Koran Transaksi 333

Edisi No.333 | Tahun Ke-XVII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

20 Oktober - 2 November 2016 Terbit setiap hari SENIN=Harga Rp. 5.000,-=Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: PT. TANAH MERAH ABADI

Atiek CB

Gelar Konser ‘Terbaik Untukmu’ SETELAH kurang lebih 15 tahun tinggal di New York, Amerika Serikat, penyanyi pop-rock Atiek CB kembali ke Indonesia dengan menggelar konser bertajuk ‘Terbaik Untukmu’. Lady rocker era tahun 80an ini akan berkolaborasi dengan teman lamanya Ita Purnamasari dan Nicky Astria dalam konser nanti.

Mereka akan membawakan lagu-lagu Atiek yang terkenal di era 80an dan 90an serta beberapa lagu baru dari album Atiek yang akan keluar dalam waktu dekat.

Atiek juga menggandeng band Kotak. Ia akan me­ nyanyikan ulang lagu Tantri cs yang dirilis tahun ini, “Selalu Cinta.”

Namun menjelang konser, Lady Roc­ker kelahiran Kediri ini mengaku merasa gugup. “Saya merasa bersyukur sekali bisa bertemu lagi de­ngan penggemar di Indonesia.

Di usia saya sekarang ini, saya masih mang­ gung lagi. Jujur saya nervous. Apa benar saya masih bisa membuat penonton antusias.

Tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik,” kata Atiek saat jumpa pers, belum lama ini.

Indonesia Butuh Empat Modal Untuk Jadi Bangsa Kompetitif Jakarta, Trans - Indonesia dihadapkan de­ ngan berbagai tantangan baik internal maupun eks­ ternal. Untuk menghadapi tantangan tersebut kata kuncinya adalah daya saing, karena tidak ada satupun negara yang dapat survive tanpa adanya daya saing. Untuk menjadi bangsa yang FOTO | IST kompetitif, Indonesia Menaker M. Hanif Dhakiri. paling tidak memiliki 4 modal utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, stabi­litas politik dan posisi letak geografis NKRI. “Kapabilitas individu, komitmen, kompetensi, dan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh setiap individu akan membawa organisasi mencapai kinerja yang diperlukan,” ujar Menteri Ketenaga­ kerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Menaker, human capital penting sebagai sumber inovasi. Selain itu, human capital juga membe­ rikan nilai tambah melalui motivasi, komitmen, kompetensi serta efektivitas kerja yang akan dikontribusikan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Sehingga memberikan sustainable revenue bagi suatu organisasi/ perusahaan.

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Jokowi-JK Pangkas “Biaya Haram” Bebas Visa Perlu Ditinjau Karena Picu TKA Ilegal

Presiden Joko Widodo melihat maket Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok (NPCT 1).

FOTO | IST

Seskab Pramono mengatakan, beberapa tahapan yang akan dilakukan Tim Saber Pung­ li. Dia menyebutkan nanti akan ada tim yang berkaitan dengan anti penyelundupan/ pem­ berantasan penyelundupan. Pemerintah saat ini sedang menitikberatkan untuk melaku­ kan reformasi hukum. Harapannya Peraturan Presiden mengenai Sapu Bersih Pungu­ tan Liar (Saber Pungli) segera bisa ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

OKNUM JASA TIRTA II-KARAWANG

Diduga “Ngobyek”, Penggarap Jadi Korban Jakarta, Trans – Masyarakat diperbolehkan menggarap la­ han daerah sempadan sungai yang dikelola Perum Jasa Tirta II untuk penghijauan dan garapan tanaman palawija. Hal tersebut sesuai de­ ngan Peraturan Menteri PU No.63/PRT/1993. Penggarap (penyewa lahan) yang berminat akan memperoleh Surat Izin Penggunaan Lahan Sementara (SIPLS). Namun didalam pemanfaatan tersebut para penggarap terkadang merasa dipermain­ kan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hal tersebut dialami oleh beberapa penggarap terkait kebijakan yang dinilai plin-plan.

Misalnya yang dialami penggarap bernama Sugianto Wah­ yudi, pemegang SIPLS No.21/ DPA/1788/SIPLS/5/2011 dengan garapan seluas 1.067 M2 sejak 12 September 2011, dan beberapa SIPLS lainnya. Menurut Sugianto, selama 3 tahun belum pernah lakukan serah-terima SIPLS kepada siapapun dan selalu membayar sewa tepat waktu. Namun

pada tahun 2014 ketika akan me­ ngajukan perpanjangan ke Perum Jasa Tirta II, ternyata dengan surat No.12.4/DIR/04/2014, mendapat penolakan. Alasannya lahan tersebut akan digunakan sendiri oleh Perum Jasa Tirta II. Sampai tahun 2015 pihaknya tidak mendapat informasi apapun dari Perum Jasa Tirta II. Tapi pada bulan Maret 2016, muncul surat teguran, me­ ngapa penggarap tidak membayar perpanjangan sewa. Surat itu

Pilkada 2017 Habiskan Anggaran Triliunan Rupiah

ditandatangani oleh Arief Sugiharto, ST. “Saya selaku pemegang SIPLS jadi bingung. Surat tanggal 7 Februari 2014 menyatakan izin tidak dapat diperpanjang, katanya lahan mau digunakan sendiri oleh PJT-II. Tetapi pada bulan Maret 2016, muncul surat teguran bahwa saya belum membayar sewa selama 4 tahun. Artinya 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

SOROT

HUT KE-70 BEA DAN CUKAI

Sri Mulyani: Pegang Teguh Integritas Dalam Bertugas Jakarta, Trans - Menteri Keua­ ngan, Sri Mulyani Indrawati memimpin upacara hari ulang tahun ke-70 Bea dan Cukai di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kamis (13/10/2016) lalu mengatakan.

Didalam sambutannya Sri Mulyani menegaskan kepada seluruh Jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk selalu menjaga dan memegang teguh inte­ gritas dalam menjalankan tugas. “Ja­ ngan pernah sekali-kali menggadaikan integritas,” tandas Mantan direktur bank dunia tersebut, dalam upacara peringatan yang juga dihadiri oleh para pejabat dari eselon I dan para pegawai Bea dan Cukai. Hari ulang tahun Bea dan Cukai sebenarnya jatuh pada tanggal 1 Oktober, namun diperingati pada hari, Kamis

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

Jakarta, Trans Pemerintah Daerah me­ nganggarkan dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyelenggara pemilu (KPU), pengawasan pemilu (Bawaslu), dan FOTO | IST pengamanan pemilu.

Direktur Bina Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek mengatakan, saat ini seluruh daerah yang Fe­bruari mendatang akan melangsungkan Pilkada se­ rentak sebanyak 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota, telah menyiapkan anggarannya.

“Jumlah tersebut meliputi anggaran untuk KPU Rp 2,4 triliun, Bawaslu Rp 426 miliar, dan pengamanan Rp 74 miliar,” kata Reydonnyzar yang akrab disapa Donny ini, beberapa waktu yang lalu.

Namun, Mabes Polri telah menganggarkan Rp 923 miliar untuk Operasi Mantap Praja atau pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang digelar secara serentak di 101 wilayah Indonesia.

FOTO: IST

Kawasan Perum Jasa Tirta II.

Jakarta, Trans - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Pre­siden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada dua tahun pertama menitikberatkan pada pembenahan ekonomi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mengatakan fokus pada pembena­han ekonomi dilakukan karena perekono-

(13/10/2016), secara serentak di seluruh Kantor Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

Dalam amanatnya Sri Mulyani, manyampaikan bahwa Bea Cukai sudah mengalami berbagai macam pro­ ses perubahan yang penuh tantangan.

Pada era Presiden Soekarno, Bea Cukai turut andil dalam mendukung perjua­ ngan mempertahankan kemerdekaan.

Bea Cukai juga pernah kehilangan kepercayaan publik akibat birokrasi yang panjang dan berbelit. “Buntutnya Pre­ siden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 1985 yang memangkas kewenangan Bea Cukai,” ujarnya.

FOTO | IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani melepas balon dalam rangkaian peringatan HUT Bea & Cukai ke-70.

Diperlukan Semangat Gotong Royong, Guna Mengkikis Kemiskinan Jakarta, Trans – Kalau hanya dengan pene­ rimaan pajak yang cukup dan belanja tepat sasaran, angka kemiskinan bisa dipangkas. Rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia yang baru 11%. “ Maka dengan semangat gotong ro­yong mampu mengentaskan kemis­kinan. Salah satu wujud gotong royong adalah membayar pajak dengan benar “ Pada Maret 2016, penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin absolut adalah 10,86%.

Peme­ rintah menargetkan pada akhir 2017 penduduk miskin turun menjadi 10% dan pada 2018 8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

8 BERSAMBUNG HAL 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DI LAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTAN­NYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DI LUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI TERDEKAT.

Trans Hukum

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

Angka Perceraian Kota Depok Tertinggi di Jawa Barat Depok, Trans - Kasus perceraian di Kota Depok setiap tahunnya terus meningkat. Penyebab utama perceraian itu karena perselingkuhan melalui short message service (SMS) mesra. Penyebab lainnya karena faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sekretaris dan Panitera Pengadilan Agama Kota Depok, Entoh Abdul Fatah, menyebutkan jumlah pengajuan perceraian mencapai 1.677 berkas selama tahun 2016. Dari jumlah itu sekitar 10 persen pasangan yang berhasil didamaikan atau rujuk kembali setelah mediasi. “Dengan angka itu Kota Depok menduduki peringkat pertama di Jawa Barat sebagai wilayah dengan angka perceraian tertinggi,” ucapnya.

Dikatakan Entoh, pengajuan perceraian yang mencapai 1.677 berkas itu tercatat sejak Januari hingga Mei 2016. Kasus perceraian penyebab terbanyak memang dipicu karena perselingkuhan melalui SMS. Misalnya sang isteri mendapatkan SMS di telepon selular suaminya dan kata-kata mesra dari perempuan lain. “Begitu juga sebaliknya pria menemukan SMS mesra si handphone sang istri,” ungkapnya.

Karena cemburu suami atau istri yang mendapat pesan singkat dari seseorang hingga berakhir di jenjang perceraian. “Itu fakta penyebab perceraian yang masuk kepada kami. Memang terdengar aneh dan janggal penyebab perceraian karena SMS. Tetapi itu semua kenyataan yang terjadi,” tandasnya.

Setiap tahun, lanjut Entoh, ada peningkatan sebanyak 200 kasus perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kota Depok. Berdasarkan data Pengadilan Agama Depok, rata-rata setiap bulan berkas pengajuan perceraian yang diterima mencapai 10 kasus. Pasangan yang bercerai, berusia 35-

45 tahun dengan usia pernikahan sekitar 5 tahun.

Pada 2015 lalu, tercatat ada 1.955 kasus perceraian yang diputuskan oleh lembaga ini. Sedangkan pada tahun sebelumnya 2014, tercatat 1.741 kasus perceraian yang diputuskan. Dari jumlah kasus perceraian yang diajukan hanya 5 persen dari total kasus yang berhasil didamaikan atau pasangan rujuk tidak jadi bercerai.

Untuk dua tahun lalu, rata-rata usia pasangan yang mengajukan perceraian antara usia 20-40 tahun dengan masa nikah beragam. Mulai berberapa bulan hingga 10 tahun. Kalau tahun 2016 ini usia pasangan yang mengajukan cerai meningkat menjadi usia antara 3545 tahun.

Selain SMS mesra, imbuhnya, penyebab perceraian meningkat karena 4 faktor besar, diantaranya ada perselingkuhan atau ada pihak ketiga, pemberian nafkah yang kurang, ekonomi, KDRT dan berbagai sebab dialami pa­ sangan.

Gugatan perceraian paling ba­ nyak dilakukan oleh pihak perempuan. Kasus perceraian tahun ini dilakukan 75 persen pasangan dalam usia matang dalam pernikahan. “Mungkin istri atau suami sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang dibangun. Hingga berakhir dengan perceraian,” jelasnya.

Lebih lanjut Entoh, kasus perceraian yang masuk ke lembaganya memang sangat sulit dimediasi, walaupun beragam upaya telah ditempuh oleh hakim Pengadilan Agama Kota Depok. Tingginya angka perceraian itu sangat-sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi anak. “Dikhawatirkan dengan orang tua bercerai maka anak mencari kebebasan diluar. Akibatnya anak jadi korban menjadi broken home,” pungkas­ nya. vJopi

Opini Oleh: Hasin Abdullah*

Opini

DI TENGAH krisis penegak­ kan hukum (law enforcement) praktik korupsi kerap terjadi di lingkaran kekuasaan, hingga masalah korupsi ini tak kunjung usai dan tak ada habisnya. Yang paling hangat adalah kasus korupsi perio­ de 2016, mulai kasus gratifikasi, eksploitasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum telah menggurita di negeri ini.

Fakta hukumnya dapat kita lihat di berbagai kalangan pejabat, petinggi negara yang kerap dija­ dikan dakwaan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini mengin­ dikasikan Indonesia sebagai ne­ gara hukum (state of law) belum mampu melenyapkan predator uang rakyat.

Korupsi pada umumnya, ibarat setajam tombak yang tak pernah tumpul, dalam arti tiada henti­ nya korupsi dan tanpa ada efek jera. Jika melihat Undang-Undang Kons­titusi kita Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, istilah pasal ne­ gara hukum apabila ditafsirkan secara legal structure negara memiliki beberapa lembaga penegakan hukum yang mampu menuntaskan perkaranya. Pertama, Kejaksaan.

Kedua, Komisi Pemberantasan

2

KPK Segera Buka Cabang di 34 Provinsi Apabila rekrutmen 400 orang pegawai baru KPK telah selesai, nantinya mereka kemungkinan akan membantu Kepala Cabang KPK yang akan di buka di 34 Provinsi se-Indonesia.

Jakarta, Trans - Setelah me­ netapkan membuka cabang di enam wilayah tahun ini, Komisi Pembe­ rantasan Korupsi (KPK) rencananya akan memperluas jaringan wilayah hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Keenam cabang KPK yang te­ lah dibuka di wilayah yakni di dae­ rah Aceh, Riau, Medan, Banten, Papua, Papua Barat.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menegaskan bahwa kantor cabang yang dimaksud bukanlah kantor cabang dalam bentuk fisik.

Namun, kantor cabang yang dimaksud hanyalah orang-orang yang diutus KPK untuk menjadi Kepala Cabang pada wilayah tertentu yang ditetapkan.

“Itu cabang bukan kantor, tapi hanya orang-orangnya. Itu akan menjadi 34 Korsup (koordinator supervisi). Kantor cabang itu tidak dalam bentuk ada secara fisik kantor di sana. Dia menjadi semacam kantor, dia yang disebut dengan Korsup. Tim itu yang akan mengeva­ luasi masing-masing provinsi tadi,” ujarnya selepas menghadiri pertemuan dengan pimpinan PPATK, OJK, dan asosiasi perbankan di Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut, Basaria menyebutkan bahwa apabila rekrutmen 400 orang pegawai baru KPK te­ lah selesai, nantinya mereka kemungkinan akan membantu Kepala Cabang KPK yang akan di buka

di 34 Provinsi se-Indonesia. “Kita harap senior yang ada di KPK jadi pimpinan setiap tim. Mereka menjadi Kepala Cabang untuk setiap provinsi,” jelas Basaria.

Wacana pembukaan cabang KPK sebetulnya telah jauh lama didengungkan. Ketua KPK 20072012 Antasari Azhar misalnya sempat mengatakan bahwa KPK telah menyiapkan rencana untuk memperlebar sayap pemberantasan kasus korupsi di daerah. Kala itu, rencana melebarkan sayap dibayangkan akan berkonsep seperti membuka kantor perwakilan di tingkat provinsi atau berdasarkan kewilayahan (zona).

Gagasan itu kembali menguat ketika itu ICW berpendapat bahwa KPK mesti segera membentuk perwakilan di daerah lantaran fakta jumlah korupsi di daerah lebih besar dibanding pusat. Sebut salah satu misalnya, data ICW tahun 2007 mencatat 60,6% aktor korupsi ba­ nyak terjadi di tingkat daerah. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga membuka peluang terwujudkan perwakilan KPK di daerah.

Agak berbeda dengan Antasari, Pimpinan KPK Jilid I yang ketika itu diketuai Taufiqurrahman Ruki merespon permintaan ICW dan berpendapat bahwa pembukaan perwakilan daerah selain belum menjadi prioritas KPK. Saat itu wacana itu belum bisa dilakukan karena masih terkendala dengan keterbatasan SDM dan konsekuensi anggaran yang akan dihabiskan.

Era Ketua KPK dipimpin oleh Abraham Samad, sempat juga dibahas rencana pembukaan kantor cabang yang terbagi dalam tiga zonasi, yakni zona barat di Pulau Sumatera, zona tengah di Pulau Kali-

Fakta itulah yang kemudian membuat Agus ingin agar KPK bisa meniru lembaga antirasuah Hongkong tersebut.

FOTO: IST

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

mantan, dan zona timur di Pulau Sulawesi. Saat itu, Abraham mengatakan bahwa eksekusi pembukaan kantor bergantung pada alokasi anggaran dan persetujuan dari pihak pemerintah dan juga DPR. Bila disetujui, KPK baru akan berhitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuka cabang baru.

Baru-baru ini, pimpinan KPK yang digawangi oleh Agus Rahardjo akhirnya dipastikan akan membuka kantor cabang KPK di seluruh Indonesia. Hal itu pertama terkonfirmasi ketika sekira Juli 2016 kemarin, rombongan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengunjungi KPK dan berdiskusi mengenai hasil kunjungan Wantimpres ke lembaga anti korupsi Hongkong dan Korea Selatan.

Dalam kesempatan itu, Agus mengungkapkan bahwa Hongkong yang memiliki area kecil ternyata memiliki tujuh cabang kantor (Independent Commission Against Corruption/ICAC). Dengan tujuh cabang itu, Hongkong bisa menangani kasus korupsi yang melibatkan 80% swasta dan 20% birokrat.

Rekrut Mahasiswa Untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerah, KPK juga makin gencar masuk kampus. Selain memberikan kuliah tamu di sejumlah perguruan tinggi, KPK juga getol merekrut mahasiswa.

Kehadiran mahasiswa menjadi bagian tak terpisahkan dari program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK karena lembaga antirasuah ini sedang gencar membidik dugaan korupsi di daerah-daerah.

“Kami punya program Indonesia Memanggil yaitu sebuah program merekrut mahasiswa agar dapat bergabung membantu KPK,” jelas Direktur Dikyanmas KPK Sunajarko di Universitas Muhammadiyah Malang, belum lama ini.

Dalam laman resmi KPK, program Indonesia Memanggil ke-12, KPK membuka kesempatan dalam dua rumpun jabatan, yakni spesialis dan administrasi. Kualifikasi­ nya adalah lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mi­ nimal 2,75 untuk perguruan negeri dan perguruan tinggi swasta minimal 3,00.

Di forum yang berbeda La Ode Muhammad Syarif, salah satu komisioner KPK menjelaskan untuk memberantas tindak pidana korupsi di berbagai daerah di Indonesia pihaknya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ba­ nyak. Oleh karena itu, ia mengajak mahasiswa melalui program Indonesia Memanggil ini agar turut serta membantu menyukseskan program pengentasan korupsi di Indonesia. vSN

Korupsi dan Masa Depan Negara Hukum Korupsi (KPK). Ketiga, Polri. Dalam struktur penegakan hukum ketiganya merupakan lembaga tangguh yang mempunyai tugas wajib untuk melakukan amputasi mengenai perkara korupsi.

Praktik korupsi dapat merusak moralitas demokrasi yang kini makin melemah, padahal secara karakteristik moral sangatlah berkorelasi dengan aspek sikap yang muncul dalam diri manusia. Terutama petinggi negara (khalifah ad-dawli), kenapa perihal ini menjadi sumbu persoalan utama. Pa­ salnya, perkara korupsi bagian dari oknum pesimisme hukum yang tidak melihat aturan perundang-undangan meski dirinya adalah se­ seorang yang membuat regulasi kehidupan bangsa dan negara. Konteks ini, tak lampau jauh dengan pemegang kekuasaan, dan pejabat.

Munculah seputar pertanyaan mendasar. Mengapa hal ini te­ rus terjadi? Apakah kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari maraknya kasus korupsi di Indonesia?

Pada hakikatnya, korupsi tak sekedar dianggap tindak kejahatan yang merusak tatanan negara, tetapi menghambat kemajuan dan pemerataan ekonomi nasional. Indonesia di tengah ironisnya moral banyak kalangan pejabat, petinggi Negara, pemegang kekuasaan yang diberikan amanah yang berlimpahan. Namun feedbacknya, tang­

PENERBIT : PT. Tanah Merah Abadi SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999 ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Ujung Menteng 166-00-0107987-0 a/n PT. Tanah Merah Abadi, Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 66.170.001.3-006.000, PERCETAKAN: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

gung­­jawab itu dirobohkan. Me­ rusak tanggung jawab Negara sama dengan tidak menjaga hasil kepercayaaan yang dilimpahkan oleh rakyat. Hal seperti ini yang menjadi komentar global “kebejatan pemimpin” yang sekedar mempunyai bakat secara individualistik menghianati sumpahnya.

Konteks korupsi, bisa dibilang sudah mendarah daging dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini sangat tragis di mana aksi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Orde Lama, namun hingga kini te­ rus berulang-belum dapat terselesaikan dengan tuntas. Padahal setiap agama melarang keras menyoal korupsi.

Rezim Hukum Menipis Pasca melemahnya rezim pe­ negakkan hukum (law enforcement), dapat menyita sejumlah kekecewaan masyarakat glo­ bal yang kian karena faktor institusi hukum belum bisa mengoptimalisasikan mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya karena mayoritas penegak hukum yang mudah tertungga­ ngi oleh sikap pragmatisme. Di satu sisi, terkadang nafsu aparat pada perilaku koruptif di Indonesia belum mampu membasmi habis para koruptor yang menggerogoti harta negara. Realitasnya, beberapa ka-

sus belakangan ini ada keterlibatan aparat hukum alias “mafia”. De­ ngan mendengarnya tentu peme­ rintah harus bersikap tegas mengenai hal ini, lantas siapa yang harus kita percayai.

Hal yang sangat menarik ialah seringnya kita simak pemberitaan di media massa bahwa para pencuri kelas bawah dengan mudah­ nya tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, bagaimana dengan para pencuri kelas elit ini, yang jelas-jelas merugikan bangsa dan negara? Yang menjadi kendala besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terancam pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan secara sungguh-sungguh. Di antara mereka dapat dipastikan akan terjadi saling tuding-menuding siapa yang menyidik siapa.

Membenahi Sistem Sebagai salah satu langkah untuk membuat efek jera para koruptor dan calon koruptor, wacana mengenai pemiskinan koruptor harus didukung. Para koruptor harus dimiskinkan dalam arti semua kekayaan yang mereka miliki dari hasil korupsi adalah hak negara sehingga negara wajib menyita semua kekayaan mereka. Sebagai seorang warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mendukung wacana tersebut, malah apabila

DEWAN PENASEHAT: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Rudy Suwandi, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Mbah Abdullah, Suhato; PENASEHAT HUKUM: Antoni Sitanggang, SH. Aristo Muranda SH, Fafinaldi SH. MH, Aman Simamora SH MH; PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Drs. Syaiful Nazar; PEMIMPIN PERUSAHAAN: M Rechan RR, SDs; REDAKTUR PELAKSANA : Odjie. M. AA., M. Zikri Nazar, DEWAN REDAKSI: Syaiful Nazar, M Rechan RR, C. Herry SL, Harris Fadhillah Abbas, Ismail Ibrahim SH, M. Zikri Nazar, Suryati, S.Sos, David King SH MM, Ramli Amat Saragih, Erick.

MH., SE., Skoml., MM; ART DIREKTOR: Rofiq; SEKRETARIS REDAKSI: Intan Gunasari; SIRKULASI DAN PERIKLANAN:

kita tidak mendukung berarti kita tidak peduli pada program pembe­ rantasan korupsi.

Harus mewujudkan pemulihan khusus negeri ini untuk lebih gencar menumpas pelaku korupsi yang sudah dihukum masih bergelimang harta. Hal ini dikarenakan harta hasil korupsi tersebut tidak dilakukan penyitaan dan perampasan. Oleh, karenanya, perlu adanya niat dan ketegasan dari pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Tak seolah-olah muncul­ nya undang-undang dan lembaga penegak­ kan hukum tidaklah cen­ derung kritis soal kasus tersebut.

Namun di satu sisi, memiliki tujuan utama dalam memiskinkan koruptor adalah untuk menimbulkan efek jera agar tindakan ini tidak diula­ ngi lagi.

Jangan sampai ada anggapan bahwa upaya pemiskinan koruptor ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait dengan nasib dari keluarga koruptor tersebut. Pemikiran ini adalah sesuatu yang dibesar-besarkan.

Tidakkah mereka berpikir bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang koruptor tidak hanya memiskinkan satu keluarga saja, bahkan dapat memiskinkan seluruh rakyat Indonesia?

Alhasil, dengan pasca runtuh­nya orde baru sangat menyokong upaya lembaga penegakkan hukum lebih

Saskia Maulida; REDAKTUR SENIOR: Drs. Syamsul Bachri SH, Suryati, Lorayati Debataraja; REDAKTUR EKSEKUTIF: Drs. Lendi Agustinus, Sidharta D, T Maemun, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Ongen Geser, Iwan Kotto, T. Jamal Oteng, Firman Kelana, Hartono.

PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, KEMENKUMHAM: Rechan Nazar; MABES POLRI: Syaiful Nazar; KEMENAKERTRANS/BNP2TKI: Syaki Chevalier; KEMENTERIAN SENI & BUDAYA: Suryati; DITJEND IMIGRASI : M. Rechan RR Nazar S.Ds; PERTAMINA: Suhada; FOTOGRAFER: Aboot; STAF REDAKSI: Meidi Mulya, Habibul Nazar, Nurroziqin, S Hadiyanto Bachtiar, Dahniel Simatupang.

kuat. Selain bisa mencapai keadilan (Al-‘adlu) dan bisa memberikan jaminan kehidupan ma­syarakat yang sejahtera (welfare society), semoga dengan munculnya wacana pemis­ kinan koruptor membuat persoalan korupsi di Indonesia segera terselesaikan dengan cepat. Ini demi terciptanya keadilan sosial serta kemakmuran bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya tergantung pada segelintir orang namun seluruh­nya sehingga negara dapat teraman­kan oleh berbagai tindakan-tindakan pidana. Wabilkhusus, yang menghambat kemajuan perekonomian nasio­ nal, membutuhkan pera­ ngai yang kuat lewat aktifitas sekolah antikorupsi, dan membenahi moral. Kedua prinsip ini sangat berdominasi untuk menata masa depan Negara hukum kita sehingga teruslah disosia­ lisasikan. *) Penulis Adalah Koordinator Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi-RI (GNPK-RI)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemberitahuan Kepada Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.

E-MAIL: korantransaksi@yahoo.co.id; korantransaksi@gmail.com

WEBSITE : www.korantransaksi.com facebook.com/korantransaksi1 @korantransaksi

3

Ekonomi & Bisnis

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

Bersiap Manfaatkan Dana Repatriasi

SAJAM (Satu Aspirasi Jalan Anak Medan)

Pemerintah harus berupaya keras agar pemilik dana repatriasi itu berminat membiayai proyek pembangunan yang saat ini membutuhkan pembiayaan.

Jakarta, Trans - Penerimaan dana melalui deklarasi dan restitusi aset pada tahap I program amnesti pajak lebih baik dari yang diperkirakan. Tanggapan wajib pajak (WP) yang menggebu-gebu, khususnya pada hari-hari terakhir menjelang 30 September 2016, akhirnya dijadikan momentum untuk mereformasi sistem perpajakan di Indonesia menuju lebih baik.

Memang, selain untuk menambah penerimaan pajak pada tahun anggaran 2016, salah satu tujuan program amnesti pajak adalah demi memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan basis pajak nasional.

Sejumlah konglomerat kaya terlihat mendaftar untuk ikut program amnesti pajak, termasuk pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kesuksesan program amnesti pajak periode Juli-September 2016 itu dicapai karena kuatnya dukungan Presiden Joko Widodo, yang bahkan menyempatkan diri meninjau kantor pelayanan pajak di Ditjen Pajak pada 30 September 2016 malam yang merupakan batas ak­ hir tahap I program tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran Ditjen Pajak juga terlihat bekerja keras dalam pelaksanaan program yang telah disiapkan sejak Menteri Keuangan dijabat oleh Bambang PS Brodjonegoro itu.

Dampak dari suksesnya program tersebut membuat ada tambahan dana segar pada sistem perekonomian Indonesia. Dana tersebut harus dimanfaatkan, khususnya untuk pembangunan sektor riil.

Pemerintah sebelumnya sudah me­ nyatakan kesiapannya untuk menampung dana warga negara Indonesia yang masuk itu. Dana tersebut harus dija­dikan “tambahan tenaga” dalam pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur.

Pada periode I program amnesti pajak dengan tarif tebusan dua persen yang telah berakhir itu per 30 September 2016 itu tercatat ada 372.059 Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan WP. Dari angka itu terdapat 14.135 orang yang selama ini belum pernah membayar pajak atau belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Total harta yang dilaporkan mencapai Rp3.620 triliun yang terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri Rp2.533 triliun, deklarasi harta di luar negeri Rp951 triliun, dan dana yang kembali dari luar ne­ geri ke Indonesia atau repatriasi Rp137 triliun.

Sementara uang tebusan yang ditargetkan masuk dalam penerimaan ne­gara sebanyak Rp165 triliun pada akhir pe­ riode 31 Maret 2017, sudah terkumpul Rp97,1 triliun dalam akhir periode pertama tersebut.

