Issuu on Google+

KAMIS 4 OKTOBER 2012 ECERAN: Rp. 3.000 LANGGANAN: Rp. 65.000 TELEPON: 0426-22138 HP: 085299200290

RADAR SULBAR Harian Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Epaper RADAR SULBAR

Kemendagri Minta Ibukota Mateng Diperjelas RADAR SULBAR/ SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU — Salah satu kendala dalam upaya pembentukan daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mamuju Tengah adalah letak ibukota. Dalam berkas yang telah diajukan, calon ibukota kabupaten disebutkan pada tiga kecamatan. Hal itu disebutkan tim observasi lapangan pembentukan DOB kabupaten Mamuju Tengah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Budi Sudarmadji, saat tatap muka dengan jajaran Pemkab

TATAP MUKA. Plt. Asisten II Pemprov Sulbar Nur Alam Tahir, Bupati Mamuju Suhardi Duka, Sekjen Dewan Pengawas Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri Budi Sudarmadji dan Wakil Ketua DPRD Mamuju Masram Jaya saat acara tatap muka di Hotel d’Maleo Mamuju, Selasa 2 Oktober 2012.

Mamuju di Hotel d’Maleo, Selasa 2 Oktober, malam. Namun demikian, Budi menyatakan hasil penentuan calon ibukota setelah tim ini melakukan observasi bisa disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebelum 17 Oktober nanti. Sebab, sidang otonomi daerah bakal digelar pada tanggal tersebut. “Pemerintah dan legislatif harus sama-sama setuju. „ Baca HALAMAN 7

Besok, RTRW Sulbar Diparipurnakan

KOLOM SENATOR

Koridor Ekonomi SENIN 1 Oktober lalu, Komite II DPD RI mengadakan rapat kerja dengan sejumlah menteri bidang ekonomi. Hadir antaralain Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Suswono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Wakil Menteri Perdagangan, dan Dirjen seluruh Kementerian bidang Ekonomi.

POLEWALI — Asistensi yang dilakukan Ketua Pansus RTRW Sulbar Naharuddin dan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut), 1 Oktober, lalu di Jakarta, membuahkan hasil. Rancangan Rencana Tata

Agenda rapat kerja terkait konsep pembanCATATAN gunan ekonomi pemerintah yakni Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam enam wilayah Koridor Ekonomi Indonesia Asri Anas yang telah ditetapkan seAnggota DPD/MPR RI belumnya. Para menteri bidang ekonomi berupaya mendapatkan masukan dari Dewan soal aplikasi program tersebut. Dari uraian Menko Perekonomian Hatta Rajasa disebutkan MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan. Dijelaskan MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual dimana semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya di mana rumusan strategi dan kepentingan, terutama dari dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interaktif dan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada. Disebutkan sejak peluncuran MP3EI 27 Mei 2011 lalu sudah ada proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur telah di ground-breaking hingga akhir Desember 2011 dengan nilai Rp 490,5 triliun. Dan pada tahun 2012 ini diperkirakan akan dilakukan gorundbreaking sebanyak 84 proyek dengan total nilai Rp 536,3 triliun yang terdiri dari proyek pemerintah, BUMN, swasta, dan campuran.

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM Ruang Wilayah (RTRW) Sulbar, khususnya yang berkaitan dengan ali fungsi tata guna lahan/hutan mendapat persetujuan dari Kemenhut. Ketua Pansus RTRW DPRD Sulbar Naharuddin, menyam-

paikan, rencananya rapat paripurna pembahasan Ranperda RTRW Sulbar digelar Jumat malam, 5 Oktober, di Gedung DPRD Sulbar. Sebelum diangkat di tingkat paripurna, malam ini, 4 Ok-

tober, rancangan tersebut akan dibahas oleh Pansus RTRW bersama sejumlah SKPD. Seperti Bappeda, Dinas PU, BLH, Dinas Kehutanan, dan sejumlah isntansi teknis lainnya. „ Baca HALAMAN 7

Perda RTRW perlu segera ditetapkan bulan ini juga untuk menghindari konsekuensi pemotongan DAK infrastruktur oleh pemerintah pusat pada 2013. NAHARUDDIN

Pemilukada Polman 2013

PAN Jajaki Tokoh Masyarakat JAKARTA — Menyambut Pemilukada Polewali Mandar (Polman) 2013, Partai Amanat Nasional (PAN) bakal fokus mengusung kader dan figur yang telah mengakar. Meski tetap mengutamakan kader, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, H Hendra Singkarru, menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap mengacu pada tingkat elektabilitas figur yang akan diusung. “Kalau surveynya tidak tinggi kita cari figur tokoh masyarakat disana (Polman),” ucap Hendra di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, siang kemarin, 3 Oktober. Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa PAN tidak akan mengulang kekeliruan dengan mengusung kader partai lain, tapi kemudian merasa ditinggalkan. “Tidak akan mungkin mengusung kader lain,” tegasnya. Meski demikian, pihaknya tetap menyadari jika kursi mereka di parlemen Polman masih belum cukup. Saat ini, PAN memiliki empat kursi di DPRD Polman. „ Baca HALAMAN 7

„ Baca HALAMAN 7

RADAR SULBAR/CHAERUL MARFAN

PERTEMUAN. Tokoh dan politisi muda Polman dari berbagai latar belakang menggelar pertemuan di Warkop Phoenam, Jakarta, Selasa malam, 2 Oktober 2012.

Gerbong Muda Rapatkan Barisan JAKARTA — Gerbong muda Polewali Mandar (Polman), merapatkan barisan menyambut Pemilukada Polman 2013. Pertemuan para tokoh muda yang juga berasal dari berbagai partai politik (parpol) dan profesi lainnya ini berlangsung di Warkop Phoenam, Jalan Wahid Hasim, Jakarta, Selasa malam, 2 Oktober. Dengan menanggalkan latar belakang, mereka sepakat menggaungkan semangat perubahan di Pemilukada Polman. Hadir antara lain, Hasnawi dari PKB, wakil Partai Hanura, politisi PPPI, Halim.

Selanjutnya, Anggota DPRD Polman dari Partai Demokrat dan Partai Pelopor, masing-masing, Syamsul Samad dan Abd Rahim. Hadir pula tokoh muda Polman, Muh Asri Anas yang merupakan Anggota DPD RI asal Sulbar. Dalam diskusi, Syamsul partai Demokrat memaparkan jika saat ini, gerbongnya mengarah pada dua figur. Yakni Anggota Komite II DPD RI, Muh Asri Anas dan Wakil Bupati setempat, Nadjamuddin Ibrahim. “Sekarang bicara dua figur, antara Asri dan pak Naja. Sampai sekarang Demokrat masih steril.

Yang jelas kami menilai butuh perubahan di Polman, dari segala lini,” sebutnya. Semangat perubahan turut mengalir dari dua legislator PKB dan PPPI. “PKB Sudah jelas mengusung perubahan,” singkat Hasnawi Anggota DPRD dari PKB. Legislator dari Partai Pelopor, Rahim menyatakan, sudah saat Polman bergerak menuju perubahan. Dan, kata dia, tidak menutup kemungkinan pihak lain juga punya konsep perubahan. „ Baca HALAMAN 7

Orientasi Kampus STIE Muhammadiyah Mamuju

Tinggalkan Gaya Lama, Pelopori Konsep Baru

Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknya Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga ! PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

♦10 Juni 2004

www.pln.co.id

„ Baca HALAMAN 7

MAMUJU — Tuntutan pada sektor pendidikan untuk dapat menjadi pelopor keterpurukan bangsa, perlu dipahami dengan baik oleh setiap insan pendidikan maupun masyarakat. Oleh kerena itu, pendidikan hendaknya dipahami bukan saja untuk berpikir mengahasilkan manusia pintar saja, tetapi memiliki akhlak serta perilaku yang baik. Jika target pendidikan membentuk manusia yang memiliki sumber daya serta akhlak dapat tercapai, kemungkinan besar akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat serta bangsa. Betapa tidak, kecerdasan yang didukung dengan akhlak mulia akan menghasilkan karya-karya besar dan bermanfaat. “Dengan dasar pemikiran itulah sehingga tahun ini kami tidak lagi „ Baca HALAMAN 7

MOH ALI CHANDRA Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju

website: www.radar-sulbar.com | email: radarsulbar01@gmail.com | facebook: portal radar sulbar

10 Juni 2012 ♦

2

EKONOMI

RADAR SULBAR

KAMIS 4 OKTOBER 2012

PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Menpera: Perumahan Sektor Penting JAKARTA — Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pasalnya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. “Program perumahan dan kawasan permukiman berperan penting dalam sistem perekonomian nasional terkait denDjan Faridz gan multiplier effect yang dapat diciptakan, baik terhadap penciptaan lapangan kerja maupun terhadap pendapatan nasional yang ditimbulkan oleh setiap investasi yang dilakukan di sektor perumahan,” ujar Menpera dalam rilisnya, Rabu, 3 Oktober. Dijelaskannya, pemerintah terus berupaya mengajak seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan iklim yang kondusif di sektor pembangunan perumahan di Indonesia. Sebab, untuk menciptakan rumah yang layak huni dan harga yang terjangkau serta lingkungan yang sehat, aman serta harmonis tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah tapi juga memerlukan peran aktif para mitra kerja dan masyarakat umum. “Pemerintah menyadari penyediaan rumah yang layak huni masih banyak menemui kendala. Untuk itu diperlukan upaya bersama dalam peningkatan peran dan optimalisasi kinerja pemerintah bersama para pemangku kepentingan bidang perumahan di Indonesia,” tuturnya. Dia menambahkan, pembangunan perumahan memerlukan dukungan para pelaku, pemerhati, akademisi dan sektor dunia usaha untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan. “Saya juga berharap lembaga penelitian dan akademisi di Indonesia bisa berkontribusi lebih melalui upaya mewujudkan inovasi baru dalam pembangunan rumah. Pihak swasta juga bisa berpartisipasi melalui pengalokasian dana CSR untuk mendukung pendanaan pembangunan rumahMBR,” tandasnya. (jpnn)

Kepala DISPENDA Prov. Sulbar

Gold- CSR Best Practice for MDGs, GKPM Awards 2012

Telkomsel Raih Dua Penghargaan MAMUJU — Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) ke-4 yang digagas oleh Corporate Forum for Community Development bekerjasama dengan Kemenkokesra RI, memberi apresiasi bagi program CSR berkelanjutan Telkomsel yang bernaung dalam program Millennium Development Goals (MDGs). Tak tanggung-tanggung, Telkomsel berhasil meraih 2 kategori Gold dan 1 silver atas aksi nyata progam CSR yang telah dilaksanakan sejak 2011. Upaya nyata Telkomsel untuk memberdayakan masyarakat Indonesia melalui berbagai program CSR yang berkelanjutan (sustain) merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan dengan konsisten dan terukur. Tidak hanya progam-progam yang bersifat philanthropy, Telkomsel juga aktif mengintegrasikan 4 pilar MDGs dari 8 program MDGs global yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Program nyata yang dihadirkan oleh Telkomsel ini, disesuaikan dengan bisnis usaha Telkomsel yang bergerak di bidang Informasi, Teknologi dan Komunikasi (ICT). GKPM 2012 diikuti oleh dunia usaha (Swasta Multinasional, Swasta Nasional, BUMN, Swasta Daerah dan BUMD), yang bergerak di bidang Pertambangan dan

BERITA KEHILANGAN

BERITA KEHILANGAN TELAH HILANG 1 (SATU) BUAH BPKB MOBIL KIJANG. MERK/TYPE TOYOTA/KF50/SP/LONG ATAS NAMA : FRANS SALIM KALALO NO. POLISI LAMA: DD 231 RB NO. POLISI BARU: DD 1236 OB NO. CHASIS : MHF 21KF5001152004 NO. MESIN : 5K-9192269 BAGI YANG MENEMUKAN HARAP MENGHUBUNGI AN MUBARAK AMIN NO. HP 081 354 909 954

INFO SULBAR

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

IST

RAIH PENGHARGAAN. Telkomsel Raih Dua Penghargaan Gold GKPM Awards 2012.

Energi, Jasa/Bank dan Telematika, Pertanian dan Agroindustri, Infrastruktur dan Konstruksi dan Industri dan Manufaktur. Acara 3 tahunan GKPM Awards 2012, yang dilaksakanan di di Hall A & B Jakarta Convention Center pada akhir pekan lalu ini merupakan ajang partisipasi konkret perusahaan swasta dan BUMN termasuk Telkom dalam percepatan pencapaian MDGs di Tanah Air yang dilakukan dengan proses penilaian yang

selektif dan independen. GKPM Awards tahun ini mengambil tema “Promosi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Pencapaian Indonesia MDGs 2015”. Telkomsel sendiri telah melaksanakan MDGs pada pilar 1 (Peningkatan Akses Sanitasi), pilar 3 (Kesetaraan Gender dan Kewirausahaan), pilar 5 (Peningkatan Kesehatan Ibu dan Kualitas Gizi Anak) dan pilar 7 (Kelestarian Lingkungan Hidup), di

empat titik lokasi yaitu di Belawan (Sumatera Utara) Cianjur (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah) dan Makassar (Sulawesi) Selain itu Telkomsel juga menyediakan website p o r t a l www.mdgstelkomsel.com berfungsi sebagai media online antar komunitas masyarakat dengan basis wap application. Dari beberapa kategori, Telkomsel meraih penghargaan dari tiga kategori yang diikuti. Kategori MDGs 1 (Eradicate Extreme Poverty

and Hunger) melalui program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga meraihpenghargaan Gold, kategori MDGs 4 (Reduce Child Mortality) melalui program Pelayanan Kesehatan Anak Balita meraih Gold serta kategori MDGs 7 (Ensure Environmental Sustainability) melalui program Penciptaan Akses Terhadap Air Minum/Bersih dan Sanitasi Lingkungan meraih Silver. Penghargaan GKPM Awars ini diserahkan oleh Sekretaris Menko Kesra Indroyono Soesilo. Dalam rilis yang disampaikan kepada Radar Sulbar, kemarin, Head of CSR Division Telkomsel Tubagus Husniyullah, mengungkapkan, Telkomsel berkomitmen memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk nyata dari penerapan Good Corporate Governance and Citizen. “Kami bersyukur menerima penghargaan GKPM Awards yang merupakan apresiasi kepada Telkomsel yang telah berkontribusi dan bersinergi dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan-tujuan MDGs,” ujarnya. Menurutnya, Telkomsel tetap konsisten memberikan karya dan kontribusi terbaik untuk kemajuan masyarakat Indonesia, baik dari sisi produk, layanan, inovasi dan program-program terdepan bagi Indonesia. (**)

BERITA KEHILANGAN

BERITA KEHILANGAN

TELAH HILANG 1 (SATU) BUAH BPKB MOBIL TOYOTA. MERK/TYPE TOYOTA KIJANG STANDART KF 40 SHORT ATAS NAMA : DRS. H. ANDI RIDWAN DAUDA NO. BPKB : 49381399Y103.9513 NO. POLISI : DD 1094 AZ NO. CHASIS : MHF 21KF4000188236 NO. MESIN : 5K-9272709

DC 6311 1A AN ABRAHAM

BAGI YANG MENEMUKAN HARAP MENGHUBUNGI AN HJ. HASNAWATI NO. HP 085 242 536 871

NO. RANGKA NO. MESIN MERK JENIS

: MH4KR150LBKP49181 : KR150LEP74131 : KAWASAKI (KR 150 L) NINJA R : SPO MOTOR

BAGI YANG MENEMUKAN HARAP MENGHUBUNGI AN RAHMAT NO. HP 081 241 158 686

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

HUMAS PEMPROV SULBAR

DAMPINGI TIM KEMENDAGRI. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Catatan Sipil Pemprov Sulbar, Khaeruddin Anas, bersama Ketua KAPP Mateng Aruchul Thahir menyambut kedatangan tim observasi lapangan dari Kemendagri. Tim observasi lapangan dari kemendagri saat diwawancarai, Selasa 2 Oktober 2012 di Bandara Tampapadang Mamuju.

OPINI

RADAR SULBAR

'Haji Mabrur'

Tajuk Pemangkasan Izin Pemeriksaan Kepala Daerah SATU lagi terobosan hukum dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang dipimpin Mahfud MD itu memangkas birokrasi pemeriksaan kepala daerah yang menjadi saksi dan tersangka kasus pidana, termasuk kasus korupsi. Dalam putusan yang dijatuhkan pada Rabu (26/9) tersebut, jaksa maupun polisi selaku penyidik tidak perlu mengajukan izin pemeriksaan kepala daerah kepada presiden dan Mendagri. Putusan tersebut terkait dengan sidang pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). MK menyatakan, sebagian materi pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 UU Pemda bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak punya kekuatan hukum mengikat (Jawa Pos, 27/9). Dalam amar putusan, MK menegaskan bahwa pemeriksaan kepala daerah selaku saksi maupun tersangka tidak membutuhkan izin presiden. Proses hukum tidak menghalangi kepala daerah melakukan tugas-tugas pemerintahan. Penahanan saja, yang masih membutuhkan izin tertulis dari presiden. MK juga memangkas batas waktu persetujuan tertulis dari presiden terkait dengan penahanan seorang kepala daerah. Jika pada pasal 36 ayat 2 UU Pemda diatur batas waktu 60 hari, MK mengurangi menjadi 30 hari. Dengan demikian, sejak izin penahanan diajukan, presiden dalam tempo 30 hari harus mengeluarkan izin boleh tidaknya seorang kepala daerah ditahan. Tentu saja, putusan MK itu selaras dengan penegakan hukum yang berasas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. MK benar-benar mengoptimalkan asas cepat di balik putusannya tersebut. Semua itu dibuat demi kepastian hukum dalam penanganan perkara. Terutama, tidak terganggunya penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh sebuah proses hukum. Asas cepat memang menjadi barang mahal dalam penegakan hukum. Aparat acapkali menggantungkan nasib seseorang dalam sebuah proses hukum. Kepala daerah yang menjadi saksi dan tersangka hanya bisa bersikap pasrah menunggu pemeriksaan. Aparat sering mengulurulur jadwal pemeriksaan dengan berdalih belum turun izin pemeriksaan dari presiden. Padahal, kepala daerah yang terseret kasus itu ingin kepastian hukum. Hal ini bisa memecah konsentrasi kepala daerah yang harus memimpin r da pemerintahan di daerah. Itu termasuk jika ada mafia hukum yang memainkan izin pemeriksaan kepala daerah. Dari pengalaman selama ini, izin pemeriksaan acapkali sengaja diulur-ulur pihak tertentu dengan harapan kepala daerah tidak diperiksa dan ujungujungnya kasus dipetieskan dengan alasan entah tidak cukup bukti atau alasan kedaluwarsa. Modusnya, memanfaatkan rantai birokrasi dari daerah ke pusat hingga ke meja presiden. Aparat kadang mengabaikan ketentuan batas waktu persetujuan izin pemeriksaan sesuai dengan pasal 36 ayat 2 UU Pemda.Terurainya satu simpul penghambat penegakan hukum tidak berarti tidak ada lagi kebobrokan penegakan hukum. Kini tinggal independensi dan fairness aparat dalam menangani sebuah perkara. Jika aparat masih saja doyan sogokan, pemangkasan birokrasi penegakan hukum tidak akan berarti. (rp)

RADAR SULBAR

3

KAMIS 4 OKTOBER 2012

Oleh: HARUNA RASYID

(ketua umum DPD Mapancas Sulbar)

