Koran Transaksi Edisi 282

Edisi No.282 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Senin, 16-29 Desember 2013 Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

PEMILU 2014

Pengusaha Perlu Mengetahui Visi & Misi Calon Presiden Ciri Kepemimpinan: Keteladanan & Kepeloporan

FOTO | IST

Ilustrasi.

Jakarta, Trans - Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa pengusaha sangat berkepentingan untuk mengetahui visi dan misi partai politik (parpol) dan calon presiden. Tidak heran, diskusi dengan partai politik yang mengusung calon presiden biasa dilaksanakan menjelang pemilihan umum, termasuk Pemilu 2014 mendatang.

Dari diskusi-diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya, diketahui bahwa selama ini hubungan politisi dan pengusaha lebih bersifat pribadi dan biasanya terjadi setelah parpol memegang kekuasaan. Namun, dengan dialog seperti yang pernah dilaksanakan Apindo dengan parpol, pengusaha dapat memilih memberi dukungan ke parpol yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha.

Sudah barang tentu, dari diskusi-diskusi itu, setiap pengusaha punya pandangan tersendiri mengenai parpol dan calon presiden yang diusung. Namun, yang penting bagi pengusaha adalah implementasi dari kebijakan. "Pengusaha dan pemerintah betul-betul bekerja sama membangun ekonomi," ujar H Andrian Muchtar, Direktur Utama PT EAMN, yang bergerak di bidang kontraktor dan jasa terutama yang menyangkut perkapalan.

Agak berbeda dengan pengusaha pada umumnya yang tergabung di Apindo, H Andrian Muchtar-sosok pengusaha yang humoris dan familiar, tidak terlu pusing memikirkannya.

Bersambung hal 7 ...

SK/MENPEN/1496/SIUPP/JAKARTA 22 JULI 1999

Jokowi, Capres Setengah Dewa Setelah beberapa kota di Indonesia menggalang kekuatannya, relawan yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014 juga bergerak di Jakarta.

Jakarta, Trans - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diyakini dapat mendongkrak elektabilitas partai mana pun yang mendukungnya sebagai calon presiden. Asalkan mendukung pencalonan Jokowi saat ini, partai besar maupun kecil akan mendapat dukungan lebih besar.

Sementara itu, dukungan para relawan mendorong Joko Widodo maju mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014, Persoalannya adalah siapa yang bakal mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presidennya (cawapres). Seperti dikatakan Ketua Dewan Pembina Nasional Corruption Watch (NCW), Mayjen (Purn) H. Sjamsu Djalal SH MH kepada Koran Transaksi, baru-baru ini, untuk mencalonkan seseorang menjadi presiden, harus jelas siapa pendampingnya sebagai cawapres.

“Jika memang masyarakat menginginkan Joko Widodo sebagai cawapres, hendaknya partai pendukungnya segera mengumumkannya. Sampai sekarang PDI-P pun belum mengu-

Menkumham: Provokator Rusuh Lapas Palopo Harus Dihukum Jakarta, Trans - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin memastikan, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Palopo, Sulawesi Selatan. Menurut Amir, siapa pun yang diduga jadi provokator dalam kerusuhan itu harus ditindak secara hukum.

“Yang diduga provokator tentunya harus diproses hukum,” kata Amir di Rumah Dinas Menkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (15/12).

Selain itu, tindakan penganiayaan terhadap Kalapas Palopo, Sri Pamudji yang ditengarai dilakukan oleh narapidana bernama Riti bin Herman juga perlu diambil tindakan hukum.

FOTO | IST

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam acara pembukaan kirab budaya, yang merupakan bagian dari World Royal Heritage 2013 di Monas, Minggu (8/12/2013) siang.

mumkan capresnya. Kalau diumumkan sebelum Pemilu 2014, dan Joko Widodo bersedia, maka cawapresnya akan segera diketahui,” ujarnya.

Menurut mantan Komandan Puspom ABRI itu, sebelum diketahui capres dan cawapresnya secara utuh, selama itu pula bisa dikatakan belum kelihatan presiden yang ideal di tahun 2014.

Namun, dia mengingatkan, Capres 2014 harus jelas ideologinya dan bersih dari korupsi. “Kalau tidak, maka pemimpin itu tak akan memiliki wibawa dalam memimpin bangsa,” ujarnya.

Terlepas dari hal itu, dari pemaparan yang disampaikan peneliti Cyrus Network, Eko David Afianto, di Jakarta, Minggu (15/12), bahwa jika Jokowi bergabung dengan partai lain, baik

yang sudah dapat dipastikan lolos parliamentary threshold (PT) maupun yang terancam tidak lolos, elektabilitas partai-partai tersebut akan naik.

“Berbeda ketika kandidat lain yang dijadikan calon presiden.

Sehingga, Jokowi pada hari ini tidak perlu risau dengan partai.

Jokowi bisa bergabung dengan partai mana pun,” kata Eko. Ia menjelaskan, saat Jokowi bergabung dengan PDI Perjuangan, maka suara PDI Perjuangan dapat mencapai titik potensial tertinggi hingga 60 persen.

Adapun jika ia bergabung dengan Golkar, maka titik potensial tertinggi yang dapat diraih mencapai 53 persen. Begitu pula ketika ia bergabung dengan Gerindra, maka partai tersebut akan dapat meraih suara hingga 48

persen.

“Dengan catatan jika jauhjauh hari menyatakan diri sebagai satu-satunya partai yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden,” ujarnya.

Untuk partai yang terancam tak lolos PT, seperti Partai Bulan Bintang, Nasdem, maupun PKPI, figur Jokowi dapat mengangkat perolehan suara partai tersebut hingga menyentuh angka 40 persen. “Ini adalah salah satu fakta bahwa figur Jokowi adalah capres setengah dewa,” kata dia.

Survei Cyrus Network itu dilakukan dalam kurun waktu 1317 September 2013 dengan metode tatap muka. Survei ini melibatkan 1.020 responden yang dipilih secara acak dengan usia minimal 17 tahun atau yang sudah menikah yang tersebar di 204

“Tentu yang melakukan penganiayaan, tergantung dari hasil penyelidikan, wajib harus ada yang bertanggung Bersambung hal 7 ...

Bersambung hal 7 ...

FOTO | IST

Amir Syamsuddin.

FOTO | IST

Seorang imigran gelap dipotret petugas untuk pendataan di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

BPN Garut Sukses Bereskan Konflik Tanah Dengan Mediasi

FOTO | HER

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Herryzal Sjafri bersama Kasie HTPT Rahmat A.Ptnh dan jajarannya seusai menghadiri acara penyerahan sertifikat di Sentul City Bogor, beberapa waktu lalu.

Bersambung hal 7 ...

Pegawai Bea Cukai Diduga Bantu Praktik Suap

“Win-win Solution”, Penyelesaian Sengketa Tanah Jakarta, Trans - BPN sebagai mediator dan mencari jalan tengah yang mengakomodasi keadilan para pihak yang bersengketa, berhasil dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Garut. Pola mediasi ini lebih murah dan mudah, serta lebih mengedepankan saling pengertian kedua belah pihak bersengketa.

Penilaian tersebut disampaikan oleh salah seorang pendiri Nasional Corupption Watch (NCW), C Herry SL kepada Koran Transaksi, di Jakarta, Minggu (15/12). “Kantor Kantor Per-

Dukung Jokowi Fakta lainnya menunjukkan, dukungan para relawan mendorong Joko Widodo maju mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014, semakin menguat. Setelah beberapa kota di Indonesia menggalang kekuatannya, relawan yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014 juga bergerak di Jakarta.

Hal ini terlihat pada aksi yang mereka galang di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (15/12)

BEA CUKAI

Imigrasi Amankan Delapan WNA Tanpa Dokumen Jakarta, Trans - Petugas Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan delapan orang warga negara asing (WNA) yang tidak mengantongi kartu identitas dan dokumen resmi.

“Kebanyakan berasal dari Afrika, Kongo dan Kamerun,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Bambang Permadi di Jakarta, Rabu pekan lalu.

desa/kelurahan di 33 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan batas kesalahan kurang lebih 3,1 persen.

tanahan Kabupaten Garut kini memfokuskan perhatian pada pola pendekatan mediasi dalam menangani berbagai kasus konflik tanah yang terjadi di masyarakat. Pola tersebut lebih efektif dan efisien daripada mengedepankan pendekatan hukum ke pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik tanah,” ungkapnya.

C Herry SL yang kerap disapa Cak Hery itu menjelaskan, dalam semangat win-win solution ini, penyelesaian sengketa tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang memiliki sertifikat. Dalam

banyak kasus, misalnya, seringkali penyelesaian sengketa mengabaikan eksistensi masyarakat lokal yang bertahun-tahun, dari generasi ke generasi, telah menempati satu wilayah dan mengolah tanah di wilayah tersebut.

Masyarakat kalah oleh investor yang baru datang dan memiliki sertifikat atas tanah di wilayah itu.

“Dalam konsep win-win solution, seandainya investor memiliki sertifikat hak milik, mereka tidak bisa langsung menang atas rakyat karena rakyat dilindungi Bersambung hal 7 ...

Jakarta, Trans - Tim subdit pencucian uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri melanjutkan pembuktian keterlibatan oknum lain dalam kasus dugaan suap Kasubdit Penindakan dan Penyidikan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Heru Sulistyono (HS).

“Kita akan memeriksa enam pegawai Bea mulai secara bertahap Senin hingga Rabu depan (16-18/ 12). Semuanya masih dalam rangkaian kasus dugaan suap HS dan dan pengusaha YA (Yusran Arif),” kata Kasubdit Money Laundering Kombes Agung Setya saat dihubungi Minggu (15/12).

Menurut Agung lima orang masih menjabat sebagai pegawai Bea Cukai sedangkan satu, yakni Bambang Semedi, sudah pensiun sebagai pegawai bea cukai, namun saat ini menjabat sebagai hakim pajak.

Lima orang pegawai yang masih aktif itu adalah Frans Rupang, Sumantri, Yusuf Indarto, Mulyadi, dan CF Sijabat. “Mereka semua pernah bertugas dengan HS pada periode 2003-2004. Mereka adalah orang-orang yang akan menjelaskan ten Bersambung hal 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

VONIS

Pemilik Narkotika Divonis 20 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Beginilah nasib yang dialami oleh terdakwa Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail bersama dengan rekannya, terdakwa Firman Ramang Putra bin Mudatsir. Akibat terbukti memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja, kedua terdakwa dijatuhkan vonis masing-masing selama 20 tahun penjara.

Modus penangkapan yang dilakukan terhadap ke2 terdakwa itu, berawal saat Yusuf Halim, Elvin Ginting dan Rahardi Sampurno yang merupakan anggota polisi dari Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi, bahwa di sekitar Jalan Kampung Mangga (STM Walang Jaya), sering dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, ketiga anggota polisi itu pun langsung melakukan penyelidikan.

Ketika anggota polisi itu sudah sampai di lokasi, langsung mendekati terdakwa Firman Ramang Putra bin Mudatsir yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya. Selanjutnya, dari lantai rumah milik terdakwa Firman Ramang Putra bin Mudatsir tersebut, ditemukan dua bungkus plastik klip berisi shabu-shabu.

Pada saat itu juga terdakwa Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail yang datang hendak menjumpai terdakwa Firman Ramang Putra bin Mudatsir, ikut ditangkap.

Penggeladahan dilanjutkan. Dari dalam kamar kontrakan milik terdakwa Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail ditemukan daun ganja seberat 214.600 gram atau sebanyak 15 karung. Menurut pengakuan terdakwa Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail, daun ganja tersebut adalah milik Bang Jul (DPO).

Hasil Pemeriksaan Tim Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab/ 1516/ NNF/ 2013 Tanggal 11 Juni 2013, menyimpulan bahwa barang-bukti berupa 2 bungkus plastik yang berisi kristal warna putih seberat 0,2719 adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, barang-bukti berupa 15 karung yang berisikan daun ganja atau seberat 214.600 gram disebutkan benar sebagai ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa Firman Ramang Putra bin Mudatsir mengatakan bahwa awalnya ia dihubungi oleh terdakwa Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail untuk mencarikan kamar yang kosong. Apabila kamar tersebut ditemukan, ia dijanjikan akan memperoleh imbalan sebesar Rp.5.000.000.

Tidak lama kemudian, orang suruhan Bang Jul (DPO) itu pun datang sambil menyerahkan 15 karung yang berisikan daun ganja. Selanjutnya, ia bersama dengan terdakwa Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail langsung memindahkan barang tersebut ke dalam kamar yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Terdakwa Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail juga mengakui ia dihubungi oleh Bang Jul (DPO) untuk mencarikan kamar kosong, yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkotika. Setelah mendapatkan kamar yang kosong, orang suruhan Bang Jul ((DPO) pun datang sambil menyerahkan barang sebanyak 15 karung yang berisikan daun ganja.

Setelah barang itu dipindahkan kedalam kamar yang kosong, ia bersama dengan terdakwa Firman Ramang Putra bin Mudatsir pun, langsung diberikan upah masing-masing sebesar Rp.100.000.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amri Kurniawan, SH.MH mengatakan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua terdakwa dituntut, agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama seumur hidup.

JPU menyatakan, barang-bukti berupa 2 bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu serta 15 karung daun ganja, agar diampas untuk dimusnahkan.

Sementara dalam inti surat pembelaan (pledoi) yang dibacakan oleh tim penasehat hukum terdakwa mengatakan, mereka tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, selama proses persidangan berjalan, para terdakwa (kliennya) tidak pernah berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, dan mengakui semua kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, kedua terdakwa (kliennya) juga merupakan tulangpunggung bagi keluarganya.

Selasa, 10 Desember 2013, pukul 15.00 wib, setelah bermusyawarah, Hakim Ketua Mangapul Girsang SH MH yang didampingi hakim anggota Bonar Harianja SH MH dan Dewa PY Hardika SH MH, menjatuhkan vonis kepada terdakwa Muhammad Yanamar Azzam bin Ismail dan terdakwa Firman Ramang Putra bin Mudatsir dengan hukuman pidana, masing-masing selama 20 tahun penjara, dikurangi selama kedua terdakwa berada di dalam tahanan.

Majelis juga menyatakan barang-bukti berupa dua bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu serta 15 karung dau ganja tersebut, agar dirampas untuk dimusnahkan; serta memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan. | Aston

TRANS HUKUM

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

Menghabiskan Dana Puluhan Miliar Jalan Nasional Di Palembang Amblas Baik Kejari Palembang maupun Kejati Sumatera Selatan belum menunjukkan tindakan tegas, meskipun sudah mendapat laporan lengkap mengenai kasus pembangunan jalan nasional tersebut.

Palembang, Trans - Jalan Soekarno – Hatta pada tahun 2010 hanya satu jalur. Karena terlalu banyak kendaraan berbeban berat melintasi jalan tersebut, sering terjadi kecelakaan dan kemacetan, sehingga diusulkan menjadi dua jalur. Hal ini disetujui Kementeria Pekerjaan Umum pada tahun 2011.

Pembangunan jalan nasional tersebut dilaksanakan melalui Satker Pelaksana Jalan Metropolitan Kota Palembang, dengan dua tahap. Tahap awal pelaksanaan dengan pembersihan lokasi, pelaksanaan dan penimbunan jalan dengan tanah—karena areal tersebut bekas persawahan penduduk.

Tahap kedua dilaksanakan pengapalan badan jalan jalan.

Pada saat mulai dilaksanakan pada titik nol sampai akhir pekerjaan menimbun tanah untuk Jalan Soekarno Hatta untuk jalur dua, ada yang terasa aneh. Wartawan Koran Transaksi tidak menemukan papan nama proyek di sepanjang jalan kurang lebih 6700 meter dengan lebar kurang lebih 8 meter tersebut.

Dengan demikian, tidak diketahui kapan mulai proyek itu dilaksanakan, berapa nilai kontrak kerjanya, kapan masa berakhir kontrak kerjanya, dan dari mana saja sumber dananya. Padahal, papan nama proyek sudah termasuk item pembayaran di dalam

FOTO | NH

Jalan Soekarno – Hatta, Kota Palembang, Sumatera Selatan selesai bulan Oktober 2012, namun amblas pada bulan Maret 2013. Tampak dalam gambar gelar perkara Tim Kejari Kota Palembang dan Tim LSM BONGKKAR, didampingi Purnama SH dan Fadli SH.

kontrak. Seharusnya, pada saat mulai dilaksanakan dan masih dalam masa pemeliharaan, papan nama proyek tetap terpasang, terpelihara dan terjaga.

Persoalan, tidak itu saja.

Diperoleh informasi di lapangan, saat melakukan pengupasan tanah bekas sawah masyarakat untuk Jalan Soekarno Hatta itu, kontraktor pelaksana kerja diduga telah memanipulasi kedalaman galian tanah dan timbunan tanah untuk jalan tersebut. Dalam RAB, di Bil Off Quantiti (BQ) dan Gambar Perencanaan, seharusnya kedalaman galian kurang lebih 2 meter, diduga yang terlaksana hanya setengah meter.

Kontraktor juga diduga memanipulasi pemasangan Cerucup Gelam untuk jalan tersebut yang seharusnya dilaksanakan sepanjang Jalan Soekarno Hatta kurang lebih 6700 M, indikasi yang terlaksana hanya di beberapa titik saja atau hanya untuk dokumentasi saja.

Untuk timbunan Jalan Soekarno Hatta sesuai dengan RAB, seharusnya dilakukan tiga kali pelapisan per 30 cm dengan bio textil, namun ada dugaan kuat kontraktor pelaksana hanya melaksanakan satu kali pelapisan

dengan bio textil, dengan indikasi bio textil (plastik pelapis tanah untuk menimbun) tidak sesuai dengan RAB. Diduga tes pemadatan untuk timbunan tanah tidak terlaksana (fiktif).

Ada dugaan kuat pekerjaan pekeras Aspal Laston Lapis Aus (AC-BC) dan Perkeras Aspal Laston Aus (AC-WC) dioplos dengan pasir untuk tambahan abu batu, sehingga mengurangi daya tahan dan umur jalan. Pada saat masih dalam masa pemeliharaan, jalan tersebut pun sudah banyak yang tambal sulam.

Dugaan kuat lainnya, pada saat perencanaan, Perencana dari Satker Pelaksana Jalan Metropolitan Kota Palembang bersama Konsultan Perencana telah membengkakkan Anggaran untuk jumlah liter lapis resap pengikat atau tidak sesuai dengan Standar Kementeriabn PU. Aspal yang didatangkan dari AMP suhu lapis Aus AC-BC dan suhu lapis Aus AC-WC, juga diduga kuat suhunya tidak standar lagi sesuai ketetapan pengaspalan. Sebab, jarak tempuh dari lokasi pekerjaan dan AMP rata-rata kurang lebih 45 sampai 50 menit, sehingga ada indikasi terlalu banyak dicampur dengan

minyak mentah dan air hujan.

Jalan Soekarno Hatta selesai dibangun sekitar Desember 2012, namun pada Pebruari dan Maret 2013, jalan nasional tersebut amblas. Padahal, masih dalam masa pemerliharaan. Ini seharusnya tanggung jawab kontraktor pelaksana, bukan malah pemerintah pusat yang memperbaikinya dan menganggarkan lagi melalui Kementerian PU yang dibebankan kepada APBN kurang lebih Rp.7 miliar. Pertanyaanya, dikemanakan 5 persen anggaran untuk pemeliharaannya?

CCO dan Adendum perubahan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana kerja bersama satker pelaksana Jalan Metro Politan Kota Palembang diduga telah menyalahi Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres No.70 Tahun 2012. Sebab, dengan item pekerjaan yang sama dan kontrak akhir (kontrak anak) pada Tahun 2011 lebih besar anggaranya dari kontrak awal (kontrak pertama).

Begitu juga pada Tahun 2012, kontrak akhirnya lebih besar dari pada kontrak awal.

Perlu diketahui, LSM BONKKAR telah melaporkan masalah itu kepada Menteri PU – Infektorat Jenderal Kementerian

PU, Dirjen Kementerian, bahkan sudah dilaporkan ke Presiden dan DPR RI Komisi VI. Terakhir dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Prov. Sumsel dan Kajari Kota Palembang pada 9 April 2013.

Namun, sampai saat ini belum ada titik terangnya. Ketua LSM BONKKAR dan tim sering dipingpong saat mempertanyakan tindak lanjut dari pihak Kajati Sumsel dan Kajari Kota Palembang.

Salah satu dari pihak Kajati Sumsel di bagian persuratan mengatakan surat laporannya sudah diposisikan di AS PIDSUS dengan No : 165- P 15 – 4 – 13.

Setelah dipertanyakan di ruang AS PIDSUS, Tim dari AS PIDSUS berkelit bahwa surat tersebut belum masuk di daftar buku penerimaan surat.

Setelah 30 hari LSMBONKKAR mempertanyakannya lagi ke staf di Kajati Sumsel, namun disarankan untuk menemui Kasi Penkum Kajati Sumsel tentang kejelasan surat laporan tersebut. Sempat terjadi perdebatan, karena Ketua LSMBONKKAR disuruh lagi membuat surat ulang. Akhirnya, Ketua LSM-BONKKAR diusir dari ruangan tersebut.

Setelah Kabag TU, Asmadi SH MH, selesai dari pelatihan di Kota Pagar Alam, Ketua LSMBONKKAR mempertanyakan masalah sejauh mana perkembangan dari surat laporan. Namun, Kabag TU malah menuju ke ruangan AS PIDSUS. Kabag TU kemudian menelepon Kasi Intel Kejari Kota Palembang, yang saat itu dijabat oleh Asef Sontoni Sunarya SH CN. Akhirnya, masalah surat laporan dari LSMBONKKAR diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kajari Kota Palembang.

Bulan Oktober, Asef Santoni Sunarya pindah tugas ke Kejari Jakarta Timur. Setelah itu laporan Ketua LSM-BONKKAR diambil oleh Kasi Intel Kajati Sumsel yang baru, Umbri Baliyun SH. Namun, belum juga ada kejelasan terkait surat tersebut. Ketua LSM-BONKKAR pun meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk mengambil alih permasalahan tersebut. | N-H

Tak Terima dengan Tuntutan JPU,

Terdakwa Ajukan Surat Pembelaan Pribadi Jakarta, Trans - Terdakwa He Jia Chen bersama dengan terdakwa Weng-Cheng yang merupakan warga keturunan China, yang berhasil ditangkap disekitar Apartement Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa saat narkotika jenis shabu-shabu berhasil ditemukan dalam genggaman tangannya. Kini, keduanya hanya bisa berusaha untuk mengajukan pembelaan pribadi sebelum vonis dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Penangkapan dilakukan terhadap kedua terdakwa berawal saat AKBP K Lubis S.Sos SH MH yang tak lain merupakan anggota polisi dari Satuan Narkotika Polda Metro Jaya (PMJ) mendapat informasi bahwa di sekitar Apartement Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara, ada seorang warga keturunan China yang diduga sebagai bandar itu, dan akan melakukan transaksi narkotika secara besar-besaran.

Seketika itu juga AKBP K Lubis S.Sos SH MH langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyamaran. Sete-

PENERBIT: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999; ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

lah sampai di lokasi, terdakwa He Jia Chen memang meminta agar transaksi pembelian narkotika itu segera dilakukan. Namun, Reza Octa Zohari yang menyamar sebagai pembeli, tidak mau menyetujuinya. Pasalnya, narkotika yang sudah dipesan itu, belum juga bisa diperlihatkan. Begitu narkotika jenis shabu-shabu itu diperlihatkan, terdakwa He Jia Chen dan terdakwa Weng Cheng langsung ditangkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6 G/ VII/2013/UPTLab Uji Narkotika Tanggal 1Juli 2013 menyimpulkan, bahwa barang-bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 690 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa He Jia Chen mengakui bahwa ia ditangkap karena kedapatan hendak menjual narkotika.

Terdakwa He Jia Chen juga

mengatakan bahwa awalnya ia dihubungi oleh seseorang dan meminta agar narkotika jenis shabushabu itu segera dipersiapkan.

Setelah harga disepakati, mereka pun berjanji akan bertemu disekitar Apartement Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara. Ketika barang itu hendak diserahkan, terdakwa He Jia Chen baru menyadari bahwa orang yang membeli narkotika itu, adalah anggota polisi.

Sementara itu, menurut pengakuan terdakwa Weng Cheng, ia tidak tahu kenapa dirinya ikut ditangkap. Sebelum ditangkap, ia dihubungi oleh terdakwa He JIa Chen supaya datang ke Apartement Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara, untuk bersantap-ria. Terdakwa Weng Cheng juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, kalau temannya itu merupakan pengedar narkotika.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Efni, SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa He Jia Chen dan perbuatan terdakwa Weng Cheng telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor

35 Tahun 2009 tentang narkotika.

JPU menuntut agar terdakwa He Jia Chen dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun penjara; serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa He Jia Chen harus menggantinya dengan hukuman kurungan selam 6 bulan.

Terdakwa Weng Cheng juga dituntut dengan hukuman pidana selama 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Selain hukuman pidana tersebut, terdakwa Weng Cheng juga dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000.000. Jika denda tersebut tidak bisa dibayar, terdakwa Weng Cheng juga harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 6 bulan.

Kamis, 12 Desember 2013, pukul 14.30 Wib, dalam inti surat pembelaan (pledoi) yang dibacakan oleh tim penasehat hukum terdakwa, mengatakan bahwa tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa terlalu berat. Selain itu, khusus terdakwa Weng Cheng bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak

mengetahui perbuatan yang dituduhkan kepada temannya.

Pasalnya, terdakwa Weng Cheng (Kliennya) itu, hanya disuruh datang oleh terdakwa He Jia Chen ke Apartement Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara untuk bersantap-ria. Namun, setelah tiba di lokasi, terdakwa Weng Cheng (Kliennya) pun malah ikut ditangkap polisi.

Begitu mendengarkan inti surat pembelaan (Pledoi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Efni SH langsung mengatakan bahwa ia tetap pada tuntutannya semula. Sebelum vonis dibacakan, tim penasehat hukum terdakwa itu pun mengatakan bahwa kedua terdakwa (kliennya) akan mengajukan surat pembelaan secara pribadi.

Hakim ketua Sucipto, SH. MH yang didampingi hakim anggota Bonar Harianja, SH. MH dan Yuli Heryati, SH. MH mengatakan untuk mendengarkan surat pembelaan pribadi dari kedua terdakwa, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: M Rechan RR, SDs; Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Suwin, Wongso, Art Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari, Wulan Nindriasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH; Daniel Saputra Htb SE, Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM,Iwan Koto, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi Agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan.

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: M Rehan ESDM: Rechan Nazar Kemenhub: Martin Luther M; Pelindo: M Zikri; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : --; Ditjen Bea & Cukai: ----- Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, H. Roosman, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Tumonggo Tua Lubis, Romeo Goenawan. Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin.

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

SOAL SENGKETA TANAH CICAU

Penggugat T Imam Santoso Menang Di PN Bekasi Bekasi, Trans - Perkara perdata No.78/Pdt.G/2013/PN Bks dengan sengketa tanah seluas 26.000 m2 girik C.658 persil 66 yang terletak di Desa Cicau Kecamatan Serang akhirnya dimenangkan T.Imam Santoso selaku penggugat.

Dalam perkara tersebut bahwa bukti-bukti yang diajukan tergugat I.BPN Bekasi, II.H.Rohim M dan III. PT.Lippo Cikarang tidak dapat diterima.

Dalam amar putusan majelis hakim M.Ali Tarigan,SH dengan anggotanya Surung Simanjuntak,SH dan Pasti Tarigan,SH mengatakan bahwa tergugat H.Rohim Mintareja tidak berdasar menjual tanah tersebut kepada PT.Lippo.

Dengan alasan hanya ber-

dasakan surat risalah lelang padahal tergugat H.Rohim M tidak dapat memperlihatkan surat risalah tersebut dihadapan persidangan, sehingga sertifikat HGB.181/Cicau batal demi hukum.

Sebagaimana fakta di persidangan dari keterangan saksisaksi antara lain saksi Kalim Maja Utama selaku Kepala Desa Cicau menerangkan bahwa dalam buku desa nama Near bin Saidah tidak pernah terdaftar sebagai pemilik tanah di Desa Cicau. Sebagaimana yang tertera di Sertifikat H.Rohim M tetapi yang tercatat adalah bernama Naer bin Saidan girik C.658 Persil 66.

Sama halnya dengan saksi Kalim menjelaskan bahwa H.Rohim M tidak pernah memi-

liki tanah di Desa Cicau dan tidak pernah menguasai tanah ex milik Naer bin Saidan maupun datang melaporkan jika dirinya memiliki sertifikat atas nama Near bin Saidan.

Bahkan tidak pernah ada dalam catatan agenda desa perihal rekomendasi kades cicau untuk permohonan penerbitan sertifikat an Near bin Saidan serta pengumuman dari BPN perihal penerbitan Sertifikat an Near bin Saidan.

Apalagi yang disebut-sebut pengumuman lelang tanah Sertifikat No.5 an Near bin Saidan, meski pernah tahu bahwa H. Rohim M memberikan uang kepada M. Suta mantan Kades Cicau sebesar Rp.40 juta tahun 2002, namun tidak mengetahui

Pemerintah Dinilai Gagal Jalankan Amanat UU Penyiaran Jakarta, Trans - Amanat UU Penyiaran merupakan demokratisasi penyiaran di Indonesia pasca runtuhnya orde baru. UU Penyiaran yang dikeluarkan pada 2002 tidak memberikan otoritas pengaturan penyiaran kepada pemerintah yang berkuasa, tetapi pada lembaga regulator yang mewakili publik yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Tak hanya membentuk KPI, UU Penyiaran juga membentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) serta lembaga penyiaran komunitas. Sistem penyiaran pun bersifat desentralisasi. Kendati UU Penyiaran memberikan demokratisasi penyiaran, Dosen FISIP UI Ade Armando menilai pemerintah gagal menjalankan amanat UU Penyiaran.

“Pemerintah tidak menjalankan isi UU Penyiaran,” kata Ade dalam sebuah diskusi di Kampus UI Depok, Rabu (11/12/13).

Menurut Ade, pada negara-negara demokratis kewenangan pengaturan penyiaran tidak diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa. Bila pemerintah diberi kewenangan mengendalikan, dipercaya bahwa kewenangan tersebut akan digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, UU Penyiaran mengamanatkan KPI sebagai badan regulator independen.

Tetapi, pemerintah lewat putusan MK memangkas wewenang KPI sebagai badan regulator. Ketua MK yang menjabat pada saat dilakukan judicial review tahun 2004, Jimly Assidhiqie, memutuskan pihak yang memiliki wewenang untuk membuat aturan turunan dari UU Penyiaran atau Peraturan Pemerintah (PP) adalah pemerintah. Bukan KPI bersama pemerintah.

UU Penyiaran juga mengamanatkan sistem siaran berjaringan. Artinya, setiap stasiun televisi yang ingin menyiarkan siaran di suatu daerah, harus mengembangkan jaringan stasiun-stasiun televisi lokal di setiap daerah. Lagi-lagi, amanat UU tidak dijalankan oleh pemerintah. Jaringan televisi swasta menyiarkan langsung siaran ke daerah-daerah tanpa membangun jaringan di daerah.

