Kunci Terselesaikannya Polemik PO 2017 Pada Warek III

SEJAK 1998 Informasi Cepat dan Akurat ISSN. 1978-2764

kronika

Unit Kegiatan Pers Mahasiswa

AL

AKTU

Redaksi: 085768990899 Pemimpin Usaha: 085789470910

UKPM KRONIKA IAIN Kreasi Inovasi Interaksi dan Komunikasi Mahasiswa METRO Lampung Gedung UKM Lantai 2 IAIN Metro Lampung | Jl Ki Hajar Dewantara 15A Iring Mulyo Metro Timur 34111 | Hp. 085768990899 E-Mail redaksikronika@gmail.com

www.kronika.id

Kunci Terselesaikannya Polemik PO 2017 Pada Warek III Oleh: Muli, Ririn, Falah, Momo, Umaroh Setelah beralihnya status menjadi IAIN Metro, dan Rektor telah resmi dilantik maka langkah selanjutnya yaitu melantik Jajaran Pimpinan yang terlaksana pada 15/3 lalu.

Setelah Alih status kepengurusan telah berubah, maka peraturan baru pun mulai diterapkan juga. Ida Umami setelah resmi dilantik menjadi Wakil Rektor III pada 15/3 berusaha menerapkan Peraturan Organisasi (PO) 2017.

Namun peraturan tersebut menuai prokontra dari berbagai kalangan. Seperti peraturan yang mengharuskan ketua UKM antara semester 5 hingga 7. Menanggapi peraturan tersebut Yepi Ratmanti, Komandan Menwa mengatakan tidak setuju, “U K K Menwa sendiri kalo dari semester 6 belum siap untuk menjabat sebagai Ketua Umum. Karena di Menwa itu harus memiliki link diluar terlebih dahulu, dan telah melalui 3 tahapan”.

Serupa dengan Menwa, Ketua UKK Pramuka, Cahyani berharap agar lembaga membuat aturan tertentu untuk UKM ataupun UKK seperti pramuka yang dapat di sesuaikan dengan ADART mereka.

Ketua Pramuka harus memiliki standar khusus yakni harus menyandang pandega usia 21 tahun, sehingga mahasiswa semester 5 belum bisa menjadi pandega karena tidak mungkin mereka memandegani mahasiswa semester 7. PO 2017 mengatur bahwa ketua yang mejabat dari semester 5 dengan 7 ini berarti tidak sesuai dengan ADART Pramuka. “ Wa k i l R e k t o r I I I h a r u s n ya s e b e l u m menerapkan PO 2017 melakukan pendekatan kepada U K M , khususnya U K K seperti pramuka dan membuat aturan khusus untuk U K K seperti kami”, ujar Cahyani, saat di wawancarai Kronika.

Selain peraturan yang ada didalam P O tahun 2017 menyebutkan bahwa semua UKM, U K K berada dibawah garis koordinasi S E M A -D E M A . Menanggapi hal tersebut Harris Alif Wantoro, Wakil Ketua Umum Impor mengatakan bahwa akan sedikit lebih rumit dari sebelumnya, “Saya rasa peraturan yang akan diterapkan kedepan nanti lebih r u m i t . Pe r a t u r a n t e r s e b u t h a r u s a d a persetujuan SEMA-DEMA dahulu, jadi harus melalui beberapa tahap dan tidak bisa langsung ke Warek I I I untuk langsung menyetujui. Jadi proses kegiatan UKM nanti akan jadi lebih lama”. Senada dengan Impor, Menwa pun tidak setuju jika UKM berada di bawah garis koordinasi S E M A -D E M A .

“Karena U K K itu langsung ke Warek I I I bukan ke SEMA-DEMA dulu”.

KRONIKA Aktual Edisi 22 Mei 2017

Menanggapi hal tersebut Suhairi, Warek I mengatakan bahwa yang menerbitkan P O adalah Mentri Agama. Didalam Pedoman Organisasi yang menyebutkan UKM berada di bawah naungan S E M A -D E M A , ini di terbitkan dan diterapkan karena I A I N di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag). Hal ini dimaksudkan agar ada koordinasi secara kelembagaan. S E M A D E M A akan berperan sebagai koordinator organisasai Kemahasiswaan di kampus.

“Secara detailnya saya belum melihat tapi kemarin sempat di tunjukan ada kaitannya dan memang ada garis seperti itu (koordinasi dengan S E M A -D E M A .,red), memang ketentuannya seperti itu”, ujar Warek I. Selain itu, Warek I juga menanggapi kriteria mejabat sebagai ketua U K M harus semester 5 hingga 7, ini merupakan persyaratan yang sudah di sampaikan Warek I I I dalam sambutan sebelum musyawarah umum anggota UKM. Jika kemudian dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan tidak di ikuti karena masih mengacu pada pedoman yang lama. Warek I juga mengatakan pedoman tersebut memiliki aturan filosofi, “Kebijakan dari pedoman tersebut memiliki aturan filosofi yang bertujuan agar mahasiswa tidak larut dalam mengurus organisasi hingga kuliahnya terbengkalai dan mahasiswa juga dapat lulus tepat waktu”.