TULISAN tentang haji ini dibuat oleh orang yang belum pernah naik haji, bahkan belum pernah sekedar mendapat oleh-oleh khusus buah kurma, dan umrah pun sama sekali tidak pernah. Bahkan untuk dapat undian saja naik umrah yang biasa diselenggarakan oleh pribadi yang memiliki banyak uang dan punya niat ikhlas mengumrahkan orang. Olehnya itu, penulis sangat sadar dan memohon maaf atas sisi lemah dari tulisan ini. Dengan rasa cemburu yang indah, dari jauh kita mengucapkan selamat dan salut kepada penempuh ibadah haji tahun ini. Mereka mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan penjernihan diri kembali. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang mempunyai kecenderungan besar untuk memudahkan pemeluk-pemeluknya. Kalau tak sanggup berdiri dalam shalat, boleh duduk. Kalau tak bisa duduk, silahkan berbaring. Kalau berbaringpun masih akan kacau, bolehlah mesrai Allah dengan kerjapankerjapan mata. Demikian juga haji. Islam itu ibaratnya bila anda tak mampu beli daging sapi, cukuplah anda membeli bumbu yang berasa seperti daging sapi. Asal anda ikhlas dan sabar maka akan terasa seperti makan daging. Adapun penulis, tergolong diantara ratusan juta umat Islam yang belum bahkan tak akan pernah naik haji, sehingga hanya bisa merasakan haji. Seperti orang yang lagi makan masakan yang diberi bumbu rasa daging sapi tersebut. Artinya buat ummat Islam yang tidak mampu naik haji, tak perlu berkecil hati, begitu banyak alternatif yang diberikan kepada kita untuk dapat merasakan dan mendapatkan pengalaman batin seperti apa yang dirasakan oleh saudarasaudara kita yang berhaji, agar kita juga dapat menjernihkan diri sebagaimana layaknya orang yang berhaji. Pada pengalaman berhaji, mungkin seseorang menjadi

mengerti bahwa jati diri bukanlah yang terpenting pada tataran sosial budaya, sebab itu semua hanyalah cara atau jalan menjadi seseorang. Di dalam Islam “aku status sosial” harus meningkat ke “aku manusia” kemudian meningkatkan diri menjadi “aku Abdullah” (aku hamba Allah), kemudian meningkat lagi “aku khalifatullah” (aku wakil Allah) kemudian meningkat atau lebih meninggi lagi. Dengan melihat tingkatan-tingkatan di atas, maka kita masing-masing bisa mengevaluasi diri. Misalnya, seberapa jauh atau seberapa dalam pengalaman haji seseorang merupakan peristiwa agama, dan seberapa jauh seseorang “hanya” merupakan peristiwa sosial. Barangkali kita bisa menyebut beberapa ornament. Kalau seseorang “gugup” menaruh gelar haji di depan namanya, itu semata-mata kasus sosial, bukan kasus agama. Apalagi kalau berhaji diintrumentalisasikan untuk kepentingan politik pribadi, untuk aksesori kultural, atau untuk menambah “peci dan rumba-rumba” reputasi. Bila orang sudah berpredikat haji, lantas kemudian dipesta perkawinan hanya diposisikan sebagai juru masak, bukan pagar ayu, dan kemudian protes dan tidak terima, maka haji yang sudah dilaksanakannya hanyalah peristiwa sosial belum merupakan peristiwa agama. Bila kita mengevaluasi tingkat kemabruran haji seseorang, logikanya tercermin pada dua dimensi. Dimensi pertama, kemabruran menurut

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

persepsi Allah, semata-mata hanya Allah lah yang mengetahui. Sehingga tak pantas kita menghakimi seorangpun seolah-olah kita perwakilan Allah dalam kedudukan kehakiman-Nya. Akan tetapi semustahil apapun kemabruran di mata Allah, mestinya di dimensi kedua, tetaplah memantul. Kemabruran haji seseorang dapat dilihat pantulannya pada realitas hidupnya mestinya termanifestasikan melalui-misalnya- social output dari perilaku hidup seorang yang bukan atau yang belum haji dengan seseorang lain yang sudah haji, secara teoritis, berbeda pada kadar kemanfaatan sosialnya. Ibadah haji adalah sebuah pelatihan pencerahan diri. Seorang pelaku haji, atau orang yang sudah memiliki tambahan titel haji (budaya sebagian besar orang Indonesia bila sudah dari berhaji akan mendapat tambahan titel di depan namanya H yang berarti haji, budaya ini tidak berlaku di pemeluk Islam di Negara lainnya) sesungguhnya diharapkan untuk tercerahkan pada empat tataran: (1) intelektual, artinya; seorang yang sudah berpredikat haji harus mampu berfikir obyektif; (2) spiritual, artinya; seorang sudah berpredikat haji harus memiliki kejernihan jiwa, kebersihan hati, ketulusan perasaan serta kepekaan rohani terhadap atmosfir katuhanan dan keilahian; (3) mental, artinya; seorang yang berpredikat haji mesti sudah mempunyai ketentraman hati, elastisitas, releksitas, kedamaian dan kesimbangan; (4) moral, artinya; seorang yang berpredikat haji sudah memiliki integritas social, kesantunan kemanusiaan, serta sikap demokrasi. Hal ini bisa terjadi karena pada hakikatnya orang yang melaksanakan ibadah haji, sesungguhnya tidak hanya melaksanakan dan menyelenggarakan haji di ka’bah dan tempat-tempat rukun lainnya di Tanah suci, tetapi juga teruta-

ma terletak dan berlangsung di dalam diri masing-masing pelaku haji itu sendiri. Ka’bah dan tanah suci tidak kita agungagungkan, karena tak satupun nash baik itu Qur’an maupun yang lain dimana Allah memerintahkan demikian, disamping memang tidak masuk akal kita sendiri. Orang berhaji tidak untuk menyembah Tanah suci dan menuhankan Ka’bah, meskipun itu adalah Baitullah (rumah Allah). Tingkat kemakhlukan manusia tiga tingkat lebih tinggi dibanding Ka’bah dan Tanah suci, kecuali jika manusia –dengan sistem-sistem nilai dan mekanisme realitas sejarahnya- menurunkan derajatnya menjadi setingkat aspal, yang diinjak-injak atau dengan watak serigala yang menghabiskan hidupnya untuk melakukan kekejaman-kekejaman terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Orang naik haji, tidak harus pulang kampung untuk membangga-banggakan pengalamannya dengan Ka’bah, karena berhaji bukanlah perjalanan turistik. Orang pulang kampung dari berhaji berarti sudah menyandang predikat haji, itu berarti sudah berhasil melahirkan kembali kepribadiaanya, menjadi “makhluk” yang sama sekali baru. Kemudian mensyukurinya. Kemudian menikmatinya. Kemudian menaburkan kemanfaatannya kelingkungannya. Baik pada skala kampung, komunitas, Negara, maupun universalitas kemanusiaan. Misalnya saat haji kita wajib melaksanakan “gerakan ihram” suatu kewajiban dimana tidak seorangpun diperkenankan memakai pakaian kecuali kostum ihram yang sifatnya sangat universal dan memakai warna inti, warna sumber, yakni putih. Ihram adalah gerakan deprimordialisasi. Allah ingin menunjukkan kepada kita secara gamblang bahwa sepanjang hidup manusia tidak boleh memelihara kebodohan untuk hanya pernah mencapai tingkat primordialisme hidup. Tidak usah menunggu tua

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

untuk mengerti kesejatian. Tidak usah menunggu hancur untuk sanggup memahami perbedaan antara yang palsu dengan yang murni. Sebuah kampung yang tak ada hajinya mestinya berbeda dengan kampung yang ada hajinya. Sebuah kampung yang pada suatu waktu memiliki seorang haji, akan merasakan atmosfir kepemimpinan baru, dimana manusia bisa lebih tertata dan kreatif mengenai permasalahan-permasalahannya. Seorang yang sudah berpredikat haji mestinya cemas menyaksikan sesuatu yang tidak benar di kampungnya, sehingga ia akan mempersembahkan kemanpuan kepemimpinannya untuk memperbaiki ketidak benaran di kampungnya tersebut, dia tidak lagi punya waktu –misalnya- menumpuk uang lagi untuk biaya berangkat haji di tahun berikutnya dengan ongkos naik haji plus, karena dengan pengalaman hajinya ia memperoleh pelatihan untuk tidak sanggup membiarkan tetangga-tetangganya hidup susah, sehingga ia akan merasa ibah kepada mereka, kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan, apabila yang ia lakukan menginvestasikan hartanya untuk surga sendirian umpamanya dengan naik haji berkali-kali, makanya Allah hanya mewajibkannya sekali saja, itupun bagi yang sanggup saja. Seorang haji yang mabrur akan merasa malu di hadapan Allah apabila ia tidak bersedia mengurusi kemiskinan, penderitaan dan kesengsaraan di lingkungannya. Karena seorang yang berpredikat haji tidak akan mampu berangkat ke surga sendirian sambil “tanpa hati” meninggalkan saudarasaudaranya dalam kesengsaraan. Seorang yang pulang haji, karena ibadah-ibadah yang dilakukannya selama di tanah suci akan meningkat kualitas kemanusiaannya, ia diharapBaca HAL 7

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

DIBUTUHKAN SEGERA

HAKASIMA MEDIA TV Membutuhkan KARYAWAN/KARYAWATI

UNTUK STAFF * Adm. Marketing * Bagian Gudang * Collector * Pasilitas Gaji * Mess *Uang Makan LAMARAN DIANTAR LANGSUNG ke Jl. kurungan Bassi No. 3, dekat RSUD Mamuju Telp. (0426) 21702

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang Iklan Atau Tidak Terima Koran Hubungi: Sirkulasi : Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene : Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin) Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin) Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/ HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/

Bulan

4

PARLEMENTARIA

RADAR SULBAR

KAMIS 4 OKTOBER 2012

November, Pembahasan APBD 2013 Ditarget Rampung REPORTER SYAMSUDDIN MAUPA EDITOR: AMRI MAKKARUBA MAJENE — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene menjadwalkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2012 dan RAPBD 2013 oleh Badan Anggaran (Banggar) rampung hingga November mendatang. Usai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2013. Banggar DPRD Majene kembali akan menuntaskan tiga agenda pokok yakni KUA PPAS 2012, APBD Perubahan 2012 dan RAPBD 2013. “Inilah tiga agenda pokok di DPRD yang menjadi harapan Bamus untuk dituntaskan Baggar hingga November,” ujar Hajar Nuhung Ketua DPRD Majene, Rabu kemarin. Hajar menyebutkan selain agenda yang berhubungan APBD, agenda lainnya adalah membahas 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah disetujui di DPRD. 17 Ranperda katanya, juga ditarget rampung hingga akhir Desember 2012. “Dari 17 Ranperda 3 diantaranya merupakan usul inisiatif DPRD,” akunya. Ketua Demokrat Majene ini berpandangan, agar pembahasan sejumlah agenda pokok di DPRD tuntas sesuai dengan jadwal. Semua anggota dewan dituntut proaktif untuk ikut dalam pembahasan. “Tentu kita sangat mengharapkan rekan rekan anggota dewan untuk memperhatikan jadwal pembahasan,” ujarnya. (*)

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

STUDY BANDING. Badan Legislasi (Baleg) DPRD Polewali Mandar, melakukan studi banding di DPRD Kota Tangerang. Mereka diterima oleh Ketua Banleg DPRD Kota Tangerang, Fauzan Manafi didampingi oleh anggota Banleg, Iskandar Zulkarnain, dalam study banding terkait metode anggaran Baleg.

Baleg DPRD Polman Belajar ke Tangerang TANGERANG — Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, melakukan study banding ke DPRD Kota Tangerang, Rabu 3 Oktober. Studi banding ini dipimpin langsung Ketua Baleg DPRD Polman, Abdul Rahim serta diikuti empat anggota Baleg lainnya, Amiruddin, Abdul Halim, Syamsul Samad, dan Nahar Bakri. Kunjungan Baleg DPRD Polman ini diterima Ketua Banleg DPRD Kota Tangerang, Fauzan Manafi dan anggota Banleg, Iskandar Zulkarnain. Study banding Baleg DPRD Polman, terkait soal manajerial pengelolaan anggaran di Baleg terhadap proses penyusunan Prolegda. Mulai soal penyediaan anggaran operasional Baleg hingga soal penyediaan anggaran pada pembiayaan penyusunan naskah akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua jam ini menghasilkan beberapa masukan terhadap Baleg DPRD Polewali Mandar. Penjelasan pihak Banleg DPRD Kota Tangerang, Banten, menyampaikan secara terbuka metode penganggaran dalam perencanaan Prolegda terhadap sejumlah Ranperda Inisiatif. Bahwa untuk biaya pembuatan

Naskah Akademik (NA) satu Ranperda Inisiatif, DPRD memberikan anggaran sebesar Rp50 juta. Sehingga tahun 2012 ini Banleg DPRD Kota Tangerang Provinsi Banten mengeluarkan anggaran Rp200 juta untuk empat Ranperda Inisiatif. Sementara untuk pembiayaan kajian terhadap Ranperda usul eksekutif, Banleg DPRD Kota Tangerang, pembiayaan ditentukan berdasarkan keahlian masing masing ahli yang dibutuhkan. Untuk Strata Satu (S1) jasa mereka dihargai sebesar Rp3 juta perhari untuk satu Ranperda. Untuk S2 jasa mereka dihargai Rp4 juta perhari untuk satu Ranperda perorang. Sementara untuk jasa ahli setingkat guru besar atau profesor, jasa mereka dihargai diatas Rp5 juta tergantung tergantung kesepakatan. “Jadi biaya jasa pembuatan NA dan jasa ahli yang kami sewa itu dipatok dengan nilai yang cukup besar. Ini dalam rangka menghasilkan produk hukum diwilayah Kota Tangerang, yang memang sesuai kebutuhan. Sehingga satu tahun anggaran Banleg DPRD Kota Tangeran bisa mencapai Rp 1 miliar. Beban pembiayaan lebih besar pada proses kajian Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Prolegda,” ungkap Fauzan Manafi. (k1/mkb)

Sejumlah Guru Terjerat Hukum KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU REKAP PENYERAHAN KTA DAN DAFTAR NAMA ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2014 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hari/Tanggal

Jumat/10-08-2012 Kamis/20-09-2012 Jumat/21-09-2012 Selasa/25-09-2012 Rabu/26-09-2012 Rabu/26-09-2012 Kamis/27-09-2012 Jumat/28-09-2012 Jumat/28-09-2012 Jumat/28-09-2012 Jumat/28-09-2012 Jumat/28-09-2012 Jumat/28-09-2012 jumat/28-09-2012 Jumat/28-09-2012 Jumat/28-09-2012 Jumat/28-09-2012 Sabtu/29-09-2012 Sabtu/29-09-2012 Sabtu/29-09-2012 Sabtu/29-09-2012 Sabtu/29-09-2012 Sabtu/29-09-2012 Sabtu/29-09-2012

Nama Partai Politik

Jumlah

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Partai Nasional Republik (Nasrep) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Demokrat Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Persatuan Nasional (PPN) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Partai Buruh Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Bulan Bintang (PBB)

PARLEMENTARIA

KTA

Rekap

2,717 495 895 870 554 700 750 448 473 558 2,197 517 760 530 501 670 578 707 482 854 520 673 564 464

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DPRD Minta PGRI Berikan Bantuan Hukum Keterangan

Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap

POLEWALI — Sejumlah guru atau kepala sekolah yang terjerat hukum di Polewali Mandar, menjadi perhatian bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar. Dewan meminta kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Polewali Mandar memberikan bantuan pendampingan hukum. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Jamar Jasin Badu, Rabu 3 Oktober. Ia menjelaskan bahwa sudah seharusnya PGRI sebagai lembaga yang menjadi wadah pembinaan dan perjuangan bagi para guru. Menjadi kewajibannya membantu semua anggotanya yang terjerat hukum, dengan mengedepankan praduga tak bersalah. “Olehnya menjadi pilihan solutif kemudian bagi PGRI jika mampu memberikan pendampingan hukum atau mengadvokasi anggotanya yang mengalami masalah dalam wilayah hukum,” jelas Jamar. Kata Jamar, meskipun anggota dari PGRI terduga kuat sebagai otak dari sebuah persoalan yang menyerempetnya kejalur hukum. Namun naif kemudian jika PGRI hanya melihat proses tersebut berjalan tanpa ada upaya memberikan

bantuan hukum kepada mereka yang bermasalah. “Sebab bisa saja pengabdian guru itu sendiri yang membuatnya tersandung kasus. Olehnya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, saya kira PGRI wajib berada dalam posisi menjadi fasilitator bagi anggotanya yang membutuhkan pendampingan hukum tanpa diminta sekalipun,” katanya. Ia mencontohkan kasus yang menimpa Kasek SMK Labuang, pihak keluarga dari Kasek SMK Labuang, menilai pihak PGRI tidak mampu memberikan keadilan hukum bagi anggotanya, yang sedang bermasalah. Sebab hingga proses pelimpahan kasus Kasek SMK Labuang ke Kejaksaan. Belum sekalipun pihak PGRI menjumpai yang bersangkutan meski hanya sekedar memberikan ucapan sabar menghadapi kasusnya. “Makanya keluarga dari yang bersangkutan sangat menyayangkan sikap PGRI Polewali Mandar, yang hanya melihat anggotanya yang sedang tersandung hukum. Untuk itu melalui kesempatan ini saya berharap PGRI mengambil posisi yang netral dalam melihat anggotanya yang berkasus, sehingga mampu menjadi pengayom bagi anggotanya,” kunci Jamar. (k1/mkb)

Rubrik Khusus DPRD Sulawesi Barat

RADAR SULBAR/SUDIRMAN SAMUAL

RADAR SULBAR/SUDIRMAN SAMUAL

TERIMA ASPIRASI. (dari kiri ke kanan) Andi Ibrahim Masdar, Arman Salimin, Muhammad Taufan, serta Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Jamil Barambangi saat menerima aspirasi mahasiswa di Gedung DPRD Sulbar, Rabu 3 Oktober 2012.

TERIMA ASPIRASI. (dari kiri ke kanan) Amran HB, Yamin Saleh, Gazali Baharuddin Lopa, Hastuti Indriyani, Mervie Parasan, Arifin Nurdin, Andi Usman, Hasan Bado, dan Andi Ibrahim Masdar saat menerima aspirasi mahasiswa di Gedung DPRD Sulbar, Rabu 3 Oktober 2012.

RADAR SULBAR

PEMILUKADA

KAMIS 4 OKTOBER 2012

5

DPRD Kabupaten Mamasa 1. 2. 3. 4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senantiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Sejumlah Politisi Muda Bertemu di Jakarta

Jargon Polman Baru Tawarkan Komitmen REPORTER : JHAMHUR ANJASMARA EDITOR : AMRI MAKKARUBA

JAKARTA -- Enam politisi muda Polewali Mandar dari latar belakang partai politik melakukan petemuan di salah satu kedai kopi di Jakarta, Rabu 3 Oktober kemarin. Pertemuan ini dalam rangka membicarakan perubahan menuju Polewali Mandar baru. Lima politisi muda diantaranya empat anggota DPRD Polewali Mandar yang memiliki latar belakang politik yang berbeda. Ditambah salah seorang kandidat calon bupati Polewali Mandar dengan jargon Polman baru, Muh Asri Anas. Dalam pertemuan tersebut terlihat semangat perubahan yang menggebu diutarakan oleh sejumlah politisi. Hal ini demi Polman yang lebih baik. Sehingga proses dialektikan perubahan melalui jargon Polman baru, bagi mereka adalah sesuatu yang mereka dambakan. Meski kemudian sejumlah politisi dalam pertemuan tersebut belum mengikat diri secara khusus dengan komitmen khusus juga. Karena mereka saat kembali kepartainya, mereka harus melalui proses yang diatur oleh Anggaran Dasar partai mereka masing. Keterwakilan partai politik dalam pertemuan ini, diantaranya Abdul Halim dari Partai Pekerja

dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Hasnawi Hamarong dari Partai Hanura, Abdul Rahim dari Partai Pelopor dan Syamsul Samad dari Partai Demokrat serta Amiruddin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bakal menstimulan gerakan perubahan dengan jargon Polman Baru, bahkan sejumlah politisi menyatakan optimismenya yang cukup besar akan terwujudnya gerakan perubahan di Polewali Mandar yang dimotori Asri Anas. Pada diskusi yang cukup hangat juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Sulbar untuk Jakarta dan Makassar, Muhammad Hamzih, terbersit sebuah niat besar dalam jiwa politisi yang hadir. Sebab bagi mereka perubahan adalah sesuatu yang harus diwujudkan dimasa mendatang tanpa menunggu bilangan waktu yang bakal mendistorsi gerakan perubahan itu sendiri. "Saya percaya keinginan kita untuk sebuah perubahan bukanlah hal yang mustahil untuk kita wujudkan. Sebab semangatnya sudah jelas, kita akan kemana membawa Polman. Kalau bukan kearah yang lebih baik," tegas Ketua DPD Partai Pelopor Sulbar, Abdul Rahim. Untuk itu janji dan harapan perubahan yang dibawah oleh Jargon Polman Baru dengan

sentral figurnya Muh Asri Anas, menjadi inspiratif bagi sejumlah politisi pemihak perubahan untuk Polewali Mandar. Bahkan kesan yang mereka harapkan dari janji dan perubahan yang ditarik gerbong perubahan Polman Baru., bukan hanya sekedar harapan dan janji yang ditabur bak benih yang dibiarkan tumbuh secara latah mengikuti kealamian tumbuh alam. Tapi harapan dan janji perubahan yang ingin diwujudkan oleh Gerbong Polman Baru. Memang rautannya harus sangat hati hati, sehingga mampu menghasilkan bahan baku anyaman yang berkualitas, sebab bagi mereka, Polman hari ini, ibarat kereta yang sudah tak jelas tujuannya, masih berlagak angkuh diatas rel yang telah memuai. Meski komitmen politik secara administrasi belum kelar dilakukan. Karena harus melalui proses internal partai politik mereka. Tapi antusiasme politisi akan tawaran janji dan harapan perubahan, tidak akan lagi pernah pudar secara personal. Bagi mereka Pemilukada Polewali Mandar 2013, merupakan momentum perlawanan kelahiran generasi pemimpin yang baru, dan sekaligus menjadi ujian bagi rakyat Polewali Mandar. (*)

Fraksi Dinilai Hanya Kebiri Kedaulatan Rakyat JAKARTA -- Keberadaan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat. Sebab selain hanya berperan sebagai perpanjangan tangan dan kendaraan politik partai, keberadaan fraksi juga dinilai telah menghabiskan anggaran negara tanpa terlihat banyak berperan bagi masyarakat. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Pusat, Adi Warman, di Ge-

dung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (3/10). “Keberadaan fraksi-fraksi merupakan bagian dari struktur partai, kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai-partai yang memiliki kursi di lembaga ini. Baik di tingkat nasional sampai daerah,”u ngkapnya di sela-sela sidang lanjutan uji materi GNPK, yang memohon agar MK membubarkan fraksi-fraksi di DPR. Menurut Adi, lewat keberadaan fraksi-fraksi ini, terlihat

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

banyak sekali kepentingan kelompok tertentu dijalankan. Bahkan diantaranya sampai-sampai dilakukan dengan mengeliminasi kedaulatan rakyat. Tentu saja, katanya, halhal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22c ayat (1) UUD 45. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa GNPK memohon agar MK mempertimbangkan keberadaan fraksi-fraksi yang berada di MPR, DPR dan DPRD. Mereka menggugat Pasal 12 huruf e Un-

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

KOMITMEN. Sejumlah politisi dari Polewali Mandar, berkumpul membahas masa depan perubahan di Polewali Mandar, Rabu 3 Oktober di salah satu cafe di Jakarta menuju Polman yang lebih baik.

