan lokasi, waktu, petugas/pejabat yang melaksanakan. Namun ketua Pengadilan Agama harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang di luar gedung pengadilan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sidang keliling itu sendiri. Ketua Pengadilan Agama di haruskan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pejabat terkait mengenai pelaksanaan sidang keliling seperti ( Camat, Kepala KUA, Kepala Desa) agar pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama dapat berjalan secara efektif dan efisien.137 Dalam hal ini pelaksanaa sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perceraian sama dengan penyelesaian perkara yang dilakukan di dalam kantor Pengadilan Agama hanya saja pelaksanaannya saja yang berbeda yaitu : a. Mencari informasi tentang sidang keliling yang dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat,telpon,website pengadilan,kantor 135

Pasal 70 ayat 6 UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006.

136 Pasal 84 ayat 4 UU No 3 Tahun 2006 137 PERMA No 1 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 4 Tentang Pedoman Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan

113 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

b.

c.

e.

f.

g.

kecamatan atau dapat langsung datang ketempat pelaksanaan sidang keliling itu sendiri Melengkapi persyaratan administrasi,membuat surat gugatan atau permohonan, melengkapi dokumen, membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh pengadilan, pada saat persidangan harus membawa minimal 2 orang saksi, menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap, kemudian meminta tanda bukti pembayaran (SKUM) kepada petugas.

Mengikuti proses persidangan dengan datang tepat waktu di tempat sidang keliling dan membawa saksi minimal 2 orang. d. Sidang Keliling dapat melayani perkara bisaa dan perkara Prodeo.138 Pemeriksan perkara dalam sidang di luar gedung pengadilan tidak boleh menyalahi aturan hukum acara yang berlaku.

Setelah perkara diputus maka salinan putusan dapat diambil di pengadilan atau di tempat sidang keliling.

Seperti biasanya setiap perkara maksimal dalam 2 kali sidang sudah dapat putus, namun jika dalam 2 kali sidang belum putus sidang akan dilanjutkan di dalam gedung pengadilan ( bukan sidang keliling lagi).139

E. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kotabumi Pelaksanaan sidang keliling sendiri dilakukan pada lokasi yang jauh dari kantor Peradilan Agama Kotabumi, atau 138

Perma No 1 tahun 2014 tentang pedoman layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Pasal 8 Ayat [2].

139 Wawancara dengan hakim pengadilan agama kotabumi Shobirin, S.HI.,M.E.Sy Pada tanggal 26 februari 2014

dilokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaaya, transportasi dan proses apabila sidang dilaksanakan dikantor Pengadilan Agama Kotabumi sesuai dengan DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2014/2015 dana yang tersedia adalah sebanyak Rp 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) dengan 15-16 perkara dalam sidang keliling yang di tempatkan pada dua tempat yakni di Kec. Abung Semuli Desa Tatakarya dan Desa Ogan lima Kec. Abung Barat.140 Dengan ketentuan sebagai berikut: a. Katua Pengadilan Agama membuat perencanaan pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan selama satu tahun b. Ketua Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan pejabat setempat terkait pelaksanaan sidang keliling. c. Sidang Keliling dilaksanakan di luar gedung Pengadilan sesuai dengan surat keputusan ketua Pengadilan Agama yang menyebutkan lokasi, waktu, serta para pejabat/petugasnya. d. Petugas sidang di luar gedung Pengadilan adalah hakim dan panitera pengganti e. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat diikuti oleh hakim mediator, petugas posbankum, jurusita, satuan pengamanan, dan pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai dengan kebutuhan.141 f. Sidang Keliling harus dapat dilaksanakan dengan seefektif dan seefesien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.142

140

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Drs. H. ASRORI,SH., MH. Pada tanggal 25 Februari 2014 141 Ibid, Pasal 18 Ayat [11] Prosedur layanan sidang di luar gedung pengadilan.

142 www.pa-kotabumi.go.id diakses rabu 23 Februari 2015

115 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Dengan di adakannya sidang kelilng sudah dapat dipastikan akan sangat membantu masyarat yang tiggal jauh dari lingkungan Peradilan Agama setempat. Tentunya hal ini di perjelas dengan adanya Undang-Undang yang membahas mengenai sidang keliling. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang- Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan tinggal jauh dari Peradilan Agama. 143 F. KESIMPULAN Prosedur perkara perceraian dengan sidang keliling (di luar gedung Pengadilan) pada intinya sama dengan sidang dalam gedung Pengadilan, hanya saja ada ketentuan khusus yang mengaturnya sebagaimana di jelaskan dalam pasal 14 dan 15 Perma No 1 Tahun 2014. Selain di jelaskan dalam pasal tersebut, volume persidangan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka setiap perkara maksimal dua kali sidang sudah putus, dan jika ternyata lebih dari dua kali, maka sidang di lakukan di dalam gedung Pengadilan (bukan sidang keliling) lagi.

143

Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotabumi SABRIMEN, S.Ag., MH pada tanggal 24 Februari 2014

Sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi sangat membantu masyarakat yang menginginkan keadilan karena keterbatasan materi, jarak, dan juga waktu, untuk mengakses Pengadilan Agama Kotabumi. Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kotabumi di Balai Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara cukup efektif, dan telah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) No 1 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Abdul Manan, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 Abdullah bin Said Muhammad Ibadi, Idhah al-Qawaâ&#x20AC;&#x2122;id al-Fiqhiyyah Juz 3 Mekkah 1410H, h,37 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset 2004 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, pentj Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. AS SYIFA', 1992 Amir Bin Muâ&#x20AC;&#x2122;allim,Yurisprudensi Peradilan Agama,. Badan Litbang & Diklat Departemen Agama 2006 Anonim.

Penyelesaian Perkara Perceraian, http://www.lampungutara.go.id/ di akses pada tanggal 22 Januari 2015 Fariha ,Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling, http://lib.uin-malang.ac.id. Diakses pada tanggal 22 Januari 2015

117 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Juknis Perma No 1 tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 tentang sidang di luar gedung pengadilan di tetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 PERMA No: 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia. Jakarta 26 Maret 2014 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012 Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: perdana media group 2005 Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: PRENADA MEDIA Surat Edaran No: 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indinesia. Jakarta 26 Maret 2014 Surat Edaran No: 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan mahkamah agung RI No 1 tahun 2014 tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No: 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010, di keluarkan Jakarta, 30 Agustus 2010 Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No 10 tahun2010 pasal 1ayat 1tentang pedoman pemberian bantuan hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama UU No 14 tahun 1970 Pasal 17 ayat 1.Tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 UU No 7 Thn 1989 Tentang Peradialan Agama

Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Depok: Gema Insani Juz 9 tahun 2007 www.pa-kotabumi.go.id/ diakses pada tanggal 20 Februari 2015

119 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PRODUK ASUS ZENFONE (Studi Kasus Mahasiswa STAIN Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2011) Oleh FIKTAJ PRADITIATAMA ABSTRACT Asus Zenfone is a smartphone manufactured by Taiwanese company Asus. Asus products created to harmonize the needs of the community smartphones at the moment, that requirement would be highly advanced technological facilities, then the Asus Zenfone product becomes an innovation that current trends that affect the behavior of consumers to use the product. This study sought to determine the behavior of consumers towards products Asus Zenfone on Islamic Economics Prodi STAIN student class of 2011. The study is expected to provide benefits to the development of knowledge about the behavior of consumers towards the product Asus Zenfone. This type of research is the use of field research or field research data collection methods in this study using interviews and documentation and data analysis techniques using qualitative descriptive analysis by way of inductive thinking. Results of this research is in the form of an attempt to analyze the behavior of consumers towards products Asus Zenfone using three variables: the variable stimulus, the response variable and variable ingtervening and also the factors influencing If viewed through three variables are then generated presentations consumer behavior against products Asus Zenfone and users other than Asus is based on the stimulus variables as much as 39%, the variable response of 52.5% and 8.5% of the intervening variables Asus Zenfone 12 users and 11 users in addition to products Asus Zenfone studied. In this case the consumer behavior in students Prodi Islamic economics class of 2011, especially the use of the product Asus Zenfone still dominated by external factors or variables stimulus to the influence of another person where the decision to buy and use the product Asus Zenfone based on recommendations from others,

advertising / promotion and also the influence of current trends.

Meanwhile, in addition to the Asus Zenfone influenced by variable response that personal factors.

Keywords: Asus Zenfone, consumer behavior, stimulus, response variable and ingtervening.

ABSTRAK Produk Asus Zenfone Merupakan produk smartphone yang diproduksi oleh Perusahaan Asus asal Taiwan. Produk Asus di ciptakan untuk melaraskan kebutuhan smartphone masyarakat pada saat ini, yang syarat akan fasilitas teknologi yang sangat canggih, maka produk Asus Zenfone menjadi sebuah inovasi yang tren pada saat ini sehingga mempengaruhi perilaku konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone pada mahasiswa STAIN prodi Ekonomi Syariah angkatan 2011. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone. Jenis penelitian yang gunakan adalah penelitian lapangan atau field research Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif. Hasil penelitian ini adalah berupa usaha untuk menganalisis perilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone dengan menggunakan tiga variabel yaitu variabel stimulus, variabel respons dan variabel ingtervening dan juga faktor yang mempengaruhinya Jika ditinjau melalui tiga variabel tersebut maka dihasilkan presentasi perilaku konsumen Terhadap produk Asus Zenfone dan pengguna selain Asus berdasarkan variabel stimulus sebanyak 39%, variabel respons 52.5% dan variabel intervening 8.5% dari 12 pengguna Asus Zenfone dan 11 pengguna selain Produk Asus Zenfone yang diteliti. Dalam hal ini perilaku konsumen pada mahasiswa prodi ekonomi syariah

121 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

angkatan 2011 khususnya penggunaan produk Asus Zenfone masih didominasi oleh faktor eksternal atau variabel stimulus dengan pengaruh dari orang lain dimana pengambilan keputusan untuk membeli dan menggunakan produk Asus Zenfone berdasarkan rekomendasi dari orang lain, iklan/promo dan juga pengaruh tren pada saat ini. Sedangkan selain pengguna Asus Zenfone di pengaruhi oleh Variabel Respons yaitu faktor pribadi.

Kata kunci: Asus Zenfone, perilaku konsumen, stimulus, variabel respons dan ingtervening.

A.

PENDAHULUAN Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Demikian pula masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia berguna bagi kemaslahatan. Dalam pengertianya perilaku konsumen adalah suatu reaksi sikap yang dapat menimbulkan tindakan pada saat konsumen sebagai pemakai akhir dihadapkan dengan barang atau jasa sehingga konsumen dapat mengambil keputusan memilih baik jenis maupun kualitas produk yang akan dibelinya.

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang secara langsung dilakukan oleh individu dalam proses pengambilan keputusan untuk menggunakan barang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Secara umum ada tiga variable yang perlu dipelajari dalam mempelajari perilaku konsumen yaitu variable stimulus,variabel respons dan variable intervening. Pengertian dari variable stimulus adalah variabel yang berada diluar diri individu (faktor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian.Variabel responsmerupakan hasil aktifitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus.Variabel respon sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus.

Saat ini banyak perusahaan besar di bidang alat komunikasi seperti samsung, nokia, sony, yang sudah lama

menjalani bisnis ini. melihat semakin meningkatnya kebutuhan alat komunikasi ini maka banyak perusahan perusahaan besar yang ikut serta dalam bisnis ini dan mengeluarkan produk smarth phone terbaru yang saat ini bermunculan yaitu lenovo, oppo, smartfriend, Andromax, Mito, Vivo dan lain-lain bahkan perusahhan yang sebelumnya memproduksi laptop, tv, mesin cuci, kulkas dan alat elektronik lainya juga ikut serta mengeluarkan produk smart phone yaitu Asus, acer, Lg, Lenovo, dan lainlain. Pelaku dari kemajuan teknologi tak lain adalah manusia itu sendiri banyak golongan masyarakat dengan daya konsumsi yang berbeda-beda dan juga produk yang mereka pilih menjadi alasan mendasar untuk membelinya salah satunya adalah mahasiswa.

Mahasiswa sebagai sosok yang dapat Mewujudkan insan akademis yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia, serta Menumbuh kembangkan teknologi dan juga seni budaya Islami. Tak luput dari perkembangan zaman saat ini, yang menjadikan teknologi terbaru untuk kebutuhan pengembangan keilmuan sosial dan budaya mereka sebagai mahasiswa sehingga mereka juga harus mengikuti kemajuan teknologi terbaru yang sampai saat ini masih menjadi tren yang digunakan yaitu smart phone atau telepon pintar yang dapat mengakses internet melalui telefon genggam, dimana melalui ini mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan informasi pengembangan keilmuan dan juga keperluan dalam mencari materi-materi perkuliahan.

Kecepatan dalam mengakses internet, jaringan yang luas, fitur, fasilitas dan juga kualitas produk smart phoneyang baikmenjadi pilihan mereka. Saat ini salah satu produk smart phone yang diminati oleh masyarakat khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

123 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

(STAIN) Jurai Siwo Metro Adalah produk smart phone Asus zenfone.

Produk Asus Zenfone adalah produk yang sedang menjadi tren saat ini dengan fitur kamera dan spesifikasi yang lebih unggul.144 Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengguna Asus Zenfone di Prodi Ekonomi Syariah. Bahkan Sebagian dari mereka tergabung menjadi anggota komunitas Asus Zenfone lampung. Salah satu Produk keluaran baru Asus Zenfone 2 pada bulan juni lalu memperoleh kategori â&#x20AC;&#x153;Best Performace Smartphoneâ&#x20AC;? dinobatkan sebagai ponsel pintar terbaik oleh ICS atau Indonesia Cellular Show, Perangkat ini memang memiliki spesifikasi luar biasa layaknya ponsel Android premium namun dengan harga setengah dari harga smartphone dengan spesifikasi yang sama.145 Namun selain kelebihan produk yang menjadi alasan para konsumen untuk membeli produk tersebut. Tehnik pemasaran dan berbagai iklan yang mempromosikan Asus Zenfone menjadi salah satu pengaruh para konsumen untuk membeli produk Asus zenfone tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya pentingnya mengetahui bagaimana prilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone. Dalam mengenal konsumen kita perlu mempelajari perilaku konsumen sebagai perwujudan dari seluruh aktivitas jiwa manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan berdasarkan data atau fakta yang ada di Mahasiswa Stain Jurai Siwo Metro terutama yang membeli produk smartphone asus zenfone. Dalam menganalisis perilaku konsumen perlu kita ketahui aspek-aspek apa saja secara keseluruhan yang menjadi penyebab terjadinya pembelian produk tersebut khususnya produk asus Zenfone, 144 145

www.tabloidpulsa.co.id di unduh tanggal 31 Juli 2015. www.majalahgadget.net di unduh tanggal 31 juli 2015.

kemampuan dalam menganalisis perilaku konsumen berarti keberhasilan dalam menyelami jiwa konsumen dalam memenuhi kebutuhanya. Sehingga hal ini menarik sekali untuk diteliti tentang analisis perilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone pada Mahasiswa Stain Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2011.

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesishipotesis.146Dalam hal ini adalah mendapatkan tentang perilaku konsumen terhadap Produk Asus Zenfone pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2011.

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi, yakni mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2011 yang berjumlah 230 mahasiswa.adalah 23 mahasiswa yang akan menjadi sampel dalam penelittian ini. Dari 23 mahasiswa tersebut yang menggunakan Asus Zenfone sebanyak 12 orang mahasiswa, sedangkan 11 mahasiswa menggunakan produk selain Asus Zenfone.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa peraturan perundangundangan dan buku-buku tentang Perilaku konsumen.

Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-

146

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian., h. 97.

125 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid147.

B. KERANGKA TEORI 1. Konsep Perilaku Konsumen a. Pengertian Perilaku Konsumen.

Dalam mengenal konsumen kita perlu mempelajari perilaku konsumen dari aktifitas jiwa dan manusia itu sendiri, oleh sebab itu penting untuk diketahui apa yang dimaksud perilaku konsumen tersebut. Berikut defnisi perilaku konsumen menurut para ahli.

Menurut F. Engel et al.(Pengertian Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut).

Menurut Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf (Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan dan proseshubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok,dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainya sebagai suatu akibat dari pengalamanya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainya). Menurut David L.Loudon dan Albert J. Della Bitta (Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktifitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi,memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa).148 147

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2008), h. 176.

148148 Dr.A.A.Anwar Prabu Mangkunegara.Perilaku Konsumen.(Bandung: Refika Aditama, 2009),h. 3.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakantindakan yang dilakukan oleh individu,kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barangbarang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.149 Perilaku konsumen dapat juga dirumuskan sebagai perilaku yang ditunjukan oleh orang-orang dalam hal merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Mengingat bahwa sebagian besar hidup kita mengonsumsi produk-produk ekonomi dalam bentuk misalnya rumah, bahan sandang, bahan pangan, kosmetika,reaksi,serfis, dan peralatanDalam pola konsumsi kita terkadang hemat dan terkadang kita royal, kadangkadang penuh pertimbangan, dan kadang-kadang kita bertindak secara cepat / impulsif. Kita mengingat diri sendiri, dan kadang-kadang kita bersikap mementingkan kepentingan pihak lain. Kita membeli produk-produk yang akan menyenangkan bagi pihak lain, sedangkan pada saat yang sama kita juga menyenangkan diri sendiri.150 1. Perilaku konsumen sebagai suatu proses Perencanaan pembelian dan mengkonsumsi produk-produk merupakan suatu proses yang terjadi dengan berlangsungnya waktu membeli. Guna menerangkan pembelian tertentu perlu kita memahami latar belakang pembeli yang bersangkutan, dan kita harus mengetahui pengetahuan atau pengalaman orang itu sehubungan dengan produk atau merek yang bersangkutan Misalkan bahwa seorang pria dan wanita memasuki sebuah toko swalayan. Sang pria membeli 149

Ibid,h. 4.

Prof.dr.Winardi,S.E,Marketing dan Perilaku Konsumen,(Bandung: Mondar maju, 1991),h. 49.

150

127 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

biskuit merek X sedangkan wanita tersebut membeli bisuit merek Y. Mengapakah hal itu terjadi? sesungguhnya kedua macam biskuit merupakan produk yang baik sekali ada kemungkinan bahwa apabila keduanya di uji dalam uji rasa, maka hampir tidak dapat dibedakan perbedaanya.

Sang pria dan wanita tadi mungkin dipengaruhi oleh pengalaman mereka pada masa lampau dengan kedua macam merek mungkin mereka membeli kedua produk tersebut pertama kalinya, dan mereka dirangsang oleh iklan untuk membelinya atau teman-teman mereka menyarankan membeli merek yang bersangkutan. Ada juga kemungkinan bahwa mereka di pengaruhi oleh nama merek yang ada atau oleh desain kemasan Pada pokoknya aneka macam faktor masa lampau dan masa sekarang mempengaruhi para konsumen Keputusan-keputusan masa mendatang akan dipengarui oleh perilaku sekarang andai kata para konsumen merasa puas dengan merek yang di belinya maka ia cenderung membelinya kembali tetapi apabila ia tidak puas denganya maka besar kemungkinan ia akan mencoba merek lain pada kesempatan lain ia melakukan pembelian.151 2. Perilaku Konsumen Dalam Islam Perilaku Konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya. Perilaku konsumen dalam Islam menurut M.Abdul Manan yaitu tingkah laku seseorang dalam menghabiskan barang dan jasa dengan sikap tidak berlebih-lebihan dan sederhana. Dalam artian tidak boros atau hanya terbuang sia-sia. Menurut Eko Supriyanto, Perilaku konsumen dalam Islam adalah tindakan individu

151

Ibid.h. 51-52

yang titik tekananya terletak pada halal atau haram, serta berkah tidaknya barang yang akan dikonsumsi.152 Definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa perilaku dalam Islam adalah tindakan individu dalam memilih dan disertai dengan sikap tidak berlebih-lebihan, sederhana sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menyesuaikan dengan kondisi yang sedang di hadapi.Teori perilaku konsumen muslim yang dibangun berdasarkan syariah Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi.

Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim: a. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat dari pada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk Ibadah dari pada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan Future Consumption (karena terdapat balasan surga di akhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah Present Consumsption. b. Konsep sukses dalam kehidupansesorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pulakesuksesan yang dicapai. Kebijakan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebijakan dan kebenaran dapat di capai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.

152 Eko Supriyanto,Ekonomi Mikro Perspektif Islam,(Malang: UIN Malang Pres,2008),h.11

129 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

c.

Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.153 Fondasi diatas dapat dipahami bahwa konsumsi ditujukan bukan untuk manfaat didunia saja melainkan juga di akhirat, karena konsumsi tidak dihitung berdasarkan berapa banyak yang dimiliki namun seberapa besar kebijakan moralitas yang dilakukan sehingga harta dapat dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan perilaku muslim.

Seseorang muslim dalam konsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu: a. Manusia tidak sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau Negara.

Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah SWT. Ketidak mampuan manusia dalam mengatur gejala-gejala ekonomi dinyatakan Al-Ghazali sebagai sesuai yang dialami, karena manusia mengondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana dia hidup.

Manusia tidak bisa memaksakan pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya.

Seorang muslim akan yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. b. Perilaku konsumsi diatur peranya sebagai makhluk sosial. Maka, dalam perilakukonsumen dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain guna memenuhi kebutuhan.

Pertimbangan tersebut diatas akan mendatangkan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit 153 Koqyun Blogâ&#x20AC;&#x2122;s, Perilaku Konsumen islam, dalam http://Koqyun.Wordpress.com/2013/10/14/32. 14 Agustus 2015

diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonomekonom modern. kesejahteraan (maslahah) masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar : agama (al-dien),Hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl)dan harta atau kekayaan. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya.”154 Aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan dalam kerangka sebuah individual sosial yang meliputi : kebutuhan,kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian, yang disebut oleh sarjana sebagai “Kebutuhan Ordinal” (Kebutuhan Dasar, kebutuhan terhadap barang-barang “eksternal,” dan terhadap barang-barang psikis). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan,pakaian dan perumahan.155 Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang halal dan bermanfaat akan memberikan berkah bagi konsumen. Perilaku konsumsi dalam Islam akan didasarkan pada nili-nilai Al-Quran dan Al-Hadist akan berdampak kepada seorang muslim dalam beberapa hal : a. Konsumsi seorang muslim didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhanya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebih-lebihan. Tingkat kepuasan seorang muslim diinterpretasikan sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan.

