12
Radar Majene
RADAR SULBAR Senin, 20 Februari 2012
Keluarga Pasien Mengamuk di RSUD REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Seorang keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene mengamuk. Saparuddin Aco, Kamis malam lalu tiba-tiba mengamuk dan mengeluhkan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit karena tidak segera merujuk keluarganya. "Kami sangat menyesalkan pelayanan yang diberika pihak RSUD Majene yang tidak segera membawa keluarga kami kerumah sakit yang dijadikan sebagai rujukan," ungkap Saparuddin. Saparuddin mengaku bila, surat rujukan yang diberikan kepada keluarga pasien diberikan pada pukul 09.30 wita. Namun mobil
ambulance yang akan membawa pasien ke rumah sakit rujukan tidak tersedia, sehingga pasien dan keluarganya harus menunggu mobil ambulance hingga berjam-jam. Karena menilai pelayanan yang diberikan terlalu lambat, Saparuddin pun marah dan mendesak pihak rumah sakit untuk segera menyiapkan mobil ambulance dan membawa keluarganya ke RS yang berada di Makassar. Saat dikonfirmasi, dr. A. Evi Andrianti dokter umum RSUD Majene, mengaku bila sempat terjadi miskomunikasi yang terjadi antara sopir ambulance dangan keluarga pasien. Sebenarnya saat diberikan surat rujukan, keluarga pasien meminta agar menggunakan mobil
pribadi, namun Ia memberikaan pertimbangan, pasien yang menggunakan mobil pribadi tidak akan di dampingi seorang perawat, karena itu diluar tanggungan mereka, tapi bila menggunakan ambulance pihak RSUD Majene akan mengikutkan salah seorang pelawat. "Keluarga pasien menawarkan agar menggunakan mobil pribadi ke RS rujukan, namun kami mengaku tidak akan mengikutkan perawat untuk mendampingi pasien, karena itu bukan tanggungjawab kami," ungkap dr. Evi. Masih menurut dr. Evi, sebenarnya kami dan keluarga pasien telah sepakat untuk membawa pasien dengan menggunakan mobil
ambulance, namun saat itu keluarga pasien meminta tenggang waktu untuk melakukan persiapan menuju Makassar. "Karena supir ambulance menunggu hingga beberapa jam, pihak keluarga pasien juga tidak memberikan informasi apakah akan menggunakan ambulance ataukah mobil pribadi, sehingga supir ambulance pun pulang. Namun kami heran keluarga korban yang tiba-tiba mengamuk," tuturnya. Pihak RSUD Majene sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena keluarga pasien tidak mengerti kondisi yang ada ketika itu, sebab saat itu banyak pasien yang juga membutuhkan penanga-nan sesegera mungkin. (*)
Fasilitas RSUD Majene Belum Memadai MAJENE -- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene masih kurang sejumlah fasilitas penunjang dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada setiap pasien. Salah seorang dokter umum RSUD Majene, dr. A. Evi Andrianti, Sabtu 20 Februari, menurutnya beberapa orang pasien yang ditangani RSUD Majene terpaksa harus di rujuk ke RSUD lain
karena fasilitas belum memadai. "Fasilitas yang ada di RSUD Majene masih kurang, hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab penanganan kepada pasien tidak berjalan maksimal, sehingga penanganan beberapa orang pasien dirujuk ke RSUD yang memiliki fasilitas lebih baik," ungkapnya. dr Evi juga mengungkapkan,
selain fasilitas RSUD Majene yang dinilai masih minim, keberadaan beberapa dokter spesialis juga sangat dibutuhkan. Karena sampai saat ini beberapa orang dokter spesialis di RSUD Majene merupakan dokter yang berasal dari Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. "RSUD masih membutuhkan beberapa orang dokter spesialis, agar perawatan di rumah sakit ini dapat
berjalan dengan optimal," lanjutnya. Beberapa orang dokter spesialis yang dianggap sangat dibutuhkan oleh RSUD Majene untuk saat ini diantaranya, dokter penyakit dalam, dokter anak, kebidanan, serta bedah. Sementara untuk dokter umum dinilai sudah memadai karena telah terdapat lima orang dokter. (mg4/mkb)
Pemkab Belum Tuntaskan Utang di RSUD Pasien Rekomendasi Bupati Tetap Bayar
MAJENE--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene hingga kini belum menyelesaikan tunggakan pasien miskin khususnya pasien direkomendasikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Majene ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene. Besaran tunggakan pemkab mencapai Rp150 juta, jumlah ini merupakan akumulasi pasien rekomendasi tahun 2010 hingga 2011. Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Majene melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan RSUD Majene, akhir pekan lalu. Pihak manajemen RSUD terpaksa mengambil langkah tegas, meskipun