Parpol Yang Menyerahkan KTA 1. Partai Nasdem 2. PKS 3. Partai Kedaulatan 4. Partai Demokrat 5. PKPI 6. Partai Hanura 7. Partai Gerindra 8. PPN 9. Partai Golkar 10.PDK 11. PNI Marhaenisme 12.PPP 13.PAN 14.PKB 15.PDI Perjuangan 16.PBB 17.PPPI 18.Partai Nasrep 19.PKPB 20.PDP 21.PKNU 22.Partai Republik 23.PPRN 24.Partai Republikan 25.Partai SRI 26.PNBKI 27.PKBIB. *Sumber KPU Majene.

dang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik. Dan juga menggugat Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301 dan Pasal 352 No. 27 tentang MPR, DPR, DPRD. “Saat ini sudah seharusnya kebijakan publik berpihak kepada publik. Bukan berpihak kepada kelompok tertentu. (jpnn)

Verifikasi Faktual

KPU Majene Prioritaskan KTA Berstatus PNS MAJENE -- KPU Majene akan melakukan verifikasi faktual terhadap 27 partai politik (Parpol) yang telah mendaftar. Pelaksanaan verifikasi faktual ini akan dilakukan mulai 26 Oktober mendatang. Dalam verifikasi faktual nantinya KPU akan memprioritaskan KTA parpol yang berstatus PNS. Hanya saja KPU belum memastikan adanya PNS menjadi anggota Parpol. Hal ini dikatakan, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, Salman Muhsin, Rabu 3 Oktober. Menurut Salman, KPU belum bisa merilis nama anggota Porpol yang disinyalir dari kalangan PNS sebelum dilakukan verifikasi faktual. "Namun dari sekian KTA yang telah diperiksa memang ada yang disinyalir berstatus PNS. Tapi kita tidak berani pastikan jangan sampai namanya saja yang sama tapi orangnya beda," ujarnya Salman. KTA yang disinyalir PNS lan-

jutnya, perlu masuk prioritas verifikasi jangan sampai ada pihak yang menuding bahwa KPU sengaja melindungi PNS untuk berpartai. "Meskipin KTA yang dimasukkan parpol tidak semuanya diverifikasi. Hanya 10 persen, tapi yang disinyalir PNS tidak akan terlupakan," tambahnya. Ia mengatakan, jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi pensyaratan kelengkapan berkas Parpol. Maka KPU tidak akan sulit mendeteksi PNS yang terlibat di Parpol. "Aturan KPU hanya menyebutkan KTA, bukan KTP, makanya KTP bukan pensyaratan," akunya. Saat ini di KPU Majene Pokja verifikasi telah memeriksa kelengkapan KTA Parpol. Jumlah Parpol yang menyerahkan KTA di KPU Majene sebanyak 27, umumnya menyerahkan KTA diatas dari yang dipersyaratkan yakni 171 KTA. (k3/mkb)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Chalid Mawardi, Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Endra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar, Jalan H Andi Depu No. 39 Polewali. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

HANGAT. Anggota Komisi III DPRD Polewali Mandar, Abdul Rahim, berpelukan hangat dengan salah seorang warga di Desa Batupanga Da'ala.

RABANA. Dua anggota Komisi I DPRD Polewali Mandar, Amiruddin dan Muhiddin Muchtar, disambut musik rabana saat melakukan verifikasi faktual calon desa di Lembang Golla.

6

HEALTH & EDUCATION

RADAR SULBAR

KAMIS 4 OKTOBER 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

Sekretaris Pemkab Matra

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Gugus PAUD Polman Wakil Sulbar ke Nasional POLEWALI — Gugus PAUD TK Pembina Campalagian akan mewakili Sulbar ke tingkat nasional untuk Lomba PAUD. Sehingga tim dari Dirjen PAUD melakukan penilaian ke PAUD Gugus Pembina Campalagian, Rabu, 3 Oktober. Tim dari Dirjen PAUD diwakili oleh Irjaya dan Hartati yang diterima langsung oleh Bupati Polman, Ali Baal Masdar didampingi Bunda PAUD, Hj. Andi Ruskati Ali Baal, Ketua DPRD Polman, Abdullah Tato, Kepala Disdikpora, Arifuddin Toppo, Camat Campalagian, Azwar Yasin, sejumlah guru PAUD, murid dan lainnya. Bupati Polman, Ali Baal Masdar menyampaikan, dengan adanya penilaian lomba PAUD ke tingkat nasional. Diharapkan tim penilai bisa melakukan penilaian secara objektif dan apa adanya. “Semua pihak menginginkan yang terbaik. Untuk itulah penilaian diharapkan bisa betul-betul menilai apa adanya. Kalau memang menang akan menjadi kebanggaan dan motivasi bagi pengelola menjadi lebih baik kedepan. Jika memang kalah jangan berputus asa dan teruslah berkreasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik,” kata Ali Baal Masdar. Tim penilai dari Dirjen PAUD, Irjaya mengatakan, pengelolaan PAUD di Polewali Mandar cukup bagus. Hal itu tidak terlepas dari perhatian dan konsentrasi Bupati Polman, Ali Baal Masdar dan Ibu Bunda PAUD memberikan motivasi dan dorongan kepada pengelola untuk bisa lebih baik. Ia juga mengharapkan agar kedepan PAUD bisa mendapat perhatian. Masyarakat juga diminta untuk menggalakkan program PAUD dan mengajak orang tua siswa memasukkan anaknya masuk PAUD. “Untuk penilaiaannya kita akan melihat seperti apa instrumen yang telah ditetapkan dari Kementerian. Apalah semua memenuhi instrumen sehingga nantinya PAUD Polman bisa menjadi yang terbaik,” kata Irjaya. (afr/mkb)

Penyelesaian MAN Matakali Ditangan Kemenag POLEWALI — Aksi unjuk rasa siswa MAN Matakali yang menolak kepemimpinan Kasek MAN Matakali, Ruwaeda. Penyelesaiannya ditangani langsung Kemenag Polewali Mandar. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Kemenag Polewali Mandar, Mahmudin, Selasa malam 2 Oktober. Menurutnya meski dalam pertemuan antara siswa dan pihak sekolah pasca aksi unjuk rasa digelar Senin lalu. Titik persoalannya sudah mulai jelas, namun untuk mengambil keputusan salah benar belum dapat diulakukan. Karena masih membutuhkan sejumlah upaya pendalaman masalah. “Meski demikian upaya pendalaman masalah yang timbul di MAN Matakali. Tidaklah perlu dibuatkan tim khusus karena saya sendiri yang akan melakukan pendalaman masalahnya,” kata Mahmudin. Kemenag Polman yang baru menjabat kurang lebih enam bulan ini, menyampaikan tidak serta merta juga tuntutan siswa dipenuhi. Karena bisa saja apa yang diungkapkan oleh siswa tidak sesuai fakta di lapangan. “Olehnya dibutuhkan penelitian penyebab siswa MAN Matakali berdemo. Jika kemudian kami hanya mengambil satu sisi menjustifikasi dengan sepihak menjatuhkan hukuman pada Kasek MAN Matakali. Itu juga belum cukup, karena jangan sampai kita menganiya orang tidak bersalah,” papar Mahmudin. Olehnya Mahmudin, menyampaikan bahwa penyelesaian kasus MAN Matakali, ditangani langsung. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hasilnya akan diketahui dan disampaikan kepublik secara terbuka. “Saya berharap keputusan apapun nanti yang saya ambil, adalah keputusan yang dapat diterima semua pihak,” kunci Mahmudin. (k1/mkb)

Kasek SDN 032 Kunyi Diduga Tahan Dana BSM

Orangtua Murid Pertanyakan Dana BSM

EDITOR: AMRI MAKKARUBA

RADAR SULBAR/AMRI MAKKARUBA

SEKOLAH. SDN 032 Kunyi Desa Kunyi Kecamatan Anreapi merupakan salah satu sekolah di daerah terpencil. Hanya pihak sekolah dinilai oleh orangtua murid tidak transparan dalam pengelolaan anggaran.

Ikuti Invitasi Teater FTI

Teater Flamboant Mandar Berbenah TINAMBUNG — Agar tampil maksimal pada penyelenggaraan invitasi teater lokal dan nasional di Makassar. Teater Flamboyant Mandar (TFM) saat ini berbenah dan menggenjot latihan. Persiapan untuk ikut ambil bagian dalam gelar lomba teater berskala nasional yang akan diselenggarakan oleh Federasi Teater Indonesia (FTI) akhir Oktober tahun ini. Koordinator Latihan TFM, Ria Idroes, yang ditemui disela-sela latihan kemarin sore menyebutkan, TFM menjadi salah satu teater yang direkomendasikan oleh FTI untuk ikut ambil bagian dari tiga komunitas teater yang akan diikutkan dalam seleksi lokal yang akan diselenggarakan di Gedung Mulo Makassar, 28-30 Oktober mendatang. Dua komunitas teater yang akan menjadi saingan TFM itu adalah satu komunitas teater di Makassar mewakili Sulawesi Selatan dan satunya lagi dari komunitas teater dari Sulawesi Tenggara. “Ada tiga komunitas teater yang akan dipertemukan

untuk region lokal Sulawesi di Makassar nanti. Ketiganya yakni wakil dari Sulbar, Sulsel dan Sulawesi Tenggara. Insya Allah kami akan berusaha untuk tampil maksimal di even teater tingkat nasional itu. Tekad kami, TFM mampu melenggang ke even puncaknya yang akan digelar di Jakarta di penghujung tahun. Serta mempertemukan sepuluh komunitas pemenang pertama dari masing-masing even lokal,” ujar Ria Idroes. Menurut Ria, even itu adalah satu-satunya even yang akan menjadi barometer pencapaian kemampuan olah teater sekaligus menjadi media komunikasi dan silturrahmi antar komunitas teater tingkat nasional. Sementara itu Ramli Rusli yang bertindak sebagai sutradara pada persiapan even kali ini menyebutkan, naskah karya yang akan dibawakan TFM berujudul Presiden Kita Tercinta, karya Agus Noor. Sebuah naskah yang diadaptasi oleh Rahman Baaz dan sarat dengan muatan guyonan sebagai respon atas penomena

politik terakhir di republik ini. “Saya kira ini adalah tantangan tersendiri bagi kami, karena naskah yang akan kami usung ini adalah naskah yang terbaik dari sayembara naskah teater nasional yang juga digelar oleh FTI pada tahun 2009 lalu dan sungguh-sungguh akan memompa kemampuan kami untuk mengeksplorasinya dalam bentuk pemanggungan,” tutur Ramli. Ia menambahkan, kendati berat, pihaknya yakin sejumlah aktor baik yang muda maupun gaek di TFM akan berupaya memaksimalkan kemampuannya. Itu terbukti dalam hitungan enam kali latihan saja mereka sudah melewati beberapa tahapan, mulai dari workshop gestur dan pola gerakan, hingga reading naskah dan pemanggungan. “Kami berharap kami akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kendati acaranya tidak lagi cukup sebulan. Terbukti dengan atusiasme baik para aktor maupun tim produksi dan artistiknya dalam menjalani masing-masing,” pungkas Ramli. (k3/mkb)

POLEWALI — Sejumlah orangtua murid SDN 032 Kunyi Kecamatan Anreapi mendatangi sekolah, Rabu 3 Oktober kemarin. Mereka mempertanyakan pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Karena sejak beberapa bulan sudah diterima pihak sekolah tetapi hingga saat ini belum juga disalurkan kepada 25 murid yang berhak menerima. Hal ini membuat orangtua murid mengaku kecewa karena dana yang seharusnya disalurkan tetapi tertahan di kepala sekolah. Apalagi informasi yang diterima orangtua murid dana tersebut telah dicairkan di Kantor Pos sejak, 18 Juli lalu tetapi hingga saat ini belum dicairkan. Informasi yang didapatkan sebanyak 25 murid SDN 032 Kunyi menerima dana BSM masing-masing sebesar Rp360 ribu. Sehingga total dana BSM mencapai Rp9 juta. Salah satu orangtua murid, Amiruddin mengatakan beberapa orangtua murid mempertanyakan dana BSM tersebut. Karena mereka telah mengetahui dana tersebut sudah dicairkan di Kantor Pos. Tetapi hingga saat ini belum juga diberikan kepada murid sebagai haknya padahal sudah lama diterima langsung oleh Kasek. “Selain dana BSM yang kami pertanyakan juga penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana sudah tiga kali pencairan tetapi belum pernah orangtua murid atau komite diundang membicarakan penggunaan dana tersebut. Kasek kami nilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran sekolah. Padahal seharusnya penggunaan dana sekolah harus transparan,” terang Amiruddin. Menjadi pertanyaan karena dalam pencairan dana BOS, Ketua Komite ikut bertandatangan. Tetapi setelah diminta keterangan pihak komite mereka tidak tahu menahu proses pencairan dana BOS tersebut. “Sehingga kami minta kepala sekolah harus transparan dalam pengelolaan anggaran sekolah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Termasuk mendesak segera menyalurkan dana BSM kepada 25 siswa yang berhak menerimanya,” tandas Amiruddin. Sementara itu, Kepala SDN 032 Kunyi, Hj Farida, mengaku telah menerima dana BSM dari pihak Pos Polewali. Dana tersebut diterima sejak menjelang lebaran. Ia beralasan memiliki kesibukan sehingga belum sempat menyalurkannya. “Saya berjanji dalam satu dua hari kedepan dana BSM disalurkan ke murid. Tetapi kami akan bikin administrasi pertanggungjawabannya. Insyah Allah kami akan salurkan pak,” ungkap Farida didepan orangtua murid yang mendatanginya di sekolah. (*)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Prevelansi Menurun, Pneumonia Tetap Mengancam Balita PNEUMONIA merupakan salah satu penyebab utama kematian pada balita. Sekitar 156 juta kasus pneumonia baru per tahun terjadi di seluruh dunia dan menjadi penyebab kematian 1,5 juta anak usia di bawah lima tahun (balita) setiap tahun. Sayangnya, penyebab kematian utama pada balita ini termasuk dalam kelompok pembunuh yang terlupakan karena kurangnya edukasi dan tingkat kesadaran yang rendah masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian terbaru yang dilakukan mendapati sekitar 33 persen dari 1200 anak sehat yang dilakukan pengambilan apusan,

mengandung kuman s.pneumonia di nasofaringnya. Angka prevalensi ini menurun bila dibandingkan dengan penelitian Soewignyo pada 1997, dimana prevalensinya saat itu adalah 48 persen. "Hal ini menunjukkan kolonisasi pada anak sehat tidak banyak berubah. Karenanya, meski prevalensinya menurun tetap harus diwaspadai," ujar Prof. DR. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, SpA(K) Ketua Peneliti Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UI, dalam keterangan persnya, Sabtu (29/9). Dijelaskan, hasil penelitian Departemen Ilmu

Kesehatan Anak FKUI Jakarta dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, NTB, yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti yang diketuai oleh Prof. DR. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, SpA(K) sebagai peneliti utama. Dari studi yang dilakukan pada lima puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Puskesmas Praya, Pringgerata, Ubung, Puyung dan Mantang. Dengan sasaran anak sehat yang berusia dua bulan sampai lima tahun, dengan jumlah responden 1200 subyek, 33 persen isolat diantaranya positif mengandung kuman s.pneumonia. "Setelah dilakukan

pemeriksaan dengan PCR didapatkan pneumokokus dengan 25 serotipe, dengan persentase tiga serotipe terbanyak adalah 6A/B, 19F, dan 23F. Hal ini berbeda dengan penelitian pada 1997, dimana dari 221 isolat yang positif biakan pneumokokusnya, ditemukan pneumokokus dengan 17 serogrup/serotipe, dan yang terbanyak secara berturut-turut adalah Serogrup 6, 23, dan 15," tambahnya . Berdasarkan hasil uji kepekaan pneumokokus terhadap antibiotik, sebagian besar masih sensitif terhadap antibiotik yang biasa digunakan di puskes-

mas (diatas 94%), dengan tingkat resistensi dibawah dua persen, yaitu untuk antibiotik cefadroxil, cefuroxime, amoxicilin, ampicilin, clindamicin, dan penicilin. Uji kepekaan yang paling rendah adalah terhadap antibiotik Kotrimoksazol, yang sensitivitasnya hanya 36 persen dan resistensinya 48,6 persen. "Tingkat resistensi terhadap obat kotrimoksazol meningkat dari 12 persen menjadi 48,6 persen. Hal ini menunjukkan tingkat resistensi obat ini terhadap pneumokokus, dan tidak mustahil juga pada kumankuman yang lain, semakin meningkat. Karenanya

penggunaan antibiotik ini sebagai pengobatan lini pertama, perlu dievaluasi lagi," tegasnya. Bila dibandingkan dengan penelitian Soewignyo, kepekaan pneumokokus pada penelitian ini menunjukkan penurunan dibanding penelitian sebelumnya. Dari penelitian ini didapatkan juga bahwa 72 persen dari 1200 anak yang dilakukan pengambilan apusan di nasofaringnya, ternyata merupakan perokok pasif dari anggota keluarganya yang lain. Paparan terhadap asap rokok ini dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi oleh kuman pneumokokus. (jpnn)

SAMBUNGAN Mobil Murah Daihatsu Diserbu Konsumen Kemendagri Minta Ibukota Mateng Diperjelas LANJUTAN HALAMAN 1

Begitulah peraturan. Inilah yang akan kita observasi,” kata Sekjen Dewan Pengawas Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri tersebut. Sementara itu, Bupati Mamuju Suhardi Duka menegaskan dari pengalaman Pemkab Mamuju melakukan pembentukan DOB, persiapan pembentukan Kabupaten Mateng ini jauh lebih siap dari segala hal. “Dibandingkan kesiapan membentuk Mamuju Utara dulu, kali ini Pemkab Mamuju lebih siap. Lihat sekarang, begitu cepat laju perekonomian di Mamuju Utara, begitu pula dengan infrastrukturnya. Angka kemiskinan juga tidak tinggi. Kami yakin Mamuju Tengah juga akan seperti itu, bahkan dapat melebihi,” kata SDK. Ditegaskannya, tidak semua daerah pemekaran bermasalah. Meski harus diakui bahwa tidak semua daerah pemekaran berhasil melakukan pembangunan. “Kita pasti akan bisa membuktikan Mamuju Tengah akan lebih bagus dari Mamuju Utara,” papar SDK. Ada beberapa masalah yang masih muncul, namun itu dapat diatasi. Sementara, untuk penentuan lokasi kantor bupati dan pusat pemerintahan ditempatkan pada simpang 3 yaitu Budong-budong, Topoyo, dan Tobadak. Namun SDK meyakinkan kantor itu akan ditempatkan pada satu kecamatan yang dinilai paling strategis. Dalam paparannya, SDK juga menyebutkan daerah pemerintahan berada pada segitiga emas. Sedangkan tentang kesiapan pembiayaan, Pemkab Mamuju bakal menyiapkan kontribusi pembiayaan selama tiga tahun. SDK menyatakan harapan pembentukan Mateng bisa dilakukan pada tahun ini agar tidak lama membentuk KPUD. Peta wilayah dan batas-batas wilayah juga tidak ada masalah karena sudah ditandatangani kabupaten tetangga. “Hanya saja, petanya kita buat sendiri. Tapi kalau memang harus diperbaiki, tidak ada masalah. Pegawai untuk mamuju Tengah banyak yang sudah mendaftar, begitu juga untuk kepala dinas. Tp saya akan fit and propert test dulu siapa yang pantas. Kami siap memekarkan Mateng,” tegas SDK disambut tepuk tangan peserta. (dir)