Berdasarkan data tersebut, penca­ paian pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan program pengampunan pajak menjadi yang tersukses di dunia melewati Italia dengan total harta dilaporkan Rp1.179 triliun, Chili Rp263 triliun, dan Spanyol Rp202 triliun.

Periode I amnesti pajak atau pe­riode dengan tarif termurah itu dilanjutkan dengan periode II mulai 1 Oktober 2016.

Pada periode II, repatriasi atau deklarasi dalam negeri dikenakan tarif 3 persen. Sedangkan deklarasi luar negeri dikenakan tarif 6 persen.

Tahan Defisit Suksesnya tahap I amnesti pajak itu dinilai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara bakal mampu menahan defisit anggaran pada level 2,7 persen dari produk domestic bruto (PDB).

Sementara dengan adanya uang tebusan yang jumlahnya lebih besar dari yang diperkirakan, Mirza menganggap tidak bakal ada lagi pemangkasan anggaran oleh pemerintah. Mirza juga me­ ngatakan, dana repatriasi itu dapat dimanfaatkan untuk pembelian produk pasar modal seperti saham dan obligasi, termasuk obligasi korporat.

Sedangkan ekonom BCA David Sumual mengatakan, dana repatriasi yang terkumpul itu bisa menjadi “tenaga dalam” bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi usaha. Menurut David, du­ nia usaha kini tidak khawatir dalam berusaha karena masalah perpajakan sudah

selesai melalui program amnesti pajak.

Pemerintah sudah seharusnya me­ ngantisipasi agar dana repatriasi dari dalam dan luar negeri itu dapat menjadi sumber dana pembiayaan sektor riil.

Berbeda dengan dana tebusan, yang memang masuk dalam APBN sebagai penerimaan pajak, dana repatriasi yang tersimpan dalam bank persepsi, harus juga dimanfaatkan agar nantinya tidak hanya menjadi beban perekonomian.

Pemerintah harus berupaya keras agar pemilik dana repatriasi itu berminat membiayai proyek pembangunan yang saat ini membutuhkan pembiayaan. Begitu juga institusi selain perbankan, se­ perti pasar modal, perlu aktif mendorong agar dana tersebut terserap di pasar portofolio itu.

Berharga Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut data deklarasi harta WP di dalam negeri maupun di luar negeri pada program amnesti pajak sangat berharga untuk perekonomian Indonesia yang le­ bih baik.

“Hal yang paling berharga (dari amnesti pajak) adalah data berbagai macam deklarasi. Karena ini menggambarkan ekonomi yang selama ini tidak terekam sekarang terekam,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, data deklarasi harta WP itu bagus untuk membuat pe­ rekonomian menjadi lebih formal serta menjadi fondasi yang lebih kuat untuk perekonomian Indonesia. “Deklarasi sendiri merupakan suatu aset yang luar biasa besar, sumber informasi yang sa­ngat baik. Aktivitas perekaman ekonomi jadi jauh lebih akurat,” kata Sri Mulyani.

Dengan data deklarasi harta tersebut, lanjut dia, memberikan keuntungan

pada para pelaku usaha itu sendiri dalam melakukan estimasi yang lebih baik serta melihat potensi-potensi ekonomi Indonesia.

Dari sisi pemerintah juga bisa lebih paham dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan yang lebih akurat dengan melihat data harta kekayaan WNI lewat amnesti pajak.

Sri yang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan momen program pengampunan pajak sebagai permulaan tradisi kepatuhan pajak yang berguna bagi pembangunan indonesia, dan pada akhirnya berguna untuk jajaran pengusaha Indonesia untuk bisa melihat perekonomian dengan berbagai macam peluang.

Bank Pembangunan Asia (ADB) menilai program amnesti pajak, meski membantu pencapaian target penerimaan negara, lebih bermanfaat untuk memperkuat basis data perpajakan dalam jangka panjang. “Program ini memang bisa menambah potensi penerimaan, namun le­bih bermanfaat untuk meningkatkan database perpajakan,” kata Kepala Perwakilan ADB di Indonesia Steven Tabor.

Tabor menjelaskan dampak keseluruhan terhadap penerimaan pajak maupun perbaikan terhadap data perpajakan, baru bisa sepenuhnya terlihat pada 2017. “Dampaknya terhadap reformasi perpajakan, termasuk adanya wajib pajak baru, dan tambahan potensi penerimaan untuk belanja sosial, pendidikan dan infrastruktur, baru terlihat tahun depan,” katanya.

Namun, Tabor mengingatkan agar aparat pajak tidak sepenuhnya fokus kepada program ini, karena banyak potensi ekstensifikasi pajak yang bisa dilakukan pada tahun ini seperti dari pajak korporasi. vAnt

Jakarta, Trans - Bagai pepatah dimana bumi di­ pijak disanalah langit dijunjung. Anak medan, dua kata yang punya makna besar. Sebuah kata-kata spirit penyemangat jiwa yang selalu terpatri di dalam sanubari anak-anak muda yang berasal dari Sumatera Utara.

Jauh-jauh sebelumnya kata anak medan telah terpancar dihati siapapun dia dan dari kalangan propesi manapun juga dia. Dan ketika mereka merantau meninggalkan kampung halaman mereka masing-masing menuju kebelahan bumi manapun juga maupun mengarungi lautan besar bukan hanya dari Propinsi Sumatera Utara menuju ke Ibukota Jakarta, bahkan sampai ke manca negara.

Automatically, ketika mereka bersosialisasi dalam masyarakat yang mereka tuju, mereka memperkenalkan diri dengan kata ‘saya dari medan, saya anak medan’, bukan lagi menyebut ‘saya anak tarutung siantar, binjai, sibolga, sidempuan, panyabungan, langkat, badagai, dan sebagainya-sebagainya’.

Tapi spontanitas yang terucap adalah anak medan.

“Saya anak medan.” Bahkan kalau dikerucutkan lagi perkumpulan antar marga pun sudah mendunia. Sumatera utara bukanlah suku batak saja, suku melayu deli, suku peranakan jadel, (Jawa Deli), bandel (Banjar Deli), Pamen (padang medan) puja kesuma (Putera jawa kelahiran sumatra), dll.

Berdasar kerinduan anak medan akan tanah kelahiran, kampung halaman mereka, tercetuslah satu ide untuk membuat satu persamaan, satu kesepakatan, satu kesejalanan satu tujuan, meraih sebuah kesuksesan di bidang apapun profesi yang digeluti bukan premanisme!

“Gagasan ini terjadi dari pemikiran ingin untuk maju menuju kesuksesan bukanlah satu gagasan gagah-gagahan untuk membuat satu ormas (Organisasi Masyarakat), tapi gagasan ini lebih cenderung ke bidang sosial dan ekonomi, saling membantu, saling memberi semangat dalam bidang apapun,” kata Edo Muluk kepada Koran Transaksi.

Begitu juga kata Ramli Sitorus, “ini adalah menumbuhkan semangat kekeluargaan yang telah hilang, agar tetap kembali terjaga.” Begitu juga disela obrolan Awal Medan menambahkan, “terutama sekali bagaimana membangun diri sendiri dalam menghadapi persaingan ekonomi yang katanya Masyarakat Ekonomi Asean, tapi ekonomi buat kita sendiri saja tertatih-tatih.”

Untuk itu dengan kebersamaan ini sesama anak me­ dan saling membantu dari segi apapun juga, bukan materi saja, tapi pemikiran untuk bangkit dari keterpurukan hi­ dup di Ibu Kota. Lihat bagaimana suku lain bisa maju se­ perti etnis tionghoa, mereka satu sesama marganya saling mendukung. Lihatlah hanya sedikit sekali orang tionghao, terutama di kota kota indonesia hidup dibawah standar, semua mereka memegang perekonomian.

Untuk itu dengan hadir dan berdirinya Satu Aspirasi Jalan Anak Medan (SAJAM) ini diharapkan bagi orang orang merasa dari Sumatera Utara yang ada di Ibu Kota Jakarta. Baik itu kalangan artis, pejabat, pengacara, pengusaha, sampai dari yang tambal ban, maupun sopir dan kernet bis kota, semoga mereka bisa bergabung di wadah netral ini, yaitu wadah SAJAM. “Wadah saling berbagi saling mengasih, mengayomi untuk menyongsong kesuksesan bersama,” ujarnya.

Ketika ditanya ide gagasan tersebut, Ramli Sitorus me­ ngatakan, “ini adalah ide kami bertiga, tepatnya tanggal 17 Oktober 2016 pukul 1 dinihari hari senin atas izin dari Allah SWT tuhan yang maha esa. Gagasan ini terbentuk dari ide kumpul-kumpul atau kongkow-kongkow di Waduhor Mabes (Warung durian horas mangga besar jakarta).”

“Kami bertiga sebagai anak bangsa, Edo Muluk, Saya Ramli Sitorus dan saudara Awal Medan, inti­nya saya ingin kita-kita ini dan anak anak medan lainnya ingin satu visi satu misi untuk maju di bidang apapun juga tanpa ada perselisihan diantara sesama. Ya bang wartawan kan tau sendiri sekarang ini begitu rentannya arti kebersamaan ini, coba kita lihat terjadi keributan-ke­ ributan seperti di Makasar, Papua, baru-baru di Langkat sendiri dan ternate hanya persoalan sepele. Kadang dari kata-kata saja bisa mengundang keributan. Untuk itu sesama masyarakat Sumatera Utara kami tidak ingin terjadi sarah di Medan,” tuturnya.

“Untuk itu dengan berdirinya SAJAM ini sebagai perekat antar masyarakat sendiri yang kami sebut anak medan.

Jadi SAJAM adalah satu aspirasi jalan anak medan menuju pintu kesuksesan. SAJAM ini akan dicantumkan di badan hukum negara supaya legalitasnya ada,” ujarnya menutup perbincangan. Sukses SAJAM. vMM

Menaker Hanif Pastikan Layanan di PTSA Ketenagakerjaan Gratis Jakarta, Trans - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri, meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Ketenagakerjaan yang terletak di lantai I Blok B Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan.

Layanan PTSA ini dapat dimanfaatkan oleh stakeholders ketenagakerjaan, seperti pekerja/buruh, pencari kerja, TKI, TKA, perusahaan maupun masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan ketenagakerjaan secara terintegrasi dari unitunit kerja di Kemnaker tanpa dipungut biaya “PTSA ini memberikan pelayanan bidang ketenagakerjaan yang cepat, mudah, murah, pasti, transparan, akuntabel dan terjangkau kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas kepada ma­ syarakat,” kata Menaker Hanif saat meresmikan PTSA Kemnaker di Jakarta, belum lama ini.

Menaker menjelaskan dalam pelaksanaan PTSA, masyarakat akan dapat memanfaatkan berbagai jenis layanan ketenagakerjaan yang terhimpun dalam satu atap sehingga akan memudahkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

“Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ketenagakerjaan hanya perlu ke ruang PTSA. Selanjutnya dia akan dilayani oleh petugas PTSA dan akan diarahkan ke petugas booth sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan,” kata Hanif.

Jenis layanannya menca­ kup pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan, pelayanan penyu­ sunan Rencana Tenaga Kerja Dae­ rah (RTKD) atau Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN), perizi­ nan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri, pemberian surat rekomendasi pemberangkatan peserta pemagangan ke luar negeri, jelasnya.

Selain itu, lanjut Menaker Ha­ nif, tersedia juga layanan pemberian surat rekomendasi perpanjangan surat izin pelaksana penempatan TKI, tata cara penerbitan perpanjangan surat izin pelaksana penempatan TKI, tata cara penerbitan perubahan surat izin pelaksana penempatan TKI, tata cara pencairan deposito pelaksana penempatan TKI, pelayanan pendaftaran perizinan kerja bersama dan pelayanan pengesahan peraturan perusahaan.

Menaker Hanif menambahkan PTSA bermotto CERDAS (Cakap,

FOTO: IST

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri tinjau fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Efisien dan Efektif, Ramah, Disiplin, Akuntabel dan Sopan) ini lebih cepat dalam melayani anggota masyarakat, karena hanya dalam hitungan detik tiket antrian sudah didapatkan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

Menaker Hanif mengatakan PTSA juga memanfaatkan teknologi informatika secara online de­ ngan baik seluruh tahapan pro­ ses pelayanan, baik waktunya dari detik ke detik maupun petugas penanggung jawabnya dari le­

vel P0 di petugas booth. P1 di Se­ kretariat Unit Kerja Eselon 1, maupun P2 di Unit Kerja Eselon 2 yang bersangkutan, serta meminimalisir pertemuan tatap muka petugas di semua level dengan anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan, “Mekanisme ini akan meningkatkan transparansi pelayanan dan mencegah praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta mencegah praktek percaloan dan pungli dalam setiap pelayanan ketenaga­

kerjaan bagi masyarakat,” kata Ha­ nif.

“Kita pastikan PTSA tidak memungut biaya pelayanan alias gratis dan jangka waktu proses penyelesaiannya diinformasikan langsung melalui SMS pada saat kedatangan pertama, sehingga tidak memerlukan biaya transport untuk datang beberapa kali, karena prosesnya sudah dilakukan secara online, “ ujar Menaker Hanif.

Sementara itu dalam laporan­ nya Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Sugiarto Sumas menambahkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (PTSA-red) mulai dite­ rapkan sejak Maret 2016, dengan demikian hingga tanggal 12 Oktober 2016 sudah berlangsung selama 7 bulan 12 hari.

Selama kurun waktu tersebut telah memberikan jumlah layanan sebanyak 7.536 layanan. Sebanyak 3.720 berupa pelayanan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaf­ taran kerja bersama di Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsostek).

Selanjutnya sebanyak 1.511 layanan di penunjukan/perpanja­ngan PJK3, AK3, Lisensi K3 teknisi/oper-

ator, dan Konsultasi Ma­syarakat masalah Norma Kerja dan Jamsostek di Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Selain itu juga pelayanan informasi pasar kerja, perijinan PPTKIS, perijinan AKAD, RPJK3 dan DPKK pada Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 1.325 layanan; pelayanan Rekomendasi Pemberangkatan Peserta Magang di Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebanyak 788 layanan; serta pelayanan konsultasi di PPID di Sekretariat Jenderal sebanyak 192 layanan.

Kontribusi tinggi PTSA berikutnya kata Sugiarto adalah terhadap area perubahan pelayanan publik di Kemnaker. Tahun 2015 pelayanan publik sebelum ada PTSA memperoleh skor sebesar 3,48. Kemudian setelah terbangunnya PTSA tahun 2016 skor sementara pelayanan publik menjadi 4,01, atau terjadi peningkatan sebesar 0,53.

“PTSA juga telah dilengkapi dengan aplikasi penilaian kepuasan pelanggan sejak sebulan terak­ hir.

Hasilnya pelanggan yang menyatakan puas sebanyak 230 orang (85 persen), cukup puas 30 orang (11 persen) dan belum puas 10 orang (4 persen), “ kata Sugiarto Sumas. vRN

Trans Jabodetabek

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

4

Pembebasan Tanah Warga Jakasetia, Kepentingan Pengembang?

Bekasi, Trans - Terkait rencana Pemerintah Kota Bekasi membebaskan tanah di Kp. Pocol, Kp Utan, Kp Poncol Bulak dan Puri Asih Sejahtera Kelurahan Jakasetia Kota Bekasi diduga untuk kepen­tingan Pengembang PT. Agung Sedayu Group.

Hal ini dikatakan Jhon Hepi Manurung Pemimpin Redaksi Surat Kabar Profesional. Menurut Jhon Hepi, apabila pembebasan

tanah tersebut untuk kepentingan Pemkot Bekasi dalam hal itu diperuntukkan memperlebar jalan maka seharusnya pembebasan dilakukan sepanjang jalan mulai Petromax Bekasi Square hingga Pasar Rebo Jatiasih. “Sehingga tidak terkesan tebang pilih,” tandasnya.

Rencana pembebasan lahan tersebut diketahui warga setelah mendapat Surat Peringatan dari Dinas Tata Kota (Dista-

TAHUN BARU ISLAM 1238 H

Ribuan Orang Hadiri Tabligh Akbar Di Masjid Baitul Kamal

Depok, Trans – Tabligh akbar dalam rangka menyambut tahun baru islam, 1 Muharam 1438 Hijriyah di Masjid Baitul Kamal, kantor Walikota Depok, Jalan Raya Margunda No. 54 berlangsung cukup meriah. Dalam acara yang digelar, Minggu (2/10), mulai pukul 09.00 Wib itu, terlihat antusias para jemaah yang datang, laki-laki maupun perempuan, keluarga dan anak-anak. Sekitar seribu orang memadati ruangan hingga teras Masjid.

Ketua Panitia Pelaksana H. Muhsin Soleh, mengatakan acara tabligh akbar dengan tema “Dengan Hijrah Kita Eratkan Persaudaraan” itu, dalam upaya membantu progam pemerintah mewujudkan Kota Depok yang religius sebagai karakter umat terbaik. “Sebagai pembicara kami mengundang Ustad H. Badruzzaman, LC dan H. Muhsin Soleh,” jelasnya.

Disinggung berapa banyak tamu yang diundang, H. Mukhsin menjelaskan, satu minggu sebelum hari pelaksanaan, panitia sudah menyebar undangan ke 60 Masjid dan Mushola yang ada di Kota Depok, serta undangan untuk pribadi.

“Undangan tersebut, pada hari jumat lalu menjelang sholat Jumat, dibacakan pengurus masjid adanya undangan kami memperingati tahun baru Islam, 1 Muharam 1438 H pada Minggu (9/10) mulai pukul 09 0012.00,” jelasnya.

Dikatakan H. Muhsin, kitab suci Alquran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu merupakan misi rahmatan lil alamin bagi semesta. Me­ rupakan peristiwa perjuangan yang dipandang cukup strategis dan historis dalam sejarah Islam. Yakni hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempersaudarakan kaum Nahdiyin dan Ansor.

ko) yang ditandatangani Kepala Dinas, Ir. A. Koswara yang pada intinya memerintahkan warga agar membongkar bangunannya sendiri.

Karena melanggar Perda No. 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ijin Pemanfaatan Ruang, Perda No. 15 tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan bangunan dan Perwal No. 24 tahun 2014 tentang Garis Sempadan.

Sementara lahan yang ditempati warga adalah tanah negara asset Departemen PU yang dikelola Perum Otorita Jatiluhur dengan SK Direksi PJT II No.20/0385/ SIPLS/In II/1997 Perihal Surat Ijin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS). Dan selama mereka menempati lahan itu tidak pernah disuruh pindah oleh pihak Perum Jasa Tirta.

Sekadar mengingatkan bah-

wa pada tahun 2010 sudah pernah dilakukan pembongkaran lahan tanah negara Departemen PU sebelah selatan untuk pembuatan jembatan milik PT. Agung Sedayu Group.

Nah berhubung tahun 2017 akan dilaksanakan Pilkada maka zona warga Kp. Poncol, Kp Utan, Kp. Poncol Bulak dan Puri Asih Sejahtera digusur oleh Pemkot Bekasi.

Renovasi 36 Sekolah di Depok di Cut Off Proyek yang diberhentikan itu terdiri dari 25 proyek renovasi gedung SD, 2 SMP dan 9 SMA.

FOTO | TOHOM

Gedung SMAN 18 Kota Bekasi.

Transfer DAK Ke Rekening Pribadi, Oknum Kepsek Terancam Dibui

FOTO: JOPI

Jamaah tabligh akbar di Masjid Baitul Kamal.

Nabi Muhammad SAW, lanjut Muhsin, begitu berat mendapat tekanan musuh, kaum musrikin pada waktu di Mekah. Sahabat Nabi, Yasir dan keluarganya dibunuh oleh Abu Jahal. Dalam perjalanan hijrah menuju Madinah Nabi Muhammad dibuntuti kaum musrikin hendak dibunuh. Bersembunyilah Nabi Muhammad di dalam gua, lalu laba-laba membuat sarang di pintu masuk goa, musuh yang mengejar ketika melihat pintu masuk goa ada sarang laba-laba, berpikir tidak mungkin ada orang masuk kedalam goa, karena sarang laba-laba tidak rusak, musuh pun lalu pergi.

Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju Madinah. Sesampainya di Kota Madinah, Nabi Muhammad kemudian membangun Masjid Quba. Kaum Ansor dan Nahdiyin bersatu saling bahu membahu dan mengikat tali persaudaraan demi penyebaran dan kebesaran Islam. Hijrahnya Nabi ke Madinah merupakan mata rantai yang sangat menentukan kemenangan dan penyebaran Islam.

Begitu juga acara tabligh akbar dalam rangka menyambut tahun baru islam 1 Muharam 1438 H yang digelar di masjid Baikul Kamal, telah berlangsung dengan sukses. “Kedepannya kami akan membentuk Majelis Persaudaraan dalam kegiatan pengajian setiap satu bulan sekali,” pungkasnya. vJopi

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI KOTA DEPOK: Jopi Rahyono Ramelan; BIRO KOTA BEKASI: ------; BIRO KAB. BEKASI: Kaslim Kusyairi, Suganda, Nunu Erlangga.

Opini Oleh: Rahmat Alam* INDONESIA kini memerlukan DPR yang baru. DPR yang melaksanakan fungsinya dengan cerdas, memiliki wawasan kebangsaan yang baik, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan bangsa di tengah persaingan dunia, serta mampu merespon kebutuhan bangsa dalam menata kehidupan berkebangsaan yang bersatu, aman, nyaman dan maju. Oleh karena itu, Partai-partai politik dalam me­ rekrut anggota, mengkader, serta membina anggotanya yang nanti­ nya akan duduk di DPR RI, adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam rangka mengkawal pemba­ ngunan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bekasi, Trans – Lagi, pegawai di negara sebesar Rp200 juta ke rekening lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diduga pribadinya. Belum diketahui maksud dan melakukan transfer uang negara ke rekening tujuan R. pribadi. Kali ini terjadi di instansi Dinas PenKetua Umum Nasional Corruption Watch didikan Kota Bekasi, yakni seorang Kepala (NCW) Drs. Syaiful Nazar mengatakan, meSekolah SMAN 18 Kota Bekasi berinisial R mindahkan uang negara ke rekening pribadiduga melakukan transfer di adalah perbuatan me­ uang melalui bank yang lawan hukum, dan bisa dibersumber dari dana alojerat dengan undang-unNCW mendesak penegak dang tindak pidana korupkasi khusus (DAK) ke rekening pribadi, sebanyak si. Meskipun perbuatan hukum membongkar Rp200 juta, beberapa peSMAN 18 sukasus ini sampai keakar- RdahKepsek kan lalu. terjadi, namun dia me­ akarnya, agar tidak Sebelumnya, kasus senyayangkan kasus ini berupa dilakukan oleh Roro, lum juga ditangani oleh terulang untuk ketiga Pegawai Eselon II pada pihak Kejaksaan atau Unit kali di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi.

Tipikor Polresta Bekasi Pada April 2016 Roro te­ Kota. lah ditetapkan sebagai terSyaiful Nazar mendesangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota sak penegak hukum membongkar kasus Bekasi. Rprp melakukan transfer dana Diklat ini sampai keakar-akarnya, agar tidak terPrajab golongan I, II dan III senilai miliaran ulang untuk ketiga kali di Kota Bekasi. “Merupiah ke rekening Pribadi pada tahun 2009. mindahkan uang negara ke rekening pribaPerbuatan melawan hukum melakukan di jelas perbuatan melawan hukum, sebagai transfer uang negara ke rekening pri­ badi lembaga penegak hukum seperti Polri dan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) te­lah Kejaksaan bergerak memanggil R agar tidak menguap ke permukaan dan menjadi cibi- menuai banyak kecaman publik,” tutupnya. ran publik. Betapa buruknya mental Kepsek Hingga berita ini diturunkan Dinas Pendan lemahnya pengawasan internal BKD di didikan Kota Bekasi belum juga memberikan lingkungan dinas pendidikan dan gagal­nya keterangan pers terkait kasus transfer uang Pemerintah Kota Bekasi membina mental negara R oknum Kepsek SMAN 18 tersebut. pegawai plat merah.

Info yang beredar adanya intervensi Kepala Uang sebanyak Rp 1,3 Miliar dari DAK Dinas Pendidikan dan Sekertaris Dinas Penpusat yang digelontorkan guna pembangu- didikan, berusaha meredam kasus ini agar tinan RKB SMAN 18 ternyata mendorong dak menguap ke permukaan publik sampai R melakukan transaksi pemindahan uang ke ranah hukum. vTohom

Kader Partai Dan Korupsi Itu artinya, ketika mereka duduk di DPR RI maupun DPRD, tidak ada pikiran sedikitpun untuk melakukan tindakan dalam rangka kepentingan partai, kepenti­ ngan pribadi atau untuk memperkaya diri, yang ada adalah untuk kepen­tingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, harus sudah disadari sepenuhnya oleh caloncalon anggota DPR RI, bahwa Pemerintah/Negara telah menetapkan gaji/upah dengan berbagai fasilitas yang ada, haruslah diterima dengan ikhlas dan rasa syukur. Jika itu dapat dilaksanakan dengan baik, selain benih-benih korupsi akan le­ nyap, rasa syukur juga akan mampu membawa seseorang memiliki kewibawaan dan kharisma, baik itu di mata rakyat maupun di kalangan pemerintahan sendiri (eksekutif).

Meski demikian, sebanyak 56 KK yang resmi dikirimi surat teguran oleh pihak Distako, sebagai warga negara yang baik dan taat pada pemerintah bersedia dilakukan pembongkaran asal diberikan kompensasi yang manusiawi dan tidak tebang pilih. Oleh karena itu, diharapkan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi tanggap terhadap warga tersebut bukan asal gusur bak perilaku tidak manusiawi. vLora

Sudah menjadi kewajiban pimpinan partai, bahwa pengkade­ ran anggota Partai yang akan duduk di DPR RI, adalah anggota Partai yang memiliki loyalitas kepada Partai tapi juga kepada bangsa dan Negara. Siapapun dia, ketika menjabat pada kepentingan Negara (eksekutif, legislative maupun yudikatif) dia adalah wajib memposisikan dirinya sebagai seorang “nega­rawan” yaitu milik segenap bangsa bukan milik Partainya. Inilah yang sering keliru terjadi di negeri ini, semua anggota partai berjuang sebesar-besarnya hanya untuk partai dan membesarkan partai, meski dia sedang menjabat jabatan negara.

Sama seperti jabatan Presiden.

Meski dari partai apapun dia, maka ketika sudah menjabat dalam ja-

batan Negara, maka kepentingan partai harus dinomor-duakan, ia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara. Dengan begitu secara tidak langsung rakyat akan menilai dan justru lebih simpatik tanpa harus berkampanye pada musim-musim kampanye. Beban yang berat adalah kewajiban setor ke partai yang berlebihan, sehingga peran seorang Anggota Dewan menjadi lemah karena kewajiban setor tersebut.

Sepanjang setoran yang wajib ke Partai tidak terlalu membebani anggota yang duduk di Pemerintahan, itu tidak masalah. Namun kecenderungan “mengeruk” uang Negara bagi anggota partai yang duduk di posisi tertentu di peme­rintahan, akan mengacaukan jalannya pembangunan nasion-

Depok, Trans - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menyatakan ada sebanyak 36 sekolah negeri yang proyek renovasi gedung sekolah di cut off/diberhentikan pekerjaannya selama tahun 2015. Pasalnya, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin, kontraktor tidak bisa menyelesaikan kewajibannya selama waktu yang telah ditetapkan.

“Proyek yang diberhentikan itu terdiri dari 25 proyek renovasi gedung sekolah dasar (SD), 2 sekolah menengah pertama (SMP), 9 sekolah menengah atas (SMA),” jelas Mohammad Thamrin di ruang kerja­nya, belum lama ini.

Menurut Thamrin, seluruh penghentian kegiatan fisik proyek sarana belajar siswa yang dikerjakan kontraktor itu tersebar di sebelas kecamatan. Dampak adanya pemberhentian 36 renovasi sekolah itu membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) ribuan siswa di puluhan sekolah menjadi terganggu.

Alasan diberhentikan kegiatan itu, lanjut Thamrin, lantaran kontraktor tidak dapat menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kontrak kerja. Yaitu dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 72 hari kerja atau 3 bulan setelah lelang diumumkan. “Kalau kami biarkan ini melanggar regulasi yang ditetapkan pemerintah. Kami juga khawatir hasil bangunan fisik proyek tidak se­ suai,” jelasnya.

Thamrin menjelaskan penghentian 36 pembangunan renovasi sekolah yang dikerjakan pihak ketiga itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) RI No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai pasal 93 ayat 1 aturan tersebut. Dalam atu­ ran itu disebutkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia barang dan jasa tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaannya kendati diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Pedoman kami memberhentikan pekerjaan kegiatan fisik itu tentunya sudah ada pengawasan di lapangan yang melihat daya kerja kontraktornya, sanggup atau tidak bekerja. Toh nantinya dapat dilanjutkan kembali di anggaran yang baru,” terangnya.

Thamrin mengatakan, anggaran yang dipersiapkan Disdik Kota Depok untuk melanjutkan pembangunan puluhan sekolah yang di cut off itu mencapai Rp.20,52 miliar lebih. Peruntukannya adalah, rehabilitasi 10 SDN mencapai Rp.7,3 miliar. Rehablitasi 2 SMPN dengan nilai Rp.1,7 miliar. Lalu ditambah ada 10 pembangunan sekolah yang mangkrak dengan nilai Rp.4,251 mi­ liar. Untuk menambah ruang kelas baru 7 SDN tahun ini sebesar Rp. 6,697 miliar.

Sedangkan, lanjutnya, untuk rehabilitasi gedung SMAN tahun ini tidak dianggarkan, karena kewena­ ngannya kini masuk ke Provinsi Jawa Barat. “Kami hanya diberikan wewenang menyelesaikan kegiatan pembangunan gedung SD dan SMP. Semua sekarang sedang tahap lelang dan dipastikan kegiatan pada awal oktober ini,” pungkasnya. vJopi

al. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di semua lini, adalah le­bih cen­ derung dilakukan akibat “tekanan” dan bagaimana cara membesarkan Partai, selain ke­serakahan oknum yang bersangkutan. Inilah tidak sehatnya du­nia perpolitikan di tanah air. Sepertinya selain kita belum “dewasa” berpolitik untuk pembangunan nasional, juga rasa kebangsaan dan kebersamaan senasib dan sepenangungan sudah sangat luntur.

