SURAT KABAR RBN EDISI 021

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

SURAT KABAR www.suratkabarrbn.co.cc EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Kuning Lt. II R 101 Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

Bicara Rakyat

ISI PUTUSAN KASASI PERDATA DAN KASASI PTUN SEPERTI “JERUK MAKAN JERUK”

KINERJA KADIS P2B DKI JAKARTA DIDUGA BOBROK

ALAS HAK SERTIFIKAT HGU PT BUANA ESTATE DIDUGA MENGGUNAKAN “SURAT PALSU” Terkait dengan kusutnya tanah Hambalang di Kabupaten Bogor disebabkan terjadinya tiga perkara dengan satu objek perkara, sehingga terjadi perkara dibalik perkara yaitu perkara perdata, PTUN dan perkara pidana.

Bangunan Jl. Anggrek Garuda VI Blok D nomor 59 RT 04/RW 02 Kelurahan Kemanggisan Kota Adm. Jakarta Barat (Foto : Polman)

Jakarta, Kantor Berita RBN Kinerja Kepala Dinas (Kadis) Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta, I Putu Ngurah Indiana diduga “bobrok” disebabkan semaraknya bangunan terindikasi melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di wilayah Per-

da DKI Jakarta tanpa dapat ditertibkan oleh Dinas P2B DKI demi terciptanya penegakan perda.

Akibat kinerja dari Kadis P2B yang kurang maksimal dalam melaksanakan tupoksinya maupun pengawasannya terhadap wilayah, kiBersambung ke hal 10

INSPEKTORAT DKI TERKESAN “TUTUP MATA” TERHADAP PELANGGARAN PERPRES Jakarta, Kantor Berita RBN Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkesan “tutup mata” terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di wilayah Jakarta Barat dan diduga kuat PPK telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penga-

daan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Terkait dengan surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN kepada Walikota Jakarta Barat (Jakbar) dimana surat Bersambung ke hal 09

CAMAT DAN LURAH BELUM MILIKI SERTIFIKAT

KEPEMIMPINAN FOKE DIPERTANYAKAN

KEJATI DKI DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan kepemimpinan Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI yang mau habis masa jabatannya, dan kemampuan kepemimpinan Foke terhadap jajarannya di tingkat kecamatan dan kelurahan terkait dengan keberadaan Camat dan Lurah yang belum memiliki sertifikat tetapi melakukan tupoksi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), akibatnya menimbulkan delik kontroversi terhadap keberadaan indikasi salahgunakan wewenang Fauzi Bowo

Bersambung ke hal 10

Jakarta, Kantor Berita RBN Masing masing perkara mempunyai putusan hukum masing masing, baik pada perkara pidana, PTUN dan perdata. Ironisnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi perkara perdata dan tingkat kasasi PTUN, isi putusannya seperti “jeruk makan jeruk” yang dapat diartikan, isi putusan kasasi perdata bertentangan dengan isi putusan kasasi PTUN. Disebabkan alas hak penerbitan sertifikat HGU Nomor 1 yang notabene milik Probosutedjo dan sertifikat terindikasi diciptakan bersama istrinya Rahmani dengan menggunakan nama perseroan terbatas PT Buana Estate, dimana alas Bersambung ke hal 05

Ketua MA, Hatta Ali (foto;Ist)

Probo Sutedjo (foto:ist)

PENYELIDIKAN KPK SANGAT DINANTIKAN

SENGKETA TANAH MASIH BERLANJUT

HADI POERNOMO DIDUGA TINGGALKAN “BOROK WARISAN” TERHADAP DARMIN NASUTION

INDIKASI PENYEROBOTAN TANAH OLEH KUSDINAR MACHMUD AKAN DISELESAIKAN SECARA JALUR HUKUM

Jakarta, Kantor Berita RBN Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap indikasi praktek perkaya diri oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Hadi Poernomo juga diduga telah meninggalkan “borok warisan” terhadap Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak penggantinya, yaitu kasus perpajakan yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk terciptanya pem­be­nahan bidang perpajakan secara global dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kinerja mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, khususnya Hadi Poernomo dan Darmin Na-

sution perlu dilakukan penyelidikan terhadap rekam jejaknya saat menjabat Dirjen Pajak.

Kepiawaian penyelidikan KPK di bidang perpajakan maupun terhadap mantan Dirjen Pajak terindikasi perkaya diri sangat dinantikan prestasinya untuk lakukan penyelidikan terhadap “borok warisan” perpajakan dan membasmi praktek korupsi di bidang perpajakan demi terciptanya supremasi hukum di bidang perpajakan.

Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, berawal dari telusur insan pers terhadap indikasi salahguBersambung ke hal 10

Bangunan terindikasi langgar Perda DKI tentang IMB dan bangunan tersebut dibangun di atas tanah dengan sertifikat hasil dugaan pemalsuan data serta insert foto penasehat hukum ahli waris I. Sihombing. (foto: Minggus)

Jakarta, Kantor Berita RBN Indikasi penyerobotan tanah oleh Kusdinar Machmud atas tanah milik keluarga I. Sihombing (IS, alm) akan diselesaikan secara jalur hukum.

Hal itu akan dilakukan dengan pasti sesudah ahli waris IS meminta perlindungan hukum kepada Walikota Jakarta Selatan, terkait dugaan penerbitan sertifikat dengan menggunakan “data palsu” oleh Kusdinar Machmud.

Hal itu disampaikan para ahli waris IS melalui pengacaranya di Jakarta Minggu lalu terkait tanahnya yang beBersambung ke hal 10

Rekam Jejak Positif JOYO WINOTO DIDUGA KERAS SEBAGAI OTAK RENCANA PEMBUNUHAN TERHADAP INSAN PERS Jakarta, Kantor Berita RBN Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD diduga keras sebagai otak rencana pembunuhan terhadap insan pers yang melakukan penulisan pers selaku pengawal kebenaran terkait kinerjanya selaku pejabat publik.

Saat Joyo Winoto menjabat Kepa-

la BPN RI, Joyo Winoto diduga doyan untuk korupsi kebijakan dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) pertanahan, karena penerbitan SK pertanahan yang memiliki luas di atas 7,5 hektar merupakan wewenang Kepala BPN RI untuk tanda tangani SK penerbitan sertifikat tanah.

Bila kinerja Joyo Winoto diekpos oleh media atau wartawan yang

Joyo Winoto, PhD (foto: ist) dan Oknum Wilmar Sitorus diduga mengaku Anggota BIN (foto: ist)

sedang melakukan tugas penulisan secara jurnalistik secara kritis, disinyalir Joyo Winoto langsung menurunkan timnya terhadap insan pers

yang mengekpos pemberitaan kritis atas kinerjanya secara “premanisBersambung ke hal 08

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

AKSES BACA

Akses Baca Tabloid RBN

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews Website : www.suratkabarrbn.co.cc Email : rakyatbicara_news@yahoo.co.id

RAKYAT BICARA ONLINE www.rakyatbicaranews.com

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email : tabloidrbn@yahoo.co.id

Hukum 2 EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, M. Suprapto, S.Sos PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Dicky Siahaan & Associates PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait Benhard MR Sinaga, R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi KOORDINATOR LIPUTAN: Minggus S. REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun, Vicdien Nasution SEKRETARIS REDAKSI: Miranda LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

556 WARGA BINAAN DI LP BINJAI DAPAT REMISI UMUM

MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. Sahat Tumanggor Saudin Sinaga, SE. Dra. Englin Budi Rahayu MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah Sri Wulandari Condro Pranoto FOTOGRAFER Boy A. Silaban

STAF REDAKSI: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Saudin Sinaga, SE, Dra. Englin Budi Rahayu, Marbarita Galingging, Agus Sila Silitonga, Englin Budi Rahayu, Irma S PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, James Samosir BIRO KOTA TANGERANG: Victor Edison S BIRO KAB. TANGERANG: Erwin Sinaga, Lamhot S BIRO TANGERANG SELATAN: - BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunami, M. Sianturi BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANG SIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kabiro), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: rakyatbicara_news@yahoo.co.id online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Kalapas LP Kelas II-A Binjai Surung Pasaribu, Bc.IP, SH, M.Hum ketika memimpin upacara HUT RI ke 67

Binjai, Kantor Berita RBN Dalam setiap perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, para narapidana (napi) di se tiap Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum Indonesia mendapat remisi umum (pengurangan masa tahanan).

Demikian juga halnya dengan para napi warga binaan Kelas II-A LP Binjai. Besarnya remisi dan jumlah para napi yang mendapat remisi tergantung kualitas LP dan kebaikan para napi itu sendiri.

LP Kelas II-A Binjai yang kualitasnya sudah diakui, terutama setelah dipimpin Kalapas Surung Pasaribu, Bc.IP, SH, M.Hum. Hal itu diakui sendiri oleh Walikota Binjai H.M. Idham Sitepu, SH, M.Si dalam kunjungannya ke LP Binjai yang sekaligus memimpin upacara HUT RI ke-67 di LP Kelas II-A Binjai. Idham bertindak sebagai pembina upacara membacakan amanat tertulis dari Menteri Kehakiman Hukum dan Hak Azasi Manusia yang memberikan remisi ke-

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DISINYALIR SARAT PUNGLI LBK.Linggau, Kantor Berita RBN

Akta kelahiran adalah suatu pembuktian data yang menerangkan identitas seseorang, baik itu mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta kejelasan orang tuanya. Akta kelahiran sekarang ini menjadi SATU syarat mutlak apabila seseorang mau masuk sekolah, melamar pekerjaan untuk menjadi PNS, TNI maupun pelamaran ke Kepolisian.

Sebelum tahun 2011, masyarakat untuk membuat akte kelahiran masih dalam tarif terjangkau yaitu sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Berbeda dengan sekarang ini, dimana masyarakat akan membuat akte kelahiran akan dipersulit dengan birokrasi yang berkepanjangan dengan biaya yang sangat tinggi, yaitu hingga mencapai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah,) bahkan bisa mencapai biaya jutaan rupiah rupiah, padahal tarif yang tertera dalam putusan sidang di Pengadilan Negeri hanya tercatat Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Banyaknya biaya kutipan terindikasi pungli pada pembuatan akte kelahiran di Kota

Lubuklinggau adalah biaya untuk legalisir akte nikah, KTP dan Kartu Keluarga di Kantor Pos dan Giro karena harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), padahal hanya membubuhkan materai 6000, kemudian setor ke Bank BNI sebesar Rp. 211.000,(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Pembuatan permohonan di pengadilan membayar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah), dan setelah sidang, kalau mau putusan sidang keluar hari itu, masyarakat juga harus membayar biaya sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada panitera sidang yang bersangkutan.

Kalau diikuti sesuai prosedur tidak tahu berapa lama putusan itu bisa keluar, setelah amar putusan keluar dan supaya bisa dibawa pulangharus membayar lagi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Akibatnya masyarakat me ngeluh atas pelayanan dan kinerja kantor catatan sipil terindikasi bobrok, disebabkan pengisian data ke dalam akte masih banyak terjadi kesalahan, seperti salah penulisan nama pemilik akte atau

nama orang tuanya.

Ironisnya lagi terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir, seperti penulisan tanggal 30 Februari, sedangkan dalam tahun kabisat pada bulan Februari sampai tanggal 29 dan terjadi dalam empat tahun sekali, kemudian tanggal 31 Juni itu semenjak tahun Masehi terbentuk, tidak ada tanggal 31 Juni, tetapi petugas dapat membuat tanggal pada bulan Juni berakhir pada tanggal 30. Kinerja dari pegawai maupun Staf Dinas Catatan Sipil di Kota Lubuklinggau sangat dipertanyakan.

Dalam hal ini Inspektorat diminta untuk turun ke lapangan untuk lakukan fungsi pengawasan dan dapat menindak tegas oknum yang doyan terhadap pungli tersebut.

Demi terciptanya pelayanan masyarakat yang baik dan terjangkau di Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau diminta untuk dapat tanggapi keluhan masyarakat dan menindak tegas oknum di jajarannya yang terindikasi nakal serta doyan terhadap pungli.

(Habibullah Singa Yudha)

pada 556 (lima ratus lima puluh enam) orang narapidana di LP Kelas II-A Binjai.

Besarnya klasifikasi remisi umum terhadap warga binaan : (RU-1) 6 bulan 10 orang (RU-1) 5 bulan 53 orang (RU-1) 4 bulan 48 orang (RU-1) 3 bulan 90 orang (RU-1) 2 bulan 268 orang (RU-1) 1 bulan 87 orang Sejumlah 10 (sepuluh) orang napi mendapatkan remisi 6 (enam) bulan dan 8 (delapan) orang dinyatakan bebas.

Sementara 2 (dua) orang lagi masih harus menjalani hukuman sebagai pengganti dari denda uang yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana isi putusan sidang sewaktu napi divonis di pengadilan.

Surung Pasaribu, Bc. IP, SH, M.Hum selaku Kalapas LP ke las II-A Binjai dalam amanatnya, ketika menjadi pembina upacara peringatan HUT RI ke 67 tersebut bersama anggota dan warga binaan.

Setelah selesai menjalani upacara, Walikota Binjai menghimbau dan mengharapkan agar warga binaan yang

telah bebas dari LP dan sudah berada di luar LP karena sudah kembali ke masyarakat, nantinya diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan orang lain, negara dan diri sendiri.

Jadilah menjadi orang berguna bagi keluarga, masyarakat serta nusa dan bangsa.

Walikota juga menyampaikan, terhadap napi yang masih menjalani sisa hukuman agar dapat menjaga ketentraman dan situasi LP agar tetap kondusif, dan tak lupa kepada petugas LP Surung Pasaribu, Bc.IP, SH, M.Hum, Walikota memberikan pesan, supaya dapat meningkatkan kedisiplinan kerja dengan tidak be rsikap arogan terhadap para napi, maupun terhadap masyarakat tamu, agar LP kelas II-A Binjai dapat menjadi LP yang profesional dan dapat dijadikan contoh dan tauladan bagi LP lainya. Marilah kita secara bersama sama untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, ujar Walikota Binjai menutup amanatnya.

(Martin Hutagalung)

MAU CARI UNTUNG MALAH BUNTUNG DAN DITUNTUT SATU TAHUN PENJARA Jakarta, Kantor Berita RBN Punya keinginan menjadi seorang pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan kondisi tak punya tanah dan tidak memiliki modal uang dengan jumlah besar, Cepriyadi alias Cicip Bin Tarno, tak mau kalah dengan pengusaha Bahan Bakar Minyak (BBM) lainnya agar bisa mendapatkan keuntungan, ia pun memulai usahanya sebagai pedagang BBM de ngan cara antar je mput sesuai pesanan pembeli.

Tapi karena usahanya tidak sesuai dengan pasal 53 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, Cepriyadi bukannya mendapat untung, tapi malah menjadi buntung. Pasalnya, Cepriyadi menjadi terdakwa di atas kursi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) sebagai terdakwa Cepriyadi alias Cicip Bin Tarno karena usahanya dinyatakan ilegal.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Saida Hotmaria, SH dari Ke jaksaan Nege ri (Kajari) Jakarta Utara, dalam tuntutannya mengatakan terbukti bersalah melakukan perdagangan BBM solar secara ilegal. Kepada Majelis Hakim

Pimpinan H. Zaeni, SH pada pertengahan Juli lalu meminta agar terdakwa Cepriyadi dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun.

Meski tak mendapat untung dan bahkan menjadi buntung, terdakwa Cepriyadi alias Cicip Bin Tarno dituntut satu tahun pe njara, tetapi masih bernasib mujur karena JPU Saida Hotmaria dan Maje lis Hakim Pimpinan H. Zaeni, SH memberi perlakuan istimewa kepadanya, karena sejak awal perkaranya dilimpahkan pihak kepolisian kepada kejaksaan dan diteruskan ke pengadilan, terdakwa Cepriyadi tidak perlu harus menjalani hukumannya karena sejak awal tidak dilakukan penahanan.

Awalnya, terdakwa Cepriyadi alias Cicip Bin Tarno ditangkap petugas kepolisian Polres KP3 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada bulan Maret 2012 di pintu keluar mobil warna abu abu metalik dengan No. Pol B 8733 WX berisi 28 jerigen solar siap jual yang dibeli secara ilegal dari pihak ABK kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok.

(W.Hutagalung)

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu Anda ingin konsultasi hukum?

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/8 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,1/16 Halaman hitam putih : Rp 500.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Dicky R.Z. Siahaan, SH.

Rubrik Konsultasi

Pengasuh Konsultasi Hukum adalah Pimpinan LAW OFFICE DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES dan Ketua DPD Jakarta Selatan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Hans Kelsen).

Hukum 3 EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

KASI P2B KEBON JERUK DIDUGA TERIMA “SUAP” mun pemilik bangunan tersebut terkesan “cuek bebek” atas keberadaan SP4.

Menurut Kasi P2B Kecamatan Kebon Jeruk, Parulian Purba baru baru untuk menjawab konfirmasi RBN, mengatakan, “bahwa penyegelan adalah tugas dari anak buah saya.” Ketika hal itu dikonfirmasi kepada petugas P2B Kecamatan Kebon Jeruk bernama Andi, menyatakan, “bahwa untuk segel bangunan adalah suka suka, apa mau dipasang atau tidak” ujarnya.

Supaya terciptanya pengawasan dan penertiban bangunan sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah tersurat di Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di wilayah DKI Jakarta, khususnya di wilayah Kota Administrasi JakBangunan di JL. Kedoya Duri Raya No. 16 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi bar, Kasudin P2B Jakbar dihaJakarta Barat (samping Bengkel Nusantara) (Foto:Polman) rapkan untuk lakukan pengaJakarta, Kantor Berita RBN tunya adalah bangunan di Ke- Kedoya Duri Raya No. 16 Ke- wasan profesional terhadap jaSemaraknya bangunan di- camatan Kebon Jeruk yang lurahan Kedoya Selatan Keca- jarannya. Irbanko Jakarta Barat duga telah langgar Perda No- terindikasi belum memiliki matan Kebon Jeruk Jakarta Ba- juga diharapkan untuk dapat mor 7 Tahun 2010 di wilayah IMB, tetapi bangunan tersebut rat (samping Bengkel Nusan- tindak tegas oknum petugas Kota Administrasi Jakarta Ba- belum ditertibkan oleh petugas tara) diduga belum memiliki P2B terindikasi doyan terima rat, namun pengawasan ting- P2B Kecamatan Kebon Jeruk. IMB, dan walaupun sudah “suap” dari pemilik bangunan kat Kasi P2B kecamatan diduBerdasarkan pantauan ada SP4 Nomor 653/SP4/B/ diduga melanggar Perda DKI ga menutup mata terhadap pe- Kantor Berita RBN di lapa- 2012 tanggal 10 Juli 2012 oleh atau bangunan belum memlanggaran perda dan salah sa- ngan, bangunan terletak di Jl. Sudin P2B Jakarta Barat, na- punyai IMB. (Polman)

CAMAT KEBON JERUK TERINDIKASI LANGGAR PERPRES Jakarta, Kantor Berita RBN Camat Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, H. Hendra Hidayat selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk Kecamatan Kebon Jeruk dan sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yang kedua, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Se suai de ngan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2 , dimana salah satu syarat sebagai PPK adalah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pasal 127 bagian b mengatakan, bahwa kewajiban memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sudah

be rlaku paling lambat 1 Januari 2012.