PAN Jajaki Tokoh Masyarakat LANJUTAN HALAMAN 1

“Mesti cukup enam kursi. Jadi ada kemungkinan kita dorong kader sendiri dan berkoalisi dengan partai lain. Atau mengusung tokoh masyarakat yang siap berkomitmen. Kita akan bersama partai lain,” ulas Hendra. Ditanya soal kesiapan, ia menjawab, selalu siap berbuat untuk seluruh kabupaten di Sulbar. Menurutnya harapan dan kesempatan untuk terus membantu daerah, selalu ada, walaupun tidak besar. “Kalau masuk jadi bupati, pasti yang saya perjuangkan cuma Polman aja agar tidak kalah daerah lain. Tapi kalau begini ini (anggota DPR RI), saya bisa berbuat untuk lima kabupaten,” urai Hendra. Ia pun lebih memilih melanjutkan aktifitas di Senayan sebagai wakil rakyat Sulbar. “Ya itulah tadi bahwa saya berfikir sekarang kepentingan nasional. Bukannya tidak mau turun pangkat, dimanapun kita berada kalau memang ada niat, tentu bisa membantu daerah,” imbuhnya. (rul)

RADAR SULBAR

KAMIS 4 OKTOBER 2012 JAKARTA Animo masyarakat terhadap produk terbaru mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) ternyata sangat tinggi. Meski penjualan dan penetapan kepastian harga belum resmi dirilis, tapi daftar pesanan untuk produk ini selama ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2012 di JIExpo, Jakarta, sudah mencapai ratusan unit. “Kami tidak bisa sebutkan

hal, dulu rasa sakit karena rematik selalu mengganggunya, “2 tahun lamanya saya menderita rematik. Kalau sudah kambuh, sendi-sendi sering terasa ngilu, jempol bengkak-bengkak, punggung dan lutut sering terasa nyeri,” cerita pensiunan TNI ini. Kakek 32 cucu itu mengatakan, sudah beberapa kali menjalani perawatan medis, namun sakitnya belum benar-benar pulih. Kepercayaannya terhadap pengobatan yang alami akhirnya membuatnya tertarik untuk mencoba Gentong Mas, minuman herbal dengan kandungan vitamin dan nutrisi bermutu. Bahan utama Gentong Mas yaitu Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) terbukti memiliki banyak manfaat. Ternyata pilihannya itu tepat, “Alhamdulillah di bulan kedua setelah minum Gentong Mas, manfaatnya mulai saya rasakan. Kini setelah 1 tahun minum, saya merasa sehat, keluhan karena rematik sudah tidak ada.” Ungkap warga Daya, Makassar, Sulawesi Selatan tersebut den-

gan bahagia. Rematik adalah penyakit yang menyerang persendian dan struktur di sekitarnya. Masyarakat kita umumnya menganggap rematik sebagai penyakit sepele karena tidak menimbulkan kematian. Padahal, jika tidak segera ditangani dengan baik, rematik bisa membuat anggota tubuh berfungsi tidak normal. Mulai dari benjol-benjol, sendi kaku, sulit berjalan, bahkan kecacatan seumur hidup. Selain itu, proses penyembuhannya pun berlangsung seumur hidup dengan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Setelah merasakan sendiri manfaat Gentong Mas, kini ia tidak segansegan untuk berbagi pengalaman sehatnya dengan yang lain, “Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain, Amien…” Harap pria berusia 81 tahun tersebut. Habbatussauda yang dikandung Gentong Mas dapat meningkatkan jumlah sel-sel T, yang baik untuk meningkatkan sel-sel pembunuh alami. Dengan demikian, mengkonsumsi Habbatussauda dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Unsur Asam Linoleat dan Ascorbic Acid yang terdapat di dalam Habbatussauda sangat baik untuk mencegah dan mengobati rematik, sedangkan Thymohydroquinone berfungsi mencegah terjadinya radang (inflamasi) pada sendi. Habbatussauda pun dipercaya dapat mengurangi radang (bengkak) dan arthritis (bengkak sendi). Sedangkan Gula Aren selain rasan-

konsumen tertarik terhadap Ayla setelah mengetahui harga jualnya mulai dari Rp75 juta lewat media massa. Beberapa tenaga marketing menyebutkan, hingga Minggu kemarin, jumlah pemesan Ayla sudah lebih dari 700 unit. Diperkirakan, jumlahnya bisa menembus 750 unit. Ayla sebagai produk mobil murah kolaborasi bersama saudara kembarnya, Astra Toyota Agya itu memang menjadi perhatian pengunjung IIMS 2012.

Sebab, mobil ini menjadi pionir hadirnya LCGC. “Kami berharap pemerintah bisa segera mengeluarkan kebijakan untuk LCGC. Sehingga mobil ini bisa dinikmati masyarakat Indonesia,” ujar Presiden Direktur PT ADM Sudirman MR. Sudirman menyampaikan kesiapan ADM sebagai basis produksi Daihatsu yang dikenal sebagai produsen mobil kompak, ramah lingkungan, dan hemat bahan bakar.

Sejumlah persiapan dilakukan melalui pembangunan pabrik baru di Suryacipta, Karawang, Jawa Barat dengan penambahan kapasitas 100.000 per tahun. Sehingga kapasitas produksi ADM akan menjadi 430.000 unit per tahun. “Total investasi yang sudah kami keluarkan khusus pembangunan pabrik ini sebesar Rp 2,1 triliun. Di pabrik inilah kami akan produksi Ayla. Kami harap Oktober nanti bisa beroperasi,” paparnya. (rul)

Besok, RTRW Sulbar Diparipurnakan LANJUTAN HALAMAN 1

“Harapan saya, paripurna itu tidak berlangsung lama. Kalau perlu pada saat itu juga Perda RTRW Sulbar ditetapkan. Karena, semua hal yang menyangkut teknis dalam RTRW telah rampung dan sudah dikonsultasikan ke sejumlah kementerian,” papar Naharuddin, Rabu, 3 Oktober. Menurut Naharuddin, Perda RTRW perlu segera ditetapkan bulan ini juga. Selain untuk menghindari konsekuensi pemotongan DAK

infrastruktur oleh pemerintah pusat pada 2013, Perda RTW itu juga sangat penting sifatnya untuk daerah ini. Sebab, dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan, sehingga lebih bedaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi ini untuk kepentingan kita bersama. Dan jika Perda RTRW sudah ditetap-

kan, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadikannya sebagai acuan dasar dalam mengembangkan dan menata provinsi ini. Sebab komitmen awal pembagian dan pengembangan wilayah seperti yang menjadi cita-cita awal perjuangan pembentukan provinsi ini, juga dijabarkan dalam RTRW,” paparya lagi. Dijelaskan, RTRW juga berfungsi sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang, mewujudkan keseimbangan pembangunan, lokasi in-

vestasi dalam wilayah antar kabupaten kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sedangka manfaat dari Perda RTRW yakni untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan, keserasian pembangunan, dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas. “Dan ini untuk kepentingan kita semua,” kata Naharuddin. Dalam RTRW tersebut juga terurai rencana pengembangan setiap kabupaten, mulai dari sektor pendidikan, bu-

daya, industri, dan banyak lagi. “Secata rinci itu akan kami sampaikan pada paripurna. Semoga saja perjalanan paripurna bisa mulus,” imbuhnya. Ia juga sedikit memberikan gambaran mengenai perubahan tata guna hutan. Dalam RTRW, setelah dilakukan asistensi ke Kemenhut, hasilnya hanya sedikit kawasan hutan yang disetujui untuk dialihfungsikan. “Luasannya pun akan kami sampaikan di paripurna nanti,” tambahnya. (**)

Koridor Ekonomi LANJUTAN HALAMAN 1

Dalam bahan tertulis yang dibacakan Menko disebutkan proyek groundbreaking tahun 2012 untuk Koridor Ekonomi Sulawesi pada sektor pertanian ternyata pabrik pengolahan kakao dipusatkan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dalam sesi tanya-jawab saya mengkritik langsung masalah ini di dalam rapat mengapa bukan Sulbar yang dipilih padahal kita ketahui bersama produksi kakao Sulbar terbesar di Sulawesi dan potensi pengolahan produksi kako Sulbar juga paling banyak diekspor. Pada saat bersamaan Menteri Pertanian Suswono memberi alasan bahwa Pemda tidak memberikan garansi nilai dan kuantitas produksi kakao sehingga pabrik pengolahan dipusatkan di Sulsel dan Sulteng. Sangat disayangkan sebab ini merupakan momentum tepat bagi Sulbar terus mengangkat potensi kakao Sulbar yang dikenal telah mendunia melalui ekspornya ke beberapa negara. Pada bagian lain dalam rapat itu saya juga mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung program MP3EI. Mulai dari ketidakjelasan atau sinkronisasi beragam perangkat hukum yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. Demikian pula sosialisasi program MP3EI yang belum menyeluruh sampai ke daerah termasuk kekhawatiran tumpang tindih regulasi atau UU yang digunakan dalam penerapan program ini di setiap daerah berbeda. Terbukti pemerintah pusat mela-

KAKEK 32 CUCU MENGATASI REMATIKNYA DENGAN CARAYANGALAMI Andi MZ Bachtiar kini dapat menjalani masa pensiunnya dengan nyaman tanpa gangguan rematik. Pada-

berapa unit pemesanan selama IIMS ini, tapi yang jelas, animo pengunjung sangat tinggi,” ujar Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Rio Sanggau pada hari terakhir IIMS 2012, akhir pekan kemarin. Daihatsu adalah produsen dua mobil LCGC yang dipamerkan di IIMS 2012 yakni Ayla dan Agya. Soal harga Ayla, pihak Daihatsu masih menunggu kebijakan pemerintah soal LCGC. Tetapi, kata dia,

7

ya yang manis dan lezat, banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh diantaranya Riboflavin yang berfungsi membantu pembentukan antibodi, energi, memperbaiki kerusakan sel saat proses produksi energi, dan memperbaiki jaringan sistem pencernaan. Untuk hasil maksimal, dianjurkan untuk berolahraga, kontrol makanan yang dikonsumsi dan banyak minum air putih, sekitar 8 gelas sehari. Manfaat yang hebat bagi kesehatan dan rasa yang lezat membuat semakin banyak masyarakat mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com. Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Sulbar/Mamuju : 085 242 056 818 Apotik Marannu, Apotik Sinar Wajo, Apotik Mawar, Apotik Mentari, Apotik Sumberkasih, Apotik Iftikar, Apotik Mulia Farma, Toko Obat Pondok Herbal Polman : Apotik Lestari, Apotik Ilham Putra Wonomulyo : Apotik Marannu 1, Apotik Makmur Farma Majene : Apotik Fadilah, Apotik Rustia Syafta Farma Depkes:PIRT:812.3205.01.114 www.gentongmas.com

lui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengevaluasi 13.520 Perda dan 824 diantaranya telah dibatalkan serta dikembalikan ke daerah untuk diperbaiki. Umumnya Perda ini dibatalkan karena bertentangan dengan Undang - Undang (UU) No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. (Sumber : Berita Kemendagri). Contoh paling konkrit adalah ketidakberpihakan sejumlah Pemda dalam perijinan berinvestasi yang banyak dikeluhkan investor dalam dan luar negeri, kadang berbelit dan birokratis. Ketika mendampingi Presiden SBY dalam KTT APEC di Rusia bulan lalu, keluhan seperti ini banyak saya dengar langsung dari para investor asing. Mereka membandingkan dengan China dimana disana setiap provinsi di negara itu memberikan kemudahan berinvestasi bagi para investor sehingga jangan heran pertumbuhan ekonomi Cina meroket dalam 10 tahun terakhir yang terutama tumbuh ditopang oleh pesatnya pertumbuha ekonomi sejumlah provinsi negara itu. Tidak hanya ibukota China, Beijing, yang tumbuh menjadi kota dunia namun ibukota provinsi lain di China kini mendunia seperti Provinsi Guangdong, Provinsi Zhejiang, dan lainnya. Ibukota provinsi di China tumbuh menjadi global business city, sebuah konsep perekonomian wilayah perkotaan yang dirancang untuk mendunia. Saya pernah menulis di harian ini saat jamuan makan malam di KTT APEC bulan lalu dimana kebetulan saya satu meja dengan Menteri Perdagangan Singapura dan Nancy World Trade and Industri Departement Hongkong. Beliau berdua

duduk di samping saya. Kami berdiskusi beberapa hal dan saya menanyakan apakah mengenal Provinsi Sulbar, sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Sungguh tak diduga ternyata mereka tidak pernah mendengar nama Sulbar. Padahal Singapura merupakan negara tetangga Indonesia. Namun mereka tahu bahwa impor coklat terbesar ke Singapura berasal dari Indonesia. Mereka tidak tahu kalau coklat dari Indonesia itu sebagian besar berasal dari Sulbar. Akhirnya saya memperkenalkan Sulbar dan tampaknya mereka ingin tahu lebih banyak mengenai potensi ekonomi Sulbar. Mereka hanya mengenal Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia. Memang seolah hanya Jakarta yang tumbuh menjadi kota besar dunia dan ibukota provinsi lainnya seperti “bersembunyi dibalik pertumbuhan ekonomi Jakarta” sehingga provinsi lain tidak dikenal sama sekali oleh para investor global. Hal lain yang kami kritisi soal MP3EI dalam kaitannya dengan daerah adalah soal dukungan dan peranserta Pemda membangun sinergitas MP3EI terutama dengan menggalang dukungan sosial-politik ke elit politik lokal seperti DPRD maupun menumbuhkembangkan partisipasi segenap kalangan masyarakat ekonomi di daerah. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat diperlukan dalam sebuah program ekonomi nasional yang mahadasyat seperti MP3EI ini karena bagaimanapun masyarakat memegang peran penting dan utama dalam setiap roda pembangunan. Hal lain yang saya tanyakan dalam rapat dengan menteri itu adalah soal realisasi pembangunan jalan poros yang menghubungkan TorajaMamasa-Polman-Mamuju.

Kebetulan dalam rapat itu ikut dihadirkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bapak Achmad Hermanto Dardak dan saat bersamaan kami memperoleh jawaban bahwa jalan poros dimaksud akan diprioritaskan pembangunannya pada tahun 2013 mendatang. Sebagaimana kita ketahui jika poros jalan itu bisa diselesaikan secepatnya maka bisa mendukung konektivitas ekonomi-pariwisata serta ekonomi pertanian antara Toraja-Mamasa-Polman-Mamuju. Mengingat potensi wilayah ini unggul disektor yang dimaksud. Itulah beberapa poin penting yang kami tanyakan ke pemerintah pusat sebagai bagian dari aspirasi masyarakat Sulbar sehingga diharapkan menjadi perhatian dan dicarikan solusi yang konkrit dan

nyata. Jika melihat uraian dari pemerintah pusat yang diutarakan para menteri bidang ekonomi dalam rapat itu tampaknya memang ada beberapa kendala dalam membangun perekonomian nasional melalui program MP3EI. Kita harapkan ke depan kendala dimaksud bisa dicari solusi bersama serta sinergitas pemerintah daerah dan pusat dalam membangun ekonomi nasional bisa lebih baik lagi. Dengan satu tujuan mulia meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. (Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : asri.anas@yahoo.co.id atau Facebok : Muhammad Asri Anas II dan Twitter : @AsriAnas). (advertorial)

Gerbong Muda Rapatkan Barisan LANJUTAN HALAMAN 1

“Dan perubahan ini tidak terbatasi oleh latar belakang masing-masing,” ujar Rahim. Selain para politis muda juga hadir advokat muda asal Polman, Muh Hatta Kainang dan tokoh muda HM Hamzih yang merupakan kepala perwakilan Sulbar di Jakarta dan Makassar. Menurut Hamzih, dalam tataran konsep seluruhnya sepakat menilai perlunya perubahan-perubahan di Polman. “Awalnya, saya kira ini akan sulit, kan masing-masing teman-teman membawa gerbong partai. Tapi keliatannya semua mengarah kesana, kenapa tidak,” cetusnya. Utamanya, kata dia, bagaimana mewujudkan perubahan agar pelayanan masyarakat semakin ditingkat-

kan. “Untuk kelemahankelemahan yang ada saat ini, kita cari format baru. Saya kira tidak akan sulit jika semua elemen menyatu,” lanjutnya. Sementara bagi M Hatta Kainang, perubahan mendasar yang perlu dilakukan di Polman, adalah pada tataran kepemimpinan. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, paparnya, dengan sendirinya akan mendorong layanan publik yang maksimal di Polman. Gerbong perubahan ini, sambungnya, akan tampak dari para tokoh muda Polman. “Perubahan signifikan mesti diawali pada tingkat kepemimpinan polman. Khususnya dalam menyongsong dan mendukung proses ‘good governance’. Konsep perubahan dari figur baru, itu yang perlu,” tegasnya. (rul/ham)

Tinggalkan Gaya Lama, Pelopori Konsep Baru LANJUTAN HALAMAN 1

menyelenggarakan orientasi tanpa arti serta tujuan yang jelas. Konsep kami saat ini membuat kegiatan yang dapat menumbuhkan sifat serta karakter mahasiswa dengan menyelenggarakan pesantren mahasiswa baru (pesan maba, red), kegiatan ini baru pertama kali kami laksanakan,” urai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Mamuju, Mohammad Ali Chandra,

di Kampus STIE Muhammdiyah Mamuju, Rabu, 3 Oktober. Menurutnya, konsep orientasi yang sering dilakukan dengan metode kesenioran tidak akan memberi nilai tambah bagi mahasiswa baru. Bahkan lebih parah, terkadang kegiatan orientasi seperti itu dimanfaatkan sebagai ajang pembalasan para senior kepada juniornya. Selain itu, ia juga mengatakan konsep orientasi pesan maba ini hendaknya dijadikan sebagai langkah awal bagi ma-

hasiswa untuk menciptakan iklim semangat belajar serta mengedapankan akhlak mulia. “Ini sangat penting, sebab kesuksesan mahasiswa kedepan sangat didukung oleh tahapan ini. Kegiatan ini sendiri diharapkan mampu membangun nawaitu mahasiswa,” imbuhnya. Dari proses Pesan Maba, STIE Muhammadiyah Mamuju telah menanamkan aspek Al-Islam Kemuhammadiyahan. Konsep ini nantinya di-

harapkan memperkuat akhlak serta karakter mahasiswa baru, sehingga mampu menghasilkan alumni yang cerdas serta memiliki karakter. “Hal ini berdasarkan dari catur darma pendidikan kami. Dimana, catur darma pendidikan kami tidak jauh beda dengan tri darma perguruan tinggi yaitu, Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian. Sedangkan kami mempunyai tambahan Al-Islam Kemuhammdiyahan (AIK),” tegasnya Ali Chandra. (mg6/ham)

'Haji Mabrur' LANJUTAN HALAMAN 6

kan menjadi pelopor perombakan, penguak masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, pioner dalam ishlah struktural dan kultural. Bila di kampung kita Indonesia ini setiap tahunnya ratarata menghajikan orang sebanyak dua ratus sebelas ribu orang, itu berarti selama kita mer-

deka enam puluh tujuh tahun, maka sudah kurang lebih empat belas juta orang yang berpredikat haji. Dengan fakta ini pula menunjukkan bahwa semestinya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat dan amanat penderitaan rakyat akan semakin berkurang, bayangkan saja setiap tahun selalu ada dua ratusan ribu orang

yang diwisuda untuk mendapatkan predikat haji. Jika ternyata tidak merubah apa-apa terhadap kampung kita ini, kita mesti khawatir janganjangan kita semua sudah kehilangan konteks tentang haji, kehilangan logika dan rasionalitas haji, dan dengan demikian kita kehilangan hakikatnya, kita kehilangan kemabrurannya.

Jika menjadi haji berkahir pada kebanggaan primordial yang menyangkut status sosial barunya sebagai penyandang titel haji, maka betapa terbelakangnya kita. Jika menjadi haji berorientasi pada kapitalisasi karier atau apalagi political camouflage, maka telah berdustalah kita semua tatkala berbicara tentang kebaikan, kebenaran, keadilan dan Tuhan. (**)

8

RADAR SULBAR

RADAR POLEWALI

KAMIS 4 OKTOBER 2012

Basir : Kepinding Tanah, Bukan Kepik Hitam

Distanak Teliti Serangga Aneh REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA

RADAR SULBAR/AMRI MAKKARUBA

SOSIALISASI. Kemkominfo mengadakan sosialisasi program KPU/USO di Hotel Lilianto Polewali, Rabu 3 Oktober 2012.