“Meski UU Penyiaran menjelaskan sistem penyiaran yang desentralistik, tetapi faktanya masih sentralistik. Akibatnya masyarakat daerah berbondong-bondong ke Jakarta karena cuma ingin kerja di stasiun televisi,” ungkap Ade. Kegagalan pemerintah dalam menjalankan UU Penyiaran semakin terbukti selama tiga masa Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang berbeda, UU Penyiaran tidak bisa dijalankan. Perizinan berantakan, sistem jaringan yang tidak dijalankan, LPP tidak berkembang, lembaga penyiaran komunitas hancur, lembaga penyiaran lokal dikerdilkan, KPI dikerdilkan, terjadi pemusatan kepemilikan dan perlindungan terhadap SDM iklan lokal tak di-

jalankan.

Salah satu kelemahan UU Penyiaran tahun 2002, lanjut Ade, adalah tidak adanya pembatasan kepemilikan stasiun televisi oleh satu pihak. Saat ini, faktanya membuktikan kepemilikan beberapa stasiun televisi dimiliki oleh satu orang karena tidak ada aturan yang jelas.

Saat ini, tengah dibahas RUU Penyiaran untuk mengembalikan roh demokratisasi dalam dunia penyiaran. Namun, pembahasan RUU Penyiaran seakan jalan ditempat karena Kominfo mengeluarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang pada dasarnya mencegah demokratisasi penyiaran. Contohnya, DIM dari pemerintah meyebutkan penyiaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya diatur oleh pemerintah. “Seolah-olah kembali ke masa orde baru,” jelas Ade. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, di Indonesia konsentrasi kepemilikan media pada segelintir orang telah dilarang berdasarkan UU Penyiaran.

Namun permasalahannya adalah UU Penyiaran dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya masih belum mampu menjadi garda depan untuk mencegah terjadinya konglomerasi dalam industri media.

“Konglomerasi media tersebut dimungkinkan terjadi karena UU Penyiaran tidak mengatur kepemilikan holding company,” kata Mahfudz.

Oleh karena itu, diperlukan satu aturan perundang-undangan yang baru, yang dapat mengatur secara komprehensif tentang permasalahan yang ada dalam industri penyiaran. Saat ini, lanjut Mahfudz, DPR sedang berhadapan secara diametral RUU Penyiaran versi DPR yang demokratis dengan RUU Pemerintah yang otoriter.

RUU Penyiaran yang dihasilkan oleh DPR sudah sesuai berdasarkan UUD 1945, Pancasila dan prinsip universal serta mengambil referensi dari negara demokrasi di dunia. Mahfudz menjelaskan, RUU penyiaran yang dihasilkan oleh DPR memang harus bertarung dengan paham RUU Penyiaran yang mengembangkan prinsip otoritarianisme bahkan nasionalisme yang keliru, yang meletakkan sepenuhnya hanya kepada kekuasaan pemerintah.

“Bila RUU DPR tidak dikawal secara ketat, bukan mustahil Indonesia kembali dalam sebuah sistem penyiaran yang otoriter,” ungkapnya.

Staf Ahli Komunikasi dan Media Massa Kominfo Heri Subiakto menegaskan, penguasaan penyiaran yang diletakkan di tangan pemerintah merupakan amanat dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. “Semua kekayaan alam, termasuk frekuensi yang digunakan dalam penyiaran itu diatur oleh pemerintah,” pungkasnya. | Ars

FOTO | LORA

H Imam Santoso.

apa maksud pemberian uang tersebut.

Sedangkan yang datang ke kantor Desa Cicau dan mengaku memiliki tanah sesuai persil tersebut adalah T.Imam Santoso dengan memperlihatkan

bukti kepemilikannya berupa jual beli segel berikut bukti surat lainnya. Dan didalam buku letter C desa tercatat hanya atas nama Naer bin Saidan C.658 persil 66.

Sebelumnya penjelasan dari pihak BPN Bekasi kepada penggugat T.Imam Santoso melalui pengacaranya Ulrikus Laja,SH dengan Surat No.585/30032116/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala kantor pertanahan nasional, Budi Suryanto,SH. Dijelaskan bahwa berdasarkan buku tanah di BPN, sertifikat HGB No.181/Cicau terbit tanggal 15-08-2002, surat ukur no.70/2002 tanggal 12-08-2002 luas 26.700. m2 terdaftar pertama kali atas nama Rohim Minta-

reja. Dan pada tanggal 01-112002 Sertifikat HGB No,181/ Cicau dialihkan haknya kepada PT.Lippo Cikarang berdasarkan AJB No.339/2002 tanggal 2509-2002 di PPAT Herawati Anwar Effendi SH. Sedangakan dalam surat tersebut tidak dijelaskan berkas apa saja sebagai dasar penerbitan Sertifikat an Rohim tersebut.

Meskipun disebut-sebut diterbitkannya Sertifikat atas nama Rohim berdasarkan risalah lelang namun tidak ada dijelaskan.

Maka diduga bahwa pihak BPN Bekasi keliru menerbitkan Sertifikat atas nama Rohim M berdasarkan surat penjelasan di atas.

Karena berdasarkan buku letter C desa Cicau No.658 per-

sil 66 seluas 2,6 ha Desa Cicau Kecamatan Serang Bekasi adalah atas nama Naer bin Saidan dan tahun 1991 tanah tersebut dibeli oleh T.Imam Santoso bahkan tahun 1990 Naer bin Saidan terlebih dahulu membuat surat pernyataan tidak sengketa.

Dalam prosses persidangan penggugat T.Imam Santoso telah menunjukkan bukti-bukti surat kepemilikan berupa girik C,658 persil 66 an.Naer bin Saidan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Jual Naer bin Saidan, Bukti PBB, Kwitansi pembayaran lunas dan Surat Segel Jual Beli Tanah tahun 1991.

Atas putusan hakim tersebut tergugat H.Rohim M mengajukan upaya banding. | Lora

Wah, Ada Hakim Lupa Aturan Perbuatan Melawan Hukum Calon Hakim Agung, Maria Anna Samiyati, mengatakan mengetahui istilah onrechtmagtigheidaad, tetapi dia kesulitan mengartikannya.

Jakarta, Trans - Seleksi wawancara calon hakim agung periode II 2013 kembali digelar di Gedung KY, Kamis (12/13). Saat sesi wawancara, salah satu calon, Maria Anna Samiyati mengaku lupa asas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau onrechtmagtigheidaad yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Saat itu, salah satu panelis Taufiqurrohman Syahuri menanyakan pemahaman calon terkait pengertian PMH. “Mohon maaf saya agak lupa-lupa pengertian PMH. Tahu istilah onrechtmagtigheidaad itu, tetapi mengartikannya sulit,” ujar Maria.

Sebenarnya, Maria mengaku pernah menangani perkara gugatan PMH. Mendengar jawaban itu, Taufiq memberi tahu bahwa PMH itu diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, Maria hanya terdiam tak bisa menyebutkan isi dari pasal itu.

Tak puas dengan jawaban itu, lalu Taufiq memberi contoh kasus ketika ada seseorang mahasiswa yang naik motor dengan helm terjatuh karena jalan berlubang, bisakah mahasiswa itu menuntut ganti kerugian kepada pihak pemerintah daerah? “Bisa Pak karena jalan umum yang merupakan tanggung jawab walikota/bupati,” jawab Maria.

“Kalau begitu, dasar gugatannya mahasiswa itu apa? Bisa disebutkan pasal dalam KUHPerdata apa atau substansi pengertian PMH,” ujar Taufiq kembali memancing ingatan si calon. Tetapi, lagi-lagi Maria menjawab lupa.

FOTO | IST

Maria Anna Samiyati.

Lalu, Taufiq pun menjelaskan bahwa asas PMH itu setiap orang yang merugikan orang lain, maka dia wajib membayar mengganti kerugian. Sedangkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi, “Setiap perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

“Ini yang disebut PMH. PMH ini sangat penting dan sering digunakan dalam praktik peradilan perdata,” ujar Taufiq mengingatkan.

Fenomena hakim selingkuh Selain soal PMH, Taufiq yang menjabat Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim ini juga mengungkapkan akhir-akhir ini marak hakim berselingkuh saat bertugas di daerah. “Sudah ada lima (hakim dilaporkan selingkuh) itu banyak.

Apa mungkin karena ada pemberlakuan sistem mutasi para hakim 2-3 tiga tahun sekali, sehingga jauh dari keluarga,” katanya.

Belum lama ini, ada beberapa laporan yang masuk kepada KY terkait perselingkuhan hakim.

Salah satunya adalah dugaan perselingkuhan yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo Jambi berinisial ES dan MA yang kasusnya masih ditangani KY. Sebelumnya, hakim Vica Na-

talia diberi sanksi pemecatan lewat Majelis Kehormatan Hakim lantaran terbukti berselingkuh dengan pengacara dan seorang hakim.

Karena itu, Taufiq berpesan kepada Maria Anna apabila lolos menjadi hakim agung nantinya agar mengkaji sistem mutasi yang mewajibkan bagi para hakim membawa istri/suami hakim. Sebab, fenomena perselingkuhan yang dilakukan hakim sangat memprihatinkan.

“Kalau ibu nanti di MA coba berikan solusi. Barangkali mutasi bisa diikutkan keluarganya, karena memprihatinkan sekali masalah kehidupan hakim ini apalagi dengan (fakta) gaji hakim yang cukup lumayan. Dulu tidak ada itu (perselingkuhan),” kata Taufiq.

Menanggapi fenomena itu, Maria berpendapat perselingkuhan tidak mutlak disebabkan sistem mutasi yang ada. Namun, bergantung dan kembali kepada individu masing-masing hakim.

“Mungkin yang berselingkuh dari internal pribadinya yang tidak mempunyai daya tahan. Kan banyak juga yang tidak berselingkuh, seperti saya alhamdulillah tidak pernah ada yang mengganggu keluarga saya,” kata Maria.

Calon lainnya, Hakim Tinggi Pengawas Wilayah II, Sunarto menilai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum rendah khususnya terhadap lem-

baga peradilan (MA) saat ini masih rendah. Sebab, belum ada keselarasan antara integritas dan intelektualitas hakim dalam pengambilan keputusan. Pernyataan itu disampaikan saat Sunarto ditanya seputar masalah integritas hakim oleh mantan Hakim MK Abdul Mukthie Fajar selaku tim panelis.

Menurut Sunarto, setiap aparatur memiliki integritas dan intelektualitas. Namun seringkali dalam bekerja, kedua aspek itu tidak berjalan selaras. “Seringkali integritas dan intelektualitas dipisahkan, misalkan integritas diutamakan tapi intelektualitas ditinggalkan. Menurut saya integritas itu seperti iman dan intelektualitas itu ilmu, jadi harus beriringan dan sejalan,” kata Sunarto.

Karena itu, menurut dia untuk memecahkan masalah itu, MA memerlukan orang-orang yang dapat dipercaya, bukan aparatur yang menjadi bagian dari masalah.

“Sekarang ini dibutuh orang yang memiliki integritas dan intelektualitas untuk meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan,” kata dia.

Sunarto sendiri mengaku mencalonkan diri sebagai Hakim Agung lantaran ingin ikut menyelesaikan dan membenahi permasalahan-permasalahan yang ada di MA. “Saya berjanji akan selalu berupaya menjadi mengurai masalah apabila terpilih nanti,” janjinya. | SN

Diperiksa KPK, Ketua MK ‘Rela’ Terobos Prosedur Jakarta, Trans - KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ketua MK Hamdan Zoelva. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi eks Ketua MK M. Akil Mochtar. Usai diperiksa, Hamdan memilih untuk menggelar jumpa pers di kantornya sendiri, MK, ketimbang di KPK. Dalam jumpa pers, Hamdan mengatakan dirinya diperiksa KPK hanya seputar proses dan mekanisme pembahasan dan pengambilan putusan perkara di MK, khususnya terhadap kasus dugaan suap dalam Pemilukada Lebak, Banten. Kasus ini melibatkan tiga tersangka yaitu Akil, Susi Tur Handayani (advokat), dan Tubagus Chaeri Wardhana, adik Gubernur Banten.

“Saya memberikan keterangan sebagai saksi sekitar 2,5 jam oleh penyidik KPK. Pertanyaan-

nya hanya sekitar proses, mekanisme pembahasan, dan pengambilan keputusan MK, khususnya pada kasus Pemilukada Lebak,” kata Hamdan.

Meski pemanggilan KPK terhadap dirinya serta Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman telah menyalahi prosedur karena ada izin presiden, Hamdan mengatakan pihaknya tetap berkenan untuk diperiksa.

Hal ini, kata dia, merupakan upaya kooperatif dalam rangka mempercepat proses hukum demi memulihkan nama baik MK. “Perlu saya jelaskan hakim konstitusi memberikan keterangan ke KPK karena komitmen MK sejak awal untuk membantu dan memberikan akses dalam rangka mempercepat proses kasus Akil untuk memulihkan wibawa MK,” kata Hamdan yang didampingi enam hakim

konstitusi lain kecuali Patrialis Akbar.

Dia menjelaskan menurut Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, hakim konstitusi hanya bisa diminta keterangannya sebagai saksi baik di KPK, Kejaksaan, atau kepolisian setelah mendapat izin Presiden atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 6 ayat (2) Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap

keamanan negara.”

“Hanya kasus ini saja kami tidak menempuh prosedur izin presiden, semata-mata ingin mempercepat penyelesaian perkara ini agar cepat MK terpulihkan wibawanya,” tegasnya. “Kalau ada kasus di masa depan kami hanya akan memberikan keterangan sebagai saksi setelah ada izin presiden.”

Dia menambahkan kesediaan dirinya dan dua hakim konstitusi lain menjadi saksi dalam kasus ini oleh KPK semata-mata ada persetujuan dari rapat pleno permusyawaratan hakim MK. “Ini menyangkut due process of law, hukum dan undangundang harus dihormati,” kritiknya.

Sidang Lebak Sebelumnya, MK menggelar sidang lanjutan sengketa

Pemilukada Lebak untuk mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak atas Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan 14 November 2013 lalu. Dalam keterangan kuasa KPU Lebak Saleh bahwa penetapan tanggal PSU sama sekali tidak ada intervensi dari pihak Bupati.

Saleh menjelaskan penetapan PSU tanggal 14 November sama sekali bukan pemaksaan yang dibuat-buat untuk memenangkan pasangan No. 3 yakni Iti Octavia – Ade Sumardi (IDE). Pertimbangannya, KPU Lebak harus melaksanakan PSU sebelum berakhirnya masa jabatan KPU Lebak pada 18 Desember 2013.

Saleh mengatakan, pasangan Amir Hamzah (Wakil Bupati Lebak saat ini) dan Kasmin (HAK) hanya mempersoalkan

penetapan tanggal PSU. Sebab, tak setuju dengan tanggal 14 karena bukan hari libur. Pasangan HAK menuding pelaksanaan PSU sangat sarat dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Soalnya tanggal 14 mengejar tanggal 17, dimana itu masa berakhirnya jabatan Bupati Lebak.

“Perlu diingat tanggal 18 Desember itu masa jabatan KPU habis. Sehingga harus dipercepat, kalau tidak siapa yang akan melaksanakan pemilukada.

Jadi kita serahkan ke MK sepenuhnya. Saya yakin MK akan bijaksana menyikapi ini apalagi putusan PSU itu didasarkan pada suatu yang kita tahu saat ini seperti apa,” kata Saleh.

Dalam persidangan, kuasa hukum HAK, Abu Bakar menuding pasangan IDE kembali

melakukan kecurangan untuk memenangkan PSU Kabupaten Lebak. Terlebih, kecurangan ini secara aktif melibatkan Bupati Lebak yang tidak lain Ayahanda calon Bupati Iti Octavia. Intervensi ini terlihat mulai dari penetapan tanggal PSU, sebagai salah satu skenario utnuk memenangkan kubu IDE. Dalam Pemilukada putaran pertama, pasangan Iti - Ade (IDE) yang diusung Partai Demokrat, PDIP, Hanura, Gerindara, PPP, PKS, PPNU, meraih suara 60,55 persen dan memenangkan Pemilukada Lebak.

Sedangkan pasangan Amir Hamzah - Kasmin (warga suku baduy), yang didukung Partai Golkar hanya meraih 36,24 persen. Namun kemenangan ini dianulir MK dengan memerintahkan KPU lebak untuk mengadakan PSU. | SN

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

EKONOMI & BISNIS

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

Kemendag Tetap Larang Ekspor Kayu Gelondongan Jakarta, Trans - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak akan melonggarkan aturan ekspor kayu gelondongan mentah ke luar negeri. Meskipun kalangan dunia usaha sektor kehutanan sudah lama mendesak pembukaan ekspor kayu gelondongan.

Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan menuturkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih konsisten untuk terus memberi nilai tambah pada hasil alam yang satu ini. “Kalau ekspor kayu itu kan nilai tambahnya kecil. Kita akan lebih

FOTO | IST

Bayu Krisnamurthi.

melihat bahwa manfaatnya lebih besar bila kita olah sendiri. Kalau ekspor kayu gelondongan itu dibuka maka itu menunjukan kita kurang konsisten untuk mendapatkan nilai tambah,” katanya.

Menurutnya setiap kayu atau bahan mentah harus diolah terlebih dulu agar memiliki nilai tambah. “Kami tetap konsisten dengan kebijakan untuk memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri,” kata Bayu, Jumat (13/12).

Aturan pelarangan ekspor kayu gelondongan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Perdaga-

12.000 Perempuan Indonesia Berbagi Pengetahuan keuangan keluarga kepada lebih dari 5.000 perempuan – perempuan Indonesia yang tersebar di 8 kota. Dengan dukungan dari dukungan dari instansi Kementerian sekaligus yaitu; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), lokakarya berhasil dilaksanakan sesuai target di Semarang, Mataram, Batam, Palembang, Yogyakarta, Tasikmalaya, Surabaya dan ditutup di Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang telah terjalin semenjak tahun 2009 hingga 2013 dengan Prudential Indonesia dalam Program CSR-Financial Literacy.

“Lebih dari 12.000 perempuan di 14 kota terpilih di Indonesia berbagi tips mengelola dana untuk keluarga, khususnya kolompok perempuan agar kualitas hidupnya meningkat. Diharapkan dari inisiatif ini dapat mewujudkan kesetaraan gender khususnya untuk mendapatkan akses dan manfaat, kesempatan untuk mengembangkan diri, sehingga perempuan dapat lebih mandiri menjadi mitra yang sejajar dengan kaum laki-laki. Perwujudan kesetaraan gender ini juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan keluarga, yang pada akhirnya juga akan berkontribusi kepada pembangunan nasional,” paparnya.

Program lokakarya Sadar Keuangan diberikan oleh para pengajar yang merupakan relawan dari karyawan perempuan Prudential Indonesia. Sedangkan, peserta program tahun ini merupakan perempuan – perempuan anggota kelompok binaan KPP–PA, Kemendag dan Kemenparekraf, yang memiliki pendapatan minim.

Adapun yang berkesempatan mengikuti Lokakarya Sadar Keuangan 2013 adalah anggota perempuan dari: Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI)/ Asosiasi Pedagang Kreatif Lapangan (ASPKL), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) yang merupakan mitra kerja KPP–PA; pedagang pasar dan pelaku UKM binaan Kementerian Perdagangan serta anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Desa Wisata binaan Kemenparekraf. | Suryati

(Kemenhut) berkeinginan agar bisa mengekspor kayu secara gelondongan. Ekspor kayu gelondongan itu pun oleh Kemenhut nantinya hanya terbuka bagi kayu hasil budidaya hutan tanaman rakyat (HTR).

Tujuan pencabutan larangan ekspor ini untuk membuka pasar bagi kayu gelondongan hasil hutan rakyat. Selain itu kebijakan ini diharapkan mendorong pengembangan HTR di daerah.

Perbandingan harga kayu gelondongan (log) dengan kayu olahan cukup signifikan. Gambarannya har-

ga kayu log sekarang adalah Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta/meter kubik.

Sedangkan harga ekspor kayu olahan kasar atau plywood sebesar 500 dollar AS (Rp 6 juta) hingga 620 dollar AS (Rp 7,4 juta) /meter kubik. Pasar utama produk kayu Indonesia adalah Eropa dan Amerika Serikat.

“Kementerian Perdagangan akan memaksimumkan nilai tambah, ekspor kayu gelondongan nilai tambahnya kecil. Jadi kita akan lebih melihat manfaatnya akan lebih besar kalau dikelola terlebih dahulu di dalam negeri,” imbuhnya. | Nur

Rupiah Mulai Hantam Industri

Mengelola Keuangan Keluarga Bersama Prudential Indonesia Jakarta, Trans - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) telah menjangkau 12.000 perempuan – perempuan Indonesia di 14 kota selama 5 tahun penyelenggaraan program Financial Literacy atau Sadar Keuangan.

Program yang merupakan salah satu dari tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan prioritas Prudential Indonesia untuk membantu meningkatkan pengetahuan perencanaan keluarga agar menjadi bekal masyarakat khususnya perempuan Indonesia untuk lebih mandiri dalam finansial.

William Kuan selaku Presiden Direktur Prudential Indonesia mengatakan, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, pihaknya sangat peduli dengan perwujudan masyarakat yang sadar keuangan, termasuk di dalamnya perempuan mandiri yang mampu mengelola manajemen keuangan keluarga.

“90 % peserta lokakarya dari tahun 2009 – 2012 telah menerapkan pengetahuan keuangan keluarga yang diperoleh dari lokakarya Sadar Keuangan ke dalam kehidupan sehari – harinya dan berdampak positif pada kualitas hidupnya lebih baik. Hal ini membuat kami semakin bersemangat untuk membuka akses seluas–luasnya pengetahuan dan dasar pengelolaan keuangan agar dapat mendukung mereka untuk memiliki taraf hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Kisah sukses salah satu peserta yang telah menerapkan literasi keuangan adalah Ibu Sri Rejeki yang merupakan orang tua tunggal yang membiayai 3 orang anak dengan hasil keuangan pribadi saja. “Dulunya saya tidak mengetahui bagaimana mengatur manajemen keuangan keluarga yang benar, setiap ada uang selalu saya habiskan dan saya sisihkan jika ada sisa. Setelah mengikuti lokakarya Sadar Keuangan, saya mulai memahami lebih dalam bagaimana mengenai merencanakan keuangan keluarga seperti membukukan pengeluaran, menentukan kebutuhan dan keinginan berdasarkan skala prioritas ataupun memiliki produk keuangan yang lebih aman untuk menyimpan uang,” ungkapnya.

Setelah menerapkan dasar – dasar pendidikan finansial untuk keuangan rumah tangga, Ibu Sri kini dapat menyekolahkan ketiga anak-anaknya di sekolah unggulan dan merenovasi rumah yang dulu tidak mampu untuk diwujudkannya.

Tahun 2013, program Sadar Keuangan menargetkan berbagi pengetahuan

ngan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/ 2008 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.

Selain kayu, sejatinya bahan baku lainnya juga tidak diperbolehkan untuk di ekspor secara mentah.

Peraturan ekspor komoditas lain juga terus dikaji. Seperti rotan yang banyak dihasilkan oleh Indonesia.

“Jadi kita mencoba untuk terus mengembangkan termasuk Undang-Undang Pertambangan, rotan, dan lain-lain,” tambahnya.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya Kementerian Kehutanan

Nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS membuat biaya produksi meningkat, daya beli masyarakat menurun.

Jakarta, Trans - Pelemahan nilai rupiah yang terus berlanjut membuat industri manufaktur semakin terpukul. Sejumlah produk yang mengandung konten bahan baku impor kian melambung harganya. Bahkan, beberapa sektor industri mulai mempertimbangkan untuk mengurangi produksi karena permintaan pasar di dalam negeri mulai menurun untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Kalangan industri telah berupaya mempertahankan harga jual dengan cara mengurangi margin laba, kendati harga bahan baku impor yang ditransaksikan menggunakan dollar AS, telah naik sejak beberapa bulan lalu.

Sekadar diketahui, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan kurs BI, Jumat (13/12) untuk jual Rp 12.141/dollar dan beli di Rp12.021/dollar. Namun, perbankan sudah menjualnya dikisaran Rp 12.200/dollar.

Sektor manufaktur yang terpukul oleh pelemahan rupiah di antaranya industry besi dan baja, farmasi, makanan dan minuman, plastik, sepeda motor, hingga bahan bangunan seperti cat dan keramik.

Pebisnis baja memperkirakan harga baja canai panas (hot rolled coils/HRC) ber ketebalan di atas 2 mm berpotensi naik sekitar 15%20%, dari posisi 570 dollar per ton menjadi 684 dollar per ton pada tahun depan. Kenaikan harga HRC dipastikan akan mendongkrak harga produk produk hilirnya dalam persentase yang sama.

FOTO | IST

Melemahnya rupiah bakal mendongkrak harga berbagai produk termasuk bahan bangunan.

Wakil Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Ismail Mandry menjelaskan harga produk baja sangat bergantung pada stabilitas rupiah.

Akibat kondisi pasar ekonomi yang tidak menentu, IISIA kesulitan untuk menetapkan penaikan harga, maupun target produksi dan penjualan lantaran ada wacana tarif dasar listrik dan gas juga akan naik pada tahun depan.

Kalau nilai rupiah terus melemah terhadap dolar AS, hal itu akan berpengaruh besar terhadap biaya produksi. “Saat ini, kami masih berharap penaikan harga bisa di bawah 20%,” kata Ismail, seperti dikutip bisnis.com Indonesia, Jumat (13/12).

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. Irvan Kamal Hakim mengatakan pelemahan rupiah membuat biaya produksi di perusahaan baja meningkat. Untuk merespons situasi ini, upaya yang dilakukan adalah mentansfer kenaikan biaya produksi ke dalam harga jual.

“Kami kan tidak mungkin berproduksi dengan cara merugi. Oleh

karena itu, kenaikan biaya produksi harus ditransfer ke harga jual.

Memang langkah ini akan menyebabkan penurunan permintaan dan jika itu terjadi volume produksi terpaksa akan dikurangi,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) Darodjatun Sanusi memaparkan saat ini industri farmasi mengimpor 93%-95% kebutuhan bahan baku produksi. Ketika rupiah melemah hingga Rp12.000 per dolar AS, hal itu berdampak sangat besar terhadap harga jual.

Daya Beli Turun Sofjan Wanandi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan memprediksi nilai tukar rupiah akan tetap berada di kisaran Rp 11.500 sampai Rp 12.500. Jika nilai tukar di level itu akan membuat daya beli masyarakat menurun.

“Pengusaha retail penjualannya akan menurun, dan kalau menurun mereka jualannya akan

kasih diskon, di lain sisi, pembelinya juga akan menggunakan kartu kredit,” kata Sofjan.

Dengan pelemahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada ekspor dan impor dari dalam negeri. Nilai tukar yang tinggi membuat masyarakat cenderung mengurangi impor. Hal tersebut dikarenakan selain harga yang melambung tinggi akibat dari pelemahan rupiah, bea masuk untuk impor juga akan dinaikkan sehingga membuat harga barang impor semakin tinggi.

“Padahal kondisi daya beli masyarakat Indonesia sedang mengalami penurunan. Itu pasti mengurangi impor,” tuturnya.

Selain itu, dalam kondisi seperti ini juga bisa mengakibatkan menurunnya daya saing produk dalam negeri ataupun produk yang di ekspor. Ini dikarenakan biaya bahan baku dan ongkos kirim yang mengalami kenaikan. “Ekonomi menciut, ongkos-ongkos naik, bisa nggak kita bersaing dengan barangbarang impor itu,” katanya. | Ars

Lion Jawara Delay! 6 Bulan, 20 Ribu Kali Jakarta, Trans - Diberi embel-embel jawara biasanya akan membuat sumringah, tapi tidak bagi Lion Air karena mereka ‘dinobatkan’ sebagai juaranya delay (jadwal penerbangan terlambat dari jadwal,Red). Dalam enam bulan saja, Januari-Juni 2013, maskapai milik PT Lion Mentari Airlines telah 20.882 kali delay.

“Toleransi batas waktu adalah 15 menit. Lebih dari 15 menit dikategorikan sebagai keterlambatan,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bambang S. Ervan, Jumat (13/12).

Untuk diketahui, Kemenhub melakukan rekapitulasi data keterlambatan alias delay, serta pembatalan penerbangan badan usaha angkutan udara setiap bulannya. Berdasarkan data semester I 2013, Lion Air delay mencapai 20.882 kali.

Kategori keterlambatan terbanyak adalah 16-30 menit, karena faktor teknis operasional (27,43%). Diikuti, keterlambatan 31-120 menit, karena faktor teknis operasional (26,64%), keterlambatan 121-240 menit, karena faktor nonteknis operasional

(1,2%) dan keterlambatan lebih dari 240 menit, karena faktor nonteknis operasional (0,2%).

Posisi kedua diduduki Garuda Indonesia dengan catatan keterlambatan sebanyak 10.083 kali.

Menurut catatan, pekan ini saja ada sekitar tiga kejadian keterlambatan Lion Air yang membuat calon penumpang ngamuk. Pada Jumat (6/12/2013) lalu misalnya, puluhan penumpang Lion Air JT 243 merasa kesal karena penerbangan mereka mengalami delay selama 3 jam. Petugas pun tak ada yang menjelaskan alasan delay tersebut. JT 243 dijadwalkan berangkat dari Bandara Raden Inten, Bandar Lampung, pada pukul 18.30 WIB. Tujuan pesawat ini adalah Bandara Soekarno-Hatta dengan lama penerbangan sekitar 30 menit.

Penumpang bernama Dewi juga mengeluhkan pelayanan yang diterimanya. Petugas pun hanya memberikan kompensasi berupa nasi kotak.”Untuk kompensasi cuma dikasih nasi kotak. Saya lelah menunggu dan banyak waktu saya terbuang, akhirnya saya nggak bisa shalat karena menunggu keterang-

ketidaktegasan pemerintah dalam memberi sanksi terhadap maskapai pelanggar. “Seharusnya pemerintah berani melakukan pembekuan sementara sampai maskapai pelanggar memperbaiki kinerja,” ujarnya.

FOTO | IST

Maskapai penerbangan Lion Air.

an dari petugas. Tapi tak ada satu pun petugas yang memberitahu alasan keterlambatannya,” ujar Dewi.

Selanjutnya pada Rabu (11/ 12/2013), penumpang pesawat Lion Air juga marah karena pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 0307 tujuan Medan Jakarta, yang sedianya take of dari Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, pukul 12.15 WIB, delay selama empat jam lebih.

Sejumlah penumpang mengaku kecewa atas perlakuan pihak penerbangan. Karena, pemberitahuan keterlambatan baru

diberitahu pukul 15.00, plus pembagian nasi kotak. Pesawat Lion JT 0307 Seharusnya boarding jam 11.45 tapi delay sampai jam 15.50 sore.

Keterlambatan yang dialami maskapai dan tidak diberikannya kompensasi, tak ayal dikecam oleh sejumlah pihak termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, masih ditemukannya ketidakpatuhan maskapai penerbangan pada peraturan, diakibatkan lemahnya pengawasan pemerintah.