Berdasarkan data ahli pengadaan barang/jasa pemeritah yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana Camat Kebon Jeruk bernama H. Hendra Hidayat yang bertindak selaku PPK di Kecamatan Kebon Jeruk belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Tindakan Camat Kebon Jeruk tersebut diduga kuat telah melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yang kedua, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Camat Kebon Jeruk baru baru ini dengan surat konfirmasi Nomor 1112/

Kf-RBN/2012 dari Kantor Berita RBN , dan surat tersebut didisposisi oleh Camat kepada Kasubbag Program dan Anggaran Kecamatan Kebon Jeruk bernama Firman.

Sesuai dengan pernyataan Firman bahwa menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, PPK yang belum memiliki sertifikat tidak diperbolehkan melakukan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2012. Terkait dengan Camat Kebon Jeruk yang belum memiliki sertifikat, namun berani untuk bertindak selaku PPK dan melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan Kebon Jeruk, Firman menjawab wartawan, “silahkan ditanyakan kepada Walikota Jakarta Barat selaku atasan dari Camat Kebon Jeruk” imbuhnya.

Demi terciptanya penye-

le nggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan serta kepatuhan para Satuan Kerja P erangkat D ae rah (SKPD) untuk menjalankan ketentuan perundang undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perwakilan BPKP dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diharapkan untuk lakukan penyelidikan te rhadap indikasi keterlibatan Walikota Jakarta Barat, H. Burhanuddin yang diduga sekongkol dengan Camat Kebon Jeruk untuk lakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Diduga telah melanggar Undang undang tindak pidana korupsi No 31/1999 sebagaimana telah diubah UU No 20/2001.

(Polman/STR)

WIJAYA DIVONIS PIDANA PENJARA SELAMA TUJUH TAHUN

VONIS HAKIM DINILAI KURANG MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA Jakarta, Kantor Berita RBN Dua terdakwa anggota sindikat pengedar narkotika bukan tanaman berupa empat kilogram shabu shabu terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terdakwa Johan Wijaya divonis pidana penjara selama tujuh tahun, terdakwa Julyani selama lima tahun pada akhir Agustus lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Vonis Hakim separuh lebih ringan dari tuntutan Jaksa, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya kepada Majelis Hakim Pimpinan I Gede Komang Adinatha SH, meminta agar terdakwa Johan Wijaya dan terdakwa Julyani masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000,000,-. (satu miliar rupiah) atau ditambah kurungan selama tiga bulan jika tidak bersedia membayar denda.

Menanggapi vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pimpinan I Gede Komang Adinatha SH, Ketua DPC Gerakan Anti

Narkotika Nasional (Gannas) Jakarta Selatan Dicky R. Z. Siahaan, SH, di ruang kerjanya, Kantor Sekretariat GANNAS Gedung Kuning Jl. Melawai III No 28 Jakarta Selatan kepada wartawan, mengatakan, sesuai Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 dalam pasal 114 dengan barang bukti di atas lima gram diancam dengan hukuman mati.

Menurut Dicky Siahaan, SH hakim yang menjatuhkan vonis ringan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana tentang narkoba, sama saja tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap dalam penyalahgunaan narkotika dan obat obatan terlarang (Narkoba).

Dicky menambahkan, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BBN) telah melakukan berbagai upaya, diantaranya berupa penyuluhan tentang bahaya narkoba melakukan rehabilitasi, dan berbagai iklan serta pamflet pamflet dengan ucapan berupa himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali agar menjauhi narkoba, katanya.

Lebih lanjut Dicky menjelaskan, sebagaimana progam pemerintah melalui BNN, dengan dukungan seluruh komponen bangsa, masyarakat, War ga Negara Indonesia (WNI) secara bersama sama mewujudkan program 2015 Indonesia bebas dari peredaraan gelap narkotika dan penyalahgunaan narkoba demi tercapainya masa depan bangsa yang lebih cerah, jelasnya.

Dicky juga me negaskan, namun apa yang telah diprogramkan pemerintah dan BNN mustahil bisa terwujud tanpa dukungan aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian, kejaksaan maupun para hakim, sebab terhadap pelaku tindak pidana tentang narkoba maupun tindak pidana lainnya, para hakim punya peranan penting dalam penyelesaian kepastian hukum, ungkap Ketua DPD GANNAS kepada RBN. Sehingga, kalau ada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara narkoba berusaha menjatuhkan hukuman yang seringanringannya, sangat disayangkan karena hak itu dinilai sangat tidak

mendukung program pemerintah yang berupaya keras agar bangsa ini bisa terbebas dari peredaraan gelap serta penyalahgunaan narkoba, ujar Dicky.

Selaku Ketua DPD Gerakan Anti Narkotik Nasional, ucap Dicky lebih rinci tentang vonis yang dijatuhkan majelis hakim pimpinan I Gede Komang Adinatha SH, terhadap terdakwa Johan Wijaya dan terdakwa Julyani, selama tujuh tahun dan lima tahun dengan barang bukti sebanyak empat kilogram shabu-shabu perlu dipertanyakan, apakah dalam vonis tersebut terkandung muatan, kepentingan pribadi atau ada pihak yang melakukan intervensi, karena memiliki kekuasaan sehingga pengambilan keputusan tidak punya kemampuan untuk menepis intervensi tersebut, karena hal itu hanya berupa dugaan. Dicky Siahaan, SH selaku Ketua DPD Gannas mengatakan akan menyurati Ketua PN Jakarta Utara maupun Ketua Mahkamah Agung (MA) sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik, ungkap Dicky menutup pembicaraan. (W. Hutagalung)

DIRUT RSK DHARMAIS SONAR SONI PANIGORO DIDUGA TURUT SERTA IKUT BERMAIN

MENKES RI DIMINTA LAKUKAN PENGKAJIAN Jakarta, Kantor Berita RBN Bertujuan agar terciptanya penyaluran sumbangan dari masyarakat secara benar terhadap pasien anak Indonesia yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais Jakarta, dan keberadaan sumbangan tersebut dapat disalurkan terhadap orang yang benar mem­butuhkan sumbangan tanpa dapat disalahgunakan oleh oknum pengurus yayasan, dan keuangan yayasan juga seharusnya diaudit oleh akuntan pu­blik.

Disebabkan Direktur Utama (Dirut) RSK Dharmais, Sonar Soni Ponigoro diduga turut serta ikut bermain dalam permainan mafia sumbangan, Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH diminta lakukan pengkajian terhadap keberadaan Sonar Soni Ponigoro yang terindikasi terlibat mafia sumbangan.

Terkait dengan surat jawaban konfirmasi kepada pers oleh Dirut RSK Dharmais, Sonar Soni Panigoro yang diduga pelihara mafia dengan keberadaan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia (YPKAI) da­pat beroperasional di ling­ku­ngan RSK Dharmais selama beberapa tahun, Menkes diminta pengkajian terkait keberadaan Sonar Soni Po­ni­goro terin­ dikasi sala­h­gu­nakan wewe­ nang di lingkungan RSK Dharmais.

Untuk menjawab surat kon­firmasi dari RBN, dr. So­ nar S oni Panigoro. Sp.B. Onk.M.Epid diduga “pura pura oneng” terhadap kebe­radaan YPKAI dengan me­ngatakan bahwa YPKAI su­dah dibe­ kukan tanpa ada per­tanggung jawaban hukum oleh YPKAI dan me ngar ahkan su­paya RBN melakukan kon­fir­masi ke alamat sesuai de­ngan do­ misili yayasan. Pa­da­hal, dalam surat konfirmasi sudah diinformasikan bahwa alamat yayasan di lapangan merupakan bengkel AC. Dalam surat jawaban konfirmasinya, No.00.01/1/6098/ 2012 perihal pen­je­la­san/ konfirmasi/klarifikasi tgl 19 Juni 2012, dr. Sonar Soni Paigoro. Sp.B.Onk.M.Epid, mengatakan, menin­dak­lan­juti surat Saudara No. 1030/KfRBN/2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal mohon kon­fir­masi dan atau klarifikasi me­ngenai aktifitas Yayasan Pita Ku­ning Anak Indonesia di ling­kungan Rumah Sakit Ka­n­ker “Dhar­ mais”, dapat kami j­e­laskan/ konfir masi/kla­r ifikasi se ­ bagai berikut: Sehu­bungan de ngan adanya ke r­jasama antara Rumah Sakit Kanker “Dharmais” dengan Ya­yasan Pita Kuning Anak Indo­nesia termasuk penggu­naan nama pejabat dan ala­mat di ling­ kungan Rumah Sa­kit “Dhar­ mais” telah kami be­kukan/ hentikan.

Segala pertanyaan yang me nyangkut aktifitas atau kegiatan maupun keuangan yang be rhubungan dengan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, harap Saudar a tanyakan langsung kepada Pengurus/Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia dengan alamat sesuai akte pendirian adalah: Sekretariat Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, JL. Assurur No. 18 RT. 001/RW. 01 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk.

Jakarta Barat. De­mikian harap maklum, atas per­hatian dan ker jasamanya diuc apkan terima kasih.

Adapun tembusan surat ditujukan kepada: 1. Para Direktur Rumah Sakit Kanker “Dharmais” 2.Para Ketua Komite R umah S akit Kanke r “Dharmais” 3. Ketua SMF Anak

Rumah S akit Kanke r “Dharmais” 4. Kepala SPI Rumah Sakit Kanker “Dhar­mais” 5.

Kepala Bagian/Bi­dang/Ins­ talasi R umah S akit Kanke r “Dharmais” Pada situasi dan kondisi lain, menurut sumber yang ku­rang berkenan namanya ditulis dalam berita, hal ter­se­but be­ rawal dari Yayasan Pita Ku­ning Anak Indonesia (YPKAI) terindikasi salahgu­na­kan sumba­ ngan yang bera­sal dari masya­ rakat dan ke­be­radaan YPKAI dapat be ro­pe­rasi di Ling­ kungan Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais tanpa perjanjian kerja sama, dan keberadaan YPKAI ter­sebut juga seperti dibiarkan un­tuk menjalankan praktek kotornya, akibatnya Direktur Utama (Dirut) RSK Dhar mais, dr S onar S oni Panigoro, SpB.Onk, M.Epid diduga pe­lihara “mafia sum­ bangan” di lingkungan RSK Dharmais.

Adapun str uktur YPKAI sangat dipe rtanyakan keberadaannya, karena mencatut nama baik dan nama besar RSK Dharmais beserta nama dokternya, yakni; selaku pelindung adalah Staff Medik Fung­sional Anak Rumah Sakit Kanker Dharmais. Pen­ga­was dijabat oleh dr. Aldrin Nelwan, Sp. Akupuntur, dr Ko­mala De wi.

Sedangkan Pem­bina dipegang oleh dr. Edi Setiawan Tehuteru, SpA,MHA, IBCLC dan Panji Pragiwaksono. Duduk se­bagai Ketua di YPKAI yakni La­nang Aribowo, Sekretaris dipegang oleh dr. Yanto Ciputra sedangkan Benda­hara dipercayakan kepada Lukitowati, Skep, ujar sumber.

Selain itu, YPKAI juga menggunakan alamat sek­re­tariat di Ruang Anak Lantai 4 Rumah Sakit Kangke r Dhar­mais Jl Letjen S. Parman Kav 84-86 Jakarta, sedangkan ala­mat ya­ yasan sesuai dengan domisili kurang jelas, karena keberadaan kantor yayasan sesuai dengan surat domi­silinya di Jl. Assurur No 18 RT 001 RW 01 Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat merupakan tempat bengkel AC, HP, TV dan Kulkas.

Keberadaan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia didu­ga disalahgunakan oleh ok­num yang terindikasi perkaya diri dari sumbangan ma­sya­rakat maupun dari dana Corporate Social Responsibility (CSR ), kemudian “praktek ma­fia sumbangan” ter sebut te rindikasi berhubungan de­ngan pe mutaran uang dan pembungaan uang (rentenir) di lingkungan Rumah Sakit Kanker Dhar mais, de ngan mengatasnamakan anak anak Indonesia yang sedang sakit, tetapi dananya te rindikasi te lah disalahgunakan oleh oknum pe ngur us Y ayasan Lanang Aribowo, SE beserta kroninya.

Dana tersebut be­lum pernah diaudit oleh akun­tan publik terkait be rapa jum­lah dana yang telah masuk ke dalam kas yayasan dan be rapa uang keluarnya dan berapa sisa kas yayasan.

“Dana yayasan disinyalir juga disalahgunakan ole h oknum pengurus yayasan dengan membawa nama baik dan nama besar RS K Dhar­mais, karena beberapa pen­gu­rus yayasan juga duduk se­bagai pegawai negeri sipil (PNS) di RSK Dharmais. Ok­num PNS te rsebut juga di­duga te lah lakukan salah­gu­nakan jabatan dengan ikut serta terindikasi perkaya diri dan diduga juga telah terjadi permainan “rente nir” dengan pe rmainan “pengaturan pe­menang ten­ der” di lingk­u­ngan RSK Dhar­ mais, dimana uang yayasan disinyalir digunakan sebagai modal untuk pelaksanaan pe-

kerjaan pro­yek di lingkungan RSK Dharmais”, ujar sumber.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Ta­hun 2000 terkait pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jaka­r­ta, dimana bidang usahanya berada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Men­ teri Keuangan Republik Indonesia dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemer intah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Namun demikian, di Lingkungan RSK Dharmais disinyalir terjadi praktek praktek indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu contoh, Ketua lelang Mukhlis terindikasi telah diintervensi oleh pejabat RSK Dharmais dalam penentuan pemenang tender disebabkan kontraktor nya diduga merupakan istri dari Dr Edi Setiawan Tehuteru, Sp.A, MHA yang tak lain dan tak bukan mer upakan PNS di lingkungan R SK Dharmais.

Da­lam praktek ter se but disinyalir telah langgar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa dan serta diduga langgar Undang Undang Tipikor No­mor 31 Tahun 1999 se­ba­gaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama dengan Ke j­ak­saan Agung diminta untuk tu­run tangan agar prakte k kotor tersebut dapat dituntaskan, Sesuai dengan sumber dan pantauan RBN di lapangan, adanya sumbangan Rp 600 ju­ta dari Nexian, Rp. 580 juta dari Hero (sumbangan kecil ha­rapan besar dari kembalian pembeli untuk bhakti sosial), MW Rp 300 juta, istri dari sa­lah satu dokter US 300 Dolar, kemudian dari PT Telkom Rp 36 juta disinyalir masuk rekening pribadi relawan.

Terkait dengan sumbangan atas nama Adji (alm) sekitar Rp. 800 juta yang pernah dikumpulkan di Cafe Rolling Stone, dananya dipertanya­kan karena dananya diduga masuk kantong pribadi pe­ngurus dan penerima sum­bangan atas nama Adji yang sudah meninggal dunia dan dananya disinyalir banyak “menghilang”, seru sumber.

Opini yang berkembang bahwa kehadiran Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia diduga lakukan eksploitasi anak anak Indonesia yang sedang menderita untuk me­ng­gugah para donatur agar me nyalurkan bantuannya, tetapi bantuan tersebut terin­dikasi disalahgunakan oleh pengurus untuk perkaya diri, di­mana praktek tersebut di­duga dila­ kukan dengan atas nama dan di lingkungan RSK Dharmais yang merupakan rumah sakit Pemerintah, im­buh sumber.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada, dr. Sonar Soni Panigor o me njawab konfirmasi dengan tertulis, bahwa yayasan sudah dibekukan, sedangkan Dr.dr. Dody Ranuhardi kurang berkenan untuk memberikan komentar.

Sedangkan dr. Bambang Dwipoyono saat dihubungi melalui telepon selularnya, mengatakan, “Kami juga merupakan korban dari Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, dan yayasan tersebut sudah ka­mi bekukan operasional­ nya. Kami juga berterima kasih terhadap Redaksi RBN karena informasinya sehingga keberadaan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia di lingkungan RS K Dhar mais dapat kami keta­hui”, tandas dr. Bambang Dwi­poyono.

(TIM)

Hukum

4

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

KEJATI SUMSEL DIMINTA UNTUK “PENGKAJIAN”

KEJARI JAKBAR DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN

SUMBER ANGGARAN RUMAH MEWAH WALIKOTA LUBUKLINGGAU DIDUGA BERNUANSA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI

Tampak samping (Foto:Habibullah

Lbk.Linggau, Kantor Berita RBN

Seperti pepatah mengatakan lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya, namun kalau di Kotamadya Lubuklinggau pepatah tersebut sudah tidak tepat lagi, dimana sebagian orang terutama di kalangan pengusaha atau kontraktor karena kehadiran seorang bintang lapangan yaitu salah seorang kerabat walikota dan hal tersebut menjadi buah bibir perbincangan di masyarakat umum dan akibatnya berkembang opini yang kurang baik pada kalangan pers ataupun LSM terlebih di kalangan para kontraktor itu sendiri.

Arif Bunayah, merupakan sapaan akrabnya di Kota Lubuklinggau, seorang pengusaha muda yang boleh dikatakan pendatang baru dalam dunia kontraktor, khususnya bidang pekerjaan bangunan gedung, baik itu milik swasta apalagi proyek milik pemerintah.

Meskipun selaku pendatang baru, namun Arif sanggup untuk menarik simpati orang nomor satu di Kota Lubuklinggau yang tak lain dan tak bukan Walikota Lubuklinggau.

Akibat kedekatannya dengan walikota membuat Arif Bunayah selalu mendapatkan pekerjaan di lingkungan kantor walikota dan diduga menjadi penguasa tender di beberapa proyek dengan nilai proyek miliaran rupiah secara “monopoli”, dan disebabkan kedekatannya dengan walikota membuat para kontraktor lainnya terkesan takut untuk bersaing jika sudah mende-

ngar nama Arif Bunayah, dan tidak jadi untuk ikut tender.

Saat hal tersebut dikonfirmasi melalui hand phone di nomor XL beberapa waktu lalu, Arif Bunayah dengan lantang, mengatakan, “bahwa pembangunan rumah mewah milik Walikota Lubuklinggau tersebut memang merupakan pekerjaannya, dan itu ada kontraknya antara saya dengan Riduan Effendi, dan bukan dengan Walikota, dan saya kira hal itu tidak menyalahi aturan yang berlaku karena rumah terse but tidak te rmasuk dalam anggaran pemerintah kota Lubuklinggau” tandasnya.

Menurut Arif, kalau ada yang mengatakan pembangunan rumah mewah itu sebagai suap saya kepada Walikota, dengan tegas saya katakan hal itu tidak benar.

Sebenarnya Walikota Riduan Affendi menghubungi saya, dan mengatakan, “apakah saya bisa atau tidak untuk membuatkan sebuah rumah”.

Grasi mobil yg dilengkapi kamar tidur (Foto:Habibullah)

Lantas saya menjawab “bisa”.

Kemudian, saya diperintahkan oleh walikota untuk bisa menghitung dan membuatkan RAB atas rumah tersebut, dan akhirnya saya kerjakan seperti sekarang ini, ujarnya.