154 Heri sudarsono, Konsep Ekonomi Islam,(Yogyakarta: Ekonosia,2002)h.151-152 155 Adi Warman A, Karim, Ekonomi Mikro Islami, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010),h.62

131 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

2.

b. Tingkat kepuasan tidak didasarkan atas banyaknya jumlah dari dua atau satu pilihan barang yang dipilih, tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa pilihan ini berguna bagi kemaslahatan. Oleh karena itu, seseorang muslim tidak sekedar memperhitungkan besaranya jumlah barang yang diperoleh dari pemanfaatan secara maksimal pengeluaran total, tetapi juga memperhitungkan skala prioritas dari berbagai barang yang akan diperoleh dan memanfaatkan pemanfaatan total tersebut. c. Seorang muslim tidak akan mengonsumsi barangbarang haram atau barang-barang yang diperoleh dengan cara haram. d. Seseorang muslim tidak akan memaksakan berbelanja barang-barang yang diluar jangkauan penghasilanya.156 Variabel-variabel dalam mempelajari perilaku konsumen dalam mempelajari perilaku konsumen Ada tiga variabel yaitu variabel stimulus, variabel respon, dan variabel antara.

1. Variabel stimulus merupakan variabel yang berada diluar diri individu (faktor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contoh : merek dan jenis barang, iklan, pramuniaga, penataan barang, dan ruangan toko.

2. Variabel respons merupakan hasil aktifitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respons sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Conthnya : keputusan pembelian barang,

156

Heri sudarsono, Konsep Ekonomi., h.169

pemberian penilaian terhadap barang, perubahan sikap terhadap suatu produk.

3. Variabel Intervening adalah variabel antara stimulus dan respons. Variabel ini merupakan faktor internal individu, termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel untervening adalah memodifikasi respons. 157 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Ada beberapa faktor dasar yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam hal ini ada sejumlah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis. Pengaruh kebudayaan meliputi kebudayaan dan kelas sosial. Faktor sosial meliputi kelompok anutan dan keluarga, faktor pribadi meliputi umur dan tahapan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian. Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, proses belajar dan kepercayaan sikap, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu: a. Faktor kebudayan 1) Budaya Budaya adalah penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.Jadi perilaku manusia sangat ditentukan oleh kebudayaan yang melingkupinya, dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan kemajuan zaman dari masyarakat tersebut. Dan perilaku manusia cenderung untuk menyerap adat kebiasaan kebudayaanya.

2) Kelas sosial

157

Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen., h. 4-5

133 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Kelas sosial adalah kelompok yang relative homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan keanggotaanya mempunyai nilai, minat dan perilakunya yang serupa.158Pengertian kelas sosial dalam hal ini adalah tanpa memberdayakan apakah dasar pembagian kelas itu uang, tanah,kekuasaan atau dasar lainya. Ukuran untuk kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolongkan anggota masayarakat ke dalam kelas-kelas tertentu, seperti : kekayaan, kekuasaan,kehormatan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat kita pada pokoknya dapat dikelompokan kedalam tiga golongan, yaitu: golongan atas, golongan menengah dan golongan rendah. b. Faktor sosial Pada sektor sosial yang terdiri dari kelompok anutan dan kelompok keluarga.

1) Kelompok Anutan Kelompok anutan didefinisakan sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen.

Pengaruh kelompok anutan terhadap perilaku konsumen antara lain dalam menentukan produk dan merek yang mereka gunakan yang sesuai dengan aspirasi kelompok.

2) Kelompok keluarga.

Keluarga dapat didefiniskan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam 159 pengambilan keputusan membeli.

158

Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen,(jakarta: Kencana,210),h. 10-

159

Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsume., h. 43-44

11

Disetiap perilaku seseorang dimanapun tempat keluarga tidak bisa selalu mendampingi, seorang konsumen akan lebih dipengaruhi oleh kelompok yang konsumen ikuti. Untuk itu sebagai konsumen harus memperhatikan pengaruh yang diberikan keluarga dan lebih mencermati pengaruh yang diberikan dari suatu kelompok yang dianut diluar keluarga. c. Faktor pribadi Dalam faktor peribadi menurut Nugraha J. Setiadi memiliki beberapa komponen yaitu: 1) Umur dan tahapan siklus hidup. Tahapan siklus hidup Biasanya mengalami perubahan pada saat mereka menjalani kehidupanya.

2) Keadaan ekonomi. Yang dimaksud keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapat yang dapat dibelanjakan (tingkatanya, stabilitasnya dan polanya), kemampuan meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran.

3) Gaya hidup adalah pola hidup didunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang.

4) Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan dan cara untuk bertingkah laku. Terutama sebagaimana tingkah lakunya dapat dijelaskan oleh orang lain dengan cara yang cukup konsisten. 160 Umur menjadi faktor utama dalam pribadi seseorang, karena setiap membeli barang dan jasa selalu berubah-ubah selama hidupnya. Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya terhadap pilihan produk yang akan dibelikonsumen. Selanjutnya, gaya hidup seseorang meliputi produk yang dibelinya,

160

Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen.,h. 12

135 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

bagaimana menggunakanya dan bagaimana seseorang tersebut berfikir dan merasakan semua itu.

Kepribadian merupakan suatu variable yaang sangat berguna menganalisis perilaku konsumen. Sehingga akan menjadi lebih mudah untuk mengetahui keinginan seorang konsumen.

4. Konsep Kualitas Produk 1. Pengertian Produk Pada dasarnya sebagian besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan berasal dari kepuasan konsumen dalam menikmati produknya.

Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. Untuk itu perusahaan dalam proses kegiatan produksi haruslah mengerti dan tau dengan benar akan arti dari produk itu sendiri. Kotler mengemukakan bahwa produk adalah : â&#x20AC;&#x153;Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menarik perhatian, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.â&#x20AC;?161 Selanjutnya produk itu dijelaskan lebih lanjut oleh Lamb, Charles produk didefinisikan sebagai segala sesuatu baik yang menguntungkan maupun tidak yang diperoleh seseorang melalui pertukaran.162 Dari devinisi diatas dapat dijelaskan bahwa produk adalah segala sesuatu yang memiliki nilai untuk dipasarkan untuk dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen.

2. Klasifikasi produk Secara tradisonal pemasaran mengklasifikasikan produk berdasarkan ciri-cirinya: Daya tahan, wujud, dan penggunaan (konsumen atau 161 Philip Kotler, Manajemen pemasaran Jilid 1,(jakarta,Erlangga, 1994), h.167 162 Lamb, Pemasaran, (Jakarta, Salemba Empat 2001 ),h. 414

industri). Setiap jenis produk memiliki strategi bauran pemasaran yang sesuai. Produk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok menurut daya tahan dan wujudnya163 a. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-barang, berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam suatu atau beberapa kali penggunaaan seperti minuman, sabun dan lainlain. Karena barang-barang ini dikonsumsi dengan cepat dan sering dibeli. Strategi yang tepat adalah menyediakanya diberbagai lokasi hanya menggunakan marjin yang kecil, dan memasang iklan besar-besaran guna memancing orang mencobanya dan membangun preferensi.164 b. Barang tahan lama (durable goods) Adalah barang berwujud yang biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkalikali : lemari es, peralatan mesin, dan pakaian.

Produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan dan pelayanan yang lebih pribadi, mempunyai marjin yang lebih tinggi, dan memerlukan labih banyak garansi dari penjual.165 c. Jasa (service) Adalah produk-produk yang tidak berwuju, tidak terpisahkan, dan mudah habis. Akibatnya, produk ini biasanya memerlukan pengendalian mutu, kredibillitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian yang lebih tinggi. Contohnya mencakup pemotongan rambut dan perbaikan barang.166 163

Ibid.h. 143 Ibid.h. 120 165 Ibid.h. 121 166 Ibid.

164

137 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

3. kualitas produk Konsep produk menyatakan bahwa para konsumen, akan menyukai dan memilih produkproduk yang memberikan kualitas kinerja atau sifatsifat inovatif terbaik. Para manajer pada organisasiorganisasi demikian memusatkan perhatian mereka pada upaya membuat produk-produk tersebut terus menerus diperbaiki.167 Mereka menggansumsi bahwa para pembeli mendambakan produk-produk yang di produksi dengan baik, dan mereka sangat menilai tinggi kualitas serta kinerja. Perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada produk seringkali mendesain produk-produk mereka dengan sidikit sekali, atau tanpa input dari pelanggan. Mereka mempercayai para insinyur mereka yang di anggap dapat mendesain produk-produk luar biasa Terlampau sering terjadi bahwa mereka bahkan tidak mau mempelajari produk-produk dari pihak pesaing. Konsep produk dapat menyebabkan timbulnya sebuah gejala yang dinamakan â&#x20AC;&#x153;marketing myopiaâ&#x20AC;? (rabun mata dalam pemasaran). Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa perusahaanperusahaan kereta api di Amerika Serikat, beranggapan bahwa para pelancong menginginkan kereta api dan bukan transportasi, hingga dengan demikian mereka meremehkan muncul persaingan yang makin ketat dari maskapai maskapai penerbangan, perusahaan-perusahaan bis, truk dan mobil. 168 167 Prof.Dr.J.Winardi,SE.enterprener dan enterepreneurship.jakarta : prenada media , 2004 hal 277 168 Ibid,.hal 278

4. Produk Asus Zenfone Asus Zenfone merupakan smartphone android terbaik, walaupun merupakan model ponsel terbaru yang dilaunching awal tahun ini. Asus Zenfone sudah mempunyai fan branded di Indonesia cukup tinggi. Dengan sudah mempunyai nama yang cukup besar tersebut, serta ditunjang oleh kualitas produk tidak diragukan lagi, maka keluarlah sebuah karya Asus ZenFone.

Asus Zenfone mengeluarkan tiga produk yang siap bersaing dinomor satu untuk pasaran gadget cerdas android di Indonesia. Ketiga produk Asus Zenfone smartphone android terbaik diperuntukkan untuk dapat memilih sesuai kebutuhan dan kegunaan sebuah teknologi komunikasi.

Asus Zenfone sudah mengerti apa yang diinginkan dari sebuah teknologi komunikasi. Untuk warna pun bisa memilih, ZenFone memiliki beberapa warna-warna yang cantik, warna-warna yang biasa menjadi warna favorit169 Dari tiga produk Asus Zenfone smartphone, kesemuanya dibekali prosesor Intel Atom dan antarmuka ZenUI. Dimana antarmuka didesain dengan skin visual datar yang sedang menjadi trend desain saat ini. Fitur utama ZenUI terdapat pada "Whatâ&#x20AC;&#x2122;s Next" dan "Do It Later". Fitur Whatâ&#x20AC;&#x2122;s Next pada ZenUI berguna dan berfungsi untuk memberitahukan jadwal kegiatan hari esok yang harus dikerjakan.

Selain itu, fitur ini juga berguna untuk mengetahui prakiraan cuaca serta menginformasikan pesan dan panggilan tak terjawab dari kontak VIP. Sedangkan fitur Do It Later berguna sebagai pengingat hal-hal penting nantinya. Semisal sedang asik maen game, lalu ada keluarga atau orang lain menghubungi melalui telepon, sedangkan sedang tidak ingin diganggu, maka kita dapat membuat reminder untuk melakukan

169

www.asus.com, diunduh pada 11 Agustus 2015

139 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

panggilan balik ketika kita selesai memainkan game dengan cukup satu tombol.Fitur lain pada Zen UI adalah PixelMaster, sebuah gabungan teknologi antara hardware, software dan optik yang menunjang untuk menghasilkan kualitas gambar foto dan video yang lebih baik.170 Low-light Mode, fitur pembantu untuk meningkatkan kualitas cahaya hingga mencapai 400%. Fitur ini sangat berguna ketika kita mandapatkan objek foto dengan kualitas cahaya yang minim. Jika kejadian tersebut menimpa kita, maka Asus Zenfone 5 atau 6 akan memunculkan ikon burung hantu yang apabila anda tekan maka mode ini akan aktif. Khusus fitur Time Rewind yang terdapat pada seri 5 dan seri 6, anda dapat melakukan selfie dengan kamera bagian belakang. Karena fitur Time Rewind memberikan jeda beberapa selisih waktu untuk memproses foto pada kamera belakang.171 Berikut adalah produk-produk Smart Phone yang di keluarkan oleh Asus Zenfone 1. Asus Zenfone 4 Seri smartphone terbaik yang pertama adalah Asus Zenfone 4 yang merupakan smartphone murah, karena alat komunikasi cerdas ini mempunyai harga smartphone yang terjangkau bagi kalangan menengah kebawah.Smartphone dengan layar 4 inci menjadi suguhan partama ASUS ZenFone, smartphone murah ini dilengkapi berbagai fitur canggih yang menjadi ciri khas brand ASUS. Dan berikut ini adalah harga smartphone android dan spesifikasi rinciAsus Zenfone 4 smartphone murah yang siap tampil.172 Harga smartphoneAsus Zenfone 4 dibanderol pada kisaran 1 jutaan. Dengan harga 1 jutaan, masuk dalam kategori smartphone murah. Yang dimana secara keseluruhan smartphone terbaru ini memiliki spesifikasi 170

Ibid.

Ibid.

172 Ibid.

171

yang lebih baik dibandingkan dengan best android phone merk lain dengan harga smartphone pada kisaran 1 jutaan.pada spesifikasi RAM. Dimana ZenFone 4 mempunyai kekuatan RAM 1 GB. Selain RAM, ZenFone 4 juga mendapatkan spesifikasi prosesor dual core 1.2Ghz dengan chipset Intel Atom Z2520 yang berteknologi Intel Hyper Threading Technology dan chip grafis GPU (graphic processing unit) PowerVR SGX544MP2. Kekuatan tersebut ditopang dengan baterai lithium polymer berkapasitas 1.200 mAh. Baterai tersebut diperkirakan mampu bersiaga dalam kurun waktu hingga 192 jam, dan kesempatan untuk berbicara dengan menggunakan handphone android ini mencapai hingga 10 jam.Untuk menampung sistem operasi 4.3 Jelly Bean dan berbagai aplikasi yang berjalan dalam gadget cerdas dari perusahaan asal Taiwan ini, ruang penyimpanan internal sebesar 8GB dimana 2GB telah dipergunakan. Dengan memori internal sebesar 6GB. dapat menambah ruang penyimpanan dengan cara memasang MicroSD.173 ZenFone 4 ini di bungkus dengan balutan material plastik. Dan layar yang berukuran 4 inci yang berteknologi IPS TFT LCD beresolusi 480 x 800 piksel serta mendapatkan kedalaman warna hingga 16 juta warna.

Layar 4 inci tersebut juga diberi lapisan pelindung Corning Gorilla Glass 3. Dimana Corning Gorilla Glass 3 dapat kita temukan di handset kelas premium.ZenFone 4 dibekali dengan kamera belakang 5 megapiksel Auto Focus dan tambahan kamera depan 0,3 megapiksel.174 2. Asus Zenfone 4s Asus Zenfone 4s hampir sama dengan Zenfone 4, ponsel ini mengandalkan processor Dual-core dengan laju 1.2 Ghz buatan Intel Atom Z2520 serta dukungan RAM 1 173

Ibid.

Ibid.

174

141 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

GB yang menjadikan proses kinerja Zenfone 4S sangat cepat juga responsif. Untuk sektor grafis, Asus Zenfone 4S menggunakan PowerVR SGX544MP2 yang akan menghadirkan tampilan layar yang sangat menarik.

Apabila smartphone sebelumnya yakni Asus Zenfone 4 berjalan dengan sistem operasi Android OS Jelly Bean, maka lain halnya dengan versi terbarunya ini,Zenfone 4S sudah menggunakan sistem operasi Android v4.4.2 (KitKat) sehingga akan meningkatkan performa ponsel anda dalam mengakses aplikasi android yang terdapat didalam Asus Zenfone 4S. Beralih ke sektor fotografi, Asus Zenfone 4S dibekali kamera belakang yang lebih mumpuni daripada sang kakak. Kamera utama pada ponsel ini berukuran 8 MP dengan beberapa fitur menarik, diantaranya autofocus, LED Flash dan geo-tagging. Sedangkan kamera depan masih sama dengan Asus Zenfone 4 yakni berformat VGA. Untuk media penyimpan,Asus Zenfone 4s memiliki memori internal cukup besar yakni berkapasitas 8GB dengan optimalisasi melalui microSD hingga 64 GB.175 3. Asus Zenfone 5 Asus Zenfone 5 ini disajikan dengan layar berukuran 5.0 inch, yang telah dilengkapi dengan adanya resolusi full HD 720 x 1280 pixels, ditambah lagi dengan kepadatan gambar pixel sebesar 294 ppi. Smartphone tersebut juga akan hadir dengan menggunakan teknologi layar yang tergolong baru, yaitu teknologi IPS LCD yang mempu menghadirkan 16 juta warna. Zenfone 5 memiliki dimensi body berukuran 148.2 x 72.8 x 5.5-10.3 serta memiliki bobot hanya 140 g. Untuk dapur pacunya, Zenfone 5 dibekali dengan prosesor Dual-core 2 GHz Intel Atom Z2580 yang akan memberikan performa handal pada zenfone 5,

175

Ibid.

prosesor tersebut akan mendapat bantuan oleh RAM berkapasitas 1GB. Untuk pengolah gravis, Asus Zenfone 5 dibekali dengan PowerVR SGX544MP2 yang akan memberikan tampilan layar sangat bagus. Zenfone 5 memiliki kapasitas memori penyimpanan yang lumayan besar, berbekal memori internal berkapasitas 4 GB , kita bisa puas menyimpan berbagi file pribadi didalam smartphone ini, apabila dirasa kurang, maka masih dapat menambahkannya dengan memori eksternal hingga kapasitas 32 GB. 4. Asus Zenfone 5 lite Asus Zenfone 5 Lite A502CG ini merupakan produk terbaru yang di keluarkan oleh vendor Asus Mobile yang mana produk ini adalah seri harga murah dari Zenfone 5 series ini. Mengapa bisa di katakan harga HP murah dari zenfone 5 pertama karena produk seri ini spesifikasinya di kurangi tidak berada di atas spesifikasi zenfone 5, akan tetapi berada di bawah zenfone 5 spesifikasinya. Yang mana Asus Zenfone 5 Lite ini memiliki ukuran layar 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density), lebih kecil di bandingkan dengan produk pertamanya yang mana pada zenfone 5 memiliki ukuran layar 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density).176 Ukuran layar 5 inci ini yang mana pixelnya lebih rendah ini memiliki jenis layar yang di gunakannya adalah IPS capacitive touchscreen, 16M colors dengan penambahan fiture multitouch dan layarnya juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3, sehingga layar sudah anti gores.

Vendor menciptakan seri 5 Lite ini dengan berbagai macam warna yang banyak di sukai para konsumen smatrtphone.Ponsel ini terdapat 3 variasi warna yang tersedia, warna itu diantaranya adalah Charcoal Black, Pearl

176

Ibid.

143 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

White, dan Cherry Red. Walaupun spesifikasi layarnya menurun, namun berat ponsel ini lebih berat di bandingkan dengan yang sebelumnya yakni 145g, sedangkan untuk yang baru 5 Lite ini 160g.177 5. Asus Zenfone 6 Asus juga merilis phablet lainnya dengan spesifikasi yang lebih mumpuni untuk mengimbangi berbagai vendor lainnya yang juga bermain pada gadget spesifikasi teknis tinggi Yaitu Asus Zenfone 6.yang mana produk ini dilengkapi dengan layar 6â&#x20AC;ł inci beresolusi 720Ă&#x2014;1280 pixel. pada perangkat ini telah terbenam chipset dari intel yang memiliki clock speed sampai 2Ghz. pada bagian dalam Asus Zenfone 6 ini juga tersedia RAM dengan kapasitas 2Gb untuk mengoptimalkan performanya. untuk sistem operasinya Asus Zenfone 6 sudah berjalan pada Sistem Operasi Android Jelly Bean v4.3.

Namun nantinya Asus Zenfone 6 juga bisa di update menuju sistem android terbaru KitKat v.4.4.

Sehingga performa smartphoneini akan semakin baik, khususnya ketika digunakan dalam menjalankan game dan aplikasi berat. Pada seri Asus Zenfone terbaru ini dilengkapi juga dengan processor Intel , hal ini membuktikan bahwa Asus tidak hanya dikenal sebagai produsen laptop dan motherboard tetapi juga dapat merambah bisnis perangkat bergerak.178 E. Perilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone pada mahasiswa Stain Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2011.

Perilaku konsumen pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang ditunjukan oleh konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau produk yang mereka anggap akan memuaskan 177

Ibid.

Ibid.

178

kebutuhan mereka. Analisis tentang perilaku konsumen terhadap suatu produk menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap produk melalui bagaimana perilaku konsumen tersebut.

Saat ini kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat salah satunya adalah kebutuhan alat komunikasi, dimana para pemakainya hampir di seluruh dunia. Alat telekomunikasi seluler merupakan suatu alat elektronik yang canggih yang dapat memenuhi kebutuhan dari pemakainya. Dengan adanya kemudahan yang diberikan alat telekomunikasi (smartphone) tersebut, pemakai dapat memperluas jaringan dan menggunakan fasilitas yang telah disediakan.Dengan semakin meningkatnya mobilitas dan perubahan gaya hidup masyarakat, kebutuhan akan sarana telekomunikasi bergerak semakin meningkat. Saat ini banyak perusahaanperusahaan besar di bidang alat komunikasi ini, seperti samsung, nokia, sony, yang sudah lama menjalani bisnis ini.

Melihat semakin meningkatnya kebutuhan alat komunikasi ini maka banyak perusahan perusahaan besar yang ikut serta dalam bisnis ini dan mengeluarkan produk smarth phone terbaru yang saat ini bermunculan yaitu lenovo, oppo, smartfriend, Andromax, Mito, Vivo dan lainlain bahkan perusahhan yang sebelumnya memproduksi laptop, tv, mesin cuci, kulkas dan alat elektronik lainya juga ikut serta mengeluarkan produk smartphone yaitu Asus, acer, Lg, Lenovo, dan lain-lain.