Harus ada studi yang mendalam oleh berbagai kalangan, untuk membuat undang-undang yang mampu memberikan jalan agar sehatnya perpolitikan di tanah air dalam rangka pembangunan nasio­nal yang berkesinambungan menuju cita-cita bangsa. Yaitu undang-undang yang mampu menampilkan para Negarawan-negarawan handal, bukan politikus-politikus handal. Wacana untuk menghidupkan kembali garis-garis besar halu-

an Negara (GBHN) adalah sangat baik, karena tugas itu bukan hanya tugas para eksekutif tapi juga legislatif dan bahkan dari kalangan intelektual dan dunia perguruan tinggi, peneliti serta birokrasi seperti Kementerian atau lembaga-lembaga terkait. Sementara itu, DPR RI yang didalamnya adalah para ka­ der-kader Partai yang terbaik, sudah sepantasnya mempunyai kontribusi yang besar dalam menyumbangkan pemikiran-pemikirannya dalam penyusunan GBHN jika wacana itu akan diwujudkan.

Namun demikian, tanpa ada­nya wacana GBHN pun, pembangunan Nasional memerlukan kemampuan yang lebih dari setiap lembaga tinggi Negara, termasuk DPR RI. Oleh karena itu, pengkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota partai harus selektif, termasuk ka­ der partai yang akan duduk di kursi DPR RI mendatang. *) PDII – LIPI, Jakarta.

5

TRANS JABODETABEK

Limbah Pabrik Bakso Resahkan Warga Air sungai yang digunakan warga untuk MCK, berubah warna menjadi hitam akibat limbah bakso.

Bekasi, Trans – Warga di dua desa yakni, Desa Banjar Sari dan Desa Suka Hurip dibuat resah de­ ngan adanya pabrik pembuat bakso yang terletak di Kampung Warung Bingung, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Pasalnya sungai yang biasanya dipakai untuk mencuci pakaian, mandi dan untuk menyirami perkebunan serta me­ngaliri persawahan kini sudah tercermar oleh limbah cair pabrik pembuat bakso.

Hasil pantauan Koran Transaksi di lapangan air sungai tersebut sekarang sudah berubah warna menjadi warna hitam kelam. Menurut nara sumber yang didapat, yakni salah satu anggota Badan Permusya­ warahan Desa (BPD) Desa Banjar Sari dan Desa Suka Hurip mengatakan bahwa warga sudah beberapa kali menyampaikan keluhan terhadap kondisi sungai yang tercemar tersebut.

“Sudah ke sekian kalinya warga masyarakat menyampaikan kelu-

FOTO | KASLIM

Sungai yang tercemar tampak berwarna hitam pekat.

hannya kepada kami tentang tercemarnya sungai kali pembuang ini.

Yang dahulunya jernih, bening, kini sudah berubah warna menjadi hitam kelam,” jelasnya kepada Koran Transaksi, belum lama ini.

Menurutnya, warga di dua desa tersebut sudah sering mendemo dengan mendatangi pabrik pembuat bakso tersebut, namun belum pernah ditanggapi atau digubris.

“Malah semakin beroperasi terus, siang malam,” tandasnya.

“Kami selaku anggota BPD sa­

ngat prihatin kepada warga kami, karena kalau melihat di musim kemarau untuk mencari air bersih saja sulit. Sebelum air sungai itu tercemari oleh limbah pabrik bakso, biasanya warga menggunakannya untuk Mandi, mencuci ambil air wu­ dhu dan lain-lain. Tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi air sungai tersebut,” ucapnya.

Ia pun berharap kepada Pemeritah Kabupaten Bekasi Menindak tegas pabrik bakso yang telah mencemari sungai. “Kini kami se-

bagai ang­ gota BPD berharap kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Badan Penanggulangan Lingkungan Hi­ dup (BPLH) dapat menindak tegas pabrik yang telah mencemari sungai kali tersebut,” harapnya.

“Jadi dengan demikian, warga masyarakat kami berharap sungai kali pembuang yang dahulu­ nya jernih harus kembali jernih lagi, supaya air sungai dapat dipergunakan seperti sediakala,” pungkas­ nya. vKaslim

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

Pelaku Praktik Aborsi Disidang Di PN Bekasi Bekasi, Trans - Terdakwa Dr. Jabat Napitupulu yang diduga melakukan praktik aborsi ilegal di kliniknya Jl. Ir. H. Juanda Kota Bekasi disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi. Oleh Majelis Hakim pimpinan Donald Panggabean, SH. Jaksa Penuntut Umum, Santoso, SH mendakwa Dr. Jabat Napitupulu sesuai pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 77 a UU RI No. 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan anak dan pasal 78 UU RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Dalam dakwaannya disebutkan dari klinik terdakwa ditemukan berbagai peralatan aborsi (suction) dan berbagai jenis obatobatan peluntur janin.

Sementara dalam melakukan aksinya selama bertahun-tahun tidak memiliki Surat Ijin Praktik

(SIP). Bukti lain adanya praktik aborsi di Klinik terdakwa ditemukan di septictank sejumlah tulang bayi berupa potongan-potongan kecil tulang bayi.

Anehnya terdakwa Dr Jabat Napitupulu kini statusnya tahanan kota alias bebas menghirup udara segar. Tidak jelas apa alasannya terdakwa tidak ditahan. Wartawan yang hendak melakukan konfirmasi kepada Kasie Pidum, A. Adikawira P.S.Sos.SH.MH. terkait tidak ditahannya pelaku aborsi tersebut selalu dihalangi Satpam Ardi.

Namun menurut JPU, Santoso alasan tidak ditahan terdakwa Dr Jabat karena sudah menitipkan uang jaminan sebesar Rp. 50 juta dan alasan lain karena me­ ngidap satu penyakit, katanya. Untuk agenda persidangan seminggu mendatang Hakim menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi. vLora

Gablek Bin Sain, Sang Veteran Yang Rumahnya Direnovasi Oleh TNI

Polsek Sukatani Gelar Apel Di Titik Rawan Kriminalitas Bekasi, Trans – Dalam upaya mencegah tindakan kriminal, Kepolisian Sektor (Polsek) Sukatani, Kabupaten Bekasi menggelar apel siaga di titik rawan kriminalitas di wilayahnya. Upacara apel siaga yang digelar setiap hari kamis dan sabtu ini, dilaksanakan atas perintah Kapolres Bekasi Kabupaten.

Upacara pertama pada hari Kamis pekan lalu diadakan di Desa Suka Mulya dan yang kedua pada hari Sabtu diadakan disimpang tiga Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, lintasan arah wilayah hukum Polsek Tambelang.

Setelah upacara apel siaga selesai, Kapolsek Sukatani yang sempat diwawancarai oleh Koran Transaksi, menjelaskan kenapa apel siaga pertama diadakan di Desa Suka Mulya. Menurutnya karena di Desa Sukamulya, terlebih-lebih di Kampung Bungur banyak macam-macam per-

Upacara apel siaga yang digelar Polsek Sukatani.

soalan kriminalitas. “Ada pemakai narkoba, curanmor, judi dan lain lain,” ujarnya.

“Jadi dengan adanya upacara apel siaga ini kami dari Polsek Sukatani, pertama mensterilkan titik yang rawan, kedua agar masyarakat lebih dekat dengan polisi. Dan kami dari kepolisian akan melakukan sambang ke warga-warga di wilayah hukum Polsek Sukatani. Kenapa be-

Pembangunan Turap Diduga Asal Jadi

Proyek pembangunan turap.

Bekasi, Trans – Pembangunan turap Kalen Rasmi sampai Kali Uluh, Desa Karang Setia, Kecamatan Karawang Bahagia, Kabupaten Bekasi diduga dikerjakan asal jadi. Selain itu, proyek pembangunan turap yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2016 itu, pengawasannya terkesan tidak transpa­ ran.

Menurut, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Setia, Saidi Asgar proyek pembangunan turap dikerjakan asal-asalan, seperti pada pemasangan batu pertama sebagai pondasi yang tidak digali sebagaimana mestinya. “Diduga vo­ lume tinggi dikurangi dari pada semestinya,” ujarnya kepada Koran Transaksi saat melakukan sidak, belum lama ini.

“Selain itu, proyek dikerjakan dengan menggunakan adukan tidak sebagaimana mestinya, dikarenakan kondisi sawahnya ada airnya. Untuk kualitas yang maksimal harusnya pondasi awal digali dengan kedalaman yang sudah di-

FOTO: SUGANDA

gitu, supaya polisi seolah-olah ada di mana-mana,” paparnya.

Kapolsek Sukatani mengatakan, untuk upacara apel siaga yang ketiga akan diadakan di perbatasan Cabang Bungin dan Kecamatan Sukakarya.

“Alasanya di sana wilayahnya sa­ ngat rawan, juga banyak pemain curanmor yang lari dari Bekasi ke arah Karawang, karena arealnya lebih dekat ke daerah Karawang,” jelas-

nya.

Pada kesempatan tersebut, terlihat ada Ketua BPD Desa Suka Rukun dan Desa Banjar Sari yang sedang menyaksikan upacara tersebut. Kepada Koran Transaksi, Ketua BPD Desa Banjar Sari, Uming mengaku menyambut dengan se­ nang hati upacara apel siaga tersebut.

Menurutnya, apel siaga ini belum efektif jika di pertigaan tidak ada pos polisi. “Kenapa saya mengatakan seperti ini sebab polisi setelah upacara apel siaga kembali ke kantor. Tetap saja di lokasi kosong tidak ada petugas yang jaga, jadi masih rawan karena di tempat ini sa­ ngat rawan sekali. Pernah kejadian curanmor sampai meninggal dunia karena dikeroyok atau digebukin massa. Saya sangat berharap kepada Bapak Kapolsek dapat mewujudkan pos polisi di tempat ini,” harapnya. vKaslim

Siswa SMA Dan SMK Se-Kota Bekasi Mendapat Pelatihan Jurnalistik

Sang Veteran, Gablek Bin Sain (duduk).

Bekasi, Trans – Gablek Bin Sain, seorang veteran perjuangan konfrontasi indonesia dengan penjajah belanda pada tahun 1970-an.

Saat ini di masa tuanya, Gablek Bin Sain menghuni sebuah rumah tidak layak huni berukuran 5,5 m x 15 m di Kp. Bluwo Sawah, Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.

Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya bagi NKRI, TNI memperjuangkan Gablek Bin Sain agar mampu meningkatkan ke­ sejahteraannya. “Kami membantu meningkatkan kesejahteraan sang veteran di wilayah kami, yakni Bp. Gablek Bin Sain, terutama dalam upaya merenovasi rumah miliknya agar menjadi rumah yang layak huni,” ujar anggota koramil 10 Sukatani, Kodim 0509 Kabupaten Bekasi.

Setelah selesai direnovasi, tim dari Kecamatan Sukakarya bersama Koramil 10 Sukatani, Kapolsek Sukatani dan Kapolsek Tabelang,

FOTO: SUGANDA

serta Kepala Desa Sukalaksana, Rabu (05/10/2016) pagi menemui Gablek Bin Sain dirumahnya. Me­ reka sekaligus menjenguk pria berusia 80 tahun ini, karena dalam kondisi sakit stroke yang membuatnya tidak mampu berdiri.

Salah seorang anaknya mengungkapkan rasa terima kasih dengan terbata-bata karena terharu kepada TNI pengurus veteran, perangkat Desa, juga kepada Pemerintah Kecamatan Sukakarya yang telah bekerja sama untuk merenovasi rumah orang tuanya.

Diperloh keterangan dari anggota Koramil Sukatani, bahwa kegiatan renovasi terhadap rumah veteran tersebut merupakan bentuk nyata keperdulian TNI terhadap veteran atas kontribusi nyatanya demi NKRI dimasa lalu. “Veteran, seperti Bp Gablek Bin Sian diharapkan dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya,” ujarnya kepada Koran Transaksi. vSuganda

Waspada, Jalan Pulo PanjangPabayuran Berlubang

FOTO: SUGANDA

tentukan dalam RAB. Airnya juga seharysnya dikeringkan dahulu, ketika melaksanakan pemasangan batu belahnya,” terangnya.

Pemasangan turap yang tidak dilakukan penggalian, lanjutnya, tentu akan mengurangi kua­ litas bangunan turap tersebut, serta mengurangi ‘cost’ anggaran yang sudah ditetapkan. “Seperti hal­nya kedalaman pondasi dari permukaan tanah, akan tidak sesuai de­ ngan yang ada dalam RAB,” imbuhnya.

“Anggaran yang sudah diplot itu pasti ada untungnya buat pemborong, jangan ingin mengeruk keuntungan lebih banyak lagi, de­ ngan tidak memperhatikan kualitas bangunan turap Kalen Rasmi sampai Kali Uluh. Yang lebih anehnya lagi pengawas dari Dinas & konsultan, terkesan diam saja, ada apa ini?,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemborong belum berhasil ditemui. Hanya salah seorang pekerja pembangunan turap saja yang bisa ditemukan di lokasi proyek. vSuganda

Pelatihan jurnalistik siswa SMA dan SMK se-Kota Bekasi.

Bekasi, Trans - Sebanyak 80 siswa SMA dan SMK se-Kota Bekasi mendapat pelatihan jurnalistik. Kegiatan tersebut diadakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pelatihan jurnalistik untuk siswa SMA dan SMK tersebut berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 5-7 Oktober 2016 di Hotel Bale Arimbi Bogor.

Menurut Kepala Seksi Ke­ siswaan Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kota Bekasi, Triani mengatakan siswa/i peserta pelatihan tersebut merupakan utusan dari 40 sekolah SMA dan SMK swasta maupun negeri, masing-masing dua orang dari satu sekolah.

Ditambahkan Triani, tujuan diadakannya pelatihan jurnalis agar termotivasi belajar jurnalistik kelak menjadi wartawan profesional.

Pada acara tersebut turut diundang pembicara dari Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi yang dipercayakan kepada Sofi dan Sarigokma Siregar.

Sofi jebolan IISIP Jakarta ini dengan gamblang menyampaikan

FOTO: LORA

kepada para siswa, bagaimana cara pembuatan berita. Seperti mengum­ pulkan fakta dan data peristiwa.

Berita harus memenuhi enam unsur 5W+1H. (What/apa yang terjadi, Who/siapa yang terlibat dalam kejadian, Where/dimana kejadian­nya, When/kapan kejadiannya, Why/ kenapa hal itu terjadi dan How/ bagaimana proses kejadiannya.

Dengan rumus itu pula membuat berita hendaknya menggunakan bahasa sederhana, komunikatif langsung ke pokok masalah dan mudah difahami orang awam.

Kemudian Sarigokma Siregar wartawan senior dan Pemimpin Redaksi Koran Bekasi ini mengingatkan para siswa, seorang calon wartawan harus memahami dan me­ nguasai dasar-dasar jurnalistik (basics of journalisme). Sehingga menjalankan aktifitas dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar bisa nulis berita tapi memahami dan mentaati aturan yang berlaku di dunia jurnalistik yakni Kode Etik Jurna­ listik (KEI). vLora

Jalang rusak.

Bekasi, Trans – Ruas jalan Pulo Panjang-Pebayuran, Kabupaten Bekasi kini kondisi­ nya dinilai membahayakan bagi para pengguna jalan, terutama bagi para pengendaa sepeda motor.

Berdasarkan pantuan di lapangan, ruas jalan ini selai bergelombag juga ditemukan lubang yang me­ nganga.

Melihat kondisi jalan-jalan yang membutuhkan perbaikan, sudah sepantasnya DPRD Kabupaten Bekasi meminta Dinas Bina Marga untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Terutama jalan raya yang digunakan untuk mudik lebaran, agar kondisinya mantap dan tidak membahayakan para pengguna jalan.

Hasil investigasi Koran Transaksi, ruas jalan Pulo Panjang-Pabayuran, Kabupaten Beka-

FOTO: SUGANDA

si ditemukan lubang yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Di sekitar jalan yang berlubang tersebut pun tidak ditemukan rambu-rambu peringatan adanya lubang. Selain itu ruas jalan tersebut pada malam hari gelap gulita karena tidak ada penerangannya.

Terutama dari Pulo Panjang sampai perapatan Pabayuran.

Salah seorang pengendara sepeda motor yang melintasi jalan tersebut, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang.

“Kami meminta dinas terkait peduli dengan ruas jalan ini. Kami meminta segera perbaiki jalan yang berlubang, karena dapat membahayakan pengendara, terutama di malam hari. Sebelum ada pengendara yang jatuh terperosok karena lubang tersebut,” pintanya. vSuganda

Trans Regional

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

DPRD Belitung Dukung Percepatan Pembangunan Wisata Geopark Tanjungpandan, Trans - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupa­ ten Belitung mendukung upaya percepatan pemba­ ngunan kepariwisataan yang direncanakan Pemerintah Dae­rah (Pemda).

Salah Wakil Ketua II DPRD satunya rencana Belitung, Isyak Meirobie. percepatan pembangunan kawasan wisata Geopark.

“Semoga apa yang direncanakan pemda bisa berjalan dengan komprehensif serta integratif.

Termasuk didalamnya bagaimana cara melakukan inovasi terhadap strategi kepariwisataan,” kata Wakil Ketua II DPRD Belitung, Isyak Meirobie, beberapa waktu lalu.

Menurut politisi Nasdem itu, dengan diperbanyak destinasi wisata baru, bisa menambah pilihan setiap wisatawan yang berkunjung. Apalagi, cukup banyak kawasan wisata tersembunyi yang belum tersentuh, baik oleh pemda maupun masyarakat setempat. “Kenapa kawasan geopark merupakan salah satu fokus yang harus direa­lisasikan.

Agar wisatawan yang berkunjung di Belitung akan merasa terus rindu dan ingin berkunjung kembali setelah mereka pulang ke kampung halamannya (daerah asal, red),” ujarnya.

Menurut Isyak, banyaknya objek-objek wisata ciptaan Tuhan yang diberikan untuk Kabupa­ ten Belitung patut disyukuri. Salah satunya di kawasan wisata geopark eks vulkanik bawah laut Siantu. Seandainya bisa dimanfaatkan dengan baik, pasti Pemerintah Pusat akan perhatian terhadap kepariwisataan di Belitung untuk naik ke kelas baik nasional maupun internasional.

“Secara ilmiah, tempat itu pasti akan dicari banyak orang, terutama dijadikan sebagai pusat penelitian, inilah yang harus dikejar bersama. Selain itu, disana juga terdapat peninggalan bersejarah yang bisa diangkat. Saya kira hal semacam itu sangat menarik untuk dilestarikan kembali,” ung­ kapnya.

Menurutnya sudah ada di beberapa negara yang telah membuktikan bagaimana pengaruh kawasan geopark terhadap kunjungan wisatawan. Bila dihitung dengan angka jumlah wisatawan yang berkunjung tidak bisa dihitung secara manual.

“Hal semacam ini, jika dimanfaatkan dengan baik akan seperti tambang berlian yang depositnya abadi. Apabila kita sanggup menjalaninya dengan berkomitmen untuk menjaga serta melestarikan alam, tentu akan indah pada waktunya,” tuturnya.

Untuk itu Wakil Ketua II DPPD Belitung itu berpesan pada Pemda untuk selalu konsisten menjaga alam dengan baik. Sebab hal semacam itu aset utama kepariwisataan yang bisa dijadikan akses perekonomian daerah. “Masyarakat harus sadar dengan mendukung semangat pemerintah, karena dimasa depan ekonomi Belitung sangat bergantung terhadap kesinambungan alam,” pesan Isyak. vRita

6

Pariwisata Belitung Dapat Apresiasi Dunia

Tanjungpandan, Trans - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung dan stakeholder pariwisata Belitung sudah mendapat apresiasi di tingkat internasional. Buktinya, Pemkab Belitung kini menerima sertifikat membership (keanggotaan) World Tourism Cities Federation (WTCF). Di dalam sertifikat itu tertulis Kota Tanjung Pandan menjadi wakil Kabupaten Belitung sebagai daerah tujuan wisata dunia di Indonesia.

Demikian disampaikan Bupati Belitung Sahani Saleh kepada Trans, beberapa waktu lalu, di Ruang Bupati Belitung. “Ini salah satu bukti, kalau Pemkab Belitung betul-betul serius ingin memajukan pariwisata. Saya kira tidak gampang mendapatkan sertifikat itu, membutuhkan waktu yang lama dan melalui proses yang panjang pula,” kata pria yang akrab disapa Sanem ini di­ dampingi Asisten I Setda Belitung, Jasagung Haryadi.

Bupati Belitung, Sahani saleh (kanan) menerima Sertifikat WTCF dari Nicolau.

Menurut Sanem, sertifikat membership WTCF akan memberikan ba­ nyak manfaat. Salah satunya mempromosikan pariwisata. Selain itu, kata Sanem, bukan tidak mungkin, bisa menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya ke Belitung.

“Pariwisata kita sekarang kan sebetulnya sudah dikenal di beberapa negara yang ada di dunia, bahkan di Eropa.

Tetapi, kita masih tetap berusaha untuk mendatangkan wisatawan manca

FOTO | RITA

negara (wisman) lebih banyak lagi,” jelasnya.

Dijelaskannya, banyak proses yang harus dilalui. Salah satu persyaratan­ nya yaitu komitmen Pemerintah Dae­ rah (Pemda) untuk membangun kota pariwisata. “Sudah dari tahun 2014 lalu kita menyerahkan berbagai dokumen administrasi, dan alhamdulillah semua itu bisa dilalui dengan baik de­ ngan proses waktu yang cukup lama,” ujar Sanem.

Sementara itu, Nicolau Lumanauw, penggiat Environment Tourism Social Development Center (ETSDC) me­ ngatakan pencapaian ini tak lepas dari peran dan kerja keras Pemkab Belitung untuk menjadikan Belitung sebagai kota wisata. Menurutnya, tidak semua daerah bisa mendapatkan Sertifikat Membership WTCF. “Proses yang dilalui bukan suatu proses yang gampang, kalau mudah sudah banyak daerah-daerah lain yang mendapatkan sertifikat itu,” kata Nicolau.

Ditambahkan pria yang akrab di­ sapa Nico itu, tanpa adanya dukungan serta keseriusan Pemkab Belitung, Ser­ tifikat Membership WTCF mustahil bisa didapat. Mengingat begitu ketat­nya persyaratan-persyaratan yang diberikan. “Saya yakin setelah mendapatkan sertifikat itu, kedepan akan banyak investor yang masuk, asalkan pemdanya fokus dan konsisten untuk membangun pariwisata,” pungkasnya. vRita

Walikota Depok Berikan Penghargaan Kepada Atlet Berprestasi di PON XIX

Depok, Trans – Sebanyak 17 atlet kontingen asal Kota Depok mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Walikota Depok Mohammad Idris.

Penghargaan yang diperoleh ini merupakan bentuk apresiasi dari prestasi yang berhasil diraih oleh atlet pada penyelenggaraan Pekan Olahrada Nasio­ nal (PON) XIX di Jawa Barat.

Penghargaan kepada atlet berprestasi berlangsung di Aula lantai I Balaikota Depok, Kamis (13/10) lalu.

Adapun atlet yang mewakili Kota Depok pada ajang PON XIX Jabar tersebut meraih prestasi gemilang pada berberapa cabang olahraga. Yak-

ni, cabang olahraga karate perorangan yang meraih 1 medali emas, aeromodeling meraih 2 medali emas, sepak takraw tim putri meraih 1 medali emas, binaraga meraih 1 medali perak, cricet putri meraih medali perak, billiard meraih 1 medali perak, taekwondo meraih medali emas, fustsal meraih 1 medali emas, terjun payung meraih 1 medal emas dan perunggu, petanque meraih 1 medali emas.

Walikota Depok mengatakan ada 8 atlet yang berhasil meraih medali emas, 3 atlet meraih perak dan 1 orang meraih perunggu dari seluruh cabang olahraga, baik perorangan maupun beregu. “Atas

nama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, kami mengapresiasi Atlet yang te­ lah memberikan sumbangan medali serta mengharumkan nama Kota Depok,” ucapnya.

Idris mengimbau kepada para atlet yang mendapatkan medali untuk mempertahankan prestasinya. Bagi yang belum mampu menyumbangkan medali agar terus berusaha dan mengasah kemampuan. “Terima kasih atas kontribusi pihak KONI, Disporaparsenibud dan pihak-pihak yang telah membantu jalannya kegiatan. Semoga kedepannya Kota Depok dapat terus memunculkan atlet berprtestasi lainnya,”

pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Depok Amri Yusra menjelaskan, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp.15 juta untuk peraih medali emas, Rp.10 juta untuk peraih medali perak dan Rp.5 juta untuk peraih medali perunggu.

“Kami berharap dana ini bias le­ bih meningkat di tahun-tahun berikutnya agar pembinaan secara khusus dan umum bisa ditingkatkan sesuai Perda.

KONI pun terus melakukan upaya pe­ ningkatan kerjasama antar instansi pemerintah atau lembaga lainnya,” pungkasnya. vJopi

ADVERTORIAL

DPRD Pagaralam Setujui RAPBD Perubahan TA 2016 Pagaralam, Trans - Ranca­ ngan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 Kota Pagaralam telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam, melalui rapat paripurna ke-VI sidang Ke-5 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagaralam, Senin (19/9).

Rapat paripurna dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pagaralam terhadap RAPBD Perubahan Kota Pagaralam Tahun Ang­ garan 2016 itu dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam, Dedi Stanza, SH. Rapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan agenda Penandatanganan Keputusan Bersama.

Hadir dalam rapat paripurna ke-VI sidang ke-5 tersebut, seba­ nyak 20 anggota DPRD Kota Pagaralam, Walikota Pagaralam dr.

Hj. Ida Fitriati M.Kes, Wakil Walikota Pagaralam Novirza Djazuli, SE, Sekda Kota Pagaralam Drs. H. Syafrudin M.Si. Kapolres Pagaralam AKBP Pambudi, SIk, Kejari Kota Pagaralam Ranu Fahlesi, beserta Asisten, Staf Ahli, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Ketua KPU Kota Pagar­ alam, Camat, Lurah dan Kepala Sekolah (Kepsek).

Suasana rapat.

DPRD dan Wali Kota Pagaralam tandatangani bersama pengesahan APBD Perubahan tahun 2016.

Rapat paripurna ini merupakan hasil penjabaran dan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan serta prioritas plafon anggaran perubahan yang telah disetujui bebe­ rapa waktu yang lalu, di mana tim anggaran eksekutif dan legislatif serta SKPD dan komisi, sebelumnya telah selesai melakukan pengkajian, penelitian serta penelaahan kebijakan dan anggaran dari tingkat Komisi hingga Badan Anggaran (Banggar).

Ketua DPRD Kota Pagaralam Ruslan Abdul Gani SE melalui Wakil Ketua I Dedi Stanza SH dan Wakil Ketua II M Fadli SE di­ dampingi Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Pagaralam Dedi Irawan Gumay SH menyampaikan, hasil pembahasan Banggar ter­ hadap rancangan APBD Peruba­

Defisit (A) Rp92.497. 265.685.86,” jelas Dedi.

Poin III Pembiayaan, lanjut Dedi, terdiri Pembiayaan Pene­ rimaan Rp111.224.899.959. 36 dan pembiayaan pengeluaran Rp18.727.634.273.50 dengan Surflus (B) Rp92.497.265. 685.86, sehingga jumlah (A-B) sama dengan 0 (nihil).

“Rincian hasil pembahasan kegiatan dan anggaran peruba­ han masing-masing SKPD, dalam APBD Perubahan Kota Pagaralam tahun anggaran 2016, dituangkan dalam berita acara masing-masing SKPD, ditandatangani oleh Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala SKPD bersangkutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam Hj. Ida Fitriati mengucapkan terima kasih dan peng-

han Kota Pagaralam tahun anggaran 2016, pembahasan terhadap rancangan APBD Perubahan tahun 2016, dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menghasilkan persetujuan terhadap APBD Perubahan tahun 2016.

“Dengan perhitungan Poin I Anggaran Pendapatan Rp854.­069.939.872.00, Poin II Anggaran Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp350.262.794.502.86 dan Belanja Langsung Rp596.304.411.055.00 dengan total Rp946.567.205.557.86

hargaan kepada DPRD yang telah dapat menerima serta menyetujui RAPBD Perubahan tersebut menjadi APBD-P tahun 2016. Di mana hal tersebut ditandai dengan pe­ nandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Wali Kota. “Dengan disetujui­ nya perubahan APBD kota Pagar­ alam 2016, maka selanjutnya akan ditetapkan dengan Perda dan diundangkan dalam lembaran daerah Kota Pagar Alam,” ujar Ida. Namun sebelum ditetapkan oleh dirinya, sesuai dengan ketentuan, lanjut Ida, Rancangan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur Sumsel untuk dievaluasi.

Apabila disetujui Gubernur, maka perubahan APBD ini akan ditetapkan.

FOTO-FOTO: MIRWAN

Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Ruslan Abdul Gani, melalui Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam, Dedi Stanza, SH. juga mengucapkan terima kasih pada sesama rekan Anggota Dewan yang telah banyak terkuras tenaga dan pikirannya, dalam upaya mendapatkan rumusan terbaik untuk Rancangan Peruba­ han APBD 2016 ini.

