Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua
162
Rekomendasi
Sebagaimana bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara klaim pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di Tanah Papua, terutama dalam hal perbaikan tata kelola kehutanan (termasuk mencegah deforestasi dan pembukaan lahan gambut). Selain itu, belum ada perlindungan yang sungguh-sungguh terhadap hak masyarakat adat. Salah satu faktor utama yang teridentifikasi adanya hubungan yang kuat dan konflik kepentingan antara aktor swasta dan pemerintah pada sektor sumber daya alam. Hal ini berpotensi menimbulkan distorsi di tataran pengambil kebijakan dan regulator, melemahkan penegakan hukum, dan menjadikan korupsi semakin mengakar. Situasi ini semakin menguntungkan elit dan oligarki dengan mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Agenda reformasi dan langkahlangkah progresif seperti kebijakan moratorium dan satu peta akan gagal.
Untuk keluar dari situasi tersebut di atas, perlu upaya sistematis menggunakan instrumen hukum dan kebijakan untuk mengontrol hubungan antara aktor politik, pengusaha, dan pejabat publik. Di samping itu, perlu aksi nyata dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mencabut izin-izin bermasalah, termasuk memberlakukan sanksi yang tegas jika terbukti melanggar.