melayani pasien rekomendasi, namun mereka tetap diharuskan untuk membayar jenis obat digunakan selama dalam perawatan. "Rumah sakit tidak perna menolak pasien miskin yang direkomendasikan bupati. Kami tetap melayani mereka hanya saja, jika ada resep obat, mereka diminta untuk menalangi dulu dengan catatan kuitansi pembeliannya tetap disimpan, kalau sudah ada anggaran kita akan ganti, tapi untuk perawatan mereka tidak bayar," ungkap Rahmi Noor, Direktur RSUD Majene. Ia mengaku, dana talangan diberikan pemkab ke rumah sakit sebelumnya telah habis digunakan untuk menalangi obat
diluar dari Daftar Penggunaan Harga Obat (DPHO) Askes maupun yang diluar petunjuk pedoman pelaksanaan (Manlak). Dalam RDP ini, Rahmi juga menjawab keluhan pasien bibir sumbing yang disampaikan Komisi III Majene terkait adanya dokter residen senior di RSUD enggan mengunakan benang jahitan yang telah tersedia di rumah sakit. Menurut Rahmi bahan disiapkan rumah sakit untuk keperluan pasien sudah berkualitas standar. "Kita juga heran kenapa dokter residen menolak bahan disiapkan rumah sakit padahal residen lainnya selalu menggunakan apa yang kami
siapkan, hanya dokter itu saja yang satu menolak," sebutnya. Wakil Ketua Komisi III Basri Ibrahim mengimbau kepada Direktur RSUD Majene agar mengambil langkah tegas terhadap ulah dokter residen senior. Legislator Dapil Malunda ini menegaskan dokter residen harus mematuhi kontrak kerja yang dibuat rumah sakit. "Seluruh peraturan rumah sakit harus ditaati dokter residen, mereka tidak boleh banyak tingkah, apalagi sampai mengatur mangatur, kalau banyak ulah diganti saja dengan yang lain," tegas Basri. (k3/mkb)
RADAR/SYAMSUDDIN
PELABUHAN Majene masih menjadi pilihan warga sekitar untuk digunakan bersantai sambil memancing terutama sore hari.
Pencetakan Sawah Baru Dianggarkan Rp1 M MAJENE -- Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Majene segera melakukan pencetakan sawah baru di Kecamatan Ulumanda. Distanak menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk program percetakan sawah baru dengan luas 100 hektar. Kepala Distanak Majene, Iskandar, mengungkapkan pencetakan sawah baru difokuskan di Kecamatan Ulumanda. Karena sudah lama permintaan pencetakan sawah baru dilakukan di kecamatan ini. "Kami memilih Kecamatan Ulumanda sebagai sasaran pencetakan sawah baru, sebab jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah mengusulkannya, sehingga ketika ada bantuan dari pemerintah pusat untuk pencetakan sawah baru di Kabupaten Majene, kami langsung menjatuhkan pilihan kami kepada Kecamatan Ulumanda," ungkap Iskandar. Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Camat Ulumanda. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu informasi terbaru mengenai kesiapan para petani untuk menyukseskan program tersebut. Namun terdapat
Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Pemkab Majene Melalui Badan Penaggulangan Bencana Daerah PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Menimbang
:
a. bahwa wilayah Kabupaten Majene memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan; b. bahwa berdasarkan PAsal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Majene; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu tetapkan Peraturan
EKSEKUTIF
Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum pencetakan sawah baru untuk dapat direalisasikan. Dikatakan, persyaratan yang pertama yang harus dipenuhi adalah percetakan sawah baru tidak berada dalam kawasan hutan lindung, kedua di sekitar percetakan sawah baru harus ada sumber air, ketiga lokasinya mudah dijangkau oleh alat berat, serta adanya surat pernyataan dari pemilik tanah mengenai kesiapan tanahnya untuk dijadikan sebagai lahan percetakan sawah baru. "Dana yang disiapkan untuk percatakan sawah baru mencapai Rp1 miliar, dan mekanisme pembagiannya pun langsung masuk ke rekening masing-masing kelompok tani. Pihak Distanak Majene tidak pernah menyentu dana yang dibagikan kepada setiap kelompok tani penerima bantuan," jelasnya. Iskandar menjelaskan setiap kelompok tani akan mendapatkan bantuan modal untuk mencetak sawah baru sebanyak Rp10 juta, itu pun langsung masuk kepada rekening kelompok tani masingmasing. (mg4/mkb)
(Ttd, Drs. Mansyur T) Kepala BPBD
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); bersambung ...
Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene
RADAR/SYAMSUDDIN
BUPATI Majene Kalma Katta dan Sekkab Majene Syamsiar Muchtar keduanya memberikan sambuatan pada acara pelaksanaan Maulid Nabi di Kecamatan Pambaong beberapa waktu lalu.