Metro
10
Rektor Sebagai Pembina, Jadi ada Mekanisme Sanksi Tegur ......................... Kendari itu, rektor berkata hanya berselang 15 menit setelah mendapat informasi kasus “pemajakan” di FPIK, ia langsung memanggil dekan dan meminta pemajakan dihentikan. “Saya rasa tidak perlu saya informasikan ke media bahwa saya sudah tegur. 15 menit setelah bertemu wartawan, saya sudah panggil dekan dan saya nyatakan hentikan (pemajakan) itu dan segera bangun komunikasi dengan alumni,” ujar rektor. Tidak hanya itu, karena setelah menegur Aslan, rektor segera memerintahkan kepada Satuan Pengendali Internal (SPI) untuk memeriksa nomor rekening yang tercantum di dalam formulir. SPI diperintahkan untuk menutup ali-
ran dana alumni ke rekening tersebut. Pasalnya penerimaan yang mengatasnamakan Unhalu hanya diperbolehkan melalui nomor rekening penerimaan rektor. “Saya tidak bisa langsung memecat karena ada mekanismenya. Saya sudah berikan teguran lisan, kalau tidak diikuti, saya berikan teguran tertulis, kalau tidak diikuti lagi, ya, diturunkan (pecat). Jalur saya seperti itu,” terangnya. Disinilah letak kebijaksanaan rektor. Ia tidak mau mencampur adukkan antara masalah administrasi dengan kasus hukum. Rektor bertindak sebagai pembina di kampus, bukan sebagai penghukum. “Keberhasilan pemimpin itu bukan dari berapa banyak yang ia pecat. Yang bisa pecat beliau (dekan FPIK) itu senat. Saya juga bingung, kenapa senat pi-
lih dia,” tambah rektor pengganti Mahmud Hamundu ini. Toh demikian, ia tidak mau menutup cara pandang alumni yang menganggap pemajakan alumni bersifat pidana. Tapi ia tidak ingin terkontaminasi dengan melakukan pemecatan. “Kalau ada yang mau, silahkan lewat jalur lain. Tapi jalur saya seperti itu. Kalau ada unsur hukum di dalamnya (kasus pemajakan) silahkan lakukan lewat jalur hukum. Semua prosedur sudah saya lakukan, apakah pantas dipecat atau cuma kesalahan administrasi. Saya ini keras, tapi keras itu bukan berarti memecat,” ketus mantan pembantu rektor II Unhalu. Jika tuntutan lewat jalur hukum dilakukan, katanya harus sampai inkrakh agar ia bisa mengambil keputusan terkait kasus pemajakan alumni. “Teman-teman yang keberatan,
silahkan tuntut dihukum sampai dia inkrakh. Tapi kalau dimaafkan, surga menanti Anda,” tandasnya. Saat musyawarah itu juga, para peserta merekomendasikan kepada Naslim Sarlito, ketua terpilih IKAN Unhalu untuk bereaksi terhadap kasus pemajakan alumni. Mungkin karena saat pembukaan, para peserta sudah mendengar tanggapan rektor, maka rekomendasi yang diusulkan agar IKAN segera bertemu dan mencari solusi dengan dekan FPIK La Ode Aslan. Memang ada juga yang menyarankan agar dekan mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka kepada alumni yang jadi korban. Tapi untuk menjaga stabilitas FPIK menjelang pertemuan alumni 14 Januari, maka itu dianggap belum substansial. (ema)
Perda untuk Menghindari Kecurangan Dewan ...................... ah (Perda inisiatif CPNS. Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang SA mengaku bahwa dewan punya
kepedulian terhadap rekruitmen CPNS di Sultra. Mulai dari tahapan pendaftaran hingga pengumuman. Sikap kepedulian ini semata-mata hanya untuk menghindar dari berbagai persoalan yang bany-
ak dialami pihak BKD selama ini. Sebab, biasnya juga masuk ke DPRD. “Agenda tahun 2011, dewan akan melahirkan Perda Inisiatif soal penerimaan CPNS. Mengenai hal-hal lainnya, itu
nanti diatur pada saat pembahasannya nanti. Saat ini kita baru sekadar wacanakan saja. Namun pastinya Perda Inisitaif CPNS akan lahir tahun 2011,” kata Endang di ruang kerjanya. (yaf)
Dahulu, Zona Laut Diukur 12 Mil dari Bibir Pantai Batas ........................ Menurut Kepala Beppeda ini, banyak manfaat yang bisa di-
lakukan oleh dinas terkait, sepetri peningkatan budidaya rumput laut, karamba ikan, serta berbagai potensi yang ada di wilayah pesisir di Kota Kendari.
