RADAR SULBAR
PEMILUKADA
KAMIS 4 OKTOBER 2012
5
DPRD Kabupaten Mamasa 1. 2. 3. 4.
Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senantiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate
H Muhammdiyah Mansyur
Simon, SH
Thomas D
Ketua DPRD Kabupaten Mamasa
Wakil Ketua DPRD Mamasa
Wakil Ketua DPRD Mamasa
Sejumlah Politisi Muda Bertemu di Jakarta
Jargon Polman Baru Tawarkan Komitmen REPORTER : JHAMHUR ANJASMARA EDITOR : AMRI MAKKARUBA
JAKARTA -- Enam politisi muda Polewali Mandar dari latar belakang partai politik melakukan petemuan di salah satu kedai kopi di Jakarta, Rabu 3 Oktober kemarin. Pertemuan ini dalam rangka membicarakan perubahan menuju Polewali Mandar baru. Lima politisi muda diantaranya empat anggota DPRD Polewali Mandar yang memiliki latar belakang politik yang berbeda. Ditambah salah seorang kandidat calon bupati Polewali Mandar dengan jargon Polman baru, Muh Asri Anas. Dalam pertemuan tersebut terlihat semangat perubahan yang menggebu diutarakan oleh sejumlah politisi. Hal ini demi Polman yang lebih baik. Sehingga proses dialektikan perubahan melalui jargon Polman baru, bagi mereka adalah sesuatu yang mereka dambakan. Meski kemudian sejumlah politisi dalam pertemuan tersebut belum mengikat diri secara khusus dengan komitmen khusus juga. Karena mereka saat kembali kepartainya, mereka harus melalui proses yang diatur oleh Anggaran Dasar partai mereka masing. Keterwakilan partai politik dalam pertemuan ini, diantaranya Abdul Halim dari Partai Pekerja
dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Hasnawi Hamarong dari Partai Hanura, Abdul Rahim dari Partai Pelopor dan Syamsul Samad dari Partai Demokrat serta Amiruddin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bakal menstimulan gerakan perubahan dengan jargon Polman Baru, bahkan sejumlah politisi menyatakan optimismenya yang cukup besar akan terwujudnya gerakan perubahan di Polewali Mandar yang dimotori Asri Anas. Pada diskusi yang cukup hangat juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Sulbar untuk Jakarta dan Makassar, Muhammad Hamzih, terbersit sebuah niat besar dalam jiwa politisi yang hadir. Sebab bagi mereka perubahan adalah sesuatu yang harus diwujudkan dimasa mendatang tanpa menunggu bilangan waktu yang bakal mendistorsi gerakan perubahan itu sendiri. "Saya percaya keinginan kita untuk sebuah perubahan bukanlah hal yang mustahil untuk kita wujudkan. Sebab semangatnya sudah jelas, kita akan kemana membawa Polman. Kalau bukan kearah yang lebih baik," tegas Ketua DPD Partai Pelopor Sulbar, Abdul Rahim. Untuk itu janji dan harapan perubahan yang dibawah oleh Jargon Polman Baru dengan
sentral figurnya Muh Asri Anas, menjadi inspiratif bagi sejumlah politisi pemihak perubahan untuk Polewali Mandar. Bahkan kesan yang mereka harapkan dari janji dan perubahan yang ditarik gerbong perubahan Polman Baru., bukan hanya sekedar harapan dan janji yang ditabur bak benih yang dibiarkan tumbuh secara latah mengikuti kealamian tumbuh alam. Tapi harapan dan janji perubahan yang ingin diwujudkan oleh Gerbong Polman Baru. Memang rautannya harus sangat hati hati, sehingga mampu menghasilkan bahan baku anyaman yang berkualitas, sebab bagi mereka, Polman hari ini, ibarat kereta yang sudah tak jelas tujuannya, masih berlagak angkuh diatas rel yang telah memuai. Meski komitmen politik secara administrasi belum kelar dilakukan. Karena harus melalui proses internal partai politik mereka. Tapi antusiasme politisi akan tawaran janji dan harapan perubahan, tidak akan lagi pernah pudar secara personal. Bagi mereka Pemilukada Polewali Mandar 2013, merupakan momentum perlawanan kelahiran generasi pemimpin yang baru, dan sekaligus menjadi ujian bagi rakyat Polewali Mandar. (*)
Fraksi Dinilai Hanya Kebiri Kedaulatan Rakyat JAKARTA -- Keberadaan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat. Sebab selain hanya berperan sebagai perpanjangan tangan dan kendaraan politik partai, keberadaan fraksi juga dinilai telah menghabiskan anggaran negara tanpa terlihat banyak berperan bagi masyarakat. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Pusat, Adi Warman, di Ge-
dung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (3/10). “Keberadaan fraksi-fraksi merupakan bagian dari struktur partai, kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai-partai yang memiliki kursi di lembaga ini. Baik di tingkat nasional sampai daerah,”u ngkapnya di sela-sela sidang lanjutan uji materi GNPK, yang memohon agar MK membubarkan fraksi-fraksi di DPR. Menurut Adi, lewat keberadaan fraksi-fraksi ini, terlihat
RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat
Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber
banyak sekali kepentingan kelompok tertentu dijalankan. Bahkan diantaranya sampai-sampai dilakukan dengan mengeliminasi kedaulatan rakyat. Tentu saja, katanya, halhal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22c ayat (1) UUD 45. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa GNPK memohon agar MK mempertimbangkan keberadaan fraksi-fraksi yang berada di MPR, DPR dan DPRD. Mereka menggugat Pasal 12 huruf e Un-
RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA
KOMITMEN. Sejumlah politisi dari Polewali Mandar, berkumpul membahas masa depan perubahan di Polewali Mandar, Rabu 3 Oktober di salah satu cafe di Jakarta menuju Polman yang lebih baik.
