Putra Kelana Edisi 129 by KepriBangkit.com

SURAT KABAR MINGGUAN

EDISI 129 TAHUN II SENIN 08 APRIL 2013

ECERAN DALAM KOTA

Rp 3.000

Korannya Orang Kepri

Rahmad Bin Ahmad, Maestro Silat Hang Tuah Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang Oleh: Syafaruddin, S.Sn, MM

PAK Rahmad begitulah beliau dipanggil. Lengkapnya adalah Rah-

mad bin Ahmad. Lahir di Bintan tanggal 28 Januari 1938. Meski terlihat renta, akan tetapi masih tampak sisa-sisa kegagahan masa lalu apabila beliau memamerkan jurus silat yang digelutinya sejak kecil. Gerakan tegas, yang muncul dari sauk tangan dan sapu kaki bawah masih menyimpan kekuatan dahsyat. Lompatan dari posisi duduk dengan sentuhan kecil telah melam-

bungkan tubuh renta itu ke atas serta menapak dengan pasti. Itulah peragaan gerak silat “Sendeng Cekak” yang dipersembahkan oleh Pak Rahmad bersama putranya pada saat peresmian Gedung Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau di Dompak pada Kamis, 4 April 2013 lalu. Pak Rahmad boleh dibilang sebagai seorang maestro pelestari seni beladiri pencak silat Melayu.

Saat ini tidak banyak orang yang mampu bertahan untuk menekuni bentuk budaya seperti ini. Apalagi para generasi muda sekarang yang selalu alergi dengan budaya sendiri. Saat ini ada dua tempat yang melestarikan seni beladiri pencak silat di Tanjungpinang, yaitu silat Sendeng Cekak di Sungai Jang dan silat Melayu di Kampung Bugis. Pak Rahmad mewarisi silat

Sendeng sejak berumur 12 tahun di Selat Bintan. Guru beliau bernama Long Raja Ahmad. Pelajaran silat digeluti sampai tamat yang ditandai dengan ujian fisik dengan dibungkus tikar dan dimasukkan dalam lobang yang tertancap lembing. Pada tahun 1961, beliau

Bersambung ke Hal...5

KABUPATEN BARU DI KEPRI, MIYAPA? Dalam hitungan bulan ke depan, jumlah kabupaten di Provinsi Kepri bakal bertambah. Semangat “membelah” diri itu begitu kuatnya, hingga timbul sebuah tanya, miyapa?

Kabupaten Bintan Utara Wacana pembentukan Kabupaten Bintan Utara tampaknya disetujui oleh kabupaten induk dengan dilakukannya studi kelayakan terhadap kabupaten baru tersebut. Bappeda Kabupaten Bintan bersama Jusuf Kalla School of Government, melakukan peengkajian terhadap kelayakan wacana tersebut. Hasilnya, Kabupaten Bintan Utara dinilai sangat layak. Mengacu pada perhitungan dalam PP No. 78 Tahun 2007, skor total calon Kabupaten Bintan Utara berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 461 (sangat mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 85, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 70 dan faktor kemampuan keuangan 75. Sementara skor total Kabupaten Bintan Induk, berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 441 (sangat mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 85, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 65 dan faktor kemampuan keuangan 70.

IYAPA. Satu kata yang tidak ada dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia. Tapi kerap digunakan dalam pergaulan seharihari. Terutama, dalam bahasa berbasis IT, blackberry. Artinya, demi apa. Ya, miyapa, demi apa. Demi apa melahirkan kabupaten baru di Provinsi Kepri? Apalagi, tidak tanggung-tanggung, 6 kabupaten baru sedang diperjuangkan kelahirannya oleh para “bidan”. Bahkan, Provinsi Kepri pun hendak pula “dibelah” menjadi dua. Provinsi Kepri dan Provinsi Kepri Barat, mencakup Batam, Lingga, Barelang, Kundur, Meranti dengan ibukota Batam. Wacana ini pun sudah dilempar ke publik dengan menerbitkan sebuah buku berjudul “NKRI Butuh Provinsi Yang

Bersambung ke Hal...5

Dollas US

Dollar Sing 7,855

9.768 Ringgit Malaysia

3.149 SUMBER:BANK INDONESIA

indeks

Kabupaten Kepulauan Kundur Perjuangan Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) tinggal selangkah lagi mendekati keberhasilan. Karena Pemprov Kepri sudah menyampaikan usulan pemekarannya ke pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah dan DPR akan membahas usulan tersebut dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Total luas wilayah kabupaten Karimun ini mencapai 7.984 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 272.985 jiwa (2011) yang tersebar di sembilan kecamatan.

Kabupaten Natuna Selatan dan Natuna Barat Kabupaten Batam Kepulauan

Kabupaten Kepulauan Natuna dibentuk berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan tujuh kabupaten/kota diantaranya Kota Batam, Kab. Karimun, Natuna, dan Lingga. Sampai 2007 lalu, jumlah kecamatan yang masuk Kab. Natuna berjumlah 16 kecamatan yaitu Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Palmatak, Subi, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur, dan Jemaja Timur dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ledan.

Wacana pemekaran Kabupaten Batam Kepulauan dari Kota Batam sudah terdengar sejak 2009 lalu. Kota Batam yang terdiri dari gugusan pulau Batam – Rempang – Galang serta beberapa pulau lainnya dinilai layak untuk dimekarkan menjadi satu kabupaten baru. Untuk pulau utama yaitu Pulau Batam tetap menjadi kota induk, sedangkan pulau Rempang – Galang dan pulau kecil lainnnya diusulkan jadi Kabupaten Batam Kepulauan. Kendati dilihat dari jumlah penduduk Kota Batam yang sudah melebihi 1,2 juta jiwa, sebenarnya sudah layak dimekarkan. Pertimbangan geografis wilayah, disparitas pembangunan, kesenjangan ekonomi, dan rentang kendali pelayanan publik yang jauh menjadi faktor utama dalam usulan pemekaran wilayah otonom baru tersebut.

”Nyaman Melayani Anak-anak Dibanding Orang Dewasa Banyak HAL Kamuflase” 3

PROSES KELAHIRAN 6 ”BAYI”

F.DOK

Suasana RDP dengan Komisi II DPR RI terkait pemekaran.

Demam ”Politik Amuba” TIDAK semua hal selaras dengan prinsip, makan gak makan asal kumpul. Apalagi, dalam dunia politik. Kalau berpisah membawa sejahtera, mengapa tidak? Kalau berpisah dengan kabupaten induk membawa sejahtera untuk masyarakat, untuk apa ditunda-tunda? Berangkat dari semangat itulah, maka mantan Ketua DPRD Lingga, H Alias Wello rela merogoh koceknya Rp50 juta sebagai dana awal perjuangan pembentukan Kabupaten Kepu-

lauan Singkep. Tidak hanya uang yang disumbangkan, Wello bahkan merelakan rumahnya dipakai untuk kantor sekretariat Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep (BP2K2S) yang terbentuk April 2011 lalu. “Saya juga mempersilahkan panitia menggunakan rumah saya sebagai sekretariat,” ujar Alias Wello. Sayangnya, meski dana perjuangan sudah disuntik

Bersambung ke Hal...5

ENAM “bayi” bakal lahir dari tangan-tangan “bidan” pemekaran wilayah di Provinsi Kepri. Sejauh mana persiapan “persalinan” mereka? Jika “bayi-bayi” itu lahir selamat, berapa besar “kue pembangunan” yang akan dibagi untuk 13 kabupaten/kota di Provinsi Kepri itu? Lazimnya sebuah persiapan kelahiran, biasanya menyita konsentrasi, energi dan segala daya. Begitu pula halnya dengan persiapan kelahiran enam “bayi” baru di Provinsi Kepri. Yaitu, pertama, Kabupaten Kundur, kedua, Kabupaten Natuna Selatan dan ketiga, Natuna Barat, keempat, Kabupaten Bintan Utara, kelima, Kabupaten Batam Kepulauan dan keenam, Kabupaten Kepulauan Singkep. Sebagai provinsi yang belum genap berusia

10 tahun, jika kemudian terserang virus “politik amuba”, maka kelahiran 6 “bayi” baru sungguh suatu dinamika politik yang luar biasa. Dengan wilayah terbesar berupa laut, 96% dari total luas wilayah 252.000 kilometer persegi. Memaksa para pemimpin di setiap wilayah lama maupun baru, harus bekerja keras dan cerdas untuk membangun daerahnya. Sebab, kerakteristik Provinsi Kepri yang wilayahnya membentang hingga ke Laut China Selatan. Maka, fokus pembangunannya menitikberatkan pada pembangunan sarana infrastruktur dan transportasi perintis yang mahal dan sulit. Diantara tugas berat itu adalah menyediakan aksesibilitas antar pulau di kabupaten agar saling terhubung dan tentunya dapat menikmati pemerataan

distribusi pembangunan. Berangkat dari kondisi tersebut ditambah dengan semangat untuk mempercepat proses pembangunan daerah, maka semangat untuk “membelah diri” pun tumbuh merata. Dasar hukum mereka adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. PP No 78 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan ada tiga syarat utama untuk memekarkan daerah otonomi baru (DOB). Pertama, Syarat Administrasi terdiri dari Aspirasi masyarakat ke DPRD (diwakili BPD/FK-Kelurahan), Kajian Daerah,

Bersambung ke Hal...5

Cara Rudi HAL Menata PKL 9

Penyerahan Aset HAL Natuna ke Anambas 1 3

Jangan Panggil Aku ”Indon” “Awak orang Indon ye?” “Bukan, saya orang Indonesia.” “Ah sama sajalah. Orang Indon lah.” “Saya tidak tahu di dunia ini ada bangsa Indon. Saya orang Indonesia.” CATATAN

sirajudin nur Wakil Ketua I DPW PKB Kepri

INDON adalah sebuah istilah yang populer di Malaysia dan Singapura yang mengacu kepada Indonesia. Sama seperti halnya istilah Brit untuk Britania Raya, Amrik untuk Amerika. Di Indonesia sendiri, istilah ini berkonotasi negatif. Pada tahun 2006, pemerintah dan rakyat Indonesia menentang penggunaan kata Indon yang dianggap menghina. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Pemerintah Indonesia melalui Sekretaris I

Penerangan dan Humas KBRI Eka A. Suripto menjelaskan bahwa pihak duta Indonesia sudah menyampaikan protes secara resmi kepada duta Malaysia di Indonesia pada 13 Mei 2007. Pemerintah Malaysia kemudian mengambil tindakan dengan mengeluarkan larangan penggunaan istilah ini secara resmi oleh Kementerian Penerangan Malaysia, pada 24 Mei 2007. Dalam kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dalam kamus Times Comparative Dictionary of Malay-Indonesian Synonyms, yang dikumpulkan oleh Dr. Leo Suryadinata dan diedit oleh Prof. Abdullah Hassan (Singapura dan Kuala Lumpur: Times Books International), tidak ditemukan satu perkataan pun yang merujuk pada kata indon ini. Tidak ada yang bisa memastikan, sejak kapan istilah indon ini mulai digunakan, dan siapa pula yang memulainya.

Faktanya, sampai hari ini, istilah ini kerap dijumpai di mana-mana tempat: di kedaikedai teh tarik, di jalan-jalan, lebih-lebih lagi di media —utamanya media cetak. Hampir setiap hari, ada saja media cetak Malaysia yang menggunakan istilah tersebut dalam beritanya. Beberapa contoh pemberitaan

tersebut, antara lain “Mafia Indon Mengganas”, “Indon Cemar KL”, “Gateaway for Indon Criminals”, “Indon Curi Air Penduduk”, “25.000 Pekerja Indon Bawa Penyakit” dan sebagainya. Julukan “Indon” bagi sebagian masyarakat Indonesia di Malaysia memang berkonotasi hinaan; di dalamnya ada makna bodoh, pemalas, kotor dan mudah ditipu. Kata ini populer ketika maraknya TKI di Malay-

sia tahun 90-an. Walau sebenarnya sudah lama kata itu dipergunakan di Malaysia, tetapi pemaknaan sebagai hinaan baru muncul pada tahun itu. Inilah kemudian yang sering memicu timbulnya reaksi berlebihan tatkala terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia, Seperti yang terjadi baru-baru ini dimana 3 (tiga) petugas DKP di tangkap Polis Diraja Malaysia karena di duga menculik nelayan malaysia. Ketegangan ini membuat masyarakat Indonesia ‘murka’ hingga membakar bendera Malaysia dan melempar ‘kotoran’ ke kantor Kedutaan Malaysia di Jakarta. Belum lagi maraknya penyiksaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, seperti penyiksaan Nirmala Bonat atau Ceriyati dan kasus-kasus penyiksaan lainnya yang menambah daftar ‘kejengkelan’ rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Tapi barangkali kita perlu merenung

Bersambung ke Hal...5

SENIN 08 APRIL 2013

pendapat

Sarjana Non-Kependidikan Boleh Jadi Guru?

OLEH: Masrizal Al Husyaini Guru madrasah di Pekanbaru

BANGSA yang maju adalah bangsa yang mampu menghargai pendidikan, pendidikan merupaka latar belakang munculnya peradaban manusia. Negara akan mampu berkembang jika didukung Sumber Daya Manusia (SDM) andal, kembali andai kita mampu melihat dalam rentang sejarah peradaban manusia setidaknya tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan awal terbanggunya peradaban di suatu negara. Karena sejarah ibarat sebuah celah yang dipakai oleh sebuah ilmuan untuk ‘mengintip’ dan mengail pelajaran (‘ibrah) dari masa ke masa. Keinginan melihat dimensi yang lebih luas dari masa lalu itu mendorong orang untuk terusmenerus mencari celah, atau setidaknya menguak lebih lebar celah historis yang telah ada. Penulis contohkan ketika peta khazanah intelektual Islam klasik sangat diperlukan agar lembaga pendidikan benar-benar memerluhkan ‘ibrah’ dari peradaban masa lalu, mampu menghargai karya intelektual seseorang bahkan terkadang memberikan upah kepada seseorang dibayar dengan upah dengan memakai uang emas (dinar) seberat dari hasil karya tersebut, seperti yang diterapkan salah satu pimpinan lembaga Bait al Hikmah, yakni Hunain ibn Ishaq ( 809-873M) seorang Nasrani yang ahli dalam bahasa Yunani di era Pemerintahan Khalifah Bani ‘Abbasyiyah yang bernama Khalifah Al-Ma’mum. Tak jarang Hunain ibn Ishaq menerjemahkan karya-karya filosofis Yunani ke dalam Bahasa Arab yang akan menjadi koleksi dan keilmuan lembaga Bait al Hikmah, beliau menuliskanya terjemahannya dengan huruf-huruf yang besar di atas kertas yang tebal dan kasar supaya menambah berat karya terjemahan tersebut

sebagaimana dalam kita AlAhwani, al-Falsafah al Islamiyah. Kembali kita melihat pada saatsaat ini lembaga-lembaga PTN dan PTS tidak saja mampu menelorkan gelar kesarjanaan akan tetapi diharapkan memunculkan sarjana yang memiliki jiwa kemandirian dalam bidang kewirausahaan, diharapkan selepas mendapat gelar ke sarjanaan mampu mencari peluang kemandirian, tidak hanya mengharapkan dan mengandalkan gelar kesarjanaan kemudian melamar pekerjaan ke sebuah instansi swasta atau pemerintah, kantor dan sekolah. Setidaknya dunia kampus tidak hanya mampu menanamkan kemampuan di bidang akademik melainkan mampu melahirkan sarjana yang mampu membuka peluang lapangan pekerjaan. Menarik dalam tulisan ini hemat penulis sebelum bergulirnya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UU No: 14/ 2005), bahwa gelar kesarjaan non pendidikan dibenarkan menjadi seorang guru jenjang sekolah SD sampai SLTA di swasta dan negeri. Akan tetapi ketika ditetapkanya UU No:14/ 2005 diperketat kembali bahwa sarjana non kependidikan tidak dibenarkan menjadi guru baik di swasta maupun di negeri. Fenomena menarik saat ini yang berkembang di tengah-tengah arus pendidikan dan berjamurnya sekolah-sekolah negeri dan IT (Islam Terpadu) maupun swasta ini dapat dilihat bahwa terkadang ada gelar ke sarjanaanya yang bukan di kependidikan, namun ia mengabdikan diri sebagai guru. Setidaknya ini fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ke ilmuan dan kesarjanaanya? Andai peraturan yang termuat dalam UU No 14/2005 tentang Guru

dan Dosen diterapkan tentunya akan banyak sarjana yang akan mengganggur? Tidak ada kepastian dalam mengaktualisasikan disiplin keilmuanya? Dan paling membuat hati miris lagi akan bermunculan ”pengangguran intelektual”, ironis bukan?.

Mahkamah Konstitusi Sarjana di luar jurusan ilmu kependidikan tetap bisa menjadi guru. Itu menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus ini dinyatakan setelah MK menolak pengujian pasal 9 Undang-Undang ( UU) No: 14/ 2005 tentang Guru dan Dosen. Amar putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mahfud MD di Jakarta. Pasal 2 ayat 2 tersebut berbunyi sebagai berikut: Ayat 2: “Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidikan”. MK menolak gugatan uji materil (judicial review) pada pasal: 8, 9, dan 10 UU No: 14/ 2005 tentang Guru dan Dosen. Awalnya gugatan tersebut diajukan oleh tujuh mahasiswa yang berasal dari jurusan kependidikan dari perguruan tinggi yang berbeda. Mereka merasa mendapat perlakuan diskriminatif karena harus bersaing dengan sarjana di luar jurusan kependidikan untuk menjadi guru. Salah satu hakim Konstitusi Muhammad Alim mengatakan: “ Permintaan agar hanya sarjana pendidikan saja yang boleh menjadi guru sangat tidak mendasar”. Peran Lembaga Pendidikan Peran lembaga pendidikan sangat penting tidak saja peran dalam mencerdaskan anak bangsa, sejatinya juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi lulusan lembaga perguruan tinggi tersebut yang pada akhirnya akan menyejahterakan alumninya, sehingga makin sempitlah ruang

gerak pengangguran intelektual. Karena lumrah andai kita mampu melihat peran kembali para sarjana di PTN atau PTS target utama ketika lulus dari perguruan tinggi impian yang pertama adalah lulus menjadi PNS. Harapan terbesar hari ini adalah para PTN dan PTS tidak hanya memasukkan program mata kuliah dengan nilai-nilai di bidang akademisi saja, akan dirasa mamfaatnya ketika mau melihat kembali keperluan masyarakat baik di bidang perdagangan, pertanian, teknologi kecil seperti bengkel sepeda motor atau mobil seraya mamasukkan program pro masyarakat dimasukkan ke dalam mata kuliah tidak hanya pada program spesialis yang diemban fakultas akan tetapi pada fakultas yang tidak berbasis industri, perdagangan, teknologi seperti Fakultas PAI (Pendidikan Agama Islam) agar nantinya mahasiswa tersebut sudah mendapat gelar sarjana tidak merasa minder atau bingung mencari lapangan pekerjaan. Ini sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, sebuah ungkapan kegelisahan yang diutarakan seorang teman mahasiswa kepada penulis bahwa ia binggung ketika selepas memperoleh gelar sarjana mau kemana ia akan kerja? Akhirnya ia melamar di sebuah sekolah swasta padahal gelar kesarjanaanya bukan dari pendidikan? Peran pemerintah juga sangat diharapkan agar pembangun sumber daya manusia dapat diandalkan juga mampu memberi “izin” kepada PTN dan PTS yang mampu membuka program studi yang tidak saja mampuni dispesialis program studinya, akan tetapi mampu menelorkan kemandirian di lapangan pekerjaan bagi para alumninya. Semoga. Wallahu ’alam.***

Tauhid dan Pencegahan Korupsi OLEH: Ali M Hassan Palawa Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta

PROSES pemurnian kepercayaan kepada Allah, tidak berhenti hanya pada Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah, tetapi harus pula diikuti dengan Tauhid Husuniyyah. Artinya, setelah seorang mengakui bahwa Allah satu-satunya Wujud yang mencipta/ memelihara; dan bahwa Allah satu-satunya Wujud yang harus disembah, maka seseorang harus meneruskan pada sebuah kesadaran tauhid bahwa Allah adalah satu-satu Wujud Yang Terbaik dan Pengawas serta senantiasa hadir agar manusia berbuat (juga) yang terbaik. Dewasa ini, tidak sulit melihat dengan kasat mata ada orang yang saleh secara individul dengan indikasi, misalnya, rajin salat lima waktu, menunaikan ibadah haji ke Makkah sampai dua-tiga kali, serta umrah saban waktu dikehendakinya. Adalah benar bahwa ibadah umrah, haji dan terutama salat sebagai wujud nyata pengejawantahan yang paling representatif dari Tauhid Uluhiyyah. Akan tetapi, ia tidak memaknai ibadah-ibadah tersebut sebagai kesalehan pribadi yang mempunyai implikasi kesalehan sosial, sehingga salatnya tidak fungsional, yaitu tidak dapat mencegahnya untuk berbuat keji dan jahat terhadap sesama manusia dan ciptaan Allah lainnya, seperti alam dan lingkungannya. Makanya, tidak mengherankan kalau ada orang begitu ”kelihatan” saleh secara individual sewaktu di masjid —salatnya begitu khusyuk, berdoa dengan raja‘ wa khawf (harap dan cemas kepada Allah). Atau sewaktu di Haramayn — Makkah dan Madinah— seluruh rangkaian ibadah haji/ umrahnya begitu dekat sama Allah, doanya disertai cucuran air mata karena menyesal atas dosa-dosanya. Namun, setelah pulang dari salat atau pulang dari haji atau umrah, “Allah” ditinggal dalam masjid atau di Kakbah. Artinya, ia tidak lagi memiliki Tauhid Husuniyyah, yaitu Allah tidak mengawasinya

TERBIT SEJAK TANGGAL 19 AGUSTUS 2010

Jl. Raja Ali Haji Komp. Orchid Point Blok B No.9 Jodoh, Batam-Kepri Kantor Perwakilan: Jl. Pemuda Blok B No. 3 Tanjungpinang-Kepri

Email : redaksi@kepribangkit.com Diterbitkan oleh : PT. Putra Rida Pers MENHUMHAM RI No. AHU-45366.AH.01.01. Tahun 2010 SIUP NO. 503.15 / BP2T / 2669 / 2010 SITU No. 503.4/BP2T/4189/2010

Komisaris Utama Komisaris Direktur

lagi, dan Allah tidak lagi hadir dalam dirinya. Sehingga, matanya menjadi “hijau” kalau melihat uang rakyat. Karena tidak bisa dikorupsi secara langsung —kalau itu dilakukanya secara langsung juga, lalu apa bedanya ia dengan perampok—, kemudian ia rekayasalah sedemikian rupa sehingga uang rakyat itu “sah”

