Koran Transaksi 335

Edisi No.335 | Tahun Ke-XVII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

16-29 Januari 2017 Terbit setiap hari SENIN=Harga Rp. 5.000,-=Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI +++++

Demian Dematra

Bagikan Penghargaan Toleransi di FFIWTA SUTRADARA dan penulis novel Damien Dematra, menutup rangkaian Festival Film Interna­ tional & World Tolerance Awards (FFIWTA), de­ ngan memberikan penghargaan kepada artis, seni­ man dan wartawan yang peduli pada toleransi.

Dari kalangan artis dan produser terpilih Roro Fitria dan Erna Santoso mendapat penghargaan tole­ ransi. Sedang dari kalangan wartawan terpilih Freder­ ick Ndolu. Sedang dari kalangan sutrada­ ra, Damien selaku Directur Festival Film International, mendapuk sutradara Cheryl Halpern asal Amerika Seri­ kat sebagai ‘Toleransi Woman Of The Year 2016’ dan di ka­ langan seniman, Lucia Bara­ ta asal Bra­ sil dino­ bat­ kan menja­ di ‘Star Of Toler­ ance 2016’.

“Kita mengam­ bil momen hari toleran­ si sedunia

Banyak Subsidi Energi Salah Sasaran

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI:

Jadikan APBN Instrumen Fiskal Terpercaya

Presiden joko Widodo (kiri), Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah).

Dengan penyusunan APBN yang lebih realistis, maka APBN tidak hanya menjadi instrumen yang bisa membawa dampak positif terhadap pembangunan, namun juga bisa menjawab persoalan terkait kesenjangan, kemiskinan maupun pengangguran.

FOTO | IST

Jakarta, Trans - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan penge­ lolaan APBN dengan lebih akuntabel menja­ di penting karena saat ini kondisi lebih trans­ paran dan defisit anggaran harus dijaga agar tidak melebihi target yang diperkenankan dalam UU yaitu tiga persen terhadap PDB.

Jakarta, Trans Pada tahun 2017 ini, pe­ merintah akan mengalo­ kasikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilo sebesar Rp 32,3 triliun, dan sub­ sidi listrik sebesar Rp 45 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) me­ nekankan, agar subsidi energi yang dimaksud­ FOTO | IST kan untuk masyarakat ti­ Direktur Utama PT PLN, dak mampu harus be­tulSofyan Basir. betul tepat sasaran.

“Artinya, memang benar-benar untuk masyarakat yang tidak mampu,” tegas Presiden Jokowi saat mem­ berikan pengantar pada rapat terbatas tentang Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Kelu­ arga Sejahtera, di Kantor Presiden, Jakarta, belum lama ini.

Presiden mengemukakan, selama ini penerima sub­ sidi listrik 900 VA ternyata tidak betul-betul diterima oleh rumah tangga yang tidak mampu, sehingga se­ cara bertahap pemerintah harus melakukan penajaman sasaran kembali, agar betul-betul subsidi listrik ini tepat 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Virus Hoax TKA China Ilegal Pola edukasi dan klarifikasi dari pemerintah menjadi semacam vaksin bagi masyarakat yang terjangkit virus hoax TKA Ilegal. Vaksin ini penting untuk meredam kekhawatiran masyarakat serta memberikan perspektif utuh dalam menyikapi isu TKA secara proporsional Jakarta, Trans - Pemerintah­ an Jokowi-JK dalam hal ini Ke­ menterian Ketenagakerjaan Ha­ nif Dhakiri menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar jangan langsung percaya dimana bere­ darnya informasi palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara data maupun fakta di je­ jaring media sosial menimbulkan stigma negatif masyarakat tentang TKA.

Menaker Muhammad Hanif Dhakiri saat melakukan sidak.

Di tahun 2017 ini Indonesia sedang menghadapi era kompeti­ si global yang semakin ketat den­ gan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) walau­ pun hanya terbatas pada sek­ tor dan jabatan tertentu. Dima­ na dalam kurun waktu 2015-2016 tersebar isu serbuan Tenaga Ker­ ja Asing (TKA) ilegal asal Tiong­ kok kembali mencuat ke permu­ kaan. Beberapa pihak terkait dan termasuk Menteri Ketenagaker­ jaan (Menaker) Muhammad Ha­

FOTO: IST

nif Dhakiri meyakini ada bum­ bu politik yang ditaburkan dalam sajian isu TKA ilegal dari Chi­ na yang dikonsumsi publik ba­ ru-baru ini. Belakangan pemerin­ tah dan masyarakat benar-benar memberikan perhatian serius ter­ hadap persoalan tersebut.

Sebelumnya, virus hoax TKA ilegal asal China yang menular dengan cepat melalui media so­ sial. Sehingga Presiden Joko­

agar bisa hadir pada Selasa (10/1/2017) di ruang kerjanya. Undangan itu disam­ but oleh Ketua DPD-NCW Fairus Syar­ if.

Dalam pertemuan itu disampaikan amanat walikota yang sangat berteri­ ma kasih atas masukan dari NCW sela­ ma ini. Saran dan kritikan NCW melalui media massa cetak maupun online san­ gat membantu sekali. Pada prinsipnya komunikasi yang belum terjalin an­ tara Kesbangpol dan NCW, kedepannya akan lebih besinergi.

Ketua NCW Fairus Syarif, Sekretar­ is Afan Sira Oktrisma dan jajaran pen­ gurus, meserpon positif upaya Waliko­ ta Ir. H. Ridho Yahya sebagaimana dis­ NCW DPD Prabumulih usai beraudiensi dengan Kesbangpol Prabumulih.

FOTO | DOC NCW

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

SOROT

Proyek Jargas Kebanggaan Masyarakat Kota Prabumulih

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Jakarta, Trans Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa salah satu upaya untuk melakukan refor­ masi perpajakan ada­ lah fokus kepada per­ baikan teknologi infor­ masi. Hal ini kaitann­ ya dengan pengelolaan data wajib pajak yang terintegrasi, yakni an­ FOTO | IST tara KIP dan NPWP. Dirjen Bea dan Cukai, Selain itu, upaya pro­ Heru Pambudi. gresif lainnya juga ha­ rus dilanjutkan pemerintah agar penerimaan pajak bisa meningkat secara natural.

“Sepuluh tahun lalu saya jadi menkeu, pembayar pa­ jak hanya dua juta. Yang terdaftar 6 juta tapi yang bayar 2 juta. Sekarang terdaftar ada 30 juta, namun yang ak­ tif bayar pajak 22 juta. Artinya, reformasi saat ini bukan semata soal menambah pembayar pajak, namun lebih kepada reformasi di bidang IT,” ujarnya.

Di awal 2017 ini, Kementerian Keuangan Repu­ blik Indonesia akan mensinergikan Direktorat Jender­ al Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Si­nergi ini dilakukan dengan menggabungkan nomor pajak (NPWP) dengan nomer cukai, sehingga wajib pajak (WP) terutama yang bergerak di ekspor impor dan pro­

8 BERSAMBUNG HAL 3 ...

NCW DUKUNG PROGRAM WALIKOTA H. RIDHO YAHYA

Prabumulih, Trans - Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM. menugaskan Kabag Kesbangpol Marto­ di HS, SH. MM. agar mengundang De­ wan Pimpinan Daerah Nasional Cor­ ruption Watch ((DPD-NCW) Kota Pra­ bumulih, belum lama ini. Sebagai mi­ tra kerja dengan legal formal Surat Ket­ erangan Terdaftar (SKT) Nomor 220/11/ KESBANGPOL.IV/2016 yang dikelu­ arkan tanggal 11 Oktober 2016 oleh pe­ merintah, NCW beraudensi guna men­ yatukan visi dan misi membangun Kota Prabumulih ke depan.

Atas perintah Walikota, maka Kabag Kesbangpol menghubungi Ketua DPDNCW Fairus Syarif via telepon seluler

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Bea Cukai Membentuk Single ID Cegah Importir Ilegal

PEMERINTAHAN JOKOWI-JK TERUSIK

PRESIDEN JOKOWI MINTA DIINTEGRASIKAN DENGAN PROGRAM KKS

Sri Mulyani menegaskan bahwa Angga­ ran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen fiskal yang terper­ caya dan kredibel agar berdampak positif ke­ pada pembangunan dan kesejahteraan ma­

FOTO: IST

7 Resolusi di Tahun 2017

T

idak terasa waktu berlalu begitu cepat. Ta­ hun 2016 sudah berakhir dan digantikan dengan tahun baru 2017. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan, dengan penuh rasa syukur, mari kita isi tahun 2017 ini dengan kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Saya mengajak saudara semua untuk mene­ tapkan resolusi, baik untuk pribadi maupun organ­ isasi, serta keluarga,” kata Yasonna saat menjadi pembina Apel Pagi Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2017 ‘Mewujudkan Reformasi Hukum dan e-gov­ ernment PASTI Nyata’.

Esensi dari suatu resolusi adalah adanya ketetapan hati, yaitu sebuah kebulatan tekad un­ 8 BERSAMBUNG HAL 3 ...

Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM.

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DI LAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTAN­NYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DI LUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI TERDEKAT.

Trans Hukum

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Pemkot Pagaralam Hutang Rp71 Miliar Kepada Pemborong Pagaralam, Trans - Pemerin­ tah Kota (Pemkot) Pagaralam menga­ kui adanya hutang kepada pihak keti­ ga atau pemborong yang mencapai Rp 71 miliar. Pem­ kot terhutang karena pihak ketiga sudah melakukan pekerjaan dan ha­ rus dibayar. Sementara, dana trans­ fer pusat mencapai Rp 63 miliar dan Provinsi Rp 40 miliar telat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam, H Safrudin mengatakan, adanya penyesuaian atau pemo­ tongan anggaran membuat kondi­ si daerah sedikit goyang. Ditam­ bah adanya pemotongan akhir 2016, kemudian keterlambatan sehingga transfer dari pemerintah pusat se­ hingga tidak dapat membayar dana pihak ketiga.

Akibatnya, Walikota Pagaralam harus mengakui adanya hutang Rp71 miliar hutang kepada pihak ketiga. “Kita mengharapkan ang­ gota DPD RI bapak Hendri Zainu­ din dan Siska Marleni dapat menyu­ arakan masalah ini kepada Kemen­ terian Keuangan. Dengan begitu, jika dana ditranfer tidak akan meng­ ganggu program 2017,” pinta sekda, saat bertemu anggota DPD RI Hen­ dri Zainudin diruang Besemah III, Jumat (13/1/2017).

Plt Kepala DPPKAD Kota Pa­ garalam, Iwan Mike Wijaya men­ jelaskan, ‎pada 2014 pemerintah ter­ lambat membuat peraturan sehingga terjadi pengurangan. Dimana, ada Rp 43 miliar pemotongan sehing­ ga total jumlahnya mencapai Rp92 miliar dipotong pusat.

Kemudian, pada 2015 pending dari segi belanja agar dapat melaku­ kan penyesuaian pendapatan. Na­ mun, setelah dilakukan terdapat transfer pusat yang macet 2015 se­ hingga seluruh uang di kas kosong.

“Begitu juga tahun 2016 ada Rp64 miliar dari sektor DBH pemer­ intah pusat kurang bayar. Kemudi­ an, pada 31 Desember 2016 akan di­ transfer tetapi tidak juga masuk. Be­ gitu juga, Rp 40 miliar dari provinsi tidak masuk. Akibatnya, pekerjaan pihak ketiga terpaksa tidak dibayar dan diakui sebagai hutang,” jelas­ nya. vMirwansyah, SE

2

2016, KPK Serahkan Rp497 Miliar ke Negara KPK sepanjang 2016 telah 17 kali menggelar operasi tangkap tangan.

Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 56 tersangka yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti aparat penegak hukum, anggota legislatif, dan kepala daerah.

Jakarta, Trans - Komisi Pem­ berantasan Korupsi (KPK) menya­ takan telah menyerahkan Rp497,6 miliar ke dalam kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bu­ kan Pajak dari hasil seluruh kasus tindak pidana korupsi yang telah inkrah di persidangan pada 2016.

Wakil Ketua KPK Basaria Pan­ djaitan mengatakan, seluruh uang tersebut berdasarkan hasil ekseku­ si atas 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang ada di tahun 2016.

“KPK melakukan eksekusi 81 putusan yang telah inkrah. Le­ bih dari Rp497,6 miliar ke kas negara,” ujar Basaria dalam kerangan pers ‘Capaian dan Kinerja KPK di Ta­ hun 2016’ di Kantor KPK, Jakarta, belum lama ini.

Basaria memaparkan, tahun ke­ marin KPK telah melakukan 96 penyidikan dan 99 penyidikan. Dari kedua hal itu, KPK telah melimpah­ kan 77 kasus ke dalam tahap penun­ tutan. Sebagian dari yang ditangani berasal dari kasus yang ada dita­ hun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Basaria menjelas­ kan, modus korupsi yang paling banyak pada tahun 2016 adalah ka­ sus penyuapan dengan 79 perka­ ra. Kemudian disusul dengan ka­ sus korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 14 perkara dan tindak pi­ dana pencucian yang sebanyak 3 perkara.

Di sisi lain, dari jenis tingkat ja­ batan, Basaria berkata, ada 26 per­ kara yang melibatkan sektor swas­ ta, 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD, dan 10 perkara yang melibatkan pejabat eselon I, II, III. “Ada 8 perkara yang melibatkan bupati, wali kota, dan wakilnya,” ujarnya.

Basarian menambahkan, KPK sepanjang 2016 telah 17 kali meng­ gelar operasi tangkap tangan. Dari

dah dalam melaporkan harta. Untuk tahap pertama, aplikasi ini dapat di­ gunakan pada 15 instansi yang menjadi pilot partner. Di saat yang sama pula, aplikasi GRATis²GO juga diluncurkan sebagai upaya pendidikan dan sosialisasi antiko­ rupsi dengan pendekatan mobile education. Aplikasi ini dapat diun­ duh secara gratis pada telepon pin­ tar sehingga masyarakat bisa mem­ pelajari secara mandiri.

FOTO: IST

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi pimpinan KPK menyampaikan paparan terkait kinerja KPK Tahun 2016 di Gedung KPK, Jakarta.

OTT tersebut, KPK menetapkan 56 tersangka yang berasal dari berb­ agai latar belakang, seperti aparat penegak hukum, anggota legislatif, dan kepala daerah. “Kegiatan OTT tahun 2016 merupakan jumlah OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” ujar Basaria.

Lebih dari itu, Basaria me­ nyatakan, banyaknya OTT yang dilakukan KPK menunjukkan ting­ ginya partisipas dan keberanian masyarakat dalam melaporkan ti­ pikor yang akan terjadi di lingku­ ngannya.

Sementara itu, dari segi pence­ gahan, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memaparkan KPK telah menyerahkan 14,6 mi­ liar ke dalam kas negara dalam ben­ tuk PNBP. Uang tersebut bersum­ ber dari laporan gratifikasi yang masuk ke KPK. Ia memaparkan, Direktorat Gratifikasi KPK telah menerima 1948 laporan. Sebanyak 549 di­ antaranya dinyatakan milik neg­ ara. Sementara 57 dikembalikan ke penerima dan 323 laporan ma­ sih dalam proses penelaahan. “Di­ lihat dari institusi pelapor, PUMN/ BUMD intitusii paling banyak mel­ apor gratifikasi dengan 731 lapo­ ran, kementerian 640 laporan, dan pemerintah daeran 239 laporan,” ujarnya.

Pencegahan Di bidang pencegahan, KPK terus meningkatkan peran strat­ egisnya dalam perbaikan sistem pemerintahan. Untuk itu, KPK melakukan pendampingan kepada sejumlah provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang

Penindakan dan Pencegahan Terin­ tegrasi agar pemberantasan korupsi le­bih efektif dan efisien.

Adapun 6 provinsi yang di­ dampingi, yakni tiga daerah de­ ngan tingkat kerawanan korup­ si yang berulang, yakni Suma­ tera Utara, Riau, dan Banten, serta tiga daerah otonomi khusus yakni Aceh, Papua dan Papua Barat. Da­ lam perjalanannya, ada tiga daerah yang kemudian meminta KPK un­ tuk mendampingi agar proses per­ baikan di daerahnya juga berjalan dengan baik, yakni Bengkulu, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Sehingga pada 2016 ini, KPK men­ dampingi 9 provinsi dalam pro­ gram tersebut.

Pada program ini, KPK men­ dorong daerah tersebut untuk melakukan perbaikan sistem, khu­ susnya pada tata kelola angga­ ran, perencanaan dan pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, KPK juga men­ dorong daerah agar mengadopsi praktik terbaik tata kelola pemer­ intahan berbasis elektronik (e-go­ vernment) pada daerah tersebut.

Secara reguler KPK terus be­ rupaya meningkatkan kesadaran Penyelenggara Negara melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan senantiasa berupaya menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Pada upaya meningkat­ kan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), KPK telah menerima se­ banyak 301.786 LHKPN, yang ter­ diri dari 76,7 persen dari 244,357 wajib lapor di tingkat eksekutif, se­ banyak 30,1 persen dari 13,960 wa­

jib lapor di tingkat legislatif, seba­ nyak 90,5 persen dari 15,086 wa­ jib lapor di tingkat yudikatif, dan 82 persen dari 28,383 wajib lapor BUMN/BUMD. KPK juga turut mendukung terselenggaranya Pilkada serentak pada 2017 dengan membuka loket khusus selama 21 September hing­ ga 3 Oktober 2016. Di sini, KPK menerima dan melakukan verifi­ kasi terhadap 682 laporan harta para pasangan bakal calon dari 101 wilayah. Dari upaya ini KPK ber­ harap, mekanisme penyampaian LHKPN tidak hanya sebatas lang­ kah administratif, melainkan juga upaya strategis dalam menguji ke­ jujuran dan integritas para calon pemimpin yang akan memajukan daerah.

Upaya pencegahan lainnya, KPK juga melakukan sejumlah terobosan dalam bidang teknolo­ gi, utamanya pada pendidikan dan peningkatan partisipasi publik da­ lam pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan aplikasi platform JAGA, Gratifi­ kasi Informasi dan Sosialisasi ver­ si kedua, yakni GRATis²GO, dan pelaporan harta kekayaan berbasis elektronik melalui e-LHKPN. Ino­ vasi tersebut didasarkan pada keya­ kinan bahwa kemajuan teknologi dapat dioptimalkan untuk pence­ gahan korupsi dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor, kare­ na mustahil bagi KPK dalam men­ jalankan tugas pemberantasan ko­ rupsi ini sendirian.

Pada 27 Oktober 2016, KPK telah meluncurkan aplikasi e-LH­ KPN yang dirancang agar para penyelenggara negara semakin mu­

Penindakan Pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan, KPK telah melakukan koordinasi seban­ yak 163 penanganan perkara, dari 76 perkara yang ditargetkan pada 2016. Sementara supervisi dilaku­ kan terhadap 201 perkara, dari 156 perkara yang ditargetkan. Kegia­ tan yang dilakukan KPK dalam ke­ giatan ini, selain membantu men­ datangkan ahli dalam penanganan perkara, juga turut membantu pen­ angkapan Daftar Pencarian Orang (DPO). Salah satunya, yakni saat KPK membantu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menangkap ter­ sangka atas nama Suryo Handoko di Blitar, Jawa Timur dan mem­ bantu Kejaksaan Negeri Kepulau­ an Mentawai menangkap terpidana atas nama Manatap Ambarita di Ja­ karta.

Selain itu, KPK juga mengini­ siasi e-SPDP sebagai upaya siner­ gi dalam penanganan perkara ko­ rupsi di antara lembaga penegak hukum lainnya. Tahun 2016, KPK te­ lah menerima pemberitahuan penyi­ dikan tindak pidana korup­ si dari aparat penegak hukum lain, yakni sebanyak 661 SPDP dari Ke­ jaksaan, dan 255 SPDP dari Kepoli­ sian.

Yang regular dilkukan, KPK juga selalu berupaya meningkatkan kapasitas dalam penanganan perka­ ra dengan menggelar Pelatihan Ber­ sama Aparat Penegak Hukum yang pada tahun 2016 digelar di Jawa Barat, DKI Jakarta, Aceh, dan Su­ matera Barat. Pada kegiatan ini, dii­ kuti 713 aparat penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan, serta au­ ditor pada BPK, BPKP dan PPATK. Seluruh kegiatan KPK tahun 2016 dilakukan menggunakan ang­ garan yang berasal dari APBN, yai­ tu sebesar Rp991,8 miliar. Penyer­ apan anggaran pada tahun ini se­ besar Rp843,9 miliar atau sekitar 85,09 persen. vSN

Kali Bekasi Tercemar, BPLH Panggil 18 Perusahaan Bekasi, Trans – Kali Bekasi yang menjadi bahan baku air bersih PDAM Tirta Patrio, Kota Beka­ si mulai tercemar. Pantauan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Kali Beka­ si tercemar oleh pembuangan lim­ bah industri. Diduga limbah industri langsung digelontor ke sungai.

BPLH Kota Bekasi pun sudah memanggil 18 perusahaan yang berpotensi melakukan pencema­ ran terhadap Kali Bekasi. BPLH meminta kepada belasan perusa­ haan tersebut untuk menekan surat pernyataan tidak akan mencemari lingkungan.

Pencemaran Kali Bekasi sempat berlangsung parah pada awal Jan­ uari 2016, hingga mencemari pro­ duksi air bersih PDAM Tirta Pa­

triot Kota Bekasi. Ada tiga sum­ ber pencemaran menurut analisis BPLH, yakni kiriman limbah dari hulu sungai di Kab Bogor, limbah perusahaan yang ada di Kota Beka­ si, dan limbah domestik.

“Kebetulan di Kota Bekasi ada 18 perusahaan yang domisilin­ ya berada di DAS Sungai Cileung­ si dan Kali Bekasi. Kami mengin­ gatkan kepada perusahaan-peru­ sahaan yang ada di DAS tadi un­ tuk benar-benar mengelola limbah cair sesuai baku mutu, baru boleh dibuang ke Kali Bekasi/Cileung­ si,” ujar Kepala Bidang Pengenda­ lian Dampak Lingkungan (PDL) BPLH Kota Bekasi Masri Wati, be­ lum lama ini.

Masri menyatakan, lokasi dan syarat pembuangan limbah cair

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI (e-SYSTEM) SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999 ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng 166-00-0107987-0 a/n PT. Tanah Merah Abadi, Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 66.170.001.3006.000, PERCETAKAN: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi di luar tanggung jawab percetakan). facebook.com/korantransaksi1

@korantransaksi

pada dasarnya sudah tertera di da­ lam izin pengelolaan limbah cair ti­ ap-tiap perusahaan. Pemanggilan terhadap 18 perusahaan ini merupa­ kan penekanan kepada seluruh peru­ sahaan yang ada di sepanjang DAS Kali Cileungsi/Bekasi untuk lebih memperhatikan pengelolaan limbah cairnya.

Ia menerangkan, setiap perusa­ haan wajib menyampaikan laporan kepada BPLH per tiga bulan dan enam bulan sekali. Hasil uji labo­ ratorium yang dilakukan oleh peru­ sahaan dan dilaporkan ke BPLH ra­ ta-rata sudah memenuhi baku mutu layak dibuang ke sungai. Kenda­ ti demikian, tetap perlu dilaku­ kan pengawasan. Salah satu upa­ ya BPLH dengan sidak via sungai.

Sampel air diambil dari pipa-pipa

DEWAN PENASEHAT: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Rudy Suwandi, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Mbah Abdullah, Suhato; PENASEHAT HUKUM: Antoni Sitanggang, SH. Aristo Muranda SH, Fafinaldi SH. MH, Aman Simamora SH MH. PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Drs. Syaiful Nazar.

PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Rechan RR, SDs. REDAKTUR PELAKSANA : Odjie. M. AA., M. Zikri Nazar. DEWAN REDAKSI: Syaiful Nazar, M Rechan RR, C. Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, M. Zikri Nazar, Suryati, S.Sos, David King SH MM, Ramli Amat Saragih, Erick. MH., SE., Skoml., MM. ART DIREKTOR: Rofiq. SEKRETARIS REDAKSI: Intan Gunasari. SIRKULASI DAN PERIKLANAN: Saskia

corong pembuangan limbah.

Di dalam surat pernyataan yang ditandatangani perusahaan-perusa­ haan tersebut, tertera sanksi-sank­ si yang mengacu pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid­ up pasal 76-82 dan 98-112. “Apa­ bila nanti perusahaan tersebut ter­ bukti melakukan pelanggaran sank­ si-sanksi itu akan diberlakukan ses­ uai dengan tahapannya,” ujar Mas­ ri.

Sanksi yang diberikan bertahap mulai dari teguran tertulis, peng­ hentian sementara proses produk­ si, pembekuan izin lingkungan, pen­ cabutan izin lingkungan, tuntutan pembayaran ganti rugi dan pemuli­ han lingkungan, sampai tuntutan pi­ dana.

“Kita tidak bisa men-judge itu dari perusahaan di Kota Bekasi, karena secara faktual visual air dari hulu sudah berwarna hitam dan ber­ bau. Kecuali air di perbatasan Kab Bogor bening, tiba-tiba masuk ke Kota Bekasi jarak 100-500 me­ ter air jadi hitam berbau,” katanya.

Menurut Masri, BPLH Bogor secara lisan juga mengakui bahwa air su­ dah tercemar dari hulu. Ada ratusan perusahaan di sepanjang bantaran Kali Cileungsi.

Surat Teguran BPLH Kota Bekasi juga telah melayangkan surat teguran kepada perusahaan yang memproduksi mi­ numan kemasan, karena dianggap mencemarkan Kali Bekasi dengan membuang limbahnya tanpa pengo­

Maulida. REDAKTUR SENIOR: Drs. Syamsul Bachri SH, Suryati, Lorayati Debataraja. REDAKTUR EKSEKUTIF: Drs. Lendi Agustinus, Sidharta D, T Maemun, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Ongen Geser, Iwan Kotto, T. Jamal Oteng, Firman Kelana, Hartono. STAF REDAKSI: Meidi Mulya, Habibul Nazar, Nurroziqin, S Hadiyanto Bachtiar, Dahniel Simatupang, Richardo Zakaria.

PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN SEKRETARIAT NEGARA-RI: Syaiful Nazar. KPK: Syaiful Nazar. KEMENKUMHAM: Rechan Nazar.

MABES POLRI: Syaiful Nazar. KEMENAKERTRANS/ BNP2TKI: Syaki Chevalier. KEMENTERIAN SENI & BUDAYA: Suryati. DITJEND IMIGRASI : M. Rechan RR Nazar S.Ds. PERTAMINA: Suhada.FOTOGRAFER: Aboot. PERWAKILAN JAWA BARAT: Surasdi Arso.

KOTA BANDUNG: Elvin Yos, Novianto. KARAWANG: Agus Safutra. GARUT : Chrystian. PRIANGAN

lahan.

“Kami telah melayangkan surat teguran karena ada indikasi peru­ sahaan tersebut membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu,” ujar Masri.

Dia menjelaskan, teguran itu dilakukan setelah petugas mendapa­ ti perusahaan produksi air kemasan sedang membuang limbah yang ti­ dak sesuai baku mutu lingkungan ke Kali Bekasi, beberapa waktu lalu.

“Kami melihat langsung perusahaan air kemasan itu membuang limbahn­ ya ke Kali Bekasi. Namun, mereka mengklaim, telah mengolahnya leb­ ih dulu sebelum dibuang,” tuturnya.

Masri berharap surat teguran bisa menyadarkan perusahaan akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. vRECHAN NAZAR

TIMUR: Zamzam Hermansyah, KOTA DEPOK: Jopi Rahyono Ramelan. KABUPATEN BEKASI: Kaslim Kusyairi, Suganda, Nunu Erlangga. PERWAKILAN BANTEN: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly, Falscay Guntur Karuyan. KOTA TANGERANG SELATAN: Okta Iskandar. PERWAKILAN SUMATERA BARAT: Bastani Nazar, Awaludin. PAGAR ALAM: Mirwansyah.

PRABUMULIH : Fairus Syarif BATURAJA: Verdie Wora. PROVINSI KEPRI: TAfrizal Syahputra. BIRO TJ. PINANG & BINTAN: Mulkansyah; KABUPATEN LUWU TIMUR: Tabah Yosep. BANGKA BELITUNG: Rita Monica. KABUPATEN SIDOARJO: Hendrikco Rifky R. KOTA MALANG: Bagus Yudistira. KABUPATEN MALANG: Achmad Soeseno.

E-MAIL: korantransaksi@yahoo.co.id; korantransaksi@gmail.com

WEBSITE : www.korantransaksi.com

3

Ekonomi & Bisnis

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Transfer Dana ke Daerah Mencapai Rp764,9 Triliun Presiden Joko Widodo berharap perekonomian daerah bergerak lebih cepat.

Jakarta, Trans – Dalam Angga­ ran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 pemerintah mengalo­ kasikan dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 trili­ un. Untuk itu, Presiden Joko Wido­ do (Jokowi) berharap perekonomian daerah di seluruh Indonesia berger­ ak lebih cepat dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar pada 2017.

“Dalam APBN 2017 dana trans­ fer ke daerah dan dana desa menca­ pai Rp764,9 triliun, lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga di pusat, karena kita ingin perekono­ mian daerah bergerak lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam per­ ayaan HUT Ke-18 PKPI di Jakarta, baru-baru ini.

Jokowi menyebutkan dari segi kebijakan anggaran, pemerintah da­ lam APBN Perubahan 2016 untuk pertama kalinya menetapkan angga­ ran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja kepada ke­ menterian/lembaga di pusat.

APBN 2017 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750 triliun dan belanja negara Rp2.800 triliun. Dari belanja negara itu an­ ggaran untuk kementerian/lembaga sebesar Rp763,6 triliun (36,7 per­ sen).

Sementara dana transfer ke daer­ ah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada HUT ke-18 PKPI di Garden Ballroom Hotel The Darmawangsa, Jakarta.

Rp552 triliun (26,5 persen).

Dalam kesempatan itu Presiden juga mengungkapkan sejumlah ke­ bijakan dan langkah untuk menja­ ga kedaulatan dan harga diri bang­ sa. “Ini sudah mulai terlihat beran­ da terdepan kita menjadi layak dan membanggakan seperti di Pos Lin­ tas Batas Negara di Entikong Kalbar dan Motoain NTT,” katanya.

Ia menyebutkan dulu Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai di Entikong seperti kandang, namun sekarang sudah 3-5 kali lebih baik dari sebelahnya atau negara tetang­ ga. “Dulu di Motoain kantornya leb­ ih jelek dari kantor kelurahan, saya

minta agar dirobohkan dan diba­ ngun baru, sekarang 3- 5 kali lebih baik dari tetangga. Dulu orang kita foto di sana sekarang kebalikann­ ya,” katanya.

Sementara dari segi konektiviti­ tas, Jokowi menyatakan pemerintah ingin mempersatukan secara fisik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik. “Kita ingin Indonesia sentris bukan Jawa Sen­ tris. Dengan konektivitas itu, lalu lintas barang dan orang akan sema­ kin lancar,” katanya.

Sementara mengenai perkem­ bangan tol laut 2016, Jokowi me­ ngaku memang belum semuanya

selesai karena baru beberapa rute yang dikembangkan. “Tapi 2017 akan semakin kompleks rutenya, kapal besar akan semakin beredar di pelabuhan besar dan kecil di Indo­ nesia dan alu lintas barang dan ma­ nusia akan lancar sehingga keadilan sosial dapat terwujud,” katanya.

Kepala Negara menyebutkan se­ lain pembangunan fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur so­ sial. “Melalui program Kartu Indone­ sia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Pro­ gram Pemberian Makanan Tambah­ an, diharapkan masyarakat yang be­ lum naik ke sejahtera akan ke posisi yang lebih baik,” kata Jokowi. vSN

Pemkab Bogor: Dua Waduk Untuk DKI Jakarta Siap Dibangun Bogor, Trans - Keinginan DKI Jakarta terbebas dari banjir sema­ kin mendekati kenyataan. Perangkat pengendali banjir di Jakarta, yai­ tu dua waduk di Kabupaten Bogor, kini telah masuk ke tahap persiapan pembangunan fisik.