Hal ini diperparah dengan

Tarif Naik Tak tepat waktunya penerbangan makin menyakitkan, karena di 2014 tarif akan dianaikkan. Perusahaan maskapai tertekan akibat pelemahan Rupiah di kisaran Rp 12.000/dollar. Padahal 70% ongkos produksi industry ini dibayar dengan dollar/USD. Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA), Arif Wibowo, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan kenaikan tarif ini kepada regulator yaitu Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), beberapa waktu lalu setelah Rupiah terus menerus terdepresiasi.

“Kami belum dapat respon formalnya dari pemerintah.

Tetapi secara informal pada prinsipnya disetujui walaupun belum tahu berapa kenaikannya,” ujarnya.

Dari pelemahan rupiah yang diasumsikan sebesar 30% itu, kata Arif, secara tidak langsung membuat ongkos produksi maskapai naik hampir 30% juga.

Terutama airlines domestic yang memang masih meraup pendapatan dalam denominasi Rupiah.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Herry Bakti Gumay, mengatakan pihaknya belum bisa mengumumkan berapa besar kenaikan harga tiket pesawat yang disetujui. Masih butuh waktu untuk mengumumkannya.

“Kebetulan saya juga baru datang dari luar kota. Perkembangan terbarunya masih harus saya cek di kantor. Tapi ada usulan (dari INACA) ya akan kita perhatikan. Berapa (yang disetujui kenaikan)nya belum tahu,” ucapnya.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Emirsyah Satar, sempat mengatakan bahwa setiap pelemahan rupiah sebesar 10 % menyebabkan kenaikan ongkos operasional maskapai sebesar 6 %.

Pengamat Industri Penerbangan, Gerry Soejatman, mengatakan pelemahan rupiah me-

mang otomatis meningkatkan beban produksi maskapai.

“Dengan pelemahan rupiah seperti sekarang ya mau tidak mau (naik harga). Dari biaya 70 % (produksi yang menggunakan denominasi USD) itu naik 25 %. Itu biaya naik net otomatis 12 %an. Sedangkan biaya rupiahnya juga kena tekanan inflasi. Jadi bersihnya itu ujung-ujungnya dengan asumsi rupiah turun 25 % maka total cost naik 15 % sampai 17 %.

Airline kecil bisa kena sampai 20 %,” paparnya, kemarin.

Sebaliknya, harga bahan bakar saat ini di pasaran masih di sekitar USD 110 per barel walaupun sempat turun belum lama ini. Namun harga bahan bakar, menurut Gerry, belum menjadi alasan untuk naik harga sehingga alasan paling utama adalah akibat depresiasi rupiah.

“Kalau harga crude oil bertahan ya tetap saja airline butuh naikkan harga tiket. Saya tidak melihat butuh global adjustment selama crude oil tidak jebol ke USD 120 per barel. Jadi efek rupiahnya yang mengharuskan adanya adjustment,” pikirnya. | Firman K

TRANS JABOTABEK Bupati Bogor Terima Pengharagaan IGA 2013

HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

Rahmat Yasin membangun revitalisasi pertanian agar petani bangga menjadi petani.

Kalau ada kesulitan pemerintah akan selalu bantu.

Bogor, Trans - Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY), menerima penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) tahun 2013 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Gamawan Fauzi, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementrian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Program revitalisasi pertanian untuk pembangunan masyarakat pedesaan dianggap sebuah program inovatif Bupati RY, sehingga mendapat ganjaran penghargaan sebagai delapan Kabupaten dan Kota se-Indonesia unggulan nominator IGA tahun 2013.

Ide Revitalisasi pertanian telah disampaikan pertama kali oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin ketika kampanye Calon Bupati Bogor periode 2008-2013. Lima tahun sudah program ini berjalan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri kini mulai melirik program Bupati Bogor ini sebagai model inofatif pembangunan masyarakat pedesaan.

Menurut Mendagri, Gamawan Fauzi, setiap kepala daerah memiliki diskersi kewenangan untuk mengembangkan program inovasi daerah sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat di daerah. Namun, pelaksanaan diskersi kewenangan Kepala Daerah tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-unda-

FOTO | KASLIM

Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY), foto bersama penerima penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) tahun 2013 lainnya, dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Gamawan Fauzi, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, Kamis (3/12).

ngan, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Gamawan, filososofi penting di balik penganugerahan IGA adalah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Daerah yang telah berhasil melakukan upaya-upaya inovatif dalam kepemimpinan daerah, dan mendapat dukungan politik dari DPRD dan masyarakat.

“Program inovasi tersebut merupakan bukti kemampuan inovatif pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kemandiriannya melalui berbagai inovasi, karena tanpa inovasi, masyarakatnya akan tetap tertinggal dibandingkan dengan kemajuan masyarakat daerah lain, serta memiliki daya saing yang rendah dalam percaturan regional dan global,” jelas Gamawan.

Gamawan menambahkan, oleh karena itu pelaksanaan program “Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau IGA” ini akan terus ditingkatkan, agar program inovasi daerah yang telah

berhasil meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Rahmat Yasin mengatakan, Kabupaten Bogor memiliki tantangan sebagai penyangga ibu kota, kalau kita tidak proteksi lahan pertanian maka ada ancaman hilangnya lahan-lahan pertanian. Kemudian, sudah mulai ada degradasi penghargaan kepada profesi petani, seolah profesi petani tidak terhormat.

Oleh karenanya, Rahmat Yasin mencoba membangun revitalisasi pertanian. Tujuannya, supaya masyarakat yang berangkat sebagai petani dapat bangga bisa menjadi petani. Kemudian, kalaupun ada kesulitan pemerintah akan selalu bantu.

“Strategi yang kita lakukan adalah konsolidasi untuk lahan pertanian, penerapan teknologi pertanian, transfer knowledge, dan memotivasi para petani. Sementara bantuan yang sudah kita berikan salah satunya adalah bantuan Hand traktor, Hand sprayer, dan seperti optimalisasi hasil pertanian yang hingga kini naik diaatas 9 ton per hektare,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Per-

tanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Bogor, Zairin, memaparkan, program Revitalisasi Pertanian, substansinya adalah bagaimana membangun kembali kejayaan pertanian di Kabupaten Bogor, sehingga menjadi lapangan usaha yang membanggakan bagi petani dan mampu mensejahterakan masyarakat tani atau masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Bogor.

“Revitalisasi pertanian dan Pembangunan Pedesaan (RP3) dimaknai sebagai upaya untuk membangkitkan, menyegarkan dan membangun kembali vitalitas pertanian (daya hidup pertanian) dan sektor-sektor yang terkait lainnya, terutama dipedesaan demi terwujudnya kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan lainnya,” paparnya.

Sebelumnya, untuk memberikan penghargaan inovatif kepada Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian untuk menemukan berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 4 (empat) kategori, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

daerah.

Berdasarkan empat kategori tersebut, secara bertahap dilakukan penilaian untuk menetapkan Pemenang IGA Tahun 2013, dengan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Ahli IGA dan Kementerian Dalam Negeri melalui 6 (enam) tahap kegiatan, yakni: Tahap-1: Identifikasi Pemda Kabupaten/Kota yang memiliki program inovasi. Untuk Tahun 2013, telah diidentifikasi sebanyak 128 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tahap-2: Mengkaji dan menganalisis program inovasi daerah, untuk menetapkan 25 (dua puluh lima) Nominator Terpilih IGA Tahun 2013.

Tahap-3: Memberikan penghargaan kepada 25 (dua puluh lima) Nominator Terpilih IGA Tahun 2013, disertai pelaksanaan “Seminar Sosialisasi IGA Tahun 2013”, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013.

Tahap-4: Mengkaji dan menganalisis program inovasi daerah pada 25 (dua puluh lima) Nominator Terpilih IGA Tahun 2013, untuk ditetapkan sebagai 12 (dua belas) Nominator Unggulan IGA Tahun 2013.

Tahap-5: Mengkaji dan menganalisis program inovasi daerah pada 12 (dua belas) Nominator Unggulan IGA Tahun 2013, untuk ditetapkan sebagai 4 (empat) Pemenang IGA Tahun 2013.

Tahap-6: Memberikan penghargaan kepada 8 (delapan) Nominator Unggulan IGA Tahun 2013 dan 4 (empat) Pemenang IGA Tahun 2013.

Pada pertengahan bulan November 2013, Kabupaten Bogor sudah masuk pada tahap 6, yakni memberikan penghargaan kepada delapan Nominator Unggulan IGA Tahun 2013 dan 4 (empat) Pemenang IGA Tahun 2013.

Selasa, (3/12/2013) Bupati Bogor meraih penghargaan delapan Kabupaten dan Kota se-Indonesia terbaik nominator IGA Tahun 2013. | Dasukiharun

Lening Saluran Air Diperbaiki, Kelompok Tani & Warga Senang Bekasi, Trans - Sebuah kegiatan perbaikan lening saluran air yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bekasi, mendapat sambutan positif warga Kampung Wates Balong Gubug RT 001/002, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Asmara, Ketua Kelompok Tani Sumber Rezki beserta Rinan, salah satu anggota kelompok tani dan warga masyarakat R001/002 Kampung Wates Balong Gubug, malah menyebut perbaikan lening saluran air tersebut sebagai terkabulnya doa dan permohonan mereka

selama ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Tentunya, kami juga berterima kasih kepada Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini dinas pertanian, yang telah memberikan proyek pembuatan leningan saluran air tersier yang dikerjakan CV Danu & Co,” ujar Asmara.

Kegembiraan itu, tentulah bisa dimaklumi. Pasalnya, sebelum proyek lening saluran tersier (Jitut) tersebut dibangun, air tersumbat oleh pohon liar yang menjorok ke dalam saluran, sehingga air mengalir tidak satu arah, memecah, dan tumpah meruah mecari daerah dataran yang rendah.

Lening saluran air.

FOTO | KASLIM

“Areal persawahan kami sangat luas, air yang mengalir tidak sampai ke ujung persawahan yang

jauhnya kurang lebih 1,5 kilo meter.

Banyak sawah yang tidak terairi, bahkan separuhnya kering di kala

Bekas Gudang Tua Membawa Maut

FOTO | EFA

Mayat tabroni terbujur kaku menjadi tontonan warga sebelum dievakuasi oleh petugas.

Jakarta, Trans - Mujur tak mudah diraih, maut tak bisa di tolak. Seorang laki-laki bernama Tabroni, tinggal asalnya di bilangan Kp. Baru RT.010/08 Kel. Cakung Barat, juga tidak bisa menghindarinya.

Lelaki telah berusia sekitar 70 tahun itu, sehari-harinya bekerja sebagai pemulung di Pembuangan Sampah Warga RW.08 Kel. Cakung Barat. Itu dilakukannya untuk menghidupkan lima cucu dan satu orang istri, yang sekarang tinggal di Kp Kandang Sapi Kel, Cakung Timur.

Setiap pagi pukul 05.00 pagi, Tabroni sudah mencari botol aqua bekas dan barang bekas lainnya, demi mendapatkan uang. Ia juga dibantu oleh anaknya, Aliman, menjadi ojek, karena belum menikah lagi.

Namun, sekitar pukul 14.00 Wib, Minggu (17 November 2013) turun hujan disertai angin kencang. Lelaki tua itu pun beristirahat di sebelah tembok gudang tua, menunggu hujan reda.

Warga terdekat di lokasi pembuangan sampah sempat mengkhawatirkan Tabroni. “Jangan-jangan bapak tua ketiban runtuhan pagar tersebut,” ujarnya membatin. Apa

yang dikhawatirkan warga tersebut ternyata benar. Tabroni sudah tidak bernyawa lagi, akibat tertimpa benda tumpul.

Setahun sebelumnya, tembok pagar tersebut sudah pernah roboh, akan tetapi tidak menimbulkan korban. Robohnya tembok lantaran kurangnya perhatian untuk perawatan di lokasi gudang tua yang dulunya pabrik barangbarang plastik, milik Koh Atung itu.

Saat Tabroni sudah tidak bernyawa lagi, kebetulan Dinas Kebersihan Jakarta Timur sedang mengangkut sampah yang sudah menumpuk, meskipun puluhan mobil mengangkutnya sejak Kamis.

Namun, warga meminta tolong kepada Ketua RW 08 Haeronik dan stafnya, agar kematian Tabroniu dilaporkan ke polsek setempat.

Alhasil, datanglah petugas dari polsek, bimas, dan babinsa Cakung Barat untuk melihat korban yang sudah sudah terbujur kaku, guna untuk mendapatkan visum dari aparat. Namun, pihak keluarga korban tidak mau Tabroni divisum.

Jenazah pun dibawa ke kediamannya di Kampung Kandang. Esok harinya dimakamkan di TPU Kp. Baru Cakung Barat. | Efa/Mahmud

musim kemarau,” ujarnya lagi.

Setelah diperbaiki, kini air mengalir dengan teratur sampai ke tengah sawah. Namun, Asmara masih berharap agar pemkab Bekasi dapat melanjutkan kembali program Jitut tersebut. Karena panjang lening saluran air yang dikerjakan baru sekitar 200 meter, masih tersisa delapan ratus meter lagi.

“Kalau sudah terlaksana semuanya, apa yang diharapkan oleh kelompok tani Sumber Rezki agar sawah yang letaknya terlalu jauh dari saluran seluler, dapat teraliri.

Jadi, kala musim kemarau tidak tunggu turunnya hujan lagi,” pungkasnya. | Kaslim

FOTO | KASLIM

Sosialisasikan UU Jasa Konstruksi di The Green Hotel Jalan Beringin 2 No.9 Simpang Gadog Kabupaten Bogor.

Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi Sosialisasikan UU Jasa Konstruksi Bekasi, Trans - Pemerintahan Kabupaten Bekasi melalui adalah Dinas Pembangunan telah mengadakan sosialisasikan UU Jasa Konstruksi kepada pengusaha jasa konstruksi, aparat SKPD serta pegawai kecamatan se-Kabupaten Bekasi.

Sosialisasi yang dilaksanakan mulai dari hari Selasa-Rabu, tanggal 10 sampai 11 Desember 2013, itu dilaksanakan di The Green Hotel Jalan Beringin 2 No.9 Simpang Gadog Kabupaten Bogor.

Dalam acara sosialisasi UU Jasa Konstruksi tersebut, setiap asosiasi membawa pengurus empat orang dari para kontraktor. Mereka separuhnya merupakan para kontraktor yang bernaung di asosiasi yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi. Salah satu di antara asosiasi itu adalah Asosiasi Konstruksi Seluruh Indonesia (ASKI) yang diketua oleh Bustaman Bsc. Kepala Dinas Bangunan Ir.Yuliadi Prihartono MM, dalam sosialisasi tersebut, dalam sambutannya, sangat mengharapkan agar para perserta mengikuti sosialisasi UU Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, dengan baik. “Saya berharap kepada pesereta yang hadir mengikuti sosialisasi ini, agar nantinya benar-benar melaksanakan apa yang telah diberikan oleh nara sumber,” ujarnya.

Narasumber dari Kementerian PU, Drs Muntiyono ST MM, dalam sosialisasi tersebut banyak menerangkan tentang arti yang kandungan dalam Undang Undang Jasa Kontruksi, yang isinya terdiri atas 12 Bab, 46 Pasal, dan 117 ayat, disertai penjelasannya.

Beberapa pengertian atau istilah baru dan buku yang ditemui dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi, antara lain jasa kontruksi, pekerjaan kontruksi, registrasi, pengguna jasa dan penyedia jasa.

Muntiyono juga memberikan penjalasan pasal 29 dan pasal 30, Undang-Undang Jasa Konstruksi, yakni mengenai peranserta masyarakat dalam pengawasan pekerjaan konstruksi.

Terkait sosialisasi tersebut, Ketua Asosiasi Konstruksi Seluruh Indonesia (AKSI) Bustaman Bsc, mengatakan kepada Koran Transaksi bahwa pihaknya sangat berterimakasih kepada Dinas Bangunan yang mau memberikan ilmu serta wawasan kepada setiap asosiasi yang ada di wilayah kerjanya.

“Insya Allah apa yang disarankan oleh kepala dinas sewaktu menyampaikan sambutan akan kami laksanakan, agar kedepan setiap asosiasi atau kontraktor dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan sempurna, setelah menimba ilmu dari sosialisasi ini,” ujarnya. | Kaslim

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.

Dorong Para UKM

Kota Bogor & Saint Louis AS Gelar Seminar Bareng Bogor, Trans - Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Saint Louis, Amerika Serikat menggelar seminar Understanding Small Business In The USA di Ruang Kinanti Hotel Salak Kota Bogor, Rabu (11/12/2013).

Seminar bareng Pemkot Bogor dengan Saint Louis merupakan tindak lanjut dari program Sister City, Kota Bogor dan Sanit Louis. Seminar yang dibuka oleh Plt Sekdakot Bogor Ade Sarip Hidayat dihadiri Ketua Dekrasada Kota Bogor Hj. Fauziah Diani Budiarto, Ketua KADIN Kota Bogor Erik Suganda.

Sebagai nara sumber seminar yaitu pendiri sister cities Alexander HS Soetjipto, MBA Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Setdakot Bogor Azrin Syamsudin Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor Hidayat Yudha Priatna, mengatakan seminar ini merupakan tindak lanjut dari kedatangan 20 pelaku usaha dari sister City Saint Louis

Amerika Serikat ke Kota Bogor pada bulan Desember tahun lalu.

“Dari kunjungan itu pihak Saint Lpuis berharap ada kunjungan balasan dari para pengusaha Kota Bogor,” kata Yudha .

Oleh karena itu melalui Seminar ini akan mendapatkan wawasan, peluang-peluang bisnis di Saint Louis. “Terutama, agar mereka bisa mengetahui mengenai kebijakan ekpor ke Saint Louis,” ujarnya.

Selain itu, kata Yudha, untuk memberikan pengalaman dan kesiapan nanti para pelaku usaha bisa masuk ke Amerika Serikat. Makanya, sebelum melakukan kunjungan balasan para pengusaha Kota Bogor diberikan pembekalan melalui Seminar Understanding Small Business In The USA. Seminar ini diikuti 45 peserta dari pelaku usaha binaan Dekrarasda Kota Bogor dan Kadin Kota Bogor khususnya pelaku usaha yang berorientasi kepada ekspor.

Walikota Bogor dalam sam-

butannya disampaikan Plt Sekdakot Bogor Drs. H. Ade Sarip Hidayat mengatakan seminar ini, sebagai sebuah langkah paling awal dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bogor pada kerangka sister city. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuka wawasan dan menambah pengetahuan para pelaku UKM Kota Bogor tentang kegiatan usaha kecil dan menengah di Saint Louis Amerika Serikat.

Sementara itu, pendiri sister cities Alexander HS Soetjipto, mengatakan Sister Cities merupakan jembataan yang kuat menjalin hubungan diantara kedua komunitas masyarakat berdasarkan kekeluargaan.

Menurut Soetjipto, kerjasama dibidang ekonomi melalui UKM merupakan langkah awal, dan diharapkan kedepannya kerjasama ini akan lebih luas lagi seperti kerjasama dalam bidang pariwisata dan kerjasama dibidang–bidang lainnya. | Dasukiharun

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

Soal Ruang Terbuka Hijau | Rencana Tata Ruang DKI Langgar UU Jakarta, Trans - Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta 2030 dinilai melanggar UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 29 dan 30 yang mengatur tentang ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam UU tersebut jelas disebutkan luas RTH publik yang harus disediakan pemerintah daerah sebesar 20 persen dan 10 persenoleh swasta. Namun, dalam perda yang disahkan DPRD DKI Jakarta, Rabu lalu, hanya mewajibkan Pemprov DKI menyediakan RTH publik seluas 16 pesen. Artinya, dalam 17 tahun ke depan Pemprov DKI hanya berkewajiban menambah

RTH 6 persen dari yang ada saat ini sekitar 10 persen.

“Perda RDTR itu harus ditinjau ulang. Ini jelas melanggar aturan. Saat ini UU yang diubah atau RDTR DKI yang diubah. Ini bergantung pemerintah pusat,” ujar Koodinator Peta Hijau Jakarta, Nirwono Joga kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/12).

Nirwono mengatakan Pemprov DKI tidak boleh membebankan RTH 14 persen kepada swasta. Dalam UU 26/2007 disebutkan kewajiban pemerintah daerah menyediakan RTH 20 persen dan swasta 10 persen.

“Pemprov DKI jangan melempar tanggung jawab ke swasta dalam penyediaan RTH. Be-

Mengukir Kenangan Bersama Walikota Bogor

FOTO | DASUKI

Diani Budiarto menerima hadiah khusus dari jajaran Dinas Kesehatan berupa lukisan dirinya.

Bogor, Trans - Puluhan Insan Kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Bogor melantunkan sebuah lagu ‘Kaulah Segalanya’. Lagu yang biasa dinyayikan oleh penyanyi Ruth Sahanaya dihadiahkan khusus untuk Walikota Bogor Diani Budiarto yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 7 April 2014 mendatang.

Lagu tersebut sangat menyentuh. Walikota Diani Budiarto sempat meneteskan air matanya. Bahkan, undangan yang hadir diantaranya para camat dan lurah juga mengaku terharu.

Sebelumnya Diani menerima hadiah khusus dari jajaran Dinas Kesehatan berupa lukisan dirinya. “Lukisan ini kami persembahkan untuk Pak Walikota Bogor semoga akan menjadi kenangan,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr. Rubaeah.

Tak hanya insan kesehatan yang menyumbangkan lagu, Diani pun ikut hanyut dan larut lagu yang dilantunkannya, Rindu yang Terlarang (Broery Marantika) dan Lagu berjudul My Way. Acara silaturahim yang bertajuk mengukir kenangan bersama Walikota Bogor merupakan rangkaian dari kegiatan penyerahan sertifikat ISO 9001-2008, di Gedung Biotrop Jalan Raya Tajur Kota Bogor, Rabu (11/12/2013).

Silaturahim keluarga besar Dinas Kesehatan bersama Walikota Bogor diisi dengan gerak, lagu dan puisi penampilan dari sejumlah puskesmas, serta penampilan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Kesehatan. Selain itu juga ditampilan keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam melayani masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dr. Rubaeah mengatakan, silaturahim ini sengaja dikemas untuk mengenang keberhasilan jajaran Dinas Kesehatan atas bimbingan dari Walikota Bogor Diani Budiarto yang selama ini telah memberikan andil besar dalam melayani kesehatan masyarakat.

Rubaeah mengatakan, puskesmas sebagai unjung tombak pelayanan kesehatan dasar di masyarakat yang sudah selayaknya memperoleh perhatian dari pemerintah guna terselenggarannya berbagai upaya kesehatan.

Salah satunya meningkatkan sarana dan prasarana yang diselenggarakan setiap waktu agar kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat.

Rubaeah menjelaskan, kesepuluh UPTD yang telah mendapatkan ISO yaitu UPTD Labolatorium Kesehatan Daerah, UPTD Puskesmas Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah, Tegal Gundil, Kedung Badak, Sempur, Pasir Mulya, Tanah Sareal dan UPTD Puskesmas Sindang Barang.

Walikota Diani Budiarto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran besar Dinas Kesehatan yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. “Tahun depan Dinas Kesehatan masih punya Pekerjaan Rumah (PR) yaitu mewujudkan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah),” imbuhnya. | Dasukiharun

FOTO | IST

Ilustrasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

ban swasta 10 persen, saya kira sudah cukup besar,” katanya.

Nirwono sangat yakin Pemprov DKI bisa menyediakan RTH 20 persen pada 2030. Target itu sebenarnya bisa dipenu-

hi jika serius menghijaukan kembali jalur kereta api, kolong jembatan, normalisasi 13 sungai, penambahan hutan mangrove di utara Jakarta, serta revitalisasi 42 waduk dan 14 situ

yang tersebardi Ibukota.

Dari penghijaun lokasi di atas saja, DKI bisa menambah lima persen RTH publik. Artinya, kalau Pemprov serius ingin menambah RTH, masih bisa 20 persen dan bukan malah melempar tanggung jawab ke pihak swasta. Target RTH Pemprov DKI 16 persen pada 2030 akan menjadi preseden buruk bagi provinsi dan kabupaten/ kota di daerah lain.

“Kalau RDTR DKI menjadi acuan untuk daerah lain, artinya semua telah melanggar undang-undang. Pemerintah pusat diminta tegas kepada Pemprov DKI yang telah menetapkan target RTH 16 persen,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta menagih kewajiban pengembang untuk membangun RTH. Sebab, idealnya Jakarta dapat memenuhi hingga 30 persen kebutuhan RTH, di mana 16 persen publik dan 14 persen privat.

Asisten Sekda Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Wiriyatmoko mengatakan DKI harus mengejar target RTH hingga 30 persen. Namun kewajiban penambahan RTH tidak hanya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga oleh pihak swasta. Pembagiannya, 16 persen publik dan 14 persen swasta. Saat ini RTH di DKI baru mencapai 10 persen. Untuk itu, dalam RDTR diatur penambahan RTH mencapai enam persen.

Perda RDTR ini merupakan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW. Perda ini mengatur rencana pola ruang dan jaringan prasarana, serta kegiatan atau pemanfaatan ruang d isetiap zona.

Perda RDTR mengatur rencana pola ruang 44 kecamatan, rencana jaringan prasarana di 44 kecamatan, rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan pemanfaatan ruang melalui indikator program. Kemudian peraturan zonasi yang berisi kegiatan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, teknik pengaturan zonasi, serta prasarana minimal dan standar teknis. | Her

SAHRIL:

Calon Ketua TKBM Harus Punya Wawasan, Visi & Misi Yang Jelas Kondisi kesehatan Jono Sukardi agak menurun, namun semua berpulang kepada para mandor yang punya hak pilih untuk menentukan Ketua TKBM Tanjung Priok.

Jakarta, Trans - Masa bakti kepemimpinan Jono Sukardi sebenarnya masih beberapa bulan lagi, namun aroma kasak-kusuk untuk menjadi orang nomor satu di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah bermunculan. Bah-

kan, perbincangan ini bukan rahasia lagi di kalangan para buruh bongkar muat pelabuhan.

Sahril, Sekretaris Pengurus Cabang Tenaga Kerja Pelabuhan, mengingatkan, siapapun yang ingin menjadi ketua TKBM di Tanjung Priok tidak jadi masalah. "Silahkan saja, yang penting dia (calon ketua TKBM-red) harus punya visi dan misi yang membela kepentingan buruh. Wawasan dan jiwa kepemimpinan harus dimilikinya, apa lagi perdagangan bebas sudah di depan mata. Jadi, figur pemimpin itu harus menguasasi teknologi dan punya wawasan luas," ujar Sahril.

Disinggung mengenai kredibilitas Jono Sukardi sebagai Ketua TKBM yang akan habis masa jabatannya, Sahril yang juga menjabat sebagai Sekretaris Gerakan Buruh se-Indonesia Nasdem, berucap, "Pak Jono selama masa bakti setahun ini cukup bagus."

Dia juga mengakui di era

Ketua Solidaritas Buruh se-Jabotabek, Sharil saat bersilaturrahmi dengan Sutarman, beberapa waktu yang lalu.

kepemimpinan Jono Sukardi, para buruh mendapat uang pensiun sebesar Rp 28.250.000 per orang.

"Sekarang baru 300 orang yang menerima, direncanakan 700 orang lagi buruh pelabuhan akan menerimanya dalam waktu dekat ini," ujarnya.

Soal kemungkinan Jono Sukardi akan mencalonkan diri

lagi sebagai Ketua TKBM, Sahril menyoroti kesehatan Jono Sukardi. "Menurut pengamatan saya, akhir-akhir ini kondisi kesehatannya agak menurun dan sering bolak-balik rumah sakit.

Mungkin saja usia beliau atau ada faktor lain. Namun, semua itu berpulang kepada para mandor yang punya hak pilih. Tidak ada

Ahok Berencana Cabut Subsidi BBM di DKI Jakarta, Trans - Berupaya meminimalisasi kemacetan di Ibu kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencari cara memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi. Selain akan menerapkan jalan elektronik berbayar (Electronic Road Pricing/ERP), Pemprov juga berencana menerapkan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di DKI Jakarta.

“Kita mau planning subsidi BBM dicabut dari DKI. Sehingga pengguna kendaraan pribadi harus merogoh kocek lebih mahal lagi bila menggunakan kendaraan pribadi di Jakarta,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (13/12).

Dia akan mengajukan surat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk menghentikan suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke DKI Jakarta.

“Kita akan meminta kepada menteri ESDM untuk menghentikan suplai BBM bersubsidi di Jakarta,” ujarnya.

Dengan dihilangkannya BBM bersubsidi dari Jakarta, diharapkannya, langkah ini akan benar-benar mengurangi kemacetan. Sebab, program Pe-

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

FOTO | IST

merintah Pusat mengenai mobil murah yang tidak akan menggunakan BBM bersubsidi tidak terjadi di lapangan.

“Ini akan mengurangi kemacetan.

Tambah lagi akses jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.

Itu mobil murah katanya enggak pakai BBM bersubsidi, tetapi nyatanya di lapangan seperti apa? Sama saja,” ucapnya.

Namun, penerapan kebijakan tersebut belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena Pemprov DKI ingin armada Transjakarta dan armada bus angkutan umum sudah dalam jumlah yang cukup untuk melayani warga Jakarta.

“Rencana ini akan kita terapkan setelah bus, seperti Transjakarta dan bus umum cukup. Setelah cukup, tinggal kita cabut saja subsidinya. Memang pengguna kendaraan pribadi bisa isi BBM di Bekasi atau Tangerang.

Enggak apa-apa. Tapi nanti jalur motor juga dibatasi, supaya dia parkir terus naik bus,” tegas Ahok.

Kemungkinan akan terjadinya penolakan dari para pemilik pengisian BBM dibantah Ahok. Alasannya sederhana, karena mereka hanya jualan saja. “Mereka kan cuman jualan, enggak ada masalah dengan hilangnya subsidi untuk BBM,” ungkap Ahok. | Rechan RR

intervensi dari manapun, karena semua untuk kemaslahatan para buruh itu sendiri. Menjadi ketua di TKBM Pelabuhan Tanjung Priok hanyalah pengabdian," paparnya.

Ditanya apakah sosok Saimun M SH bisa menjadi orang nomor satu di TKBM Tanjung Priok, Sahril berpendapat yang bersangkutan sudah memenuhi syarat. Apalagi, Saimun sebelumnya sudah pernah menjadi sekretaris di TKBM dan sekarang sebagai Ketua DPC Solidaritas Buruh Pelabuhan Indonesia.

"Lika-liku keberadaan para buruh di Tanjung Priok sudah bukan asing lagi baginya. Namun, semua itu tergantung lobi-lobi beliau kepada para Ketua DPC yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, agar memperoleh suara yang signifikan. Mengutamakan kepentingan buruh dari pada dirinya sendiri, menurut saya itu ada pada diri Pak Saimun, M.SH," ujar Sahril. | Trans/TH

Polisi Buka-Tutup 4 Pintu Tol Dalam Kota Jakarta, Trans - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga, berencana melakukan uji coba buka-tutup empat pintu masuk dan keluar, Jalan Tol Dalam Kota, mulai awal pekan depan.

Juru Bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan, pihaknya melakukan uji coba buka-tutup empat pintu tol itu, Senin (16/12) mendatang. “Rencananya, Senin, akan melakukan uji coba penutupan (buka-tutup) pintu masuk dan keluar, pada jamjam sibuk,” ujar Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/12).

