Di UU Keuangan Negara, pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, penggunaan, sampai pertanggungjawaban dan pelaporan. garkan sebesar Rp 2,5 triliun dengan menggunakan anggaran tahun jamak atau multiyears itu. Saat itu, kata Agus, dirinya baru diberikan kepercayaan oleh Presiden SBY untuk menjabat sebagai menteri keuangan, pada pertengahan tahun 2010. Sementara, proyek Hambalang sudah berjalan sejak akhir tahun 2009. Agus juga menjelaskan, sesuai UU Keuangan Negara yang tahu soal anggaran adalah pengguna anggaran, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Di UU Keuangan Negara, pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, penggunaan, sampai pertanggungjawaban dan pelaporan,” katanya. Apapun itu, memang banyak langkah kontroversial yang dilakukan Agus. Entahlah, kalau nanti menjadi Gubernur Bank Indonesia. n
JSS, Lalu Hambalang Langkah kontroversial lain dari Agus adalah soal proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Ia, misalnya, meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) direvisi. Pertama, ada pemisahan antara pengembangan kawasan dengan pembangunan jembatan. Kedua, agar studi kelayakan dibiayai melalui APBN. Setelah itu, proyek JSS akan ditenderkan. Siapa pun yang memenangkan tender akan mengembalikan dana APBN yang telah dikeluarkan. Dua usulan Agus ini ditolak Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sebab, Perpres menyebutkan, KSISS adalah kawasan terpadu. Kemudian mengenai dana studi kelayakan yang diambil dari APBN, ini bertentangan dengan Perpres. Sebab Perpres mengatakan, tidak memakai dana APBN. “Jadi tidak diperlukan perubahan Perpres,” kata Hatta. Kini, yang menjadi sorotan publik adalah dugaan keterlibatan Agus dalam korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang. Rizal Mallarangeng, adik kandung Andi Mallarangeng, menuding Agus punya peran besar dalam kasus ini. Rizal mengatakan, pembangunan kompleks olahraga Hambalang adalah proyek dengan anggaran multiyears. Pencairan dana untuk proyek itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 tahun 2010, harus ditandatangani oleh menteri terkait. Menteri Dalam proyek ini adalah Menteri PU Joko Kirmanto dan Menpora Andi Mallarangeng. “Tetapi kedua menteri tidak tanda tangan, tetapi tetap saja air bah dana Hambalang turun. Seandainya pintu air tidak dibuka oleh Menteri Keuangan, tentu tidak ada skandal Hambalang,” kata Rizal. Namun, Agus membantah terlibat dalam proyek yang diang-
inilahREVIEW 27 Tahun II | 4-10 Maret 2013
Langkah Ziz-zag Sang Bankir l Tahun 2006, saat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowardojo mengumumkan 30 debitor yang menunggak kredit Bank Mandiri l Mei 2011, kisruh dengan Komisi XI DPR saat membahas RUU Mata Uang. Yang menjadi pokok masalah keinginan Menteri Keuangan Agus Martowardojo ikut menandatangani uang l Mei 2011, Agus ngotot membeli sisa saham PT Newmont Nusa Tenggara. Komisi XI DPR menolak karena menilai Agus melanggar UU tentang Perbendaharaan Negara dan UU tentang Keuangan Negara. l Oktober 2011, Agus bersitegang dengan Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng saat membahas kuota bahan bakar minyak bersubsidi dalam APBN 2012. “Saya mohon pimpinan rapat diganti ke pimpinan lain,” kata Agus. l Oktober 2011, Agus mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Usulan Agus langsung ditanggapi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. “Tidak perlu ada perubahan peraturan,” Hashim Djojohadikusumo ujarnya. n
15