Kedua waduk itu yaitu Waduk Ciawi (cipayung) dan Waduk Suka­ mahi. Dua waduk tersebut berada di lahan yang sebagian besar masuk wilayah Kecamatan Megamendung. Senagian kecil area waduk mene­ mpati wilayah sebuah desa di Kecamatan Cisarua.

Di sela pertemuan dengan pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Ci­ liwung Cisadane, Bupati Bogor Nurhayati mengatakan laporan ten­ tang perkembangan mega proyek multiyear situ telah masuk kemejan­ ya. “Dua waduk yang di Megamendung, pembahasan lahannya sudah dilakukan secara bertahap. Kontrak kerja juga sudah diteken pada De­ sember 2016 lalu dan diharapkan selesai di 2019,” ungkap Bupati Bo­ gor, Kamis (12/1) lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BBWSCC, Iskandar merinci progres proyek yang diinisiasi Presiden Joko Widodo saat masih men­ jadi Gunernur DKI Jakarta. Menurutnya petugas pertanahan kantor ke­ camatan dan desa sudah turun menginvetarisasi lahan untuk mereal­ isasikan pembayaran tahap selanjutnya.

Dana yang dibutuhkan untuk kontruksi Waduk Ciawi sebesar Rp.286 miliar. Untuk kontruksi Waduk Sukamahi dianggarkan sebesar Rp.462 miliar. “Saat ini, kita masuk tahap pembayaran. Secara bertahap dilakukan pembayaran dengan memperhatikan situasi dan keadaan.

Target kami dapat secepatnya rampung,” ujarnya.

Sejauh ini, proses pembebasan lahan lancar dan tidak menemui ken­ dala yang berarti. Hal itu disebabkan dukungan penuh dari pemerin­ tah daerah setempat ditambah kesadaran masyarakat akan fungsi kedua waduk.

Kepala Bidang Pelaksana BBWSCC, Bastari menambahkan tahap pertama pembebasan lahan telah rampung berberapa hari lalu. Pem­ bayaran kepada pemilik lahan dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bogor. Pada tahap pertama lima bidang sudah kita bebaskan.

“Dua bidang seluas 4.600 meter untuk Waduk Ciawi dan tiga bidang seluas 2.700 meter untuk Waduk Sukamahi,” jelasnya.

Total dana yang telah dikeluarkan untuk pembebasan tahap pertama sebesar Rp.6 miliar. Untuk progam lainnya, lanjut Bastari, ialah kon­ trak untuk pengerjaan kontruksi kedua waduk, pada 23 Desember 2016 lalu, kontrak kerja untuk Waduk Ciawi sudah diteken. Penandatanganan kontrak untuk Waduk Sukamahi dilakukan pada 21 Desember 2016.

Dua konsorium telah mengantongi kontrak untuk pengerjaan fisik waduk. Waduk Ciawi akan dikerjakan oleh PT. Abipraya yang bermitra dengan Sat Nusantara. Sementara itu, Waduk Sukamahi dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya Tbk bekerja sama dengan Basuki Rahman Saputra.

Sementara itu Camat Megamendung Hadijana menambahkan dari 34 lahan yang sudah diverivikasi di lahan pertama baru lima bidang yang dibebaskan. vJopi

BERSAMBUNG Kemnaker di bawah pimpinan Menaker Hanif terus melakukan upaya pembenahan penyelengga­ raan pengawasan ketenagakerjaan di daerah-daerah berdasarkan Un­ dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daer­ ah, sebagai revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan uru­ san wajib dan bersifat konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pe­ merintah Daerah Provinsi. Na­ mun minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini menja­ di persoalan tersendiri dalam me­ maksimalkan peran pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam memoni­ toring peredaran TKA sangat dib­ utuhkan untuk menunjang kinerja pengawas ketenagakerjaan.

Jika pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru tanah air ber­ gotong royong untuk bersama-sa­ ma menjaga keutuhan negara dan berperan dalam mengontrol ke­ beradan TKA, maka isu serbuan TKA asal China atau dari nega­ ra manapun tak perlu di khawatir­ kan terjadi lagi karena stiap indi­ vidu terlibat dalam proses penga­ wasan di lingkungan kerja maupun lingkungan sosial masing-masing.

Menaker mengimbau agar masyarakat lebih kritis dan bijak dalam menyerap informasi sehing­ ga tidak menimbulkan kesalah pa­

haman dan keresahan. Meski saat ini investasi Tiongkok di Indone­ sia meningkat hingga mencapai angka US$ 1,6 miliar, Menaker menekankan bahwa TKA yang masuk bebarengan dengan adan­ ya investasi tersebut tak serta merta masuk ke Indonesia begitu saja. Ada aturan-aturan ketat yang mengikat para TKA, baik dari segi kompetensi maupun posisi atau ja­ batannya.

Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan bahwa pihaknya telah mendepor­ tasi warga negara asing sebanyak 7.887 sepanjang tahun 2016. Ke­ menkumham juga menjalankan pengawasan ketat terhadap war­ ga negara asing yang berada di Indonesia. Selain Menkumham, Menteri Koordinator Politik, Hu­ kum, dan Keamanan Wiranto juga mengimbau masyarakat untuk ti­ dak mudah percaya dengan isuisu yang bersliweran di media so­ sial. “Karena itu, kembali lagi, ka­ lau ada isu-isu sekarang ini, tanya­ kan langsung kepada kemente­ rian dan lembaga terkait agar re­ smi memberikan satu penjelas­ an,” ujar Wiranto. Beberapa to­ koh lain seperti Kapolri dan Pa­ nglima TNI juga mengimbau mas­ yarakat untuk tidak lagi mengha­ watirkan isu serbuan TKA ilegal.

Sebab, Indonesia sudah menerap­ kan mekanisme kontrol yang sa­ ngat ketat terhadap warga negara asing termasuk penggunaan tena­ ga kerja asing.

Menanggapi Isu Tenaga Ker­ ja Asing (TKA) Asal Tiongkok

menurut Kepala BKPM Tomas Trikasih Lembong, TKA menja­ di komponen kritis dari Investasi.

“Kita meminta investor memper­ taruhkan triliunan rupiah modal mereka di negara kita. Wajar me­ reka mengirim orang mereka un­ tuk menjaga investasi tersebut.

Masing-masing TKA itu meng­ hasilkan 4-9 tenaga kerja lokal.

Jadi 1 TKA yang masuk mencip­ takan 3-9 lapangan kerja baru un­ tuk TKI,” kata Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong.

“Data BKPM sangat jelas menunjukkan lapangan kerja yang diciptakan dari investasi jauh leb­ ih banyak untuk tenaga kerja lo­ kal dibanding asing. TKA itu bi­ asanya hanya di awal proyek, pe­ masangan peralatan mesin-masin yang pakai bahasa Jepang, tapi be­ gitu memasuki tahun kedua mer­ eka pulangkan segera karena ga­ jinya mahal pake ekspat,” papar Lembong.

Secara bertahap, nantinya inves­ tor asing akan melatih tenaga ker­ ja lokal untuk dapat bekerja di pe­ rusahaan tersebut. Hal itu karena perbandingan gaji antara TKA dan tenaga kerja lokal yang lebih murah.

Ia menyebut ada beberapa ke­ salahan pahaman seputar tenaga kerja asing. Menurutnya, adan­ ya investasi asing dan masuknya tenaga kerja asing tersebut just­ ru menumbuhkan bisnis lokal di sekitar kawasan investasi itu. Mis­ alnya ketika di kawasan industri, para pegawai membutuhkan jasa laundry sehingga tumbuh toko yang menawarkan jasa laundry. vRN/SN/TIM

‘Reformasi Hukum dan e-govern­ ment PASTI Nyata’,” kata Men­ kumham di hadapan peserta apel yang terdiri dari Pimpinan Ting­ gi Madya dan Pratama, serta para pegawai di lingkungan Kemen­ kumham.

Lebih lanjut, Yasonna berpe­ san kepada para peserta apel un­ tuk melaksanakan tujuh hal, sep­ erti diantaranya adalah melakukan penataan regulasi disemua bidang tugas, dan melakukan peningka­ tan kapasitas SDM. “Lakukan juga penguatan budaya hukum. Ini

menjadi prioritas di tengah marak­ nya sikap-sikap intoleransi, pre­ manisme, tindak kekerasan, ser­ ta aksi main hakim sendiri,” ucap Yasonna.

Pesan keempatnya adalah agar seluruh ASN Kemenkumham ditingkat pusat dan daerah ha­ rus mempunyai kepedulian, serta mampu memahami dan melaku­ kan perubahan, menyesuaikan dengan kondisi nasional maupun global, untuk menjaga kinerja kita agar tidak ketinggalan jaman dan selalu meningkat setiap tahunn­ ya. “Kemudian mulai hari ini, kita mulai setiap kegiatan dengan ber­ landaskan pada janji kinerja tahun

2017,” tambahnya.

Terkait target kinerja yang telah kita sepakati bersama, agar dilak­ sanakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai target yang ingin dica­ pai. Mulai sekarang harus sudah dipetakan dan dipersiapkan data dukung pelaksanaannya.

“Bagi seluruh jajaran pimpinan tinggi madya, pratama, adminis­ trator, dan pengawas harus tahu dan paham tentang perencanaan penganggaran, tentang manaje­ men ASN, pengelolaan BMN, dan mampu berinovasi dalam hal peningkatan kualitas layanan pu­ blik sesuai bidang tugasnya,” tu­ tupnya. vSN

Virus Hoax TKA China Ilegal ... wi angkat bicara. Beberapa wak­ tu lalu saat menghadiri deklarasi pemagangan nasional Kemnaker di Karawang, Jawa Barat, Joko­ wi menegaskan bahwa tidak benar ada serbuan TKA ilegal dari Chi­ na yang mencapai kisaran angka 10-20 juta. Ia menegaskan hing­ ga saat ini jumlah TKA asal neg­ eri Tirai Bambu tersebut hanya bertengger diangka 21 ribu. Jika diban­dingkan dengan jumlah tena­ ga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri angka tersebut ter­ golong sangat kecil.

Data Kementerian Ketenaga­ kerjaan, keseluruhan TKA semua negara sejak tahun 2011 sejum­ lah 77.307, tahun 2012 seban­ yak 72.427, tahun 2013 menca­ pai 68.957, tahun 2014 berjum­ lah 68.762, tahun 2015 berada di angka 69.025, sedangkan sam­ pai November 2016 jumlah ke­ seluruhan TKA mencapai angka 74.183 orang. Kemnaker juga ter­ us meningkatkan sinergi dengan kementerian terkait lainnya sejak pertama kali isu TKA bergulir.

Menaker Hanif Dhakiri kerap turun langsung ke lapangan dalam rangka inspeksi mendadak peng­ gunaan TKA di beberapa perusa­ haan. Ia juga sudah berulangka­ li menegaskan tata aturan penggu­ naan TKA dalam seminar, waw­ ancara media baik cetak, online, maupun elektronik sampai men­ detail hingga aturan baik beru­ pa Keputusan Menteri Ketenaga­ kerjaan dan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan. Meski demiki­ an, Hanif tidak menampik adanya TKA ilegal di Indonesia, namun ti­ dak sebanyak isu yang tersebar di media sosial. Jelas, angkanya jauh lebih sedikit. “Kalau disebut jum­ lah tenaga kerja asal Cina 10 juta itu fitnah. Tenaga kerja Cina itu ada. Tapi di media sosial diputar balikkan dan sudah dilebih-lebih­ kan kemudian dibungkus dengan informasi atau angka-angka yang hoax,” pungkasnya.

Pola edukasi dan klarifika­ si dari pemerintah menjadi sema­ cam vaksin bagi masyarakat yang terjangkit virus hoax TKA Ilegal.

Vaksin ini penting untuk mere­ dam kekhawatiran masyarakat serta memberikan perspektif utuh dalam menyikapi isu TKA secara proporsional serta memupuk rasa optimis dalam berkompetisi den­ gan tenaga kerja dari negara lain.

Melalui sinergi lintas kementeri­ an dalam upaya mengobati virus hoax TKA China ilegal ini, mas­ yarakat bisa mengengerti arah ke­ bijakan pemerintah di berbagai bidang baik mencakup wilayah ekonomi, ketenagakerjaan sam­ pai dengan kemanan nasional. Se­ hingga ke depan diharapkan mas­ yarakat tidak mudah terserang vi­ rus hoax yang lebih banyak meny­ ita tenaga dan pikiran dalam per­ debatan yang dianggap kurang memberikan kontibusi positif un­ tuk memajukan kehidupan ber­ bangsa dan bernegara terutama bidang ketenagakerjaan.

7 Resolusi di Tahun 2017 ... tuk meng­ambil sikap, melakukan tindakan, serta menunjukkan per­ ilaku baru yang berbeda dengan yang sudah-sudah.

“Perilaku tersebut harus leb­ ih baik daripada tahun sebelum­ nya. Ayo tetapkan resolusi di ta­ hun 2017, resolusi yang mampu memaksa kita bangun dari mim­ pi, mampu memaksa kita bangkit berlari untuk bekerja keras,” kata Menkumham di lapangan upaca­ ra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), belum lama ini.

Yasonna mengatakan, dengan adanya resolusi akan membantu kita mengevaluasi dan koreksi diri, serta mampu menghadirkan moti­ vasi dan semangat tinggi. Tak han­ ya itu, resolusi juga mampu menja­ di pijakan awal menuju kehidupan yang lebih baik lagi di masa seka­ rang dan yang akan datang.

“Resolusi kita pada tahun 2017 adalah melaksanakan peng­ abdian dengan bekerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi, beker­ ja cerdas dan ikhlas untuk tugas yang tuntas dalam menyukseskan

Demian Dematra .. sebagai salah satu penyuluhan tentang pentingnya toleransi setelah pertengah­ an November lalu juga sudah digelar di Bali,” terang Damien yang juga peng­ gagas dan koordinator nasional Gera­ kan Peduli Pluralisme yang dicetuskan pada Februari 2010 lampau untuk mem­ beri apresiasi terhadap perjuangan plu­ ralisme Buya Ahmad Syafii Maarif dan Gus Dur. Selain sutradara dan novelis, Damien juga adalah penulis skenario, produser, pelukis dan fotografer internasional. Se­ dikitnya ada 62 novel yang sudah diri­ lis Damien, baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia, 57 skenario film dan serial TV, juga memproduksi 28 film berbagai genre. Salah satu film yang mengangkat namanya adalah ‘Obama Anak Menteng’ mengangkat cerita man­ tan Presiden Amerika Serikat yang per­ nah tinggal di Indonesia.

Selaku fotografer, Damien pernah memperoleh gelar tertinggi, yaitu Fel­ lowship di bidang Potraiture dan Art Photography dari Master Photographer Association. Penghargaan internasional pun disabetnya, seperti ‘Master Photo­ grapher of the Year’.

Sedang di dunia lukis, tak tanggu­ ng-tanggung, Damien pernah meng­ hasilkan 365 karya lukis yang disele­ saikan dalam kurun waktu 1 tahun.

Sebagai penulis, Damien pun tak perlu lagi diragukan kemampuannya, dengan sejumlah novel yang pernah di­ tulisnya, seperti ‘Yogyakarta’,’ Obama dari Asisi’, ‘Si Anak Panah’, ‘Ketika Aku Menyentuh Awan’, ‘Obama Anak Menteng’, ‘Si Anak Kampoeng’ (sebuah novel yang diangkat berdasarkan kisah nyata Buya Syafii Maarif).

Karya lainnya adalah ‘Sejuta Doa untuk Gus Du’r, ‘Sejuta Hati untuk Gus Dur’, ‘Ternyata Aku Sudah Islam’ (nov­ el yang terinspirasi kisah nyata grup musik Debu), ‘Demi Allah’, ‘Aku Jadi Teroris’, ‘Tuhan’, ‘Jangan Pisahkan Kami’, ‘Soulmate-Belahan Jiwa’, ‘An­ gels of Death-Kumpulan Kisah Malaikat Maut’, ‘If Only I Could Hear-Kisah Su­ ara Hati’.

Damien menciptakan rekor dun­ ia melukis tercepat, yang dilakukan di depan Jaya Suprana, pimpinan Musium Rekor Indonesia (MURI) dan disaksikan puluhan media massa nasional dan inter­ national. vSuryati

Trans Jabodetabek

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Expose City Branding Kota Depok Depok, Trans - Sebuah daerah membutuhkan brand yang kuat. Secara difinisi, City Brand ada­ lah identitas, symbol, logo atau merk yang melekat pada daerah. Sebuah Pemerintah Daerah memba­ ngun brand (brand building) untuk daerahnya, se­ suai dengan potensi maupun position yang menjadi target daerah tersebut. Keuntungan yang akan diper­ oleh jika suatu daerah melakukan city branding, di­ antaranya daerah atau kota itu akan dikenal luas, di­ anggap sebagai tempat yang tepat untuk berinvestasi, tempat untuk dijadikan domisili dan berbagai keuntu­ ngan lainnya.

Konsultan City Branding, Mohamad Rahmat, mengatakan City Branding merupakan gabungan dari regenerasi kota, identitas kompetitif dan komunika­ si kota. “Kota Depok mempunyai berberapa keung­ gulan diantaranya sebagai kota hunian yang nyaman, akses mudah ke Jakarta, kualitas warganya yang open mind dan ramah, serta adanya Universitas Indone­ sia,” jelasnya dalam Expose City Branding, di Aula lantai 5, Gedung Balaikota Depok, yang juga dihad­ iri Wakil Walikota Depok, Kepala Bappeda, Kepala OPD, Camat dan Lurah, belum lama ini.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan bahwa kinerja pihaknya dalam hal birokrasi tidak le­ pas dari pembangunan dan pelayanan yang dilaku­ kan untuk kesejahteraan warga, kesejahteraan itu yakni naiknya taraf hidup. “Perbaikan taraf hidup membutuhkan kepemimpinan, dan kita semua adalah pemim­pin,” ucapnya.

Menurutnya, sebuah kota bila diibaratkan ma­ nusia, ada fisik dan non fisik ada mental dan spiritu­ al, keduanya harus seimbang. “Kota ini perlu identi­ tas, sebtansi, karakter. Apa karakter Kota Depok yang bisa kita bangun, ini yang perlu kita pikirkan sebagi city branding Kota Depok,” tandasnya.

Dikatakan Idris, Kota Depok mempunyai ba­nyak potensi seperti yang disampaikan oleh konsultan city branding, Rahmat dalam exposenya. Dalam konsep city branding, Depok friendly city kuncinya adalah komunikasi. “Kita bangun komunikasi yang baik, baik komunikasi masyarakat maupun dengan stake­ holder,” pungkasnya. vJopi

Sertijab Camat Karang Bahagia

4

Mendikbud Setuju Sekolah Himpun Dana Masyarakat Dana yang berhasil dihimpun, digunakan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan untuk kemajuan dunia pendidikan.

Jakarta, Trans - Pameo lama rupanya tetap berlaku. Ganti menteri, ganti kebi­ jakan. Beberapa hari lalu Menteri Pendi­ dikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tengah mempersiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang memperbolehkan sekolah menghimpun dana dari masyarakat ber­ dasarkan semangat gotong-royong. Dana yang berhasil dihimpun, nantinya digu­ nakan untuk mendukung kegiatan bela­ jar-mengajar di sekolah dan untuk kema­ juan dunia pendidikan.

“Memang pada dasarnya dibolehkan sekolah menghimpun dana masyarakat asal itu tidak memaksa, dan dalam rangka memperkuat kemampuan pendanaan se­ kolah dalam rangka gotong-royong,” ujar Mendikbud saat menghadiri lokakarya tentang pencegahan pungutan liar di kan­ tor Kemendikbud Jakarta. Menurut Muh­ adjir, ia juga sudah berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hu­ kum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tentang rencana tersebut.

“Sebelum ini saya sudah berkonsulta­ si kepada Menko Polhukam Wiranto un­ tuk menjelaskan posisi dan langkah yang akan kami lakukan. Menurut beliau ti­ dak ada masalah, asal itu resmi dan tidak melanggar undang-undang. Dan peman­ faatannya untuk sekolah serta transpar­ an,” tutur Mendikbud lagi.

Sementara itu kalangan masyarakat pengamat pendidikan meminta agar Per­ mendikbud tersebut benar-benar memper­

sudah bagus. Namun rakyat masih trau­ ma dengan banyaknya kasus penyalah­ gunaan wewenang, anggaran APBN atau­ pun APBD yang cukup banyak berurusan dengan KPK, sehingga frasa “menghim­ pun dana” banyak dicemari dengan tin­ dak penyalagunaan oknum-oknum yang diberi kepercayaan, malah memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan berb­ agai dalih keperluan yang berlindung di balik undang-undang.

Rakyat kecil dan berpenghasilan rendah tetap berharap masalah pendi­ dikan bangsa, secara financial tetap men­ jadi tanggungjawab pemerintah yang su­

Memang pada dasarnya dibolehkan sekolah menghimpun dana masyarakat asal itu tidak memaksa, dan dalam rangka memperkuat kemampuan pendanaan sekolah dalam rangka gotong-royong.

FOTO: IST

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

jelas tujuan pokok penghimpunan dana, mengingat sekolah bukan lembaga sosial atau keuangan.

Diharapkan peraturan tersebut jelas mengatur untuk tingkat sekolah mana saja dan untuk tujuan-tujuan seperti apa.

Karena kata-kata “untuk kemajuan pen­ didikan” dan “semangat gotong-royong” jangan sampai disalah-artikan dan me­ munculkan ketakutan rakyat kecil yang anak-anaknya butuh sekolah, tapi kondi­ si ekonominya miskin. Juga diharapkan

peraturan penghimpunan dana di seko­ lah jangan sampai tumpang-tindih dengan program pemerintah pusat lewat Bantu­ an Operasional Sekolah (BOS) dan bantu­ an pendamping pemerintah daerah lewat Bantuan Operasional Daerah).

Waktu pemerintah membuat pro­ gram BOS, tentunya sudah diperhitung­ kan dengan matang, dan sudah mengako­ modir berbagai kebutuhan operasional se­ kolah lewat penetapan 13 item penggu­ naan dana BOS. Secara normative, aturan

dah mengalokasikan 20% APBN untuk kepentingan pendidikan. Kendati dalam perjalanannya banyak diwarnai kasus-ka­ sus tidak terpuji, yang terbukti adanya ok­ num pendidik di lembaga sekolah yang masuk kerangkeng KPK atau aparat hu­ kum lainnya karena korupsi dana BOS. Menurut pengamat, dana yang dihimpun dari masyarakat, secara normative admin­ istrative bisa saja transparan, namun cuk­ up rawan adanya peluang untuk disele­ wengkan. vOdjie

Sampah Bertaburan Semenjak Ada Warga Perumahan

Suasana Sertijab Camat Karang Bahagia.

FOTO: SUGANDA

Bekasi, Trans – Serah terima jabatan (Setijab) Camat Karang Bahagia dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Karawang Bahagia, Kabupaten Bekasi Rabu (11/12/2017). Jabatan Camat Karang bahagia dari pejabat lama Suharja, SH, MM diserahterimak­ an kepada H. Asep Burhori SS KM, M.KES, M.SI. Hadir dalam sertijab tersebut diantaranya, per­ wakilan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, Koram­ il, Polsek Cikarang serta berapa Kepala Desa dan staf Pemerintah Kecamatan Karang Bahagia, serta tamu undangan lainnya.

Perwakilan dari Pemkab Bekasi dalam sambu­ tannya menyampaikan pesan Bupati Bekasi, yakni agar camat yang baru menjalankan tugas dengan se­ baik-baiknya serta harus ditingkatkan disiplin kerja dalam kesehariannya. (Suganda)

Opini Oleh: Rahmat Alam* PARTAI politik jangan terla­ lu yakin dulu, begitu juga sang pe­ tahana yang sudah digadang-ga­ gang oleh hampir seluruh pers Na­ sional, begitu juga lembaga survey, semuanya jangan terlalu yakin bah­ wa calon pasangan ‘A’ terlalu kuat dan pasti menang dan seterusnya.

Ada yang kita lupa yaitu: suara hati nurani rakyat Jakarta, yang akan berbicara di balik bilik suara, yang tidak akan terpengaruh oleh Partai apapun!

Sadarkah kita, bahwa saat ini rakyat sudah muak dengan korup­ si? adakah hubungan partai poli­ tik dengan korupsi? Sudah bera­ pa banyak anggota Dewan Per­ wakilan Rakyat Pusat maupun Daerah (DPRD) yang tersangkut kasus korupsi? Benarkah rakyat masih 100% percaya dengan Par­ tai Politik?

Perhatikan statistik para pemi­ lih yang menggunakan hak pilihn­ ya baik saat Pilkada maupun Pil­

Bekasi, Trans - Warga Kampung Jagawana, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat merasa sangat resah akibat adanya bau busuk sampah yang berteb­ aran di mana-mana. Hal ini diduga aki­ bat maraknya perumahan yang belum dilengkapi fasilitas kebersihan, sehing­ ga para warga perumahan membuang sampah sembarangan.

"Guna menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukarukun M. Sanin mengatakan bahwa pihaknya telah memasang papan larangan buang sampah sembarangan, serta melakukan sosialisasi kepada warga.

“Kami juga telah membentuk tim petugas kebersihan yang bertugas meng­ ambil sampah dari rumah-rumah warga.

Mereka melakukan pengambilan sampah sebulan empat kali, atau seminggu seka­ li. Petugas kebersihan desa menerima pembayaran iuran sebesar Rp 20.000sebulan sekali,” terangnya kepada Koran Transaksi, di lokasi tempat pembuangan sampah liar, belum lama ini.

Sampah menumpuk dipinggir jalan, padahal ada plang larangan.

“Namun saya masih tidak mengerti, masih ada juga warga yang nakal mem­ buang sampah semaunya. Kalau sean­ dainya sampai dibiarkan begini terus, mungkin warga kami akan terjang­ kit

FOTO: KASLIM

penyakit, bahkan juga bisa menimbulkan banjir,” ungkapnya.

Ketua BPD Sukarukun, M. Sanin mengatakan bahwa dirinya bersama an­ ggota melakukan investigasi siapa war­

ga nakal yang masih membuang sampah semauanya. “Akhirnya saya dan anggo­ ta BPD mencari tahu siapa yang mem­ buang sampah sembarangan tersebut.

Ternyata, setelah dilakukan pemantauan, banyak warga perumahan di lingkungan Kecamatan Sukatani yang membuang sampah semauanya,” jelasnya.

“Mereka mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melemparkan sampah yang dibungkus kantong plastik ke ping­ gir jalan dari atas sepeda motor sambil jalan,” terangnya.

“Lalu saya dan anggota BPD me­ punyai ide agar warga tidak membuang sampah di tempat ini lagi. Kami BPD dan petugas kebersihan desa bergili­ ran menunggu tempat yang biasa dija­ dikan tempat pembuangan sampah. Na­ mun, mereka malah pindah ke tempat lain yang tidak kami tunggu. Kami ber­ harap kepada pemerintah kecamatan da­ lam hal ini kepala seksi ketentraman dan ketertiban (Satpol PP) agar bisa menega­ kkan undang-undang K3-nya,” pungka­ nya. vKaslim

PILKADA DKI

Dibalik Bilik Suara, Siapa Yang Tahu?! pres, mengapa para pemilih cen­ derung menurun? yang akan me­ nelurkan istilah golongan putih (Golput)? Ini karena rakyat yang namanya sering digunakan (diman­ faatkan) oleh partai namun ketika partai berkuasa tetap saja ‘wong ci­ lik’ selalu menjadi korban. ‘Kue’ pembangunan seakan tidak ber­ pihak kepada rakyat kecil, alias ‘wong cilik’.

Kembali ke Pilkada DKI, bah­ wa rakyat Jakarta sekarang sudah cerdas. Waktu telah berlalu, mu­ sim telah berganti. Kemarin boleh seseorang memilih Partai “A” tapi belum tentu besok. Artinya, keti­ ka suatu Partai mendukung seseo­ rang, simpatisan atau anggota par­ tai yang bersangkutan belum tentu akan mengikutinya. Untuk urusan memilih pemimpin itu adalah uru­ san hati nurani seseorang. Memang kadangkala kecerdasan bisa tum­ pul karena duit, namun hati nura­ ni sesungguhnya tidak bisa dibeli.

Di balik bilik suara, itulah tem­ pat yang amat sangat netral, be­ bas, jujur dan hanya pemilih dan

Tuhan yang tahu siapa yang dipi­ lih oleh pemilih saat itu. Berbeda di luar bilik suara. Mulai dari imbau­ an harus pilih ini dan itu, tekanan agar solid dan mendukung partai, mungkin upaya suap, dan seterus­ nya menerpa para calon pemilih.

Inilah warna-warninya demokra­ si. Selain pemilih, peran KPU juga sangat penting yang juga harus ne­

tral, bebas dan jujur bekerja. Arti­ nya, KPU bebas dari tekanan sia­ papun serta upaya-upaya yang mendorong agar KPU berlaku ti­ dak jujur.

Sudah saatnya Pilkada DKI adalah Pilkada yang bisa dijadikan contoh karena kejujuran semua pihak tanpa adanya unsur-unsur kepentingan, apalagi konspirasi

jangka panjang tertentu. Artinya, Pilkada DKI adalah Pilkada yang bersih, jujur dan kuat unsur keber­ samaannya, serta terpilihnya pemi­ mpin Jakarta yang selain memiliki kemampuan membangun Jakarta yang pluralistik, taat aturan, tegas dan saleh (tidak sombong). Karena persoalan Jakarta bukan soal ban­ jir, macet, atau melanjutkan “rekla­ masi Pantai Utara Jakarta” saja. Ja­ karta sebagai Ibu Kota, adalah eta­ lase-nya Indonesia.

Perlu direnungkan, bahwa rakyat Jakarta bukan semuanya adalah orang kaya. Tidak semua rakyat Jakarta adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dan tidak semua rakyat Jakarta hidup den­ gan budaya yang 100% mengadop­ si budaya asing (liberalism). Se­ bagai etalase negeri yang berbu­ daya, Jakarta harus di tata dengan memberikan tempat dari berbagai budaya secara proporsional. Sia­ pa saja boleh menjadi Gubernur di Jakarta, memang bukan untuk co­ ba-coba. Tapi siapa saja berpelu­ ang, termasuk tiga pasangan calon

yang sudah resmi mendaftar.

Kita masih ingat ketika Pre­ siden Soekarno menjadi seorang Presiden RI yang pertama. Ketika itu kita khawatir apakah ada calon Presiden RI setelah Soekarno?

Ternyata ada Pak Soeharto. Ketika Pak Harto akan berakhir masa ja­ batannya, pertanyaan serupa juga akan muncul, apakah ada calon Presiden yang mampu setelah pak Harto? Dan seterusnya…! Tidak jauh berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta. Mungkin pertanyaan kita sekarang, apakah ada calon Gubernur DKI Jakarta selain sang petahana? Begitulah seterusnya.

Waktu terus berlalu, musim terus berganti, marilah kita lak­ sanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, dengan me­ matuhi Undang-undang, tertib, ju­ jur dan penuh dengan semangat ke­ satuan dan persatuan. Yaitu Pilkada yang tetap berjalan di atas rel Pan­ casila dan semangat UUD 1945.

Hasilnya kita tunggu, bahwa di balik bilik suara, siapa yang tahu? *) PDII – LIPI, Jakarta.