Kemkominfo Sosialisasi Program KPU/USO POLEWALI -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan sosialisasi dan publikasi Program Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO). Kegiatan ini melibatkan Dihubkominfo Polewali Mandar yang dilaksanakan di Hotel Lilianto Polewali, Rabu 3 Oktober. Kegiatan yang dibuka Asisten Administrasi Umum, Sukirman Saleh diikuti sejumlah kalangan. Kegiatan ini juga dihadiri Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Budi Priyono. Sementara pemateri dari penyedia jasa akses desa dering PT Icon+, Dedy Syafruddin, penyedia jasa Wifi, PT Aplikanusa Lintasarta, M Adhar Sani dan penyedia jasa akses Icentif, Arif Tarmizi. Dalam kesempatan ini sejumlah peserta mempertanyakan tidak berfungsinya telepon desa yang ada dibeberapa desa dan Pusat Pelayanan Internet Kecamatan (PLIK). Termasuk penggunaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Bahkan Kepala Desa Pappandangan, Makmur, menyatakan sejak fasilitas telepon desa dipasang di kantornya tahun 2009 lalu. Hingga kini belum pernah berfungsi. Ini hanya menjadi barang pajangan. Hal sama juga diungkapkan pengelolah PLIK, Anwar Madising. Menurutnya dari 25 PLIK di Polman banyak yang sudah tidak berfungsi. Selain itu fasilitas ini aksesnya lambat loading sehingga dikeluhkan pelanggan. Bahkan biaya operasionalnya tidak dapat menutupi pemasukan PLIK karena kalah bersaing dengan fasilitas yang sama. Sementara itu, Rivai Madduani mengharapkan Kemkominfo juga menyentuh dunia pendidikan untuk diberikan fasilitas internet sehingga dapat dimanfaatkan siswanya. Menurut penjelasan PT Icom sebagai penyedia fasilitas desa dering mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga telepon desa belum berfungsi baik. Ada prangkat yang belum lengkap terpasang. Selain itu kendala listrik dan alat solar panel rusak serta cuaca yang kadang tidak mendukung. Selain itu ada kendala hukum juga sehingga menghambat beroperasinya fasilitas ini. "Pihaknya akan memperbaiki beberapa alat yang belum lengkap untuk kemudian difungsikan," tandanya. Sementara itu, staf ahli Kemkominfo, Budi Priyono, kegiatan ini bertujuan untuk percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi untuk daerah tertinggal dan terpencil. (mkb)

Eksekutif

POLEWALI -- Jenis serangga yang bertebaran dan meresahkan masyarakat dalam sepekan ini. Membuat Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Polewali Mandar melakukan penelitian. Hasil sementara ternyata serangga aneh berbentuk kumbang kecil ini yang diduga kepik hitam. Hal ini karena bentuknya yang bulat hitam. Tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata bukan kepik hitam, melainkan serangga jenis kepinding tanah. Kepala Distanak Polewali Mandar, Basir Halim, Rabu, 3 Oktober setelah melekukan penelitan terhadap jenis serangga tersebut pada sejumlah sampel tempat Selasa, 2 Oktober malam. Basir menyampaikan, bahwa beberapa malam terakhir sejumlah warga baik yang ada di sekitar persawahan maupun yang tidak

tinggal di sekitar persawahan diresahkan oleh jenis serangga. Bahkan jumlah yang menyebar populasinya memang sangat banyak. "Dari kesimpulan sementara, memang belum mempengaruhi hasil produksi. Apalagi jenis serangga ini baru muncul setelah hujan deras, Jumat malam pekan lalu. Untuk pertanaman kedepan, akan dilakukan antisipasi meskipun hingga saat ini belum ada

pengaruh yang ditimbulkan terhadap pertanaman," kata Basir Halim. Terkait apa yang menjadi penyebab munculnya kepinding tanah, Basir menyampaikan, belum mengetahui pasti apa yang menjadi penyebabnya. Diperkirakan karena pengaruh cuaca yang pada waktu itu hujan deras sehingga setelah bertelur menghasilkan populasi yang cukup banyak. (*)

NET

Proyek Provinsi Tidak Koordinasi POLEWALI -- Camat Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nurji Muis menyesalkan sejumlah proyek dari Pemprov Sulawesi Barat, yang masuk kewilayahnya tidak berkoordinasi. Ada beberapa proyek dari Pemprov Sulbar yang dilaksanakan di Kecamatan Polewali hingga saat ini belum ada satupun yang melakukan koordinasi. Baik itu proram aspirasi mapun proyek SKPD Pemprov Sulbar. Sampai saat ini belum ada satupun pelaksana proyek yang melapor kepemerintah setempat mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Camat serta SKPD di Pemkab Polewali Mandar. "Bahkan sejak saya jadi Camat Polewali, bertebaran proyek dari Pemprov Sulbar belum ada yang menyampaikan koordinasinya ketika mengerjakan proyek tersebut," ungkap Nurji. Untuk itu, Nurji dengan mengingatkan pihak di Pemprov Sulbar, ketika memiliki program diwilayahnya, kiranya membuka jalur koordinasi atau melaporkan proyeknya. Ini dalam rangka menghindarkan tumpang tindih program di wilayah Polewali. "Nanti ada masalah di lapangan baru mereka menghubungi kami," ujar Nurji. Tetapi Ia telah meminta semua lurah untuk tetap mengontrol setiap proyek dari pemprov. "Kejadian di Kampung Pajala, cukup menjadi contoh tidak adanya koordinasi antara pemerintah setempat dengan penyelenggara program," kunci Nurji. (k1/mkb)

Pekan Depan, Hasil Tes Balon Kades Diumumkan POLEWALI -- Pengumuman hasil tes balon kades yang telah mengikuti tes tertulis ataupun tes wawancara baru akan diumumkan 10 Oktober pekan depan. Dalam tes balon pilkades diikuti sebanyak 143 balon kades dari 34 desa yang akan digelar pilkades. Kasubid Tata Pemdes, Miftah, Rabu, 3 Oktober menyampaikan, untuk pelaksanaan pilkades dari 34 desa yang akan digelar tersebut sifatnya masih tentatif dari masingmasing desa. "Kepastian tanggal pelaksanaan pilkades baru ditentukan setelah ada calon kades yang ditetapkan," kata Miftah. Untuk pilkades yang akan digelar pada 34 desa tersebut rata-rata kadesnya telah dan akan berakhir masa jabatannya tahun ini. Dari pantauan Radar Sulbar, pada saat tes tertulis berlangsung, sejumlah incumbent masih ikut menjadi balon kades. Bahkan, diantaranya juga sebagian adalah PNS. (afr/mkb)

RADAR SULBAR/AMRI MAKKARUBA

TES. Kepala BPMPD Polman, Andi Parial melakukan tes wawancara kepada balon kades di ruangan kerjanya, Selasa 2 Oktober 2012.

462 Unit Rumah Dapat Bantuan BSPS POLEWALI -- 462 unit rumah yang ada di Polewali Mandar akan mendapatkan Bantuan Stimulan Program Subsidi (BSPS) dari Kemenpera. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding jumlah rumah yang diusul berkisar 700-an rumah. Kuota 462 rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan

Keputusan PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Sulawesi dan Papua Nomor: 08/ PK PRS.5/PPD BSPS/8/2012 tentang penetapan penerima BSPS tahun 2012. Kadistarkim Polewali Mandar, Edy Wibowo, Rabu, 3 Oktober menyampaikan, total anggaran untuk 462 unit ru-

mah tersebut sebesar Rp2,7 M lebih. "Kesisahan rumah yang tidak terakomodir pada tahap I selanjutnya akan diusul menerima pada tahap II pada tahun 2013. Penerima yang telah ditetapkan selanjutnya akan dibukakan rekening di BRI terdekat," kata Edy Wibowo. Program BSPS merupakan program ban-

tuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat. Program tersebut sangat mendukung pemerintah daer-

ah dalam penyediaan rumah dan pemberdayaan masyarakat karena dikelola secara swadaya masyarakat. Pemerintah Daerah hanya membantu dalam perencanaan, dan pengawasan dan administrasi sedangkan pengerjaan langsung dilaksanakan oleh masyarakat. (afr/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR SULBAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

RADAR SULBAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

SAPA. Bupati Polman, Ali Baal Masdar menyalami murid yang melakukan penjemputan Tim Dirjen PAUD yang melakukan penilaian pada Gugus TK Pembina PAUD Campalagian, Rabu, 3 Oktober 2012.

PAUD. Bupati Polman, Ali Baal Masdar bersama salah satu tim penilai PAUD usai pengalungan sarung sutra oleh salah seorang murid pada TK Pembina PAUD Campalagian, Rabu, 3 Oktober 2012

METROPOLIS

KAMIS 4 OKTOBER 2012

9

RADAR SULBAR

KESEHATAN

Askes tak Tanggung Obat PNS Di RSUD Mamuju MAMUJU -- Bagi PNS lingkup Pemkab Mamuju yang melakukan perawatan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju harus siap merogoh kocek yang dalam.

RADAR SULBAR/SUDIRMAN SAMUAL

„ Baca HALAMAN 15

DIALOG. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin bersama 10 legislator Sulbar dan Kepala Disdik Sulbar menerima aspirasi mahasiswa.

Mahasiswa Desak Majene Kota Pendidikan

PENDAPATAN

Target Distamben Turun Rp 400 Juta MAMUJU -- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 yang dibebankan kepada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Mamuju sebanyak Rp 501.120.000. Tapi karena Distamben Mamuju merasa tak mampu mencapainya, target itu dirasionalisasi menjadi hanya Rp 100 juta.

EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

„ Baca HALAMAN 15 RADAR SULBAR/SUDIRMAN SAMUAL

ORASI. Salah seorang peserta aksi dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Pendidikan Sulbar menyampaikan orasi di dalam gedung DPRD Sulbar, Rabu 3 Oktober 2012. Sementara, peserta aksi lainnya duduk melantai.

MAMUJU -- Sekira 20 mahasiswa mendatangi DPRD Sulbar, Rabu 3 Oktober. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Maha-

siswa Peduli Pendidikan Sulbar tersebut mendesak Pemprov dan DPRD Sulbar untuk mempertegas dan mewujudkan Majene sebagai kota pendidikan. „ Baca HALAMAN 15

TBM dan Keterwakilan Aktifis Kebudayaan

Oleh: Bustan Basir Maras Koordinator Pengembangan Sosial-Budaya Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) Yogyakarta dan Pembina Korumta Malunda-Sulbar.

advertorial

POSISI geografis saya yang selalu bolak balik di antara dua kota, Yogyakarta dan Mandar-Sulawesi Barat (Sulbar), sebagaimana judul puisi saya “Antara Jawa dan Mandar”, menyebabkan saya tidak bisa secara terus-menerus mengikuti perbincangan dan perdebatan kawan-kawan Sulbar di tengah hiruk pikuk polemik rencana pembangunan Taman Budaya Mandar (TBMtuk sementara saya menyebutnya), Sulawesi Barat (Sulbar). Meskipun lewat jejaring sosial (dunia maya), saya terus dapat meng-update informasi terkini setiap waktu kapan pun saya butuhkan. Sungguh, polemik rencana

pembangunan TBM ini sudah cukup lama berlangsung. Bahkan embrionya telah ada sejak awal berdirinya Provinsi Sulawesi Barat. Artinya peta pembangunan di Sulbar telah lama menjadi perdebatan di berbagai ruang dan waktu, baik di tingkat para elit politik maupun di kalangan kaum kere, yang tidak pernah digubris dalam gerak laju pembangunan di Sulbar. Namun semua perdebatan tersebut hanya berhenti pada busa kata-kata dan tak menemukan implementasinya hingga hari ini. Akhirnya resiko yang harus kita tanggung bersama adalah perdebatan yang tak berkesudahan dan

sekedar onani intelektual di setiap isu itu dihembuskan oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat. Polemik TBM ini, telah menelikung kita sekian kali. Lalu pergi entah kemana, lalu datang menagi kembali. Jika tidak salah, menjelang lebaran atau puasa di bulan September kemarin, perdebatan ini mencuat kembali ke permukaan dan masuklah kita ke dalam perdebatan yang hanya menyerupai perdebatan sebelumnya. Alhasil, polemik TBM hingga hari ini belum juga tuntas. Saat itu saya tengah berada di Sulbar dalam rangkaian sejumlah riset dan beberapa

work shop kepemudaan yang sudah diagendakan panitia setempat sebelumnya. Namun disamping alasan schedule panitia dengan saya yang begitu padat, di sisi lain, saya masih dalam posisi melihat, mengendapkan dan mencoba mencari keriuh rendahan yang lebih dalam diri saya mengenai polemik TBM ini. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Hanya seorang pejalan sunyi kebudayaan dan tak paham banyak hal mengenai taman budaya, atau mungkin rumah budaya yang selama ini diperdebatkan kawakawan di Sulbar. „ Baca HALAMAN 15

Sosialisasi dan Publikasi Program KPU/USO

Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, Hotel Lilianto, Rabu 3 Oktober 2012.

Peserta Sosialisasi

PEMBICARA. (dari kiri ke kanan) Dedy Syafruddin (PT Icon), Mustari Mula (moderator), Arief Tarmizi (PT Multidata Rancang Prima), Budi Proyono, SH, MH (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum), dan Adhar Sani (PT APlikanusa Lintasarta).

Peserta bertanya ke pembicara

Sambutan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Budi Priyono, SH, MH.

Sambutan Bupati Polewali Mandar diwakili Asisten III Bidang Administrasi Kabupaten Polman, H. Sukirman, SH. MM

Yulis (BP3TI) menjelaskan ke peserta tentang kegiatan sosialisasi.

10

RADAR MAMUJU

RADAR SULBAR

KAMIS 4 OKTOBER 2012

VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN Peningkatan Kualitas Generasi Muda, Keolahragaan dan Pengarusutamaan Gender SASARAN Terciptanya peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan Terciptanya Ketahanan Generasi muda dalam permasalahan social Terwujudnya potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan Tersedianya infrastruktur ruang public pemuda untuk berekspresi Tersedianya sarana dan prasarana keolahragaan Pembentukan dan Pembinaan KB/KS Ketersedian alkon (alat kontrasepsi)

BPN Minta Warga Pasang Tanda Batas MAMUJU -- Sengketa tanah sering kali menimbulkan permasalahan yang berujung pada konflik di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Mamuju mengimbau masyarakat memperhatikan tanda batas. Imbauan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pasal 17 disebutkan, penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. "Imbauan ini kami maksudkan untuk mengurangi konflik masyarakat yang disebabkan masalah tanah, apalagi masalah tapal batas. Sebab, konflik pertanahan memang sangat rawan terjadi di masyarakat," urai Kepala Kantor BPN Mamuju, Benhard Sitanggang, kepada Radar Sulbar, Rabu 3 Oktober. Ditambahkan, pihaknya sering mendapat permintaan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah batas. Padahal sebelumnya BPN telah melakukan pengukuran batas terhadap lokasi tersebut. "Ini kan jelas membuat kita kerja dua kali. Penyebabnya hanya itu, masyarakat yang bersangkutan tidak pernah memperhatikan batas yang telah ada dengan memasang patok atau tanda-tanda," tegasnya. Selain itu, BPN Mamuju juga sangat kekurangan tenaga ukur. Tenaga ukur BPN Mamuju baru empat orang, sementara luas area yang menjadi tanggung jawab mencapai 792.384 hektar. "Idealnya tenaga ukur kami untuk wilayah seluas itu sekira 50 orang," imbuhnya. (mg6/dir)

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Bangunan di Mamuju Belum Teratur REPORTER: JASMAN RANTEDODA EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Penataan bangunan di Kabupaten Mamuju dinilai masih cukup semrawut dan belum teratur. Masih sangat banyak warga yang diduga melanggar aturan dalam mendirikan sebuah bangunan. Pelanggaran yang dimaksud misalnya mengenai aturan batas sempadan jalan atau pun sempadan sungai. Warga yang mendirikan bangunan belum patuh dan tetap membangun seenaknya saja. Kondisi tersebut diakui Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Kebersihan (Distarungber) Mamuju, Muhammad Iqbal Harun. Menurutnya, hal ini terjadi karena warga belum taat serta tidak adanya kesadaran mengenai peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Memang masih sangat banyak yang melanggar, makanya kami akan melakukan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari hal itu. Aturannya jelas dalam Perda nomor 15 tahun 2011 mengenai kewajiban warga untuk memiliki dokumen IMB sebelum mendirikan bangunan," jelasnya.

RADAR SULBAR/JASMAN RANTEDODA

SEMPADAN JALAN. Sejumlah bangunan dalam kota Mamuju sangat rapat dengan jalan.

Muhammad Iqbal juga mengakui, tidak adanya database mengenai jumlah bangunan di Mamuju mengakibatkan IMB sulit diidentifikasi. Olehnya, Iqbal menargetkan bakal membuat data base tersebut pada tahun 2013 mendatang. Diakui bahwa data di badan statistik memang ada.

Namun yang dirangkum hanya jumlah kepala keluarga (KK). Sementara hemat Iqbal, bisa saja dalam satu rumah tangga dihuni dua bahkan tiga KK. "Karenanya, saya menganggap itu tidak bisa jadi barometer. Untuk itu sebagai program perdana adalah pembuatan data base jumlah

bangunan," ujar Muhammad Iqbal saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 3 September. Ia mengaku, jika data base tersebut tak ada maka akan sulit mengukur kesadaran warga untuk mengurus dokumen IMB. Untuk menggenjot kesadaran warga tentang pentingnya IMB, Distarungber Mamuju menggalakkan sosialisa-

si ke tiap-tiap kecamatan. Dari 16 Kecamatan di Mamuju, sudah enam kecamatan yang selesai yaitu Tobadak, Tommo, Topoyo, Karossa, Budong-budong dan Sampaga. "Kami target, akhir tahun ini semua kecamatan telah kami kunjungi sehingga pada 2013 kami sudah bisa konsen pembuatan data base," tutupnya. (*)

Komisi II Tunda RDP

RADAR SULBAR/M SHOLIHIN

URUS SERTIFIKAT. Sejumlah warga Mamuju mengurus sertifikat tanah di Kantor BPN Mamuju.

EKSEKUTIF MAMUJU

MAMUJU -- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Mamuju dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Mamuju, Rabu 3 Oktober, tertunda. Penundaan itu lantaran sejumlah anggota komisi yang membidangi ekonomi pembangunan tersebut mengikuti kunjungan tim observasi ke wilayah calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Mamuju

Tengah. Sekira pukul 08.30 wita, rombongan Distamben Mamuju yang hendak menghadiri RDP di Komisi II terpaksa pulang karena ruang rapat yang dituju kosong. "Seharusnya, kalau ada perubahan jadwal, disampaikan kepada kami agar tidak terjadi hal seperti begini," kata Kepala Seksi Perencanaan Distamben Mamuju, Irawati, saat berbic-

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

TATAP MUKA. Bupati Mamuju Suhardi Duka, mengikuti acara tatap muka dengan tim observasi pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Hotel d’Maleo Mamuju, Selasa 2 Oktober 2012, malam.

RADAR SULBAR/JSUDIRMAN SAMUAL

DISKUSI. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Habsi Wahid, berdiskusi bersama peserta tatap muka dengan tim observasi pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Hotel d’Maleo Mamuju, Selasa 2 Oktober 2012, malam.

ara dengan staf DPRD Mamuju yang memberikan keterangan perihal tertundanya RDP pagi kemarin. Menanggapi itu, Sekretaris DPRD Mamuju Muhammad Akhyar Arifin mengatakan, tertundanya RDP dikarenakan kehadiran tamu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Mamuju guna mengunjungi persiapan pembentukan Mamuju Tengah.

"Semua unsur Muspida termasuk DPRD Mamuju mengantar tim observasi Kemendagri ke daerah persiapan Mateng. Bahkan karena kehadiran tamu tersebut, sampaisampai DPRD Mamuju harus gelar RDP tadi malam (kemarin, red), bersama dengan kami dari unsur Sekretariat DPRD," jelas Akhyar. Namun demikian, Akhyar memastikan kejadian itu tidak

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju

bakal menyebabkan jadwal pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2012 yang ditarget rampung 6 Oktober terganggu. "Kami telah siapkan antisipasi agar pembahasan Ranperda ini tidak mulur, yakni dengan cara menggelar RDP pada malam hari, seperti yang telah kami lakukan tadi malam (malam kemarin,red)," pungkasnya. (mg3/dir)

LEGISLATIF MAMUJU

RADAR SULBAR/JSUDIRMAN SAMUAL

BERBINCANG. Anggota DPRD Mamuju, Arsal Aras dan Irwan SP Pababari, mengikuti acara tatap muka tim observasi pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Hotel d’Maleo Mamuju, Selasa 2 Oktober 2012, malam.

RADAR SULBAR

RADAR MAJENE

KAMIS 4 OKTOBER 2012

11

Istri Nelayan Dilatih Daur Ulang Sampah

RADAR SULBAR/JUNIARDI

MAJENE -- Sampah ternyata tidak selamanya menjadi masalah. Tetapi juga bisa menjadi beluang usaha bagi masyarakat. Karena daur ulang sampah bisa mendapatkan pendapatan yang menjanjikan. Sehingga puluhan ibu rumah tangga yang mayoritas istri nelayan di Kelurahan Pangaliali Kecamatan Banggae dilatih daur ulang sampah. Mereka berkumpul di Aula Kelurahan Pangaliali, Rabu 3 Oktober, untuk latihan berbisnis dalam pengelolaan sampah daur ulang. Kepala BLHP Majene, Iskandar Muri, mengatakan puluhan istri nelayan berlatih daur ulang sampah. Mulai dari observasi tentang sampah kering dan basah hingga teknik pengolahan sampah kering menjadi barang yang berharga dan

bernilai jual. "Kami mengundang para aktivis peduli sampah dari Makassar, Sulsel. Yayasan Peduli Negeri ( YPN ) untuk memberikan materi serta berbagi pengalaman dalam mengolah dan menjadikan barang daur ulang sampah sebagai barang ekonomis," ungkap Iskandar. Menurut Iskandar Muri, para aktivis peduli sampah dari lembaga YPN, sudah tiga tahun terakhir berhasil menggerakkan warga di sejumlah daerah di Kota Makassar, Sulsel. Mereka dilatih untuk peduli terhadap lingkungan sekaligus mengelola sampah yang mereka hasilkan. Koordinator YPN Makassar, Saharuddin Ridwan, menyampaikan seiring dengan pertambahan penduduk. Sampah tentu akan ikut ber-

tambah, jadi dengan daur ulang masalah pertambahan volume sampah justru menjadi potensi tersendiri. Ada potensi bisnis yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga. "Sebaliknya bila sampah itu tidak diolah akan menjadi sumber penyakit bagi warga, mencemari lingkungan sehingga menjadi ancaman baru seperti terjadinya banjir," tukasnya. Saharuddin yang juga mantan jurnalis TV swasta nasional ini, menjelaskan sampah basah seperti sisa makanan atau daun dapat diolah dalam system kompos dan menjadi pupuk kompos bernilai tinggi. Pupuk kompos itu sangat cocok untuk menjadi pupuk dan menyuburkan tanaman. Sedangkan sampah kering yang tidak

RAPAT KOORDINASI. Pemerintah Kabupaten Majene melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar.