Tak hanya itu, Warek III juga menjadikan beberapa U K M Institusi menjadi U K M Fakultas. U K M tersebut seperti J S E C , F I T R A , dan juga K S E I . Menanggapi hal tersebut, Darma Setyawan, pembina U K M K S E I mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah hambatan untuk perekrutan anggota UKM. Sebab beralihnya Fakultas itu bukan berarti tidak merekrut orang di luar Fakultas.

Di bidang Fakultas artinya penganggarannya dari Fakultas, pembinaannya dari Fakultas, secara Institusi garis Hirarkinya adalah dibawah kewenangan Fakultas “. Asal peralihan U K M Institusi menjadi U K M Fakultas itu juga tidak mengurangi Substansi dari UKM lain, artinya UKM lain juga sama yang namanya dengan K S E I ya sama.

Walaupun di pindah ke Fakultas, tapi ya semua tetap sama, anggarannya, sama kegiatannya, sama dalam hal memberikan Fasilitas, selagi itu berjalan saya kira itu enggak masalah,” tambahnya. Saat Kronika menemui Masdar Susia, Ketua Umum Fitra mengatakan antara setuju dan tidak setuju, “Dibilang setuju ya tidak dibilang tidak ya setuju. Kenapa saya bilang seperti itu karena kalau nanti UKM

Fitra berubah menjadi H M J kan ruang lingkupnya semakin sempit hanya dijurusan saja, tetapi yang saya tahu setiap IAIN harus mempunyai H M J , jadi dibilang setuju ya setuju dibilang tidak ya tidak”. Berbeda dengan Ketum Fitra, Dedy Yulianto, Ketum J S E C mengatakan menjadi H I M A berarti diturunkan, seharusnya UKM JSEC ya tetep jadi UKM kalo mau ada HIMA ya silahkan dibentuk HIMA tapi jangan JSEC dijadikan HIMA. “Kalo dari JSEC sendiri mau minta kejelasan (Warek III.,red) Kan kalo dari UKM beralih menjadi H I M A berarti diturunkan, terus juga anggotanya kalo HIMA itu Cuma Jurusan Bahasa Inggris aja kan, sedangkan U K M J S E C ini didirikan awalnya untuk belajar Bahasa Inggris bagi semua Jurusan.

Harapannya sih UKM JSEC ya tetep jadi UKM kalo mau ada H I M A ya silahkan dibentuk HIMA tapi jangan JSEC dijadikan HIMA, jadi ada English Club untuk Jurusan Bahasa Inggris dan ada English Club juga untuk semua jurusan”.

Kemudian pada tanggal 9 Mei lalu, Wakil Rektor I I I memberikan dua surat kepada UKM dan UKK. Surat yang pertama adalah surat undangan rapat Pemimpin UKM dan surat yang ke dua yaitu surat Permohonan untuk pengosongan ruangan Kantor Kesekretariatan Ormawa.

Gedung UKM akan direnovasi, seperti di bersihkan dan di cat ulang. Pemindahan barang dan pengosongan gedung di lakukan untuk pembersihan dan perbaikan gedung UKM. “Jadi, kira-kira maksimal dalam waktu 1 bulan selesai. Sebetulnya 2 minggu selesai renovasinya. Mulai dari lantainya hingga pengecatan ulang. Jadi saya mohon betul-betul (pekerja harian.,red) ready hingga kamar mandinya juga. Jika sudah selesai maka tiap UKM di undi untuk menempati tempatnya.

Untuk penyegaran,” ujar Warek III saat rapat bersama Pemimpin U K M . Ketua umum Mapala mengatakan merasa berat meninggalkan Sekretariat yang sebelumnya, “Untuk renovasi setuju dengan perbaikan gedung UKM, tetapi untuk pindah atau di undi, Mapala kurang setuju karena kebutuhan ruang tiap UKM itu beda-beda, dan merasa b e r a t m e n i n g g a l k a n S e k r e t a r i a t ya n g sebelumnya sudah pernah di tinggali” .

Setelah gedung selesai direnovasi, yang akan menempati adalah 5 UKM, 3 UKK, dan S E M A -D E M A . Jadi U K M F tidak lagi bertempat di gedung kesekretariatan karena UKMF telah diserahkan ke Jurusan masingmasing. “Nanti UKM itu menggunakan sekat Halaman 1

yang rendah. Sehingga mengurangi rasa kecanggungan antar UKM,” ujar Warek III dalam rapat. Menanggapi hal tersebut, Adisty Afifaturrozi, Sekretaris Umum Mapala mengatakan tidak setuju, “tidak setuju, karena setiap U K M pasti mempunyai privasinya masing-masing yang tidak ingin UKM lain tahu”.

“Kami berharap saat akan membuat kebijakan itu diliat dulu kondisi rill dilapangan,

agar tidak menyulitkan. Setidaknya berikan toleransi lah,”harap Komandan Menwa”.