Dengan begitu, ia tidak dapat lagi melihat kejahatan yang dilakukannya sebagai kejahatan. Malahan, kejahatan yang dilakukannya sudah dilihatnya seolah-olah menjadi ”baik” dan ”halal”. Termasuk kejahatan uang hasil korupsi yang ia sumbangan ke masjid-masjid baginya “baik-baik” saja; atau uang hasil korupsi yang

menjadi miliknya. Seandainya, —sekali lagi, ini seandainya— orang tersebut tidak “meninggalkan” Allah di dalam masjid atau Kakbah di Makkah, tentu ia selalu merasa diawasi dan Allah senantiasa hadir kapan, dimanapun serta bagaimanapun dalam dirinya. Sehingga, misalnya, kalau mau menyuap ia akan mengurungkan niatnya karena Allah mengawasinya. Atau kalau akan disuap ia akan menolak karena Allah selalu hadir dalam hidupnya. Kalau mau mengambil kebijakan/keputusan yang merugikan masyarakat, ia mengurungkan niatnya. Sayangnya, ini hanya pengandaian dan kalau hanya terus menjadi mengandaian, maka pencegahan korupsi tinggal angan-angan yang absurd dan utopis. Ironisnya lagi, lambat laun, orang semacam ini hatinya tidak lagi memancarkan “cahaya” — hatinya tidak lagi “nurani” bersifat cahaya-terang, tetapi sudah “zulmani” bersifat gelap gulita—.

dipergunkan naik haji dan umrah berulang-ulang kali setiap kali ini diinginkannya, itu pun buat dirinya “halal-halal” saja. Padahal, hakikat tujuan ibadah mahdah, terutama salat adalah agar manusia menjadi baik dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna al-shalah tanha ‘an al-fahshai wa al-munkar. (QS alAnkabut: 45), termasuk tentunya dari kejahatan korupsi. Bahkan bagi orang yang salat sekalipun, tetapi tidak memiliki Tauhid Husuniyyah, justru ia menjadi orang yang celaka. ”Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan”. (QS Al-Ma‘un. 4-7). Seseorang yang tidak memililki Tauhid Husuniyyah pada satu sisi boleh saja (kelihatan) khusuk dalam salatnya, tetapi pada sisi lain, rakus korupsi. Meskipun segera harus ditambahkan, bahwa “khusuk dalam salat di sini bukan dalam makna sebenarnya (hakiki), tetapi dalam makna artifisial,

: M. Nur Hakim : Teddy Jun Askara : Oktavio Bintana

PU/Penanggung Jawab : Oktavio Bintana Wakil/Pimpinan Umum : Moel Akhyar

sekadar di permukaan dengan motivasi ingin pamer, riya atau ingin dilihat orang lain. Sedemikian berbahaya penyakit hati ini bagi keintregralan harkat dan martabat kemanusiaan, sampai-sampai Nabi menyatakan: “Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalaian ialah syirik kecil, yaitu riya”. Begitu pula, seseorang yang tidak mempunyai kesadaran Tauhid Husuniyyah, kalaupun ia berbuat kebaikan, misalnya memberikan derma kepada orang lain, dapat dipastikan tidak ada keikhlasan dalam perbuatannya itu, sebab bukan Allah yang menjadi motivasi dan orientasinya. Ketika akan berderma, misalnya, ia mengundang publik agar semua orang mengenalnya sebagai seorang dermawan. Sifat kedermawannya itu hanya akan muncul pada waktuwaktu tertentu, seperti kalau ada pemilihan legislatif atau momen lain. Dalam ajaran Islam, berbuat baik, misalnya berderma/ bersedakah, meskipun tidak akan batal karena disampaikan (diumumkan) kepada orang banyak secara wajar, akan lebih baik apabila dilakukan secara diamdiam. (Al-Baqarah: 271). Untuk itu, seseorang yang beriman, dalam segala amal ibadahnya, ia hanya terdorong untuk meraih rido atau “wajah” Allah. (Al-Baqarah: 272; dan Al-Insan: 9). Konsekwensi logisnya, manusia yang memiliki keyakinan Tauhid Husuniyyah tidak lagi berada pada tataran — meminjam term dalam tasawuf— Takhalli, yaitu mengosongkan dirinya dari perbuatan buruk dan keji (munkar dan fahsha), tetapi sudah berada pada tataran Tahalli, yaitu mengisi dirinya dengan perbuatan baik dan terpuji (Al-ma‘ruf dan Al-khayr). Akhirnya, manusia yang memiliki keyakinan Tauhid Husuniyyah berada pada tataran Tajalli. Yaitu tersingkapnya tabir rahasia antara dirinya dengan Allah dalam radiyah-mardiyyah. Wa Allah ‘alam bi al-Sawab.***

jati Diri

Kemiskinan dan Korupsi UPAYA Provinsi Kepulauan Riau menurunkan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir tergolong cukup memuaskan. Jumlah orang miskin di Kepri terus mengalami penurunan. Dari laporan Gubernur Kepri HM Sani jumlah orang miskin kini tinggal 8 persen dari total masyarakat Kepulauan Riau. Sekalipun mengalami kemajuan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan bahaya kelaparan, secara keseluruhan persoalan kemiskinan di Kepulauan Riau masih menjadi isu serius bagi pemerintah daerah. Sempat muncul optimisme, program Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) tahun 2015 menjadi momentum penting bagi Kepri untuk mengurangi kemiskinan secara drastis. Pemprov Kepri seolah berpacu dengan waktu ingin secara serius memerangi kemiskinan di wilayahnya. Bahkan bukti keseriusan itu, belum lama ini, Pemprov berhasil menggandeng Kementrian Perumahan Rakyat dan menggoalkan program bedah rumah. Tidak tanggungtanggung, sebanyak 15 ribu rumah masyarakat miskin di Kepri dalam tahun 2014 akan dibedah. Persoalannya adalah apakah bedah rumah merupakan cara efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Kepulauan Riau? Karena persoalan kemiskinan menyangkut keterbatasan seseorang dalam memperoleh pendidikan yang layak, kesempatan kerja yang luas, kesehatan yang memadai serta factor lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah kemiskinan. Jangan sampai kedodoran, program pengentasan kemiskinan harus diformulasikan dalam bentuk konkrit yang menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Rumah yang tidak layak huni memang cirri khas utama masyarakat miskin. Namun bukan berarti merehab rumah si miskin menjadi layak persoalan kemiskinan secara otomatis akan selesai. Pemprov Kepri harus menyediakan program lain yang lebih menyentuh karena di balik angka statistik tentang kemiskinan terdapat realitas hidup yang lebih rumit. Program pengentasan kemiskinan jangan an sich mengandalkan bedah rumah tetapi juga harus dibarengi bagaimana masyarakat miskin mampu menaikkan taraf hidupnya dengan menaikkan pendapatan dan penghasilan. Selain itu, program pengentasan kemiskinan juga jangan sampai terkonsentrasi di daerah-daerah pelosok pedalaman dan pedesaan karena potret kemiskinan itu juga menyebar di daerah-daerah kumuh perkotaan. Juga yang perlu ditekankan, jangan sampai program pengentasan kemiskinan salah urus, salah jalur dan tidak efektif di lapangan. Tata kelola program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan harusharus benar landing dengan performa yang baik serta bersih dari perilakuperilaku korup. Karena sesuai peringatan yang diberikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang menggarisbawahi bahaya korupsi di Indonesia menjadi factor utama penghambat proses kemajuan dan pembangunan. Peringatan IMF ini sekaligus memperlihatkan, tidak banyak kemajuan dalam pencapaian pembangunan dan pemberantasan kemiskinan kalau budaya korupsi masih terus menjalar di semua sendi kehidupan. Sering muncul sinisme, sudah miskin, korup pula. Korelasi keduanya sangatlah jelas. Perilaku korupsi pejabat telah menyengsarakan rakyat. Kemiskinan dan korupsi merupakan kombinasi buruk bagi pencitraan Indonesia. ***

Sentil Kabupaten Baru di Kepri, Miyapah? Mi Basah! Cara Rudi Menata PKL.. Blusukan ni yeeeee....

Info REDAKSI menerima tulisan/artikel, opini, surat pembaca berupa saran, kritik dari pembaca. Sertakan identitas lengkap atau foto kopi KTP atau identitas diri. Tulisan bisa dikirim melalui surat atau Email : redaksi@kepribangkit.com Redaksi berhak mengedit, sepanjang tidak mengubah makna tulisan.

DIVISI PRODUKSI: Pimpinan Redaksi: Moel Akhyar. Redaktur Pelaksana Kompartemen: Saibansah Dardani. Kepala Perwakilan Tanjungpinang: Suyono. Liputan Batam: Mori Guspian, Nurullius S, Indralis, Dani S.Sos. Tanjungpinang: Baiq Desi, Henny R, Chalima C. Natuna: Hardiansyah. Anambas: Delmadi. Lingga : Sholihin, Al-Amin. Karimun: Freddy. Kepala Departemen: Website dan E-paper: Mirza Mosaddeq. Perwajahan: Hairunnas. Marketing Iklan & EO: Kunto P, Merliana Ivonni Arisanti, Hasyim HS. DIVISI USAHA: Manager Keuangan: Dewi Marlina. Administrasi dan Umum: Lusia Mariyati. Sirkulasi:Sukateman, Taufik JM, Mahmuddin Daftar Tarif Harga Iklan: Iklan Umum/Display/BW 5.000 Iklan Ucapan Selamat 3.000, Iklan dukacita 2.500, Halaman Muka (BW 6.000, Halaman 1 FC 7.500, Sport/Colour 5.500 ,Ucapan Selamat/FC 5.000,Advetorial 3.000, Rubrik/ Galeri foto kegiatan,1 hal. 4 juta (hitam putih), hal warna 5 juta.

Dicetak Pada : PT. Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan

Setiap artikel atau tulisan dikirim ke Redaksi hendaknya diketik dengan spasi rangkap,ditandatangani dan disertai identitas(Cantumkan nomor telefon dan faksimili kalau ada) Untuk format digital dikirimkan ke alamat Email : redaksi@kepribangkit.com atau alamat surat ke alamat Redaksi Jl. Raja Ali Haji Komp. Orchid Point Blok B No.9 Jodoh, Batam-Kepri Wartawan Putra Kelana selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta apapun dari narasumber.

lebih dekat ”Nyaman Melayani Anak-anak Dibanding Orang Dewasa Banyak Kamuflase” SENIN 08 APRIL 2013

Dr. Imelda Wijaya

Dr. Imelda Wijaya, akrab disapa dokter Imel, umur 37 tahun. Cantik, pintar, ramah, dan supel. Selalu tersungging senyuman di bibirnya kepada siapa saja yang ia temui. Berpenampilan apa adanya, dokter yang merupakan anak sulung dari dua bersaudara ini rupanya juga pernah menjadi penari. Sejak kecil hingga lulus Sekolah Menengah Atas, ia memiliki banyak hobi. Dari crocheting sampai menulis. “Menulis merupakan salah satu terapi jiwa buat saya,” ujar dokter yang ramah dan periang ini. Imelda adalah salah satu dokter di RS Awal Bros Batam.

OKTER cantik ini juga ikut mendampingi Raisyah Kamila Diah, bocah lima tahun yang mengidap tumor mata dan kanker otak ganas yang dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan kemoterapi lanjutan. Berikut petikan wawancara dengannya tentang kanker mata dan hal pribadi lainnya beberapa waktu lalu: Menurut Bu Dokter, apakah tumor mata yang dialami Raisyah disebabkan faktor keturunan atau faktor lainnya? Saya hanya mendampingi Raisya saat evakuasi, sebaiknya Anda bertanya langsung pada Dokter Spesialis Mata yang merawat sebelumnya. Beliau jauh lebih berkompeten untuk menjawab.

BIODATA

Pendapat dan harapan Dokter terhadap pemerintah bagi pasien yang keluarganya tidak mampu yang sangat sulit untuk mendapatkan perawatan yang layak? Semua manusia, siapa pun dia, selayaknya mendapat pelayanan yang sama saat berobat, dalam bentuk wawancara singkat riwayat penyakit, pemeriksaan fisik sesuai keilmuan kita untuk menentukan kebutuhan penanganan medis dan keperawatannya secara tepat. Perbedaan bisa tetap ada dari sisi fasilitas perawatan (misal jenis kamar perawatan ber AC atau hanya berjendela, obat dengan merk atau generik dengan jenis tetap sesuai masalah pasien) atau tindakan tertentu yang tidak harus dilakukan sebagai usaha penyelamatan jiwa. Ini tentu akan disesuaikan kemampuan pasien dan keluarga. Pemerintah memang berkewajiban membantu warganya yang sakit, namun tanggung jawab utama untuk menjaga kesehatan tetap di tangan individu yang bersangkutan. Harapan saya pemerintah memberi perhatian lebih besar pada pendidikan masyarakat, termasuk kesehatan. Posyandu perlu diaktifkan kembali untuk memberi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, mengaktifkan keluarga berencana, mengajarkan cara mengolah Nama Pekerjaan Tempat, Tanggal Lahir

makanan bergizi dari sumber dengan harga terjangkau. Sehat itu harus dimulai dari keluarga sendiri, kalau mau mengajar orang bagaimana cara hidup yang baik, kita sendiri juga harus menerapkan pola hidup sehat. Pendidikkan yang baik, membuat banyak hal sederhana dapat dilakukan guna mencegah perilaku merusak kesehatan akibat ketidaktahuan masyarakat, misalkan sering mencuci tangan sebagai upaya mencegah infeksi terbesar akibat kontak, tidak merokok/minum minuman keras, mempunyai anak secara terencana baik, yang dapat selalu tercukupi dari sisi perhatian, kasih sayang, gizi, dan pendidikkan. Dengan begitu akan terbentuk generasi Indonesia sehat, pandai, tahu bersyukur, dan mandiri sebagai penerus pembangunan negara. Apa trik ibu kepada anak yang rewel dan takut saat diperiksa agar si anak bisa tenang? Bersikap spontan, apa adanya. Usahakan posisi kita “setinggi” badan mereka, ini membuat mereka merasa nyaman di dekat kita. Lakukan tanya jawab dengan bahasa yang mudah dimengerti, sesuai usia pasien. Anak dapat merasakan ketulusan kita saat melayani mereka. Saya jauh lebih nyaman berhubungan dengan anak-anak dibanding orang dewasa yang sudah banyak kamuflasenya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari seorang anak. Ibu Dokter sudah berapa lama di RS Awal Bros dan sebelumnya di mana? Saya mulai bergabung dengan RSAB sejak November 1996. Sebelumnya tinggal di Semarang, PTT dan bekerja sebagai Dokter di YPAC Semarang. Apa pengalaman yang paling mengesankan menjadi dokter? Selama menjadi dokter, saya banyak belajar mengenai hidup dan kehidupan. Bagaimana menakjubkannya proses kelahiran dan kematian sebagai sebuah proses alami sebuah kehidupan, bagaimana orang menyikapinya, itu

: Dr. Imelda Wijaya, 37tahun : Dokter Umum, Case Coordinator & PIC Cathlab RSABB : Malang, 4 Oktober 1975

Pendidikan : - TK dan SD Taman Harapan, Malang - SMPK Kolese St Yusuf 1, Malang - SMAK St Albertus, Malang - FK Usakti Jakarta, angkatan ’93, lulus Januari 2001. - Dokter PTT di BP GKI Peterongan Semarang dan Dokter di YPAC Semarang, 2003-2006 - Dokter Umum di RSAB Batam 2006- sekarang Saat ini sebagai Ka Unit Rawat Inap, PIC Cathlab, dan Case Coordinator. Keluarga Suami Anak

: Dr. Fisher Iwan, SpKFR, Dokter Rehabilitasi Medik RSABB : Ananda Angelia Ivan, 11 thn, SD kelas 6, Mondial School

pengalaman yang sangat berkesan. Pesan Ibu bagi anak muda yang bercita-cita jadi dokter apa, Dok? Buat teman-teman yang ingin menjadi dokter, perawat, atau petugas kesehatan lainnya, bertanyalah benar-benar ke dalam diri Anda. Apakah tujuan dari pilihan tersebut? Sebab semua pilihan memiliki konsekuensi. Menjadi dokter/petugas kesehatan tidak mudah, harus all out. “Medication is a whole life education”, selalu harus dapat menempatkan diri kita di posisi pasien. Pantas tidak kah, dokter/petugas kesehatan seperti “kita” melayani seorang pasien. Jangan pernah berharap mau jadi pelayan kesehatan, karena ingin hidup berkecukupan, dikenal orang. Tujuan profesi ini jauh lebih mulia dari itu. Rezeki akan mengikuti, selama tujuan kita baik dan tulus. Dokter Imel sudah ambil spesialis belum? Spesialis apa? Saya belum berkesempatan mengambil spesialisasi sesuai peminatan, yang pada awalnya di Tumbuh Kembang Anak. Tidak ada jurusan tersebut tanpa melalui Spesialisasi Anak. Lama sekolah lebih dari lima tahun. Saya lebih memilih untuk tidak meninggalkan keluarga. Semoga tahun depan, ada kesempatan meneruskan pendidikkan, mengambil program master atau palliative medicine. Bidang terakhir sangat menantang, karena tidak seperti bidang spesialisasi lainnya, yang biasanya lebih fokus ke bagaimana mengobati suatu penyakit. Palliative medicine memandang manusia secara holistik, terutama pada pasien-pasien end of life/sakit terminal yang sudah tidak dapat disembuhkan. Bidang ini yang membantu pasien dan keluarga untuk melewati masa-masa sulit, mengatasi masalah dari aspek biopsikososiokultural, bertujuan akhir meningkatkan kualitas hidup pasien.

Boleh tau pengalaman yang paling menyenangkan dan paling menyedihkan dalam hidup dokter? Tidak ada hal yang paling menyenangkan atau paling menyedihkan dalam hidup saya. Karena semua berubah, naik turun, pasang surut, kita tidak akan pernah berada di satu titik yang sama. Dokter emang bercita-cita jadi dokter dari kecil ya? Dulu cita-citanya apa aja? Saya bercita-cita menjadi dokter dari kecil. Pada awalnya karena saya suka Biologi dan tidak pandai berhitung atau mengolah rumus. Saya senang hal-hal yang berbau kerajinan tangan, seni, bahasa, dan psikologi. Setelah melalui pemikiran yang panjang, dengan menyingkirkan banyak pilihan, akhirnya saya memutuskan menjadi Dokter sebagai profesi utama saat ini. Sebagai seorang dokter yang sangat sibuk melayani pasien dan juga sebagai ibu rumah tangga bagaimana cara meluangkan waktu dengan keluarga? Kualitas waktu bertemu jauh lebih penting dari kuantitas. Keluarga adalah prioritas saya. Saya lebih memilih tidak mengambil jurusan spesialisasi yang menyita banyak waktu dan harus berpisah lama dengan keluarga. Sedapat mungkin anak dilibatkan dalam kegiatan bersama, atau paling tidak salah satu dari kami dapat mendampingi. Apa motto dalam hidup Bu Dokter? Saya adalah penentu nasib saya sendiri. Apa adanya diri saya saat ini adalah sebagai buah karma masa lalu, yang cepat atau pun lambat pasti kembali ke diri sendiri. Jadi sebelum berpikir, berbicara, berbuat sesuatu, sebaiknya selalu berpikir panjang mengenai akibatnya kelak.***

SENIN 08 APRIL 2013

tanjungpinang

WagubKepri, Soerya Respationo membuka Rakor pemberantasan narkoba di aula Mapolda Kepri. F.HUMAS

Soerya Ajak Berantas Narkoba di Kepri F.DOK

Kantor Pemerintah Provinsi Kepri, megah di Dompak. Namun sayang, soal ganti rugi lahan dinilai merugikan warga sekitar.

Soal Ganti Rugi Lahan di Dompak

Pemprov Kepri Jangan Berbohong TANJUNGPINANG (PK) Persoalan ganti rugi lahan Dompak sampai sekarang ternyata masih menyisakan berbagai masalah. Salah satu persoalan yang terus dituntut oleh masyarakat pemilik lahan adalah masalah penyelesaian ganti rugi. Dari 1000 hektar yang direncanakan oleh Pemprov Kepri untuk pembangunan pusat pemerintahan di Dompak baru sekitar 600 hektar saja yang secara administrasi dianggap selesai proses ganti ruginya. Selebihnya masih menggantung dan belum jelas kapan akan diselesaikan proses pembayaran ganti ruginya oleh pemerintah Provinsi Kepri. Anggota DPRD Kepri Syarafudin Aluan SH menyebutkan lambannya penyelesaian lahan di Dompak beserta proses ganti ruginya akan menimbulkan gejolak yang berupa letupan-letupan emosional dari masyarakat pemilik lahan. “Ini bahaya kalau tidak segera ditangani dengan serius. Jangan anggap proses ganti rugi lahan Dompak selesai. Pemprov Kepri jangan berbohong,” jelas Syarafudin Aluan SH kepada PUTRA

KELANA, Sabtu (6/4) lalu. Aluan mencontohkan, lahan milik Asun yang kini di atasnya dibangun kantor Gubernur Kepri juga belum selesai diganti rugi. Lahan Asun seluas 200 hektar tersebut baru 160 hektar yang dibayar ganti ruginya. Sisanya sekitar 40 hektar belum juga dibayar oleh Pemprov Kepri sejak tahun 2006 lalu. “Dari data yang kita terima, Asun, si pemilik lahan, hanya menerima ganti rugi sebesar Rp4000 per meter. Itu pun belum semua dibayar,” katanya. Persoalan lainnya, kata Aluan, juga ditemukan lahan masyarakat Dompak yang diklaim sudah diganti rugi sementara si pemilik lahan tidak pernah menerima uang ganti rugi dari Pemprov Kepri. “Si pemilik lahan terkagetkaget karena ada tanda tangan dirinya yang sudah menerima uang ganti rugi,” ujar Aluan. Sementara itu, Untung, salah seorang pemilik lahan di Dompak menjelaskan, persoalan Dompak tidak hanya masalah belum selesainya ganti rugi lahan. Tetapi yang paling meresahkan masyarakat adalah adanya Peraturan

Gubernur Kepri Tahun 2006 tentang larangan membuat surat tanah di Dompak baik dalam bentuk alas hak maupun sertifikat. “Kita jadi heran dan bertanyatanya koq ada larangan untuk bikin alas hak dan sertifikat atas tanah kita sendiri. Gubernur Kepri harus mencabut Pergub tersebut,” kata Untung. Di Dompak, kata Untung, saat ini ada sekitar 400 hektar yang belum diganti rugi dan masih menjadi lahan milik masyarakat. Lahan-lahan tersebut sebagian oleh pemiliknya ingin dilakukan pemecahan karena mau dijual dan ada juga yang mau diwariskan kepada anak-anaknya. “Tetapi anehnya mulai dari Kelurahan sampai Kecamatan tidak ada yang mau memproses pemecahan surat tanah yang diajukan warga Dompak pemilik lahan. Ini yang membuat kita bertanya-tanya, karena di satu sisi lahan tersebut belum diganti rugi tetapi ternyata kita juga tidak diperkenankan melakukan pemecahan lahan milik kita sendiri. Ini ada apa?” kata Untung bertanyatanya.