Suscatin Minimalisir KDRT dan Perceraian

Nelayan Tamo Tewas Tenggelam MAJENE -- Seorang nelayan bernama Sail (60) warga Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur ditemukan tewas tenggelam. Korban sempat menghilang selama sehari semalam di perairan Majene. Diduga penyakit asma, Sail kambuh sehingga korban kehilangan kesadaran dan terjatuh ke laut saat mencari ikan. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi langsung melakukan visum identifikasi jenazah korban. Tim identifikasi dari Polres Majene yang mendapat laporan terkait tewasnya Sail langsung menuju ke rumah korban. Polisi melakukan visum dan identifikasi jenazah, dari hasil pemeriksaan sementara korban diduga meninggal dunia akibat tenggelam. Dugaan tersebut dilatar belakangi karena ditubuh korban tidak ditemukan adanya bekas luka. Keterangan yang disampaikan Kepala Lingkungan Tamo, Suaib, korban

tewas diduga tenggelam akibat penyakit ayan yang dideritanya kambuh saat melaut. "Waktu itu sekitar pukul 09.00 pagi, korban pergi melaut. Namun hingga siang hari keluarganya bermaksud mencari korban dipinggir laut. Namun tiba-tiba hanya perahunya yang kembali dalam keadaan kosong," terang Suaib. Suaib juga menuturkan, setelah sehari semalam dilakukan pencarian oleh sejumlah warga bersama petugas dari Polres Majene di Perairan Tamo. Korban belum juga ditemukan. "Nanti sore baru ada kabar bahwa korban ditemukan di perairan Desa Karama, Polman oleh warga setempat dengan kondisi tidak bernyawa lagi. Akhirnya korban dijemput oleh keluarganya di Desa Karama. Korban selama ini mengidap penyakit ayan. Mungkin saat itu kambuh lagi sehingga korban terjatuh ke laut," tukas Suaib. (mg4/mkb)

Pembangunan Ruas Jalan Baru Atasi Kemacetan MAJENE -- Untuk mengantisipasi kemacetan di Kabupaten Majene. Maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene bersepakat untuk membangun ruas jalan utama baru. Menurut Ketua Komisi II DPRD Majene, Rusbi Hamid, mengantisipasi volume kendaraan yang akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka ruas jalan utama lain perlu dibangun. "Arus urbanisasi ke kabupaten ini nantinya akan semakin padat. Jika tidak dipikirkan solusi untuk membangun jalan utama baru, maka kemacetan tidak akan dapat dihindarkan. Khususnya di sekitar jalan utama yang ada di Kecamatan Banggae Timur," ungkap Rusbi. Ketua Pansus C DPRD ini, menjelaskan arus kemacetan yang akan terjadi adalah di sekitar Lingkungan Lutang, Kecamatan Banggae Timur. Dimana Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) akan segera berstatus

EKSEKUTIF

negeri, sehingga jika saat ini jumlah mahasiswanya hanya 7.000 orang. Jumlah tersebut akan miningkat hingga 20.000 orang jika statusnya telah negeri. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi kemacetan dengan membangun ruas jalan utama baru. Mulai dari perbatasan Majene-Polewali Mandar menuju pantai hingga ke Baurung, kemudian Tamo. Sehingga jalan utama yang saat ini dilalui dari Majene ke Polewali menjadi jalur utama untuk keluar. Sementara jalan baru akan menjadi jalur baru yang dilalui dari Polewali menuju Majene. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar, Idham Hasib, menyambut baik rencana tersebut dan berharap Pemkab Majene dapat mengusahan pembangunan ruas jalan utama baru tersebut. Sehingga provinsi bertugas untuk mengusulkan agar dilakukan pengaspalan. (mg4/mkb)

mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu. Sampah ini dapat dijadikan barang lain yang bernilai jual atau sampah sampah komersil, kuncinya sejak dari rumah sudah ada pemilahan sampah kering dan sampah basah. Staf BLHD Majene Suryani Syam menyampaikan pihaknya akan terus melakukan kegiatan semacam ini, sebagai upaya untuk mengendalikan terus bertambahnya volume sampah. "Tentu dengan pelatihan mendaur ulang sampah. Kami berupaya ikut dalam mendorong pemberdayaan warga khususnya kaum perempuan," kata Suryani. (mg4/mkb)

RADAR SULBAR/JUNIARDI

PERAWAT. Sekitar 300 orang honorer yang merupakan perawat pada RSUD Majene diusulkan oleh DPRD Majene untuk mendapatkan SK dari Bupati, sehingga nantinya mereka mendapatkan insentif.

Tiap Bulan dapat Rp250 Ribu

Anggaran Insentif Honorer RSUD Rp900 juta REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

MAJENE -- Pemkab Majene menyiapkan anggaran Rp900 juta untuk insentif honorer yang bertugas di rumah sakit. Sebanyak 300 honorer di RSUD Majene diupayakan mendapat honorer dan diberkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Majene. Anggota DPRD Majene, Adi Ahsan, Rabu 3 September, mengatakan pihaknya telah menerima permohonan dari pihak RSUD Majene yang mengingikan semua honorer dapat menerima insentif setiap bulannya.

"Kami tetap akan berupaya untuk memperjuankan usulan tersebut. Apalagi selama ini mereka bekerja tanpa dibayar. Walaupun resiko bekerja sebagai seorang perawat cukup besar. Ini juga bisa jadi motivasi tersendiri bagi para honorer," ungkap Adi. Nantinya, setiap honorer akan mendapatkan insentif setiap bulannya Rp250 ribu per orang. Sehingga anggaran sebesar itu, harus dibayar oleh pihak RSUD Majene dengan menunjukkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Serta memunculkan sejumlah program yang ber-

orientasi pada peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit. Bahkan jika perlu, Direktur RSUD Majene akan dipanggil untuk memberikan presentase atas sejumlah program apa saja yang akan mereka jalankan kedepanya. Adi Ahsan mengaku walaupun ini masih bersifat usulan yang akan disampaikan kepada Pemkab Majene. Namun menurutnya ini bagian dari komitmen semua stakeholder yang ada, seperti DPRD Majene, RSUD dan Pemkab Majene untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. (*)

MAJENE -- Dalam meminimalisir tingginya angka perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae melakukan kerjasama dengan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan kursus calon penganting (Suscapin). Menurut Kepala KUA Kecamatan Banggae, Ismu Faqih, Rabu 3 Oktober, Suscatin bagi para calon pasangan suami istri (Pasutri) dilaksanakan berdasarkan peraturan dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama. "Dalam pelaksanaan suscatin, pihak BP4 memberikan bimbingan dan pemahaman keagamaan. Hal ini terkait dengan hidup berumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, serta wa rahmah," ungkapnya. Bagi para calon penganting yang telah melalui kursus suscatin akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kelulusan dan menjadi lampiran dalam berkas administrasi pengurusan buku nikah. Sementara BP4 sebagai lembaga masyarakat yang mendapat akreditasi dari departemen agama diberikan kewenangan untuk melaksanakan suscatin, sehingga dalam pembiayaan operasionalnya menjadi wewenang dan tanggungjawab BP4 kecamatan sebagai sebuah lembaga yang bermitra dengan KUA Kecamatan. "Olehnya itu, selaku penanggungjawab KUA Banggae. Kami ingin meluruskan pemberitaan beberapa waktu lalu, aturan tentang pembiayaan suscatin memang tidak diatur secara formal Kantor Kementrian Agama. Adanya aturan pembiayaan suscatin merupakan aturan internal lembaga BP4 kecamatan melalui AD/ART," lanjutnya. Biaya tersebut diberikan berdasarkan kemampuan dan sukarela dari calon penganting. Biaya tersebut akan digunakan untuk pemberian insentif pembimbing, biaya pengadaan belangko, sertifikat suscatin dan komsumsi pembimbing perkawinan. (mg4/mkb)

RADAR/SYAMSUDDIN MAUPA

TIM POKJA Verifikasi Partai Politik (Parpol) KPU Majene memeriksa sejumlah KTA dan sejumlah berkas kelengkapan lainnya.

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR SULBAR/JUNIARDI

DARI KIRI. Ketua Komisi II DPRD Majene, Rusbi Hamid, Wakil Ketua DPRD Majene, Lukman, Bupati Majene, Kalma Katta, Kepala Dinas PU, Idham Hasib, saat rapat koordinasi Dinas PU Provinsi dan Pemkab Majene di ruang rapat Wakil Bupati Majene. Selasa 2 Oktober.

RADAR SULBAR/JUNIARDI

FOTO BERSAMA. Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, melakukan foto bersama dengan Bupati Karanganyar, Dr. Hj Rina Iriani. beberapa waktu lalu di Jakarta.

12

RADAR SULBAR

RADAR MAMASA

KAMIS 4 OKTOBER 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance. 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi. 4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Bupati Lantik 19 Kades REPORTER : ANDI SUMARYADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

MAMASA -- Bupati Mamasa, Ramlan Badawi melantik 19 kepala desa (Kades) terpilih pada Pilkades yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Pelantikan Kades ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Mamasa, Selasa 2 Oktober. Dalam pelantikan ini turut hadir sejumlah pimpinan SKPD dan tokoh masyarakat. Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengatakan Kades yang telah dilantik merupakan pilihan raktat. Sehingga Ia berharap setelah nantinya melaksanakan tugas dapat melaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ramlan juga meminta

kepada seluruh kades yang dilantik untuk proaktif dalam membangun desanya masing-masing. Kepala desa adalah merupakan sebuah perpanjangan tangan bupati. Diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan yang ada pada daerahnya. Selain itu labih banyak berkoordinasi dengan pimpinan, serta mampu bekerja sama dengan stafnya. Terlebih kepada BPD, begitupula dengan tokoh masyarakat, pemangku adat dan pemuka agama. "Seorang kepala desa itu harus lebih mampu menciptakan suasana dan kondisi yang harmonis dengan semua pihak, agar desanya dapat mencapai kesejahteraan yang merupakan dambaan bersama," tandas Ramlan. (*)

data Polda Metro Jaya ada 13 kawasan yang terancam mengalami kemacetan parah. Di Jakarta meliputi: Kawasan Industri Pulogadung, Jaktim; KBN Cakung, Jaktim; dan KBN Cilincing, Jakut. Di Tangerang meliputi: Kawasan Industri Jatake, Kawasan Industri Kalisadi, Kawasan Industri Manis, dan Kawasan Industri Jatiuwung. Di Bekasi meliputi: Kawasan Industri MM 2100, Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri EJIB, Kawasan Industri Hyundai, Industri Delta Silikon, Kawasan Industri Lipppo, dan Kawasan Industri Gobel. Rikwanto mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh ribuan buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang akan bergabung dengan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan melakukan mogok nasional di Kawasan Industri & Lingkungan Sekitar Pabrik Pabrik. "Rabu, (3/10) para buruh di 12 provinsi, 37 Kabupaten/Kota dan 745 Perusahaan akan mogok kerja, tetapi kesepakatan awalan tidak turun ke jalan, mereka

Benhard Buntutiboyong

Bupati Mamasa

Sekkab Mamasa

Forsekdesi Perjuangkan Penguatan Kelembagaan Desa

RADAR SULBAR/ANDI SUMARYADI

LANTIK. Bupati Mamasa, Ramlan Badawi menyalami kades yang baru dilantik di Kantor Bupati Mamasa, Selasa 2 Oktober 2012.

Buruh Mogok, 13 Titik Rawan Macet JAKARTA -- Hari ini rencananya akan digelar aksi demo buruh secara besar-besaran di Jakarta dan sekitarnya. Setidaknya ada sekitar 13 wilayah yang menjadi lokasi aksi demo rawan terjadi macet. Ini terkait kekhawatiran polisi akan aksi pemblokiran jalan oleh peserta demo. Untuk mengantisipasi, Polda Metro Jaya mengerahkan sedikitnya 15 ribu personil gabungan dari kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi aksi anarkhis, Rabu (3/10). Petugas kepolisian pun tidak akan segan-segan menindak tegas aksi sweeping yang dilakukan sejumlah buruh yang menimbulkan keresahan, dan berdampak pada kondisi kamtibmas kawasan industri di Jabodetabek. "Mogok kerja itu hak mereka, tetapi kami akan antisipasi tindakan sweeping, karena kalau ada salah satu kawankawanya tidak melakukan mogok kerja mereka pasti mengajak dan kalau tidak ikut menimbulkan kerusuhan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Rikwanto, kemarin. Menurut

Ramlan Badawi

hanya melakukan orasi di lingkungan pabriknya," ujarnya. Agar tidak terjadi aksi kerusuhan, polisi mengimbau manajemen perusahaan untuk tidak melarang kegiatan mogok kerja yang dilakukan pukul 08.00 WIB sampai jam makan siang tersebut. Sehingga aksi ini tidak melebar seperti aksi-aksi sebelumnya . "Manajemen juga kami imbau, kalau niatnya mogok kerja di fasilitasi saja, jangan sampai ada pemaksaan sehingga tidak menimbulkan beberapa permasalahan yang menimbulkan kerusuhan," bebernya. Pasalnya, untuk kasus ini Polda Metro Jaya dan jajaran tidak akan melakukan hal yang sifatnya underestimate atau tidak menganggap sepele aksi tersebut. Bisa saja aksi mereka melebar ke jalan tol atau jalan umum seperti aksi-aksi sebelumnya. "Kemungkinan itu bisa saja terjadi dan tetap kita antisipasi, tetapi seyogyanya mereka harus sesuai dengan kesepakatan awal, mogok kerja bukan unjuk rasa," terangnya. (jpnn)

Tambang Hutama Karya Diduga Di Kawasan Hutan Lindung RENGAT -- PT Hutama Karya (HK) diduga melakukan penambangan batu andesit di kawasan hutan lindung yang terletak Desa Usul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kuat dugaan aktivitas pertambangan itu melanggar aturan karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementrian Kehutanan RI. Anggota Komisi A DPRD Inhu, Arifuddin Ahalik mengatakan PTHK dalam beroperasi, perusahaan itu hanya bermodal surat Keterangan ganti rugi (SKGR) dari Pemerintahan Desa dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemda setempat. “Kuat dugaan PTHK tidak mengatongi izin pinjam pakai kawasan dari Menhut," ujar Arifuddin kepada JPNN, Rabu (3/ 10). Artinya, lanjut Arif, sebelum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut, PT HK belum bisa melaksanakan aktivitas. Sebab, sebelumnya perusahaan yang melakukan aktivitas di hutan lindung tersebut sempat ditangani oleh Dinas Kehutanan Riau. Untuk itu dia meminta Polhut Dinas Kehutanan Riau dan Polhut Inhu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas di atas kawasan hutan tanpa izin. “Sebaiknya perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN ini dapat memberi contoh yang baik kepada perusahaan lainnya. Polhut Riau dan Polhut

Inhu jangan tutup mata terhadap kehancuran kawasan hutan”, tegasnya. Ditambahkan, penambangan batu andesit yang dilakukan PTHK tersebut juga akan berpengaruh pada lingkungan di daerah tambang. Sehingga perusahaan juga dituntut melakukan reklamasi atas galian itu. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pertambangan Umum Distamben Inhu, Ir Isran Msi mengatakan PTHK sebelumnya telah dilarang melakukan aktivitas di areal kawasan hutan lindung di Desa Usul. “Memang sejauh ini, PTHK belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan," jelasnya. Namun demikian sebutnya, sejumlah perusahaan yang melakukan penambangan batu andesit akan bergabung dalam Koperasi Bintarang Jaya. Bahkan saat ini pengurusan izin dari melalui Koperasi sudah sampai ke tingkat Pemerintahan Provinsi Riau. Terkait reklamasi kawasan, dia menyebut sudah diatur dalam dokumen kesepakatan perusahaan dengan pihak pemilik lahan. “Reklamasi diatur melalui kesepakatan dengan pemilik lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kolam atau ditimbun ulang," ujar Isran. Sementara itu Perwakilan PT HK, Hamdan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak mau menjawab. Begitu juga ketika dikirimi pesan singkat, tidak dibalas. (jpnn)

NET

POLEWALI -- Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) saat ini tengah memperjuangkan wacana penguatan kelembagaan desa. Perjuangan tersebut terkait wacana yang sedang digodok di DPR Pusat saat ini tentang pengalokasian dana desa sebesar Rp1 miliar. Salah seorang pengurus DPP Forsekdesi bidang Hukum dan HAM, Musliman Sattu Rabu, 3 Oktober menjelaskan, sesuai hasil Munas yang digelar di Malang akhir September. Forsekdesi akan mengawal DPR untuk memperjuangkan rencana alokasi dana tersebut agar segera dituangkan dalam UU tentang desa. Sekdes Baru Kecamatan Luyo ini menjelaskan upaya tersebut akan membawa harapan besar. Karena Ketua DPR-RI, Marsuki Ali telah memberi sinyal. Dimana Marsuki Ali yang juga dilibatkan sebagai Dewan Pembina dalam organisasi Sekdes tersebut mengapresiasi desakan ini dan berjanji akan memperjuangkannya. Selain itu, kata Musliman hasil Munas yang dihadiri 33 Provinsi itu juga akan memperjuangkan hak-hak sekdes sebagai PNS. Dimana pengangkatan sekdes sebagai PNS dianggap telah terjadi diskriminasi terkait pembatasan golongan. Sementara status pendidikan sejumlah sekdes banyak yang memiliki ijasah strata. "Pembatasan ini menurut rekan-rekan merupakan pelecehan hak sementara kami juga memiliki hak untuk disetarakan dengan PNS yang lain," papar Musliman. Munas tersebut sambung Musliman, juga telah menggagas rencana pembentukan DPW yang akan di sempurnakan melalui rakernas di Minahasa- Sulut, Desember 2012 mendatang. (k2/mkb)

Dicekik Polisi Saat Meliput, Wartawan TV One Lapor Propam MEDAN -- Bahana Syah Alam Situmorang (24), wartawan TV One yang dicekik oleh Brigadir Irvansyah, saat meliput aktivitas calon jemaah Haji di Asrama Haji Jl AH Nasution, Kamis (27/9) lalu akhirnya mempropamkan Brigadir Irvansyah ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu). Bahana yang datang ke markas Poldasu, Selasa (2/10) siang memperlihatkan surat bukti lapor, yang telah diterimanya dari petugas Propam Poldasu. Laporan itu tertuang dalam No STPL/131/IX/2012/Propam, tanggal 28 September. Laporan itu diterima oleh Dedy Saputra. Dalam laporan itu, Bahana melaporkan Brigadir Irfansyah BA, Dit Sabhara Polda Sumut dalam sangkaan pasal 3 huruf g yunto pasal 5 huruf a PP RI No 2 Tahun 2003. Dalam pasal itu disebutkan, pelaku pemukulan tidak mentaati peraturan perundang-undangan berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum atau melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat pemerintah atau kepolisian Negara RI. "Saya berharap Poldasu segera memanggil Brigadir Irvansyah untuk diproses," ujar Bahana Selasa (2/10) petang. "Saat masuk pintu gerbang embarkasi haji, sempat berdebat dengan sejumlah kerabat calon haji yang ingin masuk menemui keluarga karena dilarang oleh petugas, lantaran keluarga calon penumpang haji tidak memiliki ID Card masuk embarkasi," katanya. (jpnn)

Rubrik Ini Dipersembahkan oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR SULBAR/ANDI SUMARYADI RADAR SULBAR/ANDI SUMARYADI

PELATIHAN. Bupati Mamasa, Ramlan Badawi membuka pelatihan pramuka di Kabupaten Mamasa belum lama ini.

LANTIK. Bupati Mamasa, Ramlan Badawi membacakan naskah pelantikan 19 kades di Kantor Bupati Mamasa, Selasa 2 Oktober 2012.