Dikatakan Rikwanto, empat pintu tol yang akan dibuka dan tutup adalah Pintu Masuk Tol Semanggi I, pada pukul 16.00 WIB sampai 20.00 WIB. Kemudian, Pintu Keluar Tegal Parang arah Kuningan, Pancoran arah Tebet, dan di depan Rumah Sakit Dharmais, pada pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB. “Karena pada jam sibuk, pintu-pintu itu mengunci jalur-jalur di belakangnya, sehingga menimbulkan kemacetan,” ungkapnya.

Menurutnya, kepolisian akan terus berkoordinasi dengan PT Jasa Marga melihat perkembangan situasi di lapangan terkait bukatutup pintu tol itu. “Kami sudah koordinasi dengan PT Jasa Marga. Nanti, kita eveluasi kemudian,” jelas Rikwanto. | Suryati

Untuk Memajukan Pendidikan Indonesia | OSN Pertamina Contoh Bagi BUMN Lain Jakarta, Trans - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) PT Pertamina, dalam mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Bahkan, Event OSN ini dinilai dapat menjadi contoh bagi BUMN lain untuk peduli pada pendidikan.

“Bila BUMN lain dapat mencontoh kegiatan seperti ini kami yakin dunia pendidikan kita akan lebih maju lagi,” kata Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim pada sambutan penutupan OSN ke VI PT Pertamina di kantor pusat Pertamina Jakarta, Jumat (13/12).

Turut hadir pada acara itu Rektor UI M Anis,Insan PL Tobing, Senior Vice Presiden HRD PT Pertamina,dan seluruh peserta finalis OSN dari berbagai

PTN dan PTS. Kepada peserta dan finalis OSN,Musliar Kasim berpesan melalui event ini mampu membangun jejaring hubungan yang positif untuk saling berinteraksi sesama mahasiswa dari berbagai PTN dan PTS. Selain itu dapat menyebarkan semangat pengalamannya dalam berjuang dan berprestasi kepada teman-temannya di daerah.

“Kami kira kalian beruntung menjadi peserta OSN Pertamina dan mendapat fasilitas yang baik selama mengikuti even ini.Saya ucapkan selamat, semoga kelak menjadi insan yang betul-betul dibutuhkan bangsa,” cetus Musliar.

Musliar Kasim juga menyampaikan apresiasinya pada UI yang telah mendapat kepercayaan menyelenggarakan

FOTO | IST

Peserta OSN Pertamina membeludak.

OSN Pertamina tersebut. Insan PL Tobing dalam sambutannya mewakili manajemen Pertamina juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat menyukseskan even OSN tersebut. Kepada peserta yang meraih juara ia berpesan agar tidak berpuas diri karena kemenangan ini sebagai

awal untuk terus mengasah kemampuan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

“Antusiasme peserta OSN membawa optimisme bahwa generasi muda kita memunyai prestasi sains dan kreativitas yang baik,” ujarnya.

Menurut dia, OSN Pertamina dapat menjadi kawah candradimuka bagi mahasiswa berprestasi,”Kami juga memohon dukungan agar Pertamina mampu menjadi perusaahaan berkelas dunia,”cetusnya.

UI turut memberi apresiasi PT Pertamina dan berharap kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut. “Melalui event ini kita berharap dapat .melahirkan generasi yang cerdas dan tangguh serta belajar mengembangkan sains dan teknologi yang diringi kreativitas,” tutur dia.

OSN ke enam Pertamina bekerjasama dengan UI dan Dikti kemendikbud berlangsung sejak 27 November 2013 dengan seleksi serentak di 33 provinsi menyaring 25.282 mahasiswa peserta seleksi provinsi kategori

sains dan 627 mahasiswa peserta seleksi provinsi kategori proyek sains.Setelah melalui serangkaian seleksi berikutnya memasuki babak semi final dan seleksi nasional babak final ditentukan para pemenang Kategori Teori dan Kategori Proyek Sains pada 12 Desember di kampus UI. Adapun pemenangnya, antara lain: 1). Kategori Teori Bidang Matematika. Juara pertama, M Yasya Bahrul Ulum dari ITS, juara kedua, Dian Sito Rukmi dari UI, juara ketiga Tubagus Dhafin Rukmana dari UI; 2.

Kategori Teori Bidang Fisika.

Juara pertama M Avicena dari UI, juara kedua Dewi Aysia dari UNS, juara ketiga Nadia Septiani dari IPB. 3. Kategori Teori Bidang Kimia. Juara pertama, Y Steven

K dari UGM, juara kedua Bijak Riyandi dari ITB, juara ketiga Sudarman dari Universitas Halu Oleo; 4. Kategori Teori Bidang Biologi. Juara pertama Gabriella C dari Universitas Pelita Harapan, Juara kedua Eny Mahfudhoh dari UI, juara ketiga AA Noval Ubaedillah dari Universitas Andalas.

5. Kategori Proyek Sains Perangkat Lunak. Juara pertama ITS, juara kedua ITB, juara ketiga ITB; 6. Kategori Proyek Sains Rancang Bangun. Juara pertama ITS, juara kedua Universitas Brawijaya Malang, juara ketiga Universitas Bengkulu; 7. Kategori Proyek Sains Produk Unggulan. Juara pertama ITS, juara kedua UI, juara ketiga Universitas Diponegoro Semarang; dan 8. Kategori Stan Pameran Terbaik: UI. | Suryati

SAMBUNGAN

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

Laju Pembangunan Insfrastruktur Jalan & Jembatan Di Jabar Pesat Bandung, Trans - Laju berbagai kegiatan pada Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Guntoro pada tahun anggaran 2012 2013, baik peningkatan jalan, pembangunan jalan, pemeliharaan jalan dan jembatan, tampak pesat sekali. Jawa Barat memang layak meraih penghargaan tertinggi dari Kementerian PU Pusat.

Menurut pengamatan Koran Transaksi di lapangan, mulai dari wilayah BPJ I di bawah pimpinan Yongga Bakti, BPJ II dibawah pimpinan Erianto, BPJ III di bawah pimpinan Ko-

stawan, BPJ IV di bawah pimpinan Agus Salim, BPJ V di bawah pimpinan PLT Agus Salim, dan BPJ VI di bawah pimpinan Bambang Budi.

Dedikasi, kerja keras dan kekompakan seluruh jajaran Dinas Bina Marga di Jawa Barat, adalah sebagai kunci keberhasilan Guntoro bersama seluruh Staff dan jajarannya, dalam meraih keberhasilan pembangunan sektor insfrastruktur di Jawa Barat.

Herikson Kasi Pembangunan dan Ade Hendrawan Kasi Pemeliharaan pada BPJ V dengan nada merendah menga-

Samsat Babar Definitif Tergantung Polda Babel Muntok, Trans - Unit Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (UPT DPPKAD) Provinsi Kepulauan Babel wilayah Kabupaten Bangka Barat (Babar) siap jika statusnya dinaikkan jadi definitif.

“Kalau mau dinaikkan, ya statusnya ini, jadi definisi, sangat siap, bagus,” itu kata Kepala UPT DPPKAD Prov Kepulauan Babel wilayah Kabupaten Babar Yanuar kepada Koran Transaksi, Rabu (11/12).

Menurut Yanuar sudah selayaknya kantor pelayanan Samsat yang ada di Kabupaten Babar dinaikkan statusnya menjadi samsat definitif, karena sekarang ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran wajib pajak selalu meningkat. “Itu salah satu alasan jika ingin dinaikan statusnya menjadi definitif,” katanya.

Dia menambahkan, pengajuan diri menjadi kantor definitif sudah digaungkan sejak setahun yang lalu, tapi sayangnya hingga kini belum terealisasi mengingat yang menentukan kenaikan status bukan pihak Pemerintahan Provinsi Kepulauan Babel, tetapi pihak Polda Babel.

Kalau soal sarana dan prasarana, kata dia, sudah dianggap mumpuni. “Intinya kalau dari Pemprov Babel jika dinaikkan status menjadi definitif pasti siap,” katanya pasti. Tapi tetap saja semuanya kembali lagi kepada pihak Polda Babel, mau apa tidak menaikkan statusnya,” ujarnya.

Perlu diketahui di kantor Samsat, koordinatornya di bawah pihak kepolisian, yakni bagian Lantas, bukan Pemprov atau Pemda setempat. Hanya saja kebanyakan orang tahu bahwa Pemprov atau Pemda setempat yang mengkoordinir.

“Padahal, bukan seperti itu. Karena, di kantor samsat ini masih banyak bidangnya seperti Jasa Raharja. Sedangkan Pemprov Babel hanya melayani masalah wajib saja,” tandas Yanuar. | Rita

takan, semuanya itu sudah menjadi tugas kami dan demi untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan raya. “Maka kami berusaha memberikan yang terbaik,” kata Herikson menambahkan sambil tersenyum.

Seperti diketahui dari 14 paket pekerjaan yang dikontrakan semuanya sudah selesai bahkan ada yang sudah selesai sebelum masa kontrak kerja dengan pelaksana berakhir. Seluruh paket tersebar pada kabupaten/ kota yang termasuk dalam wilayah BPJ V. Ketika wartawan Koran Transaksi mengadakan pelipu-

BPHN Gagas Kompensansi Untuk Korban Korupsi Diusulkan agar ada penambahan BAB tentang Restitusi atau Kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi dalam revisi UU Tipikor.

Jakarta, Trans - Ada banyak kasus korupsi yang telah diungkap oleh penegak hukum. Nilai korupsi yang terungkap juga cukup ‘wah’, hingga mencapai miliaran rupiah. Namun, hingar-bingar pemberantasan korupsi di Indonesia dirasa belum berimplikasi langsung kepada rakyat selaku korban kejahatan korupsi.

Karenanya, Tim Pengkajian Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham mencoba menjawab permasalahan itu dengan menggagas kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat kejahatan korupsi.

“Kami mengusulkan agar ada penambahan BAB tentang Restitusi atau Kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi dalam revisi UU Tipikor,” ujar Kepala BPHN Wicipto Setiadi dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) di kantornya, Jakarta, Kamis (12/ 13).

Wicipto menjelaskan selain usulan menambahkan BAB ke dalam revisi UU Tipikor, tim pengkajian hukum juga mengusulkan bila kompensasi untuk korban korupsi bisa juga diatur ke dalam peraturan pemerintah.

Meski begitu, lanjut Wicipto, tim masih sedang mengkaji bagaimana cara pemberian restitusi tersebut. Apakah melalui tuntutan jaksa, atau mela-

lui gugatan tersendiri oleh korban, atau dicari metode menggabungkan antara tuntutan dan gugatan.

“Tata caranya bisa kita diskusikan di sini,” ujarnya ketika membuka diskusi yang dihadiri Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Hakim Agung Gayus Lumbuun sebagai narasumber.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan pemberantasan korupsi memang kadang belum berefek langsung kepada masyarakat. “KPK sering melakukan perampasan aset, tapi masyarakat tak mendapat efeknya. Penyitaan juga dilakukan, lalu apakah hak korban korupsi direstorasi? No. Lalu, siapa yang untung?” tuturnya.

Bambang menilai gagasan untuk memikirkan restitusi dan kompensasi untuk korban korupsi merupakan langkah yang baik. Bila mengacu kepada teori transitional justice (keadilan transisional), seharusnya hak korban kejahatan direstorasi atau dipulihkan.

Namun, Bambang mengakui sulitnya merumuskan kompensasi untuk korban korupsi. Ia menuturkan saat ini sulit bila memasukan kompensasi ke dalam tuntutan jaksa karena posisi jaksa yang seakan terpisah dengan korban. Cara lain adalah korban korupsi mengajukan gugatan perdata, tetapi cara ini akan memakan waktu yang lama.

“Mungkin kita bisa mencoba bagaimana mengkombinasi antara tuntutan dan gugatan. Saya belum menemukan formulanya. Namun, kita bisa menguji coba itu,” tambahnya.

Meski begitu, Bambang menuturkan ada pertanyaan lebih lanjut bila kompensasi untuk korban korupsi ini, siapa yang harus membayar kompen-

Jok es Se ah De w a ..........................

Jokoowi, Capr Capres Sett eng engah Dew pagi ini. Tampak puluhan relawan mengenakan kaus bergambar wajah Jokowi memberikan spidol dan meminta warga yang sedang beraktivitas di Car Free Day untuk membubuhkan tanda tangan mereka di spanduk sepanjang kira-kira 1,5 meter.

Para relawan itu menyerukan ajakan mendukung Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju berlaga pada Pilpres 2014.

“Ayo, ibu ikut tanda tangan dukung Pak Jokowi jadi presiden. Pasti pada mau kan kalau Pak Joko jadi presiden,” kata salah seorang relawan seraya merayu masyarakat.

Koordinator Aksi Bara JP, Anton Wurianto, mengatakan, aksi mereka merupakan aksi sukarela keberlanjutan dari dukungan mereka pada Pilkada DKI lalu. Komunitas relawan Bara JP terdiri dari anggota relawan Jakarta Baru, Aksi Jakarta Baru, dan Facebookers Indonesia. Sebanyak 400 relawan Bara JP berada di Jakarta. Sementara itu, jumlah lebih banyak berada di kota lainnya, seperti Semarang, Solo, dan sekitarnya.

Seluruh relawan itu, kata dia, memiliki tekad yang sama untuk menjadikan Jokowi sebagai pemimpin bangsa ini. “Pak Jo-

kowi ini sosok yang diinginkan masyarakat selama ini. Selama ini kita merindukan sosok RI 1 yang sesungguhnya dan Pak Jokowi adalah jawabannya,” kata Anton kepada Kompas.com.

Aksi yang tersebar ini, lanjut dia, rutin dilaksanakan setiap minggunya. Bahkan aksi ini telah bergerak selama delapan bulan lamanya. Atas gerakan ini, Anton menjelaskan, pihaknya menargetkan 15 juta petisi tanda tangan dukungan kepada Jokowi. Hingga saat ini, banyak tanda tangan yang telah terkumpul, tetapi belum memenuhi target.

“ W in-win Solution”, PPen en enyy elesaian Sengk Sengkee t a ...... oleh Pasal 33 UUD 1945, meskipun rakyat tersebut tidak memiliki sertifikat,” ujar Cak Hery, yang juga Ketua DPW NCW DKI Jakarta itu.

Pasal 33 UUD 1945 menyiratkan, rakyat memiliki hak atas tanah dan kekayaan alam di dalamnya. “Konsep win-win solution adalah cara yang membuat derajat rakyat semakin tinggi karena rakyat dalam cara itu tidak dapat serta merta dikalahkan. Dengan konsep ini (winwin solution), rakyat harus mendayagunakan kemampuannya. BPN dalam hal ini hanya menjadi mediator yang dituntut untuk independen, tidak berpihak pada kedua belah pihak (rakyat dan investor),” paparnya.

Dalam prakteknya, pola mediasi memang lebih efektif. Seperti dikatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut,

FOTO | IWAN

Ruas jalan Tasik Malaya - Karangnunggal. Insert : Herikson, ST. Kasi Pembangunan, BPJV.

Herryzal Sjafri pola mediasi bahkan murah dan mudah, serta lebih mengedepankan saling pengertian kedua belah pihak bersengketa. Kalau di pengadilan lama, bisa bertahuntahun,” kata Herryzal Sjafri.

Dengan pola pendekatan mediasi tersebut, lanjut Herryzal, konflik tanah di PTPN VIII Dayeuhmanggung antara pihak masyarakat petani penggarap dengan pihak perkebunan yang sudah berlangsung bertahuntahun, kini mendapatkan titik terang dalam penyelesaiannya.

“Alhamdulillah dengan cara ini kita bisa selesaikan konflik tanah di Dayeuhmanggung yang terakhir dimediasi pula Komnas HAM,” kata Herryzal.

Saat ini, tutur Herryzal, konflik tanah di kawasan PTPN VIII Dayeuhmanggung sudah sampai tahapan penandatanganan Memorandum of Understand-

ing (MoU/nota kesepahaman).

Dengan catatan, di dalamnya tertera kesepakatan bahwa tanah diokuvasi penggarap itu tidak untuk diperjualbelikan, dan harus ada pengawasan pelaksanaannya dari pemerintah daerah setempat selaku pemangku wilayah.

Tanah diperbolehkan digarap masyarakat yakni lahan tanah yang terlanjur sudah terokuvasi masyarakat, seluas sekitar 202 hektare, dari total lahan yang sedang diajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)-nya seluas 402 hektar.

Pengecekan lokasi dan identifikasi masyarakat penggarap juga sudah dilakukan. Selain itu, komoditi yang ditanam pun harus dipastikan sesuai dengan tata ruang dan ekosistem yang ada.

“Penanganan konflik tanah seperti ini akan diangkat ke

sasi itu? Bila negara yang harus membayar, posisi negara dalam kasus korupsi sebenarnya juga sebagai korban.

“Kalau negara harus bertanggung jawab karena dianggap melakukan pembiaran, seberapa luas cakupan tanggung jawab. Kita kan juga nggak mau negara ini bangkrut karena pemberian kompensasi terhadap korban korupsi itu. Dan korban yang mendapat kompensasi harus memiliki hubungan langsung dengan kejahatan korupsi itu,” jelasnya.

Hakim Agung Gayus Lumbuun setuju bila hak korban korupsi harus dipulihkan. Ia menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab membayar kompensasi ini. “Menurut saya, negara itu bukan korban,” tuturnya.

Ia menuturkan dalam KUHAP memang mengatur seputar kompensasi terhadap korban. Namun, pengaturannya sangat sedikit dan selama ini dinilai kurang efektif untuk benar-benar merestorasi hak korban. “Di KUHAP hanya ada sekitar 20an pasal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gayus tak sependapat bila korban harus menggugat secara perdata untuk memulihkan haknya yang dirugikan dari kasus korupsi secara langsung. “Korban jangan direpotkan lagi. Saya melihat ada beberapa lembaga yang bisa mewakili korban untuk menuntut kerugiannya akibat korupsi,” tuturnya.

Gayus mencatat setidaknya ada tiga lembaga. Yakni, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi korban korupsi dalam jasa keuangan, dan Komnas HAM. “Mereka bisa mewakili korban untuk menuntut kompensasi,” pungkasnya. | Elman S

Aksi dukungan petisi tanda tangan dukungan Jokowi menjadi Presiden RI ini akan terus dilakukan hingga Jokowi sukses menjadi presiden, baik pada 2014, 2019, maupun lima tahun berikutnya.

Namun, ia mengaku, aksi yang gencar dilaksanakan di seluruh Indonesia ini belum meminta izin Jokowi dan tidak didanai oleh Jokowi ataupun partai politik yang memayungi Jokowi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Selama lebih kurang satu tahun memimpin Ibu Kota, Anton mengatakan, telah banyak realisasi program yang dilakukan Jokowi, antara lain penataan pedagang kaki lima (PKL)

Tanah Abang, normalisasi Waduk Pluit, relokasi warga ke rusun, dan pengerukan kali.

Meskipun kemacetan belum dapat diselesaikan Jokowi, Anton menuding kebijakan pemerintah pusatlah yang menghambat kebijakan Pemprov DKI. Sehingga, perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Apabila nantinya Jokowi menjadi presiden, ia mengklaim Jokowi tak akan melupakan kebijakannya untuk DKI. Rencananya, pada 5 Januari 2014 mendatang, Bara JP akan melakukan aksi konvoi dari Balaikota Jakarta ke Istana Merdeka sebagai bentuk dukungan Jokowi menjadi presiden.

Komisi A dan B DPR RI serta BUMN, serta Depdagri. Ini kan solusi baru. Sehingga akan menjadi model atau contoh bagi seluruh daerah di Indonesia,” tandas Herryzal.

Terpisah, Administratur PTPN VIII Kebun Teh Dayeuhmanggung, Umar Hadikusumah membenarkan bila saat ini kasus konflik tanah di kawasan kebun teh Dayeuhmanggung memasuki tahap penyusunan draft MoU dan Perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Lahan, dengan mediator Komnas HAM. Dia berharap, pada akhir September ini, bisa dilakukan finalisasi penandatanganan MoU antara pihak perkebunan dengan masyarakat penggarap.

“Alhamdulillah. Situasi di lapangan kondusif. Masyarakat dapat menerima konsep kita bahwa lahan bukan untuk dikuasai atau dimiliki penggarap, melainkan bisa kerjasama pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” tegas Umar.

Keberhasilan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Herryzal Sjafri, layak diapresiasi, mengingat BPN RI pun berharap agar masyarakat tidak salah kaprah dengan kewenangan BPN RI. “Jika berbicara penegakan hukum terkait sengketa tanah, maka institusi yang bisa menyelesaikannya adalah Polri, Kejaksaan dan Pengadilan,” ujar Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Kurnia Toha.

Kurnia menambahkan, kewenangan BPN RI hanya memediasi para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. BPN RI dalam melakukan mediasi menerapkan prinsip win-win solution, yang tidak hanya didasarkan kepada bukti formal tapi keadilan. “Kalau tidak bisa didamaikan bagaimana? Maka BPN RI tidak bisa berbuat apaapa,” katanya. | Her

| SN/Ars/Fiq

tan langsung ke lapangan, salah satu paket pemeliharaan jalan di Kabupaten Tasik Malaya, ruas jalan Tasik Malaya – Karangnunggal sepanjang 3,6 Km, betul-betul terlihat mulus sekali.

Demikian pula pekerjaan pemeliharaan jalan pada wilayah BPJ V, yang meliputi Kota Tasik Malaya, Kabupaten Tasik Malaya, Ciamis, Kota Banjar dan Kuningan kegiatan berjalan lancar. Walaupun cuaca kurang menguntungkan karena sering turun hujan. “Namun kami tetap mengoptimalkan kinerja di lapangan,” ujar Ade Hendrawan Kasi Pemeli-

haraan BPJ V. “Kami di BPJ V, kerja secara bahu membahu demi untuk memberikan hasil yang prima kepada masyarakat pengguna jalan raya. Serta demi untuk melancarkan arus lalu lintas, mengurai kemacetan,menekan angka kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Pada gilirannya nanti diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh, khususnya di tataran Sunda Jawa Barat. Dalam rangka menuju menjadi propinsi termaju kedepannya. | Iwan Bsk

Pengusaha Perlu ....................

Ketika wartawan Koran Transaksi sengaja ingin menemuinya di kantornya, Jakarta Timur, sebagai sahabat yang cukup lama tidak bertemu, Selasa pekan lalu, tidak terlihat adanya perubahan sikap dari pengusaha kelahiran Maninjau, Sumatera Barat itu.

Setelah hampir 30 menit menunggu-karena menggelar rapat, H Andrian Muchtar baru mempersilahkan masuk sambil beranjak dari kursinya seraya mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Apa kabar, Bang. Lama tak jumpa," ucapnya sambil mengenalkan wartawan Koran Transaksi kepada rekan-rekannya yang ada di ruangan itu.

Setelah cerita ngalor-ngidul, dia menjawab sebuah pertanyaan sembari menghisap rokok putihnya, dengan santai, "bagi saya, siapapun yang akan menjadi orang nomor satu di negeri ini, yang penting dia punya keteladanan dan kepeloporan."

Lalu, dia berujar, "sebenarnya Indonesia ini merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam, sayangnya sekarang menjadi negara pengimpor bahan pangan yang cukup besar. Kan lucu juga."

H Andrian Muchtar mencontohkan, kedelai hampir 70 persen kebutuhan nasional impor. "Padahal, menurut peneliti pertanian kita memiliki jenis kedelai unggulan yang justru lebih baik ketimbang kedelai impor dan sudah menghasilkan bibit unggul berbagai tanaman siap dikembangkan, agar Indonesia ke depan bisa swasembada pangan. Tentunya, dengan dukungan berbagai pihak yang terkait," tandasnya.

Jadi, siapa kira-kira yang paling pas untuk calon Presiden RI 2014? "Saya punya dua pilihan, yaitu ARB atau JK, karena figur kedua tokoh ini memang pengusaha. Tentunya beliaubeliau ini lebih memahami kondisi perekonomian kita sekarang ini," jawab H Andrian Muchtar.

H Andrian Muchtar kemudian menyinggung soal upaya pemerintah yang telah mengeluarkan paket kebijakan untuk mengantisipasi memburuknya perekonomian global. Namun, kata dia, persoalan Indonesia saat ini adalah ekspor, yang masih terbatas pada komoditas dan sebagian besar masih bertumpu pada komoditas yang berbasis sumber daya alam (SDA). "Jadi, belum menempatkan teknologi dan inovasi. Apalagi hasil alam kita diekspor dalam bentuk mentah, tentunya harganya pun murah," ujarnya.

Dirut PT EAMN itu juga menyampaikan keprihatinannya soal tanah kelahirannya, yakni Danau Maninjau, Sumatera Barat yang begitu elok dan asri, karena tidak dipromosikan sebagai pariwisata andalan. "Padahal, panorama alamnya luar biasa dan penduduknya pun ramah tamah. Begitu juga kalau saya melewati Lampung ke Palembang, di sisi jalan masih terhampar luas areal yang masih belum terjamah. Mbok, ya pemerintah bisa memanfaatkan lahan tersebut," ujar H Andrian Muchtar, mengakhiri perbincangannya. | Trans/TH

Menk umham: Pr or .......

Menkumham: Proovokat okator

jawab,” kata Amir yang juga politisi Partai Demokrat.

Amir mengakui, kerusuhan di Lapas Palopo memang tidak terjadi begitu saja. Tentu saja tidak ada api, maka tidak akan ada asap. “Tapi kita harus menunggu hasil penyelidikan,” ujarnya.

Kerusuhan terjadi di Lapas Klas IIA Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu 14 Desember kemarin. Kerusuhan itu dipicu dengan pemukulan seorang narapidana bernama Riti bin Herman kepada Kalapas, Sri Pamudji.

Usai pemukulan, Riti memprovokasi narapidana lain untuk melempari para petugas. Tak hanya itu, hampir semua napi juga melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas lapas.

Tak ada korban jiwa, namun 4 orang diketahui mengalami luka-luka atas kerusuhan itu. Sebanyak 22 ruangan lapas juga diketahui mengalami kerusakan dan hangus terbakar. | Elman S

Imigrasi Amankan Delapan ....

Bambang mengatakan petugas merazia rumah kosan di kawasan Gedung Ijo Setiabudi Jakarta Selatan pada Rabu. Pada razia itu, petugas Imigrasi menggiring 21 orang WNA, namun delapan orang yang tidak mengantongi dokumen izin.

Bambang mengungkapkan tiga orang dari delapan WNA yang diamankan berprofesi sebagai pesepakbola yang menunggu perpanjangan kontrak.

Tercatat dua warga Kongo sebagai pengungsi yang memiliki kartu dari UNHCR dan warga asing yang lainnya melewati batas tinggal, serta tidak memiliki dokumen resmi. “Petugas akan mendeportasi warga asing yang tidak memiliki dokumen resmi,” tegas Bambang. | Elaman Sihombing

Pegawai Bea Cukai Diduga .... tang fasilitas yang diberikan kepada PT Tanjung Jati Utama milik YA,” tambah Agung.

Saat ditanya apakah mereka berpeluang jadi tersangka, Agung menjawab, jika hal itu tergantung hasil pemeriksaan.

“Kita tunggu hasil pemeriksaan besok,” ujarnya.

Pada 16 Desember 2013 tim penyidik akan memeriksa Bambang Semedi, Sumantri, Mulyadi dan CF Sijabat. Sementara untuk Yusuf Indarto pada tanggal 17 Desember 2013 dan Frans Rupang pada tanggal 18 Desember 2013.

Konstruksi perkara yang melibatkan Heru dalam kasus ini adalah perkara importasi dimana PT milik Yusran mendapat fasilitas impor berupa penentuan nilai transaksi harga barang yang diimpor di bawah harga transaksi pasar.

Jadi Yusran mendapat banyak keuntungan karena cukai yang harus dibayarkan menjadi sedikit dari yang seharusnya.

Atas imbalannya, Yusran — yang juga telah ditahan dan dijadikan tersangka dalam kasus ini— menyuap Heru dengan total sekitar Rp 11,4 miliar dari 11 transaksi. | SN

NO. 282 TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

8

GIWO RUBIANTO WIYOGO:

Anak Memiliki Hak Untuk Pertumbuhan

M

A

gnes Monica sukses membius penggemarnya di konser “Harmoni” SCTV spesial “My Agnez Mo Menggenggam Dunia” yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (6/12) malam. “Shut Em Up” membuka penampilan Agnes yang membawakan 10 lagu malam itu.

Luar biasa, kejutan spesial pun disajikan Agnes saat berkolaborasi dengan Titi Rajo Bintang, membawakan “Muda” versi baru.

Penyanyi multi talenta ini ikut menggebuk drum bersama Titi. “Kali ini saya akan tampil dengan salah satu sahabat gila saya, Titi Rajo Bintang,” ujar Agnes ke arah penonton.

Titi ternyata sempat meyakinkan Agnes agar percaya diri saat latihan. “Saya yakinkan Agnes kalau cuma gebuk drum dia pasti bisa,” ungkap Titi usai acara.

Tidak hanya “Muda”, Titi juga mengiringi Agnes menyanyikan “Paralyzed”.

Erwin Gutawa juga sukses mengiringi Agnes dengan alunan orkestranya. “Sama Mas Erwin Gutawa sebelum konser aku latihan terus-menerus setiap hari. Sehari bisa lima sampai tujuh jam nyanyi terus. Hasilnya ya begini, senang banget,” ujar Agnes.

Mantan penyanyi cilik ini sangat terkesan dengan fans setia yang tak henti bergoyang setiap kali ia berada di atas panggung. Itulah membuat Agnes bangga bercampur haru ketika lantunan suaranya diapresiasi hangat penonton.

“Puji Tuhan, aku berpikir bisa menggelar lagi konser seperti malam ini. Yang paling penting adalah bagaimana dalam prosesnya aku enjoy dan bagaimana aku bisa menampilkan yang lebih baik dari sebelumnya,” tandasnya.

Di balik kesuksesan Harmoni SCTV ‘My Agnes Mo’ ini sebenarnya, ada sedikit kekhawatiran Agnes sebelum konser. Suara Agnes sempat hilang karena terlalu sering berlatih. “Mungkin agak sedikit capek kali ya, suara susah mau keluarnya. Pas tadi lagi nyanyi suaranya sih sudah keluar. Jadi enaklah,” pungkasnya.

Konser ini turut dimeriahkan oleh penampilan dari penyanyi lain, yakni Mike Mohede, Sammy Simorangkir, serta Raffi yang merupakan penyanyi jazz berusia 13 tahun.

Konser ini akan ditayangkan di SCTV pada 20 Desember mendatang. | Suryati

antan Putri Ayu tahun 1981, Sri Woerjaningsih atau panggilan akrabnya Giwo Rubianto, saat ini menjadi calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar. Ia tampaknya semakin intens mendekati masyarakat, termasuk mendatangi kantongkantong wong cilik.

“Semua anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk anak jalanan, anak pemulung, anak yang berada di rumah singgah dan sebagainya.

Jangan sampai mereka tidak memiliki harapan masa depan. Mereka harus kita pikirkan, kita fasilitasi, kita bantu agar kelak meneruskan kepemimpinan bangsa ini. Maka kepada anak-anakku sekalian, janganlan kalian merasa minder dan merasa rendah hati,” ujar Giwo di Penjaringan, Jakarta Utara, barubaru ini.