Arif juga menambahkan bahwa pembangunan rumah mewah tersebut bukan merupakan sebagai pelicin atau suap, apalagi sogok kepada Walikota agar saya bisa mendapatkan proyek milyaran rupiah. Namun begitu caranya seorang pengusaha yang professional untuk mendapatkan proyek. Hal seperti ini tidak dimiliki oleh pengusaha lainnya di Kota Lubuklinggau.

Kendati demikian, saya rasa anda tidak perlu menulis berita tentang pambangunan rumah mewah tersebut, karena itu akan membuat keruh permasalahan, imbuhnya.

Saat wartawan Kantor Berita RBN melakukan pe ngecekan ke lokasi pembangunan rumah mewah tersebut, hanya berhasil menemui para pekerjanya. Salah seorang pekerja yang namanya tidak

Tampak Belakang (Foto:Habibullah)

bersedia dimuat dalam pemberitaan mengatakan, kami para pekerja ini seluruhnya berasal dari Cirebon dan sebagian lagi di lokasi pembangunan SMA dan SMP. Ketika ditanya siapa pemilik rumah mewah tersebut, pekerja tersebut mengatakan, ini adalah rumahnya Walikota Lubuklinggau sembari lari meninggalkan wartawan yang sedang melakukan foto terhadap rumah mewah tersebut.

Rumah mewah yang terletak di jalan Kenanga II Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau tersebut memiliki dua pintu keluar masuk kendaraan, dari depan rumah mantan Camat Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan dari belakang dengan melewati rumah Lurah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Ke be radaan rumah itu menjadi perbincangan masyarakat khususnya di Kelurahan Batu Urip, seperti disampaikan salah seorang

warga, Tohir yang mengaku tinggal di se kitar rumah mewah tersebut mengatakan, “apa jadinya nanti kota Lubuklinggau ini, lihat saja walikota sekarang membangun rumah begitu mewah, sementara masyarakat kota Lubuklinggau masih banyak yang memerlukan perhatian dari pemerintah.

Hal senada juga disampaikan oleh warga lain bernama Mail, seperti ucapannya, “kapan lagi pak wali akan memikirkan nasib rakyat seperti kami ini sambil menjalankan motornya untuk mengantarkan penumpang demi mencari sesuap nasi” tandasnya.

Demi terciptanya pemerintahan yang bersih di wilayah hukum Kota Lubuklinggau kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan terhadap indikasi suap dan atau gratifikasi yang terjadi di lingkungan Walikota Lubuklinggau. (Habibullah Singa Yudha)

Tampak Depan (Foto:Habibullah)

BANDAR JUDI MAULANA IBRAHIM TIDAK DITAHAN ADA APA DIBALIK PENANGGUHAN? Jakarta, Kantor Berita RBN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam himbauannya pada beberapa waktu lalu, tentang pemberantasan perjudian dalam bentuk apapun agar para pelaku pe rjudian ditindak tegas tanpa pengeculian, sesuai hukum yang berlaku di NKRI. Dengan adanya himbauan ter sebut, pada umumnya di wilayah hukum Indonesia para pelaku perjudian yang berurusan dengan masalah hukum tidak bisa lagi mendapat perlakuan istimewa dari penegak hukum.

Namun apa yang terjadi, setelah tersangkut masalah hukum karena kasus perjudian, seorang pengusaha perjudian online, Maulana Ibrahim alias Afu bersama empat orang anak buahnya didudukkan di atas kur si pesakitan Pengadilan

Ne ge ri (PN) Jakarta Utar a se bagai te rdakwa pada pertengahan Agustus lalu.

Di hadapan Majelis Hakim Pimpinan Puji Astuti Handyani, SH, MH dengan Hakim Anggota, S ulistiono, S H dan Supomo, SH terdakwa Maulana Ibr ahim alias Afu dan kar yawannya terdakwa Zubaida, Supardi, Darma dan terdakwa Fitri Binti Supriatna dijerat oleh Jaksa Penuntut Umum, Omnan Setiawan, SH, MH dengan pasal 303 ayat (1) ke I KHUP, tentang per judian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Terdakwa Maulana Ibrahim bersama empat karyawannya dinyatakan membuka usaha perjudian di lantai dua Ruko Pluit Karang Niaga Blok 2 dan 4 Pe njar ingan Jakar ta Utar a, dengan perjudian berbentuk permainan judi online dan judi

online jenis Mikey Mouse yang dijadikan sebagai mata pencarian, juga bermain di tempat umum serta memberikan kesempatan terhadap orang banyak untuk melakukan perjudian.

Meski terdakwa Maulana Ibrahim alias Afu bersama empat terdakwa lainnya bekerja sebagai karyawan untuk membantu kelancaran usaha perjudian tersebut, tetapi tetap terancam sepuluh tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 303 KHUP. Diduga karena ada kedekatan hubungan para terdakwa dari Majelis Hakim Pimpinan Puji Astuti Handayani, SH, MH mendapat perlakuan istimewa dengan cara penangguhan penahanan.

Padahal, sebelumnya di PN Jakar ta Utara belum pernah terjadi penangguhan penahanan terhadap terdakwa terkait pasal 303 KUHP tentang perjudian.

Pada kasus kasus perjudian sebelumnya yang pemeriksaan perkaranya di sidangkan di PN Jakarta Utara, Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya sebatas meringankan hukuman dengan me njatuhkan vonis sekitar lima atau enam bulan se suai kepentingan yang menangani perkara, tapi tidak me mber i pe nangguhan penahanan.

Terdakwa Maulana Ibrahim alias Afu yang santer di kalangan pengelola usaha perjudian di wilayah DKI Jakarta tergolong licin bagaikan belut dan susah dijerat hukum karena ke de katan hubungannya dengan aparat penegak hukum.

Bahkan menurut informasi yang layak dipercaya, penangguhan penahanan terdakwa Maulana Ibrahim bersama empat orang karyawannya, diduga karena adanya intervensi pihak lain karena dinilai Majelis Hakim Pimpinan Puji Astuti tergolong cukup berani me mberi

penangguhan penahanan dalam perkara perjudian.

Awalnya terdakwa Maulana Ibrahim bersama empat karyawannya ditangkap petugas Kepolisian Polsek Penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara, setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya arena perjudian di wilayah Ruko Pluit Karang Niaga Blok 2 dan 4 Penjaringan Jakarta Utara, para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada pertengahan Februari 2012.

Pada saat penangkapan tersebu, petugas kepolisian dari lokasi yang dijadikan tempat perjudian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 96 unit komputer, 95 buah leader card warna putih, satu buah route r board, satu set CCTV (yang digunakan sebagai alat pemantau), satu tas warna ping, lima buah beseline swite serta dua buah member card.

(W.Hutagalung)

KASUDIN TATA AIR JAKBAR HERYANTO TERINDIKASI PERKAYA DIRI Jakarta, Kantor Berita RBN Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar) diminta lakukan penyelidikan terhadap Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Air Jakbar, disebabkan H.R. Heryanto te rindikasi perkaya diri dengan bermain anggaran perawatan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Anggaran dana saluran yang nilai­nya milyaran rupiah di wilayah Kota Adminis­trasi Jakarta Barat sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU Tata Air Tahun Ang­ga­ran 2012 diduga menjadi ladang duit untuk perkaya diri oleh Kasudin P U Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sesuai pantauan Kantor Berita RBN di lapa­ngan, bahwa masih banyak di­temukan saluran lokal di be­berapa kecamatan wila­yah Jakarta Barat dimana kon­disinya membutuhkan perbaikan dan perawatan dan dana­nya juga sudah ada diang­garan Sudin PU Tata Air Jakarta Barat dengan cara pe­ngadaan swakelola, teta­pi dana tersebut belum dir­e­a­lisasikan kepada posnya, dan salah satu­nya adalah saluran lokal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk maupun di Kecamatan Kem­ba­ngan, Kecamatan Pal­merah dengan kondisi memprihatinkan dan sam­pai saat ini belum ada tindakan dari Sudin PU Tata Air Jakbar.

Adapun dana yang di­ang­garkan oleh Sudin PU Tata Air Kota Administrasi Ja­karta Barat pada TA 2012 adalah pe­me­liharaan saluran air Ke­ca­matan Kembangan (Refung­si) sebesar Rp. 960.000.000,­ (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), ditambah de­ngan biaya penertiban Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pemeliharaan saluran air Kecamatan Kebon Jeruk (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,(sembilan ra­tus enam puluh juta rupiah), d­itambah dengan biaya pe­ner­tiban Rp. 1.000.000.000,­ (satu milyar rupiah), peme­liharaan saluran air di Kec­am­atan Palmerah (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (se-m-bilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah de­ngan biaya penertiban Rp. 1.000. 000.000,­ (satu milyar ru­piah) dengan cara swakelola.

Selain dana peme­li­haraan saluran air tersebut di atas, masih ada lagi dana pemeliharaan infrastruktur sa­rana lokal Kota Ad­mi­nis­trasi Jakarta Barat pelak­sanaan triwulan I untuk wi­layah Kecamatan Kemba­ngan, Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Pal­merah Jakarta Barat sebesar Rp. 2.417.519.635,- (dua mi-lyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga pu­luh lima rupiah). Da­na layanan pembersih sis­tem saluran Jakarta Barat (pekerjaan mendesak sepanjang tahun) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) per triwulan untuk empat triwulan pada tahun 2012 ini dengan cara swakelola.

Ketika hal tersebut di­kon­firmasi kepada Ka­sudin PU Tata Air Jakbar, Her­yanto sedang sibuk dan sangat sulit untuk ditemui, sedangkan Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakbar saat dikonfirmasi juga belum bersedia memberikan tanggapan. (Polman)

BUDI WIBOWO DIDUGA SALAHGUNAKAN WEWENANG

KEJARI JAKSEL DIMINTA UNTUK PENYELIDIKAN Jakarta, Kantor Berita RBN Gara gara Budi Wibowo, SH, MSi se­laku Camat Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Se­latan (Jaksel) diduga salahgunakan wewenang terkait penggunaan anggaran tahun 2011 lalu, Budi Wibowo dilaporkan ke­pada pihak Kejaksaan Negeri (Ke­jari) Jaksel karena diduga telah me­lakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) terhadap penggunaan dana talangan ta­hun anggaran 2011 lalu. Surat la­poran Nomor: 051/SP­KB RBN/2012 tersebut diterima oleh pi­hak Kejari Jaksel sebagai tan­d­a terima resmi.

Dalam surat laporan ter­sebut Budi Wibowo, SH, MSi se­laku orang yang paling ber­wewenang melakukan suatu tindakan apapun kalau menu­rutnya patut untuk dilakukan.

Di­duga telah terjadi penyalah­gu­naan anggaran yang dia­lo­kasikan Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jaksel dari dana Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) TA 2011 yang di­pe­runtukkan khusus untuk kepentingan pembiayaan Kan­tor Kecamatan Kebayoran Lama.

Terjadinya tindakan mela­por­kan Budi Wibowo selaku Camat Kecamatan Kebayoran Lama kepada pihak Kejari Jak­sel, berdasarkan dari pe­man­tauan catatan laporan keu­angan Bendahara Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, di­mana dana talangan TA 2011 yang dilokasikan khu­sus untuk pe mbiayaan ke­pe r­luan Kantor Ke camatan Keba­yoran Lama, tetapi terdapat dalam be­berapa kegiatan pe nyera­pan anggaran yang tak s­e suai dengan peruntukannya dan terindikasi salahgunakan wewenang terhadap penggunaan anggaran.

Ditemukan rincian data pen­geluaran dalam laporan keuangan Bendahara Kantor Kecamatan Kebayoran Lama yang menunjukkan penge­luaran dana untuk beberapa ke­giatan tidak sesuai perun­tu­kannya. Bahkan pada catatan rin­cian tersebut sengaja di­jelaskan kegiatan tidak sesuai peruntukkan, dan mempermudah pihak lain untuk mengetahui telah terjadi indikasi praktek KKN yang berdampak perbuatan penyalahgunaan anggaran alias salahgunakan wewenang.

Dari rincian laporan ke­uangan Kantor Kecamatan Ke­bayoran Lama diduga ke­ras Budi Wibowo selaku Ca­mat Kebayoran Lama telah melakukan tindak pidana ko­rupsi yang menimbulkan ke­ru­gian negara dengan cara me­lakukan penya­lahgunaan anggaran untuk kepentingan pri­badi dan kroninya, sehing­ga pelapor meminta kesediaan Ke­pala Kejaksaan Negeri Jaksel, Masyudi, SH, MH beserta Jajarannya untuk me­lakukan pemeriksaan dan penyelidikan ter­hadap Budi Wibowo SH, MSi se­laku penanggung jawab ang­garan di Kecamatan Ke­bayoran Lama.

Ketika hal tersebut di­kon­firmasi kepada Camat Ke­ba­yoran Lama, Budi Wibowo, SH, MSi sangat sulit di­temui di kantornya di Kecamatan Kebayoran Lama disebabkan Budi Wibowo jarang be­rada di ruangannya.

(W. Hutagalung)

Sambungan 5 EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Alas Hak Sertitikat..................................................................................................dari Hal. 01 haknya diduga menggunakan “surat palsu” dan surat tersebut terindikasi seterusnya disalahgunakan oleh Probosutedjo dalam menerbitkan sertifikat HGU Nomor 1 secara “persekongkolan” dan Probosutedjo diduga juga lakukan “perampokan” terhadap tanah negara maupun terhadap tanah masyarakat dengan alas hak berdasarkan “surat palsu”.

Setelah sertifikat HGU No. 149 habis masa berlakunya dan haknya juga telah berakhir, perpanjangan HGU tersebut diduga merupakan hasil persekongkolan antara PT Buana Estate dan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika penerbitan SK Nomor 9, yaitu SK perpanjangan HGU terhadap PT Buana Estate. Sertifikat terbit secara cacat hukum dan penerbitan SK maupun sertifikat terindikasi terlibat suap untuk penerbitan sertifikasi pertanahan dan penerbitan sertifikat No. 149 berdasarkan SK cacat hukum oleh Kepala BPN RI yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto.

Kemudian, setelah terjadi perkara PTUN Jakarta dengan proses banding dan PK Joyo Winoto juga telah ditolak oleh MA, tetapi Joyo Winoto bersikukuh untuk tak bersedia menjalankan putusan hukum tersebut dengan tepat waktu, dan Joyo Winoto juga mengatakan hal aneh ketika diminta untuk lakukan penerbitan SK pembatalan HGU PT Buana Estate, yaitu takut untuk menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap disebabkan takut terhadap Probosutedjo. Pengaruh Probosutedjo masih besar menjadi alasan bagi Joyo Winoto untuk tak bersedia menjalankan isi putusan kasasi dan isi putusan peninjauan kembali dari perkara PTUN itu.

Sikap ketakutan Joyo Winoto terhadap Probosutedjo dengan tidak bersedia menjalankan putusan kasasi jo. peninjauan kembali tersebut membuat dampak kurang baik terhadap nama baik BPN RI di mata masyarakat maupun dampak negatif terhadap kinerja Joyo Winoto. Terlebih lagi dengan kebijakan Joyo Winoto yang terkesan dipaksakan untuk penerbitan SK tanah dan penerbitan SK juga terindikasi sarat korupsi dan atau gratifikasi.

Akibatnya diduga telah terjadi tanah negara dibeli oleh negara dengan menggunakan uang negara, dan dampak persekongkolan tersebut disinyalir perkaya Probosutedjo disebabkan menerima uang

miliaran rupiah sebagai hasil penjualan atas tanah negara di Hambalang Bogor, dan kaibatnya negara dirugikan.

Setelah Joyo Winoto selaku orang nomor satu di BPN RI digantikan, hal tersebut menimbulkan terjadinya “borok warisan” yang belum dapat dituntaskan dengan baik dan hal itu perlu dituntaskan secara bijak demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan dan semakin meningkatnya tingkat profesional kebijakan penerbitan SK terhadap legalitas tanah serta se suai dengan prinsip prinsip UUPA. Akibat “borok warisan” yang ditinggalkan oleh Joyo Winoto selaku mantan Kepala BPN RI, membuat terjadinya kisah tanah yang kusut dan terjadi perkara dibalik perkara terhadap tanah Hambalang Bogor, dan “borok warisan” tersebut menimbulkan delik pertanahan dan delik hukum yang sangat panjang ceritanya. Semuanya itu merupakan sebab akibat dari indikasi surat palsu yang telah digunakan oleh Probosutedjo dalam penerbitan sertifikat HGU Nomor 1 milik PT Buana Estate.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap delik pertanahan yang terjadi, sumber deliknya disinyalir berawal dari “surat palsu” sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat HGU PT Buana Estate, dan selanjutnya setelah HGU tersebut habis masa berlakunya, juga diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto saat penerbitan SK perpanjangan HGU maupun dalam SK pembatalannya. Kebijakan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI disinyalir keluar dari koridor seharusnya, serta membuat kebijakan penerbitan SK kurang profesional karena isi SK jauh melenceng dari prinsip prinsip UUPA (Undang Undang Pokok Agraria).

Saat ini proses kasasi pada peradilan perdata sudah selesai diputuskan oleh MA RI dan isi putusan kasasi pada pengadilan tata usaha negara (PTUN) dengan isi putusan kasasi pada peradilan perdata diduga isi putusannya saling bertentangan dan disinyalir terjadi salah penerapan hukum atas putusan kasasi perdata disebabkan isi putusan kasasi perdata tersebut membantah isi putusan kasasi di PTUN. Bila isi putusannya dikaji ulang, maka memiliki dampak yang dapat membuat bingung masyarakat pencari keadilan karena putusan kasasi perdata dan isi putusan kasasi di PTUN isinya ber-

tolak belakang dan isi putusan kasasi perdata diduga salah penerapan hukum.

Tanah objek perkara tersebut dapat dikatakan telah terjadi beberapa pe rkara yang tidak tahu sampai kapan selesainya perkara tanah tersebut disebabkan kedua belah pihak terus berperkara, dan isi putusan kasasi perdata berlawanan dengan isi putusan kasasi PTUN walaupun sama sama diputuskan oleh Hakim Agung di tingkat MA RI. Isi putusan kasasi pada peradilan PTUN yang sudah terlebih dahulu diputuskan sampai tingkat PK diduga bertentangan atau kontroversial dengan isi putusan kasasi peradilan perdata, padahal tingkat kasasi pada PTUN maupun tingkat kasasi pada peradilan perdata, putusannya sama sama tingkat kasasi di Jajaran MA RI. Bedanya, satu di peradilan perdata dan satu lagi sudah selesai PK di PTUN. Dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung RI diminta untuk lakukan pengkajian terkait isi putusan yang controversial tersebut.

Adapun kronologis kepemilikan tanah Hambalang oleh PT Buana Estate dengan dasar haknya maupun alas haknya atas HGU Nomor 1 tersebut berawal dari “surat palsu”, kemudian terjadi kisah dibalik kisah yang unik, dimana Probosutedjo dan istrinya, Ratmani selaku pemilik PT. Buana Estate pada awalnya dapat menggunakan “surat palsu” tersebut untuk menciptakan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT Buana Estate, dan setelah masa berlaku HGU itu berakhir, juga masih dapat diperpanjang lagi berdasarkan SK Kepala BPN RI yang dijabat oleh Joyo Winoto ketika itu, dan penerbitan SK Nomor 9 terindikasi cacat hukum.