RADAR PASANGKAYU Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR

13

KAMIS 4 OKTOBER 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Jaringan Putus di Baliri-Tampaore

Listrik Padam 15 Jam REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

RADAR SULBAR/M SHOLIHIN

PASANGKAYU -- Pemadaman listrik Kota Pasangkayu, Mamuju Utara (Matra), kembali terjadi. Pemadaman ini terbilang cukup lama, yakni 15 jam dari pukul 18.00 Wita kemarin hingga pukul 08.45 ita, Rabu 3 September. Akibat gangguan tersebut, pihak PLN terus mencari titik gangguan yang mengakibatkan terjadinya pemadaman berkepanjangan. Pihak Mangemen PLN Pasangkayu, Ramaluddin, menyampaikan pemadaman tersebut diaki-

batkan rusaknya jaringan listrik yang membentang di Desa Baliri-Desa Tampaore Kecamatan Bambaira. Akibatnya suplai listrik dari Donggala, Sulteng, terputus. "Kami sudah berada di lokasi mencarititik gangguannya. Kami memohon pengertian, sehingga gangguan ini secepatnya bisa diselesaikan," kata Ramaluddin, kemarin. Sementara itu, salah satu warga Pasangkayu, Hennoch Samma, mengatakan, pemadaman yang terjadi patut untuk bisa dipahami, selain pemenuhan pelayanan listrik di Matra yang masih pada tahap transi-

si jaringan dari Kabupaten Donggala juga masih dilakukan penyambungan jaringan listrik di beberapa tempat. Bahkan, menurutnya, akan lebih parah jika listrik masih bersumber dari mesin diesel PLN Pasangkayu. Karena daya yang dihasilkan tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dilayani PLN. "Beruntung sudah ada suplai listrik dari Donggala, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan listrik bagi masyarakat," terangnya. (sym/ham)

VIDEO METER. Petugas PLN sedang melakukan pemasangan video meter baru di salah satu rumah warga.

Pengangkatan Bangkai Kapal Masih Terkendala JAKARTA – Pengangkatan bangkai KMP Bahuga Jaya yang tenggelam setelah bertabrakan dengan Kapal Tanker MT Norgas Canthika di Selat Sunda, 26 September 2012, masih terkendala. Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Mayor Jendral TNI Marinir Alfan Baharuddin, mengatakan, untuk mengangkat kapal yang tenggelam di kedalaman 72 meter dari atas permukaan laut itu, harus menunggu arus lemah. “Kami masih menunggu arus lemah dan membutuhkan alat,” katanya, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu 3 Oktober, di gedung parlemen, di Jakarta. Menteri Perhubungan E. E Mangindaan, menegaskan, upaya pencarian dan penyelamatan akibat dari kecelakaan kapal tersebut masih dilakukan oleh pemerintah atau tim gabungan. “Kita kerahkan potensi yang ada,” kata Mangindaan, di kesempatan sama. Seperti diketahui, kecelakaan itu menyebabkan tujuh orang meninggal dunia. Sedangkan 206 lainnya, selamat dan sudah dievakuasi. Tak hanya korban, banyak juga kendaraan yang ikut tenggelam. Dari 78 unit kendaraan, 10 diantaranya sepeda motor, 22 unit mobil pribadi, 11 unit mobil barang, 11 unit truk bermuatan sedang serta 18 unit truk bermuatan besar. (jpnn)

POTRET PASANGKAYU

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA

Wujudkan PNS Profesional

Jln. Trans Sulawesi Pasangkayu Kode Pos 91571

BKD Buat Grand Desain PASANGKAYU -- Demi mencetak pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional di Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Matra menyusun sebuah grand desain. Menurut Kepala BKDD Matra HM Yunus menuturkan, grand desain tersebut disusun dan dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2011 BKDD melakukan penyusunan database PNS, tahun 2012 penyiapan sarana untuk memasuki reformasi birokrasi kepegawaian. Lalu tahun 2013, BKDD akan memfungsikan atau mengoperasionalisasikan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) kenaikan pangkat berkala dan pensiun, serta dilakukannya peremajaan data atau pemutakhi-

ran data PNS. Kemudian pengembangan website BKDD Matra. Sementara memasuki tahun 2014, akan dimaksimalkan pembinaan, pengembangan SDM dan penegakkan disiplin PNS. Tahun 2015, BKDD sudah menghasilakn PNS yang profesional. "Program ini dilakukan secara bertahap, minimal tahun 2015 kita sudah bisa menuju PNS yang profesional," kataYunus. Sekedar diketahui, per April 2012, jumlah PNS di Matra sudah mencapai sekitar 3.151 orang. Dengan rincian, 385 pegawai struktural, tenaga guru berjumlah 1.279 orang, tenaga kesehatan 364 orang, tenaga penyuluh sebanyak 88 orang dan tenaga teknis berjumlah 1.035 orang. (sym/ham)

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

RDP. Sekwan DPRD Matra Firman dan SKPD dan PPK hadir saat RDP dengan Dewan di ruang aspirasi DPRD Matra, rabu 3 September 2012.

RADAR SULBAR/ANDI SAFRIN

HADIR. Para SKPD dan PPK lingkup pemkab Matra menghadiri RDP di ruang aspirasi DPRD Matra, Rabu 3 September 2012.

PENGUMUMAN (Tentang Sertfikat Hilang) Nomor : 01 / 300 /76.01 / X / 2012 Untuk Mendapatkan Sertipikat Baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa : No.

Nama/Alamat

Hak atas

NIB

Terdaftar Atas Nama

Tanggal Pembukuan

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/kel c. Kec.

keterangan

5

6

7

8

04-06-2010

a. Labuang b. Pasangkayu c. Pasangkayu

Kebun

05-09-2010

a.Dusun Bulu Mario b.Bulu Mario (Dahulu Karossa I) c. Sarudu (Dahulu Pasangkayu)

Kebun

dan Nomor 1

2

3

4

1

HJ. ASPIAH Jl. Trans Sulawesi Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara

Hak Milik No 3862 / Pasangkayu Surat Ukur No. 38/Pasangkayu/2010 Tgl 13-04-2010 Luas : 4.150 M²

HJ. ASPIAH 31. 02. 02. 01. 01228

MARTHA AMELIA MBOEK Desa. Bulu Mario (Dahulu Desa Karossa I) Kec. Sarudu (Dahulu Kec. Pasangkayu) Kab. Mamuju Utara (Dahulu Kab. Mamuju)

Hak Milik No 77 / Karossa I Surat Ukur No.3433/Karossa I/1995 Tgl 17-04-1995 Luas : 12.000 M²

-

MARTHA AMELIA MBOEK

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertifikat tersebut diatas, maka Sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut Hukum dan Sertifikat yang dinyatakan Hilang tidak berlaku lagi.

LEGISLATIF MATRA

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

UCAPAN SELAMAT. Ketua KKSS Kab Donggala yang juga ketua DPRD Matra HM Yaumil RM memberikan ucapan selamat kepada masing-masing BPC KKSS Donggala.

RADAR SULBAR/ANDI SAFRIN

RDP. DPRD Matra saat menggelar RDP bersama Ketua Gapensi Matra dan SKPD lingkup Pemkab Matra di ruang aspirasi DPRD Matra, rabu 3 September 2012.

14

TOTAL SPORT

RADAR SULBAR

KAMIS 4 OKTOBER 2012

Vilanova:

BukanLagaMudah Untuk Barca

Fergie

Sanjung Duet Rooney-RVP pelatih MU, Sir Alex Ferguson(Fergie) langsung memberikan pujian bagi keudanya. Fergie menyebut dua penyerangnya itu merupakan kombinasi yang hebat. "Secara keseluruhan ada kombinasi hebat di tim kami, kekuatan skuad kami adalah dalam posisi menyerang," ujar Fergie, usai pertandingan seperti dikutip UEFA.com. "Terlepas dari tujuan kami bertahan sangat bagus dan David (de Gea) membuat banyak penyelamatan di akhir laga jadi saya harus senang dengan kemenangan ini. Datang jauh dari rumah tidak pernah mudah dan mereka memiliki catatan yang baik di sini," tambahnya. Sementara itu pelatih CFR, Ioan Andone, menyebut kekalahan ini terjadi karena

NAPOCA -- Dua gol Robin Van Persie membuyarkan kemenangan tuan rumah CFR Cluj dalam laga leg kedua fase grup Liga Champions Eropa, Rabu 3 Oktober dini hari WIB. Gol penyerang asal Belanda tersebut membalikkan keadaan dan membuat Manchester United (MU) unggul 1-2. Dua gol tersebut lahir berkat kerjasama apik Van Persie dengan Wayne Rooney. Maka tidak heran usai pertandingan

LISBON - Skor 2-0 boleh jadi memperlihatkan bagaimana jalannya laga Benfica kontra Barcelona. Namun, menurut Tito Vilanova kemenangan diraih timnya dengan tidak mudah, terutama karena bermain di bawah tekanan publik Estadio Da Luz. Melakoni Matchday II Grup G, Rabu 3 Oktober dinihari WIB, Barca punya rekor tak pernah mencetak gol di sana dan sang lawan pun tengah tampil bagus di kompetisi lokal. Apalagi konsentrasi Barca boleh jadi sudah terbelah ke hari Minggu di mana mereka akan bertemu Real Madrid di laga El Clasico. Tapi setelah 90 menit laga berakhir, skor menunjukkan angka 2-0 untuk kemenangan Barca. Dua gol dipersembahkan Alexis Sanchez serta Cesc Fabregas di awal masing-masing babak. Soccernet mencatat juga Barca yang unggul penguasaan bola 79 persen ternyata kalah dalam hal jumlah shots yakni delapan dengan lima on goal, sementara Benfica punya 10 dengan tujuh on goal. Maka dari itu wajar jika Vilanova menyebut bahwa tiga poin diraih timnya dengan sedikit mengeluarkan keringat lebih plus mereka pun harus kehilangan Carles Puyol yang mengalami dislokasi siku. "Ini bukanlah laga yag mudah. Saya puas dengan usaha pemain untuk bisa mengalahkan Benfica di kandangnya dan gol Alexis di lima menit pertama sangat menetukan laga ini," tutur Vilanova di situs resmi tim. "Benfica terlihat ingin menyerang lewat serangan balik di babak pertama. Saya bilang kepada pemain agar lebih lama menguasai bola agar membuat Benfica kelelahan. Dan itu berhasil," pungkas Vilanova. Berkat kemenangan ini Barca berada di puncak Grup G dengan enam poin dari dua laganya sementara Benfica di posisi ketiga dengan satu poin. (net)

kesalahan yang dilakukan timnya. Di mana timnya tidak bisa menjaga kemenangan 1-0 yang telah diciptakan di awal babak pertama. "Mereka mencetak gol kedua-duanya karena kesalahan kami. Manchester United mendominasi kami dan lebih baik dari segi fisik. Saya sangat berharap sebuah hasil positif tapi kami telah membuat kesalahan," imbuhnya. Dengan kemenangan ini MU kini kokoh di puncak klasemen sementara grup H dengan enam poin dari dua laga. Sementara CFR harus berbagi tempat di posisi dua dan tiga dengan Braga karena mengantongi sama-sama tiga angka. Di posisi buncit ada klub Turki, Galatasaray yang belum sekalipun meraih kemenangan. (jpnn)

Ramos Bantah Berselisih Dengan Mourinho AMSTERDAM - Bek Real Madrid Sergio Ramos melabeli Jose Mourinho sebagai pelatih terbaik di dunia. Komentarnya itu ditujukan untuk meredam gosip adanya perselisihan di antara keduanya. Pemain internasional Spanyol itu dikabarkan terlibat pertengkaran kecil dengan sang entrenador usai ia ditepikan ke bench dalam laga melawan Manchester City, dua pekan lalu. Akan tetapi, Ramos kemudian membantah kabar miring tersebut. Ia menyatakan selalu menghormati keputusan yang dibuat Mourinho. "(Mourinho) baik, jujur dan terbuka," ucap dia dalam konferensi pers jelang pertandingan Ajax kontra Madrid yang diwartakan Sky Sports. "Aku menghormati keputusan-keputusannya dan dia adalah pelatih terbaik di dunia

sejauh yang aku ketahui." Rumor Ramos ingin 'menganggu' Mourinho semakin kencang berhembus pada Minggu (30/9). Ia mengenakan kaus Mesut Oezil di dalam jersey-nya di pertandingan melawan Deportivo La Coruna. Aksinya tersebut diakui pemain yang bersangkutan hanya semata-mata ingin mendukung rekan se-timnya, yang ditarik keluar saat jeda tersebut, bukannya untuk memprovokasi Mou. "Mesut adalah teman baikku dan aku bilang kepada dia beberapa waktu lalu bahwa gol pertamaku akan didedikasikan untuk dia," jelas Ramos. "Aku memakai kausnya di pertandingan terakhir, karena yakin aku bisa mencetak gol. Itu saja," pungkas dia. (net)

HUBUNGI

HOT LINE:

RADAR SULBAR

BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SIMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

Harian Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. H. A. DEPU NO. 39 ,TLP. 0428-23203.

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222 H2D KOMPUTER, Menerima sevice komputer, laptop, notebook & rakit komputer, juga melayani servis panggil, harga terjangkau. Alamat Jl. Stadion, Hp: 085399769243,081342626268, 081342077428 ANDA Butuh Dana Tunai? atau untuk lebaran? Jaminkan BPKB Motor Anda di NSC FINANCE . Hub. No : 0821 9037 5101 ( Dibutuhkan Karyawan/ Karyawati untuk menjadi Marketing, Pendidikan Min. SMA, GAJI + KOMISI + REWARD) BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988 NUSANTARA TEKHNIK Jl. Andi Makasau, Melayani : Las panggil, Terali kanupi, Pintu Ruko Balkon, disesuaikan Model Rumah Hub : Yusman (Hp. 081 342 086 507-085 340 617 777) ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Tanpa perantara lokasi siap bangun ukuran 10 x 20. Di sikboro Mamuju Sulawesi Barat Dekat Dari kantor kanwil DEPAG Harga Rp 70 jutah Masih Bisa NEGO. HUB. 082 192 900 558 / 082 197 314663

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888 DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara. HUB: 085398239889 JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975 DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara. Hub : 085 398 062 912 Jual Tanah Kaplingan siap Ba-ngun Uk. 10 X 20 Dirangas-Mamuju. Kurang Lebih 500 M dari Kantor Gubernur Sulbar Harga 26 juta, tanpa perantara Hub : 081241200073

Dijual tanah ukuran 5650 M2 di Tahaya Haya Jln. Poros Air Panas Mamuju Harga Rp. 60 Juta bisa Nego. Hub. Hp. 082 188 101 225

Dijual Rumah Dioper cicilan rumah tipe 36 di BTN Griya Marwah Residence Sarampu, Desa Tonyaman Kecamatan Binuang blok B nomor 1 dgn harga 50 juta. Harga bisa nego. Hubungi: 085214476078 DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju DI JUAL rumah permanen, fasilitas lengkap: PLN 2300 wat, AC, AIR PAM, SUMUR BOR, TEL RMH, 4 KMR TIDUR. STRATEGIS, DEPAN KANTOR BUPATI POLMAN, LUAS 171 M2. ADA KELEBIHAN TANAH 1 KAPLING. HUB. 082188775060. HARGA DAMAI.

Dijual Rumah Baru Jl. Diponegoro (Dekat Pasar Baru Mamuju) Tipe 80, Luas Tanah 122 M2, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi Sertifikat Hak Milik Harga : rp. 370. Juta (nego) Hub : Hp. 0812 4141 Dijual Tanah dengan luas 2.400 m2 8818/0813 9990 7885 Depan Instalasi I PDAM Kurang Lebih 500 Meter dari Persimpangan Lima DIJUAL RUMAH: Di Cerbon Belaarah ke Kali Mamuju kang Kantor Camat Wonomulyo Tanpa Perantara Hubungi: 081241501981 HUB : 081 354 683 755

DI JUAL rumah di Bukit Asri Lestari Tipe 90/117. A2. No. 4 & A2 No. 6 (2 Unit) lengkap sumur bor, mesin air, tandon air, terali besi (pintu dan jendela), canopi garasi mobil. Listrik 1300 watt, gudang, bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat, dekat kantor Bupati Mamuju dan Pasar Regional. Harga 335 juta/345 juta. Tanpa perantara Hub. Hidayat 085255902634. Bisa KPR & CASH.

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 2 petak, 2 lantai di sudut, ukuran 9 x 14 Jln. Poros Sentral Tasiu /Kompleks Pasar Hub : 082 189 917 971

Dijual Motor 1 buah Sepeda Motor Suzuki FL 125 RCD, Tahun 2008 Warna Hitam mulus Alamat Rumah di BTN Passokorang, Blok J. No. 14 Mamuju-Sulbar Dijual Ruko 2 Lantai Uk. 5 X 15 Komples Launa Graha Kalukku Hub : 082 189 917 971

Dijual Mobil Dijual Mobil Kijang LGX Solar Tahun 2001 Warna Biru Hub : 082 191 939 711 / 081 355 223 271 Di Jual Mobil Suzuki X over warna hitam dengan kondisi mulus harga 170 Juta bisa nego, Yang berminat hubungi: 081328238181-085395428181.

Dikontrakkan Dikontrakkan Ruko Strategis dan nyaman di Jl. RE. Martadinatha Simbuang Hub : 081 242 001 019/ 081 944 533 688 Dikontrakkan 1 buah rumah, lengkap dengan perabot. Di Jl. BTN Maspol F4 No. 1 Mamuju Hub : 085 255 801 557 DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774 Dikontrakkan/Dijual Rumah tinggal Dijalan RE Martadinata Belakang Wisma Babana Mamuju Hub: 081 355 942 684 081 944 200 477

Lowongan PT. TALENTA Tourism Internasional Cab.Mamuju Menerima karyawati Berpenampilan menarik, min diploma akuntansi. Surat lamaran diantar ke alamat Jl.Petterani No. 39 Mamuju (secepatnya)

Rental Mobil CV. Jaya Bersama Menyediakan Jasa Rental Avanza, Zenia, Apv, Rush, Pick Up. Jl. Pattana Bone No. 9 Mamuju Hp. 085 399 333 536085 298 301 045

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439 Saatnya uang bekerja untuk Anda. Nikmati hasil 12% per bulan dari Virgin Gold Mining Corp. Terbukti sejak 2010. Gratis BB/LCD, TV/Sepeda hanya di bulan Juni Info Irawan 081 342 954 305. BB 29553809. www.vgmc.com

Lowongan Kerja Butuh Karyawan Pengawas Jalanan minimal pengalaman kerja 2 tahun Hub : CV. Anugerah Cipta Dimensi, Hp : 081141 362, Jalan Stadion C8 -Samping N3 Karaoke Mamuju. Butuh cepat karyawan/ti dengan penempatan Kantor Cabang Baru Polman. Posisi : Receptionist, Administrasi, Sekretaris, Kepala Cabang. Persyaratan: Pria / wanita, usia Max 28 tahun Lulusan SMU/ SMK, Diploma, & Sarjana Tidak sedang Kuliah / kerja / kursus Berpenampilan Menarik Belum Berkeluarga Surat Lamaran di lengkapi dengan FC Ijasah terakhir,FC KTP / KK,Daftar Riwayat Hidup, Pas Photo 3x4 (warna) 2 lbr. Info lebih lanjut hubungi: CP. 0823 4683 8055 – 0819 9831 0039 LPM Jl. Budi Utomo No. 05 (Belakang Salon Agita) PEKKABATA -POLMAN

SAMBUNGAN MenPAN: Pelaku Perjalanan Dinas Fiktif Harus Ditindak JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar mengaku tidak kaget dengan temuan BPK terkait dengan masih ditemukannya penyimpangan perjalanan dinas. Tetapi yang lebih penting, pelakunya harus segera diberi sanksi, untuk memberikan efek jera. "Sebenarnya, kalau diabanding dengan anggaran perjalanan dinas PNS yang mencapai Rp 20 triliun lebih, penyimpangan sebesar 78 miliar persentasenya relative kecil. Namun hal itu tidak boleh dibiarkan, dan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Jadi uangnya dikembalikan, orangnya harus dihukum, jangan dibiarkan,” ujar Azwar kepada wartawan di sela-sela acara workshop RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Grand Sahid Hotel, Rabu 3 Oktober. Dikatakannya, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada para menteri dan pimpinan LPNK agar melakukan pengurangan biaya perjalanan dinas di instansinya masing-masing. Para menteri juga sepakat, dan ada yang mengurangi 10 persen hingga 30 persen. “KemenPAN&RB tahun ini juga memotong sekitar 30 persen biaya perjalanan dinas,” sergahnya. Sebelumnya, lanjut Azwar, pihaknya telah minta Kepala BPKP untuk melakukan pengkajian mengenai perjalanan dinas di kementerian/ lembaga, sejauh mana efisiensi dan efektivitasnya. Berdasarkan temuan BPKP, masih ada peluang untuk mengurangi biaya perjalanan dinas. “Hasilnya juga sudah dikirim ke kementerian/lembaga,” ujar mantan Plt Gubernur Aceh ini. Diungkapkannya, penyimpangan perjalanan dinas banyak yang terjadi karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya, tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, ada juga yang boros. Jenis-jenis perjalanan dinas seperti itu, ke depan harus bisa dihilangkan. Namun hal itu tidak terjadi di seluruh kementerian, tetapi terjadi data secara random. Untuk menekan biaya perjalanan dinas, Azwar menekankan agar frekuensinya dikurangi, jumlah rombongannya dikurangi, dan optimalkan penggunaan teknologi informasi. Dengan cara itu, dia optimis bisa menekan angka perjalanan dinas yang cukup signifikan. "Peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) harus lebih ditingkatkan dalam mengawasi penggunaan anggaran, termasuk biaya perjalanan dinas," tegasnya. (jpnn)