Peraih Penghargaan Wanita Berbusana Rapi dan Serasi tahun 1997 ini juga mengingatkan bahwa semua anak bangsa memiliki potensi sama untuk berubah, berprestasi, dan mengisi kemerdekaan. “Isilah hari-harimu bercita-cita tinggi dan melakukan hal yang positif.

Mulailah sekarang berbuat semampunya. Karena nasib kita

sesungguhnya merupakan hasil dari apa yang kita perbuat hari ini,” ujarnya.

Giwo pun tak hentihentinya memperjuangkan hak-hak kaum hawa.

Apalagi mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Bidang Elektoral.

Srikandi beringin ini telah berusaha keras mengimplementasikan catur sukses Partai Golkar dengan programprogram yang menyentuh akar persoalan masyarakat, khususnya wanita. “Sebagai organisasi sayap pendukung utama Partai Golkar, KPPG berupaya memperkuat dan memperluas basis Partai Golkar sesuai program, khususnya kelompok perempuan,” ujar alumnus IKIP Jakarta, sarjana arsitektur lanskap Universitas Trisakti (S-2), dan kandidat doktor UNJ ini.

Menurut penerima Penghargaan 100 Wanita Terinspiratif dan 99 Most Powerful Women 2008 dari majalah Globe Asia ini, gagasan

yang digulirkan KPPG terkait Koperasi Karya Wanita dan LBH Perempuan memperkuat konsolidasi Golkar di tingkat grassroot. “Selain itu, juga cerdas dan penuh dengan pemikiran full of encouragement,” kata ibu dari Ato Wurianto, Agi Wibianto, Adito Wirbianto, dan Ardi Amandianto ini. | Suryati

Megi Bievo Selalu Optimis MEGI Bievo berani mengkolaborasikan lagu pop RnB dengan musik etnis Padang. Penyanyi asal Sijunjung, Sumatera Barat, juga tidak ragu-ragu untuk mengadaptasi koreografi artis kondang dunia seperti Michael Jackson atau Justin Bieber. Itu dilakukannya dengan harapan musik yang diusungnya diterima masyarakat.

Sejatinya, Megi sendiri bukanlah nama baru di dunia entertainment tanah air. Ia pernah terlibat dalam beberapa sinetron, iklan, dan acaraacara televisi lainnya. Dukungan pun datang dari teman-temannya seperti Raffi Ahmad, Citra Scholastika, Bunga Citra Lestari, serta Anna Princess.

“Konsep saya menyanyi dan menari. Seperti halnya Michael Jackson atau Justin Bieber. Soalnya kalau penyanyi solo cowok udah banyak yang bagus seperti Afgan, Judika dan lainnya,” jelas Megi, kelahiran Sijunjung, Sumatera Barat, 10 Februari 1988 itu.

Bagi Megi, 50 persen dari kesuksesan adalah positif thinking, 50 persennya lagi dari kerja keras.

Itulah sebabnya, meskipun Raffi Ahmad, Citra Scholastika, Bunga Citra Lestari, serta Anna Princess, tidak bisa hadir saat launching singlenya bertajuk debut ‘Cobalah Pikir Lagi’, beberapa waktu lalu, Megi mengaku tetap optimis bisa menembus pasar.

Pengharapan besar memang dirasakan Megi kala launching single tersebut. Namun, apa mau dikata, karena kesibukan di dunia keartisan membuat teman-teman Megi tersebut tak bisa hadir. “Ya harus dimaklumilah, karena kan emang alasannya kesibukan mereka,” ujar Megi, tanpa mempermasalahkannya.

Megi malah mengatakan, dirinya sangat mengagumi Raffi Ahmad.

“Bagi saya Raffi Ahmad itu adalah sosok pekerja keras, tidak menyerah walau mengahadapi musibah. Dia menjalani semua aktivitasnya dengan ikhlas, sehingga di usia muda Raffi Ahmad sudah bisa dibilang artis muda paling kaya,” ujarnya. | Suryati

Duh, FFI 2013 Kalah Kelas Dibanding Festival Keraton Perdana Di Jakarta

A

rtis senior Roy Marten mengatakan penyelengga raan malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2013, di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7 Desember 2013) bisa dibilang sangat sukses, bahkan FFI kali ini yang termegah dan tersukses setelah era reformasi.

“Antusias warga di Semarang sangat luar biasa. Saya tak menyangka antusias warga akan begitu besar. Masyarakat semarang sangat top, luar biasa, keren,” jelas Roy Marten, Roy berharap kemeriahan FFI 2013 kali ini bisa memacu kembali perfilman di Indonesia. Terlebih lagi mulai adanya aktor dan film-film yang dilirik oleh kiblat film dunia, Hollywood.

FFI 2013 kali ini pun memiliki rangkaian acara yang cukup beragam. Sebelum malam puncak, diadakan Pesta Rakyat di Simpang

Lima, Semarang pada 5-6 Desember. Selain itu, diadakan bakti sosial seperti pengobatan gratis, pijat refleksi gratis, potong rambut gratis, donor darah, sunat massal dan penanaman pohon mangrove.

Begitulah pernyataan Roy Marten, yang sangat setia mendampingi Ketua Umum Pelaksana FFI 2013 HM Firman Binatang, yang juga produser film dan ketua PPFI (Persatuan Produser Film Indonesia) periode 2011-2014.

Firman Binatang disebut-sebut harus “jungkir balik” dan berpikir keras agar even bergengsi dengan dana Rp. 16,5 miliar itu dapat terlaksana sesuai dengan harapan insan film.

Akan tetapi, coba dibandingkan dengan Pergelaran Agung Keraton Sedunia, yang digelar pada 5-8 Desember di Jakarta.

Acara yang baru pertama kali dilaksanakan di Jakarta ini diikuti 165 keraton Nusantara, 10 utusan

Aktor senior Roy Marten (kiri) bersama Ketua Umum Pelaksana FFI 2013 HM Firman Bintang (kanan) memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan Festival Film Indonesia 2013 di Jakarta.

Pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ikut serta dalam puncak Kirab Budaya Festival Keraton Se Dunia di Jakarta.

kerajaan mancanegara, serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana, dan dihibur 1.000 atraksi seniman.

Pagelaran menggunakan dana APBD DKI sebesar Rp 20 miliar itu, diawali seminar tentang kebudayaan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Selanjutnya digelar pameran keraton, lokakarya, pergelaran seni, dan festival kuliner yang digelar pada 6-8 Desember di area Plaza Monumen Nasional. Pada lokakarya budaya Nusantara di Plaza Monas sisi barat, selatan, dan timur, panitia menampilkan peragaan pembuatan keris, gamelan, batik, dan jamu tradisional di depan pengunjung.

Puncak Festival Agung Keraton Dunia, atau World Royal Heritage Festival yang digelar di lapangan Monas, Jakarta, diwarnai dengan pertunjukan kirab budaya, Minggu (8/12/2013). Dalam kirab budaya ini, Gubernur DKI Jakarta

Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, tampil kompak saat menaiki kereta kencana.

Kirab budaya sebagai puncak acara Festival Agung Keraton Sedunia, yang berlangsung di lapangan Monas, berlangsung meriah. Selain diikuti hampir seluruh peserta kesultanan dalam dan luar negeri, kirab budaya ini juga disaksikan ribuan warga Jakarta.

Dilihat dari suksesnya acara tersebut, tidaklah salah jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa Pergelaran Agung Keraton Sedunia untuk memperjelas identitas kota, yakni Jakarta sebagai pusat budaya nasional.

Tujuannya juga sangat jelas.

“Kami ingin bangun brand Jakarta.

Kami ingin selenggarakan eventevent yang berbeda, ada diferensiasinya, sehingga menarik wisatawan mengunjungi Jakarta,”

katanya.

Tidak seperti FFI 2013, yang dikeluhkan warga Semarang, karena tidak bisa masuk untuk menyaksikan acara tersebut secara langsung. Memang harus diakui bahwa FFI 2013 terbilang sukses jika hanya dibandingkan dengan penyelenggaraan FFI 2012 yang mendapat banyak kritikan, baik dari insan film sendiri, maupun oleh Sultan Hamengkubuwono X yang menjadi tuan rumah.

Meskipun gaung FFI 2013 tidak terlalu membanggakan, FFI 2012 dinilai tidak ada gaungnya.

Beberapa pihak berpendapat bahwa dana Rp 16 miliar yang dihabiskan kala itu tidak sebanding. “Ketidakkredibelan FFI membuat beberapa produser tidak mau mengikutsertakan film mereka, dan beberapa yang masuk nominasi tidak bangga,” komentar sutradara Joko Anwar ketika itu.

Sutradara ‘Modus Anomali’ itu pun mengatakan bahwa FFI sudah

mulai kehilangan kredibilitasnya.

Alasannya, selain digelar dengan persiapan yang kurang baik, penilaian pemenang dalam ajang tersebut masih terkesan subjektif tergantung selera para juri.

Aktor Lukman Sardi pun menyoroti perubahan desain Piala Citra. Ia menyayangkan piala yang sudah turun-temurun itu diganti wajahnya dengan alasan pembaruan. Pemeran Kiai Ahmad Dahlan di film ‘Sang Pencerah’ itu berpendapat, yang harus diubah adalah sistem dan pola pikir dalam penyelenggaraan FFI. Ia juga tak habis pikir karena wadah para artis film diketuai oleh seorang guru spiritual yang menurutnya tak memiliki asal usul jelas di dunia film.

HM Firman Bintang selaku Ketua Umum Pelaksana FFI 2013, juga mengakui bahwa idealnya gelaran FFI harus dilakukan oleh Panitia Tetap atau Pantap, sehingga agenda tahunan itu bisa ditetapkan di setiap bulan Desember, misalnya. “Kemudian bisa pula disusun tata tertib dan acara bakunya. Pantap bisa dikukuhkan setiap tiga tahun sekali, dengan pekerjaan yang terukur, dengan mengagendakan program-program yang bermanfaat,” katanya.

Dengan Pantap, kerja keorganisasian bisa dilakukan jauh-jauh hari. Tidak sebagaimana yang dilakukan pada FFI 2013, yang hanya diberi waktu selama 2,5 bulan. “Bu menteri (Menparekraf Mari Elka Pangestu) baru menyerahkan FFI 2013 ke saya, 2,5 bulan sebelum waktu penyelenggaraan,” katanya. | Suryati/Ars

NO. 282 TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

KORAN TRANSAKSI

FOTO | ISTIMEWA

Bangunan liar yang kembali marak di sepanjang ruas Jl Raya Cibolang-Cipanengah, Sukabumi.

Surgawi Kota Sukabumi Ratusan bangunan liar sepanjang ruas Jl Raya CibolangCipanengah, Sukabumi semakin marak. Kehadirannya dipergunakan untuk kegiatan mesum.

HIBURAN MALAM Tempat hiburan malam di Sukabumi, sering dijadikan untuk mencari para ABG untuk dijual ke tempat hiburan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

LIPUTAN KHUSUS TRANS MALAM : Rechan Nazar, Nofal, Ankela Bare Simamora

A

da sisi menarik Sukabumi yang memiliki perpaduan cantik dan sempurna.

Secangkir teh jahe di pinggir jalan kehidupan malam, setara dengan kedahsyatan arung jeram yang memacu adrenalin di bagian selatan Jawa Barat ini.

Manusia dan alam berpadu memenuhi keinginan petualang dan wisatawan. Itulah Sukabumi yang berada tepat di belakang perkebunan teh yang berbukit-bukit yang menanti dijelajahi.

Ya, iklim dingin di pegunungan utara dari dataran rendah di pantai selatan cukup menjadi alasan untuk singgah dan tinggal di daerah ini.

Terlebih keramahan tulus warganya memperkuat alasan untuk tinggal lebih lama di sana. Itu sudah dirasakan pengusaha perkebunan teh Eropa di masa lalu.

Pada tahun 1914 Pemerintah

Hindia Belanda menjadikan Kota Sukabumi sebagai “Burgerlijjk Bestuur” dengan status “Gemeenteraad Van Sukabumi”. Alasannya, di kota ini banyak berdiam orangorang Belanda dan Eropa sebagai pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian Selatan.

Mereka dianggap harus memperoleh pelayanan istimewa yang menjadikan mereka sebagai masyarakat eksklusif pemilik perkebunan teh Belanda di Jawa bagian Barat. Mereka juga berkantor pusat di Gedung Vrier di Post Weg, Bandung, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Asia Afrika.

Sekarang ini, wisatawan

biasanya mendengar nama Sukabumi dari sesama petualang dan peselancar. Sukabumi memang siap menyambut para pengunjung bernyali besar untuk menaklukkan ombak laut selatan yang menantang dengan papan selancar mereka.

Di sisi lain, sebagai bagian dari ibu pertiwi Sunda yang budayanya dengan mudah bercampur dengan dunia kontemporer, Sukabumi dan orang-orangnya masih setia melestarikan tradisi lama dan menumbuhkan generasi baru dari proses akulturasi. Anda tidak akan menemukan diri Anda sebagai orang luar karena orang-orang di Sukabumi akan menerima Anda dengan ramah dan bersahabat. Hal ini merupakan sebuah isyarat budaya yang menunjukkan bahwa Anda sepenuhnya disambut dengan hangat.

Seiring dengan perkembangan zaman industri pun berkembang di Sukabumi, bahkan terjadi penjualan ABG Sukabumi. Tidak hanya ke tempat hiburan yang ada di kotakota besar yang sangat terkenal mesumnya—seperti Batam, Medan, dan Sorong, bahkan banyak permintaan dari negara luar untuk bisa membeli ABG Sukabumi. Sebut saja dari Malaysia.

Tidak bisa dipungkiri, gadisgadis asli Sukabumi memang mempunyai paras yang sangat cantik dan aduhai. Sayangnya, anugerah tersebut justru dimanfaatkan oleh banyak calo yang menjaring para ABG untuk bisa diperjualbelikan ke beberapa tempat hiburan malam.

Kok, bisa seperti itu? “Tingkat pendidikan mereka (ABG) rendah.

Dari semua kasus korban penjualan ABG tersebut diketahui hanya tamatan SD saja yang mudah sekali untuk diperjualbelikan,” ujar Nurbaeti, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.

Nurbaeti juga tidak membantah, di dalam negeri, ABG yang berasal dari Sukabumi banyak dijual ke Sorong, Papua. “Memang yang menjadi Hawaii di Indonesia adalah Sorong tersebut, banyak turis yang berasal dari negara asing untuk bermain dengan mojang Sukabumi,”

tuturnya.

Jalur Lingkar Selatan Semua pihak, terutama instansi terkait tentu harus meminimalisir penjualan para ABG itu. Setidaknya jangan sampai membuka peluang baru untuk memperlancar penjualan para ABG itu. Misalnya, keberadaan Jalan Jalur Lingkar Selatan yang sudah digunakan sejak peresmiannya di bulan Januari 2012.

Pembangunan jalur yang melingkari Kota Sukabumi dan sebagian Kabupaten Sukabumi yang memiliki ruas panjang sekitar 7 kilometer dibangun dengan tujuan meminimalkan kemacetan lalu-lintas yang kerap terjadi di Kota Sukabumi.

Dengan adanya jalur ini, seandainya dari arah barat, Bogor misalnya, akan menuju ke arah

S

timur, seperti Cianjur, tidak lagi perlu melewati jalan-jalan Kota Sukabumi yang padat dan rawan terjadi kemacetan. Cukup memasuki jalur ini mulai dari Cibolang, Cisaat dan keluar dari Sukaraja untuk kemudian langsung menuju Cianjur. Demikian juga sebaliknya. Begitu sekelumit gambaran singkat tentang fungsi jalur ini.

Walau demikian ada fenomena yang menarik. Kalau di hari Minggu pagi, jalur ini ramai juga digunakan oleh anggota masyarakat sekitar untuk berolah-raga, semisal jalan kaki atau lari pagi. Jika memasuki jalur ini dari Cibolang, di ujung jalur yang merupakan pertigaan dengan jalan raya Sukabumi – Jakarta, Anda disambut dengan pembangunan masjid yang besar. Dari plang yang terpasang terlihat biaya pembangunan masjid ini lebih dari Rp 4 miliar.

Sayangnya, gelapnya jalan di sepanjang jalur lingkar selatan di malam hari, menjadikan jalur tersebut sebagai tempat wisata malam. Banyak para pemuda pemudi yang nongkrong di pinggir jalan menikmati suasana malam ditemani sebotol minuman, mengisi keheningan bersama beberapa wanita yang menjadi pasangannya.

Banyak kendaraan yang sengaja memarkirkan kendaraannya. Tentu, bukan hanya sekedar melepaskan rasa lelah atau menghilangkan capek selama berkendara, akan tetapi dimanfaatkan menjadi sebuah tempat mengekspresikan rasa cinta terhadap pasangannya tanpa harus mengeluarkan biaya.

Jalan jalur lingkar selatan yang awalnya dibangun tanpa penerangan rupanya dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berjualan di malam hari, karena banyaknya para pengunjung yang hanya sekedar mencari angin atau wanita penjajak cinta yang sengaja mangkal menunggu pria hidung belang yang melintasi jalan tersebut. Banyaknya tempat hiburan malam di sepanjang jalan jalur lingkar selatan seakan menghiasi keindahan malam yang ditaburi berbagai aneka ragam

9

bunga yang dapat membuat para pengunjung terlena.

Salah seorang PSK yang mengaku setiap malam mangkal di lokasi tersebut sering menemani tamu yang sengaja datang dari kota lain hanya sekedar menghabiskan malam di tempat hiburan (karaoke) .

Terkadang ada juga tamu yang meminta dirinya menemani kencan.

Lokasi tersebut ramai dikunjungi para tamu setiap malam Sabtu dan Minggu. Terkadang ada juga para pejabat di wilayah Sukabumi yang sengaja datang ke tempat hiburan malam tersebut bersama rekanrekannya sekedar minum sambil berkaraoke.

Sukabumi yang terkenal dengan keramahan dan keanggunan mojang-mojangnya menjadi kota tujuan para turis asing atau wisatawan domestik yang sengaja datang dari kota lain hanya sekedar mencari teman kencan atau mencari wanita yang biasa dijadikan istri simpanan.

Kini, ratusan bangunan liar sepanjang ruas Jl Raya CibolangCipanengah, Sukabumi semakin marak. Kehadirannya, pasca diresmikan pembangunan jalan baru Lingkar Selatan segmen satu oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Berdirinya bangunan liar yang berderet di beberapa titik ruas jalan tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi keberadaannya sangat menggangu ketertiban berlalu lintas.

Bangunan liar tidak hanya persis sepanjang pertigaan ruas jalan Baros, Kota Sukabumi. Tetapi terus memanjang hingga ruas jalan Cipanengah Palabuhan II hingga ruas Jl. Cibolong, Kabupaten Sukabumi.

“Keberadaanya tidak hanya menganggu keindahan karena terlihat sareukseuk. Juga terindikasi keberadaan bangunan tersebut dipergunakan untuk kegiatan mesum. Karena terdapat beberapa warung remang-remang,” kata Endang, salah seorang warga Cipanengah, Kota Sukabumi. | Rechan

Kuliner Malam Sukabumi

ukabumi, kota nan sejuk di selatan Jawa Barat. Keseju kan identik dengan aneka makanan enak. Daerah ini memang pada kenyataannya dipenuhi oleh aneka makanan lezat yang siap menggoyang lidah para pemburu kenikmatan perut, yang menawarkan pesona kuliner yang unik.

Seakan tidak pernah mati, di malam hari pun Sukabumi tetap dimeriahkan oleh aneka jajanan.

Mungkin udara yang sejuk ini jadi pemicunya.

Tengok saja di belakang stasiun Sukabumi, di daerah pecinan. Aneka jajanan malam berlomba menggelar pesonanya.

Ada bakmi pengantin yang terkenal karena sering ada di setiap acara resepsi pengantin di Sukabumi. Atau mungkin kedai bakmi goreng yang terletak tak jauh dari bakmi pengantin.

Walaupun hanya sebuah kedai tenda berbatas dinding klentheng, tapi pengunjung kedai bakmi goreng ini tak putus-putus.

Kokinya, seorang gadis imut dan cantik, tak pernah berhenti untuk memasak bakmi goreng yang namanya harum tersohor ke manamana.

Lain lagi cerita di bilangan Odeon, tepatnya di Jl. Pejagalan.

FOTO | IST

Penjual Brandos ata Sukabumi.

Ada rumah makan bubur ayam Odeon. Rumah makan yang menawarkan bubur ayam khas pecinan ini berkebalikan dengan lazimnya bubur ayam di Jakarta yang berjualan di pagi hari.

Rumah makan yang dijalankan oleh seorang ncik yang ramah ini justru memulai aktifitasnya saat matahari mulai terbenam.

Beranjak lebih ke tengah kota, pasti kita akan dikejutkan oleh kerumunan orang yang berkumpul di depan sebuah warung. Lautan manusia sedang merubung penjaja makanan khas Sukabumi, yaitu bandros. Kue pukis raksasa

yang menjadi teman bandrek, kopi, atau sekedar minum teh.

Pokoknya sangat cocok untuk menemani udara sejuk Sukabumi.

Jangan ditanya saat malam minggu, kerumunan ini bisa meluber sampai ke tepi jalan.

Kalau masih enggan beranjak pulang, bisa juga menikmati sekoteng Singapore tak jauh dari warung Bandros. Cukup berjalan kaki saja dan semangkok sekoteng hangat sudah bisa dinikmati.

Memang nikmat sekali menjelajah Sukabumi di malam hari apalagi ditemani dengan aneka jajanan khas ini. | Rechan

TRANS BANTEN

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

APBD Perubahan 2013 Rentan Dijadikan Alat Kepentingan Politik Pandeglang, Trans - Tim Kajian dan Investigasi Lembaga swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia (LSM-AI), menilai kue APBD anggaran perubahan tahun 2013 rentan dijadikan alat untuk kepentingan politik dari sekelompok golongan tertentu.

Tidak hanya itu, AI juga mensinyalir terjadinya monopoli dalam pembagian paket proyek, yang hanya memprioritaskan golongan atau kelompok tertentu, tanpa mengedepankan aspek kopetensi pengusaha yang bersangkutan.

“Sekarang ini merupakan tahun politik, sehingga kami menilai anggaran perubahan tahun 2013 ini rentan sekali dijadikan alat kepentingan politik oleh sekelompok pihak yang memiliki kebijakan,,” kata Ketua tim Kajian dan Investigasi AI, B. Rahmat Fadilah, Rabu (11/12) lalu.

Fadilah mengatakan, penilaiannya mengenai hal itu, didasari atas kajian serta upaya investigasi yang dilakukannya selama ini. Dimana, diduga kuat antara eksekutif dan legislatif di dalam penentuan anggaran itu melakukan konspirasi, bar-

gaining demi kepentingan individu dan golongannya untuk suksesi menjelang Pemilu 2014.

Selain itu kata dia, fakta lainnya yaitu hampir seluruh paket proyek yang ada itu pengerjaanya di dominasi oleh kontraktor dari segelintir kelompok tertentu.

Paling mencengangkan di DPU misalnya, upaya agar anggaran dalam bentuk paket proyek itu biasa dikuasai oleh sekelompok itu, dilakukan dengan cara memecah paket proyek menjadi paket Penunjukan Langsung (PL).

“Tidak hanya di DPU,di beberapa SKPD lain hampir sebagian besar anggarannya di pecah menjadi PL. Ironisnya lagi, di dalamnya juga diduga turut terlibat oknum-oknum aparatur pemerintah yang bermain di dalamnya, khususnya dalam pengaturan paket PL,” katanya.

Gratifikasi Lebih jauh Fadilah mengutarakan, indikasilain lain mengenai adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian kue APBD itu, dengan adanya aliran dana dari pe-

ngusaha atau kontraktor ke pejabat pemerintah sebagai bentuk kompensasi karena mendapatkan proyek.

Salah satu bentuk setoran atau grafitasi itu, berupa aliran yang dipungut dari pengadaan dokumen kontrak (SPK), yang per paketnya di banderol antara Rp 2.750.000 sampai Rp 3.000.000 dari pengusaha ke oknum pejabat pemerintah melalui Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Parahnya, proses hasil lelang tidak dikemukakan secara transparan, karena pengumuman hasil pe-

menang proyek DPU Bina Marga dan Perkim sampai saat ini tidak diumumkan,” tandasnya seraya mengatakan hasil kajian serta temuannya itu sudah disampaikan ke pihakpihak terkait, termasuk Bupati untuk segera mengklarifikasikan masalah tersebut.

Sementara ketika dikonfirmasi, Kepala DPU Pandeglang, Enan Tosin masih belum bisa ditemui, termasuk dihubungi melalui sambungan telpon, pejabat yang bersangkutan dalam keadaan tidak aktif. | Yus/Guntur

Ratu Atut Bisa Sedikit Bernafas Lega FOTO | YUS

KPU Cilegon.

KPU Kota Cilegon Sosialisasikan Modul & Alat Pendidikan Pemilih Cilegon, Trans - Guna mengantisipasi minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif (pileg) pada 9 April 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, melakukan sosialisasi modul dan alat pendidikan pemilih Pemilu 2014 kepada pemula, LSM, dan OKP se-Kota Cilegon di Aula KPU Kota Cilegon.

Dalam sosialisasi itu, KPU turut menghadirkan narasumber, Edi M Abduh, yang merupakan mantan komisioner KPU Cilegon periode Pilkada Kota Cilegon yang lalu.

Sementara dalam paparannya, Ketua KPU Cilegon, Fatullah Hasyim menerangkan, sosialisasi itu digagas untuk meningkatkan partisipasi jumlah pemilih.

“Jumlah partisipasi itu akan meningkat, manakala ada proaktif dari kalangan pelajar dan mahasiswa dalam rangka untuk merubah sistem yang lebih baik,” ujar Fatullah, Kamis (12/12) lalu, usai acara sosialisasi.

Dari partisipasi itu, menurut Fatullah, pemilih pemula turut membangun masa depan bangsa, dan dapat terhindar dari fenomena money politik dan sikap golput.”Karena semua masyarakat tentunya berharap, kita betul-betul dapat menghasilkan pemilu yang berkwalitas,” terangnya.

Dari sekira 269.385 pemilih yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Cilegon, KPU memprediksi akan mengalami peningkatan sekira 10-15 persen dari kalangan pemilih pemula pada Pileg 2014 mendatang. | Yus

Satuan Lantas Polres Cilegon Tilang 1.058 kendaraan Cilegon, Trans - Operasi Zebra yang dilakukan Satuan Lantas Polres Cilegon sejak 28 November hingga 11 Desember 2013, berhasil menilang 1.058 kendaraan. Pelanggaran didominasi pada pengemudi kendaraan roda dua yang tidak memakai helm, dan tidak membawa dokumen kendaraan.

“Selain 1.058 kendaraan yang ditilang, juga ada teguran sebanyak 178 kendaraan, dan 98 kendaraan lainnya yang melakukan pelanggaran kita sidang di tempat,”ujar Kanit Patroli Satuan Lantas Polres Cilegon, Ipda Ugum Tariana, Jumat (13/12).

Menurut Ugum, 1.058 kendaraan yang ditilang, merupakan dari tiga titik lokasi Operasi Zebra, yakni di Ciwandan, Cilegon, dan Merak.

Sementara yang paling banyak melanggar di wilayah Merak, akibat tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam memperhatikan keselamatan tentang kendaraan bermotor,” jelasnya. | Yus

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten: Yusvin M Karuyan

Potensi Atut untuk dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, KPK masih harus mendalami pemeriksaan sebelumnya.

Serang, Trans - Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany bisa sedikit bernafas lega mengenai statusnya dalam beberapa perkara ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik KPK, status hukum Atut dan Airin dinyatakan belum ada kemajuan.

Perkara selama ini yang ditangani KPK, yaitu dugaan suap pengurusan sengketa Pemilukada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK), dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Banten.

“Hasil (ekspos) nya, belum ada kemajuan,”kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, melalui pesan singkatnya, Jumat (13/12) lalu.

Sementara mengenai pembahasan gelar perkara, Johan mengaku, tidak mengetahui hal itu.”Enggak tahu kalau itu,” ujarnya.

Hingga kini, belum ada penjelasan dari KPK mengenai perkara korupsi yang akan dibahas dalam gelar pekara disebutsebut bakal menentukan nasib Atut dan Airin.

Hal itu mengingat Atut dan Airin menjadi saksi dalam dua perkara, yaitu Atut sebagai saksi kasus suap MK, dan alkes

Banten. Sementara Airin menjadi saksi dalam kasus suap MK dan alkes Tangsel.

Tidak takut Sebelumnya, Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, KPK tidak takut untuk menetapkan seseorang, seperti Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka.

“Kami tak ada kendala untuk menetapkan hanya seorang Atut menjadi tersangka. Jadi, kalian tak usah mikir macam-macam ‘apa sih Atut, siapa sih Atut sehingga KPK harus takut’?” kata Samad.

KPK telah memanggil Ratu Atut terkait kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilukada di Mahkamah Konsistitusi (MK) dengan tersangka mantan ketua MK, Akil Mochtar turut menjerat adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang sudah menjadi ter-

sangka pada Selasa (10/12) lalu.

KPK juga memanggil istri Wawan, Airin Rachmi Diany yang juga merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Harus didalami Adapun potensi Atut untuk dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, Samad mengatakan, KPK masih harus mendalami pemeriksaan sebelumnya.

“Dari hasil pemeriksaan itu, Insya Allah Kamis atau Jumat kami akan melakukan ekspos (gelar perkara). Supaya kami bisa menemukan apakah Atut dan Airin serta lainnya bisa ditetapkan menjadi tersangka. Ini kami masih memerlukan ekspos,” kata Samad.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilukada Lebak dan Gunung Mas di MK, KPK baru menetapkan mantan Ketua MK sebagai tersangka bersama lima tersangka

lainnya. Termasuk Wawan dan politisi Partai Golkar, Chairun Nisa, advokat Susi Tur Andayani, pengusaha asal Kalimantan, Cornelis Nhalau serta Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih.

Sebelumnya, KPK juga menggali keterangan dari Ratu Atut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. Sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Sementara kasus pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan sudah naik ke penyidikan, dan Wawan juga ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami masih mendalami kasus askes Banten dari informasi lain. Saya tegaskan bahwa kasus korupsi Banten itu banyak, bukan cuma alat kesehatan saja.

Saking banyaknya, saya lupa menyebutkan satu per satu dan itu akan kami dalami,” katanya. | Yus/labora taruly

Fokwal Pasang Plang Penolakan Pembangunan Dermaga VI Merak, Trans - Nelayan yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Warga Laharmas (Fokwal), Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, memasang plang tanda penolakan pembangunan dermaga VI yang rencananya akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Cilegon.

Mang Dul, salah seorang nelayan yang sehari-harinya menambatkan perahunya di belakang Terminal Terpadu Merak (TTM) mengatakan, jika dermaga VI jadi dibangun, selanjutnya bagaimana nasib para nelayan mencari nafkah, dan kalau harus mengungsi, mau kemana lagi.