Ungkapan yang sama ia tujukan kepada Wali Kota Pagar Alam beserta Wakil dan seluruh jajarannya, yang telah berpartisipasi dan memberikan penjelasan secara rinci kepada Anggota Dewan selama berlangsungnya pembahasan dalam rapat-rapat Komisi, Pansus maupun Banggar, sehingga pembahasan materi rancangan APBD-P dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. vAdv/Mirwansyah SE

7

Sambungan

Jokowi-JK Pangkas ... mian dunia saat ini sedang melambat, pembenahan perekonomian Indonesia pada tahun ini bisa tumbuh 5,18%. “Jika dibandingkan dengan kawasan, kita relatif stabil dan cu­ kup tinggi. Tetapi tentu­nya harapan atau ekspektasi kita bisa le­bih tinggi dari itu, katanya di ruang kerja­ nya, Rabu (19/10/2016) kepada wartawan.

Selain itu, pemerintah saat ini sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum. Oleh karena itu, harapannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) segera bisa ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

“Jadi, Perpres itu belum bisa ditanda tangani, tapi sudah siap untuk dilaksanakan. Untuk siapa, bagaimana, dan lainnya nanti akan disampaikan setelah ditandatangani oleh Presiden,” katanya. Hanya saja, lanjutnya, kendati Perpres belum ditandatangani, gerakan Operasai Penghapusan Pungli sudah dilakukan. Presiden memberikan instruksi kepada Menko Polhukam, Kapolri, dan Jaksa Agung, agar dilakukan di Kepolisian dan Kejaksaan. De­ ngan demikian, Sapu Bersih Pungli ini menjadi gerakan nasional.

Pramono mengatakan, beberapa tahapan yang akan dilakukan Tim Saber Pungli. Dia menyebutkan nanti akan ada tim yang berkaitan dengan anti penyelundupan/ pemberantasan penyelundupan. “Namun apakah ini akan menjadi perluasan dari Perpres Nomor 115 Tahun 2015 mengenai illegal fishing atau bagaimana, sekarang sedang difinalisasi.”

“Harapannya agar bisa menekan biaya produksi kita karena selama ini cost efficiency kita dianggap masih cukup tinggi, sebagai akibat dari biaya-biaya pungli atau biaya-biaya middle man yang seperti ini,” terang Pramono. Hasilnya cukup terlihat di pelabuhan-pelabuhan besar yang se-

lama ini dinilai tidak efisien dengan waktu tunggu kontainer (dwelling time) mencapai waktu hingga tujuh hari. Terakhir, dwelling time di Priok telah mencapai 3,5 hari.

Presiden menginstruksikan Kapolri untuk segera menindak aksi pungutan liar yang terjadi di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara; dan Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Presiden ingin waktu bongkar muat di sejumlah pelabuhan utama segera berangsur turun.

Kepala Negara menyesalkan dwelling time di kedua pelabuhan tersebut yang belum mengikuti perbaikan waktu bongkar muat. Padahal dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta; dan Pelabuhan Makassar, dalam dua tahun terakhir turun secara signifikan.

Praktek pungutan liar ditenggarai masih masif di pelabuhan yang dwelling time-nya masih tinggi.

Bebas Visa Picu TKA Ilegal Kebijakan bebas visa kunjungan yang tertuang dalam Peraturan Pre­ siden Nomor 21 Tahun 2016 ternyata memicu peningkatan tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Bebas visa masih dijadikan celah penyalahgunaan izin bekerja bagi para TKA. Buktinya, para wisatawan mancanegara (wisman) yang terjaring hingga terdeportasi mayoritas merupakan warga negara asing (WNA) yang tidak berwisata, tetapi malah bekerja di Indonesia.

Hal itu dibenarkan oleh Plt Direktur Jenderal Pembinaan dan Pe­ ngawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Maruli Hasoloan. “Dugaan penya­ lahgunaan visa memang ada di sejumlah perusahaan. Bentuknya pe­ nyalahgunaan izin wisata ternyata untuk bekerja. Temuan itu berdasarkan penelusuran kami,” ujar Maruli, belum lama ini.

Maruli tidak menjelaskan bera-

Indonesia Butuh ... tinggal 7-8%. Namun, bersamaan dengan penurunan penduduk miskin, tingkat kesenjangan juga membesar.

Pada Maret 2016, rasio Gini di Indo­ nesia 0,40, turun dari 0,41 tahun lalu.

Agar pencapaian sasaran, mari kita tunjukkan semangat gotong ro­ yong kita dengan membayar pajak de­ngan benar, ujar Menteri Keua­ngan (Menkeu) Sri Mul­ yani Indrawati pada acara Supermentor-16 End Po­ verty: Untuk itu bisakah Umat Manusia Mencapai Nol Persen Kemiskinan di Abad 21?, tandas Sri Mulyani.

Acara yang digagas Chairman Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal ini juga mengha­ dirkan Kepala Ekonom ‎Bank Dunia Vivi Alatas, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves, duta UNDP Reza Rahadian, dan Dubes Australia untuk Indonesia Paul Grigson.

Sebagaimana yang dikemukan

Sri Mulyani, pajak yang cukup untuk membiayai pembangunan, juga meru­pakan wujud kedaulatan negara. Pajak yang rendah membuat ne­ gara terjebak dalam belitan utang besar dan kesulitan membiayai program yang menyangkut nasib rakyat, khususnya rakyat miskin. Negara tetangga, seperti Filipina, tax ratio-nya sudah 12,9% pada 2012. Pada tahun yang sama, tax ratio Malaysia mencapai 16,1% dan Thailand sebesar 16,5%.

Untuk mendongkrak penerimaan pajak, pemerintah menggulirkan program amnesti pajak (tax amnesty/ TA). Pogram ini bertujuan memutuskan mata rantai ketidakpercayaan antara pemerintah dan pembayar pajak serta menciptakan tradisi membayar pajak. TA juga menjadi momentum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan kredibilitas

Pilkada 2017 ..... 4SAMBUNGAN DARI HAL 1 Nantinya, pola pengamanan akan dilaksanakan oleh Polda dan Polres dengan ketentuan di wilayah ma­sing-masing.

“Anggaran Pilkada Rp 923 miliar untuk kalkulasi nasio­ nal, untuk melaksanakan pengamanan 101 wilayah Pemilukada,” kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di diskusi “Pilkada Aman” di Jakarta Selatan, Rabu, 19 Oktober 2016.

Men­urut Boy, untuk personel pengamanan wilayah seluruh Indonesia jumlahnya mancapai 71.983 personel. Ini termasuk anggota tambahan dari Brimob yang mencapai 5.410 personel. Brimob dari Mabes Polri itu akan dikirimkan ke daerah yang dianggap rawan terjadi konflik saat Pilkada.

“Akan dilihat mana yang menerima perbantuan dari Mabes Polri. Jadi ada yang menerima BKO dan tidak. Ini tergantung dari dae­rah kerawanannya,” katanya.

Boy berharap, dengan adanya kesiapan pengamanan dari pasukan kepolisian dapat menciptakan suasana kondusif dan aman.

Demi menjaga kesatuan dan persaudaraan bangsa di Indonesia.

“Agar lancar dan menjadikan demokrasi yang bersinar,” ujarnya.

Sementara itu, untuk memastikan kesiapan personel Brimob, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin telah melakukan pengecekan pasukan di markas Korps Brigadir Mobil (Brimob) di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Pengecekan didampingi Kepala Korps Brimob, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail.

Syafruddin menjelaskan, Polri dalam hal ini Brimob me­ rupakan aspek penting sebagai penanggungjawab masalah keamanan dan kelancaran Pilkada 2017 mendatang.

“Makanya saya datang langsung ke sini untuk memotivasi dan mengecek langsung kesiapan Brimob,” ujarnya.

Syafruddin meminta kepada pasukan Brimob agar tetap menjaga netralitas, tingkatkan kemampuan intelijen, kemampuan fisik, kemampuan teknologi serta harus menjaga soliditas internal dan de­ngan kesatuan atau instansi lain.

“Jangan ada lagi bentrok dan selisih paham dengan TNI misalnya. Apabila negara dan bangsa kita so­lid maka akan menjadi kuat dan disega­ni bangsa lain,” katanya. vSN/RN

pa jumlah keseluruhan data TKA ilegal hasil temuan di sejumlah perusahaan. Maruli menggambarkan rata-rata ada dua TKA ilegal yang bekerja di beberapa perusahaan tersebut.

Selain TKA ilegal, pihak­ nya pun menerima laporan banyak­ nya pekerja asing yang bekerja di proyek PLTU. “Laporan itu masih kami telusuri. Untuk temuan TKA ilegal sudah ditindak dengan me­ mulangkan mereka ke negara asal,” tambahnya.

Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenaker Heri Sudarmanto mengatakan, selama kebijakan bebas visa dilakukan, ada pelanggaran posisi kerja dari sebagian WNA. Selain menyalahgunakan izin wisata dan izin tinggal, para WNA bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang ada. “Semestinya bekerja di bidang manajerial, lalu di lapangan dia bekerja sebagai teknisi. Kondisi ini masih banyak kami temui di lapangan,” ujar Heri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan masukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan perihal pelanggaran dari kebijakan bebas visa kunjungan yang terus meningkat. Pelanggaran yang dimaksud meliputi sisi admi­ nistrasi hingga kriminal.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai Agustus 2016, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) te­ lah mencapai 5.081 TAK. Deportasi mendominasi TAK, yaitu seba­ nyak 2.770 dengan perincian 1.267 dilakukan oleh kantor pusat Ditjen Imigrasi, sedangkan sisanya oleh kantor-kantor daerah.

Dalam setahun terakhir, kasus TKA ilegal memang mengemuka di sejumlah daerah. Mayori-

tas WNA menggunakan visa wisata untuk bekerja. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, akhir bulan lalu, sebanyak lima WN Cina dideportasi karena ditemukan bekerja di PT JA (Gresik). Kemudian, dua biksu palsu asal Cina dideportasi karena menipu masyarakat.

Pada 14 Juli 2016, Imigrasi Bogor menemukan 31 WN Cina yang terlibat jaringan penipuan internasio­nal. Tiga bulan sebelumnya, empat WN Cina dideportasi dari Murungraya, KalimantanTengah, karena kedapatan bekerja di pertambangan rakyat dengan menggunakan visa kunjungan wisata. Kemudian pada 14 Maret 2016 atau dua pekan selepas Perpres No 21/2016 diundangkan, 35 WN Cina diamankan di Lombok Timur karena bekerja di sebuah PLTU. Tinjau Ulang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, kebijakan bebas visa kunjungan dapat dievaluasi ulang. “Ya baguslah ditinjau lagi.

Apa susahnya,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia menilai, perlu dicermati dengan saksama pula efek positif dari kebijakan bebas visa kunjungan. Misalnya, dari sisi pe­ ningkatan jumlah kunjungan wisman. Apabila ada persoalan yang ditimbulkan seperti wisman yang bekerja hingga melakukan spionase, kajian mendalam perlu dilakukan.

“Apakah hanya ekses yang dapat diatasi atau menyangkut hal-hal yang lebih prinsipil,” kata Wiranto.

Setelah ada pengkajian terhadap latar belakang masalah, menurut Wiranto, baru diupayakan langkah-langkah berikutnya. “Guna menetralisasi kelemahan atau kekura­ ngannya,” ujar dia.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny Franky Sompie mengatakan, evaluasi terhadap kebijakan bebas visa kunjungan harus dilakukan secara bersama-sama.

Sebab, kebijakan ini diputuskan de­

dengan membersihkan diri dari unsur korupsi. “Ke depan, DJP harus menjadi lembaga terpercaya dan itu bukan tugas ringan,” ungkap Sri Mul­ yani.

Pajak terkumpul, yang me­rupakan wujud semangat gotong rotong, demikian Menkeu, harus dibelanjakan dengan benar agar redistribusi benar-benar terwujud. Pemerintah berusaha dengan cermat mendesain belanja yang baik agar rakyat miskin juga mengalami perbaikan kesejahteraan.

“Belanja yang salah adalah masalah besar dan itulah yang selama ini kita alami. Karena itu, pemerintah berusaha mendesain dengan cermat dan mengeksekusi dengan tepat rencana belanja dana APBN,” ungkap Sri Mul­yani. Pada masa lalu, subsidi BBM yang terlalu besar adalah contoh belanja yang salah. Ke depan, pemerintah terus mempertajam mata anggaran belanja agar seluruh rakyat, terutama yang miskin dan tertingal, ikut menikmati.

Belanja pemerintah, kata Men-

Diduga “Ngobyek” ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 mereka menagih. Bagaimana ini?” tutur Sugianto heran.

Menurut data yang diperoleh media ini, Sugianto salah satu dari 7 orang penggarap yang bernasib sama. Menurut Sugianto, Perum Jasa Tirta II telah lakukan keputusan sepihak. Dia minta surat No.12.4/DIR/63/2016 sebaiknya dicabut karena merugikan dirinya. “Lahan garapannya diduga dipindahtangankan. Tiba-tiba datang tagihan untuk 3 surat izin mencapai puluhan juta rupiah. Ternyata di atas lahan sudah bangunan warung atau toko yang dikelola kepala desa setempat,” tutur Sugianto Wahyudi kepada awak media.

Pada bulan Mei 2016 dia menghadap pengamat Bendung Walahar bernama Opie.

Penjelasan yang bersangkutan membuat

Atiek CB ...

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 Atiek CB pun menuturkan bahwa diri­nya sebenarnya seorang pemalu. “Saya aslinya pemalu,” kata Atiek dalam logat bicara Jawa Timur.

Saat manggung, Atiek me­ngaku merasa gugup di bagian awal. Namun, sejalan dengan waktu berlalu, ia merasa panggung adalah tempatnya, sehingga perlahan kegugupannya menghilang. Di panggung, pe­ nyanyi “Risau” ini merasa lebih hidup. “Dari malu sampai akhirnya lama-lama nggak punya malu,” kata dia.

Atiek mengaku selama 14 tahun terak­hir

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII ngan melibatkan sejumlah pihak, tidak hanya Ditjen Imigrasi.

“Nggak bisa cuma satu kementerian atau lembaga. Sebaiknya ya tadi, ada tiga kemenko (kementerian koordinator) yang bisa berembuk, yaitu polhukam, kemaritiman, dan perekonomian,” katanya. Dari rembukan tersebut, bisa dievaluasi dari berbagai sisi.

Mulai dari keuntungan kebijakan hingga biaya keamanan yang diakibatkan dari kebijakan tersebut.

“Kemudian, dibandingkan benefit dengan security cost-nya mana le­ bih banyak,” kata Ronny.

Menurut dia, perlu juga dievaluasi perihal negara-negara yang dibebasvisakan pemerintah. Terutama, negara yang dinilai tidak memberi sumbangsih besar terhadap pariwisata di Indonesia. “Yang kurang bermanfaat, jika kembali ke UU 6/2011 (UU Keimigrasian) bahwa hanya orang asing yang bermanfaat bagi negara kita, yang tidak membahayakan negara kita, dan yang boleh diterima masuk. Imigrasi mendapat­ kan mandat untuk menolak orangorang (wisatawan yang kurang bermanfaat) ini dan mengusirnya,” kata Ronny.

DPR Mendesak Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara kebijakan bebas visa kepada beberapa negara. ‘’Kami di Komisi I berkali-kali mengingatkan secara lugas kepada Kemenlu, Menhan, Panglima TNI, dan BIN agar bebas visa ini dikaji ulang bahkan dicabut,’’ kata Hidayat, di Kompleks Parlemen Se­ nayan, Jakarta, belum lama ini.

Desakan itu muncul, karena Komisi I melihat dampaknya sa­ ngat negatif, baik secara ekonomi, keamanan, dan budaya Indonesia.

Apalagi, lanjut Hidayat, pihaknya mendapat fakta bahwa bebas visa ini tidak resiprokal. Seharusnya, hubungan antar negara itu berlaku asas saling menguntungkan.

keu, diarahkan untuk mendongrak laju pertumbuhan ekonomi, memangkas kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial. Belanja APBN akan diarahkan, terutama, untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan masyarakat perdesaan. Infrastruktur dimaksud, bukan ha­nya infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi, melain­ kan juga infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi.

Seluruh rakyat Indonesia hendaknya sudah mengetahui kemudahan yang disiapkan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sehat, Kre­ dit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai jenis program pemerintah untuk membantu warga mene­ngah-bawah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom ‎Bank Dunia Vivi Alatas mengimbau semua pihak untuk menjadi connector, yakni pihak yang menyampaikan ber­bagai informasi penting kepada rakyat tentang berbagai program yang disiapkan pemerintah untuk rakyat. vSN/RN

penggarap tambah bingung. Kata Opie kepada para penggarap, SIPLS mereka bermasalah dan dianggap punya tunggakan sewa sekitar Rp.97,6 juta selama kurun waktu 2014-2015.

Bulan berikutnya terjadi pertemuan di kantor Kepala Seksi Tarum yang dipimpin Arief Sugiharto. Pertemuan yang juga diha­ diri Kepala Desa setempat tidak menghasilkan keputusan apapun. Kebingungan para penggarap itu menimbulkan dugaan adanya benturan kepentingan oknum-oknum di Perum Jasa Tirta II-Karawang, dan kurangnya kordinasi di antara mereka. Tidak heran de­ngan hadirnya kebijakan yang tumpang tindih, bukan tak mungkin terjadi dugaan penya­lahgunaan wewenang dalam tata-kelola lahan-lahan Negara pengairan dibawah kendali Dinas Pekerjaan Umum itu. Yang jadi korban adalah masyarakat penggarap seperti salah satunya Sugianto Wahyudi dan penggarap lainnya. vod/07** jarang menyanyi dan tampil di pang­gung.

Meski begitu, ia tetap merindukan menyanyi dan keinginan­nya tampil di panggung tidak pernah hilang. “That’s in my blood (Itu dalam darahku-red),” ujar­ nya. Seraya bercanda, ia mengaku kerap mengatakan pada suami­nya saat melihat kontes menyanyi di televisi, bahwa dirinya kini tidak bisa me­ nyanyi karena harus pindah.

Akhirnya, Atiek CB akan manggung lagi di Jakarta pada 18 November mendatang dalam konser “Terbaik Untukmu”, bersama Ita Purnamasari, Nicky Astria, dan Kotak. Konser yang digarap oleh JR Production dan Warner Music Indonesia itu, tiketnya dibanderol dengan harga mulai Rp350.000 hingga Rp2,5 juta. vSuryati

Ia mencontohkan, kalau Indonesia memberikan bebas visa untuk warga Cina, harusnya Indonesia juga mendapatkan bebas visa dari mereka. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga, ia menilai ini kondisi yang sangat merugikan Indonesia, baik secara materi, martabat keamanan negara, budaya dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di dalam negeri. ‘’Jadi memang sebaiknya dicabut dulu, semacam moratorium, dilakukan kajian dulu, mana yang diperlukan bebas visa, mana yang bebas visa bersyarat, mana yang memang tidak bisa diberikan bebas visa,’’ ujar dia.

Hidayat yang juga Wakil Ke­ tua MPR itu menilai, kalau tujuannya adalah mendatangkan turis ke Indonesia, itu berhasil. Tapi ternyata, turis yang datang adalah mereka yang kelasnya backpacker, bahkan malah banyak yang menjadi tenaga kerja asing. ‘’Jadi komisi I berkali-kali me­ nyampaikan, perlu dikaji ulang bahkan moratorium sebelum dicabut secara menyeluruh. Ketika jelas-jelas tidak menguntungkan Indonesia bahkan merendahkan Indonesia,’’ ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR Bachtiar Ali, yang meminta Kementrian Luar Negeri mengevaluasi kebijakan bebas visa oleh pemerintah. ‘’Jadi mesti bisa dievaluasi, walaupun tidak 100 persen moratorium. Kita bisa klasifikasi berdasarkan kawasan atau berdasarkan statistik pariwisata, ne­ gara mana yang betul-betul datang dan bermanfaat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menambahkan, dari hasil eva­ luasi nanti, perlu dibandingkan antara jumlah wisatawan yang datang dengan jumlah devisa yang masuk.

Jika tidak seimbang, artinya lebih banyak merugikan pemerintah dan dampak negatifnya, menurut dia, lebih baik dikembalikan ke kebijakan semula.vSN/Rechan Nazar/ Choky Cevalier/TIM

Indonesia Butuh ...

“Dengan populasi SDM terbesar di wilayah ASEAN sekitar 242 juta jiwa atau setara 40 persen dari total jumlah populasi ASEAN. Apalagi lagi jika dikaitkan dengan bonus demografi yang akan terjadi bebe­rapa tahun kedepan. Semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi tawar yang sangat strategis dalam percatu­ran ASEAN,” papar Menaker.

Posisi tawar tersebut, lanjut Menaker, akan didapatkan jika SDM Indonesia memiliki daya saing. Daya saing harus diciptakan, dipelihara, dan bahkan harus memiliki tantangan untuk menguji keta­hanannya, sehingga semakin memiliki ketahanan dan kekuatan.

Disinilah letak pentingnya membangun dan menyiapkan kekuatan SDM, yang mampu menghadapi tantangan atau permasalahan, dan media untuk menumbuhkembangkan SDM yang berkualitas adalah melalui pendidikan, pelatihan dan pe­ ngalaman.

Tingkatkan Kompetensi Di era ini, Menteri Ha­ nif juga menyadari bahwa setiap anak bangsa dituntut secara alami oleh dunia internasional untuk terus meningkatkan kemampuan. Oleh karena itu, ia

Sri Mulyani ......

Dengan mengenakan pakaian dinas upacara Bea dan Cukai, Sri Mulyani mengatakan bahwa Bea Cukai te­rus melakukan perbaikan dalam tubuhnya. Momentum reformasi tahun 1998 mendorong terjadinya reformasi birokrasi, Bea Cukai melakukan berbagai program reformasi di bidang kepabeanan dan cukai. “Bea Cukai kembali diberi kepercayaan menjadi penggerak utama penyelesaian proses impor dan eks­por,” tandasnya.

Saat ini, lanjut Sri Mulyani, Bea Cukai dihadapkan pada tantangan untuk membantu menyukseskan program Nawa Cita pemerintah. Peran Bea Cukai sebagai pengumpul penerimaan negara, turut mendorong kemandirian ekonomi.

“Tanta­ngan besar yang kita ha-

4SAMBUNGAN DARI HAL 1

selalu menyatakan akan pen­ tingnya kompetensi untuk memenangkan persaingan global.

Menurutnya, kompetensi tenaga kerja dan sertifikasi ketenagakerjaan merupakan solusi sebagai upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja merupakan variabel kunci untuk memenangkan persaingan antar individu, antar industri, antar sektor, antar daerah, dan antar negara.

Beberapa waktu lalu, Menteri Hanif juga mengingatkan kembali akan pentingnya kompetensi, saat memberi kuliah umum tentang pe­ningkatan SDM, di Kampus Batam Tou­rist Politeknik. “Jadilah yang terbaik dari yang baik di bidangmu!,” tegas Menaker Hanif.

Menteri tiga anak itu menjelaskan, peningkatan SDM harus terus digenjot untuk bisa bersaing di luar negeri. SDM menjadi tolak ukur sukses dan tidaknya sebuah Negara, untuk itu mari terus tingkatkan sumber daya kita.

Menaker juga tekankan penting­ nya mengasah kompetensi karena skill menjadi syarat mutlak untuk dapat bersaing.

“Tanpa skil, kita akan menjadi bangsa yang tertinggal,” tandas dia. vRechan Nazar

4SAMBUNGAN DARI HAL 1 dapi menjadi ladang pembuktian dedikasi kita pada bangsa dan negara,” ucap Sri Mulyani.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani berpesan kepada Direktorat Jendral (Dirjen) Bea Cukai, Heru Pambudi, untuk memperhatikan para pegawai yang berprestasi. “Saya juga berpesan agar bertindak tegas terhadap para pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran,” pintanya.

Sri Mulyani juga berpesan kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai untuk meningkatkan kompetensi, melaksanakan tugas dengan profesional dan sepenuh hati, serta tetap fokus pada target yang sudah dicanangkan. “Dengan komitmen yang kuat dan sinergi, yakin kita akan mampu mencapai­ nya,” pungkasnya. vSN

20 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

ADA CINTA DI SMA

Kado Terindah CJR Kepada Para Fans Film ini juga bisa dibilang menjadi film terakhir CJR.

R

umah produksi Starvision kembali menghadirkan film yang bergenre drama musikal dengan menggaet personil grup boyband CJR. Film bertajuk ‘Ada Cinta di SMA’

ini akan dibintangi perso­nil CJR yang terdiri dari Teuku Rizky, Iqbaal Dhia­ fakhri dan Alvaro Maldini. Film yang tayang mulai 6 Oktober 2016 ini, kabarnya bakal menjadi persembahan terakhir sebelum perpisahan mereka.

Film ini jadi kena­ ngan terakhir Iqbaal Dhia­ fakhri sebelum berangkat ke Armand Hammer United World College, New Meksiko, Ame­ rika Serikat untuk melanjutkan sekolahnya. Film ini juga bisa dibilang menjadi film terakhir CJR di remaja, karena setelah di­ tinggal Iqbaal kuliah nasib CJR belum jelas. “Ini merupakan kado terindah dari CJR untuk para

fans setianya,” ujar Produser Chand Parwez, belum lama ini.

Namun begitu, lanjut Chand, CJR menolak memberikan pernyataan resmi terkait kabar yang menyebutkan akan ada perso­ nil yang kembali hengkang se­ perti yang dilakukan Bastian Steel, mantan personil CJR yang turut mengibarkan bendera Coboy Junior.

“Kalau soal perpisahan, bang Kiki mau kuliah.

Tapi

kita enggak mau bahas itu dulu. Intinya CJR enggak bubar,” terang Iqbal.

Disaat yang lain, Kiki pun masih belum mau membagi kabar yang lebih pasti terkait berita perpisahan boy band ini. “Kita mau fokus ke proyek film dulu. Me­ ngenai perpisahan, nanti bicarakan lagi. Kita masih belum bisa kasih tahu sekarang,” imbuh Kiki.

Film ini berkisah seputar pembuktian diri seorang remaja bernama Iqbal yang merasa hidupnya selalu diremehkan oleh orang sekitarnya. Berkat bantuan dua sahabatnya (Aldi dan Kiki) Iqbal akan mewujudkan mimpi besarnya yang ditentang sang Ayah yang diperankan oleh Tora Sudiro, menjadi seorang musisi.

Film ini dipenuhi kisah kehidupan persahabatan dan percintaan remaja yang dibumbui latar belakang keluarga.

Tak ha­nya dibintangi oleh para perso­nil CJR yakni Aldi, Kiki dan Iqbal, film garapan Patrick Effendy ini juga akan melibatkan nama-nama besar seperti Tora Sudiro, Cut Keke, Isa­bella Fawzi, Reza Nangin, Babe Cabita, Fico Fachriza, Cassandra Lee serta sederet nama pemain baru se­ perti Gege Elisa, Aga­ tha Chelsea dan Caitlin Halderman. vSuryati

8

FILM DPO

Sepi Penonton, Garagara Gatot Brajamusti?

T

ak dapat dipungkiri, kasus hukum yang membelit Gatot Brajamusti telah berpenga­ ruh terhadap performa film DPO (Detachement Police Operation) yang kini tengah tayang di bioskop.

Menurut data yang dimuat laman filmindonesia.or.id pada Selasa (20/9), film DPO hanya berhasil mendapatkan 5.147 penonton sejak tayang perdana 15 September lalu.

Sepinya jumlah penonton sebelumnya sudah diprediksi banyak pihak. Bahkan, salah satu produ­ sernya, Donny Ramadhan, mengaku sudah pasrah dengan hasil pero­ lehan penonton film DPO. Donny menambahkan, produksi film DPO sudah dilakukan jauh sebelum Gatot tertangkap pihak Kepolisian akhir Agustus lalu.

“Udah pasrah sekali ya dengan keadaan film ini sekarang. Karena film ini sebenarnya sudah lama jadi, tapi ada insiden tertangkapnya Gatot yang juga terlibat sebagai produser dan bintang film­ nya. Jadi, kalau ditunda, belum tentu dapat jadwal tayang lagi, ya pasrah aja,” ucap Donny Rama­ dhan, saat ditemui dalam peluncuran film DPO, di Epicentrum XXI, Kuningan, beberapa waktu lalu.

Dalam film DPO, Gatot Brajamusti berperan sebagai berperan sebagai tokoh protagonis bernama Kapten Sadikin. Sosok­ nya dikisahkan sebagai pemimpin yang tegas dan berwiba-

wa. Bersama dengan Julie, Andi dan Ganta, Kapten Sadikin memburu gembong kriminal yang te­ lah lama diincar oleh Interpol, Satam (diperankan Torro Margens).

Film berjudul DPO (Detachment Police Operation) sendiri merupakan produksi Brajamusti Film dan Putaar Films Production. Selain Gatot Brajamusti dan Torro Margens, film ini juga dibintangi oleh Afdhal, Deswyn Pesik, Indras Hidetora dan masih banyak lainnya. vSuryati

IFFPIE & WHA

Perayaan Festival Film Perdamaian dan Kemanusiaan

I

nternational Film Festival fot Peace, Inspiration and Equality (IFFPIE) dan World Huma­ nitarian Awards (WHA), merayakan Hari Perdamaian Sedunia dan Hari Kemanusiaan sedunia, di Auditorium Manggala Wanabhakti Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016) malam. Malam puncak penghargaan bertema Environment for Peace and Humanity ini dibuka artis dan penyanyi, Ayu Azhari, yang menyanyikan lagu-lagu Indonesia.

IFFPIE dan WHA merupakan festival berskala Internasional yang memfokuskan film-filmnya kepada tema-tema perdamaian, inspiratif, kesetaraan, dan kemanusiaan yang berpusat di Jakarta. Sudah diterima 825 film dari seluruh dunia untuk diperlombakan pada tahun ini.

Acara tersebut pun dihadiri oleh Meteri Lingkungan Hi­ dup dan Kehutanan, Siti Nurbaya serta sederet artis tanah air. Se­ perti Ayu Azhari yang tampil me­ nyanyikan karya khas DKI Jakarta-nya, Annisa Bahar, Vicky

Shu, dan masih banyak lagi.

