Studi Kasus 7: Jayapura / Sarmi, Musim Mas Grup

• Perubahan Moratorium Hutan • Konsesi yang terlantar

© Oscar Siagian / Greenpeace

Pohon Merbau (Intsia spp.) di dalam hutan di Kecamatan Kaureh, Kabupaten Jayapura dekat dengan konsesi kelapa sawit yang diterbitkan untuk grup Musim Mas. 12 Mar, 2014.

Pada tahun 2011, Grup Musim Mas mulai mendapatkan izin untuk empat konsesi yang terletak di hutan primer di DAS Mamberamo, Kabupaten Jayapura dan Sarmi, di utara Provinsi Papua, atas nama PT Daya Indah Nusantara (PT DIN), PT Wira Antara (PT WA), PT Siringo-Ringo (PT SRR), dan PT Megasurya Mas. Akhir 2014, keempat konsesi telah dilepaskan dari kawasan hutan. Dalam kasus PT WA dan PT DIN pelepasan kawasan hutan diberikan pada September 2014, bulan terakhir jabatan Menteri Zulkifli Hasan.

Peta tutupan lahan PT Wira Antara dan PT Daya Indah Nusantara

Konsesi tersebut tidak pernah dikembangkan dan saat ini ditelantarkan, karena tidak lama setelah yang terakhir dilepaskan dari kawasan hutan Musim Mas memberlakukan kebijakan keberlanjutan dan berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi. Pada November 2020, keempat perusahaan Musim Mas mengkonfirmasi kepada Greenpeace Indonesia secara tertulis bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengembangkan perkebunan. Dalam kasus PT Megasurya Mas dan PT SRR, mereka menyatakan tidak lagi memiliki izin yang sah untuk melakukannya.

Keempat konsesi ditandai pada peta tutupan lahan nasional sebagai hutan primer. Dalam peta awal Moratorium Hutan 2011, konsesi PT DIN dan PT WA dimasukkan dalam kawasan yang dimoratorium (dua konsesi lainnya dikecualikan karena mereka telah memperoleh izin lokasi sebelum moratorium diberlakukan).

Namun catatan korespondensi kementerian menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, dua anak perusahaan Musim Mas (PT Intibenua Perkasatama dan PT DIN) bersurat kepada Kementerian Kehutanan, mengklaim bahwa lahan konsesi mereka adalah hutan sekunder dan meminta konsesi untuk dihapus dari peta moratorium. Kementerian menerima permintaan PT DIN dan konsesinya dihapus dari peta moratorium pada revisi kelima pada November 2013.405 PT WA kemudian menulis untuk membuat permintaan serupa pada Maret 2014,406 dan kementerian setuju untuk melakukan perubahan pada revisi keenam dari moratorium. Bagaimanapun pada kenyataannya konsesi PT WA telah dihapus bersama dengan PT DIN, pada revisi kelima, karena alasan yang belum dapat dipastikan oleh Greenpeace - meskipun ada kemungkinan bahwa surat dari PT Intibenua Perkasatama mungkin telah terkait dengan konsesi PT WA.407

Sulit untuk melihat bagaimana kawasan yang dimaksud kemungkinan telah ditebangi atau terdegradasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi menjadi hutan primer dan oleh karena itu perlu dikeluarkan dari moratorium. Sebagian dari konsesi yang dihapus dari peta berada lebih dari 50 km dari jalan terdekat dan jarak yang sama dari desa terdekat, serta memiliki akses sungai yang terbatas. Citra satelit menunjukkan kanopi hutan rapat tanpa jalan atau area yang dibuka. Oleh karena itu, sulit untuk memahami mengapa konsesi dicabut dari moratorium, selain untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan.

Enam tahun kemudian, kondisi hutan primer tetap baik. Wilayah di sebelah utara, timur dan selatan konsesi merupakan hutan lindung dan terdapat lahan gambut yang luas di sebelah baratnya. Rencana Musim Mas telah lama ditinggalkan. Namun, konsesi tersebut tetap berada di luar kawasan hutan dan peta Moratorium Hutan, sehingga dapat dialokasikan kembali kepada investor baru. Jika sebuah perkebunan dibangun di sini, hal itu akan menimbulkan risiko besar bagi seluruh lanskap, karena ini akan menjadi pengembangan industri besar pertama di seluruh lembah Sungai Mamberamo, terkenal sebagai sistem sungai 'tidak terfragmentasi' terbesar kedua di dunia.408

405 Lihat http://appgis.menlhk.go.id/appgis/Matrik%20dari%20Pemangku%20Kepentingan%20dan%20Respon%20thdp%20PIPIB5_renaksi.pdf. 406 Lihat http://appgis.menlhk.go.id/appgis/Matrik%20Masukan%20dari%20Pemangku%20dan%20Respon%20terhadap%20PIPPIB%20Revisi%20 %20VII.pdf. 407 PT Intibenua Perkasatama muncul dalam catatan pengadilan (lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011b)) mendapatkan izin lokasi di Jayapura pada tahun 2011, tapi tidak ada peta yang ditunjukkan dan tidak ada arsip izin selanjutnya yang ditemukan dengan nama ini. Satu penjelasan adalah mungkin izin lokasi PT Intibenua Perkasatama dikeluarkan kembali atau ditransfer ke PT Wira Antara, tapi Greenpeace tidak dapat memverifikasi hal ini. 408 Nilsson C et al (2005)