Semakin banyaknya perusahan-perusahaan yang memproduksi di bidang alat kominikasi smartphone ini, maka semakin banyak pilihan smart phone yang menjadi pilihan para konsumen, setiap tahun pasti mengalami perubahan dalam pasar smartphone,serta produk-produk baru yang di tawarkan oleh perusahaan perusahaan smart

145 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

phone terutama produk yang berteknologi terbaru Hal ini yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang berkaitan dengan faktor apa yang mempengaruhinya.

Dalam penelitian ini maka peniliti mengambil sebuah produk untuk dijadikan bahan penelitian yaitu smartphone keluaran baru yang saat ini menjadi produk smartphone yang paling diminati oleh masyarakat yaitu Asus Zenfone. Dalam penelitian ini populasi yang akan menjadi objek penelitian adalah para mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro. dalam merealisasikan Visi Misi dan tujuan lembaga salah satunya adalah Mengembangkan teknologi dan seni budaya untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan sivitas akademika.

Maka untuk pengembangan keilmuan mereka maka harus mengikuti kemajuan teknologi saat ini, salah satunya adalah smartphone. Mahasiswa juga memiliki perilaku yang sama sebagai konsumen namun yang berbeda adalah dari segi kebutuhan dan keinginan yang di selaraskan dengan produk apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai Perilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone khususnya mahasiswa prodi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro angkatan 2011, peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa.yang diambil secara acak sebanyak 23Mahasiswa. dimana dari 23 sampel yang digunakan mewakili dari seluruh jumlah populasi yaitu mahasiswa STAIN Jurai siwo Metro angkatan 2011.

Dari sampel yang menggunakan Smartphone produk Asus Zenfone berjumlah 12 orang dan 11 lainya menggunakan produk Smartphone yang berbeda beda, dengan rincian mahasiswa yang menggunakan Asus Zenfone sebanyak 12 mahasiswa, 4 orang menggunakan produk samsung, 1 menggunakan produk black berry, 1

orang produk Lenovo, Nokia 1 orang ,mito 1 orang, Xiaumi 1 orang dan 3 orang yang menggunakan produk Oppo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya produk yang paling banyak digunakan dari 23 sampel mahasiswa STAIN prodi ekonomi Syariah Angkatan 2011 Adalah pengguna Produk asus Zenfone. Jika dilihat berdasarkan kelas, yang paling mendominasi untuk pengguna Asus Zenfone yaitu kelas D karena dari sampel setiap kelas yang di wawancara seluruhnya menggunakan Produk Asus Zenfone.

Sedangkan kelas yang lain menggunakan produk smartphone yang berbeda-beda.

Perencanaan pembelian dan mengkonsumsi produk-produk merupakan suatu proses yang terjadi dengan berlangsungnya waktu membeli. Guna menerangkan pembelian tertentu perlu kita memahami latar belakang pembeli yang bersangkutan, dan kita harus mengetahui pengetahuan atau pengalaman orang itu sehubungan dengan produk atau merek yang bersangkutan Misalkan bahwa seorang pria dan wanita.179 Berdasarkan hasil pemaparan diatas selanjutnya peneliti akan mengklaisifikasikan khusus pengguna asus menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil bahwa mahasiswa laki-laki yang menggunakan produk asus Zenfone adalah berjumlah 9 orang dari 12 pengguna Asus Zenfone sedangkan pengguna Asus Zenfone dari jenis kelain perempuan berjumlah 3 orang saja hal ini dapat disimpulkan bahwa yang menggunakan produk Asus masih di dominasi oleh kaum Laki-laki.

179 Dr.A.A.Anwar Prabu Mangkunegara.Perilaku Konsumen.(Bandung: Refika Aditama, 2009),h. 3-4. a

147 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Peneliti melihat perbedaan yang mendasar dari perilaku konsumen laki-laki dan perempuan yaitu dari segi kebutuhan laki-laki terhadap produk Zenfone yaitu dari kecepatan akses internet dan juga kecepatan dalam mengoprasisonalkan sistem di dalam Asus Zenfone selain itu dari hasil wawancara pengguna Asus laki-laki rata-rata mereka menyukai Ram yang cukup sesuai dari produk Asus Zenfone. Sedangkan perilaku konsumen pengguna Asus Zenfone katagori jenis kelamin perempuan menggunakan Asus Zenfone dari segi kebutuhanya untuk mengikuti tren dan juga fitur kamera yang hasilnya memuaskan.

F. Variabel-variabel perilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone Dalam mempelajari perilaku konsumen Ada tiga variabel yang harus diperhatikan yaitu variabel stimulus, variabel respon, dan variabelInterveningdimana Variabel stimulus merupakan variabel yang berada diluar diri individu (faktor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contohnya : merek dan jenis barang, iklan, promosi, pendapat orang lain.

Variabel respons merupakan hasil aktifitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respons sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Contohnya : keputusan pembelian barang, pemberian penilaian terhadap barang, perubahan sikap terhadap suatu produk. Variabel Intervening adalah variabel antara stimulus dan respons. Variabel ini merupakan faktor internal individu, termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. 180 Dan faktor- faktor yang 180 4Anwar Prabu Mangkunegara,Perilaku Konsumen.(Bandung: Refika Aditama, 2009),h. 3-4.

mempengaruhi perilaku konsumen yang masuk juga kedalam ketiga variabel tersebut seperti budaya, kelas sosial, kelompok anutan dan pribadi. Dengan demikian maka selanjutnya peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan ketiga variabel tersebut.

Pengguna Asus Zenfone didominasi oleh variabel stimulus dimana faktor eksternal menjadi faktor yang mempengaruhi para konsumen dengan kata lain bahwa faktor yang paling dominan adalah faktor kebudayaan dan sosial di mahasiswa prodi ekononomi syariah dengan memilih produk Asus Zenfone.

Dari hasil wawancara faktor eksternal mahasiswa pengguna Asus zenfone, bahwasanya dalam memutuskan memilih produk Asus Zenfone karena dipengaruhi oleh temanteman sesama pengguna asus selain itu ada pula atas rekomendasi seseorang untuk membeli produk Asus Zenfone dan iklan, promo dan yang paling umum mengikuti keputusan teman yang juga pengguna asus Zenfone dan tren saat ini, seperti khoirunisa, imam, zainal, devan, nurhadi dan suko.

Namun ada juga yang termasuk dalam variabel respon dimana variabel ini perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal artinya dalam pengambilan keputusan untuk memakai suatu prduk diambil dari keputusan pribadi dimana keputusan pribadi juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dengan kata lain tidak ada pengaruh dari orang lain dengan kebutuhan yang sesuai dengan konsumen itu sendiri, seperti Jefri,Adam,Rizki dan Evi yang memang terpengaruh dari keunggulan dari produk asus Zenfone yang sesuai dengan kebutuhanya terutama kualitas kameranya. tanpa ada pengaruh dari orang lain baik teman maupun iklan atau promosi.

Dalam perilaku konsumen dapat juga dari campuran kedua variabel stimulus dan respons yaitu variabel intervening dimana dalam perilaku konsumen memiliki sifat individu dan tanggapan setelah mendapat pengaruh dari faktor eksternal pengambilan keputusan untuk memilih produk Asus Zenfone

149 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

karena dipengaruhi oleh seorang penjual di salah satu toko smartphone asus Zenfone dengan meberikan informasi kepada shefy selanjutnya kembali lagi ke vaktor respon dimana pengambilan keputusan pada pribadi konsumen yaitu shefy sendiri sehingga iya terpengaruhi untuk memilih produk Asus Zenfone dan faktor yang mempengaruhinya adalah faktor ekonomi yang sebanding dengan harga yang cukup untuk memiliki produk Asus Zenfone tersebut.

Selain para pengguna Asus Zenfone peneliti juga meneliti para pengguna selain asus Zenfone yang juga merupakan perilaku konsumen terhadap faktor-faktor untuk tidak menggunakan produk Asus Zenfone dalam hal ini peneliti memasukan juga kedalam ketiga variabel perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Variabel respons atau internal menjadi lebih dominan di antara variabel stimulus dan intervening dan faktor yang paling mempengaruhi dari variabel respons adalah faktor pribadi dimana para pengguna selain asus ini sudah merasa bahwa produk yang mereka gunakan sudah pas dengan kebutuhan merika meski tidak mengikuti tren pada saat ini atau pun saat yang mendatang dengan produk yang mereka gunakan saat ini sudah merasa cukup, seperti Amirul, Jamal, Dewi, Angga Rahmat, Chotika, dan ada juga beberapa yang sudah ingin memiliki Asus Zenfone namun tidak terpengaruh dari faktor eksternal seperti Fatin dan Feri.

Untuk melihat persentase perilaku konsumen terhadap pengguna produk Asus Zenfone dan selain pengguna Asus Zenfone pada mahasiswa ekonomi syariah. Penulis menggolongkan kelompok-kelompok mahasiswa kedalam tiga variabel tersebut yang dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IV Persentase Kelompok Mahasiswa berdasarkan ketiga variabel perilaku konsumen No. Variabel perilaku konsumen Jumlah Konsumen

1 2 3

Pengguna Asus Zenfone 7 4 1 12

Variabel stimulus Variabel respons Variabel intervining TOTAL

Pengguna Selain Asus Zenfone 2 Orang 8 Orang 1 Orang 11

23 Konsumen Berdasarkan tabel persentase di atas maka dapat kita lihat perilaku konsumen terhadap produk asus berdasarkan variabel stimulus sebanyak 39% dimana faktor ekternal seperti Budaya dan sosial menjadi perngaruh terhadap perilaku konsumen. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh sosial dikalangan mahasiswa dan juga pengaruh perkembangan tren saat ini dalam pengambilan keputusan pemilihan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam hal ini yaitu pengguna produk smartphone Asus Zenfone. Berbeda dengan perilaku konsumen dilihat dari variabel respons yang mewakili 52.5%. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya maka dalam variabel respons ini faktor pribadi dan psikologis yang paling mempengaruhi untuk pengambilan keputusan pembelian dari penggunaan selain Asus Zenfone dengan jumlah mahasiswa 8 orang dan jika dilihat dari pengguna Asus Zenfone variabel respons hanya 4 orang. Begitu pula dengan variabel intervening atau perilaku konsumen campuran presentasi yang diraih sebesar

151 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Persentase

39% 52.5% 8.5% 100%

8.5% dari pengguna Asus Zenfone dan bukan pengguna Asus Zenfone.

Perilaku konsumen pada mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2011 khususnya penggunaan produk Asus Zenfone masih didominasi oleh faktor eksternal dengan pengaruh dari orang lain di mana pengambilan keputusan untuk membeli dan menggunakan produk Asus Zenfone berdasarkan rekomendasi dari orang lain, iklan/promo dan juga pengaruh tren pada saat ini.

Sedangkan perilaku konsumen yang pengguna selain produk Asus Zenfone variabel yang paling banyak mendominasi adalah variabel respons dimana faktor internal yang sangat berpengaruh dari penggunaan dan pembelian produk selain Asus Zenfone hal ini di landasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pribadi dan psikologi pengguna masingmasing produk yang memilih produknya karena sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengikuti perkembangan atau tren yang selalu berkembang setiap tahunya.

F. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di STAIN Jurai Siwo Metro, bahwa perilaku konsumen terhadap produk asus Zenfone jika dilihat dari segi jenis kelamin, peminat yang paling banyak adalah kaum pria. Sedangkan kaum wanita dalam penggunaan produk Asus Zenfone masih sedikit.

Penggunaan produk Asus Zenfone pria terletak pada penggunaan dalam sistem oprasional produk Asus Zenfone tersebut yang sangat baik, tidak lambat dan sesuai dengan kebutuhan mereka sedangkan konsumen wanita dipengaruhi oleh fasilitas dan kualitas kamera Asus Zenfone yang sangat baik dan sesuai untuk kebutuhan photograpy.

Bila dilihat dari variabel stimulus, variabel respons dan variabel intervening dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Perilaku konsumen terhadap produk Asus Zenfone dipengaruhi

oleh faktor eksternal atau variabel stimulus yaitu pengaruh dari faktor Budaya dan sosial dalam pengambilan keputusan menggunakan produk Asus Zenfone.

Sedangkan Perilaku konsumen yang tidak menggunakan produk Asus Zenfone dipengaruhi oleh faktor Pribadi dan Psikologis, dimana untuk membeli dan menggunakan produk selain Asus Zenfone ini masuk kedalam variabel respons.

DAFTAR PUSTAKA Fathoni, Abdurrahman. 2011. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.

Gulo, W. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo.

Hadi, Sutrisno. 1984. Metode Research Jilid I, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. Ifan Hendra Kusuma, Makalah Wawancara, alfianhendrakusuma.blogspot.com diunduh pada 23 januari 2015.

Karim,Adi Warman A,2010,Ekonomi Mikro Islami, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kartono, Kartini, 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju.

Koqyun Blogâ&#x20AC;&#x2122;s, Prilaku Konsumen islam, dalam Wordpress.com. Di unduh pada 14 Agustus 2015.

Kotler Philip,1994,Manajemen pemasaran Jilid 1,jakarta : Erlangga.

Lamb,2001, Pemasaran, Jakarta : Salemba Empat.

Mangkunegara, Anwar Prabu,2009, Perilaku Konsumen,Bandung: Refika Aditama.

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Setiadi Nugroho J,2010,Perilaku Konsumen, jakarta: Kencana.

Sofyan Efendi, Masri singaribun. 2009. metodologi penelitian sosial, Jakarta: Rinerka Cipta. sudarsono Heri,2002,Konsep Ekonomi Islam,Yogyakarta: Ekonosia.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

153 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Supriyanto Eko,2008, Ekonomi Mikro Perspektif Islam,Malang: UIN Malang Pres.

Suryabrata, Sumardi. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Grafindo Persada.

Winardi,1991, Marketing dan Perilaku Konsumen,Bandung: Mondar maju.

Winardi,2004,enterprener dan enterepreneurship,jakarta: prenada media.

Supriyanto Eko, 2008, Ekonomi Mikro Perspektif Islam,Malang: UIN Malang Pres. www.stainmetro.ac.id di Unduh pada 13Agustus2015 www.asus.com, di unduh pada 11 Agustus 2015

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VII SEMESTER GENAP SMP NEGERI 1 PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 Oleh: Fransiska ABSTRAK Penelitianini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penggunaan media visual. Terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 1 Pekalongan Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitianini dilakukan terhadap 32 orang siswa kelas VII1 SMP Negeri 1 Pekalongan Tahun Pelajaran 2013/2014. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, eksperiman dan metode tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif penggunaan Media Visualterhadap hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pekalongan. Hal ini dibuktikan dengan penghitungan analisis data dapat diketahui bahwa nilai tersebut thitung > ttabel, dan terlihat bahwa pada taraf signifikan 5% yaitu 2,92 > 1,70. Dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,92 >2,46.

Kata kunci: media visual, hasil belajar, IPS Terpadu, siswa, guru.

A. PENDAHULUAN Tujuan pendidikan nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh

155 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.181 Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya interaksi dalam pembelajaran. Guru merencanakan pembelajaran secara sistematis dan berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum.

Proses pembelajaran dapat berhasil dengan baik jika siswa berinteraksi dengan alat indranya. Guru berupaya menampilkan rangsangan (stimulus) yang dapat diproses dengan berbagai indra. Semakin banyak alat yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, semakin besar pula kemungkinan infomasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan siswa. Siswa diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah pesan-pesan dalam materi yang disajikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada guru khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada saat proses pembelajaran masih bersifat verbalisme, dan berpaku pada buku cetak sehingga siswa sulit memahami materi pembelajaran yang disampaikan karena harus memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Maka banyak siswa yang tidak memperhatikan apa yang telah guru sampaikan pada proses pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan dokumentasi pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Pekalongan, kriteria keberhasilan belajar dengan sistem tuntas pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 1 Pekalongan dapat dikatakan berhasil apabila hasil belajar peserta didik telah mencapai kriteria tuntas dan belum tuntas 181 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, cet.10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.3.

didasarkan atas ketetapan kriteria ketuntasan minimum pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII di SMP Negeri 1 Pekalongan yaitu sebesar 75. Adapun indikator penetapan kriteria ketuntasan minimum tersebut adalah intake, kompleksitas, dan daya dukung. Intake merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, kompleksitas berkaitan dengan kekomplekan dari materi pelajaran, dan daya dukung yang berpengaruh terhadap media yang digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Nilai MID Semester Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Pekalongan Tahun Pelajaran 2013/2014 No

Nilai

Kategori

Jumlah peserta didik

Persentase (%)

1

>Tuntas

11

32,35

75 2

<Belum 23 67,65 75 tuntas Jumlah 34 100 Sumber pra survey :Buku Daftar Nilai MID Semester Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Pekalongan Tahun pelajaran 2013/2014 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil belajar IPS Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Pekalongan terdapat banyak peserta didik yang belum tuntas yaitu nilai > 75 sebesar 32,35 % dan nilai < 75 sebesar 67,65 % sedangkan kriteria ketuntasan minimum yaitu 75, dengan demikian berdasarkan data di atas penulis menemukan permasalahan yaitu masih banyaknya hasil belajar siswa kelas VII yang belum tuntas pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa peneliti menggunakan media

157 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

visual. Dengan menggunakan media visual, siswa mudah memahami materi sehingga dapat mewujudkan situasi belajar aktif dan meningkatkan hasil belajar.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini mencakup dua variabel yaitu penggunaan media visual dan hasil belajar. Penggunaan media visual berkaitan dengan metode atau strategi pembelajaran yang dilakukan atau digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru secara sistematis pada saat melakukan kegiatan belajar di kelas. Untuk memperoleh data tentang pengaruh dari penggunaan media visual yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas tersebut, maka digunakan teknik pengumpulan data metode test, kemudian dilakukan identifikasi. Hasil belajar IPS Terpadu adalah hasil yang diperoleh siswa berupa nilai pada mata pelajaran IPS Terpadu setelah mengikuti proses pembelajaran. Untuk memperoleh data hasil belajar IPS Terpadu digunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu hasil belajar IPS Terpadu yang didapatkan dari hasil test.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, eksperiman dan metode tes. Analisis data dilakukandengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif (berupa nilai angka) dari hasil belajar siswa yang telah diberi perlakuan menggunakan media pembelajaran berupa media visual yang ditampilkan. Dalam penelitian ini yang akan digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah meliputi uji normalitas dan uji homogenitas.

B. KAJIAN TEORI 1. MEDIA VISUAL Proses pembelajaran media visual dapat diartikan sebagai alat grafis yang berupa gambar untuk menyampaikan informasi secara visual. Menurut Prabowo media visual merupakan

penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik serta tata dan letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran.182 Menurut Daryanto menarik kesimpulan: â&#x20AC;&#x153;Media visual merupakan media yang membantu menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut (kombinasi antara media grafis, gambar, dan foto).â&#x20AC;?183 Dapat dikatakan, media visual membantu siswa untuk lebih memahami materi yang diajarkan karena media tersebut disajikan dalam bentuk grafis, gambar,maupun foto yang dapat dilihat dan diamati oleh siswa dalam proses pembelajaran. a. Macam-macam Media Visual Menurut Arsyad menyebutkan bahwa ada beberapa macam media visual yaitu: gambar representasi seperti gambar, lukisan atau foto, diagram, peta dan grafik.184 Media visual disebut juga media grafis. Menurut Daryanto terdapat macammacam media grafis yang dapat digunakan sebagai media visual yaitu: 1. Bagan.

2. Grafik.

3. Komik.

4. Poster.185 Menurut Cecep dan Bambang media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Bentuk 182

Prabowo, Agung. Media Visual. Diakses Melalui Laman: http://agung030492.blogspot.com. Pada 14 Juli 2011.

183 Daryanto. Media Pembelajaran. (Yogyakarta: Gava Media. 2010), h.

119.

184 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), h. 91.

185 Daryanto. Media Pembelajaranâ&#x20AC;Ś

159 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

media visual dapat berupa: gambar representasi, diagram, peta dan grafik.186 Dalam penelitian ini media yang akan digunakan yaitu media visual gambar, diagram, dan bagan.

1. Gambar Menurut Daryanto menarik kesimpulan bahwa: â&#x20AC;&#x153;Gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat membangkitkan minat pada saat proses pembelajaran, dan juga dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, kegiatan seni, dan pernyataan kreatif dalam bercerita, dramatisasi, bacaan, penulisan, melukis dan menggambar serta membantu mereka menafsirkan dan mengingatingat isi materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.â&#x20AC;?187 Secara garis besar gambar merupakan media yang sering digunakan, gambar disini termasuk lukisan yang berhubungan pada mata pelajaran IPS terpadu, tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Perbedaan antara media gambar atau foto dengan verbal adalah media gambar atau foto, memvisualkan apa adanya secara detail, verbal (kata-kata), kelemahannya terletak pada keterbatasan daya ingat dalam bercerita dan menjelaskan, sehingga mungkin ada hal-hal yang tercecer atau terlupakan dalam penyampaian pesan.

2. Diagram Diagram atau skema adalah gambar sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis. Diagram suatu gambar sederhana 186

Bambang Cecep dan Sutjipto, Media Pembelajaran. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 94.

187 Daryanto. Media Pembelajaranâ&#x20AC;Ś, h. 107.

yang menggunakan gari-garis dan simbol-simbol yang menggambarkan struktur dari objek secara garis besar, menunjukkan hubungan antara komponennya atau sifat-sifat darisuatu proses yang disajikan.

3. Bagan/chart Bagan adalah gambaran suatu situasi atau suatu proses yang dibuat dengan garis, gambar, dan tulisan. Bagan juga termasuk kategori media grafis dengan bentuknya bermacammacam. Fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara verbal. Bagan mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu persentasi.

Karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mencari pengaruhnya media visual terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa, dalam variabel penelitian akan dijelaskan kategori indikator-indikator operasional yang akan diteliti sebagai pedoman penelitian yang akan dilakukan. Maka untuk saat ini penulis menggunakan asumsi indikator Hujair AH Sanaky media visual yang diterapkan disekolah adalah gambar, diagram dan bagan/chart.188 b. Langkah â&#x20AC;&#x201C; langkah Penggunaan Media Visual Menurut Kusumawardani yang dikutip Sari langkahlangkah media pembelajaran visual yaitu : 1. Merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media.