Persoalan tersebut ternyata juga membawa emosi sebagian pemilik lahan di Dompak. “Saya minta Pergub tentang larangan membuat alas hak dan sertifikat serta pemecahan tanah di Dompak dicabut sekarang juga. Pemprov Kepri tidak punya hak melarang kami melakukan pemecahan lahan. Itu tanah kami, itu lahan kami dan belum diganti rugi oleh Pemprov,” kata salah seorang warga Dompak emosi sambil menggebrak meja dalam pertemuannya dengan Kepala Bagian Pemerintahan Pemprov Kepri Dolly Boniara, beberapa waktu lalu. Pergub tahun 2006 tentang larangan pembuatan surat dan pemecahan lahan di Dompak, kata Untung, dikeluarkan sewaktu Ismet Abdullah masih menjadi Gubernur Kepri. Sekarang ini Gubernur Kepri dijabat oleh HM Sani dan sudah seharusnya merevisi atau bahkan mencabut Peraturan Gubernur tersebut. “Tuntaskan ganti rugi lahan atau cabut Pergub itu. Sikap Pemprov Kepri jangan hanya menggantung,” jelas Untung. Kalau Pemprov Kepri tidak juga

mencabut Pergub tersebut, Untung dan masyarakat pemilik lahan di Dompak akan melayangkan gugatan ke pengadilan tentang Pergub larangan pembuatan surat tanah di Dompak. “Kita akan menempuh jalur hukum. Kita akan gugat Pemprov Kepri kalau Pergub itu tidak dicabut,” ujar Untung. Kepala Bagian Pemerintahan Pemprov Kepri Dolly Boniara, pihaknya tetap akan melaksanakan Pergub Kepri tahun 2006. “Pergub itu belum dicabut. Jadi akan tetap kita laksanakan,” kata Dolly Boniara. Kalau masyarakat pemilik lahan mau menggugat, kata Dolly, pihaknya mempersilahkan. “Itu hak mereka. Silahkan saja kalau mau menempuh jalur hukum,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD Kepri Iskandar Ing berharap, Pemprov Kepri tanggap dengan tuntutan masyarakat Dompak. “Sekecil apa pun persoalan Dompak harus cepat diselesaikan. Jangan sampai nantinya menimbulkan bom waktu yang justru akan merugikan kita semua,” kata Iskandar Ing singkat. (Yono)

Janji Ansar Perhatikan Nelayan BINTAN (PK) Pemkab Bintan tak pernah berhenti memikirkan nasib nelayan. Sejumlah program bantuan nelayan bernilai ratusan miliar, terus digulirkan. Namun, fakta di lapangan, program nelayan tadi, masih ada yang tak berkenan di hati para nelayan. Alasannya, sebagian kecil nelayan, mengaku belum merasakan manfaat program yang digalakkan pemerintah tadi. Mau atau tidak mau, pemerintah Bintan harus bisa menerima keluhan ini. Meski demikian, Pemkab Bintan tak pernah berhenti mengatur strategi, agar segala persoalan nelayan bisa teratasi dengan baik. Kemarin Sabtu (6/4) sampena dengan Hari Nelayan, Bupati Bintan, Ansar Ahmad SE.MM meluangkan waktunya untuk temu ramah bersama para nelayan dan toke ikan yang ada di Bintan. Acara ini dikemas dalam agenda sambung rasa, Ocean Blue (Laut Biru) yang dipusatkan di Barek Motor. Beberapa persoalan yang selama ini dihadapi nelayan, disam-

Sosialisasi

paikan terang-terangan oleh nelayan, di hadapan bupati. Mulai dari pembagian jatah solar subsidi yang tak merata, masalah keselamatan mereka di laut dengan tak adanya program jamsostek dan masih banyak lagi lainnya. Ansar Ahmad, dalam penjelasannya di depan nelayan, mengatakan, di Bintan ini ada ribuan nelayan yang tersebar di beberapa kecamatan di Bintan. Kata Ansar, nelayan cukup berjasa dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat Bintan. Untuk itu, memang sudah sewajarnya nelayan mendapat perhatian serius dalam segala hal. Terutama memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka. Tak banyak nelayan yang hidupnya mapan, meski hasil tangkapan ikannya besar. Kehidupan mereka sebagian besar masih bergantung pada toke ikan. Bukan hanya itu, meski ada banyak program bantuan nelayan. Namun, belum mencukupi. Begitu juga persoalan distribusi bahan bakar nelayan. Terkait ini, Ansar janji akan terus menyusun

Nelayan baru pulang melaut.

rencana program pembinaan sarana dan prasarana nelayan, bersama SKPD terkait. Di sisi lain, Ansar berbangga hati. Sebab, meski banyak persoalan yang dihadapi nelayan, namun produksi ikan nelayan tangkap cukup menggembirakan. Ditambah lagi, hasil produksi budidaya ikan, 41.288 ton di tahun 2012. Kenaikan angka produksi perikanan naik sekitar 49 persen. Apalagi, Pemkab Bintan sudah mencanang bahwa daerah Bintan

F.DOK

adalah kabupaten budidaya kerapu. Tentu pengembangan budidaya kerapu ini akan terus menjadi perhatian yang utama. Daerah andalan Bintan sebagai daerah pengembangan kerapu, diantaranya Mantang, Bintan Pesisir, Bintim. Tahun 2013 Pemkab Bintan kembali menggulirkan bantuan kapal 3 GT sebanyak 22 Unit. Lalu kapal 1 GT sebanyak 20 unit. Sampan mesin 20 unit. Bantuan tahun 2013 yang dikucurkan

totalnyaI mencapai Rp1, 4 miliar. Ditambah lagi pembangunan 1 unit pabrik es yang akan ditambah. Bangunan pabrik es nanti akan dibangun dengan kapasitas, 20 ton es. Gedungnya akan dibangun di daerah Kawal. Pembangunan pendederan ikan yang dipusatkan di Desa Pengujan, Kelong. Dalam kesempatan ini juga, Ansar menyebutkan, bantuan pemerintah pusat juga cukup besa. Masih kata Ansar, terkait dengan sejumlah bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk nelayan, Ansar janji akan lebih selektif lagi dalam memberikannya ke nelayan. Ia tak ingin bantuan tersebut berulang dan bahkan ada yang sampai menjual bantuan kapal dari pemerintah. “Kita akan lebih ketat dalam melakukan seleksi terkait siapa nelayan-nelayan yang lebih layak menerima bantuan tersebut. Sehingga benarbenar tepat sasaran,” katanya. Bukan hanya itu, Ansar janji akan lebih sering melakukan dialog interaktif bersama nelayan, agar persoalan nelayan bisa tertasi dengan baik. (Desi)

TANJUNGPINANG (PK) Tantangan yang dihadapi Provinsi Kepri sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, berbagai jenis narkotika diduga mengalir deras seakan tak terbendung lewat Kepri. Muncul kesan, pemerintah tidak banyak berbuat untuk menghadang bahaya narkotika yang bisa lebih kejam daripada perang itu. Atas dasar itulah, wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo meminta agar seluruh lapisan masyarakat merapatkan diri membendung peredaran narkoba tersebut. “Mungkin saja ada yang berkomentar, persoalan perdagangan narkotika merupakan fenomena global yang mengancam setiap negara. Namun, kita semua harus sepakat agar peredaran narkoba ini diminimalisir dan diberantas mulai dari Kepri,” kata Soerya saat membuka rapat koordinasi antar instansi aparat penegak hukum dalam rangka P4GN (Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di wilayah Kepri,di aula Hang Tuah, Polda Kepri, Batam Rabu (3/4/2013). Selama ini, sambung Soerya, kasus penangkapan pengedar dan

pemakai narkotika seperti tidak habis-habisnya. Sementara arus penyelundupan obat terlarang cenderung meningkat. Namun dampak perdagangan narkotika dapat terbaca di level permukaan dimana korban terus berjatuhan. “Akan sangat memprihatinkan jika masa depan Kepri rusak akibat dari Narkoba ini. Untuk itu, lewat rakor ini diharapkan dapat dihasilkan komitmen dan solusi bersama memberantas narkoba,” harap Soerya. Wagub menambahkan bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas dari Pemerintah dan lembaga penegak hukum saja. Akan tetapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Untuk melibatkan masyarakat, tentu dibutuhkan koordinasi secara terintegrasi. “Untuk melakukan upaya tersebut perlu dijalankan secara simultan melalui serangkaian kegiatan yang merangsang kreatifitas masyarakat dalam membentengi diri terhadap ancaman narkoba,” papar Soerya. Rapat koordinasi ini sendiri dihadiri Kapolda Kepri, Brigjen Pol Yotje Mande, Dir 4 Bareskrim Kombes Anan Iskandar dan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepri dan Kota Batam.***

SENIN 08 APRIL 2013

sambungan

Kunjungan Wisman Kepri Naik 21,30 Persen TANJUNGPINANG (PK) Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kepri mengalami kenaikan bulan Februari dibandingkan Januari 2013. Drs Dumangar Hutauruk MSi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, mengatakan, kunjungan wisman mengalami kenaikan mencapai 21,30 persen dibandingkan jumlah wisman pada bulan Januari mencapai 125.309 orang. Sedangkan di Februari sebanyak 151.999 orang. Dibandingkan Februari tahun 2012 lalu, kenaikan juga meningkat. Berdasarkan data BPS, februari 2012 jumlah wisman yang masuk 121.521 orang. Jumlah kenaikan Februari 2013 dibandingkan Februari 2012 sebanyak 30.478 orang. “Jadi kalau kita bandingkan dengan kunjungan wisman pada Februari 2012 dengan Februari 2013 ini, mengalami kenaikan sebesar 25,08 persen,” ujar

nya, kemarin. Ada 4 daerah yang menjadi pintu masuk wisman ke Provinsi Kepri terdiri dari Bintan, Tanjungpinang, Batam dan Karimun. Batam menjadi pintu masuk wisman yang paling banyak yakni 105.380 orang, disusul Bintan mencapai 27.756 orang, sedangkan Karimun sebesar 10.330 orang dan untuk Tanjungpinang mencapai 8.533 orang. Sedangkan turis yang datang ke Kepri dari berbagai negara yakni Singapura, Malaysia, Cina, Korea Selatan, India, Philipina, Jepang, Inggris, Amerika, Australia dan negara lainnya. Wisman yang berkunjung ke Kepri Februari 2013 ini didominasi turis Singapura dengan persentase 45,64 persen atau 69.378 orang. Dari Malaysia mencapai 22.850 orang, disusul Cina mencapai 13.249 orang, Korea Selatan mencapai 6.478

orang, India mencapai 6.087 orang, Philipina mencapai 4.293 orang, Jepang mencapai 3.587 orang, Inggris mencapai 2.442 orang, Amerika 1.592 orang, Australia mencapai 1.546 orang dan untuk kebangsaan lainnya itu mencapai 20.497 orang. Sedangkan Tingkat Penghuni Kamar (TPK) hotel berbintang di Kepri Februari 2013 rata-rata 51,23 persen atau naik 5,25 poin dibandingkan pada Januari 2013 mencapai 45,98 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Kepri pada Februari 2013 mencapai 1,98 hari. Sedangkan untuk Januari mencapai 2,35 hari. “Jadi untuk lama menginap tamu asing dan Indonesia mengalami penurunan mencapai 0,37 hari kalau kita bandingkan Januari dengan Februari 2013 ini dengan rata-rata lama menginap tamu,” tutupnya.***

Rahmad Bin Ahmad, Maestro Silat Hang Tuah Sambungan dari halaman 1 pindah ke Tanjungpinang. Saat ini beliau menetap di Perumahan Taman Sari Sungai Jang. Disinilah beliau mendirikan perguruan silat Sendeng Cekak. Selama menggeluti silat di Tanjungpinang, Bapak Rahmad pernah menjadi anggota Dewan Pendekar, Dewan Sesepuh, Dewan Terhormat. Saat ini termasuk dalam Dewan Pakar Pengcab IPSI Kota Tanjungpinang di bawah pimpinan Oktavio Bintana. Selama menekuni silat di Tanjungpinang beliau telah beberapa kali mewakili Tanjungpinang ke Kelantan, Terengganu, Johor, Singapura. Perkenalan dengan orang-orang besar negeri tetangga telah memberi nilai pada pencak silat sendeng yang berasal dari Bintan ini. Di Padepokan silat Jakarta pernah mendapat peredikat terbaik. Dengan kata lain Pencak Silat Sendeng Cekak telah mendapat tempat dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Asal Silat Sendeng Cekak Silat sendeng menurut penuturan Pak Rahmad adalah warisan dari Hang Tuah beserta saudaranya. Oleh karena itu dalam silat sendeng cekak ini dikenal langkah Hang Tuah dan langkah Hang Jebat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hang Tuah dan saudara-saudaranya berasal dari Pulau Bintan. Kemudian merantau ke Malaka. Di Malaka mereka mengabdikan dirinya di Kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud. Diantara lima bersaudara itu Hang Tuah dan Hang Jebat lebih menonjol dalam penguasaan Ilmu beladiri. Jika mengambil sejarah kedua pendekar yang muncul pada abad ke-15 tersebut artinya silat sendeng cekak ini telah berusia lebih dari enam abad atau 600 tahun. Dengan kurun waktu yang begitu lama, apakah mungkin sendeng cekak saat ini benar berasal dari Hang Tuah? Hal ini sangat dimungkinkan. Pada masa Hang Tuah belajar silat tersebut tentunya dia tidak sendiri. Tentu masih banyak murid yang lain yang juga bersama

menuntut ilmu silat. Mereka yang tidak ikut bersama Hang Tuah merantau ke Malaka sejatinya pasti akan mewarisi kepada yang lainnya. Hinggalah ke tangan Pak Rahmad, meskipun ada distorsi di sana sini. Perbedaan dari kedua langkah inti terletak pada gerak tangan dan kuda-kuda. pada langkah Hang Tuah, gerak tangan pada umumnya mengalir masuk ke dalam. Gerak kuda-kuda lurus ke depan. Sementara pabda langkah Hang Jebat, gerak tangan mengalir ke luar, kuda-kuda lebih menyamping. Dari posisi tangan dan kuda-kuda ini memperlihatkan sifat dari kedua Pahlawan Melayu Hang Tuah dan hang Jebat. Hang Tuah agak menutup diri akan tetapi memiliki keteguhan hati dalam melangkah. Sedangkan Hang Jebat lebih membuka diri akan tetapi memiliki kecurigaan dan selalu goyah dalam pendirian. Kedua langkah ini, dalam silat sendeng cekak disatukan dalam 9 langkah dasar. Dari langkah dasar ini dikembangkan dalam berbagai kembangan. Kembangan ini yang menjadikan silat sendeng terlihat berbeda dari silat lainnya. Kekhususan ini merupakan ciri yang tidak dimiliki oleh bentuk silat dari daerah lain. Dalam berbagai aliran beladiri kita selalu menemukan kelebihan dan kekurangan. Fokus yang diutamakan dalam satu perguruan akan lebih menonjol untuk menutupi kekurangan lainnya. Dalam silat sendeng terlihat bahwa kelemahan terdapat pada pertahanan. Akan tetapi dapat ditutupi dengan kemampuan berpindah yang cepat. Aspek meringankan tubuh lebih dominan. Oleh karena itu perubahan dari level rendah ke level tinggi sangat ringan dan cepat sekali. Cita-cita luhur yang belum terlaksana Dalam kerentaannya, disetiap lekuk keriput keningnya, ternyata Pak Rahmad masih menyimpan beribu keinginan yang luhur demi kelestarian warisan budaya yang agung ini.

“Sebelum saya mati, saya ingin melihat silat sendeng ini hadir di sekolah-sekolah, Pak, untuk itu manfaatkanlah saya yang tua ini, anak-anak saya ini agar silat kita Melayu ini dapat dilestarikan”. Agak terperangah juga mendengar permintaan orang tua yang sekolahnya tidak terlalu tinggi. Akan tetapi apakah mungkin memasukkan silat ke sekolah? Jika kita melihat pada apa yang terjadi di Sumatera Barat, maka tidak ada kata tidak mungkin. Saat ini Sumatera Barat telah memasukkan Pencak Silat sebagai muatan lokal di sekolah. Muatan lokal di sekolah bukan hendak menjadikan anak-anak sebagai pendekar, akan tetapi sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai cinta pada budaya sendiri. Fungsi muatan lokal silat di sekolah sebagai wujud upaya pelestarian itu sendiri. Jika nantinya ada yang berbakat, maka dapat disalurkan melalui perguruan yang ada di luar sekolah. Tetunya ini terpulang pula pada pemegang teraju di Kepulauan Riau. Namun sampai hari ini upaya ke arah itu masih samar-samar untuk tidak mengatakan tiada sama sekali. Dalam menyusun muatan lokal ini tentunya dapat berkerjasama dengan IPSI Kota Tanjungpinang atau IPSI Provinsi Kepulauan Riau. Kalaulah ini terwujud, dalam lima tahun Provinsi Kepulauan Riau tidak akan kekurangan atlet Silat untuk diterjunkan dalam berbagai even baik nasional maupun internasional. “Satu lagi Pak, kalau dapat bantu jugalah perguruan kami ini. Saya hanya mendengar saja bahwa ada bantuan untuk sanggar ini, sanggar itu, tapi kami tak tersentuh sama sekali. Kalau nak bebadan hukum kami dah lengkap. Sejak 2008 lagi kami dah berdiri. Dengan bantuan itu dapat jugalah kami membuat tempat anak-anak berlatih”. Nah, bagaimana ini. Semoga banyak yang membuka mata, telinga dan tahun ini Pak Rahmad dapat dibantu oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga Provinsi Kepulauan Riau.***

Proses Kelahiran 6 ”Bayi” Sambungan dari halaman 1 Keputusan Bupati dan Usulan Bupati ke Gubernur, Keputusan DPRD Kabupaten, Keputusan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur dan Usulan Gubernur ke Mendagri dan Rekomendasi Mendagri. Kedua, Syarat Teknis. Memuat 11 Faktor dan 35 Indikator diantaranya tentang Kependudukan, Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Kemampuan keuangan, Sosial Budaya, Sosial Politik, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Rentang Kendali. Kelulusan syarat teknis didasarkan tidak hanya Total Nilai (hasil kali skor dan bobot), namun juga harus lulus pada masing 4 faktor utama yang bersifat mutlak. Ketiga, merupakan kondisi Fisik Kewilayahan terdiri dari dua item yakni Cakupan Wilayah yang terdiri dari Pembentukan provinsi, minimal 5 kabupaten/kota yang berusia minimal 7 tahun; Pembentukan kabupaten, minimal 5 kecamatan yang berusia minimal 5 tahun; Pembentukan kota, minimal 4 kecamatan yang berusia minimal 5 tahun. Dan menjadi utama juga ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pelayanan minimal. BERIKUT INI PERSIAPAN “PERSALINAN” DAN DATA WILAYAH MEREKA : Kabupaten Kepulauan Kundur Perjuangan Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) tinggal selangkah lagi mendekati keberhasilan. Karena Pemprov Kepri sudah menyampaikan usulan pemekarannya ke pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah dan DPR akan membahas usulan tersebut dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Total luas wilayah kabupaten Karimun ini mencapai 7.984 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 272.985 jiwa (2011) yang tersebar di sembilan kecamatan. Melalui pemekaran ini, maka dua gugusan pulau besar di kabupaten itu akan terpisah termasuk kecamatan di dalamnya diantaranya Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, dan Durai masuk ke dalam Kabupaten Kundur (pemekaran) dan Kecamatan Karimun, Buru, Moro, dan Tebing masuk kabupaten induk. Jika nantinya pemekaran Kabupaten Kundur disahkan maka daerah otonom baru itu akan bertambah menjadi tujuh kecamatan yaitu Durai, Kundur, Kundur

Barat, Kundur Utara, Moro, Ungar, dan Belat. Kabupaten Natuna Selatan dan Natuna Barat Kabupaten Kepulauan Natuna dibentuk berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan tujuh kabupaten/ kota diantaranya Kota Batam, Kab. Karimun, Natuna, dan Lingga. Sampai 2007 lalu, jumlah kecamatan yang masuk Kab. Natuna berjumlah 16 kecamatan yaitu Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Palmatak, Subi, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur, dan Jemaja Timur dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ledan. Ketika ada pemekaran Kabupaten Anambas, jumlah kecamatan di Kab. Natuna berkurang menjadi 12 kecamatan selain Siantan, Siantan Tengah, Siantan Selatan, Palmatak, Jemaja, dan Jemaja Timur yang masuk ke Anambas. Total luas wilayah Natuna kurang lebih 95.887 kilometer persegi dengan jumlah penduduk pada 2010 sebanyak 69.003 jiwa, kemudian pada tahun 2012 berpenduduk sekitar 69 ribu jiwa dengan luas daratan 3.420 kilometer persegi. Wacana pemekaran Kabupaten Natuna Barat yang muncul dengan jumlah kecamatan yang berpisar sebanyak tiga kecamatan yaitu Pulau Laut, Sedanau, dan Kelarik, sedangkan Kabupaten Natuna Selatan meliputi Kecamatan Serasan, Midai, dan Subi. Untuk mendukung perjuangan pemekaran tersebut telah dibentuk Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan (BP2K2NS) dan Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat (BP2K2NB). Tahun 2012, APBD Natuna sebesar Rp 1,5 triliun, lebih besar dibanding APBD Batam di tahun yang sama yaitu sebesar Rp 1,4 triliun. Natuna rencananya akan dimekarkan menjadi Kabupaten Natuna Barat yang meliputi wilayah kecamatan Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau 3 dan Kecamatan Wasubi serta Pulau Tiga Laut yang masih diurus. Sedangkan Natuna Selatan meliputi wilayah Midai, Subi Serasan dan Serasan Timur. Kabupaten Bintan Utara Wacana pembentukan Kabupaten Bintan Utara tampaknya disetujui oleh kabupaten induk dengan dilakukannya studi kelayakan terhadap kabupaten baru tersebut. Bappeda Kabupaten Bintan bersama Jusuf Kalla School of Gover-

nment, melakukan peengkajian terhadap kelayakan wacana tersebut. Hasilnya, Kabupaten Bintan Utara dinilai sangat layak. Mengacu pada perhitungan dalam PP No. 78 Tahun 2007, skor total calon Kabupaten Bintan Utara berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 461 (sangat mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 85, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 70 dan faktor kemampuan keuangan 75. Sementara skor total Kabupaten Bintan Induk, berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 441 (sangat mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 85, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 65 dan faktor kemampuan keuangan 70. Kabupaten Bintan memiliki 10 kecamatan yaitu Kec. Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong, Tambelan, Tuapaya, Bintan Pesisir, Mantang, Sri Kuala Lobam dengan total luas wilayah 59.852 kilometer persegi yang didiami 148.950 jiwa (2011). Kabupaten Batam Kepulauan Wacana pemekaran Kabupaten Batam Kepulauan dari Kota Batam sudah terdengar sejak 2009 lalu. Kota Batam yang terdiri dari gugusan pulau Batam – Rempang – Galang serta beberapa pulau lainnya dinilai layak untuk dimekarkan menjadi satu kabupaten baru. Untuk pulau utama yaitu Pulau Batam tetap menjadi kota induk, sedangkan pulau Rempang – Galang dan pulau kecil lainnnya diusulkan jadi Kabupaten Batam Kepulauan. Kendati dilihat dari jumlah penduduk Kota Batam yang sudah melebihi 1,2 juta jiwa, sebenarnya sudah layak dimekarkan. Pertimbangan geografis wilayah, disparitas pembangunan, kesenjangan ekonomi, dan rentang kendali pelayanan publik yang jauh menjadi faktor utama dalam usulan pemekaran wilayah otonom baru tersebut. Sejauh mana perkembangan pembentukan Kabupaten Batam Kepulauan? Ketua Badan Pekerja Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Batam Kepulauan (BP3KBK), Alfan Suhairi menjawab Putra Kelana mengatakan, pihaknya segera mendeklarasikan eksistensi BP3KBK. Selain itu, juga akan dibentuk Kantor Konsultasi BP3KBK di Belakang Padang Batam. “Karena ituah, saya mengharapkan semua LSM dan elemen masyarakat untuk dapat bersama memperjuangkan pembentukan Kabupaten Batam Kepulauan ini,” ujar Alfan Suhairi. (sas/dhani)

Tinggi, Penderita Tuberculosis di Tanjungpinang TANJUNGPINANG (PK)- Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam, Minggu (7/4), mengatakan berdasarkan data 2012, angka penemuan penderita baru penderita tuberculosis (TB) di Tanjungpinang mencapai 184 kasus. Sementara dari 217 kasus yang terdapat di 2012 yang dinyatakan sembuh 1 tahun hanya mencapai 185 kasus dari 217 kasus. Dengan demikian informasinya tahun ini, banyak penderita TB yang mengalami kekebalan ganda terhadap obat TB karena kurangyna pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengobatan rutin yang harus dilakukan untuk bisa mematikan virus. Untuk itu Dinkes akan turun langsung ke masyarakat dor to dor untuk memberi keterangan tentang penyakit ini dan cara pengobatannya. Untuk menghindari penyebaran virus ini diharuskan penderita TB harus selalu menutup mulut ketika batuk. Begitu juga dengan rumah yang ditempati harus cukup ventilasi. Sementara untuk pencegahan sejak dini ketika masih bayi harus mendapatkan imunisasi TB. Begitu juga dengan giji yang baik atau pasukan makanan yang cukup.

obatnya gratis dari pemerintah.