Menteri Lingkungan Hi­ dup dan Kehutanan melalui pidatonya, sangat mendukung industri perfilman dalam menyampaikan pesan terhadap kepedulian akan lingkungan hidup. “Tidak ada keraguan sedikitpun bagi kami untuk memberikan duku­ ngan kepada dewan kreativitas rakyat, dalam hal ini industri kreatif,” kata Siti Nurbaya.

Demien Dematra selaku penggagas festival perdamaian ini mengungkapkan, media dan industri kreatif memiliki peran pen­ ting dalam misi yang disampaikan.

“Media dan industri kreatif serta para sineas film, merupakan ujung tombak agar semua misi peduli lingkungan hidup dalam festival ini dapat disampaikan,” ucap Demien.

Tahun ini IFFPDIE memilih film ‘Forviveness’ asal Lebanon sebagai pemenangnya. Film yang disutradarai oleh Rima Irani, yang datang langsung dari Le­ banon untuk menerima langsung

penghargaan ini, berkisah tentang seorang wanita muda yang pergi ke psikiater, untuk menyembuhkan luka batinnya.

Film ini berpusat pada pikiran sang wanita dalam berperang dengan masa lalunya yang berat, untuk dapat menang dan memulai hidup baru.

Film ini diharap dapat menjadi ‘terapi seni’ bagi para penontonnya untuk menjalani hi­ dup dengan penuh damai dan cinta. Pendekatan artistik yang unik membuat film ‘Forgiveness menonton diantara film-film lainnya.

“Terpilihnya film ‘Forgiveness’ sebagai Overall Winner IFFPIE tidak hanya mengukir sejarah baru di festival yang te­ lah berlangsung selama lima tahun belakangan ini, bahwa akhir­ nya kita mempunyai juara perempuan. Namun menunjukan bahwa film merupakan jembatan terbaik untuk berdamai dengan diri kita sendiri,” kata Demien Dematra. vSuryati

20 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

9

Dewan Usulkan Batas Minimum Dana Bergulir Rp 25 Juta Dirut LPDB: Akhir Bulan Ini Sudah Bisa Direalisasikan Dirut Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial menyetujui usulan Komisi VI DPR RI untuk memangkas batas minimum pemberian pinjaman dari Rp 250 juta menjadi Rp 25-100 juta. Saat ini pihaknya terus menggodok administrasi bersifat teknis, dan paling lambat akhir bulan ini sudah bisa direalisasikan.

“

Target kami merubah juknis (petunjuk teknis) dulu. Mudah-mudahan akhir bulan ini dari Rp 25 juta sampai Rp 100 juta itu sudah bisa kita layani,” ujar Kemas dalam seminar bertema Businessman Tangguh Paham Keuangan di Jakarta, Selasa (4/10).

Dari sekian banyak lembaga penyalur dana yang berseliweran di Indonesia, masyarakat menaruh harapan besar kepada LPDB-KUMKM. Lembaga keuangan bukan bank yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM ini diamanahkan untuk mendistribusikan, serta mengelola dana APBN yang diperuntukan khusus bagi koperasi maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemas menuturkan, tujuan dibentuknya LPDB-KUMKM guna mengentaskan pengangguran, dan kemiskinan di dalam negeri.

Penguatan modal koperasi dan UMKM dipercaya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 5,2 persen di 2016. Pasalnya, kontribusi UMKM terhadap terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja juga demikian, dari 96,99 persen menjadi 97,22.

“Yang menjadi ujung tombak adalah pelaku koperasi dan UMKM. Pahlawan kita ini harus diperkuat. Tanpa diberikan permodalan, mereka tidak bisa berkembang,” cetus Kemas.

Kepada peserta Kemas menerangkan LPDB-KUMKM berdiri sejak 2006. Sepuluh tahun silam, Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 4,2 triliun sebagai modal awal.

Seiring meningkatkan kepercayaan masyarakat, LPBD-KUMKM menjadi acuan utama peminjaman modal. Alhasil, pundi-pundi rupiah yang didapat setiap tahunnya mencapai Rp 50-60 miliar.

Kemas mengatakan, saat ini dana yang dikelola LPDBKUMKM mencapai Rp 7,5 triliun.

Dana tersebut dapat dipinjam oleh seluruh masyarakat. Dengan syarat, memiliki usaha yang bergerak di bidang koperasi atau UMKM. Tak hanya itu, bunga yang diberikan pun sangat rendah, hanya 0,2 persen per bulan, atau 2,5 persen per tahun.

“Silahkan ajukan, siapa pun boleh. Syaratnya mudah, harus berbadan hukum, dua tahun lama usahanya, serta menguntungkan,” cetusnya.

Namun demikian, Kemas menyebut untuk mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM, setidaknya harus memiliki anggota atau kelompok penerima manfaat sedikitnya lima orang. Selama ini dana banyak digulirkan ke koperasi dengan minimal pinjaman Rp 150 juta. Oleh koperasi, dana tersebut kemudian dapat dipinjamkan kepada anggotanya

dengan plafon yang lebih kecil, antara Rp 10-20 juta.

Kemas pun tak lupa menjelaskan cara mendapatkan pinjaman. Nasabah perlu mengajukan proposal ke LPDBKUMKM. Pihaknya akan memverifikasi proposal, dan meninjau langsung (on the spot/ OTS) usaha calon nasabah. Jika tidak ada kendala dalam evaluasi bisnis dan risiko, dilakukan komite, serta diberi surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3). Setelah SP3 disepakati, kedua belah pihak harus melakukan akad kontrak di depan notaris. Bahkan untuk menjaga keamanannya, kontrak dibaca satu per satu, kemudian dana pinjaman

Menteri Koperasi dan UKM beserta Dirut LPDB menyerahkan persetujuan pinjaman dari LPDB.

Dirut LPDB Kemas Danial berphoto bersama dgn Ketua HIPMI Jakarta Pusat Aaron Annar Sampetoding, Usai penandatanganan MoU antara LPDB dgn HIPMI DKI Jakarta.

cair sesuai pengajuan di proposal.

“Ini lah langkah-langkah yang dilakukan LPDB dalam melakukan pemberian dana bergulir kepada nasabah. Untuk proses itu standar kami 15 hari bisa cair, tapi kenyataannya banyak dari mereka yang tidak memenuhi syarat,” tambah Kemas.

Terkait modal, pemerintah juga terus memudahakan koperasi dan UMKM dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini bunganya 9 persen.

Kemas berharap dengan bunga single digit APBN tidak terlalu terbebani, karena masyarakat juga bisa menggunakan dana KUR untuk menyuntik usahanya.

Sebab dana KUR murni milik masyarakat yang disimpan di bank yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

“Tapi kalau dilihat dari besarnya pencairan KUR mencapai Rp 120 triliun, itu sangat signifikan.

Karena bukan bersumber dari APBN, hanya jaminannya saja yang dari APBN, 70 persen diprotect oleh pemerintah, dan 30 persen di-protect oleh perbankan itu sendiri,” terang Kemas.

Dalam seminar ini, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara LPDBKUMKM) dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi DKI Jakarta Raya, cabang Jakarta Pusat tentang

pemberian fasilitas permodalan dalam bentuk pinjaman kepada pelaku usaha yang merupakan anggota atau mitra Hipmi Jaya.

“Dengan kerja sama ini, kami berkomitmen membantu rekan-rekan dari Hipmi untuk menyiapkan dana bergulir. Bila perlu kita lewat jalur tol saja biar cepat prosesnya,” pungkas Kemas.

Tak hanya di Jakarta, LPDB juga berhasil menggaet pengusaha di Bali. Sejumlah pengusaha muda yang tergabung dalam Hipmi Bali menyatakan niatnya mencari permodalan dari LPDB karena dianggap memberi bunga pinjaman rendah. ‎Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali IGA Inda Trimafo Yudha mengungkapkan ‎beberapa anggotanya menilai permodalan LPDB dapat meringankan beban pengusaha skala UMKM. Trimafo mengakui, bunga kredit pinjaman di LPDB jauh lebih ringan dibanding perbankan yaitu 13%-20%. Karena itu, Trimafo menyakini pengusaha muda di Pulau Dewata akan dapat semakin maju apabila mendapatkan fasilitas pendanaan dari LPDB. Dari total dana yang disalurkan LPDB sebesar Rp 7,5 triliun, khusus untuk Bali, hingga Juni 2016 sudah menyerap mencapai Rp600 miliar. Jumlah tersebut diklaim merupakan terbesar dibandingkan daerah lain.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dirut LPDB meninjau produk kerajinan batik.

LPDB Perhatikan UKM Jabar LPDB Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat Sarikat Islam (SI) Indonesia dalam upaya menggejot penyerapan dana yang digulirkan kepada masyarakat koperasi dan UKM. Hanya saja, keduanya tidak mematok target dana yang digulirkan dalam setahun pada anggota binaan SI. Kemas mengatakan, SI merupakan pasar baru bagi LPDB, khususnya Jawa Barat. “Di wilayah ini koperasi dan UKM-nya banyak yang berbasis organisasi ekonomi Islam,” jelas Kemas.

Apalagi, kata dia, UKM merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia yang menjadi perhatian utama pemerintah. Kerjasama ini, lanjut Kemas, akan dievaluasi dalam tiga bulan awal.

Ditambah ada aturan dan kajian sebelum digulirkan.

“Kerjasama ini merupakan strategi partner untuk menekan angka kemiskinan. Kita harapkan dana dari LPDB dapat digunakan para pelaku Koperasi dan UKM yang menjadi binaan Syarikat Islam untuk mengembangkan usaha dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan,” harapnya.

Namun, ia juga berharap koperasi tidak terlalu besar membebankan bunga pinjaman kepada para pelaku usaha, harus di bawah 18 persen. Bunga sebesar itupun Koperasi sudah

mendapatkan untung. “Kami memberikan bunga pinjaman jauh lebih ringan daripada perbankan, supaya tidak membebani para pelaku UKM,” tegasnya.

Kemas menjelaskan, pada 2017, LPDB dapat tambahan Rp 500 miliar sehingga total penyaluran menjadi Rp 1, 5 triliun. Tambahan itu dapat dari APBN yang disetujui Kementerian Keuangan.

Ketua SI Hamdan Zoelva menyebutkan, di Jawa Barat ada koperasi pembina (Binasari) yang menaungi anggota koperasi yang ada. “Kita akan teliti mana yang layak untuk dapat rekomendasi yang mendapat dana bergulir. Jadi saya pun menargetkan sebanyakbanyaknya saja,” kata Hamdan. vAdv

Trans Jabar 10

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

Kondisi Jalan Provinsi di Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya Mantap Tasikmalaya, Trans - Kondisi jalan provinsi di Wilayah Pelayanan IV yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar kini dalam kondisi mantap.

Kondisi tersebut dicapai berkat pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Pelayanan Wilayah IV secara terus-menerus.

Puluhan bahkan ratusan mi­ liar dana dari APBD Jawa Barat setiap tahunnya digelontorkan untuk penanganan jalan provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV yang panjang­nya mencapai 230 kilometer lebih. Penanganan yang dilakukan diantaranya untuk kegiatan pemeliharaan, perbaikan, rehabilitasi

dan peningkatkan.

Kemantapan kondisi jalan khususnya di Wilayah Tasikmalaya disambut baik terutama oleh ma­ syarakat pengguna jalan. Mereka merasa puas karena jalanan mulus hampir tanpa lubang. Maman, mi­ salnya, sopir angkot jurusan Singaparna-Kota Tasikmalaya ini menyatakan kepuasannya karena jalanan yang mulus.

“Kita sangat senang karena jalan antara Singaparna-Kota Tasikmalaya sekarang sangat mulus. Sejak bebe­ rapa tahun terakhir jalan ini memang selalu diperbaiki oleh pemerintah.

Bahkan bukan saja diaspal tapi juga dilebarkan sehingga lalu lintas sekarang jadi lancar,” ujarnya.

Kepala BPJ Pelayanan Wilayah IV Agus Budiono, melalui Kasi

Kemantapan kondisi jalan disambut baik, terutama oleh masyarakat pengguna jalan.

Pembangunan Asep Ahmad, saat ditemui di kantornya di kawasan Karangresik, Tasikmalaya membenarkan kalau kondisi mantap sekarang dicapai karena pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan pihaknya secara terus-menerus, serta dukungan masyarakat yang sa­ngat tinggi.

Karena itu, dia sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan

oleh masyarakat dan aparat terkait setempat terutama pada lokasi proyek yang sedang berjalan. “Kita sangat apresiasi partisipasi ma­ syarakat dan aparat setempat terutama di lokasi peroyek yang sedang kita kerjakan. Misalnya mereka ikut serta dalam mengatur lalu lintas, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya selaku aparatur yang diberi tugas oleh pemerintah provinsi, tentu akan bertanggung jawab untuk menjaga tingkat kemantapan jalan di wilayahnya.

Diakuinya, meski pun terkadang antara dana yang tersedia dengan kebutuhan yang diperlukan kerap tidak berimbang, namun pihaknya mensiasatinya dengan cara menskala prioritas penanganan dan penggunaan

ang­garan yang tepat dan optimal.

Lebih jauh dijelaskan Asep, pada tahun anggaran sekarang pihaknya menggarap 18 paket kegiatan baik rehab maupun peningkatan, termasuk empat paket penggantian jembatan. Secara kumulatif kegiatan sudah mencapai progres le­ bih dari 90 persen. Oleh karena itu, dia optimis semua kegiatan dengan masa kontrak antara empat hingga tujuh bulan itu akan selesai tepat pada waktunya.

Menurut dia, sebenarnya kalau pekerjaan paket jalan semuanya sudah mendekati selesai, hanya tinggal finishing saja seperti pengecatan marka jalan. Yang masih agak lama adalah pekerjaan penggantian ke empat jembatan. Memang pekerjaan jembatan, menurutnya, membutuh-

kan waktu yang agak lama berbeda dengan jalan karena harus beges­ ting, pembesian dan pengecoran.

“Jadi meski pun volumenya kecil, tapi pengerjaan paket jembatan membutuhkan waktu yang relatif agak lama,” jelas Asef.

Dari ke 18 paket kegiatan itu, ada dua paket yang dianggap stra­ tegis karena selain berada di ruas yang padat lalu lintas juga menggunakan anggaran yang cukup besar. Kedua paket tersebut adalah pe­ nanganan dengan hotmix dan pelebaran di ruas Singaparna-Tasikmalaya sepanjang 2,5 Km yang dilaksanakan oleh PT Prawasta dan di ruas Tasikmalaya-Karangnunggal juga penanganan dengan hotmix sepanjang 4 Km oleh PT Trie Mukty Putra. vArso

DI SUBANG-JAWA BARAT

Kades Purwadadi Didemo Warga Karena Tolak Ternak Ayam FOTO: IST

Rombongan LPIH yang dipimpin Mr. Tanaka saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Karawang diterima langsung oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana.

Industrialisasi Harus Mampu Tingkatkan Kemakmuran Rakyat

Karawang, Trans - Salah satu sarana untuk meningkatkan kerja sama Pemerintah Indonesia de­ngan Pemerintah Jepang, Lembaga Persaudaraan Indonesia – Ha­mamatsu (Jepang) terus melakukan berbagai dialog dan mengintensipkan sinergitas kerjasama, khusus­nya di bidang ekonomi, industri dan pendidikan.

Untuk itu Ketua LPIH yang dipimpin Mr. Tanaka kembali melakukan kunjungan ke Kabupa­ten Karawang dan diterima langsung oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurracha­ diana di Hotel Brits Karawang, Rabu (05/10/2016).

Pada kesempatan tersebut Mr. Tanaka menyampaikan bahwa kerjasama yang saat ini sudah terjalin dengan baik mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi dan memberi keuntungan yang berarti bagi perkembangan perekonomian dan alih teknologi untuk dikembangkan di Karawang. Salah satunya de­ ngan terus mengupayakan dan mendorong para pengusaha dari Kota Hamamatsu untuk meningkatkan investasinya di karawang.

Selain itu Mr. Tanaka juga me­ nyampaikan apabila jalur kereta cepat Jakarta – bandung dan Bandara Karawang telah rampung tentu akan lebih mempermudah akses komunikasi dan transportasi. Hal ini tentunya akan lebih meningkatkan gairah para investor dari kota Hamamtsu untuk berinvestasi di Karawang.

Kota Hamatsu sendiri merupakan salah satu kota industri di Jepang yang sudah memiliki teknologi daur ulang limbah industri yang memiliki nilai ekonomi yang cu­ kup tinggi dan mengurangi dampak negatif dari limbah industry. Untuk itu Mr. Tanaka mengajak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk berkunjung dan melihat ber­ bagai kemajuan teknologi bidang industri yang bias diterapkan di Karawang.

Sementara itu, Bupati Karawang menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak kurang dari 148 Perusahaan dan 1182 tenaga kerja asal Jepang yang berinvestasi di kabupa­ ten Karawang. Harapannya dengan

semakin banyak perusahaan PMA dari luar negeri, khususnya Jepang, diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian sekaligus meningkatkan taraf hidup dan ke­ sejahteraan masyarakat Kabupaten karawang.

Bupati Karawang berharap, mulai hari ini ke depan kerjasama Kabupaten Karawang dengan pemerintah Jepang, khususnya dengan Kota Hamamtsu, harus terus ditingkatkan terutama bidang ekonomi, industri dan pendidikan. Mengingat sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan bantuan dari negara maju seperti Jepang, dalam berbagai hal terutama transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan investasi.

Selain itu, Bupati bertekad untuk mendorong masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya para pelajar, untuk terus meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang agar mampu mentranfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga agar tenaga kerja asal karawang bisa menjadi bagian terpenting di perusahaan-perusahaan jepang. vAgus Safutra

Warga menganggap alasan Kades tidak logika karena lokasi kandang ayam berada di tanah kosong seluas 12 HA, dan jauh dari ancaman polusi.

Subang, Trans - Puluhan warga Desa Purwadadi, Subang, Jawa Barat protes dan melakukan unjuk rasa ke kantor Kepala Desa Purwadadi. Mereka menuding Kepala Desa tidak berpihak kepada masyarakat karena melarang keberadaan kandang ayam yang akan menciptakan lapangan kerja untuk mereka.

Mereka menganggap alasan Kades tidak logika karena lokasi kandang ayam berada di tanah kosong seluas 12 HA, dan jauh dari ancaman polusi. Apalagi teknologi sekarang ini, ayam diberi makan yang tidak menimbulkan bau kotoran. Kemudian dilengkapi alat yang bisa memproses kotoran menjadi limbah kering. Diduga sikap Kades diskriminasi ada hal-hal tertentu dan provokasi oknum-oknum tertentu.

Berawal dengan pertimbangan kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja untuk warga Karang Asih, desa Purwadadi-Su­ bang, H. Rosidi (65 Tahun) bermaksud membuka usaha ternak ayam potong. Namun nyaris karena ada oknum-oknum diduga provokator seolah-olah warga tidak setuju ada usaha ternak ayam khususnya di RT 031/06 dengan luas kandang hanya 7 m X 25 m.

Nurdin, guru honor SMK Al-Mukti di Kp. Sidamukti, desa Wanakerta, bersama warga lain bernama Tasrif, diduga memprovokasi warga, khususnya kaum ibu-ibu untuk menolak kehadiran kandang ayam tersebut. Dalih­nya nanti lingkungan terkena polusi.

Padahal di sekitar tetangga desa Purwadadi menurut warga setempat ada sekitar 15 pengusaha ternak ayam serupa.

Alasan lain, di desa itu ada proyek perumahan. Mereka takut nantinya konsumen tidak berminat. Padahal lokasi cukup jauh sekitar 2 km, dan proyek itu sendiri terbengkalai, alias pembangunan tidak berlanjut. Menurut informasi setempat, pembangunan perumahan distop karena belum ada izin. Sementara pengembang yang bebaskan tanah masyarakat, hanya baru membayar uang panjar, tapi belum dilunasi, sehingga warga pemilik tanah protes.

Perihal keberatan segelintir oknum yang mempengaruhi Kepala Desa Purwadadi itu diduga ada kepentingan tertentu. Kades Purwadadi, Sumarna, dalam surat yang ditujukan kepada pengusaha/pemilik lahan untuk kandang ayam, menolak kegiatan tersebut dengan alasan yang dinilai kurang obyektif.

Seperti diketahui, dalam suratnya Nomor 5938/867/VIII/Ekbang tertanggal 15 Agustus 2016, Kades Purwadadi, Sumarna, intinya menolak dengan alasan berdampak tidak baik dan tidak sehat yang bisa mengganggu masyarakat. Menurut warga, ini tidak obyektif karena di belakang penolakan tersebut, ada

oknum yang mendatangi pihak H. Rosidi dan mengajukan sejumlah dana dengan dalih untuk biaya pengurusan perijinan. Oknum tersebut mengajukan bebe­rapa syarat kalau mau melanjutkan pembangunan kandang ayam potong. Diantaranya, limbah menjadi milik mereka, pembelian sekam penghangat anak ayam juga harus melalui mereka, yang tentu­nya dengan harga yang lebih tinggi. Mereka juga meminta kalau ada warga yang terkena musibah kematian atau lakukan hajatan, pe­ngusaha harus menyumbang dalam jumlah tertentu.

Tidak kurang warga bernama Moch. Catam (60 Tahun), mantan Kepala Dusun setempat konon ikut merasa geram dan dicemarkan nama baiknya oleh oknum bersangkutan. Dia diisukan terima uang dari pengusaha puluhan juta rupiah untuk pengurusan perijinan kandang ayam. Padahal itu tidak benar alias fitnah.

Dia juga diancam untuk keluar dari kampung itu bila usaha peternakan berjalan.

“Nurdin membuat laporan palsu. Seolah-olah dia sudah mengumpulkan 500 fotokopi KTP warga yang tidak setuju dengan usaha ayam potong di dusun kami. Namun dia tidak bisa membuktikan fotokopi KTP sejumlah ratusan itu,” kata Catam lagi.

Penolakan Kades Purwadadi atas berdirinya usaha ternak ayam membuat warganya yang butuh penghasilan menjadi tambah ke­sal.

Karena warga merasa tidak ditolong, malah mereka sering dibebani pungutan-pungutan dengan dalih untuk kepentingan desa. v007***

KIIC Bekerjasama Dengan Tenant Association Berikan Beasiswa Karawang, Trans – Sebagai salah satu upaya kepeduliaan ter­ hadap masyarakat sekitar, Karawang International Industrial City (KIIC) bekerjasama dengan Tenant Association memberikan bantuan beasiswa pendidikan dan perlengkapan komputer kepada SMK Al-Fatimiyyah.

Pemberian beasiswa pendidikan ini merupakan program kepedulian sumber daya masyarakat dan me­ rupakan bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Penyerahan bantuan beasiswa pendidikan tersebut secara simbolis diberikan kepada perwakilan siswa-siswi SMA/SMK dan SMP yang langsung diserahkan oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana beserta Manajemen KIIC yang bertempat di SMK Al-Fatimiyyah Telukjambe Timur, pada Rabu (05/10).

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Karawang dalam konteks

pembangunan nasional selain me­ rupakan wilayah penyangga keta­ hanan pangan nasional, khusus­ nya beras, juga sebagai kawasan industri yang tentunya harus menjadi bagian dari jembatan dalam upa­ ya untuk meningkatkan kesejahte­ raan masyarakat Karawang. “De­ ngan sendirinya keberadaan industri harus membawa implikasi positif sebagai penunjang pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perhatian yang cukup besar dari manajement KIIC mudah-mudahan menjadi jembatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Kabupa­ ten Karawang, khususnya para pelajar, dalam mentransfer ilmu pe­ ngetahuan dan teknologi untuk mematangkan kemampuan siswa agar mampu bersaing di dunia kerja yang senantiasa berpacu dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Dengan adanya bantuan beasiswa pendidikan dan perlengka-

FOTO: IST

Penyerahan beasiswa pendidikan dan perlengkapan komputer dari KIIC yang beker­ jasama dengan Tenant Association kepada SMK Al-Fatimiyyah.

pan komputer yang diserahkan oleh manajement KIIC kepada SMK Al-Fatimayyah, Bupati berharap agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengasah kemampuan penguasaan teknologi informasi bagi para siswanya. Namun demikian, lanjut Bupati, setinggi apa­pun capaian prestasi di bidang Iptek, para siswa hendaknya tetap memiliki sopan santun dan tatakrama dalam menghormati dan menghargai

pengorbanan kedua orang tua.

Dalam laporannya perwakilan dari management KIIC menyampaikan bahwa, selain komitmen terhadap dunia pendidikan, KIIC yang bekerjasama dengan Tenant Association juga memiliki komitmen ter­ hadap masyarakat sekitar.

Hal ini terlihat dengan adanya program-program CSR yang diantaranya program Pelatihan Bidang Pertanian dan Pelestarian Lingkungan

melalui program CSR dengan dibangunnya Telaga Desa Agro-enviro Education Park seluas 3,5 hektar antara KIIC dan perusahaan didalam­ nya. Melalui program telaga desa dimanfaatkan sebagai tempat penelitian dan pendidikan, serta pelatihan kepedulian dibidang pertanian, serta merupakan tempat pelestarian lingkungan seperti tanaman langka dan eko wisata.

Selanjutnya, Program Kepe­ dulian Kesehatan Masyarakat de­ ngan Pemberian Makanan Tambahan melalui 5 Posyandu di 5 Desa, penyemprotan nyamuk DBD, ka­ der Jumantik, donor darah dan Pemberian Makanan Tambahan Pemilihan (PMTP) untuk anak penderita gizi buruk. Program Kepedulian Ekonomi Masyarakat melalui program pelatihan pertanian dan kewirausahaan bagi masyarakat desa seperti kantin, penjahit, kebersihan kawasan dan keamanan kawasan.

Serta Program Kepedulian Sosial dan Kemasyarakatan seperti reno-

vasi dan konstruksi fasilitas umum serta partisipasi untuk kegiatan olahraga dan kesenian didesa.

Program Beasiswa Pendidikan KIIC tahun 2016 diberikan kepada 240 siswa-siswi SMP dan SMA/ SMK yang terdiri dari 108 siswa SMP dan 132 SMA/SMK, serta Beasiswa Full Covered Tenant Association diberikan kepada 32 siswa SMA/SMK. KIIC juga memberikan bantuan sebanyak 21 unit paket komputer untuk pengembangan Laboratorium SMK Al-Fatimayyah.

Pemberian Beasiswa KIIC dan Tenant Association serta bantuan komputer diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa-siswi untuk belajar lebih giat sehingga dapat mencapai cita-cita yang diharapkan. Pada kesempatan tersebut hadir Sekertaris Disdikpora Kabupaten Ka­rawang, management KIIC, ma­ nagement Tenant Association, Kepala Desa Pinayungan serta Kepala Sekolah SMK Al-Fatimiyyah beserta jajarannya. vAgus Safutra

11

Trans Jabar

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Paripurna Perubahan Perda 21 Th 2012

LIBATKAN WAKIL BUPATI KARAWANG

Penanganan Kasus Korupsi Mati Suri Jejen merasa diperlakukan tidak adil karena Jimmy sebagai pemberi uang tidak tersentuh oleh hukum sama sekali sampai sekarang.

Karawang, Trans - Penanganan kasus korupsi melibatkan Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamaksyari alias Jimmy oleh Kejaksaan Negeri setempat bagaikan mati suri. Maksudnya dihentikan tidak dan dikerjakan pun tidak. Hal ini mengundang tanda tanya banyak pihak.

“Terbitkan dong Surat Pemberhentian Perkaranya jika mau dihentikan,” ujar H. Jejen Apandi Nugraha yang dikenal sebagai salah seorang penasehat DPD Projo Jawa Barat.

Menurut Jejen, kasus korupsi melibatkan Jimmy sebenarnya terjadi sekitar delapan tahun lalu. Bahkan dia sendiri pernah meminta langsung kepada Kasi Pidsus Kejari Karawang, Titin HU SH MH, Senin, 8 Agustus tahun ini, agar Jimmy dijadikan juga tersangka sebagai penyuap. Bahkan sudah menye­ rahkan bukti keterlibatkan Jimmy sepekan kemudian (l5-8-2016).

“Namun sampai sekarang, Sabtu (23/9), dihentikan tidak dan dikerjakan juga tidak,” tuduhnya. Jejen juga me­ ngakui, bahwa dia juga terlibat dalam kasus tesebut sebagai tersangka penyuap Dijelaskan, dia ketika menjadi anggota DPRD Karawang menerima pem-

berian hadiah (suap) sebesar Rp 61 juta dari Jimmy terkait proyek aspirasi yang dibiayai Pemkab Karawang. Waktu itu Jimmy sebagai pemborong. Sedangkan perkara suap tersebut tercatat di PN Ka­ rawang nomor 239/Pid.B/2009, tanggal l8 Agustus 2009.

“Saya oleh Majlis Hakim PN Ka­ rawang yang menyidangkannya di hukum penjara l tahun dan denda Rp 50 juta. Sedangkan Jimmy sebagai pemberi suap belum dijadikan sebagai tersangka sampai sekarang,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Jejen merasa diperlakukan tidak adil karena Jimmy sebagai pemberi uang tidak tersentuh oleh hukum sama sekali sampai sekarang.

Demi tegaknya keadilan, Jejen sebelum­ nya pernah meminta kepada Kejari Ka­ rawang mengusut kasus pemberian uang dari Jimmy tersebut secara tuntas.

“Kenapa penerima imbalan dihukum penjara. Sedangkan Jimmy sebagai pemberi tidak dihukum,” ujar Jejen dengan nada bertanya.

Menurutnya, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau kedudukannya dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 150 juta. “Tapi kenyataannya yang dipenjara hanya penerima uang. Sedang-

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, 29 Puskemas Dapat Ambulance

FOTO | IST

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana secara simbolis menyerahkan bantuan mobil ambulance.