Ketum Fitra berharap agar UKM Fitra tetap menjadi UKM Institusi, “Harapannya UKM Fitra tetap ada dan untuk HMJ di buat baru lagi, jadi UKM Fitra tetap ada dan HMJ juga ada sendiri. Jadikan nanti ada dua, satu lingkupnya universitas dan fakultas”. Lain halnya dengan Ketum L D K A L -Ishlah, mengatakan UKM sebagai wadah mahasiswa

untuk membuat dirinya lebih produktif, maka diharapkan pihak lembaga dapat bekerjasama dengan UKM agar potensi mahasiswa benarbenar dapat digali. Warek I mengatakan jika aturannya sudah seperti itu, ya laksanakan, “Saya fikir semua aturan pasti ada pertimbangannya, ada masukan-masukan, ya maka dari sisi maslahah, dari sisi filosofinya.

Jadi ya kalo memang aturannya seperti itu ya mau tidak mau kita laksanakan, kita jalankan”.

VOX POP Apa kata mereka tentang Peraturan Organisasi (PO) Tahun 2017 yang diterapkan Warek III saat ini?

Kronika menghimpun sebagian pendapat mereka dalam rubik Vox Pop.

Lembaga harusnya menganalisis terlebih dahulu, antara peraturan dengan realita dilapangan setiap UKM nya. Jika memang akan menerapkan peraturan diliat terlebih dahulu , memumpuni tidak dengan kondisi UKM yang ada atau di sosialisasikan dulu jangan kaya sekarang ini. Kemudian jika memang peraturan itu dari Dirjen Kementrian Agama, maka harus ada tanda tangan serta stempel basahnya.

Dibangku kuliah itu juga butuh skill, bukan hanya kuliah saja. Kenapa harus ada peraturan keriteria pemimpin.

Harapannya untuk tahun ini tidak masalah semester VIII, untuk kedepannya baru ikut peraturan tidak apa-apa, diberi toleransi lah.

YEPI RATMANTI KOMANDAN MENWA

Pedoman Organisasi (PO) 2013 yang akan di terapkan oleh Ida Umami, Wakil Rektor III seharusnya perlu dilakukan uji coba atau paling tidak pemberitahuan secara lisan terlebih dahulu kepada seluruh UKM IAIN Metro. Tindakan Wakil Rektor III dalam menerapkan PO 2013 yang tanpa ada sosialisasi kurang pas menurut kami.

PO 2013 sebelumnya tidak terlalu diterapkan oleh Wakil Ketua III , sehingga setiap UKM masih bisa menyesuaikan dengan ADART masing-masing. Namun di tahun ini Wakil Rektor III menerapkan PO 2013 secara tegas sehingga setiap UKM kesulitan karena beberapa peraturan tidak sesuai dengan ADART nya.

CAHYANI EKA PUTRI KETUA DEWAN RACANA PUTRI

Merasa keberatan dengan kebijakan yang sekarang. Seperti keriteria pemimpin UKM yang sudah di tetapkan dan di tentukan sesuai dengan peraturan dengan syarat semester 5 dan 7. Terbilang masih dini, jadi kurang mampu dan terbilang masih sedikit ragu untuk mengemban tanggung jawab, karena sebagai Ketua Umum tidaklah mudah.

Ditambah lagi dengan mengejar target sebagai mahasiswa dengan IPK 3, 25, dan untuk mencapai IPK tersebut terbilang berat untuk di capai. Di beri keringanan lah untuk mahasiswa-mahasiswa di UKM untuk menjabat sebagai Ketua Umum, keriteria seperti itu di hilangin aja kalo bisa, soalnya yang dinilai dari anggota-anggota itu menjadi seorang Ketua Umum adalah kinerja dan tanggung jawabnya, bukan dari akademisnya.

TRI IRWAN SAPUTRA KETUM MAPALA

Peraturan terhadap UKM yang kali ini diberlakukan membuat kaget mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Sejatinya, selama ini peraturan tersebut belum terlalu diindahkan oleh mahasiswa yang ada dalam UKM, meskipun begitu kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencara UKM masing-masing. Sehingga dengan diberlakukannya kembali peraturan tersebut membuat pihak UKM harus memutar otak untuk menindaklanjutinya. LDK sendiri kaget dengan peraturan yang baru dijalankan ini. Tetapi, karena peraturan ini sudah fix dan harus dijalankan, LDK sendiri siap untuk melaksanakan peraturan tersebut.

WILDAN ZAKI ANSORI KETUM LDK AL-ISHLAH

Kalau memang akan diterapkan ditahun ini ya seharusnya disosialisasikan dulu sebelum bertindak, jangan asal main pakek, padahal itu belum disosialisasikan. Bilangnya ini kan kebijakan 2013, tapi dari tahun 2013 tidak dijalankan. Sama seperti yang diawal, ya harus ada sosialisasi juga. Saya berharap agar kedepannya semua dapat dibicarakan dulu dan tentunya ada sosialisasi.

HARRIS ALIF WANTORO KETUM IMPOR KRONIKA Aktual Edisi 22 Mei 2017

Halaman 2