Rustam mengatakan prinsipnya masyarakat harus mengenal dini jenis TB. Untuk itu jika warga menderita batuk lebih dua minggu dan berkeringat malam tanpa aktifitas serta disertai berat badan turun mereka seharusnya memeriksakan ke puskesmas terdekat. Jika ternyata positip menderita TB maka diharuskan mengkonsumso obat TB untuk jangka waktu pengobatan enam bulan dan

Operasi Katarak Gratis Sementara itu Rustam juga mengatakan Oktober nanti Pemko Tanjungpinang telah mewacanakan untuk melakukan operasi katarak gratis untuk di Tanjungpinang. Operasi katarak gratis ini diwacanakan karena sebagian besar warga yang menderita penyakit ini memiliki keterbatasan pembiayaan. Rustam mengatakan karena dananya cukup besar maka nanti akan mencoba menggalang dana dari berbagai pihak melalui persatuan dokter mata Indonesia, peduli kasih RCTI. “Saya sudah mencoba menjajaki dengan komunikasi dengan dokter mata di Tanjungpinang, Hari senin mau bertemu kembali,” kata Rustam. Untuk mengumpulkan berapa jumlah keseluruhan penderita penyakit ini di Tanjungpinang, Rustam mengatakan sudah tugaskan ke puskesmas untuk melakukan pendataan kasus katarak, ini. “Jumlahnya saya yakini banyak karena yang menemui saya sendiri sudah ada 10 orang,” kata Rustam.***

Jangan Panggil Aku ”Indon” Sambungan dari halaman 1 sejenak, mengapa kemudian 2 (dua) negara serumpun ini selalu berada dalam situasi hubungan yang panas – dingin. Setelah era soekarno yang menyerukan propaganda “Ganyang Malaysia”, berlanjut kemudian pada kasus perbatasan kedua Negara (perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan), hingga kasuskasus penyiksaan TKI di Malaysia. Bagaimana jika kemudian, konflik kita dengan dengan negeri jiran ini adalah karena ketidakmampuan kita sendiri untuk mengatur negeri yang (katanya) kaya-raya dan berlimpah sumber daya dan dihuni oleh bermacam ragam suku bangsa yang ramah-ramah. Bukankah persoalan pencurian sumber daya alam,

klaim budaya, dan masalah Tenaga Kerja Indonesia, semuanya adalah masalah kita sendiri? Persoalan TKI yang saat ini mendekati jumlah 3 juta orang di Malaysia adalah persoalan dilematis bagi bangsa. Membengkaknya jumlah TKI yang mengadu nasib di negeri orang, tidak lain dan tidak bukan adalah karena ketidakmampuan pemerintah untuk menjamin terciptanya lapangan kerja yang cukup dan dengan upah kerja yang memadai pula bagi rakyatnya. Karena minimnya lapangan kerja dan upah dinegeri sendiri, menyebabkan masyarakat kita banyak yang tergiur untuk mengadu nasib di negeri orang dengan menjadi TKI baik melalui jalur resmi maupun jalur illegal.

Saatnya pemerintah kita berperan aktif dan menyadari betapa Indonesia di karunia oleh Allah SWT beragam kelebihan yang patut untuk dijaga dan disyukuri. Perlu dimulai adanya gerakan cinta Indonesia, rasa memiliki yang tinggi terhadap budaya dan kekayaan sumbersumber daya negara. Jangan sampai pengalaman buruk akan budaya sendiri yang diklaim milik bangsa lain terulang kembali. Saatnya pemerintah dan masyarakat Indonesia menyadari pentingnya melestarikan dan menghargai warisan budaya yang kita miliki sebagai potensi dan jati diri bangsa. Saatnya kita juga memperbaiki kekeliruan kita yang sering menyebut kata INDONESIA dengan ENDONESIA!***

Demam ”Politik Amuba” Sambungan dari halaman 1 dan fasilitas disiapkan, tidak menjamin mesin perjuangan bakal bergerak. Buktinya, kendaraan yang digunakan untuk pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Singkep ini pun mandul. Dibandingkan dengan lima calon kabupaten baru, Kabupaten Kepulauan Singkep nyaris tak terdengar detak pergerakannya. Karena itulah, Wello yang saat ini bergabung dengan Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) itu, harus berjuang keras memacu mesin “politik amuba” ini. Diantaranya dengan mengumpulkan kembali sejumlah tokoh masyarakat di Singkep, untuk membahas kembali cita-cita pembentukan kabupaten baru tersebut. Termasuk, merombak susunan para “bidan” agar bergerak efektif. Bahkan, jika ketua badan tidak bekerja maksimal, tak ada salahnya diganti. “Kalau memang semua tokoh masyarakat setuju dan demi tercapainya perjuangan, saya kira sah-sah saja,” tegas Alias Wello. Sementara itu, masyarakat Bintan juga sudah tidak sabar menunggu kelahiran Kabupaten Bintan Bagian Utara. Akhir Desember 2012 lalu, masyarakat Bintan sudah melakukan Musyawarah Besar (Mubes). Terkait dengan perjuangan

pembentukan Kabupaten Bintan Bagian Utara itu, Wakil Ketua DPRD Bintan, Apri Sujadi, mengungkapkan sikapnya yang mendukung rencana itu. Namun demikian, Ketua Parai Demokrat Provinsi Kepri itu mengingatkan, agar perjuangan pemekaran Kabupaten Bintan ini melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat Bintan. Karena menurut Apri, saat ini masih banyak tokoh masyarakat Bintan yang merasa tidak dilibatkan. “Saya setuju Bintan dimekarkan. Tapi masyarakat Bintan yang lain meminta agar konsep pemekaran dijalankan secara jelas, bukan kepentingan. Proses dijalankan secara transparan dan harus ada koordinasi dengan seluruh komponen. Termasuk dengan DPRD,” papar Apri. Apalagi, tambahnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan sudah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta sebagai dana kajian pemekaran Kabupaten Bintan. Ini adalah bentuk konkrit dari dukungan bagi pembentukan Kabupaten Bintan Bagian Utara itu. Senada dengan koleganya, Ketua Komisi I bidang pemerintahan DPRD Bintan, Manimpo Simamora, mengungkapkan, DPRD sampai saat ini hanya sebatas menyetujui untuk dilakukan pengkajian. Kalau hasil kajian di-

nyatakan memenuhi syarat untuk pemekaran, mesti ada sikap dari DPRD Bintan. “Secara pribadi saya setuju Bintan dimekarkan. Tapi jangan sampai proses yang dilakukan nantinya dimentahkan lagi akibat tidak ada koordinasi. Secara lembaga, belum ada kebijakan dari DPRD Bintan untuk pelaksanaan Mubes,” jelas Simamora. Dukungan yang kuat dari berbagai pihak adalah modal utama untuk membentuk kelahiran daerah pemekaran. Apalagi, pelaksanaan otonomi daerah yang membawa konsekuensi pemekaran wilayah adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Sebab, spirit yang ditanamkan dalam setiap perluasan wilayah adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inilah hal yang diharapkan, tapi faktanya apakah benar demikian? Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemendagri terhadap 57 dari 205 daerah pemekaran baru yang muncul selama periode 1999-2010, sebanyak 78% dianggap gagal. Penilaian ini terutama dari faktor bagaimana pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakatnya. Jika sudah demikian, apa nak jadi? (sas/nurul)

Kabupaten Baru di Kepri, Miyapa? Sambungan dari halaman 1 Tangguh di Daerah Perbatasan: Saatnya Membentuk Provinsi Sendiri di Wilayah Barat Kepulauan Riau”. Semangat “membelah diri” ini pun merata di hampir semua wilayah di Provinsi Kepri. Yaitu, pertama, Kabupaten Kundur (pemekaran dari Kabupaten Karimun), kedua, Kabupaten Natuna Selatan dan ketiga, Natuna Barat (pemekaran dari Kabupaten Natuna), keempat, Kabupaten Bintan Utara (pemekaran dari Kabupaten Bintan), kelima, Kabupaten Batam Kepulauan (pemekaran dari Kota Batam) dan keenam, Kabupaten Kepulauan Singkep (pemekaran dari Kabupaten Lingga). Jika 6 kabupaten itu terbentuk, maka Kepri memiliki 13 kabupaten/kota. Itu berarti, juga akan ada 13 bupati/walikota di Provinsi Kepri. Otomatis, juga akan terbuka ratusan peluang baru untuk menjadi anggota dewan baru. Itu juga berarti, musim lahirnya “raja-raja” kecil baru tinggal menunggu waktu saja. Itulah mengapa muncul sebuah tanya: pembentukan kabupaten baru, miyapa? Benarkah semangat “politik amuba” itu berangkat dari keinginan luhur untuk mensejahterakan rakyat? Apakah bukan sebaliknya, semangat menjadi “raja baru” yang hidup bergelimang harga dari uang rakyat? Mengomentari semangat politik membelah diri itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A. Karim menjawab Putra Kelana mengatakan, pemekaran wilayah harus dilihat secara jeli. Jangan sampai hanya untuk

kepentingan politik sesaat. “Banyak daerah pemekaran yang justru gagal setelah berpisah dengan daerah induknya,” ungkap Zamzami. Selain itu, ada sisi positif yang layak diperjuangkan dari semangat “membelah diri” itu. Sekretaris Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), Sudirman Almon mengatakan, pemekaran wilayah tidak ada ruginya. Sama halnya ketika BP3KR menuntut dan memperjuangkan agar Kepri menjadi satu provinsi. Dengan pemekaran wilayah, semua aspek akan bertambah. Baik anggaran pembangunan, lapangan kerja sampai dengan perkembangan ekonomi akan bertambah. Ditambahkan Almon, keuntungan politik bagi Provinsi Kepri dengan melakukan pemekaran wilayah adalah jumlah kursi wakil Kepri di DPR RI juga akan bertambah. Jika saat ini, Kepri hanya memiliki 3 orang anggota DPR RI, ke depannya akan melebihi 5. “Selama ini Kepri sulit dalam memperjuangkan misi pembangunan di tingkat pusat. Kalau sudah dimekarkan, Kepri akan lebih mudah bersaing di tingkat pusat. Anggaran untuk pembangunan daerah jelas akan mengalami penambahan juga. Sekarang tergantung gubernur untuk memperjuangkan pemekaran 6 kabupaten itu,” papar Sudirman Almon lagi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iskandarsyah menilai, wacana pemekaran dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Barat adalah sebuah wacana yang sahsah saja. Menurut politisi PKS dari daerah pemilihan Kabupaten Karimun itu, yang terpenting dari pemekaran adalah

bagaimana hasil yang dicapai untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintahan dan menguatkan pelayanan kepada masyarakat. “Yang dibutuhkan masyarakat itu hanyalah kesejahteraan, mereka tidak peduli mau masuk provinsi mana, yang jelas mereka sejahtera,” papar Iskandarsyah. Pemprov Kepri, mengingatkan para “bidan” yang tengah memperjuangkan kelahiran “sang jabang bayi”, bahwa pembentukan wilayah baru tidaklah mudah. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemrov Kepri, Riono mengatakan, pembentukan provinsi itu tidak mudah karena harus melalui berbagai tahapan dan disetujui oleh pemerintah pusat. Selain itu, selama ini perhatian Provinsi Kepri kepada daerah-daerah perbatasan dan daerah lain di wilayahnya tidaklah kecil. “Tidak benar kalau perhatian kurang, misalnya, daerah itu butuh sekolah setingkat SMP tentu SMP yang akan dibangun. Jika dibangun SMA tentu tidak ada orang yang akan sekolah. Yang jelas pembangunan sesuai kebutuhan atau kondisi wilayah,” jelasnya. Mudah atau gampang, bagi para “bidan” kelahiran daerah baru harus terus diperjuangkan. Apalagi, ada harapan besar terbentang di depan mata, jika “sang bayi” telah lahir. Ada pembagian dana pembangunan dari pusat dan provinsi yang bisa digunakan untuk membangun wilayah. Serta, mensejahterakan rakyat. Masalahnya adalah, bak kata pepatah, entah buaya entah katak, entah iya entah tidak. Biarlah waktu yang akan membuktikan. Suai? (sas/nurul)

SENIN 08 APRIL 2013

Andy Muslizal

6 pendidikan SDN 002 Tanjungpinang Barat, Serba Terbatas

SEJAK Tahun 1955, SDN 002 Tanjungpinang Barat sudah berdiri di Jalan Sunaryo Tanjungpinang. Seiring perkembangan zaman dan pertambahan penduduk di Kota Tanjungpinang, memberi dampak jumlah siswa di sekolah ini bertambah dari tahun ke tahun. Hanya saja, pertambahan jumlah siswa tidak dibarengi dengan penambahan ruang kelas. Akibatnya, saat ini jumlah ruang kelas tidak seimbang dengan jumlah siswa. Keterbatasan itu diakali dengan pola pembelajaran double shift. Pembelajaran terbagi dalam dua kelompok. Yakni kelompok pagi masuk pukul 07.30 WIB dan pulang sekolah pukul 12.40 WIB. Pembelajaran dilanjutkan kelompok siang masuk pukul 13.00 WIB dan pulang pukul 16.50 WIB. Dengan pola pembelajaran double shift ini membuat pihak sekolah kesulitan untuk mengadakan kegiatan bagi siswa. Salah satunya pengayaan soal untuk persiapan Ujian Nasional (UN) bagi siswa kelas 6. “Kapan lagi ada waktu bagi siswa belajar di sekolah? Ruang kelas dipakai terus dari pagi hingga sore menjelang malam hari,” papar Kepala SDN 002 Tanjungpinang Barat Andy Muslizal, SPd, ditemui Sabtu 6 April 2013. Keterbatasan ruang kelas SDN 002 Tanjungpinang Barat sudah

dicoba diadukan kepada Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sejak beberapa tahun lalu. Andy mengisahkan, saat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang dijabat Ahadi sudah beberapa kali mengadukan persoalan ini. Memang langsung diturunkan petugas untuk mengukur luas lahan di sekolah. Tapi hanya mengukur saja, tanpa ada tindak lanjut. Begitu ada pergantian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang, kembali ada angin segar dan janji untuk membangun gedung bertingkat. Namun tidak memungkinkan karena bangunan dasar belum tentu kokoh dan mampu menanggung beban jika ditingkat. Sementara untuk membuat bangunan baru bertingkat butuh dana besar. Apalagi lahan sekolah saat ini hanya 800m2. “Akhirnya keterbatasan ruang kelas di SDN 002 Tanjungpinang Barat belum terpecahkan hingga sekarang,” ungkap Andy. Menurutnya, jika solusi keterbatasan ruang kelas di sekolah ini dilakukan dengan relokasi ke bangunan sekolah yang baru tentu tidak mungkin. Mengingat siswa yang bersekolah disini berasal dari warga sekitar. “Jika direlokasi di lokasi yang jauh tentu orang tua

siswa menjerit karena biaya transportasi yang mahal untuk menuju ke sekolah,” sebutnya. Apalagi untuk tidak menerima siswa usia sekolah di sekitar lokasi sekolah juga tidak mungkin. Akibat lahan sekolah yang terbatas, ruangan perpustakaan sekolah pun berukuran hanya 6x3 m. Sedangkan ruangan UKS memiliki ukuran hanya 3x3 m. Sehingga tidak bisa menampung siswa dalam jumlah banyak. Oleh karena itu untuk masuk ruangan ini dilakukan secara bergantian. Selain keterbatasan ruang kelas, sekolah ini juga kekurangan halaman sekolah. Akibatnya untuk kegiatan olahraga dilakukan di lapangan tenis milik kepolisian di samping TK Bhayangkara. Terancam Kurang Guru Pada 2013 ini, ada 2 guru berstatus PNS di SDN 002 Tanjungpinang Barat yang akan memasuki masa pensiun. Yakni guru Agama Islam dan guru kelas. Apabila saat pensiun kedua guru tersebut belum ada guru pengganti, dipastikan tahun depan sekolah ini kekurangan guru. Dijelaskan Andy, jumlah siswa di sekolah saat ini mencapai 340 siswa. Dengan jumlah guru sebanyak 12 berstatus PNS dan 4 guru honor. Dari jumlah guru tersebut, 11 guru telah mengantongi sertifikasi guru. Hanya ada 2 guru yang belum

mengantongi sertifikasi. Selain kekurangan guru, sekolah ini juga kesulitan untuk mendapatkan guru ekstra kurikuler sebagai Pembina Pramuka. “Sesungguhnya, pihak sekolah berniat untuk menggalakkan kepramukaan di sekolah, namun hinga saat ini belum ada pembina Pramuka,” ujarnya. Disamping kesulitan Pembina Pramuka, sekolah ini juga kesulitan mendapat Pembina ekstra kurikuler seni music Marawis. Bantuan Siswa Kurang Mampu Sebagian besar siswa di sekolah ini berasal dari orang tua ekonomi menengah kebawah. Diantaranya pedagang kaki lima di pasar, nelayan, maupun kerja buruh di rumah orang. Hanya beberapa siswa saja yang berasal dari ekonomi menengah. Bagi siswa kurang mampu ini, diberikan bantuan salah satunya biaya transportasi sebulan dikucurkan senilai Rp225 ribu. Selain itu, tidak dilakukan pungutan biaya sekolah, bantuan seragam sekolah, buku, sepatu dan lainnya. “Saat ini sudah diajukan sebanyak 24 siswa kurang mampu dari kelas 2 hingga kelas 5 untuk mendapat bantuan dari Pemko Tanjungpinang. Ada 9 siswa baru yang duduk di kelas 1 yang belum diajukan ke Pemko Tanjungpinang,” paparnya.

Kegiatan ekstrakurikuler siswa SD 002 Tanjungpinang Barat.

Persiapan Ujian Nasional Meskipun sekolah ini memiliki keterbatasan baik ruang kelas maupun halaman sekolah, namun tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa. Tercatat saat Try Out pertama yang digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang, prestasi siswa masih belum optimal. Ada, sebanyak 16 siswa tidak lulus. Selanjutnya pada Try Out kedua ternyata berhasil lulus 100 persen. “Pada try out pertama kondisi siswa belum siap. Sedangkan pada try out kedua, siswa sudah memiliki persiapan memadai,” sebutnya. Menurut Andy yang menjabat sebagai Kepala SDN 002 Tanjungpinang Barat sejak 2003 hingga sekarang, prestasi siswa cukup banyak. Apalagi untuk Ujian Nasional berhasil lulus 100 persen dalam kurun empat tahun berturut-turut. Dengan perolehan nilai yang cukup lumayan. Bahkan lulusan diterima di sekolah favorit yang ada di Kota Tanjungpinang. Pada 2011, prestasi lulusan sekolah ini menempati 10 besar dalam Ujian Nasional. Sedangkan persiapan yang dilakukan sekolah untuk menghadapi Ujian Nasional dalam waktu dekat adalah pengayaan soal-soal yang dilakukan selama 30 menit sebelum siswa pulang sekolah.(Heni)

Kegiatan ekstrakurikuler siswa SD 002 Tanjungpinang Barat.

galeri anda ”VOLLEY BALL” ANTAR SKPD

Bupati Karimun, DR. Nurdin Basirun membuka turnamen volley “Coastal Area Cup”.

KANTOR Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Karimun menggelar turnamen volley “Coastal Area Cup” 2013. Turnamen ini diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karimun yang terbagi 13 tim putri dan 18 tim putra. Kepala Kanpora Karimun, Umar S.Pd, M. Pub mengatakan, turnamen ini bukan ajang mencari bibit-bibit handal bagi tim volley Kabupaten Karimun. Akan tetapi lebih kepada silaturahmi dan menjalin kebersamaan antar pegawai di lingkungan Pemkab Karimun. Turnamen ini dibuka oleh Bupati Karimun, DR. Nurdin Basirun, Sabtu (6/4) di lapangan volley Coastal Area. Selain seluruh peserta, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan para undangan tampak hadir. “Turnamen ini gagasan Bupati Karimun agar coastal area yang menjadi kebanggaan

dan tempat silatuhami masyarakat Karimun ini selalu ramai dikunjungi sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan di lokasi ini,” ujar Umar. Turnamen ini pun, jelas Umar, tidak memperebutkan hadiah besar layaknya sebuah pertandingan profesional. Panitia hanya memberikan dana pembinaan kepada tim yang keluar sebagai juara dan ditambah dengan piala. “Kalau dilihat dari semangat tim yang bertanding, turnamen ini tak kalah meriahnya dengan turnamen lain yang memang diagendakan tiap tahun,” kata Umar. Beberapa pemain menyambut baik turnamen ini. Paling tidak, selain menjalin silaturahmi, bisa juga menyalurkan hoby olahraga volley.***

Narasi dan Foto : Freddy

Kepala Kanpora Karimun, Umar S.Pd, M. Pub.

Tim volley Nurdin Basirun Cs.

Tim volley putra.

Tim volley Nurdin Basirun Cs.

Abdullah dan Erwan.

Sekretaris Kanpora, Abdullah dan Kasi Olahraga, Erwan.

Kadis Kesehatan, Sensisiana , Kadis Perhubungan , Cendra.

Keceriaan usai bertanding.

Kepala Bappeda, DR.T.S Arif Fadillah.,

Tim volley putri.