Karawang, Trans – Pemerintah Kabupaten Ka­ rawang melalui Dinas Kesehatan memberikan bantuan sebanyak 29 unit ambulance kepada 29 Puskemas. Bantuan tersebut diserahkan oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana, sesaat usai melaksanakan Senam Pagi bersama di Lapang Karang Pawitan, Jumat (30/9) lalu.

Pendistribusian sebanyak 29 ambulance dilakukan oleh Pemkab Karawang untuk menunjang pelayanan bagi Puskesmas yang memiliki fasilitas untuk menangani kegawat daruratan.

Kepala Dinas Kabupaten Karawang, dr. Yuska Yasin menyampaikan laporannya dihadapan Bupati, me­ ngatakan anggaran untuk pembelian 29 unit kendaraan jenis ambulance tersebut merupakan bantuan dari peme­ rintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Anggaranya hamper mencapai Rp14 miiar,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Karawang dalam sambutannya menyampaikan, Kendaraan operasional ini secara khusus diserahkan kepada masing-masing Puskesmas induk yang memiliki fasilitas kemampuan untuk mena­ ngani kegawat-daruratan obstetri dan neonatal dasar sebagai penunjang pelayanan penanganan medik bagi ma­ syarakat Karawang.

Bupati berharap, setelah adanya Ambulance ini, pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas Poned tersebut menjadi lebih optimal, serta tingkat kesehatan ma­ syarakat Kabupaten Karawang diharapkan mengalami peningkatan. vAgus Safutra

FOTO: IST

Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamaksyari.

kan Jimmy tidak disentuh sama sekali sampai sekarang sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Jejen dengan nada kecewa.

Menanggapi pengaduan Jejen tersebut, Kasi Pidsus Karawang pernah memang menjanjikan akan mengusutnya secara tuntas. Namun ketika itu diakui­ nya terus terang memerlukan waktu karena terbatasnya jumlah anggotanya dan anggaran. “Tapi kenapa Jimmy sampai sekarang tidak kunjung dijadikan sebagai tersangka. Padahal kasusnya sudah lama sekali,” ujar Jejen dengan nada bertanya.

Sementara itu, Supriadi SH, salah seorang penasehat hukum di Kabupa­ ten Karawang secara terpisah baru-baru ini mengatakan, dalam kasus gratifikasi

(suap) penerima dan pemberi suap dapat dijadikan sebagai tersangka. “Tidak ada alasan bagi Kejaksaan tidak mengusut pemberi suap dan Jimmy harus pula dijadikan sebagai tersangka sebagai pemberi suap,” tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan pula oleh H. Timan, anggota Komisi A DPRD Karawang di ruang kerjanya baru-baru ini. Supriadi mengingatkan, penegakan hukum sebaiknya tidak tebang pilih.

“Siapapun bisa dijadikan sebagai tersangka Jika sudah memenuhi alat bukti yang cukup dan kemudian dilakukan penahanan untuk selanjutnya diuji di pengadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Panji salah seorang aktivis LSM Karawang secara terpisah menduga, bahwa pihak Jimmy kemungkinan sudah melakukan pendekatan dengan pihak kejaksaan dalam kasus suap yang melibatkan wakil bupati tersebut Karawang. “Mungkin saja Jimmy sudah mengadakan pendekatan de­ ngan pihak kejaksaan, sehingga kasus yang melibatkan dirinya tidak bermuara di pengadilan,” ujar Panji dengan nada tanda tanya.

Pihak Kejari Karawang beberapa kali dihubungi untuk dimintakan konfirmasinya terkait kasus Wakil Bupati tersebut tidak berhasil ditemui, baik Humas, Kasi Pidsus maupun Kejari sendiri.

Ada-ada saja alasan kalasik yang dilontarkan petugas piket. Antara lain, bahwa pihak yang akan dihubungi tidak ada di ruang kerjanya (kosong), sedang mee­ ting dan sebagainya. vAgus S

Pengangguran di Karawang Dilatih Kewirausahaan

Karawang, Trans – Dalam upaya mengatasi masalah pe­ ngangguran dibutuhkan ada­ nya pelatihan berbasis kompetensi, agar mereka mampu bersaing dan bisa memenuhi kriteria perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk itu, PT HM Sampoerna Tbk bekerja sama dengan Kementrian Ketenagakerjaan RI serta Prima kelola Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan pelatihan berbasis kewira­ usahaan.

Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para penganggur dan setengah penganggur, serta pemberdayaan TKI Purna itu, dibuka secara langsung oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana, di Aula Disnakertrans Kabupaten Ka­rawang, Kamis (06/10/2016) lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Karawang sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Karena me­nyangkut masa depan serta ekonomi para TKI purna khususnya yang berada di wilayah kabupaten Karawang. Bupati Karawang pun mengajak kepada para hadirin, khusus para pengusaha yang ada Kabupaten Karawang untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian kepada masyarakat, khususnya para TKI purna.

“Tujuannya, agar mereka bisa hidup mandiri dan memiliki usaha atau keterampilan yang layak.

FOTO: IST

Foto bersama dalam acara pembukaan program pemberdayaan TKI Purna.

Karena ada pepatah menyatakan bahwa, hujan batu di negeri sendiri lebih baik dari pada hujan emas di negeri orang. Karena masih banyak masih banyak TKI yang belum beruntung dan perlu pembinaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan,” ungkapnya.

Kadisnakertrans H. A. Su­ roto selaku penyelenggara me­ nyampaikan bahwa sasaran dari kegiatan ini adalah penganggur dan setengah penganggur serta TKI Purna. Adapun peserta yang mengikuti acara tersebut seba­ nyak 60 orang.

Rinciannya, Jelas Suroto, 20 orang peserta mengikuti kegiatan terapan teknologi tepat guna ke­ terampilan merangkai bunga. Anggaran kegiatan ini dari Kementri-

an Ketenagakerjaan RI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016 s/d 01 september 2016 di Desa Duren Kec. Klari (Perum Tirai Mas). Sementara pembinaannya akan dilanjutkan oleh CSR PT. HM. Sampoerna, Tbk. Sedangkan, lanjut Suroto, 40 orang peserta mengikuti pelatihan berbasis kewirausahaan yang bersumber dari Dana CSR PT. HM Sampoerna. Pelatihannya dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon sebanyak 20 orang peserta pelatihan sepatu rajut. Dan di desa Gempol Kolot Kecamatan Banyusari sebanyak 20 orang peserta Handycraft yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Oktober s/d 17 oktober 2016. vAgus Safutra

Bandung, Trans – DPRD Kota Bandung menggelar rapat paripurna pembahasan pengambilan keputusan terhadap ranca­ngan peraturan dae­rah tentang peruba­han atas Perda Kota Bandung No. 21 tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolah-ragaan FOTO: IST dan retribusi temKetua Pansus IV DPRD Kota pat rekreasi dan Bandung, H. Tomtom D. Qomar, SH. olah raga, bebera- MH. pa waktu lalu. Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung, Walikota Kota Bandung M. Ridwan Kamil beserta jajarannya.

Rapat paripurna ke 4, masa sidang ke 2 tahun persidangan 2016, yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Drs. H. Isa Subagja M.Si., diawali dengan pembahasan pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Bandung No. 21 tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolah-ragaan dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Walikota perihal LKPJ Walikota Bandung tahun 2015, pembentukan pansus 4, serta pengumuman perubahan keanggotaan alat kelengkapan dewan.

Pembahasan pengambilan keputusan terhadap Ra­ perda tentang perubahan atas Perda Kota Bandung No. 21 tahun 2012, disampaikan oleh Hasan Fauzi S.Pd sebagai ketua panitia khusus 11. Dia mengatakan bahwa dalam tahapan implementasinya, Perda tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melalui pertimbangan atas LK tahun 2015 No. 12.

Pansus 11 DPRD Kota Bandung berharap bahwa, Raperda Kota Bandung tentang perubahan atas Perda Kota Bandung No. 21 tahun 2015 dapat ditetapkan menjadi Perda Kota Bandung. Dalam rapat paripurna ini, telah dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama, terhadap raperda tersebut yang dilakukan oleh Walikota Bandung beserta pimpinan DPRD kota Bandung.

Sementara itu, dalam rapat paripurna ini Walikota Kota Bandung M. Ridwan kamil menyampaikan penjelasan LKPJ Walikota Kota Bandung tahun 2015. Dalam pemaparannya, Walikota Ban­ dung mengatakan bahwa Kota Bandung saat ini te­ lah mengalami banyak perubahan serta mendapatkan banyak penghargaan prestasi baik tingkat nasio­ nal ataupun internasional. Hal itu menunjukkan bahwa hasil tersebut merupakan kolaborasi positif antara Pemerintah Kota Bandung dengan DPRD Kota Bandung. Sehingga pada tahun 2015, Pemerintah Kota Bandung telah meraih 165 penghargaan, yang terdiri dari 4 penghargaan internasional, 84 penghargaan tingkat nasional dan 77 penghargaan tingkat provinsi. Penetapan LKPJ Walikota tahun 2015 ini pun disetujui oleh dewan untuk dijadikan agenda pembahasan oleh dewan.

Berdasarkan rapat paripurna internal DPRD kota Bandung sebelumnya yaitu tanggal 29 maret 2016, maka dilakukan pembentukkan pansus 4, terdiri dari 13 anggota dewan yang diketuai H. Tomtom D. Qomar, SH., MH. Pansus 4 dibentuk guna menindaklanjuti LKPJ Walikota Bandung tahun 2015 untuk mengkaji keseriusan Pemkot Bandung atas apa yang menjadi catatan strategis yang tercantum.

Menindak lanjuti surat fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan No.1/f.gerindra.Kota Ban­ dung/II/2016 Rapat paripurna yang dilaksanakan kali ini pun mengumumkan tentang perubahan keanggotaan alat kelengkapan dewan fraksi Partai Gerindra Kota Bandung di DPRD Kota Bandung.

Dengan di akhiri Do’a, Rapat paripurna ke 4, masa sidang ke 2 tahun persidangan 2016 tanggal 30 maret 2016, telah selesai dilaksanakan dengan menghasilkan beberapa point pembahasan. vEys/Av

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN JAWA BARAT: Surasdi Arso; KOTA BANDUNG: Elvin Yos, Novianto; KARAWANG: Agus Safutra; GARUT : Chrystian

Tahun Baru 1438 H, Pemkab Karawang Gelar Doa Bersama dan Pawai Obor Karawang, Trans – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar pengajian dan dzikir bersama dalam rangka menyambut tahun baru islam, 1 Muharam 1438 Hijriyah di Masjid Agung Karawang, Sabtu (01/10/2016) lalu.

Hal ini dilakukan dalam upaya merefleksikan kembali sema­ngat Perjuangan Rosulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat­ nya dalam mempertahankan aqidah dan kehormatan. Serta upaya untuk melakukan perubahan pola fikir umat islam, terutama para PNS sebagai abdi negara dan abdi ma­ syarakat dalam melaksanakan tugas sebagai kholifah.

Usai Kegiatan tersebut, sekitar pukul 19.30 Wib, dilanjutkan dengan arak-arak pawai obor dan iring-iringan drum band serta ken­ daraan hias. Arak-arak yang diikuti

oleh peserta dari 30 kecamatan ini, melewati pangung kehormatan yang berada di samping utara alun-alun menuju Jalan Kertabumi dan ber­ akhir di depan Gedung Bank Jabar Jalan Kertabumi.

Dalam sambutannya Bupati Karawang dr. Cellica Nurracha­ diana berharap agar umat Islam di Karawang bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan ini. Karena kegiatan ini selain untuk mengenang kembali perjua­ngan rosululloh beserta para sahabat­ nya yang telah melaksanakan hijrah dari kota mekah ke madinah dengan penuh semangat untuk membela kebenaran dan memupuk kebersamaan diantara sesama ummat, juga dalam upaya mengembangkan kehidupan beragama dan memperbesar syiar islam. “Serta memperkuat Ukhuwah Islamiyah dalam rangka

FOTO | AGUS SAFUTRA

Meriahnya acara dalam rangka menyambut tahun baru islam 1438 H.

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Karawang menyampaikan bahwa hijrah, secara

fisik yang langsung diperintahkan oleh Allah SWT terjadi satu kali dalam sejarah Islam. Perjuangan Nabi Muhammad menghindari musuh

Allah sesuai yang termaktub dalam istilah para ulama yakni ‘Khoroza minal Darul Kufro ila Darul Islam’ (berpindah dari tempat kufur kepada tempat yang Islam).

Menurut Bupati Karawang bahwa hijrah sebagai proses perubahan merupakan keharusan yang dilakukan secara terus-menerus. “Berpindah dari sesuatu yang tidak baik menuju baik, berpindah dari sesuatu yang diharamkan Allah menuju se­ suatu yang dihalalkan Allah. Hingga kita dapat mencapai derajat manusia yang paripurna, secara vertikal menjadi manusia yang bertaq’wa dan secara horizontal menunjukkan tingkat kesholehan sosial yang tinggi,” tuturnya.

“Melalui peringatan tahun baru islam ini, kita dituntut untuk terus meningkatkan etos kerja dalam mencapai pembangunan Kabupaten Ka­

rawang yang Madani (civil society) yang tercermin dalam Pemerintahan Rosulullah dengan kebersamaan dan kekuatan, serta keterpaduan antara Sahabat Muhajirin dan Sahabat Anshor. Masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan ridho Allah,” paparnya.

Bupati Karawang mengajak, melalui momentum tahun baru islam ini untuk bersama-sama membangun Karawang, membangun disegala bidang tidak hanya pembangunan fisik namun pembangunan non fisik, tidak hanya membangun material namun harus membangun mental spiritual. “Semoga semua harapan dan cita-cita luhur ini dapat mencapai Visi Kabupaten Ka­ rawang, yakni ‘Karawang sejahtera berbasis pembangunan berkeadilan dilandasi iman dan taqwa’,” pungkasnya. vAgus Safutra

Trans Banten

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

12

Penanganan Tanah Aset di Tangsel Diduga Masih “Amburadul”

Dampak Penambangan Pasir Laut Meluas

Ada aset yang telah dibangun kios-kios dan dikontrakkan alias dikomersilkan, termasuk untuk restoran.

FOTO: YUS

Bendahara HNSI Kota Serang Samsudin (tiga dari kanan) saat per­ temuan di ruang aspirasi dengan anggota DPRD Kota Serang.

Serang, Trans - Belasan nelayan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, mendatangi kantor DPRD Kota Serang. Para nelayan mengadukan aktivitas penamba­ ngan pasir laut yang beroperasi di wilayah perairan Kabupa­ ten Serang, yang ternyata memiliki dampak buruk pada nelayan di Kota Serang.

Aktivitas penambangan pasir laut ini dinilai sudah meresahkan nelayan Kota Serang, dan bisa menyulut konflik.

Menurut Didin Samsudin, pengurus nelayan Kasemen, penambangan pasir laut sudah sampai ke Pulau Mujan. Pulau itu merupakan daerah operasional kapal nelayan Kara­ ngantu, oleh karenanya penambangan dianggap meresahkan.

Keresahan ini sangat beralasan, karena penambangan pasir laut akan merusak kehidupan di bawah laut, sehingga menyebabkan hewan laut, termasuk ikan, hilang dari ha­ bitatnya.

“Kami khawatir para nelayan terprovokasi dan marah akibat penambangan pasir laut ini, seperti yang terjadi di Lontar. Saat ini nelayan sudah merasa terusik. Tidak hanya manusia, hewan saja kalau diusik akan melawan,” kata Samsudin usai pertemuan dengan anggota DPRD Kota Serang.

Bendahara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Serang ini, juga mengatakan bahwa akibat penamba­ ngan pasir itu, penghasilan nelayan merosot tajam, hingga 80 persen.

Setelah adanya penambangan pasir, untuk mendapatkan ikan sebanyak 5 kilo saja nelayan sulit. Hal ini disebabkan, antara lain, karena aktivitas penambangan pasir laut berada hanya 2 kilometer dari bibir ke Pulau Mujan.

“Karena itu, habitat rajungan juga terganggu sehingga menyebabkan kami susah mendapatkannya,” kata Samsudin.

Para nelayan berharap tidak ada lagi penambangan pasir di Pulau Mujan atau sekitarnya. Para nelayan tidak peduli apakah wilayah yang menjadi lokasi penambangan pasir adalah wilayah Kabupaten Serang atau Kota Serang. Yang mereka inginkan, penambangan pasir tidak dilakukan di wilayah mereka suka mencari ikan, sehingga ikan-ikan kembali banyak.

“Kami berharap penambangan sudah tidak ada lagi. Bupati kalau bisa nanti jangan memperpanjang izin penamba­ ngan kalau sudah habis. Keinginan kami walikota dan bupati berembuk membicarakan masalah nelayan ini. Nelayan kalau hari itu tidak dapat ikan, ya hari itu tidak makan. Jadi, kami khawatir ini akan tersulut sehingga nelayan Kara­ ngantu bergabung menjadi satu dengan nelayan Lontar dan melakukan pengusiran perahu penambang pasir. Situasi sudah memanas,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Muhammad Mishari menuturkan, Komisi II akan menindaklanjuti aspirasi para nelayan dengan melakukan rapat internal komisi dan menyampaikan hasilnya ke pimpinan dewan.

Selanjutnya, Komisi II akan meminta Pemkot Serang dan Pemkab Serang mencari solusi terhadap keluhan para nelayan. “Ini bukan masalah pertama, tetapi sudah terjadi beberapa kali. Sejauh ini tidak ada penyelesaian yang utuh dan kerap kali menimbulkan banyak konflik,” tutur Mishari.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Serang, Muji Rohman menambahkan, bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya, penambangan pasir hampir sampai ke bibir pantai.

Keadaan ini menurutnya harus diperhatikan serius oleh Pemkot Serang. Pulau Mujan sendiri, masuk ke Desa Banten, sesuai dengan data yang dimiliki kantor Desa Banten.

“Karena masuk wilayah Kota Serang, makanya harus diselesaikan oleh Pemkot Serang. Efek penambangan pasir ini sangat jelas buat para nelayan, apalagi ada pendangkalan di Sungai Cengkok, yang sekarang penuh dengan pasir,” katanya seraya menambahkan, bahwa jika sudah merusak lingkungan, Komisi IV akan membantu para warga, se­ perti yang sudah dilakukan pada warga yang terkena dampak pencemaran Sungai Cibanten. vYus/Labora Taruly

Tangsel, Trans - Dalam ber­bagai acara sosialisasi menyangkut pemanfaatan aset-aset Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengundang narasumber, terungkap adanya pemanfaatan dan dugaan penyalahgunaan aset di beberapa wilayah Kota Tangerang Selatan. Sebenarnya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum, justru warga masyarakat menunggu ketegasan sikap Pemkot dalam menanggulangi hal tersebut.

Di Pondok Ranji misalnya, ribuan meter persegi tanah aset desa dimanfaatkan puluhan tahun oleh warga sebagai rumah tinggal yang umumnya bersifat permanen. Bahkan ada penggarap yang membangun rumah-rumah kontrakan bersifat komersil. Sementara kontribusi berupa pajak atau retribusi tidak pernah mereka bayar ke Pemda karena regulasi aturan tersebut belum ada. Naasnya, penggarap yang baru sekarang akan memanfaatkan lahan­ nya untuk dibangun, dipersulit dengan berbagai dalih.

Dalam acara tersebut juga terungkap adanya aset yang dibangun kios-kios dan dikontrakkan alias dikomersilkan, termasuk untuk restoran.

Dalam dokumen yang dilegalisasi notaris di Tangerang, bangunan itu berdiri di atas tanah aset desa/pemkot yang kontraknya sudah habis. Sehingga ada keinginan lahan tersebut hendak dija­ dikan fasum sekolah yang berlokasi di belakang kios-kios tersebut. Namun pada sisi lain muncul klaim bahwa terdapat juga tanah waris yang menurut dokumen kepemilikan dilegalisir lurah setempat. Di Cirendeu misalnya, yang mengaku ahli waris menutup de­ ngan beton fasilitas jalan umum menuju kantor kelurahan.

Sementara itu terkait adanya pertanyaan warga Ciputat Timur me­ nyangkut aset milik Kementerian PU berupa situ-situ yang juga banyak di­

Minimarket Liar Merambah Tangsel Salah satu mini market di Kota Tangsel yang disegel karena tak memiliki IMB maupun izin usaha.

FOTO: IST

Tangsel, Trans - Dalam waktu dekat Pemerintah Kota (Pemkot) Ta­ ngerang Selatan (Tangsel) akan bersikap tegas melihat merambah­nya minimarket-minimarket yang akan mematikan kehidupan pedagang tradisional. Keberadaannya tidak terkendali. Dimana sejak awal 2013 sampai sekarang jumlahnya sudah membeludak sampai 400 unit lebih di berbagai tempat. Tahun sebelumnya tercatat 310 unit, berarti ada penambahan 70 unit.

Hal itu diakui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispe­ rindag) Kota Tangsel H.Muhamad.

“Setelah pihak kami melakukan pendataan ulang, kini jumlah minimarket mencapai 380 unit lebih. Padahal data sebelumnya tahun 2011 hanya sekitar 310 unit,” katanya.

Penambahan jumlah itu menurut Muhamad, seluruhnya tidak memiliki atau meminta rekomendasi dari Dispe­ rindag. Memang satu demi satu melaporkan keberadaannya. Namun menurut Muhamad bila landasan hukumnya beru-

FOTO: IST

Kantor Walikota Tangerang Selatan.

pa Peraturan Walikota (Perwal) sudah diundangkan, pihak akan lakukan penertiban tanpa pandang bulu.

Memang sampai saat ini belum ada penindakan karena belum adanya payung hukumnya. Namun pihak Disperindag tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan baru minimarket yang umumnya didominasi oleh Indomaret dan Alfamart tersebut. “Perwalnya sudah ditangani Kabag Hukum. Bila sudah dikeluarkan, kami bersama pihak Satpol PP akan lakukan penertiban,” ujar Muhamad lagi.

Menurut pengamatan, minimarket tersebut sudah merambah ke komplek dan jalan-jalan tingkat kelura­ han. Mi­salnya keberadaannya di kompleks Pertamina, Pondok Ranji-Ciputat Timur. Padahal tidak jauh dari situ ada pasar tradisional dan deretan pe­dagang kaki lima yang sudah lebih dulu bermukim disitu. Begitu juga di kawasan Jalan Manjangan Raya, muncul lagi ritel baru yang diduga juga menyalahi izin. vOd/007***

salahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Banyak yang mengecil seperti Situ Kuru di Cempaka Putih, atau raib jadi perumahan yang dialami Situ Antap di Rempoa.

Menyangkut aset yang sudah dimanfaatkan puluhan tahun menjadi kawasan hunian seperti di sekitar Jalan Manjangan-Pondok Ranji, diwacanakan akan diberlakukan sistem sewa kepada penghuni. Menurut sumber di SKPD terkait, nilai sewa dihitung 2% dari NJOP tanah tersebut dikalikan luas tanah yang dikuasai selama ini. Namun proses itupun butuh waktu sampai memiliki aturan yang sesuai dengan tujuan penertiban aset-aset Pemkot tersebut.

Lain lagi yang terjadi di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren. Lahan sepakbola seluas 8.800 m2 yang terletak di belakang kantor kelurahan menjadi kontroversi, karena diakui beberapa pihak. Tanah kosong yang selama ini dipakai lapangan bola diakui oleh belasan penggarap. Bahkan pihak DPPKAD memasang plang yang menyatakan lahan tersebut merupakan fasilitas olahraga. Pada sisi lain, tanah tersebut merupakan bagian dari Sertifikat HGB atas nama PT. Parigi Graha Permai. Bahkan ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut miliknya.

Edi Leo mengaku sudah beli dengan pihak PT yang proses AJB-nya dita­ ngani Notaris. v007/Okt***

Banyak Kepala Sekolah di Tangsel Keluhkan Permintaan Sumbangan

Tangsel, Trans – Para Kepala SDN di Tangerang Selatan yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2016 banyak yang mengeluh. Pasalnya, momentum itu dimanfaatkan segelintir oknum yang membuat berbagai bentuk proposal alias permintaan sumbangan dengan berbagai dalih.

Kegiatan ini umumnya memanfaatkan organisasi atau paguyuban de­ ngan dalih untuk berbagai kegiatan.

Bahkan menurut data yang jatuh ke tangan awak media, mereka menggunakan wadah mengatasnamakan wartawan dengan dalih mengisi kas kegiatan organisasi. Namun menurut beberapa sumber wartawan di Tangsel, kegiatan memobilisasi dana itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan organisasi. “Dana yang terkumpul dari sekolah-sekolah itu diduga hanya untuk kepentingan pribadi belaka,” tutur beberapa wartawan yang tahu persis wadah itu tidak ada kegiatan apapun.

Beberapa Kepala SDN yang minta jatidirinya tidak usah disebutkan, mereka sebenarnya merasa terganggu dengan ulah-ulah oknum tersebut.

“Kami jadi serba salah, karena mereka meminta dengan jumlah yang sudah ditentukan itu, membawa atribut wartawan. Apalagi dalam proposal­ nya terbawa banyak nama-nama wartawan yang diantaranya senior dan

sudah kami kenal. Kami jadi risih dan sulit menolak,” katanya dengan nada miris kepada beberapa awak media yang mewawancarainya.

Terkait dengan seruan dan himbauan pihak Dewan Pers menyangkut penggunaan atribut wartawan untuk meminta-minta sumbangan dengan dalih apapun, beberapa kalangan meminta agar lembaga tersebut melakukan penertiban. Bila perlu melibatkan pihak Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk tidak melayani permintaan sumbangan yang sengaja mereka memanfaatkan momentum tertentu. Diantaranya berbarengan dengan cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan momentum lainnya.

Pihak Dewan Pers juga bisa bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban dan ve­ rifikasi dan kompetensi mereka yang mengaku berprofesi wartawan. Kendatipun dalam sepakterjangnya me­ reka membawa nama organisasi, namun secara personal individu oknum-oknum tadi perlu diselidiki dari media-massa mana dan apakah terbit secara berkesinambungan sesuai dengan UU-Pers No.40/1999. Karena sepakterjang mereka yang berorientasi hanya meminta-minta sumbangan dengan berbagai dalih, akan memperburuk citra profesi jurnalis di daerah bersangkutan. v007/Okt***

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN KESBANGPOLINMAS KOTA TANGERANG SELATAN

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS SUKSESNYA

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS SUKSESNYA

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS SUKSESNYA

WORLD TECHNOPOLIS ASSOCIATION (WTA)-UNESCO-KEMENRISTEK DIKTI

WORLD TECHNOPOLIS ASSOCIATION (WTA)-UNESCO-KEMENRISTEK DIKTI

WORLD TECHNOPOLIS ASSOCIATION (WTA)-UNESCO-KEMENRISTEK DIKTI

“Innovation for Sustainable Development” 20-23 september 2016 In South Tangerang - Puspiptek Retno Prawati Kepala Dinas

“Innovation for Sustainable Development” 20-23 september 2016 In South Tangerang - Puspiptek Dadang Sofyan Kepala Badan

“Innovation for Sustainable Development” 20-23 september 2016 In South Tangerang - Puspiptek H. Salman Faris Kepala Badan Kesbangpolinmas

13 Trans Banten

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

Target Pendapatan Naik Rp496 Miliar

APBDP Pemprov Banten Disetujui APBD Perubahan direncanakan sebesar Rp9,303 triliun atau naik sebesar Rp492,448 miliar dibanding dengan APBD murni sebesar Rp8,811 miliar.

Serang, Trans - Setelah melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, rancangan Perubahan APBD Tahun 2016 akhir­ nya disetujui. Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan persetujuan Raperda APBD-P oleh Gubernur Banten Rano Karno dan pimpinan DPRD Banten di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, belum lama ini.

Gubernur Banten, Rano Karno dalam sambutannya mengatakan, pada finalisasi rancangan Peruba­han APBD Tahun 2016 ini terdapat pe­ ningkatan pendapatan daerah sebe-

sar Rp469.663.097.339. Jumlah tersebut berasal dari PAD, dana perimba­ ngan dan pendapatan lain-lain yang sah yang tidak mengalami perubahan.

“PAD sebesar Rp87.746.295.314, jumlah tersebut berasal dari komponen pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Sementara dana perimbangan mengalami pening­ katan sebesar Rp381.916.802.025, yang diperuntukkan bagi bantuan ope­ rasional sekolah,” kata Rano.

Menurut Rano, APBD Perubahan direncanakan sebesar Rp9,303 triliun atau naik sebesar Rp492,448 mi­ liar dibanding dengan APBD murni sebesar Rp8,811 miliar. Adapun pe­ ningkatan tersebut, dikatakan Rano lebih kepada belanja tidak langsung, khususnya dana hibah yang mengalami peningkatan. Meski begitu, secara umum alokasi anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung, banyak mengalami pengurangan.

“Pada rancangan Perubahan APBD ini juga dilaksanakan optima­ lisasi atas pelaksanaan kegiatan be-

rupa sisa pagu anggaran atas paket pekerjaan yang telah terkontrak dan efisiensi terhadap belanja honorarium PNS, belanja perjalanan dinas, belanja sewa ruang rapat, serta belanja makan dan minum rapat,” ujarnya.

Rano juga menyebutkan, untuk belanja daerah pada Perubahan APBD 2016 mengalami penurunan sebesar Rp492.446.580.872, jumlah tersebut berasal dari penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp714.100.097.895 dan pengurangan belanja langsung sebesar Rp221.651.571.068.

“Selaku pemegang mandat rakyat, untuk bersama-sama dengan DPRD menyelenggarakan pemerintahan daerah di Provinsi Banten, saya percaya bahwa kita memiliki kesepahaman bahwa APBD adalah manifestasi kebijakan publik sebagai ins­ trument menuju masyarakat Banten yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ban­ ten, Budi Prajogo berharap, APBD

Perubahan 2016 Provinsi Banten ini menjawab harapan masyarakat Banten.