2. Persiapan guru. Pada fase ini guru memilih dan memanfaatkan media yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan.

3. Persiapan kelas. Siswa atau kelas harus mempunyai persiapan dalam menerima pelajaran dengan menggunakan media visual.

188

Hujair Sanaky, Media Pembelajaran. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2011), h. 71

161 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

4.

Langkah penyajian dan pemanfaatan media. Pada fase ini penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pengajaran.

5. Langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini siswa belajar dengan memanfaatkan media pengajaran.

6. Langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini kegiatan belajar dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pengajaran tercapai, yang sekaligus dapat di nilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa.189 c. Keuntungan dan Kelemahan Media Visual Menurut Dewi beberapa keuntungan menggunakan media visual dalam proses pembelajaran yaitu: 1. Mudah dimanfaatkan didalam kegiatan pembelajaran.

2. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik.

3. Media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya.

4. Dapat menanamkan konsep yang benar.

5. Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru.

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.190 Sekalipun demikian media pembelajaran selalu memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, begitu juga media visual yang mempunyai kelemahan sebagai berikut: 1. Lambat dan kurang praktis.

2. Tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan tentu tidak dapat didengar. Sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan.

189

Sari, Nila. 2013. Langkah-langkah Penggunaan Media Visual. Diakses Melalui Laman: http://respository.unri.ac.id. Pada 1 November 2013.

190 Dewi, Diani. Jenis-Jenis Media Kekurangan. Diakses Melalui Laman: http://www.blogspot.com Pada 11 Juni 2013.

3.

Visual yang terbatas, media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita.

4. Biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak. d. Fungsi Media Visual Menurut Lavie & Lenz dalam Arsyad mengemukakan empat fungsi media visual yaitu: 1. Fungsi Afektif Media visual dapat dilihat dari tingkatan kenikmatan siswa ketika belajar (membaca) teks yang bergambar.

Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial.

2. Fungsi Atensi Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual atau tampilan yang menyertai teks materi pelajaran.

3. Fungsi kognitif Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.

4. Fungsi kompensatoris Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.191 2. Hasil Belajar 191

Sumiati dan Asra. Metode Pembelajaran. (Bandung : CV Wacana Prima. 2008), h. 17.

163 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

a. Pengertian Hasil Belajar Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai dari kegiatan siswa yang melaksanakan proses pembelajaran dalam beberapa waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam suatu angka sebagai wakilnya dari hasil belajar.

Menurut Abdurrahman hasil belajar adalah â&#x20AC;&#x153;kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajarâ&#x20AC;?.192 Seperti yang telah diketahui, hasil belajar merupakan buah yang diperoleh anak setelah mengikuti kegiatan belajar. Hasil belajar ini merupakan hal yang sangat penting, karena dengan mengetahui hasil belajar kita dapat mengetahui sampai dimana kemampuan siswa dalam menangkap materi pembelajaran yang disampaikan pada saat proses pembelajaran berlangsung oleh guru di sekolah.

Menurut Bloom sebagaimana dikutip Abdurrahman, hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

1. Ranah Kognitif Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.

2. Ranah Afektif Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai.

3. Ranah Psikomotorik Berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan dan kemampuan bertindak.193

192

Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar.

(Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003), h. 37 193 Ibid, h. 38

Dapat disimpulkan, pada belajar kognitif, prosesnya mengakibatkan perubahan dalam aspek kemampuan berfikir, pada belajar afektif mengakibatkan perubahan dalam aspek kemampuan merasakan, sedang belajar psikomotorik memberikan hasil belajar berupa keterampilan.

Purwanto menyatakan hasil belajar merupakan â&#x20AC;&#x153;perubahan perilaku siswa akibat belajar, perubahan itu diupayakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikanâ&#x20AC;?.194 Hasil belajar tidak hanya dapat diketahui melalui hasil nilai berupa angka, tetapi juga dapat dilihat berdasarkan perubahan yang terdapat dalam diri seorang siswa dalam berperilaku yang juga dapat dikatakan sebagai hasil belajar. Perilaku siswa tersebut akan mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang harus diperoleh siswa.

Perilaku tersebut dapat berupa kedisiplinan selama siswa mengikuti proses pambelajaran di sekolah.

Gagne sebagaimana dikutip oleh Purwanto menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;Hasil belajar merupakan terbentuknya konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada di lingkungan, yang menyediakan skema yang terorganisasi untuk mengasimilasi stimulusstimulus baru dan menentukan hubungan di dalam dan diantara kategori-kategori.â&#x20AC;?195 Dapat dikatakan, hasil belajar merupakan terbentuknya hal-hal yang baru pada siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Terbentuknya konsep tersebut karena adanya stimulus atau rangsangan berupa perlakuan guru pada saat memberikan materi pembelajaran yang menghubungkan materi

194

Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2011), h. 34 195 Ibid, h. 42

165 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

pembelajaran dengan lingkungan pada proses pembelajaran di sekolah.

Senada dengan dua pendapat menurut Karwono dan Heni menyatakan bahwa: “Ciri hasil belajar adalah perubahan, seseorang dikatakan sudah belajar apabila perilakunya menunjukan perubahan, dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak terampil menjadi terampil.”196 Menurut Slameto hasil belajar adalah ”Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri, sebagai perubahan dalam interaksi dengan lingkungan”.197 Hamalik menyatakan bahwa “hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan di ukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan”.198 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang setelah mengikuti proses pembelajaran, hasil dari perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk nilai berupa angka. b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Menurut Sudjana yang dikutip Dewi, hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari

196

Karwono dan Mularsih, Heni. Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar. (Jakarta: Cerdas Jaya. 2010), h. 2.

197 Slameto. Belajar dan Faktor- faktor Yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), h. 2.

198 Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara.

2007), h. 155.

dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Dari pendapat ini faktor yang dimaksud adalah faktor dalam diri siswa, perubahan kemampuan yang dimilikinya. hasil belajar siswa disekolah 70 % dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan yang paling dominan berupa kualitas pembelajaran.199 Slameto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya tetapi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.200 Berdasarkan pada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar maka dapat diperjelas sebagai berikut : 1) Faktor intern meliputi: a) Faktor jasmaniah Faktor kesehatan: proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain iti juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah ataupun gangguan-gangguan kelainan-kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya.

Cacat tubuh: sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. b) Faktor psikologis - Inteligensi: kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 199 Dewi, Diani. Penggunaan Media Visual. Diakses Melalui Laman: http://www.pustakaskripsi.com. Pada 5 januari 2013.

200 Slameto. Belajar dan â&#x20AC;Ś, h. 54

167 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif.

- Perhatian: keaktifan jiwa yang dipertinggi jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu objek.

- Minat: kecenderungan untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.

- Bakat: kemampuan untuk belajar.

- Motif: motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai.

- Kematangan: suatu tingkat fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru.

- Kesiapan: kesiapan untuk memberikan response atau bereaksi.

2) Faktor ekstern meliputi: - Faktor yang datang dari lingkungan keluarga misalnya: motivasi, keadaan ekonomi keluarga, dan kebiasaan dalam keluarga.

- Faktor yang datang dari lingkungan sekolah, meliputi: cara guru mengajar, penerapan metode mengajar, bahan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya.

- Faktor yang datang dari lingkungan masyarakat, misalnya: kegiatan siswa dalam bermasyarakat.

C. Uji Normalitas dan Uji Homoginitas Hasil Evaluasi Pretest dan Postest mata pelajaran IPS terpadu siswa kelas VII1 Semester Genap di SMP Negeri 1 Pekalongan Uji normalitas erdasarkan pendiskripsian data hasil pretest penelitian telah didapat untuk taraf nyata 0,05 2 2 ataupun 0,01 didapat bahwa đ?&#x2018;Ľâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ą â&#x2030;Ľ đ?&#x2018;Ľđ?&#x2018;&#x2018;đ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;&#x201C; , untuk taraf nyata 0,05 yaitu 5,44 < 7,81 dan untuk taraf nyata 0,01 yaitu 5,44 < 11,3. Berdasarkan kriteria uji diatas maka dapat

disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini menunjukan bahwa distribusi frekuensi nilai pretest pada siswa kelompok kontrol mengikuti distribusi normal.

Sementara itu, untuk taraf nyata 0,05 ataupun 0,01 didapat bahwa x2 hit < x2daf , untuk taraf nyata 0,05 yaitu: 6,83< 7,81 dan untuk taraf nyata 0,01 yaitu : 6,83< 11,3.

Berdasarkan kriteria uji di atas maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi nilai posttest pada siswa kelompok eksperimen mengikuti distribusi normal.

Untuk uji homoginitas berdasarkan perhitungan diproleh hasil taraf nyata ( 10% maupun tarap nyata ( = 2 % ternyata Fhit < Fdaf, untuk kriteria 10% yaitu : 1,02 < 1,82 dan taraf nyata 2% yaitu : 1,02 < 2,34. Berdasarkan kriteria uji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Hal ini menunjukan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau kedua populasi dalam keadaan homogen. Karena kedua kelompok sampel yang diambil diketahui berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis D. Uji Hipotesis Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil 0,38. Berdasarkan hasil tersebut maka diketahui nilai Ĺś= 57,01 + 0,38 X. Kemudian untuk menguji apakah ada pengaruh penggunaan media visual terhadap hasil belajar IPS terpadu maka dibuktikan dengan menggunakan rumus thitung (to) diperoleh pada daftar signifikan 5% yaitu 2,92 > 1,70 yaitu đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; lebih besar 1,22 dari đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122; dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,92 > 2,46 yaitu đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; lebih besar 0,46 dari đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122; .

Dengan demikian hipotesisnya berbunyi : Ada pengaruh yang positif penggunaan media visual terhadap Hasil Belajar IPS terpadu Siswa Kelas VII1 SMP Negeri 1 169 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Pekalongan Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014, maka hipotesisnya diterima.

E. Pembahasan Penelitian Tabel.21 Presentase hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas VII1 Semester Genap di SMP Negeri 1 Pekalongan Evaluasi uji pre test Evaluasi Uji No Interva Kategori Posttest l Nilai Jumlah Presentase Jumlah Presentase Siswa Siswa 1 â&#x2030;Ľ 75 Tuntas 6 18,75 25 78,13 2 < 75 Belum 26 81,25 7 21,87 Tuntas Jumlah 32 100 32 100 Sumber: Hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VII1 Semester Genap di SMP Negeri 1 Pekalongan dari hasil penelitian Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahap evaluasi uji pretest, bahwa siswa yang mencapai tuntas belajar hanya 18,75% (6 siswa), sedangkan siswa yang belum mencapai tuntas belajar adalah 81,25% (26 siswa), dengan demikian dapat di temukan bahwa jumlah siswa yang belum tuntas belajar atau belum mencapai standar ketuntasan yang telah yang telah ditetapkan masih banyak yaitu 81,25% atau 26 siswa dari total keseluruhan siswa sebanyak 32 siswa dan tabel di atas dapat menunjukkan juga bahwa pada tahap evaluasi uji posttest, setelah siswa mendapatkan treatment atau perlakuan penggunaan media visual yang mencapai tuntas belajar berjumlah 78,13% (25 siswa), sedangkan siswa yang belum mencapai tuntas belajar berjumlah 21,87% (7 siswa), dari total keseluruhan siswa sebanyak 32 siswa.

Di dalam penelitian setelah siswa mendapatkan treatment atau perlakuan media visual hasil belajar IPS terpadu mengalami peningkatan dilihat dari perbandingan pada evaluasi pretest dan evaluasi posttest, yaitu siswa yang

mencapai kriteria ketuntasan minimal pada evaluasi pretest adalah 18,75% atau 6 siswa dari total keseluruhan siswa 32 siswa, sedangkan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal pada evaluasi posttest adalah 78,13% atau 25 siswa, dari total keseluruhan siswa sebanyak 32 siswa.

Secara keseluruhan bahwa setelah siswa mendapatkan treatment, perlakuan penggunaan media visual hasil belajar IPS terpadu mengalami peningkatan, karena penggunaan media visual ini menekankan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan analisis data hasil belajar IPS terpadu diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: Dari perhitungan dengan rumus regresi linier sederhana dengan menggunakan đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; (đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x153; ) dalam analisis data dapat diketahui bahwa analisis perhitungan nilai tersebut đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; > đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122; . Pada taraf signifikan 5% yaitu 2,92 > 1,70 yaitu đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; lebih besar 1,22 dari đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122; dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,92 > 2,46 yaitu đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; lebih besar 0,46 dari đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122; . Dengan membandingkan đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; dengan đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122; jika đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; > đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122; berarti hipotesisnya diterima. Dan apabila đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;˘đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x201D; < đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122; berarti hipotesisnya ditolak.

Dari uji tersebut di atas maka, pengaruh penggunaan media visual terhadap hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas VII1 semester genap SMP Negeri 1 Pekalongan adalah hipotesisnya diterima/ dibuktikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa hasil pengumpulan data dalam penelitian dari 32 siswa yang diberikan perlakuan (treatment) menggunakan Media Visual,siswa yang hasil belajar IPS Terpadu termasuk dalam kategori tuntas sebanyak 25 siswa atau sebesar 78,13%, sedangkan siswa yang hasil belajar IPS Terpadu termasuk dalam kategori belum tuntas sebanyak 7 siswa atau sebesar 21,87%.

171 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Pada pengujian dengan menggunakan rumus Regresi Linier Sederhana diperoleh a = 57,01, b = 0,38 , sehingga dengan demikian 킷 = a + bX , adalah 킷= 57,01 + 0,38 X. Kemudian, dari hasil analisis yang dilakukan maka terbukti bahwa ada pengaruh yang positif penggunaan Media Visual terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pekalongan. Hal ini dibuktikan dengan penghitungan analisis data dapat diketahui bahwa nilai tersebut thitung > ttabel, dan terlihat bahwa pada taraf signifikan 5% yaitu 2,92 > 1,70. Dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,92 >2,46, yang dapat dilihat pada daftar G tabel statistik.

Dengan demikian maka hipotesis diterima. Jadi bila penerapan belajar dengan menggunakan Media Visual mulai di laksanakan maka di harapkan hasil belajar IPS Terpadu di SMP Negeri 1 Pekalongan.

F. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa hasil pengumpulan data dalam penelitian dari 32 siswa yang diberikan perlakuan (treatment) menggunakan Media Visual,siswa yang hasil belajar IPS Terpadu termasuk dalam kategori tuntas sebanyak 25 siswa atau sebesar 78,13%, sedangkan siswa yang hasil belajar IPS Terpadu termasuk dalam kategori belum tuntas sebanyak 7 siswa atau sebesar 21,87%.

Pada pengujian dengan menggunakan rumus Regresi Linier Sederhana diperoleh a = 57,01, b = 0,38 , sehingga dengan demikian 킷 = a + bX , adalah 킷= 57,01 + 0,38 X. Kemudian, dari hasil analisis yang dilakukan maka terbukti bahwa ada pengaruh yang positif penggunaan Media Visual terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pekalongan. Hal ini dibuktikan dengan penghitungan analisis data dapat diketahui bahwa nilai tersebut thitung > ttabel, dan terlihat bahwa pada taraf signifikan 5% yaitu 2,92 > 1,70. Dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,92 >2,46, yang dapat dilihat pada daftar G tabel statistik. Dengan demikian maka hipotesis diterima. Jadi bila penerapan belajar

dengan menggunakan Media Visual mulai di laksanakan maka di harapkan hasil belajar IPS Terpadu di SMP Negeri 1 Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Mulyono. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar.

Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis.

Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Cecep dan Sutjipto, Bambang. Media Pembelajaran. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Daryanto. Media Pembelajaran. Yogyakarta. Gava Media. 2010.

Dewi, Diani. Penggunaan Media Visual. Diakses Melalui Laman: http://www.pustakaskripsi.com. Pada 5 januari 2013.

Dewi, Diani. Jenis-Jenis Media Kekurangan. Diakses Melalui Laman: http://www.blogspot.com Pada 11 Juni 2013.

Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.

2007.

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, cet.10, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 Karwono dan Mularsih, Heni. Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar. Jakarta: Cerdas Jaya. 2010.

Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Prabowo, Agung. Media Visual. Diakses Melalui Laman: http://agung030492.blogspot.com. Pada 14 Juli 2011.

Sari, Nila. 2013. Langkah-langkah Penggunaan Media Visual. Diakses Melalui Laman: http://respository.unri.ac.id. Pada 1 November 2013.

Sanaky, Hujair. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2011.

Slameto. Belajar dan Faktor- faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Sudjana. Metoda Statistika. Bandung: PT. Tarsito Bandung. 2005.

173 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta. 2011.

Sumiati dan Asra. Metode Pembelajaran. Bandung : CV Wacana Prima. 2008.

Syah, Muhibbin. Psikologi Belajar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

INVENTARISASI TANAMAN PAKU DI TAMAN WISATA ALAM WIRA GARDEN PROVINSI LAMPUNG Muhamad Irham Arfani Universitas Lampung ABSTRACT The Ferns is high diversity plant, that concluded 9000 species. The inventory and the collection of the ferns in Wira Garden will be planted as collection plants. In this research used the explorative method. The result of the research has collected 30 numbers of the ferns. They consist of 7 family, 18 genus and 20 species. From 20 species, the dominant genus in Wira Garen was Selaginella umbrosa, Selaginella ciliaris, Pyrrosia sp. and Amphineuron sp. which are growing to cover the basic of the garden in damp places at the river bank.

Key words: inventory, collections, ferns, Wira Garden Park.

ABSTRAK Tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan yang jumlah dan keanekaragamannya sangat tinggi yaitu mecapai kurang lebih 9000 spesies. Penelitian ini berupaya untuk menemuan dan mengumpulkan tumbuhan paku di Taman Wira Garden akan dijadikan sebagai koleksi tumbuhan. Penelitian ini mengggunakan metode eksploratif. Hasil dari penelitian ini mengkategorikan 30 jenis tumbuhan paku yan terdiri dari 7 famili, 18 genus dan 20 spesies. Dari 20 spesies, genus terbanyak di Taman Wira Garden berasal dari Selaginella umbrosa, Selaginella ciliaris, Pyrrosia sp. and Amphineuron sp. yang tumbuh di tempat-tempat lembab seperti di pinggiran sungai.

A. PENDAHULUAN 175 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman sangat tinggi, sekitar 10 % spesies-spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia terdapat di Indonesia.

Hal ini terjadi karena keadaan alam yang berbeda dari satu pulau ke pulau lainnya bahkan dari satu tempat ke tempat lainya dalam pulau yang sama. Sistem perpaduan antara sumber daya hayati danntempat hidupnya yang khas itu menumbuhkan berbagai ekosistem, yang masing masing menampilkan kekhususan pula dalam kehidupan spesiesspesies yang terdapat di dalamnya.201 Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk mempertahankan jenis-jenis mahkluk hidup agar tidak mengalami kepunahan, diantara lain diwujudkan dalam usaha pengamanan plasma nutfah. Karena laju kepunahan pada tingkat jenis makhluk hidup akibat perbuatan manusia saat ini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.202 Diperkirakan hampir 140 jenis dari tumbuhan atau hewan punah setiap harinya. Banyak jenis tumbuhan atau hewan akan hilang sebelum kita tahu bahwa jenis tersebut pernah ada, sehingga nilai potensial bagi pertanian dan kedokteran tidak pernah diketahui.203 Maka dari itu dilakukan inventarisasi. Inventarisasi keanekaragaman flora di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1970, namun sampai sekarang sudah selesai dilaksanakan.

Diperkirakan di Indonesia terdapat 25 ribu sampai 35 ribu jenis tumbuhan yang tumbuh tersebar di seluruh kawasan maupun yang tumbuh berkelompok bahkan hanya tumbuh di suatu lokasi. Dan jumlah itu pun masih bisa berubah, kemungkinan 201 Firdaus Auliya, Inventarisasi Vegetasi Tingkat Tumbuhan Bawah Pada Ketinggian Yang Berbeda Di Hutan Rakyat Selopamioro Imogiri, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, h. 1 202 Him Jhamtam, Menuju Kepunahan Keragaman Dunia. Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia kophalindo, (Jakarta: Obor Indonesia, 1993), h. 5 203 Ibid.

bisa bertambah jumlahnya atau justru berkurang jumlah sesuai dengan perubahan waktu.204 Untuk memperlancar inventarisasi flora Indonesia menurut Wijaya dianggap perlu adanya para taksonom, yaitu orang yang ikut terlibat walaupun orang tersebut bukan ahli taksonomi. Para taksonom dapat terdiri atas anak-anak sekolah menengah, mahasiswa, dosen, maupun pegawai pada departemen yang terkait atau masyarakat awam.205 Dengan ditingkatkannya jumlah para taksonom diharapkan inventarisasi flora di Indonesia lebih cepat dilakukan. Selain itu itu diperlukan manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang. Dewasa ini kegiatan manusia dan pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan bahaya kerusakan alam, sehingga beberapa spesies jumlahnya berkurang secara drastis bahkan spesies tertentu telah punah sekarang. Untuk itulah konservasi alam sangat penting bagi manusia. Sepanjang sejarah, alam telah menderita disebabkan oleh manusia dan kegiatannya.206 Tumbuhan paku merupakan salah satu tanaman yang tidak lepas dari usaha penyederhanaan obyek studi. Hal ini berkaitan dengan jumlah dan keanekaragaman tumbuhan paku yang sangat besar di alam, yaitu mecapai kurang lebih 9000 spesies.207 Tumbuhan paku telah melalui berbagai tingkat evolusi sejak zaman Devonian sampai sekarang. Namun demikian penelitian tentang klasifikasi dan hubungan kekerabatan pada Pteridophyta masih belum banyak dilakukan. Tumbuhan Widjaya, Suplir. (Jakarta: Penebar Swadaya, 1994), h. 2 Ibid.