SENIN 08 APRIL 2013

OLEH: ABDUL MALIK Budayawan Melayu Kepulauan Riau

seni & budaya

Membela Daulah Menjunjung Marwah

TENGKU Mahmud memang terlahir untuk menjadi pemimpin besar. Sedari kanak-kanak, bahkan balita, Baginda telah yatim piatu. Sedari kecil Baginda telah diuji dengan ujian besar harus kehilangan orang-orang tercinta dalam hidupnya secara beruntun. Dalam tahun yang sama telah mangkat Nenenda (kakek) Baginda yakni Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah (1722—1761), Ayahnda Baginda, Sultan Abdul Jalil Muazam Syah (1761), Kakanda Baginda, Sultan Ahmad Riayat Syah (1761), dan Ibunda Baginda, Tengku Putih ibni Daing Celak Yang Dipertuan Muda II Kerajaan Riau-Lingga-JohorPahang. Oleh sebab itulah, sedari kecil (masih digendong) Baginda ditabalkan (dilantik) menjadi Yang Dipertuan Besar (Sultan) Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761), sebuah kerajaan besar di nusantara setelah robohnya Kerajaan Melaka (1511). Kini wilayah dan daerah takluk kerajaannya menjelma menjadi tiga negara modern yang berperan penting di Asia Tenggara: (sebagian) Republik Indonesia, (sebagian) Kerajaan Malaysia, dan Republik Singapura. Setelah bersemayam di singgasana kekuasaan, Baginda diberi gelar kebesaran diraja Riayat Syah yang berarti ‘raja pembela (pemelihara, pelindung)’ sehingga nama dan gelar lengkap Baginda menjadi Sultan Mahmud Riayat Syah ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil Muazam Syah ibni Almarhum Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Dengan gelar Riayat Syah itu pula bermakna Baginda disandangkan gelar kebesaran yang pernah diamanahkan kepada Sultan I Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang yaitu Sultan Alauddin Riayat Syah. Sultan Alauddin tak lain tak bukan adalah putra Sultan Mahmud Syah I, sultan terakhir Kerajaan Melaka. Dengan gelarnya itu tersirat bahwa sebagai Sultan Kerajaan Melayu, di pundak Tengku Mahmud diamanahkan untuk kembali merebut Mahkota Melayu, Kerajaan Melaka, yang telah dikuasai pihak asing: mula-mula Portugis, kemudian Belanda. Bukankah Sultan Alauddin Riayat Syah mendirikan Kerajaan Johor-Riau yang berbatasan langsung dengan Melaka memang dimaksudkan untuk merebut kembali hak terwaris Melayu (Kesultanan Melaka) yang diperjuangkan ratusan tahun sehingga mencapai puncak jayanya itu, tetapi kemudian dijarah anasir asing? Misi pembelaan (pemeliharaan, perlindungan) nampaknya memang dengan sengaja diamanahkan kepada sultan yang masih sangat belia ketika ditabalkan itu. Misi pembelaan tentulah harus digandengkan dengan pembélaan (mempertahankan) karena tak ada pembelaan tanpa pembélaan. Apakah yang harus dibela dan dibéla itu? Jawabnya, tak lain tak bukan: daulah (daulat) Melayu. Dan, daulat itu hanya sanggup dibela dan dibéla oleh pemimpin yang mampu menjunjung marwah. Selain sangat jelas adanya campur tangan Allah, pendampingan kepemimpinan Baginda oleh Yang Dipertuan Muda yang terdiri atas para mamandanya (ayah saudara) yang gagah berani, mula-mula Daing Kamboja yang dilanjutkan oleh Raja Haji Fisabilillah, dan diikuti pula oleh para sepupunya Raja Ali, Raja Jaafar, juga Temenggung Raja Muda Muhammad memberikan indikasi yang kuat bahwa Sultan Mahmud Riayat Syah memang ditakdirkan untuk menjalan misi pembelaan dan pembélaan yang terwaris dan melegenda.

Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah Walau harus menghadapi pelbagai cabaran, tantangan, dan cobaan— terutama dari anasir asing Belanda— ternyata Sultan Mahmud Riayat Syah mampu melaksanakan kepemimpinannya yang visioner sampai ke masa mangkatnya, tak tersentuh oleh politik kolonial Belanda, yang konon sangat lihai dengan politik pecahbelahnya. Bahkan, ibarat filsafat seni silat Melayu, yang terkesan lembut tetapi mematikan dengan memanfaatkan kekuatan lawan: makin keras datangnya lawan, makin keras pula akibat yang akan diterimanya, Baginda gunakan politik bangsa asing itu untuk melagakan mereka: Belanda dan Inggris. Sungguh diplomasi politik yang sangat berkesan sehingga Inggris, setelah mengalahkan Belanda, harus dengan suka rela dan sukacita mengembalikan kekuasaan sultan yang karismatik itu secara utuh, sekaligus membatalkan segala perjanjian yang pernah direkayasa oleh Belanda, tetapi tak pernah diakui oleh sultan yang berhati baja itu. Dengan durja yang cerah dan kepala yang tegak pula, tetapi tetap rendah hati, Baginda memberikan “ucapan terima kasih” sebagai sopan-santun politik kepada pihak Belanda tatkala musuh bebuyutannya itu juga mengakui sepenuhnya kekuasaan dan kepemimpinannya (1795). Semenjak itu, tak ada lagi campur tangan asing terhadap pentadbiran pemerintahan Kerajaan RiauLingga-Johor-Pahang. Jadilah Baginda berjaya bersemayam kurang lebih 51 tahun, sampai mangkatnya (1812), dengan prestasi kepemimpinan yang sungguh mengagumkan. Bakti Baginda sangat patut dan layak untuk ditauladani oleh setiap generasi bangsa kita jika memang bakti kepemimpinan ditujukan kepada matlamat mulia agar terbelanya daulat dan terjunjungnya marwah bangsa dan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan tercapainya kemakmuran negara. Sultan Mahmud Riayat Syah, walau menjadi musuh besar Belanda, tak pernah mampu disentuh oleh bangsa asing yang coba menjajah itu, apa lagi ditangkap, dipenjara, dan atau dibuang. Keikhlasan dan kegigihan membela bangsa dan negara memungkinkan Baginda mendapat perlindungan Allah selama masa kepemimpinannya sehingga terhindar dari pelbagai tipumuslihat Belanda untuk menjatuhkan Baginda, baik dari segi kekuasaan politik maupun marwah sebagai pemimpin. Jadilah Baginda sebagai seorang pemimpin besar yang tak pernah mampu ditaklukkan oleh kuasa asing. Sebagai sultan besar dari kerajaan besar, Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah telah mendedikasikan seluruh hidup dan masa kepemimpinanya untuk meletakkan dasar, membangun, memperjuangkan, dan mempertahankan kejayaan bangsa dan negaranya. Baginda tak pernah rela kedaulatan bangsa dan negaranya terjejas atau dan terjajah oleh pihak mana pun walau betapa besar pun kuasa pihak-pihak yang coba mencabar atau menantangnya, termasuklah Belanda dan Inggris yang sangat bernafsu untuk menaklukkan Kesultanan Riau-LinggaJohor-Pahang pada masa pemerintahannya. Tak seinci pun tanah airnya dan tak seorang pun anak bangsanya boleh dikuasai oleh pihak asing nampaknya

telah menjadi harga mati yang terus dan terus diperjuangkannya sampai akhir masa kepemimpinannya. Pelbagai strategi, siasat, dan taktik yang canggih diterapkannya dalam kebijakan kepemimpinannya demi menjulangkan visi dan misinya menjaga keutuhan bangsa dan negaranya. Dalam keadaan upaya licik dan picik pihak asing yang telah melampaui batas yang dapat ditoleransikan, Baginda secara sadar sesadar-sadarnya dan dengan penuh tanggung jawab memerangi pihak musuh itu, setelah jalan diplomasi tak lagi efektif untuk dilakukan. Bahkan, dalam memerangi musuh beliau tak sekadar menanti kehadiran lawan di

pusat kekuasaannya, tetapi dikejar dan diburunya sampai ke sarang musuh. Peristiwa Perang Riau (1782—1784) menjadi bukti begitu membajanya lagi membaranya semangat Sultan Mahmud Riayat Syah ketika telah berdepan dengan para pengaru (pengacau) walau Baginda, dengan takdir Allah, harus kehilangan mamandanya, Raja Haji Fisabillah Yang Dipertuan Muda IV, yang gugur sebagai syuhada yang gagah berani di Teluk Ketapang, Melaka, markas Belanda. Tak hanya kala itu saja Kompeni Belanda dipermaluinya. Sekali lagi pada 1787 satu garnizun Belanda di Tanjungpinang diranapkannya sehingga pihak musuh yang masih hidup harus melarikan diri dengan pakaian sehelai sepinggang, termasuk pemimpinnya Residen Belanda di Tanjungpinang— David Ruhde—yang dengan tertunduk malu harus kembali ke Melaka, markas Belanda kala itu. “Silalah berbisnis secara beradab dengan semangat saling menjunjung marwah, tetapi begitu kalian berubah menjadi biadab dengan menganggap kami bangsa yang lemah; langkah dulu mayat Beta!” begitu pasti sikap dan mantapnya patriotisme seorang penguasa berwibawa yang juga dikenal dengan nama Sultan Mahmud Syah III ini. Inilah yang paling mendukung kepemimpinan Baginda yang cemerlang. Sultan yang visioner itu mampu menjaga perpaduan dan keutuhan bawahan dan seluruh rakyatnya. Sikap dan tindakannya selalu dipedomani. Kata-katanya senantiasa didengar. Kewibawaan dan kepiawaiannya membangkitkan resa dan rasa bangga bagi kesemuanya: bawahan dan rakyat sekaliannya. Oleh sebab itu, Baginda sangat dicintai oleh semua orang. Itulah kunci kejayaan kepemimpinannya. Penerapan sistem pemerintahan yang berotonomi penuh

bagi semua wilayah dan daerah takluk kerajaannya—bahkan di dalam sistem pemerintahan monarki absolut ketika itu—memungkinkan semua pemimpin di bawahnya dan rakyat sekaliannya sangat kreatif dan rela bekerja keras mengejar kemajuan. Jelaslah bahwa pemikiran sultan yang satu ini jauh melampaui zamannya. Hidup di abad ke-18, tetapi pemikirannya telah menjejaki abad ke-21. Itu juga kiat keanggunan kepemimpinan sultan, yang mampu mematahkan mitos negatif tentang nama Mahmud bagi Sultan Melayu (ingat, Sultan Mahmud I, Melaka, dan Sultan Mahmud II, Johor) yang sungguh menakjubkan. Alhasil, otonomi daerah yang diterapkan dalam pemerintahan modern sekarang bukanlah sesuatu yang baru jika kita merujuk kebijakan Sultan Mahmud Riayat Syah, bahkan yang dilaksanakan Baginda lebih hebat lagi. Baginda sebagai sultan berkedudukan di Lingga dan mengurusi hal-ihwal pemerintah pusat. Yang Dipertuan Muda berkedudukan di Penyengat secara otonom mengurusi wilayah otonom itu. Bendahara berkedudukan di Pahang mengurusi pemerintahan di wilayah dan daerah takluknya. Dan, Temenggung berkedudukan di Johor melaksanakan pentadbiran di wilayah takluknya pula. Sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah pusat baru ikut campur dalam pemerintahan di daerah takluknya itu dalam hal pengangkatan para pembesarnya, penyelesaian perselisihan internal jika ada, ketika negara terancam oleh musuh dari luar (perang, misalnya), dan kalau terjadi ketimpangan pembangunan di wilayahwilayah otonom itu sehingga dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan rakyat dan terganggunya kemakmuran bangsa. Perjuangan pembangunan, pembaharuan, dan kemajuan yang direncanakan, dicanangkan, dan dilaksanakannya meliputi pelbagai bidang: politik, pemerintahan, pertahanan-keamanan, ekonomi dan perdagangan, agama, dan sosialbudaya—walau dihadang dengan pelbagai tekanan oleh pihak asing— dapat diraih dengan hasil yang gemilang. Upaya perbauran bangsa yang dilaksanakannya tak hanya antara Melayu dan Bugis, tetapi kesemua suku yang ada di nusantara yang bermastautin di dalam kerajaannya, juga warga keturunan Arab, India, dan Tionghoa diperlakukannya sama. Walau Baginda dikenal sebagai muslim yang taat, rakyatnya berbilang agama dapat hidup berdampingan dengan rukun di bawah kepemimpinannya sehingga seluruh rakyat sangat mencintainya. Hanya manusia berbatin miskinlah yang tak menyenangi kepemimpinan berdelau seperti itu. Sultan Mahmud Riayat Syah sejatinya bukanlah sultan yang biasa-biasa saja. Baginda telah menyelesaikan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepemimpinannya dengan cemerlang dan gemilang. Segala jasa dan nilai kejuangan yang diwariskannya adalah bukti bahwa Baginda memang patut ditauladani dan dikenang. Baginda telah memberikan contoh yang terbaik untuk menjadi pemimpin yang sungguhsungguh membela daulah menjunjung marwah. Tak berlebihanlah jika pemimpin besar itu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional yang terbilang.***

HANG KAFRAWI Lahir di Teluk Belitung, Kepulauan Meranti dan aktif dalam berbagai aktivitas seperti teater dan sastra. Dia juga tercatat sebagai Ketua Jurusan Bahasa Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning dan dosen di Akademi Kesenian Melayu Riau. Bermastautin di Kota Bertuah Pekanbaru.

”Dimana Kan Kucari Ganti” Mengenang Satu Tahun Meninggalnya Hasan Junus HASAN Junus, di kalangan seniman nama beliau disingkat HJ. HJ menghembus nafas terakhirnya pada tanggal 30 Maret 2012. Sastra adalah hidupnya, maka bicara tentang sastra Riau, tidak dapat tidak nama HJ merupakan nama terdepan dalam kesusastraan Riau. Hari-harinya adalah puisi, pergantian waktu adalah prosa. HJ tidak pernah merasa jemu berhadapan dengan karya sastra dan tidak pernah pula letih menciptakan karya sastra. Dari bacaan dan pikiran beliau, karya-karya sastra asing dapat dinikmati di kolom Rampai yang terbit di Riau Pos setiap hari Ahad. Namun semuanya hanya jadi kenangan setelah beliau tiada. Hasan Junus merupakan ‘Biksu’ sastra Riau yang tidak pernah pelit membentangkan ilmu-ilmu yang ia miliki kepada siapapun juga. Bagi HJ, semakin banyak orang menimba ilmu sastra darinya, semakin membuat dia bergairah. Beliau pun selalu berpesan bahwa untuk menjadi seorang penulis karya sastra, membaca, membaca dan membaca merupakan modal utama. Dia juga selalu berharap bahwa karya sastra haruslah menjadi pohon besar yang akarnya menghujam ke tanah, daunnya dapat tempat berteduh dan bermusim di sembarang musim. Karya-karya yang dihasilkan Hasan Junus, selalu meletakkan kekuatan lokalitas Melayu Riau menjadi identitas dalam karyanya. Walaupun beliau memamah bermacam karya sastra asing, namun tetap pada karya yang ia hasilkan ‘bau’ kemelayuannya tercium. Begitu juga dengan karya-karya asing yang beliau terjemahkan, padanan kata yang dipilih sangat dekat dengan hati orang Melayu. Salah satu contoh karya HJ yang kental nuansa Melayu, namun tidak kalah dengan pikiran barat adalah naskah drama Burung Tiung Seri Gading. Membaca dan melihat naskah ini dipentaskan, maka konsep-konsep teater atau drama atau sandiwara Bangsawan sangat terasa. Apabila diteliti secara mendalam, naskah Burung Tiung Seri Gading ini penuh makna filosofi baik Timur maupun Barat. Dalam naskah ini, selain disuguhkan cerita yang menawan, bahasa yang digunakan juga memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Bahasanya ‘bersayap’ alias tidak tertuju apa yang diucap, tetapi pada makna di balik yang diucapkan itu. Inilah salah satu contoh kekuatan naskah drama yang dihasilkan oleh orang Melayu, terutama orang Melayu Riau (baik Provinsi Kepulauan Riau maupun Provinsi Riau). Hasan Junus menyadarai benar, bahwa kesusastraan merupakan kekuatan orang Melayu, sehingga beliau tidak pernah frustasi terus menggali karya-karya Melayu lama dan dibancuhkan dengan karya-karya sastra Barat. Spirit meyakini bahwa kesusastraan merupakan jalan hidupnya, menjadi kekuatan sastra Riau. HJ pun tidak pernah berhenti ‘mendengung-dengungkan’ karya sastra dimanapun dan kapanpun. Dengan telaahnya yang mendalam, dan juga kehebatannya mencpitakan karya sastra, HJ dengan lantang pada tahun 90-an mengikrarkan Mazhab Sastra Riau. Keunikkan dan kekuatan bahasa dalam karya sastra Riau merupakan roh mazhab sastra Riau tersebut. HJ semakin gencar membandingkan karya-karya sastra Riau dengan karya-karya sastra asing. Perbandingan yang dilakukan HJ menjadi kekuatan baru pula bagi sastrawan-sastrawan Riau lainnya. Kini sudah satu tahun HJ mendahului kita. Tiada lagi kita dapat menyaksikan gaya bicara HJ yang penuh semangat. Bicara tentang kesusastraan, HJ tidak akan pernah kehabisan bahan, semua yang ada pada dirinya dituangkan untuk membangkitkan semangat penulis-penulis muda. Gaya bicara yang penuh ekspresi ditambah gerakangerakan tubuh adalah ciri khas HJ. Setiap kali berjumpa dengan dia, terlambat kita menegurnya, HJ yang terlebih dahulu mendengur. Seperti seorang prajurit, HJ selalu mengangkat tangan kanannya dan memberi hormat kepada siapa saja yang ditemuinya. Hasan Junus tidak membedakan antara usia, siapa saja yang berminat dengan sastra, bagi HJ adalah kawannya, tak peduli muda atau pun tua. Seperti burung api, HJ telah ‘membakar’ dirinya dengan menekuni dunia sastra. Apa yang ia dapat dari dunia sastra sudah pula menjelma di setiap penulis yang pernah berjumpa dan bicara dengannya. Sudah setahun dia pergi, kita rindu gaya bicaranya, kita rindu pemikirannya yang dituangkan dalam tulisan, namun Rampai itu telah usai, kitalah yang harus melanjutkan. Hidup ini tidak pernah mengenal kata akhir. Patah satu, tumbuh seribu. Mengenangmu Ayahanda HJ, kami memang terasa sunyi.***

Kuaci Emak, Kuaci Berkah (Bagian III)

FAKHRIYANSYAH Lahir di Tanjungpinang, 05 Mei 1991. Saat ini sebagai Mahasiswa semester 8 di Prodi Bahasa Indonesia FKIP UMRAH dan bekerja sebagai Pengelola Perpustakaan SMP Negeri 5 Tanjungpinang. Kegemarannya dalam menulis puisi dan cerita pendek bermula dari SMP. Dan beberapa karyanya dipublikasikan di berbagai media cetak lokal maupun nasional seperti Batam Pos, Haluan Kepri, Koran Peduli, Tanjungpinang Pos, Putra Kelana dan Republika. Kebanyakan puisi dan cerpen yang dibuatnya selalu berlatarkan kehidupan seharihari di Kota Tanjungpinang. Kini, dengan hobbynya yang menulis puisi, Fakhri telah menelurkan sebuah buku kumpulan puisi yang ditulisnya dengan tajuk “Kita dalam Kata” dan puisinya juga termasuk dalam buku antologi puisi “Sayap-Sayap Bening” yang ditulis oleh sastrawan muda Kepri. Fakhri juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, antara lain sebagai Sekretaris Majelis Anak Negeri Tanjungpinang (MANTAP), Koordinator bidang Pengembangan dan Pelestarian Budaya Melayu di Ikatan Pustakawan Indonesia Kota Tanjungpinang, Penggiat Sastra, Seni dan Budaya Kota Tanjungpinang, Sekretaris Masjid Ar Rahim Teluk Keriting dan Ketua Ikatan Remaja Masjid Ar Rahim Teluk Keriting.

“KRIIINGG.....” pekik telepon genggam milik Mak Odah. “Assalamualaikum...” salam Mak Odah dengan seseorang diujung telepon. “Waalaikumsalam, Mak...” balasnya dengan suara khas Rita yang melengking. “Ritaaa... ape kabar nak? Sehat?” tanya Mak Odah kepada Rita. Tampak raut wajah yang merindu sangat mendalam antara Mak Odah kepada Rita. Melihat keadaan itu, Rasidi pun agak tersenyum bahagia. “Mak sehat? Rita kat sini Alhamdulillah sehat walafiat,” jawab Rita. “Mak juge sehat walafiat, Alhamdulillah kalau anak emak yang tersayang juge dalam keadaan sehat. Jage diri ye nak kat sane, bile nak balek ke Pinang?” lanjut Mak Odah. “Nampaknye Rita balek dalam waktu dekat ni, Mak. Rindu sangat dengan emak, rindu dengan gulai asam pedas emak, rindu baring kat pangkuan emak, rindu semuenye lah mak.... Oh iye mak, selain rindu dengan emak, Rita balek pun ade perlu dengan Bu Maya,” sambung Rita.

“Iye ke? Perlu ape tu? Tak apelah, emak pun rindu dengan Rita. Dahlah nak, tutup telepon ni. Kan Rita tengah belajar, lain mase lagi telepon emak lagi ye nak...” ujar Mak Odah kepada Rita. “Iyelah mak, kalau macam tu. Mak sehatsehat aje ye, doakan Rita biar bise belajar dengan baik kat sini,” balas Rita. “Insya Allah, emak pasti doakan yang terbaik untuk anak emak tersayang,” lanjut Mak Odah. “Amin, Assalamualaikum,” salam Rita. “Waalaikumsalam,” balas Mak Odah. Percakapan pun selesai dan diakhiri dengan senyuman sumringah dari Mak Odah. Bualan singkat penuh makna dan sebuah kerinduan menjadikan penawar rindu Mak Odah dan Rita yang berjauhan. Meski jarak beribu batu, kerinduan bersimpai mesra, kalam cinta penuh makna dan nada suara lembut menjadi pelipur lara. *** “Assalamualaikum Mak Odah....” suara lembut yang dikenali Mak Odah menyapa di pagi indah. Bu Maya, datang tanpa ditemani

oleh sahabat-sahabatnya dari Yayasan Selendang Mayang. Tampak agak berbeda memang, karena Bu Maya biasa datang ke warung Mak Odah bersama rombongan yang selalu memenuhi dan memadatkan warung Mak Odah untuk menikmati makanan yang dihidangkan oleh Mak Odah di warungnya. “Waalaikumsalam..... Ehh.... Bu Maya.... Ngape sorang aje? Kawan yang lain mane?” jawab Mak Odah. “Lagi pengen sendiri Mak, lagipula teman-teman yang lain sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Rindu dengan bubur pedas Mak Odah. Sampai terbawa mimpi saya dengan bubur pedasnya, hehehe...” gurau Maya. “Alah, Bu Maya ni ade saje lah. Tunggu sekejap ye, saye siapkan dulu,” jawab Mak Odah sembari mempersiapkan bubur pedas pesanan Maya. “Mak, sebenarnya saya kemari ada kabar gembira yang ingin saya sampaikan dan sekaligus saya mohon doa restu dengan Mak Odah,” ucap Maya. “Ha... kabar ape pulak tu Bu Maya?” tanya Mak Odah sambil

mengantarkan semangkok bubur pedas pesanan Maya itu. “Apakah Rita sudah menelepon Mak Odah kemarin?” tanya Maya. “Oh, iye kemarin ade die telepon emak. Die ade mang nyakap kalau dalam waktu dekat ni nak balek, katenye rindu dan sekalian ade perlu dengan Bu Maya. Kire-kire ade perlu ape ye? Maaflah kalau emak nak tau urusan Bu Maya dan Rita,” ucap Mak Odah. “Gak apa-apa kok, tak ada yang salah dan rahasia mengenai hal yang akan dibicarakan antara saya dan Rita. Ini juga harus diketahui oleh Mak Odah sebagai orang tua dari Rita. Saya kemari karena ada hajat dan memohon izin untuk Rita kalau saja saya mendirikan sebuah sekolah, saya mau Rita yang menjadi pimpinan disekolah yang akan saya dirikan. Selain itu juga, saya sudah mempersiapkan segenap fasilitas yang bermanfaat untuk Mak Odah dan keluarga di sebuah tempat usaha yang baru. Jadi, dirumah Mak Odah ini tidak ada lagi warung. Insya Allah, saya sudah siapkan sebuah ruko untuk Mak odah berjualan makanan khas Melayu disana,” ujar Maya.