“ Sebetulnya program ini adalah lanjutan tahun 2010. Bahkan sudah ada suntikan dana dari APBN sebesar Rp 500 juta. Jika Perdanya sudah turun,
maka batas zona laut Kota Kendari akan diukur 4 mil dari pinggir pantai. Kalau dulu zona laut Kota Kendari diukur 12 mil dari pinggir pantai,” katanya. (tri)
Kendari Pos |Senin, 10 Januari 2011
Pedagang Mulai Menimbun Lapak Lapak ........................ juga menginginkan demikian. “Berdasarkan pengalaman relokasi Pasar Sentral Kendari, kebanyakan para pedagang membongkar lapaknya yang telah dibuatkan dinding papan
dan dilantai semen.Mereka lebih memilih tembok dan tegel,”tukas Jacub. Pemkot juga sementara merampungkan 136 lapak tambahan untuk penjual sayur dan ikan kering. Sebelumnya, dari dana 1,2 milliar, sudah dibangun 616 lapak ter-
masuk 4 unit MCK. Pantauan koran ini, pedagang mulai menimbun lapak mereka dengan tanah dan pasir. Ada juga yang membuat meja jualan. Rata-rata pengeluaran Rp 5 juta. Dana ini untuk membuat plafon, menambah dinding kayu dan tegel. (fas)
Aset PDAM Kendari Seolah-olah untuk PDAM Konawe Mata Air .................... menjelang proyek direalisasi, pihaknya juga telah meminta persetujuan dari masyarakat setempat. “Surat pemberitahuan dari sumber daya air (SDA) juga sudah diberitahu kepada Pemkab Konawe, dan kami pun telah mengutarakan secara lisan tentang proyek tersebut. Dalam pertemuan itu Bupati Konawe tidak mempermasalahkan, mengingat 215 KK akan kami akomodasi, dengan membuatkan penampungan 72 meter kubik,” kata Said Sirate. Rencananya kesepakatan lisan tersebut akan direalisasikan dalam bentuk MoU antar PDAM saja, dan Pemkot Kendari serta Pemkab Konawe cukup mengetahuinya saja. Sebagaimana draft perjanjian yang telah disiapkan yaitu PDAM Kota Kendari sebagai pihak I sedangkan pihak II yaitu
PDAM Konawe. “Dalam draft itu kewajiban kami diantaranya memberikan pelayanan air minum di wilayah pihak kedua (Desa Lalonggaluku Kecamatan Bondoala), sebanyak 215 KK. Hanya saja interpretasi yang masih berbeda antara kami dengan PDAM Konawe. Pihak PDAM Konawe meminta bagi hasil, padahal hal tersebut tidak diatur dalam UU SDA,” ungkapnya. Lebih lanjut dijelaskannya hak dan kewajiban PDAM Kota Kendari, yaitu memanfaatkan sumber air Matabondu dan memenuhi kewajiban atas pajak dan retribusi dari pemanfaatan air tersebut, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Selain memberikan pelayanan kepada pihak kedua di Desa Lalonggaluku, Kecamatan Bondoala melalui meter induk. “Sebenarnya komunikasi telah intens kami lakukan, tetapi pemahaman yang terbangun
yaitu semua aset PDAM Kendari seakan-akan kita bangunkan untuk PDAM Konawe. Padahal kami hanya punya kewajiban suplai air dari meter induk,” lanjutnya.Karena itu, solusinya tidak lain memahami MoU yang diajukan pihaknya, disertai dengan pemahaman tentang UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. “Dengan pemahaman yang sama tentunya MoU akan terjadi, mengenai hak-hak kami seperti izin prinsip dan IMB dengan hak guna bangunan (HGB) sedang kami lengkapi. Tetapi isu yang dihembuskan yaitu bagi hasil, tidak ada koridornya, karena itu MoU belum juga terealisasi,” tambahnya. Sekali lagi dirinya menegaskan sebenarnya bagi hasil yang pantas yaitu retribusi air baku, bukannya kepemilikan aset. Mengingat alamat pengerjaan proyek diperuntukkan untuk Kota Kendari, bukan kepemilikan Pemkab Konawe. (fas)