206 A. Arief, Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, (Jakarta: Obor Indonesia, 1994), h. 6 207 Nunuk Nurchayati, Hubungan Kekerabatan Beberapa Spesies Tumbuhan Paku Familia Polypodiaceae Ditinjau Dari Karakter Morfologi Sporofit Dan Gametofit, dalam PROGRESSIF, Vol.7 No.19, April 2010, h. 10 204 205

177 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

paku telah melalui banyak perubahan dalam taksonomi dan tata nama. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam menentukan hubungan kekerabatan antara kelompok208 kelompok besar Pteridophyta.

Taman wisata Alam Wira Garden menyajikan suasana keindahan alam dan keanekaragaman tanaman paku di daerah Batu Putu kecamatan Teluk Betung Utara. Saat ini jumlah tumbuhan paku yang ada di lokasi ini belum ada yang meneliti dan mengamati, sehingga belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan inventarisasi tanaman paku untuk mengetahui macam-macam jenis tumbuhan paku yang hidup di Taman Wisata Alam Wira Garden.

Inventarisasi dan pengambilan spesimen tumbuhan dilakukan dengan metode jelajah dengan menyusuri Taman Wisata Alam Wira Garden secara menyeluruh. Material yang dikumpulkan berupa anakan dan tanaman lengkap dengan data, morfologi, habitat dan habitusnya. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk memudahkan identifikasi dan acuan untuk pengembangan tumbuhan paku di Taman Wisata Alam Wira Garden.

Parameter pengamatan di lapangan yang digunakan adalah pertelaan jenis yang diamati, data mikro dan makroklimat, serta kegunaannya/potensinya. Pengamatan ekologi dilakukan dengan cara mengamati, mengetahui, mengukur antara lain letak koleksi, habitat, ketinggian tempat, pH tanah, suhu udara harian rata-rata, dan kelembaban harian rata-rata, dan lain-lain.

B. LANDASAN TEORI 1. Tanaman Paku a. Klasifikasi Tanaman Paku-pakuan

208

Ibid.

Pakis secara tradisional telah dikelompokkan dalam Kelas Filices, tetapi klasifikasi modern menandai mereka dalam divisi tersendiri di kingdom tanaman, yang disebut tumbuhan paku (Pteridophyta).209 Dua grup tanaman berhubungan, umumnya dikenal sebagai pakis, yang sebenarnya jauh keterkaitannya dengan kelompok utama dari pakis sejati seperti pakis whisk (Psilophyta) dan adders-tongues, moonworts, dangrape-ferns (Ophioglossophyta).

Ophioglossophytes dulunya dianggap pakis dan dikelompokkan dalam famili Ophioglossaceae, tetapi kemudian ditemukan lebih jauh terkait.210 Beberapa sistem klasifikasi termasuk Psilopytes dan Ophioglossophytes dimasukan dalam divisi tumbuhan paku, sementara yang lain ditetapkan dalam divisi terpisah. Filogeni modern menunjukkan bahwa Ophioglossophytes, Psilopytes, dan pakis sejati bersamasama membentuk kelompok monofiletik, berasal dari satu nenek moyang yang sama.211 Kelompok terakhir termasuk tanaman yang paling akrab dikenal sebagai pakis. Marattiopsida adalah kelompok primitif pakis tropis dengan rimpang, berdaging besar, dan kini dianggap kelompok utama pakis, pakis leptosporangiate, yang mencakup tiga kelompok lain yang tercantum di atas. Penelitian modern menunjukkan bahwa Osmundopsida berkembang lebih

209 Wikipedia, Tanaman Paku, Diakses Melalui Laman: http://id.wikipedia.org/wiki/siklus hidup tanaman paku // Pada 10 April 2015 210 Ibid.

211 S.Hartini, Manfaat Paku Tanduk rusa (Platycerium coronarium).dalam WARTA KEBUN RAYA, Vol.4 No.1 Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-LIPI, 2004, h. 56

179 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

dulu dari leluhur umum dari pakis leptosporangiate, diikuti oleh Gleichenopsida.212 b. Sifat â&#x20AC;&#x201C; Sifat Umum Tumbuhan Paku Golongan vascular Cryptogamae adalah golongan tumbuhan paku yang menurut sistem klasifikasi lama termasuk dalam divisi Pteridophyta. Warga tumbuhan paku ini sudah jelas tubuhnya yaitu berupa kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam tiga bagian pokok yaitu akar, batang dan daun. Pada tumbuhan paku tubuh yang berupa kormus adalah sporofit. Pembentukan akar-akar dari batang yang semuanya tumbuh kesamping seperti pada tumbuhan paku ini dinamakan homorizi.213 Pada tumbuhan paku, ada yang mempunyai daun yang kecil seperti rambut atau sisik dan tidak bertangkai yang dikenal dengan mikrofil. Mikrofil belum memperlihatkan diferensiasi sel dan tidak dapat dibedakan epidermis, daging daun dan tulang daun. Ada pula tumbuhan paku yang memiliki daun yang bentuknya besar dikenal dengan makrofil. Pada makrofil, sel â&#x20AC;&#x201C; sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata (mulut daun).

Daun paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut frond dan keseluruhan daun dalam satu tangkai daun disebut pinna. Jika diperhatikan pada permukaan bagian daun (frond) terdapat bentuk berupa titik-titik hitam yang disebut sorus. c. Siklus Hidup Tumbuhan Paku Di dalam siklus hidup tumbuhan paku juga terdapat pergantian generasi. Zigot akan berkembang Ramlan Djalil, Klasifikasi Tanaman Paku. Diakses Melalui Laman: http://www-tanaman.com/tanaman-paku-pakuan Pada 10 April 2015.

213 Wikipedia, Tanaman Pakuâ&#x20AC;Ś 212

menjadi embrio dan akan terbentuk individu yang diploid yang bernama sporofit. Sporofit merupakan individu yang menghasilkan spora melalui pembelahan reduksi. Spora ini merupakan permulaan dari generasi yang haploid.

Dari spora ini akan terbentuk protalium (protalus). Pada tumbuhan paku ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dari siklus hidup normal, yaitu adanya peristiwa apogami dan apospori. Apogami ialah terbentuknya sporofit langsung dari gametofit tanpa melalui persatuan gamet-gamet. Apospori ialah terbentuknya protalium dari sporofit tanpa terbentuk spora.

181 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

d. Reproduksi Tumbuhan Paku Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual (vegetatif), yakni dengan stolon yang menghasilkan gemma (tunas). Gemma adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora.

Reproduksi secara seksual (generatif) melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alatalat kelamin (gametogonium). Gametogonium jantan (anteredium) menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur (ovum), seperti halnya tumbuhan lumut. Tumbuhan paku mengalami metagenesis (pergiliran keturunan).214 Reproduksi tumbuhan paku dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sujadanil, Daur Hidup Tumbuhan Paku, Diakses Melalui Laman: http://sujadanil2.blogspot.com/2009/05/tumbuhan-paku.html Pada 11 April 2015 214

Gambar 3 . Reproduksi Tumbuhan paku C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Inventarisasi Tumbuhan Paku Hasil pengamatan pada kerja praktek ini telah ditemukan 19 jenis tumbuhan paku yang terdiri atas 5 kelas, 7 bangsa, 17 marga. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 1. Jenis Tumbuhan Paku yang di temukan Kelas Bangsa Suku Marga Pteridopsida Asplenium Polypodiales Aspleniaceae Ligulopsida

Selaginellales

Selaginellaceae

Selaginella

Leptosporangiopsi da

Filicales

Polyphodiaceae

Pyrrosa

Jenis Asplenium nidus.L. Selaginella umbrosa Selaginella ciliaris Pyrrosia sp.

Pteridaceae

Pteris

Pteris vittata

Adiantaceae

Adiantum

Adiantum

Leptosporangiopsi

Filicales

183 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

da Pteridopsida

Latifolium Oleandaraceae

Nephrolepis

Polypodiopsida

Hymenophyla tes Polypodiales

Tectariaceae

Tectaria

Nephrolepis biserrata Tectaria sp.

Pteridopsida

Polypodiales

Christella

Christella sp.

Pteridopsida

Blechnales

Thelypteridacea e Blechnaceae

Doodia

Doodia caudata

Eligulopsida

Lycopodiales

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium Japonicum

Pteridopsida

Polypodiales

Thelypteridacea e

Amphineuro n

Amphineuron sp.

Pteridopsida

Schizaeales

Schizaeaceae

Lygodium

Pteridopsida

Polypodiales

Blechnaceae

Blechnum

Athyriaceae

Athyrium Trichomanes

Lygodium flexuosum Blechnum articulatum Athyrium puncticaule Trichomanes sp.

Hypolepis

Hypolepis sp.

Lastreopsis Lastreopsis

Lastreopsis microsora Lastreopsis acuminata

Leptosporangiopsi da

Filicales

Pteridopsida

Polypodiales

Hymenophyllac eae Dennstaedtiacea e Dryopteridaceae

Pteridopsida

Polypodiales

Dryopteridaceae

Tabel 2. Jumlah Tumbuhan paku yang ditemukan No Nama Tumbuhan Jumlah yang Habitat ditemukan Lastreopsis acuminata 1 3 tanaman Tumbuh pada tanah berbatu Lastreopsis microsora 2 2 tanaman Tumbuh epifit pada pohon tepi sungai 3 Hypolepis sp.

2 tanaman Tumbuh pada Tanah humus 4 Trichomanes sp.

1 tanaman Tumbuh pada tanah terbuka Athyrium puncticaule 5 2 tanaman Tumbuh pada tanah berbatu Blechnum articulatum 6 6 tanaman Tumbuh pada tanah terbuka Lygodium flexuosum 7 8 tanaman Tumbuh pada tanah di tepi sungai sedikit terlindung 8 Amphineuron sp.

13 tanaman Tumbuh pada tanah berbatu dan ditemukan juga di tebing Lycopodium Japonicum 9 3 tanaman Tumbuh pada tanah humus Doodia caudate 10 8 tanaman Tumbuh pada tanah berbatu 11 Christella sp.

10 tanaman Tumbuh pada Tebing dan celah berbatu 12 Tectaria sp.

5 tanaman Tumbuh pada tanah terbuka Nephrolepis biserrata 13 4 tanaman Tumbuh pada celah batu pada tebing

185 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

14

Adiantum Latifolium

5 tanaman

Tumbuh pada tanah berhumus tepi sungai

15

Pteris vittata

2 tanaman

Tumbuh pada tanah berbatu

16

Pyrrosia sp.

12 tanaman

Tumbuh epifit pada pohon di tepi sungai

17

Selaginella ciliaris

7 tanaman

Tumbuh pada humus di tepi sungai

18

Selaginella umbrosa

13 tanaman

19

Asplenium nidus .L.

5 tanaman

Tumbuh pada tanah berhumus di tepi sungai Tumbuh pada selasela batu berhumus

2. Pembahasan Dari hasil inventarisasi Tumbuhan paku di Taman Wisata Alam Wira Garden. Terdapat 19 jenis, 5 kelas, 7 bangsa, 17 marga seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Marga Selaginella mempunyai 2 jenis yaitu Selaginella umbrosa dan Selaginella ciliaris. Marga Lastreopsis mempunyai 2 jenis yaitu Lastreopsis microsora dan Lastreopsis acuminata. Pada Table 2 terdapat nama tumbuhan paku dan jumlah tumbuhan paku yang ditemukan. Jenis-jenis tumbuhan paku yang teridentifikasi lainnya antara lain : a. Adiantum Latifolium Paku ini disebut juga suplir besar berasal dari Colombia, Peru dan sekarang tersebar luas

keseluruh daerah tropika. Banyak tumbuh pada tanah cadas, tanah berbatu di lereng bersama dengan jenis paku-paku lainnya. Paku ini digunakan sebagai tanaman hias.215 b. Selaginella umbrosa dan Selaginella ciliaris Paku ini banyak tumbuh pada tanah terlindung. Biasa ditemukan di ketinggian 990 meter di atas permukaan laut. Selaginella umbrosa yang berhasil ditemukan memiliki panjang 42 cm yang diukur dari ujung akar sampai ujung batang.

Selaginella ciliaris yang berhasil ditemukan memiliki panjang 13 cm yang diukur dari ujung akar sampai ujung daun.216 c. Pyrosia sp.

Paku ini banyak tumbuh epifit pada pohon di tepi sungai terlindung. Biasa ditemukan di ketinggian 998 meter di atas permukaan laut.

Pyrosia sp. yang berhasil ditemukan memiliki panjang 41 cm yang diukur dari ujung akar sampai ujung daun. Ciri khas dari marga ini adalah daunnya jika diamati di mikroskop berbentuk seperti bintang.217 d. Trichomanes sp.

Paku ini banyak tumbuh pada tanah berhumus terlindung.

Biasa ditemukan diketinggian 1.111 meter diatas permukaan laut.

Tumbuhan ini banyak dijadikan sebagai tanaman hias. Jenis Trichomanes sp. yang ditemukan di Taman Wisata Alam Wira Garden bukan merupakan jenis paku asli tumbuh daerah Wira Tim Penyusun Kamus, Kamus Pertanian Umum, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), h. 11 216 Ibid, h. 450 217 Ibid, h. 419 215

187 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Garden melainkan sengaja ditanam dan sebagai tanaman hias. Trichomanes sp. yang berhasil di temukan memiliki panjang 1 m yang diukur dari ujung akar sampai ujung pucuk daun.218 e. Nephrolepis biserrata Penyebaran paku ini meliputi Asia, Malaysia, New Guinea, Amerika tengah dan selatan. Di Indonesia dikenal dengan nama paku andam, jelar, sepat atau cecerenian. Nephrolepis biserrata biasa tumbuh pada tanah berbatu terbuka, ditemukan diketinggian 1.034 meter diatas permukaan laut.

Nephrolepis biserrata yang berhasil di temukan memiliki panjang 60 cm.219 f. Athyrium puncticaule Di Indonesia paku ini tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi sampai ke Irian. Dapat tumbuh dari ketinggian 350 m - 1600 m di atas permukaan laut. Athyrium puncticaule banyak tumbuh pada celah-celah batu di tepi sungai terlindung. Athyrium puncticaule yang berhasil ditemukan memiliki panjang 35 cm yang diukur dari ujung akar sampai ujung pucuk daun.220 g. Asplenium nidus.L. Di daerah Pasundan paku ini dikenal dengan nama kadaka. Orang Jawa menyebutnya simbar merah, di Kalimantan disebut lokot dan di Maluku disebut tato hukung. Di ujung Pandang oleh orang Bugis menyebut bunga minta doa.

Umumnya masyarakat menyebut paku sarang burung. Daun tunggal tersusun pada batang sangat pendek melingkar membentuk keranjang. Daun Ibid, h. 502 Ibid, h. 371 220 Ibid, h. 47 218 219

yang kecil berukuran panjang 7 - 150 cm, lebar 3 30 cm. Ujung meruncing atau membulat, tepi rata dengan permukaan yang berombak dan mengkilat.

Daun bagian bawah warnanya lebih pucat dengan garis-garis coklat sepanjang anak tulang daun.

Pakis Sarang burung berasal dari Malaya, kini tersebar luas di seluruh daerah tropika. Dapat tumbuh dari dataran rendah sampai ketinggian 2.500 m dpl. Orang bugis mempercayai bila tanaman ini tumbuh subur bertanda kehidupan dalam keluarga rukun dan makmur begitu pula sebaliknya bila merana mendapat kesulitan.

Asplenium nidus L. di Bali sering digunakan sebagai tanaman hias untuk menata taman, merangkai bunga dan akarnya dicincang alus dapatdigunakan untuk media mencangkok 221 tanaman.

D. KESIMPULAN Dari hasil Inventarisasi di Taman Wisata Alam Wira Garden, telah ditemukan 30 jenis tumbuhan paku namun yang berhasil teridentifikasi ada 5 kelas, 7 bangsa, 18 marga, 20 jenis tumbuhan paku. 20 jenis yang teridentifikasi tersebut yaitu : Adiantum Latifolium, Asplenium nidus.L., Selaginella ciliaris , Pteris vittata, Pyrosia sp., Trichomanes sp., Hypolepis sp., Lycopodium japonicum, Selaginella umbrosa, Nephrolepis biserrata, Athyrium puncticaule, Blechnum articulatum, Lygodium flexuosum, Tectaria sp., Doodia caudata, Lastreopsis acuminata, Lastreopsis microsora, Christella sp. dan Amphineuron sp. Dengan jumlah tanaman paku yang ditemukan berjumlah 109 tanaman paku.

Jenis tumbuhan paku yang banyak tumbuh disana adalah jenis Selaginella umbrosa, Selaginella ciliaris, Pyrrosia sp. dan Amphineuron sp.

221

Ibid, h. 45

189 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

DAFTAR PUSTAKA A. Arief, Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, (Jakarta: Obor Indonesia, 1994.

Firdaus Auliya, Inventarisasi Vegetasi Tingkat Tumbuhan Bawah Pada Ketinggian Yang Berbeda Di Hutan Rakyat Selopamioro Imogiri, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012 Him Jhamtam, Menuju Kepunahan Keragaman Dunia. Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia kophalindo, Jakarta: Obor Indonesia, 1993 Nunuk Nurchayati, Hubungan Kekerabatan Beberapa Spesies Tumbuhan Paku Familia Polypodiaceae Ditinjau Dari Karakter Morfologi Sporofit Dan Gametofit, dalam PROGRESSIF, Vol.7 No.19, April 2010.

Ramlan Djalil, Klasifikasi Tanaman Paku. Diakses Melalui Laman: http://www-tanaman.com/tanaman-paku-pakuan Pada 10 April 2015.

S.Hartini, Manfaat Paku Tanduk rusa (Platycerium coronarium).dalam WARTA KEBUN RAYA, Vol.4 No.1 Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-LIPI, 2004 Sujadanil, Daur Hidup Tumbuhan Paku, Diakses Melalui Laman: http://sujadanil2.blogspot.com/2009/05/tumbuhanpaku.html Pada 11 April 2015.

Tim Penyusun Kamus, Kamus Pertanian Umum, Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.

Widjaya, Suplir. Jakarta: Penebar Swadaya, 1994 Wikipedia, Tanaman Paku, Diakses Melalui Laman: http://id.wikipedia.org/wiki/siklus hidup tanaman paku // Pada 10 April 2015.

PELARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG DI DALAM PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN Lilly Kurnia STAIN Batu Sangkar ABSTRACT Candy Marine and Fishery No. 2 In 2015 on the prohibition of the use of fishing gear Trawler (trawls) and pull the seine (seine nets) in fisheries management area of the Republic of Indonesia will invite questions and contradictions among fishing Indonesia. Various positive and negative counter emerging among fishermen. So the purpose of scientific writing is to provide an alternative for the community and the government to overcome opposition on the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2015 concerning the prohibition of the use of fishing gear Trawler (trawls) and trawl drag (seine nets) in the management area fisheries of the Republic of Indonesia.

The research data obtained by the review of literature, then analyzed with descriptive qualitative method. The author also takes on the discourse that describes the problems arising from the enactment of Decree No. 2 In 2015 and put forward a solution which has been described in the Qur'an.

Keywords: Regulation of the Minister of Marine and Fisheries, cantrang and environmental fiqh ABSTRAK Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia muncul mengundang pertanyaan dan pertentangan dikalangan nelayan Indonesia. Berbagai kontra positif dan negatif bermunculan dari kalangan nelayan. Sehingga tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk memberikan alternatif bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi pertentangan mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) 191 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Data penelitian diperoleh dengan tinjauan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.

Penulis juga mengambil dari wacana yang menjelaskan tentang permasalahan yang timbul dari disahkannya Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 serta mengedepankan solusi yang telah diterangkan dalam Al-Qurâ&#x20AC;&#x2122;an.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, cantrang, dan fiqh lingkungan A. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiki laut sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam di dalamnya.

Luas lautan hampir 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia. Lautan Indonesia memiliki terumbu karang sebesar 14% dari terumbu karang dunia. Terumbu karang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut yang memiliki struktur alami serta mempunyai nilai estetika yang tiada taranya. Selain sebagai lingkungan yang alami, terumbu karang juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia dalam berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya. Begitu juga dengan ikan, diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Nilai dari kekayaan laut tersebut, belum banyak dipahami betul oleh masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, ternyata banyak terumbu karang yang rusak.

Menurut data dari Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia atau Coral Reef Rehabilitation Management Program Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (COREMAP LIPI), hanya 6,83 persen dari 85.707 km2 terumbu karang yang ada di Indonesia berpredikat sangat baik (excellent).

Terumbu karang yang sangat baik itu tersebar di 556 lokasi.

Sungguh sangat disayangkan sekali, kekayaan alam yang sangat berlimpah di negeri ini, tidak kita jaga dengan baik, dan kita

lestarikan keberadaannya.222Padahal, potensi kelautan yang begitu besar pada dasarnya dapat mendorong pembukaan lapangan kerja. Namun, lantaran tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya pun minim. Ditaksir lapangan kerja yang tersedia sekitar 30 juta orang. Kemampuan kelautan di perairan nasional menjadi sangat signifikan dengan sumber daya alam yang besar dan harus diamalkan dan lindungi untuk kepentingan nasional dalam rangka memakmurkan rakyat, bukan untuk kepentingan pihak lain.223 Pemanfaatan hasil laut yang tidak efektif tersebut menimbulkan efek negatif seperti ekosistem kelautan rusak dan hasilnya pun menurun. Hal tersebutlah yang mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Permen KP No. 2/2015) tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh menteri kelautan dan perikanan. Pertimbangan membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets).

Hal tersebut disebutkan di antaranews bahwa penggunaan trawl akan merusak terumbu karang. Selain itu alat tersebut bisa menangkap seluruh ikan, sehingga akan menghambat regenerasi Pusaka Indonesia, â&#x20AC;&#x153;Potensi Laut Indonesia Senilai Rp 7.200 Triliunâ&#x20AC;?, terdapat pada: http://www.pusakaindonesia.org/potensi-laut-indonesia-senilai-rp7-200-triliun/, (akses: 08 Maret 2015) 223 Furqan, â&#x20AC;&#x153;Kekayaan Laut Indonesia 6 Kali APBNâ&#x20AC;?, terdapat pada: http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/2242-kekayaan-lautindonesia-6-kali-apbn.html, (akses: 08 Maret 2015) 222

193 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

ikan. Saat ini terdapat 1.000 orang nelayan yang menggunakan trawl.224Kondisi berbeda terjadi di Pantura Jawa, karena sebagian besar nelayan masih menggunakan modifikasi jaring trawl seperti cantrang, dogol, lamparan dan arad. Hanya sebagian kecil saja menggunakan alat tangkap lain. Saat ini penggunaan jaring cantrang oleh nelayan di Jawa Tengah semakin marak, bahkan angkanya mencapai 80 persen karena dianggap paling efektif untuk menghasilkan tangkapan yang banyak.225 Pelarangan cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP nomor 2/2015, kemudian disambut demo besar-besaran nelayan di Pantura jawa khususnya di Jawa Tengah. Sebenarnya, Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 39/1980 telah melarang jaring trawlkarena bisa membahayakan ekosistem laut, dan kembali ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 2010 tentang Perikanan.