Parpol Yang Menyerahkan KTA 1. Partai Nasdem 2. PKS 3. Partai Kedaulatan 4. Partai Demokrat 5. PKPI 6. Partai Hanura 7. Partai Gerindra 8. PPN 9. Partai Golkar 10.PDK 11. PNI Marhaenisme 12.PPP 13.PAN 14.PKB 15.PDI Perjuangan 16.PBB 17.PPPI 18.Partai Nasrep 19.PKPB 20.PDP 21.PKNU 22.Partai Republik 23.PPRN 24.Partai Republikan 25.Partai SRI 26.PNBKI 27.PKBIB. *Sumber KPU Majene.
dang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik. Dan juga menggugat Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301 dan Pasal 352 No. 27 tentang MPR, DPR, DPRD. “Saat ini sudah seharusnya kebijakan publik berpihak kepada publik. Bukan berpihak kepada kelompok tertentu. (jpnn)
Verifikasi Faktual
KPU Majene Prioritaskan KTA Berstatus PNS MAJENE -- KPU Majene akan melakukan verifikasi faktual terhadap 27 partai politik (Parpol) yang telah mendaftar. Pelaksanaan verifikasi faktual ini akan dilakukan mulai 26 Oktober mendatang. Dalam verifikasi faktual nantinya KPU akan memprioritaskan KTA parpol yang berstatus PNS. Hanya saja KPU belum memastikan adanya PNS menjadi anggota Parpol. Hal ini dikatakan, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, Salman Muhsin, Rabu 3 Oktober. Menurut Salman, KPU belum bisa merilis nama anggota Porpol yang disinyalir dari kalangan PNS sebelum dilakukan verifikasi faktual. "Namun dari sekian KTA yang telah diperiksa memang ada yang disinyalir berstatus PNS. Tapi kita tidak berani pastikan jangan sampai namanya saja yang sama tapi orangnya beda," ujarnya Salman. KTA yang disinyalir PNS lan-
jutnya, perlu masuk prioritas verifikasi jangan sampai ada pihak yang menuding bahwa KPU sengaja melindungi PNS untuk berpartai. "Meskipin KTA yang dimasukkan parpol tidak semuanya diverifikasi. Hanya 10 persen, tapi yang disinyalir PNS tidak akan terlupakan," tambahnya. Ia mengatakan, jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi pensyaratan kelengkapan berkas Parpol. Maka KPU tidak akan sulit mendeteksi PNS yang terlibat di Parpol. "Aturan KPU hanya menyebutkan KTA, bukan KTP, makanya KTP bukan pensyaratan," akunya. Saat ini di KPU Majene Pokja verifikasi telah memeriksa kelengkapan KTA Parpol. Jumlah Parpol yang menyerahkan KTA di KPU Majene sebanyak 27, umumnya menyerahkan KTA diatas dari yang dipersyaratkan yakni 171 KTA. (k3/mkb)
PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Chalid Mawardi, Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Endra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar, Jalan H Andi Depu No. 39 Polewali. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.
Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9
PARLEMENTARIA
Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar
RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA
RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA
HANGAT. Anggota Komisi III DPRD Polewali Mandar, Abdul Rahim, berpelukan hangat dengan salah seorang warga di Desa Batupanga Da'ala.
RABANA. Dua anggota Komisi I DPRD Polewali Mandar, Amiruddin dan Muhiddin Muchtar, disambut musik rabana saat melakukan verifikasi faktual calon desa di Lembang Golla.