Askes tak Tanggung Obat PNS LANJUTAN HALAMAN 9

Sebab, sejak kerjasama antara PT Askes dan RSUD Mamuju berakhir Januari lalu, tidak ada lagi tanggungan obat bagi PNS di rumah sakit tersebut. "Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) yang diresepkan dokter, harus dibeli sendiri oleh pemilik kartu askes di apotik luar karena sudah tidak masuk dalam daftar tanggungan," ujar petugas PT Askes, Nurbaeti, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 3 Oktober. Meski begitu, pihaknya mengaku masih ada beberapa jenis obat yang ditanggung PT Askes misalnya paracetamol, antiparetik, dan analgetik. Untuk obat tersebut, pegawai pemegang kartu askes tetap mendapat secara gratis karena PT Askes telah membangun kerja sama dengan pabrikannya. "Itu karena kita kerjasama dengan pabriknya. Jadi, meskipun ada obat yang memiliki kandungan sama, misalnya paracetamol dan sanmol, memiliki kandungan dan fungsi sama tetapi yang kita tanggung hanya paracetamol, karena yang ditanggung itu bukan merk dagangya tetapi pabrikannya," jelasnya. Terpisah, Direktur RSUD Mamuju dr Titin Hayati mengaku kontrak kerja sama tersebut memang telah berakhir. Ia menjelaskan, PT Askes hanya menanggung tindakan dokter, operasi, dan perawatan. Sementara untuk obat sudah tidak lagi. Namun, untuk Jamkesmas dan Jamkesda sepenuhnya tetap dalam tanggungan RSUD Mamuju. Mengingat anggaran tersebut bersumber dari APBD Mamuju. "Terkait adanya warga yang menggunakan jamkesmas atau jamkesda namun masih beli obat di apotik luar, itu bukan karena tidak ditanggung melainkan persediaan di apotik RSUD Mamuju habis," kilah dr Titin. (dir)

Target Distamben Turun Rp 400 Juta LANJUTAN HALAMAN 9

Keputusan penurunan itu telah disesuaikan dengan potensi PAD yang saat ini dikelola Distamben Mamuju. Meskipun telah diturunkan sekira Rp 400 juta, namun Sekretaris Distamben Mamuju, Askari menyatakan masih terbilang berat. Mengingat jenis PAD yang dikelola hanya dua item dengan pendapatan yang sangat terbatas. "Jenis PAD yang kami kelola hanya dua yaitu retribusi perizinan tertentu dan retribusi ketatausahaan. Untuk tambang golongan C, itu sudah dikelola Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah, red)," ujar Askari, saat dihubungi via telepon, Rabu 4 September. Adapaun besaran biaya leges untuk dua jenis perizinan itu hanya Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per leges. Tinggal disesuaikan dengan volume usahanya. Sampai saat ini, realisasi PAD Distamben Mamuju baru mencapai Rp 19.219.000. Meski begitu, Askari yakin bakal mencapai target sebesar Rp 100 juta hingga akhir tahun nanti. Untuk starategi pemungutan PAD, Distamben Mamuju melakukan pengawasan dengan mengujungi industri di setiap kecamatan di Mamuju, serta menertibkan beberapa jenis usaha yang belum melakukan perpanjangan izin. "Kalau ini sudah efektif, saya yakin kami bisa capai target yang telah dirasionalisasi tersebut," tutupnya. (mg3/dir)

RADAR SULBAR

KAMIS 4 OKTOBER 2012

15

Buruh Mogok, 13 Titik Rawan Macet JAKARTA -- Hari ini rencananya akan digelar aksi demo buruh secara besar-besaran di Jakarta dan sekitarnya. Setidaknya ada sekitar 13 wilayah yang menjadi lokasi aksi demo rawan terjadi macet. Ini terkait kekhawatiran polisi akan aksi pemblokiran jalan oleh peserta demo. Untuk mengantisipasi, Polda Metro Jaya mengerahkan sedikitnya 15 ribu personil gabungan dari kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi aksi anarkhis, Rabu 3 Oktober. Petugas kepolisian pun tidak akan segan-segan menindak tegas aksi sweeping yang dilakukan sejumlah buruh yang menimbulkan keresahan, dan berdampak pada kondisi kamtibmas kawasan industri di Jabodetabek. "Mogok kerja itu hak mereka, tetapi kami akan antisipasi tindakan sweeping, karena kalau ada salah satu kawankawanya tidak melakukan mogok kerja mereka pasti mengajak dan kalau tidak ikut menimbulkan kerusuhan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Rikwanto, kemarin. Menurut data Polda Metro Jaya ada 13 kawasan yang terancam mengalami kemacetan parah. Di Jakarta meliputi: Kawasan Industri Pulogadung, Jaktim; KBN Cakung, Jaktim; dan KBN Cilincing, Jakut. Di Tangerang meliputi: Kawasan Industri Jatake, Kawasan Industri Kalisadi, Kawasan Industri Manis, dan Kawasan Industri Jatiuwung. Di Bekasi meliputi: Kawasan Industri MM 2100, Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri EJIB, Kawasan Industri Hyundai, Industri Delta Silikon, Kawasan Industri Lipppo, dan Kawasan Industri Gobel. Rikwanto mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh ribuan buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSP-

BURUH TUNTUT UPAH. Ratusan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) mengadukan nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta, Selasa 2 Oktober. Sebanyak 300 buruh tersebut menuntut upah kenaikan gaji yang ditangguhkan selama tiga bulan oleh perusahaan sepatu PT. Panarub Dwikarya dan mendesak pembebasan Omih (28) yang dituduh teroris dari LP Wanita Tangerang.

MI) yang akan bergabung dengan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan melakukan mogok nasional di Kawasan Industri & Lingkungan Sekitar Pabrik Pabrik. "Rabu, (3/10) para buruh di 12 provinsi, 37 Kabupaten/ Kota dan 745 Perusahaan akan mogok kerja, tetapi kesepakatan awalan tidak turun ke jalan, mereka hanya melakukan orasi di lingkungan pabriknya," ujarnya. Agar tidak terjadi aksi kerusuhan, polisi mengimbau manajemen perusahaan untuk tidak melarang kegiatan mogok kerja yang dilakukan pukul 08.00 WIB sampai jam makan siang tersebut. Sehingga aksi ini tidak melebar seperti aksi-aksi sebelumnya . "Manajemen juga kami imbau, kalau niatnya mogok kerja di fasilitasi saja, jangan sampai ada pemaksaan sehingga tidak menimbulkan beberapa permasalahan yang menimbulkan kerusuhan," bebernya. Pasalnya, untuk kasus ini Polda Metro Jaya dan jajaran tidak akan melakukan hal yang sifatnya underestimate atau

tidak menganggap sepele aksi tersebut. Bisa saja aksi mereka melebar ke jalan tol atau jalan umum seperti aksi-aksi sebelumnya. "Kemungkinan itu bisa saja terjadi dan tetap kita antisipasi, tetapi seyogyanya mereka harus sesuai dengan kesepakatan awal, mogok kerja bukan unjuk rasa," terangnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah fasilitas umum, pusat keramaian, kantor pemerintah, dan bandara tidak luput dari penjagaan. Jangan sampai aksi mereka mengganggu aktivitas masyarakat. "Setiap aksi yang mereka lakukan akan kami kawal, petugas yang ditempatkan akan mengantisiapsi hal tersebut," terangnya. Sementara itu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Dwi Sigit Nurmantyas menambahkan, untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang berniat datang ke jakarta pihaknya akan tetap melakukan pengawalan. Bahkan, sejumlah rekayasan jalan untuk menghindari aksi kemacetan telah disiapkan. "Kalau memang massanya banyak

akan kita alihkan, kami akan siapkan konsep kontra flow," katanya. Hanya saja, untuk aksi kali ini, lanjut dia, petugas akan melihat kondisi di lapangan. Sebab dari informasi yang dihimpun, mereka tidak melakukan aksi di kantor DPR RI atau Istana Negara. Melainkan di masing-masing wilayah. "Kalau pun ada kami lihat jumlah massa yang datang,"paparnya. Sementarab itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap, para buruh membatalkan rencana mogok kerjanya. Hingga kini, kata Muhaimin, dirinya terus melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja di kantor maupun rumah pribadi. "Outsourcing sudah hampir pada kesimpulan. Semua pekerjaan outsourcing harus sesuai UU 13 tentang ketenagakerjaan. Hanya ada 5 jenis pekerjaan yang diperbolehkan, yaitu cleaning servis, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas serta pertambangan," ujarnya. Di bagian lain, Ke-

menakertrans memperkirakan upah minimum (UM) buruh tahun 2013 akan mengalami kenaikan rata-rata mencapai 10 persen setiap daerah. Kenaikan itu sebagian disebabkan bertambahnya komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 46 item menjadi 60 item. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Ruslan Irianto Simbolon mengatakan, dengan bertambahnya komponen KHL dari 46 item jadi 60 item menyumbang kenaikan UM sekitar 5,2 persen. Sisa kenaikan dipicu 4 variabel penentu UM lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas, kemampuan daerah, dan nilai UM provinsi dan kabupaten atau kota setempat. "Yang pasti dari KHL 5,2 persen. Belum dari variabel lain. Moga-moga bisa diatas 10 persen," ujar Irianto. Menurutnya, kenaikan hingga 10 persen tersebut sudah sangat tinggi. Tahun-tahun sebelumnya jarang sekali ada kenaikan seperti KHL 2012 ini. (jpnn)

Mahasiswa Desak Majene Kota Pendidikan LANJUTAN HALAMAN 9

Dalam aksinya, mahasiswa meminta kepada penerima aspirasi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin untuk menyerahkan ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Sulbar. Sebab, menurut mahasiswa, dalam RTRW dan RPJMD dapat dilihat komitmen Pemprov dan DPRD Sulbar dalam mewujudkan Majene sebagai kota pendidikan. "RTRW dan RPJMD adalah payung hukum untuk memperkuat kebijakan pengembangan Majene sebagai kota pendidikan.

Jadi memang harus terlihat secara gamblang dalam Perda itu mengenai penegasan Majene sebagai kota pendidikan," kata salah seorang peserta aksi, Jasman, dalam dialog dengan tim penerima aspirasi siang kemarin. Selain persoalan itu, mahasiswa menuntut Pemprov Sulbar pro aktif dalam memberi bantuan yang layak dan memadai bagi pengembangan pendidikan di Majene. Serta menuntut keseriusan Pemprov Sulbar merealisasikan Majene sebagai kota pendidikan. "Kami juga mendesak agar LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan,red) yang telah menelan anggaran sekira Rp 7 miliar sejak mulai

dibangun tahun 2004 lalu, agar segera difungsikan. Kami tidak ingin gedung yang mewah itu hanya jadi bangunan mati," lanjut Jasman. Menanggapi desakan itu, tim aspirasi menyatakan Pemprov Sulbar bersama DPRD tetap konsisten menjadikan Majene sebagai kota pendidikan. Berbagai bantuan telah digelontorkan ke Majene agar dapat dimanfaatkan mengembangkan pendidikan. Tidak hanya untuk Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), bantuan yang diturunkan juga untuk pengembangan berbagai lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Rintisan

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), maupun pesantren. "Kesemua itu tidak lepas dari komitmen kami di legislatif serta dari pihak Pemprov Sulbar untuk mewujudkan Majene sebagai kota pendidikan. Jadi tidak benar jika masyarakat beranggapan tidak ada perhatian untuk Majene," tegas Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin. Penegasan yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar, Jamil Barambangi, di forum tersebut. Jamil menyatakan, ada keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemprov Sulbar terhadap pengelolaan maupun bantuan pendidikan. Namun demikian, tidak

berarti Pemprov Sulbar menutup mata karena dari 4 persen lebih anggaran pendidikan dalam APBD Sulbar tahun ini, sekira 21 persen dialokasikan ke berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di Majene. "Kami mengintervensi yang memang merupakan kewenangan kami di provinsi. Tapi harus diingat, kewengan otonomi ada di kabupaten. Termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan. Terkait LPMP, itu kewenangan pemerintah pusat. Dan perlu diketahui, pemerintah pusat telah melakukan fit and propert test pengelola LPMP Sulbar. Jadi tidak lama lagi gedung tersebut beroperasi," kunci Jamil. (*)

TBM dan Keterwakilan Aktifis Kebudayaan LANJUTAN HALAMAN 9

Apalagi akan ikut menentukan bangunan fisik yang merupakan prasasti kebudayaan Sulbar ke depan. Diam-diam saya berpikir, bahwa perdebatan dan polemik TBM ini perlu dijaga dan tidak hanya menjadi objek politik tertentu semata. Akan ada masanya perdebatan ini melemah, sehingga isunya tidak mengemuka dan akan ditinggalkan orang, tenggelam dalam isu pilkada, 2014 dan lain semacamnya. Lalu diamdiam saya mengambil jarak, sambil memastikan diri untuk menjadi pengingat saja, jika perdebatan ini mulai memudar. Hanya itu peran yang paling mungkin saya lakukan. Sebab betapa saya meyakini bahwa polemik inilah yang kelak akan mewujudkan TBM itu sendiri. Sehingga polemik ini perlu dijaga, dipelihara apinya, jangan sampai meredup di tengah-tengah telikungan isu politik yang lebih tajam.

Keterwakilan Aktifis Kebudayaan Sudah saatnya seniman, budayawan, sastrawan, pemusik, teaterawan, perupa dan lain semacamnya menjadi pengambil kebijakan, bukannya pengemis kebijakan. Tidak saatnya lagi seniman berteriak di luar pagar. Apalagi hanya melemparkan kalimat-kalimat demonstran, baca puisi dan lain semacamnya. Percayalah kawan! zaman ini adalah zaman yang bebal. Zaman yang ganjil dan lucu. Sehingga kita tidak dapat menitipkan beban kita kepada siapa pun, sebab semua orang di zaman ini adalah dirinya sendiri. Itulah faktor utama polemik TBM Sulbar hari ini dan tidak segera menemukan titik temu dan implementasinya di lapangan. Atas fenomena yang tak habis-habis dan tak sudahsudah ini, saya kian yakin bahwa wakil kita di legislatif, terutama di eksekutif tidak se-

rius dalam menyelesaikan polemik ini. Polemik TBM hanyalah kambing hitam dari segala kesemerautan politik di Sulbar hari ini. Seharusnya, dalam situasi polemik yang tak berkesudahan seperti ini, para “pembantu rumah tangga” kita itu menjadi pengayom, menjadi ayah, menjadi ibu dari anakanaknya yang sedang kebingungan menentukan kamarnya masing-masing di rumahnya sendiri. Jangan justru membiarkan polemik ini berlangsung menggelinding bagai bola liar tanpa arah. Jika perlu, para pengambil kebijakan di Sulbar segera mengambil sikap tegas, membangun dialog yang ril, atas dasar pertimbangan historis, kultural, politik, ekonomi, spiritualitas, bahkan jika perlu pertimbangan macrocosmos atas sebuah wilayah, sehingga akan bersinergi secara positif dengan para pelaku di sekitarnya. Dengan demikian, TBM tak akan menjelama jadi gedung serba guna, untuk pengantin, gedung olah raga, kampanye

politik, hura-hura dan lain semacamnya. Tetapi sebaliknya. TBM harus berfungsi menjadi ruang dialektika, dimana kebudayaan akan didialogkkan bahkan saling berdialog satu sama lain, sehingga akan bergerak secara positip ke arah pembangunan peradaban yang gemilang pula. Inilah Sulbar Malaqbi yang sesungguhnya. Semoga. Dalam sebuah ulasannya di salah satu media nasional, Garin Nugroho, budayawan dan sutradara senior negeri ini, berdasarkan pengalamannya keliling Eropa tahun 1992, mendambakan suatu ketika negeri ini akan dipimpin oleh putra putri terbaik bangsa yang mengerti kebudayaan, memahami sastra, seni, musik, menegerti sejarah dan memiliki kontemplasi yang dalam. Sebab manusiamanusia seperti inilah yang memiliki kehalusan budi, daya ingat sejarah yang kuat, memiliki kendali perasaan dan mengerti kemana peradaban akan dikemudikan. Begitulah harapan Garin.

Di Sulbar pun demikian. Sudah saatnya para seniman, budayawan dan aktifis kebudayaan lainnya menjadi penentu kebijakan. Bagaimana mungkin seseorang akan menentukan dan mengambil kebijakan di bidang kebudayaan tanpa mengerti logika budaya. Apalagi jika kebudayaan hanya dipahami dalam ruang yang dangkal, dibayangkan hanya berupa pertunjukan tari, musik, upacara-upacara, ritual, bebatuan dan peninggalan masa silam lainnya, duh ampunkan hamba Tuhan! Sejarah telah membuktikan, bagaimana M. Iqbal, sastrawan dan budayawan IndiaPakistan diperhitungkan di parlemen India selama dua periode, Pablo Neruda-sastrawan sekaligus sebagai diplomat ulung Argentina, Hang Ngangtung-perupa yang pernah menjadi Gubernur DKI di masa Soekarno, Suryatati-sastrawan Melayu, Bupati Tanjung Pinang hari ini, dan banyak lagi contoh lainnya. Berbenah dan bergeraklah kawan. Inilah saatnya !

16

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

KAMIS 4 OKTOBER 2012

Widy Vierra Siap Pakai Batik

BANYAK kampanye memang telah dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk membiasakan memakai batik dalam keseharian. Seperti sebuah kampanye bernama Friday is Indonesian Day yang mengajak masyarakat untuk memakai batik pada hari tersebut. Batik sendiri telah diakui oleh badan dunia UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Akhirnya pemerintah menyatakan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional. Sebagai pecinta batik, vokalis Vierra, Widy pun menyambut gembira atas hal ini. Memakai baju atau pakaian yang bercorak batik pada hari tertentu bukan masalah baginya. "Akan pakai batik tiap hari Jumat,

siap aja lah. Apalagi kan aku emang senang memakai batik," ujar Widy saat konferensi pers ultah 21 tahun MNCTV Amazing di Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa 2 Oktober. Widy pun mengajak penggemarnya untuk menyukai batik sebagaimana dirinya. Gadis semampai yang mendesain dan menjual pernak pernik berkeinginan untuk memasukkan unsur batik dalam berb-

agai barang dagangannya nanti. "Pokoknya on the way. Karena saya bukan tipe yang suka mengumbar sesuatu yang belum terjadi. Mudah-mudahan terlaksana aja," tutur Widy. (jpnn)

Shakira Mengandung Anak Laki-Laki PASANGAN Shakira dan Gerard Pique kembali membawa kabar gembira. Menyusul kabar kehamilannya, Shakira kembali mengumumkan bahwa anak yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Kabar itu diungkapkan Shakira saat muncul di salah satu stasiun televisi Jerman. Bagi penyanyi cantik tersebut, kehadiran anak pertama adalah suatu anugerah yang tak ternilai. "Bayinya laki-laki. Dia (Gerard Pique) adalah hal paling menakjubkan yang pernah terjadi dalam hidupku. Sekarang kami akan punya bayi," ungkapnya saat itu. Shakira mengumumkan kehamilannya pada bulan September lalu. Demi fokus pada bayinya, Shakira dan Gerard rela membatalkan sejumlah agenda karir. "Saat bayi ini lahir, aku akan membawanya dalam berbagi perjalanan amal. Dia harus tahu bahwa dia bisa mengubah dunia," lanjut Shakira. (net)

Cameron Nilai Usia 40 Tahun Jauh Lebih Baik LONDON --Lazimnya, hampir setiap wanita takut kedatangan ulang tahunnya ke-40. Pasalnya di usia tersebut tandatanda penuaan semakin tampak. Namun tidak halnya dengan aktris papan atas Hollywood, Cameron Diaz. Aktris cantik yang telah merayakan ulangtahunnya ke-40 Agustus lalu mengaku merasa lebih baik saat ini daripada apa yang dilakukannya di usia pertengahan 20-an. "Aku sangat bersemangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, terasa berisi. Semakin tua adalah bagian terbaik dari kehidupan. Seperti, saya tahu lebih banyak dari yang pernah saya kenal.," katanya seperti dilansir Dailymail 3 Oktober. Di sisi lain, dirinya malah merasa bersyukur karena mengetahu lebih baik. Juga merasa lebih mampu dari sebelumnya. Dan secara fisik di usianya saat ini jauh lebih baik daripada ketika berumur 25 tahun. Aktris ini telah berkencan dengan serangkaian pria terkenal, termasuk Justin Timberlake, dan berpisah dari bintang bisbol Alex Rodriguez tahun lalu. Meskipun di usianya saat ini, Diaz berharap suatu saat nanti memiliki momongan. "Masih ada kemungkinan itu, tidak terlalu lama," katanya. Ketika disinggung mengapa dirinya belum juga menikah. Aktris yang juga menjadi gadis sampul beberapa majalah ternama ini mengaku waktu yang akan menjawabnya. "Saya tentu tidak ingin menikah di usia 20 atau 30-an. Jadi kita lihat saja nanti, " sambungnya. (jpnn)


Radar Sulbar