Sejumlah nelayan kemudian memodifikasi trawl menjadi cantrang, dogol dan lamparan karena hanya alat tangkap itulah yang paling efektif untuk menangkap ikan di perairan Laut Jawa.226 Sebenarnya apa itu cantrang dan bahaya cantrang bagi kelestarian laut.Kenapa terjadi kontroversi dari Permen KP No. 2/2015. Kemudian, seperti apa fiqh lingkungan mendukung adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan cantrang.

Karya ilmiah ini penulis susun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek

Budi Santoso, â&#x20AC;&#x153;Jaring Cantrang yang Kini Dilarangâ&#x20AC;?, terdapat pada: http://www.antaranews.com/berita/477380/jaring-cantrang-yang-kini-dilarang, (akses: 17 Maret 2015) 225 Budi Santoso, â&#x20AC;&#x153;Jaring..., (akses: 17 Maret 2015) 226 Budi Santoso, â&#x20AC;&#x153;Jaring..., (akses: 17 Maret 2015) 224

yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisis dari berbagai perspektif.227 Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.228Induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (going from specific to the general).229 Sedangkan generalisasi adalah penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili.230 Jadi, Metode kualitatif deskriptif adalah cara menggambarkan variabel demi variabel, satu demi satu.

Selain itu, untuk memperoleh hasil penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan mengambil beberapa dalil dan mengaitkannya kepada permasalahan yang diangkat.

Hasilnya berupa solusi dan saran agar tidak terjadi sebuah konflik peraturan yang seharusnya terjadi.

B. PERMEN Kp No.2/2015: Pengertian, Tujuan, Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat Tutorial Penelitian, “Triangulasi dan Validitas Penelitian Kualitatif”, terdapat pada: http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/22.html, (akses: 11 Maret 2014) 228 Prof. Dr. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hal. 1 229 Patrick Galugu, “Mengenal Pendekatan Deduktif dan Induktif”, terdapat pada: http://www.menginspirasi.com/2013/09/mengenal-pendekatandeduktif-dan.html, (akses: 11 Maret 2015) 230 Endi, “Answer”, terdapat pada: https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=2012 0312050812AAV5qwx, (akses: 11 Maret 2015) 227

195 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia adalah peraturan mengenai kelautan dan perikanan yang menitikberatkan kepada alat-alat yang dilarang untuk menangkap ikan. Permen KP No. 2 tahun 2015 disahkan berdasarkan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Sudah jelas bahwasanya batasan dari pelarangan tersebut adalah sampai wilayah pengelolaan ikan negara Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh HNSI bahwasanya menteri kelautan telah memperbolehkan menggunakan cantrang di daerah Jawa Tengah.

Apabila dilakukan di atas 12 Mil dari tepi pantai maka pemerintah akan memberikan sanksi. Sebab di atas 12 mil itu adalah urusan pusat. Sebagaimana disebutkan dalam detik.com Jumâ&#x20AC;&#x2122;at 27 Februari 2015.231 Hal yang menjadi permasalahan oleh nelayan Batang adalah tidak bolehnya menggunakan cantrang seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf e. Dimana di dalamnya cantrang digolongkan pada jenis-jenis pukat tarik.

Sebagaimana yang telah diberitakan bahwasanya proyek terumbu karang yang terancam di Asia Tenggara memperkirakan sekitar 64% terumbu karang di Asia Tenggara terancam oleh penangkapan ikan secara berlebihan, 56% terancam oleh teknik penangkapan ikan yang merusak. Pengerukan, penimbunan, penambangan pasir dan karang, pendirian bangunan di pesisir pantai, pembuangan limbah serta aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pembangunan pesisir mengancam sekitar 25% terumbu karang di kawasan tersebut. Sedangkan sedimen, dan pencemaran yang berasal dari penebangan hutan dan 231 Suryanto, â&#x20AC;&#x153;HNSI Jateng sesalkan perilaku anarkis nelayan Batangâ&#x20AC;?, terdapat pada: http://www.antaranews.com/berita/483163/hnsi-jateng-sesalkanperilaku-anarkis-nelayan-batang, (akses: 04 Maret 2015)

aktivitas pertanian mengancam sekitar 20%.232Disinilah letak tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia agar kelestarian laut dapat kembali baik.

Jadi, adanya Permen KP No. 2/2015 ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi sumber daya laut Indonesia dan masyarakat Indonesia terutama para nelayan. Dampak tersebut menyangkut ekonomi, sosial budaya dan bahkan bisa berdampak pada politik kelautan yang sering terjadi.

Dampak positifnya adalah ekosistem laut Indonesia akan terjaga, kelestarian makhluk hidup dan tak hidup di dalamnya bisa terjamin pertumbuhannya, dan apabila sumberdaya laut baik maka secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian negara. Implikasinya dalam ekonomi adalah jika kelautan Indonesia kelestariannya bisa terjaga maka perekonomian negara akan meningkat. Meningkatnya perekonomian bisa melalui proses hasil laut, maksudnya jika hasil laut Indonesia meningkat, maka pendapatan negara juga meningkat. Kemudian, peningkatan pendapatan atas laut bisa juga melalui keindahannya. Hal tersebut akan terlihat dengan banyaknya pengunjung yang datang ke wilayah laut Indonesia untuk menikmati keindahannya. Selain itu, bukan hanya pendapatan negara yang akan meningkat, tapi pendapatan masyarakat juga akan meningkat seiring dengan banyaknya wisatawan yang berdatangan. Kemudian, sosial budaya juga akan dipengaruhi. Kesadaran masyarakat untuk menjaga wilayah mereka lewat hukum adat, sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat adat secara langsung di

Ratih Pertiwi, â&#x20AC;&#x153;Kondisi Terumbu Karang di Indonesia Akibat Akitifitas Pariwisataâ&#x20AC;?, terdapat pada: https://www.academia.edu/7967052/SUSTAINABLE_TOURISM_DEGRADAS I_ TERUMBU_KARANG_AKIBAT_AKTIFITAS_PARIWISATA, (akses: 17 Maret 2015) 232

197 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

berbagai wilayah di tanah air. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Folley, Misool di Raja Ampat, Papua dengan ritual sasi mereka untuk menjaga kelestarian sumber daya laut mereka. Aktivitas ini, memberikan hasil laut yang melimpah bagi masyarakat setempat dengan cara yang berkelanjutan.

Peraturan Menteri Kelautan dan perikana Nomor 2 Tahun 2015 memberikan dampak positif terhadap dunia politik kelauatan. Seperti bisa menangkap orang yang secara ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia dan memberikan balasan berupa hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa hal yang penulis perhatikan, sampai saat ini masih saja ada orang yang secara ilegal masuk ke wilayah Indonesia tanpa memperlihatkan kartu tanda pengenal. Dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 maka diharapkan bisa menjaga kelestarian kelautan Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi yang kurang baik.

Selain itu dampak negatifnya dalam perekonomian adalah dengan pelarangan menggunakan cantrang maka akan menurunkan pendapatan masyarakat. Sebab, penggunaan alat tersebut telah menjadi kebiasaan para nelayan diseluruh wilayah Indonesia. Apalagi wilayah Jawa yang memang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran para nelayan sehingga timbul demonstrasi yang anarkis sebagai wujud tidak setujunya dengan pelarangan pengunaan cantrang tersebut. Apabila pendapatan mereka menurun, mereka tidak tahu harus dari mana akan memperoleh pendapatan lagi. Hal ini lah yang bisa menjadi kacamata pemerintah dalam menetapkan sebuah peraturan. Sebab, untuk mengganti alat penangkapan pun tidak mudah, harga yang mahal pun membuat para nelayan tidak mengetahui bagaimana mereka harus memperoleh alat penangkapan baru sebagaimana yang dianjurkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam sosial budaya juga bisa menimbulkan dampak negatif dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yaitu akan berkurang budaya atau kebiasaan melaut yang telah menjadi kebiasaan dari para nelayan. Sebab, bagi mereka cantrang adalah alat yang paling ekonomis untuk melaut.

Jika dilarang akan mengurangi budaya laut yang telah lama mereka lakukan.

Walaupun demikian, cantrang tergolong kepada alat yang membahayakan kelestarian makhluk hidup di dalam laut. Sebab penggunaannya sampai mengangkut makhluk hidup dan makhluk tidak hidup di dasar laut. Apalagi dengan jaring-jaring yang memiliki ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Kelautan dan Perikanan yaitu kecil dari 2 inchi. Hal ini lah yang bisa menguras isi laut Indonesia.

Cantrang: Bentuk, Karakteristik dan Dampak Penggunaannya bagi Kelestarian Laut Cantrang adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan 2 (dua) panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring.Bentuk konstruksi cantrang tidak memiliki medan jaring atas, sayap pendek dan tali selambar panjang. Ratarata ukuran mata jaring cantrang yang digunakan adalah 1,5 inchi, dimana hal ini tidak sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2011 bahwa ukuran mata jaring cantrang yang diperbolehkan berukuran lebih dari 2 inci. Kecilnya mesh size inilah dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian ikan karena ikut menjaring ikan muda yang masih berpotensi untuk tumbuh dan bertelur.233

233

Budi Santoso, â&#x20AC;&#x153;Jaring..., (akses: 17 Maret 2015)

199 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Menurut para nelayan, cantrang adalah alat kerakyatan karena paling efektif untuk nelayan dengan modal kecil, bahkan dengan sistem cantrang, muncul usaha filet. Dengan jaring itu maka ikan-kan dasar (bottom fish) ataupun demersal fish dapat dengan mudah ditangkap, termasuk juga jenis-jenis udang (shrimptrawl, doubleringshrimptrawl) dan juga jenis-jenis kerang.

Komposisi tangkapan cantrang antara lain ikan patek, kuniran, pe, manyung, utik, ngangas, bawal, tigawaja, gulamah, kerongkerong, patik, sumbal, layur, remang, kembung, cumi, kepiting, rajungan, cucut dan lain sebagainya. Hasil tangkapan inilah yang menghidupi tempat pelelangan ikan dan sejumlah pedagang di pasar ikan yang tersebar di Pulau Jawa. Selain itu menurut nelayan, luas area sapuan cantrang terbatas dan tingkat pengadukan dan penggarukan dasar perairan relatif kecil. Jaring cantrang tidak mempunyai kemampuan untuk bergerak saat menyangkut benda-benda dasar berukuran besar, seperti batuan karang sehingga tidak mengganggu ekosistem dasar yang biasanya merupakan tempat pemijahan ikan. Dibanding trawl, cantrang mempunyai bentuk yang lebih sederhana dan pada waktu penankapannya hanya menggunakan perahu motor ukuran kecil. Ditinjau dari keaktifan alat yang hampir sama dengan trawl maka cantrang adalah alat tangkap yang lebih memungkinkan untuk menggantikan trawl sebagai sarana untuk memanfaatkan sumber daya perikanan demersal.234

234

Budi Santoso, â&#x20AC;&#x153;Jaring..., (akses: 17 Maret 2015)

Berbagai pertentangan dilakukan oleh para nelayan yang telah tercatat dalam media sosial. Tanggal 19 Januari, ratusan nelayan Kota Tegal, Jateng berunjuk rasa menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, 26 Januari ribuan nelayan di pantai utara Probolinggo, Jatim turun ke jalan untuk menolak aturan soal Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik, 28 Januarisebanyak 3.000 orang nelayan Rembang, Jateng turun ke jalan memprotes kebijakan larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang dan dogol Di Pati, Jateng ribuan nelayan juga berunjuk rasa menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jalur Pantura Pati-Rembang diblokir hingga menyebabkan kemacetan belasan kilometer.

Kemudian, pada tanggal 20 Januari ratusan masyarakat nelayan Nusa Tenggara Barat (NTB) berdemo menolak kebijakan pelaran gan penggunaan cantrang, 26 Februari sekitar lima ribuan orang dari Front Nelayan Bersatu berdemo di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, dan pada tanggal 3 Maret, ribuan nelayan memblokir jalur pantura Jateng di Jalan Sudirman Batang, yang berakhir ricuh. Arus lalulintas di jalur pantura Jateng khususnya di wilayah Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan lumpuh total dalam beberapa jam akibat aksi ini.

Jadi, penggunaan cantrang telah jelas berdampak buruk bagi kelestarian ekosistem laut Indonesia. Sebab dalam penggunaannya cantrang tersebut sampai menyentuh dasar-dasar laut. Sehingga, ikan-ikan kecil di dalam laut bisa terbawa dan untuk regenesai ikan dan dan sumber daya lainnya bisa hilang.

Oleh karena itu, dalam menggunakan alat penangkapan ikan perlu diperhatikan bahayanya terhadap sumber daya dalam laut.

Berikut ini adalah gambar cantrang:

201 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

C. ANALISIS FIQH LINGKUNGAN TERHADAP PERMEN KP NO. 2/2015 Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya.

Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia. Jadi, fiqh lingkungan berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan natural signs (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mareka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat komprehensif.235 Berbagai ayat Al-Qur’an menjelaskan agar menjaga kelestarian alam, seperti dalam surat Al-A’raf ayat 56-58, yaitu:                                                       235 Gunawan Adnan, “Fiqh Lingkungan”, terdapat pada: http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=1229, (akses: 17 Maret 2015)

              

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanamantanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tandatanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.236 Dari ayat di atas sudah jelas bahwa penggunaan alat penangkapan ikan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 sangat berbahaya terhadap kelestarian alam Indonesia. Hal inilah yang menjadi konflik ditengah-tengah masyarakat nelayan. Ketakutan tidak mempunya pendapatan senantiasa mengelilingi pikiran para nelayan. Sebab, kebanyakan dari nelayan menggunakan alat penangkapan yang 236

Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 56-58

203 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Sehingga, aksi demonstrasi dilakukan oleh para nelaya.

Hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi jalannya roda pemerintahan.

Kemudian, terdapat juga dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41:                

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.237 Jadi, sebaiknya tidak dilakukan kerusakan seperti menggunakan alat penangkapan berbahaya bagi kelestarian laut seperti pukat hela dan pukat tarik (cantrang). Pukat adalah alat tangkap ikan jenis jaring penangkapberbentuk kantong yang dilengkapi dengan sepasang (2 buah) papan pembuka mulut jaring (otter board). Andreev, N. N. (1962), Nedelec (1982) dan van Brandt (1984) menggolongkan pukat hela sebagai API jenispukat dasar.238 Padahal sebenarnya Allah SWT telah mempersiapkan segala yang ada di langit dan dibumi hanya untuk manusia.

Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 41 Adi Surahman dan Mohammad Fadli Yahya, “Aspek Operasional Penangkapan dan Komposisi Hasil Tangkapan Pukat Hela Yang Dioperasikan Nelayan Kota Tarakan, Kalimantan Timur”terdapat pada: http://p4ksi.litbang.kkp.go.id, (akses: 17 Maret 2015) 237

238

Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Luqman ayat 20:                                

Artinya: “tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.239 Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32-33 Allah telah memperjelas mengenai kelautan, yaitu:                                        Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia 239

Al-Qur’an Surat Luqman ayat 20

205 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buahbuahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. dan Dia telahmenundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang”240.

Jadi, jelaslah seharusnya kita menjaga agar kelestarian alam apalagi laut Indonesia yang mempunyai banyak sumber daya alamnnya seperti ikan dan terumbu karang bisa terjaga dan tumbuh sesuai dengan semestinya. Adanya Permen KP No. 2/2015 sangat berpengaruh positif untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Sebab, bahan-bahan atau alat penangkapan berbahaya telah dilarang agar kelestarian laut bisa terjaga.

Pelarangan menggunakan alat penangkapan berupa cantrang tersebut menimbulkan perpecahan atau perbedaan pendapat. Al-Qur’an pun melarang melakukan perselisihan dan pertengkaran seperti yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 103 yaitu:                                     

240

Al-Qur’an Surat Ibrahim ayat 32-33

Artinya: “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”241 Secara historis mengandung makna bahwa tatkala Rasul SAW serta shahabatnya tiba di Madinah, kaum Aus dan Kahzraj merupakan kedua kelompok saling bermusuhan di jaman jahiliyah dapat disatukan menjadi bersaudara. Namun pada suatu saat ada perselisihan di anatar kedua kelompk itu hingga hamper terjadi tawuran. Ayat ini menyeru mereka agar tetap berpegang teguh pada tali Allah dengan persatuan, jangan terus bertengkar seperti jaman jahiliyah.242 Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah Allah menyuruh kita untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang baik yaitu dengan senantiasa berpegang teguh pada tali Allah dengan persatuan. Sebagai negara yang menganut asas demokrasi bisa dilakukan dengan musyarawah. Sehingga tidak terjadi perselisihan pendapat atas sebuah peraturan.

Kemudian Allah juga telah memerintahkan kepada hambanya untuk taat kepada-Nya, kepada Rasul, dan kepada pemimpin.

Jadi, tidak ada salahnya mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Sebab, sebuah peraturan tidak akan dibuat jika tidak ada mashlahah yang besar di dalamnya.

Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 103 Saifuddin ASM, “Ali-Imran:103 Kesatuan Memegang Tali Allah Bagian Pertama”, terdapat pada: http://Saifuddinasm.Com/2013/04/03/AliImran103-Kesatuan-Memegang-Tali-Allah-Bagian-Pertama/, (akses: 11 Maret 2015) 241

242

207 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Kemudian dijelaskan juga dalam surat Ali-Imran ayat 105 yang berbunyi:                

Artinya: “dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,”243 Maksud dari berkelompok dari ayat di atas dapat dipahami dalam arti perbedaan dalam badan dan organisasi.

Memang perbedaan dalam badan dan organisasi dapat menimbulkan perselisihan, walaupun tidak mutlak, dan lahirnya aneka organisasi lahir pula perselisihan dalam prinsip dan tujuan.

Jika demikian ayat ini tidak melarang umat untuk berkelompok atau berbeda pendapat, yang dilarang adalah berkelompok dan berselisih dalam tujuan. Adapun perbedaan yang bukan pada prinsip atau tidak berkaitan dengan tujuan, maka yang demikian itu dapat ditoleransi, bahkan tidak mungkin dihindari.244 Dibalik kerusuhan yang terjadi, Al-Qur’an telah menyuruh kita untuk melakukan musyawarah dengan baik yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 159:                   Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 105 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal. 100 243 244

                 Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.245 Jadi, sudah jelaslah bahwasanya dalam Al-Qur’an kita dianjurkan untuk bermusyawarah apabila terjadi permasalahan baik itu dalam ekonomi, politik ataupun masalah kemasyarakatan.

Sebab musyawarah tidak akan menimbulkan perselisihan yang mengkhawatirkan terjadi kerusakanan. Kemudian, kita sangat dilarang untuk melakukan kerusakan dibumi. Sebab, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sedangkan segala kerusakan yang terjadi adalah ulah tangan manusia sendiri.

Kemudian, seharusnya tidak terjadi perlawanan terhadap pemerintah yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sebab, Allah pun telah memerintahkan kepada umatNya untuk mematuhi pemimpin seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59:

245

Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 159

209 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

                               Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”246 Dari ayat di atas, jelaslah bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menaati-Nya, Rasul-Nya, dan ulil amri yang ada bersama kita. Maksud ulil amri disini adalah pemimpin yang ada seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kemudian, dilanjutkan pada ayat bahwasanya apabila terjadi perselisihan pendapat hendaknya mengembalikan kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Agar tidak terjadi sesuautu akibat yang buruk.

Sudah jelaslah bahwa Allah SWT telah menerangkan bahwa alam semesta merupakan anugerah Allah untuk menuasia.

Larangan untuk melakukan kerusakan dimuka bumi juga banyak terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-qur’an.

Sebagaimana larangan yang terdapat dalam Permen KP No. 2 Tahun 2015 tersebut tidak ada bantahan dalam Al-qur’an. Jadi 246

Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 59

pada dasarnya, Permen KP No. 5 tahun 2015 tersebut bisa menjadi sebuah hukum atau dalam Islam merupakan wujud dari fiqh lingkungan. Sebab, tidak ada satu pun ayat Al-Qur’an yang menentang isi yang terdapat dalam Permen KP No. 2 tahun 2015.

Kemudian, isi dalam peraturan tersebut juga untuk menjaga kelestarian laut sebagaimana yang diperintahkan dalam AlQur’an.

D. KESIMPULAN Allah memerintahkan kepada kita untuk menaati-Nya, Rasul-Nya, dan ulil amri yang ada bersama kita. Maksud ulil amri disini adalah pemimpin yang ada seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan PerikanaN. Tujuan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tersebut agar kelestarian laut bisa terjaga tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Qur’an. Akan tetapi, Meskipun hal tersebut ternyata menimbulkan pertentangan dari para nelayan yang mengakibatkan kerusuhan. Agar tidak terjadi pertentangan AlQur’an pun telah menyediakan langkah agar tidak terjadi perselisihan yaitu dengan musyawarah. Musyawarah merupakan langkah terbaik agar tidak terjadi perselisihan pendapat antara pemimpin dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Adi Surahman dan Mohammad Fadli Yahya, Aspek Operasional Penangkapan dan Komposisi Hasil Tangkapan Pukat Hela Yang Dioperasikan Nelayan Kota Tarakan, Kalimantan Timur” Diakses Melalui Laman: http://p4ksi.litbang.kkp.go.id, Pada 17 Maret 2015.

Budi Santoso, Jaring Cantrang yang Kini Dilarang, Diakses Melalui Laman: http://www.antaranews.com/berita/477380/jaringcantrang-yang-kini- dilarang, Pada 17 Maret 2015.

211 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Endi,

Answer, Diakses Melalui Laman: https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120 312050812AAV5 qwx, Pada 11 Maret 2015.