“Alhamdulillah kalau macam tu, emak merase tak ade yang dapat dibalas dari kebaikan Bu Maya kepade saye dan Rita. Semoge Allah memberikan rezeki dan pahale yang berlipat gande kepade Bu Maya yang telah berbaik hati kepade saye. Bak kate orang malang jangan dicari, rezeki jangan ditolak. Saye terime ini semue disebabkan ini juge adalah anugerah dari Allah yang tak terhingge,” ucap Mak Odah sambil bersyukur. Sesekali terlihat Mak Odah menyeka air matanya yang selalu menetes. Air mata kesyukuran yang terus menerus ia lantunkan dalam setiap doa dan sujudnya setiap waktu. Dan juga Bu Maya sesekali menggenggam tangan Mak Odah dengan senyumnya yang manis itu. Tanda kasih dan sayangnya kepada Mak Odah. “Mak, ini ada sepucuk surat yang saya terima dari Rita melalui e-mail yang dikirimkan kepada saya beberapa waktu lalu,” lanjut Maya sambil memberikan amplop surat dari Rita. “Oh, iye ke? Kejap ye emak bace dulu,” ucap Mak Odah antusias.(bersambung)

Redaksi menerima kiriman naskah baik berupa essei, catatan kebudayaan ataupun laporan yang berkenaan dengan seni dan budaya. Kirimkan tulisan ke Email : redaksi@kepribangkit.com

SENIN 08 APRIL 2013

galeri anda

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyampaikan sambutan.

Gubernur Kepri HM Sani beserta istri dan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah poto bersama guru dan pengurus yayasan yang menaungi TK Mawar.

Gubernur Kepri HM Sani disaksikan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp600 juta.

Gubernur Kepri HM Sani disaksikan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyerahkan tumpeng kepada pengurus yayasan TK Mawar.

Kepala Sekolah TK Mawar.

Gubernur Kepri HM Sani disaksikan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah memotong tumpeng ulang tahun TK Mawar.

HUT ISTIMEWA TK MAWAR

TAMAN Kanak-Kanak Mawar dibawah Yayasan Keinsyafan Rakyat Indonesia Riau (KRIR)berlokasi di Jalan Tambak Tanjungpinang, pada 1 April 2013 genap berusia 65 tahun. Peringatan HUT ini menjadi moment terbesar dalam sejarah perkembangan TK Mawar sebagai TK tertua di Kota Tanjungpinang. Selain ditandai pemotongan tumpeng oleh Gubernur Kepri, HM Sani, TK Mawar juga mendapat bantuan hibah dari Pemerintah

Provinsi Kepri senilai Rp600 juta. Bantuan hibah diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kepri HM Sani kepada Ketua Yayasan Keinsyafan Rakyat Indonesia Riau drg Hj Shufiar. Gubernur Kepri, H M Sani mengatakan TK dan PAUD memiliki andil besar bagi majunya generasi muda karena pada tingkat inilah mereka mendapatkan pembinaan awal terlepas dari peran orangtua yang juga sudah memberikan pendidikan di rumah.

“Disamping itu, saya sudah minta Kadis Pendidikan untuk memberikan belajar budi pekerti di sekolah. Karena kita lihat sopan santun sudah mulai berkurang,” kata M Sani. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, dalam kesempatan itu menyebutkan, ulang tahun ke 65 TK Mawar merupakan salah satu bentuk nyata dan bukti sejarah. Adalah kewajiban semua pihak, untuk melindungi dan terus melestarikan keberadaannya. Sudah

Pengurus Yayasan Keinsyafan Rakyat Indonesia Riau (KRIR), Yuhenny AR.

Wali Kota Tanjungpinang didampingi istri menyanyi.

Anak-anak TK Mawar poto bersama.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Yatim Mustafa berbincang bersama undangan lainnya.

pasti, kata Lis, tak sedikiti alumni TK Mawar yang sudah memberikan kiprah nyata ditengah kehidupan bermasyarakat. “65 tahun bukan usia muda dan sudah mendapatkan kedewasaan di dunia pendidikan tentu sejarah buat TK Mawar. Mudah-mudahan TK ini tetap memberikan kontribusi bagi majunya pendidikan di Tanjungpinang,” kata Lis. Hadir dalam peringatan ulah tahun tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Yatim Mustafa,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Dadang AG, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Tanjungpinang, A Yani, Ketua dan Pengurus Yayasan Keinsyafan Rakyat Indonesia Riau, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Abdul Razak dan undangan lainnya.***

Narasi : Heni Rulianti Foto : Heni dan Dokumentasi Humas

Ketua Yayasan Keinsyafan Rakyat Indonesia Riau (KRIR), drg Hj Shufiar memberikan sambutan.

Penerima penghargaan sempena HUT TK Mawar.

kepri bangkit

SUBUH DZUHUR

ASHAR

MAGHRIB

ISYA’

04:49 WIB

15:16 WIB

18:14 WIB

19:22 WIB

12:10 WIB

SUMBER:PKPU.OR.ID

Berita Online Cepat & Terpercaya

SENIN 08 APRIL 2013

Bedol-bedolan untuk Rusun Kemayoran SAYA ajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mojok sebentar. Itu terjadi saat kami menunggu kedatangan Bapak Presiden SBY.. baca di www.kepribangkit.com

Kapal Perang Tetangga

Bila tetangga kedatangan tamu yang bawa golok, parang, tombak, panah dan sebagainya, apa yang dipikirkan tetangga kirikanannya?

F.HUMAS

Wakil Wali Kota Batam, Rudi, berbincang bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK UKM) dan Kadis Pekerjaan Umum (PU), soal penataan pedagang kaki lima di Batam.

CARA RUDI MENATA PKL

BATAM (PK) Dalam rangka melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batam, Wakil Walikota (wawako) Batam, Rudi,SE melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang akan dilakukan penataan PKL, yaitu di Komplek Penuin, Square 91 dan

Palm View, Kamis (4/4). Didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK UKM) dan Kadis Pekerjaan Umum (PU), Rudi menggesa adanya perubahan wajah PKL yang ada di tempat tersebut, mengacu pa-

da perpres nomor 125 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menata Pedagang kali lima. “PKL ini akan kita tata agar tidak mengganggu lalu lintas dan keindahan Kota. Juga akan diseragamkan mulai dari bentuk

bangunannya, warna catnya, yang disesuaikan perlokasi” jelas Rudi. Dalam peninjauan tersebut, wawako juga berbincang dan menampung aspirasi dari beberapa pedagang yang mencari nafkah di tempat tersebut. Rudi mengatakan Pemko Batam akan

mengkoordinasikan hal ini melalui pendataan yang sedang dilakukan oleh tim penataan dan pemberdayaan PKL yang terdiri dari SKPD terkait serta unsur kecamatan dan kelurahan. Nantinya melalui Dinas PMPK

Bersambung ke Hal...10

MTQ VII Kabupaten Karimun Meriah

F.FREDDY

Galangan kapal PT. KSS.

BLH Karimun Sidak PT. Karimun Sembawang KARIMUN (PK) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Karimun melakukan sidak ke beberapa waktu lalu ke PT. Karimun Sembawang Shipyard (KSS). Sidak itu dilakukan karena adanya dugaan informasi perusahaan galangan kapal di lokasi

Teluk Paku Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun itu membuang limbah di areal perusahaan tersebut. Kepala BLH Kabupaten Karimun, DR. Amjon M.Pd

Bersambung ke Hal...10

kabar hukum Ruangan untuk Wartawan di PN Batam

Jack Johanis Octavianus

BATAM (PK) Ketua Pengadilan Negeri Klas I Batam, Jack Johanis Octavianus, SH MH berencana menyediakan ruangan khusus untuk wartawan yang meliput di PN Batam. Jack berharap, wartawan selain mencari berita, juga sebagai mitra

berbagi informasi. “Ruangan itu nantinya bisa dijadikan tempat istirahat sejenak usai meliput. Atau bahkan bisa saja dijadikan ruangan untuk ngetik berita,” ujarnya. Ruangan tersebut, kata Jack, dilengkapi dua unit AC, dua unit komputer, empat buah meja, satu sofa serta ada kamar mandinya. Sebelum diserahkan penggunaannya, seluruh wartawan yang meliput di PN Batam akan didata. Ini menghindari kesimpangsiuran informasi yang harus disampaikan Humas PN Batam. Jack berharap, ruang tersebut dapat bermanfaat bagi kelancaran tugas-tugas wartawan. “Jaga dengan baik, karena sarana tersebut adalah tempat bekerja,” harapnya. (Indralis)

KARIMUN (PK) Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten Karimun tahun 2013 dibuka secara resmi oleh Bupati Karimun, DR. H. Nurdin Basirun yang ditandai pemukulan bedug, Selasa (2/4) lalu di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Meski event dua tahun sekali ini dilaksanakan di Kecamatan Kundur Barat, antusias masyarakat dan kemeriahan sangat luar biasa. Mulai dari pelaksanaan pawai takruf sudah diikuti ribuan orang dari kalangan pelajar dan masyarakat dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Sekda Karimun, Anwar Hasyim mengatakan, pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Karimun tahun 2013 ini diikuti qori dan qoriah dari 12 kecamatan di Kabupaten Karimun. Menurut Anwar, tahun 2014 mendatang, Kabupaten Karimun ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksananaan MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sudah pasti, sebagai tuan rumah ingin sukses. Baik sukses dalam

Jangan Dompak Bernasib Lagoi

Bersambung ke Hal...10

Bupati Karimun, Nurdin Basirun menyalami pemenang MTQ.

penyelenggaran maupun sukses dalam prestasi. Sekretaris Panitia MTQ VII, Usman, mengatakan, MTQ kali ini diikuti 275 peserta yang berlomba di cabang anatranya Tilawah, Tartil (anak-anak, remaja dan dewasa ) Hifdzil Qur’an, Fahmil, Syarhil, Kahttil,

F.DOK

hiasan mushab dan dekorasi atau kaligrafi. Sementara Bupati Karimun, Nurdin Basirun mengingatkan MTQ merupakan salah satu wahana pembinaan akhlak bagi generasi muda untuk dapat mengisi ruang publik keagamaan di masyarakat. (Freddy)

Hakim Subandi: Saya Tak Lupakan Batam BATAM (PK) Salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Batam, Subandi mendapat promosi jabatan strategis. Mahkamah Agung mempercayainya memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, Sumatera Selatan. Subandi sudah 2 tahun menjadi hakim di PN Batam. Sejauh itu pula, ia dikenal sebagai sosok menyenangkan kepada siapa saja yang ditemui. Selama di Batam, pria glamour berkumis tipis ini juga menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Internasional Batam. Selama 13 tahun menjadi hakim, sudah beberapa kali pindah tugas. Mulai dari PN Brebes, Jawa Tengah, Aceh, Sungai Penuh, Jambi, Kandangan, Kalimantan Selatan, Indramayu, Jawa Barat dan PN Batam. Di masing-masing tempat ia ditugaskan, Subandi punya kenangan tersendiri. Di Aceh, misalnya. Ia pernah hampir menjadi korban penculikan GAM. Untunglah ia punya siasat dengan memilki KTP Subandi

F.INDRALIS

Bersambung ke Hal...10

F.IST

Personel KufakuBand.

Bersambung ke Hal...10

JANGAN sampai nasib masyarakat Dompak sama seperti masyarakat Lagoi di Bintan. Pernyataan itu saya dengar dari salah seorang anggota dewan ketika saya sedang mampir di rumahnya, belum lama ini. Pernyataan anggota dewan itu kembali mengingatkan saya tentang perjalanan panjang perjuangan masyarakat Lagoi yang berdarah-darah dalam menuntut ganti rugi lahan. Masalah Lagoi memang tidak hanya populer secara nasional tetapi juga internasional. Maklum, di kawasan seluas 27.000 hektar tersebut kini berdiri hotel dan resort mewah yang diperuntukkan bagi orang-orang berkantong tebal.

Perkenalkan, Kufaku Band Asli Batam BATAM (PK) Dunia entertainment Batam bakal melahirkan group band yang fenomenal. Kufaku Band, namanya. Saat ini, band yang terdiri dari empat personil pria dan satu wanita bule yang menjadi model di beberapa video klipnya itu sudah menjadi topik dalam perbincangan di dunia maya. Band ini juga sudah menjadi bintang tamu di beberapa stasiun TV. Diantaranya adalah Batam TV. Dalam perbincangan dengan www.kepribangkit.com (Putra Rida Group) belum lama ini, mereka kaya dengan konsep musik dan video klip. Karena kebetulan, personelnya bukan hanya anak band saja, Fikar basis Kufaku Band adalah seorang

ANALOGI itu untuk menggambarkan situasi saat ini yang terjadi di tetangga kita, Singapura. Selasa, 2 April 2013 lalu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Hussein

pegawai Bea Cukai di Batam. Sang vocalis, Bobby Rian, vocalis merangkap produser, komposer menjadi motor penggerak Kufaku. Semua konsep dan set marketing promo digarap olehnya. Bobby adalah sarjana bahasa Inggris di Bandung dan sarjana teknik di Uniba Batam. Saat ini Bobby sedang melanjutkan s2 di Batam. Tidak banyak yang tahu, kalau vocalis band fenomenal ini berotak encer, IPK-nya 3,5. Saat ini, personel Kufaku Band sedang fokus untuk terus mengasah skil bermain musik mereka. Sebab, mereka dituntut untuk terus menghasilkan karya-karya. (dhani)

AA Aulia Syah

Siswa SMA 4 dengan Segudang Prestasi NAMANYA AA Aulia Syah. Usia lelaki ini masih muda namun segudang prestasi telah dicetaknya. Bukan hanya dalam satu bidang saja, ia berprestasi di bidang olahraga dan seni. Aulia, demikian sapaan akrabnya. Lahir di Semarang, 25 Juni 1995, buah hati pasangan Hj Zulna Yosepha dan H Zulkarnain. Ibundanya, Hj Zulna merupakan seorang jaksa di Kejari Kota Batam. Sedangkan ayahandanya, H Zulkarnain merupakan pegawai Pemerintah Kota Batam. Bersyukurlah ia dan keluarganya karena anugerah talenta yang dimilikinya. Siswa kelas 3 di SMU Negeri 4 Batam ini menuturkan perjalanan prestasinya. “Saya waktu kecil suka olahraga,” ujarnya kepada Putra Kelana. Aulia ketika masih duduk di bangku kelas 3 SD giat berlatih bulutangkis. Ia pun mampu mendapatkan pengakuan prestasinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia meraih juara bulutangkis tingkat RT. Lalu mulai menjajal kemampuannya di Aulia bidang olahraga bola kaki. Ketika duduk di bangku kelas 5 SD, ia bergabung dengan club sepak bola SSB Regsibam. “Ketika itu sempat mendapatkan beberapa juara,” kisahnya. Diantaranya, menjuarai beberapa turnamen hingga membawa pulang piala top skors turnamen bola kaki U-13 memperebutkan piala Walikota. Dalam kesempatan itu ia juga membawa SSB Regsibam meraih piala juara tiga. Di bidang olahraga bola volley, Aulia juga punya prestasi. Sejak SMP ia menjuarai beberapa turnamen antara lain juara 2 se Provinsi Kepulauan Riau pada kejuaraan 02 SN 2007. Pada tahun 2008, ia juga berhasil merebut juara pertama untuk kejuaraaan 02SN.

Bersambung ke Hal...10

SENIN 08 APRIL 2013

kepri bangkit

Lanjutan Pembangunan Gedung LAM Rp7 Miliar TANJUNGPINANG (PK) Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri mulai, Kamis (4/4) resmi pindah ke Kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Dompak. Perpindahan kantor tersebut ditandai dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin Ketua LAM H Abdul Razak AB dan dihadiri langsung Gubernur Kepri HM Sani dan Sekdaprov Kepri, Suhajar Diantoro. Meski kondisi Kantor LAM saat ini belum sempurna, namun dinilai sudah cukup representatif untuk berkantor. Mengingat fasilitas pendukung seperti ruang rapat, ruang kerja, komputer dan beberapa item pendukung lainnya sudah tersedia. Usai pembacaan doa, gubernur memberikan arahan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kepri, Arifin Nasir beserta jajarannya. Agar, ke depan bekerja lebih baik. Apalagi Dinas Kebudayaan merupakan instansi yang berkaitan langsung dengan visi dan misi

gubernur, yakni ‘Mewujudkan Provinsi Kepri Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan. Tidak hanya itu, gubernur juga memberikan pekerjaan kepada Dinas Kebudayaan agar segera menyelesaikan pembangunan gedung serbaguna LAM dan gedung kesenian di Dompak, serta pembangunan gedung bahasa di Pulau Penyengat. “Ini PR buat kepala Dinas Kebudayaan dan jajarannya. Dinas kebudayaan ini berkaitan langsung dengan terwujudnya visi/misi Pemprov Kepri. Dengan ditempatinya kantor baru ini, maka harus ada semangat baru. Karena sekarang sudah tidak lagi berkantor di ruko,” kata Sani. Gubernur juga menyaksikan slide show yang ditayangkan oleh konsultan yang disewa Dinas Kebudayaan terkait master plan pembangunan gedung bahasa yang berada di Pulau Penyengat,

serta keberadaan gedung serbaguna LAM dan gedung kesenian. “Pembangunannya memang harus menonjolkan ornamen-ornamen Melayu, karena kita ini Bunda Tanah Melayu. kita harapkan tahun 2014 semuanya sudah selesai semua,” ujar Sani. Yang terpenting, kata gubernur lagi, kegiatan Festival Budaya Melayu harus dilaksanakan dengan baik di Kepri, meski dihadiri oleh presiden maupun tidak dalam pelaksanaannya. “Festival budaya melayu itu moment penting untuk mempromosikan budaya kita. Ini bukan berarti kita tidak menghargai kebudayaan lainnya. Tapi disini budaya Melayu adalah ‘bunda’ bagi budaya-budaya lain yang ada. Jadi, ada atau tidak presiden nanti, pelaksanaan Festival Budaya Melayu harus dilaksanakan dan disukseskan bersamasama,” tegasnya. Menurut Arifin, Disbud telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp7 miliar.***

Cara Rudi Menata PKL Sambungan dari halaman 9 UKM akan memfasilitasi pembentukan koperasi PKL di masing-masing lokasi agar tertata dan terkoordinir. “Kita segera lakukan pembentukan koperasi, khususnya di lokasi yang jadi sasaran program penertiban,” pungkasnya. Kadis PMPK UKM Kota Batam, Pebrialin mengatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program bantuan sosial yang ditujukan bagi PKL.

Diharapkan tahun ini Kota Batam menjadi salah satu daerah yang menerima bantuan tersebut. Adapun besaran nilai bantuan sosial tersebut diserahkan melalui koperasi sebesar Rp 7,5 juta dalam bentuk fisik seperti kios maupun estalase dagangan. “Pedagang tidak menerima bantuan uang, tapi berbentuk fisik. Sehingga PKL tidak perlu memikirkan peralatan jualan lagi,” katanya. Ditambahkannya, dalam setahun Ke-

menkop dan UKM hanya memberikan bantuan kepada satu koperasi yang beranggotakan 50 PKL. Namun, bagi yang belum mendapat bantuan, Pemko akan mengupayakan adanya peran serta BUMN ataupun swasta melalui program CSR. “Berharap pembangunan dan pemerataan ini dapat program CSR BUMN dan swasta, sehingga PKL keberadaanya terayomi dan tidak kumuh,” ujar Febrialin.(humas)

Siswa SMA 4 dengan Segudang Prestasi Sambungan dari halaman 9 Aulia kembali memperoleh juara pertama bola volley pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Tanjung Balai Karimun. Ia pun terus berlatih dan bergabung menjadi anggota team volley ball club Viska. “Tapi saya kalah pada POPDA tahun 2010,” ujarnya. Aulia juga sempat menjadi wakil kontingen Provinsi Kepulauan Riau pada pekan Olah Raga antar Wilayah (Popwil) tahun 2012 di Medan. “Dapat juara 4,” lanjut Aulia. Selama menjadi siswa di SMA Negeri

4, sudah banyak partisipasi Aulia dalam membawa harum nama sekolah ini. Setidaknya, ada 3 piala yang dipersembahkan Aulia, antaranya piala SMU Cup sebagai juara 2 pada tahun 2011 dan 2013. Aulia juga merail juara 2 untuk Walikota Cup pada bulan Maret 2013. Ia bahkan telah mempersembahkan piala juara pertama sebanyak dua kali untuk sekolahnya itu. Pertama, pada tahun 2011, juara pertama pada Bengkong Kartini Cup. Kedua, ia juga memperoleh juara pertama pada kejuaraan bola voli Al-Fayed Cup. Bukan di bidang olahraga saja. Aulia pun mengukir prestasi di bidang seni.