5

TRANS JABODETABEK

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Dr. M. Sianturi, SH, MH, MM: Hukum Jangan Dipelintir Orang Berduit Jakarta, Trans - Penegakkan hukum di negeri ini jangan dipe­ lintir orang-orang berduit. Hukum hendaknya menjadi panglima bagi pencari keadilan. Demikian diung­ kapkan Dr. M. Sianturi, SH, MH, MM saat peresmian gedung mili­ knya Graha M. Sianturi di Jalan H. Naman No. 50 Jakarta Timur.

Acara peresmian Graha tersebut dihadiri ratusan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, unsur Muspika, Kapolsek Duren Sawit, humas Wa­ likota Jakarta Timur. Selain itu tam­ pak Staff Khusus Presiden RI, Lenis Kagoya, S.Th. M.Hum. Kehadiran Lenis Kagoya diaca­ ra itu nampak para undangan berse­ mangat manakala staff khusus Presi­ den tersebut mendukung penuh pen­ egakkan hukum di Indonesia dan dengan adanya pengacara-pengaca­ ra handal yang mampu memberi pelayanan hukum bagi masyarakat yang tertindas selama ini di bidang

Dr. M.Sianturi, SH, MH, MM.

Graha M Sianturi.

Peresmian Graha M Sianturi.

hukum.

Menurut Sianturi yang juga Ke­ tua LBH LPPN RI ini, selama ini banyak pengacara menjadi pro­ vokator soal hukum, bahkan mem­ bodoh-bodohi orang yang awam hu­ kum. “Untuk itu, kami siap mem­ bantu seutuhnya orang yang awam

hukum terlebih orang yang tidak mampu,” tegasnya.

Disampaikan juga bahwa yang terpenting dalam penerapan hu­ kum itu sendiri jika terkait dengan tindak pidana adalah bagaimana memperbaiki kesalahan itu ke de­ pan. “Bukan mencari-cari kesalahan

karena kesalahan manusia itu tidak akan pernah habis-habisnya selama hidupnya,” ujarnya.

Hal ini dikatakan Sianturi ses­ uai visinya yakni mampu mener­ apkan hukum sebagai panglima di Indonesia untuk kepentingan mas­ yarakat luas. Dan misinya member­

Nyiram Bensin Disofa, Dituntut 10 Bulan Penjara Perkara perbuatan tidak menyenangkan ini, merupakan tuntutan tertinggi selama ini.

Bekasi, Trans - Tuntutan 10 bulan penjara terhadap terdakwa Tuti Ratnawati sangat jauh dari rasa keadilan. Kesalahan yang dilaku­ kan terdakwa tidak sebanding den­ gan tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Ne­ geri (Kejari) Kota Bekasi, Ruma­ ta Manalu. Hal ini dikeluhkan kel­ uarga terdakwa usai persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi.

Menurut adik terdakwa ber­ nama Adi bahwa Kakaknya han­ ya menyiram bensin di sofa, hal itu dilakukan karena kecewa terh­ adap suaminya yang jarang pulang ke rumah. Oleh karena perbuatan itu Jaksa Penuntut Umum, Rumata mendakwa Tuti Ratnawati dengan pasal 335 ayat (1) KUHP. Yang heran lagi Jaksa sama sekali tidak melihat dari sisi keke­ luargaan, padahal jaksa mengeta­

hui bahwa pelapor adalah suami dan anak tiri terdakwa.

Tingginya tuntutan Jaksa Ru­ mata atas perkara perbuatan tidak menyenangkan itu menjadi per­ hatian di lingkungan Pengadilan Bekasi, karena merupakan tuntutan tertinggi selama ini. Wartawati Ko­ ran Transaksi yang hendak melaku­ kan konfirmasi kepada JPU Ruma­ ta menurut Satpam Andi tidak ada di ruangannya.

Menurut keluarga terdakwa Tuti, tragisnya lagi selama terdak­ wa dalam tahanan, suaminya M. Yunus mengeluarkan dan mem­ buang barang-barang miliknya dari rumahnya di Kemang Prata­ ma Bekasi. “Ini membuktikan bah­ wa pelapor M. Yunus merupakan manusia yang tidak berprikemanu­ siaan,” ungkapnya.

Pada awalnya terdakwa dampingi pengacara Boestami, SH yang dikenal wara-wiri di kantor Polisi, tapi karena dianggap kurang profesional menjalankan tugasnya maka surat kuasa dicabut kembali oleh terdakwa dan diberikan kua­ sa untuk membela haknya kepada

pengacara lain.

Tanpa Analisa Fakta Dalam sidang dengan agen­ da pembelaan (Pledoi), terdakwa menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat tidak adil.

Dalam membuat tuntutan tersebut jaksa tanpa analisa fakta dan tidak sesuai fakta-fakta di persidangan, tetapi hanya berdasarkan asumsi belaka hingga menuntut terdakwa terlalu berlebihan.

“Patut diduga bahwa trik Mu­ hammad Yunus secara tidak langsung ingin mengusir terdak­ wa dari rumahnya di Kemang Prat­ ama Bekasi,” kata terdakwa Tutiek dalam nota pembelaannya di hada­ pan majelis hakim pimpinan Swar­ sa Hidayat di Pengadilan Negeri Bekasi, minggu lalu.

Dijelaskan terdakwa bahwa ti­ dak ada sama sekali niatnya un­ tuk mencelakai pelapor Muham­ mad Yunus dan anaknya. Tapi ke­ cewa karena suaminya sudah 3 bu­ lan tidak pulang ke rumah sehing­ ga menyiram bensin disofa, itulah puncak kemarahannya.

Kemudian keterangan saksi Adi­ tya, Dara Cincinati dan M. Yunus yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan teman hidup bersama Muhammad Yunus adalah bohong. Perkawinan antara terdak­ wa dan M. Yunus resmi tercatat di Bandung pada tanggal 9 November 2011.

Jadi jelas antara terdakwa den­ gan Muhammad Yunus menjala­ ni rumah tangga selama 6 tahun la­ manya. Dan selama perkawaninan telah membeli rumah di Jalan Nil­ am Kemang Pratama Bekasi resmi di PPAT Syawalina tanggal 19 Ok­ tober 2012.

Ketidakadilan terhadap ter­ dakwa sangat mencolok di hada­ pan persidangan terbuka itu, kare­ na yang dijadikan saksi oleh Jak­ sa hanyalah kroninya saksi pelapor, sedangkan tetangga, satpam atau­ pun ketua RT setempat tidak diaju­ kan sebagai saksi. Oleh karena itu terdakwa meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perka­ ra tersebut agar membebaskannya dari tuntut hukum dan memulihkan nama baik terdakwa. vLora

Iqbal Daud H, SH: Sidang PS, Status Tanah YPI Jaladhapura Amar Ma’ruf Masih Milik TNI-AU

Bekasi, Trans - Pelaksanaan Sidang pemeriksaan setempat (PS) atas perkara perdata No. 201/ Pdt.G/2016/PN.Bks oleh Majelis Hakim Avia Uchraina dan anggota­ nya Saryana dan Ramli Rizal atas permintan pihak penggugat. Selain majelis hakim dilokasi objek tanah hadir Lurah Margahayu Andi Wi­ dio, anggota polsek Bekasi Timur, para pihak yang bersengketa dan sejumlah warga turut menyaksikan sidang lapangan tersebut.

Dengan batas-batas yang ditun­ juk sebelah Utara: Jalan Skyvan, Timur : Jalan Herkules. Selatan : Kata Cina dan Barat : Jalan Raya Joyomartono.

Kuasa hukum penggugat Iqbal Daud Hutapea dan H. Alexon Sya­ zili menegaskan bahwa sidang PS dilakukan sesuai dengan ketentu­ an hukum. Dasar hukumnya ses­ uai pasal 153 HIR/Psl 180 RBg dan

SEMA No.7 Tahun 2001.

Pada saat PS tersebut kuasa hu­ kum penggugat, Iqbal menjelas­ kan bahwa sampai saat ini tanah lo­ kasi Yayasan Amar Ma’ruf, Mas­ jid, SMP dan TKIT Mutiara seluas 6000 M2 masih milik TNI-AU. Pemantauan wartawan di lokasi YPI Amar Ma’ruf dipajang bebera­ pa spanduk yang pada intinya ber­ tuliskan “status tanah seluas 6000 M2 di Komplek Jaladhapura sam­ pai dengan sekarang adalah milik TNI-AU untuk masjid dan madra­ sah bagi warga Jaladhapura”.

FOTO-FOTO: LORA

Sidang PS di Yayasan Amar Ma’ruf.

Gugatan perbuatan melawan hukum para penggugat yakni peng­ gugat 1. Iman Sudarisman, SE. 2. Harry Warsono dan 3. H. Setia Budi Wahono. Melawan tergugat 1. Imam Maliki Ralibi, Spd. MM. 2. Elasari, Spd. MMPd. 3. Haji Su­

karman Wibiksana. 4.Insuprap­ ti Winarto dan 5. Notaris Nur Wa­ hidah Zakaria Isnaini, SH turut ter­ gugat.

Para penggugat mengajukan PMH dalam penguasaan dan pen­ gelolaan sarana serta prasarana SMP Amar Ma’ruf dan TKIT Mu­ tiara beserta sarana pendukungn­ ya dan infrastruktur lainnya dia­ tas lahan seluas 6000 M2 kepemi­ likan Yayasan Amar Ma’ruf Jalad­ hapura berdasarkan Akte Notaris H. Sentari, SH No. 03 tanggal 11 April 1985.

Hal lain bahwa para penggugat selaku pendiri dan Ketua yayasan Amar Ma’ruf saat meminta per­ tanggungjawaban kegiatan sekolah dari tergugat tidak pernah diberi­ kan. Sedangkan tergugat menge­ tahui bahwa semua ijin-ijin opera­ sional sekolah diberikan kepada Yayasan. vLora

Tolak Upah Murah, Ribuan Buruh Kepung Pemkab Bekasi

Bekasi, Trans - Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa me­ nolak upah murah di depan kan­ tor Pemerintah Kabupaten (Pem­ kab) Bekasi, belum lama ini. Mer­ eka menilai upah minimum kota/ kabupaten (UMK) dan upah min­ imum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Kabupaten Bekasi su­ dah tidak layak lagi untuk me­ menuhi kebutuhan hidup layak.

Mereka juga menolak PP 78 ta­ hun 2016, karena tidak berpihak pada kaum buruh.

Kaum buruh menilai upah yang diterima setiap bulan tidak cukup untuk hidup di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. “Kabu­ paten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara

Buruh saat melakukan unjuk rasa.

dengan jumlah perusahaan menca­ pai 4.700, masa upah buruhnya ma­ sih murah dan belum sejahtera bu­ ruhnya, apalagi harga kebutuhan

FOTO: IWAN

pokok di Kabupaten Bekasi sudah mahal,” tegas Andri, salah seorang pendemo kepada Koran Transaksi.

“Sudah sepantasnya jika buruh

di Kabupaten Bekasi mendapatkan gaji yang layak. Bila dibanding­ kan dengan Kabupaten Karawang upah kita lebih rendah, untuk itu kita mendesak kepada Pemda Ka­ bupaten Bekasi agar menyetujuin­ ya. Sehingga dewan pengupahan bisa mempertimbangkannya lagi,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta untuk segera merespon te­ riakan orasi kaum buruh, yang me­ nolak upah murah. Pasalnya, para buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja ini mengaku akan terus bertahan sampai ada keputu­ san dari dewan pengupahan. Demo yang digelar para buruh ini dijaga oleh pihak keamanan dari Polres Bekasi dan Dalmas, serta disiaga­ kan water canon. vIwan G.

ikan bantuan hukum bagi seluruh masyarakat agar mendapatkan ke­ pastian dan keadilan hukum, bah­ wasanya setiap warga negara memi­ liki hak yang sama di hadapan hu­ kum.

Kilas balik Dr. M. Sianturi sudah yang sudah 20 tahun menjadi peng­

acara, pahit getir banyak dialamin­ ya hingga menggapai gelar Dok­ tor. Memiliki dua anak laki-laki dan seorang putri. Kini putri ke-2 nya mengikuti jejaknya menjadi lawyer.

Semoga ilmunya dapat membantu membangun bangsa dan negara da­ lam penegakkan hukum. vLora

Kerja Bakti Yang Tertunda Bekasi, Trans – Kerja bakti merupakan sarana kebersamaan an­ tar warga guna membantu tercapa­ inya kenyamanan dengan melaku­ kan pembangunan atau kebersihan yang bermanfaat. Sejalan dengan hal tersebut, belum lama ini warga Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Baha­ gia, Kabupaten Bekasi mengadakan kegiatan kerja bakti bersama dengan Ormas AMS Karang Bahagia.

Kerja sama yang baik antara Or­ mas AMS dengan masyarakat se­ tempat ini, menghasilkan sinergi yang bermanfaat bagi kebersihan lingkungan. Mereka bahu memba­ hu membersihkan selokan atau sal­ uran air sepanjang Jalan Cagak dari depan finising di Jembatan Batong.

Namun sayangnya, akibat ku­ rangnya pengarahan ataupun pen­ gawasan dari aparatur Pemerintah Desa Sukaraya sehingga masih ada satu area terlewat tidak dibersihkan.

Yakni di Jalan Ki Hajar Dewantara tepatnya RT 005 RW 001 Desa Su­ karaya, Kecamatan Karang Baha­ gia, di sepanjang pesisir jalan dari Gg Kawi sampai Pool Pasir Jalan Cagak.

Para pengguna jalan yang melin­ tasi jalan tersebut, terlihat berusaha menghindar dari tumpukan sampah

FOTO: NUNU

Sampah berserakan di pinggir jalan.

yang berserakan di pinggir jalan tersebut. Terlebih, sampah tersebut sudah membusuk sehingga menga­ kibatkan keluarnya aroma yang ti­ dak sedap alias bau. Para penguna jalan berharap agar Dinas Kebersi­ han segera mengangkut sampah tersebut sebelum terjadi korban ke­ celakaan lalu lintas akibat licinnya jalan tersebut. vNunu

Pasangan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja Mengguncang Bekasi Bekasi, Trans – Booming, ma­ syarakat Kabupaten Bekasi membic­ arakan Pilkada yang akan diseleng­ garakan bulan Februari 2017 men­ datang. Sudah menjadi hal yang bi­ asa, semua pendukung pastinya ti­ dak tinggal diam, berusaha keras agar kandidat yang didukung dapat terpilih.

Sebut saja calon petanaha pa­ sangan dr Hj. Neneng Yasin dan H. Eka Supria Atmaja, SH yang me­ mampang program-programnta di baliho. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini, tetap mengandal­ kan program yang lama karena pro­ gram tersebut bukan lagi janji tapi terbukti, terlebih-lebih infrastruktur jalan dan rutilahu masih dinikmati masyarakat Kabupaten Bekasi.

Program-programnya yakni pendidikan, kesehatan gratis; ban­ tuan rumah tinggal layak huni ru­ tilahu; pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan; pengembangan kompetensi angkatan kerja; pem­ bukaan 75.000 lapangan kerja. Dari program tersebut, nampaknya pem­ bukaan 75.000 lapangan kerja san­ gat didambakan masyarakat Kabu­ paten Bekasi.

Dengan mengusung pro­ gram tersebut pasangan Neneng Hasanah Yasin - Eka Supria Atma­ ja mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Kabupaten Beka­ si. Salah satunya Madih dan Nana, yang kebetulan teman sekolah Eka Supria Atmaja.

“Program-program terse­ but sungguh luar biasa, saya ter­ haru dengan adanya 75.000 lapa­ ngan kerja. Jika memang terealisa­

FOTO: NUNU

Baliho pasangan Neneng Hasaha Yasin – Eka Supria Atmaja.

si sudah otomatis hampir tidak ada pengangguran di Kabupaten Beka­ si,” ujar Madih bersama Nana yang ditemui Koran Transaksi di kedia­ manya di Kp Cabang Bonlap RT 02 RW 09 Desa Karang Asih, Keca­ matan Cikarang Utara.

Madih yang merupakan Ketua Paguyuban Pedagang Mainan Ci­ karang ini merasa bangga kepada H Eka Supria Atmaja. “Memang beli­ au salah satu jebolan SMAN 1 cika­ rang yang berjuang untuk memba­ ngun Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

“Tidak salah dr Hj. Neneng Hasanah Yasin menggandeng H Eka Supria Atmaja dengan keteguha­ nya dan kepiawainya yang memba­ wa keberhasilanya. Doa kita bersama menyertaimu,” pungkasnya. vNunu

KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH Telah hilang sertipikat tanah atas nama Ade Rosidah d/a Kp. Kebon Kelapa RT 003 RW 001 Kelurahan Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jenis dan No. Hak: HM/902. No. Induk Bidang: 10.05.08.03.00247. No. Surat Ukur: 573/Cibarusah Kota/1999 tanggal 08-02-1999. No. Seri Sertipikat: AN 050539. Luas 318 M2 (Tiga Ratus Delapan Belas Persegi). No. HP 081386438658.

Trans Jabodetabek

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Gobet Berikan Bantuan Sembako Kepada Korban Banjir di Muara Gembong

6

Penanganan Kasus Korupsi di Depok Stagnasi Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna meminta Kejagung cepat menuntaskan kasus dugaan korupsi, terutama kasus Dibaleka.

FOTO: KASLIM

Himpunan Gobet membagikan bantuan sembako kepada korban banjir.

Bekasi, Trans - Salah satu himpinan sepeda motor trail, yang tergabung dalam Gogolio Bekasi Trail Extrim (Gobet) mengadakan bakti sosial bagi warga Desa Pan­ tai Bakti, Kecamatan Muara Gem­ bong, Kabupaten Bekasi yang te­ lah terkena musibah banjir dengan kedalaman hingga 1 meter, belum lama ini.

Mereka memberikan bantuan berupa sembako, yakni beras se­ banyak 60 kantong, mie rebus se­ banyak 40 dus, minyak goreng se­ banyak 88 dus, air minum mine­ral sebanyak 40 dus, salep gatal-ga­ tal sebanyak 30 pak, obat-obatan dari mulai bodrex, paramex, para­ cetamol masing masing 30 kotak, bedak gatal-gatal 25 pak, barang pakai layak pakai sebanyak lima karung.

Barang-barang sumbang­ an dari himpunan Gobet terse­ but dibagikan dengan cara diang­ kut menggunakan perahu. Sambil mendayung perahu para anggota Gobet membagikan sembako ke­ pada masyarakat korban banjir.

“Saya sangat bersyukur ke Al­ lah SWT, yang mana kami telah diberikan tubuh yang sehat wala­ fiat, sehingga kami masih bisa

membantu membagikan yang kami punya, dan hanya ini sebatas kemampuan dari himpunan Go­ bet,” ujar Ketua himpunan Gobet, H. Oong saat istirahat diatas pe­ rahu, kepada Koran Transaksi, be­ lum lama ini.

Karena, lanjut H. Oong, mer­ eka adalah saudara kita yang se­ dang terkena musibah banjir.

“Kami menyadari bahwa mere­ ka sedang membutuhkan bantu­ an, untuk itu kami dari himpunan sepeda motor Gobet ini hanya bisa meringankan beban hidup semen­ tara mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT dan RW yang sempat diwawancari oleh Koran Transaksi mengu­ capkan terima kasih kepada him­ punan Gobet. “Yang mana tel­ ah murah hati memberikan pa­ kaian layak pakai dan sembako, itu kami terima. Namun yang san­ gat pen­ting sekali untuk sekarang ini adalah air minun nasi bungkus yang langsung bisa dimanfaatkan.

Kenapa saya mengatakan begi­ tu, karena buat memasak nasi dan memasak air juga susah, mengin­ gat ketinggian air banjir ada yang mencapai 50 cm hingga 1 meter. vKaslim

Gugus 4 Juara Futsal HUT PGRI

FOTO: IWAN

Tim Futsal Gugus 4 Putri meraih Juara 1.

Bekasi, Trans – Gugus 4 Pu­ tri berhasil meraih juara 1 lomba futsal yang digelar dalam rangka hari ulang tahun (HUT) PGRI dan hari guru nasional (HGN) ke-71.

Gugus 4 Putri keluar sebagai juara setelah menundukkan Gugus 5 Pu­ tri melalui drama adu pinalti.

Ketua PGRI Agus Aripin yang juga sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Cibarusah mengatakan kejuaraan futsal ini merupakan ke­ giatan olahraga untuk mengisi ke­ giatan dalam rangka HUT PGRI dan HGN yang digelar setiap satu tahun sekali. “Disamping lom­ ba futsal ada juga lomba voli, te­ nis meja, catur, dan gerak jalan,” terang Agus saat ditemui Koran Transaksi pada lomba futsal, be­

lum lama ini.

Lawan yang dihadapi oleh Gugus 4 selalu berhasil dikalah­ kan, sehingga Gugus 4 masuk fi­ nal. Pada pertandingan laga fi­ nal antara gugus 4 putri gabun­ gan SDN Sirnajati melawan gugus 5 putri gabungan SDN Ridogalih dan Ridomanah berlangsung san­ gat meriah. Dengan didukung oleh rekan-rekan satu profesi sebagai guru dan kepala sekolah, akhirn­ ya Gugus 4 berhasil menjadi juara.

Juara satu Futsal mendapat hadiah kaos dan bola dari PGRI yang diserahkan langsung oleh ketua PGRI Kecamatan Cibarusah Agus Aripin, kepada kapten tim Gugus 4 Putri Elis Suryani. vIwan Gunawan

Depok, Trans - Kasus dugaan korupsi di sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pe­ merintah Kota Depok, pengusutan­ nya lambat. Ada sekitar 30 lebih ka­ sus dugaan korupsi yang pernah di­ usut penyidik kejaksaan justru jalan di tempat/stagnasi. Bahkan, kepas­ tian hukumnya tidak jelas.

Di antara kasus tersebut yakni dugaan korupsi pembangunan ge­ dung 10 lantai, gedung satu atap Dinas Badan Lembaga dan Kan­ tor (Dibaleka) Kota Depok senilai Rp.178 miliar. Tekait hal ini, Satuan tugas (satgas) gabungan Kejagung dan Kejari Kota Depok menurunk­ an tim untuk membongkar adanya dugaan penyimpangan dana APBD proyek Dibaleka pasca robohnya atap loby utama di gedung Dibaleka I dan II, pada Juni 2015 lalu.

Tim jaksa juga menyasar ke basement, yang acap kali kebanji­ ran jika hujan turun dan memerik­ sa keramik retak lantai satu hingga lantai empat di Dibaleka I. Selain itu tim jaksa memeriksa keramik

FOTO: IST

Kondisi kanopi gedung Dibaleka 1 Balaikota Depok yang roboh.

lantai 1 sampai lantai 10 di Dibale­ ka II. “Ada indikasi korupsi karena gedung baru diresmikan kok sudah roboh dan retak-retak, basementnya juga kebanjiran,” ucap Kapuspen­ kum Kejagung yang kala itu dijabat Toni Spontana.

Kepala Seksi Inteljen Kejari Kota Depok, Wahyudi Eko Huso­ do mengakui kasus dugaan korup­ si APBD Dibaleka I dan Dibale­

ka II pernah diusut. Namun, ia ber­ dalih menindaklanjuti proses terse­ but butuh waktu. Apalagi jumlahnya mencapai puluhan, melibatkan ban­ yak orang dan instansi lain, seper­ ti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pem­ bangunan. “Hal itu termasuk salah satu penghambat proses pengusutan bila hasil audit lembaga resmi be­ lum selesai,” kata Wahyudi belum

lama ini.

Sementara itu pada kesempa­ tan terpisah, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna meminta Kejagung cepat menuntaskan kasus dugaan korupsi Dibaleka. “Kami ingin pen­ gusutan kasus dugaan korupsi yang berumur dua tahun itu tuntas sece­ patnya dan mengungkap pihak-pi­ hak yang terkait, demi kepastian ho­ kum,” tandasnya. vJopi

Bakesbangpol Kab. Bekasi Gelar Dialog Bersama Ormas Bekasi, Trans - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) telah melaksanakan dialog dengan mengundang para tokoh keagamaan dan organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan seperti ICMI, NU, MUI, Muhamadiyah, Persis, Kristen, Ka­ tolik, Tionghoa Konghucu, Budha dan Hindu dan Ketua Kerukunan Umat Beragama (KUB).

Dialog diselenggarakan di Ho­ tel Grand Cikarang, Jalan Jababe­ ka Raya Industrial Estate I Beka­ si, pada Sabtu, 12 November 2016 lalu. Turut hadir dalam dialog ini Dandim 0509, Kapolres Kabupaten Bekasi dan Wakil Bupati.

Ketua Panitia Kepala Bakes­ bangpol Kabupaten Bekasi, H. Kosasih dalam sambutannya menga­ takan terima kasih kepada para had­ irin dan para peserta dialog yang su­ dah hadir. “Sebagai umat yang beri­ man marilah terlebih dahulu kita ucapakan syukur, Alhamdulilahhiro­ bilalamin, kepada Allah SWT tuhan yang maha Esa yang mana pada hari ini kita bisa berkupul bersama sama

Para peserta dialog yang digelar Bakesbangpol Kabupaten Bekasi.

di tempat yang mulia ini,” ujarnya.

“Kami sebagai ketua panitia penyelenggara kegiatan ini akan melaporkan kegiatan sebagai beri­ kut, pertama-tama bahwa kegiatan ini bisa terselenggara dengan meng­ gunakan anggaran dari APBD Ta­ hun 2016. Maksud dan tujuan ke­ giatan dialog keagamaan yang ber­ basis kepemudaan dan pengurus or­

FOTO: IST

mas keagamaan ini agar dapat me­ mahami arti kerukunan sesama umat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Rohim Mintareja da­ lam sambutanya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dialog keagamaan. “Pertama-tama kami dari Pemerintah Daerah Kabu­ paten Bekasi mengucapkan terima

kasih kepada seluruh hadirin peser­ ta dialog, yang mana bapak ibu te­ lah meluangkan waktu untuk meng­ hadirinya. Jadi dengan kehadiran­ nya semua pengurus ormas keaga­ maan ini memang sangat penting bagi para hadirin sekalian, karena silaturahmi ini dapat memperpan­ jang umur kita,” tuturnya.

“Saya di minggu-minggu ini su­ dah pusing melihat dan menden­ gar berita di media elektrolik mau­ pun media cetak karena semua saling lapor melapor. Kabupaten Bekasi ini adalah penyangga ibu kota dan radi­ usnya paling dekat, maka pada demo pada tanggal 4 November 2016 lalu menjadi yang paling banyak men­ girim masa. Oleh karena itu, pasca demo kemarin, Bakesbangpol meng­ gelar kegiatan dialog keagamaan ini agar warga Kabupaten Bekasi yang diberikan nara sumber tidak terpen­ garuh isu-isu dan mendapat pencera­ han dan dapat mengendalikan suasa­ na yang panas menjadi dingin. Ser­ ta mencerminkan dan mencernakan suasana dingin dan suasana damai, aman, tentram dan terkendali,” tera­ ngnya. vKaslim

Humas Pemda Bekasi Gelar Media Gathering

Bekasi, Trans – Humas Pe­ merintah Kabupaten Bekasi men­ gadakan media gathering sela­ ma tiga hari, yakni dari hari Ju­ mat (25/11/2016) sampai Minggu (27/11/2016), di Pangandaran Jawa Barat dengan wartawan yang bertu­ gas di Kabupaten Bekasi.

Agenda ini dilaksanakan seti­ ap tahun dengan tujuan memban­ gun kebersamaan dengan wartawan yang bertugas dan meliput di Kabu­ paten Bekasi. Namun tidak semua wartawan bisa ikut ke media gathe­ ring ke Pangandaran, mengingat an­ ggarannya terbatas. “Kalau semua

ikut saya khawatir anggaran tidak cukup,” terang Kabag Humas Pem­ da Kabupaten Bekasi, Yan yan Ah­ mad Kurnia.

Tahun 2017 mendatang, lanjutn­ ya, akan dilaksanakan kembali, dan akan dilaksanakan bertahap sehingga media gathering ini bisa dilaksanakan dengan baik. “Dalam media gathering di Pangandaran tidak memanggil nara sumber, tapi media gathering seperti ini artinya kita kumpul-kumpul untuk menjalin tali silaturahmi antara media dengan pemerintah daerah sebagai mitra kerja,” pungkas Yan yan. vIwan Gunawan

Media gathering di Pangandaran.

FOTO: IWAN

IKMI Riskina Kabupaten Bekasi Dituding Tidak Transparan Bekasi, Trans – Lembaga Pen­ didikan IKMI Riskina Bekasi ditud­ ing tidak transparan terkait perizin­ an pendirian perguruan tinggi mau­ pun terkait pembukaan program stu­ di pendidikan jarak jauh. Bahkan status kampus yang beralamat di jalan Yos Sudarso Ruko Plaza Cika­ rang Blok A-5 Cikarang, Kabupaten Bekasi ini juga tidak terkonfirmasi, entah negeri atau swasta.

Hal itu diungkapkan oleh, ang­ gota Ormas Pendekar Banten Ka­ bupaten Bekasi berinisial Bpk Sgr. Menurutnya IKMI Riskina Bekasi merupakan perguruan tinggi yang berkedok kursus. “Kesimpulan­

nya perguruan tinggi IKMI Risk­ ina belum memiliki izin perguru­ an. Hal ini berdasarkan hasil inves­ tigasi kami dari Ormas Pendekar Banten saat menemui pihak penge­ lola, dengan membawa salah seo­ rang pendaftar calon mahasiswa, sebagaimana layaknya perguruan tinggi resmi seperti perguruan ting­ gi yang lain,” terangnya kepada Ko­ ran Transaksi belum lama ini.

Dengan berpedoman pada pera­ turan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indo­ nesia No. 50 tahun 2015 tentang pendirian, perubahan, pembuba­ ran perguruan tinggi negeri, dan

Kampus Riskina Kabupaten Bekasi.

FOTO: IST

pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Pasal 29 menyebutkan pelanggaran yang dikenai sanksi administratif berat terdiri atas perguruan tinggi dan/ atau program studi yang tidak ter­ kreditasi mengeluarkan gelar voka­ si, dan/atau gelar profesi; dan seter­ usnya.

Ormas Pendekar Banten Kabu­ paten Bekasi berharap agar instan­ si dinas yang terkait jangan tinggal diam. “Segera menindaklajuti, laku­ kan kroscek terkait dugaan terse­ but,” tandasnya.

Pihak pengelola kampus IKMI Riskina ketika dikonfirmasi war­

tawan Koran Transaksi tekait per­ izinan, mengatakan bahwa IKMI hanya membuka praktek kursus.

“Pihak kami tidak membuka prak­ tek perguruan, namun kami hanya membuka praktek kursus yang no­ tabenya terbagi dari beberapa mata pelajaran, tergantung yang memilih mata pelajaran,” terangnya.

“Lantas terkait ijazah pihak IKMI tidak mengeluarkan bentuk ijazah apapun, terkecuali sertifikat kursus setelah dinyatakan lulus.

Salah satu contoh sertifikat ‘Micro­ soft Office Spesialist, Internasional dari pusat,” pungkasnya. vNunu/Suganda

Sambungan

7

Jadikan APBN Instrumen ... syarakat.

“Kami ingin APBN menjadi in­ strumen fiskal yang kredibel, yai­ tu yang dipercaya. Kalau diper­ caya, artinya what you say, its what to happen,” kata Sri Mulyani da­ lam acara Rapat Kerja Kementeri­ an Keuangan 2017 di Jakarta, be­ lum lama ini.

Sri Mulyani menambahkan, up­ aya itu telah dilakukan pemerintah tahun lalu dengan melakukan penye­ suaian dalam postur belanja kemen­ terian lembaga, setelah penerimaan dari sektor pajak diperkirakan tidak mencapai target karena ber­ bagai hal.

“Dalam mengelola APBN, penerimaan tidak harus persis, tapi belanjanya persis. Jadi hidup kita jadi tidak pasti, maka ini harus kita kelola. Kami belajar sangat banyak dari 2016. Kami harapkan 2017, bisa tercipta kepastian yang lebih baik,” ujarnya.

