Sambungan
7
EDISI 20 | TAHUN II | RABU, 08 - 21 AGUSTUS 2012
Hadi Purnomo Diduga.......................................................................dari hal. 01 perkaya sangat dinantikan untuk lakukan penyelidikan terhadap “borok warisan” yang mengakibatkan “delik korupsi” di bidang perpajakan. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, berawal dari telusur insan pers terhadap indikasi salahgunakan jabatan atau wewenang oleh Jajaran Dirjen pajak sehingga mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebayoran Baru Satu dengan tembusan surat ke D irjen pajak saat Darmin Nasution menjadi Dirjen pada tahun 2007 lalu, disebabkan adanya informasi indikasi salahgunakan jabatan ataupun wewenang terha-
dap pengemplang pajak, sehingga dilakukan konfirmasi demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang. Namun demikian Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menjawab surat konfirmasi dengan menolak memberikan konfirmasi terkait pengemplangan pajak demi menjalankan Undang Undang Pajak Pasal 16 Tahun 2000. Untuk menjawab konfirmasi pers, dalam isi suratnya Nomor S-1894/PJ.02/2007 Darmin Nasution ketika itu menjawab, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 ta-
hun 2000, diatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”. Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait indikasi pengemplangan pajak tahun 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang belum jelas apa sudah ditagih atau belum, disebabkan adanya penemuan wartawan terkait da-
ta awal yang perlu dipertanyakan. Tetapi, disebabkan kurang tranpansinya Ditjen pajak kepada publik saat itu, indikasi pengemplangan pajak tersebut diduga status quo. Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” penagihan pajak oleh Kantor Pe layanan Pajak P ratama Kebayoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor. Surat konfirmasi ditujukan ke Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru, dengan tembusan Dirjen Pajak, tetapi yang menjawab surat konfirmasi adalah langsung Darmin Nasution yang menjabat Dirjen Pajak saat itu dengan menjawab surat konfirmasi dengan menolak memberikan informasi. Kemudian, dalam konferensi pers sekitar empat tahun
lalu di gedung Ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution menjawab konfirmasi dari wartawan, terkait tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya yang notabene milik mantan menteri, Abdul Latif, dengan lugas me ngatakan, “Saya akan jawab hal tersebut bulan depan. Jadi… Dirjen Pajak fair dalam memberikan informasi kepada publik.” Tapi ironisnya, sampai Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dikatakan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers tersebut, rupanya hanya menjadi sekedar “penantian” alias belum terjawab sampai saat ini. Ke tika indikasi “borok warisan” Darmin Nasution tersebut, terkait indikasi pengemplangan pajak tahun
pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah dikonfirmasi secara tertulis ke Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Nopember 2009 lalu, Hadi Poernomo belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi kepada Dirjen Pajak yang dikirimkan pada tanggal yang sama juga memiliki nasib yang sama alias belum terjawab. Untuk membasmi korupsi perpajakan terhadap pengemplang pajak di bumi pertiwi Indonesia dan terciptanya penagihan pajak sesuai aturan perpajakan, pejabat mantan Dirjen Pajak, Darmin Nasution dan Hadi Poernomo perlu dilakukan penyelidikan terhadap harta kekayaannya, apakah kekayaannya ada yang berasal
dari indikasi “perselingkuhan terhadap uang negara” Oknum yang seharusnya dibasmi jangan hanya oknum “tikus kecil” tapi juga “tikus besar” yang sampai saat ini masih belum dapat terjamah hukum serta masih duduk selaku pejabat negara dengan terhormat, padahal terindikasi ikut serta dalam mafia perpajakan yang mengakibatkan kerugian negara. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi baru baru ini dengan mengirimkan surat konfirmasi, Darmin Nasution juga belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi terhadap Hadi Poernomo bersama Dirjen Pajak masih dalam penantian untuk dijawab demi terciptanya keterbukaan informasi publik. (TIM)
Bersambung ke hal 08