“Bahwa sesungguhnya tanah 2.117.500 m2, yang kemudian disebut tanah sengketa adalah tanah garapan masyarakat yang patut diduga telah diserobot oleh PT Buana Estate pada tahun 1976” ujar Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta memulai pembicaraan baru baru ini terkait tanah Hambalang Bogor.

Dolok Sirait juga menambahkan, adapun kisah dibalik kisah terkait tanah Hambalang memiliki cerita yang sangat unik, yaitu, pada tahun 1929 s/d 1938 ada 5 bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan dijadikan Perkebunan selanjutnya disebut Perkebunan Ciderati.

Merupakan Hak Erpacht No.

79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an. NV. Handel en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ dan disingkat NV Handel. Seluas 350 Ha dari 813 Ha tersebut disewakan kepada masyarakat berupa bentuk kerja sama plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, tetapi lama kelamaan ke mudian masyarakat Hambalang Bogor menjadi status penggarap dan kemudian oleh panitia Landeform dibuat menjadi milik rakyat dengan kewajiban membayar pajak bumi.

Pada tahun 1976 PT Buana Estate membeli tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 18-061976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain, Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan Ciderati. Pada tahun 1976 Kodam V Jaya mengaku sudah membebaskan perkebunan Cideratie 623 Ha dari masyarakat Hambalang, padahal hal tersebut diduga hanya tipu muslihat dari PT Buana Estate dan masyarakat Hambalang belum pernah menerima ganti rugi atas tanah garapannya.

Baru pada tahun 2009/2010 PT Buana Estate mencoba memberi ganti rugi kepada puluhan masyarakyat di Desa Hambalang dan Kodam V Jaya berjanji akan membebaskan lagi garapan masyarakat seluas 131 Ha yang sudah dijual tersebut. Adapun tanah yang diakui oleh Kodam V Jaya pada tgl 1806-1976 sudah dibebaskan, sedangkan tanah yang akan dibebaskan lagi oleh Kodam V Jaya dapat dijual langsung pada tanggal 18 Juni 1976 lalu kepada PT Buana Estate.

Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor No. 63/1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebunan tersebut bukan tanah milik Kodam V Jaya.

Lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di peraturan militer untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalui Notaris, apalagi menjual tanah orang lain kepada orang lain.

Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep serta atas persetujuan Menteri Keuangan RI dan bukan melalui Notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate seluas 7.050.550m2, bukan atas dasar

bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli oleh PT Buana Estate.

Tetapi atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/ 77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan: PT Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi, be rdasarkan Surat Ke putusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/ DDA/1960 jo. tgl 21-3-1974 No. SK20/DJA/1974 yang ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri dan diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap perkebunan Ciderati tersebut.

Adapun ganti rugi tersebut tidak pe rnah dilaksanakan oleh P T Buana Estate, tetapi SK perpanjangan HGU dapat langsung disetujui oleh BPN RI untuk menerbitkan sertifikat PT Buana Estate atas permohonan No. 16/DIRUT/BE/ VII/76 tgl 12-7-1976 dan diterbitkan be rdasarkan Surat Ke putusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/ HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. PT Buana Estate tidak membayar ganti rugi terhadap masyarakat walaupun sudah ada ketentuan pada SK No. 1, yaitu harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Walaupun belum ada ganti rugi namun PT Buana Estate langsung mendapatkan hak HGU tanpa sepengetahuan masyarakat dan sertifikat dapat langsung terbit dengan praktek pilih kasih.

Masyarakat maupun aparat pemerintah Kabupaten Bogor tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah dijadikan sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate.

Masyarakat baru mengetahui sekitar tahun 1996 ketika tanah tersebut mau diurus sertifikatnya oleh masyarakat ke BPN. Sesuai Risalah P emeriksaan tanah B No. 540-07 KW BPN-PAN “B” 2004 tgl 24-12-2004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 21-03-1977 seluas 7.050.550m2 an PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGUnya sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 23-12-2002 No. 250-46.

Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara di bawah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998.

Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung menerbitkan SK BPN

No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-62006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT Buana Estate, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999.

SK BPN No. 9 tersebut langsung dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu.Sertifikat No. 147, 148 dan sertifikat No. 149 seluas 4.486.975 m2 di dalamnya terdapat tanah sengketa seluas 2.117.500 m2 dan sertifikat HGU No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-42011). Delapan sertifikat tersebut diterbitkan tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM ke 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 maupun Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979.

Patut diduga tanah tersebut telah diserobot oleh PT Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, dan sesuai dengan Akta Notaris No. 39 tgl 186-1976 bahwa tanah tersebut dibeli oleh PT Buana Estate dari Kodam V Jaya merupakan tindakan yang tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/1977, bahwa tanah perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT Buana Estate dengan cara harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap.

Dengan menyalahgunakan wewenang Kepala BPN RI yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 1 Juni 2006 yakni SK perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan, PT Buana Estate harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran terhadap masyarakat penggarap.

Tetapi, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat, sertifikat No. 149 langsung dapat terbit dan di dalam areal sertifikat No. 149 terdapat tanah masyarakat Hambalang Bogor seluas 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149, belum pernah ada ganti rugi dari PT Buana Estate terhadap masyarakat, dan tanah garapan masyarakat tersebut patut diduga benar telah diserobot oleh PT Buana Estate dari masyarakat maupun dari CV. Handel serta diduga dilakukan dengan cara “persekongkolan” maupun “pembodohan” terhadap masyarakat.

ASAL MULA KEPEMILIKAN TANAH PT GENTA PRANA ATAS 211 HEKTAR BERASAL DARI MASYARAKAT

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Sirait dalam acara silaturahmi baru baru ini (foto:ist)

Adapun asal mula kepemilikan tanah sengketa Hambalang Bogor atas nama PT. Genta Prana berawal dari pembebasan oleh PT Genta Prana terhadap masyarakat penggarap. Setelah dibebaskan oleh PT Genta Prana, tanah tersebut masih dapat diusahakan lagi oleh masyarakat penggarap menjadi kebun singkong. Pembebasan tanah itu dilakukan pada tahun 1994 s/d 1996 oleh H. Sukandi secara membebaskan tanah tersebut kepada masyarakat di beberapa lokasi di Kecamatan Citeureup. Tanah tersebut tadinya untuk kepentingan Yayasan TIRASA milik Hutomo Mandala Putra.

Se bahagian atau 2.117.500 m2 tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh Yayasan TIRASA kepada H. Sukandi, namun tanah Hambalang tersebut dikembalikan lagi oleh Yayasan TIRASA kepada H. Sukandi, sehingga H. Sukandi saat ini masih mempunyai utang kepada Yayasan TIRASA sebesar Rp. 20 miliar yang belum dapat dibayarkan sampai saat ini.

H. Sukandi membebaskan tanah dari masyarakat penggarap dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat. Tidak dalam keadaan sengketa. Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak

mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan oleh H. Sukandi tersebut telah menjadi sertifikat HGU PT. Buana Estate sejak tahun 1997. Namun demikian, H. Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena pemilik HGU No. 1 tersebut adalah Probosoetedjo yang merupakan adik Presiden Suharto.

H. Sukandi kemudian mengetahui informasi dari BPN bahwa HGU No. 1 tersebut tidak diperpanjang lagi sesuai isi surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 25046 tgl 23-12-2002, dan selanjutnya masyarakat meminta Bupati Bogor agar tanah negara eks perkebunan Ciderati yang sudah digarap masyarakat tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Akhirnya dida-

patkan kesepakatan dan persetujuan antara PT Buana Estate dengan Pemda Bogor/ instansi terkait, Ketua DPRD, Camat Citeureup dan para Kepala Desa supaya eks HGU No. 1 seluas 705,055 Ha tersebut diretribusikan kepada masyarakat.

Bupati tidak keberatan Eks HGU No. 1 seluas 455,055 Ha diperpanjang HGU seluas 4.550.550 m2 (455.055Ha) kepada PT Buana Estate, dan 250 Ha lagi diprioritaskan untuk masyarakat Bogor. (Termasuk di dalamnya 211,75 Ha tanah dari PT Genta Prana).

PT Buana Estate juga telah membayar Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah 455,055 Ha (sesuai BA Pemeriksaan Tanah Panitia B tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi juga sudah

mengurus sertifikat atas tanah 211,75 Ha ke BPN. Karena luas tanah 2.117.500 m2 dan luasnya membuat persyaratan harus diurus atas nama perusahaan perseroan terbatas berbadan hukum, maka PT Genta Prana dengan dasar kepedulian terhadap masyarakat Hambalang Bogor, dan kepedulian tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar miliaran rupiah, demi mencari kepastian hukum dan demi sebuah kebenaran atas tanah Hambalang Bogor tersebut. Keberadaan H. Sukandi merupakan Komisaris di PT Genta Prana sesuai dengan Akta Notaris Yokovera Mokoagow, SH No. 01 tanggal 8 Pebruari 2006, imbuhnya Dolok Sirait dengan se mangat tinggi.

DARI AWAL JOYO WINOTO MERENCANAKAN UNTUK TIDAK MEMBAYAR GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT Dolok Sirait juga memaparkan, dari awal terbitnya SK BPN No. 9/ HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 an. P T Buana Estate seluas 6.578.315 m2 telah terlihat dengan jelas bahwa Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, telah me-

rencanakan pembebasan tanah terhadap masyarakat tanpa membayar biaya ganti rugi, tetapi dengan menggunakan salahgunakan wewenangnya dan dapat begitu tega untuk mengorbankan masyarakat Hambalang.

Rencana tersebut dapat terlihat

jelas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 tersebut yang berbunyi: “Penerima perpanjangan jangka waktu (PT Buana Estate) bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaBersambung ke hal 06

Sambungan 6 EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Alas Hak Sertitikat.......................................................................................................................dari Hal. 05 hulu diselesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-62006 bahwa PT Buana Estate bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Menurut Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, bahwa pembebasan penguasaan/ penggarapan masyarakat atas tanah 2.117.500 m2 di Desa Hambalang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu dengan merencanakan putusan pidana di Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dan cara pelakDjoyo Winoto (foto:ist) sanaan terbit SK BPN No. 9/ Pada umumnya bahwa se- HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 an/penggarapan masyarakat luruh surat keputusan yang dan berdasarkan SK tersebut menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, menyangkut pelepasan hak dapat langsung penerbitan 8 dan hal itu sesuai dengan su- atas tanah milik atau pengga- (delapan) se rtifikat tanpa rat pernyataan oleh PT Buana rapan, selalu dengan jelas di- membayar ganti rugi garapan sebutkan harus terlebih da- masyarakat, akibatnya maEstate tgl 3-8-2004”.

syarakat dituduh melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan terjadi putusan pidana.

Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2.

Setelah terbit Sertifikat HGU an. PT Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT Buana Estate tgl 3-8-2004 dicabut/dibatalkan oleh PT Buana Estate sendiri pada tgl 148-2006.

Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan sertifikat No. 150 yang luasnya 178.570 m2 sudah dijual

Patut diduga juga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang saat itu menjabat Kepala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum bahkan dapat dikatakan kebal hukum. Juga kurang menghormati putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak perduli terhadap arahan Presiden maupun terhadap surat Bupati Bogor.

Surat Ketua PTUN JKT selaku pengawasan putusan juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat yang pada intinya memohon supaya putusan MA No 482K/TUN/2007 tanggal 202-2008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengar oleh Joyo Winoto menjadi masukan yang baik. Kebijakan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI terindikasi “semau que” tanpa dapat melakukan tupoksinya secara benar dan profesional.

Dengan keberadaan Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI baru untuk mengggantikan Joyo Winoto, kebijakan Hendarman Supandji yang pro terhadap kebenaran maupun peduli terhadap masyarakat Indonesia sangat dinantikan oleh masyarakat pencari keadilan dan menggantungkan harapan terhadap Hendarman Supandji agar terjadi pembenahan global di Jajaran BPN RI serta menantikan kesuksesan terhadap program reforma agraria.

Hendarman Supandji juga sangat diharapkan dapat memberikan solusi yang baik atas keberadaan tanah PT Genta Prana yang dibuat Joyo Winoto menjadi status quo dengan menjalankan kebijakan pertanahan sesuai dengan prinsip prinsip yang terkandung di dalam Undang Undang Pokok Agraria.

SK BPN tentang penerbitan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, sesuai dengan isi putusan MA No. 482K/TUN/2007 jo. 72 PK/ TUN/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dijalankan, dan penerbitan SK penerbitan sertifikat HGB an. PT Genta Prana dapat diterbitkan oleh Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI sesuai dengan tupoksinya bahwa penerbitan SK atas luas tanah di atas 7,5 hektar merupakan tupoksi Kepala BPN RI.

surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004, yang realisasi pelaksanaannya BPN segera menerbitkan 8 buah sertifikat an PT Buana Estate dan dua diantaranya asli tapi palsu yaitu sertifikat No. 146 dan No. 150 .

Sedangkan 2 (dua) sertifikat No. 146 tahun 2006 dengan luas 637.940 m2 dan 594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No. 147 tahun 2006 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 tahun 2006 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 tahun 2006 dengan luas 448.6975 m2 (terdapat di dalamnya 2.117.500 m2 tanah sengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150 tahun 2006 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikat No. 151 tahun 2006 dengan luas 575.070 m2. Dengan demikian jumlah sertifikat ada 8 sesuai dengan SK BP N No. 1/P bt/BP N-RI/ 2011 tgl 15-4-2011 hal 1 menimbang b dan hal 5 DIKTUM KE ENAM).

1 (satu) sertifikat No. 146 seluas 594.014 m2 dan satu lagi sertifikat No. 150 seluas 178.570 m2 telah dijual dengan istilah kerjasama oleh PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. BPN RI juga telah mengetahui perihal sertifikat asli tapi palsu terse-

Joyo Winoto disebut kebal hukum disebabkan setelah Ketua PTUN Jkt membuat surat pengawasan kepada Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI, maupun kepada Presiden RI serta kepada Ketua DPR RI, dengan inti surat supaya Joyo Winoto melaksanakan isi putusan MA No. 482K/TUN/2007, tetapi putusan tersebut belum dilaksanakan oleh Joyo Winoto sebagaimana mestinya, yaitu penerbitan SK untuk HGB PT Genta P rana atas tanah 2.117.500 m2. Sampai Joyo Winoto dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPN RI, penerbitan SK untuk HGB PT Genta Prana tersebut seperti terkatung katung alias digantung dan tanahnya pun menjadi status quo.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun 2009, Presiden RI telah memberi arahan kepada Kepala BPN RI, supaya SK penerbitan sertifikat HGB tanah 2.117.500 m2 an.

PT Genta Prana diterbitkan sesuai ketentuan perundang undangan. Apabila Kepala BPN tidak bersedia melaksanakan arahan Presiden RI tersebut, maka Presiden dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pasal 116 tersebut.

Tetapi, Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN tetap tidak bersedia melaksanakan arahan Presiden tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo Winoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat Presiden tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN saat dijabat oleh Irjen Pol. Purn. Aryanto Sutadi), akibatnya membuat Joyo Winoto kurang menghormati putusan hukum.

Kebijakan Joyo Winoto terhadap penerbitan SK dan SK pembatalannya terindikasi “semau gue” dan Joyo Winoto diduga telah melakukan pe rbuatan hukum dengan salahgunakan wewenang selaku seorang pejabat publik karena te rindikasi lakukan korupsi dalam kebijakannya untuk penerbitan SK, yakni dimana seharusnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan kewajibannya selaku pejabat negara. Joyo Winoto seharusnya melakukan, tetapi Joyo Winoto tidak bersedia untuk melaku-

kannya. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan tetapi Joyo Winoto malah melakukan tindakan tersebut demi kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.

Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo. Hal itu disampaikan Joyo Winoto ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto di Kantor BPN RI untuk me mohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, tetapi Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, yaitu, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut serta merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat itu diselesaikan dengan cara tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakat yang ditaksir nilainya se kitar Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) , yaitu dari 2.117.500 m2 x Rp. 100.000,-/ m2.

Tetapi penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal itu dikatakan dapat berhasil sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/ PnCbn tanggal 12-6-2007 yakni masyarakat penggarap dihukum penjara karena lakukan perbuatan pidana pengerusakan.

Keterlibatan Joyo Winoto atas terciptanya putusan pidana di PN Cibinong tersebut terindikasi diciptakan oleh Joyo Winoto bersama dengan P T Buana Estate secara “persekongkolan” dan merupakan dugaan pelanggaran hukum. Pada lazimnya segala surat keputusan yang menyangkut pembebasan tanah, baik itu tanah milik maupun garapan selalu ditekankan agar menyelesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Kata ganti rugi selalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 DIKTUM KETIGA a. Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat se suai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan

oleh PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Sertifikat No. 149 yang luasnya 4.486.975 m2 termasuk di dalamnya tanah garapan masyarakat yang belum pernah dibayar ganti ruginya dan nilainya ditaksir sekitar Rp. 211.750.000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT Buana Estate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007, PT Buana Estate bersama oknum menanam 270 batang bibit pohon coklat, 33 bibit pohon mahoni dan me masang 18 buah plang nama an. PT Buana Estate. Keesokan harinya, plang nama dan tanaman yang ditanam oleh oknum di kebun masyarakat pada malam hari sebelumnya spontan dicabut oleh masyarakat selaku pemilik kebun.

Tanaman tanaman tersebut dikumpulkan di satu tempat, dan sesuai rencana akan diserahkan kepada polisi be-

sok harinya, tetapi tertunda karena hari sudah sore menuju malam. Kemudian, besok harinya tgl 7-2-2007 pada pagi pagi buta, tanaman tanaman yang dikumpulkan tersebut sudah tidak ada di tempat semula, tetapi diketahui telah berada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT Buana Estate melaporkan masyarakat Hambalang ke Polres Bogor dengan laporan bahwa masyarakat telah menguasai fisik tanah PT Buana Estate dimana tanah tersebut adalah HGU PT Buana Estate yang masih berlaku hingga tahun 2027 mendatang.

Padahal fisik tanah sudah dikuasai masyarakat sekitar tahun 1960 secara turun temurun. Dan dilaporkan juga bahwa pencabutan tanam tanaman dan plang nama yang telah dilakukan masyarakat pemilik kebun tersebut dibuat istilah telah merusak harta milik PT Buana Estate.

Realisasi dari laporan polisi tanggal 7-2-2007 tersebut akhirnya membuat para penggarap bernama H. Sukandi

dan kawan kawan dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 207 dan 208/Pid.B/Cbn tanggal 12-62007.

Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapan telah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu dengan adanya putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid/Cbn yang dijadikan novum oleh Joyo Winoto dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI. Hubungan antara PK yang ditempuh Joyo Winoto dengan novum putusan pidana tersebut sangat dipertanyakan, dan PK Joyo Winoto juga sudah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/ TUN/2009 tanggal 16-92009, tandas Dolok Sirait yang juga seorang pensiunan dari Kepolisian.