“Jumlah nelayan disini sekitar 70 orang. Kalau tempat ini dibangun dermaga, nasib kami bagaimana pak? Dan kami akan bekerja apa,”ujarnya.

Senada dikatakan nelayan lainnya. Menurut Kang Pangkas, rencana pembangunan dermaga enam belum ada sosialisasi kepada para nelayan, dan pihaknya mengetahui setelah ada tiang pancang.

“Sejauh ini pemerintah belum pernah memberikan himbauan atau pemeberitahuan. Kami para nelayan taunya, setelah ada tan-

GM ASDP Merak Supriyanto berbincang dengan Kapolda Banten, M Zulkarnaen.

FOTO | YUS

da pengumuman dan tiang pancang ditempat kami biasa menambat perahu kami. Karena kami menolak, makanya kami pasang spanduk “Menolak Pembangunan Dermaga VI,”ujarnya.

Lanjut Kang Pangkas, kami para nelayan disini berharap kepada pemerintah dan instansi terkait, agar melakukan sosialisasi kepada warga, dan khususnya kepada nelayan.

“Selain nelayan yang menolak pembangunan dermaga VI, warga lingkungan Medaksa Sembrang RT 04 RW 05, Kelurahan Tamansari, juga menolak pembangunan dermaga VI,” tegasnya.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak yang ditunjuk Kementerian Perhubungan untuk mediasi kepada warga, terkait pembangunan dermaga VI di sekitar Linkungan Kaltek, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Merak, Kota Cilegon, membantah tidak melakukan sosialisasi kepada warga dan para nelayan.

Manager SDM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Haysir Muhamad ketika dikonfirmasi mengatakan, pihak ASDP sudah melakukan sosialisasi, dan juga sudah membagikan bantuan kepada puluhan nelayan.

“Kita sudah sering melakukan rapat dengan warga dan juga para nelayan, dihadiri pihak Kelurahan Tamansari, Camat dan Kapolsek. Bahkan dalam rapat tersebut, kita sekaligus juga mensosialisasikan pembangunan dermaga VI,” ujar Haysir, Jumat kemarin.

Selain itu, titipan Direktorat Perhubungan Darat yang membantu para nelayan dan warga sekitar, menurut Haysir, juga sudah direalisasikan oleh pihak ASDP secara langsung kepada nelayan.

“Bantuan dari Direktorat untuk 74 nelayan dan 10 gubuk sudah kita sampaikan, dan masi-

ng-masing dapat Rp500.000 per nelayan,” katanya.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Merak, Supriyanto saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, pembangunan dermaga VI merupakan tanggung jawab Otoritas Pelayanan Pelabuhan (OPP) Merak, akan tetapi pihak ASDP yang ditunjuk untuk mediasi.

“Kita hanya ditunjuk Direktorat untuk melakukan mediasi dengan para nelayan. Yang sebenarnya pembangunan dermaga tersebut tanggung jawab OPP yang merupakan dibawah Direktorat Kementerian Perhubungan,” jelas Supriyanto.

Namun, salah seorang nelayan Kaltek, Sujatno membantah adanya bantuan seperti dikatakan Manager SDM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Haysir Muhamad.

“Kalau menerima bantuan dari ASDP kita akui, tapi bukan untuk pembangunan dermaga VI, tapi untuk kompensasi pengerukan dermaga I Pelabuhan Merak yang mengalami pendangkalan, yang mengakibatkan pantai Kaltek mengalami ambrasi hingga 7 meter. Semula panjang pantai 50 meter, saat ini hanya tersisa 15 meter,” katanya. | Yus

KPK Nyatakan Korupsi Di Banten Kejahatan Keluarga

Miris, 64 OKP Dukung Menantu Atut Serang, Trans - Miris. Di saat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan bahwa di Provinsi Banten terjadi kejahatan korupsi keluarga, sebanyak 64 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Banten, mendukung Tanto W Arban, menantu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang mencalonkan diri jadi ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten.

Demikian dikatakan dewan pendiri Keluarga Mahasiswa Cibaliung (Kumaung), Usep Saefudin, Kamis (12/13) lalu.

“Miris, kalau saja para OKP pendukung menantu Atut (Tanto-red) ini membaca berita dan berfikir jernih, ketika Abraham Samad (ketua KPK) mengata-

kan, bahwa dinasti Banten adalah kejahatan keluarga. Maka para OKP itu seharusnya mempunyai keputusan yang tegas untuk melawan semua keluarga dinasti, termasuk Tanto yang menantu Atut itu,” kata Usep.

Usep menegaskan, perlu disadari, bahwa pemuda itu seharusnya menjadi garda terdepan untuk melawan koruptor.

“Ini malah mendukung keluarga koruptor,” ujar Usep.

Lebih jauh Usep menjelaskan, bahwa mertua Tanto sudah dicekal oleh KPK ke luar negeri.

“Adik kandung Atut, yakni TCW alias Wawan ditahan KPK karena kasus korupsi, istri Wawan juga diduga terliba korupsi alkes. Harusnya para pemuda di Banten sadar, dan bahu membahu melawan keluarga

koruptor. Ini bahkan mendukung, tidak habis pikir saya,” jelas Usep.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Banten Suparta Kurniawan mengatakan, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) tetap menolak pecalonan Tanto dan tetap akan melakukan perlawanan terhadap keluarga Atut dan kroninya.

“Hal inilah yg mengharuskan AMM angkat bicara dalam rangka menyampaikan kepada publik supaya OKP yang masih mempunyai idealisme mendapatkan informasi yang benar,” kata Suparta.

Suparta juga nengatakan, AMM bagian yang konsisten melakukan kajian kritis terhadap dinasti Atut yang akan

FOTO | YUS

Usep Saefudin, Dewan Pendiri Kumaung.

menguasai KNPI Banten ke depan.”Saya kira hal itu bisa saja terjadi. Tergantung siapa yg menyuarakannya. Dan pernyataan itu disayangkan karena

telah mengebiri nilai-nilai otokritik dan semangat demokrasi kaum muda. Berikan ruang demokrasi yang bermartabat di Musda KNPI nanti jangan seolah-olah yang kritis ini diopinikan sudah dibungkam,” tegas Suparta.

Ia juga mengatakan, dengan tegas AMM sangat berkepentingan dalam KNPI kali ini. “Kepentingan kami jelas ingin menyelamatkan KNPI Banten dari kepentingan kekuatan politik uang, kami ingin KNPI Banten kedepan lebih baik dan lebih berwibawa lagi.Oleh karena itu, AMM mendorong dan mengajak kepada OKP yang masih punya nilai idealisme untuk menyelamatkan KNPI Banten dari hegemoni politik dinasti Atut,” ungkapnya.

Sementara itu, ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten, Aziz Marha mengatakan, pihaknya tetap konsisten melakukan perlawanan, yakni mendesak kepada Gubernur banten Ratu Atut untuk mundur dari jabatannya.

“Karena sudah jelas bahwa Atut sudah terindikasi tersangka pada kasus-kasus korupsi yang ada di Banten,” kata Aziz.

Aziz juga menyatakan, pihaknya mengklarifikasi bahwa ada OKP idealis yang sudah merapat ke Tanto yg diberitakan salah satu media lokal Banten. “Itu tidak benar. Karena kami AMM masih tetap konsisten dengan perlawanan terhadap dinasti Atut yang akan menguasai KNPI,” katanya.

Ia juga menegaskan, aksi

borong OKP yang dilakukan menantu Atut, mengindikasikan calon tersebut tidak punya itikad baik dalam kemajuan KNPI. “Tapi kami lihat calon tersebut hanya pamer kekuasan dan kami melihat musda KNPI V sekarang ini sedah mengarah pada aklamasi.

“Ini menunjukan matinya demokrasi di tubuh KNPI. Jadi musda sekarang sudah tidak menarik lagi, dan kami mendesak kepada panitia Musda V KNPI untuk menunda pelaksanaan dan membuka ulang pendaftaran ketua kembali.

Karena ini satu-satunya cara untuk menghidupkan KNPI dan terjadinya poerubahan yang lebih baik di tubuh KNPI,” tukas Aziz. | Yus/Guntur

TRANS JABAR

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

Peletakan Batu Pertama Ponpes Baitul Burhan Purnama Karawang, Trans - Memasuki Tahun Baru Islam 1435 Hijriah, salah satu yayasan di Kecamatan Tirtamulya Kab Karawang berinisiatif untuk membangun Ponpes. Prosesi peletakan batu pertama pembangunan ponpes tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Jumat lalu.

Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dirinya menyambut baik prakarsa

Jajaran yayasan setempat terkait rencana dibangunnya Ponpes yang berada di sekitar kecamatan ini,. “Tentunya akan sangat ideal apabila sekolah memiliki sarana dan fasilitas yang diperlukan oleh semua pihak khususnya umat muslim, termasuk ponpes, yang didalamnya terdapat majlis Masjid dan fasilitas lainnya sehingga dapat memudahkan mereka untuk beribadah,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan,

bahwa jumlah masjid yang terus bertambah setiap waktu di Karawang saja yang terdat di bagian Kesra ada skitar 3000 lebih begitu ponpes juga, hendaknya memberikan isyarat kepada ummat Islam bahwa keberadaan ponpes tidak semata-mata sebagai tempat ibadah melaksanakan sholat lima waktu, tetapi juga menjadi tempat untuk melaksanakan ajaran agama khususnya meningkatkan Iman dan Taq’wa

kepada Allah SWT. Di sisi lain, Bupati Ade Swara juga berharap keberadaan ponpes ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sebagai para penduduk sekitar sini, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum lainnya.

“Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirahim pembangunan Ponpes Baitul Burhan Purnama dengan resmi di mulai,” ucap Bupati mengawali proses peletakan

batu pertama masjid tersebut.

Laporan ketua panitia Ajengan Wawan mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan masjid ini diantaranya juga berasal dari donatur yayasan, maupun sumbangan dari berbagai pihak lainnya. Namun demikian, pihaknya masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak lainnya, khususnya terkait penyediaan material dan bahan bangunan.

“Selain itu, saya juga berharap

Bupati Karawang Monitoring Proyek Jembatan Telukjambe Bupati Karawang H. Ade Swara melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jembatan penghubung Johar Telukjambe, Karawang.

FOTO | BS

Karawang, Trans - Setelah jembatan Alun-Alun Karawang menuju Desa Sukaharja Komplek Galuh Mas telah digunakan, Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya memberikan solusi lagi untuk kemacetan di daerah lainnya. Dinas Bina Marga dan Pengairan kembali membangun jembatan di sebelah jembatan gantung Telukjambe, Kec Telukjambe Timur.

Tidak ingin penyelesaian

Dinas Bina Marga dan Pengairan diminta menyelesaikan program-program pembangunan infrastruktur tahun 2013 sesuai target dan tepat waktu.

proyek jembatan ini ulur waktu dan memakan waktu lama, Jumat (29/11), Bupati Karawang H. Ade Swara melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jembatan penghubung Johar Telukjambe, yang juga menghubungkan antara Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang Barat serta Karawang Timur, dan Klari tersebut.

Pada Kesempatan itu, Bupati Karawang didampingi Kasat Pol PP Mawardi Nur, Kabag Humas Yasin Nasrudin, Kabag Umum Perlengkapan Agus Mulyana, Camat Telukjambe Timur Ade Sudiana, Sekpri Bupati Dian Ruhdiana, ajudan Adi Firmansyah, serta jajaran Dinas Bina Marga.

Meskipun proses pengerjaannya sudah sekitar 80% ram-

pung, Bupati Ade Swara tetap mendorong pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Bupati agar dapat menyelesaikan program-program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pada tahun 2013 sesuai target dan tepat waktu.

Dengan harapan, seluruh program pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat serta kemacet-

an lalu lintas dapat terurai karena bertambahnya jembatan penghubung.

Bupati juga menginginkan agar semua proyek selesai tepat waktu, namun mutu harus dijaga, mengingat jalur ini berpotensi macet. Intensitas arus bolak-balik para pengguna jalan sangat tinggi, baik roda empat mupun roda dua. Jembatan gantung sendiri yang merupakan aset Pemprov Jawa Barat yang berumur puluhan tahun akan digunakan khusus untuk kendaraan roda dua.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Acep Jamhuri mengatakan, pihaknya akan semaksimal mungkin menyelesaikan jembatan sesuai waktunya dan segera bisa difungsikan.

“Tahun depan, kita akan banyak melaksanakan program infrastruktur seperti Fly Over di Wirasaba, Under Pass Gempol, Jembatan Kw 6 Karangpawitan dan lainnya. dan lainnya,” ungkapnya.

Acep Jamhuri juga mengungkapkan bahwa pembangunan perbaikan jalan di berbagai titik di Kabupaten Karawang sedang berjalan, seperti di Kecamatan Pakis Jaya yang merupakan ujung dari Kabupaten Karawang. | BS

FK-MTA Karawang Gelar Outbond Karawang, Trans - Sebagai wujud kepedulian kepada dunia pendidikan, Minggu (1/12) Bupati Karawang H. Ade Swara menghadiri sekaligus membuka kegiatan outbond yang diselenggarakan Forum Komunikasi Majelis Talim Anak Kab Karawang (FK-MTA).

Ya, bupati menyempatkan hadir walaupun sedang ada agenda monitoring kegiatan pilkades yang tergabung dalam tim monitoring kabupaten. Bupati didampingi Plt Sekda, Muspida, Ketua DPRD, Kapolres, Ketua PN dan kepala OPD lainnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati mengatakan, untuk mewujudkan pendidikan yang

berkualitas hendaknya proses pendidikannya hendaknya dimulai dari sejak usia dini. Sebab, usia di bawah lima tahun merupakan golden age pada perkembangan seorang anak.

Itulah sebabnya bupati pun menyambut baik prakarsa FK MTA yang mengupayakan penanaman keberanian, disiplin, kemandirian, sekaligus mengenalkan anak-anak (tadabur alam).

Bupati berpendapat, anakanak usia PAUD TK merupakan suatu masa yang sangat ideal dalam pembentukan landasan jiwa dan kepribadian, baik dalam pembinaan jasmani melalui pemenuhan gizi yang cukup, maupun pendidikan rohani, yaitu

FOTO | BS

Kegiatan outbond yang diselenggarakan Forum Komunikasi Majelis Talim Anak Kab Karawang (FK-MTA).

pembentukan mental spiritual atau akhlak mulia.

“Karena beranjak dari masa tersebut, paling tidak akan sa-

ngat berpengaruh pada pembentukan moral dan budi pekerti seseorang dalam tahap perkembangan selanjutnya,” tuturnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif FK-MTA KAb Karawang Drs Muhyiddien, MM mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 1000 anak. Tujuannya, untuk membentuk generasi Qurani yang kreatif dan mandiri. “Game yang akan diikuti 18 macam.

Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka, agar para anak anak juga biasa dengan alam terbuka, dan terlatih kepandaiannya, kecekatannya, serta kecepatan dalam berpikir untuk menemukan solusi pada game strategi,” pungkasnya. | BS

Peresmian PT Daiwabo Nonwoven Indonesia

Perusahaan Harus Kelola Limbah Dengan Baik Karawang, Trans - Pertumbuhan investasi dan industri di Kabupaten Karawang terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Kali ini PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia menjadikan Kabupaten Karawang sebagai lokasi untuk mendirikan cabang baru di negara Indonesia setelah di Thailand.

Peresmian tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara,Selasa (3/12), di Kawasan Industri Suryacipta Kec Ciampel Kabupaten Karawang. Bupati dalam sambutannya berpendapat dirinya tidak dapat memungkiri bahwa pelaksanaan berbagai proses pembangunan khususnya dalam sektor industri telah menimbulkan ekses yang kurang menguntungkan khususnya bagi kelestarian lingkungan hidup.

“Dalam hal ini masih terdapat perusahaan yang tidak memperhatikan dampak negatif dari pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya mengharapkan agar manajemen perusahaan yang berada di wilayah Kab. Karawang, termasuk PT Daiwabo

Peresmian PT. Daiwabo Nonwoven di Kawasan Industri Suryacipta Kec Ciampel Kabupaten Karawang.

FOTO | BS

Nonwoven Indonesia dapat memperhatikan serta mengelola limbah dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Saya sendiri yakin dan percaya, bahwa jajaran manajemen PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia akan mampu memenuhi harapan tersebut dengan senantiasa peduli terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup dalam setiap aktivitas bisnisnya,” tuturnya.

Bupati juga berharap agar dalam hal perekrutan tenaga kerja, PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia dapat lebih memprioritaskan masyarakat karawang khususnya

yang berdomisili disekitar lokasi pabrik, tentunya disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga keberadaan PT Daiwabo Nonwoven Indonesia dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kab. Karawang.

“Tentunya juga melakukan berbagai kegiatan lainnya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau kewajiban sosial perusahaan,” imbuhnya.

Kemudian ada acuan lain sebagai dasar hukum yaitu dengan diterbitkannya Perda No. 1 Tahun 2011 tentang “Penyelenggaraan

Ketenagakerjaan. Bupati berharap, PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia dapat menjadikan perda tersebut sebagai acuan dalam proses rekrutmen tanaga kerja.

“Termasuk dalam program CSR di masing-masing perusahaan, yang hendaknya dapat disinergikan dengan arah pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah daerah,” tambahnya.

Sementara itu Presiden Director Daiwabo Nonwoven Indonesia mengatakan PT Daiwabo Nonwoven Indonesia berdiri sebagai perusahaan ke-7, dan perusahaan ke-7 ini berlokasi di Indonesia. “Perusahaan kami memproduksi kain tenun Jepang, dan serat nonwoven sangat berkualitas. Kami ingin menjadi perusahaan manufaktur nonwoven terdepan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut PT Daiwabo Nonwoven Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap ruang terbuka hijau di lingkungan pabriknya, dengan melaksanakan penanaman pohon secara simbolis oleh jajaran Direksi PT Daiwabo Nonwoven Indonesia dan Bupati Karawang H. Ade Swara. | BS

kepada seluruh jamaah muslim maupun hadirin yang hadir pada kesempatan tersebut untuk bersama-sama berdoa guna kelancaran proses pembangunan masjid tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, turut mendampingi Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut adalah Plt Sekda Teddy Rusfendi dan Kasat Pol PP AM Nur, Camat Tirtamulya Wiwik Tresnawati. | BS

Rakor Infrastruktur Tahun 2014

Kontraktor Jangan Lari Dari Tanggung Jawab Rapat Koordinasi (Rakor) Program Infrastruktur tahun 2014, di bilangan Interchange Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

Karawang, Trans - Program pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karawang.

Untuk menjalankan upaya tersebut Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Infrastruktur tahun 2014, di bilangan Interchange Karawang Barat, Kamis (5/12). Rakor langsung dipimpin oleh H. Acep Jamhuri selaku Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

Saat membuka rakor tersebut, Plt Sekda Kabupaten Karawang, H Teddy Rusfendi, mengajak para pelaksana penyedia jasa agar kompak, walaupun berbeda bendera asosiasi.

“Kita semua harus komitmen dengan kontrak kerja. Semua itu merupakan amanah dari Allah SWT secara vertical. Jangan sampai ada yang lari dari tanggung jawab sebelum pekerjaan selesai,” ujarnya.

Teddy juga mengingatkan agar proyek tidak diberikan kepada pemilik CV yang tidak sesuai kompetensinya. “Kita harus berpikir bahwa semua pekerjaan adalah untuk kepentingan masyarakat, dan untuk dinikmati semua masyarakat. Utamakan kualitas pengerjaan,” tegasnya.

Menurut Plt Sekda, program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari bidang pekerjaan umum, yang memiliki peran strategis dalam rangka menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Karena itu, program pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karawang. “Hal ini juga telah digariskan pada misi Pemkab Karawang yang ketiga, yakni meningkatkan pelayanan ketersediaan infrastruktur wilayah,” jelasnya.

Teddy pun memaparkan pembangunan di Kabupaten Karawang yang diarahkan pada upaya (1) peningkatan prasarana jalan, jembatan dan drainase; (2) peningkatan kualitas fisik prasarana penunjang pertanian; dan (3) ketertiban, keamanan, kenyamanan transportasi jalan, melalui kegiatan ini saya harapkan bahwa setiap pekerjaan harus koordinasi yang terus menerus dengan pihak mitra kerja untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul.

Dengan begitu, pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu.

Selain itu, pentingnya peningkatan kualitas hasil pekerjaan, sehingga benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat untuk jangka waktu yang lama.

Sementara itu Kepala Dinas BMP H. Acep Jamhuri melaporkan bahwa tujuan rakor agar plan dan kerjasama dengan para penyedia layanan jasa yang merupakan peserta rakor bisa sama sama bersinergi untuk menjalankan program infrastruktur. “yang kita lakukan di sini juga sebagai ajang evaluasi apa yang sudah dilakukan sedang dilakukan dan akan dilakukan,” pungkasnya. | BS

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : Elvin Yos, Novianto Kabupaten Karawang : Budi Saputra Kabupaten Garut : Chrystian

Bupati Karawang Resmikan PT Mory Industries Karawang, Trans - Kabupaten Karawang masih menjadi daerah tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari negara matahari terbit, Jepang. Terbukti, Selasa (3/12), Bupati Karawang, H Ade Swara meresmikan pabrik PT Mory Industries di Kawasan Industri Suryacipta Kec Ciampel, Kabupaten Karawang.

FOTO | BS Pada kesempatan tersebut, Bupati H Ade Swara saat meresmikan pabrik PT Ade Swara mengatakan, peresmian Mory Industries. pabrik baru PT Mory Industries ini menandai bertambahnya investasi yang pa contoh yang terjadi saat ini,” tegasditanamkan sekaligus menjadi bagian nya. dari pembangunan industri di KabupaSementara itu Vice President Mr Katen. Karawang. “Dengan semakin washita mengungkan bahwa pihaknya banyaknya investasi yang ditanamkan membangun gudang baru merupakan di Kab. Karawang, diharapkan dapat yang pertama, dan mungkin akan menjamemperkokoh keterkaitan yang kuat ser- di satu-satunya sebagai pusat pembuata saling mendukung antara sektor per- tan manufaktur dan penjualan stainless tanian yang tangguh dengan sektor in- steel pipe fot auto mobile dan motorcydustri yang maju,” ujarnya. cle, didasari dengan pertumbuhan Namun, tidak dapat dipungkiri kema- ekonomi Indonesia yang luar biasa dalam juan sektor perindustrian di Kabupaten beberapa tahun belakangan ini, dan kuatKarawang ini, disisi lain telah menimbul- nya permintaan dari para pelanggan. kan dampak yang relatif kurang men“Luas gudang ini sekitar 6.000 m2, dukung bagi kondusifitas pelaksanaan dan luas tanahnya 19,000 m2. Dengan pembangunan sektor industri itu sendi- selesainya pabrik ini, saya yakin indusri. “Masalah sosial ketenagakerjaan, tri manufaktur pelengkap pabrik otomomunculnya friksi-friksi antara masyarakat tif ini di Indonesia akan setingkat lebih dengan perusahaan serta masalah pele- maju, baik dari segi kwalitas dan kwantistarian lingkungan merupakan bebera- tas,” ungkapnya. | BS

TRANS JABAR Stok Beras Aman Sampai Enam Bulan Ke Depan

NO. 282. TH XIII

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

FOTO | IST

Evaluasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang diselenggarakan DPPKAD Kabupaten Karawang, di bilangan Interchange Karawang Barat, Kamis (5/12).

Evaluasi Pelaksanaan BPHTB Karawang, Trans - DPPKAD Kab Karawang menggelar Evaluasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan pembangunan BPHTB di sebuah rumah makan yang berlokasi di bilangan Interchange Karawang Barat, Kamis (5/12). Pelaksanaan rapat evaluasi yang dibuka oleh Plt Sekda Kab Karawang H. Teddy Rusfendi ini, sehubungan dengan adanya pengalihan BPHTB yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah sejak tahun 2011, serta untuk menyamakan persepsi dari berbagai pihak dan mengoptimalkan pelayanan,.

Dalam arahannya, Plt Sekda Teddy menjelaskan berbagai hal soal BPHTB. “Bila kita bicara fokusnya adalah tanah, jadi untuk pajak ini bagi para profesi PPAT dan Notaris agar berhati-hati. Bila mengurusi tentang tanah kades yang merupakan pemimpin di daerah tersebut harus dilibatkan sebagai saksi, karena kades itu hafal riwayat tanah,” tuturnya Teddy menjelaskan, sejalan dengan salah satu amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya BPHTB. “Tentunya kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan suatu hal positif bagi para peserta, sekaligus merupakan program kerja DPPKAD Tahun 2013.

Mudah-mudahan dapat membuahkan hasil yang nyata, terutama dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan para petugas pengelola BPHTB yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009,” bebernya.

Karena, lanjutnya, setiap aparatur pemerintah berhak mengetahui, memahami, mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Satu sisi, penerimaan PBB dan BPHTB bagi pemerintah daerah merupakan penerimaan potensial bagi sumber pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan dari dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu secara terus menerus dipacu peningkatannya. Karena itu, Plt Sekda Teddy menghimbau para kepala OPD terkait serta jajaran BPN Karawang, agar partisipasi aktif, untuk mengelola PBB dan BPHTB, di antaranya melalui sosialisasi seoptimal mungkin kepada masyarakat khususnya kepada para wajib pajak Kepala DPPKAD Kab Karawang Hadis Herdiana mengatakan, realisasi penerimaan daerah dari pajak BPHTB per Nopember 2012, yakni 124,92 persen dari target. Sedangkan realisasi per Nopember 2013, mencapai 105,96 persen dari target dan untuk target penerimaan pajak BPHTB tahun 2014, yakni Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah). | BS

Enam Raperda Tak Tergarap Cimahi, Trans - Dari 20 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2013, DPRD Kota Cimahi baru merampung sembilan peraturan daerah (perda). Sisanya, lima raperda masih dibahas dan enam sudah bisa dipastikan tidak bisa dirampungkan dengan dalih terganjal Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Cimahi 2013.

Hal itu diungkapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) XII DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Jumat (13/12).

“Yang enam raperda tidak sempat dibahas lantaran kepotong jadwal pemilukada,” ujarnya.

Ike mengatakan, lima raperda yang saat ini tengah dibahas adalah Revisi Perda No. 28/2003 tentang Ketentuan Izin Usaha Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Revisi Perda No. 4/2005 tentang Pelayanan Bidang Peternakan dan Revisi Perda No. 7/2007 tentang Pengelolaan Pasar (Pansus XI), Revisi Perda No. 25/2003 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah dan Revisi Perda No. 9/2011 tentang Pajak Daerah (Pansus XII).

“Penyusunan raperda dilaksanakan sebagai implementasi fungsi legislasi DPRD, prinsip otonomi daerah, tugas pembantuan, dan realisasi aspirasi masyarakat,” katanya.

Tentang enam raperda yang tidak terbahas, Ike memastikan, alasannya hanya terganjal pilkada. “Semoga tahun depan apa yang diusulkan bisa selesai tergarap,” tandasnya. | Novianto

Stok beras yang dikuasai pemerintah melalui Bulog cukup banyak, bahkan hingga April 2014.

Bandung, Trans - Menghadapi natal dan tahun baru 2014 masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras aman hingga enam bulan ke depan. Demikian dikatakan Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Jawa Barat, Usep Karyana melalui Kasi Humas Sumarna saat ditemui di kantornya di kawasan Baypas Bandung, belum lama ini.

Menurut Sumarna, Bulog selaku penyangga stok ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersedian stok. Selain itu, lanjutnya, tugas Bulog yang tak kalah penting adalah menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin), bencana alam dan operasi pasar.

Dijelaskan, penyaluran raskin sekarang pagunya mencapai hingga 39.000 ton/bulan-

FOTO | ARSO

Seorang pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras di agen beras di Jalan Ahmad Yani Bandung, Jawa Barat.

nya, untuk 2.600.000 lebih rumah tangga sasaran (RTS) se-Jawa Barat. Penyaluran dilaksanakan melalui tujuh Subdivre yang ada di Jabar. Kabupaten Cianjur tecatat sebagai penerima raskin terbesar yaitu sekitar 9.000 ton/ bulannya, untuk 643.750 RTS. Masing-masing RTS tetap seperti tahun-tahun sebelumnya menerima 15 kg/bulannya.

Dijelaskan Sumarna, karena

stok beras yang dikuasai pemerintah melalui Bulog cukup banyak, bahkan hingga sampai April 2014, maka masyarakat tidak perlu khawatir terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun baru nanti. “Yah, jangan khawatir stok beras kita aman hingga April 2014 nanti. Dijamin tidak akan ada lonjakkan harga yang signifikan menjelang Natal dan Tahun baru nanti,” tegasnya.

Keuntungan PDAM 2013 Capai Rp 30 Miliar

Bupati Karawang Pantau Pilkades di 11 Desa Karawang, Trans - Proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 11 desa secara serentak di Kabupaten Karawang berlangsung aman dan kondusif. Suasana yang kondusif ini diharakan berlangsung hingga pelantikan kades terpilih.

Kondusif tempat pemilihan dapat dipastikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Wakil Bupati Cellica Nurachadiana, serta muspida seperti Kapolres Karawang, Dandim 0604 diwakili oleh Kasdim Ketua DPRD, yang turun langsung untuk meninjau lokasi desa yang menyelenggarakan Pilkades di seluruh wilayah Kab. Karawang, Minggu pekan lalu.

Sementara itu desa yang ditinjau langsung oleh Bupati Ade Swara tersebut adalah Desa Dawuan Timur Kec Cikampek, Desa Jatiragas Kec Jatisari, desa Cikarang Kec Cilamaya Wetan, Desa Kiara Kecamatan Cilamaya Kulon, Desa Karang Tanjung Kecamatan Lemahabang.

Dari hasil monitoring yang dilakukan Bupati Ade Swara tersebut, pelaksanaan Pilkades di 11 desa tersebut berlangsung aman dan sangat kondusif. Namun, di tahun 2013 ini akan ada pilkades susulan 1 desa yaitu Rengasdengklok Utara akan dilaksanakan pada (29/12).

Pada pilkades serentak di 11 desa akhir tahun 2013 ini, warga masyarakat desa pun terlihat sangat antusias dalam mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Bahkan, banyak dari

FOTO | BS

Bupati Karawang, H. Ade Swara turun langsung untuk meninjau lokasi desa yang menyelenggarakan Pilkades, Minggu pekan lalu.

antara masyarakat tersebut yang sudah antri dan datang ke lokasi pemilihan, sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara.

Bupati Karawang, H. Ade Swara memberikan apresiasi tersendiri kepada masyarakat desa yang ada di Kabupaten Karawang yang sangat antusias terhadap pelaksanaan Pilkades. “Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pilkades kali ini. Tentunya suara anda menjadi sangat menentukan terhadap arah perkembangan desa, maupun Karawang di masa yang akan datang,” tuturnya.

Bupati menambahkan pilkades yang dilaksanakan merupakan proses yang telah dipersiapkan sematang mungkin dan dinantinanti oleh warga. Karena itu, hubungan kekeluargaan jangan sampai retak karena pilkades ini.