Sri Mulyani memastikan salah satu upaya untuk menjaga kinerja anggaran agar lebih kredibel ada­ lah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pajak, yang selama ini realisasinya selalu di bawah target

yang ditetapkan dalam APBN. “Pajak terhadap PDB hanya 10 persen atau hampir 11 persen. In­ donesia termasuk yang sangat ke­ cil tax rationya. Orang katakan itu jelek, atau potensi untuk menjadi bagus. Saya ingin kita implemen­ tasikan keduanya, dengan menaik­ kan kemampuan untuk meningkat­ kan penerimaan,” katanya.

Selain itu, tambah dia, me­ waspadai risiko global dengan memperhatikan kondisi ekonomi di Amerika Serikat maupun Tiong­ kok juga penting, karena secara ti­ dak langsung hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi kredibilitas APBN. “Lingkungan global masih san­ gat tidak pasti, dan saya lihat per­ tumbuhan ekonomi di 2014-2016 masih early recovery, maka per­ lu berhati-hati untuk desain APBN 2017. Apalagi ada faktor shock karena penerimaan negara tidak mencapai target,” kata Sri Mulyani.

Dengan penyusunan APBN yang lebih realistis tersebut, maka APBN tidak hanya menjadi instru­ men yang bisa membawa dampak positif terhadap pembangunan, na­

mun juga bisa menjawab persoa­ lan terkait kesenjangan, kemiskinan maupun pengangguran.

Sri Mulyani mengungkapkan se­ jumlah alasan dirinya membuat pre­ diksi (outlook) sendiri dalam men­ jalankan Anggaran Pendapatan Be­ lanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Outlook tersebut dibuat di luar payung hukum Undang-Un­ dang APBNP. Menurut Sri Mulyani, sejak di­ rinya resmi ditunjuk oleh Presi­ den Joko Widodo (Jokowi) men­ jadi bendahara negara, ia langsung melakukan sejumlah perombakan dalam pos-pos belanja dan pener­ imaan negara yang dirancang oleh Menteri sebelumnya Bambang P.S. Brodjonegoro.

Di dalam outlook APBNP 2016, Sri Mulyani memangkas proyeksi pendapatan negara dari Rp1.786 tri­ liun menjadi hanya Rp1.542 triliun.

Dengan penerimaan yang diproyek­ si meleset, ia pun menghemat belan­ ja negara sebesar Rp223 triliun dari Rp2.082 triliun menjadi Rp1.898 triliun.

“Sebelumnya enam bulan yang lalu, Juli 2016, ada seorang perem­

puan tiba-tiba disuruh jadi Menkeu, seminggu setelah itu ia mengatakan APBNP ini penerimaan­nya sulit di­ capai. kalau belanja tetap dirancang Rp 2 ribu triliun, defisitnya akan 3 persen dan itu melanggar UU keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.

Proyeksi itu lalu ia sampaikan kepada Jokowi untuk mendapatkan persetujuan memangkas belanja.

Hal ini dilakukan agar APBN tetap dalam kondisi yang stabil dan tidak tertekan. Ia menganalogikan men­ gelola keuangan negara sama den­ gan menjual obat yang dituntut ha­ rus kredibel dan dapat dipercaya.

“Di 2017 harus kita jadikan APBN yang kredibel. Karena kita tidak hanya bicara tabel, tapi bicara politik, hukum, dan lainnya,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Hingga akhir 2016, realisasi APBNP 2016 pun tidak seluruhn­ ya mampu tercapai. Pemerintah me­ nutup tahun dengan defisit anggaran mencapai 2,46 persen. Berdasarkan hasil realisasi penerimaan perpaja­ kan (unaudited) 2016, penerimaan pajak non migas yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak han­ ya mencapai Rp997,9 triliun. Itu be­ rarti, turun 4,9 persen kalau diban­ dingkan dengan realisasi peneri­

Proyek Jargas Kebanggaan ... ampaikan Kabag Kesbang dan Politik Martodi SH. MM. selaku pembina or­ mas-ormas di Kota Prabumulih.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPDNCW Prabumulih Fairus Syarif, juga berkomunikasi via telepon seluler den­ gan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pu­ sat Nasional Corruption Watch (DPPNCW) Drs. Syaiful Nazar di Jakarta.

Sekaligus memperkenalkannya den­ gan Kabag Kesbang dan Politik Marto­ di HS., SH. MM. Ketua Umum DPP-NCW Drs. Syai­ ful Nazar, saat berdialog via telepon seluler dengan Kabag Kesbang dan Politik Martodi HS., SH. MM. mengu­ capkan terima kasih atas arahan yang diberikan kepada DPD-NCW Prabu­ mulih.

Ketua Umum NCW mengatakan didalam kebulatan tekad NCW menga­ cu kepada AD/ART NCW, dalam pen­ egakkan hukum secara bersama-sama dengan institusi penegakkan hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korup­ si), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI (MA), dan Komisi Yudisial dengan masyarakat da­ lam hal ini NCW, untuk mencegah dan memberantas perbuatan dan pelaku tin­ dak pidana Korupsi, Kolusi dan Nopo­ tisme (KKN) sampai keakar-akarnya, dengan mengedepankan azas Kepas­ tian Hukum dan Keadilan, azas pradu­ ga tak bersalah, transparansi, akuntabil­ itas, terarah dan terpadu proposional dan professional serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Ketua Umum NCW berpesan, se­ moga Walikota Prabumulih Ir. H. Ri­ dho Yahya, MM. dalam melaksanakan tugasnya dapat dinikmati oleh mas­

yarakat Kota Prabumulih khususnya dan umumnya “Proyek Jargaskot” ini adalah merupakan proyek percontohan nasional dan kebanggaan Masyarakat Kota Prabumulih.

Mendasar kepada itulah DPD-NCW Kota Prabumulih, mengundang perusa­ haan konsorsium dan subkon pelaksa­ na pekerjaan proyek jaringan gas rumah tangga Kota Prabumulih (Jargaskot).

Undangan itu terkait adanya temuan di lapangan seputar persoalan pelaksa­ naan pekerjaan proyek jargaskot di se­ jumlah wilayah Kota Prabumulih.

Untuk itu sebagai laporan temuan di lapangan NCW, dalam pelaksanaan pekerjaan proyek jaringan gas (Jargas) bumi sebanyak 32.000 sambungan ru­ mah (SR) oleh tiga perusahaan konsorsi­ um yakni, PT Wijaya Karya (Wika), PT Nindya Karya (NK), dan PT Rekayasa Industri (Rekin) terus disoal warga. Seh­ ingga dalam pengerjaannya itu tidak se­ suai dengan SOP, yang pada akhir­nya dinilai banyak menimbulkan persoalan di sekitar lokasi pekerjaan, spesifikasi kontruksi terutama pada pelaksanaan ga­ lian diduga asal-asalan dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), men­ jadi perhatian hendaknya.

Karena menurut Fairus Syarif se­ laku Ketua DPD-NCW maupun mas­ yarakat Prabumulih melihat lemahnya pengawasan di lapangan juga menja­ di salah satu factor lain penyebab carut marutnya pekerjaan proyek jargas ru­ mah tangga ini. Semua terkesan dipak­ sakan dan tidak profesionalnya dan be­ lum kredibelnya para sub kontraktor dalam pekerjaan membuat proyek ini semakin amburadul.

Merasa prihatin, DPD-NCW me­

layangkan Surat Klarifikasi yang di­ sampaikan secara resmi kepada Ma­ nagemen PT REKINDO No.: 002/EXT/ DPD-NCW/PBMXI 2016, Surat 005/ EXI/DPD-NCW/PBM/XI/2016 kepa­ da PT. Rekind dan PT PETRO PRA­ BU, dan Dinas ESDM Kota Prabumuli, dan surat nomor 006/EXT/DPD-NCW/ PBM/XII/2016 ditujukan kepada PT. SURVEYEOR Indonesia, dan surat ke­ pada DPRD Kota Prabumulih Nomor: 007/EXT/DPD-NCW/PBM/XII/2016.

Secara proposional dan profesion­ al DPD-NCW Kota Prabumulih, tel­ ah berupaya semaksimal mungkin, na­ mun sama sekali tidak menjadi perha­ tian dan tidak satupun surat klarifikasi itu yang dijawab secara tertulis. “Yang menjadi pertanyaan apakah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai legalitas dari pemerintah seperti DPDNCW Kota Prabumulih tidak diakui ke­ beradaannya,” keluh Fairus.

Selanjutnya tambah Fairus, de­ ngan berat hati DPD-NCW, melayang­ kan surat kepada DPP-NCW di Jakar­ ta pada tanggal 29 Desembar 2016, su­ rat Nomor 015/EXT/DPD-NCW/PBM/ XII/2016, dengan tembusannya juga disampaikan kepada Presiden Jokowi sebagai mandataris Negara, dan Men­ teri ESDM c/q Ditjen Migas di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri RI, Kejak­ saan Agung RI, Ketua KPK, dan BPKRI, dan Komisi VII DPR-RI, dengan maksud dan tujuan agar dapat ditindak­ lanjuti dan dibuka secara transparan ke publik.

Sebagaimana yang disampaikan Ketua DPD-NCW Prabumalih Fairus Syarif didamping Sekretaris Afan Sira Oktrisma dan jajaran pengurus lain­nya

Banyak Subsidi Energi Salah Sasaran .... sasaran dan diterima oleh masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan.

Begitu pula untuk informasi yang diterimanya, menurut Presiden Joko­ wi, lebih dari 65% subsidi energi da­ lam bentuk LPG 3 Kg, juga dinikmati oleh rumah tangga yang sebetulnya ti­ dak layak untuk menerima.

Untuk itu, Presiden Jokowi me­ minta penerima subsidi energi ini dapat diintegrasikan terpadu dengan pro­ gram penanggulangan kemiskinan, ter­ utama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah berjalan.

“Supaya lebih terarah, lebih tepat sasa­ ran, dan diterima oleh rakyat yang mi­ skin, rentan miskin, usaha kecil, usaha mikro yang memang berhak menerima subsidi,” tegas Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh an­ tara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Per­ ekonomian Darmin Nasution, Men­ ko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramo­ no Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bap­ penas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kese­ hatan Nila F. Moeloek, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhadjir Ef­ fendy, dan Menristek Dikti M. Nasir.

Namun keinginan Presiden Jokowi untuk mengintegrasikan subsidi ener­ gi, yaitu subsidi BBM, listrik, LPG, de­ ngan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kemungkinan besar baru bisa

dilaksanakan pada Anggaran Pendapa­ tan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.

Menko PMK Puan Maharani men­ gatakan, integrasi subsidi energi den­ gan program KKS itu menyangkut 4 (empat) Undang-Undang (UU), yaitu UU Migas, UU Kelistrikan, UU Fakir Miskin, dan UU Kesejahteraan Sosial.

“Keempat UU ini tentu saja harus kita sinkronkan dulu, apakah kemudian kalau ada integrasi dari subsidi listrik, LPG, atau kemudian kita mengatakan­ nya adalah bantuan listrik dan LPG de­ ngan diintegrasikan dengan Kartu Ke­ luarga Sejahtera itu, kemudian tidak ada implikasi untuk secara teknis akan menyalahi undang-undang, karena me­ mang pelaksanaannya ini kan sesuai undang-undang berbeda,” kata Men­ ko Pembangunan Manusia dan Kebu­ dayaan (PMK) Puan Maharani kepada wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta.

Menko PMK juga mengingatkan, penyatuannya itu tentu saja harus dika­ ji kembali antara kementerian ESDM, kemudian PLN, dan Kementerian So­ sial untuk melakukan apakah ini nan­ ti akan diberikan dalam bentuk barang atau kah dalam bentuk uang non tunai yang harus melalui sistem perbankan.

Yang pasti, lanjut Puan, apa yang kemudian akan dilakukan, tentu saja akan berimplikasi pada APBN untuk tahun anggaran 2018. “Menteri Keua­ ngan pun sudah menghitung bagaima­ na nantinya berkaitan dengan anggaran itu, agar nanti tidak membebani angga­

ran APBN tahun 2018,” ujarnya.

Menko PMK menegaskan, lang­ kah penyatuan itu tujuannya ada­ lah bagaimana ke depannya menja­ di integrasi bantuan sosial kepada ma­ syarakat. Hal ini dilakukan untuk me­ ngurangi, bahkan menghilangkan se­ cara bertahap bantuan-bantuan yang ti­ dak tepat sasaran.

“Jadi apakah itu bentuknya tetap barang atau bantuan itu bersifat uang, yang diberikan melalui sistem perbank­ an, ini tentu saja tidak serta merta kita lakukan perubahan tersebut, perlu ka­ jian dan masa transisi yang benar-be­ nar tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan masyarakat tidak merasa bahwa pemerintah berpihak ke­ pada masyarakat,” jelas Puan.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT. Perusahaan Listrik Nega­ ra (PLN) Sofyan Basyir mengakui jika subsidi energi dalam bentuk subsidi tar­ if yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat pelanggan listrik 900 watt ke bawah, salah sasaran.

“Anda lihat, yang miskin 450 watt ini kan 23 juta orang, Rp21 triliun, ya kan. Yang mampu di sini 4 juta. Yang 900 watt yang rentan miskin 6 juta, yang mampu 32 juta kwh dipakai,” un­ gkap Sofyan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Inte­ grasi Penyaluran Subsidi Energi de­ngan Program Kartu Keluarga Sejahtera, di Kantor Presiden, Jakarta.

Sofyan menjelaskan, bahwa yang dilakukan pemerintah bukan menca­but subsidi, sebagaimana perkiraan banyak

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII maan 2015 yang sebesar Rp1.060,8 triliun.

Namun, apabila digabung de­ ngan hasil dari pengampunan pajak, penerimaan pajak non migas yang dipungut oleh Ditjen Pajak men­ capai Rp1.104,9 triliun. Ini berarti, tambahan dari tax amnesty yang te­ lah bergulir selama enam bulan ter­ akhir berhasil menyumbang peneri­ maan negara hingga Rp107 triliun.

Mengelola Keuangan Negara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan bawa­ hannya untuk berhati-hati dalam mengelola dan menyusun keuan­ gan negara. Menurutnya, mengelo­ la keuangan negara tidak seperti tu­ kang obat yang hanya asal bicara namun belum tentu bisa dibuktikan.

Sri mengungkapkan, setiap keputusan yang dikeluarkan akan diuji dan dipertanggungjawab­ kan di masa depan. Hal ini meru­ juk pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Peruba­ han (APBN-P) 2016. “Jadi pengelo­ la negara enggak bisa seperti tukang obat. Apa yang Anda bilang akan diuji,” katanya.

Agar pengelolan keuangan ne­ gara berjalan dengan baik, Sri Mul­ yani juga melakukan gebrakan.

kepada Koran Transaksi, NCW sangat mendukung “Proyek Nasional Jargas­ kot” yang dilaksanakan di Kota Prabu­ mulih, Provinsi Sumatera Selatan se­ bagai pilot project.

NCW sama sekali tidak bermaksud untuk menghambat bahkan menghenti­ kan proyek yang dianggarkan sekitar ra­ tusan miliar tersebut. “Kita sangat men­ suport dan senang adanya proyek jar­ gas ini. Makanya kita akan terus kawal pelaksanaan pekerjaan sampai selesai, agar tidak menjadi bom waktu di kemu­ dian hari. Dan tidak ada maksud sama sekali untuk menghambat atau menye­ top pekerjaan itu,” tandasnya.

NCW Kota Prabumulih mendukung sepenuhnya program proyek nasional/ jargas yang telah dilaksanakan peker­ jaanya. Namun kami dari DPD-NCW Kota Prabumulih sangat menyayang­ kan proyek yang sangat dibanggakan oleh warga Kota Prabumulih ini, yang terkesan dikejar waktu dan pekerjaann­ ya banyak yang tidak sesuai SOP migas.

Proyek jaringan gas nasional dengan sambungan gas rumah tangga sebanyak 32 ribu dan rencana ada penambahan 3 ribu - 6 ribu yang sudah berjalan dari bulan juni 2016 dengan didanai APBN 2016 sebesar Rp493 miliar.

Hampir setiap tempat banyak pe­ masangan yang asal-asalan, dimana nantinya banyak akan merugikan ma­ syarakat Kota Prabumulih. Jikalau ba­ nyak terjadi permasalahan dan akan be­ rakibat fatal/kebakaran.

Sangat disayangkan kenapa dari pi­ hak Pemkot tidak ikut membuat team terpadu untuk mengawasi kinerja kon­ sorsium apalagi BUMD Petro Prabu dan PT Cindo Abadi Perkasa turut men­ gambil pekerjaan sebagai sub dari PT Wika yang kerjaannya pun asal-asalan. vEyik/Afn/SN orang, tetapi membenahi yang selama ini tidak berhak memperoleh subsidi, namun tetap memperoleh subsidi.

“Bukan pencabutan, sebetulnya ti­ dak tepat, tidak berhak. Mereka ti­ dak berhak menerima itu selama ini.

Bayangkan, menurut TNP2K (Tim Na­ sional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) orang miskin itu hanya 15,5% atau 19,7 juta jiwa. Kami mem­ bayar 27 juta Kepala Keluarga (KK), padahal itu sudah lebih kan? Karena apa? Karena kami selama ini memba­ yar 46 juta kepala keluarga. Kalau 46 juta kepala keluarga kan 190 juta jiwa, apa benar 80% rakyat Indonesia harus disubsidi listriknya 187 juta orang, apa benar?” kata Sofyan dengan nada ber­ tanya.

Soal apakah nanti pemberian subsi­ di listrik dikaitkan dengan program Kar­ tu Keluarga Sejahtera (KKS), menurut Dirut PLN itu, pihaknya akan memban­ gun kartu sendiri. Hal ini karena PLN itu ada nomor pelanggan, ada nomor KTPnya. “Lokasinya kita datangi, karena tiap bulan kita ambil rekening­nya. Jadi tidak mungkin salah,” ujarnya.

Apakah ada survei ulang? “Sudah dilakukan. Ini yang sudah disurvei, saya datangi ulang,” jawab Sofyan. Dirut PLN menjelaskan, sosialisasi soal pem­ benahan subsidi listrik sudah dilakukan selama 8 (delapan) bulan. “Kami kan takut salah. Kami takut salah, lho kok 46 juta ini, sedangkan menurut nega­ ra orang miskin hanya 15 koma sekian juta, sekarang 23 juta sama pra miskin.

Nah ya sudah sebatas itu, 23,7 juta bu­ kan 46 juta. Ini yang kami datang minta koreksi,” terang Sofyan. vTim Trans

Misalnya, dalam mengantisipasi di berbagai sektor, Sri Mulyani belum lama ini mengumpulkan para analis dari perusahaan-perusahaan sekuri­ tas dan perbankan di kantor Kemen­ terian Keuangan. Pertemuan analis (analys meeting) tersebut memba­ has seputar APBN 2017.

Dalam acara dihadiri para peja­ bat Eselon I Kementerian Keuan­ gan yakni Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Di­ rektur Jenderal Anggaran Askolani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho, Direktur Jenderal Bea dan ‎Cukai Heru Pambudi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan.

Hadir juga Ketua Ekseku­ tif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan, Kepala Ekse­ kutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani. Semen­ tara ekonom yang datang, Kepa­ la Ekonom PT Bank Danamon Tbk Anton Hendranata, Ekonom Se­ nior PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro, Ekonom Senior Standard Chartered Bank Aldian Taloputra, lainnya. vRN/SN/TIM

Bea Cukai Membentuk ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 duksi barang kena cukai akan lebih patuh membayar pajak dan cukai. Sinergi data dengan membentuk single ID ini diyakini dapat membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan saat ini pihaknya tengah menung­ gu petunjuk teknis dari sinergi ini. Nanti akan terdapat satu data NPWP dan nomor bea cukai yang dimiliki oleh Dit­ jen Pajak maupun Ditjen Bea Cukai. “Nomor yang dipakai sama. Sehingga proses pengawasan dan data matching le­ bih mudah,” ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, sinergi antara Dirjen Pajak dengan Bea Cukai akan dibikin link yang lebih baik. NPWP dan nomor Bea Cukai akan ada satu data. “Sehingga kalau orang masuk dia otomatis bayar cukai dan PPN enggak akan luput,” ujarnya.

Sinergi ini diharapkan mampu untuk mencegah lolos­ nya WP baik orang pribadi maupun badan sehingga pener­ imaan meningkat. “Ini yang diupayakan untuk menaikkan penerimaan negara dari pajak dan cukai,” ujar Suahasil.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan si­ nergi data direncanakan akan rampung pada kuartal perta­ ma 2017. “Kami mulai dengan membentuk single ID an­ tara NPWP dan NIK,” kata Heru di Kantor Kementerian Keuangan, belum lama ini.

Setelah terbentuk single ID, langkah selanjutnya ialah merekonsiliasikan semua transaksi yang ada di Dirjen Pa­ jak dan Dirjen Bea Cukai. “Semua transaksi bisa direkon­ siliasikan satu sama lain sebagai tools untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan,” ucapnya.

Dengan demikian, nantinya sinergi ini tidak akan dilakukan dari segi kebijakan saja tetapi juga sisi operasio­ nalnya. Sebelumnya, Pesiden Joko Widodo (Jokowi) per­ nah mengatakan bahwa jika data pajak dan bea cukai ter­ sambung, maka pemerintah bisa mengontrol impor yang bebas bea masuk dan tidak. Menurut Jokowi pertukaran data antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai berhubun­ gan dengan upaya mengurangi impor ilegal.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, John Hutagaol mengatakan bahwa kerjasama Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak untuk memperketat pengawasan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga saat ini pro­ ses kerjasama tersebut sudah tinggal disempurnakan lagi.

“Tinggal pemantapannya saja. Kerjasama auditnya juga sudah,” kata John belum lama ini.

Reformasi Pajak Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analy­sis (CITA) Yustinus Prastowo, yang ditunjuk pemer­ intah menjadi bagian tim reformasi perpajakan, menga­ takan, kinerja tim reformasi perpajakan harus diawasi dan dikawal agar tujuannya bisa benar-benar tercapai.

Yustinus mengatakan, reformasi perpajakan ha­ rus menyentuh seluruh dimensi atau aspek perpajakan.

Menurut dia, sejumlah agenda jangka menengah hingga panjang yang menjadi acuan tim reformasi perpajakan ada­ lah revisi Undang-Undang (UU) Perpajakan dan UU Per­ bankan, integrasi Nomor Induk Kependu duk an (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta perluasan fiskus data keperbankan.

Tak hanya itu, Yustinus menambahkan bahwa refor­ masi perpajakan juga harus menyentuh koordinasi dengan penegak hukum. “Yang tak kalah penting, reformasi juga harus menyangkut digitalisasi seluruh proses pemba yaran dan pelaporan,” ujarnya.

Dia menilai, seluruh langkah reformasi apabila dilaku­ kan dengan optimal bisa berujung kepada penerimaan pa­ jak yang saat ini men jadi modal utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, meningkatnya kepercayaan akan meningkatkan kepatuhan sukarela yang akhirnya penerimaan pajak bisa naik secara alamiah.

Salah satu kebijakan yang akan dilakukan pemerintah untuk menarik keikutsertaan pajak adalah penurunan tar­ if Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Menurut dia, langkah ini merupakan ‘pemanis’ yang bisa menarik peserta am­ nesti pajak untuk segera melaporkan hartanya. Meskipun, secara teknis pemerintah harus melakukan revisi atas UU PPh sebelum menjalankan kebijakan ini.

“Tapi harus mempertimbangkan dampak jangka pendek, yaitu turun nya penerimaan. Jika batal naik atau terlalu lama, berpotensi menghilangkan momentum dan bisa dianggap menurunkan kredibilitas,” ujarnya. vRN/SN/DVK

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

FILM CEK TOKO SEBELAH

Ketika Drama Keluarga Dibalut Komedi Film produksi Starvision ini menawarkan komposisi yang seimbang antara komedi dan drama keluarga.

S

etelah sukses dengan film pertamanya bertajuk Ngenest, sutradara seka­ ligus penulis naskah Ernest Prakasa kembali berkarya dengan film Cek Toko Sebelah. Film kedua Ernest ini juga masih seputar etnis Tionghoa di Indonesia, namun lebih muncul secara alami dan mengalir.

Film produksi Starvision ini menawarkan komposisi yang seimbang antara komedi dan drama keluarga. Kisahnya adalah dua bersaudara Yo­ han (Dion Wiyoko) dan Erwin (Ernest Prakasa) dengan ayahn­ ya, Koh Afuk (Chew Kin Wah) yang memiliki toko kelontong.

Yohan sang kakak dita­ mpilkan masih berjuang meni­ ti karier sebagai fotografer lep­ as, dan tak terlalu akur den­ gan ayahnya. Karier Er­ win lebih moncer, ker­ ja kantoran serta seben­ tar lagi akan mendapat promosi untuk beker­ ja di Singapura. Di usia muda dengan karir gemilang, Erwin pun memiliki kekasih cantik yang tak ka­ lah sukses, Natalie (Gisella Anastasia).

Tapi semua jadi pe­ lik saat Koh Afuk (Chew Kin Wah) yang keseha­ tannya makin memburuk, in­ gin mewariskan toko semba­ konya kepada Erwin, anak kesayangannya. Semen­ tara itu, Yohan, naik pi­

tam karena merasa dilangkahi.

Sebagai anak sulung yang merasa lebih perhatian pada kedua orang tuanya, Yo­ han yakin ia dan istrinya, Ayu (Adinia Wirasti), ada­ lah yang paling berhak me­ neruskan toko tersebut.

Sayangnya, Koh Afuk su­ lit mempercayai Yohan yang selalu memberontak.

Walaupun alur ceritanya drama, namun filmnya tak jauh dari komedi, ini kare­ na Ernest sang

sutradara memang seo­ rang komika. Na­ mun, dari sekian banyak film ko­ medi Indonesia, Cek Toko Se­ belah masuk dalam sedik­ it yang melun­ curkan rang­ kaian lelucon dengan frekuensi tinggi dan ham­ pir selalu mengena.

Dalam film komedi ini Ernest Prakasa nampaknya sangat me­ nikmati perannya sebagai seo­ rang sutradara sekaligus penu­ lis naskah dalam film keduanya ini. Bagi Ernest, membuat orang bisa menik­ mati hasil kary­ anya adalah salah satu hal yang paling memuaskan dan membuat­ nya ketagihan membuat film.

“Dibilang ketagihan bikin film, agak sih ya. Kenapa ketagi­ han, karena tuh bikin film itu­ kan susah dan capek ya. Seta­ hun prosesnya tapi begitu hasiln­ ya jadi lalu melihat respon orang (yang nonton) ketawa bareng, ter­ haru bareng didalam bioskop itu, rasa puas itu terasa. Apalagi se­ bagai orang yang berkarya ngeli­ hat karyanya dinikmati orang be­ gitu menyentuh tuh nagihnya disi­ tu. Kita udah capek-capek ker­ ja dapat apresiasi yang baik, itu yang bikin ketagihan sebenarn­ ya,” ungkap Ernest Prakasa, di Epicentrum, Kuningan, Jakar­ ta Selatan, beberapa waktu lalu. vSuryati

8

Weni Juara DA Asia 2 WENI berhasil menjadi juara Dangdut Academy (DA) Asia 2 pada malam puncak Konser Ke­ menangan DA Asia 2 yang di­ siarkan langsung dari Studio Em­ tek, Indosiar, Jakarta Barat, Ka­ mis (29/12/2016). Weni berha­ sil unggul dari finalis dari Indone­ sia lainnya, yakni Irsya dan Rani.

Sebelumnya ketiga fina­ lis telah berhasil menyingkir­ kan lawan-lawannya dari 5 ne­ gara di Asia lainnya yang ikut serta di kontes Dangdut seAsia seperti Malaysia, Thai­ land, Brunei Darussalam, Timor Leste dan Singapura.

Setelah melalui berbagai taha­ pan, tiga finalis baik Weni, Irsya dan Rani telah menampilkan yang terbaik. Baik dalam penampilan solo, duet, hingga kolaborasi di atas panggung sudah ditampilkan.

Perolehan sementara sebelum­ nya, nama Weni berada di pun­ cak perolehan suara terbesar den­ gan total angka 1121, disusul Rani dengan 1100 poin dan di posi­ si ketiga ada nama Irsya den­ gan 1092 poin. Perolehan se­ mentara tersebut kemudian be­ rubah dengan ditambah point yang diberikan dewan juri me­ rangkum seluruh penampi­ lan pada malam Konser Ke­ menangan Dangdut Acad­ emy Asia 2 (DAA2).

Dan hasil final yang telah diberikan dewan juri pun telah diumum­ kan. Perolehan point ti­ dak jauh berbeda diban­ ding perolehan sementa­ ra. Irsya menempati posisi terakhir atau menjadi juara 3 DAA2 dengan perole­ han suara di show pertama yakni 1092, lalu show kedua dengan angka 1120 dan to­ tal 2212 poin untuknya.

Di posisi Runner up, nama Rani berhasil ung­ gul dari Irsya. Ia meraih angka 1100 di show per­ tama ditambah den­ gan angka 1120 pada show kedua. Rani ber­ hasil mengumpul­ kan total 2220 poin.

Terakhir, Weni. Penampilann­ ya dari awal berhasil membuatnya menarik perhatian. Di show perta­ ma ia sukses unggul dari dua pe­ saingnya dengan poin 1121, di­ tambah dengan angka di show kedua yakni 1150 poin. Weni berhasil menjadi juara pertama DAA2 dengan total poin 2271.

“Weni mengucap terima kasih, rasa syukur pada Allah SWT. sama mama dan papa, terima kasih juga buat semua yang men­ dukung Weni,” ucap Weni mem­ berikan speech winner di atas panggung seraya diiringi tepuk tangan seluruh penonton, ko­ mentator dan juri. Selamat ke­ pada Weni berhasil menjuarai Dangdut Academy Asia 2. Well Done and Good Job. vSuryati

NATASHA DEMATRA

Raih 5 Nominasi Festival Film di London FILM Tears of Ghost karya sutradara remaja Natasha Dematra (18) kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah perfilman in­ ternasional. International Filmmak­ er Festival of World Cinema Lon­ don baru saja mengumumkan bah­ wa film ini meraih 5 nominasi da­ lam ajang bergengsi tersebut.

Berikut 5 nominasi yang di­ peroleh film Tears of Ghost: Film Panjang Terbaik untuk Natasha Dematra, Sutradara Terbaik un­ tuk Film Berdurasi Panjang un­ tuk Natasha Dematra, Aktris Pem­ bantu Terbaik untuk Film Berdur­ asi Panjang untuk Pagitha Ross, Skenario Terbaik untuk Film Pan­ jang untuk Damien Dematra, Pe­ nata Kostum Terbaik untuk Nata­ sha Senduk dan Natalia Senduk.

Carl Tooney selaku direktur dari festival ini mengatakan bahwa film Tears of Ghost mendapat 5 nomi­ nasi karena film ini menunjukkan kualitas yang luar biasa dalam ban­ yak segi sehingga patut bersand­ ing melawan 7 film lainnya untuk memperebutkan gelar Film Terbaik.

Festival ini sendiri telah ber­ langsung sejak tahun 2006. Festival ini dulunya dikenal dengan nama London International Film Festi­ val namun berganti nama menja­ di International Filmmaker Festi­ val of World Cinema London. Fes­ tival ini akan dibuka pada tanggal 11 Februari 2017 dan ditutup pada 18 Februari 2017 dengan Malam Penghargaan Red Carpet. Acara ini akan diadakan di hotel Crowne Plaza, di London, yang merupa­ kan daerah konvensi internasional.