JOYO WINOTO SAAT MENJABAT KEPALA BPN TAK TAKUT KEPADA PRESIDEN TETAPI TAKUT TERHADAP PROBOSUTEDJO but dan segera merubah sertifikat No. 146 dan 150 menjadi an. Menteri Pertahanan RI. Setelah terbit HGU No 149 tgl 15-6-2006, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap atas tanah 2.117.500 m2 maka pada tgl 14-8-2006, surat pernyataan PT Buana Estate dicabut oleh PT Buana Estate pada tgl 3-8-2004. Dan tgl 7-2-2007, PT Buana Estate melaporkan masyarakat penggarap ke Polres Cibinong, bahwa masyarakat telah menguasai fisik tanah milik sah PT Buana Estate sesuai dengan sertifikat No. 149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan juga sudah merusak tanaman tanaman milik PT Buana Estate, padahal masyarakat itu sendiri sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 secara turun temurun s/d saat ini tahun 2012.

Adapun tanaman yang dimaksud dirusak adalah tanaman yang baru ditanam PT Buana Estate bersama oknum di kebun masyarakat pada waktu malam hari tgl 5-22007. Umur tanaman tersebut baru satu hari. Akibat laporan tersebut, masyarakat penggarap dihukum masuk penjara

sesuai putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/P id.B/ PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/ Pid.B/ PnCbn adalah sah secara hukum bahwa tanah 2.117.500 m2 adalah milik sah PT Buana Estate, sehingga Joyo Winoto mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan NOVUM putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/ PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut memang sudah ditolak Mahkamah Agung dengan putusan No. 72PK/TUN/ 2009 tgl 16-9-2009, karena novum yang diajukan Joyo Winoto saat menjabat BPN RI bukan bukti sah kepemilikan tanah atas 2.117.500,- m2.

Patut diduga Joyo Winoto lebih takut kepada Probosoetedjo dari kepada SBY karena dana yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, terindikasi salah alamat dan diduga telah mengalir kepada kantong pribadi Joyo Winoto, PhD saat memimpin BPN RI. Akibatnya,

mati-matian Joyo Winoto membela Probosoetedjo dan sampai tega me masukkan masyarakat ke penjara demi kesuksesan SK yang diterbitkan Joyo Winoto, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI sehingga isi putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak dijalankan oleh Joyo Winoto selaku pejabat publik. Hal tersebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa berat bila dibandingkan kalau Joyo Winoto masuk penjara, bila ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap” terkait penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalannya.

SK pembatalan telah membuat status tanah PT Genta Prana atas 211 hektar tersebut menjadi status quo, dan Joyo Winoto diduga telah lakukan persekongkolan dengan PT Buana Estate terkait penerbitan SK maupun penerbitan SK pembatalannya, karena SK tersebut membuat posisi PT Buana Estate sangat menguntungkan tetapi disinyalir telah terjadi kerugian ne gara, ujarnya.

PT GENTA PRANA KALAH DI PN CIBINONG, PT BANDUNG DAN KASASI DISEBABKAN JOYO WINOTO TAK TAAT HUKUM Di Pengadilan Negeri Cibinong PT Genta Prana kalah yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Selanjutnya pada tingkat kasasi perdata PT Genta Prana mengalami kekalahan.

Kekalahan tersebut diduga disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN saat itu belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2, dimana ada tanah PT Genta Prana seluas 2.117.500 m2 ikut termasuk dalam HGU No. 149. Keberadaan sertifikat HGU No. 149 yang sudah dibatalkan tersebut, menurut Hakim PN Cibinong statusnya masih sah milik PT Buana Estate disebabkan sertifikatnya merupakan produk BPN dan belum dibatalkan oleh pihak BPN walaupun putusannya PTUN tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Karena sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan oleh Joyo Winoto, walaupun

sudah ada surat eksekusi dari Ketua PTUN JKT kepada Kepala BPN RI supaya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan isi putusan supaya mencabut/membatalkan sertifikat No. 149 dan memproses penerbitan sertifikat HGB an. PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, tetapi isi putusan PTUN tersebut tidak dijalankan sesuai dengan isi putusannya, tetapi diterbitkan SK yang isinya terindikasi melenceng isi putusan.

Joyo Winoto, PhD tidak patuh hukum serta tidak melaksanakan Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim PN Cibinong juga masih menyatakan sah sertifikat No. 149 tersebut walaupun oleh Mahkamah Agung RI (PTUN) sudah menyatakan bahwa sertifikat itu sudah tidak sah lagi dan diputuskan sudah

dibatalkan.

Alasan Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 tersebut adalah tanah yang pada mulanya didapatkan dari Kodam V Jaya sesuai Akta Notaris No. 38 tgl 18-06-1976 Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH. Akta tersebut berbunyi antara lain, Kodam V Jaya telah membebaskan tanah rakyat 632 Ha dan akan membebaskan lagi 131 Ha, dan pengakuan tersebut terjadi pada tgl 18-6-1976. Tanah yang dibebaskan dan yang akan dibebaskan tersebut adalah tanah perkebunan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan surat Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor cq Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tgl 13-8-1976 No. 63/1976 tertulis an. NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie.

Dalam pengertian, Kodam

V Jaya telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada PT Buana Estate. Pengakuan itu adalah palsu, karena sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, Kodam V Jaya tidak diperbolehkan dan tidak pernah menjual tanah yang dikuasai Kodam V Jaya terhadap pihak lain, apalagi menjual tanah yang masih hak milik orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak atas tanah yang dikuasai, maka tata cara pelaksanaannya harus melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI dan tidak dibenarkan melalui Notaris.

Ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Ketua Majelis Hakim PT Bandung, jawabannya sangat mengecewakan, yaitu, “Silahkan laporkan ke Polisi.” Dan saat ditanyakan lagi bagaimana hBersambung ke hal 07

Sambungan

7

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Alas Hak Sertitikat...........................................................................dari hal. 06 ati nurani Bapak selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung terkait kebenaran, jawab beliau, “hati nurani itu mahal”.

Dalam hal ini Hakim Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI diminta untuk lakukan pengkajian terhadap jawaban Ketua P engadilan Tinggi Bandung yang kurang profesional dalam me njalankan tupoksinya.

Majelis Hakim PN Cibinong menjelaskan bahwa di atas tanah HGU No. 149 luas 4.486.975m2, dengan rincian 2.369.475 milik PT Buana Estate dan 2.117.500 m2 milik rakyat/PT. Genta Prana (yang disengketakan tentunya) terdapat villa, tanam-tanaman coklat, jati dan lain-lain. Pernyataan tersebut diduga adalah pernyataan bohong.

Pada saat sidang di PN Cibinong, bahwa pihak PT Genta Prana memohon agar dilakukan sidang di lokasi (PL), dengan tegas ditolak oleh Majelis Hakim PN Cibinong dengan alasan sudah menge-

tahui dengan jelas keadaan lapangan/ lokasi. Majelis Hakim PN Cibinong terindikasi berbohong, karena di atas tanah 2.117.500 m2 tersebut tidak ada villa, tanaman coklat maupun jati. Yang ada hanya tanam-tanaman singkong milik masyarakat. Villa dan tanaman tersebut berada di atas tanah 2.369.475 M2 milik PT Buana Estate.

Para saksi dari PT Buana Estate saat bersaksi di PN Cibinong juga membuat saksi dusta, bahwa pada tahun 1970 para saksi sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik PT Buana Estate karena di atas tanah tersebut telah berdiri plang nama PT Buana Estate semenjak tahun 1970.

Ketika pihak PT Genta Prana memberikan informasi kepada Majelis Hakim PN Cibinong bahwa ke saksian tersebut adalah palsu, dengan penjelasan bahwa PT Buana Estate berdiri pada tgl 8-91972 No. 33 jo tgl 29-05-1973

No. 119, dan bagaimana bisa ada plang tahun 1970. Kebenaran pernyataan saksi PT Buana Estate dipertanyakan.

Tetapi Majelis Hakim PN Cibinong tidak mempedulikan kebenaran sebuah fakta, dan kebohongan bahkan dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah PT Buana Estate.

Sesuai barang bukti yang diajukan oleh PT Buana Estate dalam perkara PN Cibinong berupa sertifikat HGU No. 1 yang terbit atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/ HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 bunyinya antara lain,” Bahwa PT Buana Estate diwajibkan memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV. Handel en Cultuur Matschappy Tjide ratie dan kepada masyarakat penggarap. Ganti rugi tersebut tidak pernah diterima masyarakat penggarap atas tanah 2.117.500 Ha. Bahkan masyarakat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terbit HGU No. 1 tahun

1977. Tanah tersebut tidak pernah dijadikan perkebunan oleh PT Buana Estate dan masyarakat tetap menguasainya sejak tahun 1960 dan secara turun temurun hingga sekarang” ujarnya.

Para Kepala Desa juga sudah membuat surat keterangan bahwa tanah 2.117.500 m2 tersebut dikuasai masyarakat cq. H. Sukandi dan juga dinyatakan tidak dalam perkara. Karena sebelumnya memang tidak pernah ada perkara sebelum perkara PTUN itu terjadi.

Uraian tersebut telah dijelaskan kepada Majelis Hakim PN Cibinong, tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat lain bahwa tanah tersebut diperoleh dari Kodam V Jaya.

Dijelaskan dalam SK Menteri Dalam Ne ge ri No. SK1/ HGU/DA/77 supaya memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, tentunya karena tanah tersebut bukan tanah milik Kodam V Jaya. Atau tanah tersebut bukan tanah yang sudah dibebaskan

oleh Kodam V Jaya. Itu terbukti dengan jelas dari SK Menteri yang sama sekali tidak ada menyinggung Kodam V Jaya.

Skep No. 1 tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud adalah tanah HGU milik NV Hande l e n Cultuur Matschappy Tjideratie yang sebahagian telah digarap oleh masyarakat.

PT Buana Estate melakukan tuntutan hukum secara perdata kepada PT Genta Prana di PN Cibinong disebabkan Joyo Winoto, PhD saat menjabat Kepala BPNRI tidak bersedia mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/ TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo.

72PK/TUN/2009 tgl 16-092009. Joyo Winoto juga belum membatalkan sertifikat No. 149 padahal putusan hukum PTUN sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di lain sisi, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara perdata tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/ 2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/ TUN/2009 tgl 16-09-2009.

Majelis Hakim menyatakan sertifikat No. 149 masih sah milik PT. Buana Estate karena belum dibatalkan oleh Kepala BPN RI ketika itu.

Atas tidak patuhnya Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI terhadap Keputusan hukum yang sudah me mperoleh kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim PN Cibinong juga sangat me nghargai “ketidakpatuhan” Joyo Winoto dengan tak bersedia melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung secara PTUN yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim PN Cibinong memutuskan perkara perdata antara PT Buana Estate dan PT Genta Prana, dengan memenangkan PT Buana Estate dan putusan itu juga dikuatkan oleh PT Bandung.

Dalam arti, PT Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi disebabkan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI tidak taat hukum serta tak menghormati putusan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor juga tidak

menghargai putusan Mahkamah Agung PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

SK Kepala BPN-RI No. 1/ Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011 telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT Buana Estate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 2.117.500 m2 sesuai dengan putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. Juga pe tunjuk Presiden RI telah memberi arahan Kepada Kepala BPNRI sesuai surat Mensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/ 05/2011 tgl 2 Mei 2011, supaya se harusnya me laksanakan putusan MA No. 482K/TUN/ 2007 jo. 72PK/TUN/2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, Joyo Winoto saat memimpin BPN RI belum juga bersedia untuk memproses sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2.

Isi SK Pembatalan atas SK Nomor 9 tersebut diduga bertentangan dengan isi putusan hukum No. 482K/TUN/2007 jo.

72PK/TUN/2009, imbuhnya.

tuskan, BPN RI sendiri sudah terlebih dahulu telah menerbitkan SK pembatalan No. 1/ Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-42011 dengan isi SK untuk membatalkan SK Nomor 9 dan HGU No 149, tetapi mengapa sertifikat No. 149 tersebut masih sah berlaku menurut putusan kasasi perdata, padahal sertifikat No. 149 itu sudah dibatalkan oleh pihak BPN sebagai pihak yang berwewenang. Putusan kedua kasasi itu jadinya membuat masyarakat bingu-

ng terhadap keberadaan keadilan di negeri ini, tandasnya.

Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untuk memberi Roh Hikmat dan Bijaksana kepada Yang Mulia Maje lis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang akan menangani PK atas perkara PT Genta Prana melawan PT Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah Maha Besar ikut campur tangan untuk memberi keadilan kepada masyarakat tertindas dengan melalui para Hakim Yang Mulia

Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang menangani PK tersebut agar putusannya pro terhadap kebenaran, dan isi putusan berasal dari hati nurani seorang hakim yang mulia, dan hakim tidak boleh diintervensi dalam membuat keputusan hukumnya. “Jadi… keputusan Hakim Agung yang adil dan menegakkan kebenaran atas perkara ini sangat dinantikan.

Tuhan memberkati”, imbuh Dolok Sirait menutup pembicaraan.

sional Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA: Me mbatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 se bagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate.

KEEMPAT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang te lah dibatalkan se bagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/P dt.G/ 2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KELIMA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan D aftar-Daftar Umum

lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah.

(B) Me ncatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam D iktum KESATU. KEENAM:Membe rikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pe mbangunan Pusat Misi Pemeliharaan Pe rdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/

Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi P emeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak se bagaimana dimaksud dalam D iktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto, semenjak masih menjabat selaku Kepala BPN RI sampai statusnya mantan Kepala BPN RI, Joyo Winoto belum pernah bersedia memberikan komentar terhadap pers yang melakukan konfirmasi terkait Tanah Hambalang. Se dangkan pe ne lusuran terhadap pihak PT Buana Estate, Probosutedjo sangat sulit untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi.

Adapun ke beradaan surat konfirmasi terhadap Mahkamah Agung RI, jawaban suratnya masih dalam pe nantian yang sedang dinantikan. (TIM RBN)

KASASI PERDATA PT GENTA PRANA DITOLAK MA Saat ini PT Genta Prana mengalami kekalahan saat menempuh Kasasi ke Mahkamah Agung, dan isi putusan Kasasi pada peradilan perdata tersebut seperti bertentangan dengan isi putusan Kasasi PTUN. Sebelum terjadi perkara perdata, pe rkara PTUN sudah dimenangkan oleh PT Genta Prana. Tetapi isi putusan tersebut tak dilaksanakan oleh Joyo Winoto dengan benar. Dalam SK Pembatalan, tanah PT Genta Prana malah dibuat menjadi sta-

tus quo oleh Joyo Winoto.

Terhadap putusan kasasi tersebut, pihak PT Genta Prana akan menempuh upaya hukum PK dan berharap bisa menang melawan PT Buana Estate pada tingkat PK nantinya, disebabkan sertifikat HGU No. 149 an. PT Buana Estate tersebut sudah dibatalkan dengan SK BPN No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011.

Presiden SBY juga sudah memberi arahan kepada Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI, sesuai surat Men-

sesneg No. R92/M.Sesneg/D4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011, supaya Joyo Winoto ketika menjabat Ke pala BPN RI seharusnya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun isi putusan tersebut membatalkan sertifikat HGU No. 149 yang notabene milik PT Buana Estate.

Putusan MA No. 482K/ TUN/2007 jo. No. 72/PK/ TUN/2009 yang telah dipu-

tuskan oleh Mahkamah Agung pada prose s hukum PTUN, isi putusannya seperti bertentangan dengan isi putusan kasasi perdata yang dimenangkan oleh PT Buana Estate, dan isi putusan perdata tersebut kurang logis penerapan hukumnya, disebabkan membatalkan isi putusan kasasi PTUN dan putusan kasasi tersebut juga merupakan produk hukum dari Hakim Mahkamah Agung sendiri. Apalagi sebelum putusan kasasi perdata itu dipu-

AWAL SERTIFIKAT HGU DAN INTI DARI ISI SK PEMBATALAN NO. 1/PBT/BPN-RI/2011 TGL 15 APRIL 2011 Adapun inti dari isi Surat Keputusan (SK) Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011 tanggal 15 April 2011, yaitu SK pembatalan terhadap SK Nomor 9.

Adapun keberadaan SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149, dan HGU Nomor 149 merupakan satu diantaranya beberapa sertifikat yang sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapi asal muasal sertifikat tersebut berasal dari satu sertifikat yaitu HGU Nomor 1.

HGU Nomor 1 me rupakan milik PT Buana Estate dimana pada saat penerbitan sertifikatnya berdasarkan alas hak yang diduga berdasarkan surat palsu disebabkan surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di Notaris, tetapi pelepasan hak atas tanah tersebut dapat dipindah tangan.

Kemudian masa HGU habis dan diperpanjang lagi dengan SK Kepala BPN RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika dijabat oleh Joyo Winoto.

Setelah terjadi gugat menggugat di PTUN Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, SK Nomor 9 sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupate n Bogor dapat tercipta. Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 hanya membutuhkan waktu empat belas hari, sejak dari tanggal SK diterbitkan sampai tanggal

tanda tangan penerbitan sertifikat.

Adapun inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011 diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto ketika penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011.

SK penerbitan Nomor 9 diduga salahgunakan wewenang disebabkan SK Joyo Winoto dapat terbit secara “prematur”. Kemudian digugat di PTUN dan perkara terse but sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana PK dari Joyo Winoto ditolak.

Setelah pergumulan yang panjang antara ke pastian hukum dan legalitas tanah de ngan dikawal ole h pe ngawal kebenaran, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, membuat SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011, yaitu pembatalan sebagian.

Se te lah SK pe mbatalan terbit, tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Adapun SK pembatalan adalah untuk menjalankan putusan Kasasi dan PK di PTUN, supaya BPN menerbitkan SK atas HGB PT Genta Prana karena PK dari Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ditolak oleh MA RI. Se te lah SK P embatalan yang sudah dinanti sekian lama dan surat permohonan pembatalan juga sudah disampaikan ole h PT Genta Prana, namun demikian isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011 terindikasi “aneh bin aneh” karena isi SK diduga bertentangan dengan isi putusan MA RI pada tingkat PTUN. Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang dalam penerbitan SK. Seharusnya isi SK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, dalam penerbitan sertifikat tanah sifatnya hanya menjalankan putusan hukum.

Bukan tugasnya untuk membuat keputusan hukum, tetapi tupoksinya adalah menjalankan putusan hukum terkait pertanahan, bila putusan hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepiawaian Joyo Winoto dalam menerbitkan SK pertanahan diduga telah turut serta menjual tanah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila dikaji dari wewenang penerbitan SK pertanahan di atas 7,5 hektar yang terindikasi salahgunakan jabatan.

Keberadaan SK Pembatalan oleh Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang disebabkan tidak menjalankan putusan hukum yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap dengan benar dan profesional. Tetapi malah sebaliknya yang terjadi terhadap tanah PT Genta Prana, karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo.

Inti dari isi SK Pembatalan No. 1/ Pbt/ BP N-RI/2011 adalah, MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE. PERTAMA: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009.

