Bagian 4: Besarnya tantangan ke depan

Temuan yang dibahas pada Bagian 2 dan studi-studi kasus pada Bagian 3 menyoroti bagaimana keputusan yang tidak teratur dan/atau melanggar hukum di semua tingkat pemerintahan telah mengarah kepada situasi di mana ada banyak masalah seputar izin sebagian besar perusahaan yang berupaya mengembangkan perkebunan di Provinsi Papua. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat tidak diberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa) dan hutan yang tak tergantikan dihancurkan. Ratusan ribu hektar lagi masih berada di bawah ancaman langsung deforestasi jika konsesi yang ada dikembangkan, namun masih belum ada tanda-tanda jelas bahwa Moratorium Kelapa Sawit akan menghilangkan ancaman tersebut, seperti halnya Moratorium Hutan yang gagal menghentikan izin sesuai tujuannya.

Pada bagian akhir ini, akan mengeksplorasi lebih lanjut penyebab utama tata kelola yang buruk, terutama melihat siapa yang akan diuntungkan dari korupsi atau pengawasan yang lemah atas industri sumber daya alam dan bagaimana hal ini telah menghambat perubahan.

Apabila pemerintah atau para pengambil keputusan memiliki keberanian untuk terbuka dan mengakui kegagalan masa lalu, serta menunjukkan komitmen perbaikan, tentu permasalahan akan buruknya tata kelola sumber daya alam dapat terselesaikan. Dalam hal ini mitra internasional juga dapat berperan dalam mendukung indonesia mencapai perbaikan ini.