Mengingat masih minimnya rea­ lisasi pada APBD murni 2016, khususnya yang dialokasikan terhadap hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam rangka peningkatan ekonomi ke­ rakyatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat belum terealisasi.

“Semangat belanja pada peruba­ han APBD ini harus tetap disesuaikan dengan rencana strategis yang tertuang dalam RPJMD serta aturan-atu­ ran normatif lainnya,” katanya.

DPRD juga menyoroti terhadap minimnya anggaran tahun 2016 murni. Pemprov diminta memberikan perhatian serius terkait hal itu.

“Dalam hal ini harus mampu meningkatkan kinerja aparaturnya.

Sehingga akhir tahun program kerja yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dipertangungjawabkan sebaik-baiknya,” ujarnya. vYus/Merry Christine

Minat Warga Jadi Calon BNN Tingkatkan Pengawasan PNS Transmigrasi Tinggi Lebak, Trans - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, Maman Suparman mengatakan, minat warga menjadi calon transmigran meningkat.

Meningkatnya calon transmigran itu karena pengiriman transmigran asal Lebak ke berbagai daerah di Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan berhasil mengelola pertanian, perkebunan dan peternakan.

“Tahun ini sekitar 50 kepala keluarga mendaftar calon transmigran, sedangkan tahun lalu hanya 30 KK,”jelas Maman.

Bahkan, berdasarkan tim monitoring ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan mereka sukses mengembangkan kebun jeruk dan sayur-sayuran.

Dia mengatakan, kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik dengan pendapatan rata-rata Rp 14 juta per bulan. Selain itu, pengiriman transmigran asal Kabupaten Lebak pada 2013 ke Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, sudah berhasil mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas dua hektare.

“Keberhasilan serupa juga dialami transmigran asal Lebak di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kami terus mendorong para transmigran Kabupaten Lebak bisa meraih keberhasilan ekonomi dan juga bisa memutus mata rantai kemis­ kinan,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini transmigrasi masih diperlukan de­ ngan sasaran warga yang tidak memiliki lahan atau tanah juga rumah. Tujuan bertransmigrasi ke luar daerah tersebut guna mendongkrak kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Namun, pengiriman calon transmigran hingga saat ini relatif kecil dan tidak bisa memenuhi permintaan warga.

Pada 2016, kata dia, kuota transmigran Kabupaten Le­bak hanya 10 KK. Peserta transmigran itu dikirim ke Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). “Kami berharap pemerintah dapat menambah jumlah kuota transmigrasi itu,” ucapnya.

Syarat untuk mengikuti transmigrasi antara lain usia minimal 18 dan maksimal 50 tahun, sudah berkeluarga (kecuali bujangan memiliki keahlian khusus), duda/janda, jika ada diutamakan pria, ada surat keterangan domisili, mendaftar secara sukarela, memiliki keahlian atau keterampilan.

“Saya kira tingginya minat warga Lebak bertransmigrasi itu guna mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik dengan menggarap lahan pertanian,” ucapnya. vYus/Merry Christine

BNN Kota Cilegon tengah menyiapkan sanksi tegas terhadap PNS yang kedapatan mengonsumsi atau mengedarkan narkoba.

FOTO: YUS

Cilegon, Trans - Badan Narkotika Nasio­ nal (BNN) Kota Cilegon tengah mengintai dan menyiapkan sanksi tegas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kedapatan me­ ngonsumsi dan atau mengedarkan narkoba.

Hal itu dilakukan, menyusul maraknya informasi adanya PNS di Kota Cilegon yang terlibat kasus narkoba.

Kepala BNNK Cilegon, AKBP Sopiyan Girsang mengatakan, PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon maupun masyarakat yang bersentuhan dengan narkoba agar sesegera mungkin untuk berhenti menyalahgunakan Narkoba.

Sebab, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. “Jika masih ada masyarakat atau pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon yang masih menggunakan narkoba, akan segera dilakukan tindakan tegas,” katanya.

Sofyan mengungkapkan, bagi masyarakat maupun PNS yang melaporkan dirinya sendiri kepada BNN, jika dia pengguna narkoba maka tidak akan dituntut pidana. BNN hanya akan melakukan rehabilitasi kepada pecandu narkoba agar bisa terbebas dari ketergantu­ ngan narkoba.

“Selama ini kami sudah melakukan ber­ bagai macam upaya untuk mencegah beredarnya narkoba. Bahkan masyarakat maupun pegawai yang sudah diduga memakai, kami minta dengan kesadaran (Sendiri-red) agar segera datang ke BNN untuk di rehab,” ung­ kapnya.

Meski begitu, Sofyan menegaskan bahwa proses lapor dan rehabilitasi sudah dilakukan.

Apabila pecandu narkoba kembali tertangkap tangan dan dilengkapi dengan alat bukti, pihaknya tetap akan melakukan pro­ses hukum.

“Jika sudah lapor dan tidak mengikuti proses rehab, saat ada operasi kalau tertangkap, akan di proses dan jika ada barang bukti akan diproses jalur hukum, bukan proses rehab lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sofyan menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza), baik di masyarakat maupun lingkungan Pemkot Cilegon.

“Adanya isu PNS yang terlibat narkoba, kita tidak mau menjadi polemik di ma­ syarakat. Namun pastikan akan menindak tegas para pengguna maupun pengedar narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Cilegon, AKP Dedi Hermawan mengaku, ada laporan oknum PNS Cilegon yang diduga pengguna narkoba dan telah lama menjadi target operasinya. Untuk itu pihaknya te­ rus memantau aktivitas oknum PNS tersebut.

“Ada oknum PNS yang jadi target ope­rasi kita sejak lama. Kita mendapatkan ada­nya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa oknum PNS diduga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu,” katanya. vYus/Haris

Pandeglang Rawan Bencana

FOTO: YUS

Deputi BNPB Republik Indonesia J Tambunan (baju putih) bersama Wakil Bupati Pandeglang Tanto W Arban akan meninjau lokasi rawan bencana.

Pandeglang, Trans - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bahwa Kabupaten Pandeglang sudah termasuk daerah rawan bencana. Pasalnya, potensi bencana longsor dan banjir dinilai cukup tinggi lantaran berdekatan de­ ngan laut dan pegunungan.

Deputi Penanganan Darurat Bencana BNPB, J Tambunan mengatakan, potensi bencana di wilayah Provinsi Banten salah satunya ada di Kabupaten Pandeglang. Oleh sebab itu, Pandeglang menjadi fokus perhatian BNPB dalam menanggulangi dan mengantisipasi terjadinya bencana.

“Untuk potensi bencana khususnya longsor dan banjir di Pandeglang dikategorikan sangat tinggi. Banyak penduduk yang tinggal berdekatan engan laut dan pegunungan,”ujar Tambunan sesaat setelah melakukan pemantauan titik-titik lokasi rawan bencana di Pandeglang, beberapa waktu lalu Kata Tambunan, saat ini cuaca sedang tidak bersahabat dan sudah memasuki musim penghujan sehingga rawan terjadinya bencana. Hal lain yang jadi persoalan, kata Tambunan, adalah masih belum maksimalnya penanganan bencana.

“Kedatangan kami juga salah satunya untuk melakukan pe­ nanganan pasca bencana dan penanganan antisipasi terjadinya bencana. Apalagi sekarang cuaca sudah memasuki musim penghujan di mana potensi bencana itu tinggi,” terangnya.

Pemantauan udara, kata Tambunan, untuk lebih mengetahui wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana agar ketika terjadi bencana proses penanggulangan efektif.

“Ini dilakukan hasil evaluasi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Carita. Kami ingin tahu titik mana saja yang rawan longsor dan banjir karena kami sangat butuh kelengkapan data pasca banjir lalu. Sehingga nantinya penanganan yang akan kami lakukan bisa lebih mudah dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban membenarkan, kedatangan BNPB untuk melakukan pemantauan apakah betul wilayah yang ada di Pandeglang rawan bencana dan memerlukan pencegahan.

Setelah dilakukan pemantauan, kata Tanto, tahapan selanjutnya BNPB meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati melakukan ekspos secara langsung di BNPB. “Ketika usulan-usulan pasca bencana setiap daerah kabupa­ ten/kota masuk ke BNPB, maka akan langsung dilakukan peninjauan, evaluasi dan investigasi secara langsung. Setelah tahapan ini, pemkab tinggal menunggu pencairan anggarannya saja tentang apa saja kerusakan yang diajukan pasca bencana,” katanya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, untuk potensi bencana di Pandeglang memang sangat tinggi karena adanya beberapa pegunungan yang rawan longsor, di antaranya Gunung Pulosari, Asepan, dan Gunung Karang.

“Selain rawan longsor bahwa Pandeglang juga rawan banjir. Bahkan kami juga mendata dan langsung mengusulkan titikti­tik yang rawan longsor, supaya segera dilakukan penanganan antisipasi oleh BNPB pusat,” katanya.

Doni menjelaskan, untuk soal penanganan yang pihaknya lakukan baik terhadap dampak pasca bencana beberapa waktu lalu bahwa pihaknya sudah mengusulkan beberapa bangunan yang rusak akibat pasca banjir lalu kepada BNPB Pusat.

“Untuk bencana longsor dan banjir di wilayah Kecamatan Carita yang belum tertangani sudah kami usulkan kepada BNPB,” jelasnya. vYus/Merry Christine

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN: Yusvin M Karuyan, Labora Taruly, Falscay Guntur Karuyan, KOTA TANGERANG SELATAN: Okta Iskandar

Tim Pemenangan Rano-Mulya Fokus Rebut Suara di Tangerang Serang, Trans - Pertarungan dua kubu besar dalam Pilgub Ban­ten 2017 bakal berlangsung sengit. Tim pemenangan mengaku bakal allout mengerahkan kekuatan jari­ngan politiknya untuk memenangkan Pilgub Banten. Bahkan, keduanya yakin bakal keluar sebagai pemenang­ nya.

Ketua Tim Pemenangan Rano-Mulya, Agus Setiawan mengaku, meski kekuatan jaringan tersebar di delapan wilayah, yang menjadi fokus adalah perebutan suara di Tangerang Raya (Kota/Kabupa­ ten Tangerang dan Tangsel-red) serta Kabupaten Lebak.

Menurutnya, strategi politik ini beralasan, lantaran hampir 65 per­ sen lebih populasi penduduk Ban­ten tersebar di wilayah tersebut. “Secara matematis di Tangerang Raya.

Selain itu, Tangerang dekat dengan ibukota,”terang Agus Setiawan.

Dikatakannya, sebaran penduduk di Tangerang Raya lebih me­ rata. Terlebih, wilayah ini ditunjang dengan tingkat kesadaran berpolitik masyarakatnya yang lebih matang.

“Populasi terbesar dan rasional bisa kita maksimalkan. Makanya, kita beri perhatian khusus meski daerah lain tidak kita abaikan,” paparnya.

Sementara, bidikan lain potensi suara di Kabupaten Lebak lantaran wilayah ini merupakan dae­

rah harapan baru di bidang sosial dan ekonomi. “Salah satu pusat kejayaan Banten ada di Lebak. Utara sudah penuh, jadi wilayah selatan adalah harapan baru sehingga perlu kita beri perhatian,” ujarnya.

Ia mengaku, sudah mengonsolidasikan semua kekuatan politik untuk memenangkan jagoannya. “Tiga partai pengusung all-out. Relawan juga sudah bergerak sejak lama,” katanya.

Pihaknya optimistis kandidatnya dapat memenangkan Pilgub Banten dengan capaian dukungan mencapai 62 persen. Namun, kemenangan tersebut dicapai dengan cara terhormat.

“Range-nya antara 56 sampai dengan 62 persen. Tapi, yang sangat penting kita ingin menang terhormat sehingga dalam proses ini integritas pasangan calon, partai, dan relawan terjaga,” katanya.

“Selain target wajib menang, kita ingin menang dari sisi pro­ ses, yaitu tingkat partisipasi pemilih minimal bisa tercapai 80 persen. Karena selama ini tingkat partisipasi kita rendah. Saya ingin partisipasi publik mencapai 80 persen se­hingga kemenangan kita lebih indah dan kesadaran rakyat timbul,” imbuh Agus.

Untuk mempermudah koordinasi antara parpol, relawan, dan

Kandidat Cagub dan Cawagub Pilkada Banten.

paslon, Agus membuat pola komunikasi terintegrasi. Tujuannya agar parpol pendukung, relawan, dan paslon sama-sama bersatu untuk mencapai kemenangan.

“Ini kita harapkan menjadi arah komunikasi efektif di antara tiga ele­ men penting dan kita ma­ singmasing elemen mengambil peran untuk memenangkan,” katanya.

Berbeda dengan itu, tim WH-Andika tidak memfokuskan wilayah garapan. Tim pemenangan WH-Andika, Bahrul Ulum mengatakan, mesin politik di delapan kabupaten kota se-Banten sudah berjalan untuk memenangkan pa­ sangan WH-Andika.

Dikatakan, baik mesin politik jaringan relawan atau struktur partai

pendukung. “Dari delapan kabupa­ ten kota, kita memiliki kekuatan besar. Dari struktur parpol, kita lebih siap,” katanya.

Tidak hanya partai, lanjut­ nya, dukungan dari struktur jaringan relawan terus mengalami tren kenaikan. Relawan ini tersebar di seluruh wilayah Banten.

“Semakin hari semakin mendapat respons positif untuk bergabung dan menyatakan siap untuk memenangkan pasangan WH Andika,” kata Ulum yang tidak meme­ rinci secara detail jumlahnya.

“Intinya kita yakin bisa memenangkan pasangan WH-Andika.

Soal target berapa persen, kita eng­ gak muluk-muluk. Yang jelas targetnya menang mutlak,” imbuh pria

FOTO | YUS

yang menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Banten ini.

Meski begitu, kata Ulum, semua tim tetap waspada dan bergerak hingga akhir pertarungan Pilgub Banten. Bahkan, pihaknya tetap fokus bergerak di semua wilayah tanpa ada yang dibedakan.

“Dalam politik kita enggak bisa duduk manis. Kita hanya perlu kewaspadaan untuk mempertahan­ kan kemenangan yang ada di depan mata,” kata Ulum.

Terkait efektivitas pola komunikasi koalisi parpol yang cukup gemuk, Ulum mengatakan, sejauh ini berjalan efektif. Buktinya pelaksanaan deklarasi pasangan WH-Andika beberapa waktu lalu berjalan lancar.

“Dari awal kita deklarasi de­ngan persiapan dua hari saja bisa berjalan maksimal. Itu tandanya koordinasi parpol pendukung walaupun gemuk itu efektif dan efesien. Apalagi, sekarang ini zaman sudah canggih, kita tidak mesti duduk ketemu, tapi bisa didiskusikan di grup WhatsApp (WH-Andika-red),” katanya.

“Semua wilayah kita fokus untuk mempertahankan posisi dan kondisi kekuatan WH-Andika hari ini. Di semua kabupaten kota yang responsnya sudah positif kita pertahankan agar trennya lebih meningkat lagi dan akhirnya kita menang,” imbuh Ulum.

Seperti diketahui, pesta demokrasi lima tahunan di Ban­ ten akan diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Banten, yakni Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-An­ dika) dan Rano Karno-Embay Mulya Syarief (Rano-Mulya).

Dari sepuluh partai yang menduduki kursi di DPRD Banten, pasangan WH-Andika mendapat dukungan tujuh partai, yaitu Golkar, Demokrat, Hanura, PKS, PAN, PKB, dan Gerindra. Sementara, paslon Rano-Mulya mendapat dukungan tiga partai, yakni PDIP, PPP, dan NasDem dengan total 28 kursi di parlemen. vYus/Labora Taruly

Trans Jatim 14

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

Jagal Mafia Proyek, Diduga Oknum SKPD Terlibat Malang, Trans - Sebagaimana upaya Bupati Malang Dr. H Rendra Kresna dalam program mulianya guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur, baik jalan maupun infrastruktur lainnya, kerap kali dinodai oleh oknum-oknum (SKPD) Kabupaten Malang yang merasa di­ rinya kebal hukum dengan berbagai macam cara menjadi sebagai makelar proyek.

Maraknya proyek-proyek siluman yang ditemukan di lokasi proyek (tanpa papan proyek), disinyalir telah direncanakan sebagai langkah antisipasi menutupi praktek bersama antara makelar dengan pelaksana proyek. Papan Proyek yang seharusnya terpasang tidak hanya sebagai sebuah identitas suatu pekerjaan, tetapi fungsi utamanya adalah sosialisasi yang memuat data suatu pekerjaan yang seharusnya terpenuhi dari segi penggunaan anggaran, sumber anggaran, kurun waktu pengerjaan, informasi lokasi, dan tentu­nya pihak pelaksana yang mengerjakan sebagai bentuk tanggung jawab

moral profesionalisme kerja kepada publik.

Namun ironisnya saat ini papan-papan proyek telah menjadi barang paling haram untuk dipasang walaupun dalam aturan agama tidak mengharamkan papan proyek untuk dipasang pada lokasi proyek-proyek yang ada. Melihat dari fungsi vitalnya yang menyuguhkan keterbukaan, kejadian fenomenal ini se­ ring menimpa kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang. Seperti Dinas PU Bina Marga, DCKTR, Dinas Pertanian Dan Parkebunan, Dinas Pe­ ngairan, Dinas Kesehatan, juga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Malang, serta masih ba­ nyak lagi yang lainnya dan sudah menjadi rahasia umum.

Dengan kurangnya keterbukaan publik dan pengawasan hingga ditemukan banyaknya proyekproyek yang amburadul alias dikerjakan asal-asalan serta banyak­ nya proyek siluman alias tidak jelas akibat ulah para mafia proyek, tentu saja hal ini dapat merugikan Negara dan Daerah. Serta tujuan dan pro-

APBD-P Kota Malang Defisit Rp240 M, Bakal Ditutup Dana Dari Pusat Malang, Trans - Defisit anggaran pada R-APBD Perubahan, Pemerintah Kota Malang rencananya bakal ditutup dana investasi penyertaan dari pemerintah pusat. Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dae­ rah (BPKAD), Sapto Prapto Santoso. Berdasarkan hitung-hitu­ ngan antara Pemkot dan DPRD Kota Malang, ada defisit anggaran sebesar Rp 240 miliar karena adanya perbedaan antara anggaran belanja dan anggaran pendapatan.

Data APBD Perubahan menyebut, pengajuan belanja di APBD-P sebesar Rp 1,974 triliun, sementara anggaran pendapatan hanya Rp 1,734 triliun, sehingga ada defi­sit.

“Anggaran penyertaan dari pusat didapat setelah Pemkot menanam­ kan modalnya untuk PDAM Kota Malang,” kata Sapto, belum lama ini.

Ia menjelaskan pula, saat ini ada surplus pembiayaan daerah sebesar Rp 316 miliar dari pusat yang siap dicairkan untuk menutup defi­ sit Rp 240 miliar di APBD-P 2016.

“Penyertaan modal yang harus ditanam di PDAM Kota Malang, mencapai Rp 76 miliar, bertambah Rp 9 miliar dari APBD awal,” tukasnya.

Meski ada kenaikan anggaran belanja, namun Sapto menegaskan jika komposisi belanja langsung dan tidak langsung akan berimbang.

Apalagi, setelah pengalihan aset dan

FOTO | GUS

Kepala BPKAD, Sapto Prapto Santoso.

personel SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi, penyerahan Terminal Arjosari ke pemerintah pusat, membuat BPKAD mampu menyeimbangkan belanja gaji pegawai dan dana belanja langsung. “Komposisinya 51 per­ sen untuk belanja tak langsung dan 49 persen untuk belanja langsung,” tandasnya.

Anggaran pendapatan Rp 1,7 triliun dari BPBD-P 2016, sambung Sapto akan merosot lagi di ranca­ ngan APBD 2017. Bahkan berdasarkan prediksi dan proyeksi, ang­garan akan turun sebesar Rp 1,5 triliun dari tahun ini. “Itu di luar dana alokasi khusus, dana alokasi umum dari pusat. Lalu, dana hibah SMA/SMK, yang dulunya belanja langsung, menjadi belanja tak langsung, dan diwadahi BPKAD,” pungkasnya. vGus

DAK Diduga Salahi Aturan, Pejabat Disdik Kab Malang Dipanggil Kejati

Malang, Trans - Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan Pemerintah pusat diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur maupun pengadaan barang yang nantinya dapat dirasakan langsung oleh ma­ syarakat.

DAK pendidikan Kabupaten Malang tahun 2015 yang diperuntukkan infrastruktur dan pengadaan barang untuk SMP dan SMA diduga menyalahi peraturan yang ada. Yakni untuk pembangunan rehab sedang ringan dan berat sesuai petunjuk teknis yang diatur oleh Kemendikbud swakelola. Namun nyata­nya telah dilimpahkan ke pihak ketiga tanpa ada ikut campur sekolah sebagai penerima bantuan.

Menurut sumber yang dipercaya yang namanya tak mau disebutkan mengatakan, untuk SMP dan SMA tahun 2015 menerima dana DAK kurang lebih Rp 5 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas maupun ruang kelas baru se-Kabupaten Malang. Namun kenyataannya entah itu ada kaitannya dengan lembaga penerima atau tidak, diduga

FOTO: SEN

DAK untuk rehab yang seharusnya diswakelolakan malah dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor.

Memang di setiap lembaga pemerima tidak ada papan nama proyek seperti proyek pemerintah lainnya. Namun, lanjutnya, dari kasak-kusuk dilembaga penerima terlontar omongan bahwa rehab di sekolah ini dikerjakan oleh pihak ketiga dan dikoordinir oleh FR. Dari kantor dinas Pendidikan Kabupaten Malang sendiri diperoleh kabar, salah satu pejabat pembuat komitmen PPK Agus Suparno diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, (26/08) lalu, dalam panggilan no print-975/05/FD,1/08/2016. Dan sampai berita ini naik cetak, Koran Transaksi belum berhasil melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan Agus Suparno selaku terperiksa.

Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Malang saat ditemui para wartawan mengatakan belum bisa memberikan keterangan terkait dugaan tersebut. “Tanya soal-soal yang lain saja mas, baru kami bisa menjawab,” ujar Budi singkat. vSen

FOTO |GUS

Sidak proyek.

gram Bupati Malang hanya menjadi isapan jempol belaka. Bukan hanya itu saja, para pelaku makelar proyek ini juga tidak segan-segan untuk sengaja melakukan aksi jual beli proyek yang telah mereka menangkan melalui proses lelang tender kepada pihak kedua dan bahkan ada juga pihak kedua menjual kembali ke pihak ketiga.

Praktek ini sudah sangat jelas akan semakin memperkecil jumlah anggaran pengerjaan proyek dan rentan penyelewengan serta hasil dari kualitas bangunan jelas akan sampai pada tingkat yang sangat

rendah dan tidak layak serta berbahaya untuk digunakan. Sebagai contoh, pembangunan kolam renang bertaraf internasional stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang telah menelan 1 korban hingga tewas, diduga telah menyalahi atu­ ran. Pasalnya pada saat proses pelelangan, ada dugaan kontraktor pemenang tender belum mengantongi sertifikasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurut Romdoni, selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang, saat ditemui di gedung DPRD Ka-

bupaten Malang beberapa waktu lalu menjelaskan, saat proses pelelangan dalam RKS sudah ditetapkan. “Untuk perusahaan atau kontraktor harus mempunyai sertifikasi K3. Harusnya ada dalam RKS terkait kelengkapan dalam dokumen lelang,” jelasnya.

Tapi fakta di lapangan terbalik, gedung setinggi kurang lebih 20 meter tersebut yang seharusnya memakai alat berat, akan tetapi tak satupun alat berat terlihat melain­ kan hanya menggunakan cara ma­ nual saja.

Terkait pekerjaan tersebut yang notabene disubkontraktualkan, dirinya menampik. Masalah disubkontraktualkan atau tidak, menurutnya, PT yang digunakan oleh salah seorang rekanan asal Kec Dau, Kab Malang itu, merupakan cabang dari PT Mina Fajar Abadi. “Bukan disubkan, namun PT MFA tersebut punya cabang di Malang,” tampik­ nya.

Info yang didapatkan Koran Transaksi, soal pelaksana inisial “Jt” kontraktor asal Kec Dau, me­ngakui bahwa hubungan dirinya dengan

pemilik PT MFA pemenang tender hanya sebatas kerjasama. Praktek makelar proyek yang memang sengaja dilakukan demi me­raup keuntungan untuk memperkaya diri ini, terjadi karena para makelar proyek bersikap dermawan dan senantiasa membagi pendapatan kotor mereka dengan oknum-oknum pegawai Dinas.

Maraknya praktek Kanibalisme terhadap proyek-proyek di Kab Malang, jika terus dibiarkan dan dijadikan budaya, tentu saja harapan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan tidak sesuai de­ ngan tujuan Dr. H. Rendra Kresna selaku Bupati Malang pada periode kedua masa kepemimpinannya. Bupati bertekad meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan me­ ngamanahkan secara langsung kepada para SKPD untuk segera me­ lancarkan peningkatan pembangunan. Namun hal ini akan menjadi bola panas yang akan mempermalukan Dr. H Rendra Kresna sebagai orang nomor satu di Kab Malang, akibat aksi atau ulah para jagal Mafia-mafia Proyek. vGus/Sen

Akibat Kurang Pengawasan, Proyek Dinas Pengairan Ambrol Proyek plengsengan yang baru seumuran jagung ini sudah ambrol, kondisi fisik banyak yang hancur dan beberapa bagian sudah bolong tidak kuat menahan air.

Malang, Trans - Program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pusat dires­ pon positif oleh pemerintah daerah.

Namun banyak sekali proyek yang digarap oleh instansi di pemerintah daerah, percepatan infrastrukturnya tidak diimbangi oleh pengawasan dari dinas maupun konsultan pengawas yang ada di lapangan.

Seperti yang terjadi di dinas Pengairan Kabupaten Malang, yakni proyek yang berlokasi di Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, berupa proyek saluran sekunder dengan nilai pagu Rp 180-an juta dari dana DAU dan DAK tahun 2015 sudah rusak dan ambrol. Penyebab yang pasti apa karena kualitas garapan yang jelek atau kondisi di lapangan atau unsur yang lain. Namun yang pasti proyek yang seharusnya berta­han selama 3 sampai 4 tahun ini baru

Proyek Ambrol, Pelaksana Satker Belum Diketahui

FOTO | SEN

Plengsengan saluran irigasi ambrol.

seumuran jagung sudah ambrol.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Indah Jaya Makmur dengan mekanisme penunjukan langsung.

Dari hasil investigasi di lapa­ ngan, memang kondisi fisik ba­ nyak yang hancur dan beberapa bagian sudah bolong tidak kuat menahan air. Salah seorang petani yang biasa bekerja di persawahan di lokasi proyek tersebut mengatakan, pihak petani merasa dirugikan de­ ngan adanya proyek ini karena am-

brolnya plengsengan saluran irigasi. Akibatnya air akan mengalir terus kepersawahan tanpa kontrol dapat menggenangi sawah. “Selain itu, plengsengan yang ambrol juga menimpa tanaman padi kami,” keluhnya.

“Kalau begini terus, para petani yang memanfaatkan air di sekitar sini susah mas, kami juga akan segera melaporkan permasalahan ini ke kepala desa untuk diteruskan ke dinas Pengairan

agar cepat mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sayangnya kepala desa Curungrejo belum bisa ditemui karena ada acara di luar kantor,” terangnya.

Dinas Pengairan Kabupa­ ten Malang saat dimintai ketera­ ngan terkait permasalahan ini belum memberikan jawaban. Saat dihubungi melalui staffnya mengatakan, “bapak lagi sibuk di lapangan mas, mungkin bisa lain kali hubungi lagi ya mas.” vSen

Kota Malang Jadi Kota Udara Terbersih di Asia

Proyek dalam kondisi rusak.

Malang, Trans - Dengan ambrolnya proyek pembangunan drainase, tepatnya di Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu, hingga berita ini diturunkan belum juga ada perhatian serius baik dari pemerintah daerah maupun Satker yang membidangi. Ambrolnya proyek tersebut disinyalir karena buruknya kualitas kinerja para rekanan maupun lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

Proyek yang baru seumur jagung itu kini sudah ambrol dan hancur. Proyek de­ ngan panjang kurang lebih dua ratus meter itu menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.

Di sepanjang proyek ini, tidak terlihat papan proyek, diduga proyek merupakan proyek siluman.

Beberapa Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SKPD) ketika dikonfirmasi, tidak me­ngakui kalau proyek tersebut adalah miliknya dan menjelaskan kalau pembangunan proyek dimaksud tidak ada untuk anggaran tahun 2016, salah satunya Dinas Bina Marga.

Pemerintah Desa setempat, Dwi selaku Kepala Desa (Kades) saat dikonfirmasi via telepon genggamnya, mengakui kalau benar

FOTO: SEN

ada proyek drainase yang ambrol di Desanya.

“Ya memang benar mas, ada drainase yang ambrol beberapa waktu lalu disini,” katanya.

Ketika ditanya siapa pelaksana dan Satker proyek tersebut, dirinya juga tidak me­ ngetahui. “Untuk pelaksana dan satker saya tidak tahu, namun proyek tersebut dikerjakan pada tahun ini dan sampai saat ini sudah mencapai satu bulan lebih lamanya belum juga ada perbaikan,” tambahnya.

Kasi Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang, Yudi, Selasa (20/9/16), saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, untuk proyek pembangunan drainase yang terletak di Desa Sumberbening tersebut, menurutnya kemung­ kinan itu proyek Dinas Cipta Karya. Akan tetapi dirinya belum bisa memastikan dan akan mengeceknya terlebih dahulu.

“Masalah peroyek ini nanti saya coba kroscek datanya dan saya akan turun lapa­ ngan. Kalau memang benar itu proyek kami, nanti kami akan memberikan teguran pada pelaksananya agar secepatnya diperbaiki, karena masih dalam masa pemeliharaan,” tutupnya. vSen

Malang, Trans - Warga Kota Malang patut berbangga. Pasalnya, kota pendidikan dan pariwisata ini berhasil terpilih menjadi salah satu dari lima kota di Asia yang dianggap memiliki udara terbersih.