KE D U A :M enyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Na-

Lampiran Berita 8 EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Joyo Winoto Diduga........................................................................................................................dari Hal. 01 me”. Bahkan diduga keras Joyo Winoto sebagai otak rencana pembunuhan terhadap Pemimpin Redaksi RBN. Joyo Winoto juga diduga pelihara pembunuh bayaran di lingkungan BPN RI ketika Joyo Winoto menjadi pejabat nomor satu di BPN RI. Adapun tujuannya untuk melancarkan urusannya terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) tentang pertanahan. Salah satu oknum Wilmar Sitorus juga terindikasi terlibat pembunuh bayaran yang sering berada di lingkungan BPN RI, dimana status keberadaannya di lingkungan BPN RI sangat dipertanyakan keberadaan status dan tupoksinya, sehingga dapat bebas keluar masuk ruangan Joyo Winoto se hari hari saat menjabat Kepala BPN RI dan terindikasi memiliki jalur khusus dalam pengurusan sertifikat tanah ataupun percaloan pengurusan pertanahan dengan mengaku sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) kepada masyarakat, selaku anggota yang ditugaskan di lingkungan BPN RI. Bila ada media atau wartawan yang membuat pemberitaan terkait dengan kebijakan Joyo Winoto selaku pejabat publik, maka wartawan tersebut akan berhadapan dengan oknum yang garang Wilmar Sitorus.

Hal itu disampaikan sumber RBN yang tidak bersedia identitasnya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta minggu lalu.

Sumber juga menambahkan, “Hubungan Wilmar Sitorus dengan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI sangat dipertanyakan. Diduga Wilmar Sitorus mempergunakan kedekatannya kepada Joyo Winoto untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan SK maupun sertifikat tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) tanpa dapat tersentuh oleh hukum” ujar sumber.

Berawal dari indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9/HGU/BPN/2006, yaitu SK perpanjangan HGU kepada PT Buana Estate yang notabene milik Probosutedjo, digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi putusan hukum tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan de lik pertanahan maupun indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto tersebut diekpos oleh Redaksi Rakyat Bicara News sekitar empat tahun belakangan ini dengan pemberitaan akurat dan berimbang, tetapi akibat pemberitaannya kantor pers diserbu oleh massa tidak kenal pada tahun 2010 lalu.

Adapun Laporan Polisi Nomor: LPB/283/VII/2010/ Sek.Sanggar tanggal 20 Juli 2010, peristiwa pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, Pasal 170 KUHP dengan TKP: Kantor Redaksi Rakyat Bicara News Jl. Ciledug Raya No. 17 RT 006 RW 05 Ke lurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dimana sampai saat ini pelakunya masih dalam proses penyelidikan.

Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, seorang narasumber lain yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, karena peduli terhadap kebenaran dan keadilan serta untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, narasumber tersebut siap dan

bersedia menjadi saksi di pengadilan, mengatakan, “Pada tahun 2010 lalu, ketika ada pemberitaan tentang dugaan salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI, oknum Wilmar Sitorus yang juga termasuk orangnya Joyo Winoto selaku pengacara dan mengaku seorang anggota BIN (Badan Intelijen Negara) marah marah menanggapi pe mberitaan tersebut dan mengeluarkan perintah untuk lakukan eksekusi terhadap Pemimpin Redaksi RBN, dan selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp. 10 juta kepada oknum berinisial SN, karena pemberitaan tersebut membuat oknum Wilmar Sitorus tersinggung” imbuh sumber.

Sumber juga menambahkan, bahwa penye rahan sejumlah uang tersebut terjadi di Citos (Cilandak Town Square), yaitu penyerahan biaya operasional untuk eksekusi Pemred RBN, dari oknum mengaku BIN Wilmar Sitorus kepada oknum SN bersama kelompoknya.

“Oknum Wilmar Sitorus dan SN menggunakan kesempatan mengambil keuntungan dari pemberitaan RBN terkait pemberitaan indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Adanya pemberitaan tersebut diduga digunakan sebagai materi untuk jembatan mempererat hubungan antara Joyo Winoto dengan oknum Wilmar Sitorus, apalagi oknum Wilmar Sitorus juga selaku pengacara Joyo Winoto serta mengaku Anggota BIN yang tugasnya menjaga dan mengamankan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI dari berbagai hambatan, termasuk untuk menghambat peran dan kinerja pers yang melakukan tugas jurnalistik terhadap kinerja Joyo” tandas sumber.

Seiring dengan perjalanan waktu dan pantauan Kantor Berita RBN, disebabkan adanya narasumber yang mengatakan bahwa dibalik penyerbuan kantor redaksi RBN pada tahun 2010 lalu dan pengeroyokan terhadap Pemimpin Redaksinya, disinyalir juga terjadi insiden menghambat kine rja pe rs, yang diduga dilakukan oleh oknum Wilmar Sitorus dengan memerintahkan oknum SN, diduga setelah mendapat arahan dari Joyo Winoto, agar kantor Redaksi RBN diserbu untuk membungkam pemberitaannya, termasuk membungkam Pemrednya, tetapi Tuhan berkata lain dan target mereka masih diberikan kehidupan oleh Tuhan dari surga.

Demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang, Redaksi RBN mengirimkan surat konfirmasi kepada Joyo Winoto terkait dengan pernyataan narasumber, bahwa penyerbuan dilakukan oleh oknum Wilmar Sitorus dan ada hubungannya dengan Joyo Winoto kare na pemberitaan indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto diekpos.

Surat konfirmasi Nomor 093/Kf-SK/11 tersebut dikirimkan tanggal 4 Desember 2011 dengan tembusan surat: Presiden Republik Indonesia c/q Menteri Sekretaris Negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Dewan Pers, Ketua Komnasham, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Inspektur Utama BPN RI, Sekretaris Utama BPN RI, Deputi I, II, III, IV dan V BPN RI, Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI, Kabag Humas BPN RI, Para Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Tingkat Provinsi, Kepala Kepolisian Daerah Me tro Jaya, P ara Kepala Kantor Pertanahan Tingkat Kota/Kabupate n, Kepala Ke polisian Re sort Metro Jakarta Selatan, dan Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggarahan di Jakarta.

Kemudian, tanggal 17 Januari 2012 Redaksi RBN mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Presiden RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan surat perlindungan hukum tersebut adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat aman di negaranya sendiri untuk menjalankan tugas jurnalistiknya selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Tetapi anehnya, fotokopi surat konfirmasi dan surat permohonan perlindungan hukum kepada penyelenggara negara tersebut dapat berada di tangan oknum Wilmar Sitorus. Padahal tembusan surat tidak ada yang ditujukan kepada oknum Wilmar Sitorus akibatnya oknum Wilmar Sitorus dipertanyakan darimana mendapatkan fotokopi surat tersebut.

Se lanjutnya, tanggal 1 Februari 2012 melalui HP, oknum SN mengajak Pemred RBN untuk bertemu dalam hal membahas terkait surat konfirmasi tersebut dan sepakat membuat janji untuk bertemu tanggal 2 Februari 2012 sore hari di kantor redaksi RBN. Te tapi pada tanggal 2 Februari 2012 sekitar pukul 09.45 WIB, oknum SN menelpon Pemred RBN untuk bertemu di Polsek Pesanggarahan tetapi karena Pemred RBN tidak bersedia untuk bertemu, oknum Wilmar Sitorus dengan menggunakan HP oknum SN lakukan pengancaman, seperti ucapan oknum Wilmar Sitorus, “Ini Wilmar Sitorus. Kamu mau datang ke Polsek Pesanggrahan atau tidak? Mau selesai secara preman atau secara hukum?”

Disebabkan Pemred RBN menjawab telepon tidak bersedia untuk bertemu, oknum WS langsung memaki, mengucapkan kata kata “Kubunuh kau babi!” ujar oknum WS secara lantang kepada Pemred RBN dan P emred RBN langsung menutup teleponnya. Kemudian oknum SN melalui sms mengajak untuk bertemu dengan Pemred RBN, tetapi Pemred RBN menyarankan, lebih baik diselesaikan secara hukum.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Polsek Metro Pesanggrahan, Kompol D. Situmorang membe narkan bahwa oknum Wilmar Sitorus

dan oknum SN benar datang pada tanggal 2 Februari 2011 untuk membuat laporan polisi (LP) pencemaran nama baik terkait surat konfirmasi kepada Kepala BPN RI, karena nama oknum Wilmar Sitorus dan SN ada tertulis dalam surat konfirmasi tersebut.

Tetapi karena tempat kejadian perkara dan alamat kantor BPN RI sebagai alamat surat konfirmasi merupakan wilayah hukum Polsek Metro Kebayoran Baru, Kompol D. Situmorang me ngarahkan supaya LP dibuat di Polsek Metro Kebayoran Baru. Oknum Wilmar Sitorus menunjukkan kopi surat konfirmasi kepada Kapolsek dan juga kepada penyidik Polsek Metro Pesanggrahan.

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News Laspen Sianturi dan juga Anggota Organisasi Pers Kewadi (Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia) memberikan tanggapan, kalaupun kami selaku jurnalis menulis sebuah pemberitaan dan akibat pemberitaan tersebut kurang enak di hati, janganlah pers diteror, diancam, diserbu apalagi direncanakan akan dibunuh.

Pintu hati seorang jurnalis terbuka lebar. Silahkan dibuat hak jawab sesuai dengan Undang Undang Pers No 40/ 1999, dimana seseorang dapat membuat surat hak jawab dan atau hak koreksi bila memang pemberitaan tersebut membuat objek pemberitaan merasa ada yang dirugikan. Kami hanya me njalankan tupoksi pe rs selaku pengawal kebenaran dan keadilan dengan pemberitaan akurat dan berimbang.

Tolong seorang jurnalis jangan dibunuh lagi di negeri ini, karena jurnalis hanya menjalankan tugas dan profesinya sebagai insan pers.

Selaku pers yang menjalankan tugas dan fungsinya, insan pers adalah netral dengan berita akurat dan berimbang. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, asal ada kemauan untuk menyelesaikan. Janganlah main hakim sendiri terhadap wartawan apalagi karena sebuah berita. Tinggal membuat surat hak jawab ke pada redaksi yang menuliskan berita tersebut, sederhana saja sebenarnya dan tidak harus berurusan dengan nyawa manusia ataupun bunuh membunuh, tandasnya.

Pada situasi lain, terkait dengan perlindungan hukum dari Redaksi RBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dra. Setiarini, M.Si atas nama Sekretaris Jenderal Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan DP R RI menjawab surat dari Redaksi RBN, mengatakan, “Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewe nang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD te lah dite rima ole h Pimpinan DPR RI.” “Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada

DPR RI, kami ucapkan terima kasih” ujar Setiarini dalam suratnya.

Di sisi lain, disebabkan Joyo Winoto, PhD saat menjabat BPN RI terindikasi “cuek bebek” terhadap surat Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara terkait arahan Presiden Republik Indonesia atas putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Joyo Winoto kurang menjaga nama baik dan nama besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku atasan langsung dari Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI, keputusan SBY untuk mengganti Joyo Winoto merupakan kebijakan yang sangat bagus.

Selain “cuek bebek” terhadap arahan Presiden, pengakuan Joyo Winoto juga terindikasi “aneh bin aneh” karena pernyataannya serta kebijakan maupun ke putusan

yang diterbitkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI bertolak belakang dengan arahan Presiden, yaitu arahan sesuai isi surat yang disampaikan secara tertulis oleh Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara dengan me nggunakan kop surat MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI agar hukum tetap ditegakkan, tetapi Joyo Winoto disinyalir kurang menghormati arahan Presiden tersebut, dan Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI belum bersedia menerbitkan SK terkait penerbitan Se rtifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Genta Prana, tetapi malah tanahnya menjadi status quo.

Dalam surat pembatalan yang diterbitkan untuk menjalankan putusan Mahkamah

Agung RI tersebut, Joyo Winoto ketika jabatan sebagai Kepala BPN RI membuat Surat Keputusan (SK) pembatalan yang dapat dikatakan isi SK pembatalan bertentangan dengan isi putusan hukum karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo.

Joyo Winoto terindikasi salahgunakan jabatan terhadap penerbitan SK Nomor 9 dan SK Pembatalannya. Juga diduga keras lakukan salahgunakan wewenang terhadap pers disebabkan diduga sebagai otak rencana pembunuhan terhadap insan pers.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto, Joyo Winoto sangat sulit dihubungi, baik melalui telepon genggamnya, maupun dihubungi langsung di tempat kediamannya namun Joyo Winoto sangat sulit untuk ditemui. (TIM)

Lampiran Berita SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Nomor : SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Sifat : Biasa Derajat : Segera Lampiran : Perihal : Pemberitahuan

Jakarta, 11 April 2012

Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih. a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b.

KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001 Tembusan : Arsip

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o.

Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Bersambung ke hal 09

Lampiran Berita

9

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Joyo Winoto Diduga..........................................................................................................................................dari Hal. 08

Jakarta, 17 Januari 2012 No. Perihal

SURAT KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KEPADA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 9 Juli 2009 Nomor Lamp.

Perihal

: W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 :: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Kepada Yth 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruI 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi : Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 2007 2.

Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 3.

Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/ 2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut : 4.

Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan : 5.

Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut : M E N GA D I L I Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANA ESTATE tersebut : Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : —— Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding : MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi : Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian : Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku : Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) : Menolak gugatan yang selebihnya : Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) : 6.

Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : 7.

Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : —— Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

8.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada : 1.

TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI : 2.

TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR : Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA dto H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH NIP. 040052306 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di – Jakarta 2.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Di - Jakarta 3.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Di - Jakarta 4.

Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 13240 5.

Arsip.

: 187/Kf-SK/12 : Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Kepada Yth. Bapak Presiden RI (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta.

Dengan hormat.

Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat.

Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk me mohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/ BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News.

Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait.

Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi.

De mikian surat ini kami sampaikan, atas pe rhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o.

Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta.

2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta.

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.

5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta.

7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta.

8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta.

9. Kepala BPN RI di Jakarta.

10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta.

11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta.

12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Inspektorat DKI...........................................................dari Hal. 01 konfirmasi tersebut telah dijawab oleh Sekretaris Kota (Seko) Administrasi, Rustam Effendi dengan jawaban, “bahwa indikasi pelanggaran terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut memang benar, dimana masih banyak Camat dan Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang bertindak sebagai PPK namun belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah”.

Indikasi pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang dilakukan oleh Camat dan Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakbar saat dipertanyakan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Zainal dengan didampingi oleh P . Sipayung, mengatakan bahwa hal tersebut akan ditanyakan dulu kepada BPKP dan LKPP atau silahkan tanyakan sendiri kepada BPKP dan LKPP, “apa yang seharusnya menjadi konsekuensi ataupun sanksi terhadap pelanggaran Perpres tersebut”.

Demi terciptanya pengawasan aparatur pemerintahan yang taat dan patuh terhadap ke te ntuan perundang undangan, diharapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk turunkan timnya ke lapangan maupun pengawasan terhadap Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang terkesan “tutup mata” terhadap indikasi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa di wilayah Jakarta Barat, disebabkan Walikota Jakbar, H. Burhanuddin juga diduga telah lakukan perse kongkolan dengan para Camat dan Lurah di wilayah Administrasi Jakbar dengan lakukan pembiaran terhadap jajarannya untuk tanda tangan selaku PPK walaupun belum lulus sertifikasi dan akibatnya disinyalir terjadi kerugian negara. Walikota Jakbar terindikasi untuk lindungi jajarannya yang melanggar Perpres No. 54/2010 dan Pe rpre s perubahannya. (Polman/STR)

Sambungan 10 EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Indikasi Penyerobotan ................................................................................................................dari Hal. 01 lum pernah diperjualbelikan kepada siapa pun, tetapi Kusdinar Machmud telah menerbitkan sertifikat atas tanahnya dengan riwayat tanah yang sangat dipertanyakan asal usulnya, dan saat ini di atas tanah tersebut sedang dibangun rumah tiga lantai dan sudah mau rampung dibangun.

Sesuai dengan isi surat dari Kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Nomor: S.21.998/ WP J.06/KB.05/ 1990 tanggal 13 Desember 1990 lalu kepada Camat Cilandak, perihal keterangan Girik C. No. 222 Persil 10 D I Kelurahan Cipete Se latan, mengatakan, “Sehubungan dengan Saudara tanggal 2011-1990 No. 538 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dapat kami jalankan sebagai berikut, berdasarkan pencatatan buku pemajakan (Buku C) yang ada pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan, klasiran/ rincikan pada tahun 1937/1938.

Persil 10 d I luas 0.298, tanggal 20-4-1969 luas 0.051 Jb ke No. 785 a/n M. Aripin Rp. 17.500,- tanggal 10-3-1960.

Pe rsil 10 d I luas 0.247, tanggal 20-2-1964 0.017 Jb. Ke No. 830 a/n Oyon Supardjan Rp. 10.000,- tanggal 5-3-1961 No. 211/12/61. Persil 10 d I luas 0.230, tanggal 30/76 luas 0.049 Jb. Ke No. 1094 a/n Is­kan­dar Rp. 1.960.000,­ akte Pe­njabat 25­2­76 Sihombing No. 061/1976. D emikian harap maklum. KEP ALA KANTOR P E­LAYANAN PBB JAKAR­TA SELATAN Drs. BAKRI ONI AH NIP. 060044503, de­ngan tem­ busan surat; Bapak Walikota Jakarta Selatan; Kepala Bagian Ketertiban Jakarta Selatan; Kepala Kantor Per­tanahan Jakarta Selatan; Ke­pala Kelu­ rahan Cipete Se­la­tan; Arsip.

Akibat ulah Kusdinar Machmud diduga gunakan data palsu untuk terbitkan sertifikat karena data luas tanah yang digunakan pemohon merupakan praktek “mark

up” sehingga luas tanah di dalam sertifikat tidak sesuai dengan luas tanah yang dibelinya, serta diduga terjadi penyerobotan tanah dengan “pemalsuan data” oleh Kusdinar Machmud, dan Kusdinar Machmud juga telah disomasi oleh Pengacara ahli waris IS. Dalam surat somasinya kepada Kusdinar Machmud, Kantor Hukum Dicky Siahaan dan Associates, memaparkan, “Bahwa klien kami adalah adalah Para Ahli Waris Iskandar Sihombing (Alm) hasil pernikahan dengan Pasti Siregar (Alm) yang mewarisi dan oleh karenanya secara hukum adalah para pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Puri Sakti II RT.002/07 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, Girik C No. 1094 atas nama Iskandar Sihombing berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 061 tanggal 25 Februari 1976 dan sampai saat ini tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan kepada siapapun” “Bahwa berdasarkan laporan dari klien kami, saat ini di atas tanah tersebut telah terdapat hak lain yaitu Sertifikat No. 2636 yang merupakan hak milik saudara, sehingga klien kami mempertanyakan atas dasar/alas hak apa hingga saudara bisa memiliki hak tanah di atas tanah milik klien kami” tandasnya.

“Bahwa atas kehadiran sertifikat No. 2636 di atas tanah klien kami tersebut, telah menyebabkan kerugian pada klien kami sehingga tidak dapat meningkatkan status hak atas tanahnya serta tidak dapat menikmatinya, mengusahakan dan mendiami tanah miliknya sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria dan peraturan lainnya” tegasnya.