Furqan, Kekayaan Laut Indonesia 6 Kali APBN, Diakses Melalui Laman: http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-beritautama/2242-kekayaan-laut- indonesia-6-kali-apbn.html, Pada 08 Maret 2015.

Gunawan Adnan, Fiqh Lingkungan, Diakses Melalui Laman: http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=baca opini&opinid=122 9, Pada 17 Maret 2015.

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qurâ&#x20AC;&#x2122;an, Jakarta: Lentera Hati, 2010 Patrick Galugu, Mengenal Pendekatan Deduktif dan Induktif, Diakses Melalui Laman: http://www.menginspirasi.com/2013/09/mengen al-pendekatan-deduktifdan.html, Pada 11 Maret 2015.

Prof. Dr. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2012 Pusaka Indonesia, Potensi Laut Indonesia Senilai Rp 7.200 Triliun, Diakses Melalui Laman: http://www.pusakaindonesia.org/potensi-laut-indonesiasenilai-rp-7-200triliun/, Pada 08 Maret 2015.

Ratih Pertiwi, Kondisi Terumbu Karang di Indonesia Akibat Akitifitas Pariwisata, Diakses Melalui Laman: https://www.academia.edu/7967052/SUSTAINABLE_TO URISM_DEGR ADASI_TERUMBU_KARANG_AKIBAT_AKTIFIT AS_PARIWISATA , Pada 17 Maret 2015.

Saifuddin ASM, Ali-Imran:103 Kesatuan Memegang Tali Allah Bagian Pertama, Diakses Melalui Laman: http://Saifuddinasm.Com/2013/04/03/Ali-Imran103Kesatuan-Memegang-Tali-Allah-Bagian-Pertama/, Pada 11 Maret 2015.

Suryanto, HNSI Jateng sesalkan perilaku anarkis nelayan Batang, Diakses Melalui Laman: http://www.antaranews.com/berita/483163/hnsijateng-sesalkan-perilaku-anarkis-nelayan-batang, Pada 04 Maret 2015.

Tutorial Penelitian, Triangulasi dan Validitas Penelitian Kualitatif, Diakses Melalui Laman: http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/22.html, Pada 11 Maret 2014.

213 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Revitalisasi Peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Nofri Hidayat STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat ABSTRACT This study aims to determine how the efforts BP4 district.

Mandiangin Koto Selayan in memvitalkan BP4 role as Hakam / mediator domestic problems in the district of Koto Mandiangin Selayan (MKS).

Most married couples who disagree in the district. Mandiangin Koto Selayan more likely to bring discord in their family directly to the Religious Courts. In fact, BP4 district. MKS as advisors such marriages was ignored by the public as it should be. BP4 excl. MKS in carrying out his duties as advisor to the marriage have some obstacles in carrying out its role as the lack of socialization provided to the public and the lack of willingness of the public to consult their problems to BP4 district. MKS. This research is a field (field research), by collecting data directly from study sites. Informants in this study is the Head of the Religious Affairs Office of the District Mandiangin Koto Koto Selayan and community Mandiangin Selayan whereas research instrument is taken through observation and interviews. The results showed that the factors that cause less involvement of BP4 district. MKS due to lack of socialization given BP4 district. MKS public about marriage counseling for families who are being hit by the problem and the lack of will or consciousness of the people to solve their family problems to BP4 district. MKS. Keywords: BP4 district. MKS, discord, divorce, Hakam, mediation.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha BP4 Kec. Mandiangin Koto Selayan dalam memvitalkan peran BP4 sebagai hakam / penengah masalah

rumah tangga di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS).

Kebanyakan pasangan suami isteri yang berselisih di Kec. Mandiangin Koto Selayan yang lebih cenderung membawa perselisihan dalam keluarga mereka langsung ke Pengadilan Agama. Padahal, BP4 Kec. MKS sebagai penasehat perkawinan seperti tidak dihiraukan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.

BP4 kec. MKS dalam menjalankan tugasnya sebagai penasehat perkawinan mempunyai beberapa hambatan dalam melaksanakan peranannya seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan kurang adanya kemauan dari masyarakat untuk mengkonsultasikan masalah mereka ke BP4 Kec. MKS. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan cara mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan masyarakat Mandiangin Koto Selayan sedangkan instrument penelitian diambil melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang berperannya BP4 Kec. MKS dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan BP4 Kec. MKS kepada masyarakat tentang penasehatan perkawinan bagi keluarga yang sedang dilanda masalah dan kurang adanya kemauan atau kesadaran dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah keluarga mereka ke BP4 Kec. MKS. Kata kunci: BP4 Kec. MKS, perselisihan, perceraian, hakam, mediasi.

A. Pendahuluan Salah satu ajaran Islam yang mengatur manusia dengan manusia adalah adanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua maklukNya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi

215 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

makluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.247 Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.248 Hubungan cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut bukanlah didasarkan kepada cinta yang bersifat sementara akan tetapi selama hayat.

Di Indonesia ada sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penengah permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, lembaga ini adalah Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan BP4. Berdasarkan hasil munas BP4 ke XIV/2009 tanggal 1-3 juni 2009, pada Bab I pasal 3 dijelaskan bahwa BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.249 Lembaga ini mempunyai fungsi dan tugas yang tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai lembaga yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah, dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.250 247

Slamet Abidin dan Maman Abd Djaliel, Fiqih Munakahat I (Bandung:CV Pustaka Setia,1999)hal.9 248 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 249 Hasil munas BP4 ke XIV / 2009 di Jakarta, 1-3 Juni 2009 250 Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah (Departemen Agama Ri Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariâ&#x20AC;&#x2122;ah, 2006) hal.50

Dengan adanya lembaga BP4 ini diharapkan para suami isteri yang bermasalah tidak akan buru-buru melakukan perceraian, karena mereka nantinya akan diberi nasehat supaya kembali harmonis. Akan tetapi di Kec. Mandiangin Koto Selayan pelayanan BP4 pada saat sekarang ini seperti tidak diminati lagi sebagai lembaga yang akan memberikan nasehat bagi para keluarga yang mempunyai masalah dalam perkawinan. Suami dan istri yang berselisih lebih cenderung membawa permasalahan mereka langsung ke Pengadilan Agama.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga, berkembang sangat pesat antara lain: perceraian yang banyak terjadi dan kekerasan di dalam rumah tangga yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga pada masa sekarang, maka BP4 Kec. MKS harus menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab semua persoalan tersebut, maka BP4 Kec. Mandiangin Koto Selayan harus menyiapkan seluruh pelayananpelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai untuk memvitalkan kembali kinerjanya sesuai dengan hasil Munas BP4 Tahun 2009.

B. Kerangka Teori 1. Revitalisasi Kata revitalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu revitalize.

Secara bahasa revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menvitalkan (menjadikan vital).251 Sedangkan secara istilah revitalisasi menurut Asbhy yaitu lompatan besar yang tidak hanya

251 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka. 2007) h.840

217 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

mencakup perubahan bertahap melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal organisasi.252 Menurut Haidlor Ali Ahmad revitalisasi adalah peningkatan melalui suatu pergerakan kultur yang lebih memuaskan dengan menerima secara cepat suatu pola inovasi ganda.253 Maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa revitalisasi itu adalah suatu cara untuk menvitalkan atau mendorong pertumbuhan sebuah organisasi dengan cara melakukan sebuah perubahan atau lompatan besar dengan melakukan perubahan substansial dari kondisi awal organisasi tersebut.

Keselarasan organisasi dengan lingkungannya dapat dicapai melalui tiga pendekatan, sebagai berikut:254 1. Pencapaian Fokus Pasar, dengan cara mengenal para pengguna jasa dengan baik dan memahami sepenuhnya kebutuhan mereka yang harus dapat dipenuhi oleh organisasi, serta memanfaatkan input dari pengguna jasa untuk menyempurnakan strategi organisasi.

2. Penciptaan Bisnis Baru, yaitu dengan menyelaraskan fungsi utama organisasi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa, serta menciptakan peluang untuk pertumbuhan dengan perbaikan kinerja organisasi.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi, untuk perbaikan efesiensi dan integrasi sistem organisasi internal, serta membangun jaringan teknologi yang menghubungkan organisasi dengan para pengguna jasa.

Perubahan yang direncanakan membutuhkan perhatian terhadap masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan. Semua 252

Asbhy C. Franklin. (1999). Revitalize Your Corporate, (Online), (http://www.scribd.com/doc/22775139/Revitalisasi) 253 Haidlor Ali Ahmad. Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009). h.5 254 Francis J Gouillart dan James N. Kelly. (1995). Transforming The Organization, (Online), (http://www.scribd.com/doc/22775139/Revitalisasi)

itu juga dipermudah oleh proses pembaharuan yang terbina di dalam dan juga dibantu oleh pengalaman. Dorongan untuk melakukan suatu perubahan datang dari banyak sumber baik dari luar maupun dari dalam.

2. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.255 BP4 yang semula berakronim Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian, mempunyai cita-cita pokok yaitu â&#x20AC;&#x153;mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil, dan spirituil.â&#x20AC;?

BP4 berdiri pada tanggal 3 januari 1960 dan pada bulan Oktober 1961 keluarlah SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Sejarah terbentuknya BP4 dimulai sejak bulan April 1954 atas usulan H.S.M. Nasaruddin Latif, Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Pada saat itu namanya adalah SPP (Seksi Penasihat Perkawinan). Pada tahun yang sama, tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung didirikan organisasi yang sejenis dengan nama BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Organisasi ini didirikan atas prakarsa Arhatha, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Barat yang didukung oleh organisasi-organisasi perempuan dan pemuka-pemuka

255

Hasil Munas BP4 ke XIV / 2009 di Jakarta, 1-3 Juni 2009

219 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

masyarakat. BP4 ini cepat berkembang di Jawa Barat, bahkan kemudian meluas ke Jawa Tengah.256 Pada Tahun 1956 nama SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) berubah menjadi P-4 (Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan). Keberadaan organisasi ini ternyata mendapat sambutan dari masyarakat dan pemerintah (Departemen Agama) sehingga kemudian meluas ke Jawa Timur, Kalimantan, Lampung dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1957, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti gerakan para pendahulunya di Jakarta dan Jawa Barat dengan mendirikan organisasi sejenis dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga). Dengan cepat pula BKRT mendirikan cabang-cabangnya di Kabupaten/Kotamadya bahkan sampai Kecamatan.

Pada tanggal 3 Januari 1960 ketiga organisasi di atas (P-4, BP4 dan BKRT) dilebur menjadi satu organisasi yang bersifat nasional dengan nama BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang berpusat di Jakarta dan cabangcabangnya di seluruh Indonesia. Berdirinya BP4 ini dikukuhkan oleh Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan Penetapan Menteri Agama No. 53 Tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf (a). Dengan Keputusan Menteri Agama itu BP4 adalah Badan Semi Resmi.257 Latar belakang dibentuknya BP4 atau organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal BP4 menurut para penggagasnya adalah meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat terutama kepada keluarga-keluarga yang tengah dilanda konflik,

256

Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariâ&#x20AC;&#x2122;ah, 2006), h.47-48 257

Tanya Jawabâ&#x20AC;Ś.,h. 48

dapat dikatakan bahwa sebenarnya BP4 lahir dan dibentuk oleh masyarakat untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu juga, secara organisatoris, adanya organisasi yang merupakan wadah bersama bagi para penasihat perkawinan berguna dan memudahkan dalam koordinasinya.

Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang membuat peran BP4 begitu sentral.

Begitu juga struktur BP4 yang berjenjang sampai ke desa terbukti mampu menekan perceraian yang tidak perlu.

Masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat biasanya melapor ke P3N yang nota bene sebagai BP4 desa. BP4 desa merupakan tokoh agama lokal yang sangat disegani oleh masyarakat didesa tersebut. di Jawa Timur dan Jawa Tengah P3N kebanyakan dirangkap oleh Modin (pemimpin agama).

Kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Modin (pemimpin agama) tidak lepas dari posisinya yang merupakan kyai kampung di daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, Modin (pemimpin agama) mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketasengketa keagamaan di pedesaan, termasuk pertikaian rumah tangga, waris, dan sebagainya.258 Masalah-masalah yang tidak bisa didamaikan di tingkat desa maka Modin (pemimpin agama) membawa masalah tersebut ke BP4 kecamatan yang bertempat di KUA setempat. Dan jika masalah tersebut juga tidak bisa didamaikan, maka masalah tersebut dibawa ke penghulu di tempat perceraian itu dilangsungkan.

Setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 terjadi perubahan tata perceraian, yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA kemudian berubah menjadi: perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA. Walaupun saat itu Pengadilan Agama masih dalam satu 258 Ahmad Athok Lukman Hakim (2010). Revitalisasi Peran BP4, (Online), (http://rifka-annisa.or.id/go/revitalisasi-peran-bp4/)

221 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

payung dengan Depertemen Agama akan tetapi tetap membawa konsekuensi terhadap keberadaan dan keberlangsungan BP4.

Salah satu perubahan yang terpenting dalam tubuh BP4 adalah pembagian peran BP4 di level Kabupaten dan Kecamatan.

BP4 Kabupaten secara ex officio dikepalai oleh Kabid Urusan Agama Islam (Sekarang menjadi Kepala Seksi Urusan Agama) berfungsi menjadi mediator pasangan yang akan bercerai dan BP4 Kecamatan yang secara ex officio dikepalai oleh Kepala KUA yang bertugas membina pasangan yang akan menikah.

Pada tahun 1977 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang berisi: Pertama, BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang pemberian penasehatan, perkawinan, dan perselisihan rumah tangga.

Kedua, menunjuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk melaksanakan bimbingan BP4.

Dengan dikeluarkan SK menteri ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP4 semakin eksis dan untuk mewujudkan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini sebagai organisasi yang baik diperlukan adanya sistem dan mekanisme organisasi melalui sistem administrasi, pencatatan dan pelaporan yang memenuhi persyaratan.

C. Faktor-faktor Kurang Berperan BP4 Kec. MKS Dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga Sebelum penulis menjelaskan tentang faktor-faktor apasaja yang menyebabkan kurang efektifnya peran BP4 Kec. MKS dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi di Kec. Mandiangin Koto Selayan, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang peranan BP4 Kec. MKS dan usaha-usaha apasaja yang dilakukan BP4 Kec. MKS dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga di Kec. MKS.

1. Peranan BP4 di KUA Mandiangin Koto Selayan Persengketaan diantara suami dan isteri adalah suatu hal yang biasa dan merupakan bumbu-bumbu di dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Untuk menghilangkan persengketaan di dalam rumah tangga, yang menjadi pemegang peranan utama adalah suami isteri itu sendiri untuk bisa menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam rumah tangganya. Kemudian tidak dapat diabaikan juga peranan pihak lainnya di dalam menyelesaikan persengketaan itu yang dalam hal ini adalah Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Peranan BP4 dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga ini tercantum dalam anggaran dasar pasal 6 angka 5 yaitu â&#x20AC;&#x153;menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.â&#x20AC;? 259 Dalam anggaran dasar tersebut dijelaskan bahwa BP4 mempunyai suatu usaha untuk menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian yang terjadi di dalam rumah tangga.

Untuk mengetahui tentang peranan BP4 Kec. MKS dalam penyelesaian permasalahan di dalam rumah tangga, maka penulis akan mengambarkan peranan tersebut berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para informan.

Namun, sebelumnya penulis akan mengambarkan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dalam keluarga di Kec. MKS yang mana diantaranya dibawa ke BP4 KUA MKS untuk dinasehati dan dicari solusinya.

Semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pasti ada penyebabnya, hal-hal yang sekecilpun bisa menjadi masalah besar apabila tidak disikapi secara baik oleh suami isteri tersebut. Maka semua faktor yang mempengaruhi perselisihan

259

Hasil Munasâ&#x20AC;Ś,

223 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat Mandiangin akan penulis jelaskan sesuai dengan pemaparan dari ibu Erma Farida salah satu staf KUA MKS bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri di BP4 MKS, faktor tersebut adalah faktor ekonomi, orang ketiga, saling tidak terbuka, biologis (salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam hubungan suami isteri disebabkan menderita suatu penyakit atau tidak dapat memberikan keturunan). Faktor-faktor tersebut menjadikan keluarga tersebut tidak lagi harmonis dan faktor ekonomi dan faktor orang ketiga merupakan faktor yang sangat banyak menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Akan tetapi, semua faktor di atas berpotensi menjadi penyebab berakhirnya mahligai rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan, yaitu Ketua BP4 Kec.MKS, BP4 Kecamatan MKS akan terus memberikan bantuan dan usaha-usaha dalam pencegahan terjadinya perceraian di dalam rumah tangga yang ada di Kec. MKS. Untuk itu ada beberapa usaha dari BP4 itu sendiri dalam memberikan bantuan baik sebelum terjadi perselisihan (Pra Nikah) ataupun sewaktu telah terjadinya perselisihan.

Langkah pertama: melakukan pencegahan sebelum terjadinya perselisihan rumah tangga. Peranan ini dilakukan dengan bentuk memberikan penerangan dan penyuluhan tentang membentuk keluarga sakinah serta kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang bisa terjadi nantinya dalam keluarga serta bagaimana cara-cara mengatasinya. Begitu juga dengan memberikan penerangan atau penasehatan kepada para pasangan yang akan menikah atau lebih dikenal dengan penasehatan pra nikah. Ini tergambar dari ungkapan Kepala BP4 Mandiangin yang menyatakan â&#x20AC;&#x153;BP4 Mandiangin selain memberikan penasehatan kepada masyarakat yang sedang dilanda perselisihan dalam

rumah tangganya juga memberikan penasehatan-penasehatan kepada para pasangan yang akan menikah tentang pembentukan keluarga sakinah.â&#x20AC;?

Menurut Diana salah seorang pasangan yang menikah di KUA MKS mengatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;sebelum kami menikah, terlebih dahulu kami menentukan waktu untuk melakukan screening dengan Kepala KUA MKS, dalam screening tersebut data-data kami diperiksa kembali selain itu kami juga diberi pengarahanpengarahan untuk membentuk keluarga sakinah.260 Maka dengan adanya upaya pencegahan pra nikah ini, perselisihan dalam rumah tangga nantinya akan bisa dikurangi.

Begitu juga dengan adanya pengetahuan dari setiap pasangan untuk membentuk keluarga sakinah dan untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga bisa menjadi solusi dalam mengatasi semua masalah yang nantinya akan terjadi dalam rumah tangga sebelum masalah tersebut menjadi besar.

Langkah kedua: Menanggulangi perselisihan rumah tangga yang terjadi di Kec. MKS. Peranan ini dilakukan dengan memberikan bimbingan dan penasehatan yang bertujuan untuk terwujudnya kembali perdamaian dan kerukunan dalam rumah tangga yang sedang berantakan. Menurut Ketua BP4 MKS, bahwa BP4 MKS memberikan pelayanan dan penasehatan sebaik mungkin kepada masyarakat yang tengah dilanda permasalahan di dalam rumah tangganya supaya terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga mereka.261 Adanya peranan BP4 Kec. MKS yang semaksimal mungkin ini diharapkan perselisihan yang ada di dalam rumah tangga dapat teratasi dan bisa mewujudkan kembali keluarga yang harmonis. Begitu juga BP4 Kecamatan MKS akan memberikan selalu memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk terwujudnya keluarga sakinah di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi dari BP4 itu sendiri.

260 261

Diana, Wawancara Pribadi, 30 Juni 2011 Zulfikar, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Juni 2011

225 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

BP4 Kecamatan Mandiangin dalam melaksanakan kegiatan sebagai penasehat/pendamai terhadap pasangan suami isteri yang menghadapi krisis rumah tangga mempergunakan metode ceramah dan diskusi dengan pasangan yang sedang dilanda krisis tersebut. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala KUA Mandiangin sekaligus ketua BP4 Kecamatan MKS bahwa â&#x20AC;&#x153;BP4 itu semacam kursus yang memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan suami istri yang sedang dalam perselisihan sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam anggaran rumah tangga BP4â&#x20AC;?262 Melalui metode ceramah dan diskusi ini, BP4 memberikan arahan-arahan serta nasehat-nasehat kepada pasangan yang sedang berselisih tersebut. Setelah itu, kepada pasangan yang berselisih itu dimintai menerangkan faktor-faktor apasaja yang menyebabkan rumah tangga mereka itu menjadi berantakan, kemudian BP4 akan mencari jalan keluar untuk kembali mempersatukan mereka.

BP4 Kec. MKS selaku penasehat perkawinan memberikan upaya-upaya yang semaksimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi di Kec. MKS. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala BP4 Kecamatan MKS tentang tata cara dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS dalam menyelesaikan masalah rumah tangga di MKS:263 Pertama: Para pihak atau keluarga yang ingin mendapatkan nasehat dari BP4 Kec. MKS mesti melapor dan mendaftar diri terlebih dahulu dan menyepakati waktu melakukan pelaksanaan penasehatan tersebut. Kemudian para pihak minta bantuan untuk dapat diberi nasehat dan petunjuk agar krisis rumah tangganya dapat diperbaiki, sehingga kerukunan dalam keluarga bisa terwujud kembali sebagaimana sebelum terjadinya krisis tersebut.

262 263

Zulfikar â&#x20AC;Ś., Zulfikar â&#x20AC;Ś.,

Kedua: Untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga tersebut diadakan sidang penasehatan pada waktu yang telah ditentukan dengan dihadiri oleh suami isteri yang sedang krisis tersebut. Kemudian BP4 Kec. MKS mencari pokok permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut melalui ungkapan atau pemaparan para pihak yang berselisih, baik dari pihak suami begitu juga dari pihak isteri. Jika perselisihan tersebut dikarenakan adanya pihak ketiga, maka tidak menutup kemungkinan BP4 Kec. MKS memanggil pihak-pihak yang diperkirakan sebagai penyebab perselisihan rumah tangga tersebut untuk mendapati keterangan darinya.