Lembaga non pemerintahan atau Non Government Organization (NGO) The Clean Cities Air Partnership Program (CCAP) yang diinisiasi oleh Clean Air Asia, memberikan sertifikasi udara bersih sekaligus terpilih dan ditunjuk menjadi area pilot (the pilot are­as).

“Kota Malang masuk dalam satu di antara lima kota di Asia yang dianggap memiliki udara pa­ ling bersih,” kata Kepala Badan Lingkungan Hi­ dup (BLH), Agoes Eddy Poetranto, beberapa waktu lalu. Selain kota Malang, empat kota lainnya yang terpilih adalah Kota Baguio, Kota Iloilo, state Rosa in Laguna di negara Philipina dan Kota Kathmandu di Nepal.

Agoes yang juga mantan Kasatpol PP itu menambahkan, jika penghargaan rencananya akan diberikan kepada Walikota Malang pada Rabu 12 Oktober 2016, saat Eksekutif Direktur Clean Air Asia berkunjung ke Kota Malang. Sementara itu, Wali Kota HM Anton mengaku sangat bangga dengan adanya penghargaan tersebut, karena menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya membuat asri, cantik dan nyaman di Kota Malang.

“Upaya menggalakkan penghijauan termasuk mengharuskan mahasiswa baru untuk menyumbangkan bibit tanaman, menciptakan kampung-kampung yang asri dan bersinar seperti Glintung Go Green, membudayakan sekolah-sekolah hijau (go green school), serta ragam gerakan hijau dan bersih (green and clean) lainnya, adalah bukti upaya pemerintah,” ujar Anton. vGus

15 Trans Regional Kurang Perhatian, Warga Perbaiki Akses Situs Megalitikum

21 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

Warga juga melakukan pengecatan pagar serta tiang bangunan pelindung situs peninggalan megalitikum.

Pagaralam, Trans – Kerusakan akses menuju tempat-tempat wisata di kawasan Kota Pagaralam dinilai akibat kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Pagaralam dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Seperti yang terlihat di situs peninggalan megalitikum yang terletak di Dusun Tegur Wangi, Kelurahan Pagar Wa­ ngi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam.

Melihat kerusakan akses di situs peninggalan megalitikum tidak segera ditangani, warga bergo­

tong-royong memperbaikinya. Aksi sosial warga tersebut juga dibantu rekan-rekan dari Besh Hotel dan TNI dari Koramil 40510. “Kini kita sebagai masyarakat yang peduli dengan wisata dengan dibantu oleh rekan kita Besh hotel dan TNI dari Koramil 40510, melakukan perbaikan akses jalan cor menuju lokasi megalitikum,” terang salah se­ orang warga.

“Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap Kota Pagaralam tercinta, selain melakukan perbaikan jalan menuju situs megalitikum, kami juga melakukan pengecatan pagar serta tiang bangunan pelin­ dung situs,” imbuhnya, belum lama ini.

Menurut aktivis dari LSM IFSW, Helmi Jeger, kerusakan akses menuju situs megalitikum Desa Tegus Wangi, merupakan tanggung­

Situs peninggalan megalitikum di dusun Tegur Wangi.

jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagaralam. “Kemana Disbudpar Kota Pagaralam, bukankah ini tanggung jawab mere-

FOTO: IST

ka? Jangan hanya tutup mata,” tegasnya.

“Padahal dana untuk pemeliharaan akses dan objek wisata ini

cukup besar. Kita akan pertanyakan tanggung jawab Disbudpar terhadap pemeliharaannya serta penggunaan dananya. Jangan sampai SPJnya ada, tapi pemeliharaannya fiktif,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Pagar­ alam Ida Fitriati lewat akun Facebook resminya menulis ucapan te­ rima kasih kepada masyarakat, sahabat Besh Hotel dan TNI yang te­ lah ikut menjaga kelestarian cagar budaya Pagaralam.

Menurut Brilian pejabat Disbudpar Pagaralam saat dikonfirmasi di ruangannya mengatakan kalau untuk akses wisata menuju situs megalitikum itu merupakan tanggung jawab balai dari Jambi. “Itu urusan balai dari Jambi dan saat ini kita tidak mempunyai anggaran untuk pemeliharaan akses wisata,” pungkasnya. vMirwansyah SE

Devisit Anggaran, Pegawai Terancam Tak Terima Tunjangan

Manggar, Trans - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) berencana memotong anggaran rutin dari gaji atau tunjangan pegawai. Defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar kurang lebih Rp 8 miliar membuat pemerintah terpaksa mengambil kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Beltim, Ahmadni melalui Kepala Bidang Anggaran dan Akutansi, Risdar Yuli kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan setidaknya ada tiga alternatif yang akan diambil terkait defisit APBD. Yang pertama, penundaan pembayaran gaji pegawai, yang kedua, pemotongan tunjangan pegawai, dan yang ketiga pengurangan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD).

“Kalau kita tunda pembayaran gaji pegawai selama satu bulan, kita masih bisa membayar untuk tahun selanjutnya, artinya gaji­nya dirapel.

Kalau alternatif ke dua yakni penghilangan TPP (Tunjangan Pendapatan Pegawai-red), itu akan membuat pegawai hanya akan menerima gaji semata, tanpa embel-embel lainnya,” ungkap Yuli.

Yuli menjelaskan selama satu bulan gaji pegawai yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp 19 mil­ yar, Rp 14 milyar merupakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Rp 5 milyar merupakan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Kalau nanti defisitnya ha­nya Rp 8 milyar, kemungkinan kita akan tutup dengan PTT saja. Jadi untuk bulan Desember 2016 tidak kita bayarkan. Tetapi sekali lagi ini untuk semua tunjangan dae­rah, termasuk tunjangan fungsional, uang makan, bahkan untuk dokter.

Karawang, Trans – Komandan Kodim (Dandim) 0604 Karawang yang dijabat oleh Letkol Arm. Wahyu Widodo S.Sos digantikan oleh Letkol Arm. Ayi Yosa Karya W. S.Sos, yang sebelumnya menjabat Kasi Logistik Mabes AD. Sekarang, Letkol Arm. Wahyu Widodo S.Sos menduduki jabatan baru sebagai Komandan Detasmen Markas Kodam III Siliwangi. Lepas sambut Dandim 0604 Ka­rawang tersebut digelar di Aula Husni Hamid Pemda Karawang, Kamis (06/10).

“Dua tahun tiga bulan dua hari itu ternyata bukan waktu yang lama, tetapi sangat singkat. Sebenarnya ingin lama, tetapi sebagai Prajurit Saya harus siap ditempatkan dimana saja untuk NKRI,” kata Letkol Arm. Wahyu Widodo di­dampingi istrinya.

Pada kesempatan itu, dia bercerita singkat perjalannya selama memimpin Karawang. Banyak prestasi dan kemajuan serta kenangan yang diukir Dandim 0604/Karawang, diantaranya saat menga­wal proses Pilkada serentak yang Alhamdulillah berjalan dengan kondusif. Serta saat terjadinya kon­ flik TNI-Polri yang terjadi di Karawang pada saat dirinya baru menjabat Dandim di Karawang.

“Berkat dukungan dan eratnya solidaritas teman-teman dari Forkominda, Alhamdulillah Karawang yang sama-sama kita cintai ini menjadi Kabupaten yang cukup solid, antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bahkan membuat iri kabupaten tetangga atas kesolidan yang terjalin antara jajaran Forkominda di Kabupaten Karawang ini,” jelasnya.

Cuman untuk tunjangan guru masih aman,” jelas Yuli.

Namun ia menekankan kebijakan baru ini akan diambil seusai rapat antara Tim Anggaran Peme­ rintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Beltim, Selasa (27/9) mendatang. Jika DPRD ‘berbaik hati’ untuk mengurangi defisit, maka penundaan gaji atau pemotongan

gantung DPRD lah,” sambungnya.

Saat ini jumlah uang kas Pemkab Beltim di Bank Sumsel-Babel hanya mencapai Rp 91 milyar. Jumlah ini akan digunakan untuk belanja pembangunan dan rutin lainnya hingga akhir tahun ini. Diprediksi jumlahnya tak akan banyak bertambah, mengingat hanya segelintir pemasukan yang akan diterima Pemkab Beltim.

Sementara itu, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun saat dihubungi Minggu (25/9), me­ ngatakan dirinya belum bisa ba­ nyak berkomentar mengingat pembahasan APBD Perubahan sedang dibahas saat ini. Ia meminta agar menunggu hasil sinkronisasi dan finalisasi anggaran saat Rapat Paripurna Rabu (28/9).

“Besok pas paripurna aja yah.

Sekarang soalnya sedang kita bahas dengan SKPD. Bapak juga masih diluar saat ini,” tutup Tom. vRita

Pangkalpinang, Trans - Perihal kasus peredaran SK Rekomendasi dari DPP PKB yang sudah dilaporkan para Pimpinan DPW PKB Babel ke Polres Pangkal tidak diteruskan pihak Satreskrim Polres Pangkalpinang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan tersebut, tidak ada unsur pidana didalamnya.

“Laporannya kita tolak dan kita kembalikan kepada pihak yang me­ lapor (Tanwin dan kawan-kawan, red). Kita akan lakukan penelitian terhadap laporan dan hasil pemeriksaan. Jadi tidak ada masuk ke dalam unsur pidana mana pun. Mau itu undang-undang ITE ataupun perbuatan tidak menyenangkan,” terang Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP Tegus Setiawan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Kemudian, rencana upaya konfrontir antara kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor dalam hal ini diduga Rian si pemilik email rianpkb@gmail.com tidak dilakukan.

Menurut Teguh sendiri, hal itu tidak perlu dilakukan lantaran memang sejak awal tidak ada unsur pidananya. Sehingga, kasusnya pun tidak jadi dinaikkan ke tingkat penyi­ dikan.

“Kita kan sudah teliti dan tidak ada unsur pidana. Jadi nggak perlu kita panggil yang terlapor, kita tidak lakukan konfrontir antara kedua belah pihak. Kita sampai ke ranah penyelidikan saja, nggak perlu sampai ke ranah penyidikan,” pungkas Kasat Reskrim. vRita

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT: Bastani Nazar, Awaludin; PAGAR ALAM: Mirwansyah; BATURAJA: Verdie Wora; PROVINSI KEPRI: Afrizal Syahputra; BIRO TJ. PINANG & BINTAN: Mulkansyah; KABUPATEN LUWU TIMUR: Tabah Yosep; BANGKA BELITUNG: Rita Monica; BIRO KAB. SIDOARJO: Hendrikco Rifky R. Kota Malang: Bagus Yudistira. Kab Malang: Achmad Soeseno.

Ruang Khusus Rokok Terbengkalai

Lepas Sambut Dandim 0604 Karawang

Acara lepas sambut Dandim 0604 Karawang.

FOTO: IST

tunjangan dapat dihindari.

“Semuanya tergantung finalisasi berapa defisit yang dapat ditutup, makanya kita tunggu hasil rapat antara TAPD dengan Banggar DPRD. Kalau mereka dapat bantu mengurangi defisit, kita dapat sedikit bernapas. Tapi bukan dak mungkin juga jumlah defisit dapat bertambah,” sebut Yuli.

Menurutnya selama ini TAPD Beltim sudah berupaya maksimal untuk menekan defisit yang ada.

Bahkan DPPKAD dan Bupati Beltim sudah mengeluarkan instruksi melakukan penghematan anggaran di setiap SKPD. Hanya saja bebe­ rapa SKPD ada yang sudah terlanjur melaksanakan kegiatan, sehingga penghematan tidak bisa dilakukan.

“Semua SKPD bilang kegiatannya penting, mendesak dan sudah dilaksanakan. Dak banyak yang rela belanjanya dipotong, jadi kita di TAPD tidak bisa apa-apa lagi, ter-

Polisi Tolak Laporan PKB Soal SK

FOTO: IST

Sementara itu, Dandim 0604 yang baru berada di Karawang, Letkol Arm. Ayi Yosa Karya W. S.sos menyatakan, siap kerjasama dengan instansi dan Pemda Karawang untuk kemajuan bersama. “Saya masih belum tahu penuh tentang Karawang, saya pun minta masukan dari semua jajaran pemerintahan ataupun rekanrekan dari Forkominda mengenai Karawang,” singkatnya.

Bupati Karawang, dr. Cellica Nurracha­ diana mengatakan, dalam perpisahan memang sering menimbulkan perasaan yang berat untuk berpisah, tetapi dalam birokrasi ini hal yang lumrah dan harus terjadi.

Ditambahkannya, bahwa selama dirinya bekerjasama dengan Letkol Arm. Wahyu Widodo. S.Sos dan seluruh jajaran Kodim 0604/Karawang, telah merasakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik.

Untuk itu, dirinya atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah mengucapkan te­rima kasih atas kerjasama baik yang telah terjalin selama ini.

Di sisi lain, Bupati Karawang juga optimis bahwa kehadiran Letkol Arm. Ayi Yosa Karya W. S.Sos, sebagai Dandim 0604/Karawang yang baru dapat meneruskan apa yang telah dicapai sebelumnya, serta dapat semakin meningkatkan hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

“Untuk itu, saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Karawang kepada Dandim 0604 Karawang yang baru beserta keluarga, semoga kehadiran beliau dapat semakin memberikan berkah bagi Ka­rawang,” imbuhnya. vAgus Safutra

Malang, Trans - Ruang Merokok sejatinya dibangun untuk perokok yang ingin menyalurkan hobinya. Sosialisasi merokok pada tempatnya sepertinya belum tersampaikan dengan benar di kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Hal ini terlihat dari bangunan ruang merokok yang dibangun pada beberapa perkantoran di Pemkab Malang, kini mangkrak dan sangat jarang digunakan.

Diantaranya ruang merokok yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Bahkan ada kecenderungan para pegawai yang merokok ini menikmatinya di ruang tempat mereka bekerja. Kursi dan tong sampah puntung rokok yang berada di area merokok hanya menjadi hiasan semata.

Sementara tong sampah terlihat kosong dan jarang puntung rokok masuk di dalamnya.

Kosongnya tong sampah itu bukan karena setiap hari isinya di­ buang akan tetapi tidak pernah ada isinya karena sangat jarang PNS yang merokok memanfaatkan area merokok yang terletak

Ruang merokok.

tepatnya di halaman belakang Kantor Dinas terkait.

Salah satu PNS diruang ling­ kup Dinas terkait, yang sengaja dirahasiakan identitasnya, Rabu (12/10/16) mengatakan, sejauh ini gerakan merokok di area merokok sangat jarang terlihat. “Mereka kalau merokok di ruang kerja”, gerutu PNS yang lain.

“Jika hal ini tidak ada kete-

FOTO: IST

gasan, maka merokok di ruang kerja akan menjadi budaya yang tidak terkendali. Kalau bisa, setingkat Kabag, dan Kepala Dinas juga harus dilarang,” lanjutnya.

Bukan hanya itu saja, terlihat dalam ruangan area merokok juga ada kejanggalan. Menurut PPK Dinkes Kab Malang “Pudji”, Rabu (12/10/16), untuk kelengkapan fasilitas ruang merokok bu-

kan hanya kursi dan meja, melainkan masih ada lagi lainnya, se­ perti televisi dan lain-lain, itu tergantung RAB-nya. “Sebenarnya perlengkapan fasilitas untuk area merokok itu biasanya bukan hanya kursi dan meja juga tong sampah, namun masih ada lainnya seperti televisi dan lain-lain mas,” jelasnya.

Di tanya mengenai pelaksana dan Satker proyek tersebut, dirinya menyebutkan, kalau area merokok yang berada di Dinas Pendidikan Kab Malang itu milik Lingku­ ngan Hidup (LH). “Itu milik LH, sampean langsung tanyakan aja ke LH untuk lebih jelasnya,” jawab­ nya singkat.

Diharapkan kepada Pemerintah Kab Malang, agar meminta pada para PNS memanfaatkan area merokok di lingkungan yang sudah disiapkan karena bangunan tersebut dibangun dengan menelan anggaran yang cukup besar. Jadi kalau tidak dimanfaatkan terkesan adanya pemborosan anggaran, padahal masih banyak pembangunan lainnya yang perlu jadi perhatian. vGus/Nes

Buku Penunjang K13 Diperjualbelikan Malang, Trans - Program pendidikan 9 tahun yang dicanangkan perintah guna meningkatkan mutu pendidikan masyarakat ditunjang dengan berbagai fasilitas. Seperti dana BOS maupun BOSnas serta DAK pendidikan yang tujuannya untuk menyukseskan program pendidikan 9 tahun.

Namun program pendidikan 9 tahun yang seharusnya tidak membebankan biaya apapun terhadap anak didik agar melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik tanpa memikirkan dana, karena semua penyelenggarakan pendidikan ditanggung oleh pemerintah, tercoreng. Di sekolah dasar di Kabupaten Malang dutemukan praktek jual beli buku penunjang K13.

Pihak lembaga pun menganjurkan kepada siswa untuk membe-

li buku tersebut. Seperti yang terjadi di SDN Taman Harjo Kecamatan Singo­sari Kabupaten Malang.

Beberapa wali murid mempertanyakan kewajiban pembelian buku penunjang K13. Salah satu wali murid yang namanya dirahasiakan mengatakan, bahwa dirinya merasa heran karena seharusnya buku di SDN gratis. “Seharusnya kan dalam pembelian buku ini gratis, karena ada dana BOS dan BOSnas,” tegasnya.

“Anak kami dianjurkan beli tiga buku tematik yang jumlah anggaranya Rp.30.000. Memang untuk ukuran kami jumlah sekian kecil, namun perlu diingat yang sekolah di sini banyak juga dari kalangan kurang mampu yang wajib dibantu.

Berarti program pemerintah pendidikan gratis untuk SDN tidak ada,

FOTO: NES

Buku yang diduga diperjualbelikan.

buktinya di SD sini masih ada aja jual beli buku penunjang K13,” paparnya.

Pihak sekolah SDN Taman Harjo saat dimintai keterangannya terkait jual beli buku penunjang K13, berkilah. “Maaf mas kepala sekolah masih dinas luar, demikian juga Kadis Pendidikan Budi Iswojo juga tidak ada di kantor,” ujarnya.

Koordinator LSM Prodesa Achmad Kusairi, permasalahan jual beli buku penunjang K13 harus ditindaklanjuti, karena telah melanggar aturan yang ada. Seharusnya pembelian tersebut menggunakan dana BOSnas. Kalau be­ tul buku penunjang K13 dibeban­ kan pada wali murid, pihaknya nanti akan melaporkan perihal itu ke pihak berwajib. vNes

16

20 Okt - 2 Nov 2016 | Edisi 333 2 Th XVII

Jabar Berjaya di Tanah Legenda Setelah terakhir kali meraih juara umum PON pada PON II di Jakarta, akhirnya Jabar kembali menjadi juara umum PON. Bandung, Trans - Jawa Barat – tuan rumah PON 2016, benar-benar berjaya di tanah legenda pada gelaran olahraga terakbar di Indonesia. Jabar berhasil menjadi juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX. Keberhasilan Jabar semakin lengkap setelah merebut emas di cabang olahraga paling bergengsi, sepak bola.

Sehari sebelum upacara penutupan, tim sepak bola Jabar memastikan diri merebut emas setelah mengalahkan Sulawesi Selatan melalui adu penalti, dengan skor 5-4.

Penantian panjang Jabar selama 55 tahun menjadi juara umum PON semakin lengkap dengan emas dari cabor sepak bola.

Selain merebut emas di cabor sepak bola, Jabar melengkapi keping emas di olahraga bergengsi lainnya seperti bola voli indoor. Yolla Yuliana menjadi bintang kemenangan Jabar setelah membekuk Jawa Timur dengan skor te­ lak 3-0. Emas ini sekaligus menjadi kado perpisahan Yolla dan tiga rekan­ nya, yakni Agustin Wulandhari, Komang Bumi Rekta, dan Amalia Fajarina.

Dominansi perolehan medali Jabar memang sudah terlihat sejak awal kompetisi digelar dan terus meninggalkan jauh pesaing-pesaingnya. Hingga pada Kamis menjelang penutupan PON XIX, Jabar tidak bisa lagi terkejar dengan total pe­ rolehan medali emas sebanyak 217, pe­ rak 154 dan perunggu 158. Jawa Timur berada pada posisi kedua dengan raihan medali sebanyak 132 emas, 138 pe­ rak dan 134 perunggu. Sedangkan DKI Jakarta harus puas berada di posisi ketiga dengan 132 medali emas, 123 me­ dali perak serta 118 medali perunggu.

Ahmad Heryawan:

Juara Umum Peparnas Akan Genapkan Prestasi Jabar

Wapres Jusuf Kalla (kiri) bersama (kiri ke kanan) Ketua DPR Ade Komarudin, Menpora Imam Nahrawi, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua KONI Tono Suratman menekan tombol ketika menutup PON XIX.

Dinamika PON Beberapa dinamika dalam pertandi­ ngan PON XIX memang turut mewarnai perhelatan olahraga empat tahunan yang dilaksanakan sejak 17 hingga 29 September 2016 tersebut. Riak-riak seperti protesprotes pelatih kepada juri, insiden kericuhan antara atlet dengan petugas keamanan, bahkan insiden pelatih dengan wasit terjadi dalam perhelatan PON XIX di Jabar itu.

Menpora Imam Nahrawi merespon kejadian itu dengan meminta PB PON untuk memperketat sistem keamanan seiring munculnya kericuhan saat pertan­ dingan polo air di Komplek Stadion Ja­ lak Harupat, Bandung, Senin (19/9).

“PON ini adalah cara kita untuk melihat perjuangan atlet-atlet muda nasional, sehingga mereka bisa masuk jenjang elit dan memperkuat Indonesia dalam kejuaraan internasio­ nal. Saya mohon junjung sportivitas

Ketua KONI Tono Suratman (kedua kanan) menyerah­ kan bende­ ra PON kepa­ da Gubernur Papua Lukas Enembe (ten­ gah) disaksikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kanan).

FOTO-FOTO: IST

dan keadilan baik oleh juri, wasit, atlet, maupun para pendukung,” kata dia.

Aparat keamanan yang berjaga dan atlet yang bertanding juga disoroti Imam agar emosinya tidak mudah tersulut dan tetap mengutamakan sportifitas.

Sementara itu, dalam upacara penutupan PON XIX yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Ketua PB PON XIX Ahmad Heryawan mengatakan kendati terdapat insiden protes dan kericuhan kecil, namun panitia dapat menyelesaikan secara damai dan demokratis.

Indikasi kesuksesan PON XIX juga dinilai dari prestasi yaitu tercatat ada 33 rekor nasional, satu rekor SEA Games, 26 rekor Asia dan lima rekor dunia yang te­ lah dipecahkan dalam perhelatan tersebut.

“Disamping itu, hal yang sangat membanggakan adalah lahirnya banyak sekali atlet remaja yang mampu menunjukkan prestasi gemilang me­ nerobos dominasi atlet-atlet senior di ber­ bagai cabang olahraga yang dipertan­ dingkan,” ujar Aher yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Tidak hanya kesuksesan para atlet, PON XIX juga menyumbang perputaran rupiah yang cukup besar mengingat banyaknya pernak-pernik, wisata, serta penginapan yang dimanfaatkan oleh para kontingen.

Dan semangat api PON XIX tidak akan berakhir sampai di Jawa Barat.

Provinsi Papua terpilih menjadi tuan rumah selanjutnya pada 2020. Dalam penutupan itu juga dilakukan serah terima bendera PON sebagai bukti penyerahan pe­ ngurus PB PON dari Ahmad Heryawan

kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Rangkaian acara penutupan ini juga dikemas dengan semangat persa­ tuan untuk menjahit kembali rasa kebersamaan, rasa kebangsaan dan keIndonesiaan kita, sekaligus sebagai penghantar estafet penyelenggara PON kepada Panitia Besar PON ke-20 tahun 2020 di tanah Papua yang kita cintai,” ujar Aher.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga hadir untuk menutup PON XIX mengatakan Papua dapat memanfaatkan pe­ ngalaman dari PON di Jawa Barat untuk menyelenggarakan perhelatan olahraga empat tahunan itu secara lebih baik lagi.

JK juga mengapresiasi persiapan PON XIX sudah dilakukan dengan matang dan baik. Selain sportivitas, semangat olahraga juga dapat dituangkan ke dalam konsep persatuan dan kesatuan bangsa. “Kita semua mengharap­ kan bahwa pekan olahraga ini menjadi lambang daripada persatuan dan pembinaan kekuatan kita semua,” kata Kalla dalam sambutannya pada Kamis malam.

Kalla juga mengapresiasi para juara yang telah memenangkan pertandingan dalam PON XIX. Secara khusus juga ia sampaikan ucapan selamat kepada Provinsi Jawa Barat sebagai daerah yang menjadi juara umum dalam kegiatan tersebut.

Jabar terakhir kali meraih juara umum PON pada PON II di Jakarta, 2128 Oktober 1951. Setelah itu, konti­ ngen Ibu Kota, DKI Jakarta, lebih ba­ nyak meraih gelar juara umum. Sepanjang sejarah PON, DKI Jakarta tercatat sudah 11 kali tampil sebagai juara umum. Terakhir, mereka melakukan­nya pada PON 2012 lalu di Riau. vArs/Q4

FOTO: IST

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.

Bandung, Trans - Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kembali menegaskan target daerahnya untuk menjadi pengumpul medali terba­ nyak di ajang Peparnas XV/2016.

“Untuk menggenapkan,” kata dia.

Saat ini, seluruh atlet dari berbagai daerah telah datang ke Kota Bandung untuk bertan­ ding. Dirinya tidak menyangka ternyata Peparnas diikuti nyaris seluruh Provinsi di Indonesia.

“Peserta sudah datang, yang tadinya kita perkirakan tidak seluruh provinsi hadir, ternyata seluruh provinsi hadir, ha­nya satu yang tidak hadir yaitu Kalimantan Utara, karena menginduk ke kalimantan timur,” katanya.

Aher-sapaannya- mengatakan menyebut ada 13 cabor dengan 13 venue, dimana ada 599 medali yang akan diperebutkan. Dalam hal itu pihaknya menargetkan Jab ar bisa menjadi juara umum, untuk menggenapkan pretasi olahraga di tahun 2016.

“Mudah mudahan bisa jadi juara umum, ini untuk menggenapkan, waktu POPNAS juga juara 1, Porwanas juga dapat medali terbanyak, juara umum. PON juara umum. Sekarang digenapkan prestasinya dengan Peparnas sebagai juara umum,” tandasnya. vArs

Kejuaraan FIM Asia Supermoto 2016 Digelar di Malang Malang, Trans – Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan Federation International Motorcycle of Asia (FIM Asia) Supermoto Championship 2016. FIM Asia Supermoto Championship 2016 yang untuk pertama kali­ nya digelar di Indonesia ini memilih Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur sebagai sirkuit.

Sebagai tuan rumah, Indonesia tidak hanya ingin menyenangkan para pembalap yang bera­ sal dari 13 negara tersebut, tetapi peserta diajak untuk menikmati keindahan alam. Hal ini se­

suai dengan visi Asia Supersports Group (ASG) sebagai penyelenggara kejuaraan Supermoto Asia, yakni untuk mempromosikan tempat wisata di negara-negara Asia melalui event olah raga.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang kami ucapkan terima kasih telah mempercayakan Kabupaten Malang dijadikan tempat ajang kejuaraan Internasional Supermoto Championship 2016,” ujar Sekda Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr. Abdul Malik, SE M.Si saat Press Conference di pantai Batu Bengkung,

Desa Gadingrejo, Kecamatan Gedangan, beberapa waktu lalu.

Menurut Sekda kejuaraan ini tidak hanya sebagai ajang ba­ lap saja. “Kejuaraan ini juga sebagai ajang promosi sport tou­rism.

Memperkenalkan destinasi wisata daerah seperti saat ini di Kabupaten Malang kaya akan potensi wisatanya,” terang­nya Dalam Press Conference yang juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko, dan seluruh Kepala SKPD serta para raider Supermoto Championship 2016.

Malik menjelaskan, baru-baru ini Kabupaten Malang telah mendapatkan penghargaan Indonesia Attractiviness Awards 2016, karena memiliki salah satu wisata handal di Indonesia. “Saya harap kedepan ajang ini bisa digelar lagi di Kabupaten Malang,” harapnya.

FIM Asia Supermoto Championship 2016 seri pertama di Indonesia berlokasi Stadion luar Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupa­ ten Malang, Jawa Timur sebagai sirkuit dengan panjang sirkuit

Foto bersama dalam acara press conference.

1,2 kilometer. Pihak penyelenggara juga telah menyiapkan ja­ lur offroad dengan panjang sekitar 250 meter untuk menguji ketangguhan para pembalap.

FIM Asia Supermoto Championship 2016 ini sendiri terselenggara dalam tiga seri. Seri pertama sudah berlangsung di Newcastle, Australia, 3-4 September lalu. Dari seri pertama, 23 pembalap dari 14 negara, diantara­

nya, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Filipina, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Sri Lanka, dan Taiwan, akan adu kecepatan untuk meraih gelar juara pada seri kedua, di sirkuit Kanjuruhan.

FIM Asia Supermoto Championship 2016 akan berlanjut ke seri ketiga di Pampanga, Filipina, 1213 November 2016. Seri terakhir dijadwalkan berlangsung di Kuala

FOTO | SEN

Lumpur, Malaysia, 17-18 Desember 2016. Asia Supersports Group juga merancang FIM Asia Supermoto Championship 2016 bukan hanya sebagai ajang balap, tetapi juga festival bagi para penggemar supermoto. Festival akan dimeriahkan dengan beragam aktivitas menarik, seperti coaching cli­nic, pameran, dan penampilan stunt rider Wawan Tembong. vSen