Serap 340.000 Ton Panen Raya Perlu diketahui, penyerapan beras petani oleh Bulog Jawa Barat pada musim panen raya yang berakhir Mei 2013 mencapai 340.000 ton. “Penyerapan beras petani pada panen raya lalu mencapai 96 persen, totalnya per akhir Mei 2013 mencapai 340.000 ton,” kata Usep Keryana, Kepala Divisi Regional

(Kadivre) Bulog Jawa Barat.

Menurut Usep, penyerapan beras petani pada panen raya lalu merata di tujuh Sub Divre Perum Bulog yang ada di Jawa Barat, terutama di kawasan Pantura.

Sementara kontrak pengadaan beras saat ini terus bergulir. Meski panen raya sudah lewat, namun pengadaan masih cukup tinggi antara 3.000 ton hingga 5.000 ton per hari. “Kontrak pengadaan terus dilakukan dengan mitra di lapangan, harga HPP penyerapan beras Rp6.600 per kilogram, bersaing dengan pasaran,” kata Usep.

Keberhasilan penyerapan beras saat panen raya berimbas pada ketahanan stok beras di Bulog Jabar yang saat ini aman untuk delapan bulan ke depan.

“Stok beras aman untuk delapan bulan ke depan, penyaluran terbesar saat ini untuk Raskin yang rata-rata 42.000 ton per bulan,” kata Usep Karyana.

Dengan stok beras yang cukup besar, kata Usep cukup aman untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran menjelang momen Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. “Bila ada gejolak harga beras di pasaran, Bulog siap melakukan operasi pasar. Kami siapkan stok 10.000 untuk antisipasi OP,” kata Kepala Bulog Divre Jabar itu menambahkan. | Arso

Bupati Ade Swara yakin dan optimis bahwa penyelenggaran pilkades akan kondusif hingga saat pelantikan kepala desa terpilih. “Hal ini karena masyarakat Karawang saat ini sudah sangat dewasa dan memahami aturanaturan yang ada,” jelasnya.

Selain meninjau secara bergantian desa-desa penyelenggara pilkades oleh Bupati dan Wakil Bupati, pihak Pemerintah Kabupaten Karawang pun turut membagi tugas kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memonitor secara langsung kondisi di lapangan dari mulai tahapan persiapan, hingga akhir perhitungan suara.

Selain itu, guna menjamin situasi kondusif, Pemerintah Kabupaten Karawang juga turut bekerjasama dengan aparat terkait, seperti Polri, TNI, dan Satpol PP LINMAS dan unsur keamanan sendiri dari panitia setempat. | BS

Bandung, Trans - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wening Kota Bandung diharapkan menjadi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Bandung yang sehat dan terbaik. Sebagai salah satu dari 3 BUMD yang dimiliki Pemkot Bandung saat ini, PDAM Tirta Wening harus bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para pelanggannya.

“Kami sangat berharap banyak kepada PDAM Tirta Wening Kota Bandung untuk menjadi BUMD yang terbaik. Dengan ditandai peningkatan pelayanan dan tanggung jawab untuk memajukan bisnisnya di masa yang akan datang,” ujar Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil usai menghadiri acara HUT ke39 PDAM Tirta Wening Kota Bandung di Jln. Badaksinga, Sabtu (14/12).

Di usianya yang ke-39 tahun, peluang untuk menjadi BUMD terbaik di Kota Bandung, sangat besar untuk dicapai PDAM. Pasalnya, dari tahun ke tahun keuntungan yang diraih PDAM Tirta Wening terus bertambah. “Pada tahun 2012, keuntungan berada di angka Rp 10 miliar. Sedangkan pada tahun 2013 ini, bertambah tiga kali lipat menjadi Rp 30 miliar. Ke depan kita berharap keuntungannya terus bertambah,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan pelayanan dan bisnis, Emil—sapaan akrab Ridwan Kamil, meminta PDAM Tirta Wening Kota Bandung menambah modal hingga mencapai Rp 1 triliun. Sehingga, tidak terlalu mengharapkan subsidi dari APBD Pemkot Bandung. “Modal PDAM harus lebih besar lagi hingga Rp 1 triliun,” katanya.

Dijelaskan Emil, PDAM Tirta Wening Kota Bandung juga memiliki banyak aset. Aset-aset tersebut harus diaktivasi supaya bisa meningkatkan cash flow. “Selain itu, pelayanan harus ditingkatkan sehingga keluhan dari pelanggan bisa ditekan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menekan kebocoran akibat kebocoran produksi, distribusi, dan pencurian air,” terangnya.

Dalam acara ulang tahun tersebut juga dilaksanakan launching Komunitas Jaga Air dan Jaga Seke. Keberadaan komunitas-komunitas tersebut akan menjadi partner PDAM untuk menjaga keberadaan air dan mata air.

“Kebanyakan berada di kawasan Bandung Utara. Dari 700 mata air, kini tinggal 70 mata air lagi. Jadi, komunitas ini nantinya akan menjaga air dan mata air,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Wening Kota Bandung, Pian Sopian mengatakan, pihaknya saat ini menargetkan untuk meningkatkan pelayanan selama 24 jam.

Saat ini PDAM baru bisa melayani 17 jam kepada para pelanggan. “Kita juga berusaha untuk menambah jumlah pelanggan menjadi 19 ribu,” ucapnya. | Novianto

Rumah Dana Dihuni 16 Orang Bandung, Trans - Melalui program “Tuntas Kawasan”, Pemerintah Kota Bandung melakukan bedah rumah milik warga yang kurang mampu. Setelah rumah Abah Apay, kini giliran rumah milik Dana (80), warga Kampung Sukakarya RT 04/ RW 12 Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Sabtu (14/12).

Bagi Dana, program bedah rumah tersebut sangatlah berarti. Pasalnya, rumah miliknya sangatlah tidak layak huni.

Apalagi, rumah yang berukuran 36 m2 tersebut dihuni 16 orang.

Selain Dana, anak, cucu, dan buyutnya pun tinggal di rumah dua lantai tersebut. “Rumah ini ditempati anak-anak saya. Sejak tahun lalu, karena istri saya meninggal di Garut, saya

kembali ke sini,” ujarnya kepada wartawan.

Kondisi rumah tersebut, sangatlah memprihatinkan. Selain kumuh, rumahnya pun bocor di sana-sini. “Ya, mau memperbaiki, saya tidak punya uang,” ungkapnya.

Dana yang pernah bekerja di PT Pindad menuturkan, karena usianya sudah tua maka ia pun tidak bekerja. Keluarganya mengandalkan penghasilan dari menantunya, yakni Darna, suami dari anaknya yang bernama Mini.

“Saya tidak bekerja karena sudah tua. Untuk makan, saya mengandalkan penghasilan Darna yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak,” ungkapnya.

Dana mengaku terharu dan

bersyukur dengan adanya program bedah rumah dari Pemkot Bandung. Karena, ia tidak punya biaya untuk memperbaiki rumahnya. “Terima kasih kepada Wali Kota Bandung yang telah memperbaiki rumah saya,” terangnya.

Untuk memulai bedah rumah Dana, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil secara simbolis melakukan penembokan pertama. Ia didampingi Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung, Dodit Ardian Pacapana.

Ridwan Kamil menjelaskan, di Kota Bandung terdapat 30 unit rumah yang menjadi target bedah rumah. Delapan belas unit di antaranya berada di Kelurahan Cicaheum. | Yos

TRANS JATIM

HALAMAN 13

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

Warga Terdampak Bendungan Tugu Tuntut Ganti Rugi Rp1 Miliar Trenggalek, Trans - Proses negosiasi nilai ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berjalan alot.

Sebagian warga terdampak proyek Bendungan Tugu mengaku masih belum menemukan kata sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. Akibatnya, tawar-menawar yang dilakukan mulai Kamis (12/12) hingga Jumat belum berhasil 100 persen.

“Sampai saat ini tanah kami belum ‘deal’ karena pemerintah menawar dengan harga Rp100 juta,

sedangkan kami minta Rp200 juta,” kata Dwi Saputro, warga Dusun Pacar, Desa nglinggis, Kecamatan Tugu.

Menurut dia, nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah masih jauh di bawah harga pasaran, sehingga pihaknya meminta untuk dilakukan negosiasi ulang. “Ini masih menunggu giliran, kalau memang nilainya sesuai ya akan kami lepaskan, kalau belum maka kami tahan dulu,” ujarnya.

Ia mengaku, tidak akan mempersulit pemerintah untuk proses pembebasan lahan, hanya saja pihak-

nya meminta nilai yang ditawarkan tidak terlalu jauh dari permintaan warga.

Hal senada juga disampaikan oleh warga yang lain, menurutnya proses negosiasi akan berjalan lancar apabila warga mendapatkan hak yang sesuai. “Ini masih tarik ulur, kami minta seluruh aset tanah dan bangunan dihargai Rp1 miliar, semoga saja hari ini bisa sepakat,” katanya.

Sementara itu, sejumlah warga lain mengaku telah mencapai kata sepakat atas nilai pembebasan lahannya. Nur Handik, misalnya, ia

mejelaskan tanah dan bangunan seluas 933 meter persegi dibeli pemerintah seharga Rp381 juta.

“Untuk petak lain berupa tanah saja, seluas 1.120 meter persegi dibeli Rp163 juta, sehingga totalnya Rp544 juta. Alhamdulillah ini sudah sesuai dengan keinginan,” kata Nur Handik.

Bahkan, ia mengaku nilai dua bidang tanah yang disepakati tersebut lebih tinggi dari yang dibayangkan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Trenggalek, Totok Rudijanto mengklaim nego-

siasi harga ganti rugi tah berjalan lancar. Dari 37 warga yang diundang 90 persennya telah mencapai kata sepakat.

“Kalau kemarin memang masih ada enam bidang yang sepakat, karena sebagian warga masih ada yang musyawarah dengan keluarganya masing-masing” ujarnya.

Pihaknya optimistis, hari ini seluruh warga yang Dusun Pacar yang terkena dampak pembangunan bendungan Tugu sepakat dengan nilai ganti ruginya.

Disinggung mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan untuk

Dewan Minta Pelayanan Perijinan Semakin Mudah Peningkatan status Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Blitar menjadi Badan, semakin memudahkan KPTSP memberikan pelayanan perijinan.

Blitar, Trans - Komisi I DPRD Kabupaten Blitar meminta pelayanan perijinan semakin mudah, menyusul status Kantor Pelayanan Terpadu (KPTSP) yang ditingkatkan menjadi badan. Namun, pemerintah Kabupaten Blitar akan membatasi pendirian pasar modern untuk melindungi pasar tradisional.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Chandra Purnama mengatakan, pasca ditetapkannya Perda Perijinan pada 5 Desember 2013 lalu proses perijinan harus semakin

mudah karena adanya standar operasional pelayanan.

Selain itu, lanjut Chandra, kedepan tidak ada alasan lagi untuk mempersulit proses perijinan dengan adanya peningkatan status Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) menjadi Badan. Jika selama ini pelayanan perijinan masih tersebar di sejumlah SKPD namun dengan berbentuk Badan semakin efektif dalam hal waktu. Dewan berharap dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan saat proses perijinan maka

FOTO | IST

Chandra Purnama.

Adi Andaka.

banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar. “Tidak hanya itu targetnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat dan masyarakat puas dalam proses perijinan,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Blitar Adi Andaka mengaku jika status KPTSP ditingkatkan menjadi

Badan akan semakin memudahkan memberikan pelayanan perijinan. Karena status Badan memiliki kewenangan sepenuhnya memberikan ijin. Sehingga warga tidak perlu lagi ke SKPD lagi seperti selama ini.

Namun, sehubungan dengan maraknya pendirian pasar modern yang tersebar di 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar akan membatasi pendirian

pasar modern. “Hal ini dilakukan untuk melindungi pasar tradisional yang telah ada terlebih dahulu,” ujar Kepala KPTSP Kabupaten Blitar, Adi Andaka.

Menurut Adi, saat ini banyak pengajuan pendirian pasar modern, namun Pemkab sangat selektif memberikan ijin kepada pasar modern tersebut.

Sebelum mengeluarkan ijin, tim KPTSP dan SKPD terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan pengajuan ijin pendirian pasar modern tidak melanggar aturan.

Dia menjelaskan, hal utama yang menjadi pertimbangan adalah soal jarak pasar modern dengan pasar tradisional, minimal yang diberikan ijin adalah 1 km. “Jika jaraknya kurang, tim KPTSP dan SKPD terkait tidak akan merekomendasikan penerbitan ijin. Untuk pasar modern satu nama, di masing-masing kecamatan dibatasi maksimal 3 tempat,” tegasnya. | Fauzi

24 Desember, Hasil CPNS Keluar Serempak Surabaya, Trans - Teka-teki kapan pengumuman hasil tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akhirnya terjawab, melalui surat bernomor R/572/M.PAN-RB/12/2013 yang dilayangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (KEMEN-PANRB) kepada seluruh Badan Kepegawaian Daerah, menyatakan pengumuman hasil CPNS akan dilaksanakan serentak pada 24 Desember mendatang.

Dalam surat itu dijelaskan, pengumuman kelulusan hasil CPNS tahun 2013 dari pelamar umum oleh Pegawai Kepegawaian masing-masing instansi secara serentak tanggal 24 Desember 2013. Sementara bagi tenaga honorer K-II lebih lama lagi, pasalnya penetapan dan persetujuan formasi tenaga honorer yang dinyatakan lulus untuk masing-masing instansi baru dilakukan pada minggu ke 4 bulan Januari 2014 nanti.

Meski pengumuman kelulusannya tanggal 24 Desember nanti, namun hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) peserta seleksi CPNS di berbagai lembaga, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan seleksi dengan sistem lembar jawaban komputer (LJK), baru diserahkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui KEMEN-PANRB tanggal 19 Desember 2013. Khusus untuk kabupaten/kota penyerahannya melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Jatim, Akmal Budianto membenarkan adanya surat penentuan hari pengumuman kelolosan CPNS itu, meski ia menyadari pengumuman itu akhirnya mengalami kemunduran dari jadwal sebelumnya.

“Awalnya memang pada minggu ke-2 Desember, tapi mundur sampai tanggal itu,” ujarnya, Rabu (11/12).

Ia pun berharap masyarakat Jatim yang ikut seleksi CPNS tidak gusar menunggu hasil pengumuman CPNS itu, karena sudah ada kepastian saat ini. Awalnya, memang rencana pengumuman kelolosan CPNS itu dilakukan pada minggu ke-2 November hingga minggu ke-2 Desember. Simpang siur itu pun berlanjut, saat Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim mendatangi KEMEN-PANRB beberapa waktu lalu, informasi yang diterima KPP Jatim saat itu jadwal pengumuman hasil CPNS berubah lagi sekitar 14 hingga 17 Desember.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Rasiyo menyayangkan semakin lambatnya pengumuman CPNS itu, bahkan ia berniat melayangkan protes keras kepada KEMEN-PANRB akibat kelambatan ini. Padahal tes CPNS di Jatim yang menggunakan computer assessment test (CAT) seharusnya bisa selesai lebih cepat hasilnya dari pada dengan LJK. “Tak kunjung diumumkannya hasil tes CPNS ini memicu banyaknya aksi penipuan terhadap peserta CPNS yang dilakukan pihak dan oknum tertentu,” tandasnya.

Sekadar diketahui, ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan dalam tes CPNS berbeda, bagi peserta yang menggunakan CAT nilai passing gradenya minimal 250 poin terdiri dari Tes Keperibadian (TKP) 105 poin, tes intelegensi umum (TIU) 75 poin dan tes wawasan kebangsaan (TWK) 70 poin. Sementara bagi peserta ujian dengan LJK, nilai passing gradenya lebih rendah yakni hanya 242 poin, yang berasal dari TKP minimal 108 poin, TIU minimal 70 poin dan TWK minimal 64 poin.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS di Jatim sendiri hanya diperuntukkan untuk 12 instansi, yakni pemprov Jatim, Kab. Jember, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Mojokerto, Kab. Pamekasan, Kab. Tuban, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Probolinggo. | Fauzi

pembebasan tahap tahap pertama ini mencapai Rp7 miliar. “Kebetulan kalau masalah anggaran ini yang menangani BBWS (balai besar wilayah sungai) Jawa Timur, namun kalau tidak salah diawal itu disediakan Rp5 miliar, kemudian ditambah Rp2 miliar,” imbuhnya.

Rencananya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek bakal membangun bendungan berskala besar di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu.

Pembangunan tersebut bakal didanai oleh APBN dengan anggaran mencapai Rp550 miliar dan 44 KK harus kena dampaknya. | Agus

Jelang Natal & Tahun Baru

Ada Keluhan Tarif?

Lapor Ke Pos Dishub Surabaya, Trans - Lonjakan tarif angkutan yang kerap terjadi saat liburan Natal dan Tahun Baru 2014 mulai diantisipasi.

Tim khusus pemantau kenaikan tarif bus telah disiapkan oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jawa Timur mulai 21 Desember nanti, bahkan masyarakat pun diminta melapor di pos Dishub terminal bila ada awak bus menaikkan tarif tinggi.

Kepala Dishub LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, pihaknya sengaja menurunkan tim pemantau tarif itu selama 16 hari sejak 21 Desember hingga 5 Januari 2014 mendatang untuk memperketat terjadinya lonjakan tarif melebihi ketentuan.

“Jangan sampai momen ini dijadikan awak bus atau PO untuk meraup keuntungan melebihi peraturan,” ujarnya, Jumat (13/12).

Menurutnya, tim pemantau itu akan menyebar di berbagai terminal kelas A dan B di Jatim, bahkan ada pula yang sengaja menyamar sebagai penumpang untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran kenaikan tarif yang melebihi batas. Menurut Wahid, kenaikan tarif memang telah diatur dan tarif yang dikenakan kepada penumpang itu harus tetap mengacu pada aturan tarif batas bawah dan batas atas.

“Jika ada yang melebihi ketentuan batas atas, kita akan beri sanksi terhadap PO nya,” ancamnya.

Dari berbagai terminal yang

ada di Jatim, terminal Bungurasih mendapat prioritas utama dalam pengawasan, lantaran di terminal ini kerap terjadi masalah percaloan, keterlambatan bus, penumpukan penumpang, dan tarif yang dipermainkan.

Selain pengawasan terhadap kenaikan tarif, menurut Wahid, Dishub LLAJ Jatim pun akan melakukan monitoring kondisi lalu lintas dan kesiapan angkutan di berbagai terminal di Jatim itu, sehingga jangan sampai kepadatan penumpang yang naik dan turun di terminal saat angkutan Natal dan Tahun Baru 2014 nanti tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Pengawasan, lanjut Wahid, tidak hanya dilakukan pada angkutan darat, angkutan udara, laut dan perkeretaapian pun akan dilakukan pengawasan pula, hal itu untuk memonitor kesiapan angkutan-angkutan tersebut menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2014 sebagaimana yang diperintahkan Kementerian Perhubungan melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2013.

Khusus untuk angkutan laut yang menggunakan kapal penyeberangan, Dishub memperkirakan kepadatan arus penyeberangan akan terjadi di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk akibat banyaknya masyarakat yang ingin berlibur ke Bali nantinya. “Untuk pelabuhan lainnya, tidak akan sepadat Ketapang,” tuturnya. | Fauzi

Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi Ludes Hingga 6 Januari 2014

Banjir Bengawan Solo Meluas, 5 Kecamatan Tergenang Bojonegoro, Trans - Banjir yang melanda Kabupaten Bojonegoro terus meluas. Sedikitnya sudah ada lima Kecamatan yang kini tergenang air akibat luapan Sungai Bengawan Solo itu.

Enam Kecamatan yang tergenang luapan banjir Bengawan Solo yakni, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Trucuk, Kalitidu, Gayam dan Kecamatan Padangan. JIka debit air terus mengalami peningkatan maka dipastikan akan lebih banyak lagi wilayah yang tergenang.

Tidak hanya lahan pertanian maupun fasilitas umum, namun banjir juga sudah merendam sejumlah rumah warga. Salah seorang warga Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Kota

Bojonegoro, Agus Sugianto mengatakan, air ulai masuk rumah sekitar pukul 03.00 WIB. “Perkembangan air begitu cepat. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda akan datangnya banjir,” ujarnya, Minggu (15/12/ 2013).

Menurut Pria yang juga sebagai Ketua RT2/RW1 Kelurahan Ledok Wetan, sedikitnya ada 130 kepala keluarga di kelurahan tersebut yang rumahnya tergenang air. Jumlah tersebut baru diketahui dari dua RT. “Kalau semua lebih banyak lagi jumlahnya,” tambahnya.

Banjir luapan Sungai Bengawan Solo ini disebabkan kiriman air dari wilayah hulu, seperti dari Wonogiri, Solo, Sra-

gen, Ngawi, Ponorogo dan Madiun. selain itu juga akibat hujan lokal yang terjadi tadi malam.

“Warga harus mulai waspada,” ujar Kepala BPBD Bojonegoro, Amir Syahid.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, sesuai laporan yang masuk dari Kecamatan desa yang sudah kebanjiran antara lain, Desa Batokan Kecamatan Kasiman, Desa Katur Kecamatan Gayam, Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu, Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk, Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Kota, Desa Bogo Kecamatan Kapas dan Desa Piyak Kecamatan Kanor. | Fauzi

Pemkot Malang Pasang PJU Senilai Rp 7 Miliar Malang, Trans - Pemerintah Kota Malang berencana melakukan penambahan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di tahun 2014 mendatang. Dana yang dianggarkan untuk pemasangan PJU di kawasan pinggiran tersebut diusulkan anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Hal tersebut diungkapkan, Wasto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Minggu (15/12/ 2013). Menurutnya, usulan anggaran itu sudah diajukan dalam RAPBD 2014. Pihaknya optimis usulan anggaran tersebut disetujui oleh DPRD Kota Ma-

lang. “Semoga saja disetujui dewan, karena masih banyak kawasan pinggiran kota yang belum dipasangi PJU,” tuturnya.

Ia menambahkan, selain sebagai penerangan, kawasan pinggiran kota memiliki potensi perekonomian cukup besar.

“Banyak kawasan pinggiran kota yang strategis dilalui kendaraan tapi sayangnya minim penerangan,” imbuhnya.

Terkait pemasangan PJU di pusat kota, Wasto mengakui telah dituntaskan sejak tiga tahun terakhir dengan menelan dana seluruhnya mencapai lebih dari Rp 25 miliar. “Tengah kota sudah

tuntas, tinggal pinggiran kota yang titiknya baru akan kita tentukan, tandas Wasto.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Choirul Amri mengaku jika dewan membutuhkan detil perencanaan pemasangan PJU. Meski demikian, usulan itu dinilai positif demi pemerataan pembangunan di Kota Malang.

“Jika memang dibutuhkan, kami tidak akan mempermasalahkan pemasangan PJU. Tetapi dewan akan melakukan pembahasan terlebih dahulu,” pungkas Amri. | Fauzi

Mojokerto, Trans - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tiket KA (kereta api) ekonomi tujuan Jakarta di stasiun Mojokerto dan Jombang habis terjual. Masyarakat yang memiliki rencana liburan atau merayakan natal dan tahun baru ke Jakarta, harus mencari alternatif transportasi lain.

Kepala Stasiun Mojokerto, Mawan Novianto dikonformasi, Jumat (13/12) malam mengatakan, habisnya tiket kereta api ekonomi ini karena tingginya permintaan masyarakat saat musim liburan.

Mawan menjamin, semua tiket ekonomi yang kini dipegang penumpang dipastikan tidak ada yang dibeli melalui calo, karena proses pembeliannya langsung dilakukan oleh calon penumpangnya sendiri dengan menunjukkan identitas diri dan tiketnya juga ditulis sesuai identitas diri pembeli.

Mawan mengimbau masyarakat yang ingin menggunakan jasa kereta api sebagai transportasi saat liburan, hendaknya memesan sejak jauh-jauh hari.

Saat ini tiket KA sudah bisa dipesan 90 hari sebelum jadwal keberangkatan. “Kalau bisa pesan 3 bulan sebelum berangkat. Bagi yang tidak dapat tiket mungkin bisa menggunakan alternatif transportasi lain atau menggunakan kereta api kelas bisnis dan eksekutif,” tandasnya.

Tiket KA ekonomi jurusan Jakarta yang habis terjual ada-

lah KA Brantas, KA Gaya Baru Malam, dan KA Matarmaja. Di papan informasi, tiket untuk ketiga kereta api tersebut sudah habis terjual sejak 13 Desember sampai 6 Januari 2014.

Sementara Kepala Stasiun Jombang, Andri Wahyudi mengatakan, tiket KA ekonomi saja yang habis, sedangkan tiket KA Eksekutif dan Bisnis masih ada.

Utomo, warga Mojoagung, Jombang, mengakui dua hari lalu dia gagal mendapatkan tiket KA Gaya Baru malam jurusan Jakarta. “Karena tak dapat tiket, ya terpaksa kami naik bus dari Bungurasih pada 27 Desember 2013. Kami sudah dapat tiketnya,” katanya.

Begitu juga Ny Aprilia, asal Kelurahan Suratan Kota Mojokerto, gagal membeli tiket KA kelas Ekonomi karena sydah habis. Ia pun terpaksa membeli tiket KA Eksekutif. Ia mengaku anggaran transportasi ke Jakarta terpaksa naik tiga kali lipat.

“Demi keluarga semuanya kami tempuh. Apalagi sudah empat tahun kami tak reuni keluarga,” katanya.

Ny Aprilia dan Utomo mencurigai habisnya tiket KA Ekonomi jelang liburan ditengarai akibat ulah calo. Mereka mendesak PT KAI menambah minimal 50 % kuota tiket KA Ekonomi pada musim liburan, sehingga meringankan beban masyarakat ekonomi lemah dan menengah yang ingin naik KA.

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Blitar : Fauzy Effendy, Biro Kabupaten Trenggalek : Agus Riyanto

| Fauzi

TRANS JATENG

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

Harga Tanah Untuk Waduk Logung

Warga Minta Rp75.000, Pemerintah Hanya Rp31.000/M2 Kudus, Trans - Pemerintah Kabupaten Kudus memberi kesempatan pemilik tanah mempertimbangkan tawaran harga tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Waduk Logung maksimal akhir 2014, sebelum ditempuh jalur konsinyasi dalam membebaskan lahannya.

“Kami masih tetap berupaya melakukan pendekatan kepada pemilik lahan yang hingga kini belum sepakat dengan tawaran harga pemkab,” kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kudus, Hari

Triyogo, di Kudus, belum lama ini.

Setelah upaya pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil, kata dia, Pemkab Kudus baru akan menempuh jalur konsinyasi dalam pembebasannya.

Ia menargetkan, langkah hukum tersebut akan ditempuh setelah akhir tahun masih banyak pemilik lahan yang tidak bersedia melepas lahannya untuk kepentingan umum.

Sebetulnya, kata dia, langkah tersebut sudah bisa ditempuh, terutama untuk pembebasan lahan yang ada di Desa Tanjungrejo, Ke-

camatan Jekulo, Kudus, karena lahan yang sudah bisa dibebaskan mencapai 29,33 hektare atau 91,66 persen dari total lahan yang dibutuhkan seluas 32 hektare.

Akan tetapi, kata dia, pembebasan lahan di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe hingga kini baru mencapai 45,67 hektare atau 57,1 persen dari total lahan seluas 80 hektare.

Awalnya, dia mengaku, jalur konsinyasi akan ditempuh setelah proses pembebasan lahan di Desa Kandangmas mencapai 75 persen.

“Demi menjaga situasi wilayah tetap kondusif, akhirnya diputuskan lebih mengutamakan pendekatan kepada masyarakat dan batas maksimal toleransinya hingga akhir 2014 baru menempuh jalur hukum dalam pembebasan lahannya,” ujarnya.

Tuntutan warga agar tawaran harga tanah sebesar Rp28.000 per meter persegi untuk lahan miring dan Rp31.000 per meter persegi untuk lahan datar direvisi, katanya, setelah dikonsultasikan, ternyata tidak bisa direvisi. Pasalnya, kata dia, sudah banyak warga yang meneri-

ma tawaran harga tersebut.

Mulyono, salah satu pemilik lahan di Desa Kandangmas mengaku, terpaksa menerima tawaran harga tersebut.

Awalnya, dia mengaku, tetap menolak tawaran harga tanah dari pemerintah, karena terlalu rendah, jika dibandingkan dengan harga pasaran yang bisa mencapai Rp75 ribu untuk lahan persawahan.

Lahan sawah yang direlakan tersebut, kata dia, hanya seluas 200 meter persegi dari total lahan yang dimiliki mencapai 1.452 meter perse-

gi.

Ia memastikan, pemerintah memang tidak akan menaikkan harga tanah tersebut sehingga lebih baik direlakan demi kepentingan umum.

Parsani, pemilik lahan lainnya mengaku, terpaksa melepas tanahnya seluas 1.270 meter persegi, karena tidak ingin pikirannya terbebani masalah tanah. “Kalaupun masih tetap menolak, nantinya tetap akan dibebaskan lewat jalur konsinyasi sehingga prosesnya diperkirakan juga lebih rumit lagi,” ujarnya. | C Hery SL

Jangan Berangkat Sebelum Siap, Slogan Baru TKI FOTO | IST

Jumpa pers Komunitas Lima Gunung di Studio Mendut, Kabupaten Magelang, Kamis (12/12), terkait dengan pameran seni rupa, pentas kesenian, dan dialog budaya “Maneges Gunung” di Bentara Budaya Jakarta (17-22 Desember 2013).

Seniman Petani Usung “Maneges Gunung” Ke Jakarta Magelang, Trans - Kalangan seniman petani yang tergabung dalam Komunitas Lima Gunung (KLG) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengusung topik “Maneges Gunung” pada pementasan kesenian, pameran seni rupa, dan dialog budaya di Bentara Budaya Jakarta (1722 Desember 2013).

“Tema itu merefleksikan perjalanan gerakan kebudayaan komunitas kami selama ini, terutama sebagai petani dengan kehidupan alam, menghadapi fenomena, dinamika kehidupan, menghidupi kesenian sebagai bagian hidup sehari-hari, termasuk menjaga tradisi,” kata seorang pemimpin KLG Magelang Sujono di Magelang, Kamis.

Ia mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir oleh komunitas itu, terutama untuk pameran seni rupa, pementasan kesenian, dan dialog budaya.

Sekitar 50 pegiat komunitas yang meliputi warga dusun-dusun di kawasan Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Menoreh, antara lain akan menyajikan pameran seni rupa dan instalasi gunung, pentas wayang orang “Cupumanik Astagina”, tarian Kuda Lumping, Kembang Gunung, dan Soreng. Pameran akan dibuka oleh budayawan Goenawan Mohammad.

Selain itu, kata Sujono, dialog budaya Lima Gunung dengan pembicara, Sutanto Mendut, Sitras Anjilin, Supadi Haryanto, Riyadi, Sujono, dan Pangadi, sedangkan moderator adalah penulis dan budayawan Bre Redana.

“Dialog, antara lain tentang kehidupan harian masyarakat dusun, nilai kearifan, kultural, kesenian tradisonal dan kontemporer dusun, pertanian, dan bagaimana kami merespons perkembangan aktual,” katanya didampingi sejumlah pegiat KLG lainnya, seperti Pangadi, Khoirul Mutakhin, Parmadi, Nugroho, Mami Kato. | Fiq

Calon Kades Pun Tandatangani Pakta Integritas Batang, Trans - Sebanyak tiga calon kepala desa Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menandatangani kesepakatan pakta integritas antipolitik uang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahap kedua, Desember 2013.

Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo di Batang, Selasa, mengatakan bahwa kesepakatan pilkades pada tiga desa, yaitu Kemiri, Kalisari, dan Surjo ini akan dijadikan “pilot project” demokrasi yang bersih dari unsur politik uang.

“Kami berharap pelaksanaan pilkades tahap II ini dapat berlangsung lebih baik dari pilkades sebelumnya,” katanya.

Menurut dia, pelaksanaan pilkades lebih baik dilakukan dengan “fair” dan bebas politik uang karena hal itu dapat mengakibatkan kepala desa terpilih dalam memimpin tidak amanah dan tak jujur.

“Jangan sampai calon kades yang mengikuti pilkades sampai menggadaikan rumah karena jika kalah tidak ada yang tepuk tangan dan tidak ada yang kasihan,” katanya.

Ia meminta pada panitia dan pemantau pilkades tetap menjalankan tahapan sesuai peraturan hukum, termasuk tidak memberatkan biaya pendaftaran pada para calon kades.

“Kami mengapresiasi pada para calon kades yang sudah beritikad baik atau mempunyai rencana dan komitmen melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa bersih dari politik uang. Semoga komitmen tersebut dapat dijadikan contoh oleh desa lainnya,” katanya.

Komandan Kodim 0763 Batang, Letkol Infantri Letkol Aminton Manurung mengatakan pemilihan kepala desa merupakan agenda politik yang sudah biasa sehingga bisa dilaksanakan dengan baik dan aman.

“Kami berharap kepada calon kades terpilih jangan ‘umuk’ (Sombong, red) sedang yang kalah jangan ‘ngamuk’,” katanya. | Nur

Masyarakat harus menggunakan kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin jika akan bekerja di luar negeri.

Cilacap, Trans - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta calon tenaga kerja Indonesia (TKI) agar jangan berangkat bekerja ke luar negeri sebelum siap.

“Jadilah TKI yang memiliki kesiapan terutama keterampilan, kualitas, menggunakan prosedur, mekanisme, dan dokumen yang lengkap, sehingga dapat selamat dalam mencapai cita-cita dan tujuannya,” kata Muhaimin saat menyosialisasikan slogan TKI “Jangan Berangkat Sebelum Siap (JBSS)”, di Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Cilacap, Kamis pekan lalu.

FOTO | IST

Pengiriman TKI ke Timur Tengah seperti Yordania, Arab Saudi, Kuwait masih dilarang. Hingga saat ini pemerintahan negara bersangkutan belum memberikan jaminan.

Ia mengatakan bahwa sosialisasi JBSS ini dilakukan agar para calon TKI, TKI, maupun keluarga TKI benar-benar mempersiapkan diri sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

Menurut dia, persentase masalah yang muncul pada TKI pada dasarnya kecil. “Meskipun kecil jumlahnya, kalau sudah menyangkut masalah manusia, masalah warga negara, masalah saudara kita, kita tidak boleh abaikan dan kita harus melindungi

semaksimal mungkin,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri.

Lebih lanjut, Menakertrans mengatakan masyarakat harus menggunakan kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin jika akan bekerja di luar negeri.

Dalam hal ini, lanjut dia,

masyarakat harus memiliki rencana yang matang, harus memiliki kesiapan yang memadai, memiliki keterampilan, mengerti hukum negara tempat bekerja, mengerti hak dan kewajibannya, serta mengerti berbagai tantangan yang akan dihadapi. “Banyak TKI yang bermasalah itu sebabnya karena tidak siap,” kata dia menegaskan.

Di bagian lain, Muhaimin mengatakan bahwa hingga saat ini Kemenakertrans melarang

penempatan TKI di sejumlah negara yang belum bisa memberikan jaminan perlindungan maupun gaji yang layak.

Menurut dia, negara-negara tersebut di antaranya Kuwait, Yordania, Suriah, dan Macau.

“Kalau untuk Arab Saudi sementara disetop. Namun alhamdulillah, pelan-pelan mereka sudah mengakui dan memberikan jawaban bahwa mereka akan menjamin,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Yordania saat ini mulai melakukan pendekatan untuk meminta pengiriman TKI ke negara itu. Akan tetapi, kata dia, Pemerintah Indonesia tidak mau jika TKI di Yordania hanya digaji sebesar Rp2 juta per bulan.”Kalau bekerja di Yordania, gaji minimalnya harus Rp4 juta,” katanya.

Data yang diperoleh dari Pusat Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam slogan TKI “Jangan Berangkat Sebelum Siap” ada empat hal (4 Siap) yang harus mendapat perhatian TKI, yakni Siap Fisik dan Mental, Siap Bahasa dan Keterampilan, Siap Dokumen, serta Siap Pengetahuan Negara Tujuan. | Fiq

PRD Dukung Penggratisan Biaya Siswa Berprestasi

FOTO | IST

Warga penerima bantuan makanan tambahan dari PT BPI berfoto bersama, Jumat (13/12).

PLTU Batang Berikan Dukungan Makanan Tambahan Batang, Trans - Perseroan Terbatas Bhimasena Power Indonesia selaku pengembang pembangkit listrik tenaga uap Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk bidang kesehatan, berupa dukungan pemberian makanan tambahan kepada warga delapan desa terdampak. Pimpinan PT BPI Ary Wibowo di Batang, Jumat, mengatakan bahwa pemberian bantuan makanan tambahan itu untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat di desa yang terdampak oleh pembangunan PLTU. “Pengembang PLTU Batang 2 X 1.000 megawatt akan melaksanakan program CSR bidang kesehatan melalui dukungan pemberian makanan tambahan pada balita, lansia, dan ibu hamil, peralatan bidan, serta pembangunan infrastruktur PUSTU/PKD,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa di setiap desa, pemerintah Indonesia memprogramkan pengembangan pusat kesehatan masyarakat untuk balita dan lansia. “Kedua program yang dikemas ke dalam satu program, yaitu posyandu ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan dan pemonitoran kehamilan mereka,” katanya.

Selain itu, kata dia, posyandu juga melayani program keluarga berencana untuk pengendalian kela-

hiran.

Terkait dengan kegiatan CSR itu, BPI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang menangani delapan daerah terdampak pembangunan PLTU, yaitu Desa Ujungnegoro, Wonokerso, Karanggeneng, Kenconorejo, Simbang Jati, Beji, Tulis, dan Wringin Gintung.

Sebelumnya, kata dia, pada April hingga Juli 2013, PT BPI juga telah memberikan dukungan pada posyandu di delapan desa terdampak pembangunan PLTU. Berdasarkan hasil kegiatan sebelumnya, dukungan PMT untuk delapan desa terdampak PLTU mengalami peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu sehingga BPI memiliki komitmen melanjutkan program itu ke tahap selanjutnya.

“Dukungan program CSR BPI bidang kesehatan pada 44 posyandu dan pos lansia di delapan desa terdampak pembangunan PLTU akan berlangsung selama enam bulan ke depan,” katanya.

Ia berharap kepada 2.524 balita dan lansia serta 280 kader kesehatan dapat menerima manfaat program CSR itu sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup sehat, serta mendukung program kesehatan pemerintahan daerah. | Nur

Boyolali, Trans - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan dukungannya terhadap pemerintah daerah setempat yang menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK berprestasi.

“Kami mendukung Pemkab Boyolali yang memberikan penghargaan bagi siswa SMA/ SMK berprestasi tahun depan dengan biaya sekolah gratis,” kata Ketua DPRD Boyolali S. Paryanto, di Boyolali, Kamis.

Menurut Paryanto, biaya sekolah gratis untuk siswa berprestasi tersebut tidak memandang mereka dari keluarga kaya atau miskin, tetapi program itu dapat menyentuh semua elemen masyarakat.

“Pada program sekolah gratis ini, pemerintah tidak melihat dari segi ekonomi apakah mereka dari keluarga kaya atau miskin. Na-

mun, bagi siswa yang berprestasi di Boyolali,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, para siswa atau sekolah dapat berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya untuk meraih prestasi yang terbaik atau dapat menyamai mereka yang sudah berhasil.

Pemkab Boyolali dalam program sekolah gratis 2014 menyiapkan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk tingkat SMA/SMK. Jumlah anggaran itu, kedepan dapat berkurang atau bertambah tergantung banyaknya siswa berprestasi.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Boyolali, Abdul Rohman, program sekolah gratis siswa SMA/SMK mulai 2014 direalisasikan dengan mengucurkan anggaran sebesar Rp9 miliar. | Nur

Kasdam Diponegoro Pimpin Peringatan Hari Juang Kartika Semarang, Trans - Kepala Staf Kodam IV/ Diponegoro Brigadir Jenderal Ibnu Darmawan memimpin upacara peringatan Hari Juang Kartika 2013 yang digelar di Lapangan Parade markas Kodam IV di Semarang, Minggu.

Upacara diikuti para prajurit dari berbagai kesatuan, termasuk para pegawai negeri sipil yang bertugas di markas Komando Daerah Militer tersebut.

Dalam upacara tersebut juga dipajang sejumlah peralatan tempur milik TNI Angkatan Darat, seperti tank, panser, meriam, serta truk pengangkut pasukan.

Kepala Staf Kodam dalam kesempatan itu juga membacakan amanat KSAD Jenderal Budiman dalam peringatan Hari Juang Kartika.

Menurut dia, sebagai bagian dari komponen bangsa, TNI Angkatan Darat senantiasa tanggap dan peduli terhadap kondisi kehidupan rakyat.

“TNI turut berpartisipasi dan berkontribusi maksimal dalam menghadapi berbagai persoalan faktual bangsa,” katanya.

Ia menuturkan TNI berkomitmen menjaga

FOTO | IST

Peringatan Hari Juang Kartika 2013 yang digelar di Lapangan Parade markas Kodam IV di Semarang.

kedaulatan NKRI serta bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

“TNI siap mengawal demokrasi secara profesional,” tambahnya.

Ia menegaskan TNI berkomitmen untuk menjadi profesional, modern, militan sekaligus bersemangat memperkokoh kemanunggalannya dengan rakyat.

“Hari Juang Kartika hendaknya menjadi wahana instropeksi dan mawas diri dalam melaksanakan tugas setahun terkahir,” katanya. | Nur

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

NO. 282. TH XIII SENIN, 16-29 DESEMBER 2013

Proyek TPST Pagaralam Diduga Belum Punya Izin Lingkungan Anggaran Dari APBN Rp 5,4 Miliar Pagaralam, Trans - Pelaksanaan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, tidak sesuai target yang sudah ditentukan, yakni awal September 2013.

Pengerjaan proyek ini molor hingga sampai awal November 2013.

Dari pantauan di lapangan, sekarang ini pembanguna TPST dengan anggaran sebesar Rp 5,4 miliar

itu sudah mencapai tahap finising kolam lindi dan area landfill. TPST ini yang direncanakan berbasis sanitasi lingkungan dibangun, karena lokasi TPA yang lama sudah overload.

Pengerjaan TPST Pagaralam TPST dengan anggaran APBN dan ditambahkan dengan dan APBD Provinsi Sumatera Selatan, adalah untuk pengerjaan pagar TPST dan drainase. Sedangkan dana APBD

Kota Pagaralam senilai Rp 1 miliar diperuntukan untuk pembangunan kantor TPST dan pos jaga, serta pembangunan akses jalan masuk sepanjang 300 meter.

Akan tetapi, proyek pembangunan TPST yang didanai dari dana APBN, APBD Provinsi Sumsel, dan dan APBD Kota Pagaralam, sampai pengerjaan proyek tahap pertama selesai, disinyalir belum mengan-

tongi izin lingkungan yang terdiri dari Amdal atau dokumen lingkungan.

Helmi AZ Ketua LSM Indonesia Public Servise Watch (IPSW) Kota Pagaralam, sangat menyayangkan belum adanya izin lingkungan proyek TPST tersebut. Karena, pengerjaan proyek sudah finising.

“Ini sangat fatal sekali. Izin lingkungan itu setahu saya adalah prasyarat untuk mengurus izin lainya.

Kami minta kepada pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah ini. Atau, sudah ada kongkalikong di balik semua ini di antara pihak yang terkait,” ujarnya.

Kecurigaan itu pantas dicermati.

Karena, seperti diakui Kepala Dinas Kebersihan Kota Pagaralam Syaiful Amri, saat dikonfirmasi di ruangannya, izin lingkungan TPST itu saat ini masih diproses . Seolah hal ini diang-

Soal Bursa Capres 2014, JK Lihat Perkembangan Ada beberapa tawaran dari partai politik, namun JK belum menentukan pilihan.

Pangkalpinang, Trans - Meski nama mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla (JK) disebut-sebut bakal maju dalam bursa pencalonan presiden/ wakil presiden 2014 mendatang, namun Jusuf Kalla masih malu-malu saat ditanya apakah ia akan menjadi calon presiden/cawapres. Bahkan hingga kini ia belum bisa menyatakan apakah dirinya bakal nyalon atau tidak.

“Kita lihat pengembangannya dulu, karena ini masih lama, masih 8 bulan. Jadi kita lihat perkembangannya lah nanti gimana,” ujar JK, usai melantik pengurus PMI Babel, Rabu (11/12) pekan lalu.

Ia mengakui, saat ini memang sudah ada beberapa tawaran dari partai. Meskipun demikian, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu belum menentukan pilihan. “Belumlah.

Capres ini untuk kepentingan bangsa dan bukan untuk kepentingan pribadi,” jawabnya diplomatis.

Ketika disinggung apakah dirinya

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Muhammad Jusuf Kalla (JK), melantik Noorhari Astuti sebagai Ketua PMI Provinsi Babel masa bakti 2013 – 2018 di ruang pertemuan, Pemkot Pangkalpinang, Rabu (11/ 12).

FOTO | RITA

akan maju dari Partai Golkar bersama Abu Rizal Bakri (ARB), ditegaskannya hal tersebut tak bakal terjadi.

“Nggak mungkinlah itu. Apalagi kita sama-sama orang dari Pulau Jawa.

Jadi, lihat saja nanti,” katanya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan bahwa dirinya memang memiliki JK Fans Club. Namun, katanya, hal itu bukan berarti bahwa

dirinya mencari dukungan untuk menjadi capres di tahun depan. “Yang jelas, gimana nanti lah. Kalau sekarang masih jauh, tapi kita lihat perkembangannya bagaimana,” tandasnya. | Rita

Pemkab Luwu Timur Diminta Perhatikan Usulan Dari Desa Alam Buana Jides & Tanggul Nasional Sangat Dibutuhkan Luwu Timur, Trans Masyarakat Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur – Sulawesi Selatan, tahun 2013 ini boleh tersenyum, dengan menikmati panen raya padi. Namun, dibalik senyuman itu masih ada beberapa petani yang galau.

Dari pantauan Koran Transaksi, masih ada beberapa hal yang menjadi harapan petani mendapat perhatian dari pemerintah, seperti kurangnya pasokan air ke sawah, bahkan tidak sampai ke tengah sawah. Pasalnya, Jaringan Irigasi Desa (JIDES) belum menyentuh wilayah persawahan para petani tersebut.

Di sisi lain, Tanggul Nasional yang keberadaanya di timur desa jebol, disebabkan curah hujan memasuki bulan Desember sampai Maret sangat besar. Akibatnya terjadi luapan air yang lebih besar atau banjir, dan menggenangi wilayah pesawahan. Dampaknya sudah tentu gagal panen.

Kejadian banjir pernah melanda Desa Alam Buana pada tahun 2010 lalu. Kala itu, masyarakat petani Desa Alam Buana tidak bisa menanam padi selama 2 kali panen.

Saat ini Pemerintahan Desa

Kepri, Trans - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Curruption Watch (NCW), Syaiful Nazar Pusat, telah memberikan mandat resmi untuk mendirikan kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NCW di daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Setelah mandat tersebut diberikan, Syaiful menyampaikan kepada Ketua DPW NCW Kepri, Mulkansyah , Jumat (29/11), agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan program NCW dalam hal pemberantasan korupsi di daerah Kepri.

Sedangkan Ketua DPW NCW Kepri Mulkansyah saat ditemui di Kantor NCW Kepri di Batam mengatakan siap menerima tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh NCW Pusat dan akan segera mengungkap bentuk korupsi yang terjadi di Kepulauan Riau.

Dijelaskan Mulkansyah, kepengurusan DPW NCW Kepri diminta agar senantiasa bekerja keras dengan

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

Pendiri Kepri Berantas Korupsi, KH M Asim Tuban Dan Ketua DPW NCW Kepri Mulkansyah.

FOTO | RIZAL

keikhlasan batin untuk dapat menyatukan persepsi, komitmen dan tekad bulat untuk dapat memastikan program-program pemberantasan korupsi di daerah Kepri segera bisa terwujud.

Di sisi lain, Pendiri Kepri Berantas Korupsi (KBK), KH M Asim Tuban saat dimintai komentarnya dengan hadirnya DPW Nasional Curruption Watch di Kepulauan Riau, menyam-

paikan dukungannya. “Kami semua saling bekerjasama dan bersinergi untuk memberantas korupsi di Kepulauan Kepri,” ujarnya saat ditemui di lobi Hotel Harmony One Batam.

KH M Asim Tuban dan Ketua DPW NCW Mulkansyah siap untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kepri, karena menurut KH M Asim Tuban pendiri KBK, bahwa Kepri saat ini peringkat teratas

dalam hal tindak korupsi provinsi di seluruh Indonesia.

Dengan dibentuknya DPW NCW di Provinsi Kepri ini pendiri Kepri Berantas Korupsi sangat berharap lembaga yang dikomandoi oleh Mulkansyah sebagai ketua, Yanvi Alex sebagai Sekretaris dan Afrizal Syahputra ST sebagai Bendahara bisa sinergi, kerjasama dengan unsur elemen semua masyarakat, OKP, ormas, paguyuban-paguyuban yang mempunyai niat dan keinginan untuk memberantas korupsi, khususunya di Provinsi Kepri Indonesia.

“Korupsi adalah Iblis dari Raja Iblis yang bisa menyesatkan orang dan menghancurkan, menyiksa rakyat Indonesia. Pendiri KBK akan mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh Nasional Corruption Watch, agar temuan-temuan tindak korupsi yang ada di Provinsi Kepri dilaporkan ke Komosi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri,” ujar KH M Asim Tuban. | Rizal

Provinsi Sumatera Selatan: Nas H.; Kota Pagar Alam : Mirwansyah; Kabupaten Luwu Timur: Tabah Yosep; Bangka Belitung: Rita Monica; Provinsi Kepri : Afrizal Syahputra, Zulham Arif; Biro Batam : Yenvi Alex; Biro Pinang/Bintan: Mulkansyah

(Pemdes) Alam Buana dipimpin oleh I Made Redo, ada upaya untuk memperbaiki kondisi itu. Atas nama Pemdes Alam Buana, Kaur Pembangunan I Gusti ngurayawan, PLT sekdes Igede Sukarna, bahkan Made Suryawan sebagai Ketua Kelompok Srinadi II, mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, melalui instansi terkait kecamatan, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk lebih peduli dalam menindak lanjuti usulan Musrembang ke tingkat DPRD setempat.

Kenapa? Karena hampir tiga tahun belakangan ini, setiap mendekati akhir tahun, masalah Jides dan Tanggul Nasional selalu dikedepankan dalam usulan Musrembangdes, bahkan menjadi skala prioritas. Tapi, harapan itu sampai sekarang faktanya belum terealisasi.

Desa yang sudah berdiri dari tahun 1994 dengan jumlah masyarakat desa 184 KK, sebagian besar atau 98 persen adalah petani, yang mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur peduli terhadap aspirasi atau usulan Musrembangdes, Desa Alam Buana lebih berdaya ke depan. | Josep SM

Operasi Zebra Manumbing 2013

Bongkar Korupsi Di Kepulauan Riau NCW Kepri Bersinergi Dengan KBK

gap sepele, benar-benar sangat lucu.

Semakin lucu lagi, karena Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pagaralam Asran Bahuri pun mengatakan bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) proyek TPST sampai saat ini belum ada. “Di sini terlihat bahwa Dinas Kebersihan memang menyepelehkan semua izin untuk pembagunan TPST tersebut,” tandas Helmi. | Mirwansyah SE

Satlantas Keluarkan 1453 Berkas Tilang Tanjungpandan, Trans - Sebanyak 1.453 berkas tilang dikeluarkan selama Operasi Zebra Manumbing 2013 yang berlangsung selama 2 minggu di wilayah hukum Polres Belitung. Jika dirata-ratakan, pelanggaran yang terjadi selama operasi berjumlah 100 kendaraan per hari.

Dari 1.453 berkas tilang yang dikeluarkan pihak Kepolisian, mayoritas pelanggaran rata-rata tidak memiliki SIM, tidak menggunakan spion, dan tidak menggunakan helm. Namun ada juga diantaranya STNK dan menggunakan knalpot racing.

Kasat Lantas AKP Jacson seizin Kapolres Belitung, mengatakan bahwa selama 14 hari pihaknya memang gencar melaksanakan razia. “Hasilnya dapat kita lihat sekarang, saat ini sudah susah cari masyarakat pengguna motor yang tidak menggunakan spion. Dan harapan kita kedepan hal tetap berlaku bagi si pengguna kendaraan, tidak hanya sebatas ada razia saja,” ujar Jacson.

Agar kondisi tertib berlalu lin-

tas tetap terjaga, menurut Jacson, pihaknya akan tetap memantau, dan menertibkan setiap pengemudi kendaraan yang tidak patuh.

“Hal ini juga berlaku bagi pelajar.

Khusus pelajar SMP jangan cobacoba bawa motor. Untuk anak SMA kalau tidak mau kena tilang, agar melengkapi kendaraannya dan gunakan gelm,” tegas Jacson.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Koran Transaksi di lapangan pada hari terakhir berlangsungnya pelaksanaan Operasi Zebra Manumbing 2013, penerbitan dilakukan secara gabungan dan melakukan sidang di tempat.

Pihak Satlantas turut mengajak Hakim, Panitera dan Jaksa. Sebanyak 19 berkas tilang dikeluarkan dan langsung diputus dan dieksekusi.

“Rencananya kegiatan operasi gabungan ini akan dilakukan secara rutin. Karena prosesnya sangat cepat dan masyarakat juga langsung tau, berapa denda yang harus dibayarkan,” ungkap Jacson. | Rita

Yayasan Asah Asih Anak Bangsa Dideklarasikan

Bengkel Menggembleng Akhlak Lebih Baik Kepri, Trans - Salah seorang Kiai fenomenal, tokoh spiritual, yaitu KH Muhammad Asim Tuban atau lebih dikenal dengan nama Kiai Tuban, menghadiri acara pendeklarasian berdirinya Yayasan Asah Asih Anak Bangsa (YAAAB), tanggal 24 November 2013 kemarin, tepat pukul 08.00 WIB, di Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No 16.

Acara sederhana ini yang dihadiri oleh Kyai Khalis Djunaidi dan beberapa kyai lain yang merupakan murid dari Kiai Asim Tuban, saat didatangi Koran Transaksi, tampak Kiai Asim Tuban sedang memberikan petuah dan petunjuk kepada seluruh jajaran pengurus dan keanggotaan YAAAB. Kiai Asim mengenakan pakaian serba putih dan tampak kelihatan

berkharisma.

YAAAB sendiri memiliki struktur yang terdiri dari penasihat Ustad Nur Aziz, Pendiri merangkap Ketua Kyai Khalis Djunaidi, Sekretaris Musbaidi dan Bendahara Verawaty.

Bertindak selaku Pembina dan pengamat yang akan mengawal proses berdiri dan berjalannya YAAAB selama 90 hari pertama berdirinya, adalah KH Muhammad Asim Tuban beserta dengan muridnya, Kyai Aep Saefuddin yang sudah ditasbihkan menjadi Kiai yang menspesifikkan diri kepada bidang pengobatan.

Kiai Asim Tuban menekankan agar YAAAB tidak terlibat dalam kegiatan politik ataupun dukung mendukung caleg.

“YAAAB mutlak didirikan sebagai sebuah yayasan yang

FOTO | RIZAL

KH. M. Asim Tuban dan Ketua Yayasan Asah Asih Anak Bangsa.

menjadi media untuk menggembleng akhlak-akhlak yang tadinya rusak menjadi akhlak yang lebih baik dan pantas untuk menjadi panutan,” tegasnya.

Perubahan akhlak itu sendiri dapat dilihat dari sosok Kyai Khalis Djunaidi alias Kyai Koko. Kyai yang satu ini biasa disebut dengan Cak Koko dan

sangat terkenal dalam dunia premanisme di Kota Batam dahulunya. Namanya tergolong disegani kawan dan lawan. Namun sekarang, bagi Kyai Koko masa premanisme tersebut sudah lewat, setelah menyatakan dirinya masuk ke bengkel akhlak di YAAAB. “Sekarang ini kita memfokuskan kepada bagaimana agar YAAAB dapat berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan Kiai Asim, yaitu selama 90 hari. Selebihnya, jelas YA3B ini adalah sebagai ajang untuk saling silaturahmi. Yang di luar bermusuhan, masuk ke dalam sini menjadi baik. Tempat ini adalah bengkel akhlak yang terbuka bagi semua orang.

Semoga ke depannya, YA3B dapat menjadi mitra, sahabat dan bermanfaat bagi masya-

rakat Batam dan Kepri,” tutur Kyai Koko.

Ke depannya YAAAB akan melaksanakan kegiatan rutin berupa dzikir setiap malam Jum’at dan pengobatan gratis setiap hari Minggu. Pengobatan gratis ini adalah menggunakan air sebagai media penyembuhan. Pasien yang datang untuk pengobatan ini tidak dikenakan biaya.

Kiai Asim Tuban memang menekankan agar jangan meminta biaya dalam pengobatan.

“Tetapi kalau diberi wajib diterima. Asal jangan meminta, insyaallah pengobatan akan berjalan dengan baik dan lancar,” tutur tegas Kiai Asim Tuban.

Maka terhitung semenjak tanggal 24 November 2013, dan 90 hari setelahnya, tugas berat menyongsong Kyai Koko dan

jajaran pengurusnya. Selain mendapatkan tugas merapihkan struktur kepengurusan, Kyai Koko juga mengemban amanat agar fungsi YAAAB sebagai media pengobatan, media silaturahmi dan juga bengkel akhlak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Bagi masyarakat umum yang ingin berobat ataupun pengajian bersama dengan Kyai Koko, dapat mendatangi alamat di atas pada setiap Kamis malam sehabis shalat Isya. Sedangkan pengobatan dibuka setiap hari Minggu dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Butuh informasi lebih lanjut, ataupun ingin tahu banyak sebelum datang maka bisa menghubungi nomor berikut 08127131-7366, 0823-8215-5069, dan 0812-7686-1996. | Rizal

16

NO. 282 TH XIII Senin, 16-29 Desember 2013

Mustahil Messi Tinggalkan Barca Spekulasi tentang nasib Messi muncul ke publik ketika wakil presiden bidang ekonomi Barca, Javier Faus, mengatakan tidak mau kontrak Messi dinegosiasi ulang.

BORPOSE Pesepakbola Lionel Messi berpose didepan awak media dengan sepatu emas yang diraihnya atas prestasi pencetak gol terbanyak di Eropa periode 2012-2013, Barcelona, Rabu, 20 November 2013.

P

residen klub Barcelona, Sandro Rosell, menegaskan selama dia masih menjadi bos di klub raksasa Catalan itu Lionel Messi tidak akan angkat kaki.

“Selama saya masih menjabat sebagai presiden Barca, semuanya akan diselesaikan, bahkan yang mustahil sekalipun sehingga Messi akan tetap tinggal di klub ini,” kata Rosell dalam sebuah acara yang memperkenalkan kemitraan Barca dengan perusahaan elektronik Amerika Serikat, Intel, Kamis (12/12).

Messi, yang sedang menderita cedera, sedang dalam kontrak dengan Barca hingga 2018. Itu artinya dia akan bermain bersama tim Catalan itu hingga usianya hampir menginjak 31 tahun. “Akan sangat sukar, jika tidak ingin mengatakan mustahil, Messi akan meninggalkan klub ini,” tegas Rossel.

FOTO | ISTIMEWA

Tetapi spekulasi tentang nasib Messi muncul ke publik pada Selasa (11/12), ketika wakil presiden bidang ekonomi Barca, Javier Faus, mengatakan ia tidak mau kontrak Messi dinegosiasi ulang.

“Mengapa? Kontraknya baru direnegosiasi enam bulan lalu,” ketus Faus dalam wawancara degnan stasiun radio Rac1.

Menurut media-media Spanyol, Messi punya klausul pembelian sebesar 250 juta Euro. Hanya sedikit klub di Eropa dan dunia yang punya uang sebanyak itu untuk

memboyong pergi Messi. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa renegosiasi ulang kontrak itu dipicu oleh masalah gaji.

Bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo baru saja menandatangani kontrak barunya pada September dengan besaran gaji, diduga, mencapai 17 juta euro semusim. Jika benar ia menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi di Spanyol. Sementara Messi diduga hanya digaji 16 juta euro semusim.

Sementara itu, pelatih Barca saat ini,

Gerardo Martino, tak bersedia berkomentar banyak terkait permasalahan kontrak Messi tersebut. “Saya tidak terlibat, dan tidak ingin terlibat dalam persoalan kontrak para pemain,” ujarnya, di sela-sela persiapan Barca menghadapi Celtic di ajang Liga Champions.

“Leo (Messi) memiliki kelebihan tersendiri, tapi, sebagaimana juga semua pemain, nilainya itu (pun) berdasarkan sejumlah faktor yang berbeda-beda,” pungkasnya. | Fiq/Nur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KORAN TRANSAKSI

Manchester City dan Arsenal Hadapi Lawan Berat di Babak 16 Besar BABAK penyisihan grup Liga Champions sudah menyelesaikan semua pertandingannya. Dengan demikian dua tim dari masingmasing grup, berhak melaju ke babak 16 besar.

Mereka adalah juara dan runner up grup.

Sesuai aturan UEFA, delapan tim juara grup akan dipertandingkan melawan delapan runner up grup. Dengan catatan, tim yang berasal dari asosiasi atau negara yang sama tidak bisa dipertemukan.

Berdasarkan hal tersebut maka Manchester City dan Arsenal yang menjadi runner up grup D dan F akan menghadapi lawan barat.

Kedua tim Inggris tersebut kemungkinan akan bertemu dengan salah satu trio Spanyol yaitu Real Madrid, Atletico Madrid, atau Barcelona yang merupakan juara grup B,G dan H. Jika tidak melawan tim Spanyol, City akan dihadang finalis tahun lalu Borussia Dortmund, juara grup F. Sedangkan Arsenal harus bersiap menghadapi sang juara Bayern Muenchen, juara grup D Satu-satunya kemungkinan melawan tim yang sepadan adalah bertemu dengan wakil Prancis, PSG, juara grup C. Undian babak 16 besar baru dilaksanakan pada Senin (16/12). Leg pertama dipertandingkan pada 18, 19, 25 dan 26 Februari 2014, dimana tim runner up menjadi tuan rumah lebih dulu. Leg kedua dimainkan 11, 12, 18 dan 19 Maret 2014. | Fiq