“Bahwa klien kami akan mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk

mendapatkan kembali haknya yaitu dengan membuat laporan ke­polisian, termasuk dan tidak te rbatas pada penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUH Pidana dan pembuatan surat palsu serta keterangan palsu dan perbuatan pidana lainnya” ujarnya.

“Bahwa melalui somasi ini, kami menghimbau saudara untuk tidak melakukan ak­tivitas apapun terhadap ta­ nah aquo, termasuk tapi tidak terbatas pada mengalihkan/ menjual kepada pihak lain, mem­buat bangunan, melaku­kan pe ngrusakan dan/atau aktivitas lainnya di atas tanah tersebut karena akan meru­gi­kan saudara sendiri” seru Dicky Siahaan da­lam suratnya.

“Bahwa untuk itu maka kami selaku pe nase hat hukum dengan ini mengundang kehadiran saudara di kantor kami untuk membahas per­masalahan tersebut, pada Hari: Kamis, 4 Mei 2012 Tempat: Kantor Hukum DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES Waktu: Pukul 16.00 WIB”.

“Bahwa apabila Saudara tidak hadir, kami menganggap bahwa saudara tidak mengindahkan somasi ini. Demikian surat somasi/teguran ini disampaikan. Atas ker­ja­ samanya diucapkan terima kasih” tandas Dicky dalam suratnya.

Dicky juga menambahkan, “Namun demikian, walaupun somasi dan sekaligus undangan tersebut dianggap seperti angin lalu dan sudah berlalu, biarkanlah hukum yang berbicara demi kebenaran. Kebenaran selalu benar dan tetap benar….. Mari kita buktikan pengujian sebuah kebenaran dengan proses hukum untuk kepastian hukum atas tanah dimaksud.

Walikota Jaksel diminta untuk memfasilitasi mediasi atas tanah dimaksud disebabkan karena ada baiknya diselesaikan dulu di tingkat Muspiko Jaksel sebelum ma­suk ke pe­

ngadilan demi ke­a­dilan dan supremasi hukum” imbuhnya.

“Tetapi, kalau masih ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan ke ke luargaan, pintu hati kami terbuka lebar karena musyawarah adalah­ merupakan langkah terbaik.

Tidak ada persoalan ataupun pe rmasalahan yang tidak dapat diselesaikan bila ada niat untuk menyelesaikannya.

Mari kita selesaikan secara kekeluargaan sebelum nasi menjadi bubur…. Kecuali bila tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, marilah kita me ncari ke adilan di pengadilan” imbuhnya.

Menanggapi perso­a­lan tanahnya, ahli wari­s Iskan­ dar Sihombing (alm) berinisial SS mengatakan, “Permasalahan tanah tersebut sudah pernah dicoba untuk diselesaikan secara mediasi beberapa tahun lalu di Kelurahan Cipete Selatan. Tetapi, tidak ketemu solusi yang diberikan kepada kami sela­ku ah­ li waris dari orang tua kami, karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua.”

SS juga mengatakan, jawaban Kusdinar Machmud menimbulkan pertanyaan. Saat itu Kusnidar me ngatakan, “Saya akan tuntut kelurahan kalau surat tanah saya palsu.

Mungkin…. hal ini bisa saja merupakan ulah anak buah saya. Jadi bukan saya yang berbuat pemalsuan” ujarnya.

Sedangkan ahli waris lain­nya berinisial LS juga me­ nyampaikan, “Selaku ahli waris kami sangat me mpertanyakan kehadiran dapat terbitnya sertifikat Kusdinar Machmud. Kusnidar Machmud diduga hanya membeli tanah yang asalnya dari P. Sihombing. Kebetulan tanahnya merupakan milik orang yang bermar­ga sama yaitu sama sama Sihombing, tetapi orangnya sebenarnya berbeda, yaitu I. Si­hombing dan P. Sihom­bing” imbuhnya.

Diduga terjadi “mark up” lu­as atas tanah tersebut ke­

Kepemimpinan Foke.......................................................................................................................dari Hal. 09 se laku PPK karena belum memiliki sertifikat.

Hal tersebut dapat terjadi disebabkan kinerja Fauzi Bowo selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga diduga “bobrok” terkait de­ngan ser­ tifikasi para camat dan lurah yang belum lulus ser­tifikasi Pengadaan Ba­rang/Jasa Pe­ merintah, khu­susnya tahun anggaran 2012 untuk wilayah DKI Ja­karta.

Jajaran para ca­mat dan para lurah di wil­a­yah DKI Jakarta telah melakukan pengadaan barang dan jasa walaupun belum memiliki sertifikat keahlian, tapi melakukan pengadaan barang jasa yang diduga telah melanggar Perpres Nomor 54/2010 dan perubahan kedua Perpres Nomor 70/2012.

Pengadaan barang jasa disinyalir tidak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia disebabkan tanda tangan pejabat pembuat komit­men dikatakan ti­ dak sah, karena Lurah dan Camat selaku PPK belum memiliki sertifikat keahlian.

Lurah dan Camat tersebut diduga telah langgar Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu, untuk melakukan atau tidak melakukan. PPK diduga telah melakukan apa seharusnya yang

tidak dapat dilakukan, dan tidak melakukan tugasnya yang seharusnya dilakukan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 ayat 2 dimana salah satu syarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa serta Pasal 127 bagian b bahwa PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/ Kota wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa paling lambat 1 Januari 2012.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Ke bijakan Pe ngadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/824/SJ tanggal 16 Maret 2011 lalu, dimana dalam kegiatan pada SKPD tidak memerlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka Pe ngguna Anggaran (P A) juga bertindak selaku PPK. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Lembaga Ke bijakan Pe ngadaan Barang/ Jasa P emerintah (LKPP), ditemukan masih banyak PPK termasuk para camat dan lurah di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki ser­tifikat keahlian, tetapi Lurah dan Camat terse-

but tetap melakukan pengadaan. Diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Camat dan Lurah selaku PPK. Ketika delik PPK tersebut dikonfirmasi terhadap beberapa Walikota di DKI Jakarta, “apakah PPK boleh melakukan pengadaan apabila belum memiliki sertifikat keahlian? Tindakan apa yang seharusnya dilakukan ole h Walikota apabila ada Lurah dan Camat PPK yang melakukan penga­daan, namun be lum me miliki se rtifikat keahlian.

Sesuai dengan jawaban tertulis dari Walikota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota, Rustam Effendi mengatakan bahwa Kuasa Pengguna Ang­garan/ Pejabat Pembuat Ko­mitmen di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jajarannya, sampai saat ini belum seluruhnya memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Ber­kenaan dengan butir (1) tersebut di atas, maka Walikota Jakarta Barat pada bulan Juni 2012 telah mengirimkan para Kepala UKPD yang terdiri dari para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Pe­ngadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diseleng­garakan oleh LKPP be­ kerj­a­sama dengan TVRI” tandas Seko dalam suratnya.

Sedangkan jawaban tertu-

lis dari Walikota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Kota Tri Kurniadi, mengatakan, “bah­wa sesuai de­ ngan Peraturan Gubernur Nomor 86/2012 ten­tang Peng­ guna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sa­tuan Perangkat dae­ rah (SK­PD)/Unit Kerja Pe­ rangkat Daerah (UKPD) Tahun Ang­garan 2012, Camat dan Lurah berfungsi selaku Kuasa Peng­guna Anggaran/ Kuasa Peng­guna Barang.

Camat dan Lurah yang belum lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dalam kapasitasnya selaku Ku­asa Pengguna Anggaran da­pat mengeluarkan kep­u­tu­san untuk menunjuk peng­awai yang telah memiliki ser­tifikasi sebagai Pejabat Pem­buat Ko­ mitme n dan Pe jabat Pe ngadaan.

Selaku Peng­guna Ang­ garan (PA), maka keberadaan Camat dan Lurah yang terindikasi telah melanggar Perpres Nomor 54/2010, dalam hal pelaksanaan APBD tersebut menjadi tang­gung jawabnya masing masing, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo belum bersedia memberikan komentar ataupun memberikan tanggapan.

(Polman/STR)

tika pengurusan sertifikatnya.

Ta­nah kita seluas 496 meter pe r­se gi juga ikut dibuat sertifi­kat­nya oleh saudara Kusnidar. Adapun tanah P. Sihombing pindah tangan me njadi tanah Kusdinar Machmud sekitar 504 meter persegi. Tetapi dalam penerbitan sertifikat bisa diatur dan diciptakan oleh Kusnidar sehingga luas tanahnya menjadi sekitar seribu meter persegi.

Dari mana dapat muncul akte jual beli atas tanah tersebut kepada Kusdinar.

Dalam hal ini, kinerja instansi pertanahan dipe rtanyakan sehingga sertifikat tersebut dapat terbi. Awal delik tanah ter­indikasi berawal dari kelu­ra­han yang mener­ bitkan surat ke­te ­rangan tidak sengketa atas tanah seluas seribu meter, padahal luas tanahnya yang sah sesuai girik hanya 504 meter persegi. Akibatnya terj­adi de lik pe rtanahan yang berkepanjangan.

Menurut LS, “Sertifikat ter­sebut juga sudah pernah

diblokir, tetapi karena belum didaftar ke pengadilan maka blokir tersebut dapat dicabut ke m­bali. Kalau Kusdinar ti­dak be rsedia menye le ­ saikannya secara kekeluargaan, ma­ka akan menempuh jalur hukum dengan membuat lapo­ran atas penyerobotan ta­nah dan atau pemalsuan data ter­hadap akta autentik” kata­nya.

2012 dan 304/P -IMB/S/ CLD/2/2012 dengan spesifikasi teknis untuk dibangun dua lapis, tetapi secara fakta di lapangan ke dua rumah tinggal tersebut dibangun tiga lapis serta diduga langgar garis sepadan bangunan.

Menanggapi keberadaan ba­ngunan di atas tanahnya, ahli waris Iskandar Sihombing (alm) yang berinisial SS meminta petugas P2B untuk Bangunan Terindikasi turun ke lapangan secara langPENYEROBOTAN TANAH sung. Baik Kasi P2B KecamDAN IMB JUGA Langgar atan Cilandak maupun petuPerda gas dari Su­din P2B Jaksel di­ Selain tanahnya sebagian harapkan untuk dapat lakuberasal dari dugaaan penye- kan tupoksi secara be­nar dan ro­botan tanah serta indikasi profesional. “Ka­lau bangu­ pe­malsuan data, bangunan nannya me langgar pe rda, ter­sebut juga te rindikasi ya…. seharusnya di SP4 ataumelanggar Peraturan Daerah pun disegel. Jangan terkesan (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 seperti pem­biaran. Situasi se­ Tahun 2010 tentang ijin perti ini ti­dak boleh ditole­ mendirikan bangunan (IMB). ransi dan seharusnya ditinSesuai dengan pantauan dak tegas oleh Peme­rin­tah RBN di lapangan, IMB pem- Provinsi DKI agar bangunan bangunan dua rumah tinggal bangunan melanggar Perda ter­ebut masih dalam proses DKI Nomor 7 Tahun 2010 dan adapun PIMB adalah No- dapat ditertibkan” serunya. mor 303/P-IMB/S/CLD/2/ (TIM DUA)

Hadi Poernomo Diduga.....................................................................dari Hal. 01 nakan wewenang oleh Jajaran Dirjen pajak, sehingga Pers mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebayoran Baru Satu dengan tembu­san surat kepada Dirjen pajak yang saat itu dijabat oleh Darmin Nasution pada tahun 2007 lalu.

Disebabkan adanya informasi indikasi salahgunakan wewenang terhadap pengemplang pajak, se­hingga perlu dilakukan konfirmasi demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang.

Namun demikian Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menjawab surat konfirmasi dengan me nolak memberikan konfirmasi terkait pengempla­ngan pajak demi menjalankan Undang Undang Pajak Pasal 16 Tahun 2000.

Untuk menjawab konfirmasi pers, dalam isi suratnya Nomor S-1894/PJ.02/2007 Darmin Nasution ketika itu menjawab, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang Ketentuan Umum dan Tata­cara Perpajakan seba­gai­mana telah diubah terakhir de­ngan Undang Undang No 16 Tahun 2000, diatur bahwa setiap pejabat di­larang membe­ ritahukan kepada pihak lain segala sesu­atu yang dike­ tahui atau dibe­ritahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabat­an atau pekerjaannya un­tuk menja­ lankan ke­ten­tuan pe­raturan perundang unda­ngan per­ pajakan”.

Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait indikasi pengemplangan pajak tahun 2002 s/d 2006 sekitar Rp. 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang sangat dipertanyakan keberadaannya.Tetapi, disebabkan ku­rang transparannya Dirjen Pa­jak kepada publik saat itu, in­dikasi pe ngemplangan pajak tersebut diduga seperti “dicuek bebek”.

Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” atas penagihan pajak oleh Kantor Pe­layanan Pajak Pra­ tama Keba­yoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor.

Surat konfirmasi ditujukan kepada Kepa­la Kantor KPP Keba­yo­ran Baru Satu, de ngan tembusan D ir­jen Pa­jak, tetapi yang menjawab su­rat konfirmasi menjadi lang­sung Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menjawab surat kon­fir­masi dengan menolak memberikan informasi.

Kemudian, dalam konferensi pers sekitar empat tahun lalu di gedung Ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution juga menjawab konfirmasi wartawan terkait dugaan pengemplangan pajak dan tunggakan pajak dari Pasaraya Tosersajaya yang notabene milik mantan Menteri Abdul Latif, dengan lugas Darmin Nasution menjawab

konfirmasi, “Saya akan jawab hal tersebut bulan depan.

Jadi… Dirjen Pajak fair dalam membe rikan informasi kepada publik.”

Tapi ironisnya, sampai Dar­min Nasution menjadi Gu­bernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dijanjikan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers tersebut hanya men­jadi se­ kedar “penantian” alias tidak terjawab sampai saat ini.

Ketika indikasi “borok warisan” Darmin Nasution tersebut, terkait indikasi pengemplangan pajak tahun pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah dikonfirmasi secara ter­tulis ke Kepala Badan Pe­ meriksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Nopember 2009 lalu, Hadi Poernomo belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi ke­pada Dirjen Pajak yang dikirimkan pada tanggal sa­ma juga memiliki nasib yang sama alias belum dijawab konfirmasinya.

Untuk membasmi korupsi perpajakan terhadap pengemplang pajak di Bumi Pertiwi Indonesia dan terciptanya penagihan pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku, mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution dan Hadi Poernomo diminta untuk di­lakukan pe­ nyelidikan ter­ha­dap sumber harta kekayaannya, apakah Bersambung ke hal 11

Kinerja I Putu Ngurah Indiana..........................................................dari Hal. 01 nerja Kepala Suku Dinas (Sudin) P2B di tingkat kota juga ikut ikutan menjadi kurang profe sional dan terke san kinerjanya juga “bobrok”. Sudin P2B selaku perpanjangan tangan dari Dinas P2B DKI Jakarta, jajaran P2B di tingkat Sudin dan di tingkat seksi kecamatan terindikasi doyan de ngan “suap” dan gratifikasi, namun hal tersebut kurang pengawasan.

Terkait dengan bangunan di Jl. Anggrek Garuda VI Blok D Nomor 59 RT 04/RW 02 Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat. Bangunan tersebut sesuai dengan IMB adalah dua lantai, namun aktualnya di lokasi dibangun empat lantai.

Akibatnya terjadi pelanggaran peruntukan dan batas tingkat rumah yang seharusnya dapat dibangun. Sampai berita ini diturunkan, belum ada

tindakan serius dari penertiban Sudin P2B Kota Administrasi Jakbar terhadap keberadaan bangunan, padahal bangunan sudah mau brampung dibangun tanpa dapat ditindak oleh penertiban Sudin P2B Jakbar.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kasudin P2B Jakbar, Widodo belum bersedia memberikan tanggapan terkait bangunan tersebut, namun menurut Sekretarisnya, Namin mengatakan bahwa surat konfirmasi tersebut akan dijawab kepada Kepala Dinas P2B di Jatibaru. Surat konfirmasi berasal dari Redaksi RBN, tetapi Namin menjelaskan kepada wartawan bahwa surat konfirmasi terse but akan dijawab kepada Dinas P2B DKI. Akibatnya diduga terjadi sikap “pura pura oneng” untuk menjawab war-

tawan.

Ketika hal itu dipertanyakan kepada Kadis P2B DKI Jakarta, dan sesuai dengan keterangan Kasi Penertiban Dinas P2B DKI Jakarta, Sahrudin, mengatakan, “bahwa urusan bangunan rumah tinggal bukan urusan saya. Urusan saya adalah bangunan delapan lantai ke atas. Terima kasih atas konfirmasinya dan saya sedang sibuk” imbuh Sahudin dan langsung pergi meninggalkan ruangannya.

Agar semakin tertatanya bangunan gedung di wilayah DKI Jakarta, Kadis P2B DKI, I Putu Ngurah Indiana diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja dan prestasinya sesuai dengan tupoksi untuk menindak tegas bangunan yang melanggar Perda, demi tegaknya Perda DKI di wilayah DKI Jakarta. (Polman)

Metropolitan

11

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

FOKE DIHARAPKAN LAKUKAN PENGKAJIAN

WIRIYATMOKO: TERKAIT GRATIFIKASI “LAPORKAN SAJA KE MANA SUKA” Berawal dari SIPPT oleh Gu­bernur DKI Jakarta terkait dengan pembangunan Mall dibawah sutet, Wiriayatmoko mem­beri­kan tanggapan yang sangat unik, “Komentarnya sederhana saja pahami planning yang ada jadi inves­ti­gasinya tak salah. Dulu an­da bilang IMB saya yang tan­da tangan, ternyata ngak be­ner. Sa­ya sudah cek tidak ada pe­langgaran dengan planning yang saya terbitkan! Kalau gratifikasi laporin aja kemana anda suka” tandas Wiria­yat­moko untuk menjawab konfirmasi melalui HP saat dikon­firmasi terkait bangunan di bawah sutet yang meiliki IMB di wilayah Jakarta Timur.

Jakarta, Kantor Berita RBN Menurut Wiriayatmoko, IMB diterbitkan pada saat Ha­ri Sa­ songko menjabat Kepala Dinas P2B DKI Jakarta. Se­da­ng­­kan me­ ngenai penerbitan advis planning maupun per­untukannya, Dinas Tata Ruang DKI Jakarta tidak ada lakukan penerbitan terkait penerbitan advis planning.

Hal tersebut dapat men­ja­di bahan kajian terhadap De­wan Pe rwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) DKI Jakarta, dise­bab­kan di bawah sutet dapat di­ba­ngun mall dan fasilitas­nya. Keberadaan mall mau­pun penerbitan surat ijinnya me­nimbulkan delik untuk penegakan perda.

Asal muasal de lik pe rda tersebut berawal dari kebera­daan bangunan mall di ba­wah sutet (tegangan tinggi) yang prose s pem­ba­ngu­nan­nya sudah selesai dan diduga keberadaan bangu­nan maupun ijin ijin dari bangunan yang diterbitkan, terindikasi sarat dengan suap dalam penerbitan advis planning dan IMB, dan kinerja ter­sebut diduga merupakan peninggalan “borok warisan” oleh Wiriayatmoko saat menjabat Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang.