Ketiga: Setelah mendengarkan pemaparan dari pasangan yang berselisih tersebut, BP4 Kec. MKS mencarikan jalan keluar untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Selain itu BP4 Kec. MKS memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan tersebut untuk terus menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka. BP4 Kec. MKS dalam usahanya mendamaikan pasangan suami isteri yang krisis tidak hanya memberikan nasehat / petunjuk kepada suami isteri saja, akan tetapi bisa juga kepada para pihak keluarga supaya terus mengusahakan kedamaian terhadap kelangsungan kehidupan berumah tangga pasangan tersebut dengan cara berperan aktif dalam memberikan nasehat kepada mereka untuk terus memperjuangkan mahligai rumah tangga mereka.

Setelah BP4 Kec. MKS berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan peranannya sebagai penasehat / juru damai terhadap pasangan suami isteri yang berantakan, maka apabila kedua pasangan atau kedua belah pihak tersebut juga tidak bersedia untuk diperdamaikan atau tetap kepada keinginan mereka untuk mengakhiri mahligai rumah tangga mereka, maka BP4 mengembalikan lagi kepada para pihak suami isteri apakah ingin melanjutkannya ke Pengadilan Agama atau tidak. Akan tetapi, BP4 Kec. MKS akan tetap menyarankan kepada para pihak untuk tidak sampai melanjutkannya perselisihan yang terjadi

227 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

dalam rumah tangganya ke Pengadilan Agama apalagi sampai bercerai.

2. Faktor-faktor Penyebab Kurang Berperannya BP4 Kec. MKS Dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga Berdasarkan dari pengamatan yang penulis lihat dan juga melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua BP4 MKS dan masyarakat Mandiangin Koto Selayan, maka penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peran BP4 MKS dalam menjadi penasehat bagi para pihak yang sedang dilanda permasalahan dalam rumah tangga mereka. Beberapa faktor ini tidak keseluruhannya ada di BP4 Kec. MKS akan tetapi juga berada pada masyarakat MKS itu sendiri.

Faktor pertama adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan BP4 Kec. MKS terhadap masyarakat untuk memperkenalkan usaha-usaha BP4 terhadap penyelesaian permasalahan rumah tangga. Ini terbukti dari beberapa informan yang penulis wawancarai yang kurang mengenal keberadaan BP4 Kec. MKS, walaupun diantara informan tersebut ada yang mengetahui tentang penasehatan di KUA. MKS akan tetapi mereka cuma mengetahui sedikit saja tentang fungsi-fungsi dari BP4 Kec. MKS ini. Menurut Yusmiarti salah seorang masyarakat MKS menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;saya tidak mengenal yang namanya BP4, akan tetapi kalau penasehatan perkawinan saya pernah dengar ada di KUA tapi saya kurang tahu mengetahui bagaimana cara-cara bernasehat di sana.â&#x20AC;?264 Minimnya sosialisasi yang diberikan oleh BP4 Kec. MKS kepada masyarakat tentang fungsi-fungsi dari BP4 khususnya masalah penasehatan perkawinan bagi pasangan yang sedang dilanda perselisihan, ini membuat kurangnya minat masyarakat untuk pergi ke BP4 Kec. MKS untuk mencari jalan keluar dari masalah mereka dikarenakan kekurangtahuan mereka terhadap

264

Yusmiarti, Wawancara Pribadi, tanggal 26 Juni 2011

fungsi-fungsi dari BP4 Kec. MKS itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang mesti diberikan oleh BP4 Kec. MKS kepada masyarakat untuk memperkenalkan fungsi-fungsi dari BP4 Kec. MKS terkhusus masalah penasehatan perkawinan.

Faktor kedua adalah belum adanya sertifikasi bagi BP4 Kec. MKS untuk menjadi mediator di Pengadilan Agama bagi pasangan suami isteri yang akan bercerai. Berdasarkan pasal 6 butir ketiga anggaran dasar BP4 tercantum bahwa upaya dan usaha dari BP4 itu adalah “memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama”.265 Hal ini juga didukung dari pemaparan Ketua BP4 MKS yang menyatakan bahwa “BP4 Kec. MKS belum mempunyai sertifikasi untuk menjadi mediator di Pengadilan Agama, oleh karena itu BP4 Kec. MKS belum bisa menjadi mediator sesuai dengan bunyi pasal 6 anggaran dasar BP4”266 Faktor ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk pergi ke BP4 untuk melakukan penasehatan keluarga mereka bagi mereka yang sedang dilanda krisis, selain dari kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh BP4 Kec. MKS. Ini tergambar dari wawancara yang penulis lakukan dengan Muhammad Ilham salah seorang warga yang telah bercerai yang menyatakan “saya hanya ingin bercerai dengan isteri saya dan waktu saya ingin bercerai itu saya tidak mempunyai niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga saya dengan isteri saya, saya hanya ingin bercerai dengan isteri saya.”267 Kurangnya kesadaran atau kemauan dari masyarakat tersebut untuk pergi ke BP4 Kec. MKS membuat kinerja dari BP4 Kec. MKS itu tidak kelihatan. Adanya kesadaran dari masyarakat yang mempunyai masalah-masalah dalam keluarganya untuk pergi ke BP4 Kec. MKS terlebih dahulu sebelum melanjutkan masalah mereka ke Pengadilan Agama, akan menjadi salah satu Hasil Munas…., Zulfikar …., 267 Muhammad Ilham, Wawancara Pribadi, tanggal 25 Juni 2011 265 266

229 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

jalan bagi mereka untuk memperkecil terjadinya perceraian diantara pasangan yang bersengketa tersebut dan para pihak tersebut juga akan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara serta dan dari data yang penulis lihat maka BP4 Kec. MKS telah melakukan hal-hal yang bagus dalam usaha merevitalisasi peran BP4. Sebelum adanya usaha revitalisasi yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS ini peran BP4 bisa dikatakan kurang berperan, dimana angka dari perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak sangat banyak sekali terjadi di Kec. MKS ini terbukti dari data yang penulis peroleh dari data NTCR KUA Kec. MKS yang penulis ambil dari tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu: No

KELURAHAN

2007

2008

N

T

C

R

N

T

C

R

1

Puhun Pintu Kabun

62

-

-

-

50

-

-

-

2

Puhun Tembok

40

-

1

-

48

1

-

-

3

Kubu Gulai Bancah

51

-

8

-

37

2

3

-

4

Campago Ipuh

63

2

2

-

80

-

2

-

5

Campago Guguk Bulek

42

1

1

-

36

-

-

-

6

Manggis Ganting

30

1

1

-

27

-

-

-

7

Pulai Anak Air

25

-

1

-

31

-

-

-

8

Garegeh

23

-

-

-

14

-

-

-

9

Koto Selayan

14

-

2

-

11

-

-

-

350

4

17

-

334

3

5

JUMLAH

Sumber: Data NTCR Kantor Urusan Agama Kec. Mandiangin Koto Selayan Berdasarkan dari data tersebut terlihat kekurang berperannya BP4 dalam menyelesaikan masalah mereka. Ini didukung dari pemaparan ilham salah seorang pasangan yang

-

telah bercerai yang menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;waktu itu saya kurang tahu adanya BP4 walaupun saya pernah mendengar adanya penasehatan perkawinan di KUA, akan tetapi waktu itu niat saya sudah bulat untuk bercerai dengan isteri saya.â&#x20AC;?268 Berdasarkan dari data tersebut nampaklah kurang berperannya BP4 di Kec. MKS pada tahun-tahun sebelumnya dan ini mesti dilakukan revitalisasi demi terwujudnya penasehat perkawinan yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dari adanya BP4 tersebut. Maka perlulah kiranya revitalisasi dalam BP4 Kec. MKS. Adanya faktor-faktor kelemahan tersebut serta didukung dengan data perceraian pada tahun sebelumnya, akan menjadi acuan bagi BP4 Kec. MKS untuk merevitalisasi kinerja dari BP4 Kec. MKS supaya bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi para pihak atau pasangan yang berselisih dan bisa mengharmoniskan kembali hubungan diantara mereka. Oleh karena itu, mesti adanya revitalisasi yang dilakukan BP4 Kec. MKS dalam meningkatkan kinerja dari BP4 Kec. MKS. D. Upaya yang dilaksanakan KUA Kec. MKS dalam Merevitalisasi BP4 Berdasarkan beberapa faktor kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh BP4 Kec. MKS, maka ada beberapa upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS untuk merevitalisasi kinerja dari BP4 Kec. MKS ini sendiri supaya menjadi penasehat perkawinan yang menjadi acuan bagi pasangan yang sedang dilanda masalah dalam rumah tangganya yaitu: Pertama, secara ex officio BP4 Kecamatan dikepalai langsung oleh Kepala KUA oleh karena itu dengan banyaknya tugas yang ada di KUA sangat rentan kurangnya perhatian kepada BP4 dikarenakan dua tugas yang di kepalai oleh Ketua BP4 tersebut selain dari kepala KUA juga menjadi Ketua BP4. Oleh karena itu menurut penulis perlu perubahan yang terjadi dalam struktur

268

Muhammad Ilhamâ&#x20AC;Ś,

231 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

tersebut dengan cara mengangkat atau memilih ketua BP4 selain dari Kepala KUA karena menurut penulis dengan dilakukan hal tersebut upaya pemvitalan akan terwujud dan tugas-tugas dari BP4 akan lebih terlihat dan tertata dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu KUA menurut penulis KUA mesti melakukan hal demikian supaya keinginan penvitalan tersebut bisa terwujud.

Kedua, BP4 Kec. MKS akan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dari para anggota BP4 MKS, walaupun sekarang telah memiliki tenaga yang profesional. Anggota dari BP4 mesti harus tahu dengan AD dan ART dari BP4 tersebut karena dengan mengetahui AD dan ART tersebut anggota BP4 bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang ada di dalam Hasil Munas BP4 tersebut. BP4 Kecamatan MKS yang dikepalai oleh Kepala KUA MKS yaitu Zulfikar, S.Ag mempunyai beberapa anggota dimana seluruh penyuluh agama di KUA MKS adalah anggota BP4. Ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan melakukan penasehatan di BP4 Kec. MKS.269 Dengan adanya tenaga yang professional tersebut diharapkan perdamaian antara suami isteri yang berselisih tersebut bisa kembali harmonis berkat bantuan dari para anggota yang ahli dalam bidang keluarga tersebut.

Ketiga, BP4 Kec. MKS akan terus berusaha mensosialisasikan visi dan misi dari BP4 Kec. MKS, begitu juga akan terus berupaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat MKS tentang keberadaannya dan juga fungsi-fungsinya salah satunya sebagai penasehat permasalahan rumah tangga bagi keluarga yang sedang berselisih. Sosialisasi tentang BP4 ini bisa disampaikan sewaktu bimbingan pra nikah kepada para calon pengantin maupun disampaikan sewaktu ceramah agama yang dilakukan oleh anggota BP4 kec. MKS. 270 Dengan adanya sosialisasi yang terus disampaikan kepada masyarakat tentang tugas dan upaya-upaya dari BP4 dalam 269 270

Zulfikarâ&#x20AC;Ś, Zulfikarâ&#x20AC;Ś,

mewujudkan keluarga sakinah, maka ini akan membuat BP4 akan lebih dikenal dan khususnya bagi masyarakat yang mempunyai masalah di dalam keluarganya bisa meminta bantuan terlebih dahulu kepada BP4 sebelum membawa masalahnya ke Pengadilan Agama.

Keempat, BP4 MKS akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat yang akan datang ke BP4 Kec. MKS untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Dengan pelayanan-pelayanan yang terbaik itulah akan membuat masyarakat lebih tertarik untuk pergi ke BP4 Kec. MKS untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah keluarganya.

Kelima, BP4 mesti berusaha untuk menjadi mediator untuk pasangan yang akan bercerai di Pengadilan Agama, dengan cara mendapatkan sertifikasi tersebut sesuai dengan apa yang tertulis di dalam PERMA No.1 Tahun 2008. Adanya BP4 Kec. MKS sebagai mediator di pengadilan agama bagi pasangan yang akan bercerai, akan membuat kinerja dari BP4 itu akan terlihat dan BP4 Kec. MKS bisa melihatkan kinerjanya sebagai organisasi penasehat perkawinan.

Keenam, BP4 Kec. MKS harus selalu melakukan kerjasamakerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam membangun keutuhan rumah tangga. Seperti yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS pada saat ini yaitu dengan melakukan kerjasama dengan puskesmas, karena melalui kerjasama dengan puskesmas ini diharapkan bisa membantu BP4 Kec. MKS dalam mengatasi masalah keluarga yang berkenaan dengan hubungan biologis maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan bantuan dari ahli kedokteran.

Adanya bantuan-bantuan melalui kerjasama tersebut akan menjadikan BP4 Kec. MKS semakin bagus dan upaya merevitalisasi itu akan lebih baik, karena dengan adanya bantuan dari ahli kedokteran akan membantu BP4 Kec. MKS dalam mengharmoniskan kembali keluarga yang berselisih tersebut, jika

233 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

masalah tersebut mengenai masalah biologis maupun masalahmasalah yang mesti dimintai pendapat dari dokter.

Ketujuh, semua usaha tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya respon dari masyarakat untuk selalu berusaha dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga baik itu dengan melakukan usaha-usaha perdamaian terlebih dahulu baik itu melalui pihak keluarga maupun nantinya pergi ke BP4 untuk mendapatkan solusi terbaik dalam masalahnya tersebut. Maka itu semua akan mewujudkan keluarga yang harmonis yang diidamidamkan oleh setiap pasangan keluarga.

Kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan untuk membuat atau meningkatkan kinerja dari BP4 Kec. MKS tersebut karena tanpa adanya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka ke BP4 Kec. MKS maka usaha dari pemvitalan kinerja BP4 Kec. MKS tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka perlu adanya kerjasama diantara keduanya supaya menghasilkan perubahan yang terbaik bagi kinerja BP4 Kec. MKS. Peran aktif dari para pasangan yang berselisih ini sangat diperlukan, karena dengan adanya mereka mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan mereka di BP4 Kec. MKS akan membuat fungsi dari BP4 Kec. MKS terlihat dan mereka bisa mendapatkan solusi terbaik bagi masalah mereka. Begitu juga, adanya peran aktif dari keluarga para pihak untuk mendorong pasangan tersebut supaya menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga mereka di BP4 Kec. MKS. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS dalam menuju perubahan atau pemvitalan tersebut dapat dipahami bahwa adanya suatu kesadaran dari Kepala BP4 Kec. MKS dalam merevitalisasi kinerja BP4. Begitu juga dapat dipahami bahwa yang menjadi faktor masalah yang mesti diperhatikan dalam pemvitalan BP4 Kec. MKS ini adalah sosialisasi yang kurang tentang BP4 kepada masyarakat MKS dan kurangnya kemauan masyarakat atau pasangan yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya di BP4 Kec. MKS. Maka dengan

adanya sosialisasi yang terus diberikan oleh BP4 Kec. MKS ini bisa merubah keinginan masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam keluarga kepada BP4 Kec. MKS. Dalam upaya merevitalisasi kinerja dari BP4 tersebut BP4 Kec. MKS telah menemui beberapa program yang sudah berjalan, program ini begitu bagus dalam mensosialisasikan fungsi-fungsi dari BP4 seperti pengenalan sewaktu ceramah-ceramah agama yang dilakukan oleh para anggota BP4 Kec. MKS. Dengan demikian, masyarakat sedikit banyaknya telah mengetahui keberadaan dari BP4 Kec. MKS ini terbukti dari ungkapan Ketua BP4 Kec. MKS â&#x20AC;&#x153;setiap bulannya ada 3 pasangan yang mengkonsultasikan masalahnya ke BP4 Kec. MKS dengan berbagai macam masalah yang terjadi dalam keluarganyaâ&#x20AC;?271 Upaya revitalisasi yang dilakukan oleh BP4 sudah mulai terlihat, dengan kurangnya angka perceraian yang terjadi di Kec. MKS dan upaya revitalisasi ini tentu tidak akan berjalan terus tanpa bantuan dari masyarakat dengan cara mengkonsultasikan masalah mereka ke BP4 Kec. MKS. Dengan demikian revitalisasi yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS akan berhasil sesuai dengan tujuan awal revitalisasi dari BP4 tersebut.

Timbulnya kekurang efektifan BP4 Kec. MKS dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS dan juga kurangnya kemauan atau kesadaran dari masyarakat MKS untuk pergi ke BP4 dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka.

Kebanyakan dari masyarakat Kec. Mandiangin selain kurang mengetahui dari fungsi-fungsi BP4 tersebut mereka juga kurang mengetahui peranan-peranan apasaja yang mesti mereka tempuh sebelum melakukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Maka menurut penulis ada beberapa peranan yang mesti

271

Zulfikar. Wawancara Pribadi. Tanggal 20 September 2011

235 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

ditempuh dulu oleh pasangan sebelum mereka memutuskan ikatan pernikahan mereka.

Apabila suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga masih dapat dicarikan jalan keluar, perceraian haruslah dijadikan pilihan yang paling terakhir. Jika dikaitkan dengan BP4, anggota-anggota BP4 haruslah jeli dan memahami persoalan yang menjadi sebab terjadinya persoalan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peran dari BP4 Kec. Mandiangin sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap masyarakat yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya.

Begitu juga, melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh BP4 Kec. MKS dengan pihak-pihak yang terkait dalam membangun keutuhan rumah tangga dapat membantu dalam membangun sebuah keluarga sakinah. Seperti dengan adanya kerjasama dengan puskesmas, yang mana para pasangan yang mempunyai masalah-masalah dengan biologis akan mendapatkan solusi yang bagus dari dokter-dokter yang ada di Puskesmas tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya anggota-anggota BP4 Kec. MKS yang ahli pada bidangnya disertai dengan bantuan dari kerjasama dengan dokter-dokter di puskesmas akan membantu kelancaran pada pemvitalan dari BP4 Kec. MKS tersebut.

Selain dari peran aktif dari BP4 Kec. MKS, perlu juga adanya peran aktif dari pihak-pihak yang sedang berselisih karena peran BP4 Kec. MKS tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak ada dukungan atau partisipasi dari pihak-pihak yang bermasalah, baik itu dari pihak keluarga maupun langsung dari kesadaran dari para pihak yang bermasalah. Semua itu bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan permintaan penasehatan ke BP4 Kec. MKS. Apabila itu bisa dilaksanakan, upaya untuk memvitalkan kembali peran BP4 akan bisa terwujud.

Walaupun begitu masih ada masyarakat yang telah tahu dengan BP4 datang ke BP4 untuk meminta bantuan dari BP4 untuk memberikan solusi bagi masalah yang sedang melanda

keluarganya. Oleh karena itu, sangat diperlukannya kerjasama diantara semua pihak supaya terwujudnya pemvitalan atau perubahan yang baik bagi BP4 Kec. MKS dalam memberikan penasehatan-penasehatan yang mantap supaya para keluarga yang dilanda masalah dapat kembali rukun dan harmonis.

E. Kesimpulan Faktor-faktor yang menyebabkan kurang berperannya BP4 Kec. MKS dalam menyelesaikan masalah keluarga di Kec. MKS adalah dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan BP4 MKS dalam mengenalkan kepada masyarakat tentang fungsi-fungsi dari BP4 itu sendiri khususnya sebagai penasehat perkawinan bagi keluarga yang sedang dilanda masalah dan kurangnya kemauan atau kesadaran dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah keluarga mereka ke BP4 Kec. MKS. Begitu juga belum adanya sertifikasi bagi BP4 Kec. MKS untuk menjadi mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menyelesaikan masalah keluarga.

Upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh BP4 Kec. MKS dalam merevitalisasi kinerja BP4 diantaranya adalah BP4 Kec. MKS mesti melakukan suatu perubahan terhadap struktur dari BP4 Kec. MKS dimana pada saat sekarang Ketua BP4 secara ex officio dikepalai Kepala KUA maka mesti dilakukannya perubahan dengan dilakukan perbedaan antara Ketua BP4 dengan Kepala KUA. Supaya terciptanya revitalisasi yang bagus dalam melakukan suatu perubahan dalam BP4 Kec. MKS.

237 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Sayyid al- Musayyar, Fiqh Minta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga), Jakarta: Erlangga, 2008.

Ali, Haidlor Ahmad. Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.

Ali, Muhammad Ash-Shabuni. Terjemahan Tafsir ayat Ahkam AshShabuni. Surabaya:PT Bina Ilmu, 2003, cet ke IV At-tharsyah,Adnan. Menjadi Pria Sukses dan di Cintai. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Bugin, Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 Franklin,C.Asbhy.. (1999). Revitalize Your Corporate, (Online), (http://www.scribd.com/doc/22775139/Revitalisasi) Hakim, Ahmad Athok Lukman. 2010. Revitalisasi Peran BP4, (Online), (http://rifka-annisa.or.id/go/revitalisasi-peranbp4/) Hasibuan, Malayu S.P. Organisasi dan Motivasi, Jakarta: Bumi Aksara, 1999 Hasil Munas BP4 ke XIV / 2009 di Jakarta, 1-3 Juni 2009 Indra, Hasbi. Aku Suci Sebelum Menikah, Jakarta: Rida Mulia, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

2007 Leter, M. Bgd. Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana. Padang : Angkasa Raya,1985.

Margareta, Irene. Problematika Keluarga. Jakarta: Restu Agung, 2004.

Membina Keluarga Sakinah. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syarâ&#x20AC;&#x2122;ah, 2006.

Ritongga, Rahman. Akhlak Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia. Surabaya: Amelia.2005

Rumah Tangga Bahagia Bagaikan Taman Syurga. Padang: BP4 Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat, 2004 Rosenzweig, Organisasi dan Manajemen 2, Jakarta:Bumi Aksara, 1991. Cet. ke-2 Suhendi, Hendi. Ramdani Wahyu. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung: Pustaka Setia, 2001 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta:Bumi Aksara.

2003 Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariâ&#x20AC;&#x2122;ah, 2006 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Widjaya, A.W, Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen, Jakarta: Bina Aksara,1987.

239 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015

Mitra Bestari Redaktur CENDEKIA Jurnal Ilmiah Mahasiswa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bestari yang telah berpartisipasi me-review naskah Vol. 2 No. 2 Tahun 2015. Redaktur menyampaikan terima kasih kepada: 1. Suhairi, S. Ag, MA 2. Imam Mustofa, MSI

241 Volume 02, No. 02 Juli-Desember 2015