Sejak duduk di bangku SD ia memenangkan beberapa perlombaan tari. Waktu itu pertama kali mengikuti lomba fashion show busana muslim. Aulia memperoleh juara 3 dan juara favourite. “Tapi tidak saya lanjutkan karena saya lebih memilih olah raga,” ujar Aulia. Meskipun disibukkan dengan berbagai aktifitas, prestasi akademik Aulia tetap memuaskan. Sekalipun dia aktif menjadi pengurus Organisasi sekolah sebagai Ketua bidang olahraga, ia tak pernah jauh dari rangking 10 besar. “Saya juga selalu jadi ketua kelas sejak SD. Cita-cita saya mau jadi pemimpin,” ujarnya.(Nurul/ Indralis)

Kapal Perang Tetangga Sambungan dari halaman 9 Obama di Ruang Oval Gedung Putih, Washington DC, AS. Seusai pertemuan, Obama memuji Singapura sebagai contoh yang baik untuk dunia dan merupakan sekutu penting serta penasihat penting bagi AS di Asia. Sesudah puja puji itu, Obama menyampaikan terima kasih kepada militer Singapura. Selang beberapa saat setelah itu, kapal perang USS Freedom tiba di perairan Singapura. Di belakang USS Freedom, segera menyusul tiga kapal perang AS lainnya yang akan berpatroli di wilayah perairan Singapura. Ke-empat kapal perang AS tersebut sengaja didesain khusus untuk berlayar di perairan dangkal dekat pantai. Mereka akan melakukan patroli dengan fokus pada tugas pemberantasan teroris dan bajak laut di wilayah Singapura selama beberapa bulan ke depan. Kita yang hidup di Provinsi Kepri, tentu boleh bertanya, ada apa di perairan Singapura? Itu juga sama dengan pertanyaan, ada apa di perairan Provinsi Kepri? Adakah ancaman yang sedang

mengintai? Atau, belum cukupkah kapalkapal patroli milik Singapura yang canggih berpatroli terus menerus tiada henti mengelilingi negara pulau itu? Atau, jangan-jangan ini adalah bagian dari strategi pemerintah AS untuk menguatkan kukunya di ASEAN? Terlepas dari semua berbagai dugaan itu, sebagai tetangga yang baik dan tidak sombong, apa salahnya jika sebelum memasukkan “tamu” yang membawa berbagai peralatan perang itu, terlebih dahulu “memberi kode” kepada tetangga terdekat, Provinsi Kepri. Memang, tidak ada keharusan bagi Singapura untuk meminta izin kepada Provinsi Kepri. Sebab, antara Singapura dan AS telah terjalin kerjasama militer yang akrab. Apalagi, nasehat dan saran dari PM Lee Hsien Loong mendapat tempat spesial di hati Obama. Tapi, sebagai tetangga terdekat, Provinsi Kepri tentu juga tak dilarang untuk khawatir bahkan takut. Khawatir dengan masuknya kapal-kapal perang milik negara adikuasa yang sudah pasti dilengkapi dengan peralatan persenjataan modern itu. Khawatir jika terjadi hal-hal yang merugikan Provinsi Kepri, langsung

maupun tidak langsung. Takut, kalaukalau kapal perang itu melakukan “fungsi-fungsi lain” selain patroli pengamanan antisipasi serangan teroris dan perompak. Apalagi, selama ini koordinasi tentara Angkatan Laut Indonesia, Singapura dan Malaysia sudah begitu baik dan akrab. Sehingga, kecil sekali ruang yang tersisa bagi para perompak apalagi teroris untuk beraksi di perairan Singapura. Sekali lagi, terlepas dari semua itu, sebagai tetangga yang baik dan tidak sombong, Provinsi Kepri sudah pasti tidak akan melakukan protes. Warga Provinsi Kepri sudah terbiasa toleran dan damai dengan tetangga, termasuk Singapura. Warga Kepri juga sudah biasa tidur siang dan malam hari di bawah lalu lalang pesawat-pesawat domestik yang take-off dari Bandara Changi Singapura. Bahkan, mereka tidak marah berlebih ketika serpihan-serpihan pesawat menghantam rumah mereka hingga hancur. Itulah bukti bahwa rakyat Provinsi Kepri adalah masyarakat perbatasan yang cinta damai. Peace bro!***

Jangan Dompak Bernasib Lagoi Sambungan dari halaman 9 Kawasan Lagoi dijadikan kawasan khusus wisata internasional melalui MOU antara Pemerintah RI dengan Singapura dengan label pembangunan kawasan Singapura Johor Riau (SIJORI) yang ditanda tangani oleh Menko Ekuin Tungky Ariwibowo dengan Menteri Perdagangan Singapura Lee Shien Long dan disaksikan Presiden RI Suharto dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew bulan Agustus 1990 lalu. Dimana 23000 hektar lahan yang dicadangkan telah dibebaskan peruntukan Pembangunan Kawasan Pariwisata Internasional Lagoi dan dikelola PT Bintan Resort Cakrawala (BRC).Sedangkan lahan seluas 4000 hektar dijadikan sebagai Kawasan Industri ekspor oriented yang dikelola PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) di Lobam. MOU Pemerintah Indonesia dan Singapura tersebut juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Riau Nomor : Kpts 595/XI/ 1990 tanggal 28 November 1990 jis Nomor Kpts 105/III/1975 tanggal 25 Maret 1992 dan Nomor Kpts 372.A/VI/ 1992 tanggal 20 Juni 1992. Namun buah kebijakan pemerintah pusat yang menggandeng Singapura itu ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dalam perjalanannya, ternyata proses ganti rugi lahan tidak sepenuhnya selesai. Bahkan sampai sekarang

beberapa masyarakat di Bintan Buyu yang memiliki lahan di Lagoi dan Lobam masih terus menuntut agar pemerintah menyelesaikan ganti rugi lahan Lagoi tersebut. Wajar, kalau kemudian muncul kekhawatiran tentang masalah Dompak yang bisa memanas seperti di Lagoi. Apa lagi belakangan, masalah Dompak kembali menghangat setelah beberapa media mengangkat pemberitaan berbagai persoalan pulau yang kini dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Kepri itu. Mulai dari masalah ganti rugi lahan yang belum selesai, larangan pembuatan surat tanah serta perhatian Pempov Kepri yang dinilai minim terhadap masyarakat Dompak. Persoalan-persoalan itu kian hari kian meletupkan emosi masyarakat Dompak yang bisa berujung pada demonstrasi besarbesaran seperti yang dialami oleh masyarakat Lagoi Kabupaten Bintan beberapa tahun lalu. Dompak memang bukan Lagoi. Tetapi substansi persoalan yang menggelayuti masyarakat Dompak seirama dengan masyarakat Lagoi. Di pulau yang dulunya hanya hutan tanaman perdu dan tahunan itu kini memang telah berubah menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Di dalamnya telah berdiri bangunan megah nan mewah. Jalan-jalan yang dulunya hanya setapak telah berubah

menjadi jalan hotmix yang sangat lebar dan lengkap dengan penerangan lampu yang kalau malam hari terlihat terang benderang. Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan masyarakat Dompak yang berdampingan langsung dengan pusat pemerintahan Pemprov Kepri itu. Seperti di Kampung Kelam Pagi, misalnya. Akses ke kampung tersebut hanya melalui jalan kecil yang belum di aspal. Penerangan lampu jalan di kampung tersebut juga tidak ada. Karenanya, Pemprov Kepri harus cepat tanggap dan serius menyelesaikan masalah Dompak dengan komprehensif. Ganti rugi lahan diselesaikan dengan bijak, transparan dan mempertimbangkan hak masyarakat secara wajar. Perkampungan di sekitar pusat pemerintahan ditata dengan baik yang bisa mempersempit jurang kecemberuan di kalangan masyarakat Dompak. Tidak hanya itu, mengingat sebagian besar masyarakat Dompak adalah masyarakat kurang mampu juga perlu dilakukan pendekatan kemanusiaan yang lebih menyentuh dengan programprogram pengentasan kemiskinan yang aplikatif. Hal itu sangat perlu dilakukan agar tidak timbul gejolak yang memanas dari masyarakat Dompak seperti yang terjadi pada aksi demo besar-besaran masyarakat Bintan Buyu yang dikenal dengan tragedi Lagoi. ***

10 Wawako Buka Batam Nasional Expo 2013 BATAM (PK) Sebanyak 28 stand yang berasal dari hampir seluruh daerah di Indonesia mengikuti gelaran Batam Nasional Expo (BANEX) 2013 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Batam, Rudi, SE, Kamis (4/4) di Atrium Nagoya Hill. Event yang kali ke 3 diadakan di Kota Batam ini menampilkan produk-produk unggulan, investasi, perdagangan, pariwisata dan seni budaya dari seluruh daerah di Indonesia. Ajang Promosi potensi daerah ini akan berlangsung selama empat hari sampai dengan tanggal 7 April dengan sajian selain pameran berupa talkshow dan hiburan. Ketua Penyelenggara, Zamri mengatakan event BANEX 2013 ini memiliki momentum strategis bagi perluasan pangsa pasar produk unggulan KUKM, investasi, pariwisata mengingat Batam sebagai salah satu wilayah Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, letaknya yang strategis dan berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia, sehingga dapat dijadikan pintu gerbang dan

etalase bagi perluasan pasar produk Indonesia ke luar negeri. Adapun jumlah keseluruhan stand yang dibuka pada event ini yakni sebanyak 20 stand, yang antara lain berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Jambi, Palangkaraya, Banjarmasin, hingga Makasar, dan kota-kota lain di Indonesia serta PT. Pelabuhan Indonesia II. Sementara itu Wakil Walikota Batam dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada penyelenggara event BANEX 2013 dan para peserta yang telah berpartisipati dalam event yang telah digelar pertama kali sejak tahun 2011 ini. Rudi menambahkan Kota Batam saat ini merupakan salah satu kota MICE (Meeting, Incentive, Convention,and Exhibition) terbaik di Indonesia. Banyak sekali event pameran, trade expo dan pertemuan berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di

Batam. BANEX 2013 ini diharapkan akan membuka peluang-peluang investasi, perdagangan dan pariwisata. Karena hasil produksi yang di pamerkan ini juga mempunyai daya saing yang nilainya kompetitif dan mampu bersaing dengan produk luar negeri lainnya. Pameran ini juga sangat efektif karena sebagai sarana bertukar informasi juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk promosi. “Saya melihat belum dibuka saja sudah ramai yang membeli. Mudahmudahan peserta dan penyelenggaraan BANEX 2013 ini bisa sukses dan produk yang ditawarkan dapat terjual dan diminati para pengunjung yang datang”, tambah Wawako. Pembukaan BANEX ditandai dengan pemukulan gong oleh Wawako di dampingi oleh Wakil Ketua bidang Investasi Kadin Provinsi Kepri, Jadi Rajagukguk, dan Ketua Penyelenggara . Usai membuka acara, Wawako bersama undangan berkesempatan meninjau stand pameran dan berbincang-bincang mengenai potensi dan produk unggulan yang ditawarkan.***

Minim Pencapaian, Kadis Dicopot TANJUNGPINANG (PK) Gubernur Kepri, HM Sani telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pada sidang paripurna, Selasa (2/4). Wakil Ketua DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah pun meminta kepada seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj, agar mengevaluasi dan menilai seluruh kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri secara objektif. “Kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang nilai kinerjanya di bawah standar, sekalian saja rekomendasikan pergantian kepala SKPDnya,” tegas Iskandar kepada, Rabu (3/ 4). Iskandar mengatakan, kemampuan pansus dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Pemprov Kepri hanya sampai pada poin-poin rekomendasi. Artinya,

dalam kondisi tersebut DPRD atas nama lembaga bisa juga merekomendasikan pergantian kepala SKPD, apabila ada yang benar-benar tidak bekerja secara maksimal. “Memang pengangkatan dan pemberhentian kepala SKPD adalah hak preogratif gubernur sebagai user. Tapi kalau kerjanya tak betul, boleh dong kami usulkan diganti,” ujarnya. Politisi PKS ini menambahkan, kesuksesan pemerintahan sebenarnya terletak di setiap SKPD. Tentunya ini butuh kesigapan para pimpinan SKPD dalam menjalankan setiap program kegiatan, supaya visi dan misi kepala daerah bisa jalan. “Makanya kalau ada yang dikritik, khususnya mengenai program yang tidak berjalan baik, sebenarnya itu bukan salah gubernur, tapi kepala SKPD-nya yang tak bener dalam bekerja,”

imbuhnya. Ditanya mengenai sikap DPRD terkait serapan anggaran yang tidak maksimal di setiap SKPD? Iskandar menjawab, banyak faktor yang membuat anggaran tidak terserap. Pertama ini berkaitan dengan kegagalan satu proyek. Dalam setiap proyek yang gagal, pasti ada banyak juga faktor penyebab lainnya. Diantaranya masalah cuaca, eskalasi harga, proses administrasi dan lelang yang lambat, kontraktor nakal, sampai pada pimpinan SKPD yang tak care. “Nah kalau penyebabnya cuaca, tentu kami juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau dari penelurusan, ternyata jajaran pemerintah yang kurang progres, maka perlu mendapat perhatian. Jika perlu sampai pada pengusulan pergantian seperti yang saya sampaikan,” tukasnya.***

Gubernur Tunggu Kepastian Janda Berhias BATAM (PK) Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kepri hingga 10 persen tidak perlu susah-susah. Gubernur Kepri, HM Sani tinggal menunggu realisasi investasi di Pulau Janda Berhias, Pulau Kepala Jeri dan Tanjungsauh saja. Menurut Sani, jika investor sudah merealisasikan modalnya di ketiga pulau tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Kepri bisa di atas 10 persen. Sebab, nilai investasi yang akan direalisasikan di sana sekitar Rp17 triliun. “Perkiraannya di daerah, investasi masuk sekitar Rp5 triliun, kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen. Kalau itu terealisasi, kenaikan bisa sampai 3 persen lebih. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kepri sudah 8,21 persen. Tinggal 1,8 persen lagi, kita sudah 10 persen,” ujarnya. Awalnya, kata Sani, pertumbuhan ekonomi Kepri yang akan direalisasikan hanya 8 persen saja. Itu sudah di atas pertumbuhan ekonomi nasional dengan

HM Sani

rata-rata 6,3 persen. “Tapi kita diberi tugas yang lebih berat. Jika investasi itu jadi, pengangguran jelas menurun,” tambahnya. Saat ini, jumlah pengangguran di Kepri masih ada sekitar 12 persen lagi. “Kalau itu terealisasi, maka jumlah pengangguran yang tersisa sekitar 4 persen saja. Mari sama-sama berdoa agar cepat terealisasi,” imbaunya.

Status lahan merupakan penghambat utama realisasi investasi tersebut. Sebab, Tanjung Sauh dan Pulau Janda Berhias sudah diajukan ke pusat untuk dijadikan kawasan Free Trade Zone (FTZ). Namun, hingga saat ini pusat belum memutuskan statusnya. “Kita sudah dua pulau itu. Bukan tiga pulau seperti berita sebelumnya. Saya tidak mengajukan Pulau Kepala Jeri untuk dijadikan kawasan FTZ,” katanya lagi. Saat ini, kata dia, pertumbuhan investasi di Kepri terus bertambah. Bahkan, kawasan FTZ di Karimun nyaris habis. Karena itulah, Sani sebagai Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam Bintan Karimun (BBK) sudah mengusulkan agar Karimun dijadikan kawasan FTZ menyeluruh. “Termasuk Pulau Bintan kita minta dijadikan FTZ menyeluruh. Bukan seperti sekarang lain yang terfokus pada satu tempat. Namun, kita hanya bisa mengusulkan. Kalau penentunya tetap pusat,” tambahnya.***.

165 Ribu Buruh Tak Masuk Jamsostek BATAM (PK) Perusahaan galangan kapal yang belum mendaftarkan karyawannya di Jamsostek, diminta untuk segera mendaftarkannya. Kebanyakan Kerja di Galangan Kapal. Sekitar 165 ribu orang buruh di Batam hingga kini belum terdaftar di Jamsostek. Buruh yang belum masuk Jamsostek itu umumnya adalah buruh galangan kapal dan industri kecil. Juga pekerja supermarket. Hal ini disampaikan Kabid Pemasaran Jamsostek Cabang Batam, Surya Rizal, Jumat (5/4) di Batam. Menurutnya, hampir semua yang tidak masuk Jamsostek itu, merupakan karyawan di

perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). “Sedangkan karyawan perusahaan asing, hampir semua ikut Jamsostek. Perusahaan dalam negeri malah banyak tidak didaftarkan di Jamsostek. Sebagian besar mereka bekerja di galangan kapal,” ungkapnya. Tenaga kerja aktif yang sudah ikut Jamsostek hanya sekitar 235 ribu. “Sekitar 165 ribuan tidak terdaftar. Mayoritas yang di galangan tidak terdaftar, dari subkon. Tapi ada juga induk tidak ikut Jamsostek,” bebernya. Kepala Jamsostek Batam, Darmadi, mengatakan untuk keikutsertaan pekerja

di Jamsostek, pihaknya bekerja sama dengan Disnaker Batam. Selain itu, pihak Jamsostek akan mendatangi perusahaan untuk meminta agar mendaftarkan karyawannya. “Kasihan karyawan yang tidak masuk dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK),” harap Darmadi. Sementara Kadisnaker Batam, Zarefriadi, mengatakan mereka sudah berkoordinasi dengan perusahaan agar menyertakan karyawan di Jamsostek. Dianjurkan, perusahaan bekerja sama dengan Jamsostek. “Kita akan mendesak perusahaan kerja sama dengan Jamsostek untuk menjamin hak karyawan,” tegasnya.(TP)

April 2013, KHL Batam Rp1.998.822 BATAM (PK) Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam April 2013 ditetapkan sebesar Rp1,998,822. Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam, Surya Darma Sitompul. Besaran KHL bulan April 2013 ini ditetapkan pada siang tadi, Kamis 4 April 2013 di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. “KHL untuk bulan ini Rp. 1,998,822,” ujar Surya

kepada www.kepribangkit.com (Putra Rida Group), Kamis (4/4/13). Penentuan KHL ini berdasarkan survey harga di pasar Aviari di Batuaji, pasar Botania di Batam Centre, dan pasar Angkasa di Bengkong. “Benar angkanya turun dibandingkan KHL Maret,” lanjutnya. Selama 4 bulan terakhir, nilai KHL di Batam tampak fluktuatif atau naik turun. Pada bulan Januari, KHL di Batam yaitu

Rp. 2,193,300. Bulan Februari, nilai KHL di Batam turun menjadi Rp 1,961.000. Bulan Maret, KHL Batam kembali naik menjadi 2.000.367 dan bulan April ini kembali turun menjadi Rp. 1,998,822. Rapat pleno DPK untuk menentukan KHL April 2013 ini dihadiri oleh seluruh anggota DPK “Survey dan Pleno masih tidak dihadiri oleh perwakilan Apindo. Sepertinya Apindo masih berulah.,”ungkap Surya. (Nurul)

Hakim Subandi: Saya Tak Lupakan Batam Sambungan dari halaman 9 ganda. Lain lagi di Kandangan, Kalimantan Selatan, yang marak kasus penusukan. “Tapi kalau di Batam yang masyarakatnya heterogen, kehidupan

jadi lebih menarik. Terlebih berdekatan dengan lalu lintas internasional, banyak pengetahuan,” ujarnya. Selama bertugas di PN Batam, reputasi Subandi pantas diacungi jempol. Ia tegas dalam memutus satu kasus.

Teguh pada apa yang diyakininya benar dan tak tergoyahkan hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi seorang hakim. “Saya tak akan lupakan Batam meski tugas dimanapun,” janjinya. (Indralis)

BLH Karimun Sidak PT. Karimun Sembawang Sambungan dari halaman 9 ketika menjawab Putra Kelana mengatakan, dari hasil sidak tersebut, tim BLH Kabupaten Karimun menemukan tumpukan limbah di lokasi areal kawasan perusahaan galangan kapal. Limbah yang ditumpuk di atas gundukan tanah itu, menurut Amjon, tidak berbahaya. Karena berdasarkan

keterangan PT. Sucofindo di Batam yang melakukan uji sampel, menyebutkan limbah yang ada di perusahaan galangan kapal di Karimun itu kadar nihil atau nol persen dan tidak berbahaya. Meski tidak berbahaya, BLH Karimun tetap memberikan teguran lisan karena pihak perusahaan dalam menempatkan limbah yang berasal dari

kapal-kapal yang dibersihkan, tidak ditempatkan pada wadah atau tempat yang semestinya. Amjon mengingatkan pihak perusahaan, agar limbah-limbah tersebut tidak diletakan begitu saja di tanah. Tapi harus dibuatkan suatu wadah sebagai tempat penampungan sementara yang terjamin limbah tidak akan merembes kemana-mana.(Freddy)

SENIN 08 APRIL 2013

galeri anda

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri, Amir Faisal bersama narasumber memaparkan tentang pentingnya memahami ketahanan pangan.

Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Kepri BADAN Ketahanan Pangan Provinsi Kepri menggelar Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan tahun 2013. Kegiatan ini sebagai momentum untuk melihat dan menentukan kebijakan apa yang perlu diambil sehingga isu-isu yang berkembang saat ini dapat diminimalisir. “Bagaimana kita dapat menciptakan kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga dengan menciptakan produk pangan yang telah memenuhi standar mutu dan persyaratan pangan. Lalu membuat perencanan kebijakan pangan yang tidak terdesentralisasi pada masing-masing kabupaten, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempercepat arus informasi dan pelaporan daerah rawan pangan sehingga kita memiliki kesiapan terus menerus untuk mengamati, menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan,” demikian sambutan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri, Amir Faisal. Kegiatan ini juga, terang Amir Faisal,

sebagai langkah monitoring agar bisa senantiasa tahu perkembangan situasi pangan dan gizi penduduk secara terus menerus, baik dalam keadaan normal maupun krisis. “Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, merata, dan dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk, sumber daya alam dan keterbatasan SDM masyarakat, termasuk kasus kurang dizi, dan kemiskinan,” terang Amir. Di Provinsi Kepri, permintaan pangan khususnya beras cenderung terus meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk. Sedangkan usaha peningkatan produksi mempunyai keterbatasan pada sumber daya lahan sehingga daerah ini rentan terhadap masalah kerawanan pangan. Masyarakat di beberapa daerah tertentu masih mengalami kerentangan

pangan sebagai akiat rendahnya hasil panen dan kurangnya dukungan sumber daya alam serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menfaatkan potensi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, berimbang dan bergizi. “Sebagai daerah kepulauan yang sumber daya pertanian minim, maka kita memiliki tugas berat dalam upaya menetapkan ketahanan pangan,” jelas Amir Faisal. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah dan mangembangkan potensi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pangan beragam, bergizi dan berimbang. Juga perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral melalui forum dewan ketahanan pangan.***

Narasi dan Foto : Hasyim HS

Narasumber dalam Rakor Ketahanan Pangan menyampaikan materi.

Sidang kelompok II rapat koordinasi ketahanan pangan Kepri.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kepri, Amir Faisal berbincang dengan narasumber.

Narasumber dalam Rakor Ketahanan Pangan menyampaikan materi.

Penjelasan dari narasumber pentingnya menjaga ketahanan pangan.

Peserta Rakor Ketahanan Pangan menyimak pemaparan narasumber soal pentingnya menjaga ketahanan pangan.

Peserta Rakor Ketahanan Pangan.

Sesi tanya jawab dimanfaatkan peserta untuk mengetahui lebih jauh soal ketahanan pangan.

12 galeri anda Sosialisasi dan MoU Pelaksanaan UN SENIN 08 APRIL 2013

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi dan MoU terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Kegiatan yang dilaksana selama dua hari ini diikuti 53 kepala sekolah seKabupaten Natuna. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna, Jafarin Samad, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepri, Atmadinata, serta Heru, Bidang Penganggaran UN tampil menjadi narasumber. Ketua Panitia Sosialisasi dan MoU UN, Zamzuhir mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional 2013 ini perlu terus disosialisasi. Baik maksud dan tujuannya, agar

Narasumber saat menjelaskan maksud dari sosialisasi dan MoU UN.

Narasumber menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi.

Zamzuhir Kabid, SDM Pendidik Disdidkbud.

Kaharuddin, Kabid DikmenDisdikbud.

Ketua Panitia Sosialisasi Zamzuhir bersama PPTK Azmi.

Staff Disdikbud Natuna.

Para investor melakukan perjalanan untuk melihat potensi KKA.

Bupati KKA T Mukhtaruddin saat menyampaikan sambutan saat menjamu investor.

menjadi pemahaman bersama dan tanggungjawab semua pihak. Zamzuhir yang juga Kabid SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kabupaten Natuna ini berhatap, dengan sosialisasi dan MoU ini para peserta bisa mengerti dan menerangkan tentang tujuan UN kepada masyarakat lainnya. “UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi,” terang Zamzuhir. Sosialisasi juga menekankan agar setiap sekolah menerapkan sistem

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ini bertujuan mendalami pola pembelajaran agar target kelulusan yang telah ditetapkan tercapai. Zamzuhir optimis kelulusan UN tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari sosialisasi dan try out kepada anak didik. Ia juga berharap, apapun hasil UN nanti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna jangan dituding sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab. “UN menjadi tanggung jawab bersama. Semua perlu kesepahaman dan tak menilai dari satu sisi. Keberhasilan pendidikan adalah keberhasilan semua pihak. Begitu juga sebaliknya, kita semua bertanggungjawab,” tuturnya.***

Narasi : Hardiansyah Foto : Hardiansyah

Peserta sosialisasi mendengarkan penjabaran narasumber.