Dalam acara festival ini, film Tears of Ghost akan diputar ber­ sama film-film nominasi lainnya, dan akan dihadiri para si­neas, dis­ tributor, buyer, dan produ­ser ter­ kenal dari seluruh dunia. Nata­ sha Dematra sendiri menutur­ kan bahwa kemungkinan besar ia akan meminta perwakilan Indone­ sia di London datang untuk me­ wakilinya dalam acara tersebut.

Film Tears of Ghost sendi­ ri bersaing dengan 7 film dari ber­ bagai belahan dunia lainnya; 2 film dari Jepang, Rusia, Filipina, Ma­ roko, Jerman dan Lebanon. Filmfilm yang turut bersaing merupa­ kan film-film yang sangat diper­ hitungkan; salah satunya merupa­ kan film yang dipilih oleh nega­ ranya untuk ikut ajang Academy Award. Semua film yang mendapat nominasi te­lah memenangkan ban­ yak penghargaan internasional, ter­ masuk World Premiere di Cannes Film Festival. Para sutradaranya pun merupakan sutradara senior di negara mereka masing-masing dan telah membuat banyak film den­ gan bintang-bintang top di negara mereka. Natasha sendiri merupakan sutradara termuda yang mendapat nominasi Film Terbaik dan mer­ upakan satu-satunya sutradara per­ empuan yang masuk daftar nomi­ nasi Sutradara Terbaik tahun ini.

Dalam film ini Natasha Dema­ tra merangkap sebagai sutrada­ ra, produser, pemeran wanita uta­ ma, editor, colorist, ilustrasi musik dan pengisi soundtrack film. Nata­ sha mengomentari bahwa 5 nom­ inasi ini merupakan sebuah keju­ tan yang besar. “Melihat nomina­ tor lainnya yang sudah jauh lebih berpengalaman dari saya, saya sa­

ngat bangga dengan nominasi ini.

Namun, ini merupakan bukti bah­ wa karya anak bangsa dapat diper­ hitungkan dengan film-film ke­ las dunia lainnya,” ucap gadis pe­ megang rekor Sutradara Perem­ puan Termuda di Dunia oleh MURI dan Royal World Records ini.

Dalam rentetan tur festival film di Eropa dan Amerika, film Tears of Ghost telah meraih penghargaan tertinggi juara 1 Grand Jury Prize, Van Gogh Award di Amsterdam In­ ternational Film Festival pada bu­ lan Juni lalu. Sebelumnya, pada bu­ lan April, Natasha meraih predikat Sutradara Pendatang Baru Ter­ baik di ajang bergengsi American Movie Awards. Hingga kini, film Tears of Ghost telah meraih pulu­ han penghargaan sejak diluncur­ kan pada bulan Juni 2015 di Asia Pacific International Film Awards.

Dalam syukuran ini juga diada­ kan peresmian kerjasama antara In­ ternational Film Festival Group dan Hotel Grand Cempaka yang dipi­ lih sebagai Official Hotel Partner.

Komitmen Hotel Grand Cempa­ ka untuk mendukung perfilman In­ donesia dan industri kreatif ada­ lah alasan utama kerjasama ini.

Menurut founder dan director IFF Group, Damien Dematra, melalui kerjasama ini diharapkan akan la­ hir lebih banyak karya anak bang­ sa yang dapat membanggakan In­ donesia hingga ke tingkat dunia, seperti halnya film Tears of Ghost.

Tears of Ghost bercerita tentang seorang arsitek muda yang sedang mengerjakan proyek kuliahnya le­ wat sebuah rumah yang baru seten­ gah jadi, yang ternyata menyimpan banyak rahasia gelap. Film psikolo­ gi thriller ini dibintangi oleh Na­ tasha Dematra, Pagitha Ross, Her­ di Bagus, Roman Dman, Ageng Kiwi, Abah Ukam, Novitasari, Rona Aronna, R. Dino Payapo dll.

Adapun penggarapan soundtrack dan musik film ditangani oleh duo seniman Natasha Dematra ber­ sama Abah Ukam. vSuryati

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

9

Adat Budaya Minangkabau

Manjapuik Marapulai FOTO-FOTO: ILUSTRASI

Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat istiadat Minangkabau. Menjemput calon pengantin pria ke rumah orang tuanya untuk dibawa melangsungkan akad nikah di rumah kediaman calon pengantin wanita.

D

ahulu di kampung-kam­ pung biasanya cukup be­ berapa orang laki-laki saja dari keluarga calon pengantin wanita yang menjemput calon pengantin pria ini untuk mela­ faskan ijab kabul di mesjid-mesjid.

Setelah selesai akad nikah barulah kemudian keluarga besar kemba­ li menjemput menantunya itu ke ru­ mah orang tuanya untuk dipersan­ dingkan di rumah pengantin wanita.

Tetapi sekarang untuk efisien­ si waktu yang lazim berlaku di ko­ ta-kota besar, akad nikah diadakan di rumah calon pengantin wanita dan setelah itu langsung kedua pen­ gantin dipersandingkan di pelami­ nan. Maka untuk acara yang sema­ cam ini, penjemputan calon mempe­ lai pria ke rumah orang tuanya harus dilaksanakan sepanjang adat dengan memenuhi syarat-syarat dan keten­ tuan-ketentuan yang telah disepaka­ ti sebelumnya.

Sering terjadi sampai sekarang terutama untuk perkawinan-per­ kawinan yang diatur oleh orang tua-tua sebuah rencana perkawinan batal gara-gara ketidakcocokan da­ lam soal jemput menjemput calon marapulai atau mempelai ini. Keki­ sruhan ini bisa terjadi bukan saja karena tidak sesuainya barang-ba­ rang yang dibawa pihak keluarga calon pengantin wanita untuk men­ jemput, tapi bisa juga karena dira­ sa juga tidak memenuhi ketentu­ an-ketentuan adat istiadat menurut tata cara kampungnya atau luhak adatnya yang berbeda-beda.

Secara umum menurut ketentu­ an adat yang lazim, dalam menjem­ put calon pengantin pria keluarga calon pengantin wanita harus mem­ bawa tiga bawaan wajib, yaitu : Per­ tama : Sirih lengkap dalam cerana menandakan datangnya secara bera­ dat Kedua : Pakaian pengantin leng­ kap dari tutup kepala sampai ke alas kaki yang akan dipakai oleh calon pengantin pria Ketiga : Nasi kun­ ing singgang ayam dan lauk pauk yang telah dimasak serta makanan dan kue-kue lainnya sebagai buah tangan Hal-hal diluar ini, itu tergantung kepada adat istiadat daerah mas­ ing-masing yang berbeda-beda, ser­ ta perjanjian yang telah disepaka­ ti sebelumnya. Umpamanya untuk daerah pesisir Sumatera Barat sep­ erti Padang dan Pariaman, berlaku ketentuan untuk membawa payung kuning tujuh tungketan, tombak janggo janggi, pedang (kalau si calon pengantin prianya bergelar Marah, Sidi dan Bagindo) dll. Jika ada perjanjian-perjanjian yang dib­ uat sebelumnya dimana pihak kel­ uarga calon pengantin wanita ha­ rus membawa uang jemputan, uang hilang, atau apapun namanya,ma­ ka segala yang dijanjikan itu harus dibawa secara resmi waktu melaku­ kan acara menjemput marapulai ini.

Semua bawaan ini ditata rapi pada wadahnya masing-masing.

Banyak atau sedikitnya bawaan yang dibawa serta banyak atau se­ dikitnya jumlah keluarga pihak calon pengantin wanita yang datang menjemput, sering menjadi ukuran besar kecilnya pesta yang diadakan itu.

Untuk melepas anak kemenakan mereka yang akan melakukan akad nikah ini, pihak keluarga calon pen­ gantin pria biasanya juga mengum­ pulkan seluruh keluarganya yang patut-patut. Termasuk ninik mamak dan para rang sumandonya. Situasi ini dengan sendirinya membuat aca­

ra tersebut menjadi sangat resmi, di­ mana kedua belah pihak keluarga saling berusaha untuk memperlihat­ kan adat sopan dan basa-basi yang baik.

Adat sopan dan basa-basi yang baik itu, bukan hanya tercermin da­ lam sikap dan tindak tanduk saja, tetapi juga harus terungkap dida­ lam tutur kata. Oleh karena itulah maka pada acara manjapuik mara­ pulai ini, kedua belah pihak kelu­ arga harus menyediakan jurubicara yang dianggap mahir untuk bersikap dan bertutur kata yang baik sesuai dengan tata cara adat yang disebut alur pasambahan, atau yang pandai melaksanakan sambah manyambah.

Untuk acara sambah-manyam­ bah dalam alek kawin ini menurut adat Minangkabau tidak perlu harus dilakukan oleh seorang ninik ma­ mak atau penghullu, tetapi dipercay­ akan kepada yang muda-muda teru­ tama para rang sumando baru dalam lingkungan keluarga masing-mas­ ing. Sebagai orang yang dihorma­ ti dan dituakan maka ninik mamak dan penghulu dalam pesta perkaw­ inan berperan sebagai tumpuan un­ tuk bermufakat atau tempat memu­ langkan kata, jika ada hal-hal alam pembicaraan yang memerlukan pe­ tunjuk dan saran dari yang tua-tua.

Oleh karena kewajiban sam­ bah-manyambah ini merupakan keahlian yang tidak dimiliki oleh se­ tiap orang, maka seringkali dikam­ pung-kampung dulunya acara sema­ cam ini oleh para jurubicara yang ditunjuk, dijadikan ajang untuk sa­ ling memamerkan kefasihan mere­ ka masing-masing dalam melafal­ kan pepatah-petitih dan merentet­ kan kembali tambo alam Minangk­ abau, sehingga acara menjadi ber­ tele-tele memakan waktu yang pan­ jang dan membosankan.

Sesuai dengan efisiensi wak­ tu pada zaman sekarang ini, dima­ na akad nikah juga harus tunduk kepada jadwal yang telah ditentu­ kan, maka dengan tidak mengurangi hakekat acara tersebut sebagai suatu yang harus nampak beradat, maka acara sambah-manyambah ini bisa dipadatkan dengan hanya menyebut bagian-bagian yang memang per­ lu dan wajib disebut sesuai dengan tujuan kedatangan rombongan itu sendiri. Oleh karena didalam pela­ jaran sambah-manyambah pun ada tata cara pasambahan yang dikate­ gorikan sebagai pangka batang un­ tuk setiap acara yang dihadapi.

Di dalam acara manjapuik mara­ pulai ini maka yang pokok-pokok harus disebut itu adalah sbb: Pasambahan menghormati yang tua-tua dan yang patut-patut yang ada diatas rumah, Pasambahan menyuguhkan sirih adat, Menyam­ paikan maksud kedatangan, Memo­ hon semua keluarga tuan rumah ikut mengiringkan, Menanyakan gelar calon menantu mereka, Berterima kasih atas sambutan dan hidangan yang disuguhkan.

Tata cara Sesuai dengan hari dan jam yang telah disepakati dengan memperhitungkan jarak yang akan ditempuh serta jadwal waktu akad nikah yang telah ditetapkan sesuai dengan undangan, maka rombongan penjemput berangkat menuju rumah calon pengantin pria bersama-sama sambil membawa segala perlengka­ pan sebagaimana yang telah dise­ butkan pada bab terdahulu.

Pihak keluarga calon pengantin pria menyambut dan menunggu ta­ munya di pekarangan rumah sambil menyiapkan pula sejumlah orang-

orang yang akan menjawat atau me­ nerima barang-barang yang dibawa oleh rombongan yang datang.

Setelah segala bawaan yang dibawa oleh rombongan penjemput ini diterima dihalaman, maka semua rombongan penjemput dipersi­ lakan naik ke atas rumah. Para tamu yang datang menurut adat Minang didudukkan pada bagian yang pal­ ing baik di atas rumah. Kalau ada pelaminan; disekitar pelaminan menghadap ke pintu masuk, sedang­ kan tuan rumah (sipangka) berjejer sekitar pintu atau pada bagian yang dilalui untuk menuju ke dapur atau ke ruang dalam.

Barang-barang bawaan rombon­ gan penjemput termasuk sirih da­ lam cerana setelah diterima di hala­ man, biasanya ditata dulu dengan baik dan dijejerkan ditengah-tengah rumah agar dapat disaksikan oleh semua orang.

Dalam acara manjapuik marapu­ lai ini yang lazim pembicaraan dim­ ulai oleh pihak yang datang. Jika rombongan yang datang memba­ wa seorang juru bicara yang pand­ ai sambah manyambah, maka sebe­ lum pembicaraan dimulai haruslah terlebih dahulu pihak yang datang sambil berbisik bertanya kepada orang yang menanti kepada siapa sembah ini akan ditujukan.

Pertanyaan berbisik ini meru­

pakan tata tertib yang perlu dilak­ sanakan, agar sambah yang akan ditujukan itu jatuh kepada orang yang tepat, artinya orang yang me­ mang telah mempunyai keahlian se­ padan untuk menjawab kata secara alur persembahan. Sebab kalau ti­ dak, maka sembah yang dituhuak­ kan kepada seseorang yang ternyata bukan seorang yang menguasai seni ini, maka ini dapat membuat malu dan canggung orang yang dituju dan bahkan juga dapat menimbulkan rasa kurang enak dihati tuan rumah.

Pembicaraan pertama yang dibu­ ka oleh pihak yang datang ini, tidak pulalah sopan jika secara langsung mengungkapkan maksud kedatan­ gan rombongan. Yang lazim adalah juru bicara setelah menyatakan teri­ ma kasih atas penyambutan yang ra­ mah dan baik dari tuan rumah da­ lam menerima kedatangan mereka, maka ia akan bertanya terlebih da­ hulu, apakah dia sudah dibenarkan untuk menyampaikan maksud dari kedatangan rombongan. Didalam alur persembahan kalimat bertanya tersebut terungkap dalam kata-kata bersayap sbb: Jikok ado nan takana di atiNan tailan-ilan dimatoAlah kok buliah kami katangahkan?

Lazimnya menurut tata tertib yang betul sebagaimana yang tetap berlaku sampai sekarang di ranah

minang, tuan rumah melalui juru­ bicaranya tidaklah akan menjawab begitu saja secara langsung mem­ berikan izin kepada rombongan yang datang untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka.

Orang bertamu ke rumah orang lain biasanya disuguhi air minum agak seteguk lebih dahulu sebelum berunding, apalagi satu rombongan yang datang secara beradat. Ini se­ suai dengan idiom Minang yang mengatakan : Jikok manggolek di nan data Jikok batanyo lapeh arak Jikok barundiang sudah makan Demikian pembicaraan akan ter­ putus sementara untuk mempersi­ lakan tamu-tamu makan atau seti­ dak-tidaknya minum segelas air dan mencicipi kue-kue yang telah dise­ diakan.

Setelah selesai acara santap atau makan kue-kue kecil ini, ba­ rulah juru bicara pihak rombongan yang datang kembali mengangkat sembah, mengulangi kembali per­ tanyaan yang tertunda tadi. Setelah jurubicara tuan rumah menyatakan bahwa runding sudah bisa dilanjut­ kan, maka barulah jurubicara yang datang secara terperinci mengemu­ kakan maksud kedatangan rombon­ gan dalam alur persembahannya yang pokok-pokok isinya harus me­ menuhi ketentuan-ketentuan adat

menjemput maapulai sbb : Menyatakan bahwa mereka itu merupakan utusan resmi mewakili pihak keluarga calon pengantin wani­ ta. Bahwa mereka datang secara adat.

Maningkek janjang manapiak ban­ dua dengan membawa sirih dalam carano. Bahwa tujuan mereka ada­ lah untuk menjemput calon mempe­ lai pria (sebutkan namanya dan nama orang tuanya dengan jelas). Mene­ gaskan bahwa jemput itu jemput ter­ bawa, sekalian dengan keluarga yang akan mengiringkan. Kalimat-kalimat dalam alur persembahan bisa berva­ riasi panjang dengan menyebut dan membeberkan kembali sejarah ke­ lahiran seorang anak sampai dewa­ sa dan sampai berumah tangga atau mengulang-ulang tambo sejarah ninik moyang orang Minang mulai dari puncak Gunung Merapi sampai ke laut yang sedidih dsb. Tetapi itu tidak ada kaitannya sama sekali den­ gan inti maksud kedatangan rombon­ gan, kecuali hanya untuk memamer­ kan keahlian si tukang sembah. Se­ dangkan yang pokok menurut adat untuk disebut adalah yang berhubun­ gan dengan empat ketentuan di atas.

Setelah keempat maksud itu dis­ ampaikan, dan diterima oleh ju­ rubicara tuan rumah maka baru­ lah seperangkat pakaian yang diba­ wa oleh rombongan penjemput dis­ erahkan kepada tuan rumah untuk bisa segera dipakaikan kepada calon mempelai pria.

Sambil menunggu calon mem­ pelai pria berpakaian, barulah dilanjutkan lagi acara dengan alur persembahan menanyakan gelar calon mempelai pria.

Setelah selesai acara sam­ bah-manyambah ini, dan setelah selesai calon mempelai pria didan­ dani dan dikenakan busana yang dibawa oleh keluarga calon mem­ pelai wanita, maka sebelum rom­ bongan termasuk rombongan kelu­ arga yang laki-laki berangkat ber­ sama-sama menuju rumah kedia­ man calon mempelai wanita, ha­ ruslah calon mempelai pria memo­ hon doa restu terlebih dahulu kepa­ da kedua orang tuanya dan kepada keluarga-keluarganya yang tua-tua dan yang pantas untuk dihormati da­ lam kaumnya.

Oleh karena anak laki-laki di da­ lam kekerabatan Minang kalau su­ dah beristeri biasanya akan tinggal di rumah isterinya. (***)

Trans Regional 10

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

MUI Belitung dan Beltim Desak Penegak Hukum Tindak Tegas Biduan Musik “Seronok” Beltim, Trans - Pertunjukan musik semacam orgen tunggal dan band-band lainnya, dengan penampilan penyanyi cenderung mengundang bi­ rahi penonton alias “Jorok” bahkan mengarah ke pornoaksi. Pertunjukan hiburan musik tersebut mendapat sorotan tajam dari Majelis Ulama In­ donesia (MUI) Kabupaten Beltim dan Kabupat­ en Belitung.

Rakerda MUI Beltim dan pelantikan pengu­ rus MUI Kecamatan se-Kabupaten Beltim, me­ rekomendasikan kepada pihak terkait untuk men­ ertibkan kegiatan hiburan musik yang dinilai bisa merusak akhlak masyarakat, bahkan MUI me­ minta kepada Polisi (Penegak Hukum) untuk ti­ dak memberikan izin keramaian, jika grup musik yang akan tampil diindikasikan mengumbar au­ rat dan mengundang hasrat biologis kaum laki-la­ ki. “Kita desak aparat terkait harus tegas terhadap perilaku seperti ini,” tegas Ketua Panitia Pelak­ sana Rakerda MUI Beltim, Eko Happy Sulistyo.

MUI juga menyoroti masalah warung/toko dan pasar swalayan untuk memberikan kembalian secara utuh kepada pembeli dengan nilai uang, meskipun hanya senilai Rp.500,- misalnya. Jadi tidak dikembalikan dalam bentuk barang lain, misalnya permen dll. Dalam Rekerda MUI juga merekomendasikan agar cara potong hewan di pasar harus sesuai dengan syariat Islam.

Rakerda MUI Beltim disaksikan Bupati Bel­ tim, Yuslih Ihza, SE, Kapolres Beltim AKBP Nono Wardoyo, Kajari Manggar Widagdo SH dan Kepala Kemenag Imam Safe’I, Kepala SKPD dan Pimpinan Ormas Islam se Beltim, serta undangan lainnya.

Bupati Beltim, mengapresiasi Rakerda MUI Beltim dan berharap MUI bisa menjembatani as­ pirasi umat Islam dan menjadi wadah pemersatu umat dalam bingkai Negara Republik Indonesia.

“MUI harus menjadi penyejuk dan menghilang­ kan kegelisahan umat Islam, sehingga peran MUI dapat lebih ditingkatkan di masyarakat termasuk mendorong syiar agama Islam sehingga umat Is­ lam dapat menjalani ajaran Islam dengan baik,” tegasnya.

Ketua MUI Suyatno Taslim menegaskan, MUI merupakan wadah pemersatu Ormas Islam, berhimpunnya Ormas Islam dan membantu per­ an pemerintah dalam memperkuat keimanan dan ketaqwaan umat. “MUI merupakan lembaga oto­ nom, namun berdirinya selalu berkoordinasi dan difasilitasi pemerintah dilindungi oleh Kepres,” tegas Suyatno.

“Peran MUI ke depan harus ditingkatkan, se­ bab negara kita konstitusinya tidak akan pernah berseberangan dengan hukum agama. Hukum dan perundang-undangan kita selalu sejalan dengan agama, karena itu MUI siap mengawal umat Is­ lam agar sesuai dengan ajaran yang dianutnya dan menjalankan perintah agama, ini dilindungi UU,” tandasnya.

Senada ditegaskan Sekretaris MUI Kabupat­ en Belitung Drs. H. Rachmansyah M.Si. Pihaknya sudah berulang kali mendesak Penegak Hukum (Polisi/PolPP) agar berani bertindak untuk me­ nertibkan biduan-biduan yang ikut sebagai pen­ yanyi pada musik-musik dangdut hiburan malam agar tertib berpakaian.

“Jangan berpakaian minim yang terkesan jorok dan mengundang birahi kaum laki-laki dan hidung belang, pada akhirnya akan mengundang nafsu bejat setelah menonton pertunjukan terse­ but,” tandasnya.

“MUI Belitung sudah mendesak Penegak Hu­ kum agar jangan dibiarkan pertunjukan hibu­ ran malam yang mengumbar penyanyi-penyanyi alias biduan berpakaian tidak senonoh,” tandas Ketua FKUB Belitung ini dengan lantang, seraya menambahkan penegak hukum jangan ragu-ragu bertindak, MUI siap mendukung. vRita

M

Kejari Belum Dalami Dugaan Penjualan Aset Pemda Disinyalir telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan melanggar aturan, sehingga tidak tertutup kemungkinan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Tanjungpandan, Trans - Kejaksaan Negeri Belitung masih belum mendalami ka­ sus dugaan penjualan aset Pemerintah Daer­ ah (Pemda) Kabupaten Belitung, di Tanjung Kelayang oleh PT Aero Wisata (PT BIP).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Nova Elida Saragih, pi­ haknya sudah menerima laporan adanya

indikasi itu. Namun, hingga saat ini ke­ jaksaan masih belum menentukan sikap.

“Kita kaji dulu kasus ini sebelum dilaku­ kan penyelidikan,” ujar Nova Elida Saragih belum lama ini.

Menurutnya, kejaksaan masih melihat perkembangan kasus ini, khususnya di media. Kajari membenarkan, sebelumnya pihak Edy Sofyan melalui penasehat hu­ kumnya melaporkan adanya dugaan pen­ jualan aset itu ke Kejaksaan Negeri Be­ litung, bahkan wanita ini langsung yang menerima adanya laporan itu.

Sementara itu, Fredy Simanungka­ lit sudah menyerahkan dokumen dugaan penjualan aset Pemda ini ke Kejaksaan

Negeri Belitung. Menurut Fredy kasus penjualan tanah milik Pemda Belitung ke­ pada PT BIP secara syah.

“Bahkan disinyalir telah terjadi pe­ nyalahgunaan wewenang dan melanggar aturan, sehingga tidak tertutup kemungk­ inan telah terjadi tindak pidana korupsi, maka dari itu kita laporkan ke kejaksaan,” katanya.

“Laporan yang diajukan pihak Edy Sofyan ke Kejaksaan Negeri Belitung, membuat kaget Pengacara PT BIP Aldi­ la Warganda,” kata wanita cantik asal Ja­ karta ini. Dia mengaku baru mengetahui adanya laporan tersebut.

Bahkan, wanita yang akrab disapa Dila

Gerak Cepat, Alhamdulillah Air PDAM Mengalir Lagi

Pangkalpinang, Trans - Jan­ ji Pelaksana Tugas (Plt) Waliko­ ta Pangkalpinang, Muhammad So­ pian yang menyebutkan air PDAM akan segera mengalir kembali ke pe­ langgan bukan isapan jempol belaka.

Terbukti, Rabu (11/1/2017) air sudah mengalir kembali ke rumah pelang­ gan yang sebelumnya sempat macet.

Atas kondisi ini warga Kota Pangkalpinang pun mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Pang­ kalpinang yang telah serius menin­ daklanjuti keluhan warga. Bahkan warga memberikan apresiasi ting­ gi kepada Pelaksana Tugas Waliko­ ta Pangkalpinang, Muhammad Sopi­ an yang menepati janjinya.

“Kepada Pimpinan Pemerin­ tah Daerah Kota Pangkalpinang dan segenap jajaran pengurus PDAM Pangkalpinang kami ucapkan ter­ ima kasih. Karena siang ini kami warga Pangkalpinang sudah kemba­ li dialiri air bersih dari PDAM Pang­ kalpinang,” ujar Ferry Siahaan, be­ lum lama ini.

Namun selaku warga dia ber­ harap agar perbaikan pelayanan terus ditingkatkan supaya hal serupa tidak kembali terulang. Ia pun menyarank­ an agar kepala daerah bisa memper­ baiki kinerja pengurus PDAM khu­

susnya dalam memperbaiki peren­ canaan temasuk didalamnya upa­ ya (mitigasi) dan efisiensi operasio­ nal PDAM, sehingga upaya penang­ gulangan gangguan pelayanan sudah dapat dilakukan sejak dini dan ten­ tunya Perusahaan bisa layak operasi.

“Untuk itu mungkin perlu dilaku­ kan kerja sama dengan para pihak seperti konsultan, akademisi, pro­ fesional agar secara teknis mau­ pun nonteknis, kualitas pelayanan PDAM Pangkalpinang dapat terja­ ga dan mungkin menjadi contoh bagi PDAM se-Indonesia,” imbuhnya.

Seperti diketahui, lanjut Ferry, air adalah hak dasar bagi setiap warga negara dan negara dalam hal ini pemda adalah pihak pertama yang memiliki tanggung jawab utama untuk memper­ baiki pelayanan publik menyediakan air bersih kepada warganya selain in­ frastruktur dasar lainnya sesuai ke­ wenangan berjenjang antara pemkot, pemprov dan pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan hal seperti ini tak terulang kembali, sekali lagi ter­ ima kasih untuk Pelaksana Tugas Walikota, Pak Muhammad Sopian,” ucapnya.

Ucapan terima kasih juga datang dari warga Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Ian. Ia juga

Sebanyak 6 BRT Beroperasi Bersama Peresmian Bandara Internasional

FOTO: IST

Air PDAM tumpah ke jalan di jalan Ahmad Yani, Pangkalpinang beberapa waktu lalu.

ini mempersilahkan pihak Edy Sofyan un­ tuk melaporkan hal tersebut. “Itu hak dia untuk melapor, kita siap menghadapi itu,” kata Dila belum lama ini.

Tidak hanya itu, Dila juga menga­ ku siap jika PT BIP dilidik oleh kejak­ saan. Menurutnya PT BIP tidak bersalah.

Apalagi saat penjualan aset itu sesuai do­ kumen asli negara. “Jadi jual beli aset ini sudah sah,” tegas Dila.

“Kami siap menunjukkan bukti-bukti tersebut. Khususnya dokumen-dokumen pembelian aset itu. Kita beli aset ini bu­ kan perorang maupun individu, melain­ kan milik negara yang tercatat dalam pembukuan negara,” imbuhnya. vRita

mengaku bahwa kini air PDAM su­ dah mengalir kembali kerumahnya, “Alhamdulillah air sudah mengalir, jadi kita nggak perlu lagi beli air.

Terima kasih Plt Walikota,” kata Ian. Terpisah, Plt Walikota Pang­ kalpinang Muhammad Sopian men­ gaku senang air PDAM sudah bisa mengalir. Sebab jika tidak, ia khawa­ tir warga akan menimbulkan perso­ alan lain di masyarakat. “Alhamdu­ lillah mulai hari ini (kemarin-red) semua intek sudah dapat beroperasi, sehingga air PDAM sudah tak ngadat lagi,” kata Sopian.

Akan tetapi diakui Sopian, kem­ bali lancarnya air PDAM ini ber­ kat hasil kerjasama tim antara Pem­ kot Pangkalpinang dengan PDAM Kota Pangkalpinang. Dimana selaku Plt Walikota, dirinya akan terus be­ rusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada ma­ syarakat.

“Yang jelas dalam hal ini juga terima kasih pihak PLN yang tel­ ah menyambungkan kembali listri­ knya sehingga air PDAM kemba­ li mengalir. Dan tentunya disini juga saya mengucapkan terima kasih ke­ pada warga yang telah bersabar un­ tuk menunggu perbaikan pelayanan kami,” tukasnya. vRita

Tanjungpandan, Trans - Sebanyak enam unit Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementerian Perhubun­ gan Republik Indonesia (Kemenhub RI) akan berop­ erasi di Belitung. Kemungkinan bus-bus biru putih itu baru bisa dioperasikan bertepatan dengan pere­ smian Bandara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin.

Rencananya rute yang dilalui Bus tersebut dari Ban­ dara H.A.S Hanandjoeddin menuju Jalan Protokol di Kota Tanjungpandan, Perhotelan hingga Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk.

“Kita masih menunggu waktu yang tepat untuk peresmiannya. Kalau rute pelayanan dari jauh hari su­ dah kita rencanakan. Nantinya bus-bus ini akan digu­ nakan sebagai angkutan umum yang dikhususkan ke lokasi-lokasi wisata. Sehingga para wisatawan punya pilihan di luar taksi dan angkutan lainnya,” kata Bu­ pati Belitung Sahani Saleh belum lama ini.

Untuk satu bulan kedepan, lanjut Sanem sapaan akrab Bupati Belitung, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi keberadaan Bus tersebut.

Lantas bukan tidak mungkin Bus ini dari Tanjung RU ke kota dan tempat wisata, akan tetapi melihat kondi­ si wisatawan lebih dulu.

“Kalau misalkan penggunaan Bus ini nanti optimal, akan ada tambahan lagi dari kementerian. Akan kita buat halte-halte khusus untuk pemberhentian angkutan moda ini. Dan halte itu berkemungkinan berada di per­ hotelan, lokasi wisata, pusat kota dan ATM,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati menyarankan agar setiap hotel, membuatkan Halte Bus sebagai persing­ gahan. Sebab bus tersebut tidak akan berhenti diluar dari halte yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Ayi Thamrin mengatakan untuk biaya tarif satu kali menumpang belum bisa ditentukan. Sebab aturann­ ya masih dalam proses penyusunan dan itu nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Kemungkinan tarif yang akan kita kenakan seki­ tar Rp20 ribu tujuan Kota Tanjungpandan menuju Bandara H.A.S. Hanandjoeddin maupun sebaliknya.

Kalau jarak sedikit lebih jauh atau di luar kemungk­ inan biayanya akan lebih,” kata Ayi. Lantas untuk jadwal pengoperasian dari Bus ini, nantinya juga akan berlaku setiap hari hingga seki­ tar pukul 16.00 WIB. Lebih tepatnya menyesuaikan jadwal maskapai penerbangan. Jika ada penerbangan malam akan pula dioperasikan.

“Kemungkinan sampai malam nanti beropera­ si. Tapi untuk Halte rencana di dekat Bandara, KV Senang, Tanjungpendam, Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, tetapi akan kita rancang lagi. Saya berharap kehadiran Bus ini menjawab pertanyaan wisatawan serta memudahkan mereka untuk menuju objek wisa­ ta di Kabupaten Belitung,” pungkasnya. vRita

Kematian, Penghancur Kesombongan

enurut Ustazd Yusuf Mansyur, kematian ada­ lah guru kehidupan yang terbaik. Tapi hati kita terlalu lama mati, sehingga tidak menganggap­ nya sebagai sebuah pelajaran.