Tetapi Wiria­yat­mo­ko mem­ bantah ke­ras ter­kait suap dan memberikan ko­mentar bahwa hal tersebut me­rupakan kinerja Ir. Hari Sa­songko ketika menjabat Kadis P2B DKI Jakarta.

Pada kondisi lain, menu­rut sumber yang layak diper­caya, se­ bab akibat dari Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ole h Gubernur DKI, kemudian advis planning dapat diterbitkan oleh Kepala Suku D inas Tata Ru­ang Jakarta Timur (sesuai de­ngan jawaban surat konfirmasi dari Dinas Tata Ruang DKI-red), dan setelah itu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) juga dapat diterbitkan oleh Ke pala Dinas (Kadis) P2B DKI, di­ma­na pada saat penerbitan IMB tersebut Kadis Tata Ruang D KI dijabat ole h Wiriayatmoko ketika itu dan sekarang Wiriayatmoko menjabat se­bagai Asisten Pemba­ng­u­nan dan Lingkungan Hidup di Jajaran Pemda DKI Jakarta.

Dua jabatan tersebut di­ja­bat oleh satu orang, satu ja­ba­tan secara definitif dan satu lagi secara plh, se rta ke dua ja­ba­tan itu me mpunyai hubu­ngan ke rja secara sistemik dan bertahap dalam penerbitan IMB. Selanjutnya, IMB diter­bit­kan berdasarkan advis planning yang bernuansa “suap” dan juga patut disinyalir terjadi “suap menyuap” pada penerbitan SIPP T dan IMB dari mall dan fasilitasnya, disebabkan posisinya terlalu dekat dengan sutet (tegangan tinggi), tetapi SIPPT, advis planning dan IMB dapat diterbitkan seperti semua pengurusannya sudah dapat diatur sedemikian ru­pa. Hal tersebut juga

di­bantah keras oleh Wiriat­moko.

SIPP T dari Gubernur DKI mem­buat sebab akibat dam­pak kurang baik terhadap kinerja Kadis P2B DKI Jakarta un­tuk men­ jalankan dan menegakkan perda dengan tegas, karena di satu menja­lankan tugas sesuai dengan pe­ rintah atasan adalah me­rupakan kewajiban bila arahannya benar.

Tapi bila ara­han dan kebijakannya kurang be nar dijalankan, bagaimana hasilnya nanti bila ke bijakannya tidak dijalankan dengan benar.

Hal itu disampaikan war­ga Jakarta berinisial RJ ke­pa­da RBN baru baru ini me m­be ­ri­kan komentar terkait ke­be­ra­daan mall dan fasilitasnya karena posisinya dekat dengan kabel tegangan tinggi serta pekerjaan proyeknya juga sudah hampir selesai.

Akibatnya, kinerja Kepala Dinas P2B DKI yang menggantikanWiriayatmoko sel­a­ku plh, I Putu Ngurah Indiana terindikasi “melempem” dalam penertiban terhadap keberadaan penerbitan IMB yang sudah terlanjur diterbit­kan, sedangkan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta disinyalir “buang badan” kepada ba­wa­hannya Sudin Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Ti­mur terkait de­ ngan pener­bit­an advis planning.

Akibatnya, diduga ter­jadi penyelamatan diri ma­sing masing dan saling tuding, se dangkan mantan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta dan sekaligus plh Kadis P2B DKI DKI saat penerbitan IMB keti­ka itu sudah enak posisi­nya maupun jabatannya de ­ngan duduk manis men­jadi staf Gu­ bernur, tetapi disinyalir tinggalkan “borok warisan” tanpa dapat tersen­tuh oleh hokum. Walaupun terindikasi “suap” dalam penerbitan advis planning dan IMB yang termasuk dalam ranah korupsi, serta perlu dibasmi dari Jajaran Pe­merintah Provinsi DKI Jakarta disebabkan dapat menimbulkan delik sosial.

Berawal dari penerbitan Surat Ijin P enunjukan Pe ng­gunaan Tanah (SIPPT) oleh Gu­bernur DKI Jakarta ter­ha­dap PT Inti Utama Dharma Real Estate yaitu SIPPT pembangunan mall dan fasilitasnya karena posisinya terlalu dekat dengan kabel te gangan ting­gi (sutet), sangat diper­ta­nyakan ke be radaannya, di­se ­babkan SIPPT merupakan Surat Ijin dari Gube rnur untuk penggunaan tanah bagi ba­ngunan bila kepemilikan tan­ah­nya seluas 5.000 M2 atau lebih diduga menjadi sumber awal delik.

Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta diminta lakukan peninjauan ke lapa­ngan, karena keberadaan pem­bangunan mall di bawah sutet tersebut me­ nimbulkan delik hukum dan delik sosial nantinya, apalagi di atas lahan tersebut sudah terlebih dahulu dibangun sutet baru kemudian

pembangunan gedung mall dilakukan, tandas sumber.

Menanggapi keberadaan pembangunan mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat kabe l tegangan tinggi (sutet), Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang DKI Jakarta, Ir. M Agus Subandono, MPM d­a­lam menjawab surat kon­firmasi terkait penerbitan advis planning terhadap PT Inti Utama Dharma RE membantah indikasi pelanggaran, bahwa dalam penerbitan ad­vis planning te rsebut sudah benar sesuai dengan standar prosedur dan telah mengacu pada petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis.

Dalam isi suratnya Nomor 271/ 073.7 tgl 12 April 2012 untuk menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, Kadis Tata Ruang DKI me nyampaikan: 1.Te lah dite rbitkan Ke te tapan Rencana Kota (KRK/Advis Planning) atas nama PT Inti Utama Dharma Real Estate pada lokasi dimaksud dengan nomor: 0446/ GSB/JT/VII/2009. 2.Ketetapan Rencana Kota/ Advis Planning dimaksud diterbitkan oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. 3.Sesuai dengan Pe doman De tail Teknis Ke tatakotaan tentang Bangunan Tipe Tunggal, jarak bebas antara massa bangunan dengan jaringan tegangan tinggi listrik adalah 20 meter dari as jaringan tegangan tinggi listrik. 4. Untuk hal keseimbangan lingku­ngan di wilayah DKI Jakar­ta, Dinas Tata Ruang tidak ber­kaitan langsung dalam tugas pokok dan fungsinya, tegas Ir. M Agus Suban­do­no, MPM dalam suratnya.

Di lain sisi, sesuai de­ngan pan­ tauan RBN serta menurut sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, me ngatakan, pe ne rbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan mall dan fasilitasnya tersebut di­terbitkan oleh Dinas P2B DKI berdasarkan advis plan­ning yang diterbitkan Dinas Tata Ruang Pemerin­tah Provinsi DKI Jakarta, de­ngan penerbitan yang ber­nuansa “suap menyuap” baik dari aspek penerbitan ad­vis planning maupun pe­nerbitan IMB. Penerbitan di­duga dilakukan oleh satu orang yang menjabat dua ja­batan. Satu secara definitif dan satu secara plh. Setelah tan­da tangan di D inas Tata Ru­ang, kemudian ditanda ta­ngan lagi oleh orang yang sama di Dinas P2B selaku plh.

Diduga terjadi sebab aki­bat berkepanjangan yang berawal dari pe ner­bi­tan SIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta. Bila dasarnya ku­rang pas maka akibatnya juga berdampak kurang pas yang berkepanjangan, kare­na Dinas P2B dan Dinas Tata Ruang juga menjalankan program yang kurang pas tersebut akibat penerbitan SIPPT oleh Gubernur.

Fauzi Bowo (foto:ist)

Dalam hal ini, Foke diminta lakukan pe ngkajian terhadap SIPPT yang sudah terlanjur diterbitkan karena pembe­rian SIPPT te rse but sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya kare na dapat me­nimbulkan delik sosial.

Sumber juga mena­m­bah­kan, penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning ter­hadap pembangunan mall dan fasilitasnya layak menjadi bahan pengkajian, di­se­babkan te rindikasi langgar Pe raturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 mau­pun SK Gubernur Nomor 955 Tahun 2008, dan di­se­babkan dasar pe ne rbitan SIP PT, IMB maupun advis planning penuh dengan te­ka teki bila ditinjau dari le­tak dan keberadaan gedung terhadap sutet.

Padahal penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning dari sebuah gedung ada­lah untuk menegakkan Perda. Diduga terjadi sebab akibat dan akibat sebab penerbitan SIPPT, yaitu pe­nerbitan IMB maupun advis planning yang kurang tepat terhadap keberadaan ge­dung di dekat sutet. Dam­paknya dapat dikatakan menjadi seperti “melawan perda”. Akibatnya, satu sisi menegakkan perda tetapi di lain sisi juga melawan perda. Penerbitan juga terindikasi suap menyuap dan gratifikasi.

Dalam hal indikasi suap menyuapnya, Kejaksaan Tin­ggi DKI Jakarta dan Jaj­arannya diminta lakukan penyelidikan terhadap ke­be­radaan penerbitan SIPPT, advis planning maupun IMB dari gedung yang ter­indikasi me ­ langgar aturan te knis maupun petunjuk pelaksanaan penerbitan IMB serta diduga terjadi su­ap menyuap dalam pener­bitannya.

Wiriyatmoko(foto:ist)

“Disebabkan pemb­a­ngu­nan mall dan fasilitas­nya gedung milik dari PT Inti Utama Dharma Real Es­tate dengan posisi mall dan fasilititasnya berada di ba­wah aliran listrik tegangan tinggi (sutet), tetapi pembangunan mall tersebut memiliki IMB dan adapun penerbitan IMB adalah setelah penerbitan advis planning oleh Suku Dinas Tata Ruang Ja­karta Timur, Ke­ pala Dinas P2B DKI Jakarta juga diminta pengkajian terhadap penerbitan IMB gedung tersebut, karena pe runtuk­kannya juga sangat dipertanyakan” ujar sumber.

D engan lugas sumber juga mengatakan, terkait dengan penerbitan IMB Nomor 5310/IMB/ 2011 yai­tu objek Mall dan Fasilitasnya, atas nama PT Inti Utama Darma Real Estate, dengan spesifikasi 5 (lima) lapis dan 1 (satu) basement di Jl. Raya Kalimalang Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Ja­karta Timur, penerbitan IMB tersebut dipertanyakan apa sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maupun stan­dar ope­ rasional prose­dur penerbitan IMB serta ad­vis planningnya, juga sa­ ngat dipertanyakan ke­be­ra­daan dasar penerbitan. Patut diduga te rjadi konspirasi dan suap menyuap se­hing­ga SIPPT, IMB dan advis plan­ning tersebut dapat diterbitkan, ujarnya.

“Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 ten­tang bangunan ge dung, se­be lum IMB Nomor 5310/ IMB/ 2011 diterbitkan, pe­ner­bitan IMB dan pener­bitan advis planningnya su­dah melalui surve i lapa­ngan dan te lah melewati pe­nelitian secara fakta dan yuridis, sesuai dengan atu­ran

yang berlaku di wi­la­yah hukum DKI Jakarta, namun karena keberadaan mall tersebut juga telah diaminkan terlebih dahulu oleh Gubernur DKI, terjadi pengaturan yang sangat rapi. Tetapi setelah dilihat kondisi sekarang, menimbulkan pertanyaan bagi orang yang melihat dan me­ngerti, bagaimana ke be radaan mall tersebut bisa berada di dekat sutet dengan memiliki IMB, imbuhnya.

Keberadaan gedung mall yang sedang diba­ngun, posisi gedung­ nya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi dapat meng­ganggu keamanan dan keselamatan penghuni gedung nantinya, dimana hal te rsebut sudah terurai secara tekinis dengan jelas di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 terkait bangunan maupun kontraktor ba­ngunan supaya mem­be­ri­kan data yang benar dan je­las untuk menjalakan tugas­nya demi ke te rbukaan informasi publik.

Supaya terciptanya keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, selayaknya bangunan mall tersebut dibangun berapa lapis dan basementnya berapa lapis, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang oleh Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya, baik Kepala D inas maupun Suku Dinas diharapkan menja­lankan tupoksinya secara benar demi menjaga kein­dahan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, tan­dasnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gu­ber­nur DKI Jakarta, Foke ku­rang berkenan memberikan tanggapan, sedangkan Kadis P2B belum bersedia memberikan komentar terkait penerbitan IMB bernuansa “suap” ter­sebut.

(Minggus/Polman)

Hadi Poernomo Diduga............................................................................................dari Hal. 10 ada kekayaan tersebut berasal dari indikasi ko­ rupsi atau “perselingkuhan te rhadap uang negara”.

Koruptor penge rat uang negara seharusnya dibasmi dan jangan hanya oknum “tikus kecil” tapi juga pada “tikus be-

sar” yang sampai saat ini masih belum dapat terjamah hukum serta masih duduk selaku pejabat negara dengan ter­hormat, padahal juga terindi­kasi ikut serta dalam mafia perpajakan dan mengakibatkan kerugian negara.

Sewaktu hal tersebut

di­kon­firmasi baru baru ini de­ngan mengirimkan surat kon­firmasi kepada Darmin Nasution, tetapi Darmin Nasution yang saat ini menjabat Gubernur BI belum bersedia memberikan komentar.

Sedangkan surat konfirmasi terhadap Ha­di Poe­

rnomo yang saat ini menjabat selaku Ketua BPK juga belum bersedia memberikan tanggapan. Sedangkan surat konfirmasi terhadap Dirjen Pajak masih penantian untuk dijawab demi ter­ciptanya keterbukaan infor­ma­si publik. (TIM)

12

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

Surat Kabar

Kapling Rakyat

EDISI 21 | TAHUN II | RABU, 05 - 18 SEPTEMBER 2012

PT PLN DIDUGA TURUT SERTA BANTU TV ILEGAL LEGAL APMI HANDIOMONO: UPAYA HUKUM INI DITEMPUH UNTUK MEMBERANTAS PEMBAJAKAN SIARAN Dalam rangka terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, baik itu dalam kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan siaran secara profesional sehingga partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Jakarta, Kantor Berita RBN Komisi Penyiaran Indonesia (KP I) sebagai lembaga yang dibentuk oleh Negara diharapkan dapat menjalankan tupoksinya secara benar dan profesional.

Juga diminta supaya jangan tutup mata terhadap keberadaan TV Kabel Ilegal yang semarak untuk merugikan Negara. Belakangan ini sering diberitakan diberbagai media massa, baik itu media cetak, me dia online maupun media elektronik bahkan sosial media facebook dan twitter.

Pemberitaan tersebut terkait ke rjasama antara Asosiasi

Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) sebagai wadah resmi industri televisi berlangganan (Pay TV) di Indonesia. Kine rja Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara sinergis sangat dinantikan, supaya lakukan pe ne rtiban dengan me njaring sekaligus menindak Industri TV be rlangganan yang be roperasi secara ilegal di berbagai wilayah hukum Republik Indonesia, antara lain; mulai dari Batam, Pekanbaru, Kepri, Jakarta, Tange rang,

illustrasi (ist)

Bandung, Malang, Surabaya, Kalimantan Barat, Kalimantan Te ngah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Makassar, dan masih banyak lagi Operator TV Kabel ilegal yang totalnya bisa mencapai ribuan operator.

Le gal Coordinator AP MI, Handiomono sendiri mengatakan “upaya hukum ini ditempuh untuk

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI RAWAS

SMP NEGERI 3 LUBUKLINGGAU

KEPALA DINAS H. AHMAD MURTIN, SH. M.Si

KEPALA SEKOLAH MASPA KORBANI, S.Pd. M.Pd

DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU SMP NEGERI 8 LUBUKLINGGAU

INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA SEKOLAH MUAI, S.Pd

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA II CAMAT GUNADI S.Sos

DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU

memberantas praktik pembajakan siaran oleh operator operator TV kabel di berbagai daerah. Dalam hal ini kami tidak main main untuk memberantas keberadaan operator operator yang secara ilegal telah me re distribusi siaran padahal mereka tidak memiliki ijin ataupun kontrak kerja sama”.

Dari sekian banyak Operator TV Kabe l yang terjaring rata rata

menayangkan sejumlah chanel pre mium dan pertandingan olahraga dari berbagai liga, baik itu liga Indonesia maupun liga luar Negeri. Liga Eropa, Liga Inggris, dan beberapa chanel luar negeri yang belum diketahui, apakah siaran tersebut layak ditonton atau tidak karena tidak diawasi oleh pe me rintah, dalam hal ini merupakan tupoksi KPI. Akibatnya, pengaruh dari siaran tersebut disinyalir akan membawa dampak buruk terhadap karakter sosial budaya masyarakat Indonesia, bahkan dapat menggangu te rhadap stabilitas Negara karena siaran TV ilegal tersebut tidak diawasi secara maksimal.

Sejumlah operator TV Kabel yang beroperasi secara illegal dan sudah banyak yang terjaring.

Jumlah yang be lum te rjaring disinyalir jumlahnya bisa me ncapai ribuan. D apat dibayangkan berapa kerugian Negara se suai dengan Pe raturan Pe me rintah Republik Indone sia Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas je nis pe ne rimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Lebih ironisnya, sarana yang dipakai oleh operator TV Kabel dalam menyalurkan atau me nyiarkan siarannya kepada pelanggan pelanggannya me nggunakan tiang tiang Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Padahal beberapa chanel Pre-

mium, liga Inggris dan liga Eropa sampai saat ini hak siarnya secara exclusive masih dipegang oleh Indovision. PT. MNC SKY Vision (Indovision) sebagai salah satu industri Pay TV (TV Berlangganan) yang resmi di Indonesia telah mendapatkan hak exclusive dari beberapa pemilik channel provider luar negeri untuk menyiarkan dan se kaligus me re distribusikan siaran siaran tersebut kepada pelanggannya di seluruh Indonesia.

Le bih lanjut Handiomono menegaskan, “aksi upaya hukum ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada operator TV Kabel yang beroperasi secara illegal, agar di kemudian hari tidak ada lagi pencurian siaran”.

Demi terciptanya supremasi hukum dan me ncegah agar kerugian Negara jangan semakin banyak akibat maraknya TV Kabel yang beroperasi tanpa memiliki ijin (Ilegal), diharapkan instansi terkait KPI, Ke me nkominfo, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI supaya melakukan tupoksinya dengan benar dan professional demi tercapainya penertiban terhadap operator TV ilegal.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke pada PT PLN surat konfirmasi dari Redaksi RBN masih menunggu jawaban dari pihak PLN. (MS)

DINAS PERTERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KELUARGA BESAR KANTOR BERITA RBN

KEPALA DINAS Ir. BAMBANG HARIYADI

PEMIMPIN REDAKSI LASPEN SIANTURI

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT II

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

CAMAT SYAIFUL EFENDI. S.Sos

KEPALA AMRULLAH ST. MM

BAPPEDA KABUPATEN MUSI RAWAS

KANTOR BERITA RBN BIRO LUBUKLINGGAUMUSI RAWAS

KANTOR PERIZINAN KOTA LUBUKLINGGAU

KEPALA Ir. SUHARTO MM

KEPALA HABIBULLAH SINGA YUDHA

KEPALA PAJARUDDIN S.Sos

INSPEKTUR Hj. RITA MARDIAH S.Sos. MM