Peserta sosialisasi dan MoU UN mendengarkan pemaparan narasumber.

Kepala KPM Agus Supratman istirahat melepas lelah.

11 Investor Kunjungi Anambas

SEBANYAK 11 investor asing maupun lokal berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas selama tiga hari, belum lama ini. Kehadiran investor tersebut atas undangan Kantor Penanaman Modal (KPM) Kabupaten Kepulauan Anambas dan merupakan salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi. Dalam kunjungan ini para investor diajak mengelilingi pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuannya agar bisa menyimpulkan investasi apa yang akan ditanamkan. Ke 11 investor tersebut bergerak di bidang yang berbeda, diantaranya pengusaha batu granit,

Para investor meperhatikan peta potensi yang dapat dikembangkan.

pertanian, perkebunan dan industri kelautan. Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, T Mukhtaruddin memberikan apresiasi terhadap para investor yang berniat menanamkan modalnya di Anambas. Pada kesempatan kunjungan 11 investor ini, Tengku bahkan menjamu mereka dalam acara khusus di Siantan Nur. Sebagai upaya meyakinkan investor, Tengku berjanji siap memberikan jaminan yang berkaitan dengan usaha yang

akan dibangun di Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satunya kemudahan regulasi yang cepat, kepastian investasi dan keamanan serta kenyamanan. “Kita akan pangkas birokrasi yang panjang sebagaimana banyak dikeluhkan. Soal lahan, apabila bersinggungan dengan lahan masyarakat, maka pemerintah akan memfasilitasi penyelesaiannya,” ungkap Tengku. Kepala Penanaman Modal (KPM) Kabuoaten Kepulauan Anambas, Agus Supratman mengatakan, dari 11 investor itu, dipastikan 4 diantaranya menanamkan investasi. Salah satunya di bidang pertambangan batu granit. “Investasi

merupakan salah satu ujung tombak menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pengelolaannya, baik dari segi perencanaan, promosi, pelayanan, hingga pengawasan,” terang Agus.***

Narasi : Delmadi Foto : Delmadi

SENIN 08 APRIL 2013

galeri anda

Bupati Natuna Ilyas Sabli bersalaman dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, T Mukhtaruddin saat penyerahan aset di gedung BPMS Tarempa.

Penyerahan Aset Natuna ke Anambas

T Mukhtaruddin

PEMERINTAH Kabupaten Natuna menyerahkan seluruh aset yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas senilai sekitar Rp221,646 miliar. Penandatanganan dokumen penyerahan aset ini dilakukan Bupati Natuna, Ilyas Sabli dengan Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin di Gedung BPMS (Balai Pertemuan Masyarakat Siantan), Tarempa, Jumat (5/4). Bupati Natuna, Ilyas Sabli mengungkapkan, proses penyerahan aset ini memang agak terlambat. Bukan karena mengulur waktu, melainkan berbagai mekanisme yang harus ditempuh sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Alhamdulillah, proses panjang itu akhirnya berujung hingga momentum penyerahan seluruh aset yang terdiri aset tetap, aset dana bergulir dan aset PDAM dengan jumlah sekitar Rp221 miliar,” katanya. Senada Ilyas Sabli, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin juga mengaku bahagia. Dia mengatakan, moment

penyerahan ini terjadi, salah satunya juga hasil koordinasi dan evaluasi secara intensif antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemkab Anambas sejak 2012. “Semuanya sesuai berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diuabah dengan UU Nomor 12 tentang perbuahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004. Hal ini juga menyangkut tentan UU Nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepri,” katanya. Aset yang diserahkan barupa fasilitas umum, bangunan, tanah, kendaraan operasional, aset perusahaan daerah (Perusda) dan PDAM, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan hingga dalam bentuk Utang dan piutang UKM yang berada di tingkat kecamatan serta dinas. Sejumlah aset yang terdapat di Kecamatan Jemaja sebesar Rp4,9 miliar, Kecamatan Jemaja Timur sebesar Rp4,2 miliar, Kecamatan Palmatak sebesar Rp2,4 miliar,

Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Bupati KKA T Mukhtaruddin poto bersama Wakil Ketua I DPRD KKA M, Dai.

Kecamatan Siantan sebesar Rp4,4 miliar, Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp490 juta dan Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp591 juta. Sementara untuk tingkat SKPD masing-masing berada di Dinas Pendidikan sebesar Rp11,2 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp7,3 miliar, Dinas Perhubungan sebesar Rp14,9 milar, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp93,3 milar dan yang berada di Sekretariat Daerah sebesar Rp62,2 miliar. Sedangkan aset dalam bentuk dana bergulir terdapat di dua dinas, masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan total aset sebesar Rp1,5 miliar, dan Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp12,2 miliar. Sementara untuk aset yang berada di Perusda sebesar Rp1,2 miliar dan PDAM sebesar Rp677 miliar. Dan untuk aset tetap tetap terdiri dalam bentuk tanah sebesar Rp66.784.507.000, peralatan dan mesin sebesar Rp7.424.511.360, gedung dan bangunan sebesar

Rp29.759.166.100, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp93.661.268.417. Kemudaian kontruksi dalam pekerjaan sebesar Rp8.301.864.943 dan aset tetap lainnya sebesar Rp14.934.000. Baik Ilyas maupun Tengku sepakat, jika kelak ditemukan berbagai kendala, kedua pemerintah saling membuka diri, saling berkoordinasi dan sama-sama mengutamakan kepentingan rakyat. “Penyerahan aset ini diharapkan dapat benar-benar memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan roda pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan di awal pemekaran. Penyerahan aset ini dihadiri pimpinan DPRD dua daerah, Danlanal, Sekretaris Daerah serta FKPD, tokoh masyarakat dan para undangan.***

Narasi dan Foto : Hardiansyah dan Delmadi

Ilyas Sabli

Bupati Natuna bersama Bupati Kepulauan Anambas menaiki kendaraan salah satu aset.

Bupati Natuna Ilyas Sabli foto bersama di SD inti 001 Tarempa tempat ia menimba ilmu.

Sekda Natuna, Syamsurizon menyerahkan dokumen aset kepada Sekda KKA R TJelak.

Wakil Ketua I DPRD KKA, M Dai menerima cendramata dari DPRD Natuna.

Wakil Ketua I DPRD Natuna Daeng Amhar.

Sejumlah FKPDNatuna dan Anambas menyanyikan Indonesia Raya.

Sejumlah SKPD Pemkab Natuna dan Pemkab Anambas.

SENIN 08 APRIL 2013

natuna

Tinggalkan PNS demi Politik

NATUNA (PK) Sekertaris Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna, Jarmin Sidik mengungkapkan, ia sudah mengajukan surat pensiun dini sebagai PNS. Ini dilakukannya karena tidak melihat kemajuan yang berarti selama menjadi birokrat. Ia akan pindah haluan menjadi anggota legislatif dan mencoba peruntungan pada Pemilu 2014 mendatang. “Menurut saya, perlu adanya gebrakan yang mengangkat aspirasi demi kesejahtraan masyarakat Kabupaten Natuna. Dan, sejak 6 Februari 2013 lalu, saya telah mengajukan permohonan pensiun dini sebagai PNS. Secara persyaratan, pengajuan pensiun sudah mencukupi dan akhirnya diberhentikan secara hormat terhitung 6 Maret 2013,” ungkapnya. Kenapa harus pensiun dini?

Jarmin membeberkan alasannya, karena dalam hati kecilnya ada keinginan mengabdi secara langsung kepada masyarakat. “Caranya ke legislatif. Dan untuk itu, saya harus rela melepas status kepegawaian saya,” ujarnya. Keputusan yang diambil Jarmin ini sudah melalui pertimbangan matang. Ia yakin, langkahnya benar dan siap memperjuangkan aspirasi rakyat di legislatif. Untuk meyakinkan masyarakat, Jarmin bergabung ke Partai Gerindra. Ia berharap partai yang dilahirkan Prabowo ini menjadi pemenang Pemilu 2014-2019. Platform partai ini, katanya sejalan dengan keyakinan hatinya. Selama mengabdi sebagai PNS, Jarmin bercerita, banyak pengalaman yang ia dapat. Pertama kali diangkat menjadi calon pegawai tahun 1990 sebagai staf

di Kantor Kecamatan Bunguran Timur. Lalu sempat ditarik ke kantor bupati di bagian pemerintahan. Zaman hamid Rizal menjadi Bupati Natuna, Jarmin diamanahkan jabatan Kasubag Protokol selama 1 tahun lebih, lalu menjabat Kasubag Anggaran sekitar 2 tahun. Saat Kabupaten Natuna dipimpin Daeng Rusnadi, Jarmin dipercaya menjadi Lurah Ranai Kota selama 2 tahun 7 bulan. Berganti Bupati Raja Amirullah, ia diangkat menjadi Camat Bunguran Timur selama 1 tahun. Terakhir ketika Natuna dipimpin Ilyas Sabli, Jarmin dipercaya menduduki jabatan Sekertaris Dinas Perindustrian dan perdagangan. Sampai 6 Maret 2013, itulah karier terakhirnya sebagai PNS. Dia memutuskan berhenti dan mencoba peruntungan di dunia

Natuna Expo, Ajang Promosi Potensi NATUNA (PK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna akan menggelar Natuna Expo, 17 April mendatang. Kegiatan ini akan diikuti 12 kecamatan yang ada di Natuna. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Syamsul Hilal menerangkan, kegiatan ini rencanannya digelar di panggung atraksi seni dan budaya Kabupaten Natuna. Maksud kegiatan ini untuk memperke-

nalkan potensi pariwisata dan budaya Natuna. Untuk menyemarakkan kegiatan, akan dipertontonkan kesenian khas Natuna. “Sekaligus akan diresmikan pemakaian panggung atraksi seni dan budaya Kabupaten Natuna di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah,” ujarnya. Bupati Natuna, Ilyas Sabli direncanakan membuka acara ini.(Marzani)

Syamsul Hilal

Harga Cengkeh Anjlok Jarmin Sidik

politik. “Kepada rekan-rekan sesama PNS, dan kepada pemimpin tertinggi di Pemkab Natuna, terima kasih telah memberi kepercayaan kepada saya selama ini. Insya Allah, dimanapun berada, pengabdian jalan terus,” tutupnya.(Hardiansyah)

NATUNA (PK) Setelah sempat melambung, harga cengkeh basah dan kering kini justru turun tajam. Ini berarti, kegembiraan petani cengkeh di Natuna tidak bertahan lama. Raja Ramadani, warga Kampung Sepasir, Desa Selading, Kecamatan

Pulau Tiga mengungkapkan,saat ini di pasaran, harga cengkeh kering per kilo sekitar Rp107 ribu. Padahal sebelumnya sempat tembus di angka Rp135 ribu per kilo. “Sedangkan harga cengkeh basah hanya Rp20 ribu per kilo,” ujarnya

sedih. Anjloknya harga cengkeh menurut Dani, karena banyaknya pengepul. Mereka menerapkan sistem borong karena memang musim panen kali ini, Natuna dibanjiri cengkeh.(Marzani)

Petani Cabe Tak Mampu Penuhi Kebutuhan NATUNA (PK) Meskipun petani cabe yang tersebar di Kabupaten Natuna tergolong banyak, namun ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Sejauh ini, banyak cabe dari luar yang memenuhi pasaran. Umumnya dari Medan dan

Surabaya. Dan ternyata, tak hanya cabe. Sayuran lainnya seperti kubis, bunga kol, tomat dan kentang juga dipasok dari luar Natuna. Menurut pengakuan Sani, salah satu pedagang sayur di Pasar Ranai, kualitas tanaman lokal kurang baik.

Pun, jika dihitung-hitung, antara sayur lokal dan luar, selisih harganya tak begitu besar. “Saya menjual sesuai harga di Pasar Ranai. Tidak terlalu tinggo, karena selisihnya memang tak jauh,” ungkapnya. (Marzani)

anambas DKP KKA Ingin Nelayan Sejahtera

Akhir Zaman

ANAMBAS (PK) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Anambas

mulai melakukan verifikasi terhadap kelompok nelayan. Rencananya bakal ada pembinaan untuk nelayan Anambas. Dari data yang ada, jumlah total Rumah Tangga Perikanan (RTP) sebanyak 4000 orang yang terdiri dari perikanan tangkap, dan perikanan budi daya air laut. Mereka tergabung dalam 142 kelompok. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KKA, Akhir Zaman mengatakan, verifikasi ini penting untuk melakukan pembinaan dan

pendampingan sampai menyalurkan bantuan tepat sasaran. “Pembinaan yang bakal kami lakukan adalah memberikan panduan dan petunjuk tentang berternak ikan. Sedangkan untuk perikanan tangkap akan diberikan bantuan kapal lebih besar berbobot sekitar 3 GT. Ini supaya mereka tidak was-was ketika berada jauh dari pantai,” ujar Akhir Zaman. Bantuan ini akan diberikan apabila masyarakat nelayan sudah siap dan mau menerimanya secara berkelompok. Selain

kapal, DKP juga akan memberikan bantuan berupa alat pendukung lainya seperti GPS dan lainnya yang bertujuan meningkatkan hasil tangkapan. “Program pemerintah terkait meningkatkan kesejahteraan nelayan, akan fokus menggesa pembangunan infrasruktur,” ucapnya. Soal pengawasan illegal fishing, Akhir Zaman mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan. (Delmadi)

Bus Baru untuk Pelajar ANAMBAS (PK) Guna mempelancar proses belajar mengajar di wilayah Anambas, Pemkab Anambas menyerahkan dua dari 4 unit bus sekolah yang direncanakan ke Dinas Pendidikan Anambas. Penyerahan secara simbolis berlangsung di ruang kerja Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin dari Kuasa Pengguna Anggaran yakni Kepala Bagian Umum Pemkab Anambas, Alfian kepada Kepala Dinas Pendidikan Anambas, Herianto, Kamis (4/4). “Bantuan bus sekolah ini merupakan kali pertama di Anambas selama saya menjabat. Kendaraan ini nantinya menjadi salah satu transportasi yang sangat dibutuhkan bagi anak didik kita menuju dan dari sekolah mereka di Kecamatan Palmatak dan Jemaja Timur,” terang Herianto. Selama ini para pelajar menggunakan kendaraan milik warga yang disubsidi pemerintah daerah. Dengan adanya kendaraan ini setidaknya bisa menghemat pengeluaran dan anggaran operasional daerah nantinya.

lingga

Warga pulau sangat membutuhkan bus sekolah sebagai transportasi antar pulau anak-anak sekolah di hinterland. F.DOK

Sementara itu, Tengku Mukhtaruddin, mengatakan saat ini bus sekolah yang diserahkan sebanyak 2 unit. Namun pihaknya masih akan melakukan pengadaan dua unit lagi akhir tahun 2013, guna membawa para pelajar dengan tingkatan semua tingkatan di dua kecamatan tersebut. “Saat ini, bus yang memiliki kapasitas 24 kursi dan berbahan

solar tersebut sudah berada di kecamatan masing-masing,” katanya. Tengku sangat berharap, dengan adanya bantuan 2 bus sekolah ini, kiranya dapat membantu pada pelajar Anambas dalam menuntut ilmu. Sebab bus angkutan di 2 kecamatan yang ada saat ini dikelola oleh warga dinilai sudah tidak layak pakai lagi. “Saya pesan agar kiranya

Bupati Lingga Didesak Lakukan Mutasi LINGGA (PK) Bupati Lingga diminta mengambil kebijakan terkait mutasi para pembantunya. Terlebih hingga saat ini beberapa PPTK kegiatan masing-masing dinas belum memiliki Surat Keputusan. Demikian disamapaikan Ketua DPRD Lingga H Kamaruddin Ali. Ia minta secara tegas pada bupati supaya tidak mengulur-ulur waktu. Sejauh inim kabar mutasi di lingkungan Pemkab Lingga berhembus semakin kencang dan membuat beberapa pejabat kasakkusuk.

Kamaruddin Ali

“SKPD menunggu dengan isu yang berkembang, bahkan mereka ketakutan. Karena konsekwensi ada uang di sana, siapa yang akan

bertanggung jawab terhadap uang itu, jelas menghambat pembangunan daerah,” ujarnya. Kamaruddin Ali sekali lagi menegaskan, bupati segeralah melakukan pemutasian untuk penyegaran suasana dan peningkatan hasil kerja. “Jika tidak katakan tidak, agar ada kepastian para kepala SKPD untuk melaksanakan. Jika SKPD melaksanakan kegiatan, ternyata mereka dimutasi, siapa yang akan bertanggung jawab atas konsekwensi keuangan yang dikeluarkan,” tanya Kamaruddin.(Al Amin)

Partai Tak Lolos Pemilu, Harus Mundur LINGGA (PK) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lingga menggelar tahapan sekaligus sosialisasi pencalonan anggota DPRD dari masingmasing partai politik. Ketua KPUD Kabupaten Lingga, Agusyuriawan mengatakan, tujan sosialisasi adalah untuk menyatukan persepsi dalam rangka menyatukan proses proses para calon, seperti ijazah, yang pernah di

hukum harus ada surat lepas dari lembaga penahanan, kecuali tidak bermasalah cukup dengan surat keterangan. “Pencalonan legislatif akan dibuka pada tanggal 9-22 April 2013, dan keterwakilan 30 persen perempuan juga harus dimuat, ini sudah di amanatkan dalam Undang Undang,” terangnya. Menurut Agus, anggota dewan yang partainya tidak lolos pemilu,

sesuai dengan peraturan KPU nomor 07 harus mengundurkan diri dari jabatan DPRD, jika ingin mengikuti pencalonan pada 9 April 2014. Untuk di Lingga, ada 3 parpol yang tidak lolos mengikuti pemilu, yakni PMB, PIB dan PKNU. KPUD Lingga menutup pendaftaran pencalonan sesuai batas tanggal yang ditentukan. Tak ada alasan bagi yang terlambat. (Al-Amin)

kendaraan ini bisa dipelihara serta digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai dimanfaatkan untuk keperluan umum. Bus ini khusus untuk anak sekolah, jangan disalahgunakan,” tegasnya. Asisten III Pemkab Anambas, Augus R Unggul berpesan kepada Dinas Pendidikan, agar dapat mencari supir yang profesional.(TP)

Bupati KKA T Mukhtaruddin saat menyampaikan LKPJ di gedung DPRD. F.DELMADI

Bupati Sampaikan LKPj TA 2012 ANAMBAS (PK) Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2012 dalam sidang paripurna DPRD Anambas, Jumat (5/4). Dalam laporannya, Tengku Mukhtaruddin mengatakan, ringkasan atas pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2012 berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa berjalan sampai 100 persen. Realisasi pendapatan yang mencapai Rp933,357 miliar, atau dengan capaian 106,95 persen dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar Rp872,699 miliar. Sementara untuk realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggran 2012 sebesar Rp939.383.094.915,00 atau mencapai 82,11 persen dari APBD Kepulauan Anambas sebesar Rp 1.114.119.744.007,32. “Tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut disebabkan oleh efisiensi, kegiatan tidak terlaksana dan pengaruh proses penyusunan administrasi pada pelaksanaan

APBD Perubahan tahun anggaran 2012 yang belum sepenuhnya lancar dan anggaran pusat yang ditransfer ke daerah pada akhir tahun anggaran,” papar Tengku. Serapan anggaran pada belanja modal, lanjutnya, hanya terserap sebesar Rp 218.093.698.219 dari penganggaran awal sebesar Rp 273.784.944.985, atau 79,66 persen. Seluruh penerimaan pembiayaan berasal dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu, yaitu sebesar Rp 278.920.639.182,26. Sementara pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Bank Riau Kepri) berupa penyertaan modal (investasi) yaitu dianggarkan sebesar Rp7,5 miliar dan terealisasi 100 persen. Pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Anambas pada tahun 2012, sesuai dengan bidang kewenangan yang dimiliki dibagi menjadi: urusan wajib yang terdiri dari 26 urusan yaitu pendidikan,kesehatan,pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkunganhidup,

pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social, ketenagakerjaan, urusan UKM, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi dan keuangan, ketahanan pangan, pemberdayaanmasyarakat desa, stastistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan. Sementara urusan pilihan sebanyak 8 urusan yaitu pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, dan ketransmigrasian. “Kita ada saham di Bank Riau Kepri Rp7,5 miliar, dan kita berharap program kerja lainnya bisa berjalan di atas 90 persen dan kegiatan untuk lebih meningkatkan kinerja masing-masing SKPD,” ujarnya. Bupati T Mukhtaruddin menyebutkan Laporan ini disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan.(Delmadi)

12 April, Lingga Fishing Festival 2013 Digelar LINGGA (PK) Even Lingga Fishing Festival (LFF) 2013 akan digelar 12 April mendatang di Pulau Penaah, Senayang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lingga, Junaidi Adjam mengatakan, persiapan panitia sudah 80 persen. Panitia dari Disbudpar Lingga bekerjasama dengan warga Penaah telah melakukan kerjabakti. Junaidi menyebutkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kalangan dalam persiapan LFF ini, termasuk dengan aparat keamanan, travel dan operator pelayaran, termasuk Basarnas. “Kami optimis sukses,” ujarnya. Target peserta 1.100 orang termasuk dari luar negeri. Saat ini, kata Junaidi, sudah 120 peserta yang mendaftar dan 45 orang sudah deposit. “Target peserta, 400 non lokal, 600 lokal, dan 100 orang dari luar negeri,” sebutnya. Mengingat tingginya antusias peserta dari kabupaten/kota se Kepri dan dari daerah lain di Indonesia, seperti Jakarta dan Pekanbaru,panitia terpaksa membuat daftar tunggu.Tujuannya agar

Keindahan Pulau Penaah menjadi daya tarik yang ditawarkan Kabupaten Lingga.

peluang untuk ikut tergantung daftar tunggu.Dikhawatirkan penuhnya kuota dan ketersediaan sarana prasarana tak mencukupi. “Kami lihat nanti daftar tunggu dan jumlah pompong, serta homestay,” ujarnya. Fasilitas yang disiapkan panitia,yakni transportasi dari Tanjungpinang ke Penaah bagi peserta non lokal, dan peserta lokal

disediakan transportasi dari pancur ke Penaah.Setiap peserta dapat penginapan.Dalam LFF ini selain lomba memancing, juga ada kegiatan pendukung seperti tour fotographi, diving, nomik nos, dan voli pantai. Dalam LFF, disediakan hadiah uang tunai dan tropi, piagam dan cinderamata.Kategori pemenang adalah hadiah lokal, non lokal,

F.DOK

tekong terbaik, ikan terberat dan nilai jual tinggi. Total hadiah 75 juta. Junaidi menyebutkan, Pemkab Lingga berharap dengan kegiatan LFF ini disamping agenda tahunan pariwisata Provinsi Kepri, juga dapat mempromosikan potensi bahari Kabupaten Lingga. “Potensi wisata Lingga, khususnya Penaah, Pancur dan sekitarnya semakin dilirik,” sebutnya. (BP)