Rasul Muhammad shallallâhu ‘alaihi wasallam, pernah memberi­ tahu akan datangnya satu hal yang mengakhiri segala kenikmatan dan menghancurkan kesenangan. Yaitu kematian.

Kematian juga digambarkan se­ bagai sebuah penghancur kesom­ bongan dan keserakahan. Artinya, siapa saja yang tahu dan sadar bah­ wa dirinya akan mati, maka ia akan hidup dengan penuh kerendahhatian dan penuh berderma. Seharusnya.

Sekali lagi seharusnya …

Tapi, sebagaimana tersebut pada kalimat pembuka di atas, kematian akhirnya tidak mampu mengajar­ kan apa-apa kepada kita. Kematian adalah kematian, tidak lebih, tidak punya muatan ajaran apapun. Ke­ matian menjadi biasa saja. Sebabn­ ya mungkin kita terlalu sering meli­ hat kematian, terlalu sering melihat iring-iringan kematian. Itu sebabnya

kita tidak takut mati, bahkan tidak pernah berpikir bahwa kita juga bisa mati, dan pasti mati.

Sebab lainnya adalah hati kita sendiri yang hampir mati (atau su­ dah mati?), atau terlanjur berkar­ at dengan dosa dan hilangnya rasa malu?

“Allah hadirkan kematian se­ cara bergantian, bergiliran, ten­ tu ada maksud. Salah satu maksud­ nya adalah memberikan yang ma­ sih hidup kesempatan untuk meli­ hat kematian dan belajar tentang ke­ hidupan. Supaya saatnya kelak ke­ matian datang, ia sudah siap,” kata Ustazd Yusuf Mansyur lagi.

Menurutnya, coba hitung, se­ jak kita melek yang namanya ke­ hidupan, katakanlah sejak kita beru­ mur 10 tahun hingga sekarang, su­ dah berapa kali kematian yang kita lihat? Sudah berapa orang dekat yang disentuh oleh kematian? Dan tanya pula sejauh ini apa dampak kematian bagi kita? Apakah cuma sebatas sedih? Apakah cuma seba­ tas duka? Atau kemudian kematian membuat kita sanggup merenung akan hakikat kehidupan yang cuma

sebentar? Masing-masing tentu pu­ nya jawaban.

Allah jauh-jauh hari mengingatkan kita akan kematian di ban­ yak ayat-Nya di da­ lam al Qur’an. Di an­ taranya yang terdapat dalam surah al Ha­ syr: 18; “Wahai orang yang beriman, hendak­ nya kamu pelihara diri kamu dan menyi­ apkan diri un­ tuk hari esok [hari kematian] … ”.

Hidup bukan seka­ li ini saja. Masih ada kehidupan sesun­ guhnya yang akan sangat panjang kita lalui, bahkan merupakan ke­ hidupan keabadian. Enak tidaknya, bagus buruknya, kehidupan kedua kita kelak, sangat tergantung dari kehidupan saat ini. wallâhu a’lam.

Diriwayatkan dari Rasulul­ lah Muhammad, kata Ustazd Man­

syur lagi, ruh seorang mukmin itu tidak akan keluar dari jasadnya se­ hingga ia melihat tempatnya di surga. Sedangkan ruhn­ ya orang kafir (termasuk orang kufur nikmat) ti­ dak akan keluar sehingga dia melihat tempatnya di neraka.

Para sahabat bertan­ ya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang mukmin bisa meli­ hat tempatnya di surga dan yang kafir bisa melihat tempatnya di neraka?

Rasulul­ lah menjawab, sesungguhnya Allah telah menciptakan Malaikat Jibril sebaik-baik bentuk dan memi­ liki 600 sayap. Dari sayap-sayap tersebut terdapat dua sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung Suari. Apabila dia mengembang­ kan sayapnya, maka terbentanglah sayap itu antara langit dan bumi.

Di sayap kanan terdapat gambaran surga beserta isinya, yakni bidada­ ri, istana, kamar bertingkat, sungai, buah-buahan dan sebagainya.

Sedang di sayap kiri, terdapat gambaran neraka jahannam beserta isinya, yakni ular, kalajengking, ka­ mar-kamar tingkat rendah dan Ma­ laikat Zabaniyah.

Diriwayatkan, apabila ajal seo­ rang hamba telah datang, masuk­ lah sekelompok malaikat ke dalam urat-uratnya dan menyerap ruhnya dari kedua telapak kakinya sampai kedua lututnya, kemudian mereka ini keluar.

Setelah itu, masuklah lagi se­ kelompok malaikat yang kedua, lalu menyerap ruhnya dari kedua lutut­ nya sampai ke pusarnya, kemudi­ an keluar. Kemudian masuklah lagi sekelompok malaikat yang keti­ ga dan menyerap ruhnya dari perut sampai ke dada, kemudian keluar.

Dan kemudian masuklah sekelom­ pok malaikat yang ke empat, dan menyerap ruhnya dari dadanya sam­ pai ke tenggorokannya.

Pada waktu itu, apabila dia orang yang beriman, maka Ma­

laikat Jibril mengembangkan sayap­ nya yang kanan, sehingga dia meli­ hat tempat kembalinya di surga dan dia memperhatikan dan memper­ hatikan terus, sampai-sampai tidak bisa lagi melihat dan mengingat se­ kelilingnya.

Sebaliknya, jika yang mening­ gal adalah para pendosa yang be­ lum sempat memohon ampun ke­ pada Allah, maka Malaikat Jibril mengembangkan sayapnya yang kiri. Sehingga dia melihat neraka.

Orang ini terus menerus memperha­ tikannya dengan rasa takut. Hingga karena rasa takutnya, sampai-sam­ pai ia tidak lagi memperhatikan dan mengingat sekelilingnya.

Sayap kiri dan kanan yang akan dibentangkan oleh Malaikat Jibril di penghujung kehidupan kita, adalah pilihan yang harus kita pilih sejak dari sekarang, ketika Allah masih memberikan kesempatan umur, kes­ empatan kesehatan, kesempatan riz­ ki… Supaya tidak terlambat adan­ ya. Demikian, bisa menjadi sebuah pesan yang patut direnungkan dan dicamkan untuk dilaksanakan. vOd/PKC

11

Trans Jabar

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Saber Pungli Karawang Siap Berantas Pungli Saber Pungli merupakan alarm bagi semua untuk terus evaluasi diri pribadi dan evaluasi instansi maupun lembaga. Tidak hanya pemerintahan, ini berlaku juga bagi swasta, ormas maupun LSM. Karawang, Trans – Bupa­ ti Karawang dr. Cellica Nurracha­ diana mengukuhkan tim Satu­ an Sapu Bersih Pungutan Liar (Sa­ ber Pungli) di Lapangan Karang­ pawitan Karawang bersamaan den­ gan agenda olahraga bersama apara­ tur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karawang, Jumat (13/1/2017). Tim Saber Pungli tersebut diketuai oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Karawang.

Bupati Karawang hadir bersama Sekda Kabupaten Karawang, para Asisten Staf Ahli Bupati dan Kepa­ la OPD se-Kab Karawang. Turut ha­ dir Muspida Kabupaten Karawang Dandim 0604/KRW Letkol Arm Ayi Yosa, Kapolres Karawang AKBP Andi Herindra, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Sukardi, M.Hum. Usai melakukan pengukuhan Bupati Karawang memberikan ara­ han singkat. “Selamat bertugas Sa­ ber Pungli Karawang. Saber Pung­ li ini merupakan alarm bagi kita semua untuk terus evaluasi diri prib­ adi dan evaluasi instansi maupun lembaga. Tidak hanya pemerintah­ an, ini berlaku juga bagi semua baik itu di swasta, ormas maupun LSM,” ujarnya.

“Saber Pungli juga alarm bagi kita semua agar menghindari Pung­ li. Khusus untuk ASN di Kabupat­ en Karawang, saya mengimbau un­ tuk meningkatkan kinerja karena perhatian Pemkab sudah dilakukan berupa kenaikan tunjangan peng­ hasilan. Maka untuk seluruh dinas

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana mengukuhkan tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Lapangan Karangpawitan Karawang.

Bupati Karawang dr.

Cellica Nurrachadiana berjabat tangan dengan tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

FOTO-FOTO: IST

Badan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Karawang yang opera­ sionalnya untuk pelayanan publik dipastikan harus Bersih dari Pung­ li,” tegasnya.

Namun demikian, menurut Bu­ pati Karawang Saber Pungli juga harus didukung oleh semua pihak, diantaranya dari TNI, Polri, Kejak­ saan dan seluruh elemen. “Kemudi­ an peran masyarakat sendiri harus mendukung agar tidak terjadi pung­ li, agar segala sesuatunya dilaku­ kan atau ditempuh secara normatif.

Seperti misal mengurus KTP agar

datang langsung ke instansi jangan melalui perantara. Itu semua agar oknum petugas KTP tidak ada,” terangnya.

Pada bulan Desember tahun lalu, sudah ada dua kasus peninda­ kan yang dilakukan oleh Tim Sa­ ber Pungli Karawang. Atas dasar hal tersebut Bupati juga mengingat­ kan kepada ASN. “Hati-hati, kepada seluruh pegawai instansi pemerin­ tah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kalau tidak mau berurusan dengan tim saber pungli, jangan lakukan pungutan liar kepa­

da masyarakat,” tuturnya.

Terakhir Bupati Karawang memberikan informasi bahwa pos­ ko pengaduan masyarakat berfungsi untuk menindaklanjuti aduan pung­ li. “Nanti Bidang Humas Dinas Ko­ munikasi dan Informatika diminta oleh saya akan buka. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika sendi­ ri saat ini di Gedung Islamic Centre Lantai II,” terangnya.

Pengukuhan Saber Pungli ini tertuang pada Keputusan Bupa­ ti Karawang Nomor 700/Kep.301Huk/2017. Susunan Satuan Tu­ gas Saber Pungli diantaranya, Pen­ anggung Jawab: Bupati Karawang, Wakil Penanggung Jawab: para Muspida Kabupaten Karawang, Dandim 0604/Krw, Kapolres Kar­ awang, Kejari Karawang, ser­ ta Wakil Bupati Karawang, Ke­tua Pelaksana: Wakil Kapolres Kara­ wang, Wakil Ketua Pelaksana: Ins­ pektur Kabupaten Karawang, Kasi Pidsus Kejari, Sekretaris Kepa­ la Kesbangpol Karawang, Kasiwas Polres Karawang. vAgus Safutra

Sehat & Rukun Lewat Gerak Jalan Kerukunan Beragama Karawang, Trans – Untuk menjaga kerukunan antar umat be­ ragama dan menjaga kesehatan, Ke­ menag Kabupaten menyelengga­ rakan kegiatan Gerak Jalan Ker­ ukunan Umat Beragama. Acara yang juga dalam rangka memper­ ingati Hari Amal Bakti Kementrian Agama ke 71 tahun 2017 ini, diikuti oleh 5.000 orang peserta dari insan tokoh agama dari seluruh agama.

Para peserta gerak jalan dilepas se­ cara langsung Bupati Karawang dr.

Cellica Nurrachadiana di Halaman Kantor Kemenag Kabupaten Kar­ awang, Sabtu (7/1/2017) lalu. Turut hadir Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Karawang.

Sesaat sebelum melepas para peserta Bupati Karawang manyam­ paikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Visi Kabupaten Karawang Tahun 2016–2021, yaitu “Karawang yang mandiri, maju, adil dan mak­ mur”. “Tentunya diperlukan bebera­ pa kriteria untuk memenuhi harapan tersebut, antara lain harus cerdas, berakhlak mulia dan memiliki kes­ ehatan yang prima. Untuk itu peme­ rintah akan terus mendorong mas­ yarakat meningkatkan taraf pendi­ dikan dan kesehatan secara serius, salah satunya dengan memperban­

FOTO: IST

Bupati Karawang melepas peserta gerak jalan kerukunan umat beragama yang diselenggarakan Kemenag Kabupaten Karawang.

yak olah raga yang sesuai de­ngan kebutuhan fisik dan psikis kita,” ujarnya.

Bupati Karawang mengingat­ kan bahwa beberapa waktu lalu juga telah digelar apel Kebhinekaan.

“Inilah bukti bahwa kerukunan umat bera­gama terus terjalin di Ka­ bupaten Karawang. Dari berbagai agama diantaranya Islam, Kristen, Budha, Konghucu, Hindu berkum­ pul bersama dengan seluruh stake­ holder Kemenag Kabupaten Kara­

wang,” jelasnya.

Tak lupa, Bupati Karawang juga memberikan apresiasi kepada Ke­ menag Kabupaten Karawang, di­ mana segala program yang dijalan­ kannya semakin terasa manfaatn­ ya, seperti layanan satu atap pendaf­ taran haji.

“Terakhir, atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang kami mengu­ capkan selamat Hari Amal Bakti, se­ moga Kemenag Karawang semakin membaik kinerjanya, semakin siner­

gis dengan Pemkab, semakin iklas dalam bekerja untuk umat, semakin semangat untuk terus meningkat­ kan kinerja yang kaitannya dengan urusan agama. Maju terus Keme­ nag Kabupaten Karawang,” pung­ kasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Ke­ menag Karawang H. Sopian men­ yampaikan bahwa kegiatan gerak jalan sehat ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari para seluruh stake­ holder Kemenag dan masyarakat yang aktif di tempat ibadah seper­ ti dari pesantren, majlis, sekolah agama, vihara dan pura. Selain itu hadir pula tokoh ormas agama para warga dan guru siswa juga turut am­ bil bagian dalam kegiatan ini.

Sopian juga menambahkan bah­ wa dirinya sangat antusias sekali melihat sambutan dari warga yang berbeda agama namun rukun ber­ sama-sama berolahraga serta penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat semakin membangkitkan semangat para warga untuk rajin berolahraga.

Terdapat beberapa doorprize yang disediakan panitia dalam kegiatan ini, diantaranya puluhan alat elektro­ nik, dua sepeda dan hadiah utama satu sepeda motor. vAgus Safutra

BPBD Karawang Berikan Bantuan Kepada Korban Bencana Alam Karawang, Trans - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang se­ bagai badan yang menangani perma­ salahan dan persiapan dalam meng­ hadapi bencana alam, menyerahkan santunan kepada korban bencana alam periode Juli-Oktober 2016.

Bantuan dana tersebut secara simbolis diberikan oleh Bupati Kar­ awang dr. Cellica Nurrachadiana didampingi oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang Teddy Rus­ fendi dan Kepala BPBD Kabupaten Karawang Asep Suhendar di loby Gedung Singaperbangsa, beberapa waktu lalu.

Pemberian bantuan dana ini masing-masing akan diberikan se­ suai dengan kerusakan yang diala­

Foto bersama para penerima bantuan.

mi para korban yakni, untuk rusak berat mendapatkan bantuan sebe­

FOTO: IST

sar Rp. 3.500.000,-, rusak sedang Rp.2.000.000,- dan korban mening­

gal mendapatkan bantuan dana se­ besar Rp. 3.500.000,-.

Menurut laporan dari Ketua BPBD Kabupaten Karawang Asep Suhendar, pemberian bantuan ini selanjutnya akan diserahkan secara langsung kepada para korban ben­ cana tanpa perantara apapun.

Selain itu, Asep Suhendar juga menyampaikan bahwa jumlah kor­ ban bencana yang mendapatkan bantuan tersebut sebanyak 52 orang yang terdiri dari 4 desa di 3 keca­ matan, yaitu Desa Cemara Jaya di Kecamatan Cibuaya, Desa Taman­ mekar di Kecamatan Pangkalan, Kelurahan Nagasari di Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Tunggakjati di Kecamatan Kara­ wang Barat. vAgus Safutra

Bupati Tasikmalaya Serahkan Bantuan Stimulan Relokasi Korban Bencana Alam Tasikmalaya, Trans – Bu­ pati Tasikmalaya H. Uu Ruzha­ nul Ulum menyerahkan bantuan stimulan relokasi korban bencana alam pergerakan tanah tahun 2016 kepada 29 warga dari lima keca­ matan. Yakni; 21 (dua puluh satu) warga di Kecamatan Pagerageung, 5 (lima) warga Kecamatan Salopa, 1 (satu) warga Kecamatan Puspa­ hiang, 1 (satu) warga Kecamatan Parungponteng, dan 1 (satu) war­ ga Kecamatan Cineam.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan Bupati Tasikmalaya pada acara upacara bendera yang dilaksanakan di halaman Sek­ retariat Daerah Kabupaten Tasik­ malaya pada Senin (5/12/2016).

Dilakukan juga penyerahan Dona­ si CSR Telkomsel kepada Peme­ rintah Kabupaten Tasikmalaya be­ rupa Toilet Portable.

Turut hadir pada kesempatan tersebut para Asisten Sekretar­ is Daerah Kabupaten Tasikmala­ ya, Staf ahli Bupati, para Kepa­ la SKPD di lingkungan Pemerin­ tah Kabupaten Tasikmalaya, serta karyawan dan karyawati.

Sebelumnya, Bupati Tasikma­ laya meminta maaf kepada ma­

syarakat yang terkena bencana kare­ na keterlambatan Pemerintah Kabu­ paten Tasikmalaya dalam member­ ikan bantuan. “Saya berharap ban­ tuan yang diberikan pemeritah bisa sedikit membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bu­ pati Tasikmalaya mengapresia­ si seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupat­ en Tasikmalaya yang telah melak­ sanakan kewajibannya mengiku­ ti upacara bendera dengan penuh keikhlasan, dan Bupati meyakini pengorbanan tersebut akan mem­ berikan manfaat bagi kita. “Di­ dunia ini tidak ada pengorbanan yang sia-sia, pengorbanan wak­ tu, pengorbanan tenaga, pengorba­ nan materi, ataupun pengorbanan apapun,” ujarnya.

“Akhir-akhir ini sering muncul keluhan di masyarakat karena su­ litnya memperoleh pekerjaan ser­ ta penghasilan. Oleh karena itu, saya berharap agar ma­ syarakat senantiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki, serta terus be­ rupaya memperbaiki kesejahter­ aan hidupnya,” pungkasnya. vZamzam Hermansyah

MTs KHZ Muttaqin Sangat Membutuhkan Bantuan RKB Tasikmalaya, Trans – Madra­ sah Tsanawiyah (MTs) KHZ Mut­ taqin, Kecamatan Sukarame, Ka­ bupaten Tasikmalaya memiliki jumlah siswa sebanyak 390 orang yang dibagi menjadi 10 rombon­ gan belajar (Rombel). Namun da­ lam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) hanya tersedia 7 ruang kelas, artinya masih mem­ butuhkan tambahan 3 ruang kelas baru untuk memenuhi kebutuhan rombel yang ada.

Dengan segala keterbatasan yang ada, untuk sementara waktu, KBM terpaksa menggunakan tiga

ruang kelas bangunan diniyah yang masih merupakan satu lingkungan dengan MTs KHZ Mutaqin. Ini bisa dilakukan karena keberadaanya ma­ sih di bawah naungan pesantren.

Kepala Sekolah, Gaosul Adom sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membangun ru­ ang kelas baru agar ruang kelas un­ tuk rombel yang ada dapat mema­ dai. “Kami sangat berharap agar secepatnya dapat terlealisasi guna menimalisir kekurangan yang di­ butuhkan oleh sekolah ini,” ujar­ nya kepada Koran Transaksi belum lama ini. vZamzam H.

SD PUI Cicurug Butuh Tambahan Dua RKB & 5 WC Tasikmalaya, Trans - Penam­ bahan ruang kelas belajar (RKB) sangat dibutuhkan bagi sekolah yang melaksanakan kegiatan bela­ jar mengajar (KBM) dengan jumlah murid banyak, namun jumlah ruang kelas yang ada tidak memadai. Sep­ erti halnya yang terjadi di SD PUI Cicurug, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Jumlah ruang kelas sebanyak 6 RKB yang ada di seko­ lah ini tidak cukup untuk menam­ pung jumlah murid sebanyak 256 orang. Idealnya jumlah ruang kelas untuk menampung murid sebanyak itu setidaknya sejumlah 8 RKB. Menurut Kepala Sekolah SD PUI, Hj. Rina. Gustiarningsih, SPd yang menjadi kendala saat ini yaitu tidak adanya lahan untuk pengembangan RKB. “Kalaupun ada, hanya bisa dilakukan den­ gan cara ditingkat, tapi itu mem­ butuhkan dana yang cukup be­ sar. Sedangkan pihak sekolah ti­ dak mampu menyediakan angga­ ran sebesar itu,” ujarnya kepada

Koran Transaksi, belum lama ini.

Hj. Rina mengungkapkan, bah­ wa murid di sekolahnya sebagian besar dari kalangan masyarakat ti­ dak mampu. “Sebanyak 60 % dari kalangan masyarakat yang tidak mampu dan 40% dari panti asuhan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan bantuan dari pihak-pi­ hak terkait, dalam hal ini Disdik dan Pemkot Tasikmalaya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hj. Rina, se­ kolahnya juga membutuhkan sara­ na penunjang lainnya, seperti be­ lum tersedia WC yang memadai.

“Sekolah kami juga masih mem­ butuhkan WC yang memadai se­ banyak 5 WC,” tandasnya.

Pihaknya berharap perhatian dan kepedulian dari Disdik mau­ pun Pemkot Tasikmalaya agar se­ cepatnya memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh SD PUI CI­ CURUG. Sebab sudah beberapa­ kali hal ini disampaikan, namun sampai saat ini masih belum terle­ alisasi. vZamzam H.

SDN I Kawalu Kota Tasikmalaya Disantroni Maling Tasikmalaya, Trans - Marak­ nya perampokan dan pencuri­ an yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kota Tasikmalaya sudah tidak mengenal dan membedakan lagi calon korbannya, bahkan se­ kolah pun menjadi sasaran. Seper­ ti yang terjadi di SDN 1 Kawalu, Kota Tasikmalaya baru-baru ini.

Di Kecamatan Kawula keja­ dian pencurian sudah terjadi kes­ ekian puluh kalinya, belum lagi di Kecamatan yang lainnya yang ada di Kota Tasikmalaya. Modus para pelaku sama, yakni mengin­ car semua peralatan sekolah yang mempunyai nilai jual tinggi. Keja­ dian pencurian semacam ini mer­ upakan pukulan berat bagi dun­ ia pendidikan dan membuat seko­ lah-sekolah yang lainnya menjadi khawatir, karena merasa sekolah­ nya sudah tidak aman lagi.

Kepala SDN 1 Kawula, Sahi­ dah. SPd.Msi membenarkan bah­ wa sekolahnya pernah disatroni maling pada tanggal 16 Mei 2016 lalu, dengan kerugian ditaksir mencapai puluan juta rupiah. Ba­

rang-barang yang diangkut pen­ curi antara lain, seperangkat kom­ puter termasuk printer, 1 (satu) buah televisi berwarna dan pera­ latan lainnya.

“Diperkirakan pelakunya lebih dari satu orang. Mereka masuk den­ gan cara memanjat tembok, kemudi­ an masuk ke ruangan perpustakaan dengan cara merusak kunci jendela maupun pintu teralis,” jelasnya.

Sahidah mengatakan bahwa ke­ jadiannya tersebut sudah dilapor­ kan ke Polsek Kawalu dan sudah diproses sebagaimana mestinya.

“Sekarang tinggal menunggu kabar dari pihak kepolisian,” terangnya.

Pihak sekolah, lanjutnya, juga tidak lupa melaporkan kejadian ini ke pihak Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya maupun pusat agar tidak menimbulakan kekeliruan administratif. “Dengan adanya ke­ jadian seperti ini dapat dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Dan ini membuat kami semakin waspa­ da lagi. Kami berharap mendapat­ kan lebih sebagai gantinya,” pung­ kasnya. vZamzam H.

Trans Jabar

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Gedung Baru Puskesmas Jamanis Diresmikan Tasikmalaya, Trans - Untuk peningkatan pe­ layanan kesehatan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Bupati H. Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Puskesmas dan Polindes di Ke­ camatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain anggo­ ta DPRD KabupatenTasikmalaya, Drs. H. Asep Hu­ sein, Usman Kusmana, S. Ag, para Staf ahli Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dr.

H. Oki Zulkifli Duski, M. Epid, para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala UPTD Kesehatan serta unda­ngan lain­ nya.

Dalam sambutannya Bupati Tasikmalaya menga­ takan, bahwa tujuan dari Pembangunan Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Puskesmas untuk menye­ suaikan dengan Permenkes No 75 Tahun 2014 ten­ tang Puskesmas. Yakni, apabila bangunan Puskesmas tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan di Per­ menkes maka Puskesmas tidak dapat terakreditasi, dan apabila Puskesmas di tahun 2019 tidak terakred­ itasi maka Puskesmas tidak dapat bekerjasama den­ gan BPJS. Puskesmas adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan keseha­ tan, baik promotif, preventif, kuratif maupun reha­ bilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku yang sehat meliputi kesada­ ran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hid­ up dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kes­ ehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelom­ pok serta masyarakat.

Tak lupa, Bupati Tasikmalaya mengimbau agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat ditingkat­ kan. “Disiplin kerja sesuai dengan aturan, gunakan 3S (Salam, Senyum, Sapa), tidak membeda-bedakan status sosialnya, pelayanan terhadap masyarakat ha­ rus sama sesuai dengan tugas dan kewajiban insan kesehatan, seluruh karyawan Puskesmas dapat meng­ gunakan fasilitas kesehatan dengan seoptimal mun­ gkin, sehingga diharapkan ke depan angka kematian ibu dan bayi menjadi turun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang kesehatan Kabupaten Tasik­ malaya lebih baik lagi,” pungkasnya. vZamzam Hermansyah

SMKN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017 Zenal Mutaqin, S.Pd., MPd. Kepala SMKN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya

PGRI Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017 Drs. Efendi Ketua PGRI Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya

K3S Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017 Drs. Yoyo Sunaryo Ketua K3S Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

K3S Sukahening Kabupaten Tasikmalaya

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017 Sunaryat Ketua K3S Sukahening Kab. Tasikmalaya

12

PEKERJAAN TURAP SAMBUNGAN SITU PLADEN TIDAK NYAMBUNG

Kabid SDA DBMSDA Kota Depok Tutup Mata Pengerjaan proyek terkesan asal jadi.

Depok, Trans - Bidang Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Depok menggelar lelang proyek pekerjaan turap sambu­ ngan Situ Pladen, Kelurahan Beji, Keca­ matan Beji, Kota Depok dengan nilai Rp. 496 juta lebih. Lelang ini dimenangkan oleh PT. Mual Abadi Direktur Aritonag, petugas lapangan Dicson Rajagukguk.

Hasil pantauan Koran Transaksi, turap sambungan Situ Pladen terkesan asal jadi dan banyak pelanggaran. Per­ tama, yakni pembuatan bedeng tidak se­ suai dengan ukuran (bedeng basa-ba­ si) tidak ada ditempel plang nama/span­ duk proyek, tidak ada gambar proyek da­ lam bedeng-bedeng kosong melompong, dan tidak dipergunakan sebagai penyim­ panan alat-alat kerja.

Kedua, batu kali bekas pondasi yang ada di Situ dipergunakan kembali. Keti­ ga, puluhan pohon yang sudah berbuah khususnya di wilayah RT 03/03 Beji Pladen ditebangi dan pohonnya dimasu­ kan ke dalam Situ, tidak diangkat hingga pekerjaan turap sambungan selesai dit­ inggalkan. Tebangan pohon dibuang ke dalam Situ Pladen menjadi sampah dan kumuh situ Pelaksana proyek PT. Mual Aba­ di, Dicson Rajagukguk saat dikonfirma­ si Koran Transaksi di lokasi, terkait den­ gan tidak dipasanganya spanduk nama proyek di bedeng, mengatakan takut di­ rusak. “Takut dirusak atau dicopot anakanak,” ucapnya ringan sambil men­ gunyah kwaci.

Lalu, kenapa batu kali bekas dipa­

kai lagi dan pohon-pohon di wilayah RT 02/03 pada masuk ke dalam turap ku­ rang lebih sekitar 10 pohon yang ma­ suk ke dalam beton? Sambungan turap pun juga tidak nyambung, terhalang oleh pohon beringin. “Dalam RAB batu kali bekas boleh dipakai maksimal 50 pers­ en,” kilahnya.

“Masalah pohon, Pak Kadis mantan Ketua Pokja Situ Pladen kalau pohon ditebang minta ganti rugi, karena mena­ nam dan merawat sudah bertahun-tahun dan sudah menghasilkan buah, khususn­ ya mangga gedong. Kami memberikan uang Rp400 ribu tetapi ditolak, minta uang Rp.1 juta kami tidak tanggapi dan kami serahkan ke dinas BMSDA,” ka­

SMAN 1 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017 Drs. Anda. Sujana, MPd. Kepala SMAN 1 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

K3S Cineam Kabupaten Tasikmalaya

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017 Iyus Swanda, S.Pd. Ketua K3S Cineam, Kabupaten Tasikmalaya

K3S Panumbangan Kabupaten Ciamis

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017 Wawan, S.Pd. Ketua K3S Panumbangan Kabupaten Ciamis

K3S Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

tanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Ka­ bid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DMSDA) Kota Depok, Refly yang susah ditemui tidak pernah ada di tempat/di ruangan­ nya. “Datang pagi, absen pergi keluar,” ucap stafnya. Ketika dihubungi via pon­ sel miliknya juga tidak ada nada sam­ bung alias tulalit.

Kabid SDA Rafli ketika di sela aca­ ra di Badan Perencanaan Pembangu­ nan Daerah (Bappeda), saat dikonfir­ masi masalah pengerjaan turap sambun­ gan Situ Pladen tidak nyambung, terke­ san tutup mata atau membiarkan penger­ jaan proyek yang terkesan asal jadi. Lalu

spanduk nama proyek tidak dipasang, bedeng basa-basi tidak sesuai ukuran, batu kali bekas dipakai kembali, puluhan pohon yang ditebang dimasukan ke da­ lam situ, tidak diangkat-angkat dan po­ hon masuk dalam turap. Ada sekitar 10 pohon, 1 pohon beringin memberi jarak turap yang tidak tersambung.

“Masalah batu kali bekas boleh di­ pakai kembali, kalau masalah ganti rugi penebangan pohon, tidak ada dalam RAB. Itu Setu pemerintah, begitu juga yang menanam pohon juga pemerin­ tah. Kok salah seorang warga minta ga­ nti rugi, diberi Rp.400 ribu tidak mau,” katanya menutup konfirmasi bergegas segera pergi. vJopi

SMKN 1 Kota Tasikmalaya

K3S Tawang Kota Tasikmalaya

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017

HARI PERS NASIONAL 2017 Didah S. Sukanda, S.Pd., M.Pd. Kepala SMKN 1 Kota Tasikmalaya

Nana Hermawan, S.Pd. M.Pd. Ketua K3S Tawang, Kota Tasikmalaya

PGRI Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya

MKKS SMP Wilayah III Kabupaten Ciamis

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017

HARI PERS NASIONAL 2017 Asep Apippudin, S.Pd. MM. Ketua PGRI Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya

Ruhiyat Ketua MKKS SMP Wilayah III Kabupaten Ciamis

PGRI Kota Tasikmalya

K3S Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017 Ismail Ketua K3S Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya

HARI PERS NASIONAL 2017 Bambang Hermana, S.Pd. M.Pd. Ketua PGRI Kota Tasikmalya

SMK Bina Putera Nusantara Jl. Sukarindik No. 63 A Kel Panyingkiran Kecamatan Indihiang

SAMBUT, SUKSESKAN DAN MERIAHKAN

HARI PERS NASIONAL 2017

HARI PERS NASIONAL 2017 Entoh Salatin, S.Pd. Ketua K3S Sukaratu Kab. Tasikmalaya

FOTO: JOPI

Pekerjaan turap sambungan Situ Pladen tidak nyambung, terhalang pohon.

Pian S. Nurochman, S.Si.Apt Kepala Sekolah

Uus Rusyamsi Afandi SKM Ketua yayasan

PROGRAM KEAHLIAN: 1. FARMASI 2. KIMIA ANALIS 3. TELKOM 4. FARMASI INDUSTRI 5. KEPERAWATAN KESEHATAN

13 Trans Banten

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Banyak Bangunan Mangkrak di Tangsel, Diduga Akibat “Main Mata” Tender Proyek Tangsel, Trans - Benarkah proses berbagai proyek pemerin­ tah di Kota Tangsel, berlangsung tidak fair? Pemenang tender bu­ kan karena faktor kompetensi dan kelayakan dalam menangani pekerjaan, tetapi berlaku layakn­ ya “tawar-menawar” bagaikan per­ mainan arisan. Malah pengaturan pemenang bisa direkayasa, ditam­ bah konsensus tertentu dengan Ka­ mar Dagang Indonesia (Kadin) se­ tempat di Banten. Ini dapat dibuk­ tikan dengan banyaknya proyek in­ frastruktur dan konstruksi yang mangkrak dan ditinggal pembo­ rongnya sebelum rampung. Contoh

terakhir dialami pembangunan ge­ dung kelurahan Pondok Karya dan Pondok Betung.

Kamaludin, lurah Pondok Karya akhirnya nekad menempati kan­ tor barunya meski belum selesai dan belum ada acara serah-terima.

“Saya sudah minta izin untuk ngan­ tor ke Pemkot. Capek berkantor di rumah kontrakan yang tidak layak untuk pelayanan warga,” kata Ka­ maludin pada awak media. Hal se­ rupa juga dirasakan Lurah Pon­ dok Betung, H. Rasam. Bangunan mangkrak ditinggal kabur pembo­ rongnya. H. Rasam geram lantaran belum ada kepastian kapan bisa pin­

dah ke kantor baru. Sementara be­ ban biaya kontrak ruko cukup ma­ hal.

Ungkapan dugaan adanya ka­ sus ‘main mata’ dalam lelang ten­ der di Tangsel, pernah dilontar­ kan mantan Kepala Dinas Tata Kota Tangsel, Joko Suryanto da­ lam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Serang. Dalam perka­ ra korupsi alat-alat kesehatan (al­ kes) Puskesmas Tangsel anggaran 2010 dan proyek rehabilitasi Pusk­ esmas 2011-2012 yang menyeret Desy Yusandi (Direktur PT. Bang­ ga Usaha Mandiri) dan Komisaris PT. Mitra Karya Rattan, Herdian

Koosnadi.

Proyek-proyek di Tangsel, kata Joko lagi, mayoritas dikerjakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Bali Pasific Pragama (BPP) mi­ lik Wawan (suami walikota Tang­ sel). Suatu kali walikota Airin Rach­ mi Diany sempat marah besar lan­ taran perusahaan pemenang tender dalam pengerjaan proyeknya tidak tepat waktu. Termasuk proyek yang ditangani terdakwa Herdian lewat perusahaannya. Yang bersangkutan ditengarai orang dekat Wawan seh­ ingga kerap kebagian proyek, ken­ dati ada juga pekerjaannya yang ti­ dak tuntas.

Dalam sidang itu, Jaksa Penun­ tut Umum Kejagung Rony Sinuhaji juga menghadirkan beberapa orang saksi. Diantaranya staf ahli waliko­ ta Ida Lydia, Kasubag Umum Di­ nas Kesehatan Syahlangkin Sana Siregar, dan Kepala Dinas Pendapa­ tan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tangsel, Uus Kusnadi (kini semua sudah man­ tan).

Dalam sidang terpisah un­ tuk kasus yang sama, terungkap uneg-uneg mantan Kadis Kese­ hatan Tangsel Dadang M. Epid.

Menurutnya, sebagai kadis, ia tidak bisa mengetahui dan mengerjakan

Sengketa Lahan 72 HA di Ciputat Timur Berkepanjangan Surat keterangan tentang keberadaan sebanyak 27 SHM diduga palsu.

Tangsel, Trans – Sengketa tanah berkepanjangan di Ciputat Timur, khu­ susnya di Pondok Ranji, Rengas, Rempoa dan Cempaka Putih, belum ada tanda-tan­ da titik penyelesaian. Rebutan tanah pulu­ han hektar itu dan berlangsung sudah pu­ luhan tahun, terkesan seperti “rebutan pe­ pesan kosong”. Karena tanah-tanah yang diributkan itu, di atasnya sudah berdi­ ri berbagai ragam bangunan perumahan, ruko-ruko, jalan, gedung-gedung fasilitas

umum dan pemukiman penduduk.

Ada dugaan, para pembeli tanah wak­ tu itu mempercayakan kepada orangorang suruhannya untuk turun lakukan negosiasi. Bukan tak mungkin orang suruhan yang awam tentang persyaratan administrasi pertanahan, bertemu dengan kelompok-kelompok mafia tanah.

Salah satu pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut adalah RH. Soedirdjo SH, komisaris PT. Puri Agung Indoraya. Pihaknya pernah membebaskan tanah seluas 72 HA dan 14,2 HA yang se­ belumnya berstatus tanah titisara Pondok Ranji. Secara keseluruhan tanahnya be­ rada juga di Rempoa, Rengas, dan Ce­

Kebun Sayur dan Apotik Hidup P2WKSS di Ciputat Timur Tidak Terawat Tangsel, Trans - Kota Tangsel beberapa waktu si­ lam menggelar berbagai acara, diantaranya sosialisasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluar­ ga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Acara yang dilangsung­ kan di kantor-kantor Kecamatan dan kelurahan ini awal­ nya mendapat perhatian masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga. Sementara untuk kegiatan menanam ko­ moditi sayuran dan apotik hidup, memanfaatkan lah­ an-lahan yang selama ini ditelantarkan. Seperti di Pon­ dok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, kegiatan P2WKSS memanfaatkan lahan kosong fasum-fasos tanah Pertami­ na. Demikian juga di Pondok Aren dan kecamatan lain­ nya.

Menurut pengamatan, kegiatan P2WKSS merupakan bentuk peningkatan peranan wanita, khususnya pember­ dayaan kaum perempuan. Mereka berupaya melakukan pengembangan lewat berbagai program agar kaum ibu lebih kreatif dalam peningkatan peran ekonomi. Misaln­ ya melakukan wirausaha yang bisa membantu peningka­ tan perekonomian suami dengan tujuan peningkatan ke­ sejahteraan keluarga.

Diharapkan dengan pembinaan tersebut apa yang mereka usahakan akan berkembang pesat. Diharapkan juga bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkun­ gan demi pemerataan ekonomi yang berjalan seirama.

“Mereka bisa mengembangkan bermacam usaha, mu­ lai dari penanaman sayuran seperti cabe, tomat, dll ser­ ta keterampilan berupa kerajinan tangan dan pengemba­ ngan usaha warung kelontong atau toko,” kata kalangan masyarakat setempat.

Namun sangat disayangkan, kalau gebrakan kegia­ tan-kegiatan tersebut, hanya pada awalnya saja. Aca­ ra yang dibuka dan bersifat seremonial dengan mengha­ dirkan kalangan pejabat setempat, hanya merupakan gebrakan momentum tertentu. Akibatnya, apa yang telah dihasilkan oleh masyarakat kaum ibu yang jadi subyek, hanya bersifat temporer, lambat-laun tidak terawat, tidak dibina secara terus-menerus dan akhirnya terlupakan.

Sementara itu, awak media yang lakukan pengecekan ke sebuah lokasi kebun sayuran dan apotik hidup di se­ buah kelurahan di Ciputat Timur, menemui kebun itu ter­ kesan terbengkalai, tidak terurus dan tidak terawat. v007

Opini Opini Oleh: Arif Rahman Hakim* MUNGKIN semua orang per­ nah berpikir tentang pendidikan yang kita jalani sampai jenjang yang cukup tinggi. Proses panjang, menghabiskan usia, dan biaya cuk­ up mahal. Lantas seberapa banyak dan dalam ilmu yang kita peroleh dapat mengantarkan perubahan ke­ hidupan berarti bagi sendiri dan orang lain?

Pertanyaan ini menyadarkan kita tentang output sistem pendidikan yang terus menjadi polemik. Berbic­ ara pendidikan selalu terkait peruba­ han kehidupan menuju arah kuali­

mpaka Putih. Pembebasan dilakukan ta­ hun 1972-1973 dan telah menjadi Serti­ fikat Hak Milik tahun 1973-1974. Serti­ fikat-sertifikat milik RH. Soedirdjo ke­ tika itu meminjam nama para pelaksana (orang-orangnya) di lapangan. Diantara­ nya RH. Sulaeman Wangsadilaga (dkk), Nasikoen Djojohartono (dkk) dan Eddy T. Wijoyo (dkk).

Lahan strategis yang tidak jauh dari kantor Kecamatan Ciputat Timur, dan diatasnya berdiri 11 unit ruko, ternya­ ta masuk dalam daftar tanah milik RH. Soedirdjo. Beberapa warga setempat yang tahu sejarah tanah itu mempertanya­ kan bagaimana proses AJB dan sertifikat

pemilik 11 ruko tersebut.

Pemilik ruko yang diketahui dari PT. Soraya Land belum berhasil ditemui awak media. Namun berdasarkan data yang ada, yaitu surat keterangan Lurah Pondok Ranji No.973/62-Pd.R/2011 tentang keberadaan 27 SHM yang format suratnya dinilai gan­ jil. Pihak-pihak terkait menyatakan surat itu meragukan, diduga bikinan oknum ma­ fia tanah. Lurah Pondok Ranji yang seka­ rang, H. Mukroni menyatakan surat itu di­ duga palsu. Lurah waktu itu, Mursinah SH yang sekarang menjabat Camat Serpong menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Menurut dia, tandatangan­ nya dipalsukan. vokt/007

Jangan Ada Pejabat Titipan Dalam Lelang Jabatan di Tangsel Tangsel, Trans - Pasca pelanti­ kan pejabat eselon II, III, dan IV di Pemkot Tangsel, ada 7 SKPD yang masih kosong. Diantaranya ter­ masuk SKPD yang bernilai strate­ gis dan memperoleh dana angga­ ran cukup besar. Masing-masing Di­ nas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebu­ dayaan, Dinas Pemberdayaan Ma­ syarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pariwisata.

Menurut sumber yang diperoleh media, terhadap SKPD yang masih lowong tersebut akan diisi oleh pe­ jabat Pelaksana Tugas (Plt), meng­ ingat terhadap SKPD terkait akan diberlakukan sistem lelang jabatan.

Menurut pengamat, dengan lelang jabatan siapa saja yang merasa pu­ nya kompetensi bisa menduduki ja­ batan strategis tersebut. Namun bu­ kan berarti tanpa cela. Artinya bisa saja terjadi, dibelakang muncul persekongkolan sehingga ada pelu­ ang hadirnya pejabat titipan pejabat atau tokoh tertentu.

Fenomena itu diakui pengamat kebijakan public dari UIN Syar­ if Hidayatullah, Zaki Mubarak.

Menurut Zaki, lelang jabatan di pe­ merintahan merupakan hal yang ba­ gus dan sudah sesuai dengan un­ dang-undang. Namun bukan berar­ ti tidak ada peluang untuk hal yang tercela. “Kembali ke SDM dan faktor manusianya,” tambah seo­ rang tokoh yang enggan disebutkan namanya kepada awak media.

Konon dalam waktu dekat Pem­ kot Tangsel akan membentuk Tim Panitia Seleksi Lelang Jabatan.

Akan diisi dari kalangan akademisi dan aparatur Sipil Negara. Menurut kalangan pengamat lagi, hendaknya proses lelang harus menempatkan pejabat yang professional dan pro­ porsional pada bidangnya. Jangan ada peluang tawar-menawar atau jual-beli jabatan seperti yang terjadi pada kasus OTT Bupati Klaten be­ lum lama ini.

Sementara itu kalangan DPRD Tangsel mendorong agar Pemkot segera membentuk Tim Pansel.

SKPD yang kosong tersebut mer­ upakan badan strategis yang harus segera diisi pejabat definitive. Bila terlalu lama akan mempengaruhi serapan anggaran lantaran pejabat­

nya masih berstatus Plt. Mereka juga berharap jangan ada politik bi­ rokrasi yang akan berdampak pada kualitas kerja pejabat terkait. Proses lelang harus terbuka, transparan dan professional, kata anggota Komisi I DPRD Tangsel, Syafrudin kepada awak media.

Sementara itu, proses mutasi ja­ batan yang sudah dilakukan Pem­ kot Tangsel, masih menyisakan pertanyaan, dimana mereka me­ nilai seperti ada sesuatu yang be­ lum terjawab. Yaitu payahnya Pem­ kot bersikap tegas untuk mengang­ kat Sekda definitive sebelum terja­ dinya proses mutasi dan pelantikan pejabat baru. Sehingga sampai saat ini, jabatan Sekretaris Daerah (Sek­ da) belum definitive dan tetap de­ ngan status Plt. vOdjie

semua pekerjaan yang dikelola di­ nasnya. Padahal sebagai kepala, ia harus tahu semua program peker­ jaan. Tapi nyatanya banyak peker­ jaan yang sudah didelegasikan ke­ pada bawahannya, sehingga we­ wenang dia sebagai kepala terke­ san dibatasi.

Dadang juga mempersoalkan ti­ dak adanya kepastian hukum ten­ tang proses audit yang terkesan ter­ jadi duplikasi. Misalnya ada temuan BPK pada proyek RSUD sebesar Rp.50 juta. Tahu-tahu muncul audit kasus yang sama oleh pihak BPKP dengan alasan audit investigasi. vod/07

Insiden PNS Tangsel Dibumbui Berita Korupsi Media Ibukota

Tangsel, Trans – Insiden pasca perombakan jabatan alias mutasi 159 pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang dilakukan seorang PNS, diduga merupakan ma­ nifestasi ketidakpuasan beberapa pihak. PNS yang menjabat Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel berteriak kepada wartawan-war­ tawan agar mau membaca tabloid terbitan Jakar­ ta yang ia bawa. Tabloid itu ditengarai berisi tu­ lisan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massif di semua dinas yang ada di Tangsel.

Media lokal yang banyak beredar di Tangsel terlihat kurang respons dengan input yang diber­ ikan sang PNS, mereka tampak lebih memper­ soalkan kasus insiden kekesalan sang PNS yang diduga terkait mutasi jabatan. Mereka lebih con­ dong memuat komentar para pejabat Pemkot yang menyayangkan sikap PNS yang bernada membe­ sar-besarkan kasus korupsi yang ditulis tabloid Ja­ karta tersebut.

Koran Transaksi yang mencoba menyelusuri kebenaran berita yang ditulis tabloid Jakarta be­ lum berhasil menemui titik terang. Namun den­ gan terbongkarnya beberapa kasus korupsi yang sudah ditangani aparat hukum, sedikit banyaknya memberikan gambaran bahwa wajar Kota dan Ka­ bupaten di Provinsi Banten ini mendapat sorotan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banyak kasus korupsi yang diungkap me­ dia-media terbitan Jakarta selama ini, terke­ san tidak ditangani serius. Media ini pernah me­ ngungkap berbagai kasus penyelewengan, misal­ nya di Dinas Pendidikan Tangsel. Baik menyang­ kut penyaluran dana BOS maupun BOSDA, sam­ pai proyek buku bajakan, penanganan kasusnya ngambang. Bahkan sampai para pejabat terkait lepas dari jabatannya, terkesan aman-aman saja.

Media-media lokal terkesan enggan “bermain api” karena diduga mereka khawatir kehilangan “advertorial” yang menjadi menu sehari-hari. Ti­ dak heran, media nasional dari Jakarta yang men­ coba obyektif menyerap kasus korupsi dan berani menulis serta mengungkap apa adanya.

Beberapa waktu silam, Pemkot Tangsel mela­ rang sekolah menjual buku kepada anak didik, karena akan diberikan buku gratis. Sampai se­ mester pertama berakhir, buku yang dijanjikan tak kunjung datang. Begitu anak didik disuruh mem­ beli di luar, situasi panas muncul antara pener­ bit dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

Kendati ada dana BOS dan BOSDA, seko­ lah tetap menjual buku. Minggu ini media me­ nemukan sekolah tingkat SMP mewajibkan siswa-siswanya membeli buku yang mereka se­ diakan. Sementara isu lain bergulir, diduga dana BOS terpotong untuk biaya ulangan umum, tapi dananya puluhan juta ditilep oknum. Maka isu yang bergulir di masyarakat memang sulit dibuk­ tikan. Tak heran media ibukota menudingnya se­ bagai kasus yang direncanakan secara sistematis dan massif. vOk/007

Pendidikan dan Sarjana Pengangguran tas dan kuantitas peserta didik serta lingkungan yang mengitarinya.

Itu harapan semua orang. Teta­ pi, kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sering kita dengar per­ nyataan yang muncul dari mas­ yarakat dengan kelas ekonomi me­ nengah ke bawah, “Untuk apa se­ kolah tinggi-tinggi, toh banyak sar­ jana menjadi pengangguran. Lebih baik bekerja untuk membantu men­ cukupi kebutuhan keluarga.”

Persoalannya sekarang adalah mengapa banyak sarjana yang se­ harusnya menjadi harapan justru menjadi beban bangsa? Mengapa?

Apakah ketika menjadi maha­ siswa, mereka belajar sete­ ngah-

setengah, atau dosen tidak mampu mengantarkan mahasiswa ke arah yang diharapkan, atau sistem pen­ didikan kurang menguntungkan bagi mahasiswa?

Ada beberapa kemungkinan mengapa hal itu terjadi. Pertama, tak sedikit mahasiswa kuliah di pergu­ ruan tinggi hanya murni akademis dalam arti belajar hanya tatap muka dengan dosen dalam ruang kelas.

Mereka jarang, bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan intra atau ekstra-kampus, karena khawa­ tir akan merusak nilai akademisn­ ya. Padahal, dua kegiatan tersebut dengan kuliah saling melengkapi.

Kedua, mungkin dosen pen­

gampu mata kuliah tidak memili­ ki kualifikasi profesional atau di bawah standar kompetensi, kare­ na kesalahan perekrutan sehingga efek yang terjadi pada materi ajar­ nya terkesan melangit dan sulit di­ praktikkan di masyarakat. Arti­nya, keilmuan yang dipelajari di ruang kelas sebatas teori untuk teori, bu­ kan untuk menjawab pro­blematika kehidupan.

Berorientasi Angka Ketiga, sistem pendidikan for­ mal yang diterapkan di Indone­ sia hanya berorientasi pada angkaang­ka yang tertuang dalam ijazah sebagai bentuk prestasi peserta di­

dik. Sistem pendidikan model se­ perti ini lebih mengedepankan ke­ cerdasan intelektual dan mengesa­ mpingkan sisi kecerdasan lain.

Secara praktis, ini bukti bahwa sistem pendidikan masih percaya pada anggapan bahwa orang yang mempunyai kecerdasan intelek­ tual tinggi dapat menggapai kes­ uksesan. Namun, hal ini dibantah oleh Daniel Golmen. Menurutnya, kecerdasan intelektual hanya mem­ berikan kontribusi 6-20 persen ter­ hadap kesuksesaan dan selebihnya adalah kecerdasan emosional.

Menurut Golman, kecerdasan emosional sangat penting untuk di­ miliki siapa pun dalam menggapai

kesuksesan. Sebab jika seseorang berinteraksi dengan siapa pun ha­ nya menggunakan kecerdasan in­ telektual dan tumpul secara emo­ sional, maka proses itu akan men­ jadi gagal, karena dia tidak mam­ pu bersikap simpatik dan persuasif.

Oleh karena itu, sistem pendi­ dikan yang mengukur keberhasilan peserta didik dengan menggunakan angka-angka sebaiknya tidak terus dipertahankan, karena model pen­ didikan tersebut secara kejiwaan menafikan sisi kemanusiaan yang lain. *) Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

Tangkal Kelompok Radikal, Pemuda Harus Berikan Sumbangsih Untuk Bangsa

FOTO: NES

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Abdul Malik saat memberikan sambutan.

Malang, Trans – Sekretar­ is Daerah Kabupaten Malang Ab­ dul Malik, Kamis (12/1/2017) da­ lam acara HUT Legiun Veteran Re­ publik Indonesia (LVRI) ke-60 di Kepanjen, mengimbau agar para pemuda dapat memberikan sum­ bangsihnya untuk bangsa Indonesia.

Hal ini bertujuan, untuk menang­ kal kelompok radikal yang bisa me­ mecah NKRI. “Kami ada di sini, di bumi ibu pertiwi karena para pejuang yang mengawal NKRI hingga detik seka­ rang,” tegas Malik.

Masih kata Malik, perlunya peran serta para pejuang khusus­nya dari lembaga LVRI. Seperti saat

ini jiwa kebangsaan generasi muda semakin menipis, serta berbagai kelompok kelompok radikal yang bisa memecah belah NKRI. Ban­ yaknya berbagai macam faham ra­ dikal saat ini, maka sangat dibutuh­ kan pembinaan nasionalime juga bela negara.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), LVRI Kabupaten Malang, Letkol (Pur) Rahmat Pasya, ber­ harap agar selau muncul generasi muda yang berjiwa kebangsaan.

“Saya berpesan, jangan berhen­ ti untuk terus berjuang bela Ne­ gara, dan berharap generasi muda yang berjiwa kebangsaan agar se­ lalu muncul,” tutup Rahmat. vNes

BPBD Kabupaten Malang Siapkan Anggaran Sedini Mungkin

Malang, Trans – Badan Pen­ anggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang kini te­ lah menyiapkan sedini mungkin an­ ggaran diawal tahun 2017. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Malang Iriyanto, hal tersebut mengingat bahwa Kabupaten Malang sebagai daerah yang terkenal rawan ben­ cana, terutama di wilayah Malang Selatan. Dia mengungkapkan bah­ wa BPBD telah menyiapkan angga­ ran sebesar Rp5 miliar.

Selain anggaran, lanjut Ir – sapa­ an akrab Kepala BPBD Kab Malang itu, BPBD juga merancang program kerja sedemikian rupa. “Dana sebe­ sar Rp5 miliar tersebut rencanan­ ya akan di alokasikan untuk dua kegiatan. Pertama, untuk penang­ gulangan bencana sebesar Rp. 2,7 miliar, dan sisanya sebesar Rp. 2,3 miliar yakni untuk anggaran pelati­ han tanggap bencana kepada pelajar dan masyarakat,” jelasnya, Kamis (12/1/2017).

Anggaran sebesar Rp5 miliar tersebut, menurut mantan Sekertar­ is Dewan DPRD Kabupaten Malang ini, masih bersifat fleksibel. “Artinya dana Rp 5 miliar tersebut masih bisa ditambah jika ada peristiwa bencana

FOTO: GUS

Kepala BPBD Kab. Malang Iriyanto.

besar yang terjadi dan membutuhkan dana segera,” imbuh Ir. Dirinya berharap tahun ini se­ moga di Kabupaten Malang tidak terjadi lagi bencana seperti tahun lalu. Seraya mengatakan, program kerja pelatihan mitigasi bencana menjadi keniscayaan dalam memin­ imalisir korban bencana alam.

Sebagai informasi, di awal Janu­ ari ini BPBD Kabupaten Malang su­ dah mengeluarkan Rp. 81.250.000 untuk penanggulangan bencana aki­ bat angin puting beliung di berbagai wilayah di Malang. vGus

Kapolresta Malang Tindak Tegas Anggotanya Yang Bermain Narkoba Malang, Trans - Kapolres Malang Kota, AKBP Decky Hen­ darsono, secara tegas menyatakan bakal menindak anggotanya yang kedapatan bermain dengan narko­ ba. Hal itu disampaikan usai ada in­ dikasi oknum jajaran anggota Polres Malang Kota yang dinyatakan posi­ tif dalam tes urine yang dilakukan pada Kamis (12/1/17).

“Kalau ada ya pasti ditindak lah, gak perlu nunggu barang bukti,” te­ gasnya.

Selama kepemimpinannya, Dec­ ky memang konsentrasi penuh pada pemberantasa narkoba di wilayah Kota Malang. Beberapa kali jajaran Satreskoba mengungkap peredaran obat terlarang itu agar tidak menja­ di racun.

Bahkan, ketegasan Kapolres asal Kota Batu itu ditunjukkan usai mem­ berhentikan secara tidak hormat, Brip­

FOTO: GUS

Kapolres Malang Kota, AKBP Decky Hendarsono.

tu Heru Sulistyo, yang pernah dipen­ jara akibat penyalahgunaan narkoba.

“Kalau seperti itu harus ditindak, tapi yang positif kemarin saya masih be­ lum dapat laporan. Ya moga-moga aja bersih,” tandasnya. vGus

Trans Jatim 14 Proyek Diduga Fiktif, Pejabat Bina Marga Saling Sikut Proyek dengan kode lelang 4228247 pada tahun anggaran APBD 2016 diketahui tidak ada pelaksanaan.

Malang, Trans - Belum satu bulan pasca mutasi besar-besaran para pejabat Pemerintah Kabupat­ en (Pemkab) Malang oleh Bupa­ ti Malang, Dr. H Rendra Kresna di penghujung tahun lalu, kini sudah terkabar adanya dugaan proyek fik­ tif. Gerbong mutasi pejabat yang digelar di Pendopo Malang itu, ti­ dak ketinggalan pejabat lingk­ up Dinas Bina Marga Kabupaten Malang juga dapat kado mutasi ter­ masuk Koleganya sendiri dan be­ berapa jajaran anak buahnya.

Ironis, kepindahan kepala Di­ nas Bina Marga dan beberapa Kepala Bidangnya (Kabid) jadi so­ rotan publik, dengan adanya du­ gaan proyek fiktif, yakni pemeli­ haraan jalan Banjarejo-Sengguruh Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Proyek dimaksud dengan kode lelang 4228247, tanggal pem­ buatan 28 Oktober 2016, tahun an­ ggaran APBD 2016 serta nilai pagu paket Rp.1.500.000.000 itu, diketa­ hui tidak ada pelaksanaan hingga Selasa (10/1/2017).

Data yang diperoleh dari sum­ ber LPSE Kabupaten Malang, proyek tersebut dimenangkan CV. Bangkit yang beralamatkan di Jl. Indragiri IV Kav. 48 Purwantoro

FOTO: GUS

Jalan Banjarejo-Sengguruh Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang masih dalam kondisi rusak.

Blimbing-Malang Kota dengan har­ ga penawaran Rp.1.483.309.000.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas

Bina Marga bernama Sandi saat ditemui Selasa (10/1/2017) tidak berada di ruang kerjanya.

“Oh… pak Sandi gak ada mas,”

kata salah satu pejabat yang bi­ asanya juga bisa membantu untuk memberikan informasi ketika Sandi sedang keluar. “Kalau pemeliharaan jalan Banjarejo-Sengguruh seperti­ nya gak ada mas”, kata Sabarudin.

Ketika dijelaskan bahwa proyek tersebut ada di LPSE, Sabarudin spontan mengaku dan mengatakan, “Oh iya benar ada mas, tapi seper­ tinya proyek itu gagal. Tidak sam­ pai pada tahap penandatanganan kontrak, hanya sampai pada pene­ tapan pemenang saja, karena tidak ada persetujuan masalah angtgaran dari pusat.”

Saat ditanya Berita Acara (BA) gagal Lelang, Sabar sapaan akrab­ nya mengaku tidak tahu. “Mas­ alah berita acara itu saya tidak tahu dan sepertinya tidak ada, setahu saya untuk berita acara bukan we­ wenang PPK melainkan bidang Pe­ rencanaan Bina Teknik yakni ibu Habibah. Sampean langsung tanya aja ke bu Habibah,” pintanya.

Sementara, Habibah saat dikon­ firmasi di ruang kerjanya sempat kaget dan heran. Pasalnya menurut Habibah, masalah itu bukan uru­ sannya lagi, melainkan urusan PPK. “Kalau untuk masalah itu bu­ kan urusan saya, saya hanya peren­ canaan, yang mengetahui itu mere­ ka (PPK) mas,” sanggah Habibah.

“Gak benar itu mas, kalau mer­ eka (PPK) tidak tahu soal berita acara dan mengatakan tidak ada, itu tidak benar, itu semua ada sama PPK, bohong itu mas,” pungkas­ nya. vGus

Irigasi Ambrol, DPRD Kab. Malang: Kontraktor & SKPD Harus Tanggung Jawab Malang, Trans - Ambrolnya proyek Dinas Pengairan Kabupat­ en Malang belum lama ini, yakni peningkatan saluran irigasi Sum­ ber Kutuk, Kecamatan Gedangan jadi sorotan publik hingga DPRD dan LSM Prodesa. Kerusakan sa­ luran tersebut, disinyalir karena buruknya kinerja para rekanan dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait yaitu satker, hingga menja­ dikan proyek yang menelan dana ratusan juta tersebut, baru bebera­ pa bulan usai pembangunan sudah ambrol.

Direktur pelaksana proyek yak­ ni, CV Banyu Mili, saat dimintai keterangan, berdalih dengan bar­ bagai macam alasan. Menurut IR, kalau proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan. “Itukan masih dalam tahap pemeliharaan jadi itu tanggung jawab CV,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai kua­ litas proyek tersebut, dirinya den­ gan tegas mengatakan kalau yang berhak menegur masalah kualitas kerja adalah konsultan pengawas.

“Yang berhak menegur itu konsul­ tan pengawas mas,” kilahnya.

Namun ada yang aneh dalam permasalahan ini. Direktur CV Banyu Mili berinisial IR itu, keti­ ka mengatakan dalam pesan sing­ katnya (sms), kamis lalu, kalau penanggung jawab dalam penger­ jaan proyek tersebut bukan dia, melainkan pihak lain yang berini­ sial SN. Padahal sudah jelas yang tercantum pada plang papan nama proyek adalah miliknya. “SN yang mengerjakan dan sebagai penang­ gung jawab mas,” terang IR.

FOTO: GUS

Saluran irigrasi nampak ambrol.

Saya juga geram melihat kinerja para kontraktor yang amburadul. Nanti saya akan buat laporan ke Kejaksaan dan terus mengawal, terkait proyek yang dikerjakan CV Banyu Mili itu.

IR juga mengatakan sebenarn­ ya proyek tersebut bukan milikn­ ya. “Asline itu proyek pak SN,” be­ bernya.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko menegaskan, pihak kontraktor atau pemenang tender proyek tersebut dan SKPD harus bertanggung jawab. Jangan sam­ pai lempar tanggung jawab. “Pi­ hak kontraktor harus bertanggu­ ng jawab, jangan lempar tanggung jawab,” jelas Hari.

“Kami tidak mau tau ada ala­ san apapun yang tidak masuk akal, apalagi pihak pemenang tender sampai mengatakan kalau itu bu­ kan proyek miliknya, itu sangat ti­ dak masuk di akal,” tegas ketua DPRD Kab Malang Hari Sasong­ ko, Kamis lalu saat ditemui di ru­ ang kerjanya usai paripurna.

“Nanti saya instruksikan ke­ pada komisi D, agar mengagenda­

kan dan secepatnya sidak ke lokasi tersebut,” pungkas Hari.

Terpisah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prodesa, Khu­ saeri menjelaskan, dirinya juga se­ lama ini geram dengan banyaknya temuan di lapangan terkait penger­ jaan proyek yang amburadul. Dia juga mengatakan, akan membuat laporan dan terus mengawal hingga ke jalur hukum, atas dasar temuan pengerjaan proyek saluran irigasi Sumber Kutuk yang terletak di Ke­ camatan Gedangan tersebut.

“Saya juga geram melihat ki­ nerja para kontraktor yang ambu­ radul. Nanti saya akan buat lapo­ ran ke Kejaksaan dan terus menga­ wal, terkait proyek yang dikerjakan CV Banyu Mili itu,” pungkas Khu­ saeri. vNes

Pemkab Malang Akan Bangun Alun-alun Dan Jalan Tembus Malang, Trans - Stadion Kan­ juruhan Malang yang merupakan ikon kebanggaan Aremania, saat ada pertandingan sering kali terja­ di kemacetan di beberapa ruas jalan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana mem­ buat jalan tembus guna mencairkan kemacetan yang ada.

Tahun ini Pemkab Malang akan segera merealisasikan pembangu­ nan jalan tembus di kawasan Truno­ joyo hingga ke Penarukan Kota Kepanjen dengan panjang kurang lebih tiga kilometer.

Saat meninjau lokasi, Selasa (10/1/2017), Bupati Malang Rendra Kresna menjelaskan bahwa pemba­

ngunan jalan tembus tersebut sangat diperlukan. Karena menurut Ren­ dra, Stadion Kanjuruhan ketika ada kegiatan selalu ramai dan arus lalu lintas menjadi padat yang dapat di­ pastikan akan menimbulkan macet.

“Oleh karena itu konsentrasi kenda­ raan perlu dipecahkan, caranya den­ gan dibuat akses cepat dari Stadion Kanjuruhan hingga ke utara,” teran­ gnya.

Selain mengurai konsentrasi lalu lintas, pembangunan jalan tembus ini juga untuk meningkatkan kese­ jahteraan masyarakat di sekitar lo­ kasi utamanya, bagi para petani.

“Pembebasan lahan dibutuhkan 20 hektar lahan tanah dan lebar jalan

Paparan terkait rencana pembangunan alun-alun dan jalan tembus.

FOTO: IST

sekitar 20 meter sama seperti di Jal­ ibar. Jadi jalan ini nanti kelas I dan di targetkan tahun ini urusan pem­ bebasan lahan sudah bisa rampung,” kata Rendra mengakhiri pembi­ caraan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Cipta Karya Kabu­ paten Malang, Wahyu Hidayat men­ gatakan, pembuatan jalan alternat­ if Trunojoyo dan Penarukan Kepan­ jen ini akan diselaraskan dengan rencana pembangunan alun-alun.

Lokasi alun-alun sudah ditentukan yakni di sisi utara atau belakang Is­ lamic Center. “Rencananya, ada di sisi utara antara Kantor BPBD dan Islamic Center dan ditargetkan sele­

sai pada 2018 mendatang,” kata Wa­ hyu.

Selain itu, jalan ini juga akan menjadi akses area perkantoran (block office), karena menurut dia, seharusnya akses ke perkantoran ti­ dak boleh di jalan primer. “Seharus­ nya orang yang ke wilayah perkan­ toran tidak boleh bercampur dengan para pelintas,” kata mantan Kepala Dinas Pengairan Kab Malang itu.

Kepala Dinas Bina Marga Kabu­ paten Malang Ir. Romdhoni, menga­ ku telah memetakan titik-titik tanah warga yang akan dibebaskan. Dinas yang dipimpinnya juga telah mende­ sain kebutuhan, terkait rencana ak­ ses jalan baru tersebut. vNes

15 Trans Jatim

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

PT PRIA Timbun Limbah Medis Tanpa Ijin Ribuan ton limbah B3 yang ditimbun PT PRIA diduga mencemari air tanah dan sumur warga. Indikasinya, warga mengalami iritasi kulit dan gatal-gatal setelah kontak dengan air sumur.

Sidoarjo, Trans – PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) diduga menim­ bun limbah medis ke dalam tanah di wilayah Desa Lakar Dowo, Keca­ matan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tanpa ijin. Limbah me­ dis yang berasal dari rumah sakit di sekitar wilayah Kabupaten Sidoarjo tersebut dikubur di dalam tanah begi­ tu saja. Padahal limbah medis terse­ but termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Tentu saja, tanpa penanganan yang tepat limbah medis dapat meng­ gangu kesehatan warga sekitar. Se­ lain itu dapat mencemari lingkungan yang mengakibatkan kerusakan eko­ sistem. Dampaknya, tanah diseki­ tarnya pun menjadi rusak dan tidak dapat ditanami lagi.

Hasil penelusuran Koran Tran­ saksi bersama LSM Aliansi Indone­ sia (AI), akibat dari penimbunan lim­ bah medis tersebut warga sekitar lo­ kasi pembuangan limbah mengaku merasakan gatal-gatal. Menurut ket­ erangan warga hal itu terjadi karena sumur mereka tercemar oleh limbah.

Meraka juga merasakan sesak karena bau limbah.

Yang sangat mengejutkan, menurut keterangan warga PT PRIA bergerak di bidang pembuatan bata­ ko. Sungguh aneh memang, PT yang membuat batako bisa dijadikan oleh rumah sakit untuk membuang limbah medis yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat yang be­ rada di sekitar lokasi.

“Rumah Sakit yang notabene ada­ lah menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang sakit, jika terbuk­ ti kongkalikong dengan PT PRIA,

Lokasi PT PRIA.

maka disisi lain juga sama saja mem­ bunuh secara berlahan-lahan. Aneh­ nya, rumah sakit itu apa tidak tahu bagaimana PT tersebut mengelola limbah medis dari mereka yang san­ gat berbahaya bagi kesehatan dan bu­ ruk bagi lingkungan sekitar,” ujar ak­ tivis dari LSM AI. Hal tersebut sungguh sanggat di­ sayangkan, lanjutnya, diduga ada ok­ num-oknum yang terlibat untuk me­ menangkan tender pembuangan lim­ bah tersebut ke PT PRIA demi meng­ hasilkan pundi-pundi rupiah. “Kare­ na, bukan hanya di wilayah Sidoar­ jo saja, tapi ada juga Surabaya dan pabrik miwon juga turut membuang limbahnya ke PT Pria,” terangnya.

Hingga berita ini diterbitkan, PT PRIA belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan penimbunan limbah medis yang mencemari lingkungan.

Desak Diperiksa Terkait dugaan penimbunan tanah dengan limbah B3 di pabrik pengolah limbah B3, PT PRIA, Komisi Lingkun­ gan Hidup DPR RI meminta Kemente­ rian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pemerik­saan. “Kami mendorong agar dibor dan diambil

FOTO-FOTO: RIC

sampel tanah­nya untuk membuktikan penimbunan limbah B3,” kata anggota Komisi VII DPR RI, Mat Nasir, beber­ apa waktu lalu.

Menurut Nasir, tim Komisi VII DPR bersama Direktorat Jender­ al Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup telah berdialog dengan warga Desa Lakardowo dan manajemen PT PRIA pada 24 No­ vember 2016.

Nasir mengatakan pembuktian atas dugaan penimbunan limbah B3 tanpa izin dan prosedur yang benar oleh PT PRIA ini sangat penting. Sebab, rem­ besan dari limbah yang ditimbun se­ jak 2010 itu diduga kuat telah mence­ mari air tanah di sumur warga dalam satu tahun terakhir. “Tinggal nanti saksi menunjukkan tempat yang pasti (untuk dibor) agar pas,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Selain itu, Komisi VII Bidang Lingkungan Hidup DPR mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaudit lingkungan PT PRIA. Audit ini merupakan rekomen­ dasi rapat Komisi Lingkungan den­ gan Direktur Jenderal (Dirjen) Pen­ egakan Hukum; Dirjen Planologi Ke­ hutanan dan Tata Lingkungan; Dirjen

Spanduk, bentuk protes warga.

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK; serta Direktur Utama PT PRIA di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016.

“Audit lingkungan melibatkan pi­ hak ketiga yang independen,” kata Nasir. Audit akan menilai sejauh mana dampak aktivitas usaha perusahaan pengolah limbah itu terhadap lingkun­ gan. Jika audit menemukan unsur yang merugikan warga, maka warga yang terpapar limbah B3 harus diberi kompensasi sesuai dengan aturan.

PT PRIA juga wajib memulih­ kan fungsi lingkungan yang terpa­ par limbah B3 yang dikelola perusa­ haan dengan diawasi Dirjen Penega­ kan Hukum dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kemente­ rian LHK. “PT PRIA harus memuli­ hkan fungsi lingkungan dengan men­ gambil tanah timbunan di lahan mas­ yarakat yang terpapar limbah B3,” tandasnya. vRik/Ddk/Rct

Pasar Taman Tak Diperbaiki, Pedagang Ancam Tak Bayar Retribusi Sidoarjo, Trans – Para peda­ gang Pasar Taman Kabupaten Sido­ arjo mengancam tidak akan memba­ yar retribusi jika pasar tidak segera diperbaiki. Pasalnya kondisi pa­ sar yang dari hari ke hari semakin ru­ sak seolah dibiarkan oleh Dinas Pa­ sar Pemkab Sidoarjo.

Baru-baru ini para Pedangang Pasar Taman pun protes terkait de­ ngan sarana dan prasarana pasar yang sudah rusak karena dimakan usia itu.

Keluhan para pedagang ini telah di­ sampaikan secara lisan maupun ter­ tulis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Pasar Taman H. Moch Choiri, SH. Menanggapi hal tersebut KUPTD Pasar Taman akan segera bertindak untuk memfasilitasi dengan biaya swadaya. “Karena tidak plot angga­ ran dari Dinas Pasar terkait dengan usulan tersebut,” terangnya.

Fasilitas Pasar Taman yang ha­ rus diperbaiki dengan segera antara

Kondisi Pasar Taman.

lain jalan lorong, kanopi, jalan uta­ ma dan saluran-saluran yang me­ ngalami kerusakan. Melihat kondi­

FOTO: IST

si ini, KUPTD Pasar Taman belum bisa berbuat banyak, hanya dapat melakukan tindakan perbaikan

seadanya, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk melakukan per­ baikan secara menyeluruh.

Namun kedepan, Choiri berharap agar Dinas Pasar ataupun Pemerin­ tah Kabupaten Sidoarjo dapat mem­ perhatikan masalah atau keluhan para pedagang terkait dengan sarana dan prasarana pasar milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Karena, lanjutnya, jika masalah ini tidak dapat perhatian dari Dinas Pasar ataupun Pemerintah Kabupa­ ten maka para pedagang tidak akan melakukan kewajiban mereka den­ gan tidak membayar restrebusi. Maka jika hal ini terjadi akan berdampak dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saiful, penjual ikan basah di Pa­ sar Taman mengeluhkan atap pa­ sar yang bocor. “Jika hujan atap bo­ cor. Saya berharap kepada pemerin­ tah agar segera melakukan perbaikan Pasar Taman ini,” ujarnya. vRic

Lahan Tambak Kembali Dikuasai Warga Pasuruan, Warga Dusun Tlocor Marah

Sidoarjo, Trans - Lebih dari 100 orang warga Dusun Tlo­ cor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa di lahan tambak yang selama ini menja­ di sengketa dengan warga Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Ka­ bupaten Pasuruan Pasuruan, Rabu (23/11/2016).

H. Kasum salah satu tokoh ma­syarakat Dusun Tlocor mengatakan bahwa sengketa lahan tambak se­luas 150 ha itu terjadi sudah mulai tahun 2006 lalu dan sudah beberapa kali dilakukan mediasi anatara kedua belah pihak. “Mediasi terakhir pada tahun 2015 lalu,” katanya.

Pada mediasi tahun 2015 itu telah disepakati bahwa tanah yang menjadi lahan sengketa itu harus dijadikan sebagai status quo, di­ mana kedua belah pihak sama-sama tidak diperkenankan untuk mengelola atau melakukan penggarapan terhadap tanah tersebut.

Namun pada tahun 2016 ini, pihak dari warga Desa Puloker­ to telah mengingkari perjanjian dengan mengelola atau melakukan penggarapan lahan tersebut sehingga membuat warga Dusun Tlo­ cor menjadi geram. “Kami sudah berusaha meminta klarifikasi ke­ pada mereka (warga Pulokerto,red) namun tidak pernah ada tangga­ pan,” ucapnya.

Pihak Desa Kedungpandan beserta tokoh masyarakat sudah be­ rusaha meredam kemarahan warga Dusun Tlocor yang melihat dan mendengar bahwa lahan sengketa yang berada di Pulau Pitu itu te­ lah digarap oleh orang-orang Pulokerto. “Karena tidak ada jawaban dari pihak mereka, akhirnya warga melakukan aksi pada hari ini,” tegasnya.

Dijelaskan oleh H. Kasum bahwa pada pertemuan sebelumn­ ya telah disepakati kalau lahan tersebut penggarapannya diserahkan kepada warga Dusun Tlocor dengan cara mengganti rugi dengan se­ jumlah uang. Namun lagi-lagi warga Pulokerto melanggar janjinya, meskipun sudah diberi diganti rugi oleh warga Dusun Tlocor yang pada waktu itu diserahkan kepada Kepala Desa (Kades) Pulokerto yang lama. “Ganti rugi itu sudah kami serahkan pada Kades yang lama,” jelasnya.

Dalam aksi unjuk rasa itu, warga menuntut agar tanah yang menjadi sengketa penggarapannya di­serahkan kepada warga Dusun Tlocor atau paling tidak, tetap dijadikan status quo sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak melakukan penggerapan.

Apalagi pada kesepakatan sebelumnya antara Pemerintah Kabu­ paten (Pemkab) Sidoarjo dengan Pemkab Pasuruan telah disepaka­ ti bahwa lahan sengketa yang berada di Pulau Pitu itu masuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. “Waktu itu yang menjadi Bupati Sido­ arjo Wien Hendrarso, sedangkan yang menjadi Bupati Pasuruan Jus Bakir,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Purbanu anggota DBPD Desa Kedungpandan bahwa sengketa lahan tambak itu bermula ketika ada sekitar 18 orang warga Dusun Tlocor menghadap ke Kepala Desa (Kades) Kedungpandan untuk meminta ijin penggarapan la­ han tersebut.

Karena hanya meminta ijin untuk menggarap lahan, akhirnya Kades Kedungpandan mengeluarkan surat ijin penggarapan dan hal itu juga atas persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Si­ doarjo. “Para penggarap ini memiliki surat dari desa dan BPN Si­ doarjo untuk ijin penggarapan lahan kosong tersebut bahkan peta bidangnya pun ada,” sampainya.

Setelah mendapatkan ijin tersebut, para penggarap kemudi­ an melakukan pengerukan dengan menggunakan alat berat untuk dijadikan lahan tambak bahkan mereka sudah mengajukan untuk kepemilikan lahan itu.

Karena belum memiliki anggaran untuk mengelolah lahan terse­ but menjadi tambak dan memelihara ikan didalamnya, akhirnya ke­ giatan dilahan tersebut berhenti untuk sementara waktu. “Pada saat itu­lah, warga dari Desa Pulokerto masuk dan menguasai lahan terse­ but,” ungkapnya.

Sempat terjadi ketegangan antara warga Dusun Tlocor de­ngan warga Desa Pulokerto yang menyerebot lahan mereka, namun tidak sampai terjadi bentrok karena dilakukan mediasi oleh pihak kepoli­ sian, pemerintah dan instansi terkait lainnya. “Bahkan waktu itu, Kapolresta Sidoarjo pun ada pada saat mediasi dilakukan,” tutur­ nya.

Sementara itu Kapolsek Jabon AKP M. Mukari mengungkapkan bahwa pihaknya menerjunkan sekitar 40 personil kepolisian yang dibantu dari Polresta Sidoarjo untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut. “Telah kami siagakan 40 personil untuk men­ jaga jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan warga agar tetap kon­ dusif,” ungkapnya.

Mantan Kanit Reskrim Polsek Candi itu berharap agar aksi un­ juk rasa dijalankan secara damai dan tertib dengan tidak merusak la­ han tambak yang sedang di­sengketakan. Selain itu, ia juga meminta agar permasalahan sengketa lahan tersebut diselesaikan secara hu­ kum dengan membawa­nya ke ranah pengadilan. “Sebaik­nya disele­ saikan secara hukum biar semuanya jelas,” pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa itu, ratusan warga dengan membawa alat pertanian mencabuti patok-patok dan membongkar pematang tam­ bak yang menjadi sengketa. vRico

Pengusaha Mulai Lirik Potensi Wisata Kab. Malang Malang, Trans - Indonesia Marketing Association (IMA) men­ dukung pemasaran pariwisata Ka­ bupaten Malang. President IMA Chapter Malang, Rachmad Santo­ so menjelaskan, pengusaha men­ dukung dengan promosi wisata Ka­ bupaten Malang.

Menurutnya, Kabupaten Malang memiliki potensi yang bagus untuk menjadi wisata unggulan. “Jika di­ poles dengan benar juga mempu­ nyai nilai tinggi, terutama akses transportasi. Kabupaten punya wisa­ ta alam dan budaya,” kata dia usai hadiri pertemuan strategi pemasaran wisata Kabupaten Malang di Pendo­ po Agung, Jumat (13/1/2017).

Dia menyarankan agar wisa­ ta dibuat per cluster. Artinya, setiap daerah memiliki daya tarik ma­sing-

FOTO: GUS

Bupati Malang, Rendra Kresna dalam pertemuan strategi pemasaran wisata Kabupaten Malang di Pendopo Agung.

masing. Misalnya saja Pujon dengan pegunungannya. “Pemkab juga per­ lu menjalin sinergi dengan pemerin­ tah Malang Raya. Jika sinergi bagus akan dapat meningkatkan jumlah hunian. Tentunya berdampak positif

bagi perekonomian,” imbuh alumni SMAN 1 Malang ini.

Dia juga menyarankan bagi para pengusaha terutama bidang trans­ portasi agar turut mempromosikan wisata di Kabupaten Malang. “Tra­

vel dan pengusaha transport juga memberikan informasi bahwa Ka­ bupaten Malang punya destinasi yang siap dieksplor,” kata dia.

Bupati Malang, Rendra Kresna menjelaskan, pariwisata merupakan salah satu fokus pengembangan di wilayahnya saat ini. Bahkan, lanjut dia, infrastruktur jalan sudah mulai dibenahi. Salah satunya adalah jalan untuk menuju beberapa destinasi pantai di Kec Bantur dan sekitarnya.

“15 kilometer jalan di Srigon­ co, Bantur dan Balekambang diper­ baiki untuk menunjang pariwisata.

Lebar di Srigonco baru enam meter saat ini. Sekarang dilebarkan jadi 12 meter,” kata Rendra dalam kegiatan yang dihadiri oleh beberapa pengu­ saha, diantaranya Hermawan Kerta­ jaya dari Markplus. vGus

16-29 Januari 2017 | Edisi 335 2 Th XVII

16

Naturalisasi Pemain Untuk Timnas Indonesia

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung penuh keinginan PSSI melakukan naturalisasi pemain.

P

ersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di bawah kepemimpinan Edy Rahyamadi kemba­ li mencanangkan program natu­ ralisasi pemain untuk membentuk tim nasional (Timnas). Meski bakal berpotensi menghambat muncul­ nya bibit pemain lokal, Edy selaku pimpinan tertinggi PSSI beralasan, program itu hanya sementara saja.

Edy mengaku pihaknya ing­ in mengejar target jangka pendek, yakni menjuarai SEA Games 2017.

Selebihnya, Edy berjanji akan tetap mengutamakan program pembi­ naan jangka panjang bagi pem­ bentukan Timnas Indonesia.

Sebenarnya, naturalisasi bukan­ lah sesuatu yang baru untuk Indo­ nesia. Awal mula naturalisasi su­ dah terjadi ketika medio 1950an. Di mana ada lima orang Be­ landa yang memperoleh sta­ tus sebagai Warga Negara Indo­ nesia (WNI), yakni Arnold van der Vin, Van der Berg, Boelard van Tuyl, Pesch, dan Piteersen.

Akan tetapi dari lima pese­ pakbola yang ada hanya Van der Vin yang berhasil menem­ bus skuat timnas Indonesia. Man­ tan penjaga gawang Persija Jakar­ ta tersebut pertama kali membe­ la tim Merah Putih terjadi pada 1952 saat timnas Indonesia mela­ wan tim asal Hong Kong, Nan Hua. Setelah itu, tidak ada lagi pe­ main naturalisasi yang berada di timnas Indonesia. Meskipun banyak pesepakbola yang mempunyai dar­ ah keturunan Indonesia yang terse­

S A N M I T

T

FOTO-FOTO: IST

Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi.

bar di beberapa negara dan mempu­ nyai kemampuan mumpuni da­ lam mengolah si kulit bundar.

Lama tidak terdengar akh­ irnya naturalisasi kemba­ li hinggap di sepakbola Indo­ nesia. Pada 2006, Nurdin Ha­ lid yang menjabat sebagai ke­ tua umum PSSI, mempunyai ren­ cana menaturalisasi beberapa pe­ main yang berasal dari Brasil.

Namun, keinginan Nurdin ditentang oleh banyak pihak, karena mereka merasa pemain asli Indonesia mempu­ nyai kualitas yang tidak kalah den­ gan legiun asal Brasil tersebut. Aki­ bat derasnya kecaman terhadapnya, rencana tersebut gagal terealisasi.

Baru empat tahun setelahnya, Nurdin mewujudkan keinginan­ nya yang sempat tertunda. Cris­ tian Gonzales jadi pesepakbo­ la era modern pertama yang di­ naturalisasi oleh induk sepak­ bola nasional itu. Pria berdar­ ah Uruguay ini memperoleh sta­ tus WNI pada 1 November 2010.

Keputusan PSSI menaturalisa­ si Gonzales adalah untuk mem­ perkuat barisan depan skuat Me­ rah Putih yang akan berla­

ga di Piala AFF 2010. Kehad­ iran pria yang mempunyai ju­ lukan El Loco tersebut menja­ di buah bibir karena tampil memu­ kau dalam ajang sepakbola terbe­ sar di kawasan Asia Tenggara ini.

Sayangnya, Gonzales ga­ gal membantu timnas Indonesia meraih trofi Piala AFF. Tim Garu­ da mesti mengubur mimpinya un­ tuk menjadi juara pertama kalinya, setelah pada laga final yang ber­ langsung dua leg mereka takluk dengan agregat 4-2 dari Malaysia.

PSSI seperti ketagihan melaku­ kan naturalisasi pemain. Setelah Gonzales, mereka kembali me­ ngambil jalan cepat un­ tuk membuat timnas Indonesia mempu­ nyai pemain yang

menaturalisasi para pemain tersebut dirasa tepat karena karier sepak­ bola mereka tetaplah gemilang.

Namun, ada juga pemain natu­ ralisasi yang seperti tertelan bumi setelah mendapatkan status WNI. Beberapa di antaranya adalah Ton­ nie Cussel, Jhon van Beuker­ ing, dan Ruben Wuarbanaran yang batang hidung tidak lagi keliha­ tan sama dalam dunia sepakbola.

Meski demikian tampaknya PSSI sama sekali tidak kapok untuk menaturalisasi pemain.

Mer­ eka per­ caya de­

berkual­ itas bagus, sehingga bisa menore­ hkan presta­ si di kancah in­ ternasional.

Victor Ig­ bonefo, Rapha­ el Maitimo, Sergio van Dijk, Greg Nwokolo, Di­ ego Michiels, Stefano Lili­ paly, dan Kim Jef­ frey Kurniawan merupa­ kan pemain-pemain yang selan­ jutnya jadi WNI. Keputusan PSSI

ngan kehadiran pemain natural­ isasi membuat timnas Indonesia dapat menorehkan prestasi yang se­ jak beberapa tahun ini puasa gelar.

Bak gayung bersambut, Ke­ menterian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung penuh keinginan PSSI melakukan natu­ ralisasi pemain. Bahkan mereka langsung berencana menerbitkan surat kepada seluruh dubes yang ada di seluruh Eropa dan Timur Tengah, agar membantu proses pe­ main dinaturalisasi.

Paling baru adalah Ezra Walian yang dalam waktu dekat ini bakal mendapatkan paspor In­ donesia.

Pe­ main beru­ sia 19 tahun terse­ but

yang kini mer­ umput bersa­ ma klub junior Ajax Am­ sterdam diproyeksikan dapat membe­ la skuat Garuda U-22 pada SEA Games 2017 di Malaysia.

Ezra merupa­ kan pe­

sepakbola yang memiliki da­ rah keturunan Indonesia dari sang ayah, Glen Walian, yang asli Ma­ nado, Sulawesi Utara. Namun, ia memilih warga negara Belan­ da karena mengikuti ibunya yang berasal dari negara tersebut.

Memang naturalisasi mer­ upakan salah satu cara instan un­ tuk mendatangkan gelar di dun­ ia sepakbola. Sebut saja Singapu­ ra yang telah menerapkan pro­ gram tersebut dan terbukti me­ reka dapat meraih tiga Piala AFF yakni 2004, 2007, dan 2012.

Kehadiran pemain-pemain nat­ uralisasi di tim The Azkals mem­ buat mereka dengan cepat menore­ hkan prestasi. Padahal, sebelum­ nya negara jajahan Inggris terse­ but tidak bisa berbuat banyak di kancah internasional karena minim­ nya pemain berkualitas yang ada.

Melihat situasi tersebut PSSI yang kini dipimpin oleh Edy Rah­ mayadi, perlu mempertimbang­ kan segala aspek sebelum melaku­ kan naturalisasi pemain. Mulai dari usia, kemampuan in­ dividu itu sendiri hing­ ga cara pemain terse­ but beradaptasi dengan cara permainan di Indonesia.

Semua ini dilakukan supaya PSSI tidak mubazir dalam me­ naturalisasi pemain. Mengin­ gat, banyak talenta asli Indone­ sia yang memiliki kemampuan yang bagus tapi belum terekspos sama sekali karena mereka luasn­ ya wilayah yang ada di negara ini.

Terlebih Edy menyatakan da­ lam dua tahun ke depan bila PSSI masih melakukan natura­ lisasi pemain, dirinya minta dite­ gur. Hal tersebut karena ia ti­ dak ingin timnas Indonesia ter­ paku dengan pemain-pemain yang tak seratus persen me­ rupakan warga asli Indonesia. vQ4/GL

A I S E N INDO TETAP

A S A I B R A LU

imnas Indonesia untuk keli­ ma kalinya harus menjadi run­ ner up Piala AFF 2016 setelah menyerah 0-2 kepada tuan rumah Thai­ land pada leg kedua final Piala AFF 2016 di Stadion Rajamangala, Bang­ kok, Thailand, beberapa waktu lalu.

Timnas Indonesia gagal mem­ persembahkan trofi karena kalah agre­ gat 2-3 setelah tiga hari sebelum­ nya pada 14 Desember lebih dulu menang 2-1 pada leg pertama di Sta­ dion Pakansari, Cibinong, Bogor, pada laga kandang dan tandang itu.

Sebelum pertandingan di Thailand, Timnas Garuda memetik hasil yang sama pada medio 2000, 2002, 2004, dan 2010. Indonesia pun harus mem­ perpanjang penantian menjadi yang ter­ baik di Asia Tenggara setelah medali emas sepak bola pada SEA Games 1991.

Semangat Indonesia membawa pulang trofi kejuaraan dua tahunan ini begitu tinggi. Semua pemain menga­ ku siap memberikan yang terbaik mes­ ki secara sebenarnya tidak sepenuhn­ ya bugar setelah bermain ketat sejak ba­ bak semifinal melawan Vietnam.

Masuknya timnas Garuda ke fi­ nal juga mengejutkan insan sepak bola

Indonesia karena datang de­ngan pe­ main yang terbatas dan persiapan yang singkat. Lagi pula Boaz Solos­ sa dan kawan-kawan, masuk turnamen ini bukan dengan predikat unggulan.

Namun datang di Bangkok, tim asu­ han Alfred Riedl ini sebenarnya sudah berbekal modal bagus setelah menang 2-1 pada pertandingan final pertama di Sta­ dion Pakansari, Cibinong, Bogor. Indo­ nesia hanya cukup bermain seri untuk menjadi juara edisi 2016 turnamen ini.

Timnas sebenarnya gigih mela­ wan tim besutan Kiatisuk Senamuang itu, bahkan beberapa kali menusuk un­ tuk mengancam gawang lawan.

Indonesia bertahan rapat dan ber­ main disiplin kendati tuan rumah me­ mecah kebuntuan pada menit 37 le­ wat Sirod Chattong. Kedudukan 0-1 ber­ tahan sampai babak pertama usai.

Indonesia yang biasa bermain garang pada babak kedua kebobolan kembali le­ wat Sirod Chattong. Namun, setelah tert­ inggal 0-2 timnas bermain lebih terbuka, terutama setelah beberapa kali menggan­ ti pemain, seperti Rizky Pora dan mema­ sukkan Ferdinan Sinaga serta menarik Zu­ lham Zamrun digantikan Lerby Eliandry.

Setelah mengganti sejumlah pemain,

Skuad Timnas Indonesia di final Piala AFF 2016.

Indonesia bisa mengimbangi tuan rumah yang diperkuat para pemain berkelas. Be­ berapa kali mengancam gawang Thailand, Indonesia akhirnya tetap tak bisa men­ gubah kedudukan 0-2 untuk Thailand.

Hasil ini luar biasa bagi Thailand. Se­ lain mempertahankan predikat juara, trofi yang diraih tahun ini adalah ke­ lima kalinya diraih Negeri Gajah Pu­ tih. 45.000 penonton yang memada­ ti stadion terbesar di Thailand itu pun menyambutnya dengan suka cita.

Indonesia pun merasa tak kalah luar biasa kendati berstatus “runner up”. Pela­ tih Alfred Riedl tetap bangga pada Boaz Solossa dan kawan-kawan yang tel­ ah berjuang maksimal. Apalagi, lawan yang dihadapi anak-anak asuhnya itu adalah yang terbaik di Asia Tenggara.

“Ini adalah hasil yang terbaik bagi Indonesia. Kita datang dengan persia­ pan yang singkat, bahkan kami tidak masuk dalam unggulan. Kenyataann­ ya kita bisa masuk ke final. Ini luar bia­ sa,” kata Alfred Riedl usai pertandingan.

Menurut dia, Indonesia mempu­ nyai masa depan yang cerah dan poten­ si yang sangat besar. Tetapi syaratnya, kata Riedl, persiapan membangun timnas harus lebih panjang dan tidak boleh ada hambatan yang mengganggu persiapan.

Hal sama dikatakan kapten tim­ nas Indonesia Boaz Solossa. Dia dan pe­ main lain sudah berusaha mengeluar­ kan permainan terbaiknya meski tim­ nas tertekan sejak awal. Apa yang dilaku­ kan Boas dan kawan-kawan tidak mem­ buahkan hasil dan akhirnya kalah.

“Kita sudah berusaha maksimal. Me­ mang kita juga punya peluang, teta­ pi kita memang kurang beruntung se­ hingga tidak bisa mencetak gol. Thai­ land memang bermain bagus,” kata Boaz Solossa usai pertandingan.

Ketua Umum PSSI Edy Rahmaya­ di sendiri menyatakan puas dengan ha­ sil yang diraih timnas Indonesia. Edy menggarisbawahi semangat baja para pemain Indonesia, padahal di atas ker­ tas kalah komplit dari Thailand. “Kita

tetap puas dengan hasil ini. Ke de­ pan kita harus lebih baik yang dimu­ lai dengan persiapan yang matang dan terprogram dengan baik,” kata Edy. Edy yang juga menjabat Pang­ kostrad menegaskan tetap member­ ikan bonus kepada seluruh pungga­ wa timnas yang telah berjuang memba­ wa nama bangsa di kancah internasio­nal.

Namun, dia enggan menyebutkan besa­ ran bonus. “Bonus akan tetap kami ber­ ikan. Namun, untuk besarannya tidak bisa kami publikasikan. Yang jelas pe­ main sudah menunjukkan jiwa juang wa­ jib mendapatkan apresiasi,” kata Edy. Setelah menyelesaikan Piala AFF 2016, timnas Indonesia dihadapkan pada SEA Games 2017 di Malaysia. Na­ mun, yang turun pada kejuaraan dua ta­ hunan ini adalah timnas U-23. Berikutn­ ya, adalah bersiap diri menghadapi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Semoga prestasi Indonesia bisa lebih tinggi lagi setelah mendapat­ kan modal